text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
nakpadang panjdang panjangpadang panjang. tunjangan hari rayagaji ketiga belashari raya adalah hari raya idul fitriwalikota dan wakil walikota: sertapadang panjang yang gajinya dibayarkan pada pemerintah kota padang panjang, pns penerima uang tunggu, dan, pns yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkanmenjalani cuti luar tanggungan negara: atau sedang ditugaskan luar instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasannya. tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pns, ppp, walikota dan wakil walikotnyatidak termasuk:tunjanganpemberi. bab iii tata cara pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pembayaran gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada dpa masing masing satuan kerja berkenaan. penerbitan spm untuk pembayaran tunjangan hari raya menggunakan jenis spm tunjangan hari raya. penerbitan spm untuk pembayaran gaji ketiga belas menggunakan jenis spm gaji ketiga belas.untuk pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada termasuk untuk pembayaran kekurangan atau susulan tunjangan hari raya jenis spm untuk pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada termasuk untuk pembayaran kekurangan atau susulan gaji ketiga belas. kuasa bendahara umum daerah menerbitkan sp2d tunjangan hari raya dan sp2d gaji ketiga belas berdasarkan spm yang diajukan oleh pengguna anggaran. bab pengendalian internal inspektorat pimpinan satuan kerjpadang panjpadang panjang, dan peraturan walikota padang panjang nomor tahun tentang petunjuk teknis pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas tahun yang anggarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerahpatron padang panjang ally ara diundangkan padang panjang pada tanggal mei sekretaris daerah padang panjang, sonny budaya tra berita daerah kota padang panjang tahun nomor |
sm :ji walikota gorontalo, martin tahu diundangkan gorontalo pada tanggal hei sekretaris kota gorontalo dar berita kota gorontalo tahun nomor |
walikota prabumulih peraturan walikota prabumulih nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa walikota prabumulih, menimbang bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan maka diadakan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah dan unsur musica, bahwa setiap pejabat pemerintahan daerah dan unsur musica yang mengikuti rapat koordinasi diberikan uang jas:babi ketentuan umum dalam peraturan walikota inikota adalah pemerintah kota prabumuliantara bupati walikota kepala daerah tingkat dengan pejabat pejabat abri dipejabat pemerintahan daerah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah, maupun penyelenggara negara lainnya. bab tujuan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah dan unsur musica (l) tujuan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah dan unsur musica adalah sebagai berikut: musica terdiri atas walikota, ketua dprd: komandan distrik militer, kepala kepolisian resort, kepala kejaksaan negeri, dan ketua pengadilan negeri. komandan batalyon timur komandan subdenpom pejabat pemerintahan daerah terdiri atas wakil walikota: dan sekretaris daerah. bab iii pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dan unsur musica dilaksanakan setiap bulan. rapat diikuti oleh pejabat pemerintahan yang terkait dan unsur musica. bab besaran uang transport besaran uang jasa transport untuk unsur musica adalah sebesar rp. perbulan untuk bulan besaran uang jasa transport untuk pejabat pemerintahan daerah adalah sebesar rp. perbulan untuk bulan pembayaran uang jasa transportasi dilakukan setiap triwulan (terbagi menjadi triwulan)february walikota mulia, ridho hya diundangkan prabumulih, ae pada tanggal februari lari ris daerah kota barumun, fisekretaray "d4 daerah ta) syopashikruddin aini ima" berita daerah kota prabumulih tahun nomor |
nandengan rahmat tuhan yang mahesa walikota singkawkepala unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut . kepala upt adalah kepala kelas bab iiib susunan organisasi susunan organisasi upt terdiri atas kepala upt, bb. subbagian tata usaha: dan dan fungsi bagian kesatu kepala upt upt sebagaimana dimaksud dalam (l) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan atau. kegiatan teknis penunjang dinas bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan:pemeliharaan pembersihan bahu jalan dan pemeliharaan sistem drainase: pemeliharaan pembersihan ruang manfaat jalan (remaja):uang milik jalan (remaja): pengisian celah retak permukaan (sealing), liburan aspal dan penambahan lubang: pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan atau grading @operation shaping, pemeliharaan rutin bangunan pelengkap jalan dan pemeliharaan perlengkapan jalan: pelaksanaan administrasi upt) mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, mernfet, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada subbagian tata usaha upt: cc..tang. dan wajib menyampaikan.pembiayaan untuk mendukung kegiatan upt. peimbmmie diundangkan singkawang pada tanggal maret pj. sekretaris dan jembatan kepala upt subbagian tata usaha kelompok jabatan fungsional iii alih tonketiga belas tahun,jdih kota singkawangjdih kota singkawang wakilan rakyat daer kjdih kota singkawang bab pemberian tunjangan hart raya dan tunjangan ketiga belashari raya dan tunjangan ketiga belas tahun anggarandiluar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh perangkat daerah. dalan hal penghasilan pada bulan juni sebagaimana dimaksud pada belum dibayarjdih kota singkawang penghasilan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan bagi pns, walikota. dan wakil walikota, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas tunjangan jabatan struktural; tunjangan. jabatan fungsional;nwalikota clan wakil walikota, pimpinan dan anggota dew an perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam dilarang menerima lebih dan (satu) tunjangan hari raya dan tunjangan ketiga belas yang dananya bersumber danpenghasilan sebagaimana dimaksud pada dan tunjangan hari raya clan tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. jdih kota singkawangyang diterima pada bulan juni. terhadap tunjangan hari raya danota singkawang tahun anggaran bab iii pembayaran tunjangan hart raya dan tunjangan ketiga belas kota singkawang tunjangandibayarkan pada bulan juli. dalam hal pemberian tunjangan ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pembayaran dapat dilakukan pada bulan, kepala bagian hukum berganti suprihatiningsih, s.h.ode etikdalam rangka wujudkan pengelola pengadaan aran jasa yang profesional, penuh integritasaran jasa yang encer ikan prinsip prinsip pengadaan, aka dipandang perlu menyusun kode etik pengelola pengadaan barang jasa; bahwa peraturan wali kota nomor ahun tentang kode etik unit kerja pengadaan ran pem perintah kota singkawang, asih terdapat kekurangan dan belum enam pung persen tangan kebutuhan pem perintah mengenai pengaturan kode etik unit kerja pengadaan aran sehingga perlu digantikode etik unit kerja pengadaan aran jasa peraturan wali kota nomor ahun tentang unit kerja pengadaan r pemerintahadalah kota singkawangsisten adalah asisten sekretaris daerah. inspektorat daerah adalah inspektorat daerah kota singkawang yang merupakan dengan pem perintahkan kota singkawang. inspektur adalah inspektur kota singkawang. penyelenggara pelayanan pengadaan ran adalah pejabat struktural bagian pengadaan barang dan sekretariat daerah kota singkawang; pengelola pengadaan aran jasa; dan pejabat fungsional pengelola pengadaan arang bagian pengadaan barang dan sekretariat daerah kota singkawang yang selanjutnya disebut bagian pengadaan barang dan adalah bagian pengadaan barang dan sekretariat daerah kota singkawang yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang jasa. kelompok kerja pem pilihan yang selanjutnya disebut pokja pem pilihan adalah pejabat fungsional pengelola pengadaan aran jasa yang ditetapkan oleh kepala bagian pengadaan arang dan mengelola pem pilihan penyedia barang jasa. kode etik unit kerja pengadaan aran yang selanjutnya disebut kode etik adalah norm perilaku pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan ran jasa dan pengelola pengadaan aran lingkungan bagian pengadaan arang dan sekretariat daerah kota singkawang. bab prinsip pengadaan barang jasa pengadaan arang menerapkan prinsip sebagai rik efesien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil tidak diskrit inaktif; dan akuntabel. akan dari prinsip sebagai ana dim maksud pada adalah efesien punyai akan bahwa pengadaan barang aru diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ini mencari kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang aksi efektif punyai akan bahwa pengadaan barang h aran punyai akan bahwa sem ketentuan dan inform asi pengadaan barang bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang yang term nat serta oleh masyarakat pada nya; terbuka punyai akan bahwa pengadaan barang jasa dapat diikuti oleh sem penyedia aran jas punyai akan bahwa pengadaan barang j asau terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan arang jasa; adil tid diskrit inaktif punyai akan bahwa berikan perlakuk dan tetap perhatikan kepentingan nasional; dan akuntabel punyai akan bahwajaw akan. bab iii kode etik kode etik bertujuan sebagai pado profesional individbertanggung jaw dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan aran jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, dengan bil keputusan, dendam ringan, konsultansi dan lain yang terkait. prinsip asar kode etik sebagai ana dim maksud pada menegakkan integritas, reform atan dan martabat profesi pengadaan aran jasa dengan melaksanakan tara lain menggunakan pengetahuan dan keenam plan meningkatkan kem puan dan profesionalisme sum ber daya manusia; bersikap dan adil serta tidak hak dalam melayani pem beri tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan berjuang meningkatkan kom potensi dan martabat profesi ahli pengadaan. etika asar kode etik sebagai ana dim maksud pada antara lain menggunakan pengetahuan dan keenam plan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan dengan bilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskrit inaktif, persaingan sehat, akuntabel dan kredibel kepentingan dan kesejahteraan masyarakat; melakukan kegiatan pengadaan aran jasa sesuai peraturan, kaidah, kom potensi dan kewenangan; beri pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara obyektif, jujur, akuntabel dan kredibel; bekerja pem perintah daerah, pem ; bangun reputasi profesionalnegakkan reform atan, integritas dan martabat profestidak kom prodi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan prinsip pengadaan aran jasa sebagai ana dim maksud dalam setiap penyelenggaraan pelayanan pengadaan aran jasa aru dan ketetapan tercapainya tuju pengadaan barang jasa; bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan doku pengadaan yang menurut sifatnya haru dirahasiakan mencegah terjadinya penyair pangan dalam pengadaan arang jasa; tidak saling kolusi dengan tidak enam akan atau tidak menjanjikan beri atau menerima hadiah, balan, rabat dan berupajasa; term at; atu kepada perintah atasan yang sah dan wajar; tidak bocorkan inform asi atau doku yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang undangan; terbuka dan enam bil langkah yang tepat menghindari benturan kepentingan; tidak menyalahgunakan inform asi, jab atan kew kenangan yang dimiliki; tidak enzim pang dari prosedur; proaktif; dan tanggap responsif. setilam melaksanakan tugas asing m asing dilarang mengharapkan menerima balan dalam bentuk apapun dari penyedia arang jasa, asa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung ata perusahaan yang punyai afiliasi dengan penyedia barang jasa; berikan fakta, ata dan inform asi yang tidak benar atau segala sesi yang belum pasti atau diputuskan; melakukan negosiasi, pertama uan ata pem bicarakan denga penyedia aran g jasa, asa atau wakilnya baik langsung maupun idak langsung atau perusahaan yang punyai afiliasi dengan penyedia aran jasa diluar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja; menggunakan fasilitas saran kantor kepentingan pribadi, kelompok pihak lain; melaksanakan proses pem pilihan penyedia aran jasa yang diskrit inaktif pilih kasih; mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak penyedia. dikecualikan dari ketentuan sebagai ana dim maksud pada apabila terdapat kunjungan tem at k bukan penyedia aran jasa dalam rangka klarifikasi pena aran ata pem buktikan yang dilakukan dalam proses pem pilihan penyedia barang jasa; tem at k akan workshop penyedia barang jasa; tem at k dalam rangka penanganan kasus penyedia baran jasa;dan tem at k akan yang disyaratkan secara jelas dalam kontrak penyedia barang jasa. bab komite etik bagian satu kedudukan, tugas kewenangan dan tanggung jaw paragraf kedudukan komite etik bersifat adoc sebagai kom ite dengkedudukan baw dan bertanggung jaw kepada wali kota melalui sekretaris daerah. paragraf tugas komite etik nyai tugas melaksanakan dengan asdasarkan kode etik sebagai ana dim maksud dalam dan paragraf kewenangan ntuk melaksanakan tugas sebagai ana dim maksud dalam komite etik ber menang melaksanakan dengan asan langsung terhadapmenerima pengaduan keluhan dari penyedia barang jasa, bagian pengadaan arang dan serta jajarannya, perangkat daerah teknis atau masyarakat; regnum vulkan atau mencari tah fakta, data inform asi terkait pengaduan keluhan yang diterima; mengolah menganalisa pengaduan keluhan yang diterima; melaksanakan pem panggilan terhadn pihak terkait seperti pelapor dan saksi, melaksanakan pem siksaan atas pengaduan keluhan yang diterima; nilai tidaknya pelanggaran kode etikaik yang dilaporkan oleh yang dipertanyakan oleh pejabat seru ral pengelola pengadaan aran jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa; mengusulkan pem berikan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukanitetapkan oleh wali kota atau pejabat yang diberikan kew kenangan berikan hukum bagilaporkan tugas, kew kenangan dan tanggung jaw asifat rahasia. paragraf tanggung jaw sesuai dengan tugas dan kew kenangannya sebagai ana dim maksud dalam dan komite etik bertanggung jaw atas terlaksananya dengan asan perilaku pejabat seru ral pengelola pengadaan aran jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan aran jasa berdasarkan prinsip dan kode etik sebagai ana dim maksud dan terlaksananya penerapan kode etik sebagai ana dim maksud dalam pada setiap pelaksanaan tugas seluruhterm wujudnya profesionalisme pejabat struktural dan pejabat fungsional ukpga. bagian kedua usulan komite etik terdiri dari (lima) orang dengan keanggotaan sebagai rik (satu) orang ketua merangkap anggota dijabat secara ex officio oleh inspektur daerah kota singkawang; (satu) orang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh kepala bagian pengadaan arang dan sekretariat daerah kota singkawang; dan (tiga) orang anggota yang terdiri dari kepala adan kepegawaian dan pengen tangan sum ber daya manusia kota singkat ang keegan akan yang mem bidang; kepala bagian umum sekretariat daerah kota singkawang dan teknis yang membidangi; dan kepala bagian organisasi sekretariat daerah kota singkawang bagian ketiga asa tugas, pengangkatan dan pem perhentian asa tugas komite etik selam (tiga) tah dan dapat ditunjuk kem bali pada asa periode berikutnya. pengangkatan dan pem perhentian komite etik ditetapkan dengan keputusan wali kota. pengangkatan dan pem perhentian komite etik diusulkan oleh kepala bagian pengadaan arang dan sekretariat daerah kota singkawang sebagai sekretaris komite etik. anggota komite etik diberhentikan apabila tsuki sia pensiun; mutasi atau diberhentikan dari jabatan; habis pemeriksaan keputusan bagian satu pem siksaan atas asar pengaduan pem siksaan atas asar pengaduan dari masyarakat, laporan perangkat daerah teknis, dia assa,enam pasukannya kabahas pengaduan; apat komite etik bahas dan uat kasim bulan apakah pengadpengaduan ditindaklanjuti dengan pem siksaan oleh sidang komite etik, dengan pem angin para pihak; regnum bulan bukti; dan pem siksaan bukti.melanggardan pem perhentian atan keputusan komite etik dilaporkan kepada wali kota dengan tem busan kepada wakil wali kota, sekretaris daerah dan asisten ilustrasi sekretariat daerah diambil keputusan; dan wali kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pem berikan sanksi berdasarkan keputu berikan sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus. bagian kedua pem siksaan atas asar tem uan pem siksaan atas dasar tem uan dilakukan oleh komite etik hasil tem uan lem bagi pem periksa yang dibentuk oleh peraturan perundang undangan dengan mekanisme sebagai rik ketua komite etik mengadakan rap komite etik yang dipersiapkan oleh sekretariat bahas hasil tem uan; rap komite etik bahas dan buat kasim bulan apakah hasil tem hasil tem hasil tem uan ditindaklanjuti dengan pem siksaan oleh sidang komite etik, dengan pem panggilan para pihak; regnum bulan bukti; dan pem siksaan buktibarang j asa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. keputusan komite etik dilaporkan kepada wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah dan asisten adm ilustrasi umum sekretariat daerah diam bil keputusan; dan wali kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pem berikan sanksi berdasarkan meningkat dan dalam satu pem berikpen pangkat setingkat lebih rendah; dan pem perhentian dari jab atan struktural dan jab atan fungsional. bab viii sekretariat ntuk pemancar pelaksanaan tugas komite etik dibantu oleh sekretariat komite etik yang berkedudukan pada inspektorat daerah. sekretariat komite etik punyai tugas menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran komite etik; melaksanakan surat m menyurat komite etik; melaksanakan persiapan rapat rapat komite etik; elaksananakan adm ilustrasi kegiatan dan keuangan komite etik; melaksanakan tugas kepanitiaan sidang komite etik persiapkan rat sekretariat ditandatangani oleh kepala bagian pengadaan arang dan sekretariat daerah kota singkawang selaku sekretaris komite etik. bab keuangan bagian kesatu honorarium anggota komite etik diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan dengan keputusan wali kota. honorarium sebagai ana dim maksud pada didasarkan pada asu yang ditangani berdasarkan penelitian pendahuluan sekretariat komite etik. asus sebagai ana dim maksud adalah buatan substansi perm kesalahan yang diadukan bukan jum lah pengaduan. bagian kedua pem biaya anggaran belanja komite etik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) melalui doku pelaksanaan anggaran sekretariat daerah. bab ketentuan lain lain kode etik yang diatur dalam peraturan wali kota ini berlaku juga bagi setiap orang yang menjadi narasi ber atau tenaga ahli lingkup bagian pengadaan arang dan dalam rangka penegakan kode etik bagi setiap pejabat struktural, pengelola pengadaan barang jasa, pejabat fungsional pengelola pengadaan aran jasa narasi er ten ahli berkewajiban enam pakan kepada komite etik apabila terjadi pelanggaran potensi pelanggaran kode etikode etik |
urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan berlokasi kecamatan, perlu menetapkan pagu indikatif kecamatan sebagai patokan maksimal anggaran yang akan diberikan kepada kecamatcamatrincian pagu indikatif kecamatan tahun anggaran indikatif ipikamip pagu indikatif kecamatan variabel flashback kecamatan rp) stimulus rp) rp) golong sumedang utara li0oi s100 bolomwas sisi0so0| tg0so0. bupati sumedang, ttd don mulyeaindikatif kecamatperangkat daerah kabupaten sumedang, forum ini dilaksanakan oleh skpd dalam rangka menyusun dan menjabarkan rencana kerja skpd dalam berbagai kegiatan terfokus menjadi rencana kerja (senja) skpd bersangkutan berdasarkan urusantau yang disebut dengan pagu indikatif satuan kerja perangkat daerah disingkat skpddisingkat pikangka partisipasi murni adalah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang diukur melalui usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. angka buta huruf adalah suatu besaran tentang kondisi penduduk yang masih belum bias baca tulis. jumlah penduduk miskin adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang hidup dibawah standar penghasilan umr. jumlah kematian bayi adalah suatu kondisi kesehatan masyarakat yang tidak mampu mempertahankan kelahiran bayi secara normal. jumlah kematian ibu adalah suatu kondisi kesehatan masyarakat yang tidak mampu mempertahankan kondisi kehamilan untuk melahirkan secara normal. jumlah gizi buruk kecamatan adalah suatu kondisi kesehatan masyarakat yang tidak mampu mengkonsumsi gizi baik. laju pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang diukur melalui income per kapita. kondisi ruang kelas yang rusak adalah kondisi ruang kelas yang tidak memenuhi syarat untuk dipakai untuk proses belajar mengajar. kondisi prasarana jalan yang rusak adalah kondisi ruas jalan yang tidak memenuhi syarat untuk dipakai lalu lintas umum. jumlah irigasi yang rusak adalah kondisi jaringan irigasi yang tidak memenuhi syarat untuk dipakai mengairi luasan lahan pertanian pada suatu wilayah. pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya disingkat pbb adalah suatu nilai yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pbb dari suatucamatan. pagu indikatif: urusan wajib, dan urusan pilihan. urusan wajib sebagaimana dimaksud pada meliputi: urusan pendidikan, urusan kesehatan: cc. urusan pekerjaan umum, urusan perumahan, urusan penataan ruang, urusan perencanaan pembangunan, urusan perhubungan, urusan lingkungan hidupil. urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, urusan sosial, urusan ketenagakerjaan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kebudayaan, urusan kepemudaan dan olahketahanan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan statistik, urusan kearsipan, urusan komunikasi dan informatika, dan urusan perpustakaan. urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada meliputi: urusan pertanian, urusan kehutanan, cc. urusan energi dan sumber daya mineral, urusan pariwisata, urusan perikanan, urusan perdagangan, urusan industri, dan urusan ketransmigrasianii indikator pagu indikatif kecamatan penentuan pik didasarkan kepada beberapa indikator pembangunan yang mengacu kepadahasil evaluasi pencapaian rpm kabupaten sumedang tahun sampai tahun anggaran berjalan, cc. sumber dana yang tersedia dari apbd kabupaten sumedang yang dialokasikan untuk pos belanja langsung, kondisi aktual daerah yang dihadapi meliputi kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketahanan pangan, dan isu lingkungkomposisi akumulasi pik besarannya sangat tergantung pada besar kecilnya kegiatan skpd berdasarkan urusan yang lokasi kegiatannya berada kecamatan. bab penggunaan pik pik yang telah ditetapkan kegiatannya digunakan oleh skpd sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.tahun anggaran berasal dari jumlah belanja langsung apbd setelah dikurangi dak, bantuan provinsi, dan program skpd, sama dengan pagu indikatif yang terdiri dari skpd dan pikflashback kontribusi pad dan stimulus kesenjangan antar wilayahberdasarkan flashback dan stimulus. besarnya pagu indikatif variabelvariabel. besarnya pagu indikatif flashback dan stimulusflashback dan stimulus.(tigabelas) variabel dan bobot sebagai berikut: jumlah penduduk mendapatkan proporsi y6, luas wilayah mendapatkan proporsi 5y6, angka partisipasi murni mendapatkan proporsi 5y6, angka buta huruf mendapatkan proporsi 5y6, jumlah rumah tangga miskin mendapatkan proporsi 15y6, jumlah kematian bayi mendapatkan proporsi 5y6, jumlah kematian ibu mendapatkan proporsi 5y6, jumlah gizi buruk mendapatkan proporsi 5y6, laju pertumbuhan ekonomi mendapatkan proporsi sarana jalan yang rusak mendapatkan proporsi sarana irigasi yang rusak mendapatkan proporsi il. sarana ruang kelas rusak mendapatkan proporsi y6, penerimaan pbb mendapatkan proporsivariabel flashback dan stimulus serta bobotnya sebagai berikut penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah mendapatkan proporsi y65 tipologi kecamatan mendapatkan proporsi rumus total pagu indikatif yang dialokasikan untuk tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: (bl.apbd dak ban. prop prog. skpd) keterangan: pagu indikatif pik dan skpd) bl.apbd belanja langsung apbd tahun berjalan dak belanja kegiatan dari dak dan penumpangnya ban. prop belanja kegiatan bantuan dari propinsi prog. skpd belanja program skpd rumus jumlah pagu indikatif variabel yang diterima oleh suatu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: piv yal.x1#a2d.x2t4. #a13.x13) keterangan bobot variabel skor nilai variabel ,. jenis variabel rumus jumlah pagu indikatif flashback dan stimulus yang diterima oleh suatu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut piv (sai.x14a2.xk2#.oio.#a13.x13) keterangan bobot variabel skor nilai variabel jenis variabel pik pada tahun anggaran ditetapkan sebesar rp. (tiga puluh lima milyar rupiah), yang terdiri dari pagu indikatif variabel sebesar rp. (dua puluh delapan milyar rupiah) dan pagu indikatif flashback dan stimulus sebesar rp. (tujuh milyar rupiah),. besarnya pik untuk masing masing kecamatan pada tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. babipjp.an bupati toraja utara, khususnya dalam tarif retribusi sewa kendaraan dan alat berat tidak sesuai dengan kondisi daerah dan perkembangan ekonomi masyarakatmakaian kekayaberitakabupaten toraja utara. ketentuan dalam peraturan bupati toraja utara nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah berita daerah kabupaten toraja utara nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikuthari penggunaan rumah dinas kelas! rp. bulan kelas rp. , bulan kelas iii rp. , bulan kelas rp. bulan kelas rp. , bulan pemakaian kendaraan alat alat berat jenis kendaraan alat alat berat satuan motor walls ton untuk menggila pekerjaan pematangan tanah pengkrikilan, lpb, lpa pengerasan penetrasi macam pengerasan, pengaspalan satu lapis pengerasan, pengaspalan dua lapis pengaspalan satu lapis pengaspalan dua lapis pengaspalan satu lapis atol hotmix motor walls ton untuk menggila pekerjaan pematangan tanah pengkrikilan pengaspalan satu lapis motor walls mini hari wheel loader jam buldoser jam excavator jam dump truk hari truk roda hari stone cruiser abu batu 1cm 3cm smart tampes hari aspal prayer untuk aspal prime coat team coat pengaspalan satu lapis pengaspalan dua lapis pemakaian mobil hari pemakaian jasa laboratorium kebinamargaan pengujian kepadatan pengujian cbr lapangan titik pengujian sand cone test titik pengujian aspal pengujian core drill titik pengujian penetrasi titik pengujian atraksi titik pengujian beton pengujian kubus beton titik pengujian slum test titik pengujian tanah pengujian analisa saringan titik pengujian cbr laboratorium titik pengujian kepadatan laboratorium tak pengujian dcp titik pengujian agregat pengujian kadar air titik pengujian kadar lumpur titik pengujian berat jenis titik pengujian berat volume titik pengujian analisa saringan titik pengujian abrasi titik pengujian impact titik pengujian mix design pengujian beton titik pengujian aspal tili eda ara asisten bupatktoraja bag. hukum #negeri sorting diundangkan rantepao pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten utara, lebaran antena'bi' berita daerah kabupaten toraja utara tahun nomor |
jan bupati tanah laut peraturan bupati tanah laut nomor tahun tentang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang la. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang reklamasi dan pasca tambang, dimana pemegang izin usaha pertambangan iup) dan izin usaha pertambangan khusus ipk) wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascaterbang dan dalam rangka memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan monitoring perlu menetapkan tata cara penempatan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang serta pencairan dana jaminjaminan reklamasi dan jaminan pascapropinsi kalimantan selatan nomor tahun tentang reklamasi dan pasca tambang batubara kalimantan selatan lembaran daerah proppencabutan peraturan bupati tanah laut nomor tahun tentang jaminan reklamasi bidang pertambangan umum. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penunjukan bank penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan penutupan tambang. bab jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan atau tahap operasi produksi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang sudah disetujui oleh bupati tanah laut. jaminan pasca tambang ditetapkan sesuai dengan rencana pasca tambang yang sudah disetujui oleh bupati tanah laut. bab iii penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang jaminan reklamasi yang ditetapkan dapat berupa deposito berjangka pada bank pemerintah wilayah kalimantan selatan, diutamakan bank yang berada kabupaten tanah laut dan, bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional wilayah kalimantan selatan, diutamakan bank yang berada kabupaten tanah laut. jaminan pasca tambang yang ditempatkan berupa deposito berjangka pada bank pemerintah wilayah kalimantan selatan diutamakan bank yang berada kabupaten tanah laut. penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang iup dan ipk untuk melaksanakan dan menyelesaikan reklamasi dan pasca tambang. dalam hal jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang kekurangan biaya penyelesaian jaminan reklamasi dan atau jaminan pasca tambang menjadi tanggung jawab pemegang iup. pemegang iup atau ipk dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dan atau jaminan pasca tambang kepada bupati tanah laut berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi atau pasca tambnti'ran bupati paiuekasait nomor tahun tentang peiuitjuk iil tis pemberian data dibagi bagi pei{ge}banga! sar art dan prasarana pondok pesan{tren yayasan, ma&rrd, dari mushola"a dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pamekasan, menimbang bahwa dalam rangka turut serta mendukung peningkatan sumber daya manusia baik dari sisi intelektual maupun spiritual, perlu lebih memberdayakan fungsi pondok pesantren yayasan, masjid, dan musholla; bahwa efektifitas proses pembelajaran dan peribadatan baik pondok pesantren yayasan, masjid, maupun musholla, perlu didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana yang memadai melalui pemberian dana hibah; bahwa peraturan bupati pamekasan nomor tahun tentang petunjuk teknis pemberian dana hibahdana hibah bagi penemu lengan sarana dan prasarana pondok pesantren yayasan, masjid, dan musholla; mengingat undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun l996; undang undang nomor tahun ol, sebagaimana telah diubah denganaa2; peraturan pemerintah nomor tahun oo5; peraturan pemerintah nomor tahun oo8; peraturan presiden nomor tahun ololla1(ait: menetap akan peraturan bupati pamekasa, masjid, dan musholla. bab i{tteittuait i'}iuu dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan 3ffi,, h"n **;fl""i5ftin""ffi*".i,,t kabupaten pamekasan. ble ffi},f" h*i",ffi: :**, rakyat adalah bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten pamekasan rng bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daeraht{ikan tertentu bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. masjid dan mushalla adalah tempat peribadatan orang islam. bab stimuli\h dan i{kriteria pen eru dana dibagi memberikan dana hibah bagi pengembangan sarana dan prasarana pondok pesantren yayasan, masjid, dan musholla dengan mempertimbangkan asas kebutuhan dan pemerataan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. l4. l2. l2l jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut bagi pondok pesantren yayasan paling sedikit sebesar rp. io.ooo.oo0,oo (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar rp. (tubuh puluh lima juta rupiah); bagi masjid paling sedikit sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar rp. (dua puluh juta rupiah); bagi musholla paling sedikit sebesar rp. ooo.0oo,oo (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar rp. o.ooo.ooo,oo (sepuluh juta rupiah). kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut pondok pesantren memiliki santri musim paling sedikit (lima belas) orang; melakukan proses pembelajaran baik formal maupun non formal; dan memiliki masjid musholla surau; yayasan: berstatus badan hukum; memiliki kantor yang permanen; dan memiliki program kerja; masjid ditempati untuk sholat jum'at; memiliki sertifikat wakaf; dan terdaftar pada bagian administrasi kesejahteraan rakyat; musholla memiliki bangunan yang bersifat perrnarlen dan tidak terletak dalam rumah; dan digunakan untuk tempat mengaji paling sedikit (lima belas) orang. bab iii prosedur eiga.'uan dati realisasi data dibagi pemohon mengajukan surat permohonan dana hibah kepada bupati melalui kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dengan sepengetahuan kepala desa lurah dan mendapatkan rekomendasi camat. berdasarkan surat pemohon ln, tujuan; bentuk kegiatan; biaya; darr;telah berdiri paling singkat (tiga) tahun sebelumnya, yakni kera dan bendahara; dan foto bangunan; masjid struktur pengurus; struktur panitia; rencana anggaran biaya; foto copy sertifikat wakaf; foto copy ktp pengurus, yakni ketua dan bendahara; dan foto bangunan; musholla. pengajuan surat permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam untuk setiap tahun anggaran dibagi (dua) tahap sebagai berikut tahap pertama, yakni bulan januari bulan april; dan tahap kedua, yakni bulan juli bulan september;dana hibah diserahkan kepada penerima melalui nomor rekening bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah atas warna pondok pesantren yayasan, masjid atau musholla. (2t penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada direalisasikan melalui (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut: tahap pertama sebesar oo o (empat puluh proses) dari keseluruhan dana hibah, jika pekerjaan telah siap dilaksanakan; tahap kedua sebesar oo o (tiga puluh proses) dari keseluruhan dana hibah, jika pekerjaan telah mencapai 3solo (tiga puluh proses); dan tahap ketiga sebesar oo o (tiga puluh proses) dari keseluruhan dana hibah, jika pekerjaan telah mencapai 6solo (enam puluh proses).andatanganan naskah perjanjian hibah. l2loo o (seratus proses)sebesar (enam puluh proses| dari keseluruhan dana hibah yang diteritiapabila dalam jangka waktu (empati setelahnya. t2l ngan. bagian administrasi kesejahteraan rakyat berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap keberadaan pondok pesantren yayasan, masjid, dan musholla penerima dana hibah20ltanggal j,pria ?u114 diundangkan pamekasan pada tanggal pria a14 sekretaris daerah kabupaten pamekasan, a:, arol berita daerah kabupaten pamekasan tahun 2ot4 nomorinyak dan gas bumi.kepegawaian dan diklat bidang kepegawaian. pengadaan dan penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil daerah pns): penyusunan meeting formasi, usulan tambahan alokasi formasi calon pegawai negeri sipil cons): penetapan tambahan formasi calon pegawai negeri sipil daerah cons): pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil cons), pengangkatan dan penempatan calon pegawai negeri sipil cons). orientasi tugas bagi calon pegawai negeri sipil cons) pengadaan data dan dokumen pegawai negeri sipil daerah cons): pengelolaan syn koordinasi pelaksanaan pelayanan data dan informasi kepegawaian pengelolaan data koordinasi pelaksanaan pelayanan data dan informasi kepegawaian, pengelolaan data koordinasi pelaksanaan system aplikasi pelayanan kepegawaian sapi), kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pns) usulan persetujuan teknis kenaikan pangkat pns s.d golongan iv b (yang iv c ditandatangani bupati)atas presiden, usulan penetapan kenaikan pangkat pns golongan atas presiden, usulan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian, penurunan pangkat pns keterkaitan hukuman disiplin pns, penetapan kenaikan gaji berkala pns, penetapan pengangkatan cons menjadi pns perpindahan pegawai negeri sipil daerah pns) persetujuan perpindahan pns antar instansi, usulan perpindahan pegawai negeri sipil daerah pns) penetapan perpindahan penempatan cons pns, pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan: pengelolaan penetapanpejabatpemberhentian sementara sebagai cons pns, pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat cons pns dengan hak pensiun atau tidak dengan hak mendapatkan uang tunggu atau tidak, il. jabatan fungsional pengelolaan penetapan, usulan daftar usul penetapan angka kredit dupa) jabatan fungsional analis kepegawaian dan widyaiswara, sosialisasi jabatan fungsional pegawai negeri sipil pns), penetapan perpanjangan batas usia pensiun pejabat fungsional, penandatanganan keputusan kenaikan jabatan fungsional tertentu bagi pegawai negeri sipil yang dinaikkan jabatannya menjadi jabatan fungsional tertentu jenjang pertama (ahli), jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksanaan lanjutan terampil), jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana terampil), jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana pemula terampil) pensiun pegawai negeri sipil pns) usulan pemberhentian pns yang telah mencapai batas usia pensiunausulan penerbitan kartu peserta tabungan pensiun aspen), usulan penerbitan kartu pegawai, kartu suami dan kartu istri, penyusunan daftar urut kepangkatan duk) pns kabupaten, penilaian pegawai negeri sipil pns), pembinaan kasus perceraian pegawai negeri sipil pns) penanganan kasus dan pembinaan bagi pns yang melanggar disiplin pns, mengevaluasi dan menindaklanjuti tingkat kedisiplinan dan kehadiran pns: menyusun pedoman dan rencana penanganan bagi yang melanggar disiplin pns, fasilitasi pengiriman pendidikan kepemimpinan tingkat iv, iii dan ii, fasilitasi kelengkapan dan pengiriman asistensi) wajib lakon bagi pejabat negara dilingkungan kabupaten karawang, peningkatan kualitas sdm pns melalui pengiriman tugas belajar dan peningkatan kualitas sdm pns melalui penerbitan surat keterangan ijin belajar, aa. fasilitas pelaksanaan kegiatan ujian dinas tingkat dan dan ujian teknis dinas kenaikan pangkat. bb. fasilitas pelaksanaan kegiatan pengiriman peserta diklat teknis, cc. mengkoordinir pegawai dalam pelaksanaan apel pagi dan apel siang, dd. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sidak) seluruh opd lingkungan pemerintah kabupaten karawang, ee. pelaksanaan pendokumentasian dibidang pengembangan karier, ff. penerbitan dan register cuti bagi pns lingkungan pemerintah kabupaten karawang, gg. fasilitas pencairan bapetarum dan asuransi bagi pensiunan pns, hh. fasilitas penerbitan piagam penghargaan satya lencana karya satya seks):, ii. perumusan jabatan fungsional umum, ji: pelaksanaan pendokumentasian dibidang kesejahteraan pegawai, kk. pembekalan bagi pns yang akan menjelang masa purna bhakti pensiun, il. inventarisasi penetapan kebutuhan diklat pns, mm. pelaksanaan analisis kebuntuan diklat pns, nn. pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengelolaan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan diklat, pp. pelaksanaan bina lembaga meliputi kerjasama dan fasilitasi tentang pendidikan dan pelatihan, gg. penyusunan standarisasi manajemen pendidikan dan pelatihan pns, rr. pelaksanaan penetapan kebutuhan tenaga pengajar widyaiswra, ss. usulan penetapan sertifikasi kelembagaan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, tt. pelaksanaan pendokumentasian dibidang penyelenggaraan diklat, uu.bkd, vv. memberikan span, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah, ww. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati dengan bidang tugasnya,. pemberian izin lokasi. pemberian izin membuka tanah. pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. pemberian izin prinsip penanaman modal dalam negeri pemberian izin prinsip perluasan penanaman modal dalam negeri. pemberian izin prinsip perubahan penanaman modal dalam negeri. pemberian izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal dalam negeri. pemberian izin usaha penanaman modal dalam negeri. pemberian izin usaha perluasan penanaman modal dalam negeri. pemberian izin usaha perubahan penanaman modal dalam negeri. pemberian izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal dalam negeri. pemberian imb gedung dan tower seluler. pemberian izin usaha pengelolaan kebersihan lingkungantanda daftar usaha jasa perjalanan wisata biro perjalanan wisata. agen perjalanan wisata. tanda daftar usaha penyedia akomodasi hotel. (l) hotel bintang. hotel non bintang. bumi perkemahan. persinggahan karavan. vila. pondok wisata. akomodasi lainnya motel). tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman. restoran. rumah makan. bar rumah minuman. kafe. pusat penjualan makanan. jasa boga. jasa makanan dan minuman lainnya. tanda daftar usaha kawasan pariwisata. tanda daftar usaha jasa transportasi wisata.tanda daftar usaha daya tarik wisata.tanda daftar usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi. gelanggang olah raga. lapangan golf. rumah milyar. gelanggang renang. lapangan tenis. gelanggang bowling. gelanggang olah raga lainnya. gelanggang seni. sanggar seni. galeri seni. gedung pertunjukan seni. gelanggang seni lainnya. arena permainan. arena permainan. arena permainan lainnya. hiburan malam. kelab malam. diskotik. pub. hiburan malam lainnya. panti pijat. panti pijat. jenis panti pijat lainnya. taman rekreasi. taman rekreasi. taman bertema. taman rekreasi lainnya karaoke. jasa impresario promotor. tanda daftar usaha jasa pramuwisata. tanda daftar usaha jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. tanda daftar usaha jasa konsultan wisata. tanda daftar usaha jasa informasi wisata. tanda daftar usaha wisata tirta. wisata bahari wisata selam. wisata perahu layar. wisata memancing. wisata selancar. dermaga bahari. wisata bahari lainnya. wisata sungai, danau dan waduk. wisata arung jeram. wisata dayung. wisata sungai, danau dan waduk lainnya. tanda daftar usaha spa. izin angkutan penumpang umum dalam kabupaten. kartu pengawasan angkutan umum dalam kabupaten. izin angkutan khusus sewa karyawan. kartu pengawasan angkutan khusus sewa karyawan. izin insidentil. izin usaha angkutan barang. izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten. pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi pemberian izin pendirian kantor cabang dan loket pelayanan operator telekomunikasi wilayah daerah kabupatenmberiandaftar ulang izin juru bor. pemberian izin pengeboran air tanah. pemberian izin penerapan mata air. pemberian izin pengambilan air tanah. pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi. pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi. pemberian izin usaha penunjang tenaga listrik intl) untuk kepentingan umum. pemberian izin usaha penunjang tenaga listrik intl) untuk kepentingan sendiri pemberian izin prinsip industri. pemberian izin usaha industri iui) luar kawasan industri. pemberian izin prinsip kawasan industri. pemberian izin usaha kawasan industri uki) pemberian izin usaha perluasan kawasan industri ipni)mberian perizinan lembaga pelatihan. pembermberian izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh yang berdomisilisertifikasi kelayakan pakai bejana tekan, sertifikasi kelayakan pakai genset, sertifikasi kelayakan pakai pesawat angkat, sertifikasi kelayakan pakai ketel uap pemberian izin operasional tks luar negeri, tks indonesia, lembaga sukarela indonesia books,). pemberian izin pendirian kantor cabang perusahaan jasa tenaga kerja indonesia ipkcpj tki) pemberian izin asrama atau akomodasi penampungan calon tki (ia apotik) pemberian izin penggunaan alat berat surat izin penyelenggaraan pelelangan ikan tpi). surat izin usaha perikanan sup). surat izin penangkapan ikan sisi). surat izin pembudidayaan ikan spb) laut dan perairan umum wilayah kabupaten. surat izin kapal penangkap dan pengangkut ikan indonesia sikppii). surat izin kapal pengangkut ikan indonesia sipil). pemberian izin pengumpulan limbah pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas oli bekas. pemberian pemberian izin operasional pendirian sekolah swasta. pemberian izin mendirikan sekolah non formal paud tk) pemberian izin mendirikan lembaga kursus dan pelatihan. pemberian izin pendirian pusat belajar masyarakatpemberian izin pendirian rumah sakit kelas dan dan izin operasional rumah rumah sakit kelas dan pemberian izin laboratorium. pemberian izin rumah bersalin pemberian izin utama dtp pemberian izin utama pemberian izin madya pemberian izin perusahaan pemberian izin klinik khusus pemberian izin klinik kecantikan estetika pemberian izin balai konsultasi gizi pemberian izin praktek dokter (umum spesialis gigi) pemberian izin praktek perawat pemberian izin praktek bidan pemberian izin tukang gigi pemberian izin praktek fisioterapi pemberian izin kerja refraktionis optisien ro) pemberian izin laik higienis pemberian izin optikal pemberian izin kerja asisten apoteker izin tenaga kefarmasian) pemberian izin apotik pemberian izin apoteker pemberian izin pengobatan tradisional pemberian izin pedagang eceran obat pemberian izin usaha obat hewan toko obat, pengecer, kios) pemberian izin tempat pemotongan hewan pemberian izin prinsip usaha peternakan pemberian izin usaha peternakan pemberian izin usaha perluasan peternakanenergi dan sumber daya mineral nomor tahun tentanghuruf ditambah satu angka yaitu angka sehingga lampiran angka huruf berbunyi sebagai berikut: sekretariat daerah sekretaris daerahnandatanganan keputusan kenaikan jabatan fungsional tertentu bagi pns yang dinaikan jabatannya menjadi jabatan fungsional tertentu jenjang muda ahli) jabatan fungsional tertentu jenjang penyelia terampil) karawang.s0. pembinaan, pengawasan,iperlindungan konsumen dan metrologi legalpembinaan operasional reparasioo).pr. pemberian rekomendasi penggunaan bahan peledak wilayah tambang kabupaten kepada aparat berwenang. pemberian rekomendasi daftar ulang surat izin pengambilan air tanah dipa).rekomendasi izin pemanfaatan batubararekomendasi dalam penerbitan perizinan usaha bidang jasa instalasi listrik. pembinaan asosiasi instalasi listrik |
salinan bupati kediri' semangat kerja, pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah,maret2014,pati; mengingat ''| '' insentif sebagaimana dimaksud pada ('l), adalah: dinas pendapatan daerah dinas perhubungan; dinas kebersihan dan pertamanan dinas kependudukan dan catatan sipil dinas kebudayaan dan pariwisata kantor pelayanan dan perizinan terpad;ayalangka bertugas melaksanakan pemungutan: pajak hotel restoran hiburan reklame;angkaangkapendudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf angka bertugas melaksanakan pemungutan retribusi biaya pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan catatan sipil' dinas kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf angkaangka bertugas melaksanakan pemungutan retribusi lain mendirikan bangunan ;dan lain gangguan. dinas peternakan dan perikanalat berat, pemakaian alat penelitian laboratorium jalan. dinas kesehatangkaangka' keluraho50119571418.57d014 tanggal maret leltingkat lampiran peraturan bupati kediri nomor tahun2o14 tanggal penjabaran penetapan prosentase target penerimaan jenis pajak daerah secara triwulankode rekening jenis pajak penjabaran per triwulan triwulan triwulan tribus lan lll triwulan ket pendapatan pajak daerah pajak hotel o o pajak restoran o o .', pajak hiburan pajak reklame ,0oo o o o pajak penerangan jalan oo o pajak parkir oo o oo o o o pajak air tanah oo o pajak sarang burung walet oo o o o pajak mineral bukan logam dan batuan o00 o o o pbb perdesaan dan perkotaan o o bpt 1o0 angkat penjabaran penetapan jenis retribusi lampiran peraturan bupati kediri nomor tahun tanggal: prosentase target penerimaan daerah secara triwulan kode rekening jenis retribusi penjabaran per triwulan triwulan triwulan triwulan ilo o o o o1. retribusi pergantian biaya ktp dan akte catatan sipil o o o o 1oo o o .o5 retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ,oo o o o o o1. retribusi pelayanan pasar o o o o o o retribusi pengujian kendaraan bermotor o o o o o o retribusi rumah potong hewan o o o2. retribusi tempat rekreasi dan olah raja o o o o o o retribusi penyeberangan air retribusi penjualan produksi usaha daerah o o retribusi perijinan tertentu retribusi jin mendirikan bangunan o o retribusi lain gangguan o o o o retribusi lain trayek o ou.b. pena tingkat |
salinningkatkan pelayanan pendidikan bidang keperawatan kepada masyarakat didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas maka akademi keperawatan kabupaten sumedang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah berdasarkan keputusan bupati sumedang nomor: kep. dppkad tentang persetujuan penerapan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah penuh pada akademi keperawatan kabupaten sumedang, bahwa dalam rangka pengelolaan badan layanan umum daerah akademi keperawatan kabupaten sumedang, perlu mengatur pedomanasper merupakan pejabat pengguna anggaran barang daerah. dalam hal pemimpin blue asper tersendiri. bab dewan pengawas dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan blue aspertetapkan dengan keputusan bupati atas usulan pimpinan blue asper. pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam berlaku apabila blue asper memilikibertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan blue asper yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan perundang undangan. dewan pembinasper, melaporkan kepada bupati tentang kinerja blue asper, memberikan nasehat kepada pejabat pengelola blue asper dalam melaksanakan pengelolaan bluepejabat pengelola blue asper, dan memonitor tindak lanjut hasil evolusi dan penilaian kinerja. dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam satu tahun, ataukepada blue asperasper melalui sekretaris daerah. dalam penetapan remunerasi, direktur blue asper mempertimbangkan faktor faktor sebagai berikut: ukuran dan jumlah aset yang dikelola blue asperasper, dan kinerja operasional blue asper yang ditetapkan oleh bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pendidikan, mutu,asperresiko kerja (riskasperjabat pengelola dan pegawai blue asper yang berstatus non pns, gaji pokok, tunjangan dan tunjangan penghasilan remunerasi ditetapkan dengan keputusan bupat, bupati menetapkan standar pelayanan minimal blue asperaspeasper. bab vii tarif layanan blueasper yang bersangkutan. tarif layanan blue asper diusulkan oleh pemimpin blue aspei pendapatan dan biaya blue asper bagian kesatu pendapatan pendapatan blue aspermasyarakat peserta didik. pendapatan blue asper yang bersumber dari hibah sebagaiengan asper. pendapatan blue asper yang bersumber dari apbd sebagaimanaaspermelaksanakan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan dan lain lain. blueperaturan yang berlaku dalam pelaksanaan apbn. lain lain pendapatan blue asper yang sah sebagaimanaasper, hasil investasi. seluruh pendapatan blue asperblueasper sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf dan hurufhuruf huruf huruf dan huruf, disampaikan kepada ppid setiap triwulan. seluruh pengeluaran biaya blueaya anggaran rba)asperasper menyusun renstra bisnis blue asper. renstra bisnis blue asperaspemeasper lainnya. rbdari keluaran yangblue asper dpa blue akblue asper dapat melakukan pengeluaran uang setinggi tingginya sebesar angka dpa bluedigunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barangbupati dengan direktur bluedirektur blue asperblue asper untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan bidang keperawatanpendidikan bidang keperawatpejabat keuangan blue asper. bagian ketiga pengelolaan piutang dan utang blue aspeebluebluebluean kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dibidang keperawatengahasil kerjasama pihak lain: dan pendapatan lain laiasper dan disetujui bupati. ketentuan pengadaan barang dan atau jasa yang ditetapkan direktur bluebarang dan atau jasa yang berlakubagi blue asperakrentangyang dananya bersumber dari jasa layanan pendidikan bidang keperawatngadaan langsung, cc.unjukan langsung, pengadaan dengan nilai diatas rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. satu miliyar rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung, pengadaan dengan nilai diatas rp. (satu miliyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan atau tendertuangbupatiblue asper dengan persetujuan bupatidapat digunakan langsungasper dapat diajukan usulan pembiayasperpejabat pengelolaan keuangan bagian kesatu umum pejabat pengelola keuangan terdiri daricc. pejabat ketatausahaan keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang: pejabat pelaksana teknis kegiatan, pelaksana administrasi, pelaksana teknis kegiatan, pelaksana verifikasi, dan il. pelaksana akuntansi. bagian kedua pejabat pengguna anggaran pengguna barang pengguna anggaran merupakanmerupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. pejabat pengguna anggaran pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: menyusun dpa dan rba skpd, menandatangani surat perintah membayar spm), mengesahkan laporan pertanggungjawab, j . menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, mengawasi pelaksanaan anggaran, il. melaksanakan tugas tugas yang dilimpahkan oleh bupati, m.mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas secara formal dan material kepada bupati melalui sekretaris daerah, melimpahkan kewenangannya kepada kepala unit kerjaengurus barang kepada bupati untuk ditetapkan dengan keputusan bupati, menetapkan pembantu bendahara pengeluaran ppk skpd, menetapkan ppt, pelaksana, administrasi, pelaksana teknis dan pengawas lapangan, menandatangani anggaran kas belanja, melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran sekurang kurangnya (satu) kali dalam (tiga) bulan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas disertai dengan register penutupan kasmenetapkan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan panitia pejabat penerima hasil pekerjaan, dan mengawasi pelaksanaan anggaranmpat pejabat ketatausahaan keuangan pejabat ketatausahaan keuangan ppk) merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada blue asper. ppk sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: meneliti kelengkapan spp yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran yang diajukan oleh ppt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangmengenaesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menghimpun dan menyusun rba dan dpaoleh pimpinan blue asper, menyiapkan dan menyusun laporan keuangan blue): dan h.setiap bulan menyampaikan laporan realisasi anggaran lra blue), neraca saldo dan realisasi belanja. ppk dibantu oleh pelaksana verifikasi, penerbit spm, pelaksana akuntansi.lima bendahara penerimaanasper dalam rangka pelaksanaan rba pada blue asper. tugas pokok bendahara penerimaan sebagai berikut: melaksanakan penerimaan pendapatanyang diutusnya pada saat penerimaan maupun penyetoran, menyetorkan seluruh uang hasil penerimaan pendapatannya kas daerah kas blue selama (dua puluh empat) jam, mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaan dan penyetoran pendapatan, membuat laporan seluruh penerimaan penyetoran pendapatan yang dikelolanya kepada pengguna anggaran dan kepada bupati: melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban yang dibuatnya, mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan yang diutusnya baik secara formal maupun material, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan paling lambat tanggal bulan berikutnya. bagian keenam bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran merupakanmempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: mengajukan surat permintaan pembayaran spp) kepada pengguna anggaran berdasarkan dpa atau rba, sesuai dengan anggaran kas belanja beserta laporannyaperaturan perundang undangan. menolak pengajuan pembayaran yang tidak memenuhi syarat, mencatat seluruh penerimaan berdasarkan spm atau sp2d yang diterima, dan mencatat seluruh pengeluaran berdasarkan tanda bukti pengeluaran yang sah. menyampaikan pertanggungjawaban setiap bulannya paling lambat tanggal bulan berikutnya, dan mempertanggungjawabkanperaturan perundang undangan.dengan specimen check giro ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran. bagian ketujuh bendahara pengeluaran pembantu bendahara pengeluaran pembantu merupakanpembantu bertugas: melakukan pengujian dan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari kuasa pengguna anggarandan cc.. bagian kedelapan pengurus barang pengurus barang merupakan pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang. pengurus barang memiliki tugas sebagai berikut: menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna kuasa pengguna atau pada skpd yang bersangkutan, mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing masing pengguna atau kuasa pengguna serta yang ada pada skpd, menerima barang dari pengguna barang, menyimpan barang dengan baik dan rapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mencatat dan menyalurkan barang yang dikelolanya, dan membuat laporan aset kepada pengguna barang dan pemerintah daerah. bagian kesembilan pejabat pelaksana teknis kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) merupakanmempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: menyusun rka, rba dan dpa, membuat jadwal kegiatan, cc.hasil kegiatan barang jasa kepada pengguna anggaran, menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada pengguna anggaran, dan mempertanggungjawabkan secara formal maupun material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam kepengurusannya. bagian kesepuluh pelaksana administrasi pelaksana administrasi merupakan pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala skpd untuk melaksanakan tugas administrasi kegiatan. pelaksana administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: membantu ppt untuk melaksanakan tugas administrasi kegiatan, membantu bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ppt. bagian kesebelas pelaksana teknis kegiatan pelaksana teknis kegiatan merupakan pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala skpd untuk melaksanakan, dan melaksanakan tugas teknis yang diberikan oleh ppt sesuai dengan kewenangannya. pelaksana teknis kegiatan dapat ditunjuk lebih dari (satu) orang sesuai dengan kebutuhannya. bagian kedua belas pelaksana verifikasi pelaksana verifikasi merupakan pejabat yang ditunjuk untuk meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti yang dilampirkan. pelaksana verifikasi bertugasb.menyiapkan pengesahan yang telah ditandatangani oleh bendahara pengeluaran untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran, mencatat penerbitan pengesahan dalam register pengesahan, dan melaporkan hasil kegiatannya kepada pembantu direktur bidang administrasi umum. bagian ketiga belas pelaksana akuntansi pelaksana akuntansi merupakan pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan akuntansi blue asper. pelaksana akuntansi mempunyai tugas sebagai berikut: melaksanakan akuntansi yang meliputi semua transaksi yang terjadi pada blue asper, menyiapkan dan membuat laporan realisasi anggaran (lra), neraca saldo dan realisasi belanja modal bulanan, semester serta akhir tahun anggaran kepada pengguna anggaran dan skpd yang menangani pengelolaan keuangan, melakukan rekonsiliasi secara berkala lingkup blue asper dan skpd: dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok bidangnya. bab xii kas umum blue dan rekening koran bagian kesatu kas umum blue kas umum blue asper adalah tempat penyimpanan uang blue untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran blue. rekening kas umum blue adalah tempat penyimpanan uang blue yang dibuka oleh pemimpin blue asper pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran blue asper. bagian kedua rekening koran rekening koran blue asper adalah catatan mengenai transaksi transaksi penerimaan dan pengeluaran belanja yang telah dilakukan dan diterbitkan oleh bank. bab xiii proses pencairan anggaran bagian kesatu surat permintaan pembayaran surat permintaan pembayaran spp) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. pejabat sebagaimana dimaksud pada adalah kepala sub bagian administrasi umum. spp ditandatangani oleh kepala sub bagian administrasi umum dan bendahara pengeluaran. bagian kedua surat perintah membayar surat perintah membayar spm) merupakan dokumen yang digunakan diterbitkan oleh pimpinan blue asper sebagai dasar pencairan dana. pimpinan sebagaimana dimaksud pada adalah direktur sebagai pengguna anggaran. pejabat yang menandatangani spm adalah direktur setelah dibubuhi para ppk dan pembantu direktur penanggung jawab kegiatan. bagian ketiga proses pencairan proses pencairan dana menggunakan spm dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah mendapat persetujuan pimpinan blue direktur. dana yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud pada diserahkan bendahara pengeluaran pembantu dan selanjutnya didistribusikan ppt masing masing kegiatan sesuai dengan kebutuhannya. bab xivasper yang ditetapkanaspe hari setelah periode pelaporan berakhirduaasper dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah. pembinaan keuangan blue asper dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah ppid). pengawasan operasional blue asper dilakukan oleh satuan pengawasan internal. pembinaan dan pengawasan blue asper, juga dilakukan oleh dewan pengawas. bab xvdirektur adalah direktur akademi keperawatan kabupaten sumedang. pembantu direktur adalah pembantu direktur akademi keperawakuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengihasperasperatau pensiun yang diberikan kepada dewan pengelola dan pegawai asper sebagai blue. fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan asperasper sebagai blue yang berasal dari pemerintah badan lembaga dalam negeri atau perorangan dalam bentuk devisa, rupiah maupun barangasper sebagai blue. surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan blue asper. defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan blue aspeasperasper merupakan bagian dari perangkat pemerintah daumum yang didelegasikan kepada blue asper terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. pejabat pengelola bluerja bagian kesatu prinsip tata kelola blue asperspeata kelola blue asper diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pejabat pengelola pejabat pengelola blue asper terdiri atas: pemimpin direktur)blueasper diangkat dan diberhentikan oleh bupati. pemimpin blue asperasper bertanggung jawab kepada pemimpin blue asper. pemimpin bluesper, menyusun renstra bisnis blue asperasper kepada bupati. pemimpi. pejabat keuangan blue asperasperasper |
danbupati toraja utara, menimbang bahwa untuk peningkatan kemitraan dan pembinaan bank bank yang ada kabupaten toraja utara khususnya melalui tabungan deposito kabupaten toraja utara, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentangtabuyaitu nomor rekening tabungan deposito sebagaimana dimaksud dalam tidak terikat jangka waktu penyimpanan dalam satu tahun berkenaan tetapi sewaktu waktu dana tersebut dapat ditarik kembali rekening kas umum daerah kabupaten toraja utara pada bank sulawesi selatan dan sulawesi barat cabang rantepao apabila pemerintah kabupaten toraja utara memerlukan dana tersebut dalam rangka kelancaran pembayaran tagihan dari pihak ketiga atau bendahara pengeluaran setiap satuan kerja perangkat daerah. pasai pemberian bunga atas rekening tabungan deposito, disesuaikan dengan ketentuan bunga deposito yang berlaku umum dan hasilnya untuk keuntungan pemerintah kabupaten toraja utara. bunga deposito sebagaimana dimaksud pada (l), langsung dipindahbukukan setiap bulannya rekening kas umum daerah pada bank sulawesi selatan dan sulawesi barat cabang rantepao oleh bank negarasekda asisten bup toraja utara, bag. krama frederik8atti sorting diundangkan rantepao pada tanggal juni sek ris daerah bupaitew toraja utara, lebaran kante berita daerah kabupaten toraja utara tahun nomor |
tes salinan resi tunggal kan bupati seruyan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati seruyeruyan, menimbang bahwa pelaksanaan tata kelola penyediadangadaanahli dan atau mandor). bab viiigadaankebutuhan barang jasa secara langsung desa. pengadaangadaangadaan penawaran secara tertulis paling sedikit dari (dua) pengadaangadaanseluruhgadaangadaansurat permintaan penawaran dari tpk penyedia barang jasa, surat penawaran dari pengadaan barang jasa tpk, berita acara negosiasi klarifikasi dan surat perjanjian kerjasama antara tpk denggadaangadaanngawasan oleh masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bpdgadaanbukti sebagaimana dimaksud pada huruf harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa, sebagai dasar permohonan pembayaran kepada kepala desa melalui bendahara desagadaan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lpml untuk melaksanakan penyedia barang jaspengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima. bab jenis belanja desa jenis belanja desa terdiri dari belanja barang jasa. belanja modal. belanja barang jasa sebagaimana dimaksudhuruf digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari (dua belas) bulan. bab tim pengelola kegiatan bagian kesatu pembentukan dan honorarium tpk pelaksanaan pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh tpk dengan susunan keanggotaan terdiri dari: (dua) orang unsur pemerintah desa, dan (tiga) orang unsur lpml. unsur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf adalah diutamakan kepala seksimaksimal (lima keseratus) dari nilai kegiatan yang dikelola. besaran nilai biaya pendukung kepada tpk berupa honorarium dan keperluan biaya lainnyacc.rbitkan dan memasang pengumuman ditempat tempat strategis seperti kantor desa, tempat ibadah, poskamling, dll, tentang penawaran kepada masyarakat desa untuk bisa ikut berperan serta aktif dalam pelaksanaan barang dan jasa desa. |
bupati pamekasan peraturan bupati pamekasan nomor i"? tahun tentang tata cara pengalokasian dan peityalurait data bagi hasil pa"'ak dataid dan retribusi daerah kepada desa23,ngelolaan keuangan desa; mengingat menetapkan memutuskan: peraturan bupati tentang tata cara pengalokasian dan pei{saluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa. bab i(ran rcamat adalah pemimpin dan koordinator penyelam ngali(asian danloloengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pajak daerah dan retribusi daerah. biaya sebagaimana dimaksud pada antara lain terdiri atas: biaya pungut; biaya cetak surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; biaya rekening tagihan pajak penerangan jalan umum; biaya operasional retribusi pasar; biaya bagi hasil pengelolaan retribusi parkir berlangganan dengan pemerintah provinsi dan kepolisian resort, biaya operasional dan pengadaan stiker; l4. (2t biaya bagi hasil untuk pajak daerah dan retribusi daerah yang pemungutannya dikerjasamakan dengan pemerintahan desa; dan biaya retribusi pelayanan kesehatan. dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: apabila realisasi penerimaan setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud pada lebih besar atau sama dengan (sepuluh keseratus) dari realisasi penerimaan, maka dana bagi hasil diberikan sebesar (sepuluh keseratus); apabila realisasi penerimaan setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud pada lebih kecil dari (sepuluh keseratus) dari realisasi penerimaan, maka dana bagi hasil dprd diberikan sebesar selisih tersebut; apabila realisasi penerimaan setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud pada lebih kecil atau s una dengan (nol), maka dana bagi hasil tidak diberikan; dan apabila pemungutannya dikerjasamakan dengan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf maka dana bag hasil diberikan sebesar ao o (sepuluh keseratus) dari realisasi penerimaan setelah dikurangi bagi hasil kepada desa yang bersangkutan untuk dibagi secara merata kepada desa lain ya. bab iii peitghituitgait dat; dan oo o (empat puluh keseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot proporsidan penetapandefinitifbulan november tahun anggara.ittyaluraitsemester dibayarkan pada bulan juni sebesar rvitansi bermeterai yang ditandatangani oleh kepala desa; dan semesterbahamas dan pemdes dengan diketahui camat. kepala bahamas dan pemdesbahamas dan pemdes memberikan rekomendasi dan meneruskan permohonan pencairan kepada buka selaku ppid. spp ls). ppk skpd menerbitkan surat perintah membayar spm) untuk ditandatangani oleh kepala buka selaku ppid. spm yang telah diterbitkan oleh kepala bpi(a selaku ppidtercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab eil gguitaaitbab pembiiyaaitrff.r,i:::i i mad syafii diundangkan pamekasan pada tanggal pria ?it1l sekretaris daerah alasan, alwi berita daerah paten pamekasan tahun nomor lampiran peraturan bupati pamekasan nomor tahun tentang tata cara pengalokasian, dan pei{sihak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari apbd kabupaten pamekasan tahun anggaran or, |
menimbang mengingat salinan bt]pati kediri peraturan bupati kediri nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa didesa dengan;berdasarkan nota dinas kepala badan pmid kabupaten kediri tanggal oktober nomor perihalfasa desa tanggal oktober nomor a14, perlu mengatur mengenai tata cara pengadaan barang jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif dengan tetap memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip prinsip pengadaanbarangljasa desediri tentang tata cara pengadaan barang jasa des ola.aa dan pertanggungjawaban keuangan (kembaran negara republik l4 peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan uang desa; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedomkabupaten kediri nomor tahun tentang sumber pendapatan desa memutuskan: peraturan bupati kediri tentang tata cara pengadaan barang jasa desa. menemukan bab ketentuanumi.]ediri. bupati adalah bupati kediri. camat adalah kepa.la kecamatan sebagai perangkat pemerintah kabupaten kediri.{arangljasa. panitia penerima hasil peka{aan adalah panitia yang ditetapkan oleh kepala desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekan arunglllast{ajian adalah pe{amelnrkannya peraturan bupati ini adalah agar pengadaan buangl(l) ubahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kedunilai pengadaan bagian kesatubarunflm). bagian kedua tata nilai pengadaan prinsip.desa adalah upaya mengembangkangotong royong berarti penyediaan tenaga ke{a secara cuma cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;tipe(anggungi4 serta par.;;u$x(l)uefa sederhana ske8a (bila diperlukan); menetapkan penyedia barang jasa; membuat rancangan surat perjanjian; menandatangani surat pe{ajian; menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang jasa;t'a secara berkelompok dalam melaksanakan setiap juga. peka{dengan penyedia barangla{aan sebagaimana dimaksud pada sebanyak (tiga) orang, yang terdiri dari (dua) orang daritidak menjabat sebagai sekretaris desa dan bendahara pemerintah desa. panitia penerima hasil peka{a{; menerima hasil pengadaan ara@ ia{aantserita acara serah terima hasil peka{{aan berita acara serah terima f{a{annya direncanakan, dikerjakan dara{aan. khusus untuk peka{aan kontruksi tidak sederhana, yaitu peka{kebutuhan peralatan; khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana ke{a sederhana(lla cara pengadaan barang jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada (l), diatur lebih lanjut dalam bai}a{a{aan konstruksi bangunan, pembuatan danlarn; tahap kedua senilai (tiga puluh persen) setelah tpk mempertanggungjawabkan l0o%(seratus keseratus) dari nilai uang dimuka yang telah dipergunakan;dan tahap ketiga senilai (sebab kegiatan pengadaan barang jasa melalui penyedia barang jasa bagian kesatu umum (l) pengadaan barang jasa melalui penyedia barang[rnyataan kebenaran usaha; dan untuk peka{aan konstruksi, mampu menyediakan tenaga asli dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaanltenaga yang dibutuhkan. bagian kedua perencanaan (l) dalam perencanaan pen goilasa sertajumlah penyedia barangilasa yang ada;; harga barangijasa yang disusun dalam rencana anggaran belanjaelanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan ak{a sederhana sketsa (apabila diperlukan). bagian ketiga pelaksanaan (l);pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari tpk dan tanpa penawaran term:lis dari penyedia barang jasa;;llxilaka*a{kuitaasi untuk dan atas nama tpk; tim pengelola kegiatan mengumumkan data peka{.a{aan yang diadakan; nama dan alamat penyedia baran$a{aan;it$asa (rincian barang jasa atau ruang lingkup peka{asa yang memasukan penawaranll3; ketua tpk dan penyedia barang jasa menandatangani surat pe{ajian yang berisi sekurang kurangnya: tanggal dan tempat dibuatnya saat perjanjianpara pihak; ruang lingkup pekerjaan; nilai pekerjaan; hak dan kewajiban para pihak; ketentuan se(ikat garansi yang diterbitkan oleh produsen atau pihalqmisalnya pos ronda.i jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan peka{a{a{aan; mengurangi jenis peka{aan; mengubah spesifikasi teknis; dan atau melaksanakan peka{aan tambah. untuk perubahan ruang lingkup peka{wat pe{aaket'aan sebagaimana dimaksud pada ,untuk menambah peka{aan danlatauerjaan (l) pembayaran atas pengadaan barang jasa diberikan kepada penyedia barang jxa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran. pembayaran atas pengadaan barang jas,i pekerjaan dan berita acara serah terima barang pekan aan. pembayaran terakhir atas pengadaan barang jasa{ajian (apabila te{{ajian pengadaan barang jasa desa meliputi: bencana alam; bencana non alam; bencana sosial; pemogokan; kebakaranterjadinya keadaan kahar kepada tpk secara tertulis dalam waktupaling lambat (empat belas) hari kalender sejak te{adanya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pena. bagian ketujuh pemutusan surat perjanjian secara sepihak dapat melakukan pemutusan surat pe{ajian ke{30 hari kalender; penyedia barang jasa tidak dapat penyedia barang jasa terbukti melakukan korupsi kolusi, nepotisme, kecurangan dara{aan (l) panitia penerima hasil peka{aan menerima penyerahan peka{aan setelah seluruh hasil peka{aan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat perang ian. apabila terdapat kekurangan dalam hasil peka{akan, panitia penerima hasil peka{a{wajbagian kedua sanksi (l)dua, dan atau ketentuan peraturan penellw atau kecurangan dalam proses pengadaan barang jas4,a.l;axial27olar{utan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan penuh]p peraturan bupati ini disusun berdasarkan nota dinas kepala badan pmid kabupaten kediri tanggal oktober nomor rr';nhd jasa desa tanggal october nomor dengan hasil peserta rapat memutuskan ,^. bahwa tata cara pengadaan barang jasa desa ditetapkan dengan perairan bupati kediri, dansutrisno pengadaan barang jasa sebagaimana keperluan desa. bab ketentuan lain lain diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk bab ketentuan peralihan salinan sesuai dengan aslinya a.n. sekretaris daesh asisten administrasi umum diundangkan kediri padatanggal, sekretaris daerah kabupaten kediri, ttd stjpoyo berita daerah kabupaten kediri tahun |
petikan salinan keputusan ini disampaikan un~uk ketahui kepada wall perdana menteri koordinator urusan irian barat; menteri koordinator kampartirnen hukum dan dalam negeri.; menteri koordinator kompartemen distribusi.; menteri dala.m negeri; menteri perhubungan laut; menteri perhubungan darat dan ptp.; menteri perhubungan udara; gubernur kepala daerah propinsi irian barat. mengangkat sdr~ a.a. l"lirianegara" untuk memangkudjabatan kepala dinas per hubungan pengangkutan daerah propinsi irian barat; keputusan ini. mulai ber1aku pada hari ditetapkan; memberhent: lkancbnganhormat sdr~ m.s. '"wibowo dari jabatannya sebagai kepala d:dinas perhubungan pegang.urutan daerah propinsi. irian barat; penugasan selang juta bagi jang bersangkutan diserahkan kepada menteri perhubungan laut. putuskan: pertimbangan pertimbangan wakil perdana menteri dan menteri perhubungan laut; bahwa berhubung dengan penugasan baz u, perlu memberhent: landings.n hor mat sdr. h.s. woo\~ dari jabatannya sebagai kepala dinas perhubungan pengangkutan daerah propinsi irian barat; bahwa perlu segera mengangkat sdr~ a.a. wiri.a:n1 " .gara" jang dipandang tja kap untuk memangkudjabatan kepala d:dinas perhubungan pengangkutan daerah propinsi irian barat; alat peraturan presiden epub1ik indonesia no;' tah~ lembaran negara tahun no; tentang peraturan mengena: status dan kedudukan pegawai. negeri sisi. dan' anggota angkatan y.polls.:ian propil irian barat; ii~ presiden republik indonesia~ keputusan presi el' republikindonesia tahun presiden republik indonesia ketiga kedua menetapkan pertama mendengar menimbang ditetapkan eli djakarta. pada tangga pebruari presidenrepublikindonesia~ pe~r surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk~ diketahui dan diindahkan~ presiden republik indonesia |
par enam pers lp, ll. tag dokumentasi ana i. undang?an an bag. per keputusan presiden republik indonesia aka no, ahun utah tabah sera ata nge banana aan hate ying tenan baal rata era temu luspars yana tie kami, presiden republik indonbstal '2nga bea ang lea yah sragen telah aug membawa surat menteri luar koloni kepada wakil perdana center hen baik viii no, help tanggal: pebruari: yoga denga her": "tgk baru nana dota pat hak kare tag ag: pend menimbang g bahwa:untuk lebih mempererat: persahabatan''part#akan sama antara' republik indonesia dan republik glam paktstanidip: sidang perlu untuk menugaskan jh. hehamngd' masak) center can urusan: pendapatan pembina jaan ddw pengawasan guna imergund pakistan dee mere sea nia dan naa ara " mengingat peraturan pemerintah ho: tahun kawat aba: pnb bira keputusan mentor kotak gan tio slb nasa ten tanggal agustus nor culpa "ak bertanggal: met: bagan la, lse.tanggal: juli bening agak 2oh3 psis de.tanggal oktober 880p janan dia 13x buret' keputusan presidium' kabinet klt: tanggal il okobt part kdi nb angela laman liga kasual sie keputusan presiden tahun engan sia dengan per i wakil perdana menteri, menteri tiap mawards manusia urutan setudjuan pendapatan, pembiayaan dak. pengawasan manga dangkal kat kir mas dov adg) . una, putra pemujaan dan den be, kat kanye oma dalam keempat memutus kab rei pertama menugaskan j.m, menteri: urusan: pendapaturh jadenehia dan pengawasan untuk derlund jung ke, pakistan gung: mengadakan bonkpuluh perundingan: dengan pemuda pakistan ada tin mantu sakenomix dam: kebudayaan: antara tndoneniadah patut ten mean bagi kedua dalam perjalanan menteri urutan: pendapatan peibtatann | . efek sara ala bakal ringan iran tema into. ora snp, dep api ketiga setelah pelayat sar acdata han ara tang sean tersebut han aur tegap ayz tua: pem tpi delegasi,i jm. menteri. stone pendopo aer penat daa ngawasah) serba" ecotaranggota) delegasi bing nbi feat abd bah drs. pamungkas,. sdr. hertatijante dan bdr. robert: hou ana jang! akar mean jutaan 'perd jalanan diayakigtan run otmmbit jarak kredit: juta dm: berbakat pke camat sebesar juta" mv) malam (dualaniaggus p1. ana nan (sakbbkbat par uapnya hurek aher biri boedirdjortidakuakaitakuttke ber sea skalar. gara untuk berkunjung ke: bangkok,: ho: nae padat part ga. ypu und jung ke: bangkok, hong bebarveno hutan pencopet ad, perbiataik tan peta media bete angin akan: ken kera sel akn ti. untuk melaksanakan perjalanan dimas tersebut ia mereka ha . rus telah berangkat: dari djakarta dengan menumpang pesawat dara pada tanggal. pebruari. perjalanan dinas ter debut seluruhnya akan:memakan waktu kurang lebih (dua) amlreeoi tatanan nusa keenam untuk keperluan representasi dan hal hal lain. berau bunga dengan tugasnya kepada j.m. kal men benda ''papan. anon dans pongawanga diberikan uang sebesar seribu jis dollar) dalam traveller'g cheese. nilai lawan dalan rupiah dibebankan pada anggaran belanda departemen urusan pendapatan pembiayaan dan pengawasan ketujuh bahwa kepadanya.jika selama adanya yeah tag terakhir ini: belum pernah menerima ucap .pelengkap @berikan uang tunjangan untuk ena hang pakan o18 g) ter surat keputusan presidium. kabinet rl. a0: tera tanggal oktober tool tabular udgumpuluh lima ribu rupiah) dengan jabatan bahwa pakaian perlengkapan ter sebut harus dibeli dan dibuat didalam negeri, untuk mana me reka harus berhubungan dengan direktorat perjalanan dja karta. dan apabila mengalami musim dingin ditambah dengan v8.$ limapuluh pillar)e. situs mean idngartkh pen kedelapan segala pengeluaran jang berhubungan: dengan para jan "yang urusan pendapatan, pembiayaan. dan fen band papi mata keluar negeri dibebankan pada @igcaransbelinigi sky obat perd jalanan, departemen. urusan pendapa fan? pembiayaan dan (kawasan, kecuali apa jang ditentukan dalan keempat naa bag berani kesembilan bahwa waktu selama diluar negeri. dih ori patih petai mana kerdja untuk penetapan jadi dan pensiun, bag opened dji tip mereka dibakar kepada jang dikatakan d1: ingatan, kesepuluh bahwa setelah selesai dengan tugas ja, mereka harpa segera kembali indonesia dan dalan waktu4 (satu) bulan'mereka harus: ken pan nang memberikan pertanggungan jawab mengenai pengeluaran uang cs. jang telah dilakukan tan tanggungan, secara ginartal' dag tanda bukti jang sjah kepada direktorat: perjalanan, ji) onta ketentuan ini tidak dipenuhi pada 'waktunya make jumlah. beta uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekat dan diperhitungkan dengan gaji mereka' iki menyampaikan laporan:tertulis kepada presiden republik indonesia mengenai hasil tugas jang belah diberikan kapada ing gaet apabila dikemudian. hari.ternyata terdapat kekeliruan dalan benua tetapan ini, segala sesuatunya akan @diadakan perubahan dan doo hitungan sebagaimana mestinya oo sumsum surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :: disooresd sekretariat negara biro seni manan departemen luar negeri, tee ona .. mena hop badan pemeriksa keuangan bogor, nanti bea a03 nsp psps kana tamat pesan city bag 7e, kantor urusan pegawai djakarta. . men kantor perbendaharaan: negara djakarta kantor pusat pensiun:8sipil di ung, kada dita biro tata usaha kepegawaian yogi arta, ll. departemen perdagangan bea pagu mang meta pma mama san denda kent kenamaan depart them perindustrian dasar dan pertambangan, ,). pit departemen perindustrian rakjat, para denah kok departemen perhubungan udara, manna departemen perhubungan laut, jgn sae hay kepapateganpati peak bank indonesia, nat, ran aer ira. hee perusahaan niaga negara, hewan oei. ang lbkv kawara" sempat nanah ag! goa lapangan republik indonesia karachi, bangkok, naa bungo promo pecah dan hon akan kanan wara gel pan awal ades sana petikan surat keputusan iwi dfasmpafkaw kepada jang berkepentingan none make tertata mal diketahui dan dipergunakan #lembaga mestinya. perma hjeateci enggan pekan dang kang panahan lena uranus sad perbakjek nan lha terlena seri dead tini "nasa den nakal iii lana ebi pada tangga aan bba fa. geedisa dit . ket ana daya presiden up: a73 kerja, len pembinaan man penang" uan (at peg pes sena mnt bean menpan kenang taruadeng kaji ita ceng gel. reni nee mua, ton net ras besar han haa deg brp kta monsta sun jeennaran kedalam apa sengan tak diperkeras mel. dinntetan san keane hai saklar babak dan banana dana near ing spa non cake dar daur jaran umami tipe pergi pelan, peg argo perkabungan lahat tan fa, kg. gestur majalah tiga were tou sda fanaa neo aman panen rantai besartonan harian lela moo namun surdaba bentuk #hingga diretnarat bubuk note bani setan bbs sha btn abang pre rer uob uni mena ing aan nan sha lord nfc ferggahaga tebe sat ata nek, ran gam ala pesan ana asa yesus ang, kane oktan ega kehna hae ke tan sa, ope aan ata: ann dut ananta hak kemenangan yaaa sta ba pet ena sengaja pnp mmr oil pesat sem sena bay gara haa: aan esa idoreir, ben tana eu, saga ea"eputusan presiden nomor tahun tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang peralatan dan jasa yang diperlukan oleh pertamina dan badan badan usaha milik negara lainnya secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan ruang lingkup tugas team pengendali pengadaan barang peralatan pemerintah meliputi pertanian dan perusahaan perusahaan milik negara lainnya yang dianggap perluruang lingkup tugas team pengendali pengadaan barang peralatan pemerintah sebagaimana tersebut dalam ketentuan dan keputusan presiden nomor tahun meliputi pula pertamina dan badan badan usaha milik negara lainya yang dianggap perlu yang ditetapkan lebih lanjut oleh team pengendali pengadaan barang peralatan pemerintahny).an ing h riririwiriwijaya. universitas sriwijaya adalah unit organik lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan rirat presiden republik indonesia tugas pokok universitas sririwijteknik: fakultas non gelar teknologi, ll. pusatriwijaya presiden republik indonesia, menimbang bahwa ruas jalan bebas hambatan antara sfondo jatingaleh pelabuhan dengan keputusan presiden nomor tahun telah ditetapkan sebagai jalan tol semarang utara selatan, bahwa ruas jalan bebas hambatan antara sfondo jatingaleh sebagai bagian dari jalan tol semarang utara selatan telah selesai dibangun dan sudah dapat digunakan untuk lalu lintas: bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang jalan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya uang keputusan presiden nomor tahun tentang penetapan jalan bebas hambatan dan jembatan menjadi jalanuang tol untuk ruas jalan sfondo jatingaleh sebagai bagian dari jalan semarang utara selatan pertama ruas jalan tol sfondo jatingaleh sebagai bagian dari jalan tol semarang utara selatan kiper untuk bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan beroda tiga atau lebih dengan membayar uang tol sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua. kedua . lan wat presiden republik indonesia kedua penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya uang tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama ditetapkan sebagai berikut untuk kendaraan bermotor beroda tiga tiga atau beroda empat dengan berat sampai dengan (dua setengah) ton sebesar rp. , (tiga ratus rupiah), untuk kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dengan berat lebih dari (dua tengah) ton sebesar rp. (limyang tercantum dalamudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandu perlu untuk mengadakan perubahan tentang honorarium uang jasa tersebut, mengingat undang undang dasarbesarnya . tan mula presiden republik indonesiawakil ketua rp. (seratus ribu rupiah), sekretaris wakil sekretaris rp. , (tujuhpuluhlima ribu rupiah), anggota penasehat rp. (tujuhpuluhlima ribu rupiah)" nya diberikan honorarium uang jasa masing masing rp. (duapuluh ribu rupiah) dan sebanyak banyaknya rp. (duapuluhlima rupiah) sebulan tergantung tingkat eselonnykeaerian rumah kediaman kepada bekas wakil presiden republik indonesia adam malik presiden republik indonesia,beserta perlengkapannya kepada bekas wakil presiden republik indonesia, adam malik. mengingat undang undang dasar undang undang nomor tahun memutuskan: menetapkan pertama: memberikan sebuah rumah kediaman beserta perlengkapannya yang terletak jalan diponegoro nomor jakarta pusat kepada bekas wakil presiden republik indonesia adam malik. kedua segala akibat keuangan yang timbul sehubungan dengan pemberian rumah dimaksud, dibebankan kepada mata anggaran negara republik indonesiaprilgea ny) mula kpi, menimbang bahwa dalam rangka mencapai kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka diadakan berbagai bentuk pengawasan baik yang melekat pada masing masing unit organisasi pemerintah, maupun pengawasan yang terlepas dari unit unit tersebut sebagaimana telah diatur dalam berbagai keputusan presiden dan instruksi presiden, bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan penyederhanaan bentuk pengawasan yang telah ada, dan oleh karenanya pengaturan dalamoleh para inspektur pada jawatantidak diperlukan lagi: mengingat aymencabutdan kas kas negeri dan para kepala pusat perbendaharaan. dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka pelaksanaan pengawasan terhadap para bendaharawan yang menerima uang untuk dipertanggungjawabkan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional departemen atau instansi pemerintah yang bersangkutan atau oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan pengawasan yangsetan sysurat kabar dan majalah sebagai salah satu sarana penyalur informasi, serta penyerahan surat kabar dan majalah. pajak pertambahan nilai yang berhutang atas impor kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah ditanggung oleh pemerintah. mis kan sy) yan ny) snn.snn presiden republik indo kesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahunmeningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, pembangunan kilang kilang minyak dan gas bumi terutama untuk keperluan ekspor dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi dan bahan baku yang dibutuhkan berbagai industri dalam negeri merupakan langkah penting yang terus diusahakan pemerintah, bahwa dalam rangka usaha tersebut, dan untuk lebih memperluas partisipasi dunia usaha swasta dalam pembangunan nasional, dianggap perlu untuk mengikutsertakan badan usaha swasta dalam kegiatan pembangunan atas, bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor prp tahun dipandang perlu untuk menetapkan pengaturandengan keputusan presiden, mengingat danmulan pkn ya ny) wat presiden republik indo kesia dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara pertamina) dapat mengadakan kerjasama dengan badan usaha swasta. usaha pemurnian dan pengalihan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam adalah usaha memproses minyak dan gas bumi dengan cara meng, termasuk usaha petrokimia sampai tahap menghasilkan bahan baku dan bahan setengah jadi yang dapat digunakan industri. kerjasama antara pertamina dengan badan usaha swasta dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi mulai berlaku setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari dewan komisaris pemerintah untuk pertamina. kerjasama sebagaimana dimaksud dalam sepenuhnya tunduk kepada dan terhadapnya diberlakukan seluruh peraturan perundang undangan bidang pertambangan minyak dan gas bumi. terhadap kerjasama sebagaimana diatur dalam keputusan presiden ini diberlakukan peraturan perundang undangan bidang perpajakan yang pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan menteri pertambangan dan energi. dalam hal terdapat unsur asing dalam kerjasama tersebut, maka pembentukan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal asing. penyelenggaraan kerja sama dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam keputusan presiden ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, khususnya dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi nasional, memperbesar peningkatan pendapatan ekspor, pemenuhan, pemantapan, dan pengamanan kebutuhan dalam negeri. hasil hasil minyak dan gas bumi dan produk petrokimia yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur dalam keputusan presiden ini pasaran ya wap presiden republik indo kesia diutamakan untuk keperluan ekspor disamping memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dan bahan baku untuk berbagai industri dalam negeri. menteri pertambangan dan energi menetapkan pedoman dan persyaratan kerjasama, memberi petunjuk lebih lanjut bagi pelaksanaannya, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimanasitem komunikasi satelit maritim internasional inmarsat telah diperluas sehingga terbuka untuk pelayanan jasa komunikasi penerbangan (aeronautical communications) dan komunikasi penggerak darat (land mobile communications), bahwa untuk tujuan tersebut, london, inggris, pada tanggal januari telah disetujui amendments the convention the international maritime satellite organization inmarsat) sebagai hasil sidang luar biasa assembly inmarsatmendments dengan keputusan presiden:. mengesahkan amendments thejanuari sebagai hasil sidang luar biasa assembly inmarsat kean klah diatur pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan ditetapkan oleh menteri: bahwa perlu diatur pedoman dan tata cara pengalihan penyelenggaraan navigasi penerbangan kepada perusahaan umum perum) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia, cc. baturan lalu lintas penerbangan air traffic rules). penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan dilakukan oleh perusahaan umum perum) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia. jenis pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud padaelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dan berkoordinasi dengan bagnavigasi penerbangan pada bandar udara yang diselenggarakan oleh pihak lan haruspihak lain sebagaimana dimaksud dalam merupakan penyelenggara bandar udara pada bandar udara yang diselenggarakan oleh: unit penyelenggara bandar udara lingkungan ditjen perhubungan udara, pemerintah daerah: tentara nasional indonesia tni), dan badan hukum indonesia. bandar udara yang diselenggarakan oleh tentara nasional indonesia tni) sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pangkalan udara yang digunakan bersama sebagai bandar udara. pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan terdiri dari (tiga) bidang sebagai berikut: bidang teknis dan operasi, bidang aset dan keuangan, dan bidang sumber daya manusia sdm). tata cara pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan bidang teknisdan operasi untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh pihak laita cara pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan bidang aset dan keuangan serta bidang sumber daya manusia sdm) untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara bandar udara lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara sebagaimana dimaksud dalam huruf tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tni atau badan hukum indonesia berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan umum perum) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia yang dituangkan dalam perjanjian. perjanjian sebagaimana dimaksud padapemerintah daerahdalamtni memuat bidang teknis operasional, pemanfaatan barang milik negara, aset dan keuangan,padahukum indonesiasetiap perjanjian pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, perusahaan umum perum) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia harus berkoordinasi dan dilaporkan kepadaua umum, bila ket remas hlesgki rahayu pmbtata cara pengalihan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan terdiri dari: bidang teknis dan operasi, bidang aset dan keuangan, dan bidang sumber daya manusia sdm). bidang teknis dan operasi dalam rangka proses pengalihan pengelolaan unit yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan kepada perum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia, kantor unit penyelenggara bandar udara upu) direktorat jenderal perhubungan udara, bandar udara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tni atau badan hukum indonesia tetap memberikan dukungan operasional dan bersama sama perum lppnpi bertanggung jawab terhadap: kelancaran pelayanan navigasi penerbangan, tersedianya catu daya listrik dan mekanikal, kemudahan akses menuju unit pelayanan navigasi penerbangan, keamanan personil dan fasilitas navigasi penerbangan, penyelesaian proses sertifikasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan cast part penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan cast part dan penyelenggara pelayanan informasi aeronautika cast yang sedang berjalan, ketersediaan sistem pelaporan pada unit unit pelayanan navigasi penerbangan apabila terjadi situasi tidak normal, kelancaran koordinasi atas ketersediaan loa loca antar unit unit terkait akan diatur lebih lanjut antara perum lppnpi dengan unit terkait: uu. penentuan unit pelayanan navigasi penerbangan ditetapkan oleh direktur jenderal perhubungan udara sesuai dengan ketentuan perundang undangan. ii. bidang aset dan keuangan barang milik negara bmn) pada unit penyelenggara bandar udara pedoman peralihan aset serah terima operasional barang milik negara aset) pola pengalihan barang milik negara hasil penarikan dari pt. dan pt. menggunakan pola bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya bpbd), sedangkan barang milik negara yang berasal dari bandar udara upu sampel upu menggunakan pola penanaman modal negara pmn),berdasarkan baso nomor: ba. tahunsesuai batas nomor: ba. tahun barang milik negara yang belum diserah terimakan akan dilakukan serah terima operasional dari direktorat jenderal perhubungan udara kepada perum lppnpi: s5) serah terima operasional sebagaimana dimaksud pada angka dituangkan dalam berita acara serah terima operasional yang ditandatangani oleh direktur jenderal perhubungan udara dan direktur utama perum. pemanfaatan tanahunit penyelenggara bandar udara yang menggunakan tarif sewa yang diaturperhubungan,badan usaha bandar udara yang menggunakan formulasi tarif sewa yangpemanfaatan tanah yang digunakan untuk penempatan peralatan dan bangunan navigasi penerbangan dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. penggunaan gedung ruangan kantor dan perlengkapannya penggunaan gedung ruangan kantor beserta perlengkapannya setelah tanggal desember sampai dengan tanggal desember oleh perum lppnpi melalui mekanisme pemanfaatan dan atau sewa sesuai dengan peraturan perundangan, selama barang milik negara aset) berupa gedung ruangan kantor beserta perlengkapannya yang selama ini telah dipergunakan untuk kegiatan operasional navigasi penerbangan, dimanfaatkan oleh perum lppnpi, maka biaya pemeliharaan operasional dibebankan kepada perum lppnpi sesuai dengan ketentuan perundang undangan. penggunaan rumah negara pemanfaatan rumah negara bagi pegawai perum lppnpi diatur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kemenhub tahun tentang ketatausahaan rumah negara lingkungan departemen perhubungan dan peraturan direktur jenderal perhubungan udara nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan rumah negara lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara. penggunaan utilitas perum lppnpi berkewajiban untuk menyiapkan pemisahan penggunaan utilitas bandara, sebelum perum lppnpi memiliki fasilitas utilitas, penggunaan utilitas bandar udara dikenakan biaya sesuai dengan jumlah penggunaan, biaya yang dipungut atas penggunaan utilitas bandara oleh perum lppnpi tersebutdisetor kepada kas negara. penggunaan kendaraan operasional kendaraan operasional yang selama ini telah dipergunakan untuk kegiatan operasional navigasi penerbangan harus dikembalikan kepada kuasa pengguna barang dimana aset tersebut tercatat dalam laporan barang milik negara. pedoman peralihan keuangan pendapatan sejak penandatangan pengalihan pelayanan navigasi penerbangan kepada perum lppnpi maka pendapatan pelayanan jasa navigasi penerbangan pelayanan jasa penerbangan pjp) wa. bai menjadi pendapatan perum lppnpi dan tidak dipungut bandara, kewajiban penerimaan negara bukan pajak pnb) pelayanan jasa navigasi penerbangan pelayanan jasa penerbangan pjp) disetorkan langsung oleh kantor pusat perum lppnpi kepada direktorat jenderal perhubungan udara sesuai dengan peraturan perundangan, petugas bandara yang selama ini menangani penagihan jasa pelayanan navigasi penerbangan tetap membantu ketersediaan data terkait dengan penagihan jasa pelayanan navigasi penerbangan pelayanan jasa penerbangan pjp) sampai dengan ada petugas dari perum lppnpi. barang milik daerah bmd) pada bandar udara yang terdapat barang milik daerah bmd) berupa bangunan dan peralatan navigasi penerbangan dengan mekanisme sebagai berikut: pemerintah daerah menyerahkan kepada kementerian perhubungan c.g direktorat jenderal perhubungan udara, dengan mekanisme hibah, kementerian perhubungan c.g direktorat jenderal perhubungan udara memproses penyerahan kepada perum lppnpi dengan mekanisme penyertaan modal negara pmn). barang milik negara pada pangkalan udara yang digunakan bersama sebagai bandar udara. perum lppnpi melakukan kerjasama dengan tni terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan navigasi penerbangan yang dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bandar udara khusus perum lppnpi agar berkoordinasi dengan penyelenggara bandar udara khusus terkait pemanfaatan bangunan dan peralatan navigasi penerbangan yang dituangkan dalam perjanjian. iii. bidang sumber daya manusia sdm) sumber daya manusia yang berasal dari unit penyelenggara bandar udara upu) status kepegawaian status kepegawaian pns yang dialihkan dari unit penyelenggara bandar udara upu) direktorat jenderal perhubungan udara perusahaan umum perum) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia perum lppnpi) adalah pegawai negeri sipil pns) kementerian perhubungan yang diperbantukan. jenis personil pns direktorat jenderal perhubungan udara yang bertugas pada upu yang dapat diperbantukan perum lppnpi adalah personel navigasi penerbangan yang terdiri dari: pemandu lalu lintas penerbangan,elektronika penerbangan. mekanisme berbantuan pegawai skema berbantuan pegawai negeri sipil kementerian perhubungan diatur dalam peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor tahun tanggal juliangkasa pura persero) dan angkasa pura persero). pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil kementerian perhubungan yang diperbantukan pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lain pns yang diperbantukan dibayarkan oleh perum lppnpi sesuai peraturan perundang undangan. batas usia teknisi penerbangan perum lppnpi tetap mengakomodir batas usia pensiun pns teknisi penerbangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai aparatur sipil negara asn). sumber daya manusia yang berasal dari tni perum lppnpi agar melakukan kerjasama dengan tni terkait dengan sumber daya manusia yang berasal dari tni yang dituangkan dalam perjanjian. perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka sekurang kurangnya memuat: personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan perundang undangan, pengembangan kompetensi personel navigasi penerbangan oleh perum lppnpi. sumber daya manusia pada pemerintah daerah dan badan hukum indonesia hal hal lain yang terkait dengan personel navigasi penerbangan yang berasal dari pemerintah daerah dan badan hukum indonesia swasta) agar dikoordinasikan langsung oleh perum lppnpijasa aak rem birama muda iv c) bung p"t9620620 |
ribalai pendidikan dan pelatihan penerbangan curug, bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja pada balai pendidikan dan pelatihan penerbanganbalai pendidikan dan pelatihan penerbangan curug, cc. bahwa balai pendidikan dan pelatihan penerbangan curuanggal november tentang penetapan balai pendidikan dan pelatihan penerbangan curug. bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai pendidikan dan pelatihan penerbangan curug yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut bp3 curugcurug sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. bp3 curugcurughukum, dan kerja sama,pengembangan usaha, pelaksanaan pemeriksaan interkesatu umum organisasi bp3 curugunit penunjang, dan kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi bp3ye.n kerjasama serta evaluasi dan pelaporan. bagian keempat seksi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (l), pengembangan usahagembangan usaha, unit penjaminan mutu, unit perpustakaan dan dokumentasi, unit asrama, kelas, dan tata boga, unit layanan kesehatan, unit bengkel workshop, unit laboratorium dan simulator, unit layanan pengadaan, unit teknologi informatika, unit pembangunan karakter, dan unit ketertiban, keamanan, dan kebersihan. unit pengembangan usaha mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, pemasaran, pemanfaatan aset, dan promosi.asrama, kelas, dan tata boga mempunyai tugas melakukan pengelolaan asrama, kelasunit bengkel workshop mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan bengkel, dan kendaraan praktek untuk kegiatan akademik. unit laboratorium dan simulator mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan merawat laboratorium,ketertiban, keamanan, dan kebersihan mempunyai tugas melakukan kegiatan menjaga keselamatan dan mempertahankan tingkat ketertiban, keamanan, dan keberspenjaminan mutu, unit layanan pengadaan, dan unit ketertiban, keamanan, dan kebersihan, kepala seksi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi: unit pengembangan usaha, unit perpustakaan dan dokumentasi, unit layanan kesehatan, dan unit pembangunan karakter, kepala seksi sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bagi: unit asrama, kelas, dan tata boga, unit bengkel workshop, unit teknologi informatika, dan unit laboratorium dan simulatoyo: bab iii tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, bp3 curucurugcurug. setiap unsur lingkungan bp3curui eselon kepala balai merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon illa. kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon va. kepala satuan, kepala unit, dan ketua kelompok merupakan jabatan non eselon. bab lokasi bp3 curug berlokasi kabupaten tangerang provinsi banten. babcurucurutetap melaksanakan tugas dan fungsi bp3 curugp3 curugan watu aj) h., sh, dess per dix ama muda iv c) rn nabagan organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihan penerbangan curug ana dee satuan peneriksantern keuangan dan umum seksi seksi penyelenggara sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan diklat inineeakal ala unit penunjang sei ita, iwneeistseraibeeroli i h pok ( ehh runosiona, (eh menteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi salinan sesuai dengan aslinya fee hukum, aii (ja wahyu adji h., sh, dess pembina utama muda iv c) nip. |
tp) jlakat atau label barang berbahaya adalah informasi mengenai barang berbahaya yang berbentuk belah ketupat yang harus dipasang pada bagian luar kendaraan dan bagian luar kemasan sesuai dengan standar pengangkutan barang berbahaya internasional. limbah adalah sisa yang dihasilkan suatu usaha dan atau kegiatan. alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipisahkanatan sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan. awak kendaraan adalah pengemudi, pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu pengemudtarif angkutan barang adalah suatu daftar yang memuat harga pemakaian jasa angkutan yang disusun secara teratur serta tujuan pengirim, alat pemantul cahayakendarasarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. bab angkutan barang dengan kendaraan bermotor bagian kesatu umum angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor harus menggunakan mobil barang. mobil barang sebagaimana dimaksud padaangkutan barang sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: angkutan barang umum, dan angkutan barang khusus. dalam kondisi tertentukondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: belum tersedianya mobil barang, efisiensi pengangkutan, dan kondisi lainnya. mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan teknis. persyaratan teknis untuk mobil penumpang dan mobil bus sebagaimana dimaksud padauntuk sepeda motor sebagaimana dimaksud padalimeter dari atas tempat duduk pengemudi, dan barang muatan ditempatkan belakang pengemudi. sepeda motor sebagaimana dimaksud padapada harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan penumpangrang umum sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: muatan umum, muatan logam, cc. muatan kayu, muatan yang dimasukkan palet dikemas, kendaraan dengan tutup gorden samping, dan kaca lembaran. angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam mempunyai kriteria sebagai berikut: menggunakan mobil barang, kereta gandengan, dan atau kereta tempelan, dioperasikan jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui, dan cc. tersedia pusat distribusi logistik dan atau tempat bongkar muat barang. (l) kendaraan bermotorcc. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan yang melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk kendaraan bermotor umum, ditempelkan alat pemantul cahaya pada bagian belakang dan samping pada kendaraan bermotor, menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya, dan memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang. bentuk, tulisan, dan ukuran nama perusahaatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu kendaraan, dan tinggi dan lebar muatan barang umum tidak melebihi bak muatan mobil barang. distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing masing sumbu, daya dukung jalan, dan jumlah berat yang diizinkan. pelaksanaan bongkar muat barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan mengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat, berat muatan tidak melebihi daya yang diangkut, tinggi muatan tidak melebihi, dan tata cara penempatan dan pengikatan muatan barang mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional dan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik barang serta diikat dengan kuat. bagian ketiga angkutan barang khusus paragraf umum angkutanbarang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit berupac.berbahaya lainnya. barang berbahaya lainnylingkungan hidup barang tidak berbahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: barang curah, peti kemas, cc. tumbuhan, hewan hidup, alat berat, dan atau pengangkutan kendaraan bermotor. paragraf angkutan barang berbahaya angkutan barang untuk barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kriteria sebagai berikut: menggunakan deng: batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: memarkir kendaraan tempat yang telah ditentukan, dan beroperasi sesuai dengan lintasan yang telah ditetapkan. mobil barang yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf harus sesuai dengan jenis dan karakteristik barang berbahaya yang diangkut. jenis dan karakteristik sebagaimana dimaksud pada meliputilampu rotasi berwarna kuning yang ditempatkan pada bagian atas atap ruang kemudi dan dinyalakan ketika membawa barang berbahayaditempel: dan memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang. bentuk, ukuran, jenis, warna plakat atau label barang berbahayaobil barang sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilengkapi perlengkapan keadaan darurat berupa: alatalat pelindung diri sesuai karakteristik barang yang diangkut, rambu lalu lintas sementara, kerucut pengaman, segitiga pengaman, dongkrak sesuai kapasitas daya angkat kendaraan, pita pembatas, panduan tanggap darurat, bahan penyerap sesuai dengan karakteristik muatan yang diangkut, sekop yang tidak menimbulkan api: lampu senter, il. pedoman pengoperasian kendaraan yang baik untuk keadaan normal dan darurat, dan ginjal roda yang cukup kuat dan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh pembantu pengemudi. pengangkutan barang berbahaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: barang, dan barang berbahaykendaraan. kemasan atau wadahongkat muat barang berbahaya pada mobil barang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: menggunakan alat bongkar muat yang memenuhi persyaratan, memiliki peralatan pengaman darurat yang memenuhi persyaratan,ghentikan kegiatan jika dalam pelaksanaan terdapat kemasan atau wadah yang rusak, dan diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi. kualifikasi pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf disusun oleh direktur jenderal. pengemudi dan pembantu pengemudi yang mengoperasikan mobil barang pengangkut barang berbahaya harus dilengkapi peralatan berupa: pelindung mulut dan hidung, pelindung anggota badan, pelindung kepala helm, kacamata pengaman, sarung tangan dapat berupa bahan karet, bahan kain, atau bahan kulit sesuai jenis bahan berbahaya dan beracun, sepatu pengaman, dan pakaian kerja. paragraf angkutan barang tidak berbahaya barang tidak berbahaya berupa barang curah sebagaimana dimaksud dalam huruf diklasifikasikan sebagai berikut: barang curah kering terdiri atas: non pangan terdiri atas: bauksit, tembaga, atau batu bara, bahan baku semen (klinker) dan semen, senyawa kimia berupa pupuk, plastik butiran dan pelet, resin bubuk, atau serat sintetis, dan biji logam atau logam daur ulang yang dibentuk butiran, dan pangan terdiri atas: makanan yang terdiri atas pakan hewan ternak, tepung, kacang kacangan, gula pasir, benih, biji bijian, atau pati, dan serealia yang terdiri atas gandum dan sejenisnya, jagung, beras, sorgum, atau kedelai, dan barang curah cair terdiri atas: non pangan berupa air minum atau bahan baku air minum sebelum dikemas, dan pangan berupa: minyak goreng, jus buah, susu, air curah sebagai bahan baku dan bahan pembantu produk makanan dan minuman, dan produk minuman yang belum dikemas. angkutan barang untuk barang tidak berbahaya berupa barang curahbarang curahmiliki penutup bak muatan dan peralatan pengaman darurmuatan mobil barang sesuai dengan daya angkut yang tercantum dalam bukti lulus uji dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu mobil barang, dan dilaksanakan oleh awak kendaraan. sea angkutan barang untuk barang tidak berbahaya berupa peti kemas sebagaimana dimaksud dalam huruf diklasifikasikan sebagai berikut: peti kemas ukuran kaki, peti kemas ukuran kaki, dan peti kemas ukuran kaki. angkutan barang untuk barang tidak berbahaya berupa peti kemas sebagaimana dimaksud dalam untuk kendaraan peti kemas yang mengangkut barang berbahayapeti kemaspeti kemas yang disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu mobil barang, menempatkan peti kemas pada mobil barang mengangkutnya dengan menggunakan kunci putar, dan ats melakukan bongkar muat dalam peti kemas mengikuti persyaratan dari komoditi yang diangkut. angkutan barang untuk barang tidak berbahaya berupa tumbuhantempatyang dilengkapi fasilitas perawatan tumbuhantumbuhannggunakan peralatan untuk melindungi tumbuhtumbuhan, penempatan saluran gas buang pada mobil barang tidak mencemari tempat tumbuhan, memiliki lantai ruang mobil barang tidak boleh licin dan diberi alas, memiliki desain mobil barang yang mencegah bagian tumbuhan keluar dari mobil barang dan dilengkapi sistem ventilasi yang mencukupi, menempatkan tumbuhan dalam mobil barang sesuai dengan kapasitasnya, menggunakan pagar pada mobil barang dengan tinggi yang sesuai jenis tumbuhantumbuhan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menggunakan fasilitas bongkar muat tumbuhan serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat sekitarnya, dan cc. menempatkan tumbuhan dalam mobil barang yang disusunhewan hidupukuran hewan hidup, prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan, cc. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih, surat keterangan pemeriksaan fisik hewan hidup dari instansi yang berwenang, cara angkut yang tidak menyakiti, melukai, dan atau mengakibatkan stres, menggunakan mobil barang yang layak, bersih, dan sesuai dengan kapasitas alat angkut, memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan, tersedianya, fasilitas,peristirahatan dan perawatan hewan hiduphewan hidupmiliki desain dan konstruksi mobil barang sesuai dengan jenis objek angkut dan merupakan kendaraan spesifik pengangkut hewan, melindungi hewhewan: penempatan saluran gas buang pada mobil barang tidak mencemari tempat hewan, memiliki alas ruang mobil barang terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, tidak licin, dapat menyerap kotoran, dan urin hewan, memiliki konstruksi bak muatan yang mudah dibersihkan, memiliki desain mobil barang yang mencegah anggota badan hewan keluar dari mobil barang dan dilengkapi sistem ventilasi yang mencukupi, menempatkan hewan dalam mobil barang sesuai dengan kapasitasnya, il. menggunakan pagar pada mobil barang dengan tinggi yang sesuai jenis hewan hiduphewan hidup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menggunakan fasilitas bongkar muat hewan hidupserta masyarakat sekitarnya, dan penempatan hewan hidup dalam mobil barang harus diaturliputi: buldoser, traktor, mesin gila, forklift: loader, ekskavator, crane, balok gelagar besi beton, kayu gelondongan dengan diameter lebih dari (seribu) milimeter, dan peralatan atau mesin yang memiliki bobot melebihi kapasitas angkut mobil barang sesuai muatan sumbu terberat. peralatan atau mesin sebagaimana dimaksud pada huruf harus diangkut dengan menggunakan kereta tempelan berbumbu banyakalat berat sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya berupa mobil barang bak terbuka atau mobil barang lantai rata, prasarana jalan yang dilalui sesuai lintasan yang ditetapkan, cc. tersedianya fasilitas bongkar muat, muatan yang diangkut sifatnya tidak dapat dipisah, dimensi dan atau muatan sumbu terberat tidak melebihi ukuran paling tinggi yang ditetapkan, beroperasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, diangkut oleh rangkaian kendaraan berupa mobil barang penarik dan kereta tempelan, mobil barang pengangkut alat berat yang melebihi ketentuan dimensi harus mendapat pengawalan dari kepolisian negara republik indonesiamobil barang.mobil barang, perangkat sistem posisi global pada setiap mobil barang, dan untuk kendaraan alat berat tertentu, bak muatan dapat ditambahkan berupa sekat (head board dan atau sidebar), balok penyangga, balok melintang, dan klepalat berat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: mengikat muatan pada kait tali pengikat, memperhatikan kemungkinan pergeseran muatan pada saat kendaraan berjalan, cc. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang berupa forklift, derek, atau hidrolialat beratpenempatan alat beratketertiban lalu lintas dan masyarakat sekitarnya, dan pemuatan alat berat dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi terkait tata cara muat serta keselamatan dan kesehatan kerja. (l) dalam hal alat berat yang diangkut melampaui bagian terluar belakang mobil barang, pengangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak melebihi (dua ribu) milimeter, dan bagian yang menonjol lebih dari (seribu) milimeter harus diberi alat pemantul cahaya dan tempatkan pada ujung alat berat. alat pemantul cahayaalam kondisi tertentu, pengangkutan alat berat harus dilakukan pengecekan lintasan pemetaan jalan (road assessment) sebelum beroperasi. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada berupa: angkutan barang yang diangkut tidak dapat dipisah, dan muatan melebihi (dua ribu) milimeter bagian terluar belakang mobil barang. pengecekan lintasan pemetaan jalan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berupa: perencanaan lintasan, pemetaan potensi gangguan lalu lintas, dan pemetaan kondisi jalan dan jembatan. pengecekan lintasan pemetaan jalan sebagaimana dimaksud padajalan. pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud pada dilakukan pengawalan oleh petugas dari perusahaan angkutan umum dan kepolisian negara republik indonesia. angkutan barang untuk barang tidak berbahaya berupa kendaraan bermotorkendaraan bermotor sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya, mengikat muatan pada kait tali pengikat, cc. memperhatikan kemungkinan pergeseran muatan pada saat kendaraan berjalan, sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang berupa hidrolik, forklift, atau derekendaraan bermotor, penempatan kendaraan bermotorlaksanakan pemuatan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi terkait tata cara muat serta keselamatan. (l)namakendaraan, dan perangkat sistem posisi global pada setiap mobil barangkutan barangrang bagian kesatu izin penyelenggaraan angkutan barang khusus perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh menteri. dalam pelaksanaannya, izin penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh direktur jenderal atas nama menteri. pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada dikenakan moibarang khusus,yang diberikan, dan cc. kartu pengawasan yang melekat pada setiap mobil barang. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus danberlaku selama (satu) tahun dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat data berupa: nomor surat keputusan, jenis pelayanan, cc.mobil barang yang diizinkan, dan masa berlaku izin. kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat data berupa: nama perusahaan, nama pimpinan perusahaan, cc. masa berlaku kartu pengawasan, nomor kartu, nomor induk mobil barang, nomor rekomendasi dari instansi terkait, jenis muatan, asal dan tujuan, untuk angkutan barang pengangkut barang berbahaya, rute atau lintasan wilayah operasi, tanda nomor kendaraan bermotor, nomor uji mobil barang, dan daya angkut. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan kartu pengawasansahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana yang dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: melaksanakan ketentuan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan, mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal angkutan barang, cc. melaksanakan sistem manajemen keselamatan, mendaftarkan pengemudi dalam buku catatan unjuk kerja pengemudi berbasis aplikasi (e lombok), mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki surat izin mengemudi umum sesuai dengan golongannya, dan memiliki sertifikasi personil penanganan barang berbahaya. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan. sistem manajemenizin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk barang berbahaya harus mendapat rekomendasi dari menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh: instansi yang berwenang bidang lingkungan hidup, instansi yang berwenang bidang energi dan sumber daya mineral, cc. kepolisian negara republik indonesia untuk barang berbahaya kelas (satu) berupa peledak, instansi yang berwenang bidang pengawas tenaga energi nuklir untuk barang berbahaya kelas berupa radioaktif, atau instansi yang berwenang untuk barang berbahaya lainnya sesuai sifat dan karakteristik bahan dan barang. rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada memuat keterangan: jenis dan sifat barang yang diangkut, daftar spesifikasi, identitas, dan penggunaan mobil barang, tata cara penanganan barang sesuai dengan jenis dan sifat barang yang diangkut berupa lembar data keselamatan bahan: dan penanganan tanggap darurat. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus diberikan berdasarkan permohonan. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada direktur jenderal dengannomor induk berusaha, cc. nama, jenis, dan jumlah barang khusus yang akan diangkut, untuk barang berbahaya, dilengkapi dengan rekomendasi pengangkutan barang khusus dari instansi yang berwenang, surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan melaporkan realisasi kegiatan angkutan setiap (satu) tahun, surat pernyataan kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan prasarana yang diakibatkan oleh pengoperasian mobil barang, surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan pengangkutan, surat pernyataan keabsahan dokumen, salinan sertifikat kompetensi pengemudi, standar operasional prosedur penanganan angkutan barang khusus, dan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang dilengkapi dengan denah. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi: tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat bongkar muat, identitas dan sertifikat kualifikasi awak kendaraan, waktu dan jadwal pengangkutan, jumlah dan jenis mobil barang yang akan digunakan untuk mengangkut, salinan surat tanda nomor kendaraan dan bukti lulus uji, daftar kepemilikan mobil barang yang dilengkapi dengan foto kendaraan tampak depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan, dan salinan keterangan hasil penerapan tangki ukur mobil untuk kendaraan tangki dari instansi yang berwenang. surat permohonanbarang khusus sebagaimana dimaksud dalam mengikuti mekanisme sesuai dengan. bagian kedua izin penyelenggaraan angkutan barang lintas batas negara penyelenggaraan angkutan barang lintas batas negara dilakukan berdasarkan perjanjian antarnegara. bab. dokumen sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: surat muatan barang, dan surat perjanjian pengangkutan barang. surat muatan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat oleh perusahaan angkutan umum. surat muatan barang sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: pemilik barang, jenis, jumlah berat, dan dimensi barang, asal dan tujuan pengiriman barang, tarif, berdasarkan kelas jalan yang dapat dilalui, data awak kendaraan, dan untuk barang berbahaya, harus dilengkapi lembar data keselamatan bahan. surat muatan barangmuatan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa standar kondisi perdagangan pada penyelenggaraan angkutan multimoda. pembuatan surat muatan barang sebagaimana dimaksud dalam dapat melalui surat muatan barang berbasis aplikasi yang dibuat oleh direktorat jenderal. surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat oleh perusahaan angkutan umum. surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada dapat berupa bukti pembayaran sah antara perusahaan angkutan umum pengangkut barang dan pemilik barang. surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum dan pemilik barang, tarif yang disepakati, jenis dan jumlah barang, asal dan tujuan pengiriman barang, jenis dan kapasitas kendaraan, kepemilikan barang, dan ganti kerugian terhadap pemilik barang dan atau premi asuransi terhadap barang yang diangkut. hak perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mendapatkan bayaran berdasarkan pedoman perhitungan tarif angkutan barang, mendapatkan informasi barang yang diangkut meliputi nilai harga barang, sifat, karakteristik, dan jumlah muatan, dan cc. menolak melaksanakan pengangkutan barang jika membahayakan keselamatan. kondisi membahayakan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: membawa muatan dan atau menyetujui barang yang diangkut melebihi dimensi kendaraan dan daya angkut kendaraan, dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi instansi yang berwenang kewajiban perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputisebelum barang diangkut, mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang, cc. mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan, wmmengasuransikan muatan barang dan risiko pengangkutan barang khusus dalam melaksanakan pelayanan angkutan barang, mengansuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan, bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan jalan, jembatan, dan gangguan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut, dan melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap (satu) tahun sekali kepada direktur jenderal. pembayaran biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan surat perjanjian angkutan barang. penyelenggara angkutan barang lintas batas negara wajib mengasuransikan risiko kegiatan pengangkutan sesuai perjanjian internasional. hak pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mendapatkan informasi barang sampai tujuan sesuai dengan kondisi barang yang diangkut, dan mendapat harga yang disesuaikan berdasarkan kriteria angkutan yang efisien. kewajiban pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memastikan dan menyetujui barang yang diangkut tidak melebihi dimensi kendaraan dan daya angkut kendaraan, memberikan keterangan tertulis tentang sifat dan karakteristik barang yang akan diangkut, dan cc. mengemas barang berbahaya dan limbah barang beracun sesuai dengan sifat serta karakteristik yang diberikan simbol dan label. bab tarif angkutan barang tarif angkutan barang memuat harga pemakaian jasa angkutan barangpada ditentukan oleh faktor: berat volume muatan yang diangkut, jenis muatan yang diangkut, dan cc. waktu dan atau jarak pengiriman muatan yang diangkut. tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam disusun dengan mempertimbangkan: biaya tetap, dan biaya tidak tetap. biaya tetap sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penyusutan kendaraan, suku bunga pinjaman, cc. perizinan dan administrasi, gaji awak kendaraan), dan asuransi kendaraan. biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada huruf. pedoman tarif angkutan barbsidi angkutan barang pemerintah dan atau pemerintah daerah harus menjamin tersedianya angkutan barang untuk jasa angkutan barang. jaminan pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: menghubungkan wilayah terisolirmenghubungkan wilayah perbatasan dan atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayansungai, danau, penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, angkutan udara perintis, atau angkutan kereta api bersubsidiuntuk menjamin tersedianya jasa angkutan barang pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan pelayanan subsidi angkutan barang. pelayanan subsidi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk: memperlancar dan atau meningkatkan distribusi barang dalam rangka memenuhi kebutuhan barang pokok masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan atau perbatasan guna menunjang pengembangan pertumbuhan wilayah, menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, cc. membantu meningkatkan nilai tambah produk hasil kegiatan masyarakat khususnya hasil pertanian, dan memberikan pelayanan publik untuk barang yang terjangkau oleh masyarakat berdaya beli rendah. penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk jenis angkutan barang tertentu merupakan pelaksanaan subsidi angkutan barang dari dan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan atau perbatasan sesuai dengan lintasan yang telah ditetapkan. angkutan barang sebagaimana dimaksud pada diberlakukan pada jenis barangjenis barang lain yang. jenis barang muatan balik sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. bab vii sistem informasi manajemen angkutan barang dengan kendaraan bermotor sistem informasi manajemen angkutan barang dengan kendaraan bermotor diselenggarakan oleh direktur jenderalrusahaan angkutan umum mengenai realisasi angkutan barang setiap bulan, hasil pengendalian dan pengawasan, dan hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan umum. sistem informasi berupa laporan perusahaan angkutan umum mengenai realisasi angkutan barang setiap bulan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: basis data kendaraan bermotor untuk angkutan barang, sistem informasi perizinan angkutan barang, cc. sistem informasi pemantauanokumen muatan angkutan barang, basis data pengemudi, hasil pengendalian dan pengawasan, hasil penilaian kinerja dan sistem manajemen keselamatan, dan pendaftaran dan pendataan angkutan barang dengan kendaraan. sistem informasi hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: laporan pelanggaran dari: petugas pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, penyidik pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penyidik kepolisian negara republik indonesia, dan atau masyarakat, dan hasil monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal. sistem informasi hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: hasil audit sistem manajemen keselamatan, dan hasil monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal. untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan barang, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. perusahaan angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat melakukan transaksi pembayaran secara tunai atau nontunatau lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasiharusharus memberikan laporan kepada direktur jenderal. laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi: memberikan akses monitoring operasional pelayanan, data seluruh kendaraan dan pengemudi, dan layanan pelanggan berupa telepon, surat elektronik, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi. bab viwajib mematuhi ketentuan mengenai: tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelaskarpengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui: pemeriksaan tata cara pemuatan barang, pengukuran dimensi mobil barang, cc. penimbangan tekanan seluruh sumbu dan atau setiap sumbu mobil barang, pemeriksaan dokumen angkutan barang, pemeriksaan daya angkut, dan pemeriksaan kelas jalan yang diperbolehkan untuk dilalui. pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan pada: lokasi unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, tempat istirahat, cc. kawasan industri, pelabuhan, terminal barang, dan ruasjalan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk: angkutan barang pengangkut peti kemas, barang berbahaya, dan alat berat, dan mobil tangki bahan bakar minyak dan atau bahan bakar gas. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilakukan dalam halengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan. dalam hal pengawasan muatan angkutan barang dilaksanakan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada huruf pengawasan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan petugas kepolisian negara republik indonesia. pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi. sistem teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berupa: kamera pengawas, penimbangan dengan metode dinamis, atau alat pembaca kartu elektronik. angkutan barang khusus berupa barang berbahaya harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kompetensi. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab awak kendaraan pengemudi dan pengemudi cadangan mobil barang yang mengangkutkompetensi sebagaimana dimaksud pada harus diperoleh melalui pelatihan dasar yang berdasarkan standar internasional. pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berisi pengetahuan: persyaratan umum tentang pengangkutan barang khusus, jenis bahaya utama dalam pengangkutan barang khusus, cc. perlindungan lingkungan dalam pengendalian pengangkutan limbah, tindakan pencegahan dan keselamatan yang sesuai dengan jenis bahaya, prosedur darurat setelah kecelakaan meliputi pertolongan pertama, keselamatan jalan, pertolongan dasar tentang penggunaan peralatan pelindung, dan instruksi tertulis, pemberian plakat, label, dan tanda pada angkutan barang, tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pengemudi selama pengangkutan barang berbahaya, metode pengoperasian peralatan teknis mobil barang, larangan pemuatan campuran dalam mobil barang atau wadah yang sama, tindakan pencegahan yang harus diambil selama bongkar muat barang khusus, informasi umum tentang tanggung jawab perusahaan angkutan umum, penanganan dan penyimpanan barang khusus dalam kemasan, pembatasan lalu lintas terowongan dan instruksi tentang perilaku terowongan meliputi pencegahan insiden dan tindakan jika terjadi kebakaran, dan keamanan barang khusus. tata cara pemberian kompetensi awak kendaraan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderbarang. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada terdiri atasbarang, memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan baranglanggaran terhadap standar pelayanan minimal angkutan barangbarangbarangkewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat. masukan dan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam dapat disampaikan kepada direktur jenderal secara tertulis dengan dilengkapi salinan kartu identitas kependudukan dan data dukung yang sesuai. bab tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan angkutan barangdalambarang secara berkala, pengurangan atau penambahan identitas kendaraan, dan. pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam pada huruf meliputi: pelanggaran pedoman tarif angkutan barang, memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal angkutan barangbarang khususataudalam pada huruf meliputi: mengangkut muatan dengan kendaraan bermotor mobil barang yang melebihi dimensi dan daya angkut kendaraan, tidak melaksanakan sistem manajemen keselamatan, cc. menggunakan kartu pengawasan ganda, mengoperasikan kendaraan mobil barang untuk angkutan barang khusus melampaui lintasan yang telah ditetapkan, tidak memasang tanda khusus kendaraan mobil barang yang telah ditetapkan, memalsukan dokumen angkutan barang, mengoperasikan kendaraan mobil barang tidak dilengkapi dokumen angkutan barang, mengoperasikan kendaraan mobil barangmobil barangterhadap pelanggarmbekuan izi. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas informasi yang berasal darpengenaan dan pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh direktur jenderal. bentuk dan format peringatan tertulis, pembekua sebagaimana dimaksud pada tercantum 51m dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri initertulis pertama dan surat peringatan tertulis kedua. dalam hal perusahaan angkutan umum atau pemegang izin tidak memenuhi peringatan sejak diterimanya peringatan tertulisdalam hal perusahaan angkutan umum atau pemegang izin tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada dan tidak melakudan kartu pengawas(l)perusahaan angkutan umum atau pemegang izin tidak melakukan perbaikan pelanggaran beratncabutan izin penyelenggaraan angkutan barang khususpembekuan izi dikenai sanksi pencabutan izin. laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam: korban pelanggaran dalam hal terjadi kecelakaan, dan identitas pelapor. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal laporan tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada laporan tidak dapat ditindaklanjuti. bab xii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, perusahaan angkutan umumtahun tentang penyelenggaraan angkutan barang jalan, dbarangrra sesuai dengan aslinya deng shiny hukum, y.a swbentuk, tulisan, dan ukuran nama perusahaan angkutan barang umum an pt adi ea. sam pan aan merana tanpa depan sampah lamp gi. bean aan sea enya sama naa pen san data www (fa tampan belakang keterang, dengan ketentuan ukuran huruf lebar tinggi tebal 3g ukurantulisan panjang lebar warna huruf hitam atau kontras warna cat badan kendaraan. ukuran,warna dan penempatan tulisan nama perusahaan, tanda khusus angkutan barang khusus berbahaya keterangan lampu rotasi nama perusahaan nomor telepon darurat plakat b3) alat pemantul cahaya tambahan' reflektor keterangan tanaka plakat b3) nama perusahaan keterangan nama perusahaan nomor telepon darurat plakat b3) alat pemantul cahaya tambahan reflektor catat b3, dengan ketentuan: ukuran huruf lebar tinggi tebal ukuran tulisan panjang lebar warna huruf hitam atau kontras warna cat badan kendaraan. tanda khusus, nama perusahaan dan telepon darurat tempatkan secara simetris pada setiap sisi kendaraan. contoh ukuran dan bentuk plakat pada kendaraan pengangkut 5mm plakat dan label (bukan kelasradioactive si plakat dan label radioaktif (model nomorjenis plakat pada kendaraan pengangkut barang berbahaya kelas bahan zat mudah meledak plakat dan label nomor gambar berupa benda yang meledak dengan tanda (divisi) dan (kompatibilitas kelompok) serta angka pojok bawah. latar berwarna jingga dengan bergambar, garis, tanda dan angka berwarna hitam. plakat dan label nomor plakat dan label nomor plakat dan labelnomor1. terdapat angka sesuai kelas dengan latar warna jingga dengan tanda "" (divisi) dan (kompatibilitas kelompok) serta angka pojok bawah. garis, tanda dan angka berwarna hitam. dengan ukuran tinggi angka dan tebal mm. (label disesuaikan dengan ukurannya). kelas gas plakat dan label nomer gas mudah menyala gambar berupa api yang menyala dan angka sudut bawah. berlatar warna merah dengan gambar, garis, dan angka berwarna hitam putih. plakat dan label nomer gas tidak mudah menyala dan tidak beracun gambar berupa tabung gas dan angka sudut bawah. berlatar warna hijau dengan gambar, garis, tanda dan angka berwarna hitam putih. plakat dan label nomer gas beracun gambar berupa tulang bersilang dan angka sudut bawah. berwarna latar putih dengan gambar, garis, angka berwarna hitam. kelas cairan mudah menyala plakat dan label nomer cairengan, gambar, garis dan angka berwarna putih hitam. kelas padatan mudah menyala plakat dan label nomer padatan putih pada garis vertikal yang bersilangan dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam. kelas padatan mudah menyala secara spontan plakat dan label nomer padatan mudah menyala secara spontan gambar berupa api yang menyala pada permukaan garis dan angka sudut bawah. latar berwarna putih dan merah pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam. kelas padatan mudah menyala jika terkena air gambar berupa api pada permukaan garis dan angka sudut bawah. berlatar warna merah dan putih pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam. planet dan label nomer berbahaya jika terkena air gambar berupa api pada permukaan garis dan angka sudut bawah. berlatar warna biru dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam. kelas oksidator plakat dan label nomer oksidator gambar berupa lingkaran yang terbakar pada permukaan garis dan angka sudut bawah. berlatar warna dasar kuning dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam. kelas peroksida organik plakat dan label nomer peroksida organik gambar berupa api pada permukaan garis dan angka sudut bawah. berlatar warna merah dan kuning pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam. kelas benda dan zat beracun poison plakat dan label nomer beracun gambar berupa tulang bersilang dan terdapat tulisan poison' serta angka sudut bawah. berwarna latar putih dengan gambar, garis dan angka berwarna hitam. kelas infeksius plakat dan label nomer infeksius gambar berupa simbol infeksius dengan angka sudut bawah. berwarna latar putih dengan gambar, garis dan angka berwarna hitam. kelas bahan radioaktif kommeroreankumoaomeii meretip berwarna merah, contents', activity plakat dan label nomer fisil terdapat tulisan fissile', tabel critically safety index'elas bahan dan zat korosif ala plakat dan label nomer korosif gambar berupa tetesan korosif yang merusak plat hitam kiri dan tetesan korosif mengenai telapak tangan kanan serta angka sudut bawah. berwarna putih atas dan hitam bawah pada dua bidang segitiga dengan gambar tulisan, angka dan garis berwarna hitam. kelas bahaya lain plakat dan label nomer bahaya lainplakat dan label nomer lithium terdapat gambar berupa beberapa baterai yang salah satunya rusak dan mengeluarkan api,contoh warna plakat identifikasi bahaya berwarna oranye example orange coloured plate with hazard identification number and number hazard identification number figures preceded where appropriate the letter see number figures) s0.am background orange. border, horizontal line and figures black, mum thickness. nomor identifikasi bahaya dapat ditemukan bagian atas panel oranye, nomor identifikasi digit pbb bawah setengah dari panel oranye. nomor identifikasi bahaya bagian atas panel oranye terdiri dari dua atau tiga digit. secara umum, angka menunjukkan bahaya berikut: emisi gas karenatekananataukimiareaksi mudahterbakarcairan (uap) dan gas ataucairanpemanasansendiri mudahterbakarpadatanatau self pemanasanpadat oksidator (api mengintensifkan) efek keracunanataurisikoinfeksi radioaktivitas corrosivity risikoreaksihebatspontan penggandaan dari digit menunjukkan intensifikasi yang bahaya tertentu (yaitu, dimana bahaya yang terkait dengan substansi dapat memadai ditandai dengan satu digit, digit yang diikuti oleh nol (yaitu, sejumlah identifikasi bahaya diawali dengan huruf menunjukkan bahwa zat akan bereaksi berbahaya dengan air (yaitu x88). nomor identifikasi bahaya yang tercantum bawah ini memiliki arti sebagai berikut: mere, risiko cairan mudah terbakar yang secara kasi didinginkan gas cair, sesak nafas spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan didinginkan gas cair, yang mudah terbakar cairan yang mudah terbakar (flash titik antara dan didinginkan gas cair, pengoksidasi inklusif), sedikit beracun, atau (api mengintensifkan) pemanasan sendiri cair, beracun gas yang mudah terbakar cairan mudah terbakar, beracun, gas, mudah terbakar korosif lan ngan sengon ega memancarkan gas yang mudah gas yang mudah terbakar yang secara terbakar hening dapat menyebar meja x362 cairan mudah terbakar, beracun, yang bereaksi berbahaya dengan air, pengoksidasi gas (api memancarkan gas yang mudah mengintensifkan) terbakar gas beracun cairan yang mudah terbakar, beracun, korosif gas beracun, mudah terbakar cairan yang mudah terbakar (flash gas beracun, pengoksidasi (api titik antara dan mengintensifkan) inklusif), sedikit korosif atau pemanasan sendiri cair, korosif kea gas beracun, korosif cairan mudah terbakar, korosif, yang peran sana dngan memainkan cairan yang mudah terbakar (flash gan jang udah term titik antara dan x382 cairan mudah terbakar, korosif, yang inklusif), atau cairan yang mudah bereaksi berbahaya dengan air, terbakar atau padat dalam keadaan memancarkan gas yang mudah cair dengan titik nyala atas terbakar dipanaskan sampai suhu sama dengan atau atas nya titik nyala, cairan yang mudah terbakar, yang atau diri cair pemanasan secara spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan cairan yang mudah terbakar yang bereaksi dengan air, memancarkan mudah terbakar padat, atau self gas yang mudah terbakar reaktif zat, atau zat pemanasan sendiri x323 cairan yang mudah terbakar yang bereaksi berbahaya dengan air, padat yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah memancarkan gas yang mudah terbakar terbakar, atau mudah terbakar padat yang bereaksi dengan air, cairan mudah terbakar (flash titik memancarkan gas yang mudah bawah terbakar, atau pemanasan sendiri tar padat yang bereaksi dengan air, daan kejang x333 cair piroforik yang bereaksi terbakar x423 padat yang bereaksi berbahaya sangat cairan yang mudah terbakar, dengan air, memancarkan gas yang beracun mudah terbakar, atau mudah terbakar padat yang bereaksi sangat cairan yang mudah terbakar, berbahaya dengan air, memancarkan korosif gas yang mudah terbakar, atau pemanasan sendiri padat yang x338 sangat cairan yang mudah terbakar, bereaksi berbahaya dengan air, korosif, yang bereaksi berbahaya senna ntt terbakar zat pengoksidasi (api terbakar secara spontan (piroforik) mengintensifkan), yang secara padat spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan x432 terbakar secara spontan (piroforik) pama dengan air, memancarkan gas yang sada toba mudah terbakar yang solid, dalam cair beracun, yang bereaksi dengan terbakar mudah terbakar padat, beracun, titik antara dan sendiri solid, beracun zat beracun, mudah terbakar, (flash beracun padat yang bereaksi dengan titik antara dan air, memancarkan gas yang mudah inklusif), korosif terbakar zat beracun, mudah terbakar, (flash x462 padat yang bereaksi berbahaya titik tidak atas yang secara dengan air, memancarkan gas spontan dapat menyebabkan reaksi beracun kekerasan mudah terbakar atau pemanasan beracun padat, mudah terbakar atau sendiri padat, korosif pemanasan sendiri korosif padat yang bereaksi dengan beracun padat yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah air, memancarkan gas yang mudah terbakar terbakar x482 padat yang bereaksi berbahaya zat beracun, pengoksidasi (api dengan air, memancarkan gas korosif mengintensifkan) ke mengintensifkan) zat yang sangat beracun, mudah peroksida organik yang mudah terbakar (flash titik tidak atas terbakar sangat pengoksidasi zat (api sangat beracun padat, mudah mengintensifkan) terbakar atau pemanasan sendiri sangat pengoksidasi zat (api sangat zat beracun, pengoksidasi (api mengintensifkan), beracun mengintensifkan) mengintensifkan), korosif x668 sangat zat beracun, korosif, yang mengintensifkan) yang secara di kekerasan spontan dapat menyebabkan reaksi kekerasan zat pengoksidasi (api zat pengoksidasi (api zat beracun atau sedikit beracun reaksi kekerasan bad ban ann bahan radioaktif, korosif sangat zat korosif, beracun bahan korosif atau sedikit korosif x886 sangat zat korosif, beracun, yang bereaksi berbahaya dengan air x80 bahan korosif atau sedikit korosif yang bereaksi berbahaya dengan air bahan korosif atau sedikit korosif yang secara spontan dapat cairan korosif yang bereaksi dengan menyebabkan reaksi kekerasan air, memancarkan gas yang mudah terbakar zat yang berbahaya lingkungan, zat berbahaya lain lain korosif atau sedikit korosif zat, mudah terbakar (flash titik antara zat berbahaya miscellaneous dan inklusif) dilakukan pada suhu tinggi x83 korosif atau sedikit korosif zat, mudah terbakar (flash titik antara dan inklusif), yang bereaksi berbahaya dengan air korosif atau sedikit korosif zatx839 bahan korosif atau sedikit korosifdan yang bereaksi berbahaya dengan air korosif padat, mudah terbakar atau pemanasan sendiri korosif padat yang bereaksi dengan air, memancarkan gas yang mudah terbakar bahan korosif atau sedikit korosif, oksidator (api mengintensifkan) korosif atau sedikit korosif zat, pengoksidasi (api mengintensifkan) dan beracun korosif atau substansi sedikit korosif, beracun zat yang sangat korosif x88 zat yang sangat korosif yang bereaksi berbahaya dengan air zat yang sangat korosif, mudah terbakar (flash titik antara dan inklusif) sangat korosif padat, mudah terbakar atau pemanasan sendiri sangat zat korosif, oksidator (api mengintensifkan) contoh tanda zat suhu tinggi kendaraan tangki, tangki wadah, tangki portabel, kendaraan khusus atau wadah ataukendaraan perlengkapan khusus, atau wadah yang mengandung zat yang dibawa atau diserahkan untuk diangkut dalam keadaan cair pada suhu atas atau dalam keadaan padat dengan suhu atas harus menggunakan plakat kedua sisi dan belakangkendaraan, dan kedua sisi dan setiap ujung untuk wadah, tangki wadah dan tangki portabel menggunakan tanda berikut. figure minimum dimension mark for carriage elevated temperature tanda harus berupa segitiga sama sisi. warna tanda harus merah. minimumdimensi sisi harus mm. jika dimensi tidak ditentukan, semua fitur harus dalamperkiraan proporsi dengan yang ditunjukkan. untuk tangki wadah atau tangki portabel dengan kapasitas tidaklebih dari liter dan dengan luas permukaan yang tersedia tidak cukup untuk membubuhkan tanda yang ditentukan,dimensi minimum sisi dapat dikurangi hingga mm. contoh ketentuan penandaan khusus untuk bahan berbahaya bagi lingkungan paket yang memenuhi kriteria dan mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan harus ditandai dengan tanda zat berbahaya lingkungan dengan pengecualian kemasan tunggal dan kemasan kombinasi mana kemasan tunggal atau bagian dalam kemasan kemasan kombinasi tersebut memiliki: jumlah atau kurang untuk cairan, atau massa bersih atau kurang untuk padatan. tanda zat berbahaya bagi lingkungan harus ditempatkan berdekatan dengan tanda yang barang berbahaya yang dipersyaratkan. ), fil tanda harus dalam bentuk bujur sangkar pada sudut (berbentuk berlian). simbol (ikan dan pohon) harus berwarna hitam putih atau latar belakang kontras yang sesuai. dimensi minimum dan lebar minimum garis yang membentuk berlian mm. ibn contoh tanda panah orientasi digunakan pada: kemasan kombinasi yang memiliki kemasan dalam yang mengandung cairan: kemasan tunggal dilengkapi dengan ventilasi, dan wadah cryogenic yang dimaksudkan untuk pengangkutan gas cair yang didinginkan, tanda panahorientasi diletakkan pada dua sisi vertikal yang berlawanan dari paket dengan panah menunjuk kearah yang benar tegak, berbentuk persegi panjang dan ukuran yang jelas terlihat sepadan dengan ukuran. menggambarkan batas persegi panjang sekitar panah adalah opsional. figure figure yankee massa mine seakan belia the rectangular border optional features shall approximate proportion those shown. panah orientasi tidak diperlukan pada: kemasan luar yang berisi wadah bertekanan kecuali wadah cryogenic, kemasan luar yang mengandung barang berbahaya dalam kemasan dalam masing masing berisi tidak lebih dari ml, dengan bahan penyerap yang cukup antara kemasan dalam dan luar sepenuhnya menyerap isi cairan, kemasan luar masing masing mengandung kelas zat infeksius wadah primer masing masing mengandung tidak lebih dari ml, tipe ip tipe ip tipe tipe (u), tipe (m) atau pake tipe yang mengandung kelas bahan radio aktif, kemasan luar yang berisi barang barang yang anti bocor semua orientasi (misalnya alkohol atau merkuri dalam termometer, aerosol, dll.), atau kemasan luar masing masing berisi barang berbahaya dalam kemasan dalam tertutup rapat masing masing mengandung tidak lebih dari ml. contoh kemasan atau wadah tanda"disway kelas sertifikat marking up" nama nomor kelas label tambahan kemasanatauwadah kode identifikasi "nana kemasan solid kode negara kemasan grup simbol kemasan maksimum berat tahun pembuatan identifikasi pabrik pembuatan kg) sertifikat marking united nations keterangan kemasanharusmemenuhistandarinternasional, kemasanberlabelsesuaiperuntukannya. tipe kemasan drum ember barel sericans kotak tas 17x kemasan komposit penerima tekanan bahan kemasan baja aluminium kayu alami kayu lapis olahan berbahan kayu papan fiber plastik tekstil kertas logam selain baja atau aluminium kaca, porselen, atau periuk grup pengemasan menentukan tingkat bahaya barang berbahaya kelompok kemasan tingkat bahaya tertinggi) kelompok kemasan derajat bahaya sedang) kelompok kemasan iii tingkat bahaya terendah) 18is contoh mobil barang curah ii k5, mma ana leg gambar dump truck keterangan jalur belakang roh) untuk jenis dump truck, maksimal sesuai dengan yang tercantum sertifikat uji tipe landasan, kecuali untuk chassis yang khusus diperuntukan untuk dump truck. panjang jalur belakang roh) tetap ditentukan berdasarkan perhitungan volume bak muatan. aan bagi hope pai, nun nan sera! pangan aan aan ima: man gate) sama gambar mobil tangki keterangan: jarak dari dinding kabin bagian belakang titik terdekat dari tangki tidak boleh lebih kecil dari mm. harus dilengkapi bumper belakang, dengan jarak antara bagian dalam bumper bagian tangki atau komponennya tidak kurang dari mm. harus dilengkapi pelindung terhadap kendaraan kecil yang mungkin menerobos bawah bumper, jika jarak antara bagian bawah bumper dengan permukaan tanah lebih dari mm. harus mencantumkan jenis barang yang diangkut tangki pada sisi kanan, kiri dan belakang tangki. tea megan gambar mobil bak terbuka keterangan: dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak boleh melebihi ujung landasan bagian belakang (kecuali jenis dump truck). sedangkan komponen yang menonjol seperti engsel, handle pintu bak maksimal dari bak muatan terbuka bagian belakang dan maksimal dari bak muatan tertutup bagian belakang. sedangkan untuk komponen yang menonjol seperti loading ramp maksimal contoh mobil barang pengangkut peti kemas kendaraan penarik (tractor head) dan kereta tempelan gambar ema gambar bembnsn kereta tempelan te) gambar ita kereta tempelan gambar kereta tempelan gambar contoh ukuran dan penempatan tulisan nama perusahaan pada kendaraan angkutan tumbuhan soraya natal memanen, o panam (ti sas ppu anri ponkemmulkepebpekem . men2 ns2contoh kendaraan angkutan hewan hidup bma kini nach ee) pen n toe: naa: tampak samping kri eee sean be. baba unta kta anu hina nn ar tampa sampo4g sanak more dai. beri yh. rani naa dae anakan aa. yaman yang hove maupun orenkendaraan ini hanya untuk mengangkut hewan (misa gajah) ukuran dan penempatan tulisan nama perusahaan pada kendaraan angkutan hewan hidup mba pap epa ata tee tan ton menu mmg fan .) mom bembmnlan menapenempatan plakat pada kendaraan angkutan hewan hidup lan aea dalam angan eau manga mma tag pen senna naa plakat hei nara lasem memo a02, yuan pedal plakat plakat contohplakat pada kendaraan angkutan hewan hidup catatan bidang dasar berwarna kuning, dengan garis pinggir berwarna hitam simbol muatan angkutan hewan tertera dengan dengan warna hitam. bilamana disertakan tulisan nama plakat harus tertulis mendatar pada bagian bawah gambartulisan berwarna hitam. contoh spesifikasi mobil barang pengangkut alat berat bentuk bentuk trailer legal slated trailer ggg inn aw legal step deck trailer (single drop) tai ena aman double drop trailer low boy) been ehi ll. fan detachable goose neck trailer removable goose neck rgn) stretch slated trailer ati co: lam stretch single drop deck trailer stretch double drop deck trailer ales depending weight) www contoh alat pemantul cahaya tanda yang menonjol kendaraan angkutan barang dibelakang merah dan putih lebar strip contoh pengangkut kendaraan bermotor kaa part meh pan tni tan ima dpr maa enneeran mana kadang amp. gagasan nana ba. lea papa anna papan apa er, ami maan men ii mol peach mobil barang khusus pengangkut mobil penumpang car carrier)bata aim f5. aal sana sarana few pal &e.: kana! e | san tan manusia dhamaal mess dati cepat gimana kar mobil barang khusus pengangkut mobil penumpang car carrier double decker) keterangan: bak muatan terbuka (car carrier double deck( lab mana bean berani mana kua pangan kas ksp alan tampak atas sala .,. :o.| mena mirai "r7 ptsp mean maa erat ea: asa pemain pen memikat penuaan ya senang ana pun money lapak samping care) . . k0. am. idn pom a lala i2de ian naa eki liiiiiittit paru www ena arti ala . ama kol aan tampak depan . babe nun gn! tampak samping loading lantai png mana lan, a00 aa. ha. babe ketek adal apa j he i pasar ape tee a57: rap mas leak perak ebamnaa ter heh tampak samping loading lantai pengangkut sepeda motor bertingkat) keterangan: spesifikasi teknik kendaraanbermotor dimensi bak lantai (satu) dimensi bak lantai (dua) cc. rear over hang roh) menteri perhubungan lain lain. republik indonesia, ttd. aja dengan aslinya budi karya semadi biro hukum, atkstandar pelayanan minimal angkutan barang umum nilai ukuran jenis uraian fungsi indikator jumlah keselamatan kondisi pengemudi dalam keadaan sebagai bukti sehat surat keterangan pengemudi sehat fisik dan mental pengemudi dalam berbadan sehat dari kondisi sehat dokterengemudi pengetahuan mengenali rute mengerti etika pelatihan paling sedikit (satu) pelayanan, tanggap darurat, berlalu lintas kali dalam (lima) dan pelayanan tahun jam istirahat pengemudi wajib istirahat untuk menjaga kondisi pengemudi diterapkan jam pengemudi paling lama (lima belas) agar kondisi prima istirahat pengemudi menitsatu) penerangan pada unitkecelakaan pada kecelakaan p3k) berisi massa steril,pintu keluar pintu keluar dan atau masuk untuk menjamin ketersedian dan dapat berfungsi dengan dan atau masuk penumpang harus tertutup keselamatan berfungsi baik penumpang pada saat kendaraan berjalan penumpang ban ban depan tidak diperbolehkan untuk menjamin ban depan yang ban depan tidak menggunakan ban vulkanis keselamatan terpasang bukan vulkanismemadamkan api ketersediaan paling sedikit (satu) api portable wajib diletakan dalam dengan cepat tabung diberiwarna agar) kendaraan. ketika terjadi mencolok reflektif kebakaran dengan berat yang disesuaikan oleh peruntukannya. alat pemantul alat berupa stiker yang dapat keselamatan terpasang alat terpasang cahaya memantulkan cahaya atau pemantul cahaya tambahan bersifat retro reflektif yang tambahan pada reflektor dipasang bagian tertentu bagian tertentu kendaraan. kendaraan umur batas maksimal umur untuk umur maksimal. paling tinggi kendaraan kendaraan yang diizinkan mengutamakan (duapuluh) tahun. untuk beroperasi. keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan. ii. standar pelayanan minimal angkutan barang khusus jenis uraian fungsi indikator nilai ukuran jumlah keselamatan kondisi pengemudi dalam keadaan sehat sebagai bukti surat keterangan sehat berbadan sehat dari dokter pengemudi fisik dan mental pengemudi dalam bisa dia setualing pengemudi pengetahuan mengenali rute mengerti etika pelatihan sedikit (satu) kali dalam pelayanan, tanggap darurat, dan berlalu lintas (lima) tahun pelayanan jam istirahat pengemudi wajib istirahat paling untuk menjaga kondisi pengemudi diterapkan jam istirahat lama (lima belas) menit agar kondisi prima pengemudidua) unit penerangan padapada kecelakaan kecelakaan p3k) berisi massa steril, plester perekat, anti septik, dan gunting tajam. pelindung alat ini berfungsi untuk digunakan untuk ketersediaan pernafasan melindungi pernafasan dari zat keadaan darurat pengotor udaraban ban depan tidak diperbolehkan untuk menjamin ban depan yang ban depan tidak vulkanis menggunakan ban vulkanis keselamatan terpasang bukanwajib memadamkan api ketersediaan paling sedikit (satu) api portable diletakan dalam kendaraan. dengan cepat tabung diberi warna agar) ketika terjadi mencolok reflektif dengan kebakaran berat yang disesuaikan oleh peruntukannya. lampu rotasi lampu rotasi yang wajib untuk menjamin ketersediaan ditempatkan atas atap berwarna dipasangkan diatas kendaraan keselamatan ruang kemudi dan kuning barang berbahaya dinyalakan ketika membawa barang berbahaya dan beracun. alat pemantau alat pemantau unjuk kerja untuk memantau ketersedian harus tersedia setiap unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kinerja kendaraan pengemudi kecepatan kendaraan dan pengemudi perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan plakat pada plakat yang memuat tanda untuk ketersedian harus tersedia setiap kendaraan khusus yang harus melekat keselamatan kendaraan pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang kendaraan bermotor surat muatan surat muatan sebagai bukti untuk menjamin ketersediaan harus tersedia setiap barang perjanjian pengangkutan dan kelancaran dalam kendaraan penerimaan barang pengiriman gps alat teknologi informasi dengan untuk ketersediaan harus tersedia setiap menempatkan perangkat keselamatan kendaraan tertentu pada setiap mobil barang yang dioperasikan diproduksi umur batas maksimal umur untuk umur maksimal. paling tinggi (duapuluh) kendaraan kendaraan yang diizinkan untuk mengutamakan tahun. beroperasi. keselamatan dan kenyamanan penumpang dalampelayanan. menteri perhubungan republik indonesia, ttd. budi karya semadi dengan aslinya ran biro hukum, tan gkoskeputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor tentang izin penyelenggaraan angkutan barang khusus . menteri perhubungan republik indonesia, membaca menimbang mengingat memutuskan menetapkan pertama kedua ketiga keempat kelima keenam ditetapkan jakarta pada tanggal a.n.menteri perhubungan tembusan direktur jenderal perhubungan darat pemberani (sebagai oke laporan): aa) mena lla provinsi (sesuai domisili ni, mena perusahaan). apa pangkat gol nip. ansinaranessnne1himne dak kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. nomor berdasarkan keputusan direktur jenderal perhubungan darat atas nama menteri perhubungan mot .e. tanggal . tentang izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. kepada pt koperasi xxx xxx xxx yang dipimpin oleh xxx xxx diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang . perusahaan rekomendasi klh berlaku sampai rekomendasi esdm berlaku sampai jenis muatan asal tujuan rute lintasan untuk keperluan tersebut dipergunakan kendaraan barang sebagai berikut nomor kendaraan id. kendaraan nomor uji kendaraan jenis kendaraan jbi kendaraan tahun nomor rangka merek jenis nomor mesin kong. sumbu berlaku sampai jbi tempelan ditetapkan jakarta pada tanggal a.n.menteri perhubungan direktur jenderal perhubungan darat aeb raba let (nnstanesonnesnnenenergesenerca2loses)) oa, pangkat golongan manah are ai. contoh surat permohonan persetujuan izin penyelenggaraan nomor mena ann lampiran (satu) set kepada perihal permohonan izin yth. menteri perhubungan penyelenggaraan angkutan c g direktur jenderal barang khusus untuk perhubungan darat mengangkut barang berbahaya a.n. tanuseeeoeeeseeereeteeern akta pendirian dan perubahannya nama notaris, nomor dan tanggal pengesahan menteri hukum dan hak asasi manusia instansi berwenang nomor dan tanggal san barpansaieann termasuk ja) nomor telepon faksimili lah .momusasowosen egg e mail neroreresenesansanegseneentesnna momen warna, termasuk la) luas areal parkir armada heh msussnssnsananga ib) nomor telepon faksimili onsenmoweasanenunansena kendaraan intima jenis |omonotesnsognganennn intempatpemuatan eeooocereeteremecetenerterisse tempat pembongkaran aeeeeeeeoooeeeeesse nkantanih mana heru dilalui ialah kendaraan |. it) sesmuiassssnsseresn lgl daftar kendaraan oi: nomor pemilik nomor uji nomor tahun konfigurasi jenis mesin anna meng gang nan maeda jaa sea lampiran). aula bersama permohonan ini, terlampir data data perusahaan antara lain sebagaiberikut foto copy surat rekomendasi dari instansi terkait, foto copy surat pengesahan perusahaan badan hukum) dari kementerian hukum dan hak asasi manusia ham) instansi berwenang, foto copy akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir, sop operasi standar operasi prosedu) nama pimpinan perusahaan) jabatan) format surat permohonan persetujuan izin penyelenggaraan angkutan alat berat nomor ekakaessarns "adonan lampiran (satu) set perihal permohonan izin kepada penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk yth. menteri perhubungan mengangkut alat berat a.n. c.g direktur jenderal perhubungan pt k ope tasi. non anno darat jl. medan merdeka barataken madani yan aba mbnkaboa nomor pokok wajib pajak npp) sabana panen mma ana kab kamar bak akta pendirian dan perubahannya eka kasat nama notaris, nomor dan tanggal) pengesahan menteri hukum dan makian aan ena pajak hak asasi manusia instansi berwenang nomor dan tanggal) alamat perusahaan lengkap termasuk sea misa delman kambuh nomor telepon faksimili asean sambas mana e mail tommy alamat pool usaha lengkap termasuk sabu aan ekmakann ssi rebana luas areal parkir armada alam nek kon beranda ban keb gurun nomor telepon faksimili ana g kendaraan barang nama jenis tempat pemuatan anyaman bara jumlah )kendaraan daftar kendaraan nomor pemilik nomor uji nomor ahun configure| jenis kendaraan kendaraan kendaraan rangka kendaraan kendal aan mesin ton dang ann ai. catat ppp kendaraan lebih dari (lima) unit tabel daftar kendaraan dibuat pada lampiran). bersama permohonan ini, terlampir data data perusahaan antara lain sebagaiberikut: foto copy surat rekomendasi dari instansi terkait, foto copy surat pengesahan perusahaan koperasi badan hukum) dari kementerian hukum dan hak asasi manusia instansi berwenang, foto copy akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir, sop prosedur operasi standa koperasi) nama pimpinan perusahaan koperasi) (jabatan) contoh surat muatan barang loco nama perusahaan ruangan alamat perusahaan surat muatan barang nomor telpon perusahaan sen jenis kendaraan tanggal pol kendaraan pengirim penerima telp telp nama barang satuan nilai barang kena pnas sang sna sentence! singa ton epa uns: yen dana mei padmaramar penata dea kel dea pelan bene dea berat kerang beng att seni rasa pasi enesnng dekaden wee, perma: panen one aan msn renda: bener yen tnnksang, merasa: bnn ba: 20n bnrnnne "minang neng sman, kenyenanea ton: hasan: bennsinnn: "sonia singalana tenunan sendi kalah nan tne one tpt yen: oongknn pesona vena mesndnsi neo nda maesa sbb kerana giok wanita gen diserang dan: wear snp, mapan: woman ae maan sem gen duren: unse "going setia: una unb ih: nan santana persia sus ton setan, serasa nun trending ses naga raba "sen genre nun go, una ane dana harta papa, siaga tonparanni ngh mes pong gan tps dansa pra nilai ongkos kirim terbilang menteri perhubungan republik indonesia, ttd. budi karya semadi sesuai dengan aslinya hukum, #wahhissjpedoman formula tarif angkutan barang rumus: tarif biaya tetap biaya tidak tetap keuntungan pengusaha berat muatan barang jarak tempuh keterangan: biaya tetap meliputi: penyusutan kendaraan, suku bunga pinjaman, cc. perizinan dan administrasi, gaji operator awak kendaraan), dan asuransi kendaraan. biaya tidak tetap bea aan perhitungan komponen tarif angkutan barang pena, data identitas kendaraan truk jenis kendaraan truk jenis karoseri jenis angkutan barang kapasitas angkut ton atau liter produksi per kendaraan truk tempuh per rit frekuensi rit tempuh per hari hari operasi per bulan hari hari operasi per tahun hari km tempuh per bulan km tempuh per tahun ton. gerrit ton km ton. per hari ton km ton. per bulan ton km ton. per tahun ton km jumlah truk unit produksi ton km per tahun sesuai jumlah truk yang dimiliki ton km komponen biaya biaya tidak tetap variable cost) biaya penggunaan truk biaya bahan bakar minyak penggunaan konsumsi bahan bakar minyak (liter) km liter penggunaan bahan bakar minyak per hari liter harga bahan bakar minyak per liter rupiah biaya bahan bakar minyak per truk per hari rupiah biaya bahan bakar minyak per ton km rumus: biaya bahan bakar minyak per truk per hari produksi truk per hari biaya oli pelumas penggantian oli pelumas jangka pendek dilakukan setiap biaya bahan oli mesin konsumsi liter harga per unit rupiah total rupiah oli filter konsumsi liter harga per unit rupiah total rupiah fuel filter konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah pelumas konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah s)great konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah mo. miss0sse0ng. sana neanansn konsumsi liter un harga per unit rupiah total rupiah lainnya konsumsi liter uni harga per unit rupiah total rupiah yo) lainya .ooo.o.o. konsumsi liter uni harga per unit rupiah total rupiah biaya penggantian oli pelumas jangka pendek per rumus: biaya bahan oli pelumas nano rupiah jangka waktu penggantian penggantian oli pelumas jangka panjang dilakukan setiap biaya bahan oli hidraulis konsumsi liter harga per unit rupiah total rupiah filter udara konsumsi liter harga per unit rupiah total rupiah coolant konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah chasis grease konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah oli transmisi konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah oli gear konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah lainnya lo. konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah temannya. erna ons lucas konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah no) lerneaya. ain and sisanybiaya penggantian oli pelumas jangka panjang per rumus: biaya bahan oli pelumas rupiah jangka waktu penggantian biaya oli pelumas per ton km rumus: biaya penggantian oli pelumas jangka pendek dan panjang per kapasitas angkut iii biaya ban penggunaan ban per truk buah daya tahan ban harga ban per buah rupiah biaya ban per truk rupiah biaya bahan lainnya per truk rupiah biaya ban per ton km rumus: biaya ban per truk biaya bahan lainnya daya tahan ban kapasitas angkut biaya pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan biaya pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan setiap ribu biaya bahan lamp bulbs konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah brake fluid konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah brake rubberlainnya nas ensosonissanacon biaya nposisnsansansetiap ribu per rumus: biaya bahan 2n2n nn nn n n n acc konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah main lamp dan fog lamp konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah fuse konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah wiper blades konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah brake pads konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah cushion plate konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah engine belt konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah body repair konsumsi liter un harga per unit rupiah total rupiah clutch rubber kit konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah bearing grease konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah l1) rubber joint konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah tadinya mari someone deshand break pads konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah well nuts konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah rubber bugy konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah shockbreaker and rubber konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah crushing and brush dynamo konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah g)lainnya: laci serccosnsas: mena snoop konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah no) tanya: sen sassnsisasassmna rupiah jangka waktu pemeliharaan au: biaya pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan setiap ribu biaya bahan bearing konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah hiero konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah deadlink konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah king pen konsumsi liter unit harga per liter rupiah total rupiah s5) spring konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah press konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah engine mounting konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah (b) imannya mesum iniisasnsan konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah co) lainnya len cornssnc2nco022 konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah baitnya: seni sssnsrasissa konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah lx) lainnya kednennsses2s22nspring, spring bolt, spring joint konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah wheel konsumsi liter unit harga per unit rupiah total rupiah lainnya enijamnya: sasaran esisanatn konsumsi liter unit harga per unit rupiah ssk total rupiah lainnya .lana nnnananuuuan naa aan aan aman aan unanaanan rupiah jangka waktu pemeliharaan biaya pemeliharaan dna penggantian suku cadang kendaraan per ton km rumus: total biaya pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan per kapasitas angkut biaya operasional perjalanan biaya operasional perjalanan kendaraan truk biaya komisi supir rupiah biaya koordinasi mel rupiah biaya parkir rupiah biaya tiket pelabuhan rupiah biaya tol rupiah biaya bongkar muat rupiah biaya lainnya rupiah biaya operasional perjalanan kendaraan truk per biaya operasional perjalanan kendaraan truk per ton km rumus: biaya operasional perjalanan kendaraan truk per jarak tempuh per rit kapasitas angkut) biaya tetap fixed cost) biaya depresiasi kendaraan biaya pembelian kendaraan truk harga kendaraan rupiah biaya dokumen kendaraan rupiah masa susut tahun nilai residu rupiah biaya pembelian kendaraan truk per ton km rumus: harga kendaraan biaya dokumen kendaraan nilai residu masa susut produksi truk per tahun biaya pembelian karoseri harga karoseri rupiah biaya dokumen karoseri rupiah masa susut tahun nilai residu rupiah biaya pembelian karoseri per ton km rumus: harga karoseri biaya dokumen karoseri nilai residu aan. masa susut produksi truk per tahun iii biaya bunga bank tingkat bunga per tahun (i) harga truk (yang dibiayai dari pinjaman) rupiah waktu pinjaman tahun biaya bunga bank biaya bunga bank per ton km rumus: harga truk (yang dibiayai dari pinjaman) tingkat bunga waktu pinjaman waktu pinjaman produksi truk per tahun biaya asuransi kendaraan truk premi per truk per tahun rupiah jangka waktu premi tahun biaya asuransi per ton km rumus: premi truk per tahun jangka waktu premi sean ser men ang per aeon jangka waktu premi produksi truk per tahun biaya perizinan biaya pajak kendaraan bermotor stok) kendaraan truk biaya pajak kendaraan bermotor per tahun per truk rupiah biaya pajak kendaraan bermotor per ton km rumus: biaya pajak kendaraan bermotor per tahun per truk produksi truk per tahun biaya kir kendaraan truk keeper tahun per truk kali biaya per sekali eur rupiah biaya kir per tahun per truk rupiah biaya kir kendaraan truk per ton km rumus: biaya kir per tahun per truk produksi truk per tahun iii biaya izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat biaya izin penyelenggaraan angkutan barang khusus rupiah biaya izin penyelenggaraan angkutan alat berat rupiah masa berlaku izin tahun biaya perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat per ton km rumus: biaya perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat per truk masa berlaku izin produksi truk per tahun biaya izin pengangkutan barang biaya izin pengangkutan rupiah biaya izin pengangkutan limbah rupiah biaya registrasi yang dapat digunakan rupiah biaya registrasi yang terbatas rupiah masa berlaku izin tahun biaya perizinan pengangkutan barang per ton km rumus: biaya perizinan pengangkutan barang per truk dam lah lan allah lah maa ah. masa berlaku izin produksi truk per tahun biaya izin pengangkutan barang minyak dan gas biaya izin usaha pengangkutan minyak bumi bbm hasil olahan rupiah biaya izin usaha pengangkutan cng lpg lng rupiah masa berlaku izin tahun biaya izin pengangkutan barang minyak dan gas per ton km rumus: biaya perizinan pengangkutan barang minyak dan gas per truk masa berlaku izin produksi truk per tahun biaya izin usaha biaya kartu izin usaha rupiah biaya izin usaha lainya rupiah masa berlaku izin tahun biaya izin usaha per ton km rumus: biaya izin usaha per truk masa berlaku izin produksi truk per tahun vii biaya izin bongkar muat biaya izin bongkar muat rupiah biaya izin bongkar muat lainya rupiah masa berlaku izin tahun biaya izin bongkar muat per ton km rumus: biaya izin bongkar muat per truk masa berlaku izin produksi truk per tahun biaya pengujian biaya terra dan kalibrasi truk biaya terra dan kalibrasi rupiah masa berlaku pengujian tahun biaya terra dan kalibrasi truk per ton km rumus: biaya terra dan kalibrasi truk per truk masa berlaku pengujian produksi truk per tahun biaya terra dan kalibrasi karoseri biaya terra dan kalibrasi rupiah masa berlaku pengujian tahun www ll. x398 $ $ s s$s$s$ ss j('d rn. biaya terra dan kalibrasi per ton km rumus: biaya terra dan kalibrasi karoseri per truk masa berlaku pengujian produksi truk per tahun biaya perlengkapan dan peralatan biaya perlengkapan keselamatan biaya perlengkapan setiap tahun safety shoes unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah safety vest unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah helmet unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah uniform unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah trampil unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah plywood unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah wheel stoner unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah padlock unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah lainnya soo. unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah lainnya . e20o2s0s2s0n5s020 unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah lainnya woo unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah lanata menata unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah biaya perlengkapan keselamatan per ton km rumus: biaya perlengkapan keselamatan per truk arena ran nona pisah produksi truk per tahun biaya peralatan angkutan barang biaya peralatan setiap tahun alat gps unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah rrt, arah, www nsp aaaaaa ( ( w w w aa alat komunikasi unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah alat bongkar muat unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah alat lainnya loco unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah alatlainnya jumlah unit harga per unit rupiah total rupiah alat lainnya unit jumlah harga per unit rupiah alat lainnya unit jumlah harga per unit rupiah total rupiah biaya peralatan angkutan barang per ton km rumus: biaya peralatan angkutan barang per truk produksi truk per tahun biaya overhead biaya gaji pegawai kantor susunan pegawai direksi orang bagian administrasi dan keuangan orang bagian operasi orang bagian teknik orang penjaga pool dan bengkel orang lainnya orang lainnya scan orang lainnya esensi, orang lainnya lo. orang jumlah pegawai orang gaji dan tunjangan gaji upa gaji upah direksi per orang per bulan rupiah gaji upah bagian administrasi dan keuangan per orang per bulan rupiah gaji upah bagian operasi per orang per bulan rupiah gaji upah bagian teknik per orang per bulan rupiah gaji upah penjaga pool dan bengkel jumlah gaji upah per tahun rupiah uang dinas jalan uang dinas jalan rata rata per orang per bulan rupiah jumlah uang dinas jalan per tahun rupiah tunjangan sosial asuransi kesehatan biaya premi asuransi kesehatan direksi per orang per bulan rupiah biaya premi asuransi kesehatan bagian administrasi dan rupiah keuangan per orang per bulan biaya premi asuransi kesehatan bagian operasi per orang per bulan rupiah biaya premi asuransi kesehatan bagian teknik per orang per bulan rupiah biaya premi asuransi kesehatan penjaga pool dan bengkel per orang rupiah perina biaya premi asuransi kesehatan bagian . per orang per rupiah bulan jumlah biaya premi asuransi kesehatan per tahun rupiah asuransi tenaga kerja biaya premi asuransi tenaga kerja direksi per orang per bulan rupiah biaya premi asuransi tenaga kerja bagian administrasi dan rupiah keuangan per orang per bulan biaya premi asuransi tenaga kerja bagian operasi per orang per rupiah bulan biaya premi asuransi tenaga kerja bagian teknik per orang per rupiah bulan biaya premi asuransi tenaga kerja penjaga pool dan bengkel per rupiah orangutjumlah biaya premi asuransi tenaga kerja per tahun rupiah biaya pakaian dinas jumlah pakaian dinas per orang per tahun stel harga per stel rupiah jumlah biaya pakaian dinas per tahun rupiah total biaya gaji pegawai per tahun rupiah biaya gaji pegawai per ton km rumus: total biaya gaji pegawai per tahun produksi truk per tahun jumlah truk yang dimiliki biaya depresiasi kantor, bengkel dan peralatan depresiasi bangunan kantor nilai bangunan kantor rupiah depresiasi per tahun dari nilai bangunan kantor) rupiah depresiasi bangunan pool dan bengkel nilai bangunan pool dan bengkel rupiah depresiasi per tahun dari nilai bangunan pool dan bengkel) rupiah depresiasi peralatan kantor nilai peralatan kantor rupiah depresiasi per tahun dari nilai peralatan kantor) rupiah depresiasi peralatan pool bengkel nilai peralatan pool dan bengkel rupiah depresiasi per tahun dari nilai peralatan pool dan kantor) rupiah total biaya depresiasi kantor, bengkel dan peralatan per tahun rupiah biaya depresiasi kantor, bengkel dan peralatan per ton km rumus: total biaya depresiasi kantor, bengkel dan peralatan per tahun pia) produksi truk per tahun jumlah truk yang dimiliki iii biaya pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatan pemeliharaan bangunan kantor nilai bangunan kantor rupiah pemeliharaan per tahun dari nilai bangunan kantor) rupiah pemeliharaan bangunan pool dan bengkel nilai bangunan pool dan bengkel rupiah pemeliharaan per tahun dari nilai bangunan pool dan bengkel) rupiah pemeliharaan peralatan kantor nilai peralatan kantor rupiah pemeliharaan per tahun dari nilai peralatan kantor) rupiah pemeliharaan peralatan pool dan bengkel nilai bangunan pool dan bengkel rupiah pemeliharaan per tahun dari nilai peralatan pool dan bengkel) rupiah total biaya pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatan per tahun rupiah biaya pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatan per ton km rumus: total biaya pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatan per tahun tea! produksi truk per tahun jumlah truk yang dimiliki biaya administrasi dan operasional kantor biaya administrasi kantor per tahun rupiah biaya listrik, air dan telpon per tahun rupiah biaya pajak bumi dan bangunan per tahun rupiah biaya lain lain per tahun rupiah total biaya operasional kantor per tahun rupiah biaya operasional kantor per ton km rumus: total biaya administrasi dan operasional per tahun produksi truk per tahun jumlah truk yang dimiliki bee rekapitulasi biaya per ton km biaya tidak tetap variable cost) biaya penggunaan truk biaya bahan bakar minyak rupiah biaya oli pelumas rupiah iii biaya ban rupiah biaya pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan rupiah biaya operasional perjalanan rupiah jumlah biaya tidak tetap variable cost) rupiah biaya tetap fixed cost) biaya depresiasi kendaraan biaya pembelian kendaraan truk rupiah biaya pembelian karoseri kendaraan rupiah iii biaya bunga bank rupiah biaya asuransi kendaraan truk rupiah biaya perizinan biaya pajak kendaraan bermotor stok) kendaraan truk rupiah biaya kir kendaraan truk rupiah iii biaya izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat rupiah biaya izin pengangkutan barang rupiah biaya izin pengangkutan barang minyak dan gas rupiah biaya izin usaha rupiah vii biaya izin bongkar muat rupiah biaya pengujian biaya terra dan kalibrasi truk rupiah biaya terra dan kalibrasi karoseri rupiah biaya perlengkapan dan peralatan biaya perlengkapan keselamatan rupiah biaya peralatan angkutan barang rupiah biaya overhead biaya gaji pegawai kantor rupiah biaya depresiasi kantor, bengkel dan peralatan rupiah iii biaya pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatan rupiah biaya administrasi dan operasional kantor rupiah jumlah biaya tetap fixed cost) rupiah total biaya per ton km rupiah km ton margin keuntungan operator dari tarif o" bok rupiah km ton biaya dibebankan per ton km rupiah km ton biaya dibebankan berlaku rupiah menteri perhubungan republik indonesia, ttd. budi karya semadi aan sesuai dengan aslinya map hukum, jan wah speringatan pelanggaran izin angkutan barang nomor nan lampiran sei santetinansssa perihal peringatan atas pelanggaran kepada izin angkutan barang khusus yth. pimpinan perusahaan koperasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh dinas perhubungan provinsi kabupaten kota. melalui surat nomor semamssais dikenal es. 'tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan saudara dalam pengoperasian mobil barang(satu)sa yang akan datang. demikian untuk menjadi perhatian saudara. direktur jenderal perhubungan darat,:.i tahun. oo. tentang pembekuperlu menetapkan keputusan direktur jenderal perhubungan darat tentang pembekuan izin penyelenggaran angkutan barang khusus pelayanan. pt koperasi.: memutuskan: menetapkan keputusan direktur jenderal tentang pembekuan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus pelayanan. pt koperasi. pertama menjatuhkan sanksi administrasi kepada eta asl.oco.o.m iensesssnwacantum dalam lampiran keputusan direktur jenderal ini. kedua masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus ini berlaku sejak tanggal. sampai dengan tanggal. ketig. keempat, tembusan lessasnan bermesin dst.2eeesooosreo0 tahun.coceccocoooo tentang pencabutdiperlukan menetapkan keputusan direktur jenderal perhubungan darat tentang pembekuan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus pelayanan. pt koperas, memutuskan: menetapkan keputusan tentang pencabutan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus pelayanan. pt koperasi. persia menjatuhkan sanksi administrasi kepada ptk optimalsebut dalam lampiran keputusan direktur jenderal ini, kedu, ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan pada tanggal direktur jenderal perhubungan darat, tembusan adeles mea dst. menteri perhubungan republik indonesia, ttd. budi karya semadi satipreaa sesuai dengan aslinya hukum, dek: ja) sya haji herpriarsono net ana nan mean aman bean nan |
pin ran af. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: sistem pengawasan prasarana dan sarana perkeretaapian berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut sistem pengawasan prasarana dan sarana adalah sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dengan menggunakan peralatan yang dapat memonitor kondisi prasarana perkeretaapian dan sarana23a(l) pengawasan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan bidang prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. direktur jenderal perkeretaapian melakukan pengawasan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. (l) pengawasan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap kelaikan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. pengawasan sebagaimana dimaksud pada harus dapat memantau peralatan dan kemampuan kerja prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sistem pengawasan prasarana dan sarana. sistem pengawasan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada harus mampu memonitor kondisi kelaikan prasarana perkeretaapian dan sarana saka perkeretaapian secara waktu nyata (real time) serta bersifat daring. pembangunan sistem pengawasan prasarana dan sarana diterapkan pada prasarana perkeretaapian terdiri atas: jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, dan pembangunan sistem pengawasan prasarana dan sarana diterapkan pada sarana perkeretaapian terdiri atas: kereta berpenggerak sendiri, lokomotif, kereta yang ditarik lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus. pembangunan sistem pengawasan prasarana dan sarana dilaksanakan oleh: direktorat jenderal perkeretaapian, penyelenggara prasarana perkeretaapian, atau penyelenggara sarana perkeretaapian. direktorat jenderal perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf menyediakan sistem pengawasan yang dapat mengakses basis data kondisi prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: aplikasi, media penyimpanan, cc. jaringan telekomunikasi, pusat kendali, dan peralatan pendukung lainnya. (l) penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf menyediakan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi atas prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian serta membuka akses data yang dibutuhkan oleh direktorat jenderal perkeretaapian dalam melakukan pengawasan. sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: perangkat pemantau pada prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian, media penyimpanan, jaringan telekomunikasi, dan peralatan pendukung lainnya. aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan suatu perangkat lunak atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan atau dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu pada sistem operasi dari sistem pengawasan prasarana dan sarana. aplikasi sebagaimana dimaksud pada berbasis web dan mobile. media penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf merupakan perangkat keras yang berisikan basis datasistem pengawasan prasarana dan sarana. jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf merupakan media yang digunakan untuk menghantarkan informasi suara, gambar, atau data dari sistem pengawasan prasarana dan sarana. jaringan telekomunika dan radio point multipoint, radio ranking, cc. wireless local area network atau wireless fidelity, dan komunikasi satelit. perangkat pemantau pada prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan peralatan yang digunakan untuk monitoring kelaikan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian yang dipasang pada prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. perangkat pemantau pada prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian harus mempunyai media sebagaimana dimaksud dalam jenis peralatan dan spesifikasi teknis perangkat pemantau pada prasarana perkeretaapian dan saranagawasan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian, direktur jenderal melakukan kegiatan supervisi, monitoring, inspeksi, dan bantuan teknis. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada menjadi pertimbangan dalam penetapan kelaikan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. pelaksanaan pengawasan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri iniir sesuai dengan aslinya kerana biro hukum sta sia mina tas nep unnubof wahyu adji herpriarsono dia lampiranpersyaratan teknis perangkat pemantau pada prasarana dan sarana perkeretaapian perangkat pemantau pada prasarana perkeretaapian hh. jenis perangkat pemantau jalur jembatan perangkat pemantau jalur jembatan berfungsi untuk mengukur dan monitoring kekuatan kontruksi jembatan secara terus menerus. l.1l. persyaratan teknis mampu mengukur tolok regangan pada konstruksi jembatan, menggunakan peralatan ukur strain gauge, mampu memberikan gambaran visual kondisi jembatan, mempunyai tempat penyimpanan data sementara,jalur rel perangkat pemantau jalur rel berfungsi untuk mengukur dan monitoring kelaikan jalur rel prasarana perkeretaapian. persyaratan teknis mampu mengukur geometri rel, mampu mengukur atau mendeteksi tanda tanda awal gempa, mempunyai tempat penyimpanan data sementara, dilengkapi dengan media tanpa kabel, dan standar pengukuran alat dapat diatur sesuai peraturan yang berlaku. karo jenis perangkat pemantau stasiun perangkat pemantau stasiun berfungsi untuk monitoring dan mengawasi situasi dan kondisi stasiun secara langsung. persyaratan teknis mampu memberikan gambaran visual kondisi stasiuperlintasan perangkat pemantau perlintasan berfungsi untuk monitoring dan mengawasi situasi dan kondisi perlintasan secara langsung. persyaratan teknis mampu memberikan gambaran visual kondisi perlintasan, dilengkapi dengan sensor pergerakan yang melintasi perlintasajalur terowongan perangkat pemantau jalur terowongan berfungsi untuk monitoring dan mengawasi kondisi terowongan secara terus menerus. persyaratan teknis mampu mengukur atau mendeteksi tanda tanda awal gempa, mampu memberikan gambaran visual kondisi terowongan, mempunyai tempat penyimpanan data sementaraperangkat pemantau pada sarana perkeretaapian jenis perangkat pemantau temperatur getaran sarana perangkat pemantau getaran berfungsi untuk mengukur dan menyampaikan informasi data pengukuran getarangetaran dari sarana pada saat beroperasi,jenis perangkat pemantau dimensi roda perangkat pemantau dimensi roda berfungsi untuk mengukur dimensi roda yang meliputi diameter roda, profil tapak roda, profil lens roda dan jarak antar keping roda. persyaratan teknis mampu mengukur diameter roda, profil tapak roda, profil lens roda dan jarak keping antar roda dengan laju kecepatan sarana minimal 30km jam, kemampuan ukur dengan ketelitian maksimal mm, bertenaga listrik yang dilengkapi dengan sumber tenaga listrik cadangan, mempunyai tempat penyimpanan data sementara, media pengukuran menggunakan infra merah atau visualkondisi kenyamanan ruang sarana perangkat pemantau kondisi kenyamanan ruang sarana berfungsi untuk mengukur tingkat kenyamanan dalam sarana perkeretaapian. adapun pengukurannya meliputi suhu, pencahayaan, kebisingan dan sirkulasi udara. sid persyaratan teknis peralatan bertenaga listrik dengan menggunakan battery mampu diisi ulang atau listrik berasal dari sarana, kemampuan ukur peralatan ukur suhu minimal dengan ketelitian kemampuan ukur peralatan ukur pencahayaan minimal lux dengan ketelitian lux, kemampuan ukur peralatan ukur kebisingan minimal dengan ketelitian dba, kemampuan ukur peralatan ukur sirkulasi minimal m s dengan ketelitian m s, mempunyai tempat penyimpanan data sementara, dilengkapi dengan media tanpa kabel: media pengukuran menggunakan infra merah atau visualokasi sarana perangkat pemantau lokasi sarana berfungsi untuk mengetahui lokasi sarana dan sebagai koordinat lokasi monitoring kondisi jalur rel. persyaratan teknis peralatan bertenaga listrik yang bersumber dari sarana, dilengkapi dengan media tanpa kabel: dan kekuasaan data lokasi 5m. jenis perangkat pemantau berat sarana perangkat pemantau berat sarana berfungsi untuk mengukur berat sarana yang melintas dijalan rel. persyaratan teknis peralatan bertenaga listrik, mampu mengukur berat sarana yang berjalan dengan kecepatan min km jam, kemampuan ukur berat ton dengan ketelitian kg, dilengkapi dengan media tanpa kabel:an. jenis perangkat pemantau kelistrikan sarana perangkat pemantau kelistrikan sarana berfungsi untuk mengukur dan memantau beban listrik sarana dan kondisi peralatan penerus daya listrik sarana (panthograph)peralatan bertenaga listrik untuk peralatan ukur kondisi photograph, kemampuan ukur beban listrik sarana ampere dengan ketelitian ampere, kemampuan ukur tebal kolektor device photograph dengan ketelitian mmpercepatan dan perlambatan sarana perangkat pemantau percepatan dan perlambatan sarana berfungsi untuk mengukur dan memonitor kecepatan dan perlambatan sarana yang beroperasi. pengukuran diolah dari data kecepatan sarana, waktu pergerakan sarana, indikator tekanan tangki udara kabin masinis dan kondisi sepatu remkemampuan ukur kecepatan sarana km jam dengan ketelitian km jam, kemampuan ukur percepatan sarana m s? dengan ketelitian m s2?, kemampuan ukur perlambatan sarana m s? dengan ketelitian m s?, mampu mendeteksi fungsi pengereman pelayanan, darurat dan keadaan device, mampu mendeteksi fungsi pengereman pelayanan, darurat dan keadaan device, mampu mengukur tebal dan kondisi sepatu rem dengan media visual atau infra merahtemperatur bearing perangkat pemantau temperatur bearing berfungsi untuk mengukur dan menyampaikan informasi data pengukuran temperaturtemperatur bearing dari sarana, dilengkapi dengan media tanpa kabel: kemampuan ukur pada temperatur sampai denganmenteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi sesuai dengan aslinya ter pane biro hukum, (ny mean #wahyu adjitahun telah diatur mengenai kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera indonesia pada badan klasifikasi: bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera indonesia pada badan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 'aahu. beberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut: ketentuan angka dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:ihapus, dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab klasifikasi kapal bendera indonesia kapal berbendera indonesia jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi,, atau yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama atau lebih. dihapus dihapus dihapus ketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:: bureau veritas bv): china classification society ccs): croatian register stripping crs)j::dan memiliki surveyor berkewarganegaraan indonesia pada masing masing kantor cabangketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk memberikan pelayanan prima, badan klasifikasi nasional dan badan klasifikasi asing yang diakui, dan menerapkan asas transparansi dan kewajaran dalam hal pembiayaan terhadap kegiatan klasifikasi kapal. ketentuan dihapus. ketentuan bab ketentuan lain lain diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:ska aslinya kepala hem dan kln, (aaasilitasi (fal)mengatur mengenai kegiatan pemerintahan bandar udara internasional yang meliputi pembinaan kegiatan penerbangan, kepabeanan, keimigrasian dan perkarantinaan, bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dilakukan pengaturan terhadap fasilitas fal) udara, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu menetapkan fasilitasi fal) udara dengan peraturan menteri perhubungan: mengingat undang undang nomor tahun tentang karantina: memutuskan: menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang fasilitasi (fal) udara. fasilitasi fal) udara merupakan rangkaian kegiatan bidang penerbangan sipil internasional untuk mendukung kelancaran pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, kargo, pos dan barang perbekalan pesawat serta dokumen bandar udara internasional. untuk mendukung kegiatan fasilitasi fal) udara sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan program fasilitasi fal) udara nasional. dalam melaksanakan program fasilitasi fal) udara nasional sebagaimana dimaksud pada wajib memperhatikan program keamanan penerbangan nasional. dalam melaksanakan rangkaian kegiatan fasilitasi fal) udara sebagaimana dimaksud dalam dibentuk komite nasional fasilitasi fal) udara, dan komite fasilitasi fal) bandar udara. program fasilitasi fal) udara nasional dan tugas, fungsi serta susunan keanggotaan dari komite nasional fasilitasi fal) udara dan komite fasilitasi fal) bandar udfasilitas kegiatan fasilitasi fal) bandar udara internasionalsinga, jirat ayu (iv b) pria ama bun lampiran peraturan menteri perhubungan nomor tahun tanggal maret bab tujuan program tujuan program fasilitasi fal) udara nasional adalah untuk memfasilitasi pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, kargo, pos dan barang persediaan (store) pesawat, tanpa hambatan dan penundaan yang tidak perlu. agar semua pihak yang terkait dengan fasilitasi fal) memahami ruang lingkup, prosedur dan tata cara sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab institusi terkait dan penyelenggara jasa terkait dalam rangka penyelenggaraan fasilitasi fal) indonesia. direktorat jenderal perhubungan udara melakukan koordinasi untuk kesesuaian antara program fasilitasi fal) udara nasional dan program keamanan penerbangan. bab ketentuan umum dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: informasi awal penumpang advance passenger information api) system) adalah suatu kesatuan elemen data yang dikumpulkan oleh pengangkut angkutan udara yang bersumber dari informasi yang diberikan oleh penumpang dan diperoleh dari sistem kontrol keberangkatan departure control system) sebelum keberangkatan penumpang menggunakan sarana pengangkut udara. peralatan pesawat udara aircraft equipment) adalah barang barang yang digunakan didalam pesawat udara selama penerbangan, termasuk peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dan peralatan keselamatan, dan tidak termasuk barang barang persediaan untuk konsumsi penumpang serta suku cadang. penyelenggara angkutan udara adalah badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing. penyelenggara bandar udara adalah badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara. custom, immigration and @quarantine yang selanjutnya disebut sebagai cio adalah kepabeanan, keimigrasian dan perkarantinaan. bagasi adalah barang milik penumpang atau awak pesawat yang diangkut dengan pesawat udara atas persetujuan operator penerbangan, serta telah dilengkapi dokumen tertentu yang diperlukan, diterbitkan oleh institusi tertentu berdasarkan peraturan yang berlakuerpisah dari pemiliknya (mishandled baggage). inspektur penerbangan sipil negara lain adalahediaan store) adalah barang barang yang dapat untuk dijual atau tidak, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak pesawat pada saat penerbangan, serta barang barang yang diperlukan untuk operasi dan perawatan pesawat udara termasuk bahan bakar dan pelumas. personel pesawat udara adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan atas pesawat udara oleh penyelenggara angkutan udara untuk melakukan tugas atas pesawat udara sesuai dengan jabatannya. deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah indonesia. surat perintah deportasi adalah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menangani secara langsung orang yang sesuai peraturan yang berlaku harus meninggalkan wilayah indonesia atau dikembalikan negara asalnya. orang yang dideportasi deportes) adalah seseorang yang secara sah telah diizinkan masuk wilayah indonesia atau yang masuk wilayah indonesia secara tidak sah (ilegal) dan beberapa waktu kemudian secara resmi perintahkan oleh pejabat yang berwenang menangani deportasi untuk meninggalkan wilayah indonesia dan dikembalikan negara asalnya. area transit adalah daerah khusus yang ditetapkan bandar udara internasional yang dapat digunakan oleh penumpang untuk tinggal selama waktu singgah atau pindah pesawat tanpa melewati pintu masuk kedatangan, dengan persetujuan dan pengawasan langsung oleh pihak yang berwenang. demarkasi adalah meninggalkan pesawat udara setelah pendaratan, kecuali awak pesawat udara dan penumpang yang akan melanjutkan penerbangan dengan pesawat udara yang sama. hapus hama disinfeksi) adalah prosedur pembasmian agen infeksius seperti virus dan bakteri. hapus serangga disinfeksi) adalah hapus serangga vektor menular penyakit pada alat angkut dengan aplikasi bahan kimia pestisida insektisida pada ruang tertutup. sertifikat disinfeksi adalah dokumen negara yang menyatakan secara legal sah bahwa alat angkut telah dilakukan pembasmian serangga atau disinfeksi. embarkasi adalah pemuatan pesawat udara dengan tujuan untuk mengawali suatu penerbangan kecuali oleh awak pesawat udara atau penumpang yang telah naik pesawat udara tersebut dari tahap sebelumnya dalam penerbangan yang sama. orang yang tidak diizinkan masuk inadmissible person) adalah seseorang yang tidak diizinkan masuk suatu negara oleh pihak yang berwenang. bandar udara internasional international airport) adalah setiap bandar udara yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan penerbangan internasional, dan ketentuan ketentuan tentang kepabeanan, keimigrasian, kesehatan, karantina hewan dan tumbuh tumbuhan serta prosedur sejenis dilaksanakan. pemuatan barang loading) adalah penempatan kargo, pos, bagasi atau barang persediaan konsumsi penumpang bpk) dalam pesawat udara untuk diangkut dalam penerbangan. pos adalah pengiriman surat dan barang barang lainnya yang dilakukan oleh dan diserahkan kepada kantor pos berdasarkan aturan yang berlaku. mishandled baggage adalah bagasi yang tidak disengaja terpisah dari penumpang atau awak pesawat udara yang membawanya. bagasi yang tidak diambil adalah bagasi yang tiba pada suatu bandar udara yang tidak diambil atau diakui oleh penumpang. bagasi yang tidak dikenal adalah bagasi disuatu bandar udara, dengan atau tanpa label, yang tidak diambil oleh atau diketahui pemiliknya. kapten penerbang pilot in command) adalah pilot yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan keselamatan pesawat udara selama penerbangan. heic) adalah kejadian luar biasa dengan ciri ciri sebagai berikut: (a) merupakan risiko kesehatan masyarakat bagi negara lain karena dapat menyebar lintas negara, (b) berpotensi memerlukan respons internasional secara terkoordinasi. risiko kesehatan masyarakat adalah kemungkinan timbulnya pengaruh buruk dari suatu peristiwa terhadap kesehatan masyarakat dengan penekanan pada peristiwa faktor risiko yang dapat menyebar lintas negara atau besar bahayanya. pemulangan penumpang removal person) adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang suatu negara dan berdasarkan hukum, kepada orang agar meninggalkan negara tersebut peralatan keamanan security equipment) adalah peralatan khusus atau bagian dari suatu sistem yang digunakan secara indiv untuk mencegah atau mendeteksi tindakan melawan hukum penerbangan sipil dan fasilitasnya. suku cadang adalah benda benda yang meliputi mesin dan baling baling yang diperbaiki atau diganti dan dipasang pesawat udara dokumen perjalanan adalah paspor atau dokumen identitas resmi lainnya yang diterbitkan oleh negara atau organisasi, yang digunakan oleh pemilik dengan benar untuk perjalanan luar negeri. endemis adalah area negara yang berisiko tinggi dan berpotensi menyebarkan hama penyakit manusia, hewan dan tumbuhan berdasarkan publikasi dan standard rekomendasi organisasi kesehatan dunia, kesehatan hewan internasional dan konvensi internasional perlindungan tumbuhanerbangan bantuan adalah suatu penerbangan yang beroperasi untuk kemanusiaan yang membawa tenaga bantuan dan barang barang bantuan seperti makanan, pakaian, tenda, obat obatan dan lain lainnya selama atau setelah dalam keadaan darurat dan atau dalam keadaan bencana dan atau digunakan untuk evakuasi orang orang dari suatu tempat dimana mereka tinggal atau kesehatan yang terancam dan memerlukan pertolongan darurat dan atau bencana yang memerlukan pertolongan keselamatan pada negara yang sama atau negara lain diizinkan untuk menerima korban korban tersebutorang asing adalah orang yang bukan merupakan warga negara republik indonesia. sertifikat international certificate vaccination prophylaxis icv) adalah surat keterangan yang berlaku untuk perjalanan internasional dan menerangkan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi atau profilaksis terhadap suatu penyakit. setiap orang yang akan mengadakan perjalanan internasional yang memerlukan surat keterangan icv harus mendapatkan vaksinasi. force majeure adalah suatu keadaan atau kejadian yang timbul luar kemampuan semua pihak untuk mengontrol, mengawasi dan mengatasi sehingga mengakibatkan kondisi atau keadaan yang berbeda dengan apa yang disepakati para pihakpemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang terduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau kontaminan lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran orang dan atau barang sekitarnya. certificate pratique free pratique) adalah sertifikat izin bebas karantina yang diberikan kepada alat angkut yang datang dari luar negeri dan atau daerah terjangkit. karantinaokumen karantina kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang dimiliki setiap alat angkut, orang, dan barang yang memenuhi persyaratan baik nasional maupun internasional. petugas karantina kesehatan adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan upaya karantina kesehatan dan atau tindakan penyehatan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. isolasi adalah pemisahan orang sakit, bagasi, kontainer, alat angkut atau barang bawaan lainnya yang terkontaminasi dengan maksud untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit atau kontaminasi.karantina hewan, ikan phk), hama dan penyakit ikan epik), atau organisme pengganggu tumbuhan (optik) dari luar negeri dan dari suatu area area lain dalam negeri atau keluarnya dari wilayah negara kesatuan republik indonesiama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan,kesatuan republik indonesiasal bahan, hewan, hasil bahan asal hewan, ikan dantugas karantina hewan, ikantindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya phk epik optik dari luar negeri dan dari suatu area area lain dalam negeri atau keluarnya phk epik optik dari dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia meliputirencana kedatangan sarana pengangkut ksp) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara teratur dalam suatu periode tertentu, yang disampaikan olehpengangkut suatu kantor pabean. eni manifest kedatangan sarana pengangkut forward manifest). manifestninggalkan kawasan pabean.pungutan negara lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan proses impor atausemua kegiatan bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang undang. bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang undangadalah dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa bangadalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah republik indonesia kepada warga negara republik indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang perwakilan republik indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oelead bab iii pembagian tugas dan tanggung jawab direktur jenderal perhubungan udara bertanggung jawab atas program fasilitasi fal) udara nasional. dalam melaksanakan tanggung jawab program fasilitasi fal) udara nasional sebagaimana dimaksud butir direktur jenderal berwenang untuk menetapkan langkah langkah pemberian izin keberangkatan dan kedatangan pesawat dari atau negara lain secara efisien dan efektif agar tidak terjadi keterlambatan, menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program fasilitasi fal) udara nasional, menetapkan pembagian tugas pelaksanaan program fasilitasi fal) udara nasional: menetapkan tata cara koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan program fasilitasi fal) udara nasional, menetapkan, mengesahkan, dan mengawasi pedoman penyusunan program fasilitasi fal) bandar udara, yang merupakan bagian dari program fasilitasi fal) udara nasional, fi. menjamin tersedianya pelayanan kegiatan fasilitasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan fasilitasi bandar udara internasional: mengembangkan dan menetapkan peraturan peraturan terkait penyelenggaraan fasilitasi, berkoordinasi dan mengkonsultasikan program fasilitasi fal) udara nasional kepada instansi terkait untuk penyelenggaraan fasilitasi, meninjau kembali tingkat pemenuhan fasilitasi udara bandara internasional, mempertimbangkan dan mengusulkan pemecahan atasmasalah masalah fasilitasi fal) udara, memonitor pelaksanaan komite fasilitasi bandar udara untuk memastikan praktik dan atau prosedur yang dilakukan bandara sesuai dengan aturan yang berlaku dan standar dan rekomendasi icao, mempertimbangkan usulan perubahan dalam aturan internasional atau dalam praktik yang direkomendasikan organisasi internasional dan memberi masukan untuk membuat posisi kebijakan nasional, meninjau kembali ketentuan annex dan pelaksanaannya berdasarkan praktik dan pelaksanaan tingkat nasional, guna pemenuhan dan atau menginformasikan perbedaan dari annex icao: meninjau kembali secara sistematis perbedaan dari aneka yang telah diinformasikan kepada icao serta aturan nasional yang membedakannya agar perbedaan tersebut dapat dihilangkan dengan mengusulkan perubahan pada praktek dan prosedur terkait atau bila perlu mengusulkan perubahan pada aturan nasional, oo. mengidentifikasi dan saling memberi informasi antar unit kerja terkait fasilitasi fal), memastikan komite fasilitasi bandar udara bertemu secara teratur untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan, menerima dan mengkoordinasikan tanggapan pemerintah atas, meneruskan dokumen pemberitahuan terhadap instansi yang berwenang bidang bea cukai, imigrasi, atau karantina atas kedatangan, keberangkatan dan transit pesawat udara, mempublikasikan persyaratan terkait dalam aeronautical information publications ps). kepala kantor otoritas bandar udara sebagai ketua komite fasilitasi fal) bandar udara pada bandar udara yang wilayahnyakepala dinas perhubungan provinsi sebagai ketua komite fasilitasi fal) bandar udara pada bandar udara yang wilayahnya tidakpenyelenggara bandar udara sebagai ketua komite fasilitasi fal): dan mengusulkan anggota komite fasilitasi fal) bandar udara. sebagai wakil ketua komite fasilitasi fal) bandar udara internasional pada bandar udara yang dikelola pemerintah bubu yang wilayahnya terdapat kantor otoritas bandara. membuat desain bandara yang dapat meningkatkan pengaturan arus lalu lintas bandara. memasang tanda petunjuk yang direkomendasikan secara internasional guna kemudahan informasi penumpang bandara. menyediakan sarana informasi penerbangan flight information display). menggunakan peralatan keamanan modern untuk memudahkan dan mempercepat dalam proses memeriksa penumpang. menyediakan ruang untuk fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeliharaan kesehatan masyarakat, serta hewan dan tumbuhan karantina. menyediakan ruang dan fasilitas dalam skala yang sebanding untuk instansi yang melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan tanpa diskriminasi. menyediakan, memelihara, dan mengoptimalkan fasilitas dan layanan untuk penumpang dengan keterbatasan gerak atau penyandang disabilitas. aktif dalam komite fasilitasi. melaksanakan program fasilitasi fal) udara nasional sesuai bidangnya. mempertahankan efektifitas program fasilitasi fal) bandar udara dengan melaksanakan kegiatan simulasi penyelenggaraan fasilitasi fal) bandar udara. penyelenggara angkutan udara melaksanakan program fasilitasi fal) udara nasional dan program fasilitasi fal) udara bandar udara. menyesuaikan ketentuan internal dengan program fasilitasi fal). melayani dan menangani penumpang kargo dengan efisien. menginformasikan penumpang tentang persyaratan khusus dari negara yang akan dikunjungi atau transit. melakukan upaya pencegahan untuk memastikan bahwa penumpang memiliki dokumen perjalanan yang diperlukan pada saat embarkasi. bertanggung jawab dan melayani penumpang dan awak pesawat dari saat mereka meninggalkan pesawat sampai mereka diterima untuk pemeriksaan cio. memberikan bantuan yang memadai untuk penumpang dengan kebutuhan khusus termasuk anak bawah umur, penumpang dengan keterbatasan gerak atau cacat. menginformasikan penyelenggara bandara dan instansi pemerintah terkait, tentang layanan, jadwal dan rencana armada bandara tersebut untuk proses perencanaan fasilitas dan layanan instansi yang bertanggung jawab terhadap bidang keimigrasian bandar udara.. mengecek validitas dan masa berlaku dokumen perjalanan pada titik kontrol perbatasan. melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang datang dan berangkat. memastikan bahwa kartu embarkasi dan demarkasi sesuai dengan standar format annex icao... membantu penyelenggara angkutan udara dalam pemeriksaan dokumen perjalanan.. ... menyediakan layanan selama jam kerja tanpa dikenakan biaya kepada penyelenggara angkutan udara. berpartisipasi dalam komnasfal dan pertemuan fal terkait. melaksanakan program fasilitasi fal) udara nasional. instansi yang bertanggung jawab terhadap bidang kepabeanan bandar udara mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean (ekspor dan impor) serta pemungutan bea masuk, bea keluar dan penerimaan negara lainnya. memastikan optimalisasi pencegahan dan penindakan penyelundupan. mengawasi kedatangan dan keberangkatan penumpang, barang, kargo dan pos berdasarkan peraturan perundang undangan nasional. menyediakan informasi secara elektronik untuk kedatangan dan keberangkatan kargo berdasarkan dokumen annex menerapkan prosedur sederhana untuk pengeluaran barang yang masuk atau keluar negara. menyita semua barang yang dilarang dan penahanan barang barang yang dibatasi (hingga pemberian sertifikat yang berlaku). menyediakan layanan selama jam kerja tanpa dikenakan biaya kepada perusahaan angkutan udara asing. berpartisipasi dalam komite nasional fasilitasi komnasfal) dan pertemuan fal terkait. melaksanakan program fasilitasi fal) udara nasional sesuai dengan bidangnya. instansi yang bertanggung jawab terhadap bidang karantina kesehatan, karantina hewan dan tumbuhan serta karantina ikan bandar udara karantina kesehatan bekerjasama aktif dengan who dan negara lain untuk menjamin bahwa peraturan kesehatan internasional ihr) telah dilaksanakan secara efektif. mendeteksi peristiwa yang melibatkan tingkat penyebaran penyakit atau tingkat kematian yang tinggi pada waktu tertentu seluruh wilayah negara. menetapkan dan mencabut penetapan suatu bandar udara terjangkit suatu penyakit wabah. segera melaksanakan langkah langkah pengendalian awal (guna mencegah penyebaran penyakit). melaporkan semua informasi yang tersedia dan penting secara cepat kepada tingkat yang tepat untuk menangani respon kesehatan. menanggapi dengan segera dan efektif resiko kesehatan masyarakat dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. menjamin bahwa hapus serangga, disinfeksi dan dekontaminasi dalam pesawat telah dilaksanakan mengikuti rekomendasi who dan sesuai dengan ihr. menyediakan fasilitas yang cukup untuk vaksinasi dan tindakan karantina (apabila diperlukan) dan menerbitkan sertifikat yang diperlukan. dalam bekerjasama dengan bandar udara dan penyelenggara angkutan udara, wajib menjamin kehigienisan pada persiapan makanan, penyimpanan, pelayanan makanan, dan persediaan air dan hal lain yang dimaksudkan untuk dikonsumsi bandara atau pada saat atas pesawat, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh who dan organisasi pangan internasional fao). segera memberitahukan kepada who semua informasi penting yang berkaitan dengan resiko kesehatan yang bersifat internasional sesuai dengan persyaratan ihr. memastikan akses untuk pelayanan kesehatan yang layak, termasuk fasilitas diagnosa sehingga memungkinkan penilaian atau diagnosa secara cepat bagi wisatawan dan pekerja bandara yang sakit. membuat dan melaksanakan rencana penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk memastikan adanya respon awal terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai perhatian internasional. memastikan penyediaan ruang yang sesuai, terpisah dari penumpang lain, untuk mewawancarai orang yang dicurigai terkena penyakit. menilai kondisi kesehatan, dan jika perlu, melakukan tindakan karantina terhadap penumpang yang dicurigai terkena penyakit. oo. berpartisipasi dalam pertemuan komite fal nasional. melaksanakan program fasilitasi fal) udara nasional sesuai dengan bidangnya. karantina hewan dan tumbuhan serta karantina ikan melaksanakan program fasilitasi fal) udara nasional sesuai dengan bidangnya. menjamin pelaksanaan pencegahanindonesia. menjamin pencegahindonesia. menjamin pencegahan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah indonesia. menjamin pencegahan keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah indonesia, apabila negara tujuan menghendakinya. menjamin pengawasan lalu lintas masuknya hewan, tumbuhan dan ikan dari ke luar negeri melalui pemeriksaan dan tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, serta melakukan pengawasan melalui tempat tempat pemasukan yang telah ditetapkan. penyedia jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara darat ground handling agent) bekerjasama secara erat dengan instansi pemerintah untuk memastikan kelancaran arus penumpang, kargo, bagasi dan pos melalui fasilitas bandar udara. berpartisipasi dalam komite fasilitasi fal) bandar udara. unit kerja pemerintahan lainnya unit kerja pemerintahan lainnya meliputi bidang intelijen negara, pengawasan narkotika, cc. pariwisata, dan konsuler. unit kerja pemerintahan sebagaimana dimaksud butir memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program fasilitasi fal) udara nasional sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan tugas dan fungsinya. bab koordinasi dan komunikasi koordinasi koordinasi tingkat nasional dalam pelaksanaan program fasilitasi fal) udara nasional, dibentuk suatu komite nasional fasilitas fal) udara. komite nasional fasilitasi fal) udara ditetapkan oleh menteri perhubungan dengan masa tugas selama (tiga) tahun. komite nasional fasilitasi fal) udara mempunyai tugas sebagai berikut mengkoordinasikan komite fasilitasi fal) bandar udara guna memastikan kelancaran kegiatan fasilitasi fal) bandar udara internasional, memecahkan persoalan fasilitasi fal) bandar udara internasional yang timbul pada komite fasilitasi bandar udara udara dan menetapkan kebijakan bidang fasilitasi fal) udara pada umumnya, mengajukan usulan pendapat mengenai kebijakan (policy) bidang fasilitasi fal) udara dalam program fasilitasi fal) udara nasional untuk untuk melaksanakan internasional standards and recommended practice sebagaimana diatur dalam annex konvensi chicago dan atau aransemennya, mengusulkan perubahan dan atau pencabutan peraturan atau ketentuan dalam negeri yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan fasilitasi fal) udara internasional, yang menurut komite dapat diterima dan dilaksanakan sebagai usaha melancarkan dan memberikan kelonggaran pelayanan penyelesaian (service handling) bagi perjalanan pesawat udara beserta muatannya dalam lalu lintas angkutan udara sipil internasional, mengumpulkan bahan keterangan, usul saran atau pendapat untuk diajukan dalam konferensi internasional bidang fasilitasi fal) udara dengan maksud untuk digunakan sebagai masukan materi muatan ketentuan internasional bidang fasilitasi fal) udara internasional serta memberitahukan prosedur aturan yang berlaku dan atau berbeda dengan internasional standard and recommended practices dalam annex konvensi chicago dan aransemennya kepada organisasi penerbangan sipil internasional international civil aviation organization), mengumpulkan dan mempelajari bahan bahan yang diperlukan dalam usaha mengembangkan peraturan perundang undangan nasional yang mengatur hal hal yang menyangkut kedatangan atau keberangkatan pesawat udara yang melakukan penerbangan internasional indonesia, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada menteri perhubungan. susunan keanggotaan komite nasional fasilitasi fal) udara terdiri dari ketua adalah direktur jenderal perhubungan udara, wakil ketua adalah pejabat setingkat direktur lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara, sekretaris adalah pejabat setingkat eselon lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara, anggota adalah para pejabat dari instansi badan yang mempunyai kepentingan langsung dengan persoalan atau penyelenggaraan penerbangan internasional indonesia, yaitu instansi pemerintah yang memberi perizinan bidang keimigrasian, kepabeanan, perkarantinaan kesehatan, perkarantinaan ikan, perkarantinaan tumbuhan dan hewan, konsuler, keamanan dan pengawasan narkotika, instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan fasilitasi kepariwisataan, penyelenggara bandar udara, dan penyelenggara angkutan udara yang melayani penerbangan internasional. direktur angkutan udara dan pejabat yang berwenang bidang kepabeanan, keimigrasian dan perkarantinaan yang menjadi anggota dari komite nasional fasilitasi fal) udara juga menjadi anggota komite nasional keamanan penerbangan. dalam melaksanakan tugasnya, komite nasional fasilitasi fal) udara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dalam lingkungan komite, antar badan hukum dan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas pokok masing masing. untuk kelancaran pelaksanaan tugas komite nasional fasilitasi fal) udara dapat dibentuk tim teknis dan sekretariat sesuai dengan kebutuhan. koordinasi tingkat bandar udara dalam pelaksanaan program fasilitasi fal) bandar udara dibentuk suatu komite fasilitasi fal) bandar udara. komite fasilitasi fal) bandar udara ditetapkan oleh direktur jenderal dengan masa tugas selama (tiga) tahun. komite fasilitasi fal) bandar udara mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan program fasilitasi fal) udara nasional tingkat bandar udara, mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada komite fasilitasi fal) nasional atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah langkah yang perlu dalam batas batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan program fasilitasi fal) udara nasional, memeriksa masalah masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos, dan persediaan (store) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah bandar udara tersebut, melaporkan kepada komite nasional fasilitasi fal) udara mengenai hambatan hambatan yang dialami bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh komite fasilitasi fal) bandar udara, mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan fasilitasi fal) udara yang bersifat nasional, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komite nasional fasilitasi fal) udara. susunan keanggotaan komite nasional fasilitasi fal) udara terdiri dari ketua adalah kepala kantor otoritas bandar udara pada bandar udara yang wilayahnya terdapat kantor otoritas bandar udara, atau kepala dinas perhubungan provinsi pada bandar udara yang wilayahnya tidak terdapat kantor otoritas bandar udara, atau kepala penyelenggara: wakil ketua adalah kepala penyelenggara bandar udara pada bandar udara yang wilayahnya terdapat kantor otoritas bandara atau dinas perhubungan provinsi, atau kepala bidang yang membidangi operasi bandar udara pada bandar udara yang dikelola pemerintah yang wilayahnya tidak terdapat kantor otoritas bandar udara, atau general manager pada bandar udara yang dikelola oleh badan usaha bandar udara, dan anggota terdiri dari pejabat berwenang dari instansi instansi sebagai berikut dinas perhubungan provinsi kabupaten kota, penyelenggara bandar udara, bea dan cukai bandar udara, imigrasi bandar udara, karantina kesehatan kantor kesehatan pelabuhan bandar udara, karantina hewan dan tumbuhan bandara, karantina ikan bandara, badan narkotika nasional provinsi, perusahaan penerbangan yang melayani penerbangan internasional, dan perusahaan penunjang bandar udara groundhandling pada bandar udara yang bersangkutan. dalam melaksanakan tugasnya, komite fasilitasi fal) bandar udara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dalam lingkungan komite, antar satuan organisasi lingkungan bandar udara dan dengan fasilitasi fal) udara sesuai dengan tugas pokok masing masing. komite fasilitasi fal) bandar udara melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang kurangnya (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada direktur jenderal. gal komunikasi komunikasi dengan organisasi penerbangan sipil internasional international civil aviation organization icao) direktur jenderal perhubungan udara wajib menginformasikan atau melaporkan kepada organisasi penerbangan sipil internasional international civil aviation organization icao) tentang instansi atau organisasi yang bertanggungjawab dibidang penyelenggaraan fasilitasi fal) udara, perbedaan (differences) penerapan atau implementasi peraturan yang dipersyaratkan atan direkomendasikan oleh annex icao, dan memberikan jawaban terhadap state letter yang disampaikan oleh sekjen icao terhadap amandemen perubahan annex bab kedatangan dan keberangkatan pesawat udara prosedur kedatangan dan keberangkatan pesawat udara pada keadaan normal prosedur terkait penyelenggara bandar udara prosedur kedatangan pesawat udara pada saat kedatangan pesawat udara kapten penerbang melalui perusahaan ground handling wajib menyerahkan dokumen dokumen kepada penyelenggara bandar udara berupa deklarasi umum pesawat udara aircraft general declaration), manifest penumpang, cargo manifest, salinan surat muatan udara (bila cargo manifest tidak diisi lengkap), dan daftar benda pos sesuai formulir universal postal union upu). dokumen sebagaimana dimaksud butir harus diserahkan dalam bentuk kertas sesuai format yang telah ditetapkan, meskipun telah diserahkan secara elektronik. dokumen sebagaimana dimaksud butir tidak perlu diserahkan jika pesawat udara tidak menaikkan menurunkan penumpang, kargo atau benda benda pos, namun wajib tercatat dalam deklarasi umum (general declaration). penyelenggara angkutan udara tidak harus menyampaikan secara tertulis dokumen sebagai berikut daftar bagasi tercatat atau mishandled baggage yang dinaikkan atau diturunkan dari pesawat udara, daftar benda pos selain yang tertulis dalam formulir upu universal postal union), dan daftar persediaan (store) selama penerbangan yang tetap tinggal dalam pesawat udara. informasi dalam daftar barang barang persediaan store) selama penerbangan yang dinaikkan atau diturunkan dari pesawat udara, meliputi informasi yang terdapat pada judul manifest kargo, jumlah barang pada setiap komoditas, dan jenis dari setiap komoditas. (empat jam) setelah diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud butir penyelenggara bandar udara setempat wajib menyampaikan salinan dokumen terkait kepada pejabat unit kerja pemerintah bandar udara sebagai berikut deklarasi umum pesawat udara aircraft general declaration) kepada bea cukai, imigrasi dan karantina kesehatan, rencana kedatangan sarana pengangkut ksp) kepada semua instansi pemerintah bandar udara, ce) manifest penumpang kepada bea cukai, imigrasi, karantina kesehatan: salinan surat muatan udara dan atau cargo manifest kepada bea cukai, karantina hewan dan tumbuhan, dan karantina ikan: dan daftar benda pos sesuai formulir upu universal postal union) kepada bea cukai. pemeriksaan secara acak atas kelengkapan dokumen, ruang dan bagian pesawat udara asing, serta barang yang diangkatnya,dokumen dokumen kesehatacertificate pratique, sertifikat sanitasi pesawat (sertifikat hapus serangga dan hapus hama): dan sertifikat perlengkapan pertolongan pertama dan medis darurat pesawat. pemeriksaan secara acak sebagaimana dimaksud pada butir dapat dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh karantina kesehatan. prosedur keberangkatan pesawat udara sebelum keberangkatan pesawat udara, penyelenggara angkutan udara wajib melengkapi deklarasi umum general declaration) sesuai dengan standar internasional bidang penerbangan. penyelesaian dokumen terkait dengan keberangkatan pesawat udara, tidak boleh mengakibatkan terhambatnya keberangkatan pesawat udara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. pada saat keberangkatan, penyelenggara angkutan udara wajib menyerahkan dokumen outward manifest kepada penyelenggara bandar udara setempat. outward manifest sebagaimana dimaksud pada butir huruf dapat menggunakan bahasa indonesia atau bahasa inggris. kewajiban menyerahkan outward manifest dilaksanakan paling lama (dua puluh empat) jam setelah keberangkatan pesawat udara (sejak pesawat udara tinggal landas). pemeriksaan secara acak atas kelengkapan dokumen pesawat udara asingkat dokumen dokumesertifikat sanitasi pesawat (sertifikat hapus hama dan serangga), dan sertifikat perlengkapan pertolongan pertama dan medis darurat pesawat. prosedur terkait kepabeanan penyelenggara angkutan udara wajib menyerahkan pemberitahuan berupa rencana kedatangan sarana pengangkut ksp) atau jadwal kedatangan sarana pengangkut jsp) untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal kepada pejabat bea cukai kantor pabean yang disinggahi, paling lambat jam sebelum kedatangan sarana pengangkut perusahaan angkutan udara wajib menyerahkan pemberitahuan berupa manifes kedatangan sarana pengangkut (onpembongkaran barang penyelenggara angkutan udara wajib menyerahkan data penumpang dengan ketentuan perusahaan angkutan udara yang pesawat udaranya datang berangkat dari luar dalam daerah pabean menuju bandar udara dalam luar daerah pabeansatu atau lebih bandar udara luarbandar udara dalam daerah pabean dan selanjutnya menuju bandar udara lainnya dalamjika perusahaan angkutan udara. jika perusahaan angkutan udara tidak, atau media penyimpan data elektronik pada kantor pabean. penyampaian data penumpang dikecualikan bagi pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara negara. pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada butirnyampaian data penumpang oleh perusahaan angkutan udara dengperiode waktu sebagai berikut pertama adalah (tujuh puluh dua) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan estimated time departure etd), kedua adalah (dua puluh empat) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan estimated time departure etd), ketiga adalah (dua) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan estimated time departure etd), keempat adalah (satu) jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan estimated time departure etd): dan kelima adalah pada saat keberangkatan sarana pengangkut udara time departure atd). penyampaian data penumpang oleh perusahaan angkutan udara yang tidak menggunakdalam hal perusahaan angkutan udara menyampaikan data penumpang melalui sistem pde, dilakukan paling lambat saat keberangkatan pesawat udara, atau dalam hal perusahaan angkutan udara menyampaikan data penumpang menggunakan media penyimpan data elektronik, dilakukan paling lambat (satu) jam setelah kedatangan pesawat udara. jika terdapat perubahan data penumpang baik berupa pengurangan maupun penambahan elemen data penumpang, perusahaan angkutan udara harus menyampaikan perubahan dimaksud pada direktorat jenderal bea dan cukai pada periode waktu kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud pada butir data penumpang yang harus disampaikan pada direktorat jenderal bea dan cukai pada periode waktu kelima sebagaimana dimaksud pada butir merupakan data rekapitulasi dari data passenger name record for government pnr gov), advance passenger information api) dan atau data lain. data penumpang yang harus disampaikan oleh pengangkut yang memiliki sistem passenger name record pnr) dan advance passenger information api), yaitu berupa kumpulan elemen data yang sudah distandardisasi sesuai format data passenger name record for government pnr gov) dan format data advance passenger information api) sebagai berikut format data passenger name record for government pnr gov) yang terdiri dari rekaman kode lokasi passenger name record pnr), tanggal pemesanan tiket, tanggal keberangkatan, nama penumpang, ketersediaan informasi mengenai frequent flyer dan keuntungan lainnya (misal tiket gratis, upgrades, dan lain lain), nama penumpang lain dalam passenger name record pnr), termasuk jumlah orang yang bepergian dalam passenger name record pnr), semua informasi yang tersedia terkait kontak, termasuk pemesan tiket, semua informasi terkait pembayaran (misal nomor kartu kredit), rencana perjalanan untuk passenger name record pnr) tertentu, agen perjalanan (travel agency travel agent), informasi code share (misal pada saat suatu maskapai menjual tiket pada maskapai lain), informasi yang terpisah (split divided) (misal pada saat suatu passenger name record pnr) mengandung referensi mengenai passenger name record pnr) lainnya), status keberangkatan penumpang, termasuk konfirmasi dan status check in, informasi terkait tiket, termasuk nomor tiket, tiket sekali jalan, dan automated ticket fare quote ato), informasi terkait barang bawaan, informasi terkait tempat duduk yang dipesan, termasuk nomor tempat duduk,quest), semua informasi dari sistem advance passenger information api) yang terkumpul (misal advance passenger information api) yang sebelumnya dikumpulkan oleh sistem passenger name record pnr) suatu maskapai, seperti nomor paspor, tanggal lahir, dan jenis kelamin): dan semua rekaman terkait perubahan data passenger name record pnr) yang tercantum sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angka format data advance passenger information api) yang terdiri dari nama penumpangnegara asal, penerbangan keberangkatan awal (inbound), penerbangan tujuan akhir (outbound), kode pemesanan, barang bawaan (jumlah, claim tag, berat), nomor tempat duduk, dan nomor penerbangan. data lain yang harus disampaikan oleh pengangkut yaitu data awak sarana pengangkut yang terdiri dari namadan barang bawaan (jumlah, claim tag, berat). data penumpang yang harus disampaikan oleh pengangkut yang tidak memiliki sistem passenger name record pnr) dan advance passenger information api) terdiri dari nama penumpang, nama awak pesawat udara, jenis kelamin, tanggal lahir, warga negara, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tempat penerbitan paspor, penerbangan keberangkatan awal (inbound), penerbangan tujuan akhir (outbound): barang bawaan (jumlah koli, berat), nomor penerbangan, tanggal keberangkatan, semua informasi yang tersedia terkait kontrak, termasuk pihak penyewa, pemilik pesawat, terkait pembayaran, dan lain lain: agen perjalanan (travel agency travel agent) atau perusahaan yang mewakili pengangkut untuk menangani penumpang, bagasi, dan atau kargo bandar udara (ground handling): dangresi). jika penyampaian data penumpang tidak sesuai dengan periode waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada butir direktorat jenderal bea dan cukai memberikan pemberitahuan kepada pengangkut melalui sistem pde dalam jangka waktu paling lambat (dua kali dua puluh empat) jam terhitung setelah penyampaian data terakhir. atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir perusahaan angkutan udara harus memberikan jawaban dan segera melakukan perbaikan sistem penyampaian sesuai standar periode waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada butir dalam jangka waktu paling lambat (satu kali dua puluh empat) jam. jika penyelenggara angkutan udara telah diberikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir dan tidak memberikan jawaban dan atau tidak melakukan perbaikan periode waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada butir direktorat jenderal bea dan cukai menerbitkan sanksi berupa teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan udara dengan tembusan kepada direktorat jenderal perhubungan udara. selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf penyelenggara angkutan udara wajib menyerahkan daftar bekal, storage load plan, daftar senjata api, dan daftar obat batang termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan, menyerahkan pemberitahuan berupa manifes keberangkatan sarana pengangkut (outkeberangkatan pengangkut, dalam hal masih terjadi pelanggaran pengiriman data maka penyelenggara angkutan udara akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan bidang kepabeanan. fl. dalam hal terjadi keadaan mendesak (force majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dikirimnya data penumpang secara pde, pengangkut dapat menyampaikan data penumpang berupa hard copy pada kantor pabean tujuan dengan disertai pemberitahuan dari perusahaan angkutan udara tentang terjadinya keadaan mendesak yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang. prosedur terkait karantina kesehatan kapten penerbang wajibkepada petugas lalu lintas udara pada bandar udara tujuan sebelum pendaratan pesawat udara. petugas lalu lintas udara harussebagaimana dimaksud pada huruf kepada penyelenggara bandar udara untuk diteruskan kepada petugas karantina kesehatan. terhadap pesawat udara sebagaimana dimaksud pada huruf yang menyatakan pesawat udara sehat dalam informasi awal mengenai deklarasi kesehatan penerbangan, petugas karantina kesehatan memberikan persetujuan karantina kesehatan. gay prosedur kedatangan dan keberangkatan pesawat udara pada keadaan tidak normal dari bandar udara terjangkit wabah setiap pesawat udara yang datang dari bandar udara wilayah yang terjangkit atau terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkit berdasarkan deklarasi umum general declaration) pesawat udara atau terdapat orang barang diduga terpapar dalam pesawat oleh kapten penerbang dikenakan status karantina. kapten penerbang pesawat udara wajib segera melaporkan mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada butir kepada petugas lalu lintas udara yang bertugas untuk diteruskan kepada petugas karantina kesehatan bandar udara kedatangan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi. pesawat udara yang berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada butir diberikan tempat pendaratan dan ditempatkan dalam daerah isolasi atau karantina yang telah disediakan oleh penyelenggara bandar udara dan petugas karantina kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan karantina kesehatan. terhadap pesawat udara yang ditempatkan dalam daerah isolasi atau karantina sebagaimana dimaksud pada butir pejabat karantina kesehatan memberikan persetujuan karantina kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan perkarantinaan kesehatan berupa pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, pemeriksaan faktor risiko kesehatan masyarakat, dan pemeriksaan kesehatan terhadap orang. setiap pesawat yang berada dalam status karantina yang memiliki faktor risiko kesehatan masyarakat, petugas karantina kesehatan melakukan tindakan perkarantinaan kesehatan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, berupa karantina, isolasi, pemberian vaksinasi profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi, pembatasan sosial, disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang, dan atau penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. yang dimaksud dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada butir antara lain pejabat bea cukai, imigrasi, karantina tumbuhan dan hewan, karantina ikan, otoritas pintu masuk, dan pihak keamanan, serta kementerian yang membawahi bidang transportasi untuk penyelenggaran pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara. petugas karantina kesehatan masuk dalam pesawat untuk melakukan pemeriksaan status kesehatan kru dan penumpang. bagi kru dan penumpang yang diduga sakit akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui perlu tidaknya tindakan karantina, sedangkan penumpang lainnya yang sehat akan diberikan health alert card dan dipersilakan turun. sebelum penumpang turun, untuk mencegah masuknya serangga menular penyakit dari negara lain dilakukan disinfeksi sesuai standar termasuk kargo and supplemental air carrierssertifikasi dan operasi bagi badan usahaeers), bahwa perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan ketentuan mengenai penyewaan pesawat udara, sistem penghindaran tabrakan, program perawatan, sumber produk aeronautika dan pengujian kecakapan dan kompetensi, serta menghapus ketentuan definisi dan singkatan serta sistem manajemen keselamatan, yang telah diatur dalam peraturan menteri perhubungrieersriers) and supplemental air carriers domestic, flag and supplemental air carriers:eers)!berita negara republik indonesia tahun nomor cc.mera) berita negara republik indonesia tahun nomor diubah sebagai berikut mengubah butir sehingga butir berbunyi sebagai berikut penyewaan pesawat udara leasing aircraft) (a) wet lease wet lease) sebelum melakukan kegiatan angkutan udara dengan menggunakan pesawat udara yang diperoleh dengan cara wet lease, operator pesawat udara udara harus menunjukkan salinan dari surat perjanjian penyewaan atau nota tertulis yang menjelaskan mengenai perjanjian tersebut kepada direktur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara (yang selanjutnya disebut direktur). pada saat operator udara, baik asing maupun domestik, setuju untuk menyediakan pesawat udara kepada pihak lain yang mempunyai sertifikat sesuai dengan peraturan menteri ini, perjanjian harus menyatakan bahwa pemegang sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate) dan sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approved maintenance organization) sebagai pihak yang mengajukan harus bertanggung jawab untuk menyediakan prior): (|) awak pesawat udara yang sesuai denganfapplicable remembers): (di) kontrol operasional (operational control), dan (and) (il) pemeliharaan dan perawatan pesawat tersebut (fhe maintenance and serving that aircraft). setelah menerima salinan perjanjian, atau nota tertulis dari perjanjian tersebut, direktur menentukan pihak mana yang dalam perjanjian akan melakukan pengoperasian dan menerbitkan amandemen terhadap spesifikasi pengoperasian dari pemegang sertifikat, yang mencakup hal sebagai berikut): nama nama pihak yang terlibat dalam perjanjian dan jangka waktu perjanjian tersebut (the names the parties the agreement and the duration thereof), tanda kebangsaan dan tanda nomor pendaftaran dari setiap pesawat yang terlibat dalam perjanjian (the nationality and registration numbers marks each aircraft involved the agreement): (ui) tipe pengoperasian (berjadwal, penumpang, dan sebagainya) (the type operation (fe.g. scheduled, passenger, etc), (iv) area pengoperasian (the areas operation): (v) aturan dari cast yang berlaku untuk pengoperasian tersebut (the regulation the cast s) applicable the operation). dalam menentukan keputusan sesuai dengan paragraf (b) dalam bagian ini, direktur menentukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian tersebut untuk hal hal berikut ini): awak pesawat udara dan pelatihan (crew members and training), (ii) kelaikudaraan dan pelaksanaan perawatan pesawat udara (airworthiness and performance maintenance): gu) pengiriman (dispatch): (iv) layanan pesawat udara (serving the aircraft), (v) penjadwalan (scheduling), (vi) faktor lain yang dianggap relevan oleh direktur (any other factor the director considers relevan). setelah meninjau perjanjian penyewaan, jika operator asing pesawat udara dianggap bertanggung jawab untuk operasional pesawat udara yang disewa, maka setiap penggal rute harus termasuk titik lepas landas atau pendaratan dari bandar udara luar negeridry lease) dalam sebagian besar perjanjian dry lease yang ada, penerima sewa guna usaha, yang menyediakan awak pesawat udara, adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kontrol operasional pesawat udara termasuk bertanggung jawab terhadap semua petugas yang ada didalamnya. jika penerima sewa guna usaha tidak melakukan kontrol operasional terhadap pesawat udara yang disewa dibawah perjanjian penyewaan tersebut, direktorat jenderal perhubungan udara dapat mengevaluasi perjanjian tersebut untuk memastikan bahwa pengoperasian tersebut dapat dilakukan pada tingkat keselamatan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.allconducted with adequate level safety accordance with the applicable regulations). direktorat jenderal perhubungan udara mensyaratkan bagi pemohon atau pemegang sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate, yang ingin menggunakan pesawat udara yang disewa menggunakan perjanjian dry lease, pemohon atau pemegang sertifikat diharuskan menyediakan informasi kepada direktorat jenderal perhubungan udara sebagai berikut dca required applicant for aoc,): tipe pesawat udara, model, dan nomor seri (the aircraft type, model and seal number), (h) nama dan alamat dari pemilik yang terdaftar (the name and address the registered owner): (ii) negara pendaftaran, tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran state registry, nationality and registration marks), (iv) sertifikat kelaikudaraan dan pernyataan dari pemilik yang terdaftar yang menyatakan bahwa pesawat udara tersebut telah memenuhi persyaratan kelaikudaraan negara dimana pesawat udara itu didaftarkan (girworthiness requirements the state registry), nama, alamat dan tandatangan penerima sewa guna usaha atau orang yang bertanggungjawab untuk kontrol operasional pesawat udara berdasarkan perjanjian peminjaman tersebut, termasuk pernyataan dari individu dan para pihak dalam perjanjian tersebut sudah mengerti sepenuhnya terhadap tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (): (vi) salinan perjanjian sewa guna usaha atau penjelasan tentang ketentuan penyewaan dalam perjanjian tersebut (copy the lease agreement description lease provisional, (vii) jangka waktu penyewaan (duration the lease): dan (and) (vi) area pengoperasian (areas operation). setelah mengevaluasi secara seksama internal direktorat jenderal perhubungan udara dan mengkoordinasikannya dengan otoritas berwenang lainnya, direktorat jenderal perhubungan udara perlu untuk membuat keputusan mengenai pihak yang dalam perjanjian sewa guna usaha bertanggung jawab untuk melakukan pengoperasian. dalam membuat keputusan ini, direktorat jenderal perhubungan udara akan mempertimbangkan tanggung jawab masing masing pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha tersebut, meliputi:sertifikasi dan pelatihan awak kokpit (flight crew member licensing and training), (nu) pelatihan anggota awak kabin (cabin crew member training): (ui) kelaikudaraan pesawat udara dan pelaksanaan perawatan (airworthiness the aircraft and the performance maintenance), (iv) kontrol operasional, termasuk pada saat pemberangkatan dan terbang (operational control, including dispatch and flight following), (v) penjadwalan personil penerbangan dan anggota personel kabin (scheduling flight crew and cabin crew members), dan (and) (vi) penandatanganan rilis perawatan (signing the maintenance release). jika perjanjian sewa guna usaha yang ditentukan sebagai perjanjian dry lease mencakup pesawat udara yang memiliki sertifikat pendaftaran dan sertifikat kelaikudaraan yang diterbitkan oleh direktorat jenderal perhubungan udara, dimana pesawat tersebut mempunyai tanda pendaftaran indonesia, perjanjian sewa guna usaha dengan skema dry lease disetujui oleh direktorat jenderal perhubungan udara, maka manual operasi dan atau spesifikasi operasi harus diubah untuk memuat paling sedikit data data sebagai berikut the lease arrangement determined) nama pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha tersebut beserta jangka waktunya (names the parties the lease agreement and the duration thereof): hi) tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran pesawat udara yang termasuk dalam perjanjian (nationality and registration marks each aircraft involved the agreement), (iii) tipe pesawat yang digunakan (type aircraft used): (iv) area pengoperasian (areas operation), dan (and) (v) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk operasi tersebut (regulations applicable the operation). (c) amp lease amp lease) amp lease berarti pesawat udara disewa seperti skema wet lease termasuk awak kokpit tapi tidak termasuk personel kabin, umumnya jenis sewa ini dipahami seperti sewa wet lease pesawat udara dimana pesawat udara dioperasikan berdasarkan sertifikat operasi pesawat udara yang dimiliki oleh pihak pemberi sewa guna usaha, beserta awak pesawat udara dan dimungkinkan sebagian dari personel kabin disediakan oleh pihak pemberi sewa guna usaha. sebagian atau seluruh personel kabin disediakan oleh pihak penerima sewa guna usaha! the cabin crew provided the lesser). anggota personel kabin dari pihak penerima sewa guna usaha perlu untuk mendapatkan pelatihan tambahan, berdasarkan program pelatihan pihak pemberi sewa guna usaha yang telah disetujui, dengan mempertimbangkan tugas darurat personel kabin dalam pesawat udara tertentu. sebagai tambahan, personel kabin tersebut mungkin tidak mempunyai pengetahuan mengenai persyaratan dari negara operator bagi pihak pemberi sewa guna usaha terkait dengan pembatasan jam terbang dan jam kerja dan ketentuan waktu istirahat, dan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada saat terbang pesawat udara yang disewakanperiods, and the performance their duties and responsibilities aboard the wet leased aircraft. menghapus butir sehingga butir berbunyi sebagai berikut: dicadangkan reserved) mengubah butir sehingga berbunyi sebagai berikut: sumber produk aeronautika sources aeronautical products| (a) pemegang sertifikat berdasarkan peraturan ini harus memiliki sistem untuk mendapatkan produk aeronautika dari certificate holder under this part must have the system obtain the aeronautical products from): pabrik produk aeronautika manufacturer aeronautical products): pabrik yang memproduksi, mengidentifikasi dan mensertifikasi bagian atau material standar yang sesuai dengan standar industri, nasional atau internasional yang ditetapkan, dan dirujuk pada data desain yang disetujui national international standards, and which are referenced approved design data), organisasi yang disetujui oleh direktorat jenderal perhubungan udara atau otoritas penerbangan negara lain berdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil pks) bagian subbagian untuk melakukan perawatan terhadap produk aeronautika dan yang diberi kewenangan untuk mensertifikasi produk aeronautika tersebut agar dalam keadaan dapat digunakan (serviceable) dan dalam kondisi aman untuk dioperasikan (anauthorized verify such products serviceable and condition for safe operation): pemasok yang menyediakan sertifikasi asu terhadap kesesuaian produk terhadap data desain yang disetujui untuk pasokan yang yang diperoleh dari sumber yang ditunjuk). (b) pemegang sertifikat berdasarkan peraturan in: harus memastikan bahwa sumber produk aeronautika memiliki organisasi, fasilitas, peralatan dan personel yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebijakan, tanggung jawab, metode dan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem kendali mutu produk mereka.) menghapus subbagian program manajemen keselamatan sehingga subbagian berbunyi sebagai berikut: subbagian dicadangkan (reserved) mengubah butir sehingga butir berbunyi sebagai berikut sistem penghindaran tabrakan collision avoidance systems) (a) mulai tanggal januari setiap pesawat terbang yang beroperasi berdasarkan peraturan ini harus dilengkapi dan dioperasikan sesuai dengan tabel berikut effective january any airplane operated under this part must equipped and operated according the following table sistem penghindaran tabrakan collision avoidance systems) pesawat terbang pesawat terbang harus yang beroperasi dilengkapi dengan the airplane operated) airplane musi equipped with) pesawat bermesin transponder mode turbin dengan berat yang sudah maksimum untuk memenuhi lepas landas lebih technical standard dari pounds order tso) ke) dari faa, atau turbine powered versi berikutnya, airplane more atau setara, dan than pounds salah satu dari kgs) unit yang disetujui maximum berikut certificate takeoff appropriate class weight) mode transponder that meets faa technical standard order tso) later version, equivalent, and one the following approved units) tas yang memenuhi ketentuan faa tso c 119b (versi atau versi berikutnya, atau versi yang setara (tas that meets faa tso c 119b (version later version, its eguwalent). di) tas ii! yang memenuhi ketentuan faa tso c 119a (versi .04a yang telah ditingkatkan), atau versi yang setara, dan telah dipasang pesawat terbang sebelum tanggal mei jika tas ti! versi yang telah ditingkatkan tidak dapat diperbaiki menjadi sesuai standar faa tso c 119a, maka tas tersebut harus diganti dengan tas (yang memenuhi faa tsi c 119b (versi atau versi berikutnya, atau versi yang setara. (i9a standards, must replaced with tas that meets faa tso c 119h (version later version, its equivalent. (iii) sistem penghindaran tabrakan yang setara dengan ketentuan faa tso c 119b (versi atau versi berikutnya, atau setara, yang mampu mengkoordinasi ikan dengan unit yang memenuhi ketentuan tso c 119a (versi .04a yang telah ditingkatkan atau versi berikutnya, atau versi yang setara collision avoidance system equivalent faa tso version later version, its equivalent, capable coordinating with units that meet tso 119a version .04a enhanced), later version, its eguwaleni). pesawat terbang tas yang penumpang atau memenuhi kombinasi ketentuan faa kargo penumpang tso atau (kombinasi) yang versi berikutnya, mempunyai atau versi yang konfigurasi kursi setara (tas that penumpang dari meets faa tso s.d kursi later passenger version, combination cargo equivalent, passenger f(combi) atau (or) airplane that has sistem passenger seat penghindaran configuration tabrakan setara seats) dengan faa tso atau versi berikutnya,atau setara collision avoidance system equivalent has faa tso later its equivalent or): atau (or sistem penghindaran tabrakan dan transponder mode yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (fa) butir ini collision avoidance system and mode transponder that meet paragraph ta) this section). pesawat terbang| tas yang bermesin piston memenuhi yang sertifikat berat ketentuan faa lepas landas tso atau maksimumnya versi berikutnya, lebih dari atau setara (tas pounds ka) that meets faa piston powered iso airplane more later version, than pounds eguwalent or). kgs)! sistem maximum penghindaran certificate takeoff tabrakan yang weight) maksimum setara dengan faa tso atau versi berikutnya, atau setara collision avoidance system equivalent ptt maximum faa tso later version, its egwvalent on. sistem penghindaran tabrakan dan transponder mode yang memenuhi ketentuan dalam huruf (ah ul) butir ini collision avoidance system and mode transponder that meet paragraph fa) this section). mengubah butir huruf (fa) sehingga butir secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut program perawatan (ah setiap pemegang sertifikat wajib mempunyai program perawatan untuk setiap tipe pesawat udara termasuk pesawat udara registrasi amg, yang telah disetujui oleh direktorat jenderal perhubungan udara, atau negara pendaftaran pesawat udara tersebut, dan berisi informasi sebagai berikut:): (l) tugas perawatan dan interval perawatan tersebut akan dilakukan, dengan mempertimbangkan penggunaan pesawat terbang (plane), program integritas struktural berkelanjutan, jika dibutuhkan (when applicable, continuing structural integrity programme), prosedur untuk perubahan atau penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dengan angka dan atas (procedures for changing depicting from and above, pemantauan kondisi dan kehandalan deskripsi program untuk sistem pesawat udara, komponen, dan mesin, jika dibutuhkan (dan tugas tugas perawatan sebagai bagian dari inspeksi yang dibutuhkan (maintenance task required inspection items. (bp) tugas perawatan dan interval perawatan, yang telah disebutkan sebagai kewajiban dalam persetujuan desain tipe harus diidentifikasi sebagai tugas program perawatan tersebut (). (c) program perawatan yang dipersyaratkan dalam butir ini harus disusun dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai personel maintenance program required this section shall developed considering the human factor principles). (d) salinan seluruh amandemen dari program perawatan harus diberikan segera kepada seluruh organisasi atau orang yang program perawatannya telah diterbitkan codes all amendments the maintenance program shall furrukualifikasi pilot: lisensi yang dipersyaratkan pilot qualification: licenses required) (ah tidak ada pilot yang dapat bertindak sebagai pilot yang berwenang pada pesawat udara kecuali dia memegang lisensi penerbang untuk perusahaan penerbang transport dan rating pesawat udara yang sesuai untuk jenis pesawat udara tersebut pilot may act pilot command aircraft unless holds airline transport pilot license and appropriate type rating for that aircraft). (b) setiap pilot yang bertindak sebagai plot dalam kapasitas selain yang disebutkan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) butir ini, harus memegang setidaknya lisensi penerbang komersial dengan rating instrument dan multi engine each pilot who acts pilot capacity other than those specified paragraph fa) this section must hold least commercial pilot license with multi engine and instrument rating). mengubah butir huruf (e) sehingga butir secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut pengujian kecakapan dan kompetensi proficiency and competence checks) (a) pemegang sertifikat tidak dapat menugaskan orang atau tak seorang pun yang boleh bertugas sebagai pilot (penerbang), teknisi terbang guru mesin pesawat udara), dan navigator penerbangan kecuali jika orang tersebut telah menyelesaikan pengujian kecakapan, sebagai berikut certificate holder may use any person nor may any person serve required pilot, flight engineer, and flight navigator unless that person has satisfactory completed proficiency check, follows: untuk kapten penerbang, pengujian kecakapan dalam bulan terakhir for pilot command, proficiency check within the preceding calendar months), untuk pilot, teknis terbang dan navigator penerbangan lain, pengujian kecakapan dalam bulan terakhir for other pilots, fight engineer and flight navigator proficiency check within preceding calendar months), kecuali disebutkan dalam ketentuan huruf (c) dan huruf (d) butir ini, pengujian kecakapan harus memenuhi persyaratan berikut except provided paragraphs (c) and (dj) this section, proficiency check must meet the following requirements): paling sedikit memuat prosedur dan manuver yang telah ditentukan oleh direktur jenderal perhubungan udara must include least the procedures and maneuvers set forth the director), harus disetujui oleh direktur jenderal perhubungan udara atau petugas pemeriksa pilot must given the dca ora pilot check firman), (c) simulator visual pesawat terbang yang telah disetujui atau peralatan pelatihan yang sesuai dapat digunakan dalam melaksanakan pengujian kecakapan). (dj) jika pilot yang sedang diperiksa gagal dalam melakukan manuver yang dipersyaratkan, orang yang melakukan pengujian kecakapan dapat memberikan pelatihan tambahan kepada pilot tersebut selama proses pengujian kecakapan. sebagai tambahan pada kegagalan manuver yang berulang, orang yang melakukan pengujian kecakapan dapat meminta pilot yang sedang diuji untuk mengulangi manuver lain yang menurutnya penting untuk menentukan kecakapan pilot tersebut. jika pilot yang sedang diujiberdasarkan peraturan ini sampai dia lulus pengujian kecakapan the pilot being checked fails any the required maneuvers, the person giving the proficiency check may give additional training the pilot during the course the proficiency check. addition repeating the maneuvers failed, the person giving the proficiency check may require the pilot being checked repeat any other maneuvers finds are necessary determine the pilot's proficiency. the pilot being checked unable demonstrate satisfactory performance the person conducting the check, the certificate holder may not use him nor may serve operations under this part until has satisfactory completed proficiency check). namun, keseluruhan pengujian kecakapan (selain pengujian kecakapan awal untuk petugas kedua (co pilot) yang dipersyaratkan dalam butir ini dapat dilakukan dengan simulator visual yang disetujui jika pilot: yang sedang diri menyelesaikan setidaknya dua pendaratan dengan pesawat yang tepat selama pengujian jalur atau pengujian lain yang dilakukan oleh petugas pergingujian kecakapan pilot dilakukan sesuai dengan butir ini, pemeriksaan kecakapan berikutnya bagi pilot tersebut harus dilakukan dengan cara yang sama, atau pelatihan dalam simulator visual pesawat terbang dalam seksi dapat dijadikan pengganti. however, the entire proficiency check (other than the initial second command proficiency check) required this section may conducted approved visual simulator the pilot being checked accomplished least two landings the appropriate airplane during line check other check conducted pilot check firman (fa pilot command may observe and verify the satisfactory accomplishments these landings second command). pilot proficiency check conducted accordance with this paragraph, the next required proficiency check for that pilot must conducted the same manner, course training airplane visual simulator under section may substituted therefore. (e) untuk pramugari (personel kabin) dan seorang petugas operasi penerbangan (personel penunjang operasi penerbangan), pengujian kompetensinya berlaku sampai hari pertama dari bulan ketiga belas terhitung sejak pengujian kompetensi dilakukan.hirteenth month following the month which the competence checks cc) was taken). (f) pilot penguji perusahaan yang telah disetujui, yang telah mendapat pendelegasian kewenangan untuk melakukan pengujian terbang pada tipe pesawat udara tersebut, atau inspektur direktorat jenderal perhubungan udara, harus melakukan pengujian kecakapan pilot yang dipersyaratkan sub bagian ini. direktur jenderal perhubungan udara atau orang yang disetujui direktur jenderal perhubungan harus melakukan semua pengujian yang dipersyaratkan dalam subbagian ini. penyedia angkutan udara harus menyampaikan daftar penguji yang diajukan, termasuk kualifikasi mereka yang terkait dengan posisi mereka sebagai penguji, kepada direktur jenderal perhubungan udara untuk mendapatkan persetujuan., shall conduct all other checks required this support. air care). (g) dalam rangka melengkapi setiap pengujian yang dipersyaratkan dalam sub bagian ini, dimana simulator tipe pesawat udara telah disetujui untuk pelatihan): untuk pengujian kecakapan pilot sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf angka (l) dan angka butir ini, jumlah nila yang sama diberikan pada simulator untuk tujuan pelatihan harus berlaku untuk pengujian kecakapan pilot ini (in the cases ppc required subsection and this section, the same credits gwen the simulator for training purposes shall apply the ppo, untuk pengujian kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam butir ini, jumlah nilai yang sama diberikan pada alat pelatihan kabin, harus berlaku untuk pengujian kompetensi tersebut the case the required this section, the same training credits given that cabin training device, shall apply the ca. (hh) pada saat simulator terbang, atau alat pelatihan lain yang disetujui untuk pelatihan dan pengujian, tidak memiliki seluruh nilai pelatihan dan nilai pengujian yang diperlukan untuk pengujian secara keseluruhan, porsi pengujian yang tidak disetujui untuk diselesaikan pada simulator, maka harus dilakukan pada tipe pesawat udara yang sesuai where any flight simulator, other training device approved for training and checking, does not have all the training and checking credits needed complete the entire check, the portions such check not approved completed simulator, must earned out that type aircraft, appropriate). pada saat pengujian kecakapan pilot, pengujian kompetensi atau pelatihan tahunan diperbarui dalam waktu hari sebelum masa berlakunya habis, pengujian atau pelatihan sebaiknya dilakukan pada hari terakhir masa berlakunya). (j) direktur jenderal perhubungan udara dapat memperpanjang masa berlaku pengujian kecakapan pilot, pengujian kompetensi atau pelatihan tahunan sampai dengan hari jika direktur jenderal perhubungan udara merasa bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi keselamatan penerbangan). (k) ketika masa berlaku pengujian kecakapan pilot, atau pengujian kompetensi atau pelatihan tahunan telah kadaluarsa selama bulan atau lebih, orang tersebut harus melakukan pengujian ulang kualifikasi dengan memenuhi seluruh persyaratan pelatihan awal yang terkait dengan pesawat udara tersebut where the validity period pilot proficn ra aiwsryewstari rahayu stat utama muda iv c) vip. |
kdan menanggulangi terjadinya kecelakaan kapal penumpang kecepatan tinggi berbendera indonesia yang berlayar wilayah perairan indonesia, diperlukan pengawasan guna memberikan perlindungan bagi kapal, awak kapal, dan penumpangpenumpang kecepatan tinggi yang selanjutnya disebut kapal adalah kapal penumpang yang mempunyai kecepatan maksimum dalam meter per detik secara terus menerus sehingga mencapai titikperaturan menteri ini berlaku untuk kapal berbendera indonesia yang berlayar wilayah perairan indonesia. kapal sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kelaiklautan sebagai berikut: keselamatan kapal,m'""""m wwj kapal sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kapal kategori kapal kategori dan kapal kategori kapal kategori merupakan kapal yang memiliki karateristik sebagai berikut: dioperasikan pada jalur pelayaran tertentu, dan memiliki daya angkut paling tinggyang setelah dilakukan uji coba telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan evakuasi penumpang dan awak kapal dalam waktu paling lama (empat) jam dari titik evakuasi. (l) kapal kategori merupakan kapal yang dilengkapi dengan: mesin dan sistem keselamatan, dan mesin cadangan. mesin cadangan sebagaimana dimaksud pada hurufmerupakan kapal selain kapal kategori dan kapal kategori yang memiliki karateristik sebagai berikut: berlayar tidak lebih dari (dua) jam dari pelabuhmesin tempel (onboard engine). pam |l|| maa aa, bab keselamatan kapal bagian kesatu umum keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf kapal harus memenuhi: material, konstruksi kapal, akomodasi, stabilitas kapal, permesinan, prosedur evakuasi, pencegahan kebakaran, dan perlengkapan keselamatan kapal. bagian kedua material material sebagaimana dimaksud dalam huruf pada kapal termasuk permesinan, sistem pipa, dan perlengkapannya harus menggunakan material yang memenuhi standar marine use yang dibuktikan dengan sertifikat dari instansi yang berwenang. material untuk konstruksi kapal tidak diperbolehkan menggunakan material yang mengandung asbes, kecualia71ci wbwbwbwbw bww derajat celcius), tekanan lebih dari (tujuh kali seratus enam pascal), dan atau terdapat resiko kebakaran, karat, dan atau racun, dan atau pemasangan isolasi panas yang digunakan untuk temperatur lebih dari (sepuluh ribu derajat celcius). untuk kapal dari bahan fiber reinforced plastics, harus melampirkan fiber reinforced plastics material test yang terdiri dari uji kekuatan (strength test), uji tarik (tensil test), dan uji laminasi (dominate test). prosedur dan tata cara pemeriksaan pengesahan gambar rancang bangutiga konstruksi kapal kontruksi kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi bagian kon sertaontruksi lambung dan bangunan kapal sebagaimana dimaksud padakapal selama masa pengoperasian, . mengurangi fungsi normal permesinan, perlengkapan, dan mengganggu awak kapal dalam melaksanakan tugas, sewaktu kapal berhenti atau bergerakonstruksi kapal kategori dan kapal kategori harus: menyediakan ruangan dengan luas geladak paling rendah m2? (satu koma dua belas meter persegi) dan ruang ventilasi seluas (nol koma tiga puluh tujuh meter persegi), dan ruang penumpang dilengkapi dengan petunjuk arah, sistem corong pengumuman (public addresses), dan sistem alarm darurat umum atau video instruksi keselamatan yang dapat terlihat oleh penumpang. na, xx. ka. bagian keempat akomodasi paragraf umum akomodasi sebagaimana dimaksud dalam huruf didesain untuk memberikan perlindungan dalam kondisi normal dan darurat. akomodasi,, dan dapat dimasuki oleh penumpang serta tidak boleh ada perlengkapan listrik yang membahayakan, peralatan bersuhu tinggi, sistem pipa, dan komponen yang berputar. akomodasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: ruang umum, koridor, toilet, kabin: rumah sakit kapal, ruang permainan dan hobi, dan dapur yang tidak terdapat peralatan masak. selain harus dilengkapi dengan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam akomodasi kapal kategori dan kapal kategori harus dilengkapi dengan: instruksi larangan, instruksi keadaan darurat, bbb usia cc. sistem corong pemberitahuan (public addresses), sistem alarm darurat umumselain harus dilengkapi dengan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam akomodasi kapal kategori harus dilengkapi dengan: instruksi larangan, instruksi keadaan daruratparagraf peragaan alat keselamatan terhadapterhadapparagraf tempat duduk tempat duduk pada akomodasi kapal kategori dan kapal kategori didesain menghadap kedepan, melintang dengan badan kapal, dan dilengkapi dengan jalan laluan eu. das paling rendah (tujuh ratus mili meter)dan awak kapaltinggi (enam) orang untuk (satu) sisi keluar menuju koridor dan tempat dudukbersaudara tangan, dan tempat duduk tanpa sandaran tangan. tempat duduk bersaudara meter persegi) per orang, atau ukuran lebar paling rendah (lima ratus mili meter), panjang paling rendah (lima ratus mili meter), dan tinggi dari lantai paling rendah (dua ratus lima puluh mili meter). s5) meter). tora paragraf pintu dan atau akses darurat akomodasi tertutup pada kapal harus dilengkapi dengan paling rendahharusnumpang dan awak kapal dapat menjangkau alat keselamatan paling lama (sepuluh) detik, memiliki lebar paling rendah (sembilan ratus mili meter), memiliki akses darurat untuk evakuasi dengan ukuran paling rendah (delapan ratus mili meter) dan terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan, dan memiliki akses darurat untuk evakuasi dari zona publik berukuran panjang paling tinggi (empat puluh meter) tempat berkumpul. dalam hal pintu dan atau akses jarang dipergunakan oleh penumpang dan awak kapal, kebenarannya paling rendah (enam ratus mili meter). kapal kategori dan kapal kategori memiliki tinggi bulkwarks atau guard rails paling rendah (satu) meter dari geladak kapal. kapal yang memiliki ukuran panjang kapal paling tinggi (dua puluh empat meter) harus dilengkapi paling rendah (dua) pintu dan atau akses darurat. kapal ukuran panjang kapal paling rendah (dua puluh empat meter) harus dilengkapi dengan paling rendah (empat) pintu masuk dan paling rendah (empat) pintu dan atau akses darurat. paragraf sistem alarm darurat umum kapal kategori dan kapal kategori harus menyediakan sistem alarm darurat umum dan dapatdalam keadaan darurat, nakhoda harus memberitahukan kepada penumpang untuk berada tempat duduk melalui sistem corong pemberitahuan. bagian kelima stabilitas kapal stabilitas kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:, cc. memiliki sertifikat uji stabilitas kapal, dan ketentuan mengenai stabilitas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kapal dengan ukuran panjang paling rendah (dua puluh empat meter) yang melakukan perubahan atau modifikasi, harus melaksanakan perhitungan uji stabilitas ulang dan mendapatkan pengesahan dari direktur jenderal. hasil perhitungan uji stabilitas ulang sebagaimana dimaksud pada harus tersedia kapal. nak y55@z#z#z saya bagian keenam permesinan paragraf umum. permesinan kapal sebagaimana dimaksud pada tersedia pada kapal kategori dan kapal kategori yang ditempatkan pada ruangan terpisah dari akomodasi. mesin penggerak utama sebagaimana dimaksud pada huruf tersedia pada kapal kategori yang ditempatkan secara baik dan kokoh pada badan kapal. kapal kategori paling rendah memiliki (satu) sumber tenaga penggerak utama yakni mesin tempel (onboard engine). kapal harus memiliki instalasi permesinan dan sistem pipa yang saling terhubung.permesinan kapal sebagaimana dimaksud dalam harus diatur sehingga tidak mengakibatkan efek getaran yang berlebihan terhadap kapal. kapal sebagaimana dimaksud pada harus memiliki permesinan yang dapat dihentikan seketika (emergency stop). bea www kapal kategori dan kapal kategori harus memiliki permesinan dan ruang permesinan yang dilengkapi dengan ventilasi. paragraf daya maksimum mesin kapal dengan panjang paling rendah (dua puluh lima meter) dan atau memiliki service speed paling rendah (dua puluh enam) mil jam, harus menggunakan mesin dalam (onboard engine). kapal sebagaimana dimaksud pada termasuk kapal kategori atau kapal kategori kapal kategori dengan panjang paling tinggi (dua puluh empat meter) dan memiliki service speed paling tinggi (dua puluh lima) mil jam. formulasi perhitungan daya maksimum mesin kapal kategori kapal kategori dan kapal mber tenaga mesin kapal memiliki (dua) sumber tenaga permesinantenaga listrik utama, dan derajat celcius), dan generator darurat harus dapat persen)cc. penempatannya wajib jauh dari sistem bahan bakar. kapal kategori harus menyediakan peralatan sumber tenaga darurat konvensional berupa dayung. bagian ketujuh prosedur evakuasibbs . prosedur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam berisi, prosedur komunikasi dengan pelabuhan, cc. penggunaan baju penolong (life jacket) sesuai dengan tipe yang tersedia kapal, penggunaan survival craft, prosedur mematikan mesin dan jalur bahan bakar (fuel oil supply lines), penanganan evakuasi terhadap awak kapal dan penumpang berdasarkan rute daerah pelayaran, dan prosedur meninggalkan kapal. bagian kedelapan pencegahan kebakaran pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf derajat celciusharusharus dilengkapi dengan sistem ventilasi: pemadam kebakaran jinjing tersedia pada akomodasi, stasiun kontrol, dan ruang servis, pintu tahan api harus mudah dioperasikan dan dapat menutup paling lama (empat puluh) detik, akomodasi harus dilengkapi dengan sistem percik, dan pemeliharaan dan perawatan kapal dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. pemisah tahan api sebagaimana dimaksud pada huruf harus dapat menahan berkembangnya asap dan terbakar sampai waktu tertentu serta terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar (fire restricting). selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada untuk kapal kategori dan kapal kategori kamar mesin kapal harus dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran tetap, dan untuk kapal kategori paling sedikit tersedia alat pemadam api ringan yang cukup. risiko kebakaran kapal diklasifikasikan menjadi (enam) area kategori kebakaran yang terdiri atas: area dengan risiko kebakaran tinggi (major fire hazard) diindikasikan sebagai area area dengan risiko kebakaran sedang (moderate fire hazard) diindikasikan sebagai area area dengan risiko kebakaran rendah (minor fire hazard) diindikasikan sebagai area stasiun kontrol, tempat evakuasi dan rute penyelamat, dan f.ruang terbuka. area dengan risiko kebakaran tinggi, dan kantin dengan luas paling rendah (lima puluh meter persegi) yang menjual cairan mudah terbakar. area dengan risiko kebakaran sedangharus memiliki persyaratan pencegahan, harus kedap, harus dipasang tetap pada kedudukannya dan diusahakan pada tempat yang serendah mungkin, harus dibuat dari bahan baja, stainless steel, atau aluminium, terpasang dengan kuat, dan ditempatkan dalam wadah yang memadai, dalam hal ditempatkan atas geladak terbuka, harus ditata sehingga tidak terjadi konsentrasi gas bahan bakar, f.pipa saluran bahan bakar dari tangki mesin penggerak untuk kapal kategori dan kapal kategori harus memenuhi standar, danpersyaratan perlengkaprlengkapan keselamatan kapal paragraf umum perlengkapan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: perlengkapan keselamatan jiwa, perangkat komunikasi radio, peralatan bantu navigasi elektronika, perlengkapan penerangan, dan peralatan pencegahan pencemaran. paragraf perlengkapan keselamatan jiwa perlengkapan keselamatan jiwa pada kapal bahaya, search and rescue radar transponder, dan two way radio telephone. perlengkapan keselamatan jirangkat komunikasi radio perangkat komunikasi radio pada kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf harus sesuai dengan ukuran dan daerah pelayaran. perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat sebagai berikut: penempatan, fungsional, suplai tenaga listrik, dan frekuensi jaga. syarat penempatanncapai derajatsyarat fungsionalmemancarkan dan menerima informasi keselamatan pelayaran, dan memancarkan dan menerima berita bahaya. syarat suplai tenaga listrik, dapat memasok tenaga listrik yang memadai untuk menghidupkan peralatan radio termasuk lampu darurat, terpisah dari tenaga penggerak kapal dan sistem kelistrikan kapal, dapat terisi ulang sampai kapasitas paling sedikit (sepuluh) jam, dan dilakukan pemeriksaan: paling rendah (satu) kali dalam (satu) bulan, untuk kapal yang berada laut, atau paling rendah (satu) kali dalam (dua belas) bulan, untuk kapal yang tidak berada laut. syarat frekuensi jaga sebagaimana dimaksud dalam huruf tediri atas: radio very high frequency channel dan channel frekuensi bahaya dan keselamatan panggilan digital (digital selective calling) (dua ribu seratus delapan puluh tujuh koma lima kilohertz), dan frekuensi (dua ribu seratus delapan puluh dua kilohertz). kapal kategori dan kapal kategori harus memiliki personil radio yang berkualifikasi untuk komunikasi radio bahaya dan keselamatan serta memiliki sertifikatpada kapal kategori harus ditunjuk salah satu personil radio sebagai penanggung jawab utama untuk komunikasi radio dalam keadaan bahaya. perangkat komunikasi radio kapal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: memenuhi standar kehandalan dan tipe yang disetujui oleh direktur jenderal,,, dan tersedia alat alat dan suku cadang yang memadai.alatan bantu navigasi elektronika peralatan bantu navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mendapatkan standar pengujian dari direktur jenderal. peralatan bantu navigasi elektronlengkapan penerangan perlengkapan penerangan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: ditata permanen, ya, memiliki sumber tenaga listrik utama yang berdiri sendiri, memadai dan diberi tanda yang jelas untuk tanda panggilan, memiliki identitas stasiun radio kapal, dan memiliki kode lain untuk penggunaan instalasi radio. paragraf peralatan pencegahan pencemaran peralatan pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri atas: penampungan minyak kotor yang berasal dari kebocoran minyak motor penggerak atau tumpahan lain, penampungan limbah minyak, dan cc. penampungan sampah. bab iii familiarisasi awak kapal bagian kesatu umum awak kapalharusdanbrevet dan brevet sebagaimana dimaksud pada formfamiliarisasi untuk mendapatkan brevet dan brevet sebagaimana dimaksud dalam harus mengajukan permohonbagian ketiga pelaksanaan familiarisasi, lokasi dan penggunaan peralatan perlindungan kebakaran dan peralatan pemadaman kebakaran,j . sistem pengikatan pemadatan muatan dan kendaraan,pemeriksaan dan sertifikasi jenis pemeriksaan kapal terdiri atas: pemeriksaan awal, pemeriksaan pembaharuan, dan atau cc.yangketentuan dalam peraturan menteri ini. untuk dapat dilakukan pemeriksaan awalpembaharuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setiap, pemiliksertifikat keselamatan kapal penumpang kecepatan tinggi diterbitkan untuk jangka waktu paling lama (lima) tahun. untuk kapal kategori dengan ukuran paling rendah (tujuh gross tonnage) diterbitkan lampiran pas kecil dengan jangka waktu paling lama (dua belas) bulan. sertifikat keselamatan kapal penumpang kecepatan tinggi sesuai dengan contoh dan lampiran pas kecil sesuai denganwana, bab ketentuan lain lain ketentuan dalam peraturan menteri ini tidak berlaku bagi: kapal perang, dan kapal negara, sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga. terhadap kapal berbendera indonesia yang berlayar luar perairan indonesia mengikuti ketentuan high speed craft code beserta perubahannya. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua kapal kategori harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lama (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkankeselamatan kapal kecepatsuai dengan aslinya map hukum, ting eka bapak herpriarsono vixx. po.formulasi perhitungan daya maksimum kapal kategori dan kategori mempunyai kecepatan maksimum dalam meter detik (m s) sama atau melebihi kecepatan sesuai rumusan w0. (kecepatan paling rendah tiga koma tujuh kali volume displacement pangkat nol koma seribu enam ratus enam puluh tujuh) dimana merupakan volume displacement yang setara dengan garis air rancangan (design water line) dalam (meter kubik). penghitungan dengan pendekatan horse power dan atau service speed untuk semua ukuran kapal: w.v2 dan atau v kvb k2.b nw hp) horse power safe service speed (miles hour) berat displacement (pound) lebarkapal (feet) nilai konstan dengan nilai angka tabel ukuran konversi: mil laut pound meter kaki kilo pound feet berat jenis air laut kg m3 perhitungan pendekatan untuk mendapatkan displacement kapal sebagai berikut: w bxd cpx1, berat displacement (ton) panjang garis air (meter) lebar maksimum (meter) sarat kapal pada saat kapal diam (meter) koefisien block, dapat diambil # menteri perhubungan republik indonesia, ttd. budi karya semadi siaran aa engan aslinyasyaratan perlengkapan pemadam kebakaran pada kapal perangkat pemadam kebakaran kapal penumpang kecepatan tinggi kategori tesis daerah pelayaran bea7 s d ind daerah pelayaran jam35 s d jenis daerah pelayaran near coastal voyage terbatas pelabuhan sungai danau sistem alarm tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan dan komunikasi pompa utama jinjing. pemadam pemadam kebakaran pemadam kebakaran pemadam kebakaran pemadam tenaga penggerak kebakaran nusa jinjing. tenaga jinjing. tenaga penggerak jinjing. tenaga penggerak kebakaran menggunakan diesel dengan penggerak menggunakan diesel menggunakan diesel bahan bakar solar dengan menggunakan diesel dengan bahan bakar solar dengan bahan bakar solar bahan bakar solar dengan bahan bakar solar pompa pemadam (satu) unit pompa (satu) unit pompa (satu) unit pompa (satu) unit pompa| (satu) unit pompa kelak pemadam kebakaran jinjing. pemadam pemadam kebakaran pemadam kebakaran pemadam kebakaran kebakaran tenaga penggerak kebakaran jinjing. jinjing, tidak jinjing. tenaga penggerak jinjing. tenaga penggerak darurat menggunakan diesel dengan tenaga termasuk yang menggunakan diesel menggunakan diesel bahan bakar solar es gan disyaratkan sebagai dengan bahan bakar solar dengan bahan bakar solar bahan bala pompa pemadam pisa pes kebakaran utama tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan hydra, selang dan nozzle pemadam kebakaran hydra dilamar tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan ketel dan atau permesinan sistem pemetik tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan air alat pendeteksi tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan kebakaran sistem alarm tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan tidak diwajibkan kebakaran selimut minimal (dua) unit karung minimal (dua) minimal (dua) unit minimal (dua) unit minimal (dua) unit goni yang siap didasarkan unit karung goni| karung goni yang karung goni yang siap karung goni yang siap penataan yang siap siap didasarkan didasarkan didasarkan rute untuk diwajibkan diwajibkan diwajibkan diwajibkan diwajibkan melarikan diri escape route akan diwajibkan diwajibkan diwajibkan diwajibkan diwajibkan pengendali kebakaran (fire control plan s d ente daerah pelayaran near coastal voyage terbatas pelabuhan daratan sistem patroli, tersedia alarm khusus yang tersedia alarm tersedia alarm tersedia alarm khusus tersedia alarm khusus dan dioperasikan dari anjungan khusus yang khusus yang yang dioperasikan dari yang dioperasikan dari 211i atau stasiun kendali dioperasikan dari dioperasikan dari anjungan atau stasiun anjungan atau stasiun komunikasi anjungan atau anjungan atau kendali kendali stasiun kendali stasiun kendali pompa utama (dengan pemadam pemadam kebakaran pemadam kebakaran pemadam kebakaran madam kapasitas m3 jam kebakaran dengan dengan kap. dengan kap. m3 jam dengan kap. m3 jam kebakaran kapasitas m3 jam m3 jam pompa pemadam satu) unit pompa pemadam (satu) unit pompa (satu) unit pompa (satu) unit pompa satu) unit pompa kebakaran darurat luar pemadam pemadam kebakaran pemadam kebakaran pemadam kebakaran kamar mesin dengan kap. kebakaran darurat darurat luar darurat luar kamar darurat luar kamar m3 jam luar kamar kamar mesin dengan mesin dengan kap. mesin dengan kap. mesin dengan kap. kap. m3 jam m3 jam m3 jam m3 jam hydra, selang, (satu) unit setiap kelipatan (satu) unit setiap (satu) unit setiap (satu) unit setiap (satu) unit setiap panjang kapal kelipatan kelipatan kelipatan panjang kelipatan panjang eaba pemadam panjang kapal panjang kapal kapal kapal aran hydra kamar (dua) unit hydra tiap (dua) unit hydra (dua) unit hydra (dua) unit hydra (dua) unit hydra ketel dan ruang permesinan pada sisi tiap ruang tiap ruang tiap ruang permesinan tiap ruang permesinan kanan dan kiri permesinan pada permesinan pada sisi pada sisi kanan dan kiri pada sisi kanan dan kiri permesinan sisi kanan dan kiri kanan dan kiri alat penyemprot wajib dilengkapi wajib dilengkapi wajib dilengkapi diruang air water diruang akomodasi, diruang akomodasi, akomodasi ruang muatan, dan ruang muatan, dan sprinter system meledak kendaraan meledak kendaraan alat deteksi kop tangan bian maa ruang engan alat dengan alat detektor akomodasi kebakaran detektor lokal lokal (battery) (battery) ruang ruang akomodasi akomodasi perlengkapan (dua) unit (dua) unit tiap (satu) unit untuk tiap pemadam tiap geladak geladak untuk geladak untuk tiap untuk ruang ruang akomodasi ruang akomodasi kebakaran akomodasi dan dan ruang layanan (satu) unit dapur jinjing portable) ruang layanan| antara dinding yang luas selayaknya antara dinding kedap air dan dan (dua) unit kedap air dan dinding zona untuk ruang yang lebih dinding zona kebakaran besar kebakaran (satu) unit di|l (satu) unit tiap (satu) unit dapur yang luas stasiun kendali dapur yang luas selayaknya anjungan selayaknya dan (dua) (empat) unit ruang dan (dua) unit untuk ruang permesinan unit untuk ruang yang lebih besar yang lebih besar (satu) unit tiap (satu) unit stasiun kendali tiap stasiun (dua) unit yang kendali sesuai untuk (dua) unit yang memadamkan sesuai untuk kebakaran minyak memadamkan pada ruang kebakaran pembakaran minyak pada ruangan yang ruang berisi mesin pembakaran sebagai penggerak ruangan yang utama mesin berisi mesin bantu sebagai dilengkapi min. penggerak utama (dua) unit dan mesin bantu tidak lebih dari enam) unit (dua) unit dan mesin sebagai tidak lebih dari penggerak utama (enam) unit mesin bantu ruang yang berisi dilengkapi min. mesin sebagai (dua) unit dan penggerak utama tidak lebih dari mesin bantu (enam) unit dilengkapi min. (dua) unit dan tidak lebih dari (enam) unit (satu) unit untuk tiap ruang penumpang dan ruang abk tiap geladak perangkat pemadam kebakaran kapal penumpang kecepatan tinggi kategori dan kategori sistem patroli, alarm, dan komunikasi panjang internasional near coastal lokal terbatas daerah perairan daratan voyage pelabuhan 1225m tersedia alarm tersedia alarm tersedia alarm tersedia alarm tersedia alarm kebakaran manual kebakaran manual kebakaran manual kebakaran manual kebakaran manual seluruh akomodasi seluruh seluruh akomodasi seluruh akomodasi seluruh akomodasi dan ruang layanan akomodasi dan dan ruang layanan dan ruang layanan dan ruang layanan pada posisi yang ruang layanan pada pada posisi yang pada posisi yang pada posisi yang mudah ditemukan posisi yang mudah mudah ditemukan mudah ditemukan mudah ditemukan dan dijangkau ditemukan dan dan dijangkau dan dijangkau dan dijangkau dijangkau tersedia alarm tersedia alarm tersedia alarm tersedia alarm tersedia alarm khusus yang khusus yang khusus yang khusus yang khusus yang dioperasikan dari dioperasikan dari dioperasikan dari dioperasikan dari dioperasikan dari anjungan atau anjungan atau anjungan atau stasiun anjungan atau stasiun anjungan atau stasiun kendali stasiun kendali kendali kendali stasiun kendali tersedia sistem tersedia sistem tersedia sistem tersedia sistem tersedia sistem pemberitahuan pemberitahuan pemberitahuan umum pemberitahuan umum pemberitahuan umum sarana umum sarana sarana komunikasi sarana komunikasi umum sarana komunikasi lain komunikasi lain lain seluruh lain seluruh komunikasi lain seluruh akomodasi, seluruh akomodasi, akomodasi, ruang akomodasi, ruang seluruh akomodasi, ruang layanan, dan ruang layanan, dan layanan, dan stasiun layanan, dan stasiun ruang layanan, dan stasiun kendali stasiun kendali kendali kebakaran kendali kebakaran stasiun kendali kebakaran kebakaran kebakaran ana aan ana iaa pompa utama pemadadua) unit pompa (dua) unit (dua) unit pompa (dua) unit pompa (dua) unit pompa pemadam pompa pemadamsalah m3 jam salah m3 jam salah m3 jam salah m3 jam salah satunya dapat satunya dapat satunya dapat satunya dapat satunya dapat berupa pump berupa pump berupa pump berupa pump berupa pump 15100gt (satu) unit (satu) unit (satu) unit (satu) unit pompa (satu) unit pompa pompa pemadam pompa pemadam pompam3 jam m3 jam m3 jam m3 jam (satu) unit| (satu) unit |( (satu) unit (satu) unitpompa (satu) unit pompa pompa pemadam pompa pemadam pompa pemadam pemadam pemadam kebakaran jinjing kebakaran jinjing kebakaran jinjing kebakaran jinjing kebakaran jinjing may are tema mere |x24m (satu) unit (satu) unit (satu) unit (satu) unit pompa (satu) unit pompa sesaat temu menawan kebakaran jinjing jmg jmg ying pompa pemadam darurat12100i2: 35jinjing kebakaran jinjing kebakaran jinjing kebakaran jinjing kebakaran jinjing ian naa 24m (satu) unit (satu) unit (satu) unit jmg yang ying hydra, selang, dan nozzle pemadam kebakarsatu) unit setiap (satu) unit setiap (satu) unit setiap (satu) unit setiap (satu) unit setiap kelipatan kelipatan kelipatan kelipatan kelipatan panjang kapal panjang kapal panjang kapal panjang kapal panjang kapal spn stan das aan cet eka kai alan dana hama hydra kamar ketel dan permesindua) unit hydra (dua) unit hydra (dua) unit hydra (dua) unit hydra (dua) unit hydra tiap ruang tiap ruang tiap ruang tiap ruang tiap ruang permesinan, pada sisi permesinan, pada sisi permesinan, pada permesinan, pada permesinan, pada kanan dan kiri kanan dan kiri sisi kanan dan kiri sisi kanan dan kiri sisi kanan dan kiri (satu)unit hydrandi (satu) unit hydra (satu) unit hydra (satu) unit hydra (satu) unit hydra ujung lorong akses ujung lorong akses ujung lorong akses ujung lorong ujung lorong ruang permesinan ruang permesinan ruang permesinan akses ruang akses ruang permesinan permesinan apn sana mana par pan alat penyemprot air water spindle systemakomodasi, ruang akomodasi, ruang ruang muatan, dan ruang muatan, dan ruang muatan, ruang muatan, dan akomodasi, ruang meledak kendaraan meledak kendaraan dan meledak meledak kendaraan muatan, dan kendaraan meledak kendaraan naa ana sena sae tea alat deteksitangga, ruang tangga, ruang tangga, ruang tangga, ruang tangga, koridor, dan jalur koridor, dan jalur koridor, dan jalur koridor, dan jalur koridor, dan jalur penyelamatan pada penyelamatan penyelamatan penyelamatan pada penyelamatan ruang akomodasi, pada ruang pada ruang ruang akomodasi, pada ruang ruang permesinan akomodasi, ruang akomodasi, ruang ruang permesinan akomodasi, ruang yang tidak dijaga permesinan yang permesinan yang yang tidak dijaga permesinan yang dan ruang tertutup tidak dijaga dan tidak dijaga dan dan ruang tertutup tidak dijaga dan lainnya ruang tertutup ruang tertutup lainnya ruang tertutup lainnya lainnya lainnya wajib dilengkapi wajib dilengkapi wajib dilengkapi wajib dilengkapi wajib dilengkapi dengan alat dengan alat dengan alat dengan alat dengan alat detektor lokal detektor lokal detektor lokal detektor lokal detektor lokal (battery) ruang (battery) ruang (battery) ruang (battery) ruang (battery) ruang akomodasi akomodasi akomodasi akomodasi akomodasi sen, ana naam sme, sistem alarruang akomodasi, ruang akomodasi, ruang muatan, ruang muatan, akomodasi, ruang ruang muatan, ruang muatan, geladak kendaraan, geladak muatan, geladak geladak kendaraan, geladak kendaraan, dan ruang mesin kendaraan, dan kendaraan, dan dan ruang mesin dan ruang mesin ruang mesin ruang mesin ton nan seni nba aaa instalasi tetap pemadam kebakaran ruang permesinan tia daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan (satu) unit jenis co2 (satu) unit (satu) unit jenis (satu) unit jenis co2 (satu) unit jenis co2 atau foam jenis co2 co2 atau foam atau foam atau foam atau foam eta, amatir maa tina masa ron aaa pemadam busa dan co? non portable panjang internasional near coastal lokal terbatas daerah perairan voyage pelabuhan daratan 1225mpemadam co2 (satu) tabung (satu) tabung (satu) tabung dan (satu) tabung kapasitas pemadam co2 pemadam co2 pemadam co2 pemadam co2 kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas ruangan berisi ketel ruangan berisi ketel ruangan berisi ketel ruangan berisi ketel ruangan berisi ketel pipa api dilengkapi pipa api dilengkapidengan (satu) dengan (satu) pemadam busa pemadam busa pemadam busa tabung pemadam tabung pemadam kapasitas liter dan kapasitas liter dan kapasitas liter dan busa kapasitas busa kapasitas (satu) liter tabung (satu) liter tabung (satu) liter tabung liter dan (satu) liter liter dan (satu) liter pemadam co? pemadam co2 pemadam co2 tabung pemadam tabung pemadam kapasitas kg, kapasitas kg, kapasitas kg, co2 kapasitas kg, co2 kapasitas ditempatkan ditempatkan ditempatkan ditempatkan kg, ditempatkan sedemikian hingga bisa sedemikian hingga bisa sedemikian hingga bisa sedemikian hingga sedemikian hingga diarahkan semua diarahkan semua diarahkan semua bisa diarahkan bisa diarahkan bagian ruangan bagian ruangan bagian ruangan semua bagian semua bagian ruangan ruanganjika pemadam co2 (satu) tabung (satu) tabung (satu) tabung dan (satu) tabung kapasitas kg, pemadam co2 pemadam co2 pemadam co2 pemadam co2 ditempatkan kapasitas kg, kapasitas kg, kapasitas kg, kapasitas kg, sedemikian hingga bisa ditempatkan ditempatkan ditempatkan ditempatkan diarahkan semua sedemikian hingga bisa sedemikian hingga bisa sedemikian hingga sedemikian hingga bagian ruangan. diarahkan semua diarahkan semua bisa diarahkan bisa diarahkan bagian ruangan. bagian ruangan. semua bagian semua bagian ruangan. ruangan. mana do, perlengkapan pemadam kebakaran jinjing portable) panjang internasional near coastal lokal terbatas daerah perairan daratan voyage pelabuhan 1225m (dua) unit tiap (dua) unit tiap (dua) unit tiap (dua) unit tiap (dua) unit tiap geladak untuk ruang geladak untuk ruangakomodasi dan ruang akomodasi dan ruang layanan antara layanan antara layanan antara layanan antara layanan antara dinding kedap air dinding kedap air dinding kedap air dinding kedap air dinding kedap air dan dinding zona dan dinding zona dan dinding zona dan dinding zona dan dinding zona kebakaran kebakaran kebakaran kebakaran kebakaran (satu) unit dapur (satu) unit dapur (satu) unit dapur (satu) unit dapur (satu) unit dapur yang luas selayaknya yang luas selayaknya yang luas selayaknya yang luas selayaknya yang luas selayaknya dan (dua) dan (dua) dan (dua) dan (dua) dan (dua) unit untuk ruang unit untuk ruang unit untuk ruang unit untuk ruang unit untuk ruang yang lebih besar yang lebih besar yang lebih besar yang lebih besar yang lebih besar (satu) unit tiap (satu) unit tiap (satu) unit tiap (satu) unit tiap (satu) unit tiap (dua) unit yang (dua) unit yang (dua) unit yang (dua) unit yang (dua) unitminyak kebakaran minyak kebakaran minyak kebakaran minyak kebakaran minyak pada ruang pada ruang pada ruang pada ruang pada ruang pembakaran pembakaran pembakaran pembakaran pembakaran1xc25m (satu) unit untuk (satu) unit untuk (satu) unit untuk (satu) unit untuk (satu) unit untuk tiap ruang tiap ruang tiap ruang tiap ruang tiap ruang penumpang dan penumpang dan penumpang dan penumpang dan penumpang dan ruang abk tiap ruang abk tiap ruang abk tiap ruang abk tiap ruang abk tiap geladak geladak geladak geladak geladak damnmane (ironi snow bebas iiandanas onsikgasaa basa i220ms d ditambah (tiga) ditambah (tiga) ditambah (tiga) ditambah (tiga) ditambah (tiga) c25215ms ditambah (dua) ditambah (dua)| ditambah (dua)| ditambah (dua) ditambah (dua) 205m ditambah (satu) ditambah (satu) ditambah (satu) ditambah (satu) ditambah (satu)pasir"225m m3? pasir bahan pasir bahan pasir bahan pasir bahan pasir bahan kering lainnya dan kering lainnya dan kering lainnya dan kering lainnya dan kering lainnya dan sekop sekop sekop sekop sekop atau atau atau atau atau (satu) tabung (satu) tabung (satu) tabung (satu) tabung (satu) tabung pemadam jinjing pemadam jinjing pemadam jinjing pemadam jinjing pemadam jinjing tambahan tambahan tambahan tambahan tambahan selimut asbestos fire blanket) daerah pelayaran tonnage internasional near coastal lokal terbatas daerah perairan daratan voyage pelabuhan i23100gt (satu) unit dapur (satu) unit di| (satu) unit di| (satu) unit di| (satu) unit dapur dapur dapur dapur 35g (dua) unit karung (dua) unit karung (dua) unit karung (dua) unit karung (dua) unit karung goni yang siap goni yang siap goni yang siap goni yang siap goni yang siap didasarkan didasarkan didasarkan didasarkan didasarkan seat ha. perlengkapan petugas pemadam250m (dua) set (satu) (dua) set (satu) (dua) set (satu) (dua) set (satu) (dua) set (satu) set tambahan untuk set tambahan untuk set tambahan untuk set tambahan untuk set tambahan untuk tiap 30m panjang tiap 30m panjang tiap 30m panjang tiap 30m panjang tiap 30m panjang kapal (untuk 80m) kapal (untuk 80m) kapal (untuk kapal (untuk kapal (untuk dan (dua) tabung dan (dua) tabung 80m) dan (dua) 80m) dan (dua) 80m) dan (dua) cadangan alat bantu cadangan alat bantu tabung cadangan alat tabung cadangan alat tabung cadangan pernafasan pernafasan bantu pernafasan bantu pernafasan alat bantu pernafasan sambungan darat internasional international shore connection) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan naa alat bantu pernapasan untuk melarikan diri ffebdua)unit diruang (dua) unit ruang (dua) unit ruang (dua) unit ruang (dua) unit ruang akomodasi penumpu akomodasi penumpu akomodasi penumpu akomodasi penumpang akomodasi penumpu ang dan kamar dan kamar mesin dan kamar mesin dan kamar mesin dan kamar mesin mesin naa rute untuk melarikan diri escape route)semua tersedia semua tersedia semua tersedia semua tersedia semua tersedia semua ukuran ruangan penumpang ruangan penumpang ruangan penumpang ruangan penumpang ruangan penumpang dan permesinan dan permesinan dan permesinan dan permesinan dan permesinan tersedia informasi jalur tersedia informasi tersedia informasi tersedia informasi tersedia informasi melarikan diri terdekat jalur melarikan diri jalur melarikan diri jalur melarikan diri jalur melarikan diri setiap ruang terdekat setiap terdekat setiap terdekat setiap terdekat setiap penumpang dan ruang penumpang ruang penumpang ruang penumpang ruang penumpang akomodasi lainnya dan akomodasi dan akomodasi dan akomodasi dan akomodasi lainnya lainnya lainnya lainnya jalur melarikan diri jalur melarikan diri jalur melarikan diri jalur melarikan diri jalur melarikan diri dilengkapi dengan dilengkapi denganreflektor agar terlihat reflektor agar terlihat saat lampu padam saat lampu padam saat lampu padam saat lampu padam saat lampu padam memiliki pintu untuk memiliki pintu untuk memiliki pintu untuk memiliki pintu untuk memiliki pintu melarikan diri dan melarikan diri dan melarikan diri dan melarikan diri dan untuk melarikan diri jendela dengan kaca jendela dengan kaca jendela dengan kaca jendela dengan kaca dan jendela dengan yang diperkuat serta yang diperkuat serta yang diperkuat serta yang diperkuat serta kaca yang diperkuat alat pemukul kaca alat pemukul kaca alat pemukul kaca alat pemukul kaca serta alat pemukul kaca bagan pengendali kebakaran fire control plan) daerah pelayaran penumpang internasional near coastal lokal terbatas daerah perairan voyage pelabuhan daratan orang bagan telah disahkan bagan telah disahkan bagan telah disahkan bagan telah disahkan bagan telah dan ditempelkan dan ditempelkan dan ditempelkan dan ditempelkan disahkan dan dinding interior kapal dinding interior kapal dinding interior kapal dinding interior kapal ditempelkan dinding interior kapal ng: salinan bagan salinan bagan salinan bagan salinan bagan salinan bagan dipasang pada kotak dipasang pada kotak dipasang pada kotak dipasang pada kotak dipasang pada kotak kedap air dekat kedap air dekat kedap air dekat kedap air dekat kedap air dekat tangga masuk kapal tangga masuk kapal tangga masuk kapal tangga masuk kapal tangga masuk kapal kotak bagan kotak bagan kotak bagan kotak bagan kotak bagan pengendali kebakaran pengendali pengendali pengendali pengendali diberi warna merah kebakaran diberi kebakaran diberi kebakaran diberi kebakaran diberi dan tulisan fire warna merah dan warna merah dan warna merah dan warna merah dan plan" warna putih tulisan fire plan" tulisan fire plan" tulisan fire plan" tulisan fire plan" warna putih warna putih warna putih warna putih dalam kotak tersebut dalam kotak tersebut dalam kotak tersebut dalam kotak tersebut dalam kotak dilengkapi dengan dilengkapi dengan dilengkapi dengan dilengkapi dengan tersebut dilengkapi salinan daftar abk salinan daftar abk salinan daftar abk salinan daftar abk dengan salinan dan penumpang yang dan penumpang yang dan penumpang yang dan penumpang yang daftar abk dan selalu diperbarui selalu diperbarui selalu diperbarui selalu diperbarui penumpang yang selalu diperbarui |2ajsseorang oo? uuu e menteri perhubungan republik indonesia, ttd. budi karya semadi setir sesuai dengan aslinya cateid mia hukum, kas dek: je) goya herpriarsonsat daerah pelayaran kasa near coastal voyage pelabuhan sungai danau penolong baju penolong sesuai jumlah sesuai sesuai sesuai sesuai lifehacker. pelayar) jumlah pelayar) jumlah pelayar) jumlah pelayar) jumlah pelayar) jgt aja juga daerah pelayaran near coastal voyage pelabuhan sungai danau sekoci rakit alat apung sederhana alat apung alat apung alat apung alat apung penolong kap pelayar sederhana kap sederhana kap sederhana kap sederhana kap 100yo pelayar pelayar pelayar pelayar penolong snn baju penolong sesuai jumlah sesuai sesuai sesuai sesuai lifehacker pelayar) jumlah pelayar) jumlah pelayar) jumlah pelayar) jumlah pelayar) s d daerah pelayaran jenis near coastal lokal terbatas pelabuhan daratan internasional voyage rakit penolong kembung rakit penolong rakit penolong rakit penolong rakit penolong rakit penolong kembung sekoci sakit inflatable life raft), kembung kembung kembung inflatable kembung inflatable inflatable life raft), kategori bb, kapasitas inflatable life inflatable life life raft), kapasitas life raft), kapasitas kategori kapasitas penolong pelayar raft) kategori raft) kategori pelayar 100y6 pelayar pelayar sekoci dilengkapi dengan dilengkapi dilengkapi dilengkapi dengan dilengkapi dengan dilengkapi dengan done (satu) unit sampan dengan (satu) dengan (satu) (satu) unit sampan (satu) unit (satu) unit sampan bea bermotor unit sampan unit sampan bermotor sampan bermotor bermotor bermotor bermotor pelampung unit, unit lainnya unit, unit unit, unit unit, unit lainnya unit, unit unit, unit lainnya dilengkapi dengan tali lainnya lainnya dilengkapi dilengkapi dengan lainnya dilengkapi dilengkapi dengan tali cons apung napa dengan tali apung tali apung dengan tali apung apung apung baju pelayar pelayar pelayar pelayar pelayar pelayar pelayar pelayat pelayar pelayar pelayar pelayar menolong cadangan dan cadangan cadangan dan cadangan dan cadangan dan cadangan dan untuk anak anak dan dan ag untuk untuk anak anak untuk anak untuk anak anak dan harus dilengkapi lampu lian aia anak anak dan dan harus anak dan harus harus dilengkapi lampu dan peluit dan dilengkapi dilengkapi harus dilengkapi dilengkapi lampu dilengkapi lampu dan peluit dan dilengkapi reflector dan nama kapal lampu dan lampu dan peluit dan peluit dan dan peluit dan reflector dan nama kapal peluit dan dan dilengkapi dilengkapi reflector dilengkapi reflector dilengkapi reflector dan dan nama kapal dan nama kapal reflector dan nama kapal nama kapal alat unit pistol pelontar unit pistol| unit pistol dilengkapi dengan dilengkapi dengan unit pistol pelontar pelontar tali roket dengan tali yna roket pelontar roket tali buangan dengan tali buangan roket dengan tali engan tali dengan tali panjang meter dengan panjang sebanyak unit meter sebanyak unit isyarat (dua belas) unit (dua belas) (dua belas)| (empat) unit| (empat) unit| (dua belas) unit roket parasut unit roket unit roket merawat tangan merawat tangan roket parasut marabahaya parasut parasut merah merah (empat) unit merawat (empat) unit (empat) unit (empat) unit merawat tangan merah merawat merawat tangan tangan merah (dua) unit tabung tangan merah merah (dua) unit tabung asap oranye (dua) unit| (dua) unit asap oranye tabung asap tabung asap oranye oranye search and unit radar transponder rescue yang memenuhi radar transponder sart two way set set set set set set radio telepon s d rar daerah pelayaran near coastal voyage lokal terbatas pelabuhan daratan rakit penolong ilr kategori kap. ilr kategori kap. ilr kategori kap. alat apung sederhana ilr kategori atau alat life boat pelayar pelayar pelayar kap. pelayar apung lain kap. ife oat) pelayar (satu) unit sampan (satu) unit (satu) unit sampan (satu) unit sampan| (satu) unit sampan sekoci penyelamat bermotor sampan bermotor bermotor bermotor bermotor rescue boat pelampung unit, dilengkapi unit, 50x unit, 50x unit, dilengkapi unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala dilengkapi lampu dilengkapi lampu lampu yang dapat lampu yang dapat menolong ife sendiri, unit dilengkapi tali yang dapat yang dapat menyala menyala sendiri, unit menyala sendiri, unit buoy) apung menyala sendiri, sendiri, unit dilengkapi tali apung dilengkapi tali apung unit dilengkapi tali dilengkapi tali apung apung baju penolong baju penolong kategori baju penolong baju penolong baju penolong kategori baju penolong kategori life jacket yang dilengkapi lampu, kategori yang kategori yang yang dilengkapi lampu, yang dilengkapi lampu, et) peluit dan pita pemantul dilengkapi lampu, dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul peluit dan pita pemantul cahaya 5y6 cadangan dan peluit dan pita peluit dan pita cahaya cadangan cahaya cadangan anak anak pemantul cahaya pemantul cahaya dan anak anak dan anak anak cadangan dan cadangan dan anak anak anak anak alat pelontar tali unit roket unit roket unit tali buangan| unit tali buangan parasut isyarat parasut isyarat panjang meter tiap panjang meter tiap line thr owing marabahaya marabahaya unitnya unitnya apparatus) unit merawat| unit merawat tangan merah tangan merah unit tabung unit tabung asap asap oranye oranye isyarat unit roket parasut unit roket| unit roket unit merawat tangan unit merawat tangan isyarat marabahaya parasut isyarat parasut isyarat merah merah marabahaya unit merawat tangan marabahaya marabahaya pyrotechnic) merah unit merawat| unit merawat unit tabung asap oranye tangan merah tangan merah unit tabung unit tabung asap asap oranye oranye two way radio unit unit unit telephone peta laut wajib wajib wajib wajib edis radar utama wajib wajib wajib wajib wajib hz) perum gema perum gema elektronik perum gema perum gema perum gema elektronik perum gema elektronik echo soun ding elektronik elektronik devices) corong public address public address public address public address public address pemberitahuan public address) telefon radio jinjing radio jinjing tempat pengemudi darurat pg: lampu isyarat wajib (terpisah dari search wajib (terpisah dari wajib (terpisah dari wajib (terpisah dari wajib (terpisah dari siang hari light) search light) search light) search light) search light) kode isyarat wajib wajib wajib wajib wajib international perlengkapan keselamatan jiwa kapal penumpang kecepatan tinggi kategori dan kategori sekoci dan rakit penolongsekoci penolong sekoci penolong ilr kategori c| ilr kategori ilr kategori kategori kategori kapasitas 125y9 kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas pelayar pelayar pelayar pelayar tiap sisi pelayar tiap sisi ilr kategori ilr kategori kapasitas kapasitas pelayar pelayar 12300gt ilr kategori b| ilr kategori c| ilr kategori d| ilr atau alat apung ilr kategori kapasitas kapasitas kapasitas kapasitas atau alat apung pelayar pelayar pelayar pelayar lain kapasitas pelayar ilr kategori b| ilr kategori c| ilr kategori d| ilr atau alat apung ilr kategori kapasitas 125y6 kapasitas kapasitas kapasitas 100y6 atau alat apung pelayar pelayar pelayar pelayar lain kapasitas 100y6 pelayar i37gt atau alat apung ilr atau alat rataualatapung ilr atau alat apung ilr kategori dengan kapasitas apung dengan dengan kapasitas kapasitas atau alat apung pelayar kapasitas pelayar pelayar lain kapasitas pelayar pelayar alat apung alat apung alat apung alat apung sederhana alat apung sederhana sederhana sederhana kapasitas 100y6 sederhana kapasitas 100y6 kapasitas kapasitas pelayar kapasitas pelayar pelayar pelayar pelayar sekoci penyelamat rescue boat(satu) unit kategori (satu) unit (satu) unit kategori tiap kategori tiap tiap sisi sampan bermotor sampan bermotor sisi sisi 12300gt (satu) unit (satu) unit (satu) unit sampan (satu) unit (satu) unit kategori kategori bermotor sampan bermotor sampan bermotor 35gt (satu) unit (satu) unit (satu) unit sampan (satu) unit (satu) unit sampan bermotor sampan bermotor bermotor sampan bermotor sampan bermotor aam sman asma pelampung penolong panjang internasional near coastal lokal terbatas daerah perairan voyage pelabuhan daratan 240m unit, 50x unit, unit, unit, unit,unit, unit, unit, unit, unit, 24i2z2120ms d unit, unit, 50x unit, unit, '50y| unit, 50y6 1860ms unit, unit, 50y6 unit, unit, 50y5 unit, 1245ms unit, 50y6 dilengkapi unit, 50x unit, 50x unit, 50x unit, 60215ms unit, 50y6 dilengkapi unit, unit, unit, unit, 4515m unit, unit unit, unit| unit, unit| unit, unit| unit, unit diantaranya dilengkapi diantaranya diantaranya diantaranya diantaranya tali dilengkapi tali apung dilengkapi tali apung dilengkapi tali dilengkapi tali apung apung baju penolong life jacket) ukuran internasional near coastal lokal terbatas daerah pelabuhan perairan daratan voyage semua baju penolong baju penolong baju penolong kategori baju penolong kategori baju penolong ukuran kategori yang kategori yang yang dilengkapi yang dilengkapi lampu, kategori yang dilengkapi lampu, dilengkapi lampu, lampu, peluit dan pita peluit dan pita pemantul dilengkapi lampu, peluit dan pita peluit dan pita pemantul cahaya cahaya (retro reflektor peluit dan pita pemantul cahaya pemantul cahaya (retro reflektor tape) tape) pemantul cahaya (retro reflektor tape) (retro reflektor tape) (retro reflektor tape) dewasa) dewasa) yo| dewasa) yo| dewasa) yo| dewasa) owanakanak ameanacanae 1owanakcarak ioanacanak 1owanaranak alat pelontar tali line throwing apparatus) tonnage internasional near coastal lokal terbatas daerah perairan voyage pelabuhan daratan3001235unit tali buangan unit tali buangan unit tali buangan unit tali buangan unit tali panjang tiap panjang tiap panjang tiap panjang tiap buangan panjang unitnya unitnya unitnya tiap unitnya isyarat marabahaya pyrotechnitangan merah tangan merah unit tabung unit tabung asap unit tabung asap asap oranye oranye oranye tjdunit merawat tangan tangan merah tangan merah merah unit tabung unit tabung asap unit tabung asap asap oranye oranye oranye unit roket| unitroketparasut unit roket parasut unit merawat tangan unit merawat parasut isyarat isyarat marabahaya isyarat marabahaya merah tangan merah marabahaya search and rescue radar transponder daerah pelayaran internasional near coastal voyage lokal terbatas daerah pelabuhan perairan daratan sasar tagar (satu) unit (satu) unit (satu) unit bea uud two way radio telephone daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan man is7 trs (dua) unit (dua) unit (dua) unit menteri perhubungan republik indonesia, ttd. budi karya semadi dengan aslinya hukum, alvhf radiotelephony santa daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan jar batam tettmumt temu daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan men ana mea ann daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan btn pangan tan poin aa: anna wan perangkat komunikasi radio kapal penumpang kecepatan tinggi kategori dan kategori vhf dsc kiai daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan aja jeipamyume eitawumt |otoawumi | teanyunt ( ifaujunt fa2 getaran mataram (eteamyam dan dsc his daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan sea ean dean npa tej urea eden bnn gema swat tama tea pete dsc bea daerah pelayaran wear coastal voyage daerah pelabuhan aan ane atas ama narrow band direct printing nbsp) area daerah pelayaran wear coastal voyage daerah pelabuhan nij area2sas ojeremumranga (aral inmarsat area daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan oagsssapan atas sang dana jenner nona one map satu) unit slarsaasas| pereemuamagat (mal navbox tokoh daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan segan. monk nga nid seumpama 3g ehir daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan semuaukuran| perut tamat text menteri perhubungan republik indonesia, ttd. budi karya semadi sericea sesuai dengan aslinya r4, hukum, png maa yahlatan bantu navigasi elektronika peralatan bantu navigasi elektronika kapal penumpang kecepatan tinggi kategori gt35s d tonnage near coastal voyage lokal terbatas daerah perairan daratan minal son pko hana mona cadangan satu) unit cadangan satu) unit cadangan peluru atau alat wajib wajib wajib wajib wajib peluru compass bearing device alat koreksi garis wajib wajib wajib wajib wajib atau daftar deviasi means correcting deviation cara haluan transmitting heading device peta laut sistem wajib (dapat diganti edis) wajib (dapat diganti wajib (dapat diganti wajib (dapat wajib (dapat diganti peraga peta dan edis) edis) diganti edis) edis) informasi elektronik edis publikasi nautika wajib sesuai daerah wajib sesuai daerah wajib sesuai daerah wajib sesuai wajib sesuai daerah pelayaran pelayaran pelayaran daerah pelayaran pelayaran alat penerima sistem wajib wajib wajib satelit navigasi global sistem navigasi radio terrestrial gps otomatis ais alat ukur kecepatan perum gema echo perum gema elektronik perum gema perum gema perum gema perum gema undang daging elektronik elektronik elektronik elektronik corong pemberitahuan public assessor public assessor public assessor public assessor public assessor public address lampu isyarat siang wajib (terpisah search wajib (terpisah wajib (terpisah wajib (terpisah wajib (terpisah hari day lig light) search light search light search light search light signalling lamp reflektor radar aka bat ka: internasional sar daerah pelayaran tonnage near coastal voyage lokal terbatas daerah perairan daratan pelabuhan two way radio unit unit unit telephone perum gema echo perum gema elektronik perum gema perum gema perum gema perum gema sounding devices) elektronik elektronik elektronik elektronik corong pemberitahuan public address public address public address public address public address public address) telefon tempat radio jinjing radio jinjing pengemudi darurat lampu isyarat siang wajib (terpisah dari wajib (terpisah wajib (terpisah wajib (terpisah wajib (terpisah dari hari search light) dari search light) dari search light) dari search light) search light) kode isyarat wajib wajib wajib wajib wajib international peralatan bantu navigasi elektronika kapal penumpang kecepatan tinggi kategori dan kategori pedoman magnetsatu)unit (satu) unit (satu) unit (satu) unit (satu) unit (satu) unit (satu) unit (satu) unit cadangan cadangan cadangan 1s7g (satu) unit (satu) unit (satu) unit (satu) unit (satu) unit soal le7 (satu) unit| (satu) unit (satu) unit (satu) unit pedoman (satu) unit pedoman pedoman magnet pedoman magnet magnet tangan portable pedoman magnet magnet tangan portable tangan portable tangan portable tangan portable pedoman gasing daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan oioauut oem setempat sistem kendali haluan atau lintasan heading track control system auto pilot) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan wajib wajib wajib peluru atau alat jaringan pedoman peluru compass bearing device) daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan semuaukuan| wap wawonnage near coastal voyage daerah pelabuhan saat o two two ova j wapo alat pancar penuntun haluan transmitting heading device) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan xs00r wav o wav jasa sja wajib wajib n a maen san peta laut sistem peraga peta dan informasi elektronik edis) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan wajib (dapat diganti wajib (dapat diganti wajib (dapat wajib (dapat diganti wajib (dapat diganti edis) edis) diganti edis) edis) edis) demam tsb publikasi nautika daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan wajib (sesuai daerah wajib (sesuai sesuai nih sesuai daerah wajib sesuai daerah pelayaran) daerah pelayaran) selasar pelayaran) pelayaran) ten mana eat!onnage near coastal voyage daerah pelabuhan mma radar utama ghz) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan sar o o p0as o 0ao oo oo diset s d wajib wajib wajib sen maa radar kedua ghz) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan wajib (atau bapa wajib (atau wajib (atau mengatakan ear hehe sang menggunakan menggunakan radar hz) radar hz) alat bantu plotting radar otomatis area) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan to0o0 jeitmuumt (eteawum |iteawum alat bantu garis haluan otomatis automatic tracking aid) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan non |2500gt s d wajib wajib talent ana sena men alat bantu plotting elektronika electronic plotting aid vrm dan ebl radar) near daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan sat o o o0 a opa ts d wajib wajib wajib ema sm sistem identifikasi otomatis ais) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan set tewas o wav mam poo sara sein perekam data pelayaran vdr) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan ss00gt jrteamum imut ts d (satu) unit aon winning sama: pny. npsn en, teras snn unnes da, alat ukur kecepatan daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan oo oo saka iz7 grs d wajib wajib wajib perum gema echo sounding device) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan perum gema perum gema perum gema perum gema elektronik alik dai perum gema elektronik seni manga perum angan perum tangan peruntungan perum tangan penunjuk daun kemudi, baling baling, pendorong, slip, dan mode operasional daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan s00gt wib wap dead t wav team corong pemberitahuan public address) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan public public address pera public address public address public address pudak ini pengeras pengeras suara pian sob kejadian pengeras suara suarajinjing jinjing nme jinjing ang pengeras pengeras suara ata pengeras suara jinjing sik janjikan jinjing pengeras suara jinjing par pengeras pengeras suara pengeras suara na pengeras suara jinjing saya tanaka jinjing pengeras suara jinjing finding telephone tempat pengemudi darurat telephone emergency steering position) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan oom loud oo ts d radio jinjing radio jinjing lampu isyarat siang hari day light signalling lamp) daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan wajib (terpisah dari wajib (terpisah wajib (terpisah wajib (terpisah dari wajib (terpisah dari search light) dari search| dari search search light search light) light light) ampas tampasener tampa senter tampa senter tampa senter reflektor radar daerah pelayaran near coastal voyage daerah pelabuhan semua wajib wajib wajib ukuran abu kode isyarat internasional daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan ooh opa oo wajib wajib wajib maa sai, ramsar daerah pelayaran tonnage near coastal voyage daerah pelabuhan lee bee menteri perhubungan republik indonesia, ttd. budi karya semadi dengan aslinya map hukum, png sei goyierra sesuai dengan aslinya artian mia biro hukum, tea mma snwahhisoji herpriarsono lampiran vpenumpangsagugonstesieacenanesonan radius kapan mangan menara osn jan santa name craft model dan nomor lambung pembuat nekpvepsressase rencana luna arms homs bea nas ngs ter manufacturer model and hull number tanda panggilan gunung mine ana dawan nee ama akan yaaa nan bsn distinctive number letters pelabuhan pendaftaran ekwetotensennnenonmeae abah ama hem aie pes ann bnp aaa and pantas port registry tonnage kotor dposegtongdnsnnbendanabonn aan nada orang tea tengan gross tonnage rancangan garis air sesuai sarat pada markah sarat haluan . jj. durian loco. design dateline corresponding draught draught marks forward afioo. (berikan keterangan) # ## multihull other (give detail) # :tanggal dimulainya perubahan sar bsnnani sono ocoooamowsa cow ensinannesanee senin nan nanas tawanawww nn. dengan ini dinyatakan this verifydakabtadan soviet srumnoenaan saku ses sake penataan tahanan ses see ane annanaka mena den santosa mebniaaa paragraph equivalent arrangement sertifikat ini berlaku sampai dengan lens bunga beken air aan ese sena sana unacompletion data the survey which this certificate based diterbitkan dk. ndk renkrayon semen aaanamewncan bagatanppai anna res0ene sameewen anakan sabu yasainle ben issued date an. menteri perhubungan ob. minister transportation catatan notes dok terakhir last docking dibuat dari build klasifikasi classification pemeriksaan umum yad. next intermediate renewal survey www bbm wa.seneng sae uno akses ban beb ala nek sen khas malas was are pen dana sedasi sana kau sanga gas san name craft model dan nomor lambung pembuat sebab namun mebennan bias nhk tiga tes fee blank ken dab nan gan kaa mana sia manufacturer model and hull number tanda panggilan gta ara keane nan dan eng oau seb ema konsen era tan tas ger sana distinctive number letters isi kotor pem enam ana pena she nan eme neue npe kaos man gue raba dela ter anu dsn gross tonnage) eri kar benda ane sea ega karbon tangki peran aba ena bea beo sen maa bab era sobat craft type air cushion surface effect ship hydrofoil monohull multi hull other (give details) jagalah: penampang: sesuai semua, .sansdnotto0b won esai mes ntn alan kana serta ber mah maa taat eos era pena tara hoa tireubi coret yang tidak perlu delete appropriate www penferaftof'mauwww aaa,fans rard naagin deng adam salt gen nala holiesiawen primary systems instalasi radio vhf vhf radio installation l.l. encoder dsc dsc encoder pesawat jaga penerima dsc dsc watch receiver einen ken aon ran naa binaan nas sasis depok radiotelephoni nina ana bela nat kafm.a fasilitas penerima informasi keselamatan lena naa adat aset lng sun set pelayaran facilities for reception maritime safety information pesawat penerima navbox secccococoooooocooocomooooooooonccomacaccccsssss caso kayanepan pan pen epa tni satelit ehir .oocccococoococoaracaruuuuuarunanaanananan anna anna nan ana naa satellite ehir bentekantah koka mam abjad sana kan bes taruna badan cosas sarat inmarsat inmarsat ehir vhf vhf ehir transponder radar kapal ship'sokail.wf,ue aaa aja.3y6o www iodin asswskdkkangn ronan efek eren nasa taka rash namakan oenanianda paga tanggal issued date an. menteri perhubungan ob. minister transportation wweduit roketparasue 2unit pedoman magnet (kompas) unit jftatbaring sederhana unit peta laut sederhana 1unt perum tangan sejenis ant lampusenter unit cermin unt oo lampu navigasi unit kapal penerangan minimum seksi rakit penolong ii. perlengkapan kesehatan kapasitas kotak p3k lll ll jul iii. perlengkapan pencegahan kapasitas tempat sampah sera penampungan minyakkotor iv. sistem manajemen keselamatan kapal kapasitasri sesuai dengan aslinya nsp hukum, eni sah herpriarsono |
nan normal category rotorcraftrancang bangun helikopter kategori normal, perlu disusun standar kelaikudaraan untuk helikopter kategori nor normal category rotopada kantor otoritas bandar udara: normal category rotolampiranit ariirahayu soga pki (iv d) uas kan lampiran peraturan menteri perhubungan nomor tahun tanggal maret civil aviation safety regulations cast airworthiness standards: normal category rotorcraft republic indonesia ministry transportation part airworthiness standards normal category rotorcraft table contents applicability .cbooo woo won special refractive requirements.ooo woo woomcccl support flight anna naik enak general proof compliance. maa weight lim its .ooo mma center gravity its .io.ooo oma empty weight and corresponding center gravity. removable ballast.i. woo main rotor speed and pitch limits. j.ooococoom performance general .voodoo mann performance minimum operating speed. take off .o.room mna climb: all engines operating. j.ooooooooomm. climb: one engine operative oei) .o.voodoo wom autorotation performance. j.oa landing. limiting height speed envelope .o.o.ooooooc height speed envelope.ooooco. woo oom flight characteristics general.oooooooo maan controllability and maneuverability.oooooooo flight contr ool .voodoo woman trim control .ioookn nan stability: general. static longitudinal stability .cbooo wommooco demonstration static longitudinal stability.i jj. static directional stability.obkanaaa (@' general and water handling characteristics general.ooooooooooooo oom aan taking aditi on.ooooooooooo woo w#w#w maan spray character stic s.ooo woo maan ground resonance .voodoo woo o# woman miscellaneous flight requirements ground resonance woo www nan support strength requirements ananda nana general nana factor safety .iiioooooooooocooo woo omah strength and deformation .ooooooo oom oom. proof ute.ooooooo woo wo# wanna nana design diminati .oo.oooooooo woo wco mna flight loads general. woo www nan limit maneuvering load factor .oooococooo mmc. resultat limit maneuvering load s.ooooooooocoo wom gust load s.i.ooooco woman limit maneuvering load factor. tawing conditions. www mama engine tongue.o.ooooooo woo w#w man control service and system loads general.ooooooo wana naa control stem.oooooco oma limit pilot forces and org ues .o.ooo woooooooo dual control stem .ooooooooo voodoo week removed) loco eknnnnnanknnanknnnln nan removed m.ooo oren ground clearance: tail rotor guard .ooooooo wom rem l.oooconennnnannnnnnkankannnn unsymmetrical load s.ooocooow jana ground loads gene al.ooooocooow woo ground loading conditions and assumptions. j. tires and shock absorber.i. jenna landing gear arrangement .ooooooooo woo. level landing conditions. tail down landing conditions .ooo woo www one wheel landing conditions .ooo wooooooomccm lateral drift landing conditions .ooeennana brake roll conditions. ground loading conditions: landing gear with tail wheels. ground loading conditions: landing gear with skids. ski landing conditions .o.ooo. woo woo woo mma water loads float landing conditions .io.ooooooo woo wom maa main component requirements main rotor ufe .ioo.oooooenenn naa fuselage, landing gear, and rotor pylon structures. emergency landing conditions general. emergency landing dynamic conditions. structural ditching provisions.i. w.voodoo woo wco wo. fatigue evaluation fatigue evaluation flight struct ure. j.oeneaann damage tolerance and fatigue evaluation composite rotorcraft structure . jeda support design and construction.konon kenakalan general design.ooooooo womkennnn critical parts. joo nan materials s.ij.o.ooocoooo woo wom#co wo. wmo woman fabrication methods.been enews.o.oo wom women protection setuceute l.o.ooomeneknnn lighting and static electricity protection . eee inspection provisions. material strength properties and design values. special pac casting bearing kaos fitting laa five. naa rotor pressure penting and drainage rotor blades. balance .eoo dll rotor blade clearance .oooooooooo w0w(w0w when nenek ama ground resonance prevention mean s.ooooooooooo7 control systems general adan nndndnnnnnnnnnn naannaaaanm stability augmentation, automatic, and power operated system s.o.ooo error primary flight ntr interconnected ntr ois loan stops kanan anna control stem locks. limit load static s.ooooooooooo 000m. operation s.ooo control system detail s.oooooooooo0w0w0otonom spring device s.ooooooooo inn nnknnnnnnann nama autorotation control mechanic oooooww ore rena power boost and power operated control system . landing gear shock absorption test s.ooococoooo0w0w(dw@50w(w limit drop test .ieooocooooooooo woo. w w www nenek reserve energy absorption drop test. attracting mechanism.oooooco woo mna etis lead nona nnnannn kanan nanaanannnanaanaanmnaann sites.oooooooonnnekanknaannnn brake cook nan floats and hills main float buoyancy.voodoo woo man main float sign .oo.cbooo woo mma personnel and cargo accommodation pilot compare ent mma pilot compartment view oom woman windshields and indo s.oo voodoo woo mena cockpit control .ooo wo.o woo mann motion and effect cockpit controls.voodoo wo. doors l.cocorenknnkanna nana seats, berths, letters, safety belts, and harness. cargo and baggage compact ent oom ditching cone flight crew emergency xit s.o.oooooooooooo jaman emergency xit .io.cbooo oma ventilasi woo mann heater oma aan fire protection compartment interior ts.oo.cbooo woo womomcomcoom. cargo and baggage compartment. wo.ooooooc. heating ste loco. oom mma fire protection structure, controls, and other parts . flammable fluid fire protection. external loads attacking means external load s.oiooco www oma miscellaneous leveling mat ks.i.momen ballast protes action . jo.ooknnn support powerplant nia dnnnnnennannannennnnnnaanann general instalasi on.oco woo woomennenannanann engines.oocoookkkkaennnnnn engine vibrasi jena rotor drive system sig n.ooo ren nnnnnnnnnnnnnnnnnannn nana biak ama, rotor drive system and control mechanism tests. additional test .oooooooooooooo0w(w0(w(w nenek aaaa, shifting critical speed shifting joint den turbine engine operating characteristic .iii.o.y.yl fuel system gen dandanan maa fuel system crash sistar ce).oooooooo oo. fuels system independence end fuel system lightning protection .ooooooooooooooo. fuel flow lnnnnannnnnnnann naa unable fuel sup soo nenek nda fuel system hot weather operation.ooo oom. fuel tanks: general fuel tank d.cbooo wdd nda fuel tank inseanalion aan fuel tank expansion space lorena aan fuel tank sup. edn kknknknna nan mam. fuel tank filler connie ion .d.0d inn nenek fuel tank ent aan fuel tank leon fuel system components pump seanannnnnnnannnnnkkknnn anna fuel system lines and fitting s.ooooooooow (w(w0w0m maan val ves.ordo ana nnnanknannnnaaanannnamaaa: fuel trainer filter. women fuel system ain s.voodoo wdeneennenn nana oil system engines: general.ooooooo w0ooo ana oil tank .eeocononnn anne tanaka nana anna oil tank test s.cocoon.ooooooooow w#w#w#w nana oil lines and fitting .ooooooooocooow0w0w(w0( aaaaaa oil trainer filter .oooooooooo wo w(w wnnnnn anna oil system ain www mkn nan, transmission and gearbox: general. j.io cooling general.cbooo woo woo mna cooling tests.oo.oocooooo www wen cooling test procedure .ooocoooooco woo man induction system air induk cti on.cocok woman. induction system icing protection .o.ooo. wo. wo. exhaust system general.ooooocoooooo oom aan exhaust piping.ooooooco wom anna powerplant controls and accessories powerplant controls: general.oooooooo woooom engine control www maan ignition switch s.ooooooow wana mixture control .voodoo www man rotor brake controls.voodoo woo oom mma powerplant access fie .ooeoocooo woo wo. mma powerplant fire protection lines, fitting, and components .oo.oco woo. flammable uids.ooo.oco mann ventilation .voodoo woo shroff means.o.ooo mann firewall look bowling and engine compartment covering. j. other surface s.j.oooennknnn fire detector ems .ioo.ooooooo woo. nana support equipment an. can ann natal general function and installation . woo. nan flight and navigation instruments . jo.oonanaan powerplant instruments . je.oo woo wco woman miscellaneous equipment.oooenkanan equipment, systems, and installation s.j jan electrical and electronic system lightning protection . high intensity radiated fields irf) protection . muu. instrument: installation arrangement and visibility .ooooooocoo wcc w#( wea warning, caution, and advisory lights. airspeed indicating oem tot static pressure ems las, tot magnetic direction indicator w.ooooooooco w(wv( automatic pilot soon flight director ems ana powerplant str ent electrical systems and equipment gen ddd dna storage battery design and installation.oooocooo. circuit protective device oom eren master witch soo women nana electric cables.ioooooo woo woo w#w# jnnnnnnnnannnnananaaan switch soo. ennnnnnnnn nana kemanan samaran: lights instrument lights doom landing lights l.ooooooo0w(0w woman position light system instalasi on.ooooooooommmm m m. position light system dihedral angles.i.ooooooooooo. position light distribution and intensifies.oooooooo. minimum intensifies the horizontal plane forward and rear position lights .ooocoocoo woo mennanaaa minimum intensifies any vertical plane forward and rear position lights .ooo woo maa maximum intensifies overlapping beams forward and rear position lights . joo woo wooooomo mm. color specification s.oooooooooocooo www nana riding light .ocoocooco voodoo woo womenennnnnannannkaaaanaa anticollision light system .ooo oom safety equipment general.oooooocoooo wo www safety belts.voodoo o woo w#w mann ditching equipment.voodoo wan ice ote cti .oooooooo www nnnnnnnn kanan hydraulic system .ooooco wo# woo w#w mena annan cockpit voice recorders.ooocoocooo woo flight rec orders s.io.ooo nana equipment containing high energy rotor.i mj. support operating limitations and information. general.voodoo woo woo wo. woo www mna operating limitations airspeed limitations: general. never exceed speed.oo.ooo wo. wo woo woo woo woman rotor speed.o.o wco wo.o oo. www weight and center gravity. powerplant limitation s.oo.ooo woo womomommmn minimum flight crew. wanna kinds operations. maximum operating altitude .voodoo woo wom oom. instructions for continued airworthin@e . mee. markings and placards general.cbooo woo wc.o woo wom man instrument markings: general. airspeed indicator .ooooooo maa magnetic direction indicator .hoon powerplant instruments. maan oil quantity indicator .voodoo momo fuel quantity indicate oom mm. control marking .oo oom miscellaneous markings and pacar .j.o. joo limitations pacar . j.oo woo womomom mana safety uip ent. jobeennennnnn tail roof .cbooo woo woman rotorcraft flight manual and approved manual material general. operating limitation s. voodoo woo wom mena operating procedures. j.oooomnnnnknannan performance information. loading information. appendix instructions for continued airworthiness a27. general. onar nnnnnnnnnnnnnnnmnn aan a27. format. din nnnannnnknnnannnannnnnnnk anna a27. content.voodoo wennnnnnnnannnnnn nan kanannaaaanan a27. airworthiness limitations section .o.oouop. appendix airworthiness criteria for helicopter instrument light b27. general. eerannnannnnnnnkknnnnnnnann anna b27. definition .coco woo wmennnnnnnnnnnnannaaanna b27. static longitudinal stability .oooooooocoo woomom mmm b27. static lateral directional stability .ioooooooooo b27. dynamic stability.cocok woo mnnnenaanaaan b27. stability augmentation system sas). b27. equipment, systems, and installation .voodoo woo b27. rotorcraft flight manual. woo maan appendix criteria for category c27. general .oo wo# anna c27. applicable part section .ooo voodoo wo. support general applicability. (a) this attachmennormal category rotorcraft with maximum weights pounds less nine less passenger seate) multiengine rotorcraft may type certified category provided the requirements referenced appendix this attachment are met. special refractive requirements. (a) for each rotorcraft manufactured after december each applicant must show that each occupants's seat equipped with safety belt and shoulder harness that meets the requirements paragraphs (a), (b), and (c) this section. (l, when seated with safety belt and shoulder harness listened,. the safety belt and shoulder harness must meet the static and dynamic strength requirements, applicable, specified the rotorcraft type certification basis. for purposes this section, the date manufacture either the date the inspection acceptance records, equivalent, reflect that the rotorcraft complete and meets the dca approved type design data: fi) the date the foreign civil airworthiness authority certifies that the rotorcraft complete and issues original standard airworthiness certificate, equivalent, that country. (b) for rotorcraft with certification basis established prior effectively date this amendment the maximum passenger seat capacity may increased eight nine providedthe maximum weight may increased greater than pounds provided the number passenger seats not increased above the maximum number certificate the effectively date this amendmentsupport flight general proof compliance each requirement this support must met each appropriate combination weight and center gravity within the range loading conditions for which certification requested. this must shown (a) tests upon rotorcraft the type for which certification requested, calculations based on, and equal accuracy to, the results testing, and (b) systematic investigation each required combination weight and center gravity compliance cannot reasonably inferred from combinations investigated. weight limits (a) maximum weight. the maximum weight (the highhighest weight selected the applicant, (ii) the design maximum (the highest weight which compliance with cach applicable structural loading condition this attachment shown), (iii) the highest weight which compliance with each applicable flight requirement this attachment shown, and (iv) the highest weight which the provisions sec. (c)(l), combinations thereof, are demonstrated the weights and operating conditions (altitude and temperature) prescribed those requirements cannot met, and not less than the sum of the empty weight determined under sec. and (ii) the weight usable fuel appropriate the intended operation with full payload, (iii) the weight full oil capacity, and (iv) for each seat, occupants weight pounds any lower weight for which certification requested. (b) minimum weight. the minimum weight (the lowsum of the empty weight determined under sec. and (ii) the weight the minimum crew necessary operate the rotorcraft, assuming for each remember weight more than pounds, any lower weight selected the applicant included the loading instructions, and not less than the lowest weight selected the applicant, (ii) the design minimum weight (the lowest weight which compliance with each applicable structural loading condition this attachment shown): (iii) the lowest weight which compliance with each applicable flight requirement this attachment shown. (ce) total weight with jettisonable external load. total weight for the rotorcraft with ajettisonable external load attached that greater than the maximum weight established under paragraph (a) this section may established for any rotorcraft load combination if the rotorcraft load combination does not include human external cargo, structural component approval for external load operations under either sec. under equivalent operational standards obtained, the portion the total weight that greater than the maximum weight established under paragraph (a) this section made only the weight all part the jettisonable external load, structural components the rotorcraft are shown comply with the applicable structural requirements this part under the increased loads and stresses caused the weight increase over that established under paragraph (a) this section: and s5) operation the rotorcraft total weight greater than the maximum certificate weight established under paragraph (a) this section limited appropriate operating limitations under sec. (a) and (d) this part. center gravity limits. the extreme forward and aft centers gravity and, where critical, the extreme lateral centers gravity must established for each weight established under sec. such extreme may not lie beyond (a) the extremes selected the applicant:, (b) the extremes within which the structure proven, (c) the extremes within which compliance with the applicable flight requirements shown. empty weight and corresponding center gravity. (a) the empty weight and corresponding center gravity must determined weighing the rotorcraft without the crew and payload, but with fixed ballast, unable fuel, and full operating fluids, including oil: (ii) hydraulic fluid, and (iii) other fluids required for normal operation foto craft systems, except water intended for injection the engines. (b) the condition the rotorcraft the time determining empty weight must one that well defined and can easily repeated, particularly with respect the weights fuel, oil, coolant, and installed equipment. removable ballast removable ballast may used showing compliance with the flight requirements this support. main rotor speed and pitch limits (a) main rotor speed limits. range main rotor speeds must established that with power on, provides adequate margin accommodate the variations rotor speed occurring any appropriate maneuver, and consistent with the kind governor synchronized used, and with power off, allows each appropriate authoritative maneuver performed throughout the ranges airspeed and weight for which certification requested. (bb normal main rotor high pitch limits (power on). for rotorcraft, except helicopters required have main rotor low speed warning under paragraph (e) this section. must shown, with power and without exceeding approved engine maximum limitations, that main rotor speeds substantially less than the minimum approved main rotor speed will not occur under any sustained flight condition. this must met by appropriate setting the main rotor high pitch stop: inherent rotorcraft characteristics that make unsafe low main rotor speeds unlikely, adequate means warn the pilot unsafe main rotor speeds. (c) normal main rotor low pitch limits (power off). must shown, with power off, that the normal main rotor low pitch limit provides sufficient rotor speed, any authoritative condition, under the most critical combinations weight and airspeed, and possible prevent overseeing the rotor without exceptional plotting skill. (d) emergency high pitch. the main rotor high pitch stop set meet paragraph (b)(l) this section, and that stop cannot exceeded inadvertently, additional pitch may made available for emergency use. (e) main rotor low speed warning for helicopters. for each single engine helicopter, and each multiengine helicopter that does not have approved device that automatically increases power the operating engines when one engine fails, there must main rotor low speed warning which meets the following requirements: the warning must finished the pilot all flight conditions, including power on and power off flight, when the speed main rotor approaches value that can jeopardize safe flight. the warning may finished either through the inherent aerodynamic qualities the helicopter device. the warning must clear and distinct under all conditions, and must clearly distinguishable from all other warnings. visual device that requires the attention the crew within the cockpit not acceptable itself. ifa warning device used, the device must automatically deactivated and reset when the low speed condition corrected. the device has audible warning, must also equipped with means for the pilot manually silence the audible warning before the low speed condition corrected. performance general. (a) unless otherwise prescribed, the performance requirements this support must met for still air and standard atmosphere. (b) the performance must correspond the engine power available under the particular ambient atmospheric conditions, the particular flight condition, and the relative humidity specified paragraphs (d) (e) this section, appropriate. (ce) the available power must correspond engine power, not exceeding the approved power, less installation losses: and the power absorbed the accessories and services appropriate the particular ambient atmospheric conditions and the particular flight condition. (d) for reciprocating engine powered rotorcraft, the performance, affected engine power, must based relative humidity percent standard atmosphere. (e) for turbine engine powered rotorcraft, the performance, affected engine power, must based relative humidity of percent, and below standard temperature, and percent, and above standard temperature plus between these two temperatures, the relative humidity must vary linear. (?) for turbine engine powered rotorcraft, means must provided permit the pilot determine prior takeoff that each engine capable developing the power necessary achieve the applicable rotorcraft performance prescribed this support. performance minimum operating speed (a) for helicopters the covering ceiling, and (iii) the helicopter in ground effect height consistent with normal takeoff procedures: and the covering ceiling determined under paragraph (a)(l) this section must least for reciprocating engine powered helicopters, feet maximum weight with standard atmosphere, (ii) for turbine engine powered helicopters, feet pressure altitude maximum weight temperature standard plus (standard plus f). the out of ground effect covering performanceusing takeoff power. (b) for rotorcraft other than helicopters, the steady rate climb the minimum operating speed. takeoff the takeoff, with takeoff power and r.p.m. the most critical center gravity, and with weight from the maximum weight sea level the weight for which takeoff certification requested for each altitude covered this section (a) may not require exceptional plotting skill exceptionally favorable conditions throughout the ranges altitude from standard sea level conditions the maximum altitude for which takeoff and landing certification requested, and (b) must made such manner that landing can made safely any point along the flight path engine fails. this must demonstrated the maximum altitude for which takeoff and landing certification requested feet density altitude, whichever less. climb: engines operating (a) for rotorcraft other than helicopters the steady rate climb, vy, must determined with maximum continuous power each engine, (di) with the landing gear retracted, and (iii) for the weights, altitudes, and temperatures for which certification requested, and the climb gradient, the rate climb determined accordance with paragraph (a)(l) this section, must either least the horizontal distance required take off and climb over foot obstacle determined for each weight, altitude, and temperature within the range for which certification requested, (ii) atlet under standard sea level conditions. (b) each helicopter must meet the following requirements: must determined for standard sea level conditions, fi) maximum weight, and (ii) with maximum continuous power each engine. the steady rate climb must determined the climb speed selected the applicant below vng: (ii) within the range from sea level the maximum altitude for which certification requested, (iii) for the weights and temperatures that correspond the altitude range set forth paragraph (b1fii) this section and for which certification requested: and (iv) with maximum continuous power each engine. climb: one engine operative oei) for multiengine helicopters, the steady rate climb (or descent), (or the speed for minimum rate descent), must determined with maximum weight: (b) the critical engine operative and the remaining engines either maximum continuous power and, for helicopters for which certification for the use minute oei power requested, minute oei power, continuous oei power for helicopters for which certification for the use continuous oei power requested. autorotation performance for single engine helicopters and multiengine helicopters that not meet the category engine isolation requirements cast the minimum rate descent airspeed and the best angle of glide airspeed must determined autorotation at (ah maximum weight, and (b) rotor speeds) selected the applicant. landing (a) the rotorcraft must able landed with excessive vertical acceleration, tendency bounce, nose over, ground loop, purpose, water loop, and without exceptional plotting skill exceptionally favorable conditions, with approach glide speeds appropriate the type rotorcraft and selected the applicant, the approach and landing made with power off, for single engine rotorcraft: and (ii) for multiengine rotorcraft, one engine operative and with each operating engine within approved operating limitations: and limiting height speed envelope, whichever less: and weight, from the maximum weight (at sea level) the lesser weight selected the applicant for each altitude covered paragraph (ajground effect which lower. (b) the applicable power failure conditions are (l) for single engine helicopters, full autorotation, for multiengine helicopters, one engine operatives the greatest power for which certification requested, and for other rotorcraft, conditions appropriate the type. gay height speed envelope. density altitude, whichever less: and weight, from the maximum weight sea level the weight selected the applicant for each altitude covered paragraph (a)(l)of ground effect, whichever lower. (b) the applicable power failure conditions are for single engine helicopters, full autorotation, for multiengine helicopters, oei(s) within approved limits and the minimum installed specification power available for the most critical combination approved ambient temperature and pressure altitude resulting feet density altitude the maximum altitude capability the helicopter, whichever less: and for other rotorcraft, conditions appropriate the type. flight characteristics general the rotorcraft must except specifically required the applicable section, meet the flight characteristics requirements this support the altitudes and temperatures expected operation, under any critical loading condition within the range weights and centers gravity for which certification requested, for power on operations, under any condition speed, power, and rotor rpm for which certification requested, and for power off operations, under any condition speed and rotor rpm for which certification requested that attainable with the controls rigged accordance with the approved rigging instructions and tolerance, (b) able maintain any required flight condition and make smooth transition from any flight condition any other flight condition without exceptional plotting skill, alertnet, strength, and without danger exceeding the limit load factor under any operating condition probable for the type, including sudden failure one engine, for multiengine rotorcraft meeting transport category engine isolation requirements cast sudden, complete power failure for other rotorcraft, and sudden, complete control system failures specified sec. this attachment: and (c) have any additional characteristic required for night instrument operation, certification for those kinds operation requested. requirements for helicopter instrument flight are contained appendix this attachment. controllability and maneuverability (a) the rotorcraft must safely controllable and maneuverable during steady flight, and during any maneuver appropriate the type, including takeoff, (ii) climb, (iii) level flight, (iv) turning flight, (v) glide, (vi) landing (power and power off), and (vii) recovery power on flight from backed authoritative approach. (b) the margin cyclic control must allow satisfactory roll and pitch control vne with (l) critical weight, critical center gravity, critical rotor r.p.m., and power off (except for helicopters demonstrating compliance with paragraph (f) this section) and power on. (c) wind velocities from zero least knots, from ali azimuth, must established which the rotorcraft can operated without loss control near the ground any maneuver appropriate the type (such crossing takeoff, sidebar flight, and reward flight) | with feet density altitude, whichever less, with critical weight, fi) critical center gravity: (iii) critical rotor r.p.m., for takeoff and landing altitudes above feet density altitude with weight selected the applicant: (ii) critical center gravity, and (iii) critical rotor r.p.m. (d) wind velocities from zero least knots, from all azimuth, must established which the rotorcraft can operated without loss control out of ground effect, with weight selected the applicant, critical center gravity, rotor.p.m. selected the applicant, and. (e) the rotorcraft, after failure one engine the case multiengine rotorcraft that meet transport category engine isolation requirements, complete engine failure the case other rotorcraft, must controllable over the range speeds and altitudes for which certification requested when such power failure occurs with maximum continuous power and critical weight. collective action time delay for any condition following power failure may less than | for the cruise condition, one second, normal pilot reaction time (whichever greater), and for any other condition, normal pilot reaction time. for helicopters for which vwz (power off) established under sec. (c), compliance must demonstrated with the following requirements with critical weight, critical center gravity, and critical rotor r.p.m.: the helicopter must safely showed vne (power off), without exceptional pilot skill, after the last operating engine made operative power on vne. yang ata speed vne (power off), the margin cyclic control must allow satisfactory roll and pitch control with power off. flight controls (a) longitudinal, lateral, directional, and collective controls may not exhibit excessive breakout force, friction, preload. (b) control system forces and free play may not inhibit smooth, direct rotorcraft response control system input. trim control the trim control (a) must trim any steady longitudinal, lateral, and collective control forces zero level flight any appropriate speed, and (bb) may not introduce any desirable discontinuities control force gradient. stability: general the rotorcraft must able flown, without undue pilot fatigue strain, any normal maneuver for period time long that expected normal operation. least three landings and takeoff must made during this demonstration. static longitudinal stability (a) the longitudinal control must designed that reward movement the control necessary obtain airspeed less than the trim speed, and forward movement the control necessary obtain airspeed more than the trim speed. (b) throughout the full range altitude for which certification requested, with the throttle and collective pitch held constant during the maneuvers specified sec. .175fa) through (d), the slope the control position versus airspeed curve must positive. however, limited flight conditions modes operation determined the dca acceptable, the slope the control position versus airspeed curve may neutral negative the rotorcraft possesses flight characteristics that allow the pilot maintain airspeed within knots the desired trim airspeed without exceptional plotting skill alertnet. demonstration static longitudinal stability (a) climb. static longitudinal stability must shown the climb condition speeds from with critical weight, critical center gravity, maximum continuous power, the landing gear retracted: and the rotorcraft trimmed vy. (b) cruise. static longitudinal stability must shown the cruise condition speeds from vne vne# or, less than vne, from vh vh# kt, with critical weight, critical center gravity, power for level flight vne vh, whichever less, the landing gear retracted: and the rotorcraft trimmed vne vh, whichever less. (c) vne. static longitudinal stability must shown speeds from vne vne with critical weight, critical center gravity: power required for level flight vne maximum continuous power, whichever less, the landing gear retracted, and the rotorcraft trimmed vne kt. (d) autorotation. static longitudinal stability must shown autorotation at airspeeds from the minimum rate descent airspeed the minimum rate descent airspeed kt, with critical weight, (ii) critical center gravity, (iii) the landing gear extended, and (iv) the rotorcraft trimmed the minimum rate descent airspeed. airspeeds from best angle of glide airspeed the best angle of glide airspeed kt, with critical weight, (ii) critical center gravity, iii) the landing gear retracted, and (iv) the rotorcraft trimmed thewest angle of glide airspeed. static directional stability (a) the directional controls must operate such manner that the sense and direction motion the rotorcraft following control displacement are the direction the pedal motion with the throttle and collective controls held constant the trim conditions specified sec. (a), (b), and (c). sideslip angles must increase with steadily increasing directional control deflection for sideslip angles the lesser of degrees from trim speed knots less than the speed for minimum rate descent varying linear degrees from trim vne, the steady state sideslip angles established sec. sideslip angle selected the applicant, which corresponds sideforce least o.1g, the sideslip angle attained maximum directional control input. (b) sufficient cues must accompany the sideslip alert the pilot when the aircraft approaching the sideslip limits. (ce) during the maneuver specified paragraph (a) this section, the sideslip angle versus directional control position curve may have negative slope within small range angles around trim, provided the desired heading can maintained without exceptional plotting skill alertnet. ground and water handling characteristics general the rotorcraft must have satisfactory ground and water handling characteristics, including freedom from uncontrollable tendencies any condition expected operation. taxiing condition the rotorcraft must designed withstand thespray characteristics certification for water operation requested, spray characteristics during taxiing, takeoff, landing may obscure the vision the pilot damage the rotor, propellers, other parts the rotorcraft. ground resonance the rotorcraft may have dangerous tendency oscillator the ground with the rotor turning. miscellaneous flight requirements vibration each part the rotorcraft must free from excessive vibration under each appropriate speed and power condition. support strength requirements general loads (a) strength requirements are specified terms limit loads (the maximum loads expected service) and ultimate loads (limit loads multiplied prescribed factors safety). unless otherwise provided, prescribed loads are limit loads. (a) unless otherwise provided, the specified air, ground, and water loads must placed equilibrium with inertia forces, considering each item mass the rotorcraft. these loads must distributed closely approximate conservative represent actual conditions. (b) reflections under load would significantly change the distribution external internal loads, this distribution must taken into account. factor safety unless otherwise provided, factor safety must used. this factor applies external and inertia loads unless its application the resulting internal stresses more conservative. strength and deformation (a) the structure must able support limit loads without detrimental permanent deformation. any load limit loads, the deformation may not interfere with safe operation. (b) the structure must able support ultimate loads without failure. this must shown by (l) applying ultimate loads the structure static test for least three seconds: dynamic tests stimulating actual load application. proof structure (a) compliance with the strength and deformation requirements this support must shown for each critical loading condition accounting for the environment which the structure will exposed operation. structural analysis (static fatigue) may used only the structure confirms those structures for which experience has shown this method reliable. other cases, substantiating load tests must made. (b) proof compliance with the strength requirements this support must include dynamic and endurance tests rotor, rotor drives, and rotor controls, limit load tests the control system, including control surfaces, operation tests the control system, flight stress measurement tests, landing gear drop tests, and any additional test required for new unusual design features. design limitations the following values and limitations must established show compliance with the structural requirements this support: (a) the design maximum weight. (b) the main rotor rpm ranges power and power off. (c) the maximum forward speeds for each main rotor rpm within the ranges determined under paragraph (b) this section. (d) the maximum reward and sidebar flight speeds. (e) the center gravity limits corresponding the limitations determined under paragraphs (b), (c), and (dj) this section. the rotational speed ratios between each powerplant and each connected rotating component. (g) the positive and negative limit maneuvering load factors. flight loads general (a) the flight load factor must assumed act normal the longitudinal axis the rotorcraft, and equal magnitude and opposite direction the rotorcraft inertia load factor the center gravity. (bb) compliance with the flight load requirements this support must shown each weight from the design minimum weight the design maximum weight, and with any practical distribution disposable load within the operating limitations the rotorcraft flight manual. limit maneuvering load factor the rotorcraft must designed for (a) limit maneuvering load factor ranging from positive limit toa negative limit (b) any positive limit maneuvering load factor not less than and any negative limit maneuvering load factor not less than for which the probability being exceeded shown analysis and flight tests extremely remote: and the selected values are appropriate each weight condition between the design maximum and design minimum weights. resultat limit maneuvering loads the loads resulting from the application limit maneuvering load factors are assumed act the center each rotor hub and each auxiliary lifting surface, and act directions, and with distributions load among the rotor and auxiliary lifting surfaces, represent each critical maneuvering condition, including power on and power off flight with the maximum design rotor tip speed ratio. the rotor tip speed ratio the ratio the rotorcraft flight velocity component the plane the rotor disc the rotational tip speed the rotor blades, and expressed follows: cosa where the airspeed along flight path (f.p.s.): the angle between the projection, the plane symmetry, the axis weathering and line perpendicular the flight path (radians, positive when axis pointing aft), the angular velocity rotor (radians per second), and theropod radius (ft). gust loads the rotorcraft must designed withstand, each critical airspeed including covering, the loads resulting from vertical gust feet per second. tawing conditions (a) each rotorcraft must designed for the loads resulting from the maneuvers specified paragraphs (b) and (c) this section with unbalanced aerodynamic moments about the center gravity which the aircraft reacts rational conservative manner considering the principal masses finishing the reaching inertia forces: and maximum main rotor speed. (bzero vne: and return the directional control suddenly neutral. (cvne vne vh, whichever less, the lesser speed vne vh, vary the sideslip angles paragraphs (b) and (c) this section directly with speed: and return the directional control suddenly neutral. engine tongue (a) for turbine engines, the limit tongue may not less than the highest of the mean tongue for maximum continuous power multiplied the tongue required sec. the tongue required sec. the tongue imposed sudden engine storage due malfunction structural failure (such compressor jamming). (b) for reciprocating engines, the limit tongue may not less than the mean tongue for maximum continuous power multiplied by for engines with five more cylinders: and two, three, and four, for engines with four, three, and two cylinders, respectively. control service and system loads general each auxiliary rotor, each fixed movable stabilizing control surface, and each system operating any flight control must meet the requirements sec. and control system (a) the part each control system from the pilot's controls the control stops must designed withstand pilot forces not less than the forces specified sec. the system prevents the pilot from applying the limit pilot forces the system, the maximum forces that the system allows the pilot apply, but not less than times the forces specified sec. (b) each primary control system, including its supporting structure, must designed follows: the system must withstand loads resulting from the limit pilot forces prescribed sec. notwithstanding paragraph (b) this section, when power operated aktuator controls power boost controls are used, the system must also withstand the loads resulting from the force output each normally energies power device, including any single power boost aktuator system failure. the system design the normal operating loads are such that part the system cannot react the limit pilot forces prescribed sec. that part the system must designed withstand the maximum loads that can obtained normal operation. the minimum design loads must, any case, provide rigged system for service use, including consideration fatigue, jamming, ground guests, control inertia, and friction loads. the absence rational analysis, the design loads resulting from the specified limit pilot forces are acceptable minimum design loads. operational loads may exceeded through jamming, ground guests, control inertia, friction, the system must withstand the limit pilot forces specified sec. without fielding. limit pilot forces and tongues (a) except provided paragraph (b) this section, the limit pilot forces are follows: for foot controls, pounds. for stick controls, pounds fore and aft, and pounds literally. (b) for flap, tab, stabilizer, rotor brake, and landing gear operating controls, the follows apply r radius inches): crank, wheel, and lever controls, (1t rj pounds, but not less than pounds nor more than pounds for hand operated controls pounds for foot operated controls, applied any angle within the plane motion the control. twist controls, inch pounds. dual control system each dual primary flight control system must designed withstand the loads that result when pilot forces times those obtained under sec. are applied (a) opposition, and (b) the same direction. removed| removed ground clearance: tail rotor guard (a) must impossible for the tail rotor contact the landing surface during normal landing. (b) ifa tail rotor guard required show compliance with paragraph (a) this section suitable design loads must established for the guard: and the guard and its supporting structure must designed withstand those loads. removed unsymmetrical loads (a) horizontal tail surfaces and their supporting structure must designed for unsymmetrical loads arising from tawing and rotor wake effects combination with the prescribed flight conditions. (b) meet the design criteria paragraph (a) this section, the absence more rational data, both the following must met: (l) one hundred percent the maximum loading from the symmetric flight conditions acts the surface one side the plane symmetry, and loading acts the other side. fifty percent the maximum loading from the symmetric flight conditions acts the surface each side the plane symmetry but opposite directions. (c) for empennage arrangements where the horizontal tail surfaces are supported the vertical tail surfaces, the vertical tail surfaces and supporting structure must designed for the combined vertical and horizontal surface loads resulting from each prescribed flight condition, considered separately. the flight conditions must selected the maximum design loads are obtained each surface. the absence more rational data, the unsymmetrical horizontal tail surface loading distributions described this section must assumed. ground loads general (a) loads and equilibrium. for limit ground loads the limit ground loads obtained the landing conditions this part must considered external loads that would occur the rotorcraft structure were acting rigid body, and each specified landing condition, the external loads must placed equilibrium with linear and angular inertia loads rational conservative manner. (b) critical centers gravity. the critical centers gravity within the range for which certification requested must selected that the maximum design loads are obtained each landing gear element. ground loading conditions and assumptions (a) for specified landing conditions, design maximum weight must used that not less than the maximum weight. rotor lift may assum(b) unless otherwise prescribed, for each specified landing condition, the rotorcraft must designed for limit load factor not less than the limit inertia load factor substantiated under sec. tires and shock absorber unless otherwise prescribed, for each specified landing condition, the tires must assumed their static position and the shock absorber their most critical position. landing gear arrangement sections through and apply landing gear with two wheels aft, and one more wheels forward, the center gravity. level landing conditions (a) attitudes. under each the loading conditions prescribed paragraph (b) this section, the rotorcraft assumed each the following level landing attitudes: attitude which all wheels contact the ground simultaneously. attitude which the aft wheels contact the ground with the forward wheels just clear the ground. (b) loading conditions. the rotorcraft must designed for the following landing loading conditions: vertical loads applied under sec. the loads resulting from combination the loads applied under paragraph (b) this section with drag loads each wheel not less than percent the vertical load that wheel. there are two wheels forward, distribution the loads applied those wheels under paragraphs (b)(l) and this section ratio (ce) pitching moments. pitching moments are assumed resisted by the case the attitude paragraph (a)(l) this section, the forward landing gear, and the case the attitude paragraph (a) this section, the angular inertia forces. tail down landing conditions (a) the rotorcraft assumed the maximum nose up attitude allowing ground clearance each part the rotorcraft. (b) this attitude, ground loads are assumed act perpendicular the ground. one wheel landing conditions for the one wheel landing condition, the rotorcraft assumed the level attitude and contact the ground one aft wheel. this attitude (a) the vertical load must the same that obtained that side under i(): and (b) the unbalanced external loads must reacted rotorcraft inertia. lateral drift landing conditions (a) the rotorcraft assumed the level landing attitude, with side loads combined with one half the maximum ground reactions obtained the level landing conditions sec. (b): and the loads obtained under paragraph (a) this section applied the ground contact point, hi) for full swiveling gear, the center the axle. (b) the rotorcraft must designed withstand, ground contact when only the aft wheels contact the ground, side loads times the vertical reaction acting onward one side, and times the vertical reaction acting outward the other side, all combined with the vertical loads specified paragraph (a) this section: and when all wheels contact the ground simultaneously for the aft wheels, the side loads specified paragraph (b) this section, and (ii) for the forward wheels, side load times the vertical reaction combined with the vertical load specified paragraph (a) this section. brake roll conditions under brake roll conditions with the shock absorber their static positions (a) the limit vertical load must based load factor least for the attitude specified sec. .479la)(l): and for the attitude specified sec. .479la): and (b) the structure must designed withstand the ground contact point cach wheel with brakes, drag load least the lesser of the vertical load multiplied coefficient friction and the maximum value based limiting brake tongue. ground loading conditions: landing gear with tail wheels (a) general. rotorcraft with landing gear with two wheels forward, and one wheel aft, the center gravity must designed for loading conditions prescribed this section. (b) level landing attitude with only the forward wheels contracting the ground. this attitude the vertical loads must applied under secs. through the vertical load each axle must combined with drag load that axle not less than percent that vertical load: and unbalanced pitching moments are assumed resisted angular inertia forces. (c) level landing attitude with all wheels contracting the ground simultaneously. this attitude, the rotorcraft must designed for landing loading conditions prescribed paragraph (b) this section. (d) maximum nose up attitude with only the rear wheel contracting the ground. the attitude for this condition must the maximum nose up attitude expected normal operation, including authoritative landings. this attitude the appropriate ground loads specified paragraphs (b)(l) and this section must determined and applied, using rational method account for the moment arm between the rear wheel ground reaction and the rotorcraft center gravity, the probability landing with initial contact the rear wheel must shown extremely remote. (e) level landing attitude with only one forward wheel contracting the ground. this attitude, the rotorcraft must designed for ground loads specified paragraphs (b) and this section. side loads the level landing attitude. the attitudes specified paragraphs (b) and (c) this section, the following apply: the side loads must combined each wheel with one half the maximum vertical ground reactions obtained for that wheel under paragraphs (b) and (c) this section. this condition, the side loads must be for the forward wheels, times the vertical reaction (on one side) acting onward, and times the vertical reaction (on the other side) acting outward, and (ii) for the rear wheel, times the vertical reaction. the loads specified paragraph (f) this section must applied the ground contact point with the wheel the trailing position (for non full swiveling landing gear for full swiveling landing gear with lock, steering device, shima damper keep the wheel the trailing position), (ii) the center the axle (for full swiveling landing gear without lock, steering device, shima damper). (g) brake roll conditions the level landing attitude. the attitudes specified paragraphs (b) and (c) this section, and with the shock absorber their static positions, the rotorcraft must designed for brake roll loads follows: (l) the limit vertical load must based limit vertical load factor not less than for the attitude specified paragraph (b) this section: and (ii) for the attitude specified paragraph (c) this section. for each wheel with brakes, drag load must applied, the ground contact point, not less than the lesser of times the vertical load: and the maximum based limiting brake tongue. (h) rear wheel turning loads the static ground attitude. the static ground attitude, and with the shock absorber and tires their static positions, the rotorcraft must designed for rear wheel turning loads follows: vertical ground reaction equal the static load the rear wheel must combined with equal sideload. the load specified paragraph (h)(1l) this section must applied the rear landing gear through the axle, there swivel (the rear wheel being assumed swivel the longitudinal axis the rotorcraft): the ground contact point, there lock, steering device shima damper (the rear wheel being assumed the trailing position). taxiing condition. the rotorcraft and its landing gear must designed forground loading conditions: landing gear with skids (a) general. rotorcraft with landing gear with skids must designed for the loading conditions specified this section. showing compliance with this section, the following apply: the design maximum weight, center gravity, and load factor must determined under secs. through structural fielding elastic spring members under limit loads acceptable. design ultimate loads for elastic spring members need not exceed those obtained drop test the gear with drop height times that specified sec. and hi) assumed rotor lift not more than times that used the limit drop tests prescribed sec. compliance with paragraphs (b) through (e) this section must shown with the gear its most critically reflected position for the landing condition being considered, and (ii) the ground reactions nationally distributed along the bottom the skid tube. (b) verticalvertical reactions must applied prescribed paragraph (a) this section. (c) dragreactions must combined with horizontal drag reactions percent the vertical reaction applied the ground. the resultat ground loads must equal the vertical load specified paragraph (b) this section. (d) sideloadground reaction must be equal the vertical loads obtained the condition specified paragraph (b) this section: and (ii) divided equally among the skids. the vertical ground reactions must combined with horizontal sideload percent their value. the total sideload must applied equally between the skids and along the length the skids. the unbalanced moments are assumed resisted angular inertia. the skid gear must investigated for (i) onward acting sideloads, and (ii) outward acting sideloads. (e) one skid landing loads the level attitude. the level attitude, and with the rotorcraft contracting the ground along the bottom one skid only, the following apply: (l) the vertical load the ground contact side must the same that obtained that side the condition specified paragraph (b) this section. the unbalanced moments are assumed resisted angular inertia. special conditions. addition the conditions specified paragraphs (b) and (c) this section, the rotorcraft must designed for the following ground reactions: ground reaction load acting and aft angle the longitudinal axis the rotorcraft. this load must be egualto times the maximum weight, (ii) distributed symmetrically among the skids, (ii) concentrated the forward end the straight part the skid tube: and (iv) applied only the forward end the skid tube and its attachment the rotorcraft. with the rotorcraft the level landing attitude, vertical ground reaction load equal one half the vertical load determined under paragraph (b) this section. this load must be applied only the skid tube and its attachment the rotorcraft, and (ii) distributed equally over percent the length between the skid tube attachments and central located midway between the skid tube attachments. ski landing conditions certification for ski operation requested, the rotorcraft, with ski, must designed withstand the following loading conditions (where the maximum static weight each ski with the rotorcraft design maximum weight, and the limit load factor determined under sec. (b). sar (ah up load conditions which vertical load p(n) and horizontal load p(n) are simultaneously applied the pedestal bearing: and vertical load pis applied the pedestal bearing. (b) side load condition which side load applied the pedestal bearing horizontal plane perpendicular the interline the rotorcraft. (c) tongue load condition which tongue load (in foot pounds) applied the ski about the vertical axis through the interline the pedestal bearing. water loads float landing conditions certification for float operation requested, the rotorcraft, with floats, must designed withstand the following loading conditions (where the limit load factor determined under sec. (b) assumed equal that determined for wheel landing gear): (a) up load conditions which load applied that, with the rotorcraft the static level attitude, the resultat water reaction passes verticalis through the center gravity, and the vertical load prescribed paragraph (al(l) this section applied simultaneously with aft component times the vertical component. (b) side load condition which vertical load times the total vertical load specified paragraph (a) this section divided equally among the floats, and for each float, the load share determined under paragraph (b) this section, combined with total side load times the total vertical load specified paragraph (b)(l) this section, applied that float only. main component requirements main rotor structure (a) each main rotor assembly (including rotor hubs and blades) must designed prescribed this section. (b) determined| (c) the main rotor structure must designed withstand the following loads prescribed secs. through critical flight loads. limit loads occurring under normal conditions autorotation. for this condition, the rotor rpm must selected include the effects altitude. (d) the main rotor structure must designed withstand loads stimulating for the rotor blades, hubs, and flipping hines, the impact force each blade against its stop during ground operation, and any other critical condition expected normal operation. (e) the main rotor structure must designed withstand the limit tongue any rotational speed, including zero. addition: the limit tongue need not greater than the tongue defined tongue limiting device (where provided), and may not less than the greater of the maximum tongue likely transmitted the rotor structure either direction: and the limit engine tongue specified sec. the limit tongue must distributed the rotor blades rational manner. fuselage, landing gear, and rotor pylon structures (a) each fuselage, landing gear, and rotor pylon structure must designed prescribed this section. resultat rotor forces may represented single force applied the rotor hub attachment point. (b) each structure must designed withstand the critical loads prescribed secs. through the applicable ground loads prescribed secs. through and and the loads prescribed sec. (d) and (e). (c) auxiliary rotor thrust, and the balancing air and inertia loads occurring under accelerated flight conditions, must considered. (d) each engine mount and adjacent fuselage structure must designed withstand the loads occurring under accelerated flight and landing conditions, including engine tongue. emergency landing conditions general (a) the rotorcraft, although may damaged emergency landing conditions land water, must designed prescribed this section protect the occupants under those conditions. (b) the structure must designed give each occupants every reasonable chance escaping serious injury crash landing when proper use made seats, belts, and other safety design provisions: the wheels are retracted (where applicable): and each occupants and each item mass inside the cabin that could injure occupants retained when subjected the following ultimate inertial load factors relative the surrounding structure: upward 4g. fi) forward 16g. (iii) sidebar 8g. (iv) downward 20g, after intended displacement the seat device. (v) reward .5g. (c) the supporting structure must designed restraint, under any ultimate inertial load those specified this paragraph, any item mass above and or behind the crew and passenger compartment that could injure occupants came loose emergency landing. items mass considered include, but are not limited to, rotor, transmissions, and engines. the items mass must retained for the following ultimate inertial load factors: upward .5g. forward 12g. sidebar 6g. downward 12g. reward .5g. (d) any fuselage structure the area internal fuel tanks below the passenger floor level must designed resist the following ultimate inertial factors and loads and protect the fuel tanks from rupture when those loads are applied that area: upward .5g. forward .0g. sidebar .0g. downward .0g. emergency landing dynamic conditions (a) the rotorcraft, although may damaged emergency crash landing, must designed reasonably protect each occupants when (l) the occupants properly uses the seats, safety belts, and shoulder harness provided the design: and the occupants exposed the loads resulting from the conditions prescribed this section. (b) each seat type design other seating device approved for crew passenger occupancy during takeoff and landing must successfully complete dynamic tests demonstrated rational analysis based dynamic tests similar type seat accordance with the following criteria. the tests must conducted with occupants, simulated pound anthropomorphic test dummy atd), approved dca, sitting the normal upright position. change downwanted upward with respect the impact velocity vector, and the rotorcraft's lateral axis perpendicular vertical plane containing the impact velocity vector and the rotorcraft's longitudinal axis. peak floor deceleration must occur not more than seconds after impact and must reach minimum 30g's. change forbased either right left the impact velocity vector (whichever would cause the greatest load the shoulder harness), the rotorcraft's lateral axis contained horizontal plane containing the impact velocity vector, and the rotorcraft's vertical axis perpendicular horizontal plane containing the impact velocity vector. peak floor deceleration must occur not more than seconds after impact and must reach minimum .4g's. where floor rails floor firewall attachment devices are used attach the seating devices the airframe structure for the conditions this section, the rails devices must misaligned with respect each other least vertically (i.e., pitch out parallel) and least lateral roll, with the directions optional, account for possible floor warp. (c) compliance with the following must shown: the seating device system must remain intact although may experience separation intended part its design. the attachment between the seating device and the airframe structure must remain intact, although the structure may have exceeded its limit load. the atd's shoulder harness strap strips must remain the immediate vicinity the atd's shoulder during the impact. the safety belt must remain the atd's pelvis during the impact. the atd's head either does not contact any portion the crew passenger compartment, contact made, the head impact does not exceed head injury criteria (hic) determined this equation. hic tadi t1) where: alt) the resultat acceleration the center gravity the head form expressed multiple (the acceleration gravity) and t2 t1 the time duration, seconds, major head impact, not exceed seconds. loads individual upper torso harness strips must not exceed pounds. dual strips are used for retaining the upper torso, the total harness strap loads must not exceed pounds. the maximum impressive load measured between the pelvis and the lembar column the atd must not exceed pounds. (d) alternate approach that achieves equivalent greater level occupants protection, required this section, must substantiated rational basis. structural ditching provisions certification with ditching provisions requested, structural strength for ditching must meet the requirements this section and sec. he). (a) forward speed landing conditions. the rotorcraft must initially contact the most critical wave for reasonably probable water conditions forward velocities from zero knots likely pitch, roll, and yaw attitudes. the rotorcraft limit vertical descent velocity may not less than feet per second relative the mean water surface. rotor lift may usmaximum forward velocity less than knots may used design can demonstrated that the forward velocity selected would not exceeded normal one engine out touchdown. (b) auxiliary emergency float conditions floats fixed deployed before initial water contact. addition the landing loads paragraph (a) this section, each auxiliary emergency float, its support and attacking structure the airframe fuselage, must designed for the load developed fully immense float unless can shown that full immersion unlikely. full immersion unlikely, the highest likely float buoyancy load must applied. the highest likely buoyancy load must include consideration partially immense float creating restoring moments compensate the setting moments caused side wind, unsymmetrical rotorcraft loading, water wave action, rotorcraft inertia, and probable structural damage and cleavage considered under sec. (d). maximum roll and pitch angles determined from compliance with sec. (d) may used, significant, determine the extent immersion each float. the floats are deployed flight, appropriate air loads derived from the flight limitations with the floats deployed shall used substantiation the floats and their attachment the rotorcraft. for this purpose, the design airspeed for limit load the float deployed airspeed operating limit multiplied floats deployed after initial water contact. each float must designed for full partial immersion prescribed paragraph (b)(l) this section. addition, each float must designed for combined vertical and drag loads using relative limit speed knots between the rotorcraft and the water. the vertical load may not less than the highest likely buoyancy load determined under paragraph (b) this section. fatigue evaluation fatigue evaluation flight structure (a) general. each portion the flight structure (the flight structure includes rotor, rotor drive systems between the engines and the rotor hubs, controls, fuselage, landing gear, and their related primary attachments), the failure which could catastrophic, must identified and must evaluated under paragraph (b), (c), (d), (e) this section. the following apply each fatigue evaluation: the procedure for the evaluation must approved. the locations probable failure must determined. inflight measurement must included determining the following: loads stresses all critical conditions throughout the range limitations sec. except that maneuvering load factors need not exceed the maximum values expected operation. (ii) the effect altitude upon these loads stresses. the loading spectra must severe those expected operation including, but not limited to, external cargo operations, applicable, and ground air ground cycles. the loading spectra must based loads stresses determined under paragraph (a) this section. (b) fatigue tolerance evaluation. must shown that the fatigue tolerance the structure ensures that the probability catastrophic fatigue failure extremely remote without establishing replacement times, inspection intervals other procedures under section a27. appendix kar (c) replacement time evaluation. must shown that the probability catastrophic fatigue failure extremely remote within replacement time finished under section a27. appendix (d) fail safe evaluation. the following apply fail safe evaluation: (l) must shown that all partial failures will become readily detachable under inspection procedures finished under section a27. appendix the interval between the time when any partial failure becomes readily detachable under paragraph (d) this section, and the time when any such failure expected reduce the remaining strength the structure limit maximum attainable loads (whichever less), must determined. must shown that the interval determined under paragraph (d) this section long enough, relation the inspection intervals and related procedures finished under section a27. appendix provide probability detection great enough ensure that the probability catastrophic failure extremely remote. (e) combination replacement time and failsafe evaluations. component may evaluated under combination paragraphs (c) and (d) this section. for such component must shown that the probability catastrophic failure extremely remote with approved combination replacement time, inspection intervals, and related procedures finished under section a27. appendix damage tolerance and fatigue evaluation composite rotorcraft structures. (a) each applicant must evaluate the composite rotorcraft structure under the damage tolerance standards paragraph (d) this section unless the applicant establishes that damage tolerance evaluation practical within the limits geometry, inspectability, and good design practice. applicant establishes that practical within the limits geometry, inspectability, and good design practice, the applicant must fatigue evaluation accordance with paragraph (e) this section. (b) the methodology used establish compliance with this section must submitted and approved the administrator. (c) definitions: catastrophic failure event that could prevent continued safe flight and landing. principal structural elements es) are structural elements that contribute significantly the carrying flight ground loads, the failure which could result catastrophic failure the rotorcraft. threat assessment assessment. (d) damage tolerance evaluation: each applicant must show that catastrophic failure due static and fatigue loads, considering the intrinsic discrete manufacturing defects accidental damage, avoided throughout the operational life prescribed inspection intervals the rotorcraft performing damage tolerance evaluations the strength composite and other parts, detail design points, and fabrication techniques. each applicant must account for the effects material and process variability along with environmental conditions the strength and fatigue evaluations. each applicant must evaluate parts that include the airframe, main and tail rotor drive systems, main and tail rotor blades and hubs, rotor controls, fixed and movable control surfaces, engine and transmission mounting, landing gear, other parts, detail design points, and fabrication techniques deemed critical the faa. each damage tolerance evaluation must include: fi) the identification all es, hi) in flight and ground measurements for determining the loads stresses for all for all critical conditions throughout the range limits sect. (including altitude effects), except that maneuvering load factors need not exceed the maximum values expected service: (ii) the loading spectra severe those expected service based loads stresses determined under paragraph (d)fii) this section, including external load operations, applicable, and other operations including high tongue events: (iv) threat assessment for all: and (v) assessment the residual strength and fatigue characteristics all that supports the replacement times and inspection intervals established under paragraph (d) this section. each applicant must establish replacement times, inspection, other procedures for all require the repair replacement damaged parts before catastrophic failure. these replacement times, inspection, other procedurest. replacement times for must determined tests, analysis supported tests, and must show that the structure able withstand the repeated loads variable magnitude expected in service. establishing these replacement times, the following items must considered: damage identified the threat assessment required paragraph (d)(iv) this section: maximum acceptable manufacturing defects and in service damage ie. those that not lower the residual strength below ultimate design loads and those that can repaired restore ultimate strength): and ultimate load strength capability after applying repeated loads. (ii) inspection intervals for must established reveal any damage identified the threat assessment required paragraph (d)(i)liv) this section that may occur from fatigue other in service causes before such damage has grown the extent that the component cannot sustain the required residual strength capability. establishing these inspection intervals, the following items must considered: the growth rate, including no growth, the damage under the repeated loads expected in service determined tests analysis supported tests, the required residual strength for the assumed damage established after considering the damage type, inspection interval, detectability damage, and the techniques adopted for damage detection. the minimum required residual strength limit load, and whether the inspection will detect the damage growth before the minimum residual strength reached and restored ultimate load capability, whether the component will require replacement. each applicant must consider the effects damage stiffness, dynamic behavior, loads, and functional performance all when substantiating the maximum assumed damage size and inspection interval. (e) fatigue evaluation: applicant establishes that the damage tolerance evaluation described paragraph (d) this section practical within the limits geometry, inspectability, good design practice, the applicant must fatigue evaluation the particular composite rotorcraft structure and: identify all considered the fatigue evaluation: identify the types damage for all considered the fatigue evaluation: establish supplemental procedures minimize the risk catastrophic failure associated with the damages identified paragraph (d) this section, and include these supplemental procedures the airworthiness limitations section the instructions for continued airworthiness required sect. support design and construction general design (a) the rotorcraft may have design features details that experience has shown hazardous unreliable. (b) the stability each questionable design detail and part must established tests. critical parts (a) critical part. critical part part, the failure which could have catastrophic effect upon the rotorcraft, and for which critical characteristics have been identified which must controlled ensure the required level integrity. (b) the type design includes critical parts, critical parts list shall established. procedures shall established define the critical design characteristics, identify processes that affect those characteristics, and identify the design change and process change controls necessary for showing compliance with the quality assurance requirements part the cast. materials the stability and disability materials used for parts, the failure which could adverse affect safety, must (a) established the basis experience tests, (b) meet approved specifications that ensure their having the strength and other properties assumed the design data, and (c) take into account the effects environmental conditions, such temperature and humidity, expected service. fabrication methods (ah) the methods fabrication used must produce consistently sound structures. fabrication process (such guling, spot welding, heat treating) requires close control reach this objective, the process must performed according approved process specification. (b) each new aircraft fabrication method must substantiated test program. listeners (a) each removable bolt, screw, nut, pin, other faster whose loss could jeopardize the safe operation the rotorcraft must incorporate two separate locking devices. the faster and its locking devices may not adverse affected the environmental conditions associated with the particular installation. (b) self locking nut may used any bolt subject rotation operation unless nonfiction locking device used addition the self locking device. protection structure each part the structure must (a) suitable protected against deterioration loss strength service due any cause, including (l) weathering, corrosion, and abrasi, and (b) have provisions for ventilation and drainage where necessary prevent the accumulation corrosive, flammable, notions fluids. lightning and static electricity protection (a) the rotorcraft must protected against catastrophic effects from lightning. (b) for metallic components, compliance with paragraph (a) this section may shown by electrical bonding the components properly the airframe, designing the components that strike will not danger the rotorcraft. (c) for nonmetallic components, compliance with paragraph (a) this section may shown by designing the components minimize the effect strike: incorporating acceptable means directing the resulting electrical current not danger the rotorcraft. (d) the electrical bonding and protection against lightning and static electricity must minimize the accumulation elektrostatik charge, minimize the risk electric shock crew, passengers, and service and maintenance personnel using normal precautions, provide electrical return path, under both normal and fault conditions, rotorcraft having grounded electrical systems, and reduce acceptable level the effects static electricity the functioning essential electrical and electronic equipment. inspection provisions there must means allow the close examination each part that requires (a) recurring inspection, (b) adjustment for proper alignment and functioning: (c) publication. material strength properties and design values (a) material strength properties must based enough tests material meeting specifications establish design values statistical basis. (b) design values must chosen minimize the probability structural failure due material variability. except provided paragraphs (d) and (e) this section, compliance with this paragraph must shown selecting design values that assure material strength with the following probability, and for redundant structure, those. (c) the strength, detail design, and fabrication the structure must minimize the probability disastrous fatigue failure, particularly points stress concentration. (d) design values may those contained the following publications, other values approved the dca: mil hbk metallic materials and elements for flight vehicle structure". mil hbk plastics for flight vehicles". anc design wood aircraft structures". mil hbk composite construction for flight vehicles". (e) other design values may used selection the material made which specimen each individual item tested before use and determined that the actual strength properties that particular item will equal exceed those used design. special factors (a) the special factors prescribed secs. through apply each part the structure whose strength is uncertain, likely deteriorate service before normal replacement: subject appreciate variability due to fi) uncertainties manufacturing processes: (ii) uncertainties inspection methods. (b) for each part which secs. through apply, the factor safety prescribed sec. must multiplied special factor equal to the applicable special factors prescribed secs. through any other factor great enough ensure that the probability the part being understrength because the uncertainties specified paragraph (a) this section extremely remote. casting factors (a) general. the factors, tests, and inspection specified paragraphs (b) and (c) this section must applied addition those necessary establish foundry quality control. the inspection must meet approved specifications. paragraphs (c) and (d) this section apply structural casting except casting that are pressure tested parts hydraulic other fluid systems and not support structural loads. (b) bearing stresses and surfaces. the casting factors specified paragraphs (c) and (d) this section need not exceed with respect bearing stresses regardless the method inspection used, and need not used with respect the bearing surfaces part whose bearing factor larger than the applicable casting factor. (c) critical casting. for each casting whose failure would prelude continued safe flight and landing the rotorcraft result serious injury any occupants, the following apply: each critical casting must have casting factor not less than and (ii) receive percent inspection visual, radiographic, and magnetic particle (for feromagnetik materials) penetrasi (for nonferromagnetic materials) inspection methods approved equivalent inspection methods. for each critical casting with casting factor less than three sample casting must static tested and shown meet the strength requirements sec. ultimate load corresponding casting factor and (ii) the deformation requirements sec. load times the limit load. (d) noncritical casting. for each casting other than those specified paragraph (c) this section, the following apply: except provided paragraphs (d) and this section, the casting factors and corresponding inspection must meet the following table: percent susi less than percent visual, and magnetic particle greater than (feromagnetik materials), penetrasi (nonferromagnetic materials), approved equivalent inspection methods through percent visual, and magnetic particle (feromagnetik materials). penetrasi (nonferromagnetic materials), and radiographic approved equivalent inspection methods. the percentage casting suspected nonvisual methods may reduced below that specified paragraph (d) this section when approved quality control procedure established. for casting produced specification that guarantees the mechanical properties the material the casting and provides for demonstration these properties test commons cut from the casting sampling basis fi) casting factor may used: and (ii) the casting must suspected provided paragraph (dj)(l) this section for casting factors through and tested under paragraph (c) this section. kar bearing factors (a) except provided paragraph (b) this section, each part that has clearance (free fit), and that subject founding vibration, must have bearing factor large enough provide for the effects normal relative motion. (b) bearing factor need used apart for which any larger special factor prescribed. fitting factors for each fitting (part terminal used join one structural member another) the following apply: (a) for each fitting whose strength not proven limit and ultimate load tests which actual stress conditions are simulated the fitting and surrounding structures, fitting factor least must applied each part of the fitting, the means attachment, and the bearing the joined members. (b) fitting factor need used forjoints made under approved practices and based comprehensive test data (such continuous joins metal plating, needed joins, and scarf joins wood), and with respect any bearing surface for which larger special factor used. (c) for each integral fitting, the part must treated fitting the point which the section properties become typical the member. (d) each seat, berth, litter, safety belt, and harness attachment the structure must shown analysis, tests, both, able withstand the inertia forces prescribed sec. (b) multiplied fitting factor flutter each aerodynamic surface the rotorcraft must free from flutter under each appropriate speed and power condition. rotor pressure penting and drainage rotor blades (a) for each rotor blade there must means for penting the internal pressure the blade, drainage holes must provided for the blade, and the blade must designed prevent water from becoming trapped it. (b) paragraphs (a)(l) and this section does not apply sealed rotor blades capable withstanding the maximum pressure differential expected service. mass balance (a) the rotor and blades must mass balanced necessary to prevent excessive vibration: and prevent flutter any speed the maximum forward speed. (b) the structural integrity the mass balance installation must substantiated. rotor blade clearance there must enough clearance between the rotor blades and other parts the structure prevent the blades from striking any part the structure during any operating condition. ground resonance prevention means (ah the reliability the means for preventing ground resonance must shown either analysis and tests, reliable service experience, showing through analysis tests that malfunction failure single means will not cause ground resonance. (b) the probable range variations, during service, the damping action the ground resonance prevention means must established and must investigated during the test required sec. control systems general (a) each control and control system must operate with the case, smoothness, and positiveness appropriate its function. (bp) each element each flight control system must designed, distinctive and permanently marked, minimize the probability any incorrect assembly that could result the malfunction the system. stability augmentation, automatic, and power operated systemsattachment, such systems must comply with sec. this attachment and the following: (ah) warning which clearly distinguishable the pilot under expected flight conditions without requiring the pilot's attention must provided for any failure the stability augmentation system any other automatic power operated system which could result unsafe condition the pilot unaware the failure. warning systems must not activate the control systems. (b) the design the stability augmentation system any other automatic power operated system must allow initial contraction failures without requiring exceptional pilot skill strength overriding the failure movement the flight controls the normal sense and activating the failed system. (c)the rotorcraft safely controllable when the failure malfunction occurs any speed altitude within the approved operating limitations, the controllability and manewverability requirements this attachmenrotorcraft configurations) which described the rotorcraft flight manual: and the trim and stability characteristics are not impaired below level needed permit continued safe flight and landing. primary flight control primary flight controls are those used the pilot for immediate control pitch, roll, yaw, and vertical motion the rotorcraft. interconnected controls each primary flight control system must provide for safe flight and landing and operate independently after malfunction, failure, jam any auxiliary interconnected control. stops (a) each control system must have stops that positively limit the range motion the pilot's controls. (b) each stop must located the system that the range travel its control not appreciably affected by wear, sickness, makeup adjustments. (c) each stop must able withstand the loads corresponding the design conditions for the system. (d) for each main rotor blade stops that are appropriate the blade design must provided limit travel the blade about its hinge points: and there must means keep the blade from hitting the drop stops during any operation other than starting and stopping the rotor. control system locks there device lock the control system with the rotorcraft the ground water, there must means to (a) give unmistakable warning the pilot when the lock engaged: and (b) prevent the lock from engaging flight. limit load static tests (a) compliance with the limit load requirements this attachment must shown tests which the direction the test loads produces the most severe loading the control system, and each fitting, pulley, and bracket used attacking the system the main structure included. (b) compliance must shown (by analyses individual load tests) with the special factor requirements for control system joins subject angular motion. operation tests must shown operation tests that, when the controls are operated from the pilot compartment with the control system loaded correspond with loads specified for the system, the system free from (ah jamming, (b) excessive friction, and (c) excessive deflection. control system details (a) each detail each control system must designed prevent jamming, chasing, and interference from cargo, passengers, loose objects the freezing moisture. (b) there must means the cockpit prevent the entry foreign objects into places where they would jam the system. (c) there must means prevent the swapping cables tubes against other parts. (d) cable systems must designed follows: cables, cable fitting, turnbuckles, spices, and pulley must acceptable kind. the design the cable systems must prevent any hazardous change cable tension throughout the range travel under any operating conditions and temperature variations. cable smaller than three thirty seconds inch diameter may used any primary control system. pulley kinds and sizes must correspond the cables with which they are used. the pulley cable combinations and strength values which must used are specified military handbook mil hbk 5c, vol. vol. metallic materials and elements for flight vehicle structures. pulley must have close fitting guards prevent the cables from being displaced founded. pulley must lie close enough the plane passing through the cable prevent the cable from dubbing against the pulley lange. failed may cause change cable direction more than levis pin subject load motion and retained only potter pins may used the control system. turnbuckles attached parts having angular motion must installed prevent binding throughout the range travel. there must means for visual inspection each failed, pulley, terminal, and turnbuckle. (e) control system joins subject angular motion must incorporate the following special factors with respect the ultimate bearing strength the contest material used bearing: (l) for push pull systems other than ball and roller bearing systems. for cable systems. for control system joins, the manufacturer's static, non brill rating ball and roller bearing must not exceeded. spring devices (a) each control system spring device whose failure could cause flutter other unsafe characteristics must reliable. (bb) compliance with paragraph (a) this section must shown tests stimulating service conditions. autorotation control mechanism each main rotor blade pitch control mechanism must allow rapid entry into autorotation after power failure. power boost and power operated control system (a) power boost power operated control system used, alternate system must immediately available that allows continued safe flight and landing the event of any single failure the power portion the system: the failure all engines. (b) each alternate system may duplicate power portion manually operated mechanical system. the power portion includes the power source (such hydraulic pumps), and such items valves, lines, and aktuator. (c) the failure mechanical parts (such piston rods and links), and the jamming power cylinders, must considered unless they are extremely improbable. landing gear shock absorption tests the landing inertia load factor and the reserve energy absorption capacity the landing gear must substantiated the tests prescribed secs. and respectively. these tests must conducted the complete rotorcraft units consisting wheel, tire, and shock absorber their proper relation. limit drop test the limit drop test must conducted follows: (a) the drop height must be inches from the lowest point the landing gear the ground, any lesser height, not less than eight inches, resulting drop contact velocity equal the greatest probable sinking speed likely occur ground contact normal power off landings. (b) considered, the rotor lift specified sec. (a) must introduced into the drop test appropriate energy absorbing devices the use effective mass. (c) each landing gear unit must tested the attitude stimulating the landing condition that most critical from the standpoint the energy absorbed it. (d) when effective mass used showing compliance with paragraph (b) this section, the following formula may used instead more rational computation: l)d w,5w and wf. n5n where: the effective weight used the drop test (lbs.): for main gear units (lbs.), equal the static reaction the particular unit with the rotorcraft the most critical attitude. rational method may used computing main gear static reaction, taking into consideration the moment arm between the main wheel reaction and the rotorcraft center gravity. for nose gear units ibs.), equal the vertical component the static reaction that would exist the nose wheel, assuming that the mass the rotorcraft acts the center gravity and experts force .0g downward and .25g forward. for tailwheel units (lbs.), equal whichever the following critical: the static weight the tailwheel with the rotorcraft resting all wheels, the vertical component the ground reaction that would occur the tailwheel, assuming that the mass the rotorcraft acts the center gravity and experts force downward with the rotorcraft the maximum nose up attitude considered the nose up landing conditions. specified free drop height (inches). ration assumed rotor lift the rotorcraft weight. deflection under impact the tire (at the proper inflation pressure) plus the vertical component the axle travels (inches) relative the drop mass. limit inertia load factor. the load factor developed, during impact, the mass used the drop test (i.e., acceleration dv dt recorded the drop tes plus reserve energy absorption drop test the reserve energy absorption drop test must conducted follows: (a) the drop height must times that specified sec. .725fla). (b) rotor lift, where considered manner similar that prescribed (b), may not exceed times the lift allowed under that paragraph. (c) the landing gear must withstand this test without collapsing. collapse the landing gear occurs when member the nose, tail, main gear will not support the rotorcraft the proper attitude allows the rotorcraft structure, other than the landing gear and external accessories, impact the landing surface. attracting mechanism for rotorcraft with retractable landing gear, the following apply: (a) loads. the landing gear, attracting mechanism, wheel well doors, and supporting structure must designed for the loads occurring any maneuvering condition with the gear retracted, the combined friction, inertia, and air loads occurring during refraction and extension any airspeed the design maximum landing gear operating speed, and the flight loads, including those based flight, occurring with the gear extended any airspeed the design maximum landing gear extended speed. (bh) landing gear lock. positive means must provided keep the gear extended. (c) emergency operation. when other than manual power used operate the gear, emergency means must provided for extending the gear the event of any reasonably probable failure the normal refraction system, the failure any single source hydraulic, electric, equivalent energy. (d) operation tests. the proper functioning the attracting mechanism must shown operation tests. (e) position indicator. there must means indicate the pilot when the gear secured the extreme positions. control. the location and operation the refraction control must meet the requirements secs. and (g) landing gear warning. rural equally effective landing gear warning device must provided that functions continuously when the rotorcraft normal landing mode and the landing gear not fully extended and locked. manual shroff capability must provided for the warning device and the warning system must automatically reset when the rotorcraft longer the landing mode. wheels each landing gear wheel must approved. (b) the maximum static load rating each wheel may not less than the corresponding static ground reaction with (l) maximum weight, and critical center gravity. (c) the maximum limit load rating each wheel must equal exceed the maximum radial limit load determined under the applicable ground load requirements this attachment. tires (a) each landing gear wheel must have tire thats proper fit the rim the wheel, and the proper rating. (b) the maximum static load rating each tire must equal exceed the static ground reaction obtained its wheel, assuming the design maximum weight, and the most favorable center gravity. (c) each tire installed retractable landing gear system must, the maximum size the tire type expected service, have clearance surrounding structure and systems that adequate prevent contact between the tire and any part the structure systems. brakes for rotorcraft with wheel type landing gear, braking device must installed that is controllable the pilot, (b) usable during power off landings, and (c) adequate to contract any normal unbalanced tongue when starting stopping the rotor, and hold the rotorcraft parked degree slope dry, smooth pavement. ski the maximum limit load rating each ski must equal exceed the maximum limit load determined under the applicable ground load requirements this attachment. (@' floats and hills main float buoyancy (a) for main floats, the buoyancy necessary support the maximum weight the rotorcraft fresh water must exceeded by percent, for single floats: and percent, for multiple floats. (b) each main float must have enough water tight compartment that, with any single main float compartment flooded, the main floats will provide margin positive stability great enough minimize the probability capsizing. main float design (a) bag floats. each bag float must designed withstand the maximum pressure differential that might developed the maximum altitude for which certification with that float requested: and the vertical loads prescribed sec. (a), distributed along the length the bag over three quarters its projected area. (b) rigid floats. each rigid float must able withstand the vertical, horizontal, and side loads prescribed sec. these loads may distributed along the length the float. hills for each rotorcraft, with hull and auxiliary floats, that approved for both taking off from and landing water, the hull and auxiliary floats must have enough watertight compartment that, with any single compartment flooded, the buoyancy the hull and auxiliary floats (and wheel tires used) provides margin positive stability great enough minimize the probability capsizing. personnel and cargo accommodation pilot compartment for each pilot compartment (a) the compartment and its equipment must allow each pilot perform his duties without reasonable concentration fatigue, (b) there provision for second pilot, the rotorcraft must controllable with equal safety from either pilot seat, and (c) the vibration and noise characteristics cockpit appurtenances may not interfere with safe operation. pilot compartment view (a) each pilot compartment must free from flare and reflections that could interfere with the pilot's view, and designed that each pilot's view sufficiently extensive, clear, and distorted for safe operation, and each pilot protected from the elements that moderate rain conditions not unduh impar his view the flight path normal flight and while landing. (b) certification for night operation requested, compliance with paragraph (a) this section must shown night flight tests. windshields and windows windshields and windows must made material that will not break into dangerous fragments. cockpit controls cockpit controls must be (a) located provide convenient operation and prevent confusion and inadvertently operation, and (bh) located and arranged with respect the pilots' seats that there full and unrestricted movement each control without interference from the cockpit structure the pilot's clothing when pilots from height are seated. motion and effect cockpit controls cockpit controls must designed that they operate accordance with the following movements and situation: (a) flight controls, including the collective pitch control, must operate with sense motion which corresponds the effect the rotorcraft. (b) twist grip engine power controls must designed that, for lefthand operation, the motion the pilot's hand clockwise increase power when the hand viewed from the edge containing the index finger. other engine power controls, excluding the collective control, must operate with forward motion increase power. (c) normal landing gear controls must operate downward extend the landing gear. doors (a) each closed cabin must have least one adequate and easily accessible external door. (b) each external door must located where persons using will not endangered the rotor, propellers, engine intake, and exhaust when appropriate operating procedures are used. opening procedures are required, they must marked inside, adjacent the door opening device. seats, berths, letters, safety belts, and harness (a) each seat, safety belt, harness, and adjacent part the rotorcraft each station designated for occupancy during takeoff and landing must free potentially injuries objects, sharp edges, protuberans, and hard surfaces and must designed that person making proper use these facilities will not suffer serious injury emergency landing result the static inertial load factors specified sec. (b) and dynamic conditions specified sec. (b) except provided for sec. (c). shoulder harness (upper torso restraint), combination with the safety belt, constitutes torso restraint system described approved technical specification. (c when seated with safety belt and shoulder harness listened(d) seat backs not have firm handheld, there must hand grips rails along each aisle enable the occupants steady themselves while using the aisle moderate rough air. (e) each protecting object that could injure persons seated moving about the rotorcraft normal flight must padded. each seat and its supporting structure must designed for occupants weight least pounds considering the maximum load factors, inertial forces, and reactions between occupants, seat, and safety belt harness corresponding with the applicable flight and ground load conditions, including the emergency landing conditions sec. (b). addition each pilot seat must designed for the reactions resulting from the application the pilot forces prescribed sec. and the inertial forces prescribed sec. (b) must multiplied factor determining the strength the attachment of each seat the structure, and (ii) each safety belt harness the seat structure. (g) when the safety belt and shoulder harness are combined, the rated strength the safety belt and shoulder harness may not less than that corresponding the inertial forces specified sec. (b), considering the occupants weight least pounds, considering the dimensional characteristics the restraint system installation, and using distribution least percent load the safety belt and least percent load the shoulder harness. the safety belt capable being used without the shoulder harness, the inertial forces specified must met the safety belt alone. (hh when nearest used, the nearest and its supporting structure must designed resist the inertia forces specified sec. with fitting factor and head weight least pounds. each seating device system includes the device such the seat, the cushion, the occupants restraint system, and attachment devices. each seating device system may use design features such crushing separation certain parts the seats reduce occupants loads for the emergency landing dynamic conditions sec. otherwise, the system must remain intact and must not interfere with rapid evacuation the rotorcraft. (k) for the purposes this section, litter defined device designed carry nonambulatory person, primarily incumbent position, into and the rotorcraft. each berth litter must designed withstand the load reaction occupants weight least pounds when the occupants subjected the forward inertial factors specified sec. (b). berth litter installed within less the longitudinal axis the rotorcraft must provided with padded end board, cloth diagram, equivalent means that can withstand the forward load reaction. berth litter oriented greater than with the longitudinal axis the rotorcraft must equipped with appropriate restraint, such strips safety belts, withstand the forward load reaction. addition the berth litter must have restraint system and must not have corners other protuberans likely cause serious injury person occupying during emergency landing conditions, and the berth litter attachment and the occupants restraint system attachments the structure must designed withstand the critical loads resulting from flight and ground load conditions and from the conditions prescribed sec. (b). the fitting factor required sec. (d) shall applied. cargo and baggage compartment (a) each cargo and baggage compartment must designed for its placarded maximum weight contents and for the critical load distributions the appropriate maximum load factors corresponding the specified flight and ground load conditions, except the emergency landing conditions sec. (b) there must means prevent the contents any compartment from becoming hazard shifting under the loads specified paragraph (a) this section. (c) under the emergency landing conditions sec. cargo and baggage compartment must positioned that the contents break loose they are unlikely cause injury the occupants restrict any the escape facilities provided for use after emergency landing, have sufficient strength withstand the conditions specified sec. including the means restraint, and their attachments, required paragraph (b) this section. sufficient strength must provided for the maximum authorized weight cargo and baggage the critical loading distribution. (d) cargo compartment lamps are installed, each lamp must installed prevent contact between lamp bulb and cargo. ditching (a) certification with ditching provisions requested, the rotorcraft must meet the requirements this section and secs. (d), and (bh) each practical design measure, compatible with the general characteristics the rotorcraft, must taken minimize the probability that emergency landing water, the behavior the rotorcraft would cause immediate injury the occupants would make impossible for them escape. (c) the probable behavior the rotorcraft water landing must investigated model tests comparison with rotorcraft similar configuration for which the ditching characteristics are known. scoops, flaps, projections, and any other factor likely affect the hydrodynamic characteristics the rotorcraft must considered. (d) must shown that, under reasonably probable water conditions, the location time and trim the rotorcraft will allow the occupants leave the rotorcraft and enter the life rats required sec. compliance with this provision shown buoyancy and trim computation, appropriate allowance must made for probable structural damage and cleavage. the rotorcraft has fuel tanks (with fuel jettisoning provisions) that can reasonably expected withstand ditching without cleavage, the jettisonable volume fuel may considered buoyancy volume. (e) unless the effects the collapse external doors and windows are accounted for the investigation the probable behavior the rotorcraft water landing (as prescribed paragraphs (c) and (d) this section), the external doors and windows must designed withstand the probable maximum local pressures. (at flight crew emergency exits (a) for rotorcraft with passenger emergency exits that are not convenient the flight crew, there must flight crew emergency exits, both sides the rotorcraft top hatch the flight crew area. (b) each flight crew emergency exit must sufficient size and must located allow rapid evacuation the flight crew. this must shown test. (c) each flight crew emergency exit must not constructed water location devices after emergency landing water. this must shown test, demonstration, analysis. emergency exits (ah number and location. there must least one emergency exit each side the cabin readily accessible each passenger. one these exits must usable any probable attitude that may result from crash, doors intended for normal use may also serve emergency exits, provided that they meet the requirements this section, and emergency location devices are installed, there must emergency exit accessible each passenger each side the cabin that shown test, demonstration, analysis to: above the dateline, and fi) open without interference from location devices, whether showed deployed. (b) type and operation. each emergency exit prescribed paragraph (a) this section must consist movable window panel, additional external door, providing unobstructed opening that will admit by inch ellipse, have simple and obvious methods opening, from the inside and from the outside, which not require exceptional effort: have simple and obvious method opening arranged and marked readily located and operated, even darkness, and reasonably protected from jamming fuselage deformation. (c) tests. the proper functioning each emergency exit must shown test. (d) ditching emergency exits for passengers. certification with ditching provisions requested, the markings required paragraph (b) this section must designed remain visible the rotorcraft mapsize and the cabin submerged. ventilation (a) the ventilation system for the pilot and passenger compartment must designed prevent the presence excessive quantities fuel fumes and carbon monoxide. (b) the concentration carbon monoxide may not exceed one part parts air during forward flight covering still air. the concentration exceeds this value under other conditions, there must suitable operating restrictions. theaters each combustion heater must approved. fire protection compartment interiors for each compartment used the crew passengers (a) the materials must least flame resistant: (b) reserved) (c) smoking prohibited, there must pacar stating, and smoking allowed there must adequate number self contained, removable astray, and where the crew compartment separated from the passenger compartment, there must least one illuminated sign (using either letters symbols) notifying all passengers when smoking prohibited. signs which notify when smoking prohibited must when illuminated, eligible each passenger seated the passenger cabin under all probable lighting conditions, and (ii) constructed that the crew can turn the illumination and off. cargo and baggage compartment (a) each cargo and baggage compartment must constructed of, lined with, materials that are least flame resistant, the case compartment that are readily accessible remember flight, and fire resistant, the case other compartment. (b) compartment may contain any controls, miring, lines, equipment, accessories whose damage failure would affect safe operation, unless those items are protected that they cannot damaged the movement cargo the compartment, and their wreckage failure will not create fire hazard. heating systems (a) general. for each heating system that involves the passage cabin air over, close to, the exhaust manifold, there must means prevent carbon monoxide from entering any cabin pilot compartment. (b) heat exchanges. each heat exchanger must be suitable materials: adequately cooled under all conditions, and easily disassembled for inspection. (c) combustion heater fire protection. except for theaters which incorporate designs prevent hazards the event fuel cleavage the heater fuel system, fire within the ventilation air passage, any other heater malfunction, each heater zone must incorporate the fire protection features the applicable requirements secs. and provided with approved, quick acting fire detectors numbers and locations ensuring prompt detection fire the heater region. fire extinguisher systems that provide least one adequate discharge all areas the heater region. complete drainage each part each zone minimize the hazards resulting from failure malfunction any component containing flammable fluids. the drainage means must be effective under conditions expected prevail when drainage needed, and (ii) arranged that discharged fluid will cause additional fire hazard. ventilation, arranged that discharged vapor will cause additional fire hazard. (d) ventilation air ducks. each ventilation air duct passing through any heater region must fireproof. unless isolation provided fireproof valves equally effective means, the ventilation air duct downstream each heater must fireproof for distance great enough ensure that any fire originating the heater can contained the duct. each part any ventilation duct passing through any region having flammable fluid system must constructed isolated from that system that the malfunctioning any component that system cannot introduce flammable fluids vapor into the ventilation bitstream. (e) combustion air ducks. each combustion air duct must fireproof for distance great enough prevent damage from backfiring reverse flame propagation. combustion air duct may connect with the ventilation bitstream unless flames from backfires reverse burning cannot enter the ventilation bitstream under any operating condition, including reverse flow maifunction the heater its associated components. combustion air duct may restrict the prompt relief any backfire that, restricted, could cause heater failure. ( ? heater control: general. there must means prevent the hazardous accumulation water ice any heater control component, control system tubing, safety control. (g) heater safety controls. for each combustion heater, safety control means must provided follows: means independent the components provided for the normal continuous control air temperature, inflow, and fuel flow must provided for each heater automatically shut off the ignition and fuel supply that heater point remote from that heater when any the following occurs: the heat exchanger temperature exceeds safe limits. (ii) the ventilation air temperature exceeds safe limits. (iii) the combustion inflow becomes inadequate for safe operation. (iv) the ventilation inflow becomes inadequate for safe operation. the means computing with paragraph (g)(l) this section for any individual heater must independent components serving any other heater, the heat output which essential for safe operation, and (ii) keep the heater off until started the crew. there must means warn the crew when any heater, the heat output which essential for safe operation, has been shut off the automatic means prescribed paragraph (g) this section. (ag (h) air intake. each combustion and ventilation air intake must located that flammable fluids vapor can enter the heater system during normal operation, asa result the malfunction any other component. heater exhaust. each heater exhaust system must meet the requirements secs. and each exhaust shroud must sealed that flammable fluids hazardous quantities vapor can reach the exhaust system through joins. exhaust system may restrict the prompt relief any backfire that, restricted, could cause heater failure. heater fuel systems. each heater fuel system must meet the powerplant fuel system requirements affecting safe heater operation. each heater fuel system component the ventilation bitstream must protected shroud that cleavage from those components can enter the ventilation bitstream. (k) trains. there must means for safe drainage any fuel that might accumulated the combustion chamber the heat exchanger. each part any drain that operates high temperatures must protected the same manner heater exhaust. each drain must protected against hazardous ice accumulation under any operating condition. fire protection structure, controls, and other parts each part the structure, controls, rotor mechanism, and other parts essential controlled landing that would affected powerplant fires must fireproof protected they can perform their essential functions for least minutes under any foreseeable powerplant fire conditions. flammable fluid fire protection (a) each area where flammable fluids vapor might escape cleavage fluid system, there must means minimize the probability ignition the fluids and vapor, and the resultat hazards ignition does occur. (b) compliance with paragraph (a) this section must shown analysis tests, and the following factors must considered: possible sources and paths fluid cleavage, and means detecting cleavage. flammability characteristics fluids, including effects any combustible absorbing materials. possible ignition sources, including electrical faults, overheating equipment, and malfunctioning protective devices. oni means available for controlling extinguishing fire, such stopping flow fluids, shutting down equipment, fireproof containment, use extinguishing agents. ability rotorcraft components that are critical safety flight withstand fire and heat. (c) action the flight crew required prevent contract fluid fire (e.g. equipment shutdown situation fire extinguisher) quick acting means must provided alert the crew. (d) each area where flammable fluids vapor might escape cleavage fluid system must identified and defined. external loads attacking means external loads (a) must shown analysis, test, both, that the rotorcraft external load attacking means for rotorcraft load combinations used for inhuman external cargo applications can withstand limit static load equal some lower load factormust shown analysis, test, both that the rotorcraft external load attacking means and corresponding personnel carrying device system for rotorcraft load combinations used for human external cargo applications can withstand limit static load equal some lower load factor, not less thanthe load for any rotorcraft load combination class, for any external cargo type, must applied the vertical direction. for jettisonable external loads any applicable external cargo type, the load must also applied any direction making the maximum angle with the vertical that can achieved service but not less than deg. however, the deg. angle may reduced lesser angle if | operating limitation established limiting external load operations such angles for which compliance with this paragraph has been shown: itis shown that the lesser angle cannot exceeded service. (b) the external load attacking means, for jettisonable rotorcraft load combinations, must include quick release system enable the pilot release the external load quickly during flight. the quick release system must consist primary quick release subsistem and backup quick release subsistem that are isolated from one another. the quick release system, and the means which controlled, must comply with the following: control for the primary quick release subsistem must installed either one the pilot's primary controls eguivalently accessible location and must designed and located that may operated either the pilot remember without hazardous limiting the ability control the rotorcraft during emergency situation. (an control for the backup quick release subsistem, readily accessible either the pilot another remember, must provided. both the primary and backup quick release subsistem must reliable, durable, and function properly with all external loads and including the maximum external limit load for which authorization requested. hi) protected against electromagnetic interference emi) from external and internal sources and against lightning prevent inadvertently load release. (a) the minimum level protection required for jettisonable rotorcraft load combinations used for inhuman external cargo radio frequency field strength vols per meter. the minimum level protection required for jettisonable rotorcraft load combinations used for human external cargo isa radio frequency field strength vols per meter. (iii) protected against any failure that could induced failure mode any other electrical mechanical rotorcraft system. (c) for rotorcraft load combinations used for human external cargo applications, the rotorcraft must for jettisonable external loads, have quick release system that meets the requirements paragraph (b) this section and that provides dual situation device for the primary quick release subsistem, and (ii) provides separate dual situation device for the backup quick release subsistem, have reliable, approved personnel carrying device system that has the structural capability and personnel safety features essential for external occupants safety, have placards and markings all appropriate locations that clearly state the essential system operating instructions and, for the personnel carrying device system, the congress and epress instructions, have equipment allow direct intercommunication among required remembers and external occupants, and have the appropriate limitations and procedures incorporated the flight manual for conducting human external cargo operations. (d) the critically configured jettisonable external loads must shown combination analysis, ground tests, and flight tests both transportable and releasable throughout the approved operational envelope without hazard the rotorcraft during normal flight conditions. addition, these external loads must shown releasable without hazard the rotorcraft during emergency flight conditions. (e) pacar marking must installed next the external load attacking means clearly stating any operational limitations and the maximum authorized external load demonstrated under sec. and this section. the fatigue evaluation sec. this part does not apply rotorcraft load combinations used for inhuman external cargo except for the failure critical structural elements that would result hazard the rotorcraft. for rotorcraft load combinations used for human external cargo, the fatigue evaluation sec. this part applies the entire quick release and personnel carrying device structural systems and their attachments. miscellaneous leveling marks there must reference marks for leveling the rotorcraft the ground. ballast provisions ballast provisions must designed and constructed prevent inadvertently shifting ballast flight. support powerplant general installation (a) the purpose this attachment, the powerplant installation includes each part the rotorcraft (other than the main and auxiliary rotor structures) that necessary for propulsion: affects the control the major propulsion units: affects the safety the major propulsion units between normal inspection overhaul. (b) for each powerplant installation each component the installation must constructed, arranged, and installed ensure its continued safe operation between normal inspection overhaul for the range temperature and altitude for which approval requested, accessibility must provided allow any inspection and maintenance necessary for continued airworthiness: electrical interconnections must provided prevent differences potential between major components the installation and the rest the rotorcraft: axial and radial expansion turbine engines may not affect the safety the installation: and design precautions must taken minimize the possibility incorrect assembly components and equipment essential safe operation the rotorcraft, except where operation with the incorrect assembly can shown extremely improbable. (c) the installation must comply with the installation instructions provided under sec. this chapter: and the applicable provisions this support. engines (a) engine type certification. each engine must have approved type certificate. reciprocating engines for use helicopters must qualified accordance with sec. (d) cast otherwise approved for the intended usage. (b) engine drive system cooling fan blade protection. ikan engine rotor drive system cooling fan installed, there must means protect the rotorcraft and allow safe landing fan blade fails. this must shown showing that the fan blades are contained case failure, (ii) each fan located that failure will not jeopardize safety, (iii) each fan blade can withstand ultimate load times the centrifugal force resulting from operation limited the following: for fans driven directly the engine the terminal engine rpm under controlled conditions, oversee limiting device. for fans driven the rotor drive system, the maximum rotor drive system rotational speed expected service, including transiens. unless fatigue evaluation under sec. conducted, must shown that cooling fan blades are not operating resonan conditions within the operating limits the rotorcraft. (c) turbine engine installation. for turbine engine installations,engin. (d) restart capability: means restart any engine flight must provided. except for the in flight shutdown all engines, engine restart capability must demonstrated throughout flight envelope for the rotorcraft. following the in flight shutdown all engines, in flight engine restart capability must provided. engine vibration (a) each engine must installed prevent the harmful vibration any part the engine rotorcraft. (b) the addition the rotor and the rotor drive system the engine may not subject the principal rotating parts the engine excessive vibration stresses. this must shown vibration investigation. (c) part the rotor drive system may subjected excessive vibration stresses. rotor drive system design (a) each rotor drive system must incorporate unit for each engine automatically disengaja that engine from the main and auxiliary rotor that engine fails. (b) each rotor drive system must arranged that each rotor necessary for control autorotation will continue driven the main rotor after disengagement the engine from the main and auxiliary rotor. (c) ifa tongue limiting device used the rotor drive system, must located allow continued control the rotorcraft when the device operating. (d) the rotor drive system includes any part necessary transmit power from the engines the rotor hubs. this includes gear boxes, shifting, universal joins, coupling, rotor brake assemblies, churches, supporting bearing for shifting, any attendant accessory pads drives, and any cooling fans that are part of, attached to, mounted the rotor drive system. rotor brake there means control the rotation the rotor drive system independently the engine, any limitations the use that means must specified, and the control for that means must guarded prevent inadvertently operation. rotor drive system and control mechanism tests (a) each part tested prescribed this section must serviceable condition the end the tests. interviewing disassembly which might affect test results may conducted. (b) each rotor drive system and control mechanism must tested for not less than hours. the test must conducted the rotorcraft,hour part the test prescribed paragraph (b) this section must run not less than maximum continuous tongue and the maximum speed for use with maximum continuous tongue. this test, the main rotor controls must set the position that will give maximum longitudinal cyclic pitch change simulated forward flight. the auxiliary rotor controls must the position for normal operation under the conditions the test. (d) hour or, for rotorcraft for which the use either minute oei power continuous oei power requested, hour part the test prescribed paragraph (b) this section must run not less than percent maximum continuous tongue and the minimum speed for use with percent maximum continuous tongue. the main and auxiliary rotor controls must the position for normal operation under the conditions the test. (e) hour part the test prescribed paragraph (b) this section must run not less than takeoff tongue and the maximum speed for use with takeoff tongue. the main and auxiliary rotor controls must the normal position for vertical ascent. for multiengine rotorcraft for which the use 2minute oei power requested, runs during the hour test must conducted follows: each run must consist least one period 2minutes with takeoff tongue and the maximum speed for use with takeoff tongue all engines. (ii) each run must consist least one period for each engine sequence, during which that engine simulated power failure and the remaining engines are run 2minute oei tongue and the maximum speed for use with 2minute oei tongue for minutes. for multiengine turbine powered rotorcraft for which the use second and minute oei power requested, runs must conducted follows: immediately following takeoff run least minutes, each power source must simulated failure, turn, and apply the maximum tongue and the maximum speed for use with second oei power the remaining affected drive system power inputs for not less than seconds, followed application the maximum tongue and the maximum speed for use with minute oei power for not less than minutes. least one run sequence must conducted from simulated flight idle condition. when conducted bench test, the test sequence must conducted following stabilization takeoff power. (ii) for the purpose this paragraph, affected power input includes all parts the rotor drive system which can adverse affected the application higher asymmetric tongue and speed prescribed the test. (iii) this test may conducted representative bench test facility when engine limitations either prelude repeated use this power would result premature engine removal during the test. the loads, the vibration frequency, and the methods application the affected rotor drive system components must representative rotorcraft conditions. test components must those used show compliance with the remainder this section. the parts the test prescribed paragraphs (c) and (d) this section must conducted intervals not less than minutes and may accomplished either the ground flight. the part the test prescribed paragraph (e) this section must conducted intervals not less than five minutes. (g) intervals not more than five hours during the tests prescribed paragraphs (c), (d), and (e) this section, the engine must stopped rapidly enough allow the engine and rotor drive automatically disengaged from the rotor. (h) under the operating conditions specified paragraph (c) this section, complete cycles lateral control, complete cycles longitudinal control the main rotor, and complete cycles control each auxiliary rotor must accomplished. "complete cycle" involves movement the controls from the neutral position, through both extreme positions, and back the neutral position, except that control movements need not produce loads flipping motions exceeding the maximum loads motions encountered flight. the cycling may accomplished during the testing prescribed paragraph (c) this section. least start up clutch engagements must accomplished (l) that the shaft the driven side the clutch accelerated: and using speed and method selected the applicant. g() for multiengine rotorcraft for which the use minute oei power requested, five runs must made minute oei tongue and the maximum speed for use with minute oei tongue, which each engine, sequence, made operative and the remaining engine s) run for minute period. (kh) for multiengine rotorcraft for which the use continuous oei power requested, five runs must made continuous oei tongue and the maximum speed for use with continuous oei tongue, which each engine, sequence, made operative and the remaining engines) run for hour period. additional tests (ah) any additional dynamic, endurance, and operational tests, and vibrator investigations necessary determine that the rotor drive mechanism safe, must performed. (b) turbine engine tongue output the transmission can exceed the highest engine transmission tongue rating limit, and that output not directly controlled the pilot under normal operating conditions (such where the primary engine power control accomplished through the flight control), the following test must made: under conditions associated with all engines operating, make applications, for seconds each, tongue that least equal the lesser of the maximum tongue used meeting sec. plus percent, fi) the maximum attainable tongue output the engines, assuming that tongue limiting devices, any, function properly. for multiengine rotorcraft under conditions associated with each engine, turn, becoming operative, apply the remaining transmission tongue inputs the maximum tongue attainable under probable operating conditions, assuming that tongue limiting devices, any, function properly. each transmission input must tested this maximum tongue for least minutes. the tests prescribed this paragraph must conducted the rotorcraft the maximum rotational speed intended for the power condition the testmust shown tests that the rotor drive system capable operating under authoritative conditions for minutes after the loss pressure the rotor drive primary oil system. shifting critical speed (a) the critical speeds any shifting must determined demonstration except that analytical methods may used reliable methods analysis are available for the particular design. (b) any critical speed lies within, close to, the operating ranges for dling, power on, and authoritative conditions, the stresses occurring that speed must within safe limits. this must shown tests. (c) analytical methods are used and show that critical speed lies within the permissible operating ranges, the margins between the calculated critical speeds and the limits the allowance operating ranges must adequate allow for possible variations between the computed and actual values. shifting joins each universal joint, slip joint, and other shifting joins whose publication necessary for operation must have provision for publication. turbine engine operating characteristics (a) turbine engine operating characteristics must investigated flight determine that adverse characteristics (such stall, surge, flameout) are present, hazardous ree, during normal and emergency operation within the range operating limitations the rotorcraft and the engine. (b) the turbine engine air inlet system may not, result inflow distortion during normal operation, cause vibration harmful the engine. (af (c) for governor controlled engines, must shown that there exists hazardous opsional instability the drive system associated with critical combinations power, rotational speed, and control displacement. fuel system general (a) each fuel system must constructed and arranged ensure flow fuel ata rate and pressure established for proper engine functioning under any likely operating condition, including the maneuvers for which certification requested. (b) each fuel system must arranged that fuel pump can draw fuel from more than one tank time: there are means prevent introducing air into the system. (c) each fuel system for turbine engine must capable sustained operation throughout its flow and pressure range with fuel initially saturated with water and having .75cc free water per gallon added and cooled the most critical condition for icing likely encountered operation. fuel system crashresistance.) unless other means acceptable the dca are employed minimize the hazard fuel fires occupants following otherwise survival impact (crash landing), the fuel systems must incorporate the design features this section. these systems must shown capable sustaining the static and dynamic deceleration loads this section, considered ultimate loads acting alone, measured the system component's center gravity, without structural damage system components, fuel tanks, their attachments that would leak fuel ignition source. (a) drop test requirements. each tank, the most critical tank, must drop tested follows: the drop height must least feet. the drop impact surface must nondeforming. the tank must filled with water percent the normal, full capacity. the tank must enclosed surrounding structure representative the installation unless can established that the surrounding structure free projections other design features likely contribute rupture the tank. the tank must drop freely and impact horizontal position after the drop test, there must cleavage. (b) fuel tank load factors. except for fuel tanks located that tank rupture with fuel release either significant ignition sources, such engines, theaters, and auxiliary power units, occupants extremely remote, each fuel tank must designed and installed retain its contents under the following ultimate inertial load factors, acting alone. for fuel tanks the cabin: upward 4g. (ii) forward 16g. hi) sidebar &g. (iv) downward 20g. for fuel tanks located above behind the crew passenger compartment that, loosened, could injure occupants emergency landing: upward .5g. (ii) forward 8g. (iii) sidebar 2g. iv) downward 4g. for fuel tanks other areas: upward .5g. (ii) forward 4g. (iii) sidebar 2g. (iv) downward 4g. (c) fuel line self sealing breakaway coupling. self sealing breakaway coupling must installed unless hazardous relative motion fuel system components each other local rotorcraft structure demonstrated extremely improbable unless other means are provided. the coupling equivalent devices must installed all fuel tank to fuel line connections, tank to tank interconnects, and other points the fuel system where local structural deformation could lead the release fuel. the design and construction self sealing breakaway coupling must incorporate the following design features: the load necessary separate breakaway coupling must between percent the minimum ultimate failure load (ultimate strength) the nearest component the fluid carrying line. the separation load must case less than pounds, regardless the size the fluid line. (ii) breakaway coupling must separate whenever its ultimate load (as defined paragraph (c)(l jli) this section) applied the failure modes most likely occur. (ii) all breakaway coupling must incorporate design provisions visually certain that the coupling locked together (leak free) and open during normal installation and service. (iv) all breakaway coupling must incorporate design provisions prevent coupling unintended closing due operational shocks, vibrations, acceleration. (v) breakaway coupling design may allow the release fuel once the coupling has performed its intended function. all individual breakaway coupling, coupling fuel feed systems, equivalent means must designed, tested, installed, and maintained that inadvertently fuel shroff flight improbable accordance with sec. .955fa) and must comply with the fatigue evaluation requirements sec. without leaking. alternate, equivalent means the use breakaway coupling must not create survival impact induced load the fuel line which installed greater than percent the ultimate load (strength) the nearest component the line and must comply with the fatigue requirements sec. without leaking. (d) fragile deformable structural attachments. unless hazardous relative motion fuel tanks and fuel system components local rotorcraft structure demonstrated extremely improbable otherwise survival impact, fragile locally deformable attachments fuel tanks and fuel system components local rotorcraft structure must used. the attachment fuel tanks and fuel system components local rotorcraft structure, whether fragile locally deformable, must designed such that its separation relative local deformation will occur without rupture local tear out the fuel tank fuel system components that will cause fuel cleavage. the ultimate strength fragile deformable attachments must follows: the load required separate fragile attachment from its support structure, reform locally deformable attachment relative its support structure, must between and percent the minimum ultimate load (ultimate strength) the nearest component the attached system. case may the load less than pounds. fragile locally deformable attachment must separate locally reform intended whenever its ultimate load (as defined paragraph (d)(1l) this section) applied the modes most likely occur. all fragile locally deformable attachments must comply with the fatigue requirements sec. (e) separation fuel and ignition sources. provide maximum crash resistance, fuel must located far practical from all occupiable areas and from all potential ignition sources. other basic mechanical design criteria. fuel tanks, fuel lines, electrical wires, and electrical devices must designed, constructed, and installed, far practical, crash resistant. (g) rigid semirigid fuel tanks. rigid semirigid fuel tank bladder walls must impact and tear resistant. fuel system independence (a) each fuel system for multiengine rotorcraft must allow fuel supplied each engine through system independent those parts each system supplying fuel other engines. however, separate fuel tanks need not provided for each engine. (b) single fuel tank used multiengine rotorcraft, the following must provided: independent tank outlets for each engine, each incorporating shroff valve the tank. this shroff valve may also serve the firewall shroff valve required sec. the line between the valve and the engine compartment does not contain hazardous amount fuel that can drain into the engine compartment. least two vents arranged minimize the probability both vents becoming constructed simultaneously. filler caps designed minimize the probability incorrect installation inflight loss. fuel system which those parts the system from each tank outlet any engine are independent each part each system supplying fuel other engines. fuel system lightning protection the fuel system must designed and arranged prevent the ignition fuel vapor within the system by (a) direct lightning strikes areas having high probability stroke attachment, (bh) swept lightning strokes areas where swept strokes are highly probable, (c) corona and streaming fuel vent outlets. fuel flow (a) general. the fuel system for each engine must shown provide the engine with least percent the fuel required under each operating and maneuvering condition approved for the rotorcraft including, applicable, the fuel required operate the engine(s) under the test conditions required sec. unless equivalent methods are used, compliance must shown test during which the following provisions are met except that combinations conditions which are shown improbable need not considered. the fuel pressure, corrected for critical acceleration, must within the limits specified the engine type certificate data sheet. the fuel level the tank may not exceed that established the unable fuel supply for that tank under sec. plus the minimum additional fuel necessary conduct the test. the fuel head between the tank outlet and the engine inlet must critical with respect rotorcraft flight attitudes. the critical fuel pump (for pump fed systems) installed produce (by actual simulated failure) the critical restriction fuel flow expected from pump failure. critical values engine rotation speed, electrical power, other sources fuel pump motive power must applied. critical values fuel properties which adverse affect fuel flow must applied. the fuel filter required sec. must blocked the ree necessary simulated the accumulation fuel contamination required activate the indicator required sec. .1305fa). (b) fuel transfer systems. normal operation the fuel system requires fuel transferred engine feed tank, the transfer must occur automatically via system which has been shown maintain the fuel level the engine feed tank within acceptable limits during flight surface operation the rotorcraft. (c) multiple fuel tanks. engine can supplied with fuel from more than one tank, the fuel systems must, addition having appropriate manual switching capability, designed prevent interruption fuel flow that engine, without attention the flight crew, when any tank supplying fuel that engine depleted usable fuel during normal operation, and any other tank that normally supplies fuel the engine alone contains usable fuel. unable fuel supply the unable fuel supply for each tank must established not less than the quantity which the first evidence malfunction occurs under the most adverse fuel feed condition occurring under any intended operations and flight maneuvers involving that tank. fuel system hot weather operation each suction lift fuel system and other fuel systems with features conducive vapor formation must shown test operate satisfactory (within certification limits) when using fuel temperature under critical operating conditions including, applicable, the engine operating conditions defined sec. (b)(l) and (b). fuel tanks: general (a) each fuel tank must able withstand, without failure, the vibration, inertia, fluid, and structural loads which may subjected operation. (b) each fuel tank gallons greater capacity must have internal raffles, must have external support resist surfing. (c) each fuel tank must separated from the engine compartment firewall. least one half inch clear airspace must provided between the tank and the firewall. (d) spaces adjacent the surfaces fuel tanks must ventilator that fumes cannot accumulated the tank compartment case cleavage. two more tanks have interconnected outlets, they must considered one tank, and the airspace those tanks must interconnected prevent the flow fuel from one tank another result difference pressure between those airspace. (e) the maximum exposed surface temperature any component the fuel tank must less, safe margin determined the dca, than the lowest expected autoignition temperature the fuel fuel vapor the tank. compliance with this requirement must shown under all operating conditions and under all failure malfunction conditions all components inside the tank. each fuel tank installed personnel compartment must isolated fume proof and fuel proof enclosure that are trained and vented the exterior the rotorcraft. the design and construction the enclosure must provide necessary protection for the tank and adequate withstand loads and abrasions expected personnel compartment. (g) each flexible fuel tank bladder liner must approved shown suitable for the particular application and must puncture resistant. puncture resistance must shown meeting the approved technical specification, using minimum puncture force pounds. (h) each integral fuel tank must have provisions for inspection and repair its interior. fuel tank tests. (a) each fuel tank must able withstand the applicable pressure tests this section without failure cleavage. practical, test pressures may applied manner stimulating the pressure distribution service. (b) each conventional metal tank, nonmetallic tank with walls that are not supported the rotorcraft structure, and integral tank must subjected toa pressure p.s.i. unless the pressure developed during maximum limit acceleration emergency deceleration with full tank exceeds this value, which case hidrostatik head, equivalent test, must applied duplicate the acceleration loads far possible. however, the pressure need not exceed p.s.i. surfaces not exposed the acceleration loading. (c) bach nonmetallic tank with walls supported the rotorcraft structure must subjected the following tests: pressure bestof least p.s.i. this test may conducted the tank alone conjunction with the test specified paragraph (c) this section. pressure test, with the tank mounted the rotorcraft structure, equal the load developed the reaction the contents, with the tank full, during maximum limit acceleration emergency deceleration. however, the pressure need not exceed p.s.i. surfaces not exposed the acceleration loading. (d) each tank with large unsupported unstiffened flat areas, with other features whose failure deformation could cause cleavage, must subjected the following test its equivalent: each complete tank assembly and its support must vibration tested while mounted simulated the actual installation. the tank assembly must liberated for hours while two thirds full any suitable fluid. the amplitude vibration may not less than one thirty second inch, unless otherwise substantiated. the test frequency vibration must follows:test frequency vibration, number cycles per minute must, unless frequency based more rational calculation used, the number obtained averaging the maximum and minimum power on engine speeds (r.p.m.) for reciprocating engine powered rotorcraft c.p.m. for turbine engine powered rotorcraft. (ii) onlyat frequency vibration must the test frequency. (iii) more thanmost critical these frequencies must the test frequency. under paragraphs (d)lii) and iii) this section, the time test must adjusted accomplish the same number vibration cycles would accomplished hours the frequency specified paragraph (d1( j(i) this section. during the test, the tank assembly must rocked the rate complete cycles per minute through angle both sides the horizontal total), about the most critical axis, for hours. motion about more than one axis likely critical, the tank must rocked about each critical axis for hours. fuel tank installation (a) each fuel tank must supported that tank loads are not concentrated unsupported tank surfaces. addition there must pads, necessary, prevent chasing between each tank and its supports, the padding must nonabsorbent treated prevent the absorption fuel, flexible tank liners are used, they must supported that not necessary for them withstand fluid loads, and each interior surface tank compartment must smooth and free projections that could cause wear the liner unless there are means for protection the liner those points, (ii) the construction the liner itself provides such protection. (b) any spaces adjacent tank surfaces must adequately ventilator avoid accumulation fuel fumes those spaces due minor cleavage. the tank sealed compartment, ventilation may limited drain holes that prevent logging and excessive pressure resulting from altitude changes. flexible tank liners are installed, the penting arrangement for the spaces between the liner and its container must maintain the proper relationship tank vent pressures for any expected flight condition. (c) the location each tank must meet the requirements sec. (a) and (c). (d) rotorcraft skin immediately adjacent major air outlet from the engine compartment may act the wall the integral tank. fuel tank expansion space each fuel tank each group fuel tanks with interconnected vent systems must have expansion space not less than percent the tank capacity. must impossible fill the fuel tank expansion space inadvertently with the rotorcraft the normal ground attitude. fuel tank sup (a) each fuel tank must have drainase sup with effective capacity any ground attitude expected service percent the tank capacity gallon, whichever greater, unless the fuel system has sediment bowl chamber that accessible for preflight drainage and has minimum capacity ounce for every gallons fuel tank capacity, and each fuel tank drain located that any ground attitude expected service, water will drain from all parts the tank the sediment bowl chamber. (b) each sup, sediment bowl, and sediment chamber drain required this section must comply with the drain provisions sec. (b). fuel tank filler connection (a) each fuel tank filler connection must prevent the entrance fuel into any part the rotorcraft other than the tank itself during normal operations and must crash resistant during survival impact accordance with sec. .952c). addition each filler must marked prescribed sec. (e(1h: each released filler connection that can retain any appreciate quantity fuel must have drain that discharge clear the entire rotorcraft, and each filler cap must provide fuel tight seal under the fluid pressure expected normal operation and survival impact. (b) each filler cap filler cap cover must warn when the cap not fully locked seated the filler connection. fuel tank vents (a) each fuel tank must vented from the top part the expansion space that penting effective under all normal flight conditions. each vent must minimize the probability storage dirt ice. (b) the penting system must designed minimize village fuel through the vents ignition source the event roller during landing, ground operation, survival impact. fuel tank outlet (a) there must fuel stained for the fuel tank outlet for the booster pump. this trainer must for reciprocating engine powered rotorcraft, have meses per inch: and for turbine engine powered rotorcraft, prevent the passage any object that could restrict fuel flow damage any fuel system component. (b) the clear area each fuel tank outlet trainer must least five times the area the outlet line. (c) the diameter each trainer must least that the fuel tank outlet. (d) each finger trainer must accessible for inspection and cleaning. fuel system components fuel pumps compliance with sec. may not jeopardized failure of (a) any one pump except pumps that are approved and installed parts type certificate engine: (b) any component required for pump operation except, for engine driven pumps, the engine served that pump. fuel system lines and fitting (a) each fuel line must installed and supported prevent excessive vibration and withstand loads due fuel pressure and accelerated flight conditions. (b) each fueflexible connection fuel lines that may under pressure subjected axial loading must use flexible home assemblies. (e) flexible home that might adverse affected high temperatures may used where excessive temperatures will exist during operation after engine shutdown. fuel valves (a) there must positive, quick acting valve shut off fuel each engine individually. (b) the control for this valve must within easy reach appropriate remembers. (c) where there more than one source fuel supply there must means for independent feeding from each source. (d) shroff valve may the engine side any firewall. fuel trainer filter there must fuel trainer filter between the fuel tank outlet and the inlet the first fuel system component which susceptible fuel contamination, including but not limited the fuel metering device engine positive displacement pump, whichever nearer the fuel tank outlet. this fuel trainer filter must (a) accessible for training and cleaning and must incorporate screen element which easily removable, (b) have sediment trap and drain except that need not have drain the trainer filter easily removable for drain purposes, (c) itself, and (d) provide means remove from the fuel any contaminants which would jeopardize the flow fuel through rotorcraft engine fuel system components required for proper rotorcraft fuel system engine fuel system operation. fuel system trains (a) there must least one accessible drain the lowest point each fuel system completely drain the system with the rotorcraft any ground attitude expected service. (b) each drain required paragraph (a) this section must discharge clear all parts the rotorcraft:, have manual automatic means assure positive closure the off position, and have drain valve that readily accessible and which can easily opened and closed: and (ii) that either located protected prevent fuel village the event landing with landing gear retracted. oil system engines: general (a) each engine must have independent oil system that can supply with appropriate quantity oil temperature not above that safe for continuous operation. (b) the usable oil capacity each system may not less than the product the endurance the rotorcraft under critical operating conditions and the maximum oil consumption the engine under the same conditions, plus suitable margin ensure adequate circulation and cooling. instead rational analysis endurance and consumption, usable oil capacity one gallon for each gallons usable fuel may used. (c) the oil cooling provisions for each engine must able maintain the oil inlet temperature that engine below the maximum established value. this must shown flight tests. oil tanks each oil tank must designed and installed that (a) can withstand, without failure, each vibration, inertia, fluid, and structural load expected operation, (b) determined| (c) where used with reciprocating engine, has expansion space not less than the greater percent the tank capacity gallon, and where used with turbine engine, has expansion space not less than percent the tank capacity. (d) impossible fill the tank expansion space inadvertently with the rotorcraft the normal ground attitude: (e) adequate penting provided: and there are means the filler opening prevent oil overflow from entering the oil tank compartment. oil tank tests each oil tank must designed and installed that can withstand, without cleavage, internal pressure psi, except that each pressured oil tank used with turbine engine must designed and installed that can withstand, without cleavage, internal pressure psi, plus the maximum operating pressure the tank. oil lines and fitting (a) each oil line must supported prevent excessive vibration. (b) each oioil line must have inside diameter not less than the inside diameter the engine inlet outlet. line may have spices between connections. oil trainer filter (a) each turbine engine installation must incorporate oil trainer filter through which all the engine oil flows and which meets the following requirements: each oil trainer filtercompletely blocked. the oil trainer filterhen the oil contaminated ree (with respect particle size and density) that greater than that established for the engine under cast the oil trainer filter, unless installed oil tank outlet, must incorporate means indicate contamination before reaches the capacity established accordance with paragraph (a) this section. the bypass trainer filter must constructed and install(s) oil trainer filter that has bypass, except one that installed oil tank outlet, must have means connect the warning system required sec. (r). (b) each oil trainer filter powerplant installation using reciprocating engineoil system trains drain (or trains) must provided allow safe drainage the oil system. each drain must (a) accessible: and (b) have manual automatic means for positive locking the closed position. transmissions and gearbox: general (a) the publication system for components the rotor drive system that require continuous publication must sufficiently independent the publication systems the engine(s) ensure publication during autorotation. (b) pressure publication systems for transmissions and gearbox must comply with the engine oil system requirements sec. (except paragraph (e)), and (d). (c) each pressure publication system must have oil trainer filter through which all the lubricant flows and must designed remove from the lubricant any contaminants which may damage transmission and drive system components empedu the flow lubricant hazardous degree, equipped with means indicate collection contaminants the filter trainer before opening the bypass required paragraph (c) this section, and equipped with bypass constructed and installed that the lubricant will flow the normal rate through the rest the system with the trainer filter completely blocked, and (il)path. (d) for each lubricant tank sup outlet supplying publication rotor drive systems and rotor drive system components, screen must provided prevent entrance into the publication system any object that might abstract the flow lubricant from the outlet the filter required paragraph (c) this section. the requirements paragraph (c) not apply screens installed lubricant tank sup outlets. (e) splash type publication systems for rotor drive system gearbox must comply with sec. and (d). cooling general (a) each powerplant cooling system must able maintain the temperatures powerplant components within the limits established for these components under critical surface (ground water) and flight operating conditions for which certification required and after normal shutdown. powerplant components considered include but may not limited engines, rotor drive system components, auxiliary power units, and the cooling lubricating fluids used with these components. (bb) compliance with paragraph (a) this section must shown tests conducted under the conditions prescribed that paragraph. cooling tests (a) general. for the tests prescribed sec. (b), the following apply: the tests are conducted under conditions depicting from the maximum ambient atmospheric temperature specified paragraph (b) this section, the recorded powerplant temperatures must corrected under paragraphs (c) and (d) this section unless more rational correction method applicable. corrected temperature determined under paragraph (a) this section may exceed established limits. for reciprocating engines, the fuel used during the cooling tests must the minimum grade approved for the engines, and the mixture settings must those normally used the flight stages for which the cooling tests are conducted. the test procedures must prescribed sec. (bb) maximum ambient atmospheric temperature. maximum ambient atmospheric temperature corresponding sea level conditions least must established. the assumed temperature lapse rate per thousand feet altitude above sea level until temperature reached, above which altitude the temperature considered constant however, for winterization installations, the applicant may select maximum ambient atmospheric temperature corresponding sea level conditions less than (c) correction factor (except cylinder barrels). unless more rational correction applies, temperatures engine fluids and power plant components (except cylinder barrels) for which temperature limits are established, must corrected adding themomponent fluid temperature recorded during the cooling test. gg" (d) correction factor for cylinder barrel temperatures. cylinder barrel temperatures must corrected adding them timesylinder barrel temperature recorded during the cooling test. cooling test procedures (a) general. for each stage flight, the cooling tests must conducted with the rotorcraft the configuration most critical for cooling, and under the conditions most critical for cooling. (bh) temperature stabilization. for the purpose the cooling tests, temperature "stabilized" when its rate change less than two? per minute. the following component and engine fluid temperature stabilization rules apply: for each rotorcraft, and for each stage flight the temperatures must stabilized under the conditions from which entry made into the stage flight being investigated, fi) the entry condition normally does not allow temperatures stabilize, operation through the full entry condition must conducted before entry into the stage flight being investigated order allow the temperatures attain their natural levels the time entry. for each helicopter during the takeoff stage flight, the climb takeoff power must preceded period hover during which the temperatures are stabilized. (c) duration test. for each stage flight the tests must continued until the temperatures stabilize minutes after the occurrence the highest temperature recorded, appropriate the test condition, that stage flight completed, operating limitation reached. induction system air induction (a) the air induction system for each engine must supply the air required that engine under the operating conditions and maneuvers for which certification requested. (b) each cold air induction system opening must outside the bowling backfire flames can emerge. (ce) fuel can accumulated any air induction system, that system must have trains that discharge fuel clear the rotorcraft, and out the path exhaust flames. (d) for turbine engine powered rotorcraft there must means prevent hazardous quantities fuel cleavage overflow from trains, vents, other components flammable fluid systems from entering the engine intake system: and the air inlet ducks must located protected minimize the ingestion foreign matter during takeoff, landing, and taxiing. induction system icing protection (a) reciprocating engines. each reciprocating engine air induction system must have means prevent and eliminate icing. unless this done other means, must shown that, air free visible moisture temperature and with the engines percent maximum continuous power each rotorcraft with sea level engines using conventional venturi carburetors has presenter that can provide heat rise each rotorcraft with sea level engines using carburetors ending prevent icing has shelter alternate source air, and that the present supplied the alternate air intake not less than that provided the engine cooling air downstream the cylinders: each rotorcraft with altitude engines using conventional venturi carburetors has presenter capable providing heat rise f.: and each rotorcraft with altitude engines using carburetors ending prevent icing has presenter that can provide heat rise of (ii) ifa fluid editing system used, least (b) turbine engine. must shown that each turbine engine and its air inlet system can operate throughout the flight power range the engine (including dling) without accumulation ice engine inlet system components that would adverse affect engine operation cause serious loss power under the icing conditions specified appendix cast and fil) snow, both falling and blowing, without adverse effect engine operation, within the limitations established for the rotorcraft. each turbine engine must idle for minutes the ground, with the air bleed available for engine icing protection its critical condition, without adverse effect, atmosphere that temperature between and (between and and has liquid water content not less than gram per cubic meter the form drops having mean effective diameter not less than microps, followed komentar operation takeoff power thrust. during the minutes idle operation, the engine may run periodically moderate power thrust setting manner acceptable the dca. (c) supercharged reciprocating engines. for each engine having supercharger pressure the air before enters the karburator, the heat rise the air caused that supercharging any altitude may utilized determining compliance with paragraph (a) this section the heat rise utilized that which will available, automatically, for the applicable altitude and operating condition because supercharging. exhaust system general for each exhaust system (a) there must means for thermal expansion manifolds and pipes, (b) there must means prevent local hot spots, (c) exhaust gases must discharge clear the engine air intake, fuel system components, and trains, (d) each exhaust system part with surface hot enough ignite flammable fluids vapor must located shield that cleavage from any system carrying flammable fluids vapor will not result fire caused impingement the fluids vapor any part the exhaust system including shields for the exhaust system, (e) exhaust gases may not impar pilot vision night due flare, significant traps exist, each turbine engine exhaust system must have trains discharging clear the rotorcraft, any normal ground and flight attitudes, prevent fuel accumulation after the failure attempted engine start, (g) each exhaust heat exchanger must incorporate means prevent blockade the exhaust port after any internal heat exchanger failure. exhaust piping (a) exhaust piping must heat and corrosion resistant, and must have provisions prevent failure due expansion operating temperatures. (b) exhaust piping must supported withstand any vibration and inertia loads which would subjected operations. (c) exhaust piping connected components between which relative motion could exist must have provisions for flexibility. powerplant controls and accessories powerplant controls: general (a) powerplant controls must located and arranged under sec. and marked under sec. (b) each flexible powerplant control must approved. (c) each control must able maintain any set position without constant attention, tendency creep due control loads vibration. (d) controls powerplant valves required for safety must have for manual valves, positive stops the case fuel valves suitable index provisions, the open and closed position, and for power assisted valves, means indicate the flight crew when the valve the fully open fully closed position, (ii) moving between the fully open and fully closed position. (e) for turbine engine powered rotorcraft, single failure malfunction, probable combination thereof, any powerplant control system may cause the failure any powerplant function necessary for safety. engine controls (a) there must separate power control for each engine. (b) power controls must grouped and arranged allow (l) separate control each engine, and simultaneous control all engines. (c) each power control must provide positive and immediately responsive means controlling its engine. (d) ifa power control incorporates fuel shroff feature, the control must have means prevent the inadvertently movement the control into the shroff position. the means must have positive lock stop the idle position, and require separate and distinct operation place the control the shroff position. le'p) (e) for rotorcraft certificate for second oei power rating, means must provided automatically activate and control the second oei power and prevent any engine from exceeding the installed engine limits associated with the second oei power rating approved for the rotorcraft. ignition switches (a) there must means quickly shut off all ignition the grouping switches master ignition control. (b) each group ignition switches, except ignition switches for turbine engines for which continuous ignition not required, and each master ignition control must have means prevent its inadvertently operation. mixture controls there are mixture controls, each engine must have separate control and the controls must arranged allow (a) separate control each engine: and (b) simultaneous control all engines. rotor brake controls (a) must impossible apply the rotor brake inadvertently flight. (b) there must means warn the crew the rotor brake has not been completely released before takeoff. powerplant accessories (a) each engine mounted accessory must approved for mounting the engine involved: use the provisions the engine for mounting, and sealed such way prevent contamination the engine oil system and the accessory system. (b) unless other means are provided, tongue limiting means must provided for accessory drives located any component the transmission and rotor drive system prevent damage these components from excessive accessory load. powerplant fire protection lines, fitting, and components (ah) except provided paragraph (b) this section, each line, fitting, and other component carrying flammable fluid any area subject engine fire conditions must fire resistant, except that flammable fluid tanks and supports which are part and attached the engine must fireproof enclosed fireproof shield unless damage fire any non fireproof part will not cause cleavage village flammable fluid. components must (ar shield located safeguard against the ignition leaking flammable fluid. integral oil sup less than guard capacity reciprocating engine need not fireproof nor enclosed fireproof shield. (b) paragraph (a) does not apply to lines, fitting, and components which are already approved part type certificate engine, and vent and drain lines, and their fitting, whose failure will not result in, add to, fire hazard. (c) each flammable fluid drain and vent must discharge clear the induction system air inlet. flammable fluids (a) each fuel tank must isolated from the engines firewall shroud. (b) each tank reservoir, other than fuel tank, that part system containing flammable fluids gases must isolated from the engine firewall shroud, unless the design the system, the materials used the tank and its supports, the shroff means, and the connections, lines and controls provide free safety equal that which would exist the tank reservoir were isolated from the engines. (c) there must least one half inch clear airspace between each tank and each firewall shroud isolation that tank, unless equivalent means are used prevent heat transfer from each engine compartment the flammable fluid. (d) absorbed materials close flammable fluid system components that might leak must covered treated prevent the absorption hazardous quantities fluids. ventilation each compartment containing any part the powerplant installation must have provision for ventilation and drainage flammable fluids. the drainage means must be (a) effective under conditions expected prevail when drainage needed, and (b) arranged that discharged fluid will cause additional fire hazard. shroff means (a) there must means shut off each line carrying flammable fluids into the engine compartment, except lines, fitting, and components forming integral part engine, for oil systems for which all components the system, including oil tanks, are fireproof located areas not subject engine fire conditions: and for reciprocating engine installations only, engine oil system lines installation using engines less than cu. in. displacement. (b) there must means guard against inadvertently operation each shroff, and make possible for the crew reopen flight after has been closed. (c) each shroff valve and its control must designed, located, and protected function properly under any condition likely result from engine fire. firewall each engine, including the combustion, turbine, and tailpipe sections turbine engines must isolated firewall, shroud, equivalent means, from personnel compartment, structures, controls, rotor mechanisms, and other parts that are essential controlled landing: and not protected under sec. (bp) each auxiliary power unit and combustion heater, and any other combustion equipment used flight, must isolated from the rest the rotorcraft firewall, shroud, equivalent means. (c) meeting paragraphs (a) and (b) this section, account must taken the probable path fire affected the inflow normal flight and autorotation. (d) each firewall and shroud must constructed that hazardous quantity air, fluids, flame can pass from any engine compartment other parts the rotorcraft. (e) each opening the firewall shroud must sealed with close fitting, fireproof grommets, pushing, firewall fitting. each firewall and shroud must fireproof and protected against corrosion. bowling and engine compartment covering (a) each bowling and engine compartment covering must constructed and supported that can resist the vibration, inertia, and air loads which may subjected operation. (b) there must means for rapid and complete drainage each part the bowling engine compartment the normal ground and flight attitudes. (c) drain may discharge where might cause fire hazard. (d) each bowling and engine compartment covering must least fire resistant. (e) each part the bowling engine compartment covering subject high temperatures due its nearest exhaust system parts exhaust gas impingement must fireproof. means retaining each enable readily removable panel, bowling, engine rotor drive system covering must provided prelude hazardous damage rotor critical control components the event structural mechanical failure the normal retention means, unless such failure extremely improbable. other surfaces all surfaces aft of, and near, powerplant compartment, other than tail surfaces not subject heat, flames, sparks managing from powerplant compartment, must least fire resistant. fire detector systems each turbine engine powered rotorcraft must have approved quick acting fire detectors numbers and locations ensuring prompt detection fire the engine compartment which cannot readily observed flight the pilot the cockpit. support equipment general function and installation. each item installed equipment must (a) ofa kind and design appropriate its intended function: (b): (c) installed according limitations specified for that equipment: and (d) function properly when installed. flight and navigation instruments the following are the required flight and navigation instruments: (a) airspeed indicator. (b) altimeter. (c) magnetic direction indicator. powerplant instruments the following are the required powerplant instruments: (a) karburator air temperature indicator, for each engine having presenter that can provide heat rise excess (b) cylinder head temperature indicator, for each air cooled engine, rotorcraft with cooling shutter, and rotorcraft for which compliance with sec. shown any condition other than the most critical flight condition with respect cooling. (ce) fuel pressure indicator, for each pump fed engine. (d) fuel quantity indicator, for each fuel tank. (e) manifold pressure indicator, for each altitude engine. oil temperature warning device indicate when the temperature exceeds safe value eachg) oil pressure warning device indicate when the pressure falls below safe value each pressure fabricatedh) oil pressure indicator for each engine. fi) oil quantity indicator for each oil tank. oil temperature indicator for each engine. (kh) least one tachometer indicate the rpm each engine and, applicable the rpm the single main rotor, the common rpm any main rotor whose speeds cannot vary appreciably with respect each other, the rpm each main rotor whose speed can vary appreciably with respect that another main rotor. low fuel warning device for each fuel tank which feeds engine. this device must provide warning the flightcrew when approximately minutes usable fuel remains the tank: and independent the normal fuel quantity indicating system. (m) means indicate the flightcrew the failure any fuel pump installed show compliance with sec. (n) gas temperature indicator for each turbine engine. (o) means enable the pilot determine the tongue each turboshaft engine, tongue limitation established for that engine under sec. (e). (p) for each turbine engine, indicator indicate the functioning the powerplant ice protection system. (a) indicator for the fuel filter required sec. indicate the occurrence contamination the filter there established the applicant compliance with sec. (r) for each turbine engine, warning means for the oil trainer filter required sec. has bypass, warn the pilot the occurrence contamination the trainer filter before reaches the capacity established accordance with sec. (a). (s) indicator indicate the functioning any selectable controllable heater used prevent ice logging fuel system components. (tp for rotorcraft for which second minute oei power rating requested, means must provided alert the pilot when the engine the second and the minute oei power levels, when the event begins, and when the time interval expires. (u) for each turbine engine utilizing second minute oei power, device system must provided for use ground personnel which automatically records each usage and duration power the second and minute oei levels: permits retrieval the recorded data, can reset only ground maintenance personnel, and has means verify proper operation the system device. warning caution devices signal the flight crew when feromagnetik particles are detected the chip detector required sec. (e). miscellaneous equipment the following the required miscellaneous equipment: (a) approved seat for each occupants. (b) approved safety belt for each occupants. (c) master switch arrangement. (d) adequate source electrical energy, where electrical energy necessary for operation the rotorcraft. (e) electrical protective devices. equipment, systems, and installations (a) the equipment, systems, and installations whose functioning required this subchapter must designed and installed ensure that they perform their intended functions under any foreseeable operating condition. (b) the equipment, systems, and installations multiengine rotorcraft must designed prevent hazards the rotorcraft the event probable malfunction failure. (c) the equipment, systems, and installations single engine rotorcraft must designed minimize hazards the rotorcraft the event probable malfunction failure. (d) deleted) electrical and electronic system lightning protection. (a)rotorcraft,lightning: and the system automatically recovers normal operation that function timely manner after the rotorcraft exposed lightning. (b) for rotorcraftrotorcraft exposed lightning. high intensity radiated fields irf) protection (a)rotorcraftirf environment described appendix this part, the system automatically recovers normal operation that function, timely manner, after the rotorcraft exposed irf environment described appendix this part, unless this conflicts with other operational functional requirements that system, the system not adverse affected during and after the time the rotorcraft exposed irf environment ii, described appendix this part, and each function required during operation under visual flight rules not adverse affected during and after the time the rotorcraft exposed irf environment iii, described appendix this part. (b)c)d) before the effective date this amendmentrotorcraft may designed and installed without meeting the provisions paragraph (a) provided (l) the system has previously been shown comply with special conditions for irf, prescribed under sec. issued before the effective date this amendment, and the data used demonstrate compliance with the special conditions provided. instruments: installation arrangement and visibility (a) each flight, navigation, and powerplant instrument for use any pilot must easily visible him. (b) for each multiengine rotorcraft, identical powerplant instruments must located prevent confusion which engine each instrument relates. (c) instrument panel vibration may not damage, impar the readability accuracy of, any instrument. (d) visual indicator provided indicate malfunction instrument, must effective under all probable cockpit lighting conditions. warning, caution, and advisory lights warning, caution advisory lights are installed the cockpit, they must, unless otherwise approved the dca, be (aj) red, for warning lights (lights indicating hazard which may require immediate collective action): (b) amber, for caution lights (lights indicating the possible need for future collective action), (c) green, for safe operation lights, and (d) any other color, including white, for lights not described paragraphs (a) through (c) this section, provided the color differs sufficiently from the colors prescribed paragraphs (a) through (c) this section avoid possible confusion. airspeed indicating system (a) each airspeed indicating instrument must celebrated indicate true airspeed (at sea level with standard atmosphere) with minimum practical instrument calibration error when the corresponding pitot and static pressures are applied. (b) the airspeed indicating system must celebrated flight forward speeds knots and over. (c) each forward speed above percent the climbout speed, the airspeed indicator must indicate true airspeed, sea level with standard atmosphere, within allowance installation error not more than the greater of percent the celebrated airspeed, five knots. static pressure systems (a) each instrument with static air case connections must vented that the influence rotorcraft speed, the opening and closing windows, inflow variation, and moisture other foreign matter does not seriously affect its accuracy. (b) each static pressure port must designed and located such manner that the correlation between air pressure the static pressure system and true ambient atmospheric static pressure not altered when the rotorcraft encounters icing conditions. anti icing means alternate source static pressure may used showing compliance with this requirement. the reading the altimeter, when the alternate static pressure system, differs from the reading the altimeter when the primary static system more than feet, correction card must provided for the alternate static system. (c) except provided paragraph (d) this section, the static pressure system incorporates both primary and alternate static pressure source, the means for selecting one the other source must designed that when either source selected, the other blocked off: and both sources cannot blocked off simultaneously. (d) for unpressurized rotorcraft, paragraph (c) this section does not apply can demonstrated that the static pressure system calibration, when either static pressure source selected not changed the other static pressure source being open blocked. magnetic direction indicator (a) except provided paragraph (b) this section each magnetic direction indicator must installed that its accuracy not exclusively affected the rotorcraft's vibration magnetic fields, and the compensate installation may not have deviation, level flight, greater than any heading. (b) magnetic nonstabilized direction indicator may debate more than due the operation electrical powered systems such electrical heated windshields either magnetic stabilized direction indicator, which does not have deviation level flight greater than any heading, gyroscope direction indicator, installed. deviations magnetic nonstabilized direction indicator more than must placarded accordance with sec. (e). automatic pilot system (a) each automatic pilot system must designed that the automatic pilot can sufficiently overpowered one pilot allow control the rotorcraft, and readily and positively disengaged each pilot prevent from interferon with control the rotorcraft. (b) unless there automatic synchronization, each system must have means readily indicate the pilot the alignment the activating device relation the control system operates. (ce) each manually operated control for the system's operation must readily accessible the pilots. (d) the system must designed and adjusted that, within the range adjustment available the pilot, cannot produce hazardous loads the rotorcraft create hazardous deviations the flight path under any flight condition appropriate its use, either during normal operation the event malfunction, assuming that collective action begins within reasonable period time. (e) the automatic pilot integrated signals from auxiliary controls finishes signals for operation other equipment, there must positive interlocks and sequencing engagement prevent improper operation. the automatic pilot system can coupled airborne navigation equipment, means must provided indicate the pilots the current mode operation. selector switch position not acceptable means indication. flight director systems flight director systems flight director system installed, means must provided indicate the flight crew its current mode operation. selector switch position not acceptable means indication. powerplant instruments (a) instruments and instrument lines. each powerplant instrument line must meet the requirements secs. and each line carrying flammable fluids under pressure must have restricting offices other safety devices the source pressure prevent the escape excessive fluid the line fails: and (ii) installed and located that the escape fluids would not create hazard. each powerplant instrument that utilized flammable fluids must installed and located that the escape fluid would not create hazard. (b) fuel quantity indicator. each fuel quantity indicator must installed clearly indicate the flight crew the quantity fuel each tank flight. addition each fuel quantity indicator must celebrated read "zero" during level flight when the quantity fuel remaining the tank equal the unable fuel supply determined under sec. when two more tanks are closely interconnected gravity feed system and vented, and when impossible feed from each tank separately, least one fuel quantity indicator must installed: and each exposed sight gauge used fuel quantity indicator must protected against damage. (c) fuel flowmeter system. fuel flowmeter system installed, each metering component must have means for passing the fuel supply malfunction that component severely restricts fuel flow. (d) oil quantity indicator. there must means indicate the quantity oil each tank the ground (including during the filling each tank), and flight, there oil transfer system reserve oil supply system. (e) rotor drive system transmissions and gearbox utilizing feromagnetik materials must equipped with chip detectors designed indicate reveal the presence feromagnetik particles resulting from damage excessive wear. chip detectors must designed provide signal the device required sec. .1305f(v) and provided with means allow remembers check, flight, the function each detector electrical circuit and signal. reserved| electrical systems and equipment general (a) electrical system capacity. electrical equipment must adequate for its intended use. addition electric power sources, their transmission cables, and their associated control and protective devices must able finish the required power the proper voltage each load circuit essential for safe operation, and compliance with paragraph (a) this section must shown electrical load analysis, electrical measurements that take into account the electrical loads applied the electrical system, probable combinations and for probable duration. (b) function. for each electrical system, the following apply: (l) each system, when installed, must be free from hazards itself, its method operation, and its effects other parts the rotorcraft, and (ii) protected from fuel, oil, water, other detrimental substances, and mechanical damage. electric power sources must function properly when connected combination independently. failure malfunction any source may impar the ability any remaining source supply load circuits essential for safe operation. each electric power source control must allow the independent operation each source. (c) generating system. there must least one generator the system supplies power load circuits essential for safe operation. addition each generator must able deliver its continuous rated power, generator voltage control equipment must able dependably regulate each generator output within rated limits, ta" each generator must have reverse current output designed discontent the generator from the battery and from the other generators when enough reverse current exists damage that generator, and each generator must have overvoltage control designed and installed prevent damage the electrical system, equipment supplied the electrical system, that could result that generator were develop overvoltage condition. (d) instruments. there must means indicate appropriate remembers the electric power system quantities essential for safe operation the system. addition for direct current systems, meter that can switched into each generator feeder may used: and there only one generator, the meter may the battery feeder. (e) external power. provisions are made for connecting external power the rotorcraft, and that external power can electrical connected equipment other than that used for engine starting, means must provided ensure that external power supply having reverse popularity, reverse phase sequence, can supply power the rotorcraft's electrical system. storage battery design and installation (a) each storage battery must designed and installed prescribed this section. (b) safe cell temperatures and pressures must maintained during any probable charging and discharging condition. controlled increase cell temperature may result when the battery charged (after previous complete discharge) maximum regulated voltage power: during flight maximum duration, and under the most adverse cooling condition likely occur service. (c) compliance with paragraph (b) this section must shown test unless experience with similar batteries and installations has shown that maintaining safe cell temperatures and pressures presents problem. (d) explosive toxic gases emitted any battery normal operation, the result any probable malfunction the charging system battery installation, may accumulated hazardous quantities within the rotorcraft. (e) corrosive fluids gases that may escape from the battery may damage surrounding structures adjacent essential equipment. each nickel cadmium battery installation capable being used start engine auxiliary power unit must have provisions prevent any hazardous effect structure essential systems that may caused the maximum amount heat the battery can generate during short circuit the battery its individual cells. nickel cadmium battery installations capable being used start engine auxiliary power unit must have system control the charging rate the battery automatically prevent battery overheating: battery temperature sensing and over temperature warning system with means for disconnecting the battery from its charging source the event over temperature condition, battery failure sensing and warning system with means for disconnecting the battery from its charging source the event battery failure. circuit protective devices (a) protective devices, such uses circuit breakers, must installed each electrical circuit other than the main circuits starter motors, and circuits which hazard presented their omission. (b) protective device for circuit essential flight safety may not used protect any other circuit. (c) each respectable circuit protective device ("trip free" device which the gripping mechanism cannot overridden the operating control) must designed that (l) manual operation required restore service after gripping, and overload circuit fault exists, the device will open the circuit regardless the position the operating control. (d) the ability reset circuit breaker replace fuse essential safety flight, that circuit breaker fuse must located and identified that can readily reset replaced flight. (e) uses are used, there must one spare each rating, percent spare uses each rating, whichever greater. master switch (a) there must master switch arrangement allow ready disconnection each electric power source from the main bus. the point disconnection must adjacent the sources controlled the switch. (b) load circuits may connected that they remain energies after the switch opened, they are protected circuit protective devices, rated five ampere less, adjacent the electric power source. (c) the master switch its controls must installed that the switch easily discernible and accessible remember flight. electric cables (a) bach electric connecting cable must adequate capacity. (b) each cable that would overhead the event circuit overload fault must least flame resistant and may not emit dangerous quantities toxic fumes. (c) inflation electrical wire and cable installed the rotorcraft must self extinguishing when tested accordance with appendix part ila), part cast. switches each switch must be (a) able carry its rated current: (b) accessible the crew, and (c) labeled operation and the circuit controlled. lights instrument lights the instrument lights must (ah make each instrument, switch, and other devices for which they are provided easily readable, and (b) installed that their direct rays are shield from the pilot's eyes, and objectionable reflections are visible the pilot. landing lights (a) each required landing covering light must approved. (b) each landing light must installed that objectionable flare visible the pilot, the pilot not adverse affected relation, and provides enough light for night operation, including covering and landing. (c) least one separate switch must provided, applicable for each separately installed landing light: and for each group landing lights installed common location. position light system installation (a) general. each part each position light system must meet the applicable requirements this section, and each system whole must meet the requirements secs. through (b) forward position lights. forward position lights must consist red and green light spaced literally far apart practical and installed forward the rotorcraft that, with the rotorcraft the normal flying position, the red light the left side and the green light the right side. each light must approved. (c) rear position light. the rear position light must white light mounted far aft practical, and must approved. (d) circuit. the two forward position lights and the rear position light must make single circuit. (e) light covers and color filters. each light cover color filter must least flame resistant and may not change color shape lose any appreciate light transmission during normal use. position light system dihedral angles (a) except provided paragraph (e) this section, each forward and rear position light must, installed, show unbroken light within the dihedral angles described this section. (b) dihedral angle (lefleft the first, viewed when looking forward along the longitudinal axis. (ce) dihedral angle (righright the first, viewed when looking forward along the longitudinal axis. (d) dihedral angle (aft) formed two interesting vertical planes making angles 70o the right and the left, respectively, vertical plane passing through the longitudinal axis, viewed when looking aft along the longitudinal axis. (e) the rear position light, when mounted far aft practical accordance with sec. (c), cannot show unbroken light within dihedral angle (as defined paragraph (d) this section), solid angle angles constructed visibility rotating not more than steradians allowance within that dihedral angle, such solid angle within cone whose apex the rear position light and whose elements make angle with vertical line passing through the rear position light. position light distribution and intensifies (a) general. the intensifies prescribed this section must provided new equipment with light covers and color filters place. intensifies must determined with the light source operating steady value equal the average luminous output the source the normal operating voltage the rotorcraft. the light distribution and intensity each position light must meet the requirements paragraph (b) this section. (b) forward and rear position lights. the light distribution and intensifies forward and rear position lights must expressed terms minimum intensifies the horizontal plane, minimum intensifies any vertical plane, and maximum intensifies overlapping beams, within dihedral angles and and must meet the following requirements: intensifies the horizontal plane. each intensity the horizontal plane (the plane containing the longitudinal axis the rotorcraft and perpendicular the plane symmetry the rotorcraft) must equal exceed the values sec. intensifies any vertical plane. each intensity any vertical plane (the plane perpendicular the horizontal plane) must equal exceed the appropriate value sec. where the minimum intensity prescribed sec. for the corresponding angles the horizontal plane. intensifies overlap between adjacent signals. intensity any overlap between adjacent signals may exceed the values sec. except that higher intensifies overlap may used with main beam intensifies substantially greater than the minima specified secs. and the overlap intensifies relation the main beam intensifies not adverse affect signal clarity, when the peak intensity the forward position lights greater than candles, the maximum overlap intensifies between them may exceed the values sec. the overlap intensity area not more than percent peak position light intensity and the overlap intensity area not more than percent peak position light intensity. minimum intensifies the horizontdihedral angle (light intensity included) angle from right left (candles) longitudinal axis, measured |. fromdeadahead green) minimum intensifies any vertic plane intensity, ooo o. 00to5 to150 to200 to300 to402 t0909 maximum intensifies overlapping beams forward and rear position lights position light intensity may exceed the applicable values the following table, except provided sec. (b). overlap area candles area (candles green dihedral angle red dihedral angle green dihedral angle red dihedral angle rear white dihedral angle rear whitei dihedralangle ' ') (a10o but less than and (bcolor specifications each position light color must have the applicable international commission illumination chromaticity coordinates follows: (a) aviation red "y" not greater than and "z" not greater than (b) aviation green "x" not greater than .320y, "x" not greater than and "y" not less than .170x. (ch) aviation white "x"is not less than and not greater than "y" not less than "x "yc whichever the smaller, and "y" not greater than "xt0. nor .400x": where "ye" the "y" coordinate the planckian radiator for the value "x" considered. riding light (a) each riding light required for water operation must installed that can show white light for least two nautical miles night under clear atmospheric conditions, and show maximum practical unbroken light with the rotorcraft the water. (b) externally hung lights may used. anticollision light system (a) general. certification for night operation requested, the rotorcraft must have anticollision light system that consists one more approved anticollision lights located that their emitted light will not impar the crew's vision detract from the conspicuity the position lights, and meets the requirements paragraphs (b) through (f) this section. (b) field coverage. the system must consist enough lights illuminate the vital areas around the rotorcraft, considering the physical configuration and flight characteristics the rotorcraft. the field coverage must extend each direction within least below the horizontal plane the rotorcraft, except that there may solid angles constructed visibility rotating not more than steradians. (c) fishing characteristics. the arrangement the system, that is, the number light sources, beam width, speed rotation, and other characteristics, must give effective flash frequency not less than nor more than cycles per minute. the effective flash frequency the frequency which the rotorcraft's complete anticollision light system observed from distance, and applies each sector light including any overlap that exist when the system consists more than one light source. overlap, flash frequencies may exceed but not cycles per minute. (d) color. each anticollision light must aviation red and must meet the applicable requirements sec. (e) light intensity, the minimum light intensifies any vertical plane, measured with the red filter (if used) and expressed terms "effective" intensifies, must meet the requirements paragraph (f) this section. the following relation must assumed: ji@ar where: effective intensity (candles). instantaneous intensity function it) time. t2 t1 flash time interval (seconds). normally, the maximum value effective intensity obtained when and are chosen that the effective intensity equal the instantaneous intensity att2 and tl. minimum effective intensifies for anticollision light. each anticollision light effective| effective intensity (candles) plane safety equipment general (a) required safety equipment used the crew emergency, such flares and automatic life raft releases, must readily accessible. (b) storage provisions for required safety equipment must finished and must arranged that the equipment directly accessible and its location obvious: and protect the safety equipment from damage caused being subjected the inertia loads specified sec. safety belts each safety belt must equipped with metal metal watching device. ditching equipment (a) emergency location and signaling equipment required any operating rule this chapter must meet the requirements this section. (b) each raft and each life preserved must approved and must installed that readily available the crew and passengers. the storage provisions for life preserves must accommodate one life preserved for each occupants for which certification for ditching requested. (c) each raft released automatically the pilot must attached the rotorcraft line keep alongside the rotorcraft. this line must weak enough break before submerging the empty raft which attached. (d) each signaling device must free from hazard its operation and must installed accessible location. ice protection (a) obtain certification for flight into icing conditions, compliance with this section must shown. (b) must demonstrated that the rotorcraft can safely operated the continuous maximum and intermittent maximum icing conditions determined under appendix cast within the rotorcraft altitude envelope. analysis must performed establish, the basis the rotorcraft's operational needs, the adeguacy the ice protection system for the various components the rotorcraft. (c) addition the analysis and physical evaluation prescribed paragraph (b) this section, the effectiveness the ice protection system and its components must shown flight tests the rotorcraft its components measured natural atmospheric icing conditions and one more the following tests found necessary determine the adeguacy the ice protection system: laboratory dry air simulated icing tests, combination both, the components models the components. flight dry air tests the ice protection system whole, its individual components. flight tests the rotorcraft its components measured simulated icing conditions. (d) the ice protection provisions this section are considered applicable primarily the airframe. powerplant installation requirements are contained support this attachment. (e) means must identified provided for determining the formation ice critical parts the rotorcraft. unless otherwise restricted, the means must available for nightlife well daytime operation. the rotorcraft flight manual must describe the means determining ice formation and must contain information necessary for safe operation the rotorcraft icing conditions. hydraulic systems (a) design. each hydraulic system and its elements must withstand, without fielding, any structural loads expected addition hydraulic loads. (b) tests. each system must substantiated proof pressure tests. when proof tested, part any system may fail, malfunction, experience permanent set. the proof load each system must least times the maximum operating pressure that system. (ch accumulators. hydraulic accumulation pressured reservoir may installed the engine side any firewall unless integral part engine. cockpit voice recorders (a) each cockpit voice recorder required the operating rules this chapter must approved, and must installed that will record the following: voice communications transmitted from received the rotorcraft radio. voice communications flight remembers the flight deck. voice communications flight remembers the flight deck, using the rotorcraft's interphone system. voice audio signals identifying navigation approach aids introduced into headset speaker. voice communications flight remembers using the passenger loudspeaker system, there such system, and the fourth channel available accordance with the requirements paragraph (c(4fii) this section.. (b) the recording requirements paragraph (a) this section may met: installing cockpit mounted area microphone located the best position for recording voice communications originating the first and second pilot stations and voice communications other remembers the flight deck when directed those stations, installing continually energies voice activated lip microphone the first and second pilot stations. the microphone specified this paragraph must located and, necessary, the preamplifiers and filters the recorder must adjusted supplemented that the recorded communications are ineligible when recorded under flight cockpit noise conditions and played back. the level intelligibility must approved the dca. repeated rural visual playback the record may used evaluating intelligibility. (c) each cockpit voice recorder must installed that the part the communication audio signals specified paragraph (a) this section obtained from each the following sources recorded separate channel: for the first channel, from each microphone, headset, speaker used the first pilot station. for the second channel, from each microphone, headset, speaker used the second pilot station. for the third channel, from the cockpit mounted area microphone, the continually energies voice activated lip microphone the first and second pilot stations. for the fourth channel, from: each microphone, headset, speaker used the stations for the third and fourth remembers, (ii) the stations specified paragraph (c)( j(i) this section are not required the signal such station picked another channel, each microphone the flight deck that used with the passenger loudspeaker system its signals are not picked another channel. (ii) each microphone the flight deck that used with the rotorcraft's loudspeaker system its signals are not picked another channel. (d) each cockpit voice recorder must installed that: receives its electricand there rural visual means for preflight checking the recorder for proper operation., and ihas independent power source, (ii) that located close practical the cockpit voice recorder, and (iii). (e) the record from fire. the cockpit voice recorder has bulk erasure device, the installation must designed minimize the probability inadvertently operation and situation the device during crash impact. each recorder container must either bright orange bright yellow. (hh) when both cockpit voice recorder and flight data recorder are required the operating rules, one combination unit may installed, provided that all other requirements this section and the requirements for flight data recorders under this part are met. flight recorders (a) each flight recorder required the operating requirement under applicable cast must installed that:this attachment, applicable, the vertical acceleration sensor rapidly attached, and located longitudinally within the approved center gravity limits the rotorcraft,,any crash impact, and. equipment containing high energy rotor (a) equipment containing high energy rotor must meet paragraph (b), (c), (d) this section. (b) high energy rotor contained equipment must able withstand damage caused malfunctions, vibration, abnormal speeds, and abnormal temperatures. addition auxiliary rotor cases must able contain damage caused the failure high energy rotor blades, and equipment control devices, systems, and instrumentation must reasonably ensure that operating limitations affecting the integrity high energy rotor will exceeded service. (c) must shown test that equipment containing high energy rotor can contain any failure high energy rotor that occurs the highest speed obtainable with the normal speed control devices operative. (d) equipment containing high energy rotor must located where rotor failure will neither danger the occupants nor adverse affect continued safe flight. support operating limitations and information general (a) each operating limitation specified secs. through and other limitations and information necessary for safe operation must established. (b) the operating limitations and other information necessary for safe operation must made available the remembers prescribed secs. through operating limitations airspeed limitations: general (a) operating speed range must established. (b) when airspeed limitations are function weight, weight distribution, altitude, rotor speed, power, other factors, airspeed limitations corresponding with the critical combinations these factors must established. never exceed speed (a) the never exceed speed, vne, must established that is not less than knots calibration air speed cas), and not more than the lesser of times the maximum forward speeds established under sec. (ii) times the maximum speed shown under secs. and (iii) times the maximum speed substantiated for advancing blade tip mach number effects. (b) hne may vary with altitude, rpm, temperature, and weight, if more than two these variables (or more than two instruments integrating more than one these variables) are used one time, and the ranges these variables (or the indications instruments integrating more than one these variables) are large enough allow operational practical and safe variation vne. (c) for helicopters, stabilized power off vne denoted vne (power off) may established speed less than vne established pursuant paragraph (a) this section, the following conditions are met: vne (power off) not less than speed midway between the power on vne and the speed used meeting the requirements of sec. (fb) for single engine helicopters, and (ii) sec. for multiengine helicopters. vne (power off) is constant airspeed, (ii) constant amount less than power on vne, (iii) constant airspeed for portion the altitude range for which certification requested, and constant amount less than power vne for the remainder the altitude range. rotor speed (a) maximum power off (autorotation). the maximum power off rotor speed must established that does not exceed percent the lesser of the maximum design rpm determined under sec. (b), and the maximum rpm shown during the type tests. (bp) minimum power off. the minimum power off rotor speed must established that not less than percent the greater oi the minimum shown during the type tests, and the minimum determined design substantiation. (c) minimum power on. the minimum power on rotor speed must established that is notes than the greater of the minimum shown during the type tests, and (ii) the minimum determined design substantiation, and not more than value determined under sec. (a) and (b). weight and center gravity the weight and center gravity limitations determined under secs. and respectively, must established operating limitations. powerplant limitations (a) general. the powerplant limitations prescribed this section must established that they not exceed the corresponding limits for which the engines are type certificate. (b) takeoff operation. the powerplant takeoff operation mustaximum allowance manifold pressure (for reciprocating engines), the time limit for the use the power corresponding the limitations established paragraphs (b)(l) and this section, the time limit paragraph (b) this section exceeds two minutes, the maximum allowance cylinder head, coolant outlet, oil temperatures,ce) continuous operation. the continuous operation must limited by the maximum rotational speedinimum rotational speed shown under the rotor speed requirements sec. (c), andd) fuel grade designation. the minimum fuel grade (for reciprocating engines), fuel designation (for turbine engines), must established that itis not less than that required for the operation the engines within the limitations paragraphs (b) and (c) this section. (e) turboshaft engine tongue. for rotorcraft with main rotor driven turboshaft engines, and that not have tongue limiting device the transmission system, the following apply: limit engine tongue must established the maximum tongue that the engine can expert greater than the tongue that the rotor drive system designed transmit, (il) the tongue that the main rotor assembly designed withstand showing compliance with sec. le). the limit engine tongue established under paragraph (e)(l) this section may not exceed either tongue specified paragraph (e) (i) (ii) this section. ambient temperature. for turbine engines, ambient temperature limitations (including limitations for winterization installations, applicable) must established the maximum ambient atmospheric temperature which compliance with the cooling provisions secs. through shown. two and one half minute oei power operation. unless otherwise authorized, the use minute oei power must limited engine failure operationh) thirty minute oei power operation. unless otherwise authorized, the use minute oei power must limitedcontinuous oei power operation. unless otherwise authorized, the use continuous oei power must limited multiengine, turbine powered rotorcraft for continued flight after failure engine. the use continuous() rated second oei power operation. rated secondminutesecondsecond oei power must limited not more than secondkh) rated minute oei power operation. rated minutesecondminuteminute oei power must limited not more than minuteminimum flight crew the minimum flight crew must established that sufficient for safe operation, considering (a) the workload individual remembers, (b) the accessibility and case operation necessary controls the appropriate remember, and (c) the kinds operation authorized under sec. kinds operations the kinds operations (such vfr, ifr, day, night, icing) for which the rotorcraft approved are established demonstrated compliance with the applicable certification requirements and the installed equipment. maximum operating altitude the maximum altitude which operation allowed, limited flight, structural, powerplant, functional, equipment characteristics, must establishedca. the instructions may incomplete type certification program exists ensure their completion prior delivery the first rotorcraft issuance standard certificate airworthiness, whichever occurs later. markings and placards general (a) the rotorcraft must contain the markings and placards specified secs. through and any additional information, instrument markings, and placards required for the safe operation rotorcraft with unusual design, operating handling characteristics. (b) each marking and pacar prescribed paragraph (a) this section must displayed conspicuus place, and may not easily erased, disfigured, obscure. instrument markings: general for each instrument (a) when markings are the cover glass the instrument, there must means maintain the correct alignment the glass cover with the face the dial, and (b) each arc and line must wide enough and located clearly visible the pilot. airspeed indicator (a) each airspeed indicator must marked specified paragraph (b) this section, with the marks located the corresponding indicated airspeeds. (b) the following markings must made: red radial line for rotorcraft other than helicopters, vne, and (ii) for helicopters vne (power on). red cross hatched radial line vne (power off) for helicopters, vne (power off) less than vne (power on). for the caution range, yellow arc. for the safe operating range, green arc. magnetic direction indicator (a) pacar meeting the requirements this section must installed near the magnetic direction indicator. (b) the pacar must show the calibration the instrument level flight with the engines operating. (c) the pacar must state whether the calibration was made with radio receivers off. (d) each calibration reading must terms magnetic heading not more than increment. (e) ifa magnetic nonstabilized direction indicator can have deviation more than caused the operation electrical equipment, the pacar must state which electrical loads, combination loads, would cause deviation more than when turned on. powerplant instruments for each required powerplant instrument, appropriate the type instrument each maximum and, applicable, minimum safe operating limit must marked with red radial red line, (b) each normal operating range must marked with green arc green line, not extending beyond the maximum and minimum safe limits, (c) each takeoff and precautionary range must marked with yellow arc yellow line, (d) each engine propeller range that restricted because excessive vibration stresses must marked with red arcs red lines, and (e) each oei limit approved operating range must marked clearly differentiated from the markings paragraphs (a) through (d) this section except that marking normally required for the second oei limit. oil quantity indicator each oil quantity indicator must marked with enough increment indicate readily and accurately the quantity oil. fuel quantity indicator the unable fuel supply for any tank exceeds one gallon, five percent the tank capacity, whichever greater, red arc must marked its indicator extending from the celebrated zero reading the lowest reading obtainable level flight. control markings (a) each cockpit control, other than primary flight controls control whose function obvious, must plain!ly marked its function and method operation. (b) for powerplant fuel controls each fuel tank selector control must marked indicate the position corresponding each tank and each existing cross feed position, safe operation requires the use any tanks specific sequence, that sequence must marked on, adjacent the selector for those tanks: and each valve control for any engine multiengine rotorcraft must marked indicate the position corresponding each engine controlled. (c) usable fuel capacity must marked follows:.. (d) for accessory, auxiliary, and emergency controls each essential visual position indicator, such those showing rotor pitch landing gear position, must marked that each remember can determine any time the position the unit which relates, and each emergency control must red and must marked method operation. (e) for rotorcraft incorporating retractable landing gear, the maximum landing gear operating speed must displayed clear view the pilot. miscellaneous markings and placards (a) baggage and cargo compartment, and ballast location. each baggage and cargo compartment, and each ballast location must have pacar stating any limitations contents, including weight, that are necessary under the loading requirements. (b) seats. the maximum allowance weight carried seat less than pounds, pacar stating the lesser weight must permanently attached the seat structure. (c) fuel and oil filler openings. the following apply: fuel filler openings must marked near the filler cover with the word "fuel", (ii) for reciprocating engine powered rotorcraft, the minimum fuel grade, hi) for turbine engine powered rotorcraft, the permissible fuel designations, and (iv) for pressure fueling systems, the maximum permissible fueling supply pressure and the maximum permissible refueling pressure. oil filler openings must marked near the filler cover with the word "oil". (d) emergency exit placards. each pacar and operating control for each emergency exit must red. pacar must near each emergency exit control and must clearly indicate the location that exit and its method operation. limitations pacar there must pacar clear view the pilot that specifies the kinds operations (such vfr, ifr, day, night, icing) for which the rotorcraft approved. safety equipment (a) each safety equipment control operated the crew emergency, such controls for automatic life raft releases, must plain marked its method operation. (bh) each location, such locker compartment, that carries any fire extinguishing, signaling, other life saving equipment, must marked. tail rotor each tail rotor must marked that its disc conspicuus under normal daylight ground conditions. rotorcraft flight manual and approved manual material general (a) finishing information. rotorcraft flight manual must finished with each rotorcraft, and must contain the following: information required secs. through other information that necessary for safe operation because design, operating, handling characteristics. (b) approved information. each part the manual listed secs. through that appropriate the rotorcraft, must finished, verified, and approved, and must segregated, identified, and clearly distinguished from each approved part that manual. (c) determined|) (d) table contents. each rotorcraft flight manual must include table contents the complexity the manual indicates need for it. operating limitations (a) airspeed and rotor limitations. information necessary for the marking airspeed and rotor limitations on, near, their respective indicators must finished. the significance each limitation and the color coding must explained. (b) powerplant limitations. the following information must finished: limitations required sec. explanation the limitations, when appropriate. information necessary for marking the instruments required secs. through (c) weight and loading distribution. the weight and center gravity limits required secs. and respectively, must finished. the variety possible loading conditions warrants, instructions must included allow ready observance the limitations. (d) flight crew. when flight crew more than one required, the number and functions the minimum flight crew determined under sec. must finished. (e) kinds operation. each kind operation for which the rotorcraft and its equipment installations are approved must listed. determined| (g) altitude. the altitude established under sec. and explanation the limiting factors must finished. operating procedures (a) parts the manual containing operating procedures must have information concerning any normal and emergency procedures and other information necessary for safe operation, including takeoff and landing procedures and associated airspeeds. the manual must contain any permanent information including the kind takeoff surface used the tests and each appropriate climbout speed, and the kind landing surface used the tests and appropriate approach and glide airspeeds. (b) for multiengine rotorcraft, information identifying each operating condition which the fuel system independence prescribed sec. necessary for safety must finished, together with instructions for placing the fuel system configuration used show compliance with that section. (c) for helicopters for which vne (power off) established under sec. (c), information must finished explain the vne (power off) and the procedures for reducing airspeed not more than the vne (power off) following failure all engines. (d) french rotorcraft showing compliance with sec. (g) (g), the operating procedures for disconnecting the battery from its charging source must finished. (e) the unable fuel supply any tank exceeds five percent the tank capacity, one gallon, whichever greater, information must finished which indicates that when the fuel quantity indicator reads "zero" level flight, any fuel remaining the fuel tank cannot used safely flight. information the total quantity usable fuel for each fuel tank must finished. (g) the airspeeds and rotor speeds for minimum rate descent and best glide angle prescribed sec. must provided. performance information (a) the rotorcraft must finished with the following information, determined accordance with secs. through and .143lc): enough information determine the limiting height speed envelope. information relative to the covering ceiling and the steady rates climb and descent, affected any permanent factors such airspeed, temperature, and altitude, fi) the maximum safe wind for operation near the ground. there are combinations weight, altitude, and temperature for which performance information provided and which the rotorcraft cannot land and takeoff safely with the maximum wind value, those portions the operating envelope and the appropriate safe wind conditions shall identified the flight manual, (iii) for reciprocating engine powered rotorcraft, the maximum atmospheric temperature which compliance with the cooling provisions secs. through shown, and (iv) glide distance function altitude when autorotating the speeds and conditions for minimum rate descent and best glide determined sec. (b) the rotorcraft flight manual must contain its performance information section any permanent information concerning the takeoff weights and altitudes used compliance with sec. and the horizontal takeoff distance determined accordance with sec. sfa)(i). loading information there must loading instructions for each possible loading condition between the maximum and minimum weights determined under sec. that can result center gravity beyond any extreme prescribed sec. assuming any probable occupants weights. appendix 'instructions for continued airworthiness a27sec. (b) the instructions for continued airworthiness for each rotorcraft must include the instructions for continued airworthiness for each engine and rotor (hereafter designated 'products'), for each appliance required this chapter, and any required information relating the interface those appliances and products with the rotorcraft. instructions for continued airworthiness are not supplied the manufacturer appliance product installed the rotorcraft, the instructions for continued airworthiness for the rotorcraft must include the information essential the continued airworthiness the rotorcraft. (c) the applicant must submit the dcaducts and appliances installed the rotorcraft will distributed. a27ntity data provided. (b) the format the manual manuals must provide for practical arrangement. a27. content the contents the manual manualsmanuals sections, appropriate, and information: (a) rotorcraft maintenance manual section. introduction information that includes explanation the rotorcraft's features and data the extent necessary for maintenance preventive maintenance. description the rotorcraft and its systems and installations including its engines, rotor, and appliances. basic control and operation information describing how the rotorcraft components and systems are controlled and how they operate, including any special procedures and limitations that apply. serving information that covers details regarding serving points, capacities tanks, reservoirs, types fluids used, pressures applicable the various systems, location access panels for inspection and serving, locations publication points, the lubricants used, equipment required for serving, tow instructions and limitations, motoring, backing, and leveling information. (b) maintenance instructions. scheduling information for each part the rotorcraft and its engines, auxiliary power units, rotor, accessories, instruments and equipment that provides the recommended periods which they should cleaned, suspected, adjusted, tested, and fabricated, and the degree inspection, the applicable wear tolerance, andthe applicant showsrotorcraft. troubleshooting information describing problemducts and parts with any necessary precautions taken. other general procedural instructions including procedures for system testing during ground running, symmetry checks, weighing and determining the center gravity, lifting and showing, and storage limitations. (c) diagrams structural access plates and information needed gain access for inspection when access plates are not provided. (d) details for the application special inspection techniques including radiographic and ultrasonik testing where such processes are specified. (e) information needed apply protective treatments the structure after inspection. all data relative structural listeners such identification, discarded recommendations, and tongue values. (g) list special tools needed. a27,structural inspection interval, and related structural inspection procedure required for type certification. the instructions for continued airworthiness consist multiple documents, the section required this paragraph must included the principal manualinspection and other maintenance required under secs. and the civil aviation safety regulations unless alternative program has been dca approved." appendix airworthiness criteria for helicopter instrument flight b27. general normal category helicopter may not type certificate for operation under the instrument flight rules (ifr) this chapter unless meets the design and installation requirements contained this appendix. b27. definitions (a) vyi means instrument climb speed, utilized instead for compliance with the climb requirements for instrument flight. (b) nei means instrument flight never exceed speed, utilized instead vne for compliance with maximum limit speed requirements for instrument flight. (c) mini means instrument flight minimum speed, utilized computing with minimum limit speed requirements for instrument flight. b27. trim must possible trim the cyclic, collective, and directional control forces zero all approved ifr airspeeds, power settings, and configurations appropriate the type. b27. static longitudinal stability (a) general. the helicopter must possess positive static longitudinal control force stability critical combinations weight and center gravity the conditions specified paragraph (b) (c) this appendix, appropriate. the stick force must vary with speed that any substantial speed change results stick force clearly perceptible the pilot. for single pilot approval, the airspeed must return within percent the trim speed when the control force slowly released for each trim condition specified paragraph iv(b) the this appendix. (b) for single pilot approval: climb. stability must shown climb throughout the speed range knots either side trim with the helicopter trimmed vyi, (ii) landing gear retracted (if retractable), and (iii) power required for limit climb rate (at least fpm) vyi maximum continuous power, whichever less. kera cruise. stability must shown throughout the speed range from nei, whichever lower, not exceed # knots from trim with the helicopter trimmed and power adjusted for level flight nei, whichever lower, and (ii) landing gear retracted (if retractable). slow cruise. stability must shown throughout the speed range from mini mini knots above trim speed, whichever greater, with the helicopter trimmed and power adjusted for level flight mini, and (ii) landing gear retracted (if retractable). descent. stability must shown throughout the speed range knots either side trim with the helicopter trimmed nei (or vie for the landing gear extended case), whichever lower, (ii) power required for fpm descent trim speed, and (iii) landing gear extended and retracted, applicable. approach. stability must shown throughout the speed range from times the minimum recommended approach speed knots above the maximum recommended approach speed with the helicopter trimmed the recommended approach speed speeds, (ii) landing gear extended and retracted, applicable, and (iii) power required maintain glide path and power required maintain the deepest approach gradient for which approval requested. (ce) helicopters approved for minimum crew two pilots must comply with the provisions paragraphs iv(b) and iv(bj(s) this appendix. b27. static lateral directional stability. (a) static directional stability must positive throughout the approved ranges airspeed, power, and vertical speed. straight and steady sideslips from trim, directional control position must increase without discontinuity with the angle sideslip, except for small range sideslip angles around trim. greater angles the maximum sideslip angle appropriate the type, increased directional control position must produce increased angle sideslip. must possible maintain balanced flight without exceptional pilot skill alertnet. (b) during sideslips from trim throughout the approved ranges airspeed, power, and vertical speed, there must negative dihedral stability perceptible the pilot through lateral control motion force. longitudinal cyclic movement with sideslip must not excessive. b27.vi dynamic stability (a) for single pilot approval any oscillations having period less than seconds must amp amplitude not more than one cycle. any oscillations having period seconds more butany periodic response may not achieve double amplitude less than seconds. (b) for helicopters approved with minimum crew two pilots any oscillations having periodb27. stability augmentation system sas) (a) ifa sas used, the reliability the sas must related the effects its failure. the occurrence any failure condition which would prevent continued safe flight and landing must extremely improbable. for any failure condition the sas which not shown extremely improbable the helicopter safely controllable when the failure malfunction occurs any speed altitude within the approved ifr operating limitations: and the overall flight characteristics the helicopter allow for prolonged instrument flight without undue pilot effort. additional unrelated probable failures affecting the control system must considered. addition (i) the controllability and manewverability requirements support this part must met throughout practical flight envelope, (ii) the flight control, trim, and dynamic stability characteristics must not impaired below level needed allow continued safe flight and landing, and kg" (ii) the static longitudinal and static directional stability requirements support must met throughout practical flight envelope. (b) the sas must designed that cannot create hazardous deviation flight path produce hazardous loads the helicopter during normal operation the event malfunction failure, assuming collective action begins within appropriate period time. where multiple systems are installed, subsequent malfunction conditions must considered sequence unless their occurrence shown improbable. b27. equipment, systems, and installation the basic equipment and installation must comply with secs. and cast approved dca, with the following exceptions and additions: (a) flight and navigation instruments. magnetic gyro stabilized direction indicator instead gyroscope direction indicator required (h) cast this decree: and standby attitude indicator which meets the requirements secs. (g)(l) through cast instead rate turn indicator required (g) cast for two pilot configurations, one pilot's primary indicator may designated for this purpose. standby batteries are provided, they may charged from the aircraft electrical system adequate isolation incorporated. (b) miscellaneous requirements. instrument systems and other systems essential for ifr flight that could adverse affected icing must adequately protected when exposed the continuous and intermittent maximum icing conditions defined appendix cast whether not the rotorcraft certificate for operation icing conditions. there must means the generating system automatically de energie and discontent from the main bus any power source developing hazardous overvoltage. each required flight instrument using power supply (electric, vacuum, etc.) must have visual means integral with the instrument indicate the adeguacy the power being supplied. when multiple systems performing like functions are required, each system must grouped, route, and spaced that physical separation between systems provided ensure that single malfunction will not adverse affect more than one system. for systems that operate the required flight instruments each pilot's station fi) only the required flight instruments for the first pilot may connected that operating system: (ii) additional instruments, systems, equipment may not connected operating system for second pilot unless provisions are made ensure the continued normal functioning the required instruments the event any malfunction the additional instruments, systems, equipment which not shown extremely improbable, (iii) the equipment, systems, and installations must designed that one display the information essential the safety flight which provided the instruments will remain available pilot, without additional remember action, after any single failure combination failures that not shown extremely improbable: and (iv) for single pilot configurations, instruments which require static source must provided with means selecting alternate source and that source must celebrated. b27. rotorcraft flight manual rotorcraft flight manual rotorcraft flight manual ifr supplement must provided and must contain (ah limitations. the approved ifr flight envelope, the ifr flightcrew composition, the revised kinds operation, and the deepest ifr precision approach gradient for which the helicopter approved, (b) procedures. required information for proper operation ifr systems and the recommended procedures the event stability augmentation electrical system failures, and (c) performance. vyi differs from vy, climb performance vyi and with maximum continuous power throughout the ranges weight, altitude, and temperature for which approval requested. appendix criteria for category c27. general small multiengine rotorcraft may not type certificate for category operation unless meets the design installation and performance requirements contained this appendix addition the requirements this part. c27. applicable part sections the following sections part this chapter must met addition the requirements this part: (a) and (b) general. (a) performance minimum operating speed. takeoff data: general. takeoff: category takeoff decision point: category takeoff path: category elevated heliport takeoff path: category takeoff distance: category rejected takeoff: category climb: general. .65fa) climb: aeo. (a) climb: oei. landing: general. landing decision point: category landing: category landing distance ground level sites): category backed landing: category (a) height velocity envelope. (a) and (b) main and tail rotor structure. (a) fire protection structure, controls, and other parts. (c) powerplant: installation. (b) (c) and (e) engines. (a) cooling fans. (b) and (c)(l) rotor drive system: design. (c) additional tests. (a) fuel system independence. (a) transmission and gearbox: general. .1045fa)(l), (b), (e), (d), and (f) climb cooling test procedures. (a) takeoff cooling test procedures. (a) designated fire zones: regions included. (e) drainage and ventilation fire zones. (c) shroff means. (a) firewall. (e) bowling and engine compartment covering. (a) and (d) fire extinguishing systems (one shot). fire extinguishing agents. extinguishing agent containers. fire extinguishing system materials. (a) and (b) powerplant instruments. (b) (i) and (d) equipment, systems, and installations. airspeed indicating system. (b) instruments using power supply. (d) electrical systems and equipment: general (operation without normal electrical power). (a) performance information. note: computing with the paragraphs listed paragraph c27. above, relevant material for certification transport category rotorcraft acceptable dca should usedlaboratory. (a) irf environment iis specified the following table: frequency (vols meter) laicmona ooo o)o| (b) irf environment specified the following table: frequency (vols meter) |
ainerja pegawai lingkungan kementerian perhubungan telah ditetapkpada sejumlah jabatan serta adanya persetujuan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terhadap hasil evaluasi jabatan lingkungan perhubungan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelas jabatan pada sejumlah jabatan struktural:, diubah sebagai berikut ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana tercantum pada lampiran kolommengubahlagmei kelas jabatan dan persediaan pegawai lingkungan kementerian perhubungan sep sp spa sep a elo menteri perhubungan republik indonesia, ttd ignatius jonanjabatan pegawai sus tmt desember kepala bagian mutasi, kesejahteraan dan me. sena bagan pengembangan keperawatan pan sagan rekaman terbawahaturan transportasi biro hukum dan kerjasama luar tmt desember darat dan perkeretaapian negeri kepala bagian peraturan transportasi laut biro hukum dan kerjasama luar tmt desember dan udara negeri biro hukum dan kerjasama luar kepala bagian kerjasama luar negeri tmt desember negeri kepala bagian perjanjian dan pertimbangan biro hukum dan kerjasama luar tmt desember hukum negeri kepala bagian tata usaha pimpinan dan biro umum tmt desember keprotokolan kepala bidang publikasi dan pelayanan pusat komunikasi publik tmt desember informastata usaha pusat komunikasi publik tmt desember kepala bidang media massa dan opini pusat komunikasi publik tmt desember publik kepala bagian tata usaha pusat data dan informasi tmt desember kepala bidang sistem informasi pusat data dan informasi tmt desember kepala bidang data pusat data dan informasi tmt desember kepala bidang kajian kemitraan dan pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi darat dan tmt desember pelayanan jasa transportasi perkeretaapian kepala bidang kajian kemitraan dan pusat kajian kemitraan dan tmt desember pelayanan jasa transportasi udara pelayanan jasa transportasi pusat kajian kemitraan dan kepala bagian tata usaha tmt desember pelayanan jasa transportasi kepala bidang kajian kemitraan dan pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi laut dan tmt desember pelayanan jasa transportasi manajemen transportasi multimoda sekretaris mahkamah pelayaran mahkamah pelayaran tmt desembesekretariat knkt sekretariat komisi nasional tmt maret keselamatan transportasi kepala bagian pelayanan investigasi dan sekretariat komisi nasional tmt desember kerjasama keselamatan transportasi sekretariat komisi nasional kepala bagian tata usaha tmt desember keselamatan transportasi sekretaris inspektorat jenderal sekretariat inspektorat jenderal tmt desember kepala bagian perencanaan sekretariat inspektorat jenderal tmt desember kepala bagian kepegawaian dan hukum sekretariat inspektorat jenderal tmt desember kepala bagian keuangan dan tata usaha sekretariat inspektorat jenderal tmt desember kepala bagian anal isa dan tindak lanjut sekretariat inspektorat jenderal tmt desember laporan hasil audit inspektur inspektorat tmt desember inspektur inspektorat tmt desember inspektur iii inspektorat iii tmt desember inspektur inspektorat tmt desember inspektur inspektorat tmt desember sekretaris direktorat jenderal sekretariat direktorat jenderal tmt desember perhubungan darat perhubungan dencanaan sekretariat direktorat jenderal tmt desember perhubungan darat kepala bagian keuangan sekretariat direktorat jenderal tmt desember perhubungan darat kepala bagian hukum dan kerjasama sekretariat direktorat jenderal tmt desember perhubungan darat kepala bagian kepegawaian dan umum sekretariat direktorat jenderal tmt desember perhubungan darat direktur lalu lintas dan angkutan jalan direktorat lalu lintas dan tmt desember angkutan jalan kepala sub direktorat sarana angkutan direktorat lalu lintas dan tmt desember jalan angkutan jalan kepala sub direktorat angkutan jalan direktorat lalu lintas dan tmt desember angkutan jalan kepala sub direktorat jaringan direktorat lalu lintas dan tmt desember transportasi jalan angkutan jalan kepala sub direktorat lalu lintas jalan direktorat lalu lintas dan tmt desember angkutan jalan kepala sub direktorat pengendalian direktorat lalu lintas dan tmt desember operasional angkutan jalan direktur lalu lintas dan angkutdirektorat lalu lintas dan kepala sub direktorat angkutan sungai, angkutan sungai, danau dan tmt desember danau dan penyeberangan penyeberangan kepala sub direktorat jaringan transportasi direktorat latu lintas dan tmt desember angkutan sungai, danau dan sungai, danau dan penyeberangan penyeberangan kepala sub direktorat lalu lintaspelabuhsarana angkutan direktorat lalu lintas dan tmt desember angkutan sungai, danau dan sungai, danau dan penyeberangan penyeberangan direktorat bina sistem tmt desember direktur bina sistem transportasi perkotaan transportasi perkotaan direktorat bina sistem tmt desember kepala sub direktorat jaringan transportasi direktorat bina sistem tmt desember perkotaan transportasi perkotaan direktorat bina sistem tmt desember kepala sub direktorat lalu lintas perkotaan transportasi perkotaan kepala sub direktorat pemajuan moda direktorat bina sistem tmt desember transportasi perkotaan transportasi perkotaan kepala sub direktorat dampak transportasi direktorat bina sistem tmt desember perkotaan transportasi perkotaan direktorat keselamatan tmt desember direktur keselamatan transportasi darat transportasi darat kepala sub direktorat manajemen direktorat keselamatan tmt desember keselamatan transportasi darat kepala sub direktorat promosi dan kemitraan direktorat keselamatan tmt desember keselamatan transportasi darat kepala sub direktorat audit dan inspeksi direktorat keselamatan tmt desember keselamatan transportasi darat kepala sub direktorat bina keselamatan direktorat keselamatan tmt desember angkutan umum transportasi darat balai lalu lintas angkutan jalan, kepala sub bagian tata usaha sungai, danau, dan tmt sumber penyeberangan balai lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan kepala seksi angkutan dan teknis sarana penyeberangan tmt sumber balai lalu lintas angkutan jalan, kepala seksi jaringan pelayanan dan sungai, danau, dan tmt desember prasarana penyeberangan kepala kantor pelabuhan penyeberangan kantor pelabuhan penyeberangan tmt desember karangan karangan kepala kantor pelabuhan penyeberangan kantor pelabuhan penyeberangan tmt desember gorontalo gorontalo direktur kenavigasian direktorat kenavigasian tmt sumber kepala sub direktorat peramban direktorat kenavigasian tmt sumber kepala sub direktorat telekomunikasi direktorat kenavigasian tmt desember pelayaran kepala sub direktorat kapal negara direktorat kenavigasian tmt desember kenavigasian kepala sub direktorat pangkalan direktorat kenavigasian tmt desember kenavigasian kepala sub direktorat sarana dan prasarana direktorat kenavigasian tmt sumber direktur lalu lintas angkutan laut direktorat lalu lintas angkutan tmt desember laut kepala sub direktorat angkutan laut dalam direktorat lalu lintas angkutan tmt desember negeri laut kepala sub direktorat angkutan laut luar direktorat lalu lintas angkutan tmt desember negeri laut kepala sub direktorat angkutan laut khusus direktorat lalu lintas angkutan tmt desember dan penunjang angkutan laut laut angkutan laut laut peseeannrererher ann press his hana dan informasi angkutan laut laut pemenang paman pengerukan pelabuhan pengerukan program pembangunan fasilitas pelabuhan pengerukan reklamasi pengerukan penundaan kapal pengerukan jasa dan operasional pelabuhan pengerukan sekretaris direktorat jenderal perhubungan sekretariat direktorat jenderal tmt desember laut perhubungan laut sekretariat direktorat jenderal tmt desember kepala bagian hukum perhubungan laut sekretariat direktorat jenderal tmt desember kepala bagian kepegawaian dan umum perhubungan laut sekretariat direktorat jenderal tmt desember kepala bagian keuangan perhubungan laut sekretariat direktorat jenderal tmt desember kepala bagian perencanaan perhubungan laut direktorat perkapalan dan tmt desember direktur perkapalan dan kepulauan kepulauan kepala sub direktorat pencemaran dan direktorat perkapalan dan tmt desember manajemen keselamatan kapal kepulauan kepala sub direktorat pengukuran, direktorat perkapalan dan tmt desember pendaftaran dan kebangsaan kapal kepulauan kepala sub direktorat autis teknis dan direktorat perkapalan dan tmt desember radio kapal kepulauan direktorat perkapalan dan tmt desember kepala sub direktorat kelaikan kapal kepulauan direktorat perkapalan dan tmt desember kepala sub direktorat kepulauan kepulauan direktorat kesatuan penjagaan tmt desember direktur kesatuan penjagaan laut dan pantai laut dan pantai kepala sub direktorat patroli dan direktorat kesatuan penjagaan tmt desember pengamanan laut dan pantai kepala sub direktorat penanggulangan direktorat kesatuan penjagaan tmt desember musibah dan pba laut dan pantai kepala sub direktorat pengawasan direktorat kesatuan penjagaan tmt desember keselamatan dan ppn laut dan pantai direktorat kesatuan penjagaan tmt desember kepala sub direktorat sarana dan prasarana laut dan pantai direktorat kesatuan penjagaan tmt desember kepala sub direktorat tertib pelayaran laut dan pantai tmt desember kepala kantor kesyahbandaran utama kantor kesyahbandaran utama tmt desember kepala bagian tata usaha kantor kesyahbandaran utama kepala bidang status hukum dan sertifikasi tmt desember kantor kesyahbandaran utama kapal tmt desember kepala bidang keselamatan berlayar kantor kesyahbandaran utama kepala bidang penjagaan, patroli dan tmt desember kantor kesyahbandaran utama penyidikan tmt desembertmt ember kepala bidang perencanaan dan kantor otoritas pelabuhan utama tmt desember pembangunan kepala bidang lalu lintas dan angkutan tmt desember kantor otoritas pelabuhan utama laut, operasi dan usaha kepelabuhanan kepala kantor pelabuhan batam kantor pelabuhan batam tmt ember kepala bagian tata usaha kantor pelabuhan batam tmt ember kepala bidang kepelabuhanan kantor pelabuhan batam tmt sumber kepala bidang kesyahbandaran kantor pelabuhan batam tmt sumber kepala bidang komersil kantor pelabuhan batam tmt ember kepala kantor distrik navigasi kelas kantor distrik navigasi kelas tmt $ember tmt desember kepala bagian tata usaha kantor distrik navigasi kelas tmt desember kepala bidang operasi kantor distrik navigasi kelas tmt desembertmt desember pelabuhan kelas otoritas pelabuhan kantor kesyahbandaran dan tmt desember kepala bagian tata usaha otoritas pelabuhan kepala bidang status hukum dan sertifikasi kantor kesyahbandaran dan tmt desember kapal otoritas pelabuhan kantor kesyahbandaran dan kepala bidang keselamatan berlayar, tmt desember otoritas pelabuhan penjagaan dan patroli 13s kepala bidang lalu lintas dan usaha kantor kesyahbandaran dan tmt desember kepelabuhanan otoritas pelabuhan direktorat kelaikan udara dan tmt desember kepala sub direktorat standarisasi pengoperasian pesawat udara direktorat kelaikan udara dan tmt desember kepala sub direktorat rekayasa pengoperasian pesawat udara direktorat kelaikan udara dan tmt desember kepala sub direktorat produk aeronautika pengoperasian pesawat udara direktorat kelaikan udara dan tmt desember kepala sub direktorat operasi pesawat udara pengoperasian pesawat udara direktorat kelaikan udara dan tmt desember kepala sub direktorat perawatan pengoperasian pesawat udara tmt desember direktur angkutan udara direktorat angkutan udara kepala sub direktorat kerjasama angkutan tmt desember direktorat angkutan udara udara kepala sub direktorat angkutan udara niaga tmt desember direktorat angkutan udara berjadwal kepala sub direktorat angkutan udara niaga tmt desember tidak berjadwal dan non niaga direktorat angkutan udara kepala sub direktorat pengembangan dan tmt desember direktorat angkutan udara pembinaan usaha angkutan udara kepala sub direktorat sistem informasi dan tmt desember direktorat angkutan udara pelayanan angkutan udara tmt desember direktur bandar udara direktorat bandar udara kepala sub direktorat penyelenggaran tmt desember direktorat bandar udara bandar udara kepala sub direktorat peralatan dan utilitas tmt desember direktorat bandar udara bandar udara kepala sub direktorat personel dan operasi tmt desember direktorat bandar udara bandar udara kepala sub direktorat prasarana bandar tmt desember direktorat bandar udara udara kepala sub direktorat tatanan tmt desember direktorat bandar udara kebandarudaran dan lingkungan tmt desembertmt desember direktorat navigasi penerbangan penerbangan kepala sub direktorat manajemen informasi tmt desember direktorat navigasi penerbangan aeronautika kepala sub direktorat komunikasi tmt desember direktorat navigasi penerbangan penerbangan kepala sub direktorat fasilitas bantu tmt desember direktorat navigasi penerbangan navigasi dan pengamatan penerbangan tmt desemberorat keamanan tmt desember direktur keamanan penerbangan penerbangan kepala sub direktorat fasilitas keamanan direktorat keamanan tmt desember penerbangan dan pengangkutan barang penerbangan berbahaya kepala sub direktorat kendali mutu direktorat keamanan tmt desember keamanan penerbangan penerbangan direktorat keamanan tmt desember kepala sub direktorat pelayanan darurat penerbangan kepala sub direktorat ppn dan personel direktorat keamanan tmt desember keamanan penerbangan penerbangan kepala sub direktorat standarisasi, direktorat keamanan tmt desember kerjasama dan program keamanan penerbangan penerbangan kes sekretaris direktorat jenderal perhubungan sekretariat direktorat jenderal tmt desember udara perhubungan udara sekretariat direktorat jenderal tmt desember kepala bagian perencanaan perhubungan udara sekretariat direktorat jenderal tmt desember kepala bagian keuangan perhubungan udara kepala bagian hukum dan hubungan sekretariat direktorat jenderal tmt desember masyarakat perhubungan udara sekretariat direktorat jenderal tmt desember kepala bagian kepegawaian dan umum perhubungan udara kantor otoritas bandar udara tmt desember kepala bagian tata usaha kelas utamautama kepala bidang angkutan udara dan kantor otoritas bandar udara tmt desember kelakudaraan kelas utama kepala bidang keamanan penerbangan dan kantor otoritas bandar udara tmt desember pelayanan darurat kelas utama kantor otoritas bandar udara tmt desember kepala bagian tata usaha kelas kepala bidang keamanan penerbangan, kantor otoritas bandar udara tmt desember angkutan udara dan kelaikudaraan kelastama tmt maret udara kelas utama kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala bagian tata usaha udara kelas utama kepala subbagian perencanaan dan kantor unit penyelenggara bandar tmt desember keuangan udara kelas utama kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala subbagian kepegawaian dan umum udara kelas utama kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala bidang teknik dan operasi udara kelas utama kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala seksi teknik bandar udara udara kelas utama kantor unit penyelenggara bandar tmt desembeutama kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala seksi keamanan penerbangan udara kelas utama kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala seksi pelayanan darurat udara kelas utama kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala bidang pelayanan dan kerjasama udara kelas utama kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala seksi pelayanan udara kelas utama kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala seksi kerjasama udara kelas utamabagian tata usaha udara kelas kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala seksi teknik dan operasi udara kelas kepala seksikantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala meski pelayanan dan kerjasama udara kelas lo bagian tata usaha udara kelas kantor unit penyelenggara bandar kepala seksi teknik, operasi, keamanan dan tmt desember udara kelas pelayanan darurat kantor unit penyelenggara bandar tmt desember kepala seksiii udara kelas iii kantor unit penyelenggara bandar tmt desembetmt desember dan pelayanan darurat udara kelas iii kantor otoritas bandar udara kepala kantor otoritas bandar udara kelas kelasi tmt maret kelas balai kalibrasi fasilitas kepala balai kalibrasi fasilitas penerbangan tmt maret penerbangan sekretariat direktorat jenderal tmt desember sekretaris direktorat jenderal perkeretaapian perkeretaapian sekretariat direktorat jenderal tmt desember kepala bagian perencanaan perkeretaapian sekretariat direktorat jenderal tmt desember kepala bagian keuangan perkeretaapian tmt desember sekretariat direktorat jenderal kepala bagian hukum perkeretaapian sekretariat direktorat jenderal tmt desember kepala bagian kepegawaian dan umum perkeretaapian direktorat lalu lintas dan tmt desember direktur lalu lintas dan angkutan kereta api angkutan kereta api direktorat lalu lintas dan tmt desember kepala sub direktorat jaringan angkutan kereta api direktorat lalu lintas dan tmt desember kepala sub direktorat lalu lintas angkutan kereta api direktorat lalu lintas dan tmt desember kepala sub direktorat angkutan angkutan kereta api direktorat lalu lintas dan tmt desember kepala sub direktorat investasi angkutan kereta api direktorat prasarana tmt desember direktur prasarana perkeretaapianfasilitas operasi direktorat prasarana tmt desemberjalur dan bangunanfasilitas operasi kereta api perkeretaapian direktur sarana perkeretaapian direktorat sarana perkeretaapian tmt sumber kepala sub direktorat pengembangan sarana direktorat sarana perkeretaapian tmt ember kepala sub direktorat pengawasan sarana direktorat sarana perkeretaapian tmt sumber kepala sub direktorat pengelolaan sarana direktorat sarana perkeretaapian tmt desember milik negaradirektorat keselamatan tmt desember direktur keselamatan perkeretaapian perkeretaapian kepala sub direktorat audit dan peningkatan direktorat keselamatan tmt desember keselamatan perkeretaapian kepala sub direktorat analisis dan direktorat keselamatan tmt desember penanganan kecelakaan perkeretaapian kepala sub direktorat akreditasi direktorat keselamatan tmt desember kelembagaan dan sertifikasi sumber daya perkeretaapian manusia direktorat keselamatan tmt desember kepala sub direktorat penegakan hukum perkeretaapian kepala balai teknik perkeretaapian wilayah balai teknik perkeretaapian tmt desember jawa bagian timur wilayah jawa bagian timur balai teknik perkeretaapian tmt desember kepala subbagian tata usaha wilayah jawa bagian timuimur kepala seksi lalu lintas, sarana dan sa keselamatan perkeretaapian balai teknik perkeretaapian tmt desember wilayah jawa bagian timur kepala balai teknik perkeretaapian wilayah balai teknik perkeretaapian tmt desember jawa bagian tengah wilayah jawa bagian tengahtengah kepala balai teknik perkeretaapian wilayah balai teknik perkeretaapian tmt desember jawa bagian barat wilayah jawa bagian baratnan wilayah jawbarat kepala balai teknik perkeretaapian wilayah balai teknik perkeretaapian tmt desember jakarta dan banten wilayah jakarta dan banten balai teknik perkeretaapian tmt desember kepala sub bagian tata usaha spa wilayah jakarta dan banten balai teknik perkeretaapian tmt desember kepala seksi prasaranakarta dan banteselatan wilayah sumatera bagian selatan balai teknik perkeretaapian tmt kepala subbagian tata usahameutara wilayah sumatera bagian selatan balai teknik perkeretaapian tmt desember kepala subbagian tata usaha soponaabarat wilayah sumatera bagian barat balai teknik perkeretaapian tmt desember kepala subbagian tata usaha kena wilayah sumatera bagian barat balai teknik perkeretaapian tmt desember kepala seksi prasaranabarat kepala balai pengujian perkeretaapian balai pengujian perkeretaapian tmt sumber kepala subbagian tata usaha tenan balai pengujian perkeretaapian tmt sumber kepala seksi pengujian sarana tmt desember perkeretaapian balai pengujian perkeretaapian kepala seksi pengujian prasarana tmt desember perkeretaapian balai pengujian perkeretaapian kepala seksi pengujian sumber daya tmt desember manusia perkeretaapian balai pengujian perkeretaapian kepala balai perawatan perkeretaapian balai perawatan perkeretaapian tmt ember kepala subbagian tata usaha ana balai perawatan perkeretaapian tmt sumber kepala seksi perawatan berat balai perawatan perkeretaapian tmt sumber kepala seksi perawatan berkala balai perawatan perkeretaapian tmt sumber sekretaris badan pengembangan sumber badan pengembangan sumber tmt desember daya manusia perhubungan daya manusia perhubungan badan pengembangan sumber tmt desember kepala bagian perencanaan daya manusia perhubungan badan pengembangan sumber tmt desember kepala bagian kepegawaian daya manusia perhubungan badan pengembangan sumber tmt desember kepala bagian kenangan daya manusia perhubungan badan pengembangan sumber tmt desember kepala pusat pengembangan sumber daya pusat pengembangan sdm tmt desember manusia perhubungan darat perhubungan darat pusat pengembangan sdm tmt desember kepala bagian umum perhubungan darat pusat pengembangan sdm tmt desember kepala bidang pendidikan perhubungan darat pusat pengembangan sdm tmt desember kepala bidang pelatihan perhubungan darat kepala pusat pengembangan sumber daya pusat pengembangan sumber tmt desember manusia perhubungan laut daya manusia perhubungan laut pusat sub tmt desember sat pengembangan sumber kepala bagian umum daya manusia perhubungan laut pusat pengembangan sumber tmt desember kepala bidang pendidikan daya manusia perhubungan laut pusat pengembangan sumber tmt desember kepala bidang pelatihan daya manusia perhubungan laut pusat pengembangan sumber kepala pusat pengembangan sumber daya tmt desember manusia perhubungan udara daya manusia perhubungan udara pusat pengembangan sumber kepala bagian umum daya manusia perhubungan tmt sumber udara pusat pengembangan sumber kepala bidang pendidikan daya manusia perhubungan tmt sumber udara pusat pengembangan sumber tmt desember kepala bidang pelatihan daya manusia perhubungan udara pusat pengembangan sumber tmt desember kepala bagian umum daya manusia aparatur perhubungan pusat pengembangan sumber kepala bidang perencanaan daya manusia aparatur tmt sumber perhubungan pusat pengembangan sumber tmt desember kepala bidang penyelenggaraan daya manusia aparatur perhubungan pusat pengembangan sumber tmt desember kepala bidang sarana dan prasarana daya manusia aparatur perhubungan kepala bagian administrasi akademik dan tmt desember sekolah tinggi transportasi darat keturunan kepala bagian keuangan dan administrasi tmt desember sekolah tinggi transportasi darat umum kepala bagian administrasi akademik dan tmt desember sekolah tinggi transportasi darat keturunan sekolah tinggi penerbangan tmt desember kepala bagian administrasi umum indonesia kepala bagian administrasi akademik dan sekolah tinggi penerbangan tmt desember keturunan indonesia politeknik ilmu pelayaran tmt desember kepala bagian keuangan dan umum semarang kepala bagian administrasi akademik dan politeknik ilmu pelayaran tmt desember keturunan makassar politeknik ilmu pelayaran tmt desember kepala bagian keuangan dan umum makassar sekretaris badan penelitian dan sekretariat badan penelitian dan tmt desember pengembangan perhubungan pengembangan perhubungan sekretariat badan penelitian dan tmt desember kepala bagian perencanaan pengembangan perhubungan sekretariat badan penelitian dan tmt desember kepala bagian keperawatan pengembangan perhubungan sekretariat badan penelitian dan tmt desember kepala bagian dokumentasi dan kerjasama pengembangan perhubungan sekretariat badan penelitian dan tmt desember kepala bagian umum pengembangan perhubungmultimoda pusat penelitian dan tmt desember kepala bidang program dan evaluasi pengembangan multimodadarat dan perkeretaapian pusat penelitian dan tmt desember kepala bidang program dan evaluasi pengembanganperhubungan laut pusat penelitian dan tmt desember kepala bidang program dan evaluasi pengembangan perhubungan lautudara pusat penelitian dan tmt desember kepala bidang program dan evaluasi pengembangan perhubungan tata3y37 tao kepala bagian analisa dan evaluasi kepala bagian pencarian dan pelaporas yay3 kepala bagian mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai kepegawaian kepala bagian organisasidan | , lats| is| lol sao tata laksana kepegawaian anggaran kepala bagian perbendaharoo i303131 tee kepala bagian peraturan transportasi darat dan perkeretaapian kepala bagian peraturan transportasi laut dan udara kepala bagian kerjasama luar negeri kepala bagian perjanjian dan pertimbangan hukum kepala bagian tata usaha kementerian kepala bagian pembiayaan dan perjalbaya yaya kepala bagian tata usaha pimpinan dan keprotokolan kepala bidang publikasi dan pelayanan informasi kepala bidang media massa dan opini publik informasi kepala bidang kajian kemitraan dan pelayanan lats| isi jasa transportasi darat danrees kepala bidang kajian kemitraan dansekretaris mahkamah lass| isl joel pelayaran kepala bagian pelayanan investigasi dan kerjasama faktor faktor faktor faktor frame aktor ruang faktor wewenang hubungan resultti lai pekerjaan ain dampak manajerial hub. hub. d4) sekretaris inspektorat jenderalinspektur |s50| ja| jsxzoo| |a| inspeleaar |sso| jaf jajnoo| soo |s|dea ana inspektur sso| faf7s fafroof soo favors| sekretaris direktorat jenderal perhubungan darat kerjasama kepala bagian kepegawaian lars| isl lolos 3ao dan umum direktur lalu lintas dan (sso| 2s0 isl isliool eso angkutan jalan kepala sub direktorat sarana | , lars isl lol sao angkutan jalan kepala sub direktorat angkutan jallsi s3l kepala sub direktorat jaringan transportasi jalan kepala sub direktorat lalu lintas jalan kepala sub direktorat pengendalian operasional direktur lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan kepala sub direktorat angkutan sungai, danau dan penyeberangan kepala sub direktorat jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberaan ,. hama kepala sub direktorat lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan kepala sub direktorat pelabuhan sungai, danau dan l21 |s7sissn| isl isl10o| transportasi perkotaan kepala sub direktorat kepala sub direktorat jaringan transportasi j21 perkotaan kepala sub direktorat lalu jai lars| isi 3ao lintas perkotao kepala sub direktorat pemajuan moda transportasi perkotaan kepala sub direktorat dampak transportasi perkotaan direktur keselamatan transportasi darat kepala sub direktorat manajemen keselamatan kepala sub direktorat promosi dan kemitraan keselamatan kepala sub direktorat audit dan inspeksi keselamatsub direktorat bina keselamatan angkutan umum kepala sub bagian tata i1| 11j| usaha kepala seksi angkutan dan i1| teknis sarana kepala seksi jaringan i11 pelayanan dan prasarana kepala kantor pelabuhan lason aso lol sole| sao penyeberangan karangan kepala kantor pelabuhan lason aso le| le| 3a0o penyeberangan gorontalo kepala sub direktorat perambe) kepala sub direktorat telekomunikasi pelayaran kepala sub direktorat kapal negara kenavigasian kepala sub direktorat pangkalan kenavigasian kepala sub direktorat sarana dan prasarana direktur lalu lintas angkutan |5s01| laut kepala sub direktorat angkutan laut dalam negeri kepala sub direktorat angkutan laut luar negererterausaha angkutan laut kepala sub direktorat pengembangan sistem dan informasi angkutan laut direktur pelabuhan dan pengerukan kepala sub direktorat pengembangan pelabuhn3r3tr3rdan reklamasi kepala sub direktorat pemanduanperhubungan lauep kepala bagian kepegawaian dan umum cela bagan perencanaan direktur perkapalan dan kepulauan kepala sub direktorat pencemaran dan manajemen keselamatan kapal kepala sub direktorat pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal kepala sub direktorat autis teknis dan radio kap ingin maka mangan kencan dna dic depan bil kepala sub direktorat kelaikan kapal kepala sub direktorat kepulauan direktur kesatuan penjagaan laut dan pantai kepala sub direktorat patroli dan pengamanan kepala sub direktorat penanggulangan musibah dan pba kepala sub direktorat pengawasan keselamatan dan i2j ppsarana dan prasarana kepala sub direktorat tertib pelayaran kepala kantor kesyahbandaran utama kepala bidang status hukum lass| isi lol sao dan sertifikasi kapal kepala bidang keselamatan o11s isl l2| berlayar kepala bidang penjagaan, lasso isl lel 3ao patroli dan penyidikan kepala kantor otoritas pelabuhan uts, kepala bidang perencanaan dan pembangunan kepala bidang lalu lintas dan angkutan laut, operasi dan usaha kepelabuhanan kepala kantor pelabuhan (5so| batam kepala bidang jai las isi le| kesyahbandaran kepala kantor distrik navigasi kelasi kelasyaya kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas kepala bidang status hukum dan sertifikasi kapal kepala bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli kepala bidang lalu lintas dan usaha kepelabuha kepala sub direktorat standarisasi kepala sub direktorat rekayasa kepala sub direktorat produk aeronautika kepala sub direktorat operasi lai li75| is| lel |s7s pesawat udara perawatan kepala sub direktorat is| l2| kerjasama angkutan udara kepala sub direktorat angkutan udara niaga berjadwkepala sub direktorat angkutan udara niaga tidak berjadwal dan non niaga kepala sub direktorat 1a5 pengembangan dan lais| lalioola|list isl lol sao penyelenggaran bandar udara kepala sub direktorat peralatan dan utilitas bandar udara kepala sub direktorat is3| l2| s7s personel dan operasi bandatapa para were lio kepala sub direktorat las lol prasarana bandar udara kepala sub direktorat tatanan kebandarudaran dan lingkungan direktur navigasi penerbangan kepala sub direktorat manajemen lalu lintas penerbangan kepala sub direktorat manajemen informasi aeronautika kepala sub direktorat komunikasii. kepala sub direktorat fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan kepala sub direktorat standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan penerbangan kepala sub direktorat fasilitas keamanan penerbangan dan l2175 pengangkutan barang berbahaya kepala sub direktorat kendali mutu keamanan3y2| kepala sub direktorat isl lal pelayanan darurat kepala sub direktorat ppn dan personel keamanan penerbangan kepala sub direktorat standarisasi, kerjasama dan li7s| l2| |s7s program keamanan penerbangan sekretaris direktorat jenderal perhubungan udara kepala bagian hukum dan isl lol hubungan masyarakat kepala bagian kepegawaian lass| isl lol 3ao dan umua, kepala bidang pelayanan dan pengoperasian bandar udara kepala bidang angkutan s75 udara dan kelakudaraan kepala bidang keamananpengoperasian bandarra kepala kantor unit penyelenggara bandar udara kelas utama kepala subbagian las jil lil perencanaan dan keuangan kepala subbagian lats a50 jil lil kepegawaian dan umum operasi udara kepala bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darura(ng kepala seksi keamanan jil j1| penerbangan darurat kepala bidang pelayanan dan kerjasama kepala kantor unit penyelenggara bandar udara kelas kepala seksi teknik dan i1| operpa yaa kepala seksi keamanan penerbangan dan pelayanan darurat kepala meski pelayanan dan kerjasama kepala kantor unit penyelenggara bandar udara kelas kepala sub bagian tata li75| jil usaha kepala seksi teknik, operasi, keamanan dan pelayanan il1l| darurat kepala seksi pelayanan dan i1|kantor unit penyelenggara bandar udara |1i kelas iii kepala suksesi teknik, operasi, keamanan dan pelayanan darurat kepala kantor otoritas bandar 131100j udara kelas kepala balai kalibrasi fasilitas penerbangan sekretaris direktorat jenderapegawaian dan umum direktur lalu lintas dan angkutan kereta api jaringan lintas p1o kepala sub direktorat lai |l17ss| i3| s75 angkutan investasi direktur prasaranajalur dan bangunan kereta api wilayah kepala sub direktorat jalur dan bangunan kereta api wilayah kepala sub direktorat fasilitas operasi kereta api kepala sub direktorat pengujian dan sertifikasi jalur s75r3r y3y3 direktur sarana |(5s0| perkeretaapian kepala sub direktorat pengembangan sarana kepala sub direktorat pengawasan sarana kepala sub direktorat pengelolaan sarana milik negara kepala sub direktorat pengujian dan sertifikasi sarana wilayah kepala sub direktorat pengujian dan sertifikasi sarana wilayahera direktur keselamatan perkeretaapian kepala sub direktorat audit dan peningkatan keselamatan kepala sub direktorat analisis dan penanganan kecelakaan kepala sub direktorat akreditasi kelembagaan dan las is| lol sao sertifikasi sumber daya manusia kepala sub direktorat las isi lol penegakan hukum kepala balai teknik perkeretaapian wilayah jawa bagian timua. kepala seksi prasarana perkeretaapian kepala seksi lalu lintas, sarana dan keselamatan (1l| perkeretaapian kepala balai teknik perkeretaapian wilayah jawa bagian tengah kepala seksi prasarana i1| i1| perkeretaapian kepala seksi lalu lintas, sarana dan keselamatan ilibalai teknik perkeretaapian wilayah jawa bagian barat kepala seksi prasarana i1| perkeretaapian kepala seksi lalu lintas, sarana dan keselamatan i1l| perkeretaapian kepala balai teknik perkeretaapian wilayah jakarta dan banten kepala sub bagian tata usah i1| l1| sahps |3y3 kepala seksi prasarana 11175j) i1| perkeretaapian kepala seksi lalu lintas, sarana dan keselamatan perkeretaapian kepalkepala seksi lalu lintas, sarana dan keselamatan ijual kepala balai teknik perkeretaapian wilayah sumatera bagian utara kepala seksi prasarana perkeretaapian kepala seksi lalu lintas, sarana dan keselamatan i11 jl1| perkeretaapian kepala balai teknik perkeretaapian wilayah sumatera bagian barat kepala seksi prasarana i1ap tt3rer3rs3 ne. r3r3p pae kepala seksi lalu lintas, sarana dan keselamatan i1j perkeretaapian perkeretaapian kepala seksi pengujian j1l1 sarana perkeretaapian kepala seksi pengujian l1| prasarana perkeretaapian kepala seksi pengujian sumber daya manusia perkeretaapian kepala balai perawatan |asal isi loee, kepala seksi perawatan i1| berkalabagian umapapa kepala bidang pendidikan kepala bidang pelatihanna naa kepala bidang 1oo isi lol sao penyelenggaraan prasarana kepala bagian administrasi lima| l2| akademik dan keturunan kepala bagian keuangan dan las is| lol administrasi umum kepala bagian administrasi o115 lam is! lel sao akademik dan keturunan kepala bagian administrasi umum kepala bagian administrasi akademik dan keturuuangan dan umum kepala bagian administrasi akademik dan keturunan kepala bagian keuangan dan umum sekretaris badan penelitian dan pengembangan perhubungan kepala bagian dokumentasi jai fars| is3| l2| sao dane, ae, kepala bidang pelayanan administrasi dan dokumentasi kepala bidang program dan lats| is3 lal sao evaluasi kepala bidang pelayanan administrasi dan dokumentasi kepala bidang program dan lies| lalioolali25s| sao evaluasi kepala bidang pelayanan administrasi dan dokumentasi kepala bidang program dan lars| is| lol sao evaluasi kepala bidang pelayanan administrasi dan dokumentey3| kepala bidang program dan last isl lol sao evaluasi menteri perhubungan republik indonesia, ttd salinan sesuai dengan aslinya ignatius jonan tia sri lestari pembina utama muda iv c) nip. |
ng phuruf dan pasai. pasai memberlaku. peraturan menteri perhubunga: semua ketentuan mengenai sistem manajemen keselamatan (safety management system) yang diatur dalam peraturan perundang undangan lain yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini:republik indonesia tahun nomor saling a8suai dengan aslinya abayambiro hukum ni) for ums a7 spe&lestari rahayu bah utama muda iiv ecivil aviation safety regulations cast safety management system republic indonesia ministry transportation table contents page table content amendment record list support general ana reference aan ana ayi definition london support safety management system aa. regulatory reference .ooooooooooo scope and @pplicability safety policy and objek cti ves loooooooooc (www be: organizational structure and responsibilities. b sms implementation pan be: coordination emergency response planning. b documentation .voodoo www naa safety data collection and processing system. hazard identification.oooooooo w0(w0(m b risk management. anakan b safety assurance eni safety performance monitoring and measurement. b management change .ioooooooooo. www continuous improvement the safety system. b safety atom ion. nda safety mining anna safety munic ion lo. b alit pony phase implementation sms.oooooooo.b support safety data and safety information collection, analysis, protection regulatory reference coc pplicability c safety data collection and processing system (socks)c mandatory sorting da. og. voluntary tepi ing aa. collection and storage information. quality and content occurrence deportes senna safety data and safety information analysis. c flight data analysis program. naa. occurrence analysis and oll ow up. safety data and safety information protection. confidentiality and appropriate use information. protection the information source. appendix framework for safety management system appendix list classifying occurrences civil aviation mandatory reported ab i appendix list requirements applicable the mandatory and voluntary occurrence reporting schemes amendment record list this page intentionally left blank support general references aviation safety. definitions for the purpose this regulation, the term accident means occurrence associated with the operation aircraft which takes place between the times any person boards the aircraft with the intention flight until such time all such persons have disembarked, which: person fatally seriously injured result of: being theaircraft, tu)(in)the engine, its bowling accessories: for damage limited propellers, wing tips, antennas, tires, brakes, fairing, small dens puncture holes the aircraft skin, the aircraft missing completely inaccessible. acceptable level safety performance sp) means minimum level safety performance service provider, defined its safety management system, expressed terms safety performance targets and safety performance indicators. accountability means obligation willingness account for one's actions. accountable executive means single, identifiable person which might chief executive officer, chairperson board directors, partner proprietary who has full responsibility for the organization's sms and have full authority for human resources issues, major financial issues, direct responsibility for the conduct the organization's affairs, final authority over operations under certificate, and final responsibility for all safety issues. aircraft means: anonymisation means the removal from occurrence reports all personal details relating the reporter and the persons mentioned occurrence reports and any details, including the name the organization (s) involved the occurrence, which may reveal the identity the reporter third party lead that information being inferred from the occurrence report: aviation personne| certified personnel, assigned and responsible aviation. consequence means potential outcomes) the hazard. disidentified information means information arising from occurrence reports from which all personal data such names addresses natural persons have been removed: hazard means condition, object activity with the potential causing injuries personnel, damage pigment structures, loss material, reduction ability perform prescribed function. li. incident occurrence, other than accident, associated with the operation aircraft which affects could affect the safety operation. just culture means culture which front line operators other persons are not punished for actions, missions decisions taken them that are commensurate with their experience and training, but which gross negligence, wiliful violations and destructive acts are not tolerated: komite nasional keselamatan transportasi knkt) the permanent national transportation safety investigation authority conducting supervising safety investigations: mitigation means measures address the potential! hazard reduce the risk probability severity. predictive means method that captures system performance happens real time normal operations. practice means the adoption approach which emphasizes prevention through the identification hazards and the introduction risk mitigation measures before the risk bearing event occurs and adverse affects safety performance. probability means the likelihood that unsafe event condition might occur. reactive means the adoption approach where safety measurement responds the events that already happened, such incidents and accidents. reporter means natural person who reports occurrence other safety related information pursuant this regulation, risk means the assessment, expressed terms predicted probability and severity, the consequences) hazard taking reference the worst foreseeable situation. risk management means the identification, analysis and elimination, and or mitigation acceptable level risks that threaten the capabilities organization. safety means the state which the risk harm persons property damage reduced to, and maintained below, acceptable level through continuing process hazard identification and risk management. safety assessment means systematic analysis proposed change equipment procedures identify and mitigasi weaknesses before change implemented. safety assurance means what the service providers with regard safety performance monitoring and measurement. safety audit means what the civil aviation authority performs with regard its safety programme, and the service providers perform with regard the sms. safety management system sms) means systematic approach managing safety, including the necessary organizational structures, accountabilities, policies and procedures. safety manager means person who responsible for providing guidance and direction for the operation the organization's safety management system. safety oversight means the activities civil aviation authority part its safety programme, performed with regard the service providerindicator means established objectives services provider sms, linked major components services provider sms, and expressed numerical terms. safety performance monitoring means the activities service provider part ittarget means medium long term objectives services provider sms, determined weighing what desirable and what realistic for individual services provider, and expressed numerical terms. safety policy means statement reflecting the organization's philosophy safety management, and become the foundation which the organization's sms built. the safety policy outlines the methods and processes that the organization will use achieve desired safety outcomes. safety programme means integrated set regulations and activities aimed improving safety. safety requirement means the operational procedures, technology, systems and programmes which measures reliability, availability, performance and or accuracy can specified are needed achieve the safety performance indicators and safety performance targets. serious incident incident involving circumstances indicating that accident nearly occurred. service provider means approved certificate organizations providing aviation services severity means the possible consequences unsafe event condition, taking reference the worst foreseeable situation. state safety programme means integrated set legal acts and activities aimed managing civil aviation safety the state: system means organized set processes and procedures. systematic means that safety management activities will conducted accordance with pre determined plan, and applied consistent manner throughout the organization. support safety management systems regulatory referencei aviation safety, part four safety management system for aviation service provider. scope and applicability (ah scope this regulation describes the requirements for approved service provider follow: approved training organization, (ii) aircraft operator certificate aoc) accordance with cast part fil) approved maintenance organization amo| accordance with cast part providing services operators, (iv) organization responsible for the type design manufacture aircraft engines propellers accordance with cast part ats provider accordance with cast part and (vi) operator certified aerodrome, accordance with cast part this regulation addresses aviation safety related processes, procedures and activities the service provider, rather than occupational safety, environmental protection other non aviation related activities. the service provider responsible for the safety services products contracted purchased from other organizations. this regulation establishes the minimum acceptable requirements, the service provider can establish more strongest requirements. s5) the service provider shall establish, maintain and adhere safety management system sms) that appropriate the size, nature and complexity the operations authorized conducted under its operations certificate and the safety hazards and risks related the operations. (b) applicability and acceptance service provider shall have place safety management system sms) that acceptable the directorate general civil aviation dca) that, minimum: identifies safety hazards and assessed and mitigates risks:safety policy and objectives (a) service provider shall define the organization's safety policy. (b) the safety policy shall signed the accountable executive the organization. (c|) the safety policy shall accordance with all applicable legal requirements and international standards, best industry practices and shall reflect organizational commitments regarding safety. (d) the safety policy shall reflect organizational commitment regarding safety, including positive safety culture. (e) the safety policy shall clearly indicate which types behaviors are unacceptabl: the safety policy shall communicated, with visible endorsement, throughout the organization. the safety policy shall include clear statement about the provision the necessary human and financial resources for its implementation. (h) the safety policy shall, among other things, include the following objectives: commitment implement sms: commitment continua improvement the level safety, commitment the management safety risks: commitment encourage employees report safety issues: and s5) identification responsibilities management and employees with respect safety performance. the safety policy shall reviewed periodically ensure remains relevant and appropriate the organization. service provider shall establish safety objectives for the sms. (k) the safety objectives should linked the safety performance indicators, safety performance targets and safety requirements the service provider sms. organizational structure and responsibilities (a) service provider shall identify accountable executive responsible and accountable behalf the service provider for meeting the requirements this regulation, and shall notify the dca the name the person. (b) the accountable executive sha! single, identifiable person who, respective other functions, shall have the ultimate responsibility for the implementation and maintenance the sms. (c) the accountable executive shall have: full control the human resources required for the operations authorized conducted under the operations certificate: full control the financial resources required for the operations authorized conducted under the operations certificate: final authority over operations authorized conducted under the operations certificate: direct responsibility for the conduct the organization's affairs: and s5) final responsibility for all safety issues. (d) service provider shall establish the safety structure necessary for the implementation and maintenance the organization's sms. (e) service provider shall identify the safety responsibilities all members senior management, respective other responsibilities. safety related positions, responsibilities and authorities shall defined, documented and communicated throughout the organization. (g) service provider shall identify safety manager the member management who shall the responsible individual and focal point for the development and maintenance effective sms. (h) the safety manager shall: ensure that processes needed for the sms are established, implemented and maintained: report the accountable executive the performance the sms and any need for improvement, and ensure safety promotion throughout the organization. sms implementation plan (ah) service provider shall develop and maintain sms implementation plan. (b) the sms implementation plan shall the definition the approach the organization will adopt for managing safety manner that will meet the organization's safety needs (c) the sms implementation plan shall include the following: safety policy and objectives: safety planning, system description, gap analysis, s5) sms components: safety roles and responsibilities: safety reporting policy: means employee involvement: safety training: safety communication, safety performance measurement: and management review safety performance. (d) the sms implementation plan shall endorsed senior management the organization. (e) service provider shall, part the development the sms implementation plan, complete system description. the system description shall include the following: the system interactions with other systems the air transportation system, the system functions: required human performance considerations the system operation, hardware components the system: s5) software components the system: related procedures that define guidance for the operation and use the system, operational environment: and contracted and purchased products and services. service provider shall, part the development the sms implementation plan, complete gap analysis, order to: identify the safety arrangements and structures that may already exist throughout organization: and determine additional safety arrangements required implement and maintain the organization's sms. (h) the sms implementation plan shall explicitly address the coordination between the sms the service provider and the sms other organizations the service provider must interface with during the provision services. coordination emergency response planning service provider shall develop and maintain, coordinate, appropriate, emergency response contingent plan that shall ensure: la) orderby and efficient transition from normal emergency operations: (b) designation emergency authority: (c) assignment emergency responsibilities, (d) coordination efforts cope with the emergency: and (e) safe continuation operations, return normal operations soon possible. documentation service provider shall develop and maintain sms documentation, paper electronic form, describe the following: safety policy, safety objectives: sms requirements, procedures and processes: responsibilities and authorities for procedures and processes, and sms outputs. (by) service provider shall, part the sms documentation, develop and maintain safety management system manual sms), communicate the organization's approach safety throughout the organization. (c) the sms shall document all aspects the sms, and its contents shall include the following: scope the safety management system: safety policy and objectives: safety accountabilities: key safety personnel: documentation control procedures: hazard identification and risk management schemes: safety performance monitoring, emergency response contingent planning, management change: and safety promotion. (d) air carrier under cast part and part shall establish flight safety documents system, for the use and guidance operational personnel, part its safety management system. safety data collection and processing systems (a) service provider shall develop and maintain safety data collection and processing systems socks) that provide for the identification hazards and the analysis, assessment and mitigation safety risks. (b) service provider's socks shall include reactive, practice and predictive methods safety data collection. hazard identification (a) service provider shall develop and maintain formal means for effectively collecting, recording, acting and generating feedback about hazards operations, which combine reactive, practice and predictive methods safety data collection. formal means safety data collection shall include mandatory, voluntary and confidential reporting systems required sections and this part. (b) the hazard identification process shall include the following steps: reporting hazards, events safety concerns, collection and storing the safety data: analysis the safety data: and distribution the safety information distillery from the safety data. risk management (a) service provider shall develop and maintain formal risk management process that ensures the analysis, assessment and mitigation risks consequences hazards acceptable level. (b) the risks the consequences each hazard identified through the hazard identification processes described section this part shall analyzed terms probability and severity occurrence, and assessed for their tolerability. (c) the organization shall define the levels management with authority make safety risk tolerability decisions. (d) the organization shall define safety controls for each risk assessed tolerance. safety assurance (a) service provider shall develop and maintain safety assurance processes ensure that the safety risks controls developed consequence the hazard identification and risk management activities under section achieve their intended objectives. (b) safety assurance processes shall apply sms whether the activities and or operations are accomplished internally unsourced. safety performance monitoring and measurement la) service provider shall, part the sms safety assurance activities, develop and maintain the necessary means verify safety performance the organization comparison with the approved safety policies and objectives, and validate the effectiveness implemented safety risk controls. (b) safety performance monitoring and measurement means shall include the following: safety reporting, safety audit: safety surveys:, safety reviews: s5) safety studies, and internal safety investigations. (c) the safety reporting procedure shall set out the conditions ensure effective safety reporting, including the conditions under protection from disciplinary administrative action shall apply. management change f for the management change. (b) the formal process for the management change shall: identify changes within the organization which may affect established processes and services: describe the arrangements ensure safety performance before implementing changes, and eliminate modify safety risk controls that are longer needed due changes the operational environment. continuous improvement the safety system (es identify the causes underperformance the sms, determine the implications its operation, and testify situations involving below standard performance order ensure the continua improvement the sms. (b) continuous improvement the service provider sms shall metode: practice and reactive evaluations facilities, equipment, documentation and procedures, verify the effectiveness strategies for control safety risks: and practice evaluation the individuals' performance, verify the fulfillment safety responsibilities. safety promotion service providers shall develop and maintain formal safety training and safety communication activities create environment where the safety objectives the organization can achieved. safety training (a) service provider shall, part its safety promotion activities, sms duties. (bj the scope the safety training shall appropriate the individual's involvement the sms. (cl the accountable executive shall receive safety awareness training regarding: safety policy and objectives: sms roles and responsibilities: and safety assurance. safety communication (a) service provider shall, part its safety promotion activities, develop and maintain formal means for safety communication, to: ll) ensure that all staff fully aware the sms: convey safety critical information, explain why particular safety actions are taken: explain why safety procedures are introduced changed: and s5) convey generic safety information. (bb formal means safety communication shall include: (l) safety policies and procedures: news letters: and bulletins. quality policy service provider shall ensure that the organization quality policy consistent with, and supports the fulfillment the activities the sms. phase implementation sms service provider may implement sms phased approach, which encompasses four phases follows: la) phase should provide blueprint how the sms requirements will met and integrated the organization's work activities, and accountability framework for the implementation the sms: identify the accountable executive and the safety accountabilities managers: identify the person (or planning group) within the organization responsible for implementing the sms: describe the system (air operator, atc services provider, approved maintenance organization, certified aerodrome operator): conduct gap analysis the organization's existing resources compared with the national and international requirements for establishing sms: (s) develop sms implementation plan that explains how the organization will implement the sms the basis national requirements and international standards and recommended practices sar ps), the system description and the results the gap analysis: develop documentation relevant safety policy and objectives: and develop and establish means for safety communication. (breactive processes: hazard identification and risk management using reactive processes, trainingdocumentation(cpractice and predictive processes: hazard identification and risk management using practice and predictive processes training relevant to: sms implementation plan components, and hn) safety risk management (practice and predictive processes). documentation relevant to: sms implementation plan components: and safety risk management (practice and predictive processes). (d) phase should put into practice operational safety assurance: development acceptable level (s) safety, development safety indicators and targets, sms continuous improvement, training relevant operational safety assurance: and documentation relevant operational safety assurance. support safety data and safety information collection, analysis, protection regulatory reference this civil aviation safety regulation cast) part sets the implementing rules the aviation safety data collection, analysis, exchange and protection required aviation act number la) chapter xiii aviation safety article paragraph letter cc. aviation safety reporting system: (b) article paragraph letter aviation safety data analysis and exchange: (ce) article paragraph aviation personnel obligat report occurrence: and (d) article paragraph reporter protection. applicability this part prescribed the rules governing: la) the reporting occurrences which endangered which, not corrected addressed, would danger aircraft, its occupants, any other person, equipment installation affecting aircraft operations, and the reporting other relevant safety related information that context: (b) analysis and follow up action respect reported occurrences and other safety related information: (c) the protection aviation professionals: appropriate use collected safety information: and (e) the dissemination anonymised information interested parties for the purpose providing such parties with the information they need order improve aviation safety. c.l safety data collection and processing system (socks) mandatory reporting (a) occurrences which may represent significant risk aviation safety listed appendix list classifying occurrence civil aviation mandatory reported shall reported the persons listed paragraph (dj) this section through the mandatory occurrence reporting systems. (b) each service provider such air operator, ats service provider, aerodrome operator, aircraft maintenance organizations, training organization and design organization and manufacturing organization shall establish mandatory reporting system part their sms facilitate the collection details occurrences the organization referred paragraph fa) this section. (c) the following aviation personnel shall report the occurrences referred paragraph (a) this section through the system established accordance with paragraph (b) this section the service provider which employs, contracts uses the services the reporter or, failing that, through the system established accordance with paragraph (c) this section the dca: jl) the pilot command, or, cases where the pilot command unable report the occurrence, any other crew member next the chain command aircraft registered indonesia aircraft not registered indonesia but used indonesian operator for which indonesia dca ensures oversight operations, person engaged designing, manufacturing, continuous airworthiness monitoring, maintaining modifying aircraft, any equipment part thereof, under the oversight indonesia dca: person who signs release service respect aircraft any equipment part thereof, under the oversight dca, person who performs function which requires him her authorised the dca staff member air traffic service provider entrusted with responsibilities related air navigation services flight information service officer, (s5) person who performs function connected with the safety management airport: person who performs function connected with the installation, modification, maintenance, repair, overhaul, light checking inspection air navigation facilities for which the dca ensures the oversight: person who performs function connected with the ground handling aircraft, including fueling, load sheet preparation, loading, de icing and towing certified airport. (d) the persons listed paragraph (d) this section shall report occurrences within hours becoming aware the occurrence, unless exceptional circumstances prevent this. (e) following notification occurrence, service provider shall report the dca, the details occurrences collected accordance with paragraph (b) this section soon possible and any event later than hours after becoming aware the occurrence. voluntary reporting (a) each service provider shall establish voluntary reporting system facilitate the collection of: details occurrences that may not captured the mandatory reporting system, other safety related information which perceived the reporter actual potential hazard aviation safety. (b) this voluntary reporting system does not eliminate the need for mandatory reporting aircraft accidents and serious incidents the relevant authorities under the cast notification and reporting aircraft accident serious incident and accident serious incident investigation procedures. (c) the voluntary reporting systems shall used facilitate the collection details occurrences and safety related information: not subject mandatory reporting pursuant section paragraph fa) this part. reported persons who are not listed section paragraph (d) this part. (d) each service provider shall report the dca, timely manner, details occurrences and safety related information which have been collected pursuant paragraph (a) this section and which may involve actual potential aviation safety risk. collection and storage information (a) each service provider shall designate one more persons handle independently the collection, evaluation, processing, analysis and storage details mandatory and voluntary occurrences reported pursuant sections and the handling the reports shall done with view preventing the use information for purposes other than safety, and shall appropriately safeguard the confidentiality the identity the reporter and the persons mentioned occurrence reports, with view promoting just culture'. (b) agreement with the dca, small organisations the service provider may put place simplified mechanism for the collection, evaluation, processing, analysis and storage details occurrences. they may share those tasks with other service provider the same nature, while computing with the rules confidentiality and protection pursuant this regulation. (c) service provider shall store occurrence reports drawn the basis details occurrences collected accordance with sections and one more databases. quality and content occurrence reports (ah occurrence reports referred section shall contain least the information listed appendix this part. (b) occurrence reports referred section19. paragraphs (dj) and (e) this part shall include safety risk classification for the occurrence concerned. that classification sha! reviewed and necessary amended, and shall endorsed dca, accordance with the common icao risk classification scheme. (c) service provider shall establish data quality checking processes improve data consistency, notably between the information collected initially and the report stored the database. (d) the databases referred paragraphs (dj) and te) this part shall use formats which are: standardized facilitate information exchange, and compatible with the icao arep taxonomy. safety data and safety information analysis flight data analysis program. (ah) each service provider, especially air carrier operating aircraft maximum certificate take off mass excess shall establish and maintain flight data analysis program part its safety management system. (b) air carrier may contract its flight data analysis program third party provided retains overall responsibility for maintenance the program. (ce) flight data analysis program shall non positive and contain adequate safeguard protect the sources) the data. occurrence analysis and follow up. (ah bach service provider shall develop process analyze occurrences collected accordance with paragraph (bl and paragraph (a) this part order identify the safety hazards associated with identified occurrences groups occurrences. based that analysis, each service provider shall determine any appropriate collective preventive action, required improve aviation safety. (b) when, following the analysis referred section19. paragraph (ah this part, service provider identifies any appropriate collective preventive action required address actual potential aviation safety deficiencies, shall: implement that action timely manner, and establish process monitor the implementation and effectiveness the action. (c) each service provider shall regularly provide its employees and contracted personnel with information concerning the analysis of, and follow up on, occurrences for which preventive collective action taken. (d) where service provider identifies actual potential aviation safety risk result its analysis occurrences group occurrences reported pursuant paragraph (f) and paragraph (c) this part, shall transmit the dca, within days from the date notification the occurrence the reporter: the preliminary results the analysis performed pursuant paragraph (fa), any: and any action taken pursuant paragraph (b) this section. the service provider shall transmit the dca the final results the analysis, where required, soon they are available and, principle, later than three months from the date notification the occurrence. the dca may request service provider transmit the preliminary final results the analysis any occurrence which has been notified but relation which has received follow up only the preliminary results. (e) for each occurrence group occurrences monitored accordance with paragraph (d) this part, the dca shall have access the analysis made and shall appropriately monitor action taken the service provider for which respectively responsible. dca concludes that the implementation and the effectiveness the reported action inappropriate address actual potential safety deficiencies, shall ensure that additional appropriate action taken and implemented the relevant service provider. safety data and safety information protection confidentiality and appropriate use information (a) the service provider shall take the necessary measures ensure the appropriate confidentiality the details occurrences received them pursuant and each service provider shall process personal data only the extent necessary for the purposes this regulation. information derived from occurrence reports shall used only for the purpose for which has been collected. service provider shall not make available use the information occurrences: order attribute blame liability, for any purpose other than the maintenance improvement aviation safety. protection the information source (a) for the purposes this section, personal details includes particular names addresses the aviation personnel. (b) each service provider shall ensure that all personal details are made available staff that service provider other than persons designated accordance with section19. paragraph (a) this part only where absolutely necessary order investigate occurrences with view enhancing aviation safety. misidentified information shall disseminated within the service provider appropriate. (ce) disciplinary administrative proceedings are instituted under national law, information contained occurrence reports shall not used against: the reporters, the persons mentioned occurrence reports. the first subparagraph shall not apply the cases referred paragraph (dj this section. (d) except where paragraph (e) this section applies, employees and contracted personnel who report are mentioned occurrence reports collected accordance with and shall not subject any prejudice their employer the service provider for which the services are provided the basis the information supplied the reporter. (e) the protection under paragraphs (c) and (dj this section shall not apply any the following situations: cases neglhgence, willful violations, and destructive act, where there has been manifest, severe and serious disregard obvious risk and profound failure professional responsibility take such care evidently required the circumstances, causing foreseeable damage toa person property, which seriously compromise the level aviation safety. each service provider shall, after consulting its staff representatives, adopt internal rules describing how just culture principles, particular the principle referred paragraph (h) this section, are guaranteed and implemented within that service provider. appendix framework for safety management system (sms)safety accountability and responsicontinuous improvement the sms safety promotion training and education safety communication safety policy and objectives management commitment the service proviing the promotion positive safety cultureinclude safety reporting procedures: clearly indicate which types behaviour are unacceptable!service provider. taking due account its safety policy, the service provider shall define safety objectives. the safety objectives shall: form the basis for safety performance monitoring and measurement required do) reflect the service provider's commitment maintain continuously improve the overall effectiveness the sms: communicated throughout the organization: and periodically reviewed ensure they remain relevant and appropriate the service provider. safety accountability and responsibilities the service provider shall: identify the accountable executive who, respective other functions, accountable behalf the organization, for the implementation and maintenance effective sms: clearly define lines safety accountability throughout the organization, including direct accountability for safety the part senior management: identify the responsibilities all members management, respective other functions, wali employees, with respect the safety performance the sms organization: document and communicate safety accountability, responsibilities, and authorities throughout the organization,service provider shall appoint safety manager who responsible for the implementation and maintenance the smsresponsibilities for the implementation and maintenance the sms may assigned one more persons, fulfilling the role safety manager, their sole function combined with other duties, provided these not result any conflicts interest. coordination emergency response planning the service provider required establish and maintain emergency response plan for accidents and incidents aircraft operations and other aviation emergencies shall ensure that theservice provider shall develop and maintain sms manual that describes its: safety policy and objectives: sms requirements, sms processes and procedures: and accountability, responsibilities and authorities for sms processes and procedures: the service provider shall develop and mantan sms operational records part its sms documentationsms manual and sms operational records may the form stand alone documents may integrated with other organizational documents (or documentation) maintained the service provider. safety risk management hazard identification the service provider shall develop and maintain process identify hazards associated with its aviation products services. hazard identification shall based combination reactive, and practice methods. safety risk assessment and mitigation the service provinote. the process may include predictive methods safety data analysis. safety assurance safety performance monitoring and measurement the service provinote. internal audit process one means monitor compliance with safety regulations, the foundation upon which sms built, and assess the effectiveness these safety risk controls and the sms. the service provi support the organization's safety objectives. the management change the service provider shall develop and maintain process identify changes which may affect the level safety risk associated with its aviation products services andservice provider shall monitor and assess its sms processes maintain continuously improve the overall effectiveness the sms. safety promotion training and education the service provicach individual's involvement the sms. safety communication the service provi: explains why particular actions are taken improve safety: and ad) explains why safety procedures are introduced changed. appendix list classifying occurrences civil aviation mandatory reported air operator, controlled flight into terrain only marginal avoided: aborted take ois closed engaged runway, taxiway assigned runway, take offs from closed engaged runway, from taxiway assigned runway, landings attempted landings closed engaged runway, taxiway assigned runway, gross failure achieve predicted performance during take off initial climb, fires and smoke the passenger compartment, events requiring the emergency use oxygen the flight crew, @: il. multiple malfunctions one more aircraft systems seriously affecting the operation the aircraft, fight crew incapacitation flight, fuel quantity requiring the declaration emergency the pilot: runway incursions classified with severity the manual the prevention runway incursions doc contains information severity classifications: take off landing incidents such under shooting, overrunning running off the side runways, oo: failures more than one system redundancy system mandatory for night guidance and navigation. maintenance organization any airframe, engine, propeller, component system defect malfunction damage found during scheduled scheduled aircraft (airframe engines components) maintenance activities which could possibly lead aircraft operational accident serious incident (if not promptly beatified). design and manufacturing organizations any design manufacturing related deficiency defect malfunction product services discovered brought the attention the design manufacturing organization which deemed warrant the possible issue emergency airworthiness directive ead), airworthiness directive (ad) alert service bulletin (asb). aerodrome operator runway inclusion (with atc involvement), runway excursion overshoot (with atc involvement): failure significant malfunction airfield lighting: damage the aircraft engine resulting from contact ingestion foreign objects debris runway taxiway, incidents within the aerodrome boundary involving damage aircraft with potential impact aircraft ground movement safety. ans cns provider any ans cns related equipment system defect malfunction damage discovered during operation equipment maintenance which could possibly lead aircraft operational accident serious incident: unauthorized penetration airspace: cc. aircraft near fit, significant level bust incidents: loss separation incidents: runway inclusion (involving atc communication): runway excursion overshoot (involving atc communication): any other ans related deficiency defect malfunction reported (and verified by) the ans cns operator and which deemed have impact the safety air navigation. appendix list requirements applicable the mandatory and voluntary occurrence reporting schemes common mandatoryy!y reported, service provider and theheadline headline filing information responsible entity file number occurrence status when utc date where state area occurrence location occurrence classification occurrence class occurrence category narrative narrative language narrative events event type risk classification specific mandatory data fields aircraficraft identification state registry make model series aircraft serial number aircraft registration cali sign aircraft operation operator type operation aircraft description aircraft category propulsion type mass group history flight last departure point planned destination flight phase weather weather relevant data fields relating air navigation servicetm relation atm contribution service affected (effect atm service) ats unit name separation minima infringement loss separation and airspace infringemenspace airspace type airspace class fir uir name aerodromejl) location indicator icao indicator the airport) location the aerodrome aircraft damage personal injuryseverity highest damage injury level injuries persons number injuries ground (fatal, serious, minor) number injuries aircraft (fatal, serious, minor) note: the data fields must completed with the information requested. not possible for the dca include that information because has not been provided the service provider the reporter, the data field may completed with the value unknown'. however, with view ensuring that the appropriate information transmitted, use that unknown' value should, the best extent possible, avoided, and the report should, where possible, completed with the information later1h) niwsryswstari rahayu sinta utama muda iv c) vtransportasi sungai, danau, dan penyeberangan palembang, bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja pada politeknik transportasi sungai, danau, dan penyeberangan palembanpoliteknik transportasi sungai, danau, dan penyeberangan palembang kl tanggal april tentang persetujuan usul pendirian politeknik transportasi sungai, danau, dan penyeberangan palembang, bahwa politeknik transportasi sungai, danau, dan penyeberangan palembanentang penetapan bp2td palembangbab kedudukan, tugas, dan fungsi politeknik transportasi sungai, danau, dan penyeberangan palembang yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebuttransportasi sdp palembangtransportasi sdp palembang sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh direktur. polsek transportasi sdp palembantransportasi sungai, danau, dan penyeberangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam polsek transportasi sdpsungai, danau, dan penyeberj . pelaksanaan pengembangan usaha dan kerja samtransportasi sdp palembangtransportasi sdp palepolsek transportasi sdp palembanolsek transportasi sdp palembangsenat, dewan penyantun, dan dewan pengawas diatur lebih lanjut dalam statuta polsek transportasi sdp palembanng. bagian ketujuholehlolatransportasi sungai, danau, dan penyeberdata. unit dan fungsi, polsek transportasi sdp palembtransportasi sdp palembangsek transportasi sdp palembang. setiap unsur lingkungan polsek transportasi sdp palembang dalam melaksanakan tugasnya harus dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan polsek transportasi sdptransportasi sdp palembang berlokasi kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatanstatuta. direktur polsek transportasi sdp palembangsek transportasi sdp palembansek transportasi sdp palembangpalembantetap melaksanakan tugas dan fungsi balai pendidikan dan pelatihan transportasi darat palembang sampai dengan diatur kembali berdasarkan peraturan menteri ini. samatransportasi darat palembang masih tetap dilaksanakan sampai denganann, nbsp anji h., sh, dess rem bix yama muda iv c) fe# beatagan organisasi dan tata kerja politeknik transportasi sungai, danau, dan penyeberangan palembang benar dewan pengawas lee susi wakil wakil wakil mam marak pan ina raga il. pemeriksaanintern l. penjaminanmutu bagian subbagian subbagian administrasi din pusatpenelitian pusat! tea seat tee pen man lee etimor ehh ban adem sewa!waktu anji h., sh, dess remspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalan penyelenggaraan angkutan penyeberangan, perlu disusun standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan, bahwa berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan diatur salah satu persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan berupa pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan, bahwamenteri perhubungan tentang standar pelayanan minimal angkutan penyebpenyeberangan. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut spm angkutan penyeberangan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasangkutan penyeberangan adalah kapal motor penyeberanganserta memiliki paling sedikit (dua) mesin induk. perusahaan angkutan penyeberangantugas pemeriksa spm angkutan penyeberangan adalah aparatur sipil negara lingkungan direktorat jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidanglai adalah balai pengelola transportasi darat. bab jenis standar pelayanan minimal. spm angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada (l)terdiri atas: spm angkutan penyeberangan untuk pelayanan penumpang, sie spm angkutan penyeberangan untuk pemuatan kendaraan, dan spm angkutan penyeberangan untuk pengoperasian kapal. spm angkutan penyeberangan untuk pelayanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi aspek: keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. spm angkutan penyeberanganuntukpemuatankendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi aspek: keselamatan, keamanan, dan cc. kemudahan. spm angkutan penyeberangan untuk pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi aspek: keamanan, kenyamanan, dan keteraturan. spm angkutan penyeberl) spm angkutan penyeberangan untuk pelayanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pelayanan: kelas ekonomi, dan kelas nonekonomi terdiri atas: reguler, dan ekspres. spm angkutan penyeberangan untuk pemuatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pintu rampa, ruang untuk kendaraan, dan fasilitas pemuatan kapal. spm angkutan penyeberangan untuk pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kecepatan dinas kapal, dan pemenuhan jadwal. (l) pintu rampa sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk naik dan turun kendaraan kedalam kapal pada saat melakukan pemuatan. ruang untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan oleh kendaraan pada saat melakukan pelayaran, fasilitas pemuatan kapal sebagaimana dimaksud pada huruf berupa fasilitas yang disediakan dan digunakan pada saat kendaraan melakukan bongkar muat dan atau berlayar. kecepatan dinas kapal sebagaimana dimaksud pada huruf diukur dengan melakukan percobaan berlayar lintasan. pemenuhan jadwal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jadwal perjalanan kapal, jadwal operasi kapal, jadwal siap operasi, jadwal istirahat dan jadwal dok. dalam hal tidak terpenuhinya jadwal perjalanan kapal sebagaimana dimaksud pada huruf perusahaan angkutan penyeberangan harus memberikan kompensasi kepada pengguna jasa berupa konsumsi. kompensasi sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan apabila disebabkan oleh keadaan kahar. keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan keterangan dari instansi yang berwenang. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi kepada pengguna jasa ditetapkan oleh direktur jenderal. jadwal perjalanan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan waktu kapal angkutan penyeberangan untuk melakukan keberangkatan dan kedatangan yang terdiri atas jam, hari, bulan, tahun, dan lokasi dermaga. waktu keberangkatan dan kedatangan sebagaimana dimaksud pada merupakan waktu kapal meninggalkan dermaga dan waktu kapal merapat dermaga. jadwal operasi kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan berdasarkan: jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh balai atau unit pelaksana teknis daerah, dan hari operasi berdasarkan jumlah hari operasi dan jumlah trip yang harus dilayani yang telah ditentukan. jadwal siap operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jadwal kapal angkutan penyeberangan yang siap operasi untuk memberikan :. bantuan pelayanan angkutan apabila jumlah kapal yang beroperasi berkurang dari yang diperlukan. kapal dalam jadwal siap operasi harus dioperasikan dalam waktu paling lambat (dua) jam setelah mendapat perintah operasi dari balai. jadwal siap operasi ditentukan berdasarkan pernyataan siap operasi dari operator kapal angkutan penyeberangan dan dapat dioperasikan bila diperintahkan. pemenuhan jadwal siap operasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan evaluasi setiap (tiga) bulan sekali oleh balai sesuai dengan yang telah disepakati. jadwal istirahat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jadwal istirahat operasi kapal angkutan penyeberangan. penetapan jadwal istirahat sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan pengaturan pola operasional pada lintas penyeberangan yang dilayani. jadwal dok sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jadwal kapal untuk melakukan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan. jadwal dok sebagaimana dimaksud pada harus mengikuti penetapan dari pejabat yang mempunyai kewenangan bidang kelaikan kapal. dalam kondisi tertentu kapal angkutan penyeberangan dapat tidak memenuhi jadwal operasi kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal kapal angkutan penyeberangan tidak memenuhi jadwal operasi sebagaimana dimaksud pada harus melaporkan kepada balai atau unit pelaksana teknis daerah. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kapal dalam kondisi rusak, atau kapal dalam perawatan. kapal sebagaimana dimaksud pada yang akan beroperasi kembali harus meminta izin kepada balai atau unit pelaksana teknis daerah untuk masuk kedalam jadwal operasi. bab iii pemenuhan standar pelayanan minimal untuk memenuhi spm angkutan penyeberangan, dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa spm angkutan penyeberangan. dalam hal telah memenuhi spm angkutan penyeberangan, diberikan surat keputusan pemenuhan spm angkutan penyeberangan. pemenuhan surat keputusan spm angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh: menteri, untuk pelayanan angkutan penyeberangan lintas antarnegara dan atau antarprovinsi, gubernur, untuk pelayanan angkutan penyeberangan lintas antarkabupaten kota dalam provinsi, dan bupati wali kota, untuk pelayanan angkutan penyeberangan lintas dalam kabupaten kota. pemenuhan penetapan surat keputusan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh direktur jenderal. s5) persetujuan sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kapal melakukan dok. bentuk surat keputusan spm angkutpemeriksa spm angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam harus memiliki kompetensi pemeriksa spm angkutan penyeberangan. kompetensi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. bab monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemenuhan spm angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam diberkala, dan atau insidental. monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan spm angkutan penyeberangan. monitoring dan evaluasi secara insidental sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dalam hal terdapat laporan atau aduan dari pengguna jasa. s5) monitoringdan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteri melalui direktur jenderal, gubernur, dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap pemberian spm angkutan penyeberangan. dalam hal hasil monitoring dan evaluasi secara berkalaberupa dikeluarkan dari jadwal operasi sampai dengan terpenuhinya spm angkutan penyeberangan. dalam hal hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara insidentalpencabutan surat keputusan spm angkutan penyeberangan. bab ketentuan peralihan surat keputusan pemenuhan spm angkutan penyeberangan yang telah terbit sebelum peraturan menteri ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya surat keputusan pemenuhan spm angkutan penyeberangan. spm angkutan penyeberangan untuk kapal angkutan penyeberangan kelas nonekonomi ekspres yang telah beroperasi sebelum peraturan menteri ini ditetapkdiundangkan. sii bab ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenaihukum, ina s7. salaselamatan spm pelayanan penumpang informasi informasi fasilitas ketersediaan harus tersedia informasi fasilitas keselamatan dan keselamatan paling sedikit informasi fasilitas keselamatan dan kesehatan meliputi: keselamatan dan kesehatan paling sedikit alat pemadam api ringan kesehatan yang mudah berupa: agar) dilihat dan dibaca oleh ja. sticker sprinter dan alarm penumpang. video pendeteksi asap audio life jacket papan petunjuk life buoy informasi life raft sekoci petunjuk jalur evakuasi titik kumpul evakuasi informasi fasilitas kesehatan mudah dilihat dan dibaca, paling sedikit: ruang medis (tersedia tempat tidur, tandu, kursi roda, obat obatan, tabung oksigen), perlengkapan p3k pertolongan pertama pada kecelakaan) fasilitas ketersediaan peralatan kondisi ketersediaan alat life jacket tersedia keselamatan penyelamatan darurat dalam ketersediaan keselamatan yang sebanyak yo0 dari bahaya (kebakaran, kecelakaan fungsi mudah terlihat dan jumlah kapasitas atau bencana alam) terjangkau antara lain: penumpang alat pemadam jumlah ratio kebakaran penggunaan life raft, sprinter dan alarm life buoy, sekoci pendeteksi asap lemari kotak tempat life jacket jaket keselamatan (life life buoy jacket) kapasitas life raft (satu) lemari sekoci maksimal memuat petunjuk jalur jaket keselamatan evakuasi (life jacket) dan tidak titik kumpul terkunci serta sesuai evakuasi dengan kapasitas penumpang yang tertera pada skip sertifikat keselamatan kapal penumpang) d.jumlah ketersediaan life jacket anak (sepuluh) persen. fasilitas kesehatan ketersediaan fasilitas kesehatan ketersediaan fasilitas kesehatan dilengkapi pendingin untuk penanganan darurat antara lain: ruangan (kipas angin ruang medis dan atau ac) tersedia tempat tidur, tandu, kursi roda, obat obatan, tabung oksigen) perlengkapan p3k pertolongan pertama pada kecelakaan) spm pemuatan kendaraan informasi dan informasi dan himbauan antara ketersediaan tersedia dan mudah |a. terletak geladak himbauan lain memuat: dibaca dan dilihat kapal bagian depan dilarang merokok dan belakang dilarang menghidupkan informasi dan mesin kendaraan selama himbauan dapat pelayaran sampai pintu berupa audio dan rampa dibuka kembali papan informasi dilarang membuang sampah pelaut dilarang bersandar ruling pemberitahuan ketika kapal akan berlayar dan sandar fasilitas tersedianya perlengkapan kondisi tersedia, mudah keselamatan keselamatan pada saat ketersediaan dijangkau dan berfungsi pemuatan kendaraan pemuatan kendaraan berupa: hidran agar sprinter dan alat pendeteksi asap petunjukjalurevakuasi memiliki alat lasting dan ginjal memiliki supper terdapat marka pada carrec dan pintu rampa ui. (keamanan |i. spm pelayanan penumpang fasilitas keamanan peralatan pencegah tindak ketersediaan tersedia cctv cctv dapat berfungsi kriminal meliputi: dan rekaman dapat ruang dimanfaatkan penumpang, dan fasilitas vital lainnya petugas keamanan berupa petugas keamanan yang ketersediaan harus tersedia paling sedikit (satu) memiliki sertifikasi orang per hari informasi ganguan berupa stiker dengan nomor ketersediaan harus tersedia dan informasi ganguan keamanan telepon dan atau sms layanan mudah diakses keamanan mudah pengaduan dilihat spm pemuatan kendaraan fasilitas keamanan peralatan pencegah tindak ketersediaan tersedia dan berfungsi ja. cctv dapat berfungsi kriminal dengan baik dan rekaman dapat dimanfaatkan diletakkan pada haluan dan buritan cctv yang dipasang paling sedikit (dua) unit lampu penerangan berfungsi sebagai sumber ketersediaan intensitas cahaya jumlah lampu yang cahaya kapal penyeberangan sebesar lux terpasang sesuai untuk memberikan kemudahan dengan luasan ruang pengemudi pada saat geladak kapal menempatkan kendaraan kapal lantai geladak lantai ruang untuk kendaraan ketersediaan dapat dilihat warna cat lantai dilengkapi dengan garis lajur dengan jelas geladak hijau dengan kendaraan jarak antara salah garis lajur kendaraan satu sisi kendaraan kuning sekurang kurangnya jarak antara muka dan belakang masing masing kendaraan adalahgading gading (frame) spm operasional kapal fasilitas keamanan pengawasan ruang mesin ketersediaan tersedia cctv pada cctv dapat berfungsi pada ruang mesin ruang mesin dan rekaman dapat dimanfaatkan kenyamanan .3uu spm pelayanan penumpang ruang penumpang ruangan tempat yang ja. kondisi baik |a. tinggi ruangan paling ekonomi reguler disediakan untuk penumpang| dan bersih rencana (ruang tertutup dan atau (b. ketersediaan |b. tempat duduk ruangan terbuka) penumpang dengan ukuran paling sedikit lebar dan panjang ruang lesehan tanami untuk kelas ekonomi dengan lama berlayar jam) kipas angin tv video audio tempat sampah area bersih pengeras suara terdapat ventilasi ruang penumpang ruangan tempat yang |a. kondisi tinggi ruangan paling non ekonomi disediakan untuk penumpang |b. ketersediaan rendah reguler (ruangan tertutup dan atau tempat duduk ruangan terbuka dengan sandaran tangan untuk masing masing penumpang dan setiap kursi dilapisi bantalan dan sandaran jok, serta ditempatkan pada ruangan penumpang geladak tertutup ukuran tiap kursi paling sedikit lebar dan panjang kursi rekening declining seat luas ukuran kursi paling sedikit lebar dan panjang tiapkursi) kursi sofa (kursi panjang yang memiliki lengan dan sandaran, berlapis busa dan upholstery (kain pelapis) ukuran sofa per orang paling sedikit dengan lebar dan panjang cm) tv video audio tempatsampah area bersih pengeras suara terdapat ventilasi. ruang penumpang ruangan tempat yang kondisi ruang santai ferry ekspres disediakan untuk penumpang ketersediaan lounge), (ruangan tertutup dan atau area bermain anak, ruangan terbuka tempat pengisi daya ponsel, tempat untuk berfoto photo booth), akses bebas wifi, tersedia hiburan berupa led yang saling terintegrasi untuk pada satu sistem untuk mengontrol konten, kursi sofa yang memiliki lengan dan sandaran, berlapis busa dan upholstery (kainpelapis) dan tidak rambat api, seni lukis dinding mural) dan media seni kontemporer yang mengangkat budaya setempat, fasilitas ramah disabilitas, signage kapal, menyediakan area merokok terpisah dengan ruang akomodasi tersedia penghargaan buatan ac) dengan suhu ruangan antara 260c, tersedia area untuk kegiatan diatas kapal (seminar, gathering dan live music), toilet reguler tersedianya toilet jumlah tersedia (satu) |a. ratio: toilet untuk kondisi toilet untuk orang penumpang disediakan air tawar dan atau minimal terdapat toilet terpisah untuk setiap gender, area bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam toilet. toilet ferry ekspress jumlah tersedia (satu) |a. ratio toilet untuk kondisi toilet untuk orang penumpang dan |b. disediakan air tawar minimal terdapat toilet terpisah untuk setiap gender area bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam toilet terdapat layanan toilet khusus untuk penyandang difabel. musholla fasilitas untuk melakukan ketersediaan |a. tersedia tempat ja. disediakan tempat ibadah kondisi wudhu, alat sholat| duduk bagi dan karpet. penyandang disabilitas untuk tersedia kipas melakukan ibadah angin disediakan air tawar area bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam musholla ruang menyusui fasilitas untuk ibu dan anak ketersediaan |a. tersedia kursi sofa reguler kondisi dengan sandaran tangan tersedia ac kipas angin ventilasi udara. ruang menyusui fasilitas untuk ibu dan anak ketersediaan tersedia sofa dengan ekspress kondisi sandaran tangan dan bantal kecil tersedia ac kipas tersedianya kasur bayi untuk mengganti popok tersedianya tempat sampah tersedia wastafel tersedia lemari pendingin untuk penyimpanan asi lampu penerangan berfungsi sebagai sumber intensitas lux cahaya fasilitas penumpang cahaya dan vital lainnya untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa dapur kantin dapur kantin kafetaria tempat tidak boleh kafetaria ditempatkan ruang |(b. ketersediaan ditempatkan pada penumpang atau ruang santai geladak yang penumpang dipergunakan untuk kendaraan harus menggunakan kompor listrik mempunyai sistem lubang angin ventilasi udara dan pembuangan air kotor yang terpisah dengan ruang akomodasi spm pengoperasian kapal kondisi fisik kapal kondisi fisik kapal merupakan kondisi baik kapal harus dilakukan kondisi keseluruhan dari bagian pengecatan apabila cat kapal telah pudar atau mengalami korosi men u keterjangkauan spm pelayanan penumpang informasi pelayanan informasi yang disampaikan |a. tempat informasi dalam dalam kapal kepada pengguna |(b. ketersediaan bentuk visual jasa yang terbaca dan terdengar diletakkan ditempat serta terinformasikan yang terinformasikan dan mudah dilihat informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara lebih besar dari kebisingan yang ada fasilitas layanan fasilitas yang disediakan untuk ketersediaan mempunyai ruang atau disediakan petugas penumpang reguler memberikan informasi tempat dan memiliki informasi dan atau perjalanan kapal dan layanan (satu) meja kerja pramugari menerima pengaduan fasilitas layanan fasilitas yang disediakan untuk ketersediaan mempunyai ruang disediakan petugas penumpang ferry memberikan informasi atau tempat dan informasi dan atau ekspres perjalanan kapal dan layanan memiliki (satu) pramugari menerima pengaduan meja kerja memiliki layanan purna jual yaitu contact center jam menyediakan petugas dedicate untuk kebersihan, toilet, keamanan, dan petugas pelayanan (pramugara kartu tanda naik kapal boarding pass) yang terhubung dengan manifest lengkap setiap penumpang dan kendaraan layanan penjualan tiket melalui online berbasis website dan aplikasi ang pembayarannya terintegrasi dengan pengelola pelabuhan wajib menggunakan layanan pembayaran non tunai fasilitas bagasi memberikan kemudahan bagi ketersediaan tersedia tempat yang barang bawaan penumpang penumpang untuk membawa aman dalam penumpang yang dan menempatkan barang penempatan barang dijunjung bawaan bawaan gang jalan memberikan kemudahan akses ja. luas sampai dengan keluar masuk bagi penumpang |b. kondisi penumpang, jarak paling sedikit b.di atas penumpang, jarak paling sedikit atas penumpang, jarak paling sedikit tangga memberikan kemudahan akses ja. luas lebar tangga paling naik turun bagi penumpang kondisi sedikit sudut kemiringan tangga penumpang yang menghubungkan antar geladak tidak boleh melebihi derajat tidak licin kondisi bersih sts spm pemuatan kendaraan fasilitas bongkar fasilitas yang digunakan dalam tersedia dan paling sedikit muat kegiatan pemuatan kedalam berfungsi memiliki pintu kapal berupa pintu rampa dengan baik rampa yang digunakan untuk jalan keluar dan masuk akses kendaraan dari dan geladakkendaraan akses penumpang dari dan kegelapanpenumpang untuk kapal yang mempunyai geladak kendaraan lebih dari satu antara geladak satu dengan geladak lainnya dihubungkan dengan rampa dalam (inner ramp) akses kendaraan dari pintu samping (side ramp) ruang geladak sebagai tempat untuk parkir kondisi ruang geladak kapal kapal kendaraan selama masa |b. ketersediaan untuk kendaraan harus pelayaran memenuhi lantai ruang kendaraan harus dirancang mampu menahan beban kendaraan roda empat atau lebih dengan muatan sumbu terberat mst) ton tinggi ruang geladak: untuk membuat kendaraan golongan sampai sekurang kurangnya cm, untuk memuat kendaraan golongan sampai dengan golongan sekurang kurangnya cm, untuk stabilitas memanjang, setiap kendaraan harus diganjar dan untuk stabilitas melintang, apabila diperkirakan kondisi perairan dapat mengakibatkan kemiringan kapal lebih dari (sepuluh) derajat maka kendaraan wajib diikat (lasting). antara pintu rampa haluan buritan dengan batas sekat tubrukan diberi tanda garis pembatas. tuang kendaraan harus disediakan lampu penerangan, sistem sirkulasi udara, jalan penghubung antara ruang kendaraan dan ruang penumpang. (kesetaraan |)" uu spm pelayanan penumpang fasilitas bagi fasilitas bagi penumpang kemudahan terdapat mobile ramp penumpang penyandang disabilitas, manusia dengan kemiringan berkebutuhan khusus lanjut, anak anak maupun ibu maksimum untuk hamil penyambung dari platform kapal tersedianya kursi roda akses prioritas kemudahan akses untuk toilet kaca khusus ibu menyusui keteraturan spm pengoperasian kapal jadwal operasi melaksanakan jadwal sesuai ketepatan pemenuhan waktu jadwal operasi sesuai yang ditetapkan waktu sandar dan berlayar dengan jadwal yang pemenuhan waktu telah ditetapkan bongkar muat penumpang dan kendaraan kecepatan dinas melaksanakan kecepatan dinas ketepatan pemenuhan waktu kapal reguler kapal kapal sesuai dengan yang kecepatan berlayar minimal knot ditetapkan dinas kapal kapal ekspres minimal knot menteri perhubungan) republik indonesia, ttd. budi karya semadi dengan aslinya hukum, (en wanputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor tentang standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan,, berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan terhadap fasilitas, kapal angkutan penyeberangan. telah memenuhi standar pelayanan minimalstandar pelayanan minimal angkutan penyeberangan berita negara republik indonesia tahun seven money sana memutuskan:pertama memberikan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan kepada: nama kapal tonase kotor beroperasi dilintasi nama perusahaan alamat perusahaan jenis pelayanan kedua pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama berlaku untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kapal melakukan dok. ketiga kapal yang telah memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan sebagaimana dalam dictum kedua harus menjaga kondisi fasilitas pelayanan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. keempat dalam hal akan dilakukan perpanjangan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan, badan usaha angkutan penyeberangan harus menyampaikan permohonan kepada direktur jenderal perhubungan darat paling lambat (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir. kelima direktur jenderal perhubungan darat melalui balai pengelola transportasi darat setempat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaann. menteri perhubungan direktur jenderal perhubungan darat pangkat golongan nip. salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada: kepala dinas provinsi ., kepala dinas provinsi ., kepala balai pengelola transportasi darat wilayah ., kepala balai pengelola transportasi darat wilayah ., direktur utama . menteri perhubungan republik indonesia, serta sesuai dengan aslinya ttd. kan bro hukum, budi karya semadi natteknlaksanaan peningkatkereta api. bab kedudukan, tugas dan fungsi balai teknikteknik perkeretaapian dipimpin oleh seorang kepala. balai teknik perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengawasan prasarana, serta pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam balai teknik perkeretaapian menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan peningkatan prasarana perkeretaapian, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas dan angkutan kereta api, pelaksanaan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, pelaksanaan pemantauan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian, pelaksanaan pencegahan dan penindakan pelanggaran perundang undangan bidang perkeretaapian, pelaksanaan analisis dan penanganan kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undlai teknik perkeretaapian diklasifikasikan kedalam (dua) kelas, terdiri atas: balai teknik perkeretaapian kelas dan balai teknik perkeretaapian kelas bab susunan organisasi bagian pertama balai teknik perkeretaapian kelascc.bagian kedua balai teknik perkeretaapian kelas (l)teknikteknikteknikteknikteknik perkeretaapian kelas merupakan jabatan struktural eselon iii.a. kepala balai teknik perkeretaapian kelas merupakan jabatan struktural eselon iii.bab. bab lokasi jumlah balai teknik perkeretaapian kelas sebanyak (empat) lokasi yang terdiri atas: balai teknik perkeretaapian wilayah jawa bagian timur surabaya, balai teknik perkeretaapian wilayah jawa bagian tengah semarang, balai teknik perkeretaapian wilayah jawa bagian barat bandung, dan balai teknik perkeretaapian wilayah jakarta dan banten jakarta, jumlah balai teknik perkeretaapian kelas sebanyak (tiga) lokasi yang terdiri atas: balai teknik perkeretaapian wilayah sumatera bagian selatan palembang, balai teknik perkeretaapian wilayah sumatera bagian utara medan, dan balai teknik perkeretaapian wilayah sumatera bagian barat padang. nama, lokasi, dan wilayah kerja balai teknikberlakunya peraturan menteri ini, maka: seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkungantetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan diatur kembali berdasarkan peraturan menteri ini. operasionalmasih tetap dilaksanakan sampai balai teknik perkeretaapian beroperasi. bab vii ketentuan penutup jl) pengisian sumber daya manusia pada balai teknikteknik perkeretaapian dibebankan pada anggaran direktorat jenderal perkeretaapian sampai dengan balai teknik perkeretaapian memiliki anggaran sendiri sesuai dengan ketentuteknikteknikbagai aslinya kepala biro dr. umar aris, sh, mm, pembina utama mabagan susunan organisasi balai teknik perkeretaapian balai teknik perkeretaapian subbagian tata usaha seksi lalu lintas, seksi prasarana karana dan perkeretaapian ses tan kelompok t'| jabatan fungsional iii menteri perhubungan republik indonesia, ttd ignatius jonan salinan sesuai art aslinya kepala biro huj any pa,lokasi nama upt kelas kantor wilayah kerja balai teknik perkeretaapian provinsi jawa semarang tengah dan yogyakarta jabodetabek dan jakarta nan provinsi banten balai teknik perkeretaapian provinsi sumatera palembang selatan, lampung dan jambi provinsi sumatera medan utara, aceh dan riau padan provinsi sumatera barat dan bengkulu menteri perhubungan republik indonesia, ttd ignatius jonan salinan sesuai aslinya kepala biro slnwyeberangan lintas antarprovinsi,: dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri perhubungan nomor pm., dan tarif pelayanan kelas non ekonomi. angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam huruf dibedakan dalam (sembilan) golongan yaitu golongan i.. besaran tarif angkutan penyeberanganqmenteridari menteri perhubungan. dalam hal terjadi kenaikan atau penurunan harga bahan bakar minyak, dilakukan penyesuaian tarif sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan menteri ini: penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lama jam setelah harga bahan bakar minyak ditetapk. operator penyelenggara angkutan penyeberangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam peraturan ini akekuan persetujuan pengoperasian kapal:atau pencabutan persetujuan pengoperasian kapalimarwsesuai dengan aslinya kena umum pak kbrelestari rahayu pemain&l tarif dengan harga bbm rp) jenis muatan satuan pel emas dara ceanaaran mater mnaeranaty7.aooae ena been lintas penyeberangan ketapang gilimanuk jarak mil tarif dengan harga bbm rp) , s. , s.d. , s.d. , s.d. pee seed sesosok| osagooo| ss2000| s16000|arie dengan harga bbm rp) oo bwww ia.ix per unit ss1novo| os4solo| 6asso0o| o lintas penyeberangan siwa lasusua jarak mil tarif dengan harga bbm rp) sem (ara semut eno gaa ama ara mama mana dep s lintas penyeberangan sape wankel jarak mil i a ror dengan maca pump) oo boa |1x per unit 1ss800o| lintas penyeberangan sape labuhan bajo jarak mil ani tarifdenganhargabbm rp) mean kenya sanam ceres semn a.a lintas penyeberangan bajo kolaka jarak mil ol. tarifdenganhargabbm( rp) (soo) golongan viii per unit potongan ko per unit ' 1301s0o| o1107soo| 19852s00| lintas penyeberangan bira sekali jarak mil tarif dengan harga bbm rp) pen ame ensata pena nen men pangaimana gorontalo jarak mil arif dengan harga bbm rp) mem kencan emas cemas err penumpang kelas ekonomi penumpang dewasa per orang penumpang anak per orang ib.t 1384s00| 19739soo| lintas penyeberangan bitung ternate jarak mil . tarif dengan harga bbm rp) jenis muatan satuan penumpang kelas ekonomi penumpang dewasa per orang penumpang anak per orang itarif dengan harga bbm rp) oo (penumpang kelas ekonomi penumpang dewasa per orang (penumpang anak per orang lb. kendaraan golongan per unit golongan per unit golongan iii per unit golongan 'i15e86s00o| 15267s00| lintas penyeberangan balikpapan tanpa jarak mil inti nan mp tarif dengan harga bbm rp) emas ara pane meta lintas penyeberangan paciran garongkong jarak mil |lisleoongan rev ssa0ol sosecol 250ml me2so|jenis muatan satuan tarif rp.)kum dan kln sentani nasa segel sin role #ari rahayu ypeitbita tingkat (iv b) niperlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai persyaratan pengoperasian pesawat udara bermesin tunggal (single engine operation), persyaratan spesifikasi operasi (operation specification), penyewaan pesawatudara (leasing aircraft), sistem manajemen keselamatan (safety manajemen system), masa berlaku untuk kecakapan dan kompetensi (validity periods for proficiency and competence), dan program perawatan (maintenance program) sebagaimana telah diatur dalam tahun serta penambahan ketentuan baru mengenai sumber produk aeronautika (source aeronautical productbeberapa kali diubah peraturan menteri: nomor tahun tentang penyempurna:aga untuk penerbangan komuter dan charter: cc.nda negara republik indonesia tahun nomordiubah sebagai berikut: menghapus butir definitions and abbreviation sehingga butir berbunyi sebagai berikut: reserved mengubah butir sehingga berbunyi sebagai berikut: requirements single engine operation (ah) unless otherwise authorized the director, certificate holder shall conduct air transportation service under this part single engine aircraft except: accordance with the aoc and operations specifications, where the aircraft certified for more passengers, the minimum light crew must include pilot in command and second command. (bj) certificate holder may apply the director operate single engine airplane under vfr and ier conditions where addition the requirements laid down subsection fa) and (b) this section, the following conditions are met: turbine engine reliability turbine engine reliability shall shown have power loss rate less than per engine hours. note: power loss this context defined any loss power, the cause which may traced faulty engine engine component design installation, including design installation the fuel ancillary engine control systems. fu) the operator shall responsible for engine trend monitoring. (ai) minimize the probability in flight engine failure, the engine shall equipped with: ignition system that activates automatically, capable being operated 'manually, for take off and landing, and during flight, visible moisture, b8) magnetic particle detection equivalent system that monitors the engine, accessories gearbox, and reduction gearbox, and which includes flight deck caution indication: and (iv) emergency engine power control device that permits continuing operation the engine through sufficient power range safely complete the flight the event any reasonably probable failure the fuel control unit. systems and equipment single engine turbine powered airplanes approved operate night and or imc shall equipped with the following systems and equipment intended ensure continued safe flight and assist achieving safe forced landing after engine failure, under ali allowance operating conditions: two separate electrical generating systems, each one capable supplying all probable combinations continuous in flight electrical loads for instruments, equipment and systems required night and or imc: f1) radio altimeter, (ui) emergency electrical supply system sufficient capacity and endurance, following loss all generated power, minimum: (a) maintain the operation all essential ought ins students, communication and navigation systems during descent from the maximum certificate altitude glide configuration the completion landing: lower the flaps and landing gear, applicable: (c) provide power one pitot heater, which must serve gir speed indicator clearly visible the pilot, provide for operation the landing light specified point fx) paragraph (b1m2) this section, (e) provide for one engine restart, applicable, and (f) provide for the operation the radio altimeter, (tv) two attitude indicators, powered from independent sources, (v) means provide for least one attempt engine re start: (vj airborne weather radar: (vuy certified area navigation system capable being programmed with the positions aerodromes and safe forced landing areas, and providing instantly available track and distance information those locations: (vii) for passenger operations, passenger seats and mounts which meet dynamical tested performance standards and which are fitted with shoulder harness safety belt with diagonal shoulder strap for cach passenger seat, (ox) pressured airplanes, sufficient supplemental oxygen jor all occupants for descent following engine failure the maximum glide performance from the maximum certificate altitude altitude which supplemental oxygen longer required, tx) landing light that independent the landing gear and capable adequately eliminating the touchdown area night forced landing, and be) engine fire warning system. minimum equipment list the minimum equipment list operator which has been approved accordance with cast support aircraft instruments and equipment and cast support equipment, instrument, and certificate requirements shall specify the operating equipment required for night and or imc operations, and for day vmc operations. flight manual information the fight manual shall include limitations, procedures, approval status and other information relevant operations single engine turbine powered airplanes night and or imc. event reporting operator approved for operations single engine turbine powered airplanes night and or imc shall report all significant failures, malfunctions defects the dca who tum will notify the state design. the dca shall review the safety data and monitor the reliability information able take any actions necessary ensure that the intended safety level achieved. the dca will notify major events trends particular concern the appropriate type certificate holder and the state design. operator planning operator route planning shall take account all relevant information the assessment intended routes areas operations, including the following: the nature the terrain overflow, including the potential for carrying out safe forced landing the event engine failure major malfunction, (b) weather information, including seasonal and other adverse meteorological influences that may affect the flight, and other criteria and limitations specified the dca. li) operator shall identify aerodromes safe forced landing areas available for use the event engine failure, and the position these shall programmed into the area negation system. flight crew experience, training and checking operator's flight crew training and checking shall appropriate night and or imc operations single engine turbine powered airplanes, covering normal, abnormal and emergency procedures and, particular, engine failure, including descent forced landing night and or imc conditions. (w) all flights operated under the instrument flight rule shall operated with minimum flight crew pilots, who hold valid commercial higher pilot licence and have valid instrument rating, except sic not required if: (a) each aircraft equipped with serviceable three axis autopilot, (b) each aircraft equipped with headset and boom mike and, transmit button that fixed the control wheel, (c) each aircraft equipped with control wheel mounted, approach chart holder with means proper illumination, (d) the flight not operated above flight level (e) the pilot in command has successfully completed single pilot instrument fight check that aircraft type, (f) the pilot has acquired not less than, hours ins sirumentflight experience pilot in command which not less than hours must actual instrument time aircraft, and otherwise qualified accordance with this part, and the certificate holder's operational control system certified for the conduct ifr flight. route limitations over water the operator shall apply route limitation criteria for single engine turbine powered airplanes operating night and or imc over water operations beyond gliding distance from area suitable for safe forced landing ditching having regard the characteristics the airplane, seasonal weather influences, including likely sea state and temperature, and the availability search and rescue services. operator certification validation the operator shall demonstrate the ability conduct operations single engine turbine powered airplanes night and or imc through certification and approval process specified the dca. menghapus support safety management system sehingga support berbunyi sebagai berikut: support reserved mengubah butir sehingga berbunyi sebagai berikut: contents the operations specifications each operations specification attachment the air operator certificate and addresses least the following standard operational and maintenance areas, operator certificate number. operator name. issuance date the operations specifications. (&) tile, name and signature authority representative s5) aircraft model. type operations. areas) operation. special limitations. special authorization. (b) operations specifications shall supported appropriate detailed documents, which contain authorization, conditions, and limitations. mengubah butir sehingga berbunyi sebagai berikut: sources aeronautical products fa) certificate holder under this part must have the system obtain the aeronautical products from: manufacturer aeronautical products,, national international standards, and which are referenced approved design data,guthonzed verify such products serviceable and condition for safe operation,. (b), mengubah butir sehingga berbunyi sebagai berikut: leasing aircraft fa) wet lease proa@a written memorandum outly: hi) operational contro and fi) the maintenance and serving that aircraft. upon preceding copy agreement, orai the nationality and registration numbers marks each aircraft involved the agreement tu) the type operation (leg. scheduled, passenger, etc) (tw) the areas operation (v) the regulation the cast applicable the operation fi) airworthiness and performance maintenance fi) dispatch (iv) serving the aircraft (uv) scheduling (vw any other factor the director considers relevant.( wr conducted with adequate level safety accordance with the applicable regulations. dca required applicant for aoc, oran: the aircraft type, model and seal number, the name and address the registered owner, (ui) state registry, nationality and registration marks: (tv) dirworthiness requirements the state registry, (v) : (uv) copy the lease agreement description lease provisions, (vi) duration the lease: and (vti) areas operation.fight crew member licensing and training, (ui) cabin crew member training: fu) airworthiness the aircraft and the performance maintenance: (iv) operational control, including dispatch and flight following, lu) scheduling flight crew and cabin crew members, and (v1) signing the maintenance release. the lease arrangement determined bea: names the parties the lease agreement and the duration thereof: (&) nationality and registration marks cach @aircraft involved the agreement: (ui) type aircraft used: fiv) areas operation: and (v) regulations applicable the operation. amp leasel the cabin crew provided the lesser.ends, and the performance their duties and responsibilities aboard the wet leased aircraft. mengubah butir sehingga berbunyi sebaga berikut: maintenance program. fa): when applicable, continuing structural integrity programme: procedures for changing depicting from and above,and. (e) maintenance program required this section shall developed considering the human factor principles.validity periods for proficiency and competence (ah certificate holder shall assign person act and person shall act, as: flight crew member, the appropriate crew position): flight attendant: flight operations officer: any type aircraft unless, addition completing the annual recurrent training required this subsection, that person has successfully completed pilot proficiency check, ppc), pilot competence check, pcc) competence check, cc), the validity period which has not expired. validity periods for ppc, pcc, cc, are prescribed heroin: the case multi engine aircraft with motor greater than pounds, turbojet aircraft, ppc shall valid to, for pic, the first day the seventh month following the month the ppc was taken: and (h) fera sic, the first day the thirteenth month following the month which the ppc was taken. the case multi engine @aircraft with motor pounds less, except for turbojet aircraft, ppc shall valid to, for pic, the first day the thirteenth month following the month the ppc was taken, and ti) for sic, the first day the twenty fifth month following the month which the ppc was taken. the case single engine aeroplane, pilot competence check, pcc), shall valid the first day the thirteenth month following the month which the pcc was taken. the case single engine helicopter, pilot proficiency check, ppc shall valid the first day the thirteenth months, from the month the ppc was taken. the case flight attendant, competence check shall valid the first day the twenty thirteenth months following the month which the was taken. the case foo, competence check shall valid the first the thirteenth month, following the month which the was taken. (b) her shall conduct all other checks required this support. certificate hold. (cg), the cases ppc required subsection n1) and this section, the same credits given the simulator for training purposes shall! apply the ppc. the case the required subsection n5) this section, the same training credits given that cabin training device, shall apply the cc. (d) where any flight simulator, other training device approved for trading and checking, does not have all the training and checking credits needed complete ihe entire check, the portions such check not approved completed simulator, must carried out that type aircraft, appropriate. aje . o (e)nwhere the validity period pilot proficiency check, competence check annual training has been expired for months more, the person shall reg.pi. nan p#startpalembang, perlu ditetapkan standar pelayanan politeknik penerbangan palembar kan sesuai dengan aslinya kakao iva), ahapadji herpriarsono ubv |
ta) kan s.:gendalian dan pengawasan terhadap kualitas sarana dan prasarana perkeretaapian serta sumber daya manusia perkeretaapian. bab kedudukan, tugas dan fungsi balai pengujianpengujian perkeretaapian dipimpin oleh seorang kepala. balai pengujian perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam balai pengujian perkeretaapian menyelenggarakan fungsi: pelaksana, pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpenggerak dan tanpa penggerak, pelaksanaan pengujian pertama dan berkala peralatan khusus, pelaksanaan pengujian kompetensi awak sarana perkeretaapian, pelaksanaan pengujian kompetensi petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, pelaksanaan pengujianorganisasi balai pengujian perkeretaapian terdiri atas: subbagian tata usaha, seksi pengujian prasarana perkeretaapian, seksi pengujian sarana perkeretaapian, seksi pengujian sumber daya manusia perkeretaapian, dan kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi balai pengujngujian pra. seksi pengujian sarana perkeretaapian berpenggerak, tanpa penggerak dan peralatan khusus. seksi pengujian sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pengujian kompetensi awak sarana perkeretaapian,pengujianpengujianpengujian sumber daya manusiapengujianpengujian perkeretaapianalai pengujian perkeretaapian berlokasi bekasi, jawa barat. bab ketentuan penutup pengisian sumber daya manusia pada balai pengujianpengujian perkeretaapian dibebankan pada anggaran direktorat jenderal perkeretaapian sampai dengan balai pengujian perkeretaapian memiliki anggaran sendiri sesuai dengpengujianpengujianaslinya kepala bir prt dap kln dr. umar@ bagan susunan organisasi balai pengujian perkeretaapian balai pengujian perkeretaapian subbagian tata usaha seksi pengujian seksi pengujian seksi pengujian sarana prasarana sumber daya perkeretaapian perkeretaapian perkeretaapian kelompok jabatan fungsional llt dililit menteri perhubungan republik indonesia, ttd ignatius jonan salinan sesyarde pastinya kepala biro putera dan ks$n gpp ll.diatur mengenai persyaratan pesawat udara untuk sekolah penerbang, dan persyaratan luas area fasilitas sekolah penerbang (pilot schoolmengingat il.diubah sebagai berikut: antara dan disisipkan ketentuan 3a, yang berbunyi sebagai berikut: dengan berlakunya peraturan ini, pemegang sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara tetap dapat melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan izin yang dimiliki, dan selambat lambatnya dalam jangka waktu (enam) bulan setelah berlakunyawajib menyesuaikan ketentuan peraturan ini. bagi pemegang sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada maka sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara akan dicabut. menambahkan ketentuan huruf pada sub bagian butir pada lampiran peraturan ini, yang berbunyi sebagai berikutdan hurufdan tipenya mendukung kelangsungan sekolah penerbangbatas minimum luas fasilitas sekolah penerbang selain fasilitas yang harus dimiliki sesuai dengan paragraf (b)delapan ratus) meter persegi. fasilitas sekolah pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi fasilitas untuk: simulator terbang, briefing penerbang, pelatihan darat, dan perawatan pesawat udarasistem pemantauan pergerakan pesawat udara setiap pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara harus memiliki sistem pemantauan pergerakan pesawat udara, yang dapat menampilkan posisi, ketinggian, arah dan kecepatan pesawat udara secaraanya ariirahayu opera (iv d) z2mengatur mengenai persyaratan fasilitas dan operasional pesawat udara untuk sekolah penerbang:, persyaratan luas area fasilitas sekolah penerbang (pilot schools), dan sistem pengontrolan terhadap perawatan pesawat udara yang dimiliki oleh!yang telah beberapa kali diubah debutir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: persyaratan sertifikasi certificate required)). pelatihan yang disetujui harus memberikan tingkat kompetensi setidak tidaknya sama dengan persyaratan yang tidak menerima pelatihan yang disetujui tersebut.preceding such approved training). butir huruf (c) dalam lampiran diubah sehingga butir berbunyi sebagai berikut: pesawat udara aircraft adalah pesawat udara sipil republik indonesia (is civil aircraft the republic indonesia), certificate with standard primary @dengan bagian sub bagian (is maintained and suspected accordance with the regutremenis for aircraft operated for hire under part support e!(andje: adalah baik pesawat udara sipil republik indonesia atau pesawat udara sipil registrasi asing (is either civil aircraft the republic indonesia civil aircraft foreign registry), (is),setara untuk perawatan dan inspeksi dari otoritas penerbangan asing (iss5c)(fa) dan huruf (b),atau tipenya mendukung kelangsungan sekolah penerbang dengan (satu) diantaranya berupa pesawat udara bermesin ganda applicant for pilot school certificate provisional pilot school certificate whose facility located inside outside republic indonesia stated fa) and fb), must own least (five) aircraft whose type can support the continuity training activity with (one) them multi engine aircraft). (d) pemenuhan persyaratan pesawat udara bermesin ganda sebagaimana dimaksud pada huruf (c) paling lambat dilakukan (enam) bulan sepak tanggal pengundang(the compliance the requirement multi engine aircraft stated (c) more than (six) months since the promulgation date minister transportation regulation number year regarding civil aviation safety regulation part (e) pemegang sertifikat sekolah penerbang dan sertifikat sekolah penerbang sementara yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara (the holder pilot school certificate and provisional pilot school certificate that not comply with the provision stated (d) may imposed administrative sanction relocation pilot school certificate provisional pilot school certificate). butir huruf (fa) dalam lampiran diubah sehingga butir berbunyi sebagai berikut batas minimum luas fasilitas sekolah penerbang facility minimum area requirement jor pilot school) (a) selain fasilitas yang harus dimiliki sesuai dengan butir huruf (bjenam ratus) meter persegi other than the requirement stated paragraph (b), applicant for pilot school certificate provisional pilot school certificate must also provide adequate facility support all flight training activity and provide area minimum m.sg). (b) fasilitas sekolah pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit meliputi fasilitas untuk (facility stated point fa) shall includes least: simulator terbang (flight simulator): briefing penerbang (briefing room): 1i1 pelatihan darat (ground training): dan (and) perawatan pesawat udara aircraft maintenance). butir dalam lampiran diubah dan ditambah dengan ketentuan huruf (sj, sehingga butir berbunyi sebagai berikut: pemeliharaan personel, fasilitas dan peralatan maintenance personnel, facilities, and equipment) pemilik sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara tidak diizyang berlaku sesuai dengan peraturan menteri ini (i: and (b) kecuali sebagaimana diatur dalam butir peraturan menterisesuai dengan yang diatur dalam peraturan menteri ini), dan (and) (c) pemilik sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara harus membuat suatu organisasi manajemen dan prosedur yang secara jelas terdefinisi untuk mengontrol perawatan pesawat udara (an applicant for pilot school certificate provisional pilot school certificate shall have management organization and procedures that are clearly defined control aircraft maintenance) aan limsryewstari rahayu sintasterwujudnya penyelenggaraan lalu lintas yang memenuhi standar teknis keselamatan dan keamanan diperlukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan pada setiap ruang lalu lintas jalan, bahwa berdasartahun menteri dapat memberikan fasilitasi teknis untuk pengembangan serta peningkatan sarana lalu lintas wilayahserta untuk memberikan dasar dalam pemberian fasilitasi alat perlengkapan jalan kepada gubernur atau bupati wali kota, perlu. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: fasilitasi teknis adalah bantuan fisik yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung peningkatan kinerja keselamatan transportasi darat. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transportasi. badan pengelola transportasi jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi selanjutnya disingkagubernur adalah gubernur banten, gubernur jawa barat, dan gubernur daerah khusus ibu kota jakarta. wali kota adalah wali kota tangerang, wali kota tangerang selatan, wali kota bogor, wali kota depok dan wali kota bekasi. bupati adalah bupati bogor, bupati tangerang, dan bupati bekasi. bptj dapat memberikan fasilitasi teknis berupa pengadaan alat perlengkapan jalan jalan provinsi dan atau jalan kabupaten kota kepada gubernur atau bupati wali kota. fasilitasi teknis sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal provinsi atau kabupaten kota: tidak memiliki anggaran pengadaan perlengkapan jalan, dan mampu melakukan pemeliharaan dan perawatan alat perlengkapan jalan. alat perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikitambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf merupakansebagaimana dimaksud pada hurufbagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud padaalat pengendali dan pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: speed bump, speed hump, cc. speed table, pagar pengaman (guard rail)pada huruf berupa: trotoar lajur sepeda cc.fasilitasi teknis alat perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui permohonan dari gubernur atau bupati wali kota kepada kepala bptj yang dilengkapi dengan proposal. proposal sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat kajian teknis perencanaan dan kebutuhan. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada kepala bptj melakukan evaluasi dengan tetap memperhatikan sinergitas arah kebijakan dan program pemerintah pusat serta ketersediaan anggaran. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada kepala bptj menyampaikan surat persetujuan pemberian fasilitasi teknis kepada gubernur atau bupati wali kota. ba. (l) gubernur atau bupati wali kota yang telah menerima fasilitasi teknis sebagaimana dimaksud dalam harus membuat surat pernyataan komitmen dan kesanggupan untuk menerima aset serta memelihara secara berkesinambungan melalui penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan bentuk surat pernyataan komitmen dlaksanaan pengadaan fasilitasi teknis alat perlengkapan jalan dilaksanakan oleh kepala bptj. hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada gubernur atau bupati wali kota yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan setelah selesainya pengadengan aslinya tagjalan kabupaten kota wilayah jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi format surat pernyataan komitmen dan kesanggupan kop surat instansi surat pernyataan kesanggupan nomor: saya yang bertandatangan bawah ini, nama jabatan instansi alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama . nama pemerintah daerah) . dengan ini menyatakan komitmen dan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu: sanggup menerima aset dan memelihara secara berkesinambungan melalui penganggaran dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah apbd), dan sanggup memberikan laporan secara periodik terhadap operasional fasilitasi teknis yang diberikinisnsosanesnng con mnsnsdns kepala daerah) ttd. stempel meterai rp. (nama lengkap) menteri perhubungan republik indonesia, ttd budi karya semadi errata engan inya hukum, khs, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, perlu ditetapkan peraturan menteri perhubungan republik indonesia mengenairepublik indonesiaterdiri atas biaya operasional langsung meliputi biaya tetap penyusutan kapal: sistem komunikasi kapal, bunga modal pengadaan kapal, bunga modal modifikasi kapal: sewa guna usaha, premi asuransi kapal, biaya nakhoda dan anak buah kapal. biaya variabel usaha perkapalan: bahan bakar minyak, minyak pelumas dan gemuk pelayanan penumpang, jasa kepelabuhanan, perbaikan, pemeliharaan dan perlengkapan kapal, biaya pemasaran. biaya operasional tidak langsung biaya overhead meliputiperhubunganhubungan laut melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan big hukum dananggal aprilbiaya operasi langsung ' ) | biaya team penyusutan kapal dan biaya pemulihan dana perlengkapannykomunikasi kapal bunga modal pengadaan kapal biaya bunga atas pinjaman yang timbul atas pengadaan kapal dengan pendanaan melalui pinjaman bunga modal modifikasi kapal biaya bunga atas pinjaman yang timbul atas modifikasi kapal dengan pendanaan melalui pinjaman sewa guna usaha biaya yang timbul atas penyediaan kapal melalui mekanisme sewa guna usaha (leasing)hull machinery dan increase value) yang dibebankan (dialokasikan) sesuaimasa manfaat atau masa asuransi kapal berdasarkan polis asuransi biaya nahkoda dan anak buah biaya pegawai yang kapal diberikan kepada pegawai yang bertugas kapal anak buah kapal abk) oo ujungnakhoda dan abk sesuai pangkat dan golongan pegawai tunjangan isteri suami tunjangan yang diberikan kepada nakhodakan kedalam komponen paket gaji yang bersifat tetap tunjangan komando tunjangan yang diberikan kepada nakhoda dan abk yang menduduki jabatan tertentu diatas nakhoda dan abknakhoda dan abk untuk mendukung kelancaran dinas tunjangan perumahan tunjangan yang diberikan kepada nakhodaoperasional pelayanan tunjangan yang diberikan angkutan lebaran, natal dan tahun kepada nakhoda dan abknakhodanakhoda dan abknakhoda dan abk tertentu yang melaksanakan tugas tambahan sebagai abk luar jabatan struktural tunjangan risiko kerja tunjangan yang diberikan kepada nakhoda dan abk yang dipandang memiliki risiko kerja tinggi dalam rangka pensiun nakhoda dan abk pakaian dinas beban atas pembelian pakaian kerja untuk nakhoda dan abk kesehatan bebanoo. oleheckup uang saku peserta pendidikan uang saku yang diberikan kepada nakhoda dan abkpenghasilan yang kontrak diberikan kepada taruna cadet yang melaksanakan proyek laut perusahaan dengan status ikatan dinas pensiun dan tunjangan penghasilan yang pemberhentian diberikan kepada nakhoda dan abk yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan tunjangan kematian beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada nakhoda dan abk ang meninggal dunia tunjangan hari raya keagamaan tunjangan yang diberikan kepada nakhoda dan abk dalam rangka lebaran, natalersih beban untuk penyediaan air bersih kepada nakhoda dan abk selama kapal beroperasi beban perjalanan dinas kompensasi diberikan bagi nakhoda dan abk yang melakukan perjalanan dinas dan tidak menginap kapal premi abk beban premi yang diberikan kepada nakhoda dan abk serta cadet atas dasar insentif berlayar tunjangan penginapan kompensasi diberikan kepada nakhoda dan abk serta cadet karena kapal tidak dapat ditempati (tidak layak huni) karena sedang docking dan nominasi asuransi beban untuk pengalihan risiko akibat hal hal yang tidak diinginkan antara lain kecelakan meliputi asuransi nakhoda dan abk serta orang yang dipekerjakan atas kapal, penumpang, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan pemeriksaan serta penelitian kecelakaan | 2inya variasi usaha perkapalan bahan bakar minyak bbm biaya pemakaian dan ongkos angkut bahan bakar untuk pengoperasian kapal (mesin induk dan mesin bantu minyak pelumas dan gemuk biaya pemakaian minyak pelumas dan gemuk kapal (mesin induk dan mesin bantu layanan penumpang biaya makanan dan minuman biaya penyediaan makanan (cateringhdan minuman penumpang selama pelayaran air bersih biaya penyediaan air bersih penumpang selama pelayaran kesehatan biaya pengobatan kesehatan penumpang atas kapal, termasuk biaya pengiriman penumpang ang meninggal embarkasi demarkasi biaya pelaksanaan departure control system, biaya pelayanan penumpang pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tiba (naik dan turun kapal), dan biaya dispensasi kapal termasuk biaya pengadaan dan perbaikan tangga darat.penumpang laut moe kebersihan kapal dan transport yang dilakukan pihak ketiga kasur, spree, dan berikut perawatannya. pep kama pertunjukan hiburan atas kapal pest control (setiap bulan) beban untuk menghilangkan (meminimalisir) adanya serangga dan tikus kapal dengan pelaksanaan pest control yang dilaksanakan secara berkala untuk monitoring posisi kapal customer service ship biaya untuk petugas customer service kapal dan beban operasional tyang dipungut pelabuhan jasa tambat biaya jasa tambat kapal yang dipungut pelabuhan jasa clearance and out biaya clearance and out kapal yang dipungut pelabuhan. motoring boat kepil biaya jasa motoring boat pelabuhan. biaya alur biaya yang dibayarkan pihak tiga saat kapal keluar masuk dari dan pelabuhan perlengkapan kapal floating repair docking frd) biaya docking berkala tahunan atau lima tahunan yang dibebankan sesuai masa manfaat dari frd ' | running repair rr) biaya material perbaikan reparasi kapal yang akan dilakukan tanpa docking galangan dan dibebanvoucher jasa running repair biaya jasa pemeliharaan kapal rr) dan lainnya (jasa yang dikenak fumigasi kapal beban untuk menghilangkan (meminimalisir) adanya serangga dan tikus kapal dengan pelaksanaan fumigasi sertifikat dan ijin berlayar la administrasi kapal biaya administrasi kapal fotokopi dan administrasi lainnya. biaya recovering mesin kapal mengembalikan kehandalan mesin kapal aaaa pengoperasian pelayanan penjualan tiket reservasi dan pelayanan biaya berkaitan dengan naa pelayanan pelanggan, antara lain contact centre, customer care, service point dan komunikasi agen pencetakan karcis (ticketing) pembayaran cetak tiket kapal, dokumen dokumen perkapalan lainnya, serta mendistribusikannya promosi beban pembuatan spanduk, baliho, iklan, video klip dan promosi lainnya biaya riset pemasaran biaya dalam melakukan riset pasar dan kepuasan pelanggan biaya shuttle bus penumpang biaya operasional dan penyediaan shuttle bus untuk mobilitas penumpang dari dan pelabuhan bibinya overhead gaji pegawai non abk beban pegawai yang diberikan kepada pegawai selainpegawaian kedalam bersifat tetap tunjangan jabatan tunjangan yang diberikan kepada pegawai ypegawaiagamaan kepada pegawairepresentasi tunjaordinasi tunjangan khusus jabatan tunjangan yang diberikan struktural tertentu kepada pejabat tertentu karena beban kerja sehingga meningkatkan kelancaran kerja tunjangan risiko kerja tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional diluar abk yang dipandang memiliki risiko kerja tinggi iuran pensiun pegawai tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawaialat keselamatan kerja beban untuk penyediaan masker, kacamata las, sepatu tahan bentuk dan lain lainnghasilan yang pekerja kontrak diberikan kepada pekerja kontrak waktu tertentu pwt) dan tenaga profesional pensiun dan tunjangan penghasilan yang pemberhentian diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan pass service liability beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi, pegawai dalam rangka penyesuaian tarif dasar quran pensiun tunjangan kematian beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia penghasilan tunjangan penghasilan yang direksi dewan komisaris diberikan kepada direksi dan dewan komisaris atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan remunerasi pemegang saham insentif operasi beban biaya operasional yang diberikan kepada pegawai yang bekerjanya luar jam kerja normalbeban yang dikeluarkan koordinasi intern eastern apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya didanai peni antara lain sewa ruangan, peralatan, jamuan. (b) akomodasi tamu pegawai beban untuk transportasi tamu luartoperasionalkapal ( beban listrik, air dan telepon | . listrik beban tagihan pln untuk memenuhi kebutuhan kantor untuk memenuhi kebutuhan kantor telephone, telegraf dan beban tagihan telepon teks untuk memenuhi kebutuhan kantor beban alat tulis kantor perangko dan materai beban perangko untuk pengiriman dokumen kantor dan beban materai untuk dokumen dokumen yang harus materai sesuai perundangan perpajakan barang barang cetakan dan penjilidan atas dokumen kebutuhan atk barang barang alat pembelian perlengkapan perlengkapan kantor apk) kantor. contoh: printer dan mesin fax beban kerumahtanggaan bahan bakar instalasi dan pembelian bahan bakar perlengkapan untuk keperluan bangunan kantor. contoh genset bahan bakar kendaraan pembelian bahan bakar bermotor kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinas jauh dari jalur transportasi umum bahan pelumas peluncur) pembelian pelumas untuk instalasi dan perlengkapan keperluan bangunan kantor. contoh genset bahan pelumas peluncur) pembelian pelumas kendaraan bermotor kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinas jauh dari jalur transportasi umum jasa pemeliharaan yang pemeliharaan bangunan barang bahan habis pakai pembelian alat kebersihan alat pembersihan yang dipergunakan petugas kebersihan kantor barang bahan habis pakai pertolongan p3k kantor barang bahan habis pakai makanan petugas yang sedang menangani gangguan lo. iperjalanankapal oo sewa instalasi dan sewa instalasi dan kantor. contoh gensetrumah bermotor kendaraan bermotor surat ijin ijin sea perkara pengacara retribusi daerah bebanketenagakerjaan outsourcing contoh petugas kebersihan are dan biaya audit akuntan beban inventaris o) | material pemeliharaan pembelian suku cadang fasilitas kendaraan untuk perbaikan bermotor kendaraan bermotor material pemeliharaan pembelian suku cadang fasilitas inventaris kantor untuk perbaikan inventaris kantor,antara lain: komputer, kursi dan meja kana (eng, perataan dibeli kendaraan bermotor bermotor menggunakan jasa pihak luar jasa pemeliharaan yang perbaikan inventaris dibeli inventaris kantor kantor menggunakan jasa pihak luar dikapitalisasikan peralatan berupa kendaraan bermotor inventaris kantor yang tidak pembelian inventaris dikapitalisasi kantor dan peralatan berupa meja, kursi dan lain lain beban pemeliharaan beban pemeliharaan untuk mendukung sistem informasi beban perawatan fasilitas beban atas perawatan instalasi listrik alat listrik beban pengiriman beban pengiriman (angkutan dan muat bongkar) perlengkapan menggunakan jasa pihak luar beban penyusutan inventaris penyusutan atas kantor peralatan kantor, kendaraaneban sertifikasi atas kapal, nakhoda dan abk menteri perhubungan republik indonesia, ttd ignatius jonan salinan sesuai dengan aslinya kedai huk kln epja big niapenyeberangan lintas antarprovinsi telah ditetapkan dengbahwa dengan dioperasikannya pelayanan angkutan penyeberangan lintas gunakan provinsi bali) lembar provinsi ntb) dan lintas bitung provinsi sulawesi utara) tobelo provinsi maluku utara), perlu dilakukan penyempurna. mengubah lampirberita negara republik indonesia,dengan aslinya nagtapang gilimanukwankeljo kolakagaimana gorontalogarongkong jarak mil |rana teluk barual kaimndal kumunakobeignatius jonan saling sesuai dengan aslinya sri lestarimengaturtu lintas penerbangan air traffic rules)):peraturan lalu lintas penerbangan (air traffic rules). ketentuan mengenai peraturan lalu lintas penerbangan (4ir traffic rulmenteri ini. pada saat peraturan menteri ini berlaku,u) pi.raturan keselamatan penerbangan sipil (pks) bagian peraturan lalu lintas penerbangan (air traffic rules) republik indonesia kementerian perhubungan rekaman amandemen amandemen tanggal tanggal dimasukan entry ditetapkan daftar isi bab umum penerapan definisi penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan wilayah ruang udara indonesia tujuan pelayanan lalu lintas penerbangan jenis pelayanan lalu lintas penerbangan pembagian ruang udara spesifikasi ruang udara klasifikasi ruang udara unit pelayanan lalu lintas penerbangan identifikasi unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan dan ruang udaraembentukan dan identifikasi significant points pembentukan change over pointpenggunaan waktu pada pelayanan lalu lintas penerbangan ketentuan kemampuan berbahasa ketentuan minimum flight altitude ketentuan pengoperasian performance based navigation pbn) required communication performance rcp) sistem referensi umum untuk navigasi penerbangan common reference system)data aeronautika pembentukan dan identifikasi untuk jalur standart pesawat udara yang sedang taxi ats safety management contingent arrangementsju lintas penerbangan terkait koordinasi antara unit pelayanan lalu lintas penerbangan dengan stasiun meteorologikoordinasi antara unit pelayanan lalu lintas penerbangan dengan unit penyelenggara bandar udarakoordinasi antara unit pelayanan lalu lintas penerbangan dengan operator penerbangan koordinasi antara unit pelayanan lalu lintas penerbangan dengan pihak militer koordinasi aktifitas yang berpotensi membahayakan pesawat udara sipil pelayanan lalu lintas penerbangan pada kondisi gawat darurat pelayanan lalu lintas penerbangan in flight contingent bab uii pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan penerapan pemberian pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan operasi pemanduan lalu lintas penerbangan reparasi minima tanggung jawab pengendalian penyerahan tanggung jawab pemanduan lalu lintas penerbangan traffic control clearance arr traffic flow management item) pengendalian orang dan kendaraan bandar udara pemberian pelayanan lalu lintas penerbangan menggunakan radar dan dsb penggunaan surface movement radar smr) bab pelayanan informasi penerbangan (flight information services) penggunaan cakupan dari pelayanan informasi penerbangan penyiaran operasional pelayanan informasi penerbangan ois) penyiaran volume dan pelayanan volume bab pelayanan kesiagaan ( letting services) penggunaan pemberitahuan kepada rescue coordination centre penggunaan fasilitas komunikasi plotting pesawat yang berada dalam kondisi emergency informasi kepada operator pesawat udara informasi kepada pesawat yang berada sekitar pesawat yang mengalami emergency bab persyaratan komunikasi pada unit pelayanan lalu lintas penerbangan ketentuan umum aeronautical mobile service air ground communication) aeronautical fixed service ground ground communication) pelayanan pergerakan darat aeronautical radio navigation services bab vii fasilitas pelayanan lalu lintas penerbangan ketentuan umum bab viii pelaporan dan investigasi ketentuan umum bab pelanggaran wilayah udara ketentuan umum bab umum penerapan peraturan ini mengatur ketentuan ketentuan sebagai berikut pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan: pelayanan informasi penerbangan, pelayanan kesiagaan letting services): prosedur koordinasi penanganan kondisi emergency dan contingent: persyaratan komunikasi pada unit pelayanan lalu lintas penerbangan, pelaporan dan investigasi keselamatan penerbangan, dan intersepsi pesawat udara sipil. definisi 4r traffic advisory service adalah pelayanan saran lalu lintas penerbangan yang diberikan pada ruang udara advisory untuk memastikan terjadinya pemisahan pesawat yang beroperasi sesuai jenis penerbangan ifr. air traffic control clearance atc clearance) adalah persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangankepada pesawat udara untuk suatu pergerakan pesawat yang dibutuhkan. air ground communication adalah komunikasi arah antara pesawat udara dengan stasiun yang ada darat. aeronautical telecommunication station adalah sebuah stasiun dalam aeronautical telecommunication service. aeronautical telecommunication service. adalah pelayanan telekomunikasi penerbangan. air traffic flow management atom) adalah suatu pelayanan lalu lintas yang aman, teratur, cepat dan efisien dengan memastikan kapasitas pengatur lalu lintas dan kapasitas bandar udara yang digunakan maksimum semaksimal mungkin, dan jumlah lalu lintas sesuai dengan kapasitas yang dideklarasikan oleh otoritas ats air traffic service adalah sebuah istilah umum yang berarti pelayanan lalu lintas penerbangan yang terdiri dariarea control service, approach control service atauaerodrome control service|. air traffic services unit adalah sebuah istilah umum yang berarti unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang terdiri dari unit pemanduan lalu lintas penerbangan unit ats), flight information centre atau air traffic services reporting office. approach control service adalah pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan untuk kedatangan atau keberangkatan pada penerbangan yang dikendalikan. approach control unit adalah sebuah unit yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan pada pesawat udarayang datang (arriving aircraft) ataupada pesawat udara yang berangkat (departing aircraft jdi satu aerodrome atau lebih. area control centre adalah unit yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan untuk penerbangan yang berada didalam control area yang menjadi tanggungjawabnya. area control service adalah pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan untuk penerbangan yang berada dalam control areanya yang berdasarkan kontrak. change over point adalah point yang dijadikan referensi bagi pesawat udara untuk merubah referensi fasilitas navigasi vor dari vor titik sebelumnya fasilitas navigasi lainnya yang ada depan. control area adalah bagian dari ruang udara dikendalikan dengan batas vertikal dan lateral tertentu dimana didalamnya diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan untuk penerbangan ifr controlled aerodrome adalah sebuah aerodrome dimana pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan diberikan kepada aerodrome traffic. controlled airspace adalah sebuah ruang udara dimana pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan diberikan sesuai dengan klasifikasi ruang udara. control zone adalah bagian dari ruang udara dikendalikan dengan wilayah kewenangannya dari permukaan tana hingga batas atas yang ditentukan. direktur jenderal adalah direktur jenderal perhubungan udara. manoeuvring area adalah bagian dari aerodrome yang digunakan pesawat untuk take off lepas landas, mendarat dan taxi, tidak termasuk apron. performance based navigation pbn) adalah area navigasi dengan persyaratan kinerja bagi pesawat udaralalu lintasstayed aircraft adalah sebuah pesawat yang telah menyimpang secara signifikan dari track yang dimaksudkan. wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara atas wilayah daratan dan perairan indonesia. penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan wilayah ruang udara indonesia direktur jenderal bertanggung jawabdalam pembinaan pelayanan navigasi penerbangan wilayah ruang udara indonesia. pelayanan lalu lintas penerbangan terhadap pesawat udara yang beroperasi wilayah ruang udara yang dilayani, diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. dalam menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan, lembaga penyelenggara wajib memiliki sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai peraturan perundang undangan. ruang udara yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam butirdidelegasikan kepada negara lain berdasarkanperjanjian kerjasama: ruang udara negara lain yang pelayanan navigasipenerbangannya didelegasikan kepada republik indonesia, dan ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannyadidelegasikan oleh organisasi penerbangan sipil internasional kepada republik indonesia. pendelegasian pelayanan navigasi penerbangan pada wilayah udara sebagaimana dimaksud butir huruf (a)hanya bersifat sementara. pelayanan lalu lintas penerbangan yang diberikan pada ruang udara yang dilayani wajib dipublikasikan melalui publikasi informasi aeronautika sesuai ketentuan perundang undangan. pesawat udara sipil indonesia dan pesawat udara sipil asingyang terbang diruang udara sebagaimana dimaksud butir huruf dan sedang dikuasai secara melawan hukum dan atau dikuasai oleh teroris yang mengancam pusat pemerintahan, pusat ekonomi, obyek vital nasional, dan keselamatan negara dilakukan tindakanintersepsi sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut terkait tindakan intersepsi diatur dalam peraturan direktur jenderal. tujuan pelayanan lalu lintas penerbangan pelayanan lalu lintas penerbangan memiliki tujuan mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat udara udara mencegah terjadinya tabrakan antar pesawat udara atau pesawat udara dengan halangan (obstruction) manceuvring area: memperlancar dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan:(informasi) kepada organisasi terkait untuk bantuan pencarian dan pertolongan (search and rescue) dan membantu organisasi tersebut bila diperlukan. jenis pelayanan lalu lintas penerbangan pelayanan lalu lintas penerbangan terdiri dari pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (air traffic control service),.4huruf dan pelayanan informasi penerbangan (flight information service), pelayanan yang diberikansaran lalu lintas penerbangan (advisory service)kesiagaan (letting service), pelayanan yang diberikan dalamrangka memenuhi tujuan pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir angka pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan air traffic control services sebagaimana dimaksud butir huruf dibagi menjadi 3tiga) bagian, yaitu areaight area penerbangan jelajah. approachlight untuk pesawat udara yang datang arriving aircraft) dan pesawat udara yang berangkat (departing aircraft) cc. aerodrome control service yaitu pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan yang diberikan kepada aerodrome control traffic. pelayanan lalu lintas penerbanganserta fasilitas dan kelengkapan navigasi penerbangan pesawat udara. pembagian ruang udara ruang udara yang dilayanisebagaimana dimaksud sub bagian butir diberikan pelayanan jalu lintas penerbangan sesuai denganjenis ruang udara terdiri dari: controlled airspace, dan controlled airspacefat traffic control servicean terbagi atas control area control zoneaerodrome traffic zone yang merupakan aerodrome dimana didalamnya diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan untuk aerodrome trafficuntuk control area dan control zone sebagaimana dimaksud pada butir huruf dan jika pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan juga diberikan untuk pesawat vfr maka ruang udara tersebut harus diklasifikasikan sebagai ruang udara kelas atau spesifikasi ruang udara controlled airspacesebagaimana dimaksud dalam sub bagian butir huruf fa), terdiri dari:terminal control area tma), yaitu: memiliki batas vertikal dengan batas atas dan batas bawah memiliki batas lateral disesuaikan dengan mempertimbangkankemampuan fasilitas telekomunikasi penerbangan dan kebutuhan operasional. control zone ctr),yaitu: memiliki batas vertikal dengan batas atas dan batas bawah ground water:aerodrome traffic zone atz), yaitu:. controlled airspace sebagaimana dimaksud dalam sub bagian butir huruf (b), terdiri dari flight information region fklasifikasi ruang udara klasifikasi ruang udara disusun dengan mempertimbangkan: kaidah penerbangan, pemberian reparasi,(li) terdiri atas: kelas kelas kelas da. kelas ce. kelas kelas f:dan kelas: tidak ada pembatasan kecepatan, e.rsonel pemandu lalu lintas penerbangan kepada pilot ai1:rr traffic control clearance). untuk kaidah penerbangan visual diberikan reparasi antara penerbangan visual dan penerbangan instrumen: pelayanan pemanduan jalu lintas penerbangan: pilot air traffic control clearance). klasifikasi ruang udara kelas sebagaimana dimaksud butir10.informasi lalu lintas penerbangan instrumenkepada penerbangan visual dan antarpenerbangan visual) pembatasan kecepatan sebesar knot dibawah.000dapat dilaksanakan: pembatasan kecepatan sebesar knot bawah .000lintaspenerbangan kepada pilot(s5) tidak diperlukan persetujuan pemandu j.000hntaspenerbangan kepada pilot ( traffic control clearance). unit pelayanan lalu lintas penerbanganbutir huruf yang terdiri aerodrome control tower twr), aerodrome flight information services ais), aeronautical station. unit pelayanan lalu lintas penerbangan pada fase jelajah sampai fase pendekatan yang terdiri dari approach control uri app), dan terminal control area. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah: unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah dengan pemanduanlalu lintas penerbangan area control centre acc): unit pelayanan navigasi penerbangan jelajahdengan pemanduankomunikasi penerbangan flight information centre fic dan flight service station fss). identifikasi unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan dan ruang udara unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan dan ruang udara wilayah indonesia harus identifikasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut area control center atau approach control unit atau flight information center diidentifikasikan dengan nama kota terdekat atau ciri geografis wilayah setempat. aerodrome control tower diidentifikasikan dengan nama aerodrome dimana unit tersebut berada. fi unit diidentifikasikan dengan nama aerodrome dimana unit tersebut berada aeronautical station unit diidentifikasikan dengan nama kota terdekat atau cir!: geografis wilayah setempat control zone, control area atau flight information region diidentifikasikan dengan nama unit yang memiliki kewenangan pada area tersebut.ada saat pembentukan jalur penerbangan harus disediakan proteksi ruang udara disepanjang jalur penerbangan tersebut serta jarak aman dengan jalur penerbangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. karena alasan kepadatan, kompleksitas atau sifat pergerakan lalu lintas penerbangan termasuk pengoperasian helicopter dari dan menuju helideck dilepas pantai, dapat dibentuk jalur penerbangan khusus untuk traffic dengan ketinggian rendah. ketika menetapkan jarak lateral antar jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka harus diperhitungkan alat navigasi yang tersedia dan peralatan navigasi yang terdapatpada pesawat udara yang beroperasi. jalur penerbangan diidentifikasikan dengan designator. pembentukan dan identifikasi significant points untuk tujuan penentuan jalur penerbangan dan atau dalam kaitannya dengan kebutuhan informasi mengenai posisi pesawat udara untuk pelayanan lalu lintas penerbangan dibentuk significant points. significant points diidentifikasikan dengan designator. pembentukan change over point untuk membantu akurasi navigasi sepanjang segmen rute dapat dibentuk change over point dengan mengacu pada vor very high frequency mnu directional radio ranges):, pembentukan change over point sebagaimana dimaksud pada butir dibatasi pada segmen rute yang memiliki panjang lebih dari nm) kecuali jika terdapat kompleksitas pada jalur penerbangan, kepadatan alat bantu navigasi atau alasan teknis dan operasional lainnya sehingga diperlukan pembentukan change over point pada segmen jalur penerbangan yang lebih pendek. kecuali dibentuk berdasarkan kinerja alat bantu navigasi atau kriteria proteksi frequency, change over point dibentuk dengan ketentuan: pada segmen jalur penerbangan yang lurus change over point dibuat pada titik tengah antara fasilitas: pada segmen jalur penerbangan yang berbelok maka change over points dibuat pada titik perpotongan radial antar fasilitas.(prohibited area): kawasan udara terbatas(restricted area), kawasan identifikasi pertahanan udara air defence identification zone adb):training area). setiap kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas atau daerah berbahaya harus diberi identifikasi: identifikasi sebagaimana dimaksud pada butir4, terdiri dari kumpulan huruf dan gambar sebagai berikut dua karakter pertama dalam bentuk huruf yang mengidentifikasi wilayah indonesia seperti atau wa: karakter ketiga dalam bentuk huruf yang mengidentifikasi simbol, huruf (prohibited) untuk kawasan terlarang, (restricted) untuk kawasan terbatas, dan danger untuk kawasan berbahaya: cc. karakter keempat dalam bentuk angka, tidak boleh sama satu dan lainnya dalam wilayah indonesia. bila ada penghapusan identifikasi maka identifikasitata cara dan prosedur pembentukan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas dan kawasan udara berbahaya diatur sesuai peraturan perundangan. penggunaan waktu pada pelayanan lalu lintas penerbangan waktu yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan harus berdasarkan pada coordinated universal time utc). penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dalam memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan harus dilengkapi dengan penunjuk waktu yang dapat menunjukan waktu dalam jam, merit dan detik dalam format jam serta dapat terlihat dari setiap posisi operasional unit terkait.tika komunikasi stalink digunakan dalam pelayanan lalu lintas penerbangan,akuratan waktu (correct timejharus diperoleh daristasiun waktu standard standard time stationjatau jika tidak memungkinkan dari unit lain yang telah memperoleh waktu dari stasiun tersebut. aerodrome control tower harus memberikan correct time pada penerbang (pilot) sebelumpesawat udarataxi untuk take off, kecuali apabila telah terdapat sumber lain yang dapat digunakan oleh pilot. correct time dapat juga diberikan apabila terdapat permintaan dari pilot. ketentuan kemampuan berbahasa penyelenggara pelayanan lain lintas penerbangan harus memastikan bahwa persone! pelayanan lalu lintas penerbangan dapat mengerti dan berbicara menggunakan bahasa yang digunakan untuk radiotelephony communications sesuai dengan peraturan perundangan. koordinasiantar unitpemanduan lalu lintas penerbangan menggunakan standard phraseology sebagaimana diatur pada peraturan perundangan. ketentuan minimum flight altitude penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan mengusulkan minimum, flight altitude pada setiap jalur penerbangan dan control area kepada direktur jenderal untuk selanjutnya divalidasi dan dipublikasikan dalam publikasi informasi aeronautika. minimum flight altitudeharus mempertimbangkan ketinggian minimum diatas obstacle yang ada diwilayah yang akanditetapkan. tata cara penentuan, penetapan, dan publikasi minimum flight altitude diatur dalam peraturan perundangan. ketentuan pengoperasian performance based navigation pbn) direktur jenderal menetapkan pengoperasian pbn pada ruang udara tertentu berdasarkan peraturan perundang undangan. required communication performance rcp) direktur jenderal menetapkan tipe required communication performance rcp) yang digunakan pada ruang udara tertentu berdasarkan peraturan perundang undangan. sistem referensi umum untuk navigasi penerbangan common reference system sistem referensi umum untuk navigasi penerbangan common reference system) diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.untuk alasan keselamatan penerbangan direktur jenderal dapat menetapkan ruang udara dimana pesawat udara diwajibkan untuk membawa dan mengoperasikan pressure altitude reporting transponder. ruang udara sebagaimana dimaksud butir (satu) ditetapkan dalam peraturan perundangan dan dipublikasikan melalui publikasi informasi aeronautika. data aeronautika penentuan dan pelaporan data aeronautika terkait pelayanan lalu lintas penerbangan diatur sesuai peraturan perundang undangan. pembentukan dan identifikasi untuk jalur standart pesawat udara yangsedang taxi jika diperlukan, pada suatu aerodrome dapat dibuat jalur standar untuk pesawat udara melakukan taxi menuju atau darirunway, arongan area pemeliharaan pesawatudara: jalur standar sebagaimana dimaksud butir (satu) harus sederhana, dengan jarak terdekat dan jika memungkinkan dirancang untuk menghindari konflik traffic, dan jalur standar sebagaimana yang dimaksud pada butir (satu) harus diidentifikasikan dengan designator yang berbeda dengan designator untuk runways dan jalur penerbangan. ats safety management penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib memiliki sistem manajemen keselamatan untuk mencapai acceptable level safety yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sistem manajemen keselamatansebagaimana dimaksud pada (satu), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pks bagian penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib melaksanakan safety assessment pada setiap perubahan yang terkait dengan sistem pelayanan lalu lintas penerbangan termasuk implementasi pengurangan reparasi minima atau penggunaan prosedur baru serta baru serta pemasangan peralatan baru yang berhubungan dengan operasional pelayanan lalu lintas penerbangan dan hal lain yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan. safety assessment sebagaimana dimaksud butir (tiga) disampaikan kepada direktur jenderal untuk proses verifikasi. perubahan sebagaimana dimaksud butir (tiga) hanya dapat implementasikan apabila verifikasi menunjukan bahwa acceptable level safety dapat terpenuhi dan telah dikoordinasikan dengan pengguna. penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus melaksanakan pos implementation monitoring terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada butir silima) untuk menjamin terjadinya tingkat keselamatan dan melaporkan kepada direktur jenderal. tata cara dan prosedur pelaksanaan safety assessment dan post implementation monitoring diatur dalam peraturan perundang undangan. contingent arrangements penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan menyusun contingent pandan emergency planuntuk digunakan ketika terjadi gangguan atau potensi gangguan. contigency pandan emergency plansebagaimana dimaksud pada butir l1(satu) disampaikan kepada direktur jenderal untuk memperoleh pengesahan. tata cara dan prosedur pembuatan contingent plan diatur dalam peraturan perundangan undangan.lu lintas penerbangan terkaitunit penyelenggara pelayanan lalu lintas yang berdekatan dan terkait lain yang mencakup prosedur koordinasi dan transfer control pesawat udara dari satu unit unit lainnya. letter operational coordination agreement loca) degan unit ats sebagaimana dimaksud butir disusun sesuai dengan peraturan perundangan. koordinasi antara unit pelayanan lalu lintas penerbangan dengan stasiun meteorologi untuk memastikan pesawat udara memperoleh informasi meteorologi yang terkini,stasiun meteorologi yang mencakup mekanisme penyediaan informasi meteorologi) mekanisme pelaporan pada stasiun meteorologi setempat jika terdapat laporan dari pilot atau observasi personel pemandu lalu lintas penerbangan jika terjadi perubahan cuaca signifikan yang tidak termasuk dalam laporan meteorologi, mekanisme pelaporan jika terjadi pre erupsi, aktifitas gunung berapi, erupsi dan awan abu vulkanik gunung berapi. informasi meteorologi yang harus disediakan stasiun meteorologi setempat kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pks bagian untuk menjamin konsistensi informasi tentang abu vulkanik yang terdapat dalam nota dan segment, penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus menjalin koordinasi yang baik dengan meteorological watch offices.untuk memastikanpesawat udara memperoleh informasi terbaru terkait perubahan data informasi, maka unit pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki letter operational coordination agreement loc dengan unit pelayanan informasi aeronautika bandar udara yang memungkinkan unit pelayanan informasi aeronautika bandar udara memperoleh informasi untuk memperbaharui preflight information dan memenuhi kebutuhan inflight information sehingga penyelenggara lalu lintas penerbangan dapat segera hal berikut: informasi mengenai kondisi aerodrome, status operational peralatan yang digunakan, pelayanan dan alat bantu navigasi wilayah tanggungjawabnya: terjadinya aktifitas gunung berapi yang telihat oleh personel pelayanan lalu lintas penerbangan atau berdasarkan laporan penerbang (pilot) informasi lain yang memiliki dampak signifikan secara operasional. sebelum melaksanakan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan, unitpenyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang bertanggung jawab terhadap perubahan tersebut harus memperhitungkan waktu yang dibutuhkan oleh unit pelayanan informasi aeronautika untuk mempersiapkan, memproduksi, dan menerbitkan informasi terhadap perubahan yang dilakukan untuk disebarluaskan. apabila terjadi perubahan informasi aeronautika yang berdampak pada peta penerbangan dan atau computer based navigation systems yang memerlukan publikasi melalui sistem aeronautical information regulation and control air) system, maka unit pelayanan laju lintas penerbangan harus memperhatikan jadwal tanggal berlaku air pada saat penyerahan raw data kepada unit pelayanan informasi aeronautika sesuai ketentuan yang tercantum dalam pks bagian koordinasi antara unit pelayanan lalu lintas penerbangan dengan unit penyelenggara bandar udarauntuk menjamin aerodrome control tower dan approach control unit memperoleh informasi yang terkini tentang kondisi signifikan yang terjadi movement area termasuk adanya temporary hazards, serta kondisi status operasional dari fasilitas yang ada aerodrome.dalam hal menetapkan isolated parking area yang akan digunakan dalam kondisi emergency yang mengharuskan suatu pesawat udara dijauhkan dari pesawat lainnya dan atau dari gedung terminal dan instalasi vital bandar udara yang akan terdampak. dalam menetapkan isolated parking area juga ditetapkan jalur menuju isolated parking area dimaksud sehingga tidak akan mengganggu dan membahayakan keselamatan pesawat lainnya serta gedung terminal dan instalasi vital bandar udara. dalam hal tidak terdapat area yang memadai untuk ditetapkan sebagai isolated parking area maka unit penyelenggara bandar udara menetapkan suatu lokasi yang dianggap paling terhadap pesawat lainya dan atau gedung terminal serta instalasi vital bandar udara.unit penyelenggara telekomunikasi penerbangan untuk menjamin unit pelayanan lalu lintas penerbangan memperoleh informasi status operasional alat bantu navigasi dan alat bantu visual yang penting untuk prosedur take off, departure, approach dan landing serta untuk pergerakan darat. koordinasi antara unit pelayanan lalu lintas penerbangan denganoperatoroperator yang beroperasi wilayahnya untuk menjamin pertukaran informasi terkait pelaporan posisi pesawat udara dan pengoperasian pesawat udara dapat terjalin secara cepat dan tepat sesuai prosedur yang disepakati. untuk pesawat udara yang mengalami tindakan melawan hukum, prosedur koordinasi harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada ketentuan penanganan kondisi darurat. koordinasi antara unit pelayanan lalu lintas penerbangan dengan pihak militer penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan melalui koordinasi dengan direktur jenderal harus menjalin kerjasama dengan pihak militer yang bertanggung jawab terhadap aktifitas yang dapat memberikan dampak membahayakan penerbangan sipil dalam bentuk letter operational coordination agreement loca). koordinasi mengenai aktifitas militer yang dapat membahayakan penerbangan sipil dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan dengan pihak militer terkait harus disusun untuk memastikan terjadinya pertukaran informasi mengenai hal hal yang terkait dengan keselamatan dan kelancaran penerbangan sipil. penyelenggara lalu lintas penerbangan baik secara rutin atau berdasarkan permintaan harus menyampaikan data mengenai flight plans dan data lainnya terkait penerbangan sipil kepada pihak militer terkait sesuai dengan bentuk letter operational coordination agreement loca) yang disepakati. prosedur khusus dapat dibuat untuk memastikan bahwa unit mendapatkan informasi apabila unit militer mengamati adanya sebuah pesawat udara yang mendekati atau memasuki wilayah dimana terdapat kemungkinan dilakukan penyergapan. unit ats melakukan segala usaha untuk mengkonfirmasi identitas pesawat udarasehingga dapat diberikan panduan navigasi yang diperlukan untuk menghindari penyergapan koordinasi aktifitas yang berpotensi membahayakan pesawat udara sipil aktivitas yang berpotensi membahayakan pesawat udara harus dikoordinasikan sedini mungkin dengan unit pelayanan lalu lintas penerbangan terkait sehingga informasi terhadap aktivitas tersebut dapat disebarluaskan sesuai dengan ketentuan pks bagian koordinasi dengan unit pelayanan lalu lintas penerbangan dilakukan untuk menghindari bahaya bagi pesawat udara sipil dan mengurangi gangguan pada pesawat udara yang beroperasi normal. dalam membuat pengaturan aktifitas yang berpotensi membahayakan pesawat udara sipil, perlu dipertimbangkan hal hal berikut lokasi, area, waktu dan durasi aktifitas yang akan dilaksanakan untuk menghindari adanya deviasi ats route yang ada, tidak dapat digunakannya ketinggian terbang ekonomis, atau terjadinya delay terhadap pesawat udara berjadwal, kecuali tidak ada pilihan lain. dalam hal aktivitas yang berpotensi membahayakan pesawat udara sipil memerlukan suatu ruang udara, maka dalam menetapkan ukuran ruang udara yang akan digunakan untuk pelaksanaan aktivitas harus dibuat sekecil mungkin. tersedianya komunikasi langsung antara unit pelayanan lalu lintas penerbangan dengan organisasi atau unit yang melaksanakan aktivitas yang dapat digunakan pada saat terjadinya emergencypesawat udara sipil atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan aktifitas tersebut dihentikan. jenis aktifitas yang dapat membahayakan penerbangan sipil diantaranya pengoperasian balon udara bebas tanpa awak, pesawat udara tanpa awak, dan pelepasan bahan radioaktif atmosfir yang dapat menggangu ruang udara yang digunakan pesawat udara. pelayanan lalu lintas penerbangan pada kondisi gawat darurat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memberikan perhatian lebih, bantuan serta prioritas untuk pesawat udara yang diketahui atau diyakinkan sedang mengalami kondisi gawat termasuk kemungkinan terjadinya unlawful interference. pesawat udara yang mengalami kondisi emergency dan unlawful interface, dapat diidentifikasi apabila pesawat udara mengoperasikan menghidupkan peralatan antara lain pada mode kode untuk pesawat udara yang diidentifikasi mengalami emergency, pada mode kode untuk pesawat udara yang diidentifikasi unlawful interference, aktivasi emergency dan atau urgency kode yang ada dsb atau ads c, dan mengirimkan appropriate emergency message melalui plc apabila diketahui atau diyakini terdapat pesawat udara yang sedang mengalami unlawful interference, penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus merespon dengan cepat permintaan dari pesawat udara dan memastikan semua informasi yang dibutuhkan untuk penerbangan yang aman dapat diberikan serta memberikan informasi kepada operator maupun unit yang berwenang terkait sesuai ketentuan yang berlaku pelayanan lalu lintas penerbangan in flight contingent penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memberikan bantuan apabila diketahui atau diyakinkan terdapat pesawat yang kehilangan posisi stayed aircraft), pesawat yang tidak teridentifikasi unidentified aircraft) dan memberikan informasi kepada unit terkait sesuai prosedur yang berlaku apabila terdapat pesawat sipil yang diperintahkan untuk keluar dari ruang udara yang dilayanilinterception civil aircraft. prosedur penanganan stayed aircraft sebagai berikut apabila posisi pesawat udara tidak diketahui, unit pelayanan lalu lintas penerbangan harus memastikan terjalinnya komunikasi dua arah dengan pesawat udara termasuk menggunakan frequency hz, kecuali komunikasi telah terjalin sebelumnya, menggunakan berbagai macam upaya cara untuk mengidentifikasikan posisi pesawat udara, menginformasikan unit ats terkait menginformasikan pihak militer terkait dan memberikan informasi sesuai prosedur local, dan meminta bantuan unit ats terkait, pihak militer maupun pesawat udara lain yang sedang terbang untuk dapat berkomunikasi dan menginformasikan posisi stayed aircraft. apabila posisi pesawat udara dapat diketahui, unit pelayanan lalu lintas penerbangan harus memberikan saran kepada pesawat udara tentang posisi dan collective action yang harus dilakukan, jika diperlukan, memberikan informasi yang berhubungan dengan stayed aircraft dan saran yang telah diberikan kepada unit ats dan pihak militer terkait. prosedur yang harus dilakukan unit pelayanan lalu lintas penerbangan dalam penanganan unidentified aircraft sebagai berikut memastikan terjalinnya komunikasi dua arah dengan pesawat udara udara termasuk menggunakan frequency hz, kecuali komunikasi telah terjalin sebelumnya, berkoordinasi dengan unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan lain didalam yang sama tentang penerbanganberkoordinasi dengan unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan lain pada fir berdekatan tentang penerbangan terkaitmenginformasikan pihak militer terkait dan memberikan informasi sesuai letter operational coordination agreement loca) yang disepakati. prosedur yang harus dilakukan unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan dalam penanganan pesawat sipil yang sedang perintahkan untuk keluar dari ruang udara yang dilayani (intervention civil aircraft) adalah sebagai berikut memastikan terjalinnya komunikasi dua arah dengan pesawat melalui bebagai cara termasuk menggunakan frequency hz, kecuali komunikasi telah terjalin sebelumnya. menginformasikan kepada pesawat yang perintahkan untuk keluar dari ruang udara yang dilayani terkait rencana penyergapan. melakukan komunikasi dengan pihak militer yang melaksanakan penyergapan. menyampaikan kembali pesan yang dikirimkan oleh pesawat yang melaksanakan penyergapan kepada pesawat yang sedang diperintahkan untuk keluar dari ruang udara yang dilayani. melakukan koordinasi dengan pihak militer yang melaksanakan penyergapan untuk memastikan keamanan pesawat yang disergap. menginformasikan unit pelayanan lalu lintas penerbangan fir tetangga jika pesawat yang diperintahkan untuk keluar dari ruang udara yang dilayani berasal dari fir tetangga. bab iii pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan penerapan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan wajib diberikan untuk: semua ier flight ruang udara kelas dan semua ver flight ruang udara kelas dan dj, semua special vfr flight, semua pesawat yang terbang wilayah controlled aerodrome. pemberian pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir huruf diberikan oleh unit sebagai berikut: area control service diberikan oleh area control centre, atau oleh unit yang menyediakan pelayanan pendekatan (approach control service) wilayah control zone atau control area yang pembentukannya diperuntukkan memberikan approach control service dan tidak ada area control centre yang dibentuk diwilayah tersebut. approach control service diberikan oleh: aerodrome control tower atau area control centre jika diperlukan dapat dilakukan penggabungan pelayanan antara approach control services dengan aerodrome control service atau area control service dibawah tanggung jawab salah satu unit: approach control unit jika diperlukan unit secara terpisah. aerodrome control service diberikan hanya oleh aerodrome control tower. operasi pemanduan lalu lintas penerbangan didalam memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan, unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memiliki informasi yang berkaitan dengan pergerakan setiap pesawat, atau perubahan pergerakan, dan informasi terkini terkait perkembangan posisi pesawat udara: menetapkan posisi pesawat udara terhadap pesawat udara lainnya berdasarkan informasi yang diperoleh: menyampaikan clearance dan informasi untuk tujuan mencegah tabrakan antar pesawat yang sedang dikendalikan dan mempercepat serta mempertahankan keteraturan arus lalu lintas penerbangan: melakukan koordinasi terkait clearance yang diberikan dengan unit lain pada saat dimungkinkan pesawat akan mengalami konflik dengan pesawat lain yang dipandu oleh unit pemanduan lalu lintas penerbangan lainnya, sebelum pemindahan tanggung jawab pengendalian pesawat kepada unit pemanduan laju lintas penerbangan lainnya. informasi pergerakan pesawat termasuk catatan atc clearance yang sudah diberikan kepada beberapa pesawat harus ditampilkan sehingga dapat dianalisis untuk menjaga efisiensi arus lalu lintas penerbangan dengan tetap menjaga jarak aman antar pesawat. unit pemanduan lalu lintas penerbangan harus dilengkapi dengan alat yang dapat merekam komunikasi dan kondisi suara dilingkungan ruangan pemanduan lalu lintas penerbangan dan rekaman dapat disimpan sekurang kurangnya selama jam. clearance yang diberikan oleh unit pemanduan lalu lintas penerbangan harus memberikan pemisahan reparasi antar semua penerbangan diruang udara kelas dan penerbangan ifr diruang udara kelas dan penerbangan ifr dan vfr ruang udara kelas penerbangan ifr dan penerbangan special vfr. antara penerbangan special ver. terkecuali, jika diminta oleh pesawat, untuk kondisi sebagaimana maksud pada butir huruf diatas, untuk ruang udara kelas dan sebuah penerbangan dapat diberikan clearance tanpa adanya reparasi yang diberikan pada sebagian segmen penerbangannya yang dilakukan pada kondisi visual meteorological condition (vmc). separasiyang diberikan oleh unit pemanduan lalu lintas penerbangan diperoleh melalui salah satu metode sebagai berikut reparasi vertikal, diperoleh dengan menetapkan ketinggian yang berbeda berdasarkan ketinggian pada saat jelajah cruising) yang sesuai, sebagaimana tercantum pada ketentuan pks bagian atau ketinggian yang dimodifikasi, seperti dijelaskan pada ketentuan pks bagian untuk ketinggian diatas reparasi horizontal, diberikan dengan cara reparasi longitudinal, dengan menjaga jarak antar pesawat yang beroperasi pada lintasan yang sama (same track), lintasan yang akan bertemu pada satu titik tertentu (converting track), dan lintasan yang saling berlawanan (reciprocal track), diberikan dengan menggunakan satuan waktu atau jarak: reparasi lateral, yaitu dengan cara mempertahankan pesawat pada jalur yang berbeda atau pada letak geografis yang berbeda. reparasi campuran (composite), yaitu dengan cara mengkompilasi antara reparasi vertikal dengan reparasi lainnya sebagaimana pada butir diatas, dengan menggunakan reparasi kurang dari minima akan tetapi tidak lebih dari setengah dari reparasi minima untuk masing masing jenis reparasi. reparasi campuran hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian antar unit ats terkait. untuk ruang udara dimana pengurangan jarak minima secara vertical reduced vertical separation minima vsm)) feet) diterapkan antara sampai dengan inclusive, maka pelayanan lalu lintas penerbangan untuk pengurangan jarak minima secara vertical reduced vertical separation minima vsm)) feet) pada ketinggian sampai dengan inclusive harus sesuai dengan program regional, ketentuan lebih lanjut terhadap pelayanan lalu listas penerbangan untuk vsm lebih lanjut diatur dalam peraturan perundangan, terkait dengan monitoring terhadap height keeping performance pesawat yang beroperasi pada ketinggian tersebut guna menjamin bahwa pelaksanaan vsm memenuhi ketentuan keselamatan, maka lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib memberikan laporan dan informasi terkait dengan penyimpangan yang terjadi large height deviation lhd) dan contoh data lalu lintas penerbangan traffic sample data tsd) kepada agen pemantau (monitoring agent) yang ditunjuk. monitoring terhadap height keeping performance pesawat yang beroperasi pada ketinggian vsm diatur sesuai peraturan perundangan. reparasi minima pemilihan reparasi minima untuk digunakan pada suatu ruang udara harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut reparasi minima harus dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prosedur regional! tambahan regional supplementary procedures) yang berlaku, kecuali ketika terdapat penggunaan jenis peralatan yang belum diatur dalam ketetapan ketetapan icao, reparasi minima akan diterapkan dengan ketentuan ditetapkan oleh direktur jenderal melalui konsultasi dengan penyelenggara pelayanan dan operator penerbangan untuk penerapan reparasi pada rute atau ruang udara diwilayah kedaulatan negara indonesia, ditetapkan oleh melalui mekanisme regional air navigation agreement untuk penerapan reparasi pada rute atau ruang udara yang berada pada wilayah laut lepas atau wilayah udara tidak bertuan. pemilihan reparasi minima harus melalui koordinasi dengan pengelola ruang udara yang berdekatan (neighbouring airspace) pada kondisi sebagai berikut pesawat akan melewati dari satu wilayah ruang udara wilayah ruang udara lainnya, jarak rute lebih dekat dengan batas wilayah ruang udara tetangga daripada jarak reparasi minima yang digunakan. penjelasan mengenai reparasi minima yang digunakan dan area dimana reparasi tersebut digunakan harus diinformasikan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang bersangkutan, dan pilot dan operator melalui aeronautical information publication, jika reparasi yang digunakan berdasarkan pada alat bantu navigasi yang berada pesawat atau berdasarkan teknik navigasi tertentu. tanggung jawab pengendalian tanggung jawab untuk pemanduan individualflight. pemanduan terhadap controlled flight hanya dilakukan oleh satu unit pemandu lalu lintas penerbangan pada satu waktu. tanggung jawab pemanduan pada sebuah sektor ruang udara. tanggung jawab untuk pemanduan semua pesawat yang beroperasi pada suatu sektor ruang udaraharus berada dalam pemanduan satu unit pemanduan lalu lintas penerbangan. akan tetapi, pengendalian sebuah pesawat atau beberapa pesawat bisa dilimpahkan pada unit pemanduan lalu lintas penerbangan lainnya dengan adanya jaminan bahwa semua unit pemanduan lalu lintas penerbangan telah melakukan koordinasi. penyerahan tanggung jawab pemanduan lalu lintas penerbangan tempat atau waktu penyerahan penyerahan tanggung jawab untuk pemanduan terhadap sebuah pesawat harus diserahkan dari satu unit pemanduan jalu lintas penerbangan unit yang lain harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut antara dua urut yang memberikan area control service. penyerahan tanggung jawab yang memberikan area control service dari satu unit acc urut acc lainnya dilakukan pada waktu dimana pesawat diperkirakan melintasi boundary atau pada titik atau waktu tertentu yang telah disepakati bersama dalam letter operational coordination agreement loca). antara unit yang menyediakan area control service dengan unit yang menyediakan approach control service. tanggung jawab pemanduan sebuah pesawat dari unit yang menyediakan area control service kepada unit yang memberikan approach control service, dan sebaliknya harus diserahkan pada titik atau waktu yang telah disetujui antar kedua unit dan dituangkan dalam letter operational coordination agreement loca). antara unit yang menyediakan approach control service dan aerodrome control tower. pesawat datang arriving aircraft) tanggung jawab pemanduan untuk pesawat yang datang harus diserahkan dari unit yang menyediakan approach control service kepada aerodrome control tower, ketika pesawat: pada wilayah sekitar bandar udara (vicinity aerodrome, dan: dipertimbangkan bahwa pendekatan dan pendaratan pesawat akan dilaksanakan secara visual sampai permukaan tanah, ii. berada pada posisi dimana cuaca vmc sudah tidak akan terganggu lagi. pada titik atau ketinggian yang telah ditetapkan, sesuai yang dijelaskan dalam, atau pesawat telah mendarat, pada kondisi tertentu, meskipun terdapat approach control unit, area control center dapat mengalihkan tanggung jawab pemanduan pesawat secara langsung kepada unit aerodrome control tower dan begitu juga sebaliknya melalui koordinasi terlebih dahulu antar unit terkait dalam halapproach control service diberikan oleh area control center atau aerodrome control tower pesawat berangkat tanggung jawab pemanduan untuk pesawat yang berangkat harus diserahkan dari aerodrome control tower kepada unit yang memberikanapproach control service, kondisi vmc sekitar bandar udara: sebelum pesawat meninggalkan wilayah sekitar bandar udara (vicinity aerodrome, atau li. sebelum pesawat memasuki kondisi imc, atau ii. pada titik atau ketinggian yang telah ditentukunit pemanduan lalu lintas penerbangan: ketika wilayah sekitar bandar udara dalam kondisi imc: segera setelah pesawat berangkat, atau ii. pada titik atau ketinggi. antar sektor pemanduan atau posisi dalam unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang sama. tanggung jawab pemanduan pesawat harus diserahkan dari satu sector atau posisi sector atau posisi yang lain dalam unit pemanduan lalu lintas penerbangan yang sama pada titik, ketinggian atau waktu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada instruksi internal unit pemanduan lalu lintas penerbangan. koordinasi dan penyerahan tanggung jawab tanggung jawab pemanduan pesawat tidak boleh ditransfer dari satu unit pemanduan lalu lintas penerbangan unit lain tanpa persetujuan dari unit penerima, dan harus sesuai dengan ketentuan butir dan dibawah. unit yang memberikan tanggung jawab pemanduan harus berkomunikasi dengan unit penerima tentang hal hal yang ada pada night plan dan informasi apapun yang berkaitan dengan penyerahan tanggung jawab pemanduan. ketika penyerahan pemanduan menggunakan radar atau data ads b, informasi pemanduan yang berkaitan dengan penyerahan pemanduan harus termasuk didalamnya informasi mengenai posisi dan jika dibutuhkan, jalur dan kecepatan pesawat, sesuai yang terpantau oleh radar atau ads b sesegera mungkin pada saat pengalihan tanggung jawab. ketika penyerahan pemanduan menggunakan data ads c, informasi pemanduan yang berkaitan dengan pengalihan pemanduan harus termasuk didalamnya posisi empat dimensi dan informasi lainnya yang diperlukan. unit penerima harus menunjukkan kemampuannya dalam menerima pemanduan pesawat yang disampaikan oleh unit yang menyerahkan, kecuali dengan adanya perjanjian antara dua unit yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa ketidak gangguan unit penerima dalam hal hal tertentu dapat diterima oleh kedua belah pihak: dan menyiapkan informasi atau clearance berikutnya yang dibutuhkan oleh pesawat pada saat pesawat tersebut alihkan kepada unit penerima. unit penerima harus memberitahu unit yang menyerahkan pemanduan ketika telah terjadi komunikasi dua arah dan atau dengan komunikasi stalink dengan pesawat yang diserahkan, kecuali hal tersebut telah diatur lain melalui perjanjian antar kedua unit. prosedur koordinasi yang digunakan, termasuk titik penyerahan pemanduan, harus dijelaskan dalam letter operational coordination agreement loca) dan instruksi dari unit pelayanan lalu lintas penerbangan terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan letter operational coordination agreement loca) antar unit pemanduan lalu lintas penerbangan diatur dalam peraturan perundangan. air traffic control clearance air traffic control clearance disusun berdasarkan kebutuhan akan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan. isi clearance arr traffic control clearance harus menunjukkan identifikasi pesawat, seperti yang tertera dalam flight plan, batas clearance, jalur penerbangan, ketinggian pesawat udara untuk keseluruhan atau sebagian jalur penerbangan dan perubahan ketinggian jika diperlukan. instruksi atau informasi lain yang diperlukan seperti manuver pendekatan atau keberangkatan, komunikasi dan masa berlaku clearance. jalur standar keberangkatan dan kedatangan dan prosedur terkait lainnya jika diperlukan dapat disusun untuk mendapatkan keselamatan, keteraturan dan kecepatan pergerakan lalu lintas penerbangan, penjelasan tentang jalur dan prosedur dalam air traffic control clearance. pengulangan (read back) dari perijinan (clearance) dan informasi terkait keselamatan unit pelayanan lalu lintas penerbangan harus menjamin bahwa flight crew mengulang (read back) setiap bagian dari clearance dan instruksi yang diberikan melalui suara. hal hal yang harus read back adalah clearancejalur penerbangan, clearance dan instruksi untuk memasuki, mendarat, take off dari, berhenti pada posisi tertentu, melintas, atau back track landas pacu, dan landas pacu yang digunakan, altimeter setting, kode ssr, instruksi ketinggian, instruksi heading dan instruksi kecepatan baik yang disampaikan pemandu lalu lintas penerbangan atau yang terdapat pada siaran atas, level transisi. unit pelayanan lalu lintas penerbangan harus menjamin bahwa clearance atau instruksi lain, termasuk clearance kondisional, harus diulang (read back) atau ditanggapi oleh penerbanguntuk menjamin bahwa mereka dapat mengerti serta akan melaksanakan clearance serta instruksi tersebut. pemandu lalu lintas penerbangan harus menyimak pengulangan (read back) untuk meyakinkan bahwa clearance dan instruksi telah ditanggapi dengan benar oleh penerbang dan harus segera mengambil tindakan apabila terdapat perbedaan dalam read back yang disampaikan tersebut. pengulangan (read back) dengan suara (voice) tidak diperlukan untuk pesan yang menggunakan plc. koordinasi mengenai clearance atc clearance harus dikoordinasikan antara unit pemandu lalu lintas penerbangan untuk seluruh atau sebagian jalur penerbangan tertentu sebagai berikut pesawat harus diberikan clearance untuk seluruh jalur penerbangan menuju bandar udara dimana pesawat tersebut akan mendarat: jika memungkinkan, sebelum berangkat, mengkoordinasikan clearance dengan semua unit dimana pesawat tersebut akan melintas. jika memungkinkan terdapat jaminan yang beralasan bahwa koordinasi awal akan memberikan dampak antara unit unit dimana pesawat tersebut selanjutnya akan dipandu. jika koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir tidak dapat dilaksanakan, pesawat udara hanya boleh diijinkan sampai dengan titik dimana koordinasi dapat terjamin, sebelum mencapai titik tersebut, atau pada titik tersebut, pesawat udara harus mendapat clearance selanjutnya, perintah holding dapat diberikan sesuai keadaan. pesawat udara harus menghubungi unit ats berikutnya dengan tujuan untuk mendapatkan clearance berikutnya sebelum memasuki point transfer control ketika pesawat tersebut memperoleh clearance lanjutan, pesawat harus mempertahankan komunikasi dua arah dengan unit ats yang saat itu pemandunya. clearance yang disampaikan sebagai clearance lanjutan harus disampaikan secara jelas kepada pilot. kecuali telah dikoordinasikan, clearance lanjutan tidak boleh memberikan pengaruh terhadap profil terbang pesawat pada berbagai ruang udara, selain itu pemandu lalu lintas penerbangan bertanggung jawab dalam penyampaian clearance lanjutan. jika dapat dilakukan, dan jika komunikasi data link digunakan untuk penyampaian clearance lanjutan, komunikasi dua arah antara pilot dengan unit ats yang memberikan clearance lanjutan harus tersedia. ketika pesawat udara akan berangkat dari sebuah bandar udara yang terdapat pada control area untuk memasuki control area lain dalam waktu menit, atau pada waktu tertentu yang telah disepakati antara area control centre terkait, koordinasi dengan area control berikutnya harus terjalin sebelum pemberian clearance keberangkatan. ketika pesawat udara akan meninggalkan control area untuk penerbangan luar controlled airspace, dan selanjutnya akan memasuki kembali control area, clearance dari titik keberangkatan menuju bandar udara tujuan dapat diberikan. clearance atau revisi clearance hanya dapat diberikan pada pesawat udara pada controlled airspace. air traffic flow management atom) atom diimplementasikan pada ruang udara dimana permintaan lalu lintas penerbangan melebihi kapasitas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan. pengendalian orang dan kendaraan bandar udara pergerakan orang dan kendaraan termasuk pesawat yang ditarik manoeuvring area pada sebuah bandar udara harus dipandu oleh aerodrome control tower untuk menghindari bahaya bagi mereka atau bagi pesawat udara yang mendarat, taxi ataupun lepas landas. kondisi dimana prosedur jarak pandang terbatas (lowvisibility) digunakan orang dan kendaraan yang bergerak manoeuvring area harus dibatasi seminimal mungkin, dan perhatian khusus harus diberikan untuk melindungi ils mls sensitive area ketika precision approach category atau digunakan. reparasi minima antara kendaraan dengan pesawat yang sedang taxi harus dijaga dengan memperhitungkan alat bantu yang tersedia. ketika terdapat ils dan mls kategori atau kategori iii digunakan pada runway yang sama secara berkelanjutan, area kritis dan sensitive dari ils atau mls harus dilindungi. kendaraan darurat yang akan memberikan bantuan kepada pesawat darurat, harus diberikan prioritas utama dibandingkan pergerakan didapat lainnya. terkait butir kendaraan pada manouvering area harus mematuhi peraturan sebagai berikut kendaraan dan kendaraan yang menarik pesawat harus memberikan jalan kepada pesawat yang mendarat, lepas landas atau taxi, kendaraan harus memberikan jalan kepada kendaraan lain yang menarik pesawat: kendaraan harus memberikan jalan kepada kendaraan lain seperti instruksi unit ats. pemberian pelayanan lalu lintas penerbangan menggunakan radar dan dsb dalam penggunaan radar dan dsb penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus menjamin tersedianya sistem peringatan dan kewaspadaan alert and warming) termasuk didalamnya conflict alert, conflict prediction, minimum safe altitude warning, dan peringatan terjadinya duplikasi ssr code yang tidak diinginkan. penggunaan surface movement radar smr) pada kondisi dimana semua atau sebagian manoeuvring area tidak dapat dilihat secara visual, smr dapat digunakan sesuai yang tercantum pada peraturan perundangan, atau peralatan penginderaan lain yang sesuai harus digunakan dengan tujuan untuk memonitor pergerakan pesawat udara dan kendaraan manecouvring area, memberikan informasi arah kepada pilot dan pengemudi kendaraan jika diperlukan, memberikan saran dan bantuan untuk keselamatan dan kelancaran pergerakan pesawat dan kendaraan maneouvring area. bab pelayanan informasi penerbangan (flight information services) penggunaan flight information service harus diberikan kepada semua pesawat yang dapat terpengaruh oleh informasi yang akan disampaikan serta pesawat yang diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan, pesawat lain yang menurut unit ats yang bersangkutan. pada saat pemberian informasi penerbangan, keputusan terakhir tentang pengoperasian pesawat tetap menjadi tanggung jawab pilot command. pada kondisi dimana unit pelayanan lalu lintas penerbangan memberikan pelayanan informasi penerbangan maupun pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan, pemberian pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan harus diutamakan daripada pelayanan informasi penerbangan. cakupan dari pelayanan informasi penerbangan pelayanan informasi penerbangan memberikan informasi yang mencakup hal hal berikut: informasi segment dan aired, informasi mengenai aktivitas pre erupsi vulkanik, erupsi vulkanik dan awan abu vulkanik: informasi terkait pelepasan bahan bahan radio aktif atmosfir atau bahan kimia beracun: informasi mengenai perubahan kemampuan alat navigasi: informasi mengenai perubahan kondisi aerodrome dan fasilitasnya, termasuk informasi mengenai movement area yang terpengaruh akibat dari salju, atau adanya kedalaman air yang signifikan: f . informasi pada balon udara tanpa awak dan informasi lainnya yang berakibat terhadap keselamatan. pelayanan informasi penerbangan yang diberikan untuk penerbangan selain dari ketentuan butir diatas, juga harus memberikan informasi mengenai antara lain: kondisi cuaca yang dilaporkan atau ramalan pada bandar udara keberangkatan, tujuan dan alternative: bahaya akan tabrakan, untuk pesawat udara yang beroperasi pada wilayah udara kelas dan untuk penerbangan diatas wilayah perairan jika memungkinkan atau diminta oleh pilot informasi terkait lainnya harus disampaikan,seperti radio call sign, posisi, jalur yang digunakan, kecepatan dll. pelayanan informasi penerbangan yang diberikan kepada penerbangan vfr harus memberikan informasi mengenai traffic, dan kondisi cuaca sepanjang jalur penerbangan dimana pengoperasiannya menggunakan vfr. penyiaran operasional pelayanan informasi penerbangan ois) penggunaan informasi meteorologi dan informasi operasional mengenai alat bantu navigasi dan aerodrome termasuk didalam fis, apabila dimungkinkan disediakan dalam sebuah bentuk, dimana pengoperasian fis dikirimkan sebaiknya kepada pesawat udara, dikirimkan dengan (isi muatan) content, dan selama fase terbang, cc. operasional fis broadcast, pada saat disediakan sebaiknya terdiri dari pesan pesan yang berisi informasi didalamnya mengenai operasional dan elemen elemen meteorologi yang berkaitan pada berbagai macam fase terbang. pengiriman ini sebaiknya terdiri dari tipe misalnya hf, vhf dan atas, menggunakan pesan ois pada request dan replay transmisi ketika diminta oleh penerbang, pesan pesan ois sebaiknya dikirimkan oleh unit ats yang berkaitan. ois broadcast ois broadcast sebaiknya disediakan pada saat sudah tentukan oleh kesepakatan wilayah navigasi udara yang dimana persyaratan tersebut ada. ketika terdapat ois broadcast informasi sebaiknya berhubungan dengan poin yang sesuai dengan kesepakatan wilayah navigasi udara, aerodrome dimana laporan dan ramalan yang termasuk didalamnya harus ditentukan kesepakatan wilayah navigasi udara, urutan waktu dari station station yang tergabung dalam broadcast atau pengiriman sebaiknya ditentukan oleh kesepakatan wilayah navigasi udara: pesan pesan ois sebaiknya diambil berdasarkan pertimbangan operator. pengiriman pesan sebaiknya tidak melebihi panjang dari waktu yang dialokasikan berdasarkan kesepakatan wilayah navigasi udara, yang harus diperhatikan adalah kemampuan pembacaan yang tidak menganggu kecepatan dari pengiriman, masing masing pesan aerodrome sebaiknya diidentifikasi atau ditentukan dengan nama dari aerodrome dimana informasi tersebut dipergunakan: pada saat informasi tidak dapat diterima pada waktu penyiaran, informasi terakhir yang dimungkinkan sebaiknya dimasukkan bersamaan dengan waktu dari observasi tersebut: pengiriman pesan secara penuh sebaiknya diulangi jika hal itu memungkinkan dengan catatan waktu yang diberikan dari station yang dikirimkan, pengiriman informasi atau penyiaran sebaiknya ditingkatkan secepatnya jika terjadi perubahan yang significant, dan pesan ois sebaiknya disiapkan dan disebarkan oleh sebagian besar unit? yang terkait pada masing2ad. ois dapat digunakan lebih dari l satu) bahasa, sebuah saluran yang berbeda sebaiknya digunakan untuk masing masing bahasa. pesan pesan ois sebaiknya terdiri dari informasi informasi dibawah ini, seperti yang ditentukan kesepakatan wilayah navigasi udara, yaitu informasi cuaca pada saat en route sebaiknya terdapat dalam bentuk yang tertera pada segment seperti yang jelaskan pada pks yang termasuk informasi aerodrome adalah: nama aerodrome: waktu observasi, informasi operasional yang penting: arah angin dan kecepatan): kondisi cuaca pada saat itu, awan dibawah 1500m atau feet atau dibawah minimum sector altitude yang lebih tinggi, yang mana lebih besar, comulusnimbus: jika langit dalam keadaan gelap, jarak pandang vertikal dapat digunakan: perkiraan cuaca bandar udara. vaf operational fight information service (ois) broadcast vhf ois broadcast sebaiknya disediakan seperti yang ditentukan oleh kesepakatan wilayah navigasi udara. bilamana penyiaran seperti itu akan dilengkapi: bandar udara yang mana pelaporan dan ramalannya telah ditentukan oleh kesepakatan wilayah navigasi udara: tiap pesan bandar udara agar dapat diidentifikasikan dengan menggunakan nama dari bandar udara yang mengirimkan pesan tersebut. apabila informasi belum dapat diterima pada waktunya untuk disiarkan, informasi terakhir yang tersedia sebaiknya termasuk bersama dengan waktu observasi tersebut, penyiaran sebaiknya terus menerus dan berulang: pesan penyiaran vhf ois sebaiknya diambil berdasarkan pertimbangan operator. pengiriman pesan sebaiknya, apabila dapat dilaksanakan, tidak lebih dari (lima) menit, yang harus diperhatikan adalah kemampuan pembacaan yang tidak menganggu kecepatan dari pengiriman: penyiaran pesan sebaiknya diperbaharui berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh kesepakatan wilayah navigasi udara sebagai tambahan sebaiknya dapat diperbaharui langsung secara cepat apabila terjadi perubahan yang signifikan: pesan vhf ois sebaiknya dapat dipersiapkan dan disebarkan oleh unit unit yang paling pantas yang ditunjuk ditiapvhfdimana vhf ois dapat digunakan lebih dari bahasa, maka saluran yang berlainan sebaiknya digunakan untuk tiap tiap bahasa. pesan pesan penyiaran vhf ois sebaiknya terdiri dari informasi informasi dibawah ini: nama bandar udara: waktu observasi, landasan mendarat: kondisi permukaan landasan yang signifikan dan, jika memungkinkan, aksi pengereman, perubahan dalam negara pengoperasian peralatan navigasi, apabila dimungkinkan: penundaan holding, jika dimungkinkan, arah permukaan angin dan kecepatan, kondisi cuaca pada saat itu, awan dibawah 1500m atau feet atau dibawah msa yang lebih tinggi, yang mana lebih besar, comulusnimbus, jika langit dalam keadaan gelap, jarak pandang vertikal dapat digunakan, 1l) temperatur udara, temperatur titik embun f(dew point), onh altimeter setting: informasi tambahan dalam kondisi cuaca yang terbaru pada operasi yang signifikan, dimana diperlukan, wind shear, ramalan kecenderungan, apabila dapat digunakan, dan memberitahukan pesan pesan segment yang terbaru. penyiaran voice atas penyiaran voice atas sebaiknya diberikan kepada bandar udara dimana terdapatnya permintaan untuk mengurangi beban komunikasi pada saluran komunikasi ats vaf diudara dan didapat. apabila diperlukan, hal tersebut terdiri dari: satu alat penyiaran pada pesawat datang, atau, satu alat penyiaran pada pesawat berangkat, atau, satu alat penvwiaranbaik pada pesawat yang dating maupun yang akan berangkat, atau dua peralatan penyiaran pada pesawat yang datang dan yang berangkat secara berurut urut pada bandar udara tersebut dimana jarak dari peralatan broadcast baik pada saat pesawat datang dan berangkat akan sering menjadi panjang. siaran atas sebaiknya menggunakan frekuensi vhf, jika tdak tersedia boleh juga ditransmisikan disalurkan suara tempat yang paling tepat terminal alat bantu navigasi, lebih tepat biasanya adalah vor, menyediakan jarak dan jangkauan yang sama dengan pancaran navigasi dan ini tersiar secara terus menerus dan bergantian dengan pancaran vor sehingga tidak saling mendahului. cc. siaran suara atas jangan dipancarkan menggunakan pancaran ils. ketika atas tersedia suaranya harus bersambung dan tidak boleh putus putus. informasi yang terdapat didalamnya harus sesering mungkin diketahui oleh unit ats, berkaitan dengan informasi untuk pendekatan, mendarat dan tinggal landas, apalagi jika yang diinformasikan tersebut bukan dibuat oleh unit terkait. suara atas sebaiknya menggunakan bahasa inggris. jika suara atas tersedia dalam berbagai bahasa sebaiknya dipilih salah satu. siaran suara atas sebaiknya praktis, tidak lebih cepat dari detik dan juga tidak disamakan dengan pancaran alat bantu navigasi, siaran atas harus juga memperhatikan performa manusia. atas data link atas) ketika atas disiarkan formatnya harus sama dengan format atas yang disiarkan sebelumnya. ketika informasi cuaca terkini dimasukan dan ada parameter yang berubah, maka disampaikan dengan menggunakan format yang sama. ketika atas dan d atas isinya dirubah maka harus dirubah secara bersamaan. atas (suara voice dan atau data link) apabila voice atas dan atau atas disajikan: komunikasi informasi harus terkait dengan satu bandar udara. informasi harus diperbaharui secepatnya ketika ada perubahan yang dirasa penting untuk disampaikan. persiapan dan penyampaian pesan atas harus menjadi tanggung jawab unit ats. identitas pesan atas harus menggunakan pengucapan urutan abjad (alphabet format icao, dan diberlakukan konsekutif terhadap siaran atas dengan menggunakan format icao. s5) pesawat sebaiknya memberitahu informasi yang diterima dari atas ketika telah terjalin komunikasi dengan approach dan tower. unit ats ketika menjawab pesan butir diatas dalam kerangka pesawat datang alangkah baiknya unit ats menyediakan informasi tentang pergeseran alat ketinggian. informasi meteorologi harus dikumpulkan dari kantor meteo setempat secara rutin. ketika terjadi perubahan kondisi meteo,masukan kedalam informasi kondisi cuaca siaran atas, pesan atas harus mengindikasikan kondisi cuaca yang relevan dengan kondisi sebenarnya dan juga harus diberikan kontak awal oleh urut ats. informasi yang terkandung dalam atas, ditujukan langsung pesawat,dengan tidak terkecuali penyampaian alat setting ketinggian,seperti butir .6a. dan juga harus sering diperbaharui. isi atas sebaiknya seperti memberi briefing, informasi tambahan seperti pada point dan untuk contoh informasi yang sudah terdapat pada aip dan nota,hanya diberikan jika ada kejadian khusus. atas untuk kedatangan dan keberangkatan pesawat, pesan atas harus mengandung informasi kedatangan dan keberangkatan dan harus mengandung beberapa elemen informasi tersebut dibawah ini nama bandar udara: indikasi kedatangan dan keberangkatan, tipe kontrak, jika komunikasi lewat d atas: pembuat atas, waktu observasi,jika diperlukan: tipe pendaratan yang diinginkan, runway yang digunakan, keadaan permukaan landasan, jika diperlukan: delay holding menunggu penundaan) jika perlu: level transisi jika digunakan, informasi penting untuk operasional, ii. kondisi angin permukaan, termasuk variasinya: jarak pandang, rvr, cuaca saat ini: awan dibawah atau feet atau dibawah msa (minimal ketinggian sector), temperature udara, temperature titik embun (dew point): pergeseran alat ukur ketinggian: informasi tentang keadaan fenomena meteorologidatang, terdiri dari nama aerodrome: indikator kedatangan, tipe kontrak, jika komunikasi lewat d atas: designator, ce, waktu observasi: tipe approach yang akan digunakan: runway yang sedang digunakan: kondisi permukaan runway: holding delay, jika ada, transition level, jika ada, informasi operasional penting lainnya: il. arah dan kecepatan angin, jarak pandang dan jika memungkinkan rvr: kondisi cuaca terakhir: awan dibawah ft) atau dibawah minimum sector altitude tertinggi dan vertical visibilityjika memungkinkan: temperatur udara, temperatur titik embun (viewpoint): altimeter setting: informasi tentang keadaan fenomena meteorologyberangkat, terdiri dari nama aerodrome: indikator keberangkatan: tipe kontrak, jika komunikasi lewat d atas: designator, waktu observasi: runway yang sedang digunakan untuk lepas landas: kondisi permukaan runway untuk lepas landas: delay keberangkatan, jika ada: transition level, jika ada, informasi operasional penting lainnya, arah dan kecepatan angin: jarak pandang dan jika memungkinkan rvr: kondisi cuaca terakhir, awan dibawah ft) atau dibawah minimum sektor altitude tertinggi dan visibility vertical jika memungkinkan: oo. temperatur udara: temperatur titik embun (dew point): altimeter setting, informasi tentang keadaan fenomena meteorology yang signifikan, perkiraan cuaca: instruksi khusus atas, penyiaran volume dan pelayanan volume dan atau vhf volume broadcasts dan atau volume service harus diberikan jika ada perjanjian navigasi regional. volume broadcasts harus menggunakan pharaseologies radio telephone yang baku. bab pelayanan kesiagaan (letting services) penggunaan pelayanan kesiagaan letting services) harus diberikan kepada semua pesawat yang diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan, jika memungkinkan kepada semua pesawat lain yang telah mengisi flight plan, pesawat yang diyakini mengalami air traffic services flight information centre fic) atau area control centre acc) merupakan unit yang menjadi pusat pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pesawat yang emergency ruang udara yang dilayaninya kemudian meneruskan informasi tersebut kepada rescue coordination centre rcc). ketika emergency terjadi unit aerodrome control tower atau approach control, maka unit terkait harus melaporkannya kepada fic atau acc terkait untuk diteruskan kepada rcc. pada saat terjadi kondisi urgency, aerodrome control tower atau approach control unit yang bertanggung jawab harus menginformasikan dan mengambil langkah lain yang dibutuhkan untuk menginformasikan pada unit emergency dan rescue local yang dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan dengan segera. pemberitahuan kepada rescue coordination centre umt pelayanan lalu lintas penerbangan harus menginformasikan dengan segera ketika terjadi pesawat yang mengalami emergency dengan ketentuan sebagai berikut uncertainty phase, ketika pemandu lalu lintas penerbangan tidak menerima informasi dari pesawat dengan periode (tiga puluh) menit setelah waktu komunikasi seharusnya diterima atau dari waktu dimana seharusnya komunikasi pertama kali harus diterima, pesawat gagal mendarat dalam kurun waktu (tiga puluh) menit dari estimate time awal yang disampaikan pesawat atau yang perkirakan oleh pemandu lalu lintas penerbangan, sebuah diperoleh informasi akan keselamatan pesawat dan penumpang. alert phase declare pemandu lalu lintas penerbangan, ketika: setelah fase ketidakpastian (uncertainty phase), pemandu lalu lintas penerbangan telah melakukan berbagai upaya untuk menjalin komunikasi dengan pesawat atau meminta informasi dari sumber sumber yang relevan namun berita tentang pesawat tidak dapat diperoleh, pesawat telah diberikan instruksi mendarat dan gagal mendarat dalam waktu (lima) menit dari waktu perkiraan pesawat mendarat (estimate time landing) dan tidak dapat dijalin kembali komunikasi dengar pesawat, pemandu lalu lintas penerbangan menerima informasi bahwa terjadi ganguan operasi pesawat namun tidak mengakibatkan terjadinya pendaratan darurat, kecuali ada bukti diketahui bahwa keselamatan pesawat dalam bahaya, pemandu lalu lintas penerbangan telah memperoleh informasi dan diyakini bahwa pesawat mengalami unlawful interference. distress phase, ketika pemandu lalu lintas penerbangan tidak dapat menjalin upaya komunikasi dengan pesawat dan lebih jauh lagi diketahui kemungkinan pesawat mengalami distress: pemandu lalu lintas penerbangan memperoleh informasi bahwa bahan bakar yang dibawa telah berkurang secara signifikan atau tidak cukup untuk mencapai tempat tujuan: pemandu lalu lintas penerbangan menerima informasi bahwa terjadi ganguan operasi pesawat yang dapat mengakibatkan terjadinya pendaratan darurat, pemandu lalu lintas penerbangan telah memperoleh informasi bahwa pesawat mengalami pendaratan darurat namun tidak mengakibatkan kerusakan parah pada pesawat dan penumpang serta tidak memerlukan bantuan dengan segera, harus mencakup informasi sebagai berikut phase emergency incerta, alerta, atau destresfa), agency dan orang yang mengabarkan:: warna dan tanda khas dari pesawat: barang berbahaya yang dibawa kargo: tindakan yang sudah dilakukan unit pelapor: dan haiyang hilang dari layar monstecc, apabila terdapat informasi tambahan yang terkait dengan phase emergency: informasi yang menyatakan bahwa situasi emergency pada pesawat sudah tidak terjadi lagi penggunaan fasilitas komunikasi unit pelayanan lalu lintas penerbangan harus menggunakan fasilitas komunikasi yang tersedia untuk berupaya dan memastikan terjalinnya komunikasi dengan pesawat yang mengalami emergency dan meminta informasi pada pesawat. plotting pesawat yang berada dalam kondisi emergency pemandu lalu lintas penerbangan harus memposting didalam peta penerbangan rute penerbangan pesawat yang mengalami kondisi emergency dan pesawat lain yang beroperasi sekitar pesawat tersebut. informasi kepada operator pesawat udara ketika flight information centre fic) atau area control centre acc) meyakini terdapat pesawat yang mengalami emergency, maka informasi tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada operator sebelum disampaikan rcc. semua informasi yang disampaikan oleh flight information centre fic) atau area control centre acc) kepada rcc harus sedapat mungkin disampaikan pula operator pesawat udara. informasi kepada pesawat yang berada sekitar pesawat yang mengalami emergency ketika unit pelayanan lalu lintas penerbangan menyatakan sebuah pesawat mengalami emergency, pesawat lain yang berada disekitar pesawat tersebut harus diinformasikan sebab emergency secepatnya kecuali jika pesawat yang mengalami emergency tersebut diyakini atau dipercayai sedang mengalami unlawful interference bab persyaratan komunikasi pada unit pelayanan lalu lintas penerbangan ketentuan umum unit pelayanan lalu lintas penerbangan harus menggunakan radiotetephony dan atau stalink pada komunikasi antar penerbang dengan personel pemandu lalu https penerbangan air ground communicarionklan menggunakan direct speech dan atau data link communication untuk komunikasi antar unit pelayanan lalu lintas penerbangan. fasilitas komunikasi sebagaimana dimaksud butir (satu) harus dilengkapi dengan recording pada semua channel dan dapat menyimpan data sekurangnya (tiga puluh) hari. ketentuan lebih lanjut mengenai recording pada fasilitas komunikasi penerbangan diatur dalam peraturan perundangan. aeronautical mobile service air ground communication) penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus menjamin tersedianya komunikasi antar penerbang dengan personel pemadu lalu lintas penerbangan air ground communication) yang langsung, berkelanjutan dan staticdengan ketentuan unit yang memberikan flight information. unit yang memberikan area controljika memungkinkan dilakukan secara langsung, berkelanjutan dan static. unit yang memberikan approach control serviceharus dilakukan langsung, berkelanjutan dan static. unit yang memberikan pelayanan aerodrome control services harus dapat berkomunikasi dengan semua penerbangan yang berada dalam radius dari aerodrome terkait. dan jika memungkinkan harus disediakan channel komunikasi terpisah untuk pengaturan pergerakan traffic manoevering area. aeronautical fixed service ground ground communication) persyaratan ground ground communication didalam fir yang sama ground ground communication antar unit ats flight informationarea control centre, kecuali jika unitnya digabung dengan fic, dengan approach control unit, dengan aerodrome control tower area control, dengan approach control unit, dengan aerodrome control tower, dengan traffic services reporting offices ketika unit nya dibentuk terpisah approach control uniterodrome control tower, dengan air traffic services reporting offices, ketika unit nya dibentuk terpisah. mh) aerodrome control towerpproach control unit, dengan arr traffic services reporting offices ketika unit nya dibentuk terpisah persyaratan ground ground communication antar unit ats didalam dengan unit lain flight information centre dan area control centre: dengan unit yang memberikan pelayanan meteorology: dengan aeronautical telecommunications station, cd) dengan kantor operator terkait: dengan rcc, atau unit yang memberikan pelayanan emergency, dengan nota office yang memberikan pelayanan. approach control unit dan aerodrome control tower, dengan unit yang memberikan pelayanan penyelamatan dan emergency (rescue and emergency service) termasuk ambulance dil: dengan unit yang memberikan pelayanan meteorology, dengan aeronautical telecommunications station, dengan unit yang memberikan apron management service, jika terdapat unit terpisah: dengan nota office yang memberikan pelayanan cc. deskripsi fasilitas komunikasi fasilitas komunikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dalam point point dan point dan cj, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut komunikasi dengan menggunakan direct speech yang tersendiri atau kombinasi dengan stalink, untuk tujuan transfer control menggunakan radar atau dsb komunikasi dilakukan secara langsung (instan) namun untuk tujuan lain komunikasi yang terjalin dapat dilakukan dalam kurun waktu detik. printed communication, ketika catatan tertulis diperlukan maka waktu transit untuk tiap komunikasi tidak lebih dari (lima) menipenyelenggara pelayanan jalu lintas penerbangan harus memastikan komunikasi yang tercantum dalam point jbj dan dapat digunakan untuk tujuan konferensi. penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus memastikan fasilitas komunikasi direct speech atau stalink antar unit ats atau unit ats dengan unit lain memiliki automatic recording persyaratan ground ground communication pada fir yang berbatasan flight information centre dan area control centre harus menyediakan fasilitas komunikasi dengan semua adjacent flight information centre dan area control centre dengan ketentuan sebagai berikut fasilitas komunikasi harus memenuhi ketentuan terkait penyimpanan dan pengiriman yang sesuai dengan regional air navigation agreement. fasilitas komunikasi harus mencakup direct speech dan data ink yang memiliki automatic recording dan dapat terjalin secara langsung (instan) kecuali dijelaskan lain dalam regional air navigation agreement. ketika dibutuhkan untuk mengurangi intervention dari jalur yang ditetapkan, adjacent fic atau acc harus menggunakan direct speech secara terpisah atau kombinasi dengan data link kecuali telah disebutkan jain dalam regional atr navigation agreemen. pelayanan pergerakan darat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus menjamin tersedianya fasilitas komunikasi aerodrome control tower untuk mengatur pergerakan kendaraan manoevering area. fasilitas komunikasi antara aerodrome control tower dengan kendaraan yang ada manoevering area harus berada pada channel yang berbeda, dilengkapi deng recorder dan dapat menyimpan data sekurangnya (tiga puluh) hari. aeronautical radio navigation services penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus menjamin unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang memberikan pelayanan surveillance system ads b, asc, radar) secara otomatis direkam untuk kebutuhan investigasi accident dan incident, pencarian pertolongan serta evaluasi pada atc dan surveillance system. system recording sebagaimana dimaksud bumi dapat menyimpan data sekurangnya untu (uga puluh hari. bab vii fasilitas pelayanan lalu lintas penerbangan ketentuan umum fasilitas pelayanan lalu lintas penerbangan disesuaikan dengan kebutuhan negara, iklim dan kondisi terrain. fasilitas pelayanan lalu lintas penerbangan terdiri dari fasilitas navigasi, fasilitas komunikasi: fasilitas pengamatan, fasilitas penunjang. fasilitas pelayanan lalu lintas penerbangan pada setiap unit pelayanan dipenuhi sesuai ketentuan perundang undangan. bab ville pelaporan dan investigasi ketentuan umum unit pelayanan lalu lintas penerbangan harus dengan segera melaporkan atau memberitahukan kepada direktur jenderal setiap ats occurrence yang terjadi diwilayah tanggung jawabnya. notifikasi ats occuranceharus segera disampaikan dalam bahasa yang jelas, sederhana dan berisi informasi mendasar yang berhubungan dengan ats oceurance. laporan pemberitahuan tertulis harus isi dan disampaikan sekurang kurangnya (tujuh puluh dua) jam setelah terjadi, sekurang kurangnya memuat jenis ats occurrence. informasi tanggal waktu dan lokasi kejadian nama dan posisi operasional pada unit ats terkait nama pilot dan operator serta informasi detail tentang pesawat udara terkait tempat keberangkatan terakhir dan tempat tujuan salinan ats log salman post flight (briefing form) salinan flight progress strip,dan konten pemberitahuan minimal berisi tentang aircraft identification: type occurrence, airport, procedure, facility, etc.): date time and position incident (utc): heading and route, true airspeed, level and altimeter setting, climbing, descending level flight, any avoiding action taken, the other aircraft type and call sign or, not known, description, the other aircraft climbing, descending level flight: avoiding action taken the other aircraft, distance other aircraft, aerodrome first landing and aerodrome destination. ketentuan lebih lanjut tentang jenis kejadian dan kejadian serius sebagaimana dimaksud butir huruf diatur dalam peraturan perundangan. ketika pesawat udara yang terlibat dalam incident telah mencapai tujuan namun berada diluar wilayah tanggung jawab unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang mengalami incident, unit penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan ditandai udara tujuan harus diberitahu dan diminta untuk meminta laporan pilot. informasi yang disampaikan dari unit pelayanan lalu lintas penerbangan yang mengalami incident kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan tujuan meliputi tipe incident airport, prosedur atau fasilitas) identifikasi dari pesawat terkait cc. waktu dan posisi waktu dimana incident terjadi penjelasan detail terkait incident penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan harus menjamin bahwa semua dokumen dan rekaman yang berhubungan dengan setiap kejadian dan kejadian serius yang membahayakan keselamatan penebangan tersimpan dengan baik dan dapat diberikan untuk kebutuhan investigasi. dokumen dan rekaman sebagaimana dimaksud butir sekurang kurangnya terdiri dari kronologis kejadian yang dibuat oleh personil pemandu lalu lintas penerbangan yang terlibat transkrip dari rekaman radio antar unit ats dan pesawat serta rekaman komunikasi antar unit ats salinan flight progress strip dan data terkait seperti rekaman data radar (jika ada) salinan laporan cuaca dan perkiraan cuaca pada waktu kejadian, pernyataan dari pihak teknis terkait kondisi status peralatan. prosedur dan format pelaporan serta proses investigasi kejadian dan kejadian serius yang membahayakan keselamatan penerbangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bab pelanggaran wilayah udara oo.i1 ketentuan umum pesawat udara yang melanggar wilayah udaralanggaran wilayah udara sebagaimana dimaksud dalam meliputi pesawat udara negara asing dan ian keamanan fsecunty clearance), pesawat udara niaga asing atau pesawat udara bukan niaga asing tidak berjadwal, dan izin keamanan (security clearance) dan persetujuan terbang (flight approval: pesawat udara sipil indonesia yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dari dan ke, melalui, atau didalam ruang udara yang dilayani tidak memiliki persetujuan terbang (flight approval), penggunaan pesawat udara sipil indonesia untuk kegiatan bukan niaga berupa survey udara, pemetaan dan atau foto udara, own use charter, dan joy flight pada bandar udara atau pangkalan udara yang digunakan secara bersama, bandar udara atau pangkalan udara wilayah perbatasan, dan wilayah yang berpotensi ancaman namun tidak memiliki izin keamanan security clearance): pesawat udara sipil yang terbang kawasan udara terbatas (restricted area) namun tidak memiliki izin keamanan (security clean.cej, pesawat udara negara asing yang merupakan bagian dari kapal laut atau terbang dari pangkalan udara berupa pesawat tunggal (single flight) atau berupa pesawat bentuk formasi (formation jightjyang melaksanakan hak lintas atas alur laut kepulauan indonesia atau transit pada alur yang telah ditetapkan untuk penerbangan namun tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut pesawat udara negara asing melewati laut lepas atau zee dan menganggu kepentingan indonesia wilayah yuridiksi perwakilan negara dari pesawat yang melaksanakan hak lintas tidak memberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri dan panglima tentara nasional indonesia. awak pesawat udara yang melaksanakan hak lintas tidak menyampaikan flight plan, tidak menghidupkan transponder, dan tidak melakukan komunikasi dengan unit pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan. pesawat udara yang melaksanakan hak lintas tidak memiliki izin diplomatik (diplomatic clearance) dan zin keamanan (security clearance). pesawat udara sipil asing terbang wilayah udara diatas alur laut kepulauan indonesia namun belum memperoleh ijin penggunaan rute penerbangan sepanjang laki dari menteri perhubungan. pesawat udara sipil yang terbang namun tidak memiliki rencana terbang flight plan) dan tidak melakukan komunikasi dengan unit pelayanan jalu lintas penerbanganfunidentified aircraft). pesawat udara sipil yang terbang diluar jalur atau rute yang ditentukan tanpa izin dari unit pelayanan pemanduan lain lintas penerbangan (stayed aircraft). pada pelanggaran berupa pesawat udara yang tidak memiliki rencana penerbangan dan tidak berkomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf langkah langkah yang harus dilakukan ats unit pada, meliputi melakukan upaya untuk melakukan identifikasi dan komunikasi dua arah dengan pesawat udara baik berupa identifikasi melalui tanda tanda visual maupun identifikasi melalui peralatan surveillance. menanyakan pada ats unit lain yang berada didalam fircc. menanyakan pada ats urut lain yang berada wilayah fir yang berdekatanberupaya untuk memperoleh informasi dari pesawat lain yang berada diarea sekitar. unit pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan wajib menginformasikan pesawat udara yang melanggar wilayah udara sebagaimana dimaksud dalam kepada aparat yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertahanan negara. dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada tidak ditaati dan upaya membangun komunikasi sebagaimana dimaksud pada tidak dapat terjalin, pesawat udara tni melakukan tindakan pengenalan secara visual, pembayaran, pengalaman dan atau pemaksaan mendarat pangkalan udara atau bandar udara tertentu diwilayah negara kesatuan republik indonesia yang didahului dengan intersepsi. dalam melakukan pemaksaan mendarat terhadap pesawat udara yang melanggar sebagaimana dimaksud pada s5), pilot pesawat udara interseptor harus memperhatikan bandar udara atau pangkalan udarayang dipilih adalah yang memungkinkan bagi pesawat udara dapat mendarat dengan aman sesuai dengan jenisnya dan kategorinya, kondisi alam memungkinkan pesawat udara melakukan proses pendaratan dengan aman, pesawat yang diinterupsi masih mempunyai bahan bakar yang cukup untuk mencapai aerodrome yang dipilih,dan apabila memungkinkan, aerodrome yang dipilih merupakan salah satu yang dijelaskan secara lengkap aeronautical information publication aip). pesawat udara yang dipaksa mendarat oleh pesawat udara dilakukan penyelidikan awal oleh tentara nasional indonesia berupa: pemeriksaan dokumen, pemeriksaan pesawat, dan cc. pemeriksaan awak pesawat dan penumpang. dalam halterdapat pelanggaran hukuman atauindikasi tindak pidana dalam penyelidikan awal sebagaimana dimaksud pada butir personel pesawat udara diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut terkait prosedur dan tata cara intersepsi pesawat udara sipil diatur dalam peraturan perundangan. dalam rangka menghindari tindakan intersepsi yang dilakukan pesawat udara tni sebagaimana dimaksud beberapa upaya hal perlu dilakukan meliputi melakukan identifikasi terhadap semua pesawat udara sipil yang terbang diwilayah udara dalam territory indonesia yang dilakukan oleh operator pesawat udara dan penerbang, penyelenggara dan unit pelayanan lau lintas penerbangan dan otoritas militer. pemenuhan aspek navigasi penerbitan informasi terkait tindakan yang harus dilakukan untuk identifikasi pada pesawat udara sebagaimana dimaksud butir huruf meliputi mengisi dan meneruskan informasi terkait flight plan, mengirimkan berita penerbangan ats message) terkait, cc. memastikan komunikasi dua arah antara pesawat udara dan unit ats dapat berjalan baik, menginformasikan posisi pesawat udara dan memberitahukan jika ada perubahan signifikan dari track pesawat udara yang telah ditentukan: penyediaan fasilitas yang memastikan komunikasi antara ats unit dan unit tni dapat berjalan dengan baik dan terus menerus, adanya penukaran informasi terkait pesawat udara sipil baik yang rutin maupun non rutin. pemenuhan aspek navigasi sebagaimana dimaksud butir huruf mencakup pemenuhan ketentuan terkait airborne navigation equipment, prosedur navigational asisten oleh ats unit dan military unit. penerbitan informasi terkait sebagaimana dimaksud butir10 huruf meliput penerbitan informasi didalam aip terkait struktur ruang udara dalam fir, wilayah controlled airspace, wilayah advisory, wilayah prohibited restricted danger sertawilayah atau rute tertentu yang diwajibkan adanya flight plan, adanya komunikasi dua arah dan position reporting. penerbitan informasi didalam nota terkait perubahan signifikan yang berdampak langsung terhadap operasional penerbangan. cc. penerbitan peta penerbangan. ketentuan lebih lanjut pemenuhan aspek navigasi dan penerbitan informasi sebagaimana dimaksud butir dan diatur dalam peraturan perundaau) dj) limsryewstari rahayu pap sintas utama muda iv c) nip.lakukan penyesuaian pengaturan statuta politeknik dan akademi komunitas lingkungan kementerian perindustrian, bahwa telah diterbitkan (sembilan) peraturan menteri perindustrian tentang statuta politeknik dan akademi komunitas, sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap (sembilan) peraturan menteri perindustrian tentang statuta politeknik dan akademi komuncabutan teknologi kimia industri medan berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri perindustrian nomor o1 m ind per tentang organisasi dan tata kerjao02 m ind per tentang organisasi dan tata kerja politeknik stat bandupp jakartka bogor berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri perindustrian nomor o0s mo07 m ind per tentang organisasi dan tata kerja politeknik ati makassa. pada saat peraturan menteri perindustrian ini mulai berlaku:: peraturan menteri perindustrian nomor ind per tentang statuta politeknik stat bandutat bandung, peraturan menteri perindustrian nomor ind per tentang statuta politeknik apppp jakarta: peraturan menteri perindustrian nomor ind per tentang statuta politeknik aka bogka bogor,k yogyakarta, peraturan menteri perindustrian nomor ind per tentang statuta politeknik ati makassamakassar: peraturan menteri perindustrian nomor ind per tentang statuta politeknik teknologi kimia industri medanteknologi kimia industri medan, peraturan menteri perindustrian nomor ind per tentang statuta akademi komunitas industri tekstil dan produk tekstil surakarsl, ikana posse ardianingsih |
peraturan menteri perindustrian nomor m ind per oi) natperalatan industri kecil dandan meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah sebagai salah satu industri prioritas nasional, diperlukan program restrukturisasi mesin peralatan industri kecil dan menengah melalui pemberian keringanan harga dalam pembelian mesin peralatan baru:, peraturan menteri perindustrian nomor m ind pedan penerima keringanan pembiayaan mesin dan atau peralatan melalui potongan harga sebagaimana dimaksud dalam dilarang untuk: memberikan keterangan palsu, dokumen palsu atau melakukan penipuan: dan mengalihkan kepemilikan memindahtangankan mesin dan atau peralatandan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud padaiizinkan mengikuti program restrukturisasi mesin dan atau peralatan industri pada kementerian perindustrian pada tahun tahun berikutnya. ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pembiayaan pembelian mesin dan atau peralatan ikm melalui potongan harga pembelian mesin dan atau peralatan peraturan menteri perindustrian nomor m ind per sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan direktur jenderal peraturan direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada dan dalam bentuk petunjuk teknis. perusahaan ikm tpt dan ikm kpk yang telah memperoleh keringanan pembiayaan pembelian mesin dan atau peralatan tekstil dan produk tekstil atau mesin dan atau peralatan kulit dan produk kulit sebelum diberlakukan peraturan menteri ini, berlaku ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalamserta peraturan pelaksanaannya. dengan diberlakukan peraturan menteri ini,dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. xii peraturan menteri perindustrian nomor m indttd hihkan sesuai dengan aslinya sekretariat jenderal kenerteriari perindustrian kepala biro bukan dan organisasi, a8iaf seprayono xii peraturan menteri perindustrian nomor m ind peencana kerja pemerintah rkp)iii peraturan menteri perindustrian nomor m ind perrindustrian ri.ri.: peraturan menteri perindustrian ri. nomor m ind per tentang jenis jenis industri dalam pembinaan direktorat jenderal dan badan dilingkungan kementerian perindustrian. memutuskan menetapkan peraturan menteri perindustrian tentang program restrukturisasi mesin peralatan industri kecil dan menengah. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan industri kecil dan menengah ikm) adalah perusahaan industri kecil dan atau industri menengah. peraturan menteri perindustrian nomor m ind per perusahaan industri kecil ik) adalah perusahaan industri dengan nilai investasiindustri menengah im) adalah perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya lebih besardirektur jenderal adalah direktur jenderal industri kecil dan menengah menteri perindustrian menetapkan dan bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan atau peralatan ikm rangka peningkatan daya saing ikm nasional. ikm sebagaimana dimaksud dalam meliputi industri pangan makan ringan) industri sandang tekstil dan produk tekstil serta kulit dan produk kulit) industri kimia dan bahan bangunan (kosmetika, jamu, dan furniture), dan peraturan menteri perindustrian nomor m ind per industri logam, mesin, elektronika dan telematika (industri komponen) perusahaan dan perusahaan dengan kegiatan industri imk sebagaimana dimaksud dalam yang melakukan restrukturisasi mesin dan atau peralatan, perluasan atau investasi baru diberikan keringanan pembiayaan dalam pembelian mesin dan atau peralatan ikm. restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada merupakan penggantian dan atau penambahan mesin dan atau peralatan produksi yang lebih efisien dan produktif untuk menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam hanya diberikan bagi perusahaan: dan jenis mesin terkait dengan proses produksi dan peralatan penunjang. ketentuanperaturan menteri perindustrian nomor m ind per sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan direktur jenderal. keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dibiayai dari dipa direktorat jendral industri kecil dan menengah, kementerian perindustrian tahun anggaran dan tahun tahun selanjutnya sepanjang pengangkatannya mendapat persetujuan dari menteri keuangdan atau peralatan ikm potongan harga pembelian mesin dan atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada dan yang memenuhi ketentuan dengan cara penggantian (reimburse). potongan harga yang dimaksud pada sebesar: (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan atau peralatan bagi ik: dan vii peraturan menteri perindustrian nomor m ind per (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan atau peralatan bagi im. ketentuan sebagaimana dimaksud pada: huruf menjadi (empathuruf menjadi (tigabesar potongan harga sebagaimana dimaksud pada dan paling banyak rp. (tujuh ratus lima puluhsebagaimana dimaksud pada berlaku bagi pembelian mesin dan atau peralatan sekurangnya kurangnya bertanggal: viii peraturan menteri perindustrian nomor m ind per september untuk ikm tekstil dan produk tekstil tpt) serta ikm kulit dan produk kulit kpk) dan sudah masuk dalam daftar tunggu (waiting list),dan januari untuk ikm sebagaimana dimaksud dalam potongan harga pembelian mesin dan atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan terhadap sumber pembiayaan yang berasal dari: kredit perbankan (cash ikan dan non cash), kredit supplier mesin: pembelian tunai,omor m ind peryang telah memperoleh keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan kemajuan pemanfaatan mesin dan atau peralatan setiap (enam) bulan sekali kepada direktur jenderal industri kecil dan menengah. tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan direktur jenderal untuk optimalisasi dan tepat sasaran program restrukturisasi mesin dan atau peralatan ikm sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, dibentuk tim pengarah dan tim teknis yang beranggotakan pejabat lingkungan kementerian perindustrian, dinas provinsi, dinas kabupaten kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, asosiasi terkait, praktisi danperubahan nomor harmonis system hs) dalam buku tarif kepabeanan indonesia tki) serta guna memperlancar proses pembangunan dan pengembangan industri maka perlu mengubah lampiran: mengingatperaturan menteri perindustrian nomor: m ind per lampiranyang telah diubah dengan peraturan menteri perindustrian nomor m ind permohamad hidda rstkukum dan organisasi, ton ya, apn ee, ipar lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: m ind per pol gitar semua lonem treatment storage tank open floating roof, fixed cone roof. for liquid gas tangki kapasitas ton ton dendam timbul lpg tangki trailer lpg kapasitas ton ton tabung gas lpg ukuran volume 3kgs d tabung gas lainnya diameter: kapasitas volume m3: ketebalan 48mm boiler utility s d mw): industrial (s d mw): household (s d ton uap jam) heat recovery steam kapasitas s d ton uap jam generator hrsg) lampiran peraturan menteri perindustrian nomor. tnd per pol aitittta swara roma heat exchanger fan casing, silo bunker, stack thriller berbagai jenis ukuran nee entah aihpenano0 valve ukuran (ball valve): ukuran (gate valve): ukuran (globe valve), ukuran (check valve), ukuran (plug valve), ukuran (wafer check valve): ukuran butterfly valve), ukuran st) lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per pol adi han ema ton lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per sutinsasntw oo) sepintas ropes bearing) khusus mesin peralatan kapasitas s d juta ton tahun pabrik semen mesin peralatan kapasitas ton hari pabrik pupuk urea lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: m ind per |entinoasataw spespkan koo eia mesin peralatan kapasitas s d kg jam pabrik pengolahan kopi mesin peralatan kapasitas s d tbs jam pabrik minyak kelapa sawit mesin peralatan kapasitas s d tcd pabrik gula lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per vo|sukunya batu #sman korea mesin peralatan sesuai pesanan customized) pabrik biodiesel mesin peralatan sesuai pesanan customized) pabrik bioetanol mesin peralatan kapasitas s d ton hari pabrik alkohol mesin peralatan sesuai pesanan customized) pabrik minyak nabati lampiran peraturan menteri pep aan nomor ind per pol adan ema tone mesin peralatan sesuai pesanan customized) era kayu mesin peralatan sesuai pesanan customized) pabrik pengolahan makanan minuman mesin peralatan sesuai pesanan customized) pabrik mesin peralatan sesuai pesanan customized), pabrik kertas semi otomatis mesin peralatan sesuai pesanan customized) pabrik teh mesin peralatan sesuai pesanan customized) pabrik club rubber lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per 11n nama mesin, satangasatw seesraa kodeks mesin pengepung kapasitas s d kg jam kta pot singkong late machine) killing machine) mesin bubut cnc diameter bubut maksimal cnc axis interpolation aan peer dosa gotong machine) mesin bor drilling diameter s d machine) (abad setedamabdiindiaad intamdikih machine) mm: machine) mm, tebal 3mm:, bending angle derajat baja tulangan beton berbagai jenis ukuran tonjolan baja tulangan beton berbagai jenis ukuran hasil canai ulang lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: m tnd per baja tulangan beton berbagai jenis ukuran dalam bentuk gulungan kawat baja karbon berbagai jenis ukuran rendah baja profil ringan berbagai jenis ukuran baja profil berat berbagai jenis ukuran baja lembaran lapis ketebalan s d seng dalam bentuk cor, roll, plat dan lembaran bergelombang. baja lembaran lapis berbagai jenis ukuran lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per sutinsasatw #resmikan moves timah baja lembaran lapis ketebalan s d seng bersama dalam bentuk coil, roll, plat dan lembaran bergelombang. berlapis lainnya baja lembaran lapis ketebalan s d seng alumunium dalam bentuk coil, roll, plat dan lembaran bergelombang. struktur baja berbagai jenis ukuran floor deck ketebalan s d dalam bentuk coil dan lembaran bergelombang profil. dalam bentuk coi dan lembaran lampiran peraturan menteri perindustrian republik indonesia nomor m ind pfr tanggal oktober daftar mesin, barang, dan bahan yang sudah diproduksi dalam negeri v0. barang bahan spesiasi open pintu air water gate) model sorong plat ukuran kecil tinggi: lebar ukuran besar tinggi lebar: model radial ukuran besar tinggi lebar ukuran kecil tinggi lebar: pompa irigasi kapasitas maksimum irrigation pump) m? menit, diameter pipa max traktor tangan hand daya maksimum s d kenodisnlininn gadis maia mesin pengolah daya maksimum s d kesini adi kita mesin kapasitas s d jam penebah panen rape mesin penyemprot kapasitas tanki s d liter spray mesin penyemprot kapasitas s d liter menit: bertekanan power tekanan maksimum kgf cm? prayer) mesin penganut kapasitas s d liter: jarak gendong bermotor jangkau operasional s d mist blower) meter mesin pengering kapasitas s d ton jam dryer mesin perontok multi kapasitas maksimum s d guna thruster) ton jam mesin pengulas kapasitas s d ton jam gabah user) lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per ojakittattn saman wera bergelombang profil. memanah among00, genteng metal ketebalan s d dalam bentuk coil dan lembaran berbentuk genteng. sheet dalam bentuk coil dan lembaran bergelombang. zak dan (ready mixed concrete bata dari semen) ubin dari semen berbagai jenis ukuran panel dari semen kaca lembaran berbagai ukuran ketebalan dan sisi diperkeras temporer) sisi dilapis laminasi) sisi lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per man bata seesrkaa korea ubin keramik (tidak berbagai jenis ukuran dikalahkan) ubin keramik berbagai jenis ukuran (dikalahkan) kloset, biden, lempung cina, berbagai jenis dan wastafel, renoir, bak ukuran cuci, bak mandi ubin atap dari berbagai jenis ukuran naas keramik pipa, saluran, talang berbagai jenis ukuran dan alat kelengkapan pipa untuk saluran air dan dengan tekanan minum (pe) bar, ukuran mm) pipa untuk saluran air dan dengan minum (pvc) tekanan bar: ukuran mm) s d mm) helai reservoar, tangki, berbagai jenis dengan kapasitas tayang dan tempat liter komponen bahan bangunan dari kayu jendela, jendela berbagai jenis kayu ukuran prancis dan kliennya pintu dan berbagai jenis kayu ukuran kliennya serta ambang pintu lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per dititthn sera rona penutup untuk berbagai jenis kayu ukuran pekerjaan konstruksi beton atap sirap dan berbagai jenis kayu ukuran shake post dan beam berbagai jenis kayu ukuran (balok) flooding dari kayu panel penutup berbagai jenis kayu ukuran lantai mozaik panel penutup berbagai jenis kayu ukuran lantai (multiplayer panel penutup berbagai jenis kayu ukuran lantai lainnya dari kayu flooding dari plastik pvc (penutup lantai): ubin berbagai jenis ukuran dalam bentuk berbagai jenis ukuran gulungan penutup dinding berbagai jenis ukuran flooding dari plastik (penutup lantai) ubin berbagai jenis ukuran dalam bentuk berbagai jenis ukuran gulungan kayu lapis plywood, termasuk decorative plywood kayu berbagai jenis ukuran lapis p wood (selain bambu) kayu berbagai jenis ukuran lapis p wood (selain bambu) fancy plywood kayu lapis berbagai jenis ukuran didominasi lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per nama mesin, polaitatta ara too han vencer, rotary lembaran kayu ketebalan vencer blackboard, lamin board banten board) papan serat dari kayu ketebalan: mm: mdf). 5mm 9mm kayu gergajian berbagai jenis kayu dan ukuran lampiran peraturan menteri perindustrian nomor. tnd per nama mesin, asi nol mme atan #estimasi korea partikel konifera lembaran berbagai jenis dan ukuran bergelombang dari crysotile lembaran berbagai jenis dan ukuran bergelombang lainnya dari crysotile bergelombang dari semen serat selulosa lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per 1n pol adit sama more niaga lainnya dari semen serat selulosa ubin dari granit ukuran sisi: cm, dan 7cm logam barang logam hrc hot rolled coil) berbagai jenis ukuran hrp hot rolled berbagai jenis ukuran plate) hrc po hot rolled berbagai jenis ukuran coil picking oil) lampiran peraturan menteri perindustrian nomor. tnd per pol adit taken mama son crc cold rolled berbagai jenis ukuran coil) cr sheet berbagai jenis ukuran crc stainless steel berbagai jenis ukuran wire rod berbagai jenis ukuran lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: m tnd per sakanenawiw seesrkaa koes kawat baja stee berbagai jenis ukuran wire) peter kedmassinkeban nnn kan steel wire wire) bar berbagai jenis ukuran rope) stranded wire) konstruksi: 1x3, 1x5, 1x7, diameter s d kawat dipilin pipa baja las lurus diameter s d longitudinally lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: m tnd per |aukinsasatw sesekali moore pipa baja lapis seng semua jenis dan ukuran pipa baja las spiral diameter s d needed pipe) pipa conduct listrik diameter s d kawat las diameter s d lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per sol adit ath saman otr heavy zinc coated steel wire brondong kawat berbagai jenis ukuran gabon) mur dan baut berbagai jenis ukuran paku berbagai jenis ukuran tungku, kompor berbagai jenis dan ukuran peralatan dapur berbagai jenis ukuran dana ane bean tapasato00 aluminium plates gauge: mm, sheet mm, width: mm, mm: length mm. mm, lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per aktangunatw sura womens mesin pengaya kapasitas s d ton jam kent peran enam dataran0 mesin penyosoh kapasitas s d ton jam bei ksalalaba peta widening polished) jerami rumput lawnmowen cycle, berat kg, dimensi 345x280x401 mm, maksimum output rpm unit padi rubber roll) spider novel) centrituges berbagaijenis ukuran bucket teeth berbagaijenis ukuran off gas cleaning berbagai jenis ukuran aam preman akan aatananan| stack retailer berbagaijenisk ukuran tindih berbagaijenis& ukuran (bring tools berbagaijenis ukuran tree ukuran s d lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per nama mesin, kasi de: sebaran oven alumunium ekstrusi alumunium profil, kusen, pintu dan jendela amonium nitrat, dalam nitrogen bentuk pill, larutan air maupun kemurnian aluminium sulfat bentuk padat dan cair, alum tawas) mengadung al so, berbagai komposisi dan ukuran. poly aluminium mengandung add active klorida bentuk cair berbagai ukuran kalsium hypochlorite bentuk serbuk dan dikemas favorit) kg) acetylene kalsium karbida karbida), untuk pengelasan oksigen dalamtabung nan precipitated silica) yang digunakan untuk industri kosmetik, cat, tinta, deterjen, keramik, sepatu, dan ban calcined petroleum untuk pabrik baja dan aluminium sulphurea) katalis penunjang dengan nikel atau senyawa nikel sebagai zat aktif, hts fe cr: lts cu zn, sulfur removal cu zn, mn zn, fatty acid hidrogenasi cu mn. lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per vol kitten seaman| wera barito barium sulfate content min y6, density minimum g cu cm, water soluble alkaline earth materials calcium maximum mike, residue greaterthan mikrometer maksimum wt. so,, residue greaterthan mikrometer maximum wt. y6black powder: moisture max olahan, selain bubuk higroskopis max bulk propelan density minimum tinta cetak tinta cetak warna berbagai jenis dan ukuran hitam untuk pelindung kemasan ultraviolet tinta cetak warna berbagai jenis dan ukuran hitam bukan untuk kemasan pelindung ultra violet tinta cetak selain berbagai jenis dan ukuran warna hitam kemasan tinta pemilu berbagai jenis dan ukuran kemasan pernis, lak, cat dan berbagai jenis dan ukuran berbagai coating kemasan solvent base) lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per water base cat untuk sarana berbagai jenis dan ukuran transportasi (kapal, kemasan pesawat, kereta api, kendaraan bermotor), terbuat dari polimer akrilat dan vinil. bahan pewarna bahan pewarna berbentuk pigmen yang dibuat dari titanium oksida t2o5) dengan komposisi kurang dari urea bentuk padat, komposisi nitrogen iza bentuk padat, komposisi nitrogen dan sulfur etanol dan alkohol asiklik monohidrat jenuh isomernya fatty alcohol) untuk keperluan medis dan perisa makanan bentuk cair butylphenyimethyi bentuk cair, berbagai ukuran carbonate pmc) methylisopropylphenyi bentuk cair, berbagai ukuran ama eat berbagai ukuran per bara ester dari asam acrylates untuk keperluan akrilik industri resin, tekstil, dan pelapis kertas bentuk padat asam tereftalat dan asam polikarboksilat aromatik garamnya berupa serbuk warna putih untuk bahan baku serat poliester cat coating) primer, buildcoat, top coat chlorinated rubber cat coating) vinyl primer, buildcoat, top coat lampiran peraturan menteri perindustrian nomor tnd per sitinsanatw |)o) oseesiwai oven cat coating) asked primer, buildcoat, top coat cat coating) epoch primer, dealer, buildcoat, top poliamida, dua coat komponen cat coating) epoch primer, dealer, buildcoat, top polyamine, dua coat komponen cat coating) epoch primer anti corrosive ad massal mts komponen cat coating) zinc primer anti corrosive rich epoch ester satu komponen cat( coating) alifatik primer, buildcoat, top coat polyurethane, dua komponen cat coating) epoch surface tolerant s0ntbnlnsisan berontak desah cat coating) silicon primer, top coat tan henti ppa cat coating) silicon primer, top coat acrylic, heat resistant cat coating) primer morgan ita ark cat coating) epoch primer, buildcoat, top coat semak media sesuai cat coating) epoch dealer, tbdlnisan insee nnn pemintal cat asked modifikasi berbagai jenis pem jaman berbagai coating kemasan water base kulkas, showcase liter dan freeze yid lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per makanan bakan kasi eua heat pengatur suhu tipe jendela dinding, menyatu gia televisi televisi berwarna dioperasikan dengan baterai atau listrik mini circuit breaker jenis founded case mcb) pompa air, wartel, penerangan jalan kabel listrik berbagai ukuran kabel listrik otomotif lampiran peraturan menteri perindustrian nomor1 tnd per nama mesin, lan satin batan spesial opens konektor tegangan tinggi dan rendah ukuran 25mm? mm?, 25mm? mm2, ukuran mm? mm? ukuran m410 mm? konektor pres). isolator kv, terbuat dari keramik berbagai jenis ukuran maksimum kv, bentuk sekering, pin, post abad atau mekanik hz. pemutus sirkuit mini mcb range (mcb) transformator tenaga daya mva alam dimasa sapa dongan book ct) tegangan panel listrik low a), medium switchboard) a), dan high voltage (s d panel kontrol control sesuai pesanan customized) panel) motor listrik electro kapasitas s d hp: s d ana paman fasa gan tiang listrik beton ita italic hinmnla snn kenimsiakal generator set berbagai jenis ukuran (kapasitas s d mw) (sesuai pesan lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per savant batan jeritan korea band converter cm series, down converter cm series: rft lc series: spa mpc series. max radio base station imax base subscriber station. jaranan fdd radio hi bridge receiver system | sesuai pesanan customized) m:, outdoor tower shelter1. anta max 23g hz33 gh2 repeater dma cmr800, mobile kamuflase, guy mast kabel serat optik berbagai ukuran kabel telekomunikasi berbagai ukuran lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per pol adi ema root kapal penumpang tonase kotor tidak melebihi passenger vessel) kapal menyeberang tonase kotor tidak melebihi ferry ro ro) oil tanker) kimia chemical taken kana basa peta lpg (lpg carrier) tongkang barge) tonase kotor melebihi split barge tonase kotor melebihi kapal barang tonase kotor tidak melebihi general cargo) psn kontainer lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per container vessel) kapal barang curah tonase kotor tidak melebihi bulk carrier) kapal lct landing tonase kotor tidak melebihi craft transport) kapal pengangkut tonase kotor tidak melebihi semen cement carrier) kapal penangkap tonase kotor tidak melebihi ikan fishing vessel) kapal tunda tarik dengan daya tidak melebihi pushes tug boat) kapal suplai anchor dengan daya tidak melebihi handling tug supply (acts) vessel) hopper dredger navigation verse lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per bagian mama wera gerbong kereta ap,bogie dan diesel bogie atau kendaraan rel penggerak kereta api atau trem bogie dan diesel bogie atau gerbong penggerak pesawat terbang komponen sistem kompresi hidraulis dan pneumatik untuk pesawat nc cn helikopter komponen sistem kompresi hidraulis dan pneumatik untuk nas bell nas untuk sipil s d penumpang dan angkutan militer komponen pesawat komponen sistem kompresi dan pemeliharaan hidraulis dan pneumatik berbagai pemanasan ega ema lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per barang bahan. pantai platform) jacket. berat ton, leg kaki, kedalaman meter: deck: berat ton (offshore), ton leg onshore pressure sid psi: ukuran s d casing untuk diameter s d yield pengeboran strength psi atau lebih minyak gas dan ujungnya sudah dikerjakan. diameter s d api group (h40, j55, k55) dan ujungnya sudah dikerjakan. diameter s d yield strength s d psi dan ujungnya sudah dikerjakan. tubing untuk diameter s d yield pengeboran strength s d psi dan minyak gas ujungnya sudah dikerjakan. pipa bor untuk diameter s d yield pengeboran strength lebih dari psi minyak gas dan ujungnya sudah dikerjakan serta telah ada penyambungan. pipa baja anti karat pipa baja stainless, diameter stainless steel pipe) sid mm. pipa saringan minyak base pipe api pipe size (in) pipe base screen) pipe o d (in) nom. pipe din) j k pipe per ft. pipa saringan air screen range o d tanah water well length: slot openings screen) materials low carbon galvanized. pipe connection berbagai jenis ukuran (cross over, ripple) lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per polutan semua desa kap. 50ccx kap. kap. kap. kap. kap. kap. mpv 4x2 bensin) kap. kap. kap. kap. kap. kap. diesel) kap. diesel) suv kap. sport utility vehicle) kap. bensin) kap. kap. kap. kap. kap. diesel) lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: m tnd per 1n jadiitttn mem rem kap. diesel) pick up niaga kap. gww ton diesel) gww ton bensin) bus gvw ton diesel) gvw ton diesel) gww ton diesel) gww ton automatic transition, bahan bakar cng, 218m, wz2, total penumpang orang. truk gvw ton diesel) lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: tnd per aktangasata pe itsi rovers gvw ton bensin) gvw ton sepeda sepeda balap sepeda anak anak sepeda lainnya lain lain ban mobil roda berbagai jenis ukuran berbagai jenis ukuran ban dalam roda berbagai jenis ukuran kaca pengaman berbagai jenis ukuran diperkeras dan berlapis lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per natangatatan pemakan konvensi bahan peralatan kesehatan manual electric berbagai jenis ukuran dental chair berbagai jenis ukuran ba? teresa pesalbtkbs sakit part sean mana termasuk timbangan dioperasikan secara elektrik bayi, timbangan rumah tangga: (insinerator pakai sarung tangan karet untuk bedah sarung tangan single use steril rubber surgical steril sekali pakai gloves specification untuk keperluan bedah sarung tangan single rubber examination karet sekali pakai wolves specification untuk keperluan pemeriksaan kesehatan penghancur alat dimensi 245x125x285mm, berat suntik sekali pakai kg, dari bahan composite, batu gerinda untuk baja tahan karat (stainless still), konsumsi listrik 200w 220volt. bedah dari plastik kotak, peti dari plastik berbagai jenis ukuran foil aluminium lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: m ind per sasana santan sermrmaa opens botol dari plastik berbagai jenis ukuran selain gea eren mesin pengasapan berbagai jenis ukuran logging machine) mm, dimensi 70cm material plate iron, tebal mm, dimensi material multiplex, tebal storage box mm: dimensi material plate iron, tebal transfer box mm, dimensi infus set infus set drops ml infus set drops ml infus set microchip drops.mi: infus set microchip drops.ml, deposit box berbagai jenis ukuran benda kertas tulis cetak berbagai jenis ukuran lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per oladitakta sama ton dalam gulungan atau lembaran kertas copy, berbagai jenis ukuran kertas karbon, kertas transfer kertas self copy berbagai jenis ukuran dalam kotak maupun tidak kertas copy, berbagai jenis ukuran kertas karbon, kertas transfer pumituro dan logam berbagai jenis ukuran furniture dari kayu tempat duduk berbagai jenis ukuran berputar yang dapat diatur tingginya tempat duduk dgn berbagai jenis ukuran rangka kayu diberi lapisan penutup tempat duduk berbagai jenis ukuran dengan rangka kayu lainnya perabotan kayu berbagai jenis ukuran digunakan kantor furniture dari rotan berbagai jenis ukuran tempat duduk dari berbagai jenis ukuran rotan perabotan dari berbagai jenis ukuran rotan perlengkapan kantor berbagai jenis ukuran tes plastik meter lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per mtmenaatw #serial koen mesin air minum line, pcs hour: phase dalam kemasan volt: watt, line mm, line, pcs hour, phase volt, watt: mesin pencacah ikan diesel kg jam, pk, 40x kanan 20k gaga dilipat alat curah bodi dilipat pompa bensin dari trainer saringan tangki mobil tangki female quick coupling dendam) domba tutup domba payung domba male quick coupling padlock quick coupling padlock @quick coupling vulkanis karet berbagai jenis ukuran komponen untuk bantalan dermaga pelat,lembaran, film, berbagai jenis ukuran dari foil, strip dan bentuk pvc pp pe ps lainnya pipih lainnya kotak, peti, kraft dari plastik: wadah makan dan berbagai jenis ukuran minum dari polystyrenefoam sak dan kantong berbagai jenis ukuran dari lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: m ind per sak dan kantong berbagai jenis ukuran selain dari guci, botol, flask berbagai jenis ukuran dari plastik kait plastik berbagai jenis ukuran berbentuk dan blok ikatan untuk detonator karung pupuk dari berbagai jenis ukuran polipropilena kertas uang dengan unsur pengaman (watermark, benang, pengaman dan sejenisnya) kertas security dengan unsur pengaman l.berbagai jenis ukuran kertas gula radiasi menteri perindustrian republik indonesia salinan sesuai dengan aslinya sekretariat jenderal ttd. kementerian perindustrian kepala hukum dan organisasi, mohamad hid sak, pnp nan ery tp? pramono liar lampiran peraturan menteri perindustrian nomor ind per nama mesin, top aa ola tata memanen submersible pumping system centrifugal pump kapasitas maximum maximum discharge pressure bar. buoy pmb penutup pelindung ukuran s d dari logam various connection centralized tubing, api spec. 10d casing and drill pipe) size s d berbagai jenis stop collar stop api 10d2 ring size s d cement basket api spec. 10d size s d berbagai jenis float shoe api 10f size s d berbagai jenis ukuran float collar api 10f size s d berbagai jenis ukuran lampiran peraturan menteri meng kata guide shoe size s d berbagai jenis ukuran wash down shoe api 10f size sid berbagai jenis ukuran reader shoe api 10f size s d berbagai jenis ukuran sepenting collar berbagai jenis ukuran dcc sepenting plug top berbagai jenis ukuran abe nam eps jena bukan andalan| casing tubing api 5ct coupling berbagai jenis ukuran pup joint api 5ct arm iaabepalonauuan cross over casing api 5ct connection bull plug api 5ct connection various size, type and connection lead seal packer api 5ct kamen kebal connection casing pack off api 5ct various size, type and connection coupling sucker rod api spec connection sucker rod various size, type and connection lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: ind per sar ban seemrwasi kodeks connection cable feed thru api 5ct, api 5b ne. various size, type and connection blender valve various size, type and connection on off tool api 5ct connection shear safety joint api 5ct connection pack off rubber, various size rubber type stunning box, swab cup, pulsation diaphragms, packing element, sucker rod bop pompa angguk api 11e type conventional pumping unit) s d type mark s d type beam balance s d excavator kapasitas buldoser kapasitas mesin penggiling berat kotor s.d ton jalan road roller) asphalt mixing plant kapasitas maksimum lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: m ind per adit tata emma| roo |. bochari concrete mixer berbagai jenis ukuran fort operating weight ton penghantaran trave band atau gravity roll. kecepatan s d m menit kecepatan s d m menit dumb writer kapasitas s d kg, pemain kerapatan 20menit kecepatan s d m menit orang jam approx bridge gang sesuai pesanan customized) umum pompa air berbagai jenis ukuran pompa industri berbagai jenis ukuran industrial fan berbagai jenis ukuran centrifugal berbagai jenis ukuran istetossbonnnnn besineeineisneabn lampiran peraturan menteri perindustrian nomor: m ind per pol adiitattn sama were logam dryer berbagai jenis ukuran air heater berbagai jenis ukuran air cooler berbagai jenis ukuran air receiver berbagai jenis ukuran air slide berbagai jenis ukuran ration equipment berbagai jenis ukuran edsidasdtatan bnlmslslninnn gas sweetener berbagai jenis ukuran gas rubber berbagai jenis ukuran |
pom kan atepung terigu sebagai bahan makanan banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan merupakan pembawa fortifikasi yang baik bagi pemenuhan gizi masyarakat: bahwa dalam rangka mendukung program meningkatkan gizi masyarakat, memberikan kemudahan dalam pengadaan pasokan, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan konsumen, perlu memberlakukan standar nasional indonesia sni) tepung terigu sebagai bahan makanan secara wajib: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perlu dikeluarkan peraturan menteri perindustriankesehatan menkes sk x tentang fortifikasi tepung terigu::. peraturan menteri perindustrian nomor m ind per memutuskan menetapkan peraturan menteri perindustrian.sebagaiatau campuran keduanya dengan penambahan fe, zn, vitamin b1, vitamin dan asam folat sebagai fortifikasi. sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional indonesia selanjutnya disebut spot sni adalah sertifikat produk penggunaan tanda sni yang diberikan kepada produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan sni. komite akreditasi nasional yang selanjutnya disebut kan adalah suatu lembaga non struktural yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikaspenggunaan tanda sni yang telah mendapatkan akreditasi dari kan. direktur jenderal pembina industri adalah direktur jenderal industri agro dan kimia, departemen perindustrian. kepala bpi adalah kepala badan penelitian dan pengembangan industri, departemen perindustrian. kepala dinas provinsi adalah kepala dinas provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian. kepala dinas kabupaten kota adalah kepala dinas kabupaten kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian. memberlakukan standar nasional indonesia sni) tepung terigu sebagai bahan makanan atau revisinya secara wajib dengan nomor pos tarif pemberlakuan sni secara wajib sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi tepung terigu dalam kemasan dan atau curah. peraturan menteri perindustrian nomor m ind per perusahaan yang memproduksi atau mengimpor tepung terigu sebagaimana dimaksud dalam wajib: menerapkan sni dan memiliki spot sni tepung terigu sesuai dengan ketentuan sni tepung terigu, dan membubuhkan tanda sni tepung terigu pada setiap kemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk tepung terigu dalam bentuk curah, pembubuhan tanda sni diganti dengan melampirkan dokumen spot sni. tepung terigu sebagaimana dimaksud dalam yang diperdagangkan dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi ketentuan sni sebagaimana dimaksud dalam penerbitan spot sni sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh pro yang telah diakreditasi oleh kan dan atau yang ditunjuk oleh menteri perindustrian. penerbitan spot sni sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: pedoman standardisasi nasional psn penilaian kesesuaian fundamental sertifikasi produk, sistem yaitu: pengujian kesesuaian mutu produk sesuai sni atau revisinya: dan audit penerapan sistem manajemen mutu sni iso atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui: atau pedoman standardisasi nasional psn penilaian kesesuaian fundamental sertifikasi produk, sistem 1b, yaitu: untuk produk dalam negeri pengujian kesesuaian mutu produk sesuai sni atau revisinya pada setiap lot produksi per (tiga) bulan. untuk tepung terigu asal impor harus dihampiri dengan dokumen certificate analysis) yang sekurang kurangnya mencantumkan nama dan alamat perusahaan, nama laboratorium penguji, tanggal pengujian, dan hasil pengujian yang telah memenuhi parameter sni oleh laboratorium penguji yang telah melakukan dengan pro indonesia dan dihampiri berita acara pengambilan contoh. peraturan menteri perindustrian nomor m ind per untuk tepung terigu asal impor yang tidak dihampiri dengan dokumen certificate analysis) seperti pada butir harus dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter sni oleh laboratorium penguji yang ditunjuk oleh pro. audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf angkalain yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition arrangement mra) dengan kan. pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angka dapat disubkontrakkan kepada laboratorium penguji oleh pro dengan ketentuan: laboratorium penguji telah mendapatkan akreditasi kan atau laboratorium uji yang ditunjuk oleh menteri perindustrian. untuk laboratorium luar negeri telah mendapatkan akreditasi kan atau dari badan akreditasi negara lain yang telah menandatangani mutual recognition arrangement mra) dengan kan dan diverifikasi oleh pro. pro sebagaimana dimaksud dalam melaporkan hasil sertifikasinya kepada direktur jenderal pembina industri dengan tembusan kepada kepala bpi, kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten kota tempat lokasi pabrik. tepung terigu yang berasal impor. tepung terigu yang berasal dari produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dilarang untuk diedarkan. tepung terigu yang telah beredar pasar yang berasal dari produk impor dan dalam negeri jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan harus ditarik dari peredaran. peraturan menteri perindustrian nomer m ind per tata cara pemusnahan, pengiriman kembali negara asal dan penarikan produk dari peredaran dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan kewajiban sni tepung terigu sebagaimana dimaksud pada dan pabrik dilakukan oleh direktorat jenderal pembina industri. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal pembina industri menugaskan petugas pengawas standar pabrik psp). dalam melaksanakan tugas, petugas pengawas standar pabrik psp) sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan kepala dinas provinsi dan atau kepala dinas kabupaten kota. pro yang menerbitkan spot sni tepung terigu bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan penggunaan tanda sni tepung terigu dimaksud. kepala bpi melaksanakan pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka penerapan sni tepung terigu secara wajib sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal pembina industri menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri ini. pelaku usahausahaan yang telah mendapatkan spot sni berdasarkan sni o1 tetap berlaku sampai masa berlaku spot sni tersebut berakhir.ttd fahmi idris diundangkan jakarta pada tanggal juli menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia iapartemen perindustrian pas dan organisasi (mz uka ono taka!tanggal: juli menteri perindustrian fahmi idris diundangkan jakarta padatanggal juli menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia andi mattalatta berita negara republik indonesia tahun: m ind per tentang program restrukturisasi mesin peraga tan industri kecil menengah (ikm) tekstil produk tekstil (tpt) dan industrikecil menengah(ikm)km tpt dan ikm alas kaki sebagai salah satu industri prioritas nasional, diperlukan program restrukturisasi permesinan ikm tpt dan ikm alas kaki melalui pemberian keringanan dalam pembelian mesin peralatan;; mengingat undang.:.~~ ind per ll4418);lndonesia nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah rkp) tahun dan perubahannya;netapkan peraturan menteri perindustrian nomor ind per ll peraturan menteri perindustrian nomor m ind per tentang pedoman teknis penggunaan produksi dalam negeri; memutuskan: peraturan menteri perindustrian tentang program restrukturisasi mesin peralatan ikm tpt dan ikm alas kaki. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan ikm tpt adalah perusahaan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk produk tekstil dan produk tekstil ikm alas kaki adalah perusahaan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk alas kaki, program dan pelaksanaan restrukturisasi mesin peralatan ikm tpt dan ikm alas kaki dalam rangka penyelamatan dan peningkatan daya saing ikm tpt dan ikm alas kaki nasional. ikm tpt dan ikm alas kaki yang melakukan restrukturisasi mesin peralatan, perluasan atau investasi baru diberikan keringanan pembiayaan pembelian mesin peralatan ikm tpt dan ikm alas kaki. keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan bagi ikm tpt dan ikm alas kaki yang menggunakan teknologi yang lebih maju. keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dibiayai dari dipa direktorat jenderallndustri kecil dan menengah departemen perindustrian tahun anggaran dan tahun tahun selanjutnya sepanjang anggarannya tersedia dalam dipa departemen perindustriperalatan ikm tpt dan ikm alas kaki. peraturan menteri perindustrian nomor ~~ ind per ll potongan harga pembelian mesin peralatan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada ikm tpt dan ikm alas kaki yang memenuhi ketentuan dengan cara penggantian (reimburse). potongan harga yang diberikan sebagaimana dimaksud pada sebesar (dua puluh lima persen) dari nilai mesin peralatan. ikm tpt dan ikm alas kaki yang menggunakan mesin peralatan produksi dalam negeri, dengan bukti capaian tingkat komponen dalam negeri tkn) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, diberikan potongan harga sebesar (tiga puluh persen) dari nilai mesin peralatan. besarnya potongan harga sebagaimana dimaksud pada dan dalam satu tahun anggaran paling banyak rp. milyar duamilyar rupiah) per perusahaan pertahun. pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud dan berlaku untuk pembelian mesin peralatan sejak tanggal1 januari sumber pembiayaan pengadaan mesin peralatan yang diberi potongan harga, berasal dari kredit perbankan (cash loan dan non cash); kredit supplier mesin; pembelian tunai;tpt dan ikm alas kakever: m ind per lltpt dan ikm alas kaki yang telah mengikuti program sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan kemajuan pemasangan dan pemanfaatan mesin peralatan setiap (enam) bulan sekali kepada direktur jenderal. tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan direktur jenderal dalam bentuk petunjuk teknis. untuk optimalisasi dan tepat sasaran program restrukturisasi mesin peralatan ikm tpt dan .ikm alas kaki dibentuk tim pengarah dan tim teknis yang beranggotakan pejabat lingkungan departemen perindustrian, departemen keuangan, departemen luar negeri, departemen perdagangan, bappenas, bkpm, dinas provinsi yang menangani industri, asosiasi pertekstilan indonesia api) asosiasi persatuan indonesia aprisindo), asosiasi penyamakan kulit indonesia api), serta ikm tpt dan ikm alas kaki penerima potongan harga pembelian mesin peralatan ikm tpt clan ikm alas kaki yang melanggar ketentuan peraturan menteri ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi mengembalikan potongan harga yang telah diterima kepada kas negara. ketentuan lebih lanjut pelaksanaan peraturan menteri ini diatur dengan peraturan direktur jenderal. peraturan direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk petunjuk teknis. peraturan menteri perindustrian never: m ind perttd fahmiidrispartemen perindustrian ~kum dan organisasi d&.~dan meningkatkan efektivitas industri kecil dan industri menengah dalam menguatkan dan meningkatkan daya saing dan produktivitas serta untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja lingkungan kementerian perindustrian, perlu mengubah. industri menengah adalahdirektur jenderal adalah direktur jenderal industri kecil, menengah, dan aneka. direktur adalah direktur lingkungan direktorat jenderal industri kecil, menengah, dan aneka. lembaga pengelola program adalah lembaga independen yang ditunjuk direktur jenderal untuk membantu pelaksanaan kebijakan. penerima adalah industri kecil atau industri menengah yang mendapat penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan atau peralatan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: program restrukturisasi mesin dan atau peralatan diperuntukan bagi: industri kecil, dan industri menengah tertentu. industri menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf merupakanatau paling banyak (sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak rp15. (lima belas milyar rupiah). industri kecil dan industri menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kelompok industri kecil dan industri menengdalam diberikan paling banyak sebesar: (tiga puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan atau peralatan buatan dalam negeri, ataupada paling sedikit rp5. (lima juta rupiah) dan paling banyak rp300. (tiga ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran. dalam hal mesin dan atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: mesin dan atau peralatan yang dapat diberikan penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian harus memenuhi kriteria: merupakan mesin dan atau peralatan baru dan atau rekayasa, digunakan dalam proses produksi, baik sebagai mesin dan atau peralatan utama maupun sebagai mesin dan atau peralatan pendukung, cc. meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan atau menambah ragam produk, bukan mesin dan atau peralatan bekas atau kondisi: dan merupakan mesin dan atau peralatan yang dibuat diproduksi paling lama (tiga) tahun sebelum tahun pengajuan. mesin dan atau peralatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas jenis mesin dan ataulembaga pengelola program: menyediakan pos pelayanan lokasi tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal, dihapus, melakukan sosialisasi program restrukturisasi mesin dan atau peralatan bersama direktorat jenderal industri kecil, menengah, dan aneka kepada perusahaan dan instansi terkait, melakukan pendampingan kepada pemohon dalam penyusunan proposal kelayakan usaha, dan menyampaikan laporan tertulis yang terdiri atas laporan pendahuluan, laporan sementara, dan laporan akhir. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tahap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai berikut: pemohon mengajukan surat permohonan kepada direktur jenderal sesuai dengan format disertai dengan dokumen: daftar mesin dan atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir f1, rekapitulasi pembayaran sesuai dengan formulir beserta bukti yang lengkap dan sah, termasuk faktur pajak pembelian mesin dan atau peralatan, fotokopi akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya dengan rincian: data akta sesuai dengan formulir f3, daftar pemilik perusahaan sesuai dengan formulir f4, dan daftar pengurus perusahaan sesuai dengan formulir f5, fotokopi izin usaha industri, tanda daftar industri, atau izin usaha mikro dan kecil yang masih berlaku, fotokopi nomor pokok wajib pajak dan kartu tanda penduduk pengurus perusahaan, proposal kelayakan usaha sesuai dengan format a2: surat pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan format a3, bukti sumber pembiayaan untuk pembelian mesin dan atau peralatan yang telah dilakukan berupa: surat keterangan lembaga pemberi pinjaman kredit (bank lembaga keuangan bukan bank penyedia barang (supplier) sesuai dengan format a4. atau surat pernyataan penggunaan dana sendiri sesuai dengan format a4. surat pernyataan sedang tidak mengikuti program sejenis sesuai dengan format a5, surat pernyataan bersedia termasuk dalam daftar tunggu, jika anggaran program restrukturisasi mesin dan atau peralatan telah melampaui pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan format a6, surat keterangan legalisasi dokumen yang ditandatangani pejabat instansi terkait sesuai dengan format a7, dan bagi pemohon yang pernah mengikuti program restrukturisasi mesin dan atau peralatan dan periode pelaporan masih berjalan, harus melampirkan bukti keberadaan dan pemanfaatan penggunaan mesin dan atau peralatan yang telah dibantu sebelumnya, surat permohonan beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada direktur jenderal melalui lembaga pengelola program, dengan prinsip pelayanan berdasarkan urutan permohonan, terhadap permohonan yang telah diterima, lembaga pengelola program: memberikan nomor urut registrasi bagi pemohon yang dokumen permohonannya telah lengkap secara administratif, atau apabila permohonan belum lengkap, memberitahukan kepada pemohon untuk segera melengkapi dokumen dan permohonan dianggap ditarik kembali apabila paling lambat (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, pemohon tidak melengkapinya, terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi, lembaga pengelola program melakukan verifikasi dan survei lapangan dengan cara: memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, kesesuaiannya, dan memverifikasi kebenaran dokumen serta menilai proposal kelayakan usaha, la. melakukan analisis dan penghitungan nilai investasi serta jumlah tenaga kerja sebagai dasar menetapkan skala industri kecil atau industri menengah tertentu, melakukan verifikasi harga pembelian mesin dan atau peralatan dengan membandingkan berbagai pihak sesuai dengan standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku: melakukan verifikasi terhadap keabsahan, legalitas, dan domisili penyedia barang (supplier), 3a. melakukan survei dan verifikasi terhadap pembuat produsen mesin dan atau peralatan dalam hal mesin dan atau peralatan merupakan produk dalam negeri, dan memeriksa kesesuaian antara mesin dan atau peralatan dengan dokumen pembeliannya, termasuk keberadaan mesin dan atau peralatan dalam keadaan terpasang lokasi sesuai dengan izin usaha industri, tanda daftar industri, atau izin usaha mikro dan kecil serta memasang tanda stiker keikutsertaan program restrukturisasi pada mesin dan atau peralatan tersebut, lembaga pengelola program menyusun laporan hasil verifikasi dan survei lapangan yang dilengkapi dengan foto mesin dan atau peralatan baru serta brosur yang diajukan, lembaga pengelola program menyampaikan hasil verifikasi dan survei lapangan dalam rapat atau pertemuan tim teknis untuk menilai dan mengambil keputusan terhadap hasil verifikasi dan survei lapangan, rapat atau pertemuan tim teknis dilakukan secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan, lembaga pengelola program menyiapkan rapat atau pertemuan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf lembaga pengelola program menyusun berita acara rapat tim teknis dan menyampaikannya kepada direktur, berdasarkan berita acara rapat tim teknis, direktur menerbitkan: surat penetapan persetujuan permohonan bagi pemohon yang disetujui, atau surat pemberitahuan bagi pemohon yang tidak disetujui, direktur melalui tim teknis dan atau tenaga ahli bersama dengan lembaga pengelola program melakukan cek fisik mesin peralatan berdasarkan surat penetapan, lembaga pengelola program menyiapkan surat perjanjian pemberian penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan atau peralatan sesuai dengan format dan a9, dan lembaga pengelola program menyelenggarakan penandatanganan perjanjian dan atau perubahannya yang akan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen direktorat jenderal industri kecil, menengah, dan aneka dengan pemohon. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tahap realisasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai berikut: pemohon mengajukan permohonan realisasi pencairan dana kepada direktur jenderal sesuai dengan format a10 disertai dengan dokumen: inavoice sesuai dengan format all, sebanyak (dua) asli bermeterai dan (dua) asli tanpa meterai, kwitansi penerimaan pencairan bantuan sesuai dengan format a12, fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan, faktur pajak standar pajak pertambahan nilai, ssp pajak pertambahan nilai, ssp pajak penghasilan, (satu) lembar fotokopi rekening koran terakhir sesuai nomor rekening pada surat perjanjian pemberian bantuan, berita acara serah terima keringanan pembiayaan sesuai dengan format a13, dan berita acara pembayaran sesuai dengan format a14. lembaga pengelola program membantu penyiapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan anggaran yang diperuntukkan sebagai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan atau peralatan oleh kementerian perindustrian kantor pelayanan perbendaharaan negara, kuasa pengguna anggaran pada direktorat jenderal industri kecil, menengah, dan aneka mengajukan surat perintah membayar kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk mencairkan dana program sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan, berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf kantor pelayanan perbendaharaan negara menerbitkan surat perintah pencairan dana rekening pemohon. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
nasubbagian evaluasi pelaksanaan program sekretariat jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program sekretariat jenderal. bagian keempat biro kepegawaian biro kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian kementerian perindustmbinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai,, cc.serta pemberhentian, pensiunan, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian kementerian,kimia hilir lainnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kimia hilirdirektorat industri kimia hilirbahan galian nonlogam direktorat industri bahan galian non. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat industri bahan galian nonbahan galian nonlogam, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri bahan galian nonlogambahan galian nonbahan galian nonahan galian nonbahan galian nonlogam, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. direktorat industri bahan galian nonlogam terdiri atas: subdirektorat program pengembangan industri bahan galian nonlogam, subdirektorat industri semen dan barang dari semen, subdirektorat industri kaca dan keramik, subdirektorat industri bahan galian nonlogam lainnya, dan subbagian tata usaha. subdirektorat program pengembangan industri bahan galian nonbahan galian nonprogram pengembangan industri bahan galian nonindustri semen dan barang dari semmen dan barang dari semen. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri semen dan barang dari semsemen dan barang dari semkaca dan keramca dan keramik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kaca dan keramsubdirektorat industri kaca dan kerambiro kepegawaian terdiri atas: bagian perencanaan pegawai, bagian pengembangan pegawai, bagian mutasi pegawai, dan bagian manajemen kinerja pegawai. bagian perencanaan pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaencanaan pegawai menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian,pegawai terdiri atas: subbagian formasi dan pengadaan pegawai, subbagian data dan informasi pegawai, dan cc. subbagian program dan tata usaha. subdirektorat industri bahan galian nonlog lainnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri bahan galian nonlogdirektorat industri bahan galian nonlogtekstil, kulit, alas kaki, dan aneka direktorat industri tekstil,direktorat industri tekstil, kulit, alas kaki, dan anetekstil, kulit, alas kaki, dan aneka: pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri tekstil, kulit, alas kaki, dan anetekstil, kulit, alas kaki, dan aneka:tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. direktorat industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka terdiri atas: subdirektorat program pengembangan industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka, subdirektorat industri tekstil, subdirektorat industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya, subdirektorat industri kulit, alas kaki, dan aneka: dan subbagian tata usaha. subdirektorat program pengembangan industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka mempunyai tugastekstil, kulit, alas kaki, dan aneprogram pengembangan industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneindustri teksti. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri tekstiindustri tekstipakaian jadi dan produk tekstilakaian jadi dan produk tekstil lainnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri pakaian jadi dan produk tekstilpakaian jadi dan produk tekstilulit, alas kaki, dan aneka. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kulit, alas kaki, dan aneka menyelenggarakan fungsi: subbagian formasi dan pengadaan pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai. subbagian data dan informasi pegawai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawangembangan pegawai mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan karir pegawai, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.:direktorat industri kulit, alas kaki, dan anelogam, mesin, alat transportasi, dan elektronikabagian pengembangan pegawai terdiri atas: subbagian pengembangan kompetensi, subbagian pengembangan karir, dan subbagian jabatan fungsional. subbagian pengembangan kompetensi mempunyai tugas melakukan. subbagian pengembangan karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan karir pegawai. subbagian jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional. bagian mutasi pegawai mempunyai tugas melaksanakanpemberhentian, pensiunan, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penataan dan penempatan pegawai, dlogam, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri logamlogam, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. direktorat industri logam terdiri atas: subdirektorat program pengembangan industri logam, subdirektorat industri logam besi, subdirektorat industri logam bukan besi, subdirektorat industri logam hilir, dan subbagian tata usaha. subdirektorat program pengembangan industri program pengembangan industri industri logamesi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri logamindustri logamlogam bukanukan besi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri logam bukanbukanhilihilir. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri logamdirektorat industri logammesinan dan alat mesin pertanian. bagian mutasi pegawai terdiri atas: subbagian kepangkatan, subbagian penataan dan penempatan pegawai, dan subbagian pensiunan dan urusan kepegawaian lainnya. subbagian kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan. subbagian penataan dan penempatan pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penataan dan penempatan pegawai. subbagian pensiunan dan urusan kepegawaian lainnya mempunyai tugas melakukbagian manajemen kinerja pegawai mempunyai tugas melaksanakan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian manajemen kinerja pegawai menyelenggarakan fungsi:,permesinan dan alat mesin pertanian, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri permesinan dan alat mesin pertanipermesinan dan alat mesin pertanipermesinan dan alat mesin pertaniidang industri permesinan dan alat mesin pertanipermesinan dan alat mesin pertanian, dan pelaksanaan urusan tata usahadirektorat program pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian, subdirektorat industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan, subdirektorat industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan, subdirektorat industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian: dan subbagian tata usaha. subdirektorat program pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanipermesinan dan alat mesin pertaniprogram pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertaniindustri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatmesin peralatan listrik dan alat kesehatperalatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkudalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkuperalatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkumesin perkakas dan alat mesin pertanikakas dan alat mesin pertanian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri mesin perkakas dan alat mesin pertanidirektorat industri mesin perkakas dan alat mesin pertaniritim, alat transportasi, dan alat pertahanan,, dmanajemen kinerja pegawai terdiri atas: subbagian disiplin dan peraturan kepegawaian, subbagian penilaian kinerja, dan subbagian penghargaan dan kesejahteraan. subbagian disiplin dan peraturan kepegawaian mempunyai tugas melakukan. subbagian penilaian kinerja mempunyai tugas melakukan. subbagian penghargaan dan kesejahteraan mempunyai tugas melakukkelima biro keuangan biro keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian urusan keuangan dan barang milik negara kementerian. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertaharitim, alat transportasi, dan alat pertahanan, dan pelaksanaan urusan tata usahadirektorat program pengembangan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan, subdirektorat industri maritim, cc. subdirektorat industri alat transportasi darat, subdirektorat industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan: dan subbagian tata usaha. subdirektorat subdirektorat industri maritim. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri maritimmaritimalat transportasi daratalat transportasi darat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri alat transportasi daratalat transportasi darakereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahadirektorat industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahelektronika dan telematika, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri elektronika dan telematielektronika dan telematikaelektronika dan telematika,, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran kementerian, penerimaan negara bukan pajak, dan badan layanan umum, penyiapan pembinaan dan koordinasi perbendaharaan kementerian,serta evaluasi laporan keuangan, penyiapan pembinaan dan koordinasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi, penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara, bagian akuntansi, dan bagian pengelolaan barang milik negara. bagian pelaksanaan anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan anggarelektronika dan telematika:elektronika dan telematika, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. direktorat industri elektronika dan telematika terdiri atas: subdirektorat program pengembangan industri elektronika dan telematika: subdirektorat industri software dan konten,, subdirektorat industri elektronika konsumsi dan komponen, dan subbagian tata usaha. subdirektorat program pengembangan industri elektronika dan telematikaelektronika dan telematiprogram pengembangan industri elektronika dan telematiindustri software dan kontoftware dan konten. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri software dan kontsoftware dan kontdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamelektronika konsumsi dan komponkonsumsi dan komponen. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri elektronika konsumsi dan kompondirektorat industri elektronika konsumsi dan komponindustri kecil dan menengah bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi,, dbagian pelaksanaan anggaran terdiri atas: subbagian pemantauan pelaksanaan anggaran, subbagian ketatausahaan pelaksanaan anggaran, dan subbagian penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum. subbagian pemantau. subbagian ketatausaha. subbagiindustri kecil dan menengah terdiri atas: sekretariat direktorat jenderal, direktorat industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur, direktorat industri kecil dan menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan, dan direktorat industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika d dan industri menengah dan industri menengahecil dan industri menengah, koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal,serta: dan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dandantata usaha, serta penyiapcc.subbagian tenaga penyuluh, dan subbagian tata usahtenaga penyuluh mempunyai tugas melakukansubbagian tata usahpangan, barang dari kayu, dan furnitubarang dari kayu, dan furnitupangan, barang dari kayu, dan furniturpangan, barang dari kayu, dan furnitur terdiri atas:, subdirektorat industri kecil dan menengah makanan, subdirektorat industri kecil dan menengah minuman dan bahan penyegar, subdirektorat industri kecil dan menengah barang dari kayu dan furnitur, dan subbagian tata usaha, dan bagian perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi perbendahara,bendaharaan terdiri atas: subbagian ketatausahaan perbendaharaan dan gaji, subbagian ketatausahaan pertanggungjawaban anggaran, dan cc. subbagian program dan tata usaha. subbagian ketatausahaan perbendaharaan dan gaji mempunyai tugas melakukan.industri kecil dan menengah makaakanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kecil dan menengah makaakinuman dan bahan penyegadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kecil dan menengah minuman dan bahan penyegaminumanbarang dari kayu dan furnitudalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kecil dan menengah barang dari kayu dan furnitudirektorat industri kecil dan menengah barang dari kayu dan furnitukimia, sandang, aneka, dan kerajidirektorat industri kecil dan menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajikimia, sandang, aneka, dan kerajinankimia, sandang, aneka, dan kerajinan terdiri atas:, subdirektorat industri kecil dan menengah kimia dan bahan bangunan, subdirektorat industri kecil dan menengah sandang dan kulit: subdirektorat industri kecil dan menengah aneka dan kerajinan, dan subbagian tata usaha.bagian ketatausahaan pertanggungjawaban anggaran mempunyai tugas melakukankuntansi mempunyai tugas melaksanakanevaluasi laporan keuangan, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal, penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi kementerian, dan cc.akuntansi terdiri atas: subbagian akuntansi subbagian akuntansi ii, dandirektorat industri kecil dan menengah kimia dan bahan bangudalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kecil dan menengah kimia dan bahan bangukimia dan bahan bangsandang dan kulidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kecil dan menengah sandang dan kuli:sandang dan kulianeka dan kerajidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kecil dan menengah aneka dan kerajidirektorat industri kecil dan menengah aneka dan kerajilogam, mesin, elektronika, dan alat angkut, subdirektorat industri kecil dan menengah logam dan mesin, subdirektorat industri kecil dan menengah elektronika dan telematika: subdirektorat industri kecil dan menengah alat angkut, dan subbagian tata usaha.atas pelaksanaan tugas kementerian perindustrian. bab susunan organisasi kementerian perindustrian terdiri atas:sekretariat jenderalkementerian. mempunyai tugas melakukanpengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan ketatausahaan barang milik negara kementerian: dansubdirektorat industri kecil dan menengah logam dan mesidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kecil dan menengah logam dan mesilogam dan mesielektronika dan telematikadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kecil dan menengah elektronika dan telematikaelektronika dan telematialat angkulat angkut. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kecil dan menengah alat angkudirektorat industri kecil dan menengah alat angkungembangan kewilayahan industri bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungspengembangan kewilayahan industri terdiri atas: sekretariat direktorat jenderal, direktorat pengembangan wilayah industri direktorat pengembangan wilayah industri ii, dan direktorat pengembangan wilayah industri iipengembangan kewilayahan industri. cc.pengelolaan barang milik negara terdiri atas: subbagian administrasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara, subbagian ketatausahaan barang milik negara, dan subbagian administrasi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara. subbagian administrasi penggunaan dan pemanfaatketatausahaan barang milik negara kementerian. subbagian administrasi pemindahtanganan dan penghapuskeenam biro hukum dan organisasi biro hukum dan organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang undangan dembangan kewilayahanpengembangan kewilayahan industri, cc. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan telaahan hukum serta kajian iklim usaha bidang pengembangan kewilayahan industriprogram, evaluasi, dan pelaporan terdiri atas: subbagian program,. subbagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi,telaahan hukum, dan kajian iklim usaha,, dlawesi, maluku, dan papulawesi, maluku, dan papua, fasilitasi penyediaan infrastruktur industri wilayah sulawesi, maluku, dan papulawesi, maluku, dan papuperjanjian kerja sama, advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkungan kementerian perindust,mbinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama, cc., pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang undangan,serta penerapan budaya kerja kementerian:matera dan kalimantanmatera dan kalimantan, fasilitasi penyediaan infrastruktur industri wilayah sumatera dan kalimantanmatera dan kalimantan:pengembangan wilayah industri iii direktorat pengembangan wilayah industri iidirektorat pengembangan wilayah industri iijawa, bali, dan nusa tenggarjawa, bali, dan nusa tenggara, fasilitasi penyediaan infrastruktur industri wilayah jawa, bali, dan nusa tenggarjawa, bali, dan nusa tenggariidan pelayanan hukum, dan bagian organisasi dan tata laksana, dterdiri atas: subbagian peraturan sumber daya industri, subbagian peraturan sarana dan prasarana industri, ddirektorat jenderal ketahanan dan pengembang,:ketahanan dan pengembangan akses industri internasional terdiri atas: sekretariat direktorat jenderal, direktorat ketahanan industri: cc. direktorat akses pasar industri internasional: dan pengembang industri dan kerja sama internasional bidang industri, cc. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan penelaahan hukum sertaprogram, evaluasi, dan pelaporan terdiri atas: subbagian programserta penyiapdterdiri atas: subbagian hukum, dan subbagian administrasi kerja sama internasional. subbagian administrasi kerja sama internasional mempunyai tugas melakukdan pelaksanaan urusan akuntansi ddan subbagian akuntansi ddan pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dketahanan industri direktorat ketahanan industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat ketahanan industri menyelenggarakan fungsi: subbagian peraturan pemberdayaan industri. subbagian peraturan sumber day. subbagian peraturan sarana dan prasaran. subbagian peraturan pemberdayaanrumusan dan penelaahan perjanjian kerja samcc. penyiapan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha: penyiapan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global, penyiapan usulan penanganan persaingan global, pengembangan informasi pengamanan dan penyelamatketahanan industri terdiri atas: subdirektorat pengamanan kebijakan, regulasi dan iklim usaha luar negeri, subdirektorat pengamanan persaingan global, subdirektorat pengembangan informasi pengamanan dan penyelamatan industri, dan subbagian program dan tata usaha. subdirektorat pengamanan kebijakan, regulasi dan iklim usaha luar negeriusulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengamanan kebijakan, regulasi dan iklim usaha luar negericc. penyiapan bahan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha. subdirektorat pengamanan kebijakan, regulasi dan iklim usaha luar negeamanan persaingan globalpengamanan persaingan global, dan penyiapan usulan penanganan persaingan global. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengamanan persaingan globalcc. penyiapan bahan usulan tindakan pengamanan, tindakan anti dumping, dan tindakan imbalan. subdirektorat pengamanan persaingan globalembangan informasi pengamanan dan penyelamatan industri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan informasi pengamanan dan penyelamatan industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengembangan informasi pengamanan dan penyelamatan industri menyelenggarakan fungsi: penyiapan pengembangan dan evaluasi sistem informasi pengamanan dan penyelamatan industri, ddirektorat pengembangan informasi pengamanan dan penyelamatan industri terdiri atas: seksi pengembangan sistem informasi, dan seksi analisis dan monitoring informasi. seksi pengembangan sistem informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan evaluasi sistem informasi pengamanan dan penyelamatan industri. seksi analisis dan monitoring informasi mempunyai tugas melakukakses pasar industri internasional direktorat akses pasar industri internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat akses pasar industrcc. penyiappasar industri internasional terdiri atas: subdirektorat fora internasional subdirektorat fora internasional ii, subdirektorat fora internasional iii, dan subbagian program dan tata usaha, world trade organization, dan organisasi komoditasmerika dan eropa, dan seksi world trade organization dan organisasi komoditas. seksi amerika dan erop. seksi world trade organization dan organisasi komoditasworld trade organization dan organisasi komoditas, dan afrika, united nations industrial development organization, dan fora multilateral lainnyasia, pasifik dan afrika, dan seksi united nations industrial development organization dan fora multilateral lainnya. seksi asia, pasifik dan afri dan afrika. seksi united nations industrial development organization dan fora multilaterunited nations industrial development organization dan fora multilateral lainnya. subdirektorat fora internasional iiregional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat fora internasional iiiii terdiri atas: seksi association southeast asian nations dan mitra dialog, dan seksi asia pacific economic cooperation dan regional lainnya., dbagian peraturan perundang undangan terdiri atas: subbagian peraturan administrasi, subbagian peraturan lintas sektoral, dan subbagian perjanjian. subbagian peraturan administras. subbagian peraturan lintas sektoral. subbagian perjanjianseksi association southeast asian nations dan mitra dialogsociation southeast asian nations dan mitra dialog. seksi asia pacific economic cooperation dan regionia pacific economic cooperation dan regional lainny., penyiapan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daypenyiapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk, jasa, dan investasi industri luar negedirektorat akses sumber daya industri, subdirektorat akses rantai suplai global dan promosi industri: subdirektorat promosi investasi industri: dan subbagian program dan tata usaha. subdirektorat akses sumber dayapelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri, dan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat akses sumber dayabahan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri, dan cc.subdirektorat akses sumber dayaakses rantai suplai global dan promosidan penyiapserta penyiapdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat akses rantai suplai global dan promosicc.subdirektorat akses rantai suplai global dan promoromosi investasi industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan promosi investasi industri luar negeri dan penyiapdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat promosi investasi industri menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan promosi investasi industri luar negeri,subdirektorat promosi investaindustri meneng,,, cc., dan pelaksanasekretariat inspektorat jenderal terdiri atas: bagian program, evaluasi, dan pelaporan, bagian pemantauan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan, bagian keuangan dan umum, dan bagian kepegawaian dan tata usahabidang pengawasan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program. bagian program, evaluasi, dan pelaporprogram. bagian pemantauan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan. bagian advokasi dan pelayanan hukum mempunyai tugas melaksanakanserta pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian advokasi dan pelayanan hukum menyelenggarakan fungsi:, pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang undangan, dan cc. pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan diseminasi peraturan perundang undangan. bagian advokasi dan pelayanan hukum terdiri atas: subbagian advokasi hukum, subbagian sistem informasi hukum, dan subbagian informasi dan diseminpemantauan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan menyelenggarakan fungsi:, dan penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. bagian pemantauan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan terdiri atas: subbagian analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan, dan subbagian pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. subbagian analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan mempunyai tugas melakukanpelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. bagian keuangan dan umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, dan pelaksanauangan dan umum terdiri atas: subbagian keuangan, dan subbagian umum. subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan. subbagian umum mempunyai tugas melakukpegawaian dan tata usahalaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usahatata usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha. bagian keempatdirektorat jenderal ketahanan dan pengembangan akses industri internasional, dan pusat pendidikan dan pelatihanlimakimia, tekstil, dan aneka, badan penelitian dan pengembangan industri, dan pusat data dan informenam inspektorat iii inspektorat iiiagro dan direktorat jenderal pengembangan kewilayahantujuhb badan penelitian dan pengembangan industri bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsindustri terdiri atas: sekretariat badan, pusat penelitian dan pengembangan teknologi industri dan kekayaan intelektual, pusat penelitian dan pengembangan industri hijau dan lingkungan hidup, pusat penelitian dan pengembangan kebijakan iklim usaha industri, dan pusat standardisasi industrianggaran, serta evaluasi dan pelaporan lingkungan badan penelitian dan pengembangan industri,cc. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik lingkungan badan penelitian dan pengembangan industri, koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan lingkungan badan penelitian dan pengembangan industri:: danekretariat badan terdiri atas: bagian program, evaluasi, dan pelaporan, bagian keuangan, bagian kepegawaian, dan bagian kerja samaserta penyiap, subbagian sistem informasi hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang undangan. subbagian informasi dan diseminasi peraturan perundang undangan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan informasi dan diseminasi peraturan perundang undangan. bagian organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melaksanakanrumusan dan pengembangan jabatan fungsional, sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, penerapan budaya kerja kementer:dan cc.,, dan cc.. subbagian akuntansi mempunyai tugas melakukanpegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan manajemen kinerja pegawai, dan cc. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional. bagian kepegawaian terdiri atas: subbagian pengembangan pegawai, subbagian organisasi dan manajemen kinerja pegawai, dan subbagian administr. subbagian organisasi dan manajemen kinerja pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan manajemen kinerja pegawai. subbagian administrasi kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional. bagian kerja sama dan umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik, sertarja sama dan umum menyelenggarakan fungsi:, pelaksana, dan cc. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha. bagian kerja sama dan umum terdiri atas: subbagian kerja sama, subbagian tata laksana dan kearsipan, dan subbagian rumah tangga dan perlengkapan. subbagian kerja sama mempunyai tugas melakukanubbagian tata laksana dan kearsipan mempunyai tugas melakuktata usaha. bagian keempatteknologi industri dan kekayaan intelektual mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi industri, jasa industri, serta promosi dan perlindungan kekayaan intelektual bidang industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat penelitian dan pengembangan teknologi industri dan kekayaan intelektual menyelenggarakan fungsi:, dan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri, dteknologi industri dan kekayaan intelektual terdiri atas: bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri, bidang penelitian dan pengembangan teknologi industri: bidang kekayaan intelektual, dan subbagian program dan tata usaha. bidang pengkajian dan penerapgkajian dan penerapgkajian dan penerapan teknologi industri terdiri atas: subbidang pengkajian teknologi industri, dan subbidang penerapan teknologi industri. subbidang pengkaji. subbidang penerapelitian dan pengembang, dan penerapan penelitian dan pengembangelitian dan pengembangpenelitian dan pengembangan teknologi industri terdiri atas: subbidang inovasi teknologi industri, dan subbidang penerapan inovasi teknologi industri subbidang. subbidang penerapankekayaan intelektualdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kekayaan intelektualbidang kekayaan intelektual terdiri atas: subbidang pengembangan kekayaan intelektual, dan subbidang komersialisasi kekayaan intelektual. subbidang pengembangan. subbidang komersialisasilimaindustri hijau dan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang industri hijau, lingkungan hidup, manajemen energi dan air. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat penelitian dan pengembangan industri hijau dan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:,industri hijau dan lingkungan hidup terdiri atas: bidang industri hijau, bidang lingkungan hidup, bidang manajemen energi dan air, dan subbagian program dan tata usaharogram dan tata usaha. subbagian organisasi mempunyai tugas melakukan. subbagian tata laksana mempunyai tugas melakukketujuh biro hubungan masyarakat biro hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sambidang industri hijaubidang industri hijau menyelenggarakan fungsi:, dindustri hijau terdiri atas: subbidang standardisasi industri hijau, dan subbidang promosi dan kerja sama. subbidang standardisasi industri hijau. subbidang promosi dan kerja samalingkungan hidup. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang lingkungan hidup bidang lingkungan hidup terdiri atas: subbidang harmonisasi kebijakan lingkungan hidup, dan subbidang pengendalian lingkungan hidup subbidang harmonisasi kebijak. subbidang pengendali. bidang manajemen energi dan air. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang manajemen energi dan air menyelenggarakan fungsi:, dbidang manajemen energi dan air terdiri atas: subbidang konservasi dan diversifikasi energi, dan subbidang konservasi air subbidang konservasi dan diversifikasi energi. subbidang konservasi airenam pusat penelitian dan pengembangan kebijakan iklim usaha industri pusat penelitian dan pengembangan kebijakan iklim usaha industri mempunyai tugas melaksanakan perumus dan pelaporan bidang kebijakan iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat penelitian dan pengembangan kebijakan iklim usaha industri menyelenggarakan fungsi:,kebijakan iklim usaha industri terdiri atas: bidang kebijakan fiskal, bidang kebijakan nonfiskal dan penguatan struktur industri: bidang kebijakan sektoral dan kewilayahan, dan subbagian program dan tata usaha. bidang kebijakan fiskal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kebijakan fiskalfiskal terdiri dari: subbidang perpajakan, dan subbidang tarif subbidang perpajaksubbidang tarifnonfiskal dan penguatan struktur. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kebijakan nonfiskal dan penguatan strukturnonfiskal dan penguatan struktur industri terdiri atas: subbidang nonfiskal, dan subbidang penguatan struktur industri. subbidang nonfisk. subbidang penguatan struktursektoral dan kewilayahan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kebijakan sektoral dan kewilayahanbidang kebijakan sektoral dan kewilayahan terdiri atas: subbidang kebijakan sektoral, dan subbidang kebijakan kewilayahan. subbidang kebijakan sekto. subbidang kebijakan kewilayahtujuh pusat standardisasi industri pusat standardisasi industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, pengembangan standardisasi industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat standardisasi industri menyelenggarakan fungs,koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri:standardisasi industri terdiri atas: bidang perumusan dan pengkajian standardisasi industri: bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri:,, penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama dalam negeri, danro hubungan masyarakat terdiri atas: bagian hubungan antar lembaga dan kerja sama, bagian pemberitaan dan publikasi, dan bagian informasi publik. bagian hubungan antar lembaga dan kerja sama mempunyai tugas melaksanakandan fasilitasi kerja sama dalam negeri, sertadang penguatan dan pengawasan standardisasi industri: dan subbagian program dan tata usaha. bidang perumusan dan pengkaji. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perumusan dan pengkajirumusan dan pengkajian standardisasi industri terdiri atas: subbidang perumusan standardisasi industri, dan subbidang pengkajian standardisasi industri. subbidang perumu. subbidang pengkajinerapan, pemberlakuan, dan kerja sama. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja samaerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri terdiri atas: subbidang penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri, dan subbidang kerja sama standardisasi industri. subbidang penerapan dan pemberlaku. subbidang kerja samaguatan dan pengawaspenyiapan koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penguatan dan pengawasbidang penguatan dan pengawasan standardisasi industri terdiri atas: subbidang penguatan standardisasi industri, dan subbidang pengawasan standardisasi industri. subbidang penguat. subbidang pengawab xii pusat pendidikan dan pelatihan industri bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi pusat pendidikan dan pelatihan industri yang selanjutnya disebut pusdiklat industri berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri melalui sekretaris jenderal. pusdiklat industri dipimpin oleh kepala pusat. pusdiklat industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri, serta pendidikan vokasi industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusdiklat industri menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri, penyusunan rencana dan program bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri, cc. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri industri, meliputi tenaga kerja industri, konsultan industri dan wirausaha industri, koordinasi dan fasilitasi pengembangan infrastruktur kompetensi bidang industri, fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri, pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri, dan sumber daya manusia industri, dan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaianbagian kedua susunan organisasi pusdiklat industri terdiri atas: bagian tata usaha, bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur, bidang pengembangan sumber daya manusia industri: dan bidang pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi industri. bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan manajemen kinerja pegawaipelaksanaan urusan keuangan pusdiklat industri, cc. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana, pelaksanaan urusan perbuatan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara lingkungan pusdiklat industri. bagian tata usaha terdiri atas: subbagian program dan keuangan, subbagian kepegawaian, dan cc. subbagian umum. subbagian program dan keuangan mempunyai tugas melakukanserta pelaksanaan urusan keuangan pusdiklat industrilingkungan pusdiklat industri. subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan perbuatan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta pelaksanaan pengelolaan barang milik negara lingkungan pusdiklat industri. bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur, pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparaturbidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia aparatur, cc. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur, dbidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur terdiri atas: subbidang pendidikan dan pelatihan teknis, subbidang pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, dan subbidang kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur. subbidang pendidikan dan pelatihan teknisknis sumber daya manusia aparatur. subbidang pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsionalstruktural dan fungsional sumber daya manusia aparatur serta peningkatan kompetensi widyaiswara. subbidang kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatursama pengembangan sumber daya manusia aparatur serta melaksanakan program pendidikan rintisan gelar. bidang pengembangan sumber daya manusia industri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia industri berbasis kompetensi, pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri, pengembangan infrastruktur dan sertifikasi kompetensiindustri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan sumber daya manusia industri menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia industri: pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri, konsultan industri dan wirausaha industri, pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan yakni, pembentukan lsp dan tuk serta penyiapan sensor kompetensi, fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri, pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri dan pengembangan infrastruktur kompetensi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sumber daya manusia industri. bidang pengembangan sumber daya manusia industri terdiri atas: subbidang fasilitasi infrastruktur kompetensi, subbidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri: dan subbidang kerja sama pengembangan sumber daya manusia industri. subbidang fasilitasi infrastruktur kompetensyusunan yakni, pembentukan lsp dan tuk bidang industri. subbidang pendidikan dan pelatihnaga kerja industri, konsultan industri, wirausaha industri dan sensor kompetensi. subbidang kerja sama pengembang sama pengembangan sumber daya manusia industri dan fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri. bidang pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi industri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, serta pemantauan, evaluasi dan: direktorat jenderal ketahanan dan pengembangan akses industri internasional, inspektorat jenderal, badan penelitian dan pengembangan industri,staf ahli bidang sumber daya industri, pusat pendidikan dan pelatihan industri: dan pusat data dan informbagian hubungan antar lembaga dan kerja samabahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama dalam negeri, dan cc.hubungan antar lembaga dan kerja sama terdiri atas: subbagian hubungan antar lembaga, subbagian kerja sama, dan cc. subbagian program dan tata usaha. subbagian hubungan antar lembag. subbagian kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama dalam negepemberitaan dan publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi industri menyelenggarakan fungsi: penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitasi pengembangan kelembagaanpengembangan program akademikkerjasama pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri, dan pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri. bidang pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi industri terdiri atas: subbidang pendidikan kejuruan industri, subbidang pendidikan tinggi vokasi industri, dan subbidang kerja sama pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi. subbidang pendidikan kejuruankejuruan. subbidang pendidikan tinggi vokasitinggi vokasi industri. subbidang kerja sama pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kerja sama pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri. bab xiii pusat data dan informasi bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi pusat data dan informasipembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta analisis dan penyajian data danlaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan sistem basis data dan informasi, cc. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan penyajian informasi, dan pelaksanabagian kedua susunan organisasi pusdatin terdiri atas: bagian tata usaha, bidang sistem informasi, bidang sistem basis data, dan bidang analisis data dan penyajian informasi. bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakelaahan dan penyiapan bahan masukan untuk rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, dan cc. pelaksana. bagian tata usaha terdiri atas: subbagian program, evaluasi, dan pelaporan, subbagian kepegawaian, dan cc. subbagian keuangan dan umum. subbagian program, evaluasi, dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan bahan masukan untuk penyusunan rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporankeuangan dan umum mempunyai tugas melakuk pusdatin. bidang sistem informasi mempunyai tugas melaksanakinformasi terdiri atas: subbidang perangkat keras dan infrastruktur jaringan, dan subbidang perangkat lunak dan program aplikasi..basis data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta pengelolaan sistem basis data dan informasi industri, perkembangan peluang pasar dan teknologi industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang sistem basis data menyelenggarakan fungsi:, dsistem basis data terdiri atas: subbidang basis data dan informasi industri, dan subbidang basis data dan informasi pasar dan teknologi industri. subbidang basis data dan informas. subbidang basis data dan informasi pasar dan teknologanalisis data dan penyajian informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan penyajian informasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang analisis data dan penyajian informasi menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan pengelolaan hasil analisis data dan informasi, didang analisis data dan penyajian data dan informasi terdiri atas: subbidang analisis data, dan subbidang penyajian informasi. subbidang analisis data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan pengelolaan hasil analisis data dan informasi. subbidang penyajian informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahab xiv(l)banpilih oleh kelompok pejabat fungsionalvkementerian perindustrlakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugaskementerian perindustriserta, dpemberitaan dan publikasi terdiri atas: subbagian hubungan media massa, subbagian publikasi, dan cc. subbagian promosi. subbagian hubungan media mass. subbagian publikasi mempunyai tugas melakukanpejabat struktural eselon il.astruktural eselon bawah diangkat dan diberhentikan oleh menteri perindustrixix ketentuan lain lainpembagian cakupan tugas pengawasan unit pelaksana teknis, pengelola dana dekonsentrasi dan atau pengelola tugas pembantuan diatur dengan peraturan menteri perindustrianunit pelaksana teknis lingkungan kementerian perindustrixsaleh husd' nd, rayon lampirankepegawaian biro keuangan biro hukum dan organisasitekstil, dan aneka sekretariat direktorat jenderal direktorat industri kimia hulu direktorat industri kimia hilir direktorat industri bahan galian nonlogam direktorat industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka dan menengah sekretariat direktorat jenderalpengembangan kewilayahan industri sekretariat direktorat jenderal direktorat pengembangan wilayah industri direktorat pengembangan wilayah industri direktorat pengembangan wilayah industri iii direktorat jenderal ketahanan dan pengembangan akses industri internasional sekretariat direktorat jenderal direktorat ketahanan industri direktorat akses pasarpenelitian dan pengembangan industri sekretariat badankebijakan iklim usaha industri pusat standardisasi industri pusat pendidikan dan pelatihan industri pusat data dan informasi menteri perindustrian republik indonesia, ttd. saleh husinba" meng pap rayon irian menteri staf ahli perindustrian inspektorat sekretariat jenderal jenderal bw. aa. direktorat jenderal era direktorat jenderal direktorat jenderal panda badan direktorat jenderal industri logam, mesin, ketahanan dan ana agro industri kimia, tekstil, nella natal industri kecil dan pengembangan sen akses penelitian dan dan aneka lada menengah kewilayahan industri amal pengembangan industri lana nano nun nun unnuunnunan pusat pusat pendidikan dan pelatihan data dan informasi biro biro perencanaan kepegawaian keuangan hukum dan hubungan umum organisasi masyarakat biro perencanaan bagian bagian perencanaan perencanaan lintas bagian dukungan sumber daya, bagian sektoral dan wilayah program dan anggaran investasi, dan sarana evaluasi dan pelaporan prasarana industri subbagian subbagian subbagian subbagian perencanaan dukungan evaluasi pelaksanaan subbagian subbagian subbagian subbagian perencanaan dukungan evaluasi kinerja subbagian subbagian subbagian subbagian penyusunan program perencanaan dukungan evaluasi pelaksanaan program dan tata usaha dan anggaran sarana dan prasarana program sekretariat sekretariat jenderal industri jenderal kelompok jabatan fungsional subbagian promosi mempunyai tugas melakukinformasi publik mempunyai tugas melaksanakannyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan informasi publik, penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi layanan perpustakaan, dan penyiapan bahan koordinasi pelayanan publik. bagian informasi publik terdiri atas: subbagian pengelolaan informasi, dan subbagian pelayanan informasi. subbagian pengelolangelolaan informasi publik dan layanan perpustakaan. subbagian pelayanlayanan informasi publik, serta penyiapan bahan koordinasi pelayanan publik. biro kepegawaian bagian bagian bagian mana perencanaan pegawai pengembangan pegawai mutasi pegawai pegawai subbagian subbagian subbagian subbagian formasi dan pengadaan pengembangan kepangkatan disiplin dan peraturan pegawai kompetensi kepegawaian data dan informasi subbagian penataan dan subbagian pegawai pengembangan karir penempatan pegawai penilaian kinerja subbagian subbagian subbagian subbagian pensiunan dan urusan penghargaan dan kelompok jabatan fungsional biro keuangan bagian bagian bagian bagian pengelolaan barang pelaksanaan anggaran perbendaharaan akuntansi milik negara subbagian subbagian ketatausahaan subbagian administrasi pelaksanaan anggaran perbendaharaan dan akuntansi penggunaan dan gaji pemanfaatan bmn subbagian ketatausahaan subbagian subbagian pelaksanaan anggaran pertanggungjawaban akuntansi ketatausahaan bmn anggaran subbagian subbagian subbagian penerimaan negara subbagian evaluasi laporan administrasi bukan pajak dan badan program dan tata usaha keuangan dan pemindahtanganan dan layanan umum penyelesaian dan tgr penghapusan bmn kelompok jabatan fungsional biro hukum dan organisasi bagian bagian bagian bagian peraturan perundang peraturan perundang advokasi dan organisasi dan tata undangan undangan pelayanan hukum laksana subbagian subbagian peraturan subbagian subbagian istri subbagian ema san usang prasarana industri tata laksana subbagian tia subbagian informasi dan diseminasi supra sebe industri perjanjian peraturan perundang program dan tata undangan usaha kelompok jabatan fungsional biro hubungan masyarakat bagian bagian bagian hubungan antar lembaga ann pemberitaan dan publikasi informasi publik subbagian subbagian subbagian hubungan antar hubungan media pengelolaan lembaga massa informasi subbagian subbagian subbagian kerja sama publikasi pelayanan informasi subbagian program dan tata pan usaha kelompok jabatan fungsional biro umum bagian bagian bagian bagian tata usaha pimpinan administrasi rumah tangga perlengkapan dan layanan pengadaan subbagian subbagian subbagian subbagian tata usaha menteri perbuatan dan tata urusan dalam analisis dan naskah dinas perencanaan kebutuhan subbagian subbagian subbagian subbagian tata usaha sekretaris kearsipan dan angkutan dan layanan pengadaan jenderal dokumentasi perjalanan dinas subbagian subbagian layan dan subbagian tata usaha staff ahli program dan tata usaha umum lainnya pengelolaan bmn subbagian protokol hhminuman, hasil industri hasil hutan industri makanan, hasil tembakau. dan bahan dan perkebunan laut, dan perikanan penyegarhasil hutan dan perkebunan subbagian tata usaha gan subdirektorat subdirektorat subdirektorat ang agen industri kayu, rotan, industri selulosa dan industri hasil dan bahan alam lainnya karet hulu perkebunan goncangan perkebuakanan, hasil laut dan perikanan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat tan pen program pengembangan industri pengolahan industri pengolahan industri pengolahan industri makanan, hasil nan pal gta pain hasil laut, perikanan, laut dan perikanan dan peternakinuman, hasil tembakau, dan bahan penyegaminuman industri pengolahan industri hasil minuman, hasil tembakau, ringan dan pengolahan susu dan minuman tembakau dan bahan dan bahan penyegar hasil hortikultura lainnya penyegaadministrasi bidang ketatausahaan, perbuatan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga serta pengelolaan perlengkapan barang milik negara: penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan lingkungan kementerian, cc., pelaksanaan urusan rumah tangga kementerian, penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengelolaan perlengkapan lingkungan kementerian serta pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal, penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang jasa lingkunganretariat direktorat jenderal direktorat direktorat industri bahan galian industri tekstil, kulit, nonlogam alas kaki, dan anekakimia hulu subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat program pengembangan industri kimia ank industri kimia hulu industri kimia hulu anorganimia hililastik dan industri farmasi dan industri kimia hilir industri kimia hilir karet hilir kosmetbahan galian nonlogam subbagian tata usaha gan subdirektorat subdirektorat subdirektorat aia industri semen dan industri kaca dan industri bahan galian barang dari semen keramik nonlogam lainnya nonlogamtekstil, kulit, alas kaki, dan aneka subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat program pengembangan subdirektorat industri pakaian jadi pai industri tekstil, kulit, industri tekstil dan produk tekstil dara alas kaki, dan anekapermesinan industri maritim, alat nika industri logam dan alat mesin transportasi, dan dan telematika pertanian alat pertahananlogam subbagian tata usaha sore pose suwomestomr industri logam industri logam besi besi industri logam hilipermesinan dan alat mesin pertanian subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat terasa program pengembangan industri mesin industri peralatan pabrik, nan era industri permesinan dan peralatan listrik dan alat berat, dan mesin dan alat mesin pertanian alat mesin pertanian alat kesehatan pelestari lingkungiro umum terdiri atas: bagian tata usaha pimpinan, bagian administrasi, bagian rumah tangga, dan bagian perlengkapan dan layanan pengadaan. bagian tata usaha pimpinan mempunyai tugas melaksanak serta penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan,, cc. pelaksana, ddirektorat industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat maa angan subdirektorat sab rektorat industri kereta api, alat pen industri maritim transportasi darat transportasi udara, dan pertahanan alat pertahaelektronika dan telematikaeralatan tik, industri software dan industri elektronika industri elektronika dan konten perkantoran, dan konsumsi dan komponen telematika elektronika profesionalkecil dan industri kecil dan industri kecil dan menengah pangan, menengah kimia, menengah logam, mesin, barang dari kayu, dan sandang, aneka dan elektronika, dan alat furnitur kerajinan angkutsubbagian data dan informasi pemberdayaan industri akuntansi tenaga penyuluh subbagian subbagian evaluasi dan gea ian pengelolaan barang tran kerana pelaporan milik negara kelompok jabatan fungsional direktorat industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furniturnag dan industri kecil dan menengah minuman dan menengah barang dari menengah pangan, barang dari kayu. dan furnitur menengah makanan bahan penyegar kayu dan furnitukimia, sandang, aneka dan kerajinan subbagian tata usaha pem akan gan subdirektorat subdirektorat subdirektorat kecil dan industri kecil dan industri kecil dan industri kecil dan pantat menengah kimia dan menengah sandang menengah aneka dan aneka dan kena jinak bahan bangunan dan kulit kerajilogam, mesin, elektronika dan alat angkutindustri kecil dan menengah menengah logam menengah elektronika industri kecil dan logam, mesin, elektronika aan menengah alat angkut dan alat angkutpengembangan pengembangan pengembangan wilayah industri wilayah industri wilayah industri iiievaluasi dan kerja sama akuntansi rumah tangga dan pelaporan umum subbagian pengelolaan barang milik negara kelompok jabatan fungsionaldan subbagi. subbagian tata usaha staf ahli mempunyai tugas melakukprotokol mempunyai tugas melakukdirektorat pengembangan wilayah industri iisekretariat direktorat jenderal direktorat direktorat akses eri akses sumber daya ketahanan industri internasional industri dan promosi internasionaldata, evaluasi, dan administrasi kerja akuntansi dan rumah tangga dan pelaporan sama internasional pengelolaan bmn umum kelompok jabatan fungsional direktorat ketahanan industri subbagian program dan tata usaha subdirektorat subdirektorat pengamanan kebijakan, sen orang pengembangan informasi regulasi dan iklim usaha global pengamanan dan luar negeri penyelamatan industri seksi seksi seksi industri agro dan industri agro dan industri kimia, tekstil, industri kimia, tekstil, dan aneka dan aneka seksi seksi industri logam, mesin, industri logam, mesin, seksi alat transportasi dan alat transportasi dan analisis dan monitoring elektronika dan industri elektronika dan industri informasi kecil dan menengah kecil dan menengah kelompok jabatan fungsional direktorat akses pasar industri internasional subbagian program dan tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat fora internasional fora internasional fora internasional seksi seksi amerika asia, pasifik, asean sma dialog dan eropa dan afrika seksi seksi seksi wto dan organisasi undo dan fora apec dan komoditas multilateral lainnya regional lainnya kelompok jabatan fungsional direktorat akses sumber daya industri dan promosi internasional subbagian program dan tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat akses sumber daya akses rantai suplai global promosi investasi industri dan promosi industri industri seksi seksi seksi industri agro dan industri agro dan industri agro dan industri kimia, tekstil, industri kimia, tekstil, industri kimia, tekstil, dan aneka dan aneka dan aneka seksi seksi industri emner alat industri logam, mesin, industri logam, mesin, transportasi dan alat transportasi dan alat transportasi dan elektronika perivilayahan elektronika dan industri elektronika dan industri industri dan industri kecil kecil dan menengah kecil dan menengah dan menengah, hh kelompok jabatan fungsional sekretariat inspektorat jenderal inspektorat inspektorat inspektorat iii inspektorat sekretariat inspektorat jenderal bagian bagian bagian pemantauan tindak lanjut bagian program, meluas, dan dan evaluasi hasil keuangan dan umum kep keganasan pan pengawasan subbagian subbagian analisis, evaluasi, dan subbagian subbagian program dan anggaran pelaporan hasil keuangan kepegawaian pengawasan subbagian subbagian subbagian subbagian evaluasi dan pelaporan pemantauan tindak lanjut umum tata usaha hasil pengawasan kelompok jabatan fungsional sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional bagian administrasi mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi lingkungan kementerian serta administrasi jabatan fungsional arsiparisdministrasi terdiri atas: subbagian perbuatan dan tata naskah dinas, subbagian kearsipan dan dokumentasi, dan cc. subbagian program dan tata usaha. subbagian perbuatan dan tata naskah dinas mempunyai tugas melakukan. subbagian kearsipan dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasiekretariat badan pusat pusat pusat penelitian dan penelitian dan penelitian dan pusat pengembangan pengembangan pengembangan teknologi industri industri hijau dan kebijakan iklim usaha standardisasi industri dan kekayaan intelektual lingkungan hidup industri sekretariat badan bagian bagian bagian bagian program, evaluasi, dan bana keuangan kepegawaian kerja sama dan umum subbagian subbagian mia perbendaharaan dan pengembangan sea gaji pegawai subbagian subbagian subbagian organisasi dan ata data dan informasi akuntansi manajemen kinerja kearsipan pegawai subbagian subbagian subbagian subbagian evaluasi dan pengelolaan barang administrasi rumah tangga dan pelaporan milik negara kepegawaian perlengkapan kelompok jabatan fungsional pusat penelitian dan pengembangan teknologi industri dan kekayaan intelektual subbagian program dan tata usaha bidang bidang pengkajian dan penelitian dan bidang penerapan teknologi pengembangan kekayaan intelektual industri teknologi industri subbidang subbidang subbidang pengkajian teknologi inovasi teknologi pengembangan industri industri kekayaan intelektual subbidang subbidang penerapan teknologi subbidang komersialisasi industri penerapan inovasi kekayaan intelektual teknologi industri kelompok jabatan fungsional pusat penelitian dan pengembangan industri hijau dan lingkungan hidup subbagian program dan tata usaha bidang bidang bidang industri hijau lingkungan hidup manajemen energi dan air subbidang subbidang subbidang standardisasi harmonisasi kebijakan konservasi dan industri hijau lingkungan hidup diversifikasi energi subbidang kerja sama pengendalian lingkungan hidup kelompok jabatan fungsional pusat penelitian dan pengembangan kebijakan iklim usaha industri subbagian program dan tata usaha bidang bidang bidang kebijakan nonfiskal dan kebijakan sektoral kebijakan fiskal penguatan struktur dan kewilayahan industri subbidang subbidang subbidang perpajakan nonfiskal kebijakan sektoral subbidang sun dang subbidang kebijakan penguatan struktur kewilayahan industri kelompok jabatan fungsional pusat standardisasi industri subbagian program dan tata usaha bidang bidang perumusan dan pemberlakuan dan penguatan dan pengkajian kerja sam pengawasan standardisasi industri standardisasi industri standardisasi industri subbidang subbidang subbidang perumusan penerapan dan penguatan standardisasi industri memberlakukan standardisasi industri standardisasi industri subbidang subbidang pengkajian subbidang pengawasan standardisasi industri kerja sama standardisasi industri standardisasi industri kelompok jabatan fungsional pusat pendidikan dan pelatihan industri bagian tata usaha pan subbagian subbagian keuangan kepegawaian umum bidang bidang bidang pendidikan dan pengembangan sdm pengembangan pendidikan pelatihan sdm aparatur industri kejuruan dan vokasi industri pendidikan dan selatan fasilitas struktur maan teknis kompetensi pendidikan kejuruan industri subbidang subbidang subbidang pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi vokasi struktural dan sdm industri industri fungsional subbidang subbidang kerja sama hanya kerja sama pengembangan pengembangan pengembangan sdm pendidikan kejuruan dan pendidikan dan pelatihan nadal vokasi sdm aparatur kelompok jabatan fungsional lingkungan kementerian serta administrasi jabatan fungsional arsiparisrumah tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga kementeri, pelaksana, dan cc. pelaksanarumah tangga terdiri atas: subbagian urusan dalam, subbagian angkutan dan perjalanan dinas, dan cc. subbagian layanan kesehatan dan umum lainnya. pusat data dan informasi bagian tata usaha eni asi subbagian subbagian dan pelaporan kepegawaian keuangan dan umum bidang bidang bidang analisis data dan sistem informasi sistem basis data penyajian informasi subbidang perangkat keras dan pangan subbidang infrastruktur informasi industri analisis data jaringan subbidang bidan peranan basis data dan subbidang program aplikasi informasi pasar dan penyajian informasi teknologi industri hh kelompok jabatan fungsional subbagian urusan dalam mempunyai tugas melakuk. subbagian angkutan dan perjalanan dinas mempunyai tugas melakuk. subbagian layanan kesehatan dan umum lainnya mempunyai tugas melakukperlengkapan dan layanan pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengelolaan perlengkapan lingkungan kementerian, pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal, serta penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urus, penyiapan bahan pembinaan, analisis, dan pelaksanaan pengadaan barang jasa lingkungan kementerian: dan cc. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal. bagian perlengkapan dan layanan pengadaan terdiri atas: subbagian analisis dan perencanaan kebutuhan, subbagian layanan pengadaan, dan subbagian pengelolaan barang milik negara. subbagian analisis dan perencanaan kebutuhan mempunyai tugas melakukan. subbagian layanan pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, analisis, dan pelaksanaan pengadaan barang jasa lingkungan kementerian. subbagian pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara sekretariat jendercc. biro keuangan, biro hukum dan organisasi, birolintas sektoral dan wilayah, program dan anggaran, perencanaan,agroagroagrohasil hutan dan perkebuhasil hutan dan perkebuhasil hutan dan perkebunan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. direktorat industri hasil hutan dan perkebunan terdiri atas: subdirektorat program pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan, subdirektorat industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya, subdirektorat industri selulosa dan karet hulu: subdirektorat industri hasil perkebunan goncangan, dan subbagian tata usaha. subdirektorat program pengembangan industri hasil hutan dan perkebudukungan sumber daya, investasi, dan sarana prasarana industri, sertaperencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah, penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta analisis program dan anggaran, cc. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi industri, dan sarana prasarana industri, penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program, evaluasi kinerja industri, analisis data dan pelaporperencanaan terdiri atas: bagian perencanaan lintas sektoral dan wilayah. bagian program dan anggaran. bagian perencanaan dukungan sumber daya, investasi, dan sarana prasarana industri. bagian evaluasi dan pelaporan. bagian perencanaan lintas sektoral dan wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayahsubdirektorat program pengembangan industri hasil hutan dan perkebuprogram pengembangan industri hasil hutan dan perkebuindustri kayu, rotan, dan bahan alyu, rotan, dan bahan alam lainnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kayu, rotan, dan bahan alkayu, rotan, dan bahan alselulosa dan karet hulululosa dan karet hulu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri selulosa dan karet huluselulosa dan karet huluhasil perkebunan goncperkebunan goncangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri hasil perkebunan nodirektorat industri hasil perkebunan nokanan, hasil laut, dan perikanan, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanankanan, hasil laut, dan perikkanan, hasil laut, dan perikkanan, hasil laut, dan perikkanan, hasil laut, dan perikanan, dan pelaksanaan urusan tata usahadirektorat program pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan, subdirektorat industri pengolahan hasil tanaman pangan, subdirektorat industri pengolahan hasil perkebunan, subdirektorat industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan: dan subbagian tata usaha. subdirektorat program pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikmakanan, hasil laut, dan perikprogram pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam bagian perencanaan lintas sektoral dan wilayah menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan lintas sektoral, penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan wilayahlintas sektoral dan wilayah terdiri atas: subbagian perencanaan sektoral. subbagian perencanaan wilayah. cc. subbagian program dan tata usaha. subbagian perencanaan sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan lintas sektoral. subbagian perencanaan wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan wilay kementerian dan sekretariat jenderalindustri pengolahan hasil tanaman ptanaman pangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri pengolahan hasil tanamatanamaperkebuperkebunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri pengolahan hasil perkebuperkeblaut, perikanan, dan peternakdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakdirektorat industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakinuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegainuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar, dan pelaksanaan urusan tata usahadirektorat program pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar, subdirektorat industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura, subdirektorat industri pengolahan susu dan minuman lainnya, subdirektorat industri hasil tembakau dan bahan penyegar, dan subbagian tata usaha. subdirektorat program pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegasubdirektorat program pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegaprogram pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegaindustri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikulturdokumen perencanaan program kementerian, penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran kementerian, dan cc. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal.penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal. subbagian penyusunan program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan program kementeridokumen perencanaan anggaran kementerian. subbagian penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal. bagian perencanaan dukungan sumber daya, investasi, dan sarana prasarana industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikulturminuman ringan dan pengolahan hasil hortikulturpengolahan susu dan minumansusu dan minuman lainnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri pengolahan susu dan minumanpengolahan susu dan minumanhasil tembakau dan bahan penyegatembakau dan bahan penyegar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri hasil tembakau dan bahan penyegadirektorat industri hasil tembakaukimia, tekstil, dan aneka bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsitekstil, dan aneka, direktorat industri bahan galian nonlogam, dan direktorat industri tekstil, kulit, alas kaki, dan anetekstiltekstil, dantekstil, dan aneimia, tekstil, dan aneka, perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi industri, serta sarana dan prasarana industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian perencanaan dukungan sumber daya, investasi, dan sarana prasarana industri menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri, penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan investasi industri, dan cc.perencanaan dukungan sumber daya, investasi, dan sarana prasarana industri terdiri atas: subbagian perencanaan dukungan sumber daya industri: subbagian perencanaan dukungan investasi industri, dan subbagian perencanaan dukungan sarana dan prasarana industri. subbagian perencanaan dukungan sumber dayumber daya industri. subbagian perencanaan dukungan investasi industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan investasi industri.:ulu, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kimia huluuluuluuluulu, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. direktorat industri kimia hulu terdiri atas: subdirektorat program pengembangan industri kimia hulu: subdirektorat industri kimia anorganik, subdirektorat industri kimia organik, subdirektorat industri kimia hulu lainnya, dan subbagian tata usaha. subdirektorat program pengembangan industri kimia huluuluuluprogram pengembangan industri kimia huluuluindustri kimia ananorganik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kimia anindustri kimia ankimia organik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kimia subbagian perencanaan dukungan sarana dan prasaranevaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kementerian dan sekretariat jenderal, serta koordinasi dan evaluasi kinerja industr dan evaluasi pelaksanaan program kementerian, penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi kinerja industri, dan cc. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program sekretariat jenderal. bagian evaluasi dan pelaporan terdiri atas: subbagian evaluasi pelaksanaan program, subbagian evaluasi kinerja industri, dan subbagian evaluasi pelaksanaan program sekretariat jenderal. subbagian evaluasi pelaksanaan program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kementerian. subbagian evaluasi kinerja industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi kinerja industri.hulu lainnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri kimia huludirektorat industri kimia huluimia hilir direktorat industri kimia hili. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat industri kimia hiliilir, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kimia hiliriliiliiliilir, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. direktorat industri kimia hilir terdiri atas: subdirektorat program pengembangan industri kimia hilir, subdirektorat industri plastik dan karet hilir, subdirektorat industri farmasi dan kosmetik, subdirektorat industri kimia hilir lainnya, dan subbagian tata usaha. subdirektorat program pengembangan industri kimia hiliiliprogram pengembangan industri kimia hiliindustri plastik dan karet hilir mempunyai tugas melaksanakanlastik dan karet hilir. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri plastik dan karetplastik dan karetfarmasi dan kosmetfarmasi dan kosmetik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat industri farmasi dan kosmetfarmasi dan kosmet |
ilk bupati melawi provinsi kalimantan barat peraturan daerah melawi nomor tahun tentang implementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati melawi, menimbang: bahwasetiap warga negara mendapatkan pendidikan dasar yang sesuai kebutuhan sehingga dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pendidtandar pelayanan minimal pendidikan dasar, maka diperlukan pengaturan tentang implementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasamplementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar.standar pelayanan minimal pendidikan dasarprogram paket sekolah menengah pertama smp), madrasah tsanawiyah ts), program paket atau bentuk lain yang sederajat. dinas adalah dinas pendidikan kabupaten melawi. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kabupaten melawi. pengawas adalah pengawas sekolah dan smp kabupaten melawi manajemen berbasis sekolah selanjutnya disingkat mbs adalah,(penjelasan umum pardaerah. penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi penyelenggaraan pendidikan dasar oletersedia ruang laboratorium ipa pada setiap smp dantersedia satu ruang guru pada setiap sd mipada setiap sd mi dan untuk daerah khusus (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. tersedia (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, pada setiap smp m dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran, tersediapada setiap sd mi, tersedia guru dengan kualifikasi akademik atau d iv sebanyak 70y4 dan separuh diantaranya yo0 dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikasi pendidik, dan pada setiap smp m untuk daerah khusus masing masing sebanyak dan y6, tersedia guru dengan kualifikasi akademik atau d iv dan telah memiliki sertifikasiada setiap smp m ts, semua kepala sd mi berkualifikasi akademik atau d iv dan telah memiliki sertifikasi pendidik, semua kepala smp m berkualifikasi akademik atau d iv dan telah memiliki sertifikasi pendidik, .semua pengawas sekolah satuan pendidikan dan madrasah harus memiliki kualifikasi akademik atau d iv dan telah memiliki sertifikasikell. jam per minggu, kelas iii . jam per minggu, kelas iv vi l. jam per minggu, atau kelas vii ix . jam per minggu, satuan pendidikan menerapkan kurikulum tahunminimal(erian agama kabupaten melawiselain jenis pelayanan pendidikan luar sebagaimana dimaksud dalam pemerintahikan juga bagi daerah khusus terpencil. bab iii pengorganisasian (l)kepala dinas melakukan sosialisasi tentang spm pendidikan dasar melalui media elektronik dan media lainnya. kasi perencanaan membuat format data berdasarkan spm yang aplikabel. kepala sekolah membuat rencana kerja tahunan rkt) sekolah pada setiap awal tahun ajaran dan melibatkan semua pengurus komite sekolah. kepala sekolah memasukkan semua pencapaian spm dalam penyusunan rkt. pengawas mengumpulkan data capaian spm masing masing sekolah wilayah kerjanya. kurikulum mengkoleksi data dari masing masing sekolah tentang eksistensi spm. kepala bidang mengusulkan kebijakan atas pencapaian dan gap capaian spm sekolah. kepala bidang menyusun format survey keluhan masyarakat atas pelayanan pendidikan setiap tahun sekali. pengawas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan upt dan bidang diknas dokumen. pengawas bersama komite sekolah melakukan survey keluhan masyarakat atas pelayanan pendidikan pada tiap sekolahnya masing masing tiap tahun sekali. kepala sekolah membuat janji layanan yang berdasarkan keluhan masyarakat dan ditempel papan pengumuman. kepala sekolah membuat rekomendasi teknis atas janji layanan. kepala dinas membuat maklumat layanan dan ditandatangani bersama oleh kepala sekolah, komite sekolah dan bupati. kepala sekolah membuat janji layanan yang berdasarkan keluhan masyarakat dan dipajang papan pengumuman sekolah. perencanaan program dan penganggaran spm pendidikan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. para bab pelaporan kepala sekolah menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian spm pendidikan dasar yang menjadi kewenangannya kepada kepala upt dan kepala dinas pendidikan setiap tahun sekali pengawasupt tiap bulan sekali. pengawas smpbidang dokumen tiap bulan sekali kepala upt menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian spm pendidikan dasar wilayah kerja kepala upt kepada kepala dinas pendidikan setiap bulan sekali. kepala bidang wajib melaporkan implementasi spm kepada kepala dinas setiap semester. kepala dinas wajib menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian spm pendidikan kepada bupati. bab monitoring dan evaluasi pemerintah daerah melaksanakan monitoringsecara teknis dilaksanakan oleh pengawas sekolah, dan bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada dinas pendidik daerah, dibebankan pada apbd kabupaten melawimelawi. kepala dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian spm pendidikan. pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian spm pendidikan unit layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyimplementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar penjelasan umum negara indonesia telah mengatur bahwa setiap daerah dapat mengatur urusan daerahnya melalui otonomi daerah, yaitu untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap warga masyarakat sesuai dengan potensi daerah setempat. otonomi daerah ini dilakukan dalam rangka membangun manusia yang berakhlak mulia serta memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat. pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik kepada masyarakat khususnya pelayanan pendidikan dasar. diharapkan dengan adanya standar pelayanan minimal pendidikan dasar, pelaksanaan pendidikan dasar dapat berjalan dengan maksimal sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. implementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi tetap mengikuti standar pendidikan diatur secara nasional sehingga pendidikan dasar yang dilaksanakan daerah merupakan bagian dan tidak terlepas dari standar pendidikan dasar secara nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentangdiharapkan dengan adanya peraturan daerah ini maka pelayanan minimal pendidikan dasar kabupaten melawi dapat dilaksanakan dengan baikmci bupati firman muntah diundangkan nanga pinoh pada tanggal sekretaris daerah kabupaten ivo tifus mulyono lembaran daerah paten melawi tahun nomor noref peraturan daerah kabupaten melawi, provinsi kalimantan barat: |
asdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak, menimbang bahwa perseroan terbatas penjamin kredit daerah provinsi kalimantan barat sebagaimana dibentuk dengan peraturan daerah provinsi kalimantan barat nomor tahun memiliki peranan yag besar dalam penjaminan kredit bagi kegiatan usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi kota pontianak dalam rangka pengajuan kredit lembaga keuangan,barat dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah kota pontianakbarat,yang dalam hal ini adalah badan pengelola keuangdapat dinilai denganperseroan terbatas penjaminan kredit daerah provinsi kalimantan barat yang selanjutnya disebut pt. jamkrida kalimantan barat adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah provinsi kalimantan barat, pemerintah kabupaten kota se kalimantan barat dan pemegang saham lainnya yang bergerak bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan penjaminanruang lingkup penyertaan modal daerah pada pt. jamkrida kalimantan baratimantan barat serta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. penyertaan modal daerah pada pt. jamkrida kalimantan barat bertujuan: memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, dan cc. meningkatkan pendapatan asli daerahnyertaan modal daerah diberikan kepada pt. jamkrida kalimantan barat dengan besaran nilai rp. (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pontianak tahunnggaran pendapatan dan belanja daerah. dalam rangka penyertaan modal pemerintah kota pontianakbukanwalikota melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada pt. jamkrida. dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada walikota dibantu oleh sekretaris daerah melalui bagian ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah kota pontianak. walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada pt. jamkridaimantan barat sudah tidak layak untuk beroperasi. bab pembagian keuntunganpada rekening hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanbarat. daerahperseroan terbatas penjaminan kredit daerah kalimantan barat berkedudukan pontianak didirikan.)umi dilaksanakan dalam tahun untuk pt. jamkrida kalimantan baratd) ,. hasil pengelolaan kekayaan.po. walikota les h.sn. ega sob diundangkan lubuklinggau pada tanggal sekretaris daerah kota lubuklinggau, tarigan lembarannip.dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara bupati demak dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten demakdimaksudperubahan anggaran pendapatan dan belanja.bertambahemerintah provsemula bertambah rp. jumlah setelah perubahan rp. belanja bantuan keuangan semula bertambah |
ge. pen bupati pasuruan provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor tahun tentang izin praktik perawat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasuruan, menimbang dan moral tinggi, bahwa praktikperawpelayanan keperawatan keluarga, peraturan menteri kesehatan nomor menkes ikeperawatan,diagnosa keperawatan, tindakan keperawatan, evaluasi keperawatan adalah rangkaian proses keperawatan yang dilakukan pada setiap individu dilayaniregistrasi adalah pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi,aperawat profesi adalah perawat yang telah menyelesaikan pendidikan ners keperawatan. perawat vokasi adalah perawat yang telah menyelesaikan pendidikan diploma keperawatan. bab registrasi, izin praktik dan registrasi ulang bagian kesatu umum untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat, pemerintah daerah berwenang memberikan pedoman dan arah bagi perawat yang melakukan praktik keperawatan ditempat tugas fasilitas pelayanan dan praktik keperawatan mandiri.apat diperoleh melalui konsil keperawatan atau kantor upt pelayanan perizinan terpadu provinsi jawa timur, cc. memiliki surat keterangan sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangbupati atas rekomendasi dinas kesehatan kabupaten pasuruan. ketentuan lebih lanjut mengenai sipp diatur dalam peraturan bupati str habis masa berlakunya, perawat berpraktik tidak sesuai dengan tempat sebagaimana tercantum dalam sipp, dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, atas permintaan sendiri, dan atau perawat meninggal dunia. bab iii praktik keperawatan bagian kesatu umum dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, meliputi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama terdapat perawat vokasi dan profesi sesuai dengan kondisi fasilitas kesehatan, dan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan terdapat perawat vokasi dan profesi sesuai dengan unit pelayanan kesehatan. pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, cc. pengelola pelayanan keperawatan, penelitian bidang, menetapkan diagnosekonseling dan penyuluhan kesehatan, dan melakukan penatalaksanaan asuh sebagaimana dimaksud dalam huruf perawat berwenangkonseling dan penyuluhan kesehatan, il.konselor dan penyuluh bagi kliekonseling dan penyuluhan kesehatan. dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan, perawat berwenangmengelola kasus. dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan, perawat berwenangdapat diberikan secara tertulis fasilitas kesehatan oleh tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan dan melakukan evaluasi pelaksanaannya melakukan tindakan cc.suai dengan peraturan perundang undangan melakukan perawatan drawat dapat memberikan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk memberikan pertolongan pertama, dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuaidan peraturan perundang undangan memperoleh percc mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan, rahasia kesehatan klien dilakukan atas dasardan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam praktik keperawatan, klien berkewajibanpembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dan organisasi profesi perawat membina dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing. pembinaan dan pengawasan praktik keperawatan sebagaimana dimaksud dalam diarahkan untuksebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. babpp untuk sementara paling lama tahun, dan pencabutan sipp selamanya. sebelum dilakukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf terlebih dahulu dilakukan kajian dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi. bab ketentuan peralihan perawat yang telah mempunyai sippdaerah ini mulai berlaku, ketentuan produk hukum daerah yang mengatur tentang standarisasi profesi dan praktik keperawatpraktik perawatmarau'alatas dasar itu, maka dibentuk peraturan daerah tentang standart profesi perawat dan ijin praktik, peraturan daerah sesuai peraturan pemerintah yang berlaku cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang berada diwilayah izin praktik, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, perusahaan dan sekolah. yang dimaksud dengan praktik keperawatan mandiri adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara mandiri yang bertempat sesuai dengan tempat izin praktik yang dikeluarkan oleh instansi lembaga yang berwenang. cukup jelas cukup jelas cukup jelas diagnose keperawatan bukan diagnosa kedokteran melainkan pernyataan kesimpulan perawat atas pemeriksaan fisik dan mental pasien. tindakan keperawatan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dan mental termasuk prosedur penyelamatan dari kematian dan kecacatan sesuai dengan prosedur tindakan dan kewenangan tempat pelayalola kasus merupakan kegiatan penatalaksanaan klien yang mencakup kegiatan pengidentifikasian kebutuhan pelayanan, mengoordinasikan perencanaan pelayanan, pemonitoran pelaksanaan pelayanan, dan pengevaluasian dan modifikasi pelayanan sesuai dengan kondisi. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan kompetensi adalah kompetensi pesawat daratan. standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional diatur dan dibuat oleh organisasi profesi perawat kabupaten pasuruan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pelanggaran pada pelayanan perawat yang tidak sesuai dengan standart dan temuan tim ahli sebagai berikut tidak memiliki ijin praktek tidak membuat catatan perawatan tidak memasang papan praktek perawat tidak membuat persetujuan dalam tindakan perawatan tertentu. sanksi yang diberikan kepada perawat yang lalai meliputi teguran lisan oleh profesi teguran tertulis oleh profesi pencabutan dan penghentian ijin praktek oleh pejabat berwentjdalam rangka meningkatnyelenggaraan administrasi kependudukan harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruhlaksana perangkat daerah adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pontianak. kepala instansi pelaksana adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pontianakkartu identitas penduduk musiman,bab maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu: melakukan pembinaan dan sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat, dan rw, melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat bidang administrasi kependudukan,yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementrian dalam negeri, dan melakukan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan. ruang lingkup penyelenggaraan administrasi kependudukan kriteria, hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggaraandan dokumen kependudukan, perlindungan data pribadi pendudukbab iii kriteria, hak dan kewajiban penduduk kriteria penduduk kota pontianak: memiliki identitas penduduk kota pontianak, warga negara indonesia yangota pontianak dengan surat pindah,el dengan alamat daerah lain dan tidak membawa memiliki surat keterangan pindah, dan wni yang pernah menetap lebih dari (satu) tahun luar negeri termasuk tenaga kerja indonesia, sebelum undang undang nomor tahun dan telah kembali kota pontianak untuk menetap tetapi belum melapor. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan menjadi penduduk kota pontianak sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf diatur dengan peraturan walikotaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh hak sebagaimana dimaksud padadalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud padapada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh kecamatan, kelurahan, dan rt. pendaftaran penduduk bagi wni dilakukan kelurahan oleh petugas registrasiwalikota dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan. petugas registrasi dapatjabat struktural pada instansi pelaksana yang menangani administrasi kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam negeri atas usulan walikota melalui gubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penduduk diatur dengan peraturan walikojabat struktural yang merupakan aparatur sipil negara dari instansi pelaksanawalikota melalui gubernurpetugas register yang dihembuskan kepada ketua setempatengan peraturan walikota berpedoman pada peraturan perundang undangan. instansi pelaksana yangkeluarga setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap di1 (satu) kk.keluar daerah atau keizin tinggal tetap bagi orang asing,persyaratan: lama atau kartu keluarga, d.kartu keluargalama: surat keterangan kematian, ataubagian ketigparagraf kartu identitas penduduk musiman setiap penduduk wni yang tinggal sementara didaerah selama (empat belas hari) hari berturut turut wajib memiliki kiper. kiper sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (satu) tahun dan dapat diperpanjang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memiliki kiper diatur dengan peraturan walikota. paragraf pindah datang penduduk penduduk kota pontianakyaitu berdomisili alamat yang baru untuk waktu paling singkatsi melalui ketua setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari instansi pelaksanaterhitungsi melalui dengan membawa surat keterangan pindah datang dari instansi pelaksana ditempat asal paling lambat (tiga puluh) hari kerjasebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar perusahapenduduk antar siilayah kota pontianak wajib melaporkan kedatangannya kepada register melalui setempatpejabatinstansi pelaksanamelaluiluar negeri wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melaluiengan peraturan walikotawalikotlahiran wni yang berasal dari kota pontianak diluar wilayah negara republik indonesia dicatat pada instansi pelaksanapenduduk kota pontianak didalam hal kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada berada atau singgahtujuan atau keberadaan kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada berada luar wilayah republik indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negarainstansi pelaksana, foto copy dan ktp el orang tua, dan fotokopi kutipan akta nikah akta kawin orang tua yang telah dilegalisirsampai denganketukematianpersyaratan berupa: surat pengantar ketua rt ketua rw, dan keterangan kelahiran mati dari rumah sakit dokter bidan penolong kelahiraragraf pencatatan perkawinan wilayah kota pontianakfoto copy ktp el suami dan isteri yang dilegalisir,,, dan penetapan pengadilan bagi perkawinan beda agama diluar agama islamkota pontianakkota pontianak perceraian penduduk kota pontianakwilayah republik indonesia setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketusyarat berupa: surat pengantar dari ketua rt ketua untuk mendapatkan surat keterangan dari lurah, dan atau keterangan kematian dari rumah sakit dokter paramedistidak dicatat,dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pendapatannya dilakukan oleh instansi catatan sipil yang berwenangketerangan kematian diterbitkan oleh instansi yang berwenang negarwalikotgencatan pengangkatan anak bagi warga negara yang bersangkutan, maka pengangkatan anak dilaporkan rt ketua sertacopyrt ketua serta diketahui lurah, kutipan akta kelahiran, foto copy kutipan akta kawin, foto copy kk, dan foto copy ktp eldiatur denganketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama diatur dengan peraturan walikota. paragraf pencatatan perubahan status kewarganegaraan setiap perubahansg.walikota. bagian kesepuluh pencatatan peristiwa penting lainnya perubahyaitu penduduk yang tidak mampu karena factor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mentaldiatur dengan peraturan walikota. bagian kedua belastiga ketentuan peraturan perundang undangkartu surat keterangan tempat tinggal, kartu identitas penduduk musiman el, tandatangan pemegang ktp el, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinyadalam chip yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting data perseorangan. masa berlaku ktp el: untuk wni berlaku seumur hidup, dan untuk warga negara asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap. ktp el wajib diganti apabila: rusak atau hilang, terjadi perubahan pada elemen data pemilik, atau cc. pindah alamat domisili. dalam hal penggantian ktp el,sebagaimana dimaksud pada yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangpenerbitan ktp el baru bagi penduduk wnisurat pengantar ketua rt ketua yang diketahui camat, foto copy:etiap pemohon ktp el harus sudah melakukan sidik jari, iris mata dan tanda tanganfoto copy: kartu keluarga, kutipan akta nikah akta kawin bagi penduduk yang belum berusia17 (tujuh belas) tahun, kutipan akta kelahiran, dan paspor dan izin tinggal tetap. cc. surat keterangan catatan kepolisiankehilangan dari kepolisian atau ktp el yang rusak, fotokopi kartu keluarga, dan paspor dan izin tinggal tetap. dalam hal penggantian ktp el, pemilik ktp el wajib melaporerbitan ktp elrt ketua serta ktp lama. penerbitan ktp elpengantar ketua rt ketua dan lurah, foto copy kk, ktp lama, foto copydan mengisi formulir isian biodata penduduk untuk wni (per keluarga). penerbitan ktp elrt ketua dan lurah, foto copy kk, ktp lama, surat keterangan bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dan mengisi formulir isian biodata penduduk untuk wni (per keluarga). bab viuna tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan sebagailakukan oleh walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada dan pedoman pengkajian dan pengembangan siak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian kesatu tujuan sistem informasi administrasi kependudukan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukanyang terdiri atas unsur: yaitu pranata komputer. dalam hal pranata cyaitu petugas yang diberi hak akses berdasarkan peraturan perundang undangan. lokasi data base sebagaimana dimaksud dalam huruf berada pada instansi pelaksana. pengelolaan data : data dalam data base, perangkat keras, cc.bagian ketiga penyimpanan dan pemanfaatan data kependudukan data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi administrasi kependudukan yang tersimpan dalam data jak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut: atau ktp el paling lambat (lima) hari kerja, surat keterangan pindah paling lambat (limluar negeri paling lambat (enam) hari kerja, surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat (enam) hari kerja, kartu surat keterangan tempat tinggal paling lambat (empat) hari kerja, kartu identitas penduduk musiman paling lambat (hari) hari kerja, surat keterangan kelahiran paling lambat (empat) hari kerja, surat keterangan lahir mati paling lambat (empat) hari kerja, j . surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat (empat) hari kerja, surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat (empat) hari kerja, surat keterangan kematian paling lambat (empat) hari kerja, surat keterangan pengangkatan anak paling lambat (lima) hari kerja, surat keterangan pengganti tanda indentitas paling lambat (tiga) hari kerja, surat keterangan pencatatan sipil paling lambat (empat) hari kerja, kutipan akta kelahiran paling lambat (lima) hari kerja, kutipan akta kematian paling lambat (lima) hari kerja, kutipan akta perkawinan paling lambat (empat belas) hari kerja, kutipan akta perceraian paling lambat (lima) hari kerja, dan kutipan akta pengakuan anak paling lambat (lima) hari kerjwalikotoleh instansi pelaksana antara lainketentuan peraturan perundang undangan. bab xii sanksi administrasorang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap lewat dari (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar rp. (satu juta rupiah), pindah datang luar negeri bagi penduduk wni lewat dari (empat belas) hari dikenakan denda sebesar rp. (seratus ribu rupiah), pindah datang dari luar negeri bagi wni yang memiliki izin tinggal terbatas lewat dari (empat belas) hari dikenakan denda sebesar rp. (seratus ribu rupiah),satu) bulan dikenakan denda sebesar rp. , (dua puluh limadua) bulan dikenakan denda sebesar rp. , (lima puluhtiga) bulan dikenakan denda sebesar rp. (seratus ribu rupiah penduduk batal pindah dari daerah asal tempat tujuan lewat bulan rp. (dua puluh lima ribu), penduduk batal pindah dari daerah asal tempat tujuan lewat bulan rp. (lima puluh ribu), penduduk batal pindah dari daerah asal tempat tujuan lewat bulan rp. (seratus ribu), atau penduduk yang melakukan perubahan data kependudukan lewat (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar rp. (lima belas ribu rupiah)perkawinan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. tiga ratus ribu rupiah), perkawinan dilakukan diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. (seratus ribu rupiah), cc, perceraian sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. (seratus ribu rupiah), perceraian wni diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. tiga ratus ribu rupiah), pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. (seratus ribu rupiah), pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), pengangkatan anak yang dilakukan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. (seratus ribu rupiah), pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. ,(lima puluh ribu rupiah), il. perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi wni sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. (serp. ,administrasi berupa denda sebesar rp. lima ratus ribu rupiah). denda administrasi. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam akan dilaksanakan melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pontianak. setiap penduduk yang berpergian tidak membawa ktp el dikenakan sanksi administrasienda administrasimekanisme dandktp eltermasuk kota pontianakmasa pemberlakuan ktp el yang semullain yang dimaksud yaitu sekretaris daerah atau paling rendah asisten cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemberian nomor induk kependudukanyang dimaksud dengan hari yaitu hari kerja (berlaku juga untuk penjelasan hari pada berikutnya)pernyataan keterangan jaminan pekerjaan berlaku untuk anggota masyarakat umum kecuali mahasiswa atau pelajar atau anak anak. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kartu identitas penduduk musiman berlaku (satu) tahun untuk masyarakat umum dan bisa diperpanjang (satu) kali kecuali untuk pelajar dan mahasiswa dapat diperpanjang sampai selesai pendidikan dengan dibuktikan surat keterangan dari sekolah perguruan tinggikota pontianakatau bencana sosiallakukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. persetujuan dari pejabatingkacukup jelas.karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama islam sudah diterbitkan oleh kua kecamatan. cukup jelas. hurufota pontianak atau kepolisianinstansdanaerah dan seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. jika daerahinstansiembaran daerah kabupaten majalengka engdaerah kabupaten majalengka yang diatur dalamsudah tidak sesuai, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka untuk adanya harmonisasi hukum perlu mencabuticabut dan dinyatakan tidak berlaku. urusan pemerintahan daerah kabupaten majalengka dan pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang undangan yangder. provinsi sumatera selat.jan kenangan pimpinan dan ananta:lt. bupati ogan ilir, dto ilyas panji alam diundangkan indralaya padatanggal oktober sekretaris daerah kabupaten ogan ilir, dto herman lembaran daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor:upaten ogan ilirit. bupati ogan ilir, m. ilyas panji alam diundangkan indralaya padatanggal (koper sekretaris daerah kabupaten ogan ilir, tala lembaran daerah kabupaten ogan ili, ,, ), |, . )narrhahan kai ki. n7arp. jumlah siapnan. penerimaan piutang daerah. semula rp. bertambah ( berkurang) rp. ,. semula rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah penyertaan modal saham setelah perubahan rp. pembayaran pokok utang. semula rp. bertambah ( berkurang) rp. , ) jumlah pembayaran pokok hutang setelah perubahan rp. pemberian pinjaman daerah. semula rp. bertambah berkurang) rp. jumlah pemberian pinjaman daerah setelahlla ringkasan rancangan perubahan apbd menurut organisasi dan urusan pemerintahan, lampirantanah aa , menimbang:pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan,sebagai penjabaran lebih lanjut mengenperlu mengatur dan menyesuai, selanjutnya disebu,an diubah dan ditambah (satu) yaknikecamatan dilaksanarasi setempat, paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggaldikutipan akta:kelahirb)hapus. ketentuan ditambah: petugas dapat mengakses data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam dan setelah diberikan hak akses oleh menteri dalam negeraraan administrasi kependudukanln induk, sesuai dengan aslinya pala (an hukum dan ham aria keras als yang bius, sa, pergbjha tingkat nur &d9perlaku (la) dan kecamatan atau nama lain. cukup jelas. cukup jelas. (3a)anggau nomor |
ellandakcoor #w##w.m0w wnnnnnnnnnnnnanaaaaaaaaaanaammnannnann mn. rp. bertambah (berkurang). 00nnn erna rp. jumlah pendapatan setelah perubahan n.ooooooooooow(w#w(2nnnnnnnnnn mna rp. belanja: semula.ooocoooooooo www# wmennnnnnnanannnanaaaaana nama. rp. bertambah (berkurang). wo. wo# w1(w wdnnnnnn nnn anna aaaaaa aman rp. jumlah belanja setelah perubahan. wo# .nnnnnnnnnnnnnananmanllnnl rp. pembiayaan penerimaan semula.oooococ women neesennnaanan nan apaan aan bertambah (berkurang).ooooomnasee tenan rp3 jumlah pembiayaan penerimaan setelah perubahan. woooomeeneeeeennan rp: pengeluaran semula.ooooooco wc.oo eeneennann anna ana rp: bertambah (berkurang). irp3 jumlah pembiayaan pengeluaran setelah perubahan. oom eeeetaaaan rp. jumlah pembiayaan netto setelah perubahan.ooo0omeneneeeeeenanaa rpa.coooooo non nan anna ena naa aaaaaa aan anan rp. bertambah (berkurang).oooooonasananatanasataeae rp: jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan.ooooooometenaaatan rp. dana perimbangan semua nana nana nana aan nana ena aan nanang nana rp. bertambah (berkurang).ooommennnnannaanetene rp: jumlah dana perimbangan setelah perubahan. rp. lain lain pendapatan daerah yang sah semua. ana nana bahan ena nee ana naa nanas rp. bertambah (berkurang). woomnanenanenenneeea lo. oran kan anne rena aan aan anna tenan nan rp. bertambah (berkurang).oooooannataneneene rp. jumlah pajak daerah setelah perubahan.ooooooommanann ane enenenna rpp retribusi daerah semua. c.oooondonann nan anna ana ana aan aaaaaa rp. bertambah (berkurang).oooooonannennnaeeeennaa rp: jumlah retribusi daerah setelah perubahan. oom rp. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula.oooooco woo woo woomeneanaan ana aan rp. bertambah (berkurang).oooomnannnnennaneenaan rp:oooo#ocoooenenennanan nenek anna anna aan rp. bertambah (berkurang). rp jumlah lain lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan.oooroco: semula.oooooco wco benar anna naa naa asean rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah dana bagi hasil setelah perubahan.o# woomnnnnnananananaeennnnaan rp. dana alokasi umum semua.coooooooo# wmnnananan nana anna aan ana naa anna anna kanan rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah dana alokasi umum setelah perubahan.oooocoro.oooomomanaaaaa rp. dana alokasi khusus semua. .ooooooocoooo woo wooneennan nana ena aan rp, bertambah (berkurang).oooommanseaannnnaeee rp: jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan.oo. oom: semua. jnannanannnan ana naa rp. bertambah (berkurang). rp: jumlah hibah setelah perubahan.ooooooo. woooommannana anna rp. dana darurat semula.ooooocooo wooooooooo woman nana ana aaaaaa rp. bertambah (berkurang).oooooooomnnnneannnana rp. jumlah dana darurat setelah perubahan.cbooo rp. dana bagi hasil pajak provinsi sem a.ooooocooooooooooooomm janan ena ana nana rp. bertambah (berkurang). w.oooooomnnaeanaaa rp. jumlah bagi hasil pajak provinsi setelah perubahan. . . ocean rp. dana penyesuaian dan otonomi khusus semula.voodoo woooooo woman rp. bertambah (berkurang).ooooooooomnnananna rp. jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan. rp. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya: semua.oooooooooocoooo woo wmannanannaa anna aan anna rp. bertambah (berkurang).oooooooneennaneannnaana rp. jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan. rp. pendapatan lainnya semula.ooooooco wo memanen enam anna aan anna nana nan aman aan aan rp. bertambah (berkurang). rp: jumlah dana penyesuaian tunjangan kependidikan setelah perubahan.ccc. rp. dana pasca bencana alam: semula.o.oooooco woo wooooooooommmmentananan nana aan aan rp. bertambah (berkurang).oooenenntatenannan rp: jumlah dana pasca bencana alam setelah perubahan.cbooo. rp. belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja tidak langsung semula.oooooooo wo.o nananana nana aan rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan.ooooooomenanan rp. belanja langsung semula.oooooooooo woooooooooooooo womomomenaanana nata naa rp. bertambah (berkurang). oom rp. jumlah belanja langsung setelah perubahan.oooooooooomnaneeaoooocooocoooooooooommmesanananana naa aan rp. bertambah (berkurang). arp. jumlah belanja pegawai setelah perubahan.ooocoooooooeeneeeeeenneea rp. belanja bunga semula.ooocooco.o. wo. woo ommennnnannnan anna nana anna aan ena rp. bertambah (berkurang).ooooooooooneneane rp. jumlah belanja bunga setelah perubahan.voodoo w.omnenann tenan rp. belanja subsidi sem la.bocor woo oom onar ana nana enam aan ena rp. bertambah (berkurang).oco.oco wooooeaaanenanan rp. jumlah belanja subsidi setelah perubahan. omnnannnnnnnnannnannannnaaana rpp. belanja hibah semula.oooocooow wc wo. woo momen nana rp. s1. bertambah (berkurang).o ocean rp. jumlah belanja hibah setelah perubahan.ooo.oo.momnnnnnnnnnananaanaa rp. belanja bantuan sosial semula.ooooooocooo. wooooommnananaeaa nana rp. bertambah (berkurang).oooooooomoomnannlann jumlah belanja sosial setelah perubahan.oocoooooooooooocooo nenek annananana rp. belanja bagi hasil semua.o.oooooooooommmaneenanennanan anna enam aan rp. bertambah (berkurang).o.ooooooooooenenaee rp. haa jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan.oocoocoooo woo. wc#( wo#### w#w#w#mmmm rp. belanja bantuan keuangan semua. wenennnnnnnnnnanananananaanan aan rp. bertambah (berkurang).o voodoo maan rp. jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan.c.ocoocoooco wooocooco oom. rp. belanja belanja tidak terduga semua.cocoon woonnnnnnaanannnnnnennenananaananaaaaaaaanan nnnnnnnanananaaaaaaann rp. bertambah (berkurang).oocoooooooomnnnnnnnan rp. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.ooocoocooooo woocooooo.o.o. woo.o.o.mo.o. wc. wo.## w##ula.ooooor#o## w##w# 02nennnnnnnanannnnnnnananannnannnnnnnnaanannanannnannnnaaaaaa rp. bertambah (berkurang).ocooooooo arp. jumlah belanja pegawai setelah perubahan.ooooco. woo. wcooooooo.o.ooooooooooooo. cbooo. rp. belanja barang dan jasa semua.ooo#o# wooennnnnananannnannnnannnanaaaaaananannlnnnnnnnananaaaaan rp. bertambah (berkurang).cbooo oma rp. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan.oooooocoocoooooooomooc. rp. belanja modal: semua.ooooooo wanna rp. bertambah (berkurang).ooooooooo wmn aaaaaa rp. jumlah modal setelah perubahan.oooooooooooooooo.ooooooo###( w#(w wanna aan rp. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan semua. #w#w wonanannnnnnnnneneanaaaanaananaanannnnanaanaanananananaaa rp. bertambah (berkurang).$.oo## w## womnnnnnanannannne rp2 jumlah penerimaan setelah perubahan.ooooooco# #c00 woman aman rp. pengeluaran semula.ooooooooo oo. wooomnnanan saat aan aan maa rp. bertambah (berkurang).coooooooooomcocme rp. jumlah pengeluaran setelah perubahan.oooooooooooooomenenenanenennnaoooooocooo w.oroommnennaaaaa nanas rp. bertambah (berkurang).o oom jumlah siapa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan.ooooccoc. rp, pencairan dana cadangan semula.oocooooooo .mecenanannn tanaman aan rp. bertambah (berkurang). rp: jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan.o.o rp. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan semua. woo mmo wmenannnaana ana rp. bertambah (berkurang).oo.ooooooooooaar p.ooo woo woo mainan panen aan anna anna rp. bertambah (berkurang).o oom rp. jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan.oooooooe penerimaan kembali pemberian pinjaman semua. woo enaananaaaaaaaanaaenaanaaanann rp. bertambah (berkurang). rp. jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan.oco woo rp. penerimaan piutang daerah semua.oooooooo w.w womnnnanannanananan nana aan anna aan anna aan anna rp. bertambah (berkurang).oo wo.o. wooomnenan rp. jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan.ooooooenenen rpula.ooocoooooooooommsnnnaneanann ana rp. bertambah (berkurang).voodoo aaaaaa rp. jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan.o.oooooco. wo# rp. penyertaan modal ula.ooooooomennannananannnnnnnnnnnanannanaaaaan nnnaaaan rp. bertambah (berkurang).oooooomunuanaaaaan rp. jumlah penyertaan modal setelah perubahan.oococoooocooooooonannnnnnnnnnanaaaa rp. pembayaran pokok utang sem a.oocoooooooooomenenanana nana naa rp. bertambah (berkurang).ooo woo woo janaaaan rp. jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan.ooooooo wooaaa rp. pemberian pinjaman daerah semua.oooooooo onta ana rp. bertambah (berkurang).oo woo oo, rp. jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan.ooooocooo.:! nip. lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal november peta nn, pemerintah kabupaten landak (aa (aa ringkasan perubahan apbd tahun anggaran berkurang nomor umm) bertambah (berkurang) mennnkco msi bertambah (be aman ema mana eni surplus (defisit) mami | pembiayaan daerah en sisalebm pembiayaan cameraman tahun berkenaan ngarang, november bupati landak,nip. prita simro.jootoroamroana aan ear sma golongan iv e golongan iv d golongan iv c golongan iv b golongan iv a jumlah golongan | . so| | )| golongan iii d golongan iii c golongan iii b golongan iii a jumlah golongan | ais| golongan ii d golongan ii c golongan ii b golongan ii a jumlah golongan oo. golongan i d golongan i c golongan i b golongan i a jumlah golongan1 | | |o00 pte jumlah total 2sldo iplus, nip. |
peraklaten, menimbang bahwa transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi daerah yang harus dikembangkan sesuai dengperekonomian daerahbermotor dan ruang lingkup bagian kesatu maksud dan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan daerah dimaksudkan sebagai penyebaran kebijakan pembangunan transportasi daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan daerah dalam kerangka bagian dari sistem transportasi provinsi dan nasional. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan daerah bertujuan untuk memberidaerah, menyelenggarakan perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal, mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien daerah, dan mewujudkan etika berlalu lintas daerah. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, perencanaan jalan, ruang lalu lintas, terminal, fasilitas parkir, lalu lintas: pengemudi, kendaraan, angkutan, pengawasan dan pengendalian, dan peran serta masyarakat. dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan perencanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, penetapan kebijakan operasional kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, cc. pembinaan operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. lalu lintas dan angkutan jalpemerintah daerah menyusun rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten yangan ditetapkan dengan peraturan bupati setelah mendapat pertimbangan gubernur dan menterbupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. babb.pemerintah daerah mengusulkan rencana pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat. babsesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penetapan kelas jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh pemerintah daerahbagian keduadisabilitasbupatidalampada dilaksanakan oleh dinas, untuk jalan kabupaten dan jalan desterminal tipe sebagaimana dimaksud pada melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaaerahaerah, sebagaimana dimaksud padasetiapketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan kerja terminalbab viidan jalan desa,sesuai dengan kewenangannyadalam rangka pembangunan dan pengelolaan tempat parkir pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannyabab vibagian kedua: izin lokasi, izin mendirikan bangunan, danketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian ketigadilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganbagian keempatbagian kelima,bagian keenambagian ketujuhsebagaimana dimaksud pada.d.bagian kesembilanbab pengemudipengemudi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati bidang ketenagakerjaan. bagian ketigapemerintah daerahnciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib, dan pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. bab kendaraan bagian kesatu kendaraandalam terdiri dari: pendaftaran kendaraan wajib uji berkala uji pertama berkala, dan uji berkala perpanjangan masa berlakudinasan bermotor serta lulus uji kompetensi penguji kendaraan bermotor. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan denganpemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor. kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam apabila: memenuhi syaratpada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkandiketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kendaraan bermotor diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga penyelenggaraan bengkel umum bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki,sesuaibupati. bab angkut: nyaman, dan terjangkausebagaimana dimaksud padabagian ketiga angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum penyelenggara yang sepenuhnya beroperasi wilayah kota dalam kabupaten, dancc. angkutan kawasan tertentu, dan angkutan dengan tujudaerah. wilayah operasi dalam kawasan daerah sebagaimana dimaksud pada dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh bupati,izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan oleh bupati. rekomendasi izin angkutan pariwisata dan angkutan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan(satu) pemerintah daerah wajib merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek. rencanadalam rangka perencanaan kebutuhan pelayanan angkutanr' sebagai berikutdapat melakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada tempat istirahat (rest area). dalam hal belum ditetapkan tempat istirahat (rest area)ebagian kelimaatau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. perusahaan angkutan umubagian keenamketujuhkelas ekonomi, dan tarif kelas non ekonomi tarif kelas ekonomi yang pelayanannya dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupatib xii pengawasan dan pengendalian untuk memelihara, menjaga keselamatan pemakai jalan, ketertiban administrasi dan kondisi jallan yang bersangkutan, dinas dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan tentang daya dukung jalan, kendaraan tidak laik jalan, dan ijin trayek angkutan orang dan ataualat pengawasan daya dukung jalngawasan, pengendalian, penindakan, pemindahan kendaraan, prosedur perizinan dan kerjasama pengelolaan diatur dengan peraturan bupati. bab .,v sanksi administrasi: cc.dua puluh empatvi ketentuan pidana setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan drp10. (sepenutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka: peraturan daerah kabupaten klaten nomor tahun tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dan peraturan daerah kabupaten klaten nomor tahun tentang penyelenggaraan angkutan jalan dengan kendarabupati klaten sekret aris daerah ditetapkan klaten u.b kepala bagian hukum pada tanggal februari cap pit. bupati klaten, bambang srigiyanta, sh, hum cap pembina tk. nip.arsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klaten, menimbang bahwa arsip sebagai dokumen monumental,dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertanggungjawaban pemerintahan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan arsip dinamis maupun statis harus dikelola sesuai dengan tata kearsipinstansi vertikal adalah perangkat kementrian atau lembaga negara non kementrian yang mempunyai wilayah kerja daerah. lembaga kearsipanilolalolaengelolaan arsip statis adalah proses pengelolaeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan,reservasi arsipmelanjutkandan kepentingan umum,komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan secara nasionalmberikan layanansetiap pencipta arsip daerah,pada arsiparis atau petugas pengelola arsip berupa kesejahteraan, tunjangan kesehatan dan extra floodingdaerahdansebagaimana dimaksud pada didukung sumber daya kearsipan, meliputi, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan cc. pendanaan. penyelenggaraan kearsipan daerah menjadi tanggung jawab bupati. penyelenggaraan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh lembaga kearsipan. penyelenggaran sistem kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada harus sinergi dengan sistem kearsipan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganbagian kedua unit kearsipan unit kearsipan wajib dibentuk pada setiap pencipta arsip, meliputi: pemerintahan daerah: bumi, lembaga pendidikan, dan pemerintahcretariat tata usaha. unit kearsipan lingkungan sekretariat daerah diatur sebagai berikut: unit kearsipan berada bagian umum, dan unit kearsipan berada masing masing bagianpencipta arsippenetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembinaan, pengelolaan arsip, cc. pembangunan skd berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi berupa sid dan jikdmenjadi pedoman bagi pencipta arsip dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kearsipan. bab pembinaan pembinaan kearsipan daerah dilaksanakan oleh lembaga kearsipanearsipan bagian kesatu umum pengelolaan kearsipanpetugas pengelola arsip yang memiliki pengetahuan bidang arsipmerintahan daerah, bumi, lembaga pendidikan, dan pemerintahan desa,diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintahan daerah, pengelolaan arsip dinamis membutuhkan dukungpengelolaan arsip dinamis diatur dalam peraturan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan arsip dinamis lembaga luar instansi pemerintah daerah, diaturliputi, mendukung akses, dan dan bumi wajib memiliki jra. penyusunan jra dilaksanakan lembaga kearsipan. jra sebagaimana dimaksud pada pada bumi disusun oleh pimpinan bumi yang dikoordinasikan oleh lembaga kearsipan. penentuan retensi arsip mengacu pada pedoman retensi arsip fasilitasi atau pedoman retensi arsip substantif. jra sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati sesuai dengan ketentuan yang berlakutertutupan arsip dalam rangka penggunaan arsip dan informasdalam meliputi:didokumentasikan dengan carandokumentasian dilakukan oleh arsiparis atau pengeloladilaksanakan oleh arsiparis pengelola arsipemeliharaan arsip vital wajib dilaksanakan oleh pencipta arsip dengan menyelenggarakan program arsip vital. pemeliharaan arsip vital pada pencipta arsip diintegrasikan dalam sistem pengelolaan arsip dinamis. pemeliharaan,unit pengolah data data: nomor berkas, nomor item berkas, kode klasifikasi: uraian informasi arsip, kurun waktuarsiparis pengelola arsip. daftar arsip aktif sebagaimana dimaksudsebagaimana dimaksud padaataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada dilakurangkatb.rangkatimpanan arsippengelola arsip. penyimpanan arsip inaktifdinamis sebagaimana dimaksud dalam pimpinan pencipta arsip menetapkan kebijakan alih media arsip dinamis. alih media arsip dinamisdinamdinamisdinamis aktif dan arsip dinamis inaktifdinamis aktif dan arsip dinamisdinamisarsip kepada lembaga kearsipan. paragraf pemindahan arsip pemindahan arsip dinamis inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah. pemindahan arsip dinamismindahan arsip dinamis inaktif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsippemindahan arsip inaktif dilakukan dengan penandatanganan berita acara oleh pimpinan unit pengolah dan unit kearsipan, serta dihampiri daftar arsip yanglembaga kearsipan. pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab unit kearsipan. paragraf pemusnahan arsipnyajika pemusnahan arsip menghasilkan uang, disetorkan kas daerahpemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada hurufpencipta arsip untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi bawah (sepuluh) tahun, kepala lembaga kearsipan untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun,. kepala lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya memenuhi unsur: pimpinan lembagaarsiparispencipta arsip dilaksanakan oleh pimpinan pencipta arsip unit kearsipan,oleh pimpinan lembaga kearsipan,embaga kearsipanembagaembagawajib dilaksanakan oleh pencipta arsipdan telah habis potensinya, berseberangan dipermainkan sesuai jra, arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip lembaga kearsipan harusaksud pada, penilaian oleh panitia penilai arsip penciptalembaga kearsipan, penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip, dan penyerahan arsip statis darincipta arsip, nobulan rapat panitia penilai arsip pencipta arsip pada saat melakukan penilaian, cc. surat pertimbangan dari panitia penilai arsip pencipta arsip, pengolahan arsip, preservasi arsip, dan akses arsip statis, paragraf akuisisi arsip statisstatus arsip statis oleh lembaga kearsipan, persetujuan untuk menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip, penetapan arsip statis yang diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip, pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipandisertai dengan berita acara dan daftar arsip statis yang diserahkan, danembaga kearsipandan pimpinan pencipta arsip. berita acara serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya memuat: data sebagai berikuenghargaan dalam rangka menyelamatkan arsip statis, setiap instansi vertikalpenyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah melalui lembaga kearsipan dapat memberi penghargaan atau imbalan kepada masyarakat, penghargaan atau imbalan diberikan kepada masyarakat yang memberitahukan keberadaan dan atau menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan dan masuk dalam daftar pencarian arsip, pelaksanaan pemberian penghargaan atau imbalan dapat dilakukan berdasarkan perundingan, penghargaan atau imbalan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan dalam bentuk: piagam, bantuan sarana kearsipan, atau kompensasi (imbalan) berupa uang. pemberian penghargaan atau imbalan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran lembaga kearsipanaragraf alih media alih media arsip statis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan kondisi fisik, nilai informasi, keamanan informasi, efisiensi, serta ketersediaan teknologi akses dan perawatannya. lembaga kearsipan menyediakan sarana dan prasarana alih medialembaga kearsipan. daftar arsip yang dialihmlembaga kearsipan menyusun kebijakan alih media arsip. paragraf autentikasi arsip statis hasil alih media autentikasi oleh pimpinan lembaga kearsipan untuk dukungan pembuktian dan menjamin keaslian arsip serta menjadi alat bukti yang sah. lembaga kearsipan dapat menyediakan laboratorium untuk autentikasi arsip. dalam menetapkan autentikasi arsip sebagaimana dimaksud pada lembaga, tandaengdiatur dalam peraturan bupati. bagian keempatperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kearsipan, bab vii sistem kearsipan daerah bagian kesatu umummembentuk jikd dengan pusat jaringan adalah lembaga kearsipansebagai pusat jaringan jikd sebagaimana dimaksud pada mempunyai tanggung jawab sebagai berikutalamketentuan peraturan perundang undangan. perangkatpetugas pengelola arsip, dan penyediaan tunjangan kesejahteraan, tunjangan kesehatan dan ekstra flooding. dalam hal lembaga kearsipengan peraturan bupati. bab organisasi profesi arsiparis dapat membentuk organisasi profesi, yang dibina oleh pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi arsiparis. bab pengawasanlembaga kearsipan bekerja sama denglembaga kearsipan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan daerah melalui kegiatan audit kearsipan, dan monitoring pengawasan kearsipkearsipan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: melakukan penilaian sekaligus memberikanngawasan kearsipan diatur dengan peraturan bupatiserta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan. peran serta masyarakat dalam kearsipan sebagaimana dimaksud padaembagapendanaan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam hurufrangkat daerah dan bumi mengalokasikan pendanaan untuk pengelolaan kearsipan. bab xiv larangan setiap orang dilarangketentuan peraturan perundang undangangustus kepala bagian hukum ttd bupati klaten, luciano rina damayanti. sip, caparsipan penjelasdaerah melalui lembaga kearsipan berkewajiban menyelenggarakan pembinaan kearsipan daersusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan dari kegiatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaracukup jelas huruf yang dimaksud dengan membentuk unit kearsipan pada pencipta arsip adalah kewajiban pencipta arsipuntuk membentuk unit yang bertugas mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengelola kearsipan lingkungan sekretariat tata usahanyaorganisasi perangkat daerah kabupaten klatenpendidikan menengah, yang berstatus negeri. huruf cukup jelas cukup jelas unit kearsipan berada lingkungan sekretariat tata usaha pemerintahan daerah, bumi, pemerintahan desa, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah yang berstatus negeri melekat pada fungsi sekretaris kasual tata usaha. unit kearsipan memiliki hubungan koordinasi fungsional dengan unit kearsipan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengelolaan arsip dinamis yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip adalah arsip dinamis aktif, arsip dinamis vital dan arsip dinamis inaktif yang memiliki retensi kurang dari (sepuluh) tahunyang berstatusdokumentasi pembuatan dan penerimaan arsip adalah catatan pengendalian pembuatan dan penerimaan arsip dan arsip yang bersifat tertutuphuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas hurufserta penyususepanjang tidak ditentukanlain oleh undang undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem kearsipan elektronik wajib mengoperasikan sistem kearsipan elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: a.statis wajib dilakukan oleh pencipta arsip yang meliputi pemerintahan daerah, bumi, lembaga pendidikan dasar dan menengah yang berstatus negeri, serta pemerintahan desa. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud autentikasi arsip statis adalah pernyataan terhadap autentisitas arsip statis. yang dimaksud cukup jelas cukup jelasinstansi vertikal yang ada daerah, organisasi politik berskala nasional, dan organisasi kemasyarakatan berskala nasional menyerahkan arsip statusnya kepada lembaga kearsipan apabila tidak terdapat unit depot penyimpanan arsip anri daerah. perusahaan, perguruan tinggi swasta, dan sekolah swastausnya kepada lembaga kearsipanstatis yang pada saat diserahkan atau diakuisisi tidak dilengkapi dengan daftar arsip statis, pengolahan arsip dilakukan untuk menghasilkan sarana bantu temu balik arsippreservasi dilaksanakan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasyang dimaksud dengan pihak yang mempunyai kemampuan dan kompetensi adalah instansi,bijakan sid berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang undangan antara lainperaturan mengenai keterbukaan informasi publik dan pelindungan data strategisrealisasi yo) realisasi urut uraian refsurplus (defisit) pembiayaan penerimaan pembiayaan tali penggunaan lpa .a.1l) penerimaan kembali piutang .a. pengeluaran pembiayaan penyertaan modal investasi pemerintah daerah pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran bupati demak ttd hm. natsirchuawaawss#www a "majoor sia. sem mm) .h:hhaamaw:: kemitraan dengan pihak ketiga: aset tidak berwujud, aset lain laininvestasi jangka pendekdalam hal perhitungan piutang bpjs baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang diakui berdasarkan klaim dari rsu puskesmas, dan pendapatan juga diakui berdasarkan klaim dari rsu puskesmaskonstruksi dalam pengerjaan diakui jika: besar kemungkinanset lainnyatuntutan ganti rugi diakui bilaterjadi perjanjierjasama kemitrakas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal investasi jangka pendekjpenjualandalam hal pemberian pelayanan kepada pasien dengan penjaminan, karena piutang baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang pasien dengan penjaminan diakui saat hasil verifikasi dari pihak penjamilancar, kurang lancar, diragukan dan macet. penyisihan piutang tidak tertatih ditetapkan: dari piutang yang memiliki kualitas lancar. dari piutang dengan kualitas kurang lancar, dari piutang dengan kualitas diragukan dan dari piutang dengan kualitas macet. persediaandalam hal penyajian persediaan tanaman dan hewan ternak ikan, persediaan disajikan sebesar harga pokok produksi yang meliputi biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan penyajian persediaan dalam laporan keuangan. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. dalam hal persediaan diperoleh dengan nilai nol (tidak bernilai) pengguna anggaran memberikan nilai sebesar harga pasar wajar padrsediaan tersebut dan saat penggunaan persediaan dibebankan sebesar harga pasar wajar yang telah ditentukan. investasi jangka panjang penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:kurang dari 20y4sampai 50y6, atau kepemilikan kurang dari 20y6 tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari y6. metode nilai bersih yang dapat direalisasikan,terhadap asset tetap yang belum ada nilainya dilakukan penilaian oleh appraisal tahun dengan data nop tahun dan harga wajar tahun. dil.instalasi biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.. (sepuluh juta rupiah) terhadap barang barang yang bernilai dibawah batasan kapitalisasi, dicatat sebagai barang ekstrakomptabel, tidak dicatat sebagai aset tetap dan atas biaya kebolehannya dibebankan sebagai beban barang dan jasa. terhadap barang ekstrakomptabel tidak dilakukan penyusutjika terdapat koreksi asset tetap karena asset tetap belum tercatat, maka dilakukan koreksi penambahan asset tetap dan dilakukan koreksi atas akumulasi penyusutan asset tetap tersebut, dimana akumulasi penyusutan diperhitungkan sejak tahun perolehan. pemerintah kabupaten demak mulai tahun menggunakan sima bmd sehingga kapitalisasi asset tetap dari asset tetap yang sama sama telah disebutkan dikapitalisasi ditahun (rehab ditarik dengan pertimbangan mempertahankan saldo awal sehingga sesuai dengan saldo united. dokumen koreksi dapat dipertanggungjawabkan karena aktifitas koreksi dilakukan tahun berjalan, sehingga legal formal dokumen lebihtepat. koreksi ekuitas pada tahun berjalan cukup besar sebagai dampak koreksi asset tetap dan hal tersebut merupakan dampak logis atas aktifitas tersebut. jika terjadi koreksi asset tetap karena terdapat pencatatan ganda atau yang lainnya, maka dilakukan koreksi asset tetap dan dilakukan koreksi akumulasi asset tetap tersebut. apabila dilakukan renovasi overhaul terhadap asset tetap, maka masa manfaat asset tetap tersebut ditambah sehingga sisa masa manfaat asset tetap tersebut sebesar maksimal seperti dalam kondisi baru. aset lainnya tagihan penjualan angsuran berdasarkan nilai nominal dari kontrak berita acara penjualan aset yang bersangkutan. tuntutan ganti rugi berdasarkan nilai nominal dari skt atau skp2k kemitraan dengan pihak ketiga sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian aset tidak berwujud dapat diakui dan diukur dengan nilai minimal sebesar rp.sedangkan amortisasi asset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus, terdiri dari utang pfk, utang bunga dan utang jangka pendek lainnyautang bunga diakui pada setiap akhir periode pelaporadil catatan atas laporan keuangan untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal desember dan pengukuran utang pfk sebesar kewajiban utang bunga disajikankebijakan akuntansisiapenerapan kebijakan akuntansi secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan lingkup pemerintah kabupaten demak telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana termaktub dalam peraturan bupati nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten demak peraturan bupati tahun peraturan bupati nomor tahun tentang sistem akuntansi pemerintah kabupaten demak peraturan bupati tahun law wwwheal ing,pendapatan pendapatan daerah kabupaten demak meliputi pendapatan asli daerah pad), pendapatan transferanggaran realisasi realisasi urut (v0) pendapatan asli daerah (pad) lra pendapatan transfer lra lain lain pendapatan daerah yang sah lra jumlah pendapatan daerah kabupaten demak tahun anggaran sebesar rp. merupakan pendapatan daerah kabupaten demak dari januari sampai dengan desember terdiri dari pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar rp. terealisasi sebesar rp. atau sebesar y9, pendapatan transfer dianggarkan sebesar rp. dan terealisasi sebesar rp. atau sebesar dan lain lain pendapatan yang sah dianggarkan sebesar rp. terealisasi sebesar rp. atau sebesar y4. target pendapatan daerah kabupaten demak tahun anggaran dapat tercapai sebesar dan mengalami peningkatan sebesar rp. dari realisasi pendapatan tahun sebesar rp. (l) pendapatan asli daerah akun ini menggambarkan realisasi pendapatan asli daerah pad) untuk periode januari sampai dengan desember yang meliputi pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pad yang sah dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut anggaran realisasi realisasi rek uraiankbm belanja barang dan jasa program bantuan operasional sekolah bos) bantuan operasional sekolah bos) smp negeri belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal surplus (defisit)asli daerah dianggarkan sebesar rp. dan terealisasi sebesar rp. atau bila dibandingkan dengan realisasi tahun yaitu sebesar rp. maka realisasi tahun meningkat sebesar rp. atau adapun rincian untuk masing masing sumber pad tersebut adalah sebagai berikut: pendapatan pajak daerah dasar hukum pendapatan pajak daerah adalah peraturan daerah kabupaten demak nomor tahun akun ini menggambarkan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode januari sampai desember dengan rincian sebagai berikut uraian anggaran rp) realisasi rp) pajak reklame pajak penerangan jalan pajak air bawah tanah pajak sarang burung walet dan bangunan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) jumlah pajak daerah tahun anggaran dianggarkan sebesar rp. dan terealisasi sebesar rp. atau y6, bila dibanding dengan realisasi tahun anggaran sebesar rp. maka terdapat peningkatan sebesar rp. atau yo. pendapatan pajak daerah skpdug catatan atas laporan keuangan na, untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal desember dan pendapatan retribusi daerah dasar hukum pendapatan retribusi daerah adalahdan peraturan daerah kabupaten demak nomor tahun peraturan daerah kabupaten demak nomor tahunsebagai berikut: uraian anggaran realisasi realisasi rp) rp) rp) retribusi jasa umum retribusi pelayanan kesehatan retribusi pelayanan kebersihan sampah retribusi parkir tepi jalan retribusi pengujian kendaraan retribusi tower menara telekomunikasiasar grosir pertokoan retribusi tempat pelelangus umumuraian anggaran realisasi of, realisasi rp) rp) rp) retribusi tempat pemotongan lelang tanah bond kelurahan sana fakta eat neon| salmon|ret| retribusi perijinan retribusi izin mendirikan pemberian perpanjangan ita kepada pemberi kerja tenaga kerja asing lra retribusi trayek insidentil lo. jumlah retribusi daerah dianggarkan sebesar rp. terealisasi sebesar rp. atau yo, kurang dari target yang ditetapkan sebesar rp. realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi tahun yaitu sebesar rp. maka realisasi tahun mengalami kenaikan sebesar rp. atau berikut rincian pendapatan retribusi daerah skpd retribusi pelayanan kesehatanelayanan persamaan kebersihanurusan pilihan pariwisata dinas pariwisatariwisatapelayanan parkir tepi jalan umumujian kendaraan bermotorendalian menara telekomunikajumlah retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dkelautan dan perikanan dinas kelautan dan perikanan dinas kelautan dan perikanan urusan pilihan pariwisata dinas pariwisata dinas pariwisata urusan pilihan pertanian dinas pertanian dan pertanian dan pangankecamatan demak kelurahan bintaro kelurahan belokurusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan jumlah retribusi pemakaian kekayaan daerah laboratoriumasar grosir pertokoanpelelangan ikan kode skpd jumlah urusan pilihan kelautan dan perikanan dinas kelautan dan perikanan dinas kelautan dan perikananterminal tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan busterminal fasilitas lainnya lingkungan terminalkhusus parkir kode skpd jumlah urusan pilihan pariwisata dinas pariwisata dinas pariwisata jumlah retribusi tempat rekreasiretribusi pelayanan tempat olahragapenyediaan dan atau penyediaan kakusjumlah retribusi persewaan alat berat kode skpd jumlahjumlah retribusi tempat pemotongan hewan kode skpd jumlah urusan pilihan pertanian dinas pertanian dan pangan dinas pertanian dan pangan jumlah lelang tanah bond kelurahan dan bengkok kode skpd jumlah urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan kecamatan demak kelurahan bintaro kelurahan kalicilik kelurahan belokan kelurahan mangunjiwan kelurahan sidorejo jumlah retribusi izin mendirikdemakperpanjangan ita kepada pemberi kerja tenaga kerja asing kode skpd jumlah urusan wajib bukan pelayanan dasar tenaga kerja dinas tenaga kerja dan perindustrian dinas tenaga kerja dan perindustrian jumlah retribusi izin gangguizin trayekkartu pengawastrayek insidentil dalam provinsikekayaan daerah yang dipisahkan dasar hukum pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan antara laidan peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun akun ini menggambarkan realisasi pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode januari s.d desember dengan rincian sebagai berikut uraian anggaran realisasi realisasi rp) perusahaan daerah apotik sari berusia bpr pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar rp. dapat terealisasi sebesar rp. atau terealisasi sebesar dari target yang ditentukan. realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi tahun yaitu sejumlah rp. maka realisasi tahun terjadi kenaikan sebesar rp. atau y6. lain lain pad yang sah akun ini menggambarkan realisasi lain lain pad yang sah untuk periode januari s.d desember dengan rincian sebagai berikut uraian anggaran rp) realisasi rp) realisasi rp) hasil penjualan aset daerah tuntutan ganti kerugian daerah tgr) komisi, potongan, dan selisih pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjauraian rendam dewa emas ios roman pendapat penembakan solo tas hasil dari pemanfaatan tepat lan lainnya administrasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaporan skt wna pendapatan dari cadangan dedasmesasae dor rotan pendapatan dari sisa saldo angan anita om| snwmowa| dom temon tawon lain lan pad yang sah dianggarkan sebesar rp. dan terealisasi sebesar rp. atau yo. bila dibandingkan dengan realisasi tahun yaitu sebesar rp. realisasi tahun mengalami penurunan sebesar rp. atau y46. berikut rincian realisasi lain lain pad yang sah per skpd hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkerimaan jasa girsatnn, ,f"n whs"sshnnhhatpendapatan dan aset daerah jumlah penerimaan bunga deposittuntutan ganti kerugian daerah tgr)komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiahppid jumlah pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kode skpd jumlah urusan pemerintahan fungsi penunjang rpajak kode skpd jumlah urusan pemerintahan fungsi penunjang keuretribupendapatan dari pengembaliblue kode skpd jumlah urusan wajib pelayanan dasar kesehatan rumah sakit umum daerah sunan kalijaga rumah sakit umum daerah sunan kalijaga (blue) |
salinan bupati demak provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten demak nomor tahun tentang perlindungan anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati demak, menimbang bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasidemakpemerintah daerahnaan untuk pelaksanaan forum anak dapat berasal dari: bantuan anggaran dari apbn, apbd provinsi, apbd dan apb desa, iuran anggota forum anak, dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat. forum anak sebagaimana dimaksud pada untuk tingkat kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. forum anak sebagaimana dimaksud pada untuk tingkat desa dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan hasil musyawarah desa. babmerintah daerah terkait dengan profil anak, perlindungan hak hak anak, perlindunganatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vii kabupaten layak anak kriteria kabupaten layak anak terdiri dari indikator:abupaten layak anak akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatibab viii kelembagaan dan organisasi perlindungan anak diselenggarakan oleh perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan bupati. perangkat daerah sebagaimana dimaksud yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah, sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, komunikasi dan informasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, serta penanggulangan bencana. penyelenggaraan perlindungan anak didukung oleh perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga lainnya. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, perangkat daerah terkaitperaturan perundang undangan. rekomendasi yang disampaikan oleh perangkat daerah terkait haruspembiayaan pembiayaan kegiatesesuai dengan ketentuan dalamlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah. berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak kabupaten demak, perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan anak. hal iniii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan mencukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang termasuk dalam salah satu jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah antara lain memberikan pelayanan visum repertum secara gratis bagi anak korban kekerasan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah(delapan) fungsi keluarga meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, disfungsi pri masyarakat yang terdiri suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anakpemerintah daerahdemakbab asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan asas: mendiskriminasi: kepentingan terbaik untu. ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi: perlindungan terhadap hak hak anak, kewajiban dan tanggung jawab, cc. peran serta masyarakat, sistem informasi data anak, kabupaten layak anak, kelembagaan dan organisasi, dan pembinaan dan pengawasan. bab iii perlindungan terhadap hak hak anak bagian kesatu umum perlindungan terhadap hak hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: hak bidang agama dan kepercayaan, hak bidang kesehatan, hak bidang pendidikan, dan hak bidang sosial. perlindungan terhadap hak anak bidang agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara: memberikan perlindungan untuk beribadah menurut agama dan atau kepercayaannya masing masing, b.sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama dan atau kepercayaan yang dipeluk anak mengikuti agama dan atau kepercayaan orang tuanya, dalam hal pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus seagama dan atau aliran kepercayaan dengan agama dan atau kepercayaan yang dianut oleh calon anak angkat, apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada huruf tidak diketahui, maka agama dan atau kepercayaan anak disesuaikan dengan agama dan atau kepercayaan mayoritas penduduk setempat, dan melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama dan atau kepercayaan bagi anak. perlindungan terhadap hak anak bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan carapelayanan kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak yang disediakan oleh pemerintah daerahrlindungan terhadap hak anak bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan carapenyelenggaraan program wajib belajardisabilitassetiap penyelenggara pendidikan perlu melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah yang berkaitan dengan kepentingan anak didik. setiap penyelenggara pendidikan dalam mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan agar memberikan jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anaktiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan inklusif. perlindungan terhadap hak anak bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara: memberikan keleluasaan anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya secara positif, mencegah terjadinya penelantaran anak, menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam lembaga pemerintah dan atau masyarakat, dan melindungi anak dari pengaruh negatif media sosial. bagian kedua perlindungan anak dari tindak kekerasan perlindungan terhadap anak dariidalam lembaga maupun diluar lembaga,tiga perlindungan khusus anak perlindungan khusus anakrlakuan salah dan penelantaran, dan g.anak dengan hiv aids, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, il. anak korban jaringan terorisme, dan anak penyandang disabilitas. bab kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah desa kelurahan, masyarakat, orang tua dan keluargamenyediakan anggaran, sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, danmelakukan pembinaan serta evaluasi, mencegah, mengurangi resiko, dan kerentanan serta menangani anak jalanan, mencegah, mengurangi resiko dan kerentanan serta menangani pekerja anak bawah umur, dan h.menyediakan rumah singgah guna penanganan anak jalanan lainnya sesuai kemampuan daerah. bagian kedua pemerintah desa kelurahan pemerintah desa kelurahan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: melakukan upaya untuk membangun desa kelurahan, dan memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaran perlindungan anak. bagian ketigab.menumbuh keluarga berkewajiban melakukan penguatan ketahanan keluarga melalui (delapan) fungsi keluarg |
remas temandatotalnggarakegiatan operasional jumlah pendapatan laporan operasional jumlah beban surplus defisit dari operasi kegiatan non operasionalnggaran adalaha(dn iahh yang dibuat oleh kepaldaerah nomor6&bentuk model model untuk penyelenggaraan keuangan daerah, keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal agustus? tahun tanggal31 maret tentang pendapatan dan hpropinsi1 tahun tanggal17 januarijawa tengah tanggal maretwy1978ili sampai dengan jul pembicaraan dalam sidang pleno dewan perwakilan rak daerah kotamadya daerah tingkat surakarta pada tanggal124 agustus dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kotamadyaperhitungan anggaran pembangunan kuranglebih besarberikute kurang sebesar rp.kurang lebih sebesar rp. nihil sisa perhitungan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran kurang sebesar rp. ketiga perincian lebih lanjut mengenai perhitungmuat dalam lampiran c.i ditetapkan di: surakarta tanggal agustuskeputusan gubenur kepala diundangkan dalam lembaran daerah daerah tingkat jawa tengah nomor kotamadya daerah tingkat surakarta tanggal januari seri nomor. tanggal desember sekretaris kotamadya daerah gubernur kepada daerah ttd ting kalijaga tengah drs. indro soekarno ttd nipan daerah:rancatahun tentang langkah pertama nsimkro nisa sian anggaran pendapatan dan belanja daerah: keputusan gubenur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor tanggal jul tentang pengesahan apbd kotamadya daerah tingkat surakarta tahun anggaran keputusan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat surakarta nomor dprd vwy1978 tanggal tentang peraturan taat tertib dewan perwakilan rakyatrmperhatikan surat keputusan menteri dalam negeri nomor903 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah: pembicaraan dalam sidang sidang panitia anggaran dewan perwakilan rakyat daerah tingkat surakarta tanggal2 sampaidengan desember1985,desember1985. dengan persetujuan dewan perwakilan rak daerah kotamadya daerah tingkat surakarta memutuskan menetapkan daerah tamasya daerah ting kat surakarta tentang penetapan perubahan ang gran pendapatan dan belanja daerah rp. bertambah rp.sub dan sub tersebut diatas masing masing dimuat dalam lampiran a.ix r dan a.ix p peraturan daerah ini. jperincian penambahan belanja dimaksud pada sub dan tersebut diatas masing masing dimuat dalam lampiran a.ix r dan a.ix p peraturan daerah ini. (l) pendapatan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran diperkirakan bertambahpada sub dab tersebut diatas masing masing dimuat dalam lampiran a.ix r dan a.ix p peraturan daerah ini (l) belanja urusan kas dan perhitungan tahun anggaran diperkirakan bertambah dengan rp.di: surakarta pada tanggal dewan perwakilan rakyat walik madya daerah kotamadya daerah kepada daerah ting kat!i surakarta tingkat surakarta ymt ketua,juli seri nomor. mor903 tanggal12 februari baris gubernur kepada daerah kotamadya daerah tng kalijaga tengah ttd ttd drs. indro soekarno smail nip |
peraturan menteri dalam negeri tanggal september nomor tentang perubahmaka peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor6 tahun tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomo25idak sesuailagi dengan keadaan dan peraturan perundang yang bela ku: bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri tersebut diatas dipandang peru mengadakan perubahan untuk kedua kali atas peraturan daerah verse butperaturan menteri dalam negeri nomor3 tahu8mengubah pertama kali peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor25aka rtadua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tamasya daerah ting kat sura rtayang disahkan oleh gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah dengan surat keputusan tanggal maretkedudukdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut (l) uang paket ditetapkan oleh kepala daerah bagi anggota setinggi tingginya sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah). uang paket dibayarkan kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan ketentuan untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan dengan satu kali uang paket. selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengakuan lokal dan uang makan. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (l) uang kehormatan ditetapkan lselain jumlah yang ditetapkan pada diatas kepada ketua dan wakil ketua diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang diterapkan berlaku lagi pegawai negeri sipil . diubah sehingga berbunyi sebagai berikut disamping penghasilan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, tiap tiap bulan diberikan uang representasi bperaturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal oktobe rta, jangan dewan perwakilan rakyat like madya daerah kotamadya daerah kepada daerah ting kati surakarta tingkat surakarta ymt ketuanomor. kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal maret seri nomor. tanggal no: sekretaris will yah daerah. sekretaris kepala biro hukum kotamadya daerah tid ttd drs. indro soekarno wati nippenjelasan umum dengan ditetapkan peraturan menteri dalam negeri tanggal septembertingkat surakarta nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun yang mengatur kedudukan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sudah tidak sesuai lagi. untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut, maka perlu mengubah untuk yang kedua peraturan kotamadya daerah tingkat surakarta mengenaiersebut diatas. perubahan peraturan daerah dimaksud hanya mencakup perubahan besarnya uang paket bagi anggota dan uang kehormatan serta uang representasi bagi ketua dan wakil ketua untuk disesuaikan dengan pedoman menteri dalam negeri. ii. penjelasan demi cukup jelas. ii:kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kesadaran bermotor umum serta keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan didalam wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta, maka bagi setiap usaha pengangkutan harus memiliki jin mendirikan perusahaan, bahwa dengan keputusan gubenur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal juni nomor telah diberikan pedoman, pengaturan pemberian jin mendirikan perusahaan pengakuan bagi daerah tingkat ilang bersangkutan: bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dipandang perlu mengatur prosedur pemberian jin mendirikan perusahaan pengakuan kotamadya daerah tingkat surakarta. menebang undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah:,lalu lintas dan angkutan jalan raya: undang undang nomor drt tahun tentang peraturan umum retribusi daerah: peraturan lalu lintas jalan wegverkeers keputusan menteri perhubungan tanggal mei nomor km. pr. phb tentang pedoman penyederhanaan perijinan usaha sektor perhubungan, keputusan gubenur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal juni nomor tentang pedoman pemberian fin mendirikan perusahaan pengangkutan propinsi daerah tingkat jawa tengah, dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat surakarta memutuskan s d cukup jelas. menetapkan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat sura rta tentang pemberian mendirikan perusahaan peng ang hutandolar cabang dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya propinsi daerah tingkat jawa tengah kotamadya daerah tingkat surakarta, ganda cabang organisasi perusahaan nasional angkutan kendaraan bermotor cabang kotamadya daerah tingkat surakarta: perusahaan pengakuan perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan didalam wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta, kendaraan bermotor umum setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengakuan orang dan atau barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel, yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran, ijin ijin mendirikan perusahaan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun persetujuan prinsip persetujuan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha dibidang pengakuan dan atau pendirian usaha pengakuan baru. bab pendirian dan perluasan usaha (l) untuk mendirikan perusahaan pengangkutan didalam wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta harus dengan ijin walikotamadya kepala daerah ijin yang dimaksud dalam ini tidak membebaskan perusahaan pengakuan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian perusahaan untuk memperluas usaha dengan menambah jumlah atau mengganti kendaraan bermotor umum harus dengan persetujuan prinsip walikotamadya kepala daerah. bab iii prosedur permohonan dan pemberian ijin persetujuan prinsip untuk mendapat memperoleh ijin dan atau persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud (l) dan harus dengan mengajukan permohonan dalam rangkap (tiga) bermaterai secukupnya kepada walikotamadya kepala daerah, lewat kepala dolar. (l) walikotamadya kepala daerah dapat memberikan ijin dan atau persetujuan prinsip, setelah memperolah pertimbangan tertulis dari kepala dolar yang disampaikan bersama sama permohonan dimaksud, dalam jangka waktu selama lamanya (dua) minggu. untuk memberikan pertimbangan dimaksud ini, kepala dolar mengadakan penelitian mengenai, pemilikan ijin tempat usaha, jumlah kendaraan dan kelengkapan persyaratan persyaratan teknis, faktor keseimbangan antara karyawan dan permintaan akan jasa angkutan, faktor persyaratan keamanan lalu lintas. ijin dan atau persetujuan prinsip diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tanganan, penolakan terhadap permohonan ijin dan atau persetujuan prinsip disampaikan secara tertulis oleh walikotamadya kepala daerah lewat kepala dolar, kepada pemohon dengan menyebutkan alasan alasannya. terhadap penolakan permohonan ijin dan atau persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud permohonan dapat mengajukan banding dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah lewat dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya propinsi daerah tingkat jawa tengah dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah menerima surat penolakan. bab persyaratan bagi pemohon ijin untuk memperoleh ijin, setiap pemohon harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut persyaratan umum berbentuk perorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku indonesia: merupakan pengusaha nasional, persyaratan khusus bagi yang telah memiliki kendaraan bermotor umum pengajuan permohonannya harus dihampiri dengan akte otentik pendirian perusahaan, khususnya bagi yang berbadan hukum, surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor umum, bagi perusahaan otobus atau truk paling sedikit (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaaan mobil penumpang umum paling sedikit (dua) buah kendaraan, surat bukti memiliki garasi tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat sejumlah kendaraan seperti tersebut huruf surat pernyataan tidak akan menggunakan jalan umum untuk berpangkal, surat ijin tempat usaha, surat keterangan keanggotaan sebagai anggota ganda cabang. dengan tidak mengurangi kewajiban permohonan untuk memenuhi syarat syarat tersebut angka bagi pemohon ijin yang memiliki kendaraan bermotor umum, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan prinsip dari walikotamadya kepala daerah dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh persetujuan prinsip. bab jangka waktu ijin persetujuan prinsip ijin berlaku untuk waktu yang tidak terbatas. persetujuan prinsip berlaku selama (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. dalam jangka waktu tersebut ini, permohonan harus dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip. (l) terhadap kendaraan bermotor umum dari perusahaan pengakuan yang tercantum dalam ijin dan atau persetujuan prinsip dimaksud diberikan penting kendaraan yang masa berlakunya (satu) tahun dan dapat diperbaharui. permohonan pembaharuan penting kendaraan diajukan secara tertulis kepada walikotamadya kepala daerah lewat kepala dolar paling lambat (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan. penting kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan dan ditempel pada kaca depan yang mudah dilihat. bab vii biaya administrasi biaya untuk mendapatkan ijin ditentukan sebagai berikut bagi perusahaan pengakuan otobus atau truk dengan armada s d kendaraan sebesar dengan armada s d kendaraan sebesar rp. dengan armada kendaraan keatas sebesar rp. bagi perusahaan pengakuan mobil penumpang sebesar rp. biaya administrasi untuk mendapatkan persetujuan prinsip dimaksud dan huruf angka ditentukan sebesar rp. per kendaraan. biaya administrasi untuk mendapatkan penting kendaraan dimaksud ayat ditentukan sebesar rp. setiap kendaraan. biaya biaya dimaksud dan ini tidak termasuk biaya materai. bab viii laporan (l) perusahaan pengakuan wajib memberikan laporan tertulis kepada walikotamadya kepala daerah lewat kepala dolar tiap semester bulan) dengan menggunakan formulir yang ditetapkan. laporan tesebut ini, disertai saran saran dan atau usul usul yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lalu lintas. bab ketentuan pidana pelanggaran terhadap dan dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya rp. (sepuluh ribu rupiah). penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik umum polri dan atau petugas penyidik pegawai negeri sipil yang pengangkatan dan penugasannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. ijin sebagaimana dimaksud dapat dicabut oleh walikotamadya kepala daerah apabila pemegang ijin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan jin. pemegang ijin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam surat ijin. pemegang ijin menyatakan menghentikan usahanya dibidang angkutan. ijin sebagaimana dimaksud dapat dicabut oleh walikotamadya kepala daerah untuk jangka waktu tertentu, apabila pemegang ijin melakukan pelanggaran berat. bab ketentuan peralihan (l) dalam waktu (enam) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini, perusahaan pengakuan yang belum dapat memenuhi persyaratan khusus tersebut huruf dapat menambah kendaraan atau menggabungkan dengan perusahaan pengakuan lain yeng sejenis. penggabungan tersebut ini, harus berbentuk badan hukum. perusahaan pengakuan yang telah mendapat ijin sebelum peraturan daerah ini berlaku, dalam waktu selambat lambatnya (tiga) bulan wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin berdasarkan peraturan daerah ini. bab penutup hal hal yang belumkarta, february dewan perwakilan rakyat taiko madya daerah kotamadya daerah kepada daerah ting kati surakarta tingkat surakarta ketua ttd tid harto sehari wongsopawiromei tahun seri nomor. tanggal10 april kreta will yah daerah sekretaris kepala biro hukum kotamadya daerah ttd ttd drs. indro soekarno nip waluyo shpenjelasan umum untuk meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan kotamadya daerah tingkat surakarta secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang pengakuan, maka guna menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan dalam wilayah kotamadya kepala daerah tingkat surakarta menetapkan tata cara pemberian ijin mendirikan perusahaan pengakuan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. berdasarakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya untuk mendirikan perusahaan pengakuan dengan kendaraan bermotor umum didalam wilayah daerah tingkat harus memperoleh ijin dari bupati walikotamadya kepala daerah. sebagai realisasi atau wewenang tersebut telah ditetapkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal juni nomor tentang pedoman pemberian ijin mendirikan perusahaan pengangkutan propinsi daerah tingkat jawa tengah. guna melaksanakan ketentuan ketentuan yang diatur dalam surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surrsyaratan persyaratan teknik ialah syarat syarat yang harus dipenuhi kendaraan bermotor menurut aturan dalam dan peraturan lalu lintas jalan wegvekeeers verordeniong staatsbland nomor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun cukup jelas. faktor persyaratan keamanan lalu lintas yang dimaksud ialah adanya penyesuaian antara kendaraan dengan kondisi jalan dan jembatan yang dilaluinya. sebagai contoh kendaraan yang berukuran besar panjang akan beroperasi pada jalan dan jembatan yang sempit dan banyak tikungan tajam. cukup jelas. lihat s d cukup jelas. cukup jelas. selama (satu) tahun berlakunya persetujuan prinsip, pemohon harus dapat mewujudkan persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip seperti persyaratan khusus tersebut dalam sub angkapokok pokok pemerintahan daerah:, ' ta usaha keuangannomor tahun tahun tentang langkah pertama pensinkronisa usunan keputusan menteri dalam negeri nomor tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah: instruksi menteri dalam negeri tanggal januari nomor1l tahun tentang pra petunjuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran instruksi gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal maret nomor: dprd vwy1978 tanggal juk tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah tingkat surakarta. mendengar pembicaraan dalam sidang sidang panitia anggaran tanggal3 maret dan tanggal19maret tahun tentang langkah pertama pensinkronisasian anggaran pendapatan dan belanja daerah memutuskan menetapkan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakartatin rp. pembangunan rp. rp. belanja:: rutin rp. pembangunan rp. rpata akan di: surakarta pada tanggal: maretketua, ttd ttd hartono sehari wongsopawiro disahkan dengan surat keputusan gubenur diundangkan dalam lembaran daerah kepala daerah tingkat jawa tengah kotamadya daerah tingkat surakarta tanggal agustus1986 seri nomor. nomor tanggal juni sekretaris tingkat1 jawa tengah ttd ttd drs. indro soekarno nip mail |
l:p~[ ra]~~ o[r:[]' dl: p&'v'~[r:[] '&[]:{]qd[r:[] ~ ~ tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol nomor tahuntebo tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol; bahwa dengan adanya pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol secara efektif diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol kabupaten tebo dipandang perlu mengatur mengenai pengawasan dan penertiban minuman beralkohol; menimbang bupati tebo, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dengan rahmat tuhan yang maha esa tent ang nomor tahun peraturan daerah kabupaten tebo perintah kabupaten tebo minuman beralkohol bupati adalah keputusan bupati tebo tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol menetapkan memutuskantempat. minuman beralkohol tidak boleh dijual selain dari pemegang izin ditempat sebagaimana dimaksud izin tidak boleh dipindahtangankan. bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada dengan terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dprd kabupaten tebo; jumlah ukuran, jenis dan kandungan alkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ini. setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengemas, memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud huruf peraturan daerah ini kecuali atas izin dari bupati; pengawasan dan penertiban minuman beralkohol bab produksi adalah sesuatu yang memproses dari suatu bahan baku apapun bentuknya yang dapat berubah menjadi produk baru akibat dari sentuhan teknologi danekonomi. peredaran minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan, baik dalam bentuk perdagangan maupun non perdagangan.sampai dengan yaitu:; ketentuan pidana bab iii setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol yang termasuk dalam golongan dan tempat tempat umum atau ditempat yang dapat mengganggu ketertiban umum..an karena pertimbangan kepentingan umum. untuk mengawasi dan menertibkan tempat penjualan minuman beralkohol, bupati dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait. pengawasan dan penertiban tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini dilakukan oleh bupati; izin harus ditempelkan ditempat tertentu sehingga mudah dilihat oleh umum. bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan; perorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud berkewajiban untuk: minuman beralkohol hanya dapat dikonsumsi ditempat yang memiliki izinuni madjid mu'az ditetapkan muara tebtindak pidana sebagaimana dimaksud pada ini adalah pelanggarandaerah kotamadya daerah tingkat surakarta tahun anggaran tertanggal junin. tahun nomor38, tin. nomor3037) nomor5 tahuntahun nomor6): keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang tunjangan pangan bagi pegawai nigerian penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk perlukan khusus serta operasi pasar,daerah otonom: peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang contoh contoh danentang manual admmtistrabarang: keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor: tanggal18 jul? karta nomor14tanggal desember9 s d juli pembicaraan dalam sidang panitia pleno dewan perwakilan rakyat daerah tanggal131 juli dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah memutuskan menetapkan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta ' tentangsebesar rp.rp. sebesardi: surakarta pada tanggal: juli dewan perwakilan rakyat walik madya daerah kotamadya daerah kepada daerah ting kat sura rta tingkat surakarta ttd ttd hartono sehari wongsopawiro disahkan diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta dengan surat keputusan gubenur tanggal oktober seri nomor. kepala daerah tingkat jawa tengah nomor tanggal okto ber1986 sekretaris kotamadya daerah tid gubernur kepada daerah ting kalijaga tengah drs. indro soekarno ttd nip smallengkapi data mengenai identitas pemegang kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta untuk menyesuaikan besarnya biaya kartu tanda penduduk bagi warga negara indonesia dengan ketentuan tersebut dalamperlu dilaksanakan kotamadya daerah tingkat surakarta, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu segera mengubah peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun jian peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan untuk kedua kali peraturan daerahterakhir dengan peraturan daerah kotamadya daerah todisahkan dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal juninovembersetiap kartu keluarga dibuat dalam rangkap (empat), berwarna merah jambu, kartu keluarga berbentuk persegi empat dengan ukuran panjang dan lebar cm, dan berisi kolom kolom sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini. pada sub dibawah kata kata kartu tanda penduduk, diatas kata kata pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta ditulis kata kata yang berbunyi warga negara indonesia untuk kartu tanda penduduk warga negara indonesia atau kata kata warga negara asing untuk kartu tanda penduduk warga negara asing. sedang kalimat yang berbunyi untuk warga negara asing orang asing, kata kata tersebut dicetak dengan warna merah) dihapus. pada ditambah satu sub baru, sub yang berbunyi sebagi berikut e. bagi warga negara asing kata kata dalam halaman muka tersebut sub dan dicetak dengan waran merah sedang bagi warga negara indonesia dicetak dengan warna hitam . uraian pada halaman belakang kartu tanda penduduk ktp) kata kewarganegaraan dihapus dan diganti kata kawin tidak kawin kata rk diubah dan dibaca rw , sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut nomor ktp nama lengkap jenis kelamin golongan darah tempat tanggal lahir agama kawin tidak kawin pekerjaan alamat surakarta, rt rw an. walikotamadya kepala kelurahan daerah tingkat surakarta kecamatan camat, berlaku hingga kanaananaanananaanan nip. diubah dan dibaca sebagi berikut kartu tanda penduduk berlaku dalam jangka waktu (dua) tahun dan berakhir disesuaikan dengan tanggal dan bulan lahir pemilik kartu tanda penduduk ktp) yang bersangkutan . sub diubah dan dibaca sebagai berikut bagi warga negara indonesia (lima ratus rupiah)pril seri tanggal pebruari nomor sekretaris kotamadya daerah sekretaris wilayahadalah merupakan pelaksanaan dari surat menteri dalam negeri tanggal mei prod perihal penambahan kata kawin tidak kawin pada kartu tanda penduduk ktp) dan surat menteri dalam negeri tanggal juni nomor pour perihal penjelasan pelaksanaan surat edaran menteri dalam negeri nomor prod tanggal maret guna memenuhi ketentuan dalam surat surat tersebut telah dikeluarkan keputusan waliotamadya kepala daerah tingkat surakarta tanggal nomor tentang pembaharuan kartu keluarga dan perubahan kartu tanda penduduk. berdasarkan hal hal tersebut diatas agar landasan hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dipandang perlu segera mengadakan perubahan untuk yang ketiga kalinya peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang kartu keluarga kartu tanda penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk. ii. penjelasan demi kartu keluarga dibuat rangkap masing masing untuk lembar kepala keluarga (warna merah jabu). lembar ii. rt rw lembar iii. desa kelurahan lembar kecamatan arti singkatan pada kolom cacat badan cacat mental tuna netra tuna rungu tuna wicara jompo pada halaman depan kartu tanda penduduk setelah ada perubahan, berisi uraian kata kata sebagai berikut kartu tanda penduduk untuk warga negara indonesia kartu tanda penduduk warga negara indonesiaktp) nomor sampai dengan nomor dicetak dengan warna hitam). kartu tanda penduduk warga negara asing. kartu tanda penduduk warga negara asingpenduduk ktp) nomor sampai dengan nomor dicetak dengan warna merah). cukup jelas. cukup jelas. |
lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor: tahun: seri: nomorlagi sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, bahwa berdasarkan hal tersebut atas, diundangkan berdasarkan undang undang nomor tahun jo. s5) undang undang nomor drt tahun nomor tahunhuruf diubah dan dibaca: diubah dan dibaca sebagai berikut: untuk setiap pemberian jasa ketat usahakan oleh pemerintah daerah dikenakan uang legs dengan ketentuan sebagai berikut: untuk setiap surat ijin atau surat keputusan dari rp.. untuk setiap turunan atau kutipan suatu surat ijin atau surat rp. keputusan. untuk setiap minut surat keterangan rekomendasi yang dikeluarkan oleh: kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus rp. camat rp. lurah untuk setiap blank formulir yang disediakan pemerintah daerah rp. untuk setiap pengesahan legalisasi oleh kepala daerah atau rp. pejabat atas nama kepala daerah untuk setiap pengesahan legalisasi oleh camat rp. untuk setiap pengesahan legalisasi oleh kepala kantor urusan perumahan atas suatu perjanjian sewa menyewa rumah nilai kontrak sewa. untuk kutipan dari akhir akhir atau daftar daftar pajak bagi tiap rp. tiap ketetapan pajak. untuk setiap legalisasi akte kelahiran kematian: rp. warga negara indonesia rp. warga negara aing untuk setiap legalisasi akte perceraian rp. warga negara indonesia rp. warga negara asing untuk setiap legalisasi akte perkawinan: rp. warga negara indonesia rp. warga negara asing untuk setiap permohonan surat kenal lahir kematian keterangan reyes: warga negara indonesia rp. warga negara asing untuk setiap permohonan pencatatan ganti nama bagi warga rp. negara indonesia. untuk setiap surat ijin mengemudi kendaraan tidak bermotor. rp. untuk setiap surat tanda nomor dan tanda nomor kendaraan tidak bermotor. untuk setiap kartu kartu isian yang diterbitkan oleh pemerintah rp. daerah. untuk setiap sticker yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. rp. untuk sekali melihat dan meminta keterangan gambar rencana rp. induk kota untuk setiap tiruan gambar garis sempadan tiap ukuran folio atau rp. sebagian dari itu il. untuk setiap pencatatan permohonan pemeriksaan sewa menyewa rp. rumah diubah dan dibaca sebagai berikut:: rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. semua perkataan kepala daerah diubah dan dibaca walikotamadya kepala daerah,daerah tingkat jawa tengah. tanggal nomor agustus tahun sekretaris wilayah daerah sekretaris kepala biro hukum kotamadya daerah, ttd ttd drs. indro soekarno waluyo, s.h. nip. nip.sesuai dengan perkembangan keadaan maka ketentuan besarnya pungutan uang legs sebagaimana diaturlagi dengan keadaan dewasa ini. sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan perubahan dan peningkatberdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu mengadakan perubahan yang kedua kalinya. peraturan daerah tersebut atas. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas |
(xlsurat gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal september nomor tentang penyeragaman penomoran rumah penduduk, bangunan toko dan sebagainya, dipandang perlu meninjau kembali peraturan daerah tingkat surakarta nomor tahun junctountuk maksud tersebut diatas, perlu mengadakan perubahan unutk keduperaturan daerah kota besar surakarta nomor tahun tentang bangunan sebagaimana telah beberapa kaliuntuk kelima kali peraturan daerah kota besar surakarta nomor tahun tentang bangun1979 tentang pemberian nama jalan, nomor rumah dan pemasangan papan nama yang telah diubah.yang telah disahkan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal november nomor diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun serisahkan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal apriltipe bagi rumah rumah yang terletak tepi jalan (seribu lima ratus rupiah), tipe bagi rumah rumah yang terletak tepi gang seribu rupiah), tipe bagi rumah rumah yang terletak didalam kampong (lima ratus rupiahgal mei seri nomor maret. sejalan dengan makin pesatnya perkembangan pembangunan fisik kota, terutama kompleks kompleks perumahan dan perkantoran kotamadya daerah tingkat surakarta, maka untuk menunjang terciptanya suasana lingkungan yang tertib, perkembangan itu agar diikuti dengan penyeragaman penomoran rumah penduduk, bangunan toko dan lain sebagainya dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada surat edaran gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal april nomor dp. untuk keperluan tersebut telah ditetapkembentukan nama jalan, nomor rumah dan pemasangan papan nama. sesuai dengan surat gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal september perihal penyeragaman penomoran rumah penduduk, bangunan toko dan lain sebagainya, perlu mengadakan penyesuaian tentang besarnya pungutan biaya pengganti jasa dengan mengingat besarnya biaya biaya yang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan masyarakat. oleh karena itu perlu mengadakan perubahan kedua peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tersebut diatas. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas.dengan rakhmat tuhan yangijin dan pajak reklame dengan itu maka dipandang perlu mengadakan perubahan yang kedu.disahkan dengan surat keputusan presiden republik indonesia tanggal april nomor keputusan presiden nomor mdn perda dan diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tanggal apriltelah disahkan dengan surat keputusan menteri dalam negeringgal juni seri nomor diubah lagi sebagai berikut sub diubah dan ditambah sub baru sub sehingga berbunyi sebagai berikut c. walikotamadya kepala daerah ialah walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta. e. dinas kebersihan dan keindahan adalah dinas kebersihan dan keindahan kotamadya daerah tingkat surakarta. diubah dan harus dibaca sebagai berikut penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini selain oleh penyelidik umum,tarif pajak reklame yang diatur dalam lampiran peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun diubah menjadi tarif pajak reklame sebagaimana dalam lampirantanggal juli seri nomor tanggal mei nomor sekretaris direktorat jenderal pemerintahan umum dan kotamadya daerah otonomi daerah. ttd direktur pembinaan pemerintahan daerah drs. indro soekarno ttd nip. drs. soemarno lampiran peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun satuan urut tiap jenis reklame penghitung kali kali keterangan siar lembar pas yasjaparpau pnp billboard papan dan sejenis tanpa lampu bahan besi, seng, alumunium, plastik bahan kayu dengan lampu neon sign sejenis spanduk poster tempel (plakat) bahan seng, plastik bahan kertas sticker promosi keliling dengan kendaraan tanpa alat suara dengan kendaraan dengan alat suara idem peragaan sepanjang tidak dipungut biaya masuk didalam luar gedung secara langsung hari didalam luar gedung secara langsung selebaran dari kertas dari plastik idem theatre promosi slide kaca tiap naskah film show idem trailer slide r.r.i non r.r.i surakarta, novnikkeadaan dewasa ini.sudah tidak sesuai lagi tari pajaknya, oleh karena itu perlu ditinjau kembali. sesuai dengan surat gubenur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal januari nomor perihal pembentukan dinas kebersihan dan keindahan kotamadya daerah tingkat surakarta, maka ditetapkan keputusan walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta tanggal agustus nomor tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas kebersihan dan keindahan kotamadya daerah tingkat surakarta. dengan dibentuknya dinas baru tersebut, ijin dan pengawasan reklame yang semua dikelola oleh dinas pekerjaan umum sekarang dikelola oleh dinas kebersihan dan keindahan. atas pertimbangan pertimbangan tersebut, maka perlu menaikkan besarnya pajak reklame yang tercantum dalamreklame. ii. penjelasan demi cukup jelas cukupjelas |
blhkendaraan tidak bermotorpajakyang disahkan dengan suratnggal juni tahun seri nomor diubah sehingga menjadi berikut diubah sehingga berbunyi sebagi berikut jenis kendaraan dan besarnya pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut sepeda rp. (seratus lima puluh rupiah) becak rp. (lima ratus rupiah) kereta rp. (lima ratus rupiah) gerobak digerakan manusia rp. (empat ratus rupiah) digerakan hewan rp. (lima ratus rupiah). kepala dinas pendapatan daerah, kepala dinas pekerjaan umum dan kepala sub bagian ketertiban pada bagian pemerintahan kotamadya daerah tingkat surakarta. ja) selain oleh penyidik umumtanggal juli seri nomor negeri tanggal maret tahun sekretaris nomor kotamadya daerah direktorat jenderal pemerintahan umum dan otonomi daerah direktur pembinaan ttd pemerintah daerah drs. indro soekarno ttd nip. drs.tari,menaikan besarnya pajak kendaraan tidak bermotor yang tercantum: tahun seri: nomordengan rakhmat tuhan yang masa esa walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta menimbang bahwa besarnya pajak anjing yang diatur dalam peraturan daerah kota besar surakarta nomor tahun tentang pemungutan pajak anjing, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.anjing.maret nomor: dan diundangkan dalam tambahan lembaran kota besar surakarta nomor tahun ke l tanggal metelah disahkan dengan surat keputusan menteri dalam negeri tanggal agustus nomor: pem. dan diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta, nomor tanggal november seri nomor diubah lagi sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pajak anjing tersebut berjumlah untuk asing ras rp. (lima ribu rupiah) untuk anjing bukan ras (geladak) rp. (seribu rupiah). dan perkataan rp. (satu rupiah) diubah dan dibaca rp. (lima ratus rupiah) untuk anjing ras dan rp. (dua ratus lima puluh rupiah) untuk anjing bukan ras (geladak) . diubah dan harus dibaca sebagai berikut: anjing yang ditahan sebagaimana dimaksudtujuh ribu lima ratus rupiah) untuk anjing ras dan rp. (seribu lima ratus) untuk anjing bukan ras (geladak) dan dengan menunjukkan pening yang diperoleh atas dasar ketentuan ketentuan tersebut padaabupaten daerah kepala daerah tingkat tingkat surakarta surakarta ketua ttd ttd hartono sehari wongsopawiro nik: disahkan diundangkan dalam lembaran daerah dengan surat keputusan menteri dalam kotamadya daerah tingkat surakarta negeri tanggal juli nomor nomor tanggal september seri: direktorat jenderal nomor: pemerintahan umum dan otonom daerah direktur pembinaan pemerintah daerah sekretaris kotamadya daerah ttd ttd drs. indro soekarno drs. soemarno nip:penjelasan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang perubahan untuk pertamakalinya peraturan daerah kota besar surakarta nomor tahun tentang pemungutan pajak anjing dipandang sudah tidak sesuai lagi tarifmenaikkan besarnya pajak anjing yang tercantum besar surakarta nomor tahun tentang pemungutan pajak anjingkebutuhan dewasa ini, bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan untuk ketigpenyembelihan ternak besar bertanduk yang betina tbl. nomordrt tahun tentang peraturan umum retribusi.uli nomor diundangkan dalam tambahan lembaran daerah kota besar surakarta tanggal november nomor yang telah diubah dengan peraturan daerah kota besar surakarta nomor tahun untuk mengubah peraturan daerah kota besar surakarta nomor tahun diundangkan dalam tambahan lembaran daerah kota besar surakarta tanggal november nomor kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang mengubah untuk kedua kalinya yang disahkan dengan surat keputusan gubernur kepala daerah jawa tengah tanggalperkataan perkataan yang berbunyi kota besar surakarta dibaca kotamadya daerah tingkat surakarta . dewan pemerintah daerah dibaca walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta . diubah dan dibaca sebagi berikut jika ada kejadian yang luar biasa, misalnya ada hewan yang mendapat kecelakaan putus kalinya, mendapat luka luka dan hal hal lain yang membahayakan, maka hewan yang bersangkutan dapat dibantai ditempat atau didekat tempat kejadian kecelakaan itu dengantidak perlu mendapat ijin terlebih dahulu dari juru periksa daging, namun paling tidak harus diketahui dan atau disaksikan oleh petugas dinas peternakan setempat atau iodin setempat yang dinyatakan didalam surat keterangannya. diubah dan dibaca sebagai berikut daging yang didapatkan dari sapi, kerbau atau kuda yang baru dibantai, harus didiamkan dan atau disimpan dulu rumah pembantaian selama waktu yang ditentukan oleh dokter hewan, kecuali dalam hal dimaksudkan dalam pekerjaan mendiamkan dan atau menyimpan daging tersebut dapat dilakukan ditempat lain hanya dengan surat ijin dari dokter hewan. pendirian dan atau penyimpanan daging harus dilakukan dalam ruangan khusus yang bersih dan sejuk dengan ukuran minimal panjang lebar tinggi serta dinding ruangan harus terbuat dari bahan yang tidak menghisap air dan dilapisi porselin serendah rendahnya setinggi minimum serta dengan plafon internet. pekerjaan menyimpan daging dapat juga dilakukan oleh bukan jagal dengan ketentuan harus memenuhi syarat syarat sebagaimana yang termaksud pada dan tersebut diatas. s5) dokter hewan dan juru periksa daging sewaktu waktu berhak memasuki tempat pendirian dan atau penyimpanan daging tersebut . diubah dan dibaca sebagai berikut pekerjaan jagal dan atau menjual daging hanya boleh dilakukan mereka yang telah mendapat surat ijin dan atau serat keterangan dari pemerintah daerah. untuk mendapatkan ijin jagal dan atau surat keterangan menjual daging, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada walikotamadya kepala daerah lewat kepala dinas peternakan dengan ketentuan sebagai berikut surat permohonan dibuat rangkap (dua) dengan menyebutkan nama, umur, alamat, dan keperluan. melampirkan foto copy ijin tempat usaha pengolahan jeroan ho) rangkap (dua) bagi ijin jagal. jangka waktu berlakunya ijin dan surat keterangan dimaksud ini sebagai berikut ijin jagal selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan ijin, surat keterangan menjual daging selama tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya. untuk mendapatkan ijin dan surat keterangan dimaksud ini, dipungut retribusi sebagai berikut bagi ijin jagal sebesar harga (sepuluh) kilogram daging menurut harga pasar setempat: bagi surat keterangan menjual daging sebesar harga (dua) kilogram daging menurut harga pasar setempat. surat ijin jagal dan atau surat keterangan menjual daging tersebut tidak boleh dipergunakan oleh orang lain. surat ijin jagal tersebut tidak boleh dipergunakan untuk membantai hewan yang bukan miliknya. surat ijin jagal dan atau surat keterangan menjual daging tersebut dapat dicabut, jika yang bersangkutan tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini. apabila jagal dalam waktu (tiga) bulan berturut turut tidak membantai, maa surat ijin tersebut dapat dicabut. surat keputusan pencabutan tersebut disertai alasan alasannya . diubah dan ditambah dengan sehingga dibaca sebagi berikut daging yang dijual keliling dan atau yang didasarkan ditempat tempat penjualan daging harus dilindungi terhadap kotoran debu, sinar matahari, air hujan, lalat dan sebagainya tempat penjualan daging dapat dibangun didirikan sendiri siluartempat penjualan daging yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah atas ijin dokter hewan . diubah dan dibaca sebagai berikut pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini ditegaskan kepada kepala dinas peternakan kotamadya daerah tingkat ii, kepala bagaian perekonomian pada sekretariat daerah tingkat dan kepala dinas pasar kotamadya daerah tingkat surakarta, sedangkan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini ditugaskan kepada penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang udangan yang berlaku. dalam perkataan enam bulan dibaca tiganggal juni seri nomor sekretaris sekretaris wilayah daerah kotamadya daerah,penjelasan umum. kebutuhan akan protein hewani semakin meningkat, untuk itu perlu ada perlindungan kepada masyarakat terhadap konsumsi daging dari hewan yang dipotong. sebagi dasar hukum pemotongan hewan jagal) didalam wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta telah diatur dengansebagaimana telah diubah dengannamun dalam peraturan peraturan daerah tersebut belum ada ketentuan tentang jangka waktu berlakunya surat ijin jagal dan pungutan retribusi ijin. sehubungan dengan hal hal tersebut dalam rangka usaha penertiban surat ijin jagal, jangka waktu berlakunya suatu surat ijin adalah sangat penting guna kepastian buku, disamping peningkatan pendapatan daerah serta perlindungan kepada masyarakat. untuk maksud tersebut perlu memberi landasan hukumnya. atas pertimbangan pertimbangan tersebut maka perlu mengubah lagi peraturan daerah kota besar surakarta nomor tahun jisii. penjelasan demi sampai dengan cukup jelas. |
(xl masih terdapat beberapa jenis retribusi yang belum tertampung disamping beberapa tari retribusi yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan, bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan untuk ketigsurat keputusan besama menteri dalam perhubungan dan menteri dalam negeri hp. tentang terminal dan retribusi terminal angkutan penumpang, keputusan menteri dalam negeri tentang perubahan tari retribusi jembatan timbang dan retribusi terminal angkutan penumpang dengan mobil bis, peraturan daerah kota besar,iundangkan pada tanggal agustus dan dimuat pula dalam lembaran kota besar surakarta nomor tahun dan dimuat pula dalam tambahan lembaran propinsi jawa tengah tanggal september seri nomor yang telah diubah dengan peraturan daerah tingkat surakarta,tanggal maret dan dimuat dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor seri nomor dan nomor tahun tentang mengubah untuktanggal mei dan dimuat dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta, nomor seri nomor diubah lagi sebagai berikut diubah sebagai berikut tari retribusi terminal tetapkan sebagai berikut tari masuk terminal untuk bus express cepat jarak jauh sebesar tiga ratus rupiah) setiap kali masuk, untuk bus lambat bumi jarak dekat sebesar rp. (seratus lima puluh rupiah) setiap kali masuk, untuk kendaraan angkutan penumpang umum bukan bus kendaraan antar kota (seratus rupiah) setiap kali masuk, kendaraan dalam kota (lima puluh rupiah) setiap kali masuk. untuk kendaraan angkutan barang umum bukan truk sebesar (seratus rupiah) setiap kali masuk. untuk setiap orang sebesar (lima puluh rupiah) setiap kali masuk, untuk setiap becak sebesar (lima puluh rupiah) setiap kali masuk, untuk setiap sepeda motor (lima puluh rupiah) setiap kali masuk, tari parkir untuk taksi dan sejenisnya (seratus rupiah) pemakaian parkir sampai dengan (dua) jam dan (seratus rupiah) untuk setiap jam kelebihannya, untuk sepeda motor (lima puluh rupiah) setiap parkir. tari titipan kendaraan untuk sepeda motor (seratus rupiah) setiap kali titip sampaimdengan jam, untuk sepeda rp50, (lima puluh rupiah) setiap kali titip sampai dengan jam. tari retribusi kebersihan terminal untuk kios, toko dan rumah makan (sepuluh rupiah) setiap m? hari: untuk bus, (seratus rupiah) setiap kali masuk, taksi dan sejenisnya (seratus rupiah) setiap kali masuk. tari penggunaan fasilitas parkir jalur bus istirahat (dua ratus rupiah) untuk setiap kali parkir sampai dengan (satu) jam, dan untuk setiap jam kelebihannya (seratus rupiah) setiap kendaraan. tari penggunaan loket penjualan karcis bus (lima ratus rupiah) setiap petak hari. tari penggunaan fasilitas tempat cuci kendaraan (limbatus rupiah) setiap kali pakai per kendaraan. kepala dinas pendapatan daerah, kepala dinas kebersihan dan keindahan, kepala dinas pekerjaan umum dan kepala unit pelaksana daerah perwakilan kotamadya daerah tingkat surakarta, penyidikan atas pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini dilakukan oleh petugas penyidik umum dan penyidik pegawai negeri sipil yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bidang penyidikan pelanggaran peraturan daerah . 17diubah dan dibaca sebagai berikut pelanggaran terhadap dan hukum dengan hukuman denda setinggi tingginya (lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama lamanya (tiga)pebruari seri nomor daerah tingkat jawa tengah tanggal sekretaris januari kotamadya daerah sekretaris wilayah daerah kepala biro hukum ttd ttd drs. indro soekarno waluyumum dalam rangka usaha meningkatkan ketertiban, keamanan dam kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam stasiun otobus dan tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan umum lainnya perlu menyediakan berbagai fasilitas. untuk penyediaan berbagai fasilitas tersebut memerlukan biaya biaya, oleh karena itu diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat khususnya bagi yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan cara membayar retribusi. dalam peraturan daerah kota besar surakartardapat beberapa jenis fasilitas jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah, namun dalam peraturan daerah tersebut belum dipungut imbalan jasa retribusi. berkaitan dengan itu, menurut ketentuan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang kebersihan sampah, setiap penghasil sampah bertanggung jawab atas kebersihan sampah yang terdapat dalam bangunan maupun halamannya, oleh karena itu untuk mewujudkan kebersihan dalam lingkungan terminal perlu mengenakan pungutan retribusi kebersihan kepada pemilik toko kios dan bus. taksi yang berada didalam terminal. disamping beberapa tari angkutan retribusi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu pula disesuaikan. sehubungan dengan hal hal tersebut dan dalam rangka usaha penis ikatan pendapatan daerah perlu memberi landasan hukum untuk beberapa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan tersebut perlu mengubah lagikhususnya ii. penjelasan demi sampai dengan cukup jelas.:juli tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya daerah tingkat surakarta,tingkat surakarta tahun anggaran anggaran pendapatan daerah tahun anggaran diperkirakan bertambah dengan rp. sehingga menjadi dan diperinci sebagai berikut pendapatan rutin sebelum perubahan rp. bertambah. rp. pendapatan rutin setelah perubahan benanananaaannmenananaaaaaaajadi rp. dan diperinci sebagbenanananaaannbeakurang dengan sehingga menjadi rp2. dan diperinci sebagai berikut: pendapatan rutin sebelum perubahan rp. bertambah. rp. pendapatan rutin setelah perubahan menanananaaaaaknananaaaaamenanananaaaakuber nur kepala tanggal april seri nomor daerah tingkat jawa tengah nomor sekretaris tanggal pebruari kotamadya daerah gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah ttd drs. indro soekarno ttd nip. ismail |
dd) sat undang undang nomor tahun tentang penataan benak ruangnjung jabung timur satatatperaturan bupati tanjung jabung timur nomor tahuta cara perizinan penyimpanan sementara tambahan lembaran negara republik indonesia nomorengan rahmat tuhan yang maha esa pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lembaran negara bupati tanjung jabung timuperaturan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun tentang tata cara peraturan pemerintah nomor tahun tentang analisis perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, mengenai dampak lingkungan hidup lembaran negara perlu diatur tata cara perizinan penyimpanan sementara republik indonesia tahun nomor tambahan limbah bahan berbahaya dan beracun tanjung jabung lembaran negara republik indonesia nomor timur, peraturan pemerintah nomor tahun tentang bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf perlu ditetapkan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun lembaran dengan peraturan bupati tanjung jabung timur.peraturan pemerintah nomor tahun tentang jambi dan kabupaten tanjung jabung timurprovinsi dan pemerintahan kabupaten kota tambahan lembaran negara republik indonesia nomor (lembaran negara republik indonesia tahunaturan pemerintah nomor tahun tentang kabupaten tebo, kabupaten muaro jambi dan kabupaten pengelolaan sumber daya air lembaran negara republik tanjung jabung timurlingkungan hidup nomor tahun undang undang nomor tahun tentang pemerintahan tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang daerah lembaran negara republik indonesia tahun wajib dilengkapi dengan amdalputusan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun dengan undang undang nomor tahun tentang tentang tata cara perizinan pengelolaan limbah bahan perubahan kedua atas undang undang nomor tahun berbahaya dan beracun: tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun lembaran negara republik indonesia nomorizin pengelolaan limbah yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata tentang standart pelayanan minimal spm) bidang usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup daerah, provinsi dan daerah limbah yang diterbitkan oleh bupati, kabupaten kota, pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah b3, peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor badan usaha pengelola limbah adalah badan usaha yang melakukan tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kegiatan pengelolaan limbah sebagai kegiatan utama dan atau kegiatan lembaga teknis daerah:peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor b3, tahun tentang uraian tugas jabatan struktural kantor penyimpanan sementara skala kabupaten adalah kegiatan penyimpanan limbah pengendalian dampak lingkungan kabupaten tanjung jabung yang bersumber dari satu kabupaten, timurmemutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tata cara perizinan bab penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan ketentuan perizinan beracun bab kegiatan penyimpanan sementara limbah skala kabupaten wajib memiliki izin dari ketentuan umum bupati. bab dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan tata cara pengurusan dan persyaratan perizinan kabupatenasa penyelenggara pemerintah daerah, bupati bupati tanjung jabung timur: cena memanen ajukan surat permohonan izin penyimpanan sementara limbah gan adalah kantor pengendalian dampak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengisi kepala kantor adalah kepala kantor pengendalian dampak lingkungan formulir permohonan penyimpanan sementara limbah sebagaimana kabupaten tanjung jabung timur, peraturan bupati ini: yang gian yang tidak terpisahkan dari limbah bah berb ahad ian poto ega halo permohonan izin sebagaimana dimaksud pada wajib dilengkapi dengan dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrat dan atau jumlahnya, baik persyaratan minimal bea mana tercantum daan lampiran yang merupakan secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau bagian yang tidar terpisahkan dari peraturan bupati ini. merusakkan lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsunganasa penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui penimbunan limbah b3, tahapan pemanfaatan limbah sebagai kegiatan utama adalah kegiatan yang mempergunakan limbah sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan sean kelengkapan persyaratan administrasi yang boa suatu produk, oran ang usaha dan atau kegiatannya verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh menghasilkan limbah b3: yang pemohon sebagaimana dimaksud dengan kondisi nyata dilokasi produk antara adalah suatu produk dari suatu proses pemanfaatan limbah kegiatan yang dilengkapi dengan berita acara: penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang memuat dalam izin yang akan yang belum menjadi produk akhir yang masih akan digunakan sebagai bahan diterbikan: dan baku oleh industri dan atau kegiatan lainnya dan telah memenuhi sni, standar inci internasional, atau standar lain yang diakui, finalisasi keputusan oleh bupati. keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam bupati melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin penyimpanan dapat berupa penerbitan atau penolakan izin: sementara limbah b3: izin diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh huruf dan huruf kantor pengendalian dampak lingkungan. penolakan izin sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan alasan penolakan: kewenangan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala kantor pengendalian dampak lingkungan. segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan peraturan bupati ini dibebankan kepada pemohon. keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan paling lama bab (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin ketentuan penutup secara lengkap: surat keputusan bupatiperaturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. nama penanggung jawab, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini jenis penyimpanan limbah b3, dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten tanjung jabung timur. cc. lokasi area kegiatan penyimpanan limbah b3: jenis dan karakteristik limbah b3: kewajiban yang harus dilakukan: ditetapkan muara sabak persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban: pada tanggal september masa berlaku izin: sistem pengawasan: bupati tinju ung timur, sistem pelaporan. masa berlaku izin (lima) tahun dan dapat diperpanjang. abdullah whichdiundangkan muara sabak permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada padatanggal september menggunakan formulir permohonan perpanjangan izisekretaris daerah kabupaten tanjung jabung timur, bupati ini. jeok apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah dan atau cara darmin penyimpanan sementara limbah b3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru. berita acara kabupaten tanjung jabung timur tahun nomor sebelum diterbitkannya izin penyimpanan sementara limbah b3, maka perlu diadakan pemeriksaan lapangan ketempat lokasi yang dimohonkan oleh. tim kantor pengendalian dampak lingkungan, pemeriksaan lapangan sebagaimana dalam dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh masing masing tim pemeriksa dan pemohon, serta diketahui oleh kepala kantor pengendalian dampak lingkungan. lampiran lampiran peraturan bupati tanjung jabung timur peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tahun nomor tahun tanggal tanggal september formulir permohonan izin penyimpanan sementara limbah persyaratan minimal permohonan izin muara sabak, . j. . nomor kepada yth, data minimal yang harus dilampirkan keterangan lampiran perihal : bapak bupati tanjung jabung timur dokumen lingkungan amdal ukl upl) menara sabak akte pendirian perusahaan dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dengan data data sebagai berikut surat izin usaha perdagangan sup) form keterangan tentang pemohon fotokopi asuransi pengelolaan lingkungan ( | nama pemohon tin mendikan bangunan wb) aaa 3omertetak gangguan ho) la. matamata mal |:| keterangan tentang lokasi (nama tempat letak, luas, titik koordinat) form keterangan tentang perusahaan nama pemohon |(:| jenis jenis limbah yang akan disimpan kumpul 3olmomertemta kara keris per jenis limbah yang akan disimpan la. jenis usaha i:| alasan manibadbsnbaksosdikanbondossis flowsheet lengkap proses penyimpanan limbah jenis izin yang diajukan penyimpanan pengumpulan penimbunan uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan izin izin dan persetujuan persetujuan izin yang digunakan yang diperoleh amdal ukl upl imb perlengkapan sistem tanggap darurat izin lokasi sup tata letak saluran drainase lain lain bupati abung timur, bupati tanjung jabung timur, pp, abdullah which abdullah which lampiran iii peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal formulir permohonan perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah muara sabak, . ju. . nomor kepada yth, lampiran perihal bapak bupati tanjung jabung timur muara sabak dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dengan data data sebagai berikut form keterangan tentang pemohon nama pemohon nomor telp fax seo |alamat ma loo form keterangan tentang perusahaan nama perusahan |:| nomor telp fax jenisusaha oi: nof tanggal akte pendirian boo form keterangan tentang izin penyimpanan limbah yang diajukan jseniskin i:| pengolahan pemanfaatan pengumpulan penimbunan (sitokin (:|perpanjangan tanggal habis masa berlaku izin sebelumnya izin penyimpanan limbah izin gangguan ho) cc. izin lainnya laporan hasil kegiatan lltpilampikan bup tinju yam abdullah which. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia pengelola pelayanan pendaftaran penduduk, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. paragraf seksi identitas penduduk seksi identitas penduduk mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadministrasian dan verifikasi identitas kependudukan didentitas penduduk mempunyai fungsi meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk, perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan kartu keluarga kk), kartu tanda penduduk elektronik ktp el), dan surat keterangan tempat tinggal skt), pelaksanaan penerbitan perubahan dalam dan ktp el: pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak kia), penyiapan bahan, data dan informasi penetapan kebijakan pengidentifikasian penduduk, penyiapan bahan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi hasil verifikasi identitas penduduk, penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran identitas penduduk, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pendaftaran dan verifikasi identitas penduduk, penyiapan bahan dan keterangan terhadap perbuatan pidana terkait dengan identitasindah datierbitan dokumen pindah datang penduduk, melaksanakan pendataan biodata profil kependudukan,indah datang dan pendataan penduduk mempunyai fungsi meliputi penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pindah datang penduduk dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan penduduk, pengidentifikasian dan verifikasi kebenaran data pindah datang penduduk, pelaksanaan pelayanan prima penerbitan dokumen pindah datang penduduk, biodata penduduk wni antar kabupaten kota dalam (satu) provinsi dan antar provinsi dalamdan pendaftaran penduduk yang bertransmigrasi, penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk rentan adminduk (pengungsi, kerusuhan sosial, daerah terbelakang): pengidentifikasian dan verifikasi kebenaran data dan dokumen kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen hasil pendataan penduduk, pelaksanaan pendataan penduduk secara berkala dan berkelanjutan, pelaksanaan evaluasi terhadap tata cara pendataan kependudukan agar lebih berhasil guna dan berdaya gunatindakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan dalam pelaporan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyiapan bahan dan keterangan terhadap perbuatan pidana terkait dengan penerbitan dokumen kependudukantugas dinas bidang pelayanan pencatatan sipil dlayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi meliputi penyiapan data dan hasil hasil kajian untuk penetapan kebijakan pelayan, pelaksanapemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola pelayanan pencatatan sipil, pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil, dan pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat secara berkala, penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. paragraf seksi kelahiran dan kematian seksi kelahiran dan kematian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kelahiran, administrasi kematilahiran dan kematian mempunyai fungsi meliputi: penyiapan bahan bahan untuk penetapan kebijakan pencatatan kelahiran dan kematian, penyiapcc. penyiapan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pencatatan kelahiran dan kematian, ketatausahaan pencatatan kelahiran dan kematian secara tertib dan disiplin, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, penyusunan laporan pelayanan penerbitan akta kelahiran dan akta kematiapenerbitan dokumen perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegarmeliputi penyiapan bahan penetapan kebijakan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan, penyiapan dan pemfasilitasian, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan, cc. penyiapan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan, pelaksanaan ketatausahaan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan secara tertib dan disiplimonitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan, penyusunan laporan pelayanan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugaspihak) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sertaihak mempunyai fungsi meliputi penyusunan rencana kerja bidang pihak, penyiapan bahan penetapan kebijakan pihak, pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pihak, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pihak, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan kependudukan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan, pelaksana, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasiak)akiak mempunyai fungsi meliputi: penyusunan rencana kerja seksi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang, penyiapan bahan penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, cc. penyiapan bahanak, pelaksanaan koordinasi pengelolaan siak, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala daerah, perumusan kebijakan dan fasilitasi untuk pemanfaatan tekhnologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan standar penyelenggaraan siak,, penyiapan perangkat keras dan perangkat lainnya serta jaringan komunikasi data dalam rangka pelayanan penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, pengelolaan siak, pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisa dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk, pembangunan sistem database kependudukan daerah berkelanjutan dan pengembangan perangkat lunak, il. penyiapan dan pelaksanaan replikasi data kependudukan daerah, pelaksanaan pembangunan bank data kependudukan daerah, pelaksanaan pembangunan tempat perekaman data kependudukan kecamatan upt', pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia siak, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugangolahan dan penyajian data kependudukpengolahan dan penyajian data kependudukan mempunyai fungsi meliputi penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem pengolahan data dan informasi administrasi kependudukan dan penyimpanan data cadangan dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya, penyiapan bahan penyusunan laporan informasi administrasi kependudukan dan penetapan kebijakan perkembangan kependudukan, cc. perumusan pedoman dan pembinaan sistem penyajian data dan informasi kependudukan dalam rangka penyusunan profil kependudukan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupatenadalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jember. sekretaris adalah sekretaris pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jemberjember. kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jember. unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipilediaan data dan informasi administrasi kependudukan secara akurat, lengkap dan mutakhir sebagai acuan bagi perumusan kebijakan pembangunan berbasis kependudukan, penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisaa dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran, pelaksanaan pengolahan data hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian sebagai salah satu ranah dalam implementasi siak, pelaksanaan pengolahan data kependudukan hasil pelayanan penerbitan dokumen kependudukan sebagai salah satu ranah dari implementasi siak, pelaksanaan pengolahan data hasil pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan sebagai salah satu ranah dalam implementasi siak, penghimpunan dan rekapitulasi laporan penerbitan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, penyiapan bahan mapping pemetaan penduduk dan perkembangannya, il.ak, penyajian dan pendiseminasian informasi kependudukan, pelaksanaan perlindungan data pribadi penduduk padapelaksanaan pembangunandan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kebijakan bidang kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukanmanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai fungsi meliputi penyusunan rencana kerjakelahiran dan kematian:kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pengelolaan pemanfaatan datj . penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasrja sama dan inovasi pelayanan mempunyai fungsi meliputi: penyiapan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka kerja sama dengan instansi terkait, penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan dengan pihak luar, cc. penyiapan bahan kajian untuk merumuskan bentuk bentuk dan model pengembangan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan tekhnologi informasi, penyiapan bahan untuknyiapan bahan pembuatan brosur, selebaran dan alat peraga dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan pelayanan penyuluhan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan siak: pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kemitraan dengan lembaga terkait dan dalam rangka pengembangan program inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pelaksanaan dan pembuatan naskah kerja sama pelayanan administrasi kependudukan, pelaksanaan percepatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan jugserta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumenmpunyai fungsi meliputi penyiapan, pengelolaan dan penelitian bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengolahan dan pengendalian dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi dokumen aktif dan in aktif, pembangunan dan pengembangan sistem pengolahan data dan informasi administrasi kependudukan, cc. penataan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: penyelengaraan legalisasi dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pelaksanaan ketatausahaan dokumen hasil identitas penduduk, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan data dan dokumen kependudukdaerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang administrasi dan kependudukkependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jember lampiran peraturan bupati jember nomor tahun tanggal desember nanadministrasi inovasi pelayanan kependudukan seksi seksi seksi sistem informasi inovasi pelayanan administrasi seksi seksi kependudukan pindah datang perkawinan, perceraian, seksi dan pendataan penduduk perubahan status anak dan pemanfaatan data kewarganegaraan seksi dan dokumen pengolahan dan penyajian kependudukan data kependudukan bupati jember, eta aidamembawahi membawahi seksi kelahiran dan kematian, dan sek, uptbidang dipimpin oleh kepala bidang yanganggaran dan keuangan, umum dan perlengkapan, perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan serta tugas kerumah tangga penyiapan bahan untuk kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perkantoran, pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan kehumasanggaran, keuangan dan gaji pegawai, pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan kantohumasan,, tata naskah dinas dan tata kearsipan, pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol, cc. pengurusan perbaikan kantor dandinas: pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu, persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian serta penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaianil.laksanaan pengelolaan aset yang dikelola oleh dinas, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. paragraf sub bagian perlengkapan dan pelaporan sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan, anggaran, , meliputi penghimpunan dan pengolahan data penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran rencana kinerja anggaran dinas, penghimpunan bahan untuk penyusunan rencana jangka menengah, rencana tahunan dan rencana operasional dinas, cc. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan format format isian perencanaan yang digunakan oleh setiap unit lingkup dinas, penyusunan rencana kerja dinas pada tahun anggaran tertentu, pendokumentasian dan penataan administrasi bahan dan hasil penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan penyiapan rapat rapat dinas, penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan dinas: il. perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dinas secara keseluruhan, penyusunan dokumen yang berkaitan dengan sistem, meliputi penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran, penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja dinas, pengelola tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinaslain sebagai pengeluaran dinas, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugaspendumeliputi penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk, penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk, pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelayanan pendaftaran penduduk skala daerah, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanmantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, |
liman lae bupati jember salinan peraturan bupati jember nomor tahun: sa. bahwa sesuai ketentuan peraturan daerah kabupaten jember nomor tahun tentang pajak daerah, perlu pedoman penghitungan dan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2) kabupaten jember, bahwa agar penghitungan dan pengenaan pbb p2 berjalan profesional, transparan dan akuntabel, perlu mengatur dan menetapkansektorbab klasifikasi nop pbb p2 klasifikasitercantum dalambb p2 untuk masing masing desa dan kelurahan kabupaten ditetapkan lebih lanjutumi untuk objek pajak sektor perdesaan dan sektor perkotaan rp m? rp m? ,00s ,00s d |06o| ,00s d1. |o6e ,00s d977. ,00s d655. |o9go| ,00s d4. |o9g6| ,00s d550, ,00s d240,angunan untuk objek pajak sektor perdesaan dan sektor perkotaan rp m? bangunan rp m? |oo6| ,00s d |oo9g| .00s d bupati jember, salinan sesuai dengan aslinyadug relenanggulangan kemiskinan yang langsung menyentuh pada kelompok masyarakat miskin, dipandang perlu melaksanakan program bedah rumah samudra yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanjasamudra kabupaten tanjung jabung timur tahun alokasi dana bedah rumah samudra tahun dana kecamatan unit jumlah pendukung rp) muara sabak barat muara sabak timur bendahara ulu kuala jambi aaa stomosoo 1s0n00 samara komodo| voodoo nipah panjang jumlahdpa adalah daftar pelaksanaan anggaran. samudra adalah akronim dari sejahtera, adil, maju, unggul, demokratis, dan agamis, yang merupakan tujuan yang hendak dicapai tahunbelas kecamatan sesuai dengan database hasil verifikasi bappeda provinsi jambi tahun dan miskin luar data base hasil verifikasi bappeda provinsi jambi. sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada huruf danpenerima bantuan program bedah rumahpadabiaya program bedah rumah samudra sebesar rp. (enam milyar rupiah) dianggarkan melalui dana apbd kabupaten tanjung jabung timur tahun anggaran dan dialokasikan dalam dpa kecamatan. dana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada yang bersumber dari apbd kabupaten tahun anggaran untuk kecamatan sebesar rp. (tiga ratus juta rupiah) dialokasikan dpa kecamatan, untuk kegiatan koordinasi tingkat kabupaten sebesar rp. (enam puluh empat juta dua ratus lima belas ribu samudra dan program namesake pemerintah provinsi jambi. dana pendukung sebagaimana dimaksud padakedua bulan februari tahun untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. calon sasaran lainnya diluar miskin hasil sensus penduduk tahun dan atau pendataan pls tahun serta data base hasil verifikasi bappeda provinsi tahunpekerjaan, dan data status tanahatau telah layak monitoring dilaksanakan oleh tim koordinasi program bedah rumah samudra dan atau petugas yang ditunjuk oleh tim pengawas teknis bedah rum, tepat jumlah, tepat harga pembelian, tepat waktu,program bedah rumah samudra, berdasarkan laporan dari camat, laporan dari tim pengawas teknis bedah rumah,program bedah rumah samudra sebagaimana dimaksud pada dan tim koordinasi program bedah rumyaitu asisten perekonomian dan pembangunan, bappeda, dinas pekerjaan umum, dead, bagian pembangunan setda dan camat. tugas tim koordinasi program bedah rumah samudra sebagaimana dimaksud pada, monitoring dan mengevaluasi program bedah rumah samudra secara keseluruhan,, dan melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada bupati., perlu dibentuk tim pengawas teknis bedah rum,pada mediosamudranan mea bupati mesuji provinsi lampung peraturan bupati mesuji nomor tahun tentang struktur organisasi dan tata kerja lembaga kerja sama tripartit kabupaten mesuji bupati mesuji, menimbang bahwa dalam rangka menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta stabilitas usaha sektor produksi barang dan jasa maka peran lembaga kerja sama tripartit dalam mendukung terwujudnya kondisi dimaksud cukup penting, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaengan keputusan bupati mesuji tentang pembentukan keanggotaan lembaga kerja sama tripartiterikat kerja serikat buruh, undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjastrukturtata kerja lembaga kerja sama tripartitlembaga kerja sama tripartit kabupaten mesuji, selanjutnya disebut lks tripartit kabupaten lingkup kabupaten mesuji. serikat pekerja serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk daridewan pengurus provinsi asosiasi pengusaha indonesia untuk menangani masalah ketenagakerjaan. bab pembentukan dan tugas bagian kesatu kedudukan lks tripartit kabupaten berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada bupati bagian kedua tugas lks tripartit kabupaten mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saraniwilayah kabupaten mesuji bab iii organisasi bagian kesatu keanggotaan keanggotaan lks tripartit kabupaten terdiri dari unsur perangkat pemerintah kabupaten, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja serikat buruh. susunan keanggotaan lks tripartit kabupaten terdiri dari ketua, merangkap anggota, dijabat oleh bupati, (tiga) wakil ketua,yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja serikat buruh, sekretaris, merangkap anggota dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari sekretaris dinas yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan. bagian kedua pengangkatan keanggotaan lks tripartit kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul pimpinan organisasi perangkat daerah kabupaten mesuji yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan lkssebagaimana dimaksud pada (satu) dengan perbandingan (satu) unsur perangkat pemerintah kabupatenuntuk dapat diangkat menjadi anggota lks tripartit kabupaten,dilingkungan organisasi perangkat daerah kabupaten yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan atau instansi pemerintah kabupaten terkait lainnya bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah kabupatenanggota lks tripartit kabupaten diangkat untuk (satu) kali masa keanggotaan selama (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa keanggotaan berikutnya, kecuali yang berasal dari unsur perangkat pemerintah daerah. calon anggota lks tripartit kabupaten dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud diusulkan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah kabupaten mesuji kepada bupati. calon anggota dari unsur serikat pekerja serikat buruh yang telah tercatat pada organisasi perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan dancalon anggota lks tripartit kabupaten dari unsur organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ditunjuk dan disepakati dari dan oleh dewan pengurus cabang asosiasi pengusaha indonesia dpc indo) kabupaten yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian ketiga pemberhentian selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota lks tripartit kabupaten diberhentikan apabilaselama (enam) bulan berturut turut tidak dapat menjalankan tugasnya, ataukeanggotaan lks tripartit kabupaten yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam diusulkan olehkepada bupati setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan dalam hal anggota lks tripartit kabupatemesuji dengan tembusan kepada organisasi atau instansi asal yang bersangkutan. organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada (satu), mengusulkan penggantian anggota kepadauntuk diajukan kepada bupati mesuji. bab kesekretariatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, lks tripartit kabupaten dibantu oleh sekretariat. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam dibentuk dbagi pelaksanaan tugas lks tripartit kabupaten dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten mesuji dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan lain lain hal hal lain terkait teknis pelaksanaan tugas lks tripartit kabupaten dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman teknis tata kerja lks tripartit kabupaten mesuji terlampir yang merupakan bagian tak terpisah dari diundangkan mesuji pada tanggal julcangkang lama dengan desa sungai limau kecamatan pulaulaut timur kabupaten kotabaru nomor dll plt v dan nomor dsl pltcangkang lama dengan desa sungai limaudesa; sepakat bahwa tarikan garisdj)na, koordinasi komedaa pap koordinasimberdayaan perempuan dan perlindungan anakmberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten musi rawas. kepala dinas adalah kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten musi rawas. sekretariat adalah sekretariat dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten musi rawas. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. menara pasar kootousr nobar k kepala unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat kepala upt adalah kepalsubbagian adalah subbagian tata usahupt kelas untuk mewadahi beban kerja yang besar. para koro ias para koordinasi outpara koordinasi aaaanak kabupaten musi rawas. eselon adalah tingkatan jabatan struktural. bab pembentukan pasai dengan peraturan bupati ini dibentuk upt dinas perlindungan perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak iwatrenumena kabupaten musi rawas. para koordinasi upt perlindungan perempuan dan anak merupakan upt kelas bab iii kedudukan upt perlindungan perempuan dan anak kepala upt koordinasi pen tah koordinasi sea lana santa: bab tugas dan fungsi pasai uptuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt, penyusunan program kerja, penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus, pelaksanaan evaluasi hasil kerja, pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja, pelaksanaan administrasi kantor, dan wwe para koordinasi sek ena nas gak menanam pelaksana: menyiapkan penyusunan rencana programamelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala upt sesuai dengan tugas dan fungsinya. pelaksana terdiri dari: konselor psikologiawas komedi asi gta para peng papa amaoordinasi bab vii tata kerja dalam melaksanakan tugasnya, kepala uppe) koordinasi menoma ditetapkan muara beliti, penang sam pada tanggal, sere mere sekrolanio dalan d2. pasistenpemgpniana kes rupa rawas, tasa pan mena hendraigyunawan diundangkan muara beliti, pada tanggal, semen b t para koordinasi sekretaris daerah gag tor kabupaten musi rawas, kananak kabupaten musi rawas kepala upt subbab tata usaha jabatan fungsional bupati, musi rawas, fat nteremensen snn hendra (gunawantuk melaksanakan ketentuan peraturan pem perintah nomor tahun tentang pem berikan gaji, pensiun, tunjangan beriktamkoor spasi bat. i^lkm ar^f koordinasi opac f)km memutuskan maksud dengan daerah adalah kabupaten pohuwato. bupati adalah bupati pohuwato. pem perintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pem perintah daerah.pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati. gaji atau pengadilan ketiga belas diberikan kepada pegawai negeri sipil;; anggota dewan perwakilan rakyat daerah; dan pns yang sedang menjalani cuti luar tanggungan negara; gaji atau penghasilan ketiga belas sebagai ana dim penghasilan kekurangan penghasilan ketiga belas. gaji atau penghasilan sebagai ana dim maksud pada diberikan bagi pns paling banyak meliputi: gaji pokok; tunjangan keluarga; dan tunjangan jab atan atau tunjangan gaji atau penghasilan sebagai ana dim maksud pada atan atau tunjangan gaji atau penghasilan ketiga belas sebagai ana dim maksud pada diberikan bagi: penerima gaji terusan dari pns yang meninggal dunia, tewas atau gugur; penerima gaji pns yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan (satu) bulan gaji terusan pada bulan juli. gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagai ana dim maksud dalam tidak term dengan bagi guru pns, insentif serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. besaran gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belasgaji atau penghasilan ketiga belas sebagai ana dim maksud dalam dibayarkan pada bulan agustus. dalam gaji atau penghasilan ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagai ana dim maksud pada i), pem bayaran dapat dilakukan pada bulan bulan berikutnya. dalam hal pns menerima lebih dari (satu) penghasilan sebagai ana dim maksud dalam gaji atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jum lainya lebih besar. dalam hal pns menerima lebih dari (satu) jenis penghasilan,atau penerima tunjangan aka diberikan gaji ketiga belas sekaligus gaji ketiga belas penerima pensiun atau gaji ketiga belas penerima tunjangan jan duda. tata cara penerbitan dan pengajuan urat perm intan pem bayaran spp), spm dan sp2d gaji atau penghasilan ketiga belas mengikuti peraturan bupati tentang mekanisme pelaksanaan pem bayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerahagustus diundangkan marisa pada tanggal agustus pj. sekretaris dae rail abu paten pohuwato, iskandar datau berita daerah kabupaten pohuwato tahun nomor |
kang pala lhonorarium tim anggaran pemerintah daerah yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan apbd belum terakomodisuai ketentuan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang standar harga satuan regional,j .daan polisi pamong praja parpol petugas pemadam kebakpenjelasan umum, angka dan table tentang honorarium non asn non perangkat daerah babhonorarium bagi tim anggaran pemerintah daerah kabupaten sumedang. penganggaran honorarium maupun uang lembur sebagaimana tersebut pada angktapi non asn non perangkat daerah tabel honorarium tapi non asn non perangkat daerah honorarium tim anggaran pemerintah daerah kabupaten sumedang pengarah ketua wakil ketua sekretaris anggota anggota tetap anggota tidak tetap |
telah ditetapfto"lu disusun persyaratan dan tahapan penyaluran dana desa, ketatausahaan, pedoman penggunaan, pemantauan serta evaluasi pengelols")berita negara republik indonesia tahun nomor jr"rita daerah kabupaten musi rawas tahun nomor diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: diantara dan disisipkan (tiga) yaitu dan yang berbunyi sebagai berikut:penyesuaian dan atau penetapan pagu alokasi todd sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas: dbh, dau, dak fisik, dak non fisik, did, dana otonomi khusus dan dti, dana keistimewaan, dan dana desa. penyesuaian dan atau penetapan pagu alokasi todd sebagaimana dimaksud padaas" pagu dana desa kabupaten musi rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebesar rp. (seratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus dua belassetiap desa. berdasarkan pagu dana desa untuk masing masing daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam bupati melakukan penyesuaian penghitungan rincian dana desa setiap desa. penyesuaian pengyang bersangkutan. besaran alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi alokasi dasar untuk masing masing daerah kabupaten dengan jumlah desa daerah kabupaten yang bersangkutan. berdasarkan penyesuaian rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada bupati melakukan perubahan mengenaisebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. faketentuan diubah dan ditambah (satu)aw"aasfps(l), dan dana desa tahap diprioritaskan untuk blt desa. ko"maka: anetambah (satula. fe"pada calon keluarga penerima manfaat blt desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memenuhikh)fa!ketentuan ditambah (satu)pada saat peraturan bupati ini mulai diundangkan, makaataurawas, azan gunawan diundangkan muara beliti pada tanggal juu sekretaris daerah kabupaten musi rawas, priskodesi berita daerah kabupaten musi rawas tahun nomor nammmmmama ann mioesekssek doa konadnnana ana kkn ona ann ank ann kkn ann kak kan knn ank anak una rnn mana ran ann ann rta nak nak pai enam rumpun mol memmmsatomssasanm an. binti woo nana kanan kaa kaa kaa kanan nayaka kakak maka kanak koran mana nama akan ank kanan bae kua oak panen snn mann bara ms. mini tan ag, ina |
dan ai: provinsi lampung peraturan bupati tulang bawang nomor tahun tentang pola tata kelola pusat kesehatan masyarakat yang menerapkan badan layanan umumumum layanan daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tulang bawang tentang pola tata kelola pusat kesehatan masyarakat yang menerapkan badan layanan umummbentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah kabupaten tulang bawang berita daerah kabupaten tulang bawang tahun nomor,,pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada hurufengangkatan pegawai pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional sesuaiketentuan peraturan perundang undangan. perencanaan sumber daya manusia pemimpin blue puskesmas kabupaten tulang bawang bluepemimpin blue puskesmas kabupaten tulang bawang, pejabat menilainya adalah kepala dinas dan atasan pejabat menilainya adalah sekretaris daerah.om bupati tulang baw arti diundangkan menggali pada tanggal pem be her daftar pola tata kelola badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat kabupaten tulang bawang lampiran pola tata kelola puskesmas menggali lampiran pola tata kelola puskesmas tiup toho lampiran pola tata kelola puskesmas gedung menang lampiran pola tata kelola puskesmas way dente lampiran pola tata kelola puskesmas pasaran jaya lampiran pola tata kelola puskesmas lebuh dalem lampiran pola tata kelola puskesmas banjar baru lampiran pola tata kelola puskesmas gedung aji lampiran pola tata kelola puskesmas paduan rajawali lampiran pola tata kelola puskesmas gedung rejo sakti il. lampiran pola tata kelola puskesmas rawa pitu lampiran pola tata kelola puskesmas tulang bawang lampiran pola tata kelola puskesmas penawar jaya lampiran pola tata kelola puskesmas sidoharjo lampiran pola tata kelola puskesmas makartitama lampiran pola tata kelola puskesmas rawa jitu lampiran pola tata kelola puskesmas gedung karya jitu lampiran pola tata kelola puskesmas rawa jitu timur dinasti memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pola tata kelola pusat kesehatan masyarakat yang menerapkpemerintah kabupaten tulang bawang. dinas adalah dinas kesehatan kabupaten tulang bulang bawkktulang bawtulang bawang adalah acuan penyelenggaraan bagi pengelola blue puskesmas kabupaten tulang bawang dan perangkat daerah kabupaten tulang bawtulang bawangtulang bawang yang bertugasmaksud dan tujuan (l) maksud pola tata kelola blue puskesmas lingkungan pemerintah kabupaten tulang bawanglingkungan pemerintah kabupaten tulang bawangpergunakan untuk delapan belas) puskesmas wilayah kabupaten tulang bawang. bab iii pola tata kelola blue puskesmas pola tata kelola blue puskesmas meliputi kelembagaan: prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia. (l) sistematika pola tata kelola blue puskesmas lingkungan pemerintah kabupaten tulang bawang disusun sebagai berikut babi pendahuluan bab kelembagaan bab iii penutup penjabaran pola tata kelola pada masing masing nama blue puskesmas lingkungan pemerintah kabupaten tulang bawalingkungan pemerintah kabupaten tulang bawang terdiri dari layanan rawat inap dan layanan rawat jalanngendalian penyakit: perawatan kesehatan masyarakail. pencegahan dan pengendalian hepatitis, kesehatan usia lanjut, kesehatan gigi dan mulut masyarakat: usaha kesehatan sekolah: deteksi dini kanker leher rahim: pengobatan tradisional komplementer:, kesehatan kerja dan olah raga, kesehatan indera: kesehatan matra haji, tim reaksi cepat: pengawasan obat dan makin. upaya kesehatan perseorangan, meliputi il. rawat jalan: pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari (one day care), home care, rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. pelayanan pendukung, meliputi il. manajemen puskesmas: pelayanan kefarmasian pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium: pejabat keuangan:tulang baw: menyiapkan rba: kabupaten tulang bawang: memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya blue puskesmas:mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus non pns blue puskesmas kabupaten tulang bawang,kabupaten tulang bawang:pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin ketatausahaan blue puskesmas: mengelola sdm blue puskesmas kabupaten tulang bawang, mengelola keuangan blue puskesmas: mengelola barang, aset tetap dan investasi blue puskesmas: perencanaan dan evaluasi blue puskesmas kabupaten tulang bawang::ejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan kewajiban: pelayanan kesehatan keluarga miskin: pelayanan rekam medik, pengolahan limbah, pelayanan administrasi manajemen, pelayanan ambulance:: menyediakan data teknis pelayanan ukp: menyusun dan mengolah data spm pelayanan ukp: mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidangnya:: pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan kejadian luar biasa::bagian kedua prosedur kerja setiap pegawai lingkungan blue puskesmas kabupaten tulang bawangtiga pengelompokan fungsi (l) |
aa pan bupati sumedang provinsi jawa barat peraturan bupati sumedang nomor tahun tentang satu data indonesia tingkat. bab pola komunikasi satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang bagian kesatu forum satu data indonesia tingkat kabupaten sumedsumedang. forum satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan olehsumedang berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang kabupatensumedang, penentuan waktu pelaksanaan rapat forum satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang secara teratur, dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang. koordinator forum satu data indonesia tingkat kabupaten sumedangsumedabupaten sumedsumedang melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya. dalam sumedang meminta arahan bupati. bagian kedua sekretariat satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang forum satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariatsumedsumedang bagian kesatu umum penyelenggaraan satu data indonesia tingkat kabupaten sumedangsumedang kabupaten, kesepakatan forum forum satu data indonesia tingkat kabupaten sumed kabupatensumedang kepada seluruh anggota penyelenggara satu data indonesia tingkat kabupaten sumedangsumedsumedang. wikidata sumedsumedangsumedangsumedangsumedang sebagaimana dimaksud pada menyediakan akses: kode referensi: data induk, metadata: data prioritas, dan jadwal rilis dan atau pemutakhiran data. portal . portal satu data indonesia tingkat kabupaten sumedangsumedangsumedsumedangsumedangsumedangsumedang. dalam penyelenggaraan satu data indonesia tingkat kabupaten sumedangsumedang dan perjanjian kerja sama mengenai tata kelola, akses data, dan atau pemanfaatan data yang sudah ada sebelum peraturan bupati ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian. babkabupaten sumedangsatu data indonesia tingkkabupaten. satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah kabupatesumedang adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan satu data kabupaten sumedangyangabupaten sumedangstandar sumedangsumedang bertujuan untuk: memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah kabupatesumedang bagian kesatu umum satu data indonesia tingkat kabupaten sumed.kabupatenstandar kabupaten(c)sumedang bagian kesatu umum penyelenggara satu data indonesia tingkat kabupaten sumedang dilaksanakan oleh:sumedang, dan memberikan .sumedang. dewan pengaumedangsumedang, dan pembina data geospasial tingkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangsumedang:kabupaten.kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian, dan unit kerja perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informatikkabupaten yang membidangi kinerja instansi pemerintah untuk data terkait laporan kinerja instansi pemerintahanpembangunan jangka menengah daerah kabupaten, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten, dan sistem informasi pemerintahan daerah,dan unit kerja pada sekretariat daerah kabupaten yang membidangi tata pemerintahan untuk data terkait laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupatensumedang, menyampaikan data beserta metadata kepada wikidata, dan memberikan akses application programming interface api) kepada wikidata, produsen data sebagaimana dimaksud pada adalah perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerahbab . |
salinan tak ben bupati serangantekepala daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan peraturan butiga triliun seratus enam belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu delapan73. delapan ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu se. retribusi. retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakanujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tuj, yang terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. pajak hotelsebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp17. tujuh belas milyar rupiah), pajak restoran sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp13. tiga belas milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp900. sembilan ratus juta rupiah), pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp2. dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp175. seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), pajak parkir. pajak parkir sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp760. tujuh ratus enam puluh juta rupiah), pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp2. dua milyar lima ratus12. seratus dua belas milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), pajak butiran bangunan perdesaandan perkotaan pbb2)sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp95. sembilan puluh lima milyar12. seratus dua belas milyar rupiah). retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp20. dua puluh milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), lain lain pad yang sah, jasa giro sebesar rp5. lima milyar tujuh ratus juta rupiah), pendapatan bunga sebesar rp4. empat milyar lima ratus juta rupiah), penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar rp1. satu milyar rupiah), pendapatan denda pajak daerah sebesar rp5. lima milyar rupiah), pendapatan denda retribusi daerah sebesar rp150. seratus lima puluh juta rupiah), pendapatan blue sebesar rp265. dua ratus enam puluh lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). . anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp3. tiga triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus limadua triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu850. delapan ratus lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus empat rupiah). belanja bunga sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp0, nol).273. auratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus enamiar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). . anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalamlue gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud padabelanja tambahan penghasilan asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp352. tigaratus limapuluh dua miliar tujuhratus limapuluh sembilan juta delapanratus tigapuluh empat ribu empatratus delapanpuluh delapan269. dua ratus enampuluh sembilan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapanratus sembilan puluh enam rupiah), belanja gaji dan tunjangan dpr sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp40. empat puluh miliar enam puluh tujuh juta lima puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah), belanja gaji dan tunjangan kdh wkd sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp162. seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus limasebesar rp1. satu miliar tujuhratus lima juta tigaratus sembilanpuluh tiga ribu empatratus sembilanpuluh satu rupiah), belanja pegawai blu sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp30. tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah). . anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalamyang terdiri atas: gaji dan tunjanga gaji dan tunjangaseratus sembilanpuluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enampuluh rupiah), belanja tunjangan keluarga asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp49. empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus dua rupiah), belanja tunjangan jabatan asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp9. sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enamiar dua ratus kedelapanbelas juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh duarp5. lima miliar lima ratus juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah),iar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah), belanja. belanja tunjangan ph tunjangan khusus asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp834. delapanratus tigapuluh empat juta delapanratus empat puluh delapan ribu tiga ratus duapuluh enam rupiah), belanja pembulatan gaji sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp34. tiga puluh empat juta delapanratus limapuluh delapan ribu delapan ratus limapuluh tiga rupiah), belanja iuran jaminan kesehatan asn sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp25. dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu empat ratus enam belas rupiah), belanja iuran jaminan kecelakaan kerja asn sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp1. satu miliar dua ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), belanja iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp3. tiga miliar tujuhratus empat puluh juta enam ratus enampuluh lima ribu limbatus sembilanpuluh enam rupiah). anggaran pembiayaan daerah tahun anggar)penampakan penerimaan pad, dan sisa lebih perhitungan anggaran blue penampakan penerimaan pad sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp0, nol). sisa lebih perhitungan anggaran blue sebagaimana dimaksud pada hurufnol). . anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp27. dua puluh tujuh, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp27. dua puluh tuj): pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp0, nol anggaran pembentukan dana cadang danlampiran iiitema bupati bulungan propinsi kalimantan utara,harga satudoman standar harga satuaturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menetapkan besaran biaya kegiatan. peraturan bupati ini bertujuan untuk: honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (ukpga) besaran sekretaris staf pendukung moderator pembawa acara dirjen pembaca doa panitia honorarium narasumber membahas moderator pembawa acara dirjen pembaca doapembawa acara protokolyangpenanggung jawab ketua wakil ketu membahas moderator dan pembawa acara profesional satuan besaran rp)dalam (satu) skpd per bulan dengan ketentuan sebagai berikut: pejabat eselon dan eselon pejabat eselon iv, pelaksana, dan pejabat fungsional jumlah personel dalam satu tim dan jumlah keterlibatan keanggotaan dalam tim tidak ada pembatasan sepanjang diperlukan dalam tim dan menyesuaikan dengan kebutuhan tim,pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan bupatipelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerahsatuan besaran rp) honorarium pelaksana sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dibayar perbulan ketua wakil ketuasatuan besaran rp) honorarium pemberi keterangan ahli saks(non pns satuan besaran rp) di dii diri sarjana terapan sarjana s1) master s2) doktor s3)awan satuan besaran rp) jurnal honorarium tim penyusun buletin atau majalahdan pengelola website satuan besaran rp) penanggung jawab web developer pembuat artikel ujian tingkat pendidikan dasar ujian tingkat pendidikan menengahsatuan besaran rp) honorarium penyusun butir soal tingkat per butir soal kabupaten honorarium telaah butir soal tingkat kabupaten: telaah materi soal per butir soal telaah bahasa soal per butir soal honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten,(diklat) honorarium penceramah, pengajar dari luar dan dalam skpd penyelenggara, penyusun modul diklat, petugas medis dan petugas jaga keamanan satuan besaran rp) honorarium pendamping penceramah tim kegiatan visits diklat kepimpinan dan ojp diklat prajabatan honorarium pengajar yang berasal dari luar ojp skpd penyelenggara honorarium pengajar yang berasal dari dalam ojp skpd penyelenggara mentor proyek perubahan penguji coach counselor instruktur diklat kepemimpinan ojp prajabatan latar) honorarium tim evaluation pembelajaran honorarium tim evaluasi penyelenggara honorarium tenaga kesehatan sewa bus besar sewa kendaraan roda sewa ruang belajar ruang meeting menyelenggarakan kegiatan diklat teknis dan (per paket fungsional luar kabupaten bulungan dan luar kaltara honorarium supir kegiatan visits kegiatan honorarium petugas pembina peserta ojp asrama honorarium penandatanganan https angkatan honorarium pendamping widyaiswara ojp instruktur honorarium pembinaan mental dan jasmani ojp peserta asrama honorarium petugas asrama honorarium petugas ujian diklat teknis ojp fungsional honorarium peliputan acara diklat kegiatan per honor tim outbound honorarium petugas kesehatan petugas ojp kesehatan yang divestasi honorarium widyaiswara instruktur dan narasumber diklat teknis fungsional bintik dan workshop honorarium penceramah umum diklat struktural, diklat teknis dan fungsional. bintik dan workshop dalam daerah kabupaten bulungan dan luar kaltara pejabat eselon yang disetarakan pejabat eselon iii yang disetarakan pejabat eselon yang disetarakan honorarium narasumber pakar diklat teknis dan fungsional, bintik dan workshop dari pemerintah pusat menteri pejabat setingkat menteri pejabat eselon yang disetarakan pejabat eselon yang disetarakan pejabat eselon iii kebawah yang ojp disetarakan kegiatan observasi lapangan ol) diklat teknis dan fungsional, benchmarking diklat kepemimpinan dan kegiatan diklat teknis dan fungsional yang dilaksanakan diluar kabupaten bulungan dan luar kaltara biaya kontribusi diklat teknis dan fungsional kegiatan per per carter bus dan minibus sewa ruang rapat dan ruang seminar kegiatan biaya diklat kepemimpinan (diklat struktural) dilaksanakan diluar daerah kaltara sudah termasuk biaya ladies program dan benchmarking diklat kepemimpinan tingkat diklat kepemimpinan tingkat diklat kepemimpinan tingkat iii diklat kepemimpinan tingkat diklat prajabatan latar uang saku peserta struktural dan diklat teknis fungsional uang saku dalam daerah kabupaten bulungan uang saku luar daerah kabupaten bulungan uang saku luar daerah provinsi kalimantan utara tas, kaos, cetak modul materi diklat, sertifikat, naskah ujian dan koreksi ujian diklat struktural dan diklat teknis fungsional |atas peseta puan kaos pakaian olahraga peserta cetak modul materi diklat prajabatan set golongan dan cetak modul materi diklat jabatan set golongan iii cetak modul bahan ajar diklaim tk. cetak modul bahan ajar diklaim tk. iii cetak sertifikat https diklat cetak modul materi diklat teknis dan set fungsional di. naskah ujian koreksi ujian pengawas ujian biaya tes total ets topic pakaian seragam peserta diklat pim orang khas daerah) buku panduan oo. tanda pengenal peserta badge name honorarium tim assessor pusat assessor pertama assessor muda assessor madya assessor utama honorarium tim assessor provinsi assessor pertama assessor muda assessor madya assessor utama honorarium tim assessor kabupaten assessor pertama assessor muda assessor madya assessor utama honorarium tim uji kompetensi narasumber non pns tim pendukung honorarium pengawas ujian tkd ujian dinas) memberikan kepastian hukum dalam pemberian biaya honorarium jasa lainnya, biaya konsumsi rapat, biaya pengadaan kendaraan dan biaya pemeliharaan lingkungan pemerintah daerah, untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd. bab standar belanja standar belanja meliputi: standar biaya honorarium jasa lainnya, standar biaya konsumsi rapat, cc. standar biaya pengadaan kendaraan, dan standar belanja pemeliharaan, standar biaya honorarium biaya jasa lainnya, biaya konsumsi rapat, biaya pengadaan kendaraan dan biaya pemelihon pada tanggal desember ann pit. bupati bulungan, vota.i (ata, sh.mm ttd pembawtugas pengamanan petugas pengamanan honorarium tim kesehatan pelaksanaan tkd honorarium penyusun modul diklat petugas medis petugas medis pendamping petugas outboundtau masyarakat, taus.d hari satuan besaran rp) ketua wakil ketua honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat s.d hari satuan besaran rp) penanggung jawab ketua wakil ketua honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat lebih dari hari satuan besaran rp) penanggung jawab ketua wakil ketuasatuan besaran rp) wakil ketua honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah satuan besaran rp)administrator dan operator aplikasi, penilai objek pbb dan petugas perforasi satuan besaran rp) administrator sima dan persediaan administrator sid pembantu administrator sid administrator ppid administrator om span administrator sandman staf administrator sima operator sid operator sima skpd operator om span operator website operator simpeg operator penyusunan laporan apbn pln dan banker penilai objek pajak bumi dan bangunan petugas perforasi operator mantel operator mantel kecamatan operator aplikasi e logistik operator care jkn operator kegiatan dak fisik aplikasi mon, money, dan om span) alokasi dak antara s d operator kegiatan dak fisik aplikasi mon, money, dan om span) alokasi dak antara1. s d operator kegiatan dak fisik aplikasi mon, money, dan om span) alokasi dak antara s d administrator database siak sistem informasi administrasi kependudukan) pembantu administrator siak sistem informasi administrasi kependudukan) lamenlihamttms jaringan lan dan internet) jismantaramimms tes jaringan lan dan internet) keuangan bulanan administrator sistem aplikasi simba dal makan satuan biaya insentif rt rw, gaji upah honorarium ptt tenaga kontrak dan operator alat berat sma rp) aja insentif rt rw basi gaji upah non pns pengemudi supir gaji parpol dan pemadam kebakaran nan gaji upah non pns lintas upah non pns operator alat berat dprk) upah harian lepas tenaga penanggulangan bencana keterangan: dalam hal ketentuan umk bulungan tahun lebih tinggi daripada keputusan bupati ini maka nilai satuan biaya dapat dilampaui sesuai ketentuan yang berlaku. gaji upah honorarium ptt tenaga kotak yang dibayarkan perbulan sudah termasuk iuran bpjs yang menjadi kewajiban peserta. satuan biaya gaji ptt tenaga kontrak kesehatan gaji upah tenaga kesehatan non pns kriteria wilayah satuan umum dokter keperawatan ners) d.iv d.iiigaji upah tenaga non kesehatan non pns kriteria wilayah satuan analis tata usaha analis kebijakan pengabdian masyarakat analis pemberdayaan masyarakat analis pengembangan kompetensi penyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan pengelola data pengelola data pertanggungjawaban anggaran pengolah data laporan pertanggungjawaban bendahara pengadministrasi akreditasi sistem manajemen pengadministrasi perencanaan dan program pengadministrasi gudang farmasi pengadministrasi keuangan pengadministrasi pengadministrasi nota perhitungan retribusi daerah perbuatan pengadministrasi umum pengadministrasi rekam medik dan informasi pengemudi ambulance operator speedboat prabu kebersihan mu nda ndahonorarium biaya jasa lainnya satuan besaran rp) jasa penyemprotan rumah tangga program malaria jasa logging focus untuk program penanggulangan dbd berlokasi (radius 200m) jasa petugas pemantau dan pembina honorarium surveyor sensor) akreditasi puskesmas honorarium narasumber pendamping akreditasi puskesmas ojp bongkar muat distribusi obat dan per koli perbekalan kesehatan nan honorarium petugas jaga dan shift malam paramedis dan tenaga fungsional per shift jaga lainnya honorarium petugas jaga shift puskesmas hari raya besar paramedis dan tenaga fungsional per shift jaga lainnya lembur petugas jaga malam paramedis dan tenaga fungsional per jaga malam lainnya kasir mr sopir jaga per jaga malam honorarium satuan pengawas internal permendagri honorarium dewan pengawas permendagri sekretaris dewan pengawas honorarium pengelola ppk blue permendagri dan perlu pejabat ketatausahaan keuangan pejabat verifikasi akuntansi keuangan honorarium tim pengadaan barang dan jasa blue pejabat pembuat komitmen blue (nilai kegiatan lebih dari miliar pejabat pengadaan barang jasa pembantu pejabat pengadaan barang jasa honorarium tim casei pada blue rsd verifikator ina cbs tim pelaksana jabatan fungsional) honorarium pelaksana kegiatan swakelola perpres tahun asisten tenaga ahli operator komputer koordinator pelaksana kegiatan pengawas kegiatan lapangan pelaksana lapangan administrasi dan keuangan uang lembur ppp hari besar tertentu uang lembur diberikan apabila ada acara keramaian yang dilaksanakan pemerintah daerah) honorarium koordinator kabupaten perumahan dan kawasan permukiman honorarium koordinator kabupaten operasional koordinator kabupaten honorarium fasilitator perumahan kawasan dan permukiman tenaga fasilitator operasional fasilitator honorarium tenaga medis honorarium pembantu medis operasional kelompok masyarakat peduli insentif pembina program desa insentif pembina sub program desa insentif pos alat desa tim penerangan media melalui pemutaran video tim keliling mobilitas pkb pendataan keluarga sejahtera per pengisian ks dan c i individu honor verifikasi, pengolahan dan konsolidasi data kependudukan coklat, verifikasi data, koordinator, per pokja, distribusi, pengembalian pencetakan, sortir, pengepakan per dan entry data hasil coklat pendataan dan pendaftaran per penduduk pendataan penduduk rentan per adminstrasi kependudukan pendataan penduduk non permanen pendataan dan pendaftaran per penduduk wna dan tka cc. kegiatan prestasi olah raga dan olah raga tradisional uang pembinaan dan penghargaan bagi yang berprestasi dedikasi @auaratarpant o | tim badminton surat gandapah o ) ) | ooo juara( ganda juara( manapun | ) ho00000| juara harapan gandapura desain ganancampa juaralttandacampuran) @barat( ganda campuran) acara ganda campuran ) ho00000) serapan kemono0 campuran) bawakputa pai suara bamakputa pui oo ) tim hs00000) juarai babak putra puri oo oh00000 juara bakiak putra puri o ) tim cadangan patr pti oo | suara hadangan putra puri tim hs00000) forall hadangan putra pari o)im juaratladangan putra puri tim o )| oo0oo| berang pata pari nusra mengerang putra pari oo ) ok ho0000| juara mengerang putra puri oo ) op juara mengerang putra puri oo ) ok oo000| jaraatanpeatamai pengadilan bag. hukum pernaskah berkuasa lenmmmssamman kuasa hukum) matt dian sos oje sematatetapsn setan amalan ban mia mid banding pengadilan pan apaan kembali pk) pengadilan pembuatan kronologis perkara pernaskah berkuasa ban mina lampiransatuan biaya honorarium biaya jasa lainnyadalam ribuan rupiah s.d. 100jt ,5m 5m 510m 525m 550m 575m 100m jabatan s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 250m ati 1om 25m 50m 75m 100m 250m pejabat pengelola keuangan daerah tahun ppid) pengguna anggaran pa) anggaran) pejabat pembuat komitmen apabila perpres pa kpa bukan sebagai pejabat pembuat komitmen) pengadaan b jjabat ketatausahaan keuangan permendagri satuan kerja perangkat daerah pembantu khusus dana kelurahan) bendahara pengeluaran atau 86o| bendahara penerima bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerima pembantu pembantu bendahara pengeluaran permendagri atau pembantu bendahara penerimaan peserta membahas perda perlu dan produk hukum lainnya per kasus berdasarkan surat ji. kuasa hukum kuasa khusus, sampai peninjauan kembali pk) tim teknis unit kerja pengadaan barang dan jasa anang honor tunjangan pakar ahli oh ok honor tunjangan tim penyusun naskah akademik perda inisiatif dewan honor tunjangan tim pakar ahli perda inisiatif dewan rumah sakit umum daerah setempat rumah sakit umum pusat terdekat petugas penunjang pelantikan dan pengambil sumpah pada sidang paripurna istimewa dprd honorarium pelatih mto (sk bupati) honorarium fasilitator teknis kelurahan mendagri sj), sekda honorarium tim meter per kegiatan siding wakil ketua orang sidang anggota orang sidang sekretaris penuntut orang sidang panitera sang sidang || penanggungjawab wakil penanggungjawab pengendali teknis sea anggota penanggungjawab orang tahap wakil penanggungjawab orang tahap pengendali teknis orang tahap ketua tim orang tahap anggota orang tahap honorarium kegiatan sekretariat daerah penyiaran men bia rami programer umum perlengkapan ho) determinan mina tunjangan adc bupati dan wakil bupati pns || ape bupati maa a00 supir bupati || ancwakit bupati bias adc supir wakil bupati apesekaa mia ape supir sekan maa honorarium pengelola keuangan daerah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah koordinator pengelola keuangan daerah kabupaten bendahara umum daerah bud) ruasapup oo sekretariat voodoo honorarium kuasa pengguna anggaran ppid nilai pagu dana atas rp200 juta s.d. rp1 miliar nilai pagu dana atas rp1 miliar s.d. rp10 miliar nilai pagu dana atas rp10 miliar s.d. rp100 miliar nilai pagu dana atas rp100 miliar honorarium tim implementasi dan pengembangan aplikasi pendukung sima programmer sistem pendukung administrator sistem pendukung bidang evaluasi pengembangan sistem pendukung program doktoral s3) non tahun eksakta program magister s2) akuntansi, magister teknik dan tahun eksakta program magister s2) lainnya tahun dan non eksakta program sarjana s1) (d.iv) tahun eksakta teknik program sarjana s1) (d.iv) tahun non eksakta program sarjana s1) d.iii program sarjana s1) d.iii program sarjana s1) d.iii tahun ners program diploma d.iii) tahun eksakta teknik program diploma d.iii) non tahun eksakta non teknik program diploma d.i) tahun perpajakan perbendaharaan program pendidikan dokter tahun spesialis pds) honorarium tim wawancara kegiatan ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas honorarium kegiatan tim panel jpt jabatan pimpinan tinggi honorarium kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan uang saku honor kegiatan siswa honor pengawas ruang olimpiade sains nasional osn) sd mi, smp honor pemeriksa soal olimpiade sains nasional osn) sd mi, smp honor juri lomba fls2n sd mi, smp fl2n sd mi dan olsen smp m honorarium penyelesaian perselisihan hubungan industrial luar pengadilan oleh mediator hubungan industrial klarifikasi ketenagakerjaan org kasus pelayanan konsultasi bimbingan penyelesaian org kasus perselisihan org kasus penyelenggaraan sidang mediasi org kasus pembuatan perjanjian bersama tiapamaantu pembuatan anjuran selasa man ketiga team ommomummama honorarium instruktur honorarium penguji man biaya penyampaian spot pbb p2 speed dan skpd tersampaikan kepada ae, bayar aja kegiatan pengelolaan sampah, limbah b3, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup paman otnstafengawas korea lapangan mantenamastaraan honorarium kegiatan dinas ketahuan pangan juara juara juara iii juara harapan juara harapan juara harapan iii honoris jurilintas sektoral ketua sekretaris anggota kecamatan dan lapangan tfl bea) gaji tenaga fasilitator lapangan dan sasa man lapangan tfl) ben operator administrasi pengelola honorarium layanan penyelenggaraan bangunan gedung arm seo anggota tag (dibayar per orang kali permohonan imb honorarium tim penyusun data pembangunan daerah atau data lainnya kab. bulungan (maksimal bulan) honorarium verifikasi dan validasi data penyandang masyarakat kesejahteraan sosial honorarium tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu ppid pembantu) opd bidang pelayanan informasi bidang pengelolaan data dan klasifikasi informasi honorarium petugas pengamanan pemilu kegiatan satpol pp&pmk dan penyidik tempat pemungutan suara tps) hadiah perlombaan pada dinas kearsipan dan perpustakaan amami pama omamtampan mmartampan eaantomta serta amami mamtamgang maratampan o00 amaratampan mam amami tantangan roo0 mmaratampan oamtamgan mampang banatembarganvangrtan ver (la samgantitgantenaon o00 omamarantemparbupatidibawah ini satuan biaya konsumsi rapat satuan besaran rp) rapat koordinasi tingkat bupati eselon setara perpres tahun kudapan snack) orang kali rapat biasa perpres tahun kudapan snack) orang kali air mineral (botol kecil) air mineral (sedang kecil) kue nampan kecil (beraneka macam kue) kue nampan besar (beraneka macam kue)::, dan kudapan (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. paket half day. standarpaket kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor" uang harian kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor billboard billboard provinsi satuan luar dalam akan mini kota kota kalimantan utara satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor setingkat kepala daerah atau eselon provinsi satuan halfway fully billboard kalimantan utara satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor setingkat eselon satuan halfway fully billboard kalimantan utaratuan biaya pengadaan kendaraan dinas satuan besaran rp) pejabat eselon kendaraan operasional kantor dan atau lapangan roda double gardan roda dan atau bus kecil roda dan atau bus sedang roda dan atau bus besar kendaraan operasional kantor dan atau lapangan roda kendaraan operasional kendaraan lapanganketerangan: tabel honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan dengan satuan orang bulan ob)an barang milik daerah honorarium pengelolaan barang milik daerah pada pengelola barang dalam ribuan rupiah 510m 520m jabatan s.d. s.d. s.d. ?50m 1om 20m 50mverifikator pengelolaan barang honorarium pengelolaan barang milik daerah pada pengguna barang dalam ribuan rupiah 510m 520m jabatan s.d. s.d. s.d. ?50m 1om 20m 50m pengguna barang kuasa pengguna barang pejabat ketatausahaan pengguna ls00| .s00 barangdibawah ini, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas pejabat kendaraan dinas operasional satuan besaran rp) bupati ketua dprd anggota dprd pejabat eselon pejabat eselon iii pejabat eselon double gardan roda roda kendaraan operasional dalam lingkungan kantor, roda dan speed boat operasional dalam lingkungan kantor speed boatdibawah ini satuan biaya pemeliharaan sarana kantor satuan besaran rp) personal computer notebook450 kva unit tahun genset kva unit tahun plt. bupati bulungan, ttd singkong ala salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ira sekretariat daerah vota.i lata, sh.mm , pembina tk. nip pengurus barang pengguna pengurus barang pengguna pembantu pembantu pengurus barang pengguna keterangan: tabel honorarium pengelolaan bmd pada setiap satuan kerja dan pengelola, diberikan dengan satuan orang bulan (ob) berdasarkan besaran nilai aset yang dikelola sesuai dengan total nilai inventaris barang united bpk dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. honorarium pengadaan barang jasa honorarium pejabat pengadaan barang jasa besaran pejabat pengadaan barang jasa konstruksi) pejabat pengadaan barang jasa non konstruksi) honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang jasa konstruksi) besaran nilai pagu pengadaan s.d rp. juta nilai pagu pengadaan atas rp200 juta s.d rp500 juta nilai pagu pengadaan atas rp500 juta s.d rp1 miliar nilai pagu pengadaan atas rp1 miliar s.d rp2, miliar nilai pagu pengadaan atas rp2, miliar s.d rp5 miliar nilai pagu pengadaan atas rp5 miliar s.d rp10 miliar nilai pagu pengadaan atas rp10 miliar s.d rp25 miliar nilai pagu pengadaan atas rp25 miliar s.d rp50 miliar nilai pagu pengadaan atas rp50 miliar s.d rp75 miliar nilai pagu pengadaan atas rp75 miliar s.d rp100 miliar nilai pagu pengadaan atas rp100 miliar s.d rp250 miliar nilai pagu pengadaan atas rp250 miliar honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang jasa untuk pengadaan barang non konstruksi) mma sarana satuan rp) (hmiparipeantasat2001ta tg, png aan papa tas juta bakar miliar miliar pkk miliar nilai pagu pengadaan atas rp5 miliar s.d rp10 miliar nilai pagu pengadaan atas rp25 miliar s.d rp50 pki nilai pagu pengadaan atas rp50 miliar s.d rp75 kak pkk miliarpom) aro cap satuan rp) |itpamipenndansnn kwutassa ranjan opo mia juta s.d rp100 juta janin tan timmasampnnjanmiliar s.d rp2. miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya pakta onar kecaman anna homofon nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya fate roma oma ane maroon fate mar samp aman opo icon diatas rp. miliar s.d miliar (matan kos mika roman w5o000 diatas rp. miliar s.d miliar ane diatas rp. miliar s.d miliar pattae omar kapok ana diatas rp. miliar s.d miliar mia diatas rp. miliar s.d miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya diatas rp. miliar honorarium pengguna anggaran pengadaan barang jasabarang nonjasa non konstruksi) besaran nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya diatas rp10 miliar s.d rp25 miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya diatas rp25 miliar s.d rp50 miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya diatas rp50 miliar s.d rp75 miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya diatas rp75 miliar s.d rp100 miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya diatas rp100 miliar s.d rp250 miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya diatas rp250 miliar s.d rp500 miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya diatas rp500 miliar honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan php), berdasarkan perpres nomor tahun besaran pejabat pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi) pejabat pemeriksaan hasil pekerjaan non konstruksi) honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan php konstruksi) berdasarkan perpres nomor tahun bnn cai satuan rp) |mapampensadansatpsonisa so, juta miliar miliar miliar nilai pagu pengadaan atas rp5 miliar s.d rp10 pekan man mepkk miliar pemanen tana asam miliar honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan php untuk pengadaan barang non konstruksi) berdasarkan perpres nomor tahun man set satuan rp) itam peadnsatpa0ons opo te, juta miliar miliar miliar nilai pagu pengadaan atas rp5 miliar s.d rp10 paman coromiliar pemanen aer opo season0 miliar honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan php untuk jasa konsultansi jasa lainnya non konstruksi), berdasarkan perpres nomor tahun maan far satuan rp) iitatpamupengamanyasaoneutas rp30 been juta s.d rp100 juta jimat pengarang tanya nota dopjuta s.d rp1 miliar padek rea amar ana stoo00 diatas rp. miliar s.d rp2. miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya diatas rp. miliar s.d rp5 miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultasi jasa lainnya diatas rp. miliar s.d miliar altar kim map man solo diatas rp. miliar s.d miliar paten maa anna soc00 diatas rp. miliar s.d miliar partai pama anna diatas rp. miliar s.d miliar diatas rp. miliar s.d miliar diatas rp. miliar s.d miliar diatas rp. miliar honorarium pengawas lapangan jasa konstruksi internal skpd pembantu ppt maan) urban tag satuan rp) (ntu pemamnsampsosta 0po| bkk miliar miliar miliar jon perranaanasemtanmaa tenan keterangan untuk honorarium pengadaan barang jasakelompok kerja pemilihan pengadaan barang jasa, pejabat panitia pemeriksa hasil pekerjaan, dan pengawas lapangan jasa konstruksi telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. |
peraturan bupati sumedangbupati sumedang, menimbang bahwa penyebaran guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan kabupaten sumedangsumedangindak lanjut penataan kelebihan tenaga guru,,, danbab vii mekanisme pelaksanaan penataan tenaga guru pns kepala dinas pendidiksumedangurjalan. untuk menjamin tetap berlangsungnspb m.pan rb tahun pmk. danidikan adalah dinas pendidikan kabupaten sumedang. kepala dinas pendidikan adalah kepala dinas pendidikan kabupaten sumedang. badan kepegawaian daerah adalah badan kepegawaian daerah kabupaten sumed jabatan jenis pendidikan. bab iii prinsip,an yang sistematis,ndahan guru pegawai negeri sipil dan tata cara penilaiannya bagian kesatu kriteria pemindahan guru, kualifikasi pendidikan paling rendah, cc. pangkat golongan paling rendah, beban kerja tidak memenuhi kewajiban minimal jam tatap muka per minggu. belum memiliki sertifikat pendidik, memiliki masa kerja paling sedikit sebagai guru,, rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal lokasi kerja relatif jauh, cc., tidak memiliki keputusan bupati tentang penempatan penugasan pada unit kerja tersebut,ari kriteria tts bobot. baik kualifikasi s1 div s1 div ss2 ss2 pendidikan tidak linear tidak linear dengan mata linear linear pelajaran yang diampu jenjangjabatan |pertama| muda madya utama na aa beban kerja guru 'jam jam minggu minggu sertifikat tidak punya punya pendidik dengan punya tidak linear mata pelajaran linear ang diampu masakerja kencana mangan mecctahapan pengelompokan jabatan, perhitungan bobot masing masing indikator, penilaian individu dan penyusunan peringkat.ksanaan penataan tenaga guru pegawai negeri sipil bagian kesatu persiapan penataan tenaga guru pegawai negeri sipil untuk persiapan penataan tenaga guru pns dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang, peta jabatan, kekuatan pegawai, persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, kesesuaian, kekurangan dan atau kelebihan, dan rencana relokasi redistribusi pegawai. bagian kedua pelaksanaan penataan tenaga guru, menganalisis kesenjangan antara profil tenaga guru pns dengan syarat jabatan, menentukan jumlah tenaga guru pns pada satuan pendidikan dengan cara membandingkan antara hasil perhitungan kebutuhan tenaga guru pns: dan melakukan langkah langkah tindak lanjut. bagian ketiga tindak lan, melakukan penarikan tenaga guru pns dan atau tenaga guru cons yang dipekerjakan atau diperbantukan pada satuan pendidikan yang sederajat pada instansi lain disesuaikan dengan syarat jabatan,, menyusun perencanaan pengembangan tenaga guru pns, dan menyrumelakukan pemetaan potensi tenaga guru pns dalam rangka mengetahui minat dan bakat tenaga guru pns,, menyusun perencanaan pengembangan pegawai, dan menyusun perencanaan tenaga guru pns keuangan. |
mendorong pejabatmasyarakat pejabat pegawai lingkungan pemerintah daerah ruang lingkup whistleblowing system dugaan tindak pidana korupsi, meliputi: kebijakan tentang whistleblowing system,whistleblowing system laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti bukti yang cukup diantaranyajabatnama bupati karawang provinsi jawa baratevaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dilakukan sedikitnya (satu) kali dalam (lima) tahun pelaksanaan rpmrpm tanpa mengubah target capaian sasaran akhir, penetapan perubahan rpm ditetapkan dengan peraturan kepalagi urusan pemerintahan daerah menjadbahwa pembagian urusan pemerintahan daerah dimaksud pada huruf menyebabkan perubahan yang mendasar terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten karawang tahun bahwa dengan telah ditetapkannylu mengubah keputusan bupati karawang nomor kep. huk tentang indikator kinerja utama pemerintah kabupaten karawang tahun bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b, dan perlu menetapkan peraturan bupati karawangabupaten karawang yang berdaya saing meningkatkan peningkatan akses aksesibilitas dan permodalan melalui kemampuan koperasi permodalan penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal pembinaan peningkatan terhadap pelaku kemampuan dan usaha dan umkm kualitas sdm pelaku usaha ukm ikm peningkatan sistem, pengembangan jaringan distribusi pemberdayaan dan barang dan jasa peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional penataan pasar milik pemerintah pengembangan pengembangan sentra industri daerah sentra produk ikm dengan pemanfaatan keuntungan faktor kompetitif dan komparatif revitalisasi peralatan produksi ikm meningkatnya menciptakan iklim peningkatan efektivitas kemudahan investasi usaha dan investasi prosedur perijinan yang kondusif investasi dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah misi mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum mewujudkan pengembangan meminimalkan memberdayakan kub stabilitas kerukunan kehidupan konflik sara dan forum kerukunan umat keamanan yang antar umat beragama konflik beragama) dalam kondusif bagi yang harmonis ipoleksosbud menekan konflik sara pembangunan hankam ideologi dan konflik ipoleksosbud wilayah politik ekonomi hankam sosial budaya pertahanan dan keamanan) meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan meningkatkan meningkatkan kehidupan implementasi beragama dalam norma norma kehidupan masyarakat religius dalam serta meningkatkan kehidupan toleransi dan kerukunan bermasyarakat dalam kehidupan beragama meningkatnya pengembangan meningkatkan partisipasi masyarakat budaya hukum pendidikan hukum dalam pesta demokrasi masyarakat masyarakat meningkatkan kemitraan dengan aparat penegak hukum mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dukungan dan meningkatkan kepatuhan fasilitasi masyarakat terhadap penegakan hukum peraturan daerah meningkatkan kesiagaan aparatur kemanan dalam mengamankan wilayah misi mewujudkan kabupaten karawang yang asri dan lestari peningkatan meningkatnya pembangunan, pengembangan infrastruktur kualitas kualitas dan pemeliharaan, dan jalan dan jembatan infrastruktur kuantitas pelayanan peningkatan diselaraskan dengan jalan dasar infrastruktur kapasitas dan dan jembatan nasional serta kabupaten karawang kualitas provinsi dalam rangka infrastruktur jalan meningkatkan konektivitas dan jembatan antar bagian wilayah dalam kabupaten untuk mendukung sistem logistik nasional pengembangan peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan dan pemeliharaan sistem irigasi infrastruktur irigasi berbasis partisipatif partisipasi masyarakat meningkatnya mengembangkan menyediakan prasarana dan aksesibilitas fasilitas sarana lalu lintas kapasitas dan perhubungan berdasarkan rencana keselamatan pengembangan wilayah pelayanan transportasi penyediaan ruang penyediaan penataan kota yang publik dan rth fasilitas dan ruang manusiawi dan ramah anak ruang terbuka publik hijau) meningkatnya meningkatkan menyediakan regulasi sarana penataan ruang penanganan prasarana kebencanaan, wilayah kabupaten bencana melalui memenuhi waktu tanggap berbasis pemberdayaan dan perbaikan akibat pembangunan masyarakat dan bencana berkelanjutan dan penyediaan sarana kebencanaan prasarana menuju kemandirian peningkatan meningkatkan kualitas kualitas perencanaan tata ruang perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang meningkatnya meningkatnya peningkatan akses dan mutu cakupan layanan air kualitas dan pelayanan air minum minum, cakupan persamaan, dan pelayanan sanitasi pengelolaan air limbah peningkatan kualitas cakupan pelayanan persamaan peningkatan kapasitas fasilitas pengelolaan air limbah domestik meningkatnya penanganan rehabilitasi rumah tidak pengelolaan kawasan terhadap rumah layak huni permukiman layak tidak layak huni huni mewujudkan kabupaten karawang yang asri dan lestari menjaga kualitas terwujudnya pelestarian fungsi meningkatnya pengawasan dan kelestarian lingkungan hidup lingkungan hidup dan pengendalian terhadap lingkungan hidup yang berkualitas berkelanjutan pencemaran dan kerusakan untuk mendukung lingkungan pembangunan berkelanjutan terselenggaranya konservasi sumberdaya alam peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim misi membangun kabupaten karawang melalui penguatan desa mewujudkan pengentasan desa optimalisasi peningkatan partisipasi kemandirian desa sangat tertinggal pemanfaatan masyarakat, pengembangan serta terwujudnya potensi desa kelembagaan ekonomi dan desa mandiri sumberdaya peningkatan kualitas aparatur sosial, ekonomi pemerintahan dalam dan ekologi) mendukung pembangunan melalui desa pendekatan partisipatif bupati karawang, ttd celtica nurrachadianakabupaten karawang tahun misi mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa bom did pemerintahan yang tatakelola kabupaten bersih, efektif, efisien pemerintahan yang dan bebas kkn bersih dan efisien laporan keuangan daerah a05 aan cell uti status ppd penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kemendagri indeks reformasi tea tea tea misi mewujudkan kabupaten yang berdaya saing tujuan deskripsi sasaran indikator kinerja capaian mewujudkan meningkatnya akses usia harapan hidup perkiraan lama hidup tahun peningkatan dan kualitas pelayanan rata rata penduduk kualitas hidup kesehatan dengan asumsi tidak ada masyarakat perubahan pola mortalitas menurut umur indeks kesehatan ahh ahh, kabupaten karawang ahh. ahh,,, angka kematian ibu jaw eat atase teka ieaiiateiretahaan aki) jlh jumlah kelahiran hidup angka kematian bayi akb p instan x akb) mal kg cin kematian bayi usia bawah (satu) tahun terkenalnya laju pertumbuhan &" pertumbuhan penduduk lpp) yet sia penduduk paw jumlah penduduk tahun awal meningkatnya akses rata rata lama sekolah kombinasi antara tahun dan kualitas pelayanan mys) partisipasi sekolah, jenjang pendidikan pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan ang ditamatkan angka partisipasi murni smp angka partisipasi kasar angka partisipasi kasar smp (indeks masa sekolah) meningkatnya indeks pembangunan ipc gonta ngotot tee perlindungan terhadap gender ipg) perempuan dan anak tujuan deskripsi sasaran indikator kinerja capaian meningkatkan meningkatnya peluang angka pengangguran kesejahteraan kerja terbuka masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi angka kesempatan kerja baik formal irenagaterjayang mendasar pemtinaandissktorinformal maupun non formal. denagn erjabaruyangetsran rasio daya serap tenaga #wlitwnakera baja padu perusahan pmapmdn orang kerja jumlah seluruh pmapmdn . meningkatnya angka kemiskinan perlindungan sosial dan persentase penduduk ala , masyarakat miskin) indeks gini ha) indeks williamson cv, nn. .aaa meningkatnya nilai tukar petani produksi, produktivitas indeks yang diterima petani pertanian dan ana iban pasa pendapatan petani peningkatan produksi, peningkatan produktivitas produktivitas pertanian padi tanaman pangan, hortikultura dan kw peternakan provitasm profit sa t prioritas,. peningkatan produktivitas palawija onta kw tujuan deskripsi sasaran indikator kinerja capaian peningkatan produktivitas hortikultura jamur merang) kw kub kubu ng panen prioritas provitasn.1y prioritas. peningkatan produksi peternakan daging telur susu ton produksi, produksi.,. produksi terpenuhinya skor pola pangan skor pph x#akg bobot persen kebutuhan pangan harapan akg angka kecukupan yo) masyarakat gizi bobot bobot masing masing golongan pangan meningkatnya produksi peningkatan produksi dengki, son kanan ton perikanan peri ppb| peningkatan produksi budidaya ton) ton) ton) ton) ton) ton) ptn) produksi budidaya tahun berjalan bin produksi budidaya tahun sebelumnya ena aa) ton ton) ton) ton) ton) ton) ton) prin i) produksi tangkap tahun sebelumnya pendapatan nelayan rp. ole meningkatnya jumlah wisatawan pariwisata yang berbasis budaya lokal jumlah event seni budaya yang diselenggarakan dengan skala nasional tujuan deskripsi sasaran indikator kinerja capaian meningkatnya lpe laju pertumbuhan res pdb. pdb. perekonomian daerah ekonomi) (ag o pdb peningkatan nilai nilai ekspor dalam negeri triliunan ekspor barang dan jasa asal kab. karawang tahun rupiah kabupaten karawang nn. aaasaaaaaa meningkatnya jumlah nilai investasi jumlah nilai investasi triliun kemudahan investasi berskala nasional berskala nasional rupiah mdn pma mdn pma nn. . .laws misi mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum tujuan deskripsi sasaran indikator kinerja capaian mewujudkan stabilitas pengembangan indeks kerukunan niat tol skor keamanan yang kerukunan kehidupan beragama responden jumlah pertanyaan kondusif bagi antar umat beragama dari rumus atas ditetapkan indeks kerukunan sebagai berikut: pembangunan wilayah yang harmonis sangat rendah rendah tinggi sangat tinggi. meningkatnya indeks angka partisipasi masyarakat demokrasi angka dalam pesta demokrasi partisipasi pil pres, pileg pilgub pilkada pilkades bt ii misi mewujudkan kabupaten karawang yang asri dan lestari peningkatan kualitas meningkatnya kualitas panjang jaringan infrastruktur dasar dan kuantitas pelayanan jalan kabupaten panjang jalan kondisi baik infrastruktur dalam kondisi baik panjang jalan seluruhnya kabupaten karawang panjang saluran panjang saluran invasi kabupaten dalam kondisi baik irigasi kabupaten yang kondisinya baik jumlah total panjang saluran irigasi kabupaten meningkatnya ratio volume cox cwx csp csf ccs rasio aksesibilitas kapasitas capacity ratio) tenan nanah dan keselamatan transportasi mana pelayanan transportasi cep faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan aran csf faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping ccs faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota. penyediaan ruang publik luas ruang terbuka luas ruang terbuka hijau dan rth ruang terbuka hijau kab. karawang dlh hijau) taman kehati dan hutan kota o h? buih meningkatnya penataan rasio peningkatan jumlah komunitas ruang wilayah kabupaten kemampuan tentang masyarakat peduli bencana berbasis pembangunan kebencanaan pada daerah rawan bencana berkelanjutan dan daerah rawan yang dibina jumlah kebencanaan bencana komunitas masyarakat peduli bencana pada daerah rawan bencana) persentase jumlah bencana yang penanganan kejadian ditangani jumlah kejadian bencana bencana) persentase jumlah obyek terdampak penanganan yang ditangani jumlah obyek rehabilitasi dan terdampak) rekonstruksi meningkatnya cakupan persentase rumah jumlah menggunakan air bersih 65y6 70y6 75y6 layanan air minum, tangga rt) yang jumlah persamaan, drainase menggunakan air dan pengelolaan air bersih limbtujuan deskripsi sasaran indikator kinerja capaian persentase penduduk jumlah menggunakan sir bersih 65y6 70y6 75y6 80y6 beraksen air minum jumlah rasio tempat jumlah daya tampung tps nilai pembuangan sampah jumlah penduduk tps) per satuan penduduk wilayah perkotaan (dlh: persentase volume sampah yang ditangani penanganan sampah volume sampah perkotaan dlh: meningkatnya rasio rumah layak jumlah rumah layak huni nilai pengelolaan kawasan huni, luas kawasan dibagi jumlah rumah dikali permukiman layak huni kumuh aa. . aaa menjaga kualitas dan terwujudnya lingkungan indeks lingkungan ikh karawang ipa ipu kelestarian lingkungan hidup yang berkualitas hidup ith) hidup untuk ipa indeks pencemaran air mendukung sungai pembangunan yang ipu indeks pencemaran berkelanjutan udara ith indeks tutupan hutan indeks pencemaran nilai air sungai tea (a) (aj adalah nilai maksimum dari lij adalah nilai rata rata dari cv' indeks pencemaran nilai kadar ambien nyata hasil pengukuran indeks tutupan nilai hutan asunamhuan misi membangun kabupaten karawang melalui penguatan desa bea indikator kinerja capaian mewujudkan pengentasan desa persentase desa jumlah desa tertinggal) .42y0 kemandirian desa sangat tertinggal serta dengan status desa total jumlah desa)x100 jumlah desa terdiri terwujudnya desa tertinggal desa dari desa mandiri tertinggal sangat tertinggal, desa tertinggal persentase desa jumlah desa mandiri) dengan status desa total jumlah desa)x10046 jumlah mandiri desa mandiri bupati karawang, ttd celtica nurrachadiana lampiran iiiperangkat daerah tahun indikator kinerja utama sekretariat daerah nama organisasi sekretariat daerahsiindikator kinerja utama mate ends kinerja tipe penghitungan, sumber data) terciptanya nilai ppd formulasi pengukuran sinergitas tata nilai skip predikat nilai ppd kelola kabupaten predikat nilai skip pemerintahan yang karawang efektif dan efisien tipe penghitungan non kumulatif sumber data: kemendagri kemenyan meningkatnya capaian formulasi pengukuran layanan dan realisasi sinergitas produk promperda realisasi promperda hukum daerah rencana promperda non kumulatif sumber data: sekretariat daerah emas tan mane sasaran strategis kinerja tipe penghitungan, sumber data aan meningkatnya cakupan formulasi pengukuran fasilitasi koordinasi realisasi penyusunan kerjasama mai sana desah dah pihak ketiga x10076 kebijakan serta antar daerah implementasi dan pihak tipe penghitungan kerjasama daerah ketigapenyelesaian pertanahan, adm masalah realisasi penyelesaian permasalahan pertanahan penggunaan tanah pertanahan dan pemeliharaan tipe penghitungan tanah non kumulatif sumber data: sekretariat daerah meningkatnya tingkat formulasi pengukuran layanan kebijakan kinerja predikat kinerja berusia ekonomi daerah berusia berdasarkan auditor publik tipe penghitunganlayanan administrasi barang dan kegiatan barang dan jasa fasilitasi kegiatan barang dan jasa rencanakan pembangunan jasa melalui daerah ulp tipe penghitungan non kumulatif sumber data: sekretariat daerah meningkatnya prestasi mto formulasi pengukuran layanan kebijakan sto sosial peringkat mto sto tingkat jawa kemasyarakatan barat tipe penghitungan non kumulatif sumber data: sekretariat daerah (aa gem sasaran strategis kinerja tipe penghitungan, sumber data meningkatnya cakupan formulasi pengukuran fasilitasi dan kebijakan koordinasi spm spm pelayanan dasar diimplementasikan penyusunan pen didi kan, spm pelayanan dasar yang ada kebijakan serta sosial, implementasi kesehatan) layanan sosial tipe penghitungan dasar meliputi non kumulatif pendidikan kesehatan dan sumber data: sosial undang undang tahun meningkatnya cakupan formulasi pengukuran layanan kedinasan layanan kepala daerah fasilitasi layananfasiltass 1007p wakil kepala daerah regia tan rencana kegiatan fasilitasi serta daerah pimpinan tipe penghitungan pada setda acara non kumulatif sumber data: sekretariat daerah meningkatnya tingkat formulasi pengukuran layanan sarana dan pemenuhan prasarana kerja barang unit kebutuhan barang yang penuhi kebutuhan barang optimal aparatur serta kerja lingkup akuntabilitas setda pengadaan barang tipe penghitungan hitung aset setda non kumulatif sumber data: sekretariat daerah meningkatnya nilai formulasi pengukuran kualitas sdm dan akuntabilitas pengelolaan adm (skip) setda penilaian skip oleh inspektorat dans an, tipe penghitungan kepegawaian, dan non kumulatif arsip sumber data: sekretariat daerah meningkatnya cakupan formulasi pengukuran kinerja evaluasi kelembagaan sook skpd yang dievaluasi pemerintahan dan perangkat skpd yang ada meningkatnya daerah akuntabilitas dan tipe penghitungan penyelenggaraan non kumulatif pem yang efektif sumber data: sekretariat daerah badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) nama organisasi badan perencanaan pembangunanserta bidang penelitian dan pengembangan fungsi penyusunan kebijakan teknis badan dan atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah, serta penelitian dan pengembangkonsistensi persentase formulasi pengukuran perencanaan program jumlah program dalam program renstra yang renstra yang sesuai dengan pembangunan sesuai dengan rpm dikali seratus persen kabupaten rpmsentase formulasi pengukuran kegiatan senja jumlah kegiatan dalam senja yang sesuai dibagi dengan jumlah kegiatan dengan rkd rkd kali seratus persencapaian persentase formulasi pengukuran target kinerja (realisasi target jumlah target indikator kinerja pembangunan kinerja tahunan yang tercapai dibagi dengan meningkat dengan target jumlah indikator kinerja dalam kinerja yang tapin dikali seratus persen tertuang dalam tipe penghitungan tapiencanaan persentase formulasi pengukuran pembangunan usulan kegiatan jumlah kegiatan berbasis berbasis berbasis musrenbang yang tertuang bottom musrenbang dalam rkd dibagi dengan meningkat yang tertuang jumlah seluruh kegiatan rkd dalam rkd dikalikan seratus persen dibanding dengan targettr, sekretariat meningkatnya persentase formulasi pengukuran ketersediaan ketersediaan jumlah dokumen penataan informasi informasi ruang yang ditargetkan untuk penataan terkait rtrw disusun dibagi dengan jumlah ruang |dan rencana realisasi dokumen yang kabupaten rinci tata |disusun dikalikan seratus karawang ruang yang persen menjadi tipe penghitungan kewenangan kumulatif bappeda sumber data: bidang prasarana& tata ruang peningkatan laki bappeda formulasi pengukuran kinerja hasil evaluasi dari inspektorat bappeda tipe penghitungan noingkatan persentase formulasi pengukuran kualitas money (format money jumlah kolom dalam format yang terisi dan terisi penuh dan benar persentase tipe penghitungan realisasi non kumulatif kegiatan sumber data: dengan yang bidang pme tercantum dalam senja meningkatnya jumlah surat formulasi pengukuran pelayanan arahan jumlah surat permohonan informasi pemanfaatan arahan pemanfaatan ruang publik bidang ruang yang |yang masuk dibagi dengan penataan diterbitkan jumlah surat arahan ruang pemanfaatan ruang yang diterbitkanintegrasi rtrw jumlah formulasi pengukuran dalam dokumen yang dokumen yang dimaksud dokumen terintegrasi adalah dokumen rpm, perencanaan dengan rtrw kpj, kpj amj, evaluasi pembangunan rpm, dokumen daerah dan lingkungan dan rencana dokumen induk sektoral, lingkungan dokumen lingkungan jumlah permohonan dokumen lingkungan dibagi jumlah dokumen lingkungan yang terbit dikali seratus persen rencana induk sektoral jumlah rencana induk sektoral yang disusun dibagi realisasi penyusunan jumlah rencana induk sektoralmeningkatnya persentase data formulasi pengukuran kualitas statistik yang data statistik yang tersedia perencanaan tersedia dibagi target dikali seratus persebadan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya (bppsdmk) nama organisasi badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia bpsdm)asnkonsistensi persentase cons formulasi pengukuran perencanaan dan |yang lulus seleksi jumlah cons yang recruitment sesuai berdasarkan kuota lulus seleksi dibagi dengan peraturan yang diberikan jumlah kuota yang diperoleh dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif non kumulatif sumber data: bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai asn tersedianya presentase pns formulasi pengukuran aparatur sipil yang sesuai jumlah pns yang negara yang dengan memenuhi kompetensi memenuhi standar kompetensi jabatan dibagi jumlah kompetensi jabatan jabatan keseluruhan pns dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif non kumulatif sumber data: bidang pengembangan pegawai asn bidang kesejahteraan, disiplin dan kepangkatan asn bidang pendidikan dan pelatihan peningkatan jumlah pegawai formulasi pengukuran kompetensi sumber yang mengikuti jumlah pegawai yang daya manusia pengembangan mengikuti aparatur sipil kompetensi pengembangan negara kompetensi tipe penghitungan kumulatif non kumulatif sumber data bidang pendidikan dan pelatihan memutuskan menetapkan peraturan bupati yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten karawang yang selanjutnya disebut bappeda adalrawang. kepala badan adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten karawang. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten karawang yang selanjutnya disebut ipjp daerah adalah dokumen perencanaan daerah kabupaten karawdaerah dan mengacu pada pembangunan jangka panjang nasionaljumlah pegawai formulasi pengukuran yang mengikuti jumlah pegawai yang pendidikan formal mengikuti pendidikan dan mendapat formal dan mendapat fasilitas bantuan fasilitas bantuan penelitian penelitian tipe penghitungan kumulatif non kumulatif sumber data: bidang pengembangan pegawai asn peningkatan persentase formulasi pengukuran disiplin dan penanganan jumlah kasus kesejahteraan terhadap pelanggaran disiplin pegawai asn pelanggaran yang sudah diproses disiplin asn dibagi jumlah pelanggaran disiplinmfasilitasi terfasilitasinya formulasi pengukuran kegiatan korps asn kegiatan korps jumlah kegiatan yang asn ikutiindeks kepuasan formulasi pengukuran kualitas pelayanan pelayanan hasil survey kepuasan administrasi administrasi pelayanan kepegawaian kepegawaian administrasi kepegawaian (aspek syarat dan prosedur) tipe penghitungan kumulatif non kumulatif sumber data: sekretariat bpsdmwujudkan data persentase formulasi pengukuran kepegawaian yang pegawai yang jumlah pegawai yang akurat datanya akurat datanya akurat dibagi jumlah seluruh pegawainilai evaluasi skip formulasi pengukuran kualitas tata kelola bpsdm hasil penilaian manajemen internal evaluasi skip dari bpsdm bpk inspektorat tipe penghitungan kumulatif non kumulatif sumber data: sekretariat bpsdm persentase temuan formulasi pengukuran bpk inspektorat jumlah temuan yang bpk inspektorat yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan bpk inspektorat dikali seratus persen tipe penghitungan non kumulatif sumber data: sekretariat bpsdm persentase tertib formulasi pengukuran administrasi jumlah kesesuaian barang aset antara dokumen bpsdm inventarisasi dan pengelolaan barang bpsdm dibandingkan dengan sima barang bukan tipe penghitungan kumulatif non kumulatif sumber data: sekretariat bpsdm badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bukan) nama organisasi badan pengelolaan keuangan dan asetbidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantunanpengelolaan keuangan dan aset daerah pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah: pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan aset daerah:apbd tepat waktu formulasi pengukuran skpd tepat waktu penyampaian perda pengelolaan sesuai sap apbd pada dprd paling keuangan penyampaian perda lambat bulan oktober dan aset pertanggungjawaban daerah yang apbd kepada dprd penyampaian skpd akuntabel tepat waktu united sesuai sap paling lambat maret paling lambat (enam) bulan setelah anggaran tahun selesai tipe penghitungan non kumulatif sumber data: surat penyampaian perda apbd dari bupati dprd berita acara serat terimatersedianya formulasi pengukuran data informasi aset jenis data aset yang akurat sesuai sap tipe penghitungan non kumulatif sumber data: laporan data mutasi aset laporan rencana kebutuhan barang milik daerah kbd) laporan daftar kebutuhan barang milik daerah kbd) badan pendapatan daerah (benda) nama organisasi badan pendapatan daerahkeuangan dan asset daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah fungsi penyusunan kebijakan teknis badan dan atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah,meningkatnya persentase formulasi pengukuran pad melalui peningkatan pad pemungutan jumlah pad tahun jumlah pad tahun paj daerah jumlah pad tahu: bidang pbb dan bpt, bidang pajak daerah lainnya dan bidang pengembangan kapasitas inspektorat nama organisasi inspektoratkapasitas formulasi pengukuran kapabilitas aparat api inspektorat tingkat kapabilitas api pengawasan intern kabupaten berdasarkan hasil api), inspektorat karawang validasi bpk tahun kabupaten tipe penghitungan karawang non kumulatif sumber data: satgas api bpkmayoritas formulasi pengukuran penerapan spip spip tingkat mayoritas spip pada skpd berdasarkan hasil validasi bpk tahun tipe penghitungan non kumulatif sumber data: satgas api bpk meningkatnya prosentase skpd formulasi pengukuran akuntabilitas dengan nilai skip keuangan skpd baik jumlah skpd dengan nilai skip baik jumlah skpd tipe penghitungan non kumulatif sumber data: satgas api bpk tertanganinya persentase kasus formulasi pengukuran kasus pengaduan pengaduan persentase jumlah kasus lingkungan lingkungan pengaduanyang tertangani pemkab. karawang pemkab. karawang jumlah seluruh kasus pengaduan tipe penghitungan non kumulatif sumber data inspektorat meningkatnya persentase formulasi pengukuran penyelesaian tindak penyelesaian persentase tindak lanjut lanjut hasil tindak lanjut hasil pap pengawasan pemeriksa aan jumlah seluruh hasil pengawasan tipe penghitungan non kumulatif sumber data inspektorat meningkatnya penurunan formulasi pengukuran akuntabilitas persentase temuan jumlah temuan bernilai keuangan desa hasil pengawasan rupiah berdasarkan hasil yang bernilai pengawasan inst rupiah pada desa jumlahseluruhtemuan tipe penghitungan non kumulatif sumber data inspektorat sekretariat dprd nama organisasi sekretariat dprd tugas pokok memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas dan kewenangan dprd, penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan dprd, penyediaan dan mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh dprdtingkat capaian formulasi pengukuran birokrasi daerah pembentukan jumlah perda yang yang profesional peraturan daerah ditetapkan dibagi dari total dengan jumlah bappeda perda dalam bappeda dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: bagian persidangan dinas pendidikan pemuda dan olahraga nama organisasi dinas pendidikan, pemuda dan olahraga tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olah raga fungsi perumusan kebijakan teknis dianpeserta formulasi pengukuran akses dan kualitas didik putus telah puas sekolah pelayanan sekolah pada tingkat dan jenjang sd mi pendidikan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang sd mi pada tahun ajaran sebelumnya. tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang sd, sekretariat persentase peserta formulasi pengukuran didik smp putus jumlah putus sekolah sekolah pada tingkat dan jenjang smp mts 100x6 jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang smp mts pada tahun ajaran sebelumnya. tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang smp, sekretariat prosentase lulusan formulasi pengukuran yang jumlah siswa baru tingkat melanjutkan pada jenjang sd mi 100x jumlah lulusan pada jenjang sd mi tahun ajaran sebelumnya. tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang sd,lulusan formulasi pengukuran smp yang jumlah lulusan pada jenjang smp mts tahun ajaran sebelumnya. tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang smp, sekretariat daya tampung formulasi pengukuran jumlah siswa sd mi tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang sd, bidang paud dan dikemas, sekretariat daya tampung smp formulasi pengukuran jumlah siswa smp mts tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang smp, bidang paud dan dikemas, sekretariat persentase yang formulasi pengukuran memiliki sarana jumlah yang memiliki dan prasarana sarana dan prasarana jumlah sd mi keseluruhaniliki jumlah smp yang memiliki sarana dan sarana dan prasarana prasarana sesuai sesuaisnp x1004 snp jumlah smp keseluruhsmp, sekretariat persentase yang formulasi pengukuran memenuhi spm jumlah yang memenuhi spmenuhi jumlah smp yang jumlah smp keseluruhan tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang smp, sekretariat jumlah siswa formulasi pengukuran penerima kip jumlah siswa penerima kip tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang jumlah siswa smp formulasi pengukuran penerima kip jumlah siswa smp penerima kip tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang smprawang yang terdiri atas rencana pola ruang dan rencana struktur ruang kabupaten karawarawang untuk periode (lima)karawang untuk periode (satu) tahun,arawangapk paud formulasi pengukuran jumlah siswa pada jenjang tk ra penitipan anak jumlah anak usia tahun tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang paud dan dikemas, sekretariat lembaga paud formulasi pengukuran terakreditasi jumlah lembaga paud terakreditasi tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang paud dan dikemas penyediaan ruang formulasi pengukuran belajar siswa paud jumlah ruang belajar tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang paud dan dikemas penyediaan sarana formulasi pengukuran dan prasarana paud jumlah sarana dan prasarana alat permainan edukatif ape) tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang paud dan dikemas, sekretariat angka melek huruf formulasi pengukuran jumlah penduduk usia tahun keatas dapat baca tulis 100y6 jumlah penduduk usia tahun keatapaud dan dikemas jumlah pkb formulasi pengukuran terakreditasi jumlah pkb terakreditasi tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang paud dan dikemas jumlah lkp formulasi pengukuran terakreditasi jumlah lkp terakreditasi tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang paud dan dikemas meningkatnya tata ketersediaan formulasi pengukuran kelola pendidikan dokumen yang handal perencanaan jumlah dokumen perencanaanpelaporan jumlah dokumen pelaporan tipe penghitungan non kumulatif sumber data: sekretariat indeks kepuasan formulasi pengukuran pemangku kepentingan total dari nilai persepsi pendidikan per unsur ' oo nilai menimbang total unsur yang teriplay anan administrasi perkantoran administrasi yang dilaksanakan 100y6 jumlah layanan kegiatan perkantoran administrasi perkantoransarana play anan sarana dan prasarana aparatur prasarana ang dilaksanakan 100y6 jumlah layanan kegiatan aparatur sarana dan prasarana aparatur tipe penghitungan non kumulatif sumber data: sekretariat persentase disiplin formulasi pengukuran aparatur jumlah pns disdikpora yang memenuhi disiplin berpakaian dinas lengkap jumlah pns disdikporaformulasi pengukuran kapasitas sumber aparatur yang dilaksanakan 100y6 jumlah layanan kegiatan kapasitas sumber daya aparaturlaporan jumah dokumen laporan capaian kinerja capaian kinerja dan dan keuangan keuangan tipe penghitungan non kumulatif sumber data: sekretariat meningkatnya jumlah kegiatan formulasi pengukuran upaya kepemudaan jumlah kegiatan pemberdayaan kepemudaan peran pemuda tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang pemuda dan olahraga jumlah kelompok formulasi pengukuran pemuda yang jumlah kelompok pemuda dilatih tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang pemuda dan olahraga jumlah kegiatan formulasi pengukuran pencegahan jumlah kegiatan penyalahgunaan narkoba tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang pemuda dan olahragjumlah sarana dan formulasi pengukuran sarana dan prasarana olahraga jumlah sarana dan prasarana olahraga prasarana olahraga tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang pemuda dan olahraga meningkatnya prosentase guru formulasi pengukuran kualifikasi berkualifikasi pen ninnin kompetensi berijazah kualifikasi s1. pendidik dan jumlah guru sd mi tenaga kependidikan tipe penghitungan non kumulatif sumber data: sekretariat persentase guru formulasi pengukuran slip berkualifikasi berijazah kualifikasi jumlah guru slip tipe penghitungan non kumulatif sumber data: sekretariat persentase guru formulasi pengukuran bersertifikat jumlah guru bersertifikat jumlah guru dan slip yang berkualifikasiyang formulasi pengukuran sekolah yang terakreditasi terakreditasi yang terak sitasi jumlah sd mi keseluruhan tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang persentase smp formulasi pengukuran yang terakreditasi jumlah smp m yang terakreditasi 100y6 tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang smp dinas kesehatan nama organisasi dinas kesehatan tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendali daerah bidang kesehatan, dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatkualitas pelayanan keluarga sehat jumlah keluarga kesehatan primer sehat dibagi jumlah keluarga wilayaheksi pelayanan kesehatan primer meningkatnya jumlah formulasi pengukuran kualitas pelayanan masyarakat miskin jumlah masyarakat kesehatan rujukan yang mendapat miskin yang mendapat dan jaminan |jaminan kesehatan jaminan kesehatan kesehatan karawang sehat) karawang sehat) tipe penghitungan kumulatif sumber data: seksi pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan meningkatnya persentase formulasi pengukuran kualitas pelayanan puskesmas jumlah puskesmas kesehatan terakreditasi terakreditasi dibagi tradisional dan jumlah puskesmas akreditasi wilayahpelayanan kesehatan tradisional, mutu dan akreditpelayanan kesehatan ibu persentase ibu hamil kesehatan keluarga hamil mendapatkan pelayan dan gizi ibu hamil sama dengan jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi jumlah semua ibu hamil wilayah kabupaten kota tersebutibu persentase ibu bersalin bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sama dengan jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar fasilitas kesehatan dibagi jumlah semua ibu bersalin yang adabayi persentase bayi baru baru lahir lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sama dengandibagi jumlah semua bayi baru lahirbalita persentase anak usia bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar sama dengan jumlah balita bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah balita bulan yang ada wilayah kerjanak usia usia pendidikan pendidikan dasar yang dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sama dengdibagi jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas dan yang ada wilayah kerja wilayah kabupaten kota tersebut dalam urn waktu satu tahun ajarapada persentase warga usia produktif negara usia tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sama dengtahun dibagi jumlah warga negara usia tahun yang ada wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahuntujuan dan ruang lingkup tujuanadalah untuk menyempurnakan rpm dengan kondisi daerah, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkembang. ruang lingkup penyelarasan rpm adalah penanaman terhadap kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiranpenyelarasan rpmwarga usia lanjut negara usia tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sama dengan jumlah pengunjung berusia tahun atas yang mendapat skrining kesehatansesuai standar minimal kali dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah semua penduduk berusia usia tahun atas yang ada wilayah kabupaten kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan kali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: seksi kesehatan keluarga dan gizi persentase balita formulasi pengukuran gizi buruk cakupan balita gizi ditangani buruk mendapat perawatan sama dengibagi jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan satu wilayah kerja pada kurun waktuesa formulasi pengukuran kualitas promosi siaga aktif jumlah desa siaga kesehatan dan aktif dibagi jumlah pemberdayaan desa siaga yang kesehatan dibentuk dikali masyarakat seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat meningkatnya persentase desa formulasi pengukuran kualitas kesehatan stem jumlah desa stem lingkungan, dibagi jumlah desa kesehatan kerja dan wilayah kerja olahraga kabupaten padalingkungan, kesehatan kerja dan olahraga meningkatnya cakupan formulasi pengukuran kualitas surveilans desa kelurahan desa kelurahan uci dan imunisasi universal child sama dengan jumlah immunization uci) desa kelurahan uci dibagi seluruh desa kelurahan dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: seksi surveilans dan imunisorang persentase orang pencegahan dan dengan dengan pengendalian mendapatkan penyakit menular pelayanan sesuai standar sama dengan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi orang dengan yang adalayanan formulasi pengukuran kesehatan orang persentase orang dengan risiko berisiko terinfeksi hiv terinfeksi hiv mendapatkan pemeriksaan hiv sesuai standar sama dengan jumlah orang berisiko terinfeksi hiv yang mendapatkan pemeriksaan hiv sesuai standar fasyankes dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang berisiko terinfeksi hiv yang ada satupersentase penderita pencegahan dan penderita hipertensi mendapat pengendalian hipertensi pelayanan kesehatan penyakit tidak sesuai standar sama menular dan dengan jumlah kesehatan jiwa penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab kotersentase penderita diabetes penyandang yang melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sama dengdibagi jumlah penyandangorang persentase odg dengan gangguan berat yang jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sama dengan jumlah odg berat psikotik) wilayah kerja kab kot dibagi jumlah odg berat psikotik) yang ada wilayah kerja kab kotmeningkatnya persentase formulasi pengukuran kualitas pelayanan pengguna obat persentase kefarmasian rasional por) penggunaan obat rasional puskesmas sama dengan jumlah puskesmas melaporkan penggunaan obat rasional dibagi jumlah puskesmas wilayah kerjafarmasketersediaan obat formulasi pengukuran kualitas alat dan perbekalan persentase kesehatan dan kesehatan ketersediaan obat dan perbekalan perbekalan sama kesehatan rumah dengan jumlah obat tangga dan perbekalan kesehatan yang tersedia dibagi kebutuhan satu tahun dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part meningkatnya rasio dokter per formulasi pengukuran kualitas satuan penduduk jumlah dokter umum sumberdaya dibagi jumlah manusia kesehatan penduduk wilayah kerja kabupaten dalan kurun waktu satu tahun dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: seksi sumberdaya manusia kesehatan meningkatnya persentase formulasi pengukuran kualitas program puskesmas persentase puskesmas dan sistem menggunakan menggunakan sikka informasi kesehatan sistem informasi generik sama dengan kesehatan jumlah puskesmas menggunakan sistem informasi kesehatan dibagi jumlah puskesmas wilayah kerjaub bagian program dan pelapouskesmas formulasi pengukuran kualitas menyampaikan persentase puskesmas pengelolaan laporan menyampaikan keuangan dan aset pengelolaan aset laporan pengelolaan aset sama dengan jumlah puskesmas melaporkan laporan pengelolaan aset puskesmas dibagi jumlah puskesmas wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu yang sama dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: sub bagian keuangan meningkatnya jumlah formulasi pengukuran kualitas puskesmas rawat jumah puskesmas pengelolaan umum inap yang rawat inap yang dan kepegawaian dibangun dibangun tipe penghitungan kumulatif sumber data: sub bagian umum dan kepegawaian jumlah paru formulasi pengukuran yang dibangun jumlah paru yang dibangun tipe penghitungan kumulatif sumber data: sub bagian umum dan kepegawaian jumlah rsud formulasi pengukuran kelas yang jumlah rsud kelas dibangun yang dibangun tipe penghitungan kumulatif sumber data: sub bagian umum dan kepegawagawai jumlah pegawai lingkungan dinas lingkungan dinas kesehatan dengan kesehatan dengan nilai kinerja nilai kinerja minimal minimal baik baik bagi jumlah seluruh pegawai lingkungan dinas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: sub bagian umum dan kepegawaian rasio tempat tidur formulasi pengukuran per satuan jumlah tepat tidur penduduk bagi jumlah penduduk wilayah kerja kabupaten dalam urn waktu satu tahun dikali seribu tipe penghitungan kumulatif sumber data: sub bagian umum dan kepegawaian rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan nama organisasi rumah sakit umum daerah kelas non pendidikanmeningkatnya formulasi pengukuran indeks kepuasan angka kepuasan jumlah responden masyarakt masyarakat yang menyatakan terhadap puas dibagi jumlah pelayanan rumah seluruh responden sakit tipe penghitungan non kumulatif sumber data: rsud dinas pekerjaan umum dan penataan ruang nama organisasi dina pekerjaan umum dan penataan ruang tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil penyelarasanmbinaan dan pengawasan pimpinanenyelarasan rpm berakibat terhadap perubahan penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikator kinerja utama. penyelarasdiri atas lampiran penyelarasan keterkaitan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan kabupaten karawang lampiran penyelarasan indikator kinerja utama iku) kabupaten karawang tahun lampiran iii penyelarasan indikator kinerja utama iku) perangkat daerah tahun fungsi meningkatkan kemantapan infrastruktur yang berkeselamatan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, jasa, aktivitas sosial budaya, pertanian, industri, pariwisata dan pemerintahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mewujudkan karawang yang mandiri, maju dan berdaya saing, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah kabupaten sebagai daya dukung dan penunjang dalam melayani pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat wilayah terpaduanjang jalan formulasi pengukuran kualitas dan kabupaten yang panjang jalan kuantitas ditingkatkan kabupaten dalam pelayanan kondisi baik dibagi infrastruktur jalan jumlah total panjang yang mantap dan jalan kabupaten dikali berkeselamatan seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas pupr meningkatnya jumlah jembatan formulasi pengukuran kualitas dan kabupaten yang jumlah jembatan kuantitas terbangun kabupaten dalam pelayanan kondisi baik dibagi infrastruktur jumlah total jembatan jembatan yang kabupaten dikali mantap dan seratus persen berkeselamatan tipe penghitungan kumulatifanjang saluran formulasi pengukuran kualitas dan irigasi kabupaten panjang saluran kuantitas yang terbangun irigasi dalam kondisi pelayanan baik dibagi jumlah infrastruktur total panjang saluran jaringan irigasi, irigasi kabupaten rawa dan jaringan dikali seratus persen pengairan lainnya tipe penghitungan yang mantap dan kumulatif berkeselamatan sumber data: dinas pupr meningkatnya panjang saluran formulasi pengukuran kualitas dan drainase jalan panjang drainase kuantitas kabupaten yang dalam kondisi baik pelayanan terbangun dibagi jumlah total infrastruktur panjang drainase drainase dan kabupaten dikali trotoar jalan yang seratus persen mantap dan tipe penghitungan berkeselamatan kumulatif sumber data: dinas pupr meningkatnya panjang saluran formulasi pengukuran kualitas dan pembuang panjang saluran kuantitas kabupaten yang pembuang dalam pelayanan terbangun kondisi baik dibagi infrastruktur jumlah total panjang saluran pembuang, saluran pembuang sungai, danau dan kabupaten dikali sumber daya air seratus persen lainnya yang tipe penghitungan mantap dan kumulatif berkeselamatan sumber data: dinas pupr meningkatnya panjang bangunan panjang garis pantai kualitas dan abrasi pantai yang kabupaten kondisi kuantitas terbangun baik dibagi jumlah pelayanan total garis pantai infrastruktur kabupaten dikali wilayah pesisir seratus persen pantai yang mantap tipe penghitungan dan kumulatif berkeselamatanjumlah terbangunnya kualitas dan terbangunnya sarana prasarana kuantitas sarana dan gedung kantor pelayanan prasarana gedung pemerintahan dan infrastruktur kantor fasilitas umum gedung kantor pemerintahan dan kabupaten kondisi pemerintahan dan fasilitas umum baik dibagi jumlah fasilitas umum total sarana dan mantap dan prasarana gedung berkeselamatan kantor pemerintahan dan fasilitas umum kabupaten dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas pupr dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman nama organisasi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dprk)luasan formulasi pengukuran kualitas pelayanan cakupan jumlah sambungan sarana dan penyediaan air bersih yang akan prasarana dasar kebutuhan air dibangun dibagi perumahan dan bersih jumlah sambungan permukiman perkotaan dan air bersih yang sudah perdesaan dibangun dikali kabupaten seratus persen karawang tipe penghitungan kumulatif non kumulatif sumber data: bidang permukiman terwujudnya terlaksananya formulasi pengukuran kawasan perkotaan penataan dan jumlah taman yang karawang yang pembangunan sudah dibangun indah, hijau, taman kawasan dibagi jumlah nyaman, manusiawi perkotaan keseluruhan taman dan ramah anak karawangtanganinya cakupan formulasi pengukuran pembangunan prasarana jumlah paling, jarak infrastruktur infrastruktur dan drainase (km) lingkungan, paling, jarak dan yang dibangun dibagi kawasan kumuh drainase) yang jumlah paling, jarak perkotaan, dibangun. dan drainase (km) kelurahan dan yang belum dibangun kawasan dikali seratus persen perumahan secara tipe penghitungan bertahap kumulatif non kumulatif sumber data bidang permukimurunan formulasi pengukuran persentase jumlah kawasan kawasan kumuh kumuh yang dibangun perkotaan dibagi jumlah kawasan kumuh yang telah ditetapkan dalam bupati dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif non kumulatif sumber data bidang permukiman terlaksananya cakupan rumah formulasi pengukuran peningkatan layak huni yang jumlah rumah layak kuantitas dan ditingkatkan huni yang sudah kualitas rumah kualitasnya dibangun dibagi layak huni jumlah rutila dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif non kumulatif sumber data: bidang perumahan tertanganinya pertamanya tpu, formulasi pengukuran penataan tpu, makam bersejarah jumlah tpu, makam makam bersejarah dan taman bersejarah dan tmp dan makam makam pahlawan yang telah ditata pahlawan secara dibagi jumlah tpu, berkelanjutan makam bersejarah dan tmplaksananya cakupan pju yang formulasi pengukuran peningkatan dipelihara dan jumlah pju yang penanganan pju dibangun telah dipelihara kabupaten wilayah kabupaten dibangun dibagi karawang karawang jumlah pjusatuan polisi pamong praja nama organisasi satuan polisi pamong praja tugas pokok menegakan produk hukumaksi demo formulasi pengukuran: ketentraman dan dalam tahun jumlah demo yang ketertiban ditangani dibagi jumlah masyarakat dan aksi demo dalam perlindungan tahun kali seratus masyarakat persen tipe penghitungan non kumulatif sumber data bidang album dan egakkan produk cakupan formulasi pengukuran: hukum daerah penegakan perda penanganan secara adil, dan perlu pelanggaran perda dan konsekuen, tidak perlu dibagi jumlah diskriminatif. perda dan perlu yang ada kali seratus persen tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang ppid meningkatnya jumlah satgas formulasi pengukuran: wawasan dan desa kelurahan anggota lintas inti kemampuan dan anggota yang handal dan kapasitas bagi lintas inti profesional dibagi satgas desa kelurahan jumlah anggota lintas desa kelurahan yang handal dan |yang ada kali seratus dan anggota profesional persen. lintas inti tipe penghitungan desa kelurahan non kumulatif sumber data bidang lintas kantor kesatuan bangsa dan politik nama organisasi kantor kesatuan bangsa dan politik tugas pokok penyelenggaraan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. fungsi penyusunan kebijakan teknis atau bahan kebijakan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negerimeningkatnya formulasi pengukuran kehidupan keharmonisan jumlah pengurus masyarakat dan antar pemeluk tokoh pemuka agama aparat dalam agama dan antar yang bina dalam mengembangkan umat beragama rangka wawasan kehidupan kebangsaan dibagi beragama dan jumlah pengurus demokrasi tokoh pemuka agama yang ada kab. karawang dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri badan penanggulangan bencana daerah nama organisasisaat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana fungsi fungsi koordinasi unsur bpbd kabupaten dilaksanakan melalui koordinatbencana, fungsi komando unsurserta langkah langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana, fungsi pelaksana unsurdaerah, instansi vertikal yang ada rasio peningkatan formulasi pengukuran kapasitas dan kemampuan jumlah komunitas kapabilitas tentang masyarakat pada penanggulangan kebencanaan daerah rawan bencana bencana daerah daerah rawan yang dibina dibagi bencana jumlah komunitas masyarakat pada daerah rawan bencana dikali seratus persen tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang pencegahan dan kesiapsiagaan persentase formulasi pengukuran penanganan jumlah bencana yang kejadian bencana ditangani dibagi jumlah kejadian bencana dikali seratus persen tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang kedaruratan dan logistik persentase formulasi pengukuran penanganan jumlah obyek rehabilitasi dan terdampak yang rekonstruksi ditangani dibagi jumlah obyek terdampak dikali seratus persen tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang rehabilitasi dan rekonstruksi persentase formulasi pengukuran penanganan jumlah obyek kejadian kebakaran yang kebakaran ditangani dibagi jumlah obyek kebakaran dikali seratus persen tipe penghitungan non kumulatif sumber data: upt pemadam kebakaran dinas sosial nama organisasi dinas sosial tugas pokok dinas sosialfungsinurunan tingkat formulasi pengukuran perlindungan dan kemiskinan jumlah miskin jaminan sosial bagi yang dibantu dibagi keluarga miskin jumlah miskin keseluruhan dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang pemberdayaan sosial peningkatan persentase pks formulasi pengukuran keberfungsian menjadi mandiri jumlah pks yang sosial dan dibantu dibagi jumlah kemandirian pks pks keseluruhan penerima manfaat dikali seratus persen pelayanan tipe penghitungan kesejahteraan sosial kumulatif sumber data: bidang rehabilitasi sosial dan bidang perlindungan dan jaminan sosinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nama organisasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaksintetis kinerja tipe penghitungan, sumber data) strategis kinerja tipe penghitungan, sumber data) meningkatnya indeks formulasi pengukuran peran pembangunan ipg eae xc. peter perempuan gender tipe penghitungan kumulatif sumber data: badan pusat statistik bps) meningkatnya cakupan formulasi pengukuran fasilitasi anak dan jumlah kasus tangani penanganan perempuan jumlah kasus laporkan kekerasan korban tipe penghitungan terhadap kekerasan kumulatif perempuan yang sumber data: dan mendapatkan p2tp2a anak penanganan dinas tenaga kerja dan transmigrasi nama organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasirsentase pencari formulasi pengukuran kualitas angkatan kerja yang pencari kerja yang kerja daerah yang ditempatkan ditempatkan berbasis kebutuhan tipe penghitungan pasar tenaga kerja kumulatif sumber data: laporan disnakerkasus formulasi pengukuran perselisihan kasus perselisihan hubungan hubungan industrial industrial yang yang diselesaikan diselesaikan melalui perjanjian melalui perjanjian bersama bersama tipe penghitungan kumulatif sumber data: laporan disnakertrans meningkatnya rasio penyerapan formulasi pengukuran kesempatan kerja tenaga kerja baru perbandingan baik formal sektor informal tipe penghitungan maupun non kumulatif formal. sumber data: laporan disnakertrans dinas pangan nama organisasi dinas pangan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang pangangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keuangan daerah bidang pangingkatan skor pangan formulasi pengukuran pencapaian skor harapan pph) perbandingan antara pola pangan energi masing masing harapan pph) bahan makanan (akg) kabupaten dengan angka karawang kecukupan gizi ake) dikalikan seratus tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas pangan, bps kab. karawang tersedianya persentase formulasi pengukuran cadangan pangan peningkatan jumlah cadangan pemerintah cadangan pangan pangan tahun pemerintah berjalan dikurangi jumlah cadangan pangan tahun sebelumnya dibagi jumlah cadangan pangan tahun sebelumnya dibagi seratus tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas pangan tertanganinya penanganan formulasi pengukuran daerah rawan daerah rawan perbandingan antara pangan melalui pangan jumlah daerah rawan ketersediaan dan pangan yang ditangani keragaman pangan dengan jumlah daerah rawan pangan tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas pangan dinas lingkungan hidup dan kebersihan nama organisasi dinas lingkungan hidup dan kebersihanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidupcakupan layanan peningkatan jumlah volume persamaan volume sampah sampah yang terkelola ditangani jumlah produksi sampah tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah meningkatnya persentase jumlah formulasi pengukuran kualitas pelayanan usaha kegiatan jumlah usaha dan pengendalian yang memenuhi atau kegiatan yang pencemaran dan baku mutu mentaati persyaratan perusakan lingkungan administratif dan lingkungan teknis pengendalian pencemaran jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi (diverifikasi) tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang penataan peraturan lingkungan, bidang pengendalian pencemaran, kerusakan dan konservasi lingkungformulasi pengukuran kualitas pelayanan penangan jumlah pengaduan tindak lanjut pengaduan kasus masyarakat akibat pengaduan lingkungan adanya dugaan masyarakat akibat pencemaran dan atau adanya dugaan perusakan lingkungan pencemaran hidup yang dan atau ditindaklanjuti perusakan jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diterima dalam tahun tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bidang penataan peraturan lingkunganpokokcakupan formulasi pengukuran: pelayanan persentase layanan jumlah kartu keluarga pemerintahan administrasi yang diterbitkan pada kepada masyarakat kependudukan tahun (x) dibagi jumlah dan ktp) kartu keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x) dikali seratus persen. jumlah ktp elektronik yang diterbitkan pada tahun (x) dibagi jumlah wajib ktp elektronik pada tahun (x) dikali seratus persen. tipe penghitungan: kumulatif sumber data: bidang pendaftaran penduduk cakupan formulasi pengukuran: persentase akta jumlah kutipan akta kelahiran kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun (x) dibagijumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun (x) dikali seratus persen. tipe penghitungan: kumulatif sumber data: bidang pencatatan sipil dinas pemberdayaan masyarakat dan desa nama organisasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desg menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, meningkatkan desa dan masyarakat formulasi pengukuran pemberdayaan berperan aktif dalam masyarakat dan masyarakat berperan serta pada aparatur pemerintah perdesaan dalam pembangunan desa berperan aktif peran serta pedesaan dalam pelaksanaan pembangunan pembangunan pedesaan pedesaan tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas pmd peningkatan desa yang telah formulasi pengukuran kualitas ekonomi mengimplementasikan desa berperan serta masyarakat teknologi tepat guna dalam peningkatan pedesaan serta pengembangan ttg dan bum des bum des selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat pedesaan tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas pmkan cakupan bum desa formulasi pengukuran kinerja aparatur desa yang telah aparatur pemerintah pemerintahan menetapkan desa dapat memahami desa akuntabilitas serta bagaimana mengedepankan pengadministrasian prinsip transparansi desa dalam pengelolaan tipe penghitungan pengembangan kumulatif pembangunan (fisik sumber data: dan non fisik) dinas pmd dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana nama organisasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tugas pokok membantu bupati melaksanakl,pengukuran, tipe kinerja penghitungan, sumber data meningkatkan persentase mkp formulasi pengukuran kualitas terhadap peserta peserta mkp pemakaian alat aktif peserta aktif kontrasepsi pada tipe penghitungan pus kumulatif sumber data: spm dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana menurunkan total persentase pus formulasi pengukuran fertility rate ter) yang ber peserta pasangan usia subur tipe penghitungan kumulatif sumber data: spm dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas perhubungan nama organisasi dinas perhubungan,keterkaitan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan kabupaten karawang misi misi pertama mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa mewujudkan tata meningkatnya implementasi optimalisasi kelola pemerintahan tatakelola reformasi implementasi sakit yang bersih, efektif, pemerintahan yang birokrasi area sistem akuntabilitas efisien dan bebas kkn bersih dan efisien perubahan) kinerja instansi pemerintahan) peningkatan optimalisasi kapasitas dan implementasi spip kompetensi sistem penguatan sumber daya intern pemerintahan) aparatur pengawasan pendidikan dan pelatihan aparatur api asn misi misi kedua: mewujudkan kabupaten karawang yang berdaya saing mewujudkan meningkatnya akses dan meningkatkan akses peningkatan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas kualitas pelayanan kualitas hidup kesehatan pelayanan kesehatan masyarakat kesehatan mengendalikan intensifikasi pertumbuhan penduduk terkenalnya pertumbuhan penduduk meningkatnya akses dan peningkatan akses meningkatkan akses kualitas pelayanan dan kualitas dan kualitas pelayanan pendidikan pelayanan pendidikan pendidikan mengembangkan pembinaan dan budaya baca pengembangan perpustakaan desa dan masyarakat meningkatkan minat baca masyarakat meningkatnya meningkatkan optimalisasi perlindungan terhadap pelayanan terhadap penanganan kasus perempuan dan anak perempuan dan kekerasan terhadap anak korban perempuan dan anak kekerasan meningkatkan meningkatnya peluang meningkatkan peningkatan kualitas kesejahteraan kerja kualitas dan tenaga kerja dengan masyarakat produktivitas tenaga pelatihan sesuai melalui kerja melalui kebutuhan pasar peningkatan pelatihan kemandirian ekonomi meningkatkan meningkatkan daya kesempatan kerja saing tenaga kerjaangkutan formulasi pengukuran pelayanan umum yang jumlah angkutan angkutan yang melayani wilayah penumpang umum aman, tertib, lancar yang telah tipe penghitungan dan terpadu tersedianyajaringan kumulatif dengan moda |jalan pada jalan sumber data: angkutan lainnya kabupaten dinas perhubungan terwujudnya jumlah laik uji formulasi pengukuran kendaraan kendaraan jumlah taman bermotor yang bermotor angkutan kendaraan angkutan berkeselamatan umum penumpang umum per tahun tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas perhubungan terpenuhinya cakupan formulasi pengukuran prasarana lalu tersedianya jumlah perlengkapan lintas yang perlengkapan jalan jalan setiap tahun memadai trotoar, marka tipe penghitungan jalan, rambu, alat kumulatif pemberi isyarat sumber data: lalu lintas pill), dinas perhubungan alat penerangan jalan, alat dan pengamanan jalan, lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) pada jalan kabupaten dinas komunikasi dan informatika nama organisasi dinas komunikasi dan informatikaadministrasi dinas sesuai dengan tugasnya,pemeringkatan formulasi pengukuran pemanfaatan government indonesia score kebijakan sistem informasi gi) dari kelembagaan dan teknologi kemekominfo infrastruktur aplikasi dalam perencanaan) pemerintahan tipe penghitungan daerah kumulatif sumber data: menkominfo persentase dokumen formulasi pengukuran perencanaan e govt dokumen perencanaan e govt yang dimiliki dokumen perencanaan e govt yang dibutuhkan) tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas kominfo persentase sdm formulasi pengukuran yang tersedia sdm yang dimiliki sdm yang dibutuhkan) tipe penghitungan kumulatif sumber data: hasil pendataancakupan skpd yang formulasi pengukuran mengimplementasikan jumlah skpd yang e government ada jumlah skpd yang sudah memiliki website dan aplikasi online) tipe penghitungan kumulatif sumber data: hasil pendataan skpd pemeringkatan formulasi pengukuran keterbukaan informasi score (verifikasi (dari komisi informasi sao#vla visits) publik) tipe penghitungan non kumulatif sumber data: komisi informasi publik dinas koperasi dan usaha kecil menengah nama organisasi dinas koperasi dan usaha kecil menengahgembangan meningkatnya formulasi pengukuran pemberdayaan persentase umkm jumlah umkm aktif peran umkm dalam sehat dibagi jumlah mendorong keseluruhan umkm perekonomian dikali seratus persen daerah tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang pum pencapaian target meningkatnya formulasi pengukuran pengembangan persentase jumlah koperasi aktif kualitas koperasi koperasi sehat dibagi jumlah meningkat keseluruhan koperasi dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang kelembagaan dan pengawasan aa. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nama organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tugas pokok dinas mempunyai tugas pokokpertumbuhan peningkatan nilai n n' investasi yang |investasi daerah berkelanjutan mdn) tipe penghitungan kumulatif sumber data: dpmptsp kab. karawang persentase formulasi pengukuran peningkatan n n' jumlah investor tipe penghitungan kumulatif sumber data: dpmptsp kab. karawang bb. dinas pariwisata dan kebudayaan nama organisasi dinas pariwisata dan kebudayabidang kebudayaariwisata dan kebudayawisatawan formulasi pengukuran destinasi pariwisata jumlah kunjungan yang berdaya saing wisatawan dan unggul tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang pemasaran jumlah pad formulasi pengukuran sektor pariwisata jumlah pad sektor pariwisata tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang destinasi pariwisata jumlah jenis formulasi pengukuran usaha jumlah jenis usaha kepariwisataan kepariwisataan tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang destinasi pariwisata jumlah otw formulasi pengukuran unggulan yang jumlah otw akan unggulan yang akan dikembangkan dikembangkan tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang destinasi pariwisata jumlah formulasi pengukuran keikutsertaan jumlah keikutsertaan dalam pameran pameran pariwisata pariwisata kumulatif sumber data: bidang pemasaran jumlah promosi formulasi pengukuran pariwisata dan jumlah promosi budaya melalui pariwisata dan budaya melalui tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang pemasajumlah grup formulasi pengukuran pelestarian dan kesenian jumlah grup kesenian pengembangan budaya daerah tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang kebudayaan jumlah gedung formulasi pengukuran kesenian jumlah gedung kesenian yang tersedia tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang kebudayaan jumlah formulasi pengukuran penyelenggaraan jumlah pertunjukan penyelenggaraan kebudayaan pertunjukan tradisional lokal kebudayaan tradisional serta festival seni lokal serta festival seni dan budaya dan budaya tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang kebudayaan jumlah situs formulasi pengukuran sejarah dan cagar jumlah situs sejarah budaya yang dan cagar budaya yang terkelola dengan terkelola dengan baik baik tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang kebudayaan cc. dinas perpustakaan dan kearsipan nama organisasi dinas perpustakaan dan kearsippengelola formulasi pengukuran pelayanan terhadap perpustakaan jumlah pengelola pustaka dan desa kelurahan perpustakaan manajemen yang telah terbina desa kelurahan yang perpustakaan dibina dibagi jumlah pengelola perpustakaan desa kelurahancakupan pengelola formulasi pengukuran perpustakaan jumlah pengelola sekolah yang telah perpustakaan sekolah terbina yang dibina (orang) dibagi jumlah pengelola perpustakaan sekolahokumen formulasi pengukuran pelayanan arsip yang telah jumlah dokumen administrasi terintegrasi arsip yang input kearsipan dengan sistem (boks) dibagi jumlah informasi keseluruhan manajemen arsip dokumen arsip (boks) daerah sim dikali seratus persen arda) tipe penghitungan non kumulatif sumber data: dinas perpustakaan dan kearsipan dd. dinas perikanan nama organisasi dinas perikanikankanan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perikanikan strategis kinerja pengukuran, tipe penghitungan, sumber data meningkatnya persentase formulasi pengukuran usaha peningkatan pi! bin) pb(n perikanan produksi pb(n serta daya perikanan saing produk budidaya pendaran peni ada perikanan bin) produk budidaya tahun berjalan bin produksi budidaya tahun sebelumnya tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bps, laporan statistik dinas persentase formulasi pengukuran peningkatan produksi pet poin) poll) perikanan poin tangkap peningkatan produksi tangkap poin) produksi tangkap tahun berjalan poin il produksi tangkap tahun sebelumnya tipe penghitungan non kumulatif sumber data: bps, laporan statistik dinas ee. dinas pertanian nama organisasi dinas pertanitanitanian, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanitanimewujudkan kabupaten karawang yang berdaya saing meningkatnya memperkuat fungsi peningkatan upaya perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial, pemenuhanlayanan masyarakat pemberdayaan bagi penyandang sosial, perlindungan masalah kesejahteraan sosial dan jaminan sosial pks) sosial bagi penyandang meningkatkan masalah partisipasi masyarakat kesejahteraan sosial dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial meningkatnya produksi, meningkatkan mendorong produktivitas pertanian produksi pertanian pemanfaatan teknologi dan pendapatan petani tanaman pangan dan mekanisasi dalam dan hortikultura, usaha pertanian untuk perkebunan dan meningkatkan peternakan bermutu produktivitas melalui intensifikasi dan diversifikasi berbasis sumberdaya lokal peningkatan nilai tambah hasil peternakan meningkatkan penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok kapabilitas tani dalam bentuk kelompok tani koperasi tani terpenuhinya kebutuhan mengembangkan peningkatan produksi pangan masyarakat penganekaragaman tanaman pangan, pangan, keamanan pemasaran serta pangan dan penerapan teknologi ketersediaan cadangan pangan dan akses pangan serta distribusi pangan pemantapan dan kemandirian pangan meningkatnya produksi meningkatkan mengembangkan perikanan produksi dan sarana dan prasarana produktivitas perikanan budidaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap dan tangkap meningkatnya pariwisata meningkatkan pengelolaan warisan yang berbasis budaya pelestarian terhadap budaya lokal nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya peningkatan daya meningkatkan tarik dan pelayanan pengelolaan destinasi wisata pariwisata meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata meningkatnya penataan sentra pengembangan perekonomian daerah industri kecil komoditas unggulan menengah melalui rintisan one unggulan berbasis village one product ekonomi kreatif menuju one village one product desa industrsedianya hasil peningkatan formulasi pengukuran pertanian yang produktivitas jumlah produksi berkualitas serta pertanian tanaman pertanian tanaman keragaman produk pangan, pangan dibagi luas pertanian hortikultura dan panen dikalikan peternakan jumlah produksi tanaman hortikultura dibagi jumlah kurung dikali jumlah produksi peternakan tahun tipe penghitungan kumulatif sumber data: dinas pertanian ff. dinas perindustrian dan perdagangan nama organisasi dinas perindustrian dan perdagangan tugas pokokpertumbuhan sektor jumlah industri yang industri kecil telah menerapkan menengah yang standarisasi sni halal telah menerapkan part) tahun (n) dibagi standarisasi jumlah industri tahun (sni halal part)kontribusi sektor nila pdrb sektor industri terhadap industri dibagi total pdrb kab. nilai pdrb kab. karawang karawang dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang industri bps meningkatnya persentase formulasi pengukuran pola distribusi pertumbuhan sektor nilai pdrb sektor barang dan perdagangan perdagangan tahun (n) pengamanan terhadap pdrb kab. dikurangi nilai pdrb perdagangan karawang sektor perdaganganperdagangan bpnilai net ekspor formulasi pengukuran bersih perdagangan nilai ekspor dalam negeri asal kab. karawang tahun tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang perdagangan meningkatnya persentase formulasi pengukuran kualitas pasar bangunan pasar jumlah pasar tradisional tradisional yang tradisional yang layak revitalisasi dibagi jumlah pasar yang ada dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang pasar meningkatnya indeks kepuasan formulasi pengukuran perlindungan masyarakat persentase kekuasaan konsumen masyarakat terhadap pelayanan kemetrologian tahun berjalan tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang kemetrologian utd metrologi legalrlindungan jumlah pengaduan konsumen terkait tahun (n) yang pengaduan sengketa diselesaikan dibagi konsumen (") jumlah pengaduan tahun (n) dikali seratus persen tipe penghitungan kumulatif sumber data: bidang kemetrologian utd metrologi legal meningkatnya persentase rumah formulasi pengukuran kualitas tangga miskin rtm) jumlah rtm yang pemukiman yang mendapatkan mendapat dibagi cakupan bantuan sambungan jumlah rtm yang pelayanan sarana (rumah (sr listrik) belum terpasang dan prasarana (") dikali seratus persen dasar pemukiman tipe penghitungan serta hunian yang kumulatif layak dan sumber data: produktif (") bidang tambun catatan ( ) tahun bupati karawang, ttd celtica nurrachadiana |
bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor tahun tentang bantuan rumah barakah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjar, menimbang bahwa pemenuhan rumah yang layak huni merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan sebagai upaya pencegahan dalam berkembangnya permukiman kumuh, bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat kabupaten banjar dan guna menuju kabupaten banjar yang sejahtera dan barakah yang salah satunya diwujudkan melalui kegiatan bantuan rumah barakahketentuan huruf dan angka huruf pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukimdalampemerintah daerah berwenang membantu rumah barakah dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh padarumah barakbantuan rumah barakah yang selanjutnya disingkat brb adalah bantuan pemerintah daerah berupa stimulan bagi masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan peningkatan kualitas rumahhan bangunan adalah setiap bahan yang digunakan untuk tujuan konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan rumah bantuan rumah barakah. tanah matang adalah tanah yang telah mengalami penyelesaian untuk urusan permohonan hak pemilikan, surat balik nama atau telah memiliki alas hak yang sah dan sudah siap dipakai untuk mendirikancalon penerima bantuan rumah barakah yang selanjutnya disingkat calon penerima brb adalah perseorangan yang telah memasukan surat permohonan atau usulan bantuan rumah barakah pemerintah daerah. penerima bantuan rumah barakah yang selanjutnya disingkat penerima brb adalah perseorangan yang merupakan masyarakat kurang mampu dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. lokasi bantuan rumah barakah yang selanjutnya disingkat menjadi lokasi brb adalah bantuan rumah pada desa kelurahan yang ditetapkan oleh bupatkegiatan bantuan rumah baraksebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyaluran brb yang pembiayaannya dari apbd dalam rangka perbaikan rth untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh: bentuk brb, jenis kegiatan dan besaran brb, persyaratan penerima brb, penetapan calon penerima brb, penyaluran brb, pembinaan pelaksanaan brb, pemantauan dan evaluasi, dan sanksi administratif. bab bentuk brb bupati berwenang memberikan brb bagi masyarakat daerah. pelaksanaan kegiatan brb sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas perumahan dan permukiman. bentuk brb sebagaimana dimaksud pada terbagi (dua) bentuk, yaitu: bahan bangunan, dan upah kerja. besaran nilai brb dalam bentuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat digunakan paling sedikit (tujuh puluh lima persen) dari besaran nilai brb yang diterima. besaran nilai brb bentuk upah kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dapat digunakan paling banyak (dua puluh lima persen) dari besaran nilai brb yang diterima. brb dapat digunakan dalam bentuk bahan bangunan saja tanpa upah kerja. perbandingan besar nilai bahan bangunan dan upah kerja pada tiap brb sesuai dengan rencana anggaran biaya yang dibuat oleh konsultan perencanrb dalam bentuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada perseorangan penerima brb yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan administrasi. pengadaan brb dalam bentuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada hurufiii jenis kegiatan dan besaran brb jenis kegiatan brb terdiri atas: pb, dan pk. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan bagi penerima brb dengan persyaratan: pembangunan rumah baru pengganti rumah dengan kondisi rusak total pada seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural, atau pembangunan rumah baru atas kavling tanah matang. komponen struktural sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pondasi, tiang kolom, balok, dan rangka atap. komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi dinding pengisi, kusen: cc. penutup atap, dan lantai. tanah matang sebagaimana dimaksud pada huruf dapat merupakan tanah pada lokasi yang berbeda dari lokasi tempat tinggal awal penerima brb dengan syarat: rth yang ditempati berdiri atas tanah yang bukan hak milik atau tidak dikuasai oleh penerima brb, dan memiliki atau menguasai tanah rencana lokasi penempatan dengan alas hak yang sah, yaituupati menetapkan besaran nilai kegiatan brb sebagaimana dimaksud dalam besaran nilai kegiatan brbpemerintah daerah. penetapan besaran nilai kegiatan brb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab persyaratan penerima brb penerima brb merupakan perseorangan yang tidak menerima program sejenis dari pembiayaan luar apbd karena tidak terpenuhinya persyaratan program sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penerima brb sebagaimana dimaksud dalam merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara indonesia yang sudah berkeluarga, merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk dan kartu keluarga, membuat surat permohonaniliki atau menguasai tanah lokasi brb dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu satunya rumah dengan kondisi rth, belum pernah memperoleh brb atau program sejenis baik dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat dalam kurun waktu (sepuluh) tahun dari tahun anggaran berjalan, berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum yang ditetapkan pemerintah provinsi kalimantan selatan, dan membuat surat pernyataan calon penerimapersyaratan sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk kedua jenis kegiatan brb sebagaimana dimaksud dalam penerima brb wajib memenuhi pemanfaatan brb yang tertuang dalam surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf penerima brb dilarang menyalahgunakan brb, seperti penjualan kembali dan atau pemindahtanganan bahan bangunan brb yang diterima kepada orang lain, dengan sengaja merusak bahan bangunan brb ataupun rumah penerima brb dengan maksud tertentu sehingga dapat mengurangi kualitas dan fungsi dari brb, menyewakan atau memperkuat belikan rumah penerima brb dengan waktu kurang dari (sepuluh) tahun setelah kegiatan brb selesai dilaksanakan, dan atau tidak mempergunakan brb dalam bentuk uang untuk upah kerja sebagaimana mestinya.erdasarkan data yang telah disusun oleh konsultan perencana. konsultan perencana sebagaimana dimaksud pada adalah pihak penyedia jasa konsultasi yang dipilih ditunjuk olehkonsultan perencana sebagaimana dimaksud pada melakukan verifikasi administrasi dan survei lapangan dalam pemenuhan persyaratan calon penerima brb sebagaimana yang dipersyaratkan dalam konsultan perencana sebagaimana dimaksud pada membuat gambar teknis dan rencana anggaran biaerima brb yang telah diverifikasi dan dilakukan survei dan dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan sebagai penerima brb. penetapan penerima brb ditetapkan dengan keputusan bupati. bab penyaluran brb penyaluran brb dalam bentuk bahan bangunan dilakukan oleh penyedia barang yang dipilih ditunjukyaluran brb dalam bentuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada disalurkan kepada penerima brb. penyaluran brb dalam bentuk uang untuk upah kerja langsung diserahkan kepada kepala tukang yang telah dipilih oleh penerima brb dengan bukti pembayaran yang sah. penyaluran brb dalam bentuk uang untuk upah kerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam (satu) tahap. bab vii pembiayaan pembiayaan pelaksanaan brb yang diatur dalam peraturan bupatipelaksanaan brb pemerintah daerah melakukan pembinaan pelaksanaan brb. pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas perumahan dpemantauan dan evaluasi dinas perumahan dan permukiman melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan brb. pemantauan dan evaluasi atasatas pelaksanaan brbdalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ppk dapat menunjuk konsultan pengawas yangsanksi administratif dalam hal penerima brb tidak dapat memenuhi kewajiban tentang pemanfaatan brb yang tertuang dalam surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf dan maka dikenakan sanksi administratif. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa pengembalian brb dalam bentuk uang senilai brb yang disalahgunakan jika penerima menyalahgunakan brb yang diterima. pengembalian brb dalam bentuk uang sebagaimana yang dimaksud pada disetorkan kas daerah. bab ketentuan peralihan pelaksanaan brb yang sudah ada sebelum diundangkan peraturan bupatiteknis bantuan rumah barakiiundang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, perlu ada upaya untuk menggunakan kemajuan teknologi dalam peningkatan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, perlu dikembangkan dan diselenggarakan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa partisipatif dtimur tentang penyelenggaraan pembelajaran campuran pada sekolah tingkatotawaringin timur,mbelajaran campuran adalah metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap mukadalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah madrasah. bab maksud dan tujuan maksud penyelenggaraan pembelajaran campuran adalah sebagai pendukung proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mengatasi kendala jarak, waktu dan ruang. pembelajaran campuran bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya, memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan dalam pendidikan dan pembelajaran, memberikan layanan pendidikan yang dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka, membantu pendidik untuk berkembang lebih baik dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi guru dan pendidik, untuk pembelajaran secara mandiri,bermanfaat,dan terus berkembang, dan peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi pendidik dengan penggabungan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. bab iii ruang lingkup dan unsur unsur penyelenggaraan pembelajaran campuran ruang lingkup penyelenggaraan pembelajaran campuran meliputi pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, sebagai sebuah kombinasi pendidikan langsung secara tatap muka, belajar mandiri dan belajar mandiri melalui dalam jaringan, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar dan gaya pembelajaran, dan pendidik dan orang tua peserta didik memiliki peran yang sama penting, pendidik sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. unsur unsur pembelajaran berbasis pembelajaran campuran mengkombinasikan antara tatap muka dan proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet, yang memiliki paling sedikit unsur, yaitu tatap muka, belajar mandiri, aplikasi, tutorial, kerjasama, dan evaluasi. bab standar penyelenggaraan pembelajaran campuran standar penyelenggaraan pembelajaran campuran harus memperhatikan standar nasional pendidikan yangmbiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. standar isi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan,, dan standar isi kesetaraan untuk pendidikan program paket. standar proses sebagaimana dimaksud pada huruftandar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan serta peserta didik meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah serta standar kompetensi lulusan serta minimal kelompok mata pelajaran. standarndar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana yang meliputi perabotberkreasi dan ruang tempat laiepembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf yang dikeluarkan diawal sebelum kegiatan dalam jumlah yang cukup besar, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik secara teratur dan berkelanjutan, biaya apresiasi satuan pendidikanpengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan pemerintah. standar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf pada jenjang pendidikanuntuk penjaminan mutu, penyelenggaraan pembelajaran campuran harus sesuai dengan standar nasional pendidikan yang berlaku. standar pembelajaran campuran disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan. bab peserta didik peserta didik yaitu peserta didik jenjang yang terdaftar pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atau sederajat. peserta didik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana pembelajaran campuran yang tersedia sekolah dengan bimbingan guru. bab guru guru harus memiliki kompetensi mengajar berbasis pembelajaran campuran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing masing. guru dalam kegiatan pembelajaran dapat berfungsi sebagai seniman dan ilmuwan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran serta mengelola sumber sumber belajar yang sengaja dirancang dan dimanfaatkan. guru harus memiliki kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam merancang pembelajaran terutama dalam upaya memecahkan masalah atau mengaplikasikan dalam rancangan pembelajaran mata pelajaran agar kualitas pembelajaran meningkat dan lebih sensitif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. guru mempunyai akses kepada sarana dan prasarana pembelajaran campuran yang tersedia sekolah. bab vii sarana dan prasarana sarana pembelajaran campuran yang diimplementasikan yaitu sarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai desain pengembangan pembelajaran dan dioperasikan sesuai dengan standar penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik. kesiapan sarana pembelajaran campuran dikoordinasikan dan atau diperiksa terlebih dahulu oleh pengawas sekolah sebelum digunakan secara efektif. setiap permasalahan teknis terkait insfrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal dikoordinasikan dengan dinas. sarana pembelajaran campuran yang digunakan menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subjek hukum mengakses. sekolah selaku penyelenggara pembelajaran campuran harus menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan baik secara rutin maupun temporer. pengembang dan atau penyelenggara sarana pembelajaran campuran bertanggung jawab dan menjamin bahwa suatu komponen pada sarana pembelajaran campuran termasuk piranti keras, piranti lunak dan manual prosedur operasi baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak. sekolah harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan sarana pembelajaran campuran tersebut dengan sebaik baiknya. bab viii penilaian sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan siswa dilakukan oleh guru, evaluasi dilakukan oleh guru pendidik secara berkala dan komprehensif, secara tatap muka selama proses kegiatan belajar mengajar maupun luar tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dan pengawasan langsung. evaluasi dapat dilakukan dengan ujian lisan, ujian tertulis, tugas dan pengamatan. ujian dapat diselenggarakan melalui penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semestlman sesilia dengan aslinya pala bag hukum: etp parakan uno and#afedianto, nip amboeoy babu:memenuhi ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang anggaran dan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran perlu ditetapkan peraturan bupati lamandau tentang penjabaran apbdanomor tahun tanggal desember pemerintah kabupaten lamandaumple |
botani botol province sulawesi tengah peraturan botani buol nomor z. tahuncl dan susunan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten ). memutuskanerangkat daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan. kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten bumi; unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas lingkungan hidup kabupaten bumi. unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan hidup adalah suatu unit kerja dibawah pengelolaan dan pengawasan dinas lingkungan hidup yang melaksanakan tugas operasional teknis laboratorium. kepala upt adalah kepala upt laboratorium lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten bumsebagai berikut kepala upt; sub bagian tata usaha; dan kelompok jabatan fungsional. bab uraian tugas dan fungsi bagian kesatu unit pelaksana teknis unit pelaksana teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi dan konsultasi, melaksanakan kegiatan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi kegiatan teknis bidang laboratorium. uraian tugas unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud meliputi:ujian dan analisis parameter kualitas lingkungan serta klaim ketidakpastian pengujian; melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan; melaksanakan komitmen jaminan mutu sesuai registrasi serif kasi akreditasi; melaksanakan dokumentasi sistim manajemen mutu laboratorium; melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian serta pemberi ellen daerah serta pengawasan terhadap industri industri daerah; menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan; melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan upt; menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas upt; danrencana kerja, melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, umum, program dan keuangan lingkungan upt. uraian tugas sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud meliputi: menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggarurusan administrasi, kepegawaian, rumahtangga, sarana prasarana dan perlengkapan upt; menyiapkan bahan pengusulan, pengadaan.distribusi, pemeliharaan, penyimpanan dan penghapusan perlengkapan upt; melaksanakan evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada upt laboratorium lingkungan; melaksanakan penerimaan contoh uji, pemindahan data hasil pengujian kedalam format laporan dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepada pelanggan; melaksanakan promosi laboratorium dan pelayanan kepada customer; melaksanakan dan menerima pengaduan termasuk umpan balik pelanggan dan berkoordinasi dengan tenaga teknis terkait; melaksanakan pengawasan administrasi keuangan hasil retribusi pengujian lingkungan upt; melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatipartai dan standar pelayanan minima standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada berpedoman padanit pelaksana tekninit pelaksana tekniakuntabilitas; asas efektifitas; asas efesiensi; dan asas keadil , dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan asset meliputi: alat; dan perlengkapan kerja lainnyi terjadi mutasi jabatan pegawai negeri sipil_tanggal, september ajudan rauf berita daerah kabupaten buoltahun nomor. |
bupati tasikmalaya provinsi jawa barat peraturan bupati tasikmalaya nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tasikmalaya, menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mempertegas peran badan permusyawaratan desa sebagai lembaga desa yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik desa, perlu dilakukan pengaturan tentang keanggotaan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban serta kewenangan badan permusyawaratan desa, bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor tahun tentang desa, ketentuan lebih lanjut mengenaibentuk surat suara dsuara dilaksanakan paling lambat (tiga) hari setelah penetapan calon anggota bpd yang berhak dipilih oleh panitia pengisianparagraf musyawarah perwakilan panitia melaksanakan musyawarah perwakilan masing masing wilayah keterwakilan paling lama (tujuh) hari. musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada untuk menjaring usulan masing masing wilayah keterwakilan, termasuk keterwakilan perempuan untuk diusulkan sebagai calon anggota bpd. jumlah calon anggota bpd yang diusulkan musyawarah perwakilan harus melebihi dari jumlah kuota anggota bpd wilayah keterwakilan tersebut. selain menjaring calon anggota bpd, musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada menentukan perwakilan masing masing wilayah keterwakilan yang mengikuti musyawarah desa penetapan anggota bpd, sesuai jumlah yang ditetapkan oleh musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam penetapan calon anggota bpd dan perwakilan wilayah keterwakilan dilakukan secara mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat dilakukan secara voting. hasil musyawarah perwakilan masing masing wilayah keterwakilan dicatat dalam berita acara musyawarah perwakilan. calon anggota bpd yang diusulkan dari hasil musyawarah perwakilan dimasing masing wilayah keterwakilan paling lama (tujuh) hari setelah diusulkan sebagai calon anggota bpd harus sudah mengirimkan persyaratan administrasi kepada panitia pengisian. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada diverifikasi dan diklarifikasi oleh panitia pengisian paling lama (lima) hari. hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh panitia pengisian kepada kepala desa sebagai bahan rapat musyawarah desa penetapan anggota bpd. musyawarah penetapan anggota bpd dilaksanakan paling lama (lima) hari setelah kepala desa menerima hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh unsur musyawarah desa dan perwakilan masing masing wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam yang dipimpin oleh kepala desa dengan difasilitasi oleh camat atau pejabat yang ditunjuk. calon anggota bpd yang ditetapkan sebagai anggota bpd adalah yang disepakati oleh forum musyawarah desa secara mufakat atau voting. bab iii penetapan dan peresmian hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam berita acara tentang penetapan anggota bpdpada dan disampaikan kepada bupati melalui camat paling lama (tujuh) hari setelah menerima laporan panitiasumpah janji,staf administrasi bpd dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. bab vii: peraturan tata tertib bpd sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat:dusunhari adalah hari kerjasebagai berikut: desa dengan jumlah penduduk sampai dengan (dua ribu lima ratus) memperoleh alokasi (lima) orang anggota, jumlah penduduk lebih dari (dua ribu lima ratus) sampai dengan (lima ribu) memperoleh alokasi (tujuh orang anggota, jumlah penduduk lebih dari (lima ribu) memperoleh alokasi (sembilan) orang anggota. anggota bpd wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada merupakan wakil dari wilayah dusun. keanggotaan dan kelembagaan bpd: fungsi, tugasnangani urusan pemerintahan desa. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dianggarkan dalam apbd kabupaten. bab xii pendanaan pendanaan pelaksanaan kegiatan bpd dibebankan pada: apbn: apbd provinsi: apbd kabupaten, apb desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab xiiimberian penghargaan dan atau pesangon sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xivei pan ana malaya, r43 sah, el) ts) giant kmp diundangkan singapura padatanggal nei sekrpiris daerah kuburan tasikmalaya, model mohammad zen kmp berita daerah kabupaten tasikmalaya tahun nomor . peran, lampiran peraturan bupati tasikmalaytanggal ket singkat mn: ogg: vena anne: you bosan senang link baik minndisanei. slnanneana men: jaka buku agenda surat masuk surat masuk tanggal nama ket nomor tanggal instansi pengirim mapan sang mana man au: anni, barang bangunan keadaan pen pan ah. barang, benda nani akhir tahurta.ao tawa lo3 k35 mengetahuijenis berapi pendidikan mno dat tangan lengkap kelamin tanggal agama jabatan epa keputusan keputusan pengangkatan pemberhentian isflaksana ket tangga kegiatan penyampai aspirasi ika mengetahuimma materi rapat haribuku data peraturan keputusan bpd mann menang. pokok pokok keterangan bbssgagg: wennnnnnak manga "donnnanan: senang dansa tes: ao pokok pokok keterangan usulan kegiatan .i.coco woo voodoo. kabupatend.pelaksanaan kerjasama antar desa diliii. bentuk surat suara dan kotak suara bentuk surat suara panitia pengisian badan permusyawaratan desa . kecamatan . nama calon nama calon nama calon nama calon contoh kartu suara halaman belakang ketua panitia pengisian badan permusyawaratan desa kecamatan keterangan ukuran kartu menyesuaikan jumlah calon anggota bpd yang dapat dipilih. warna dasar putih. foto calon berwarna. bentuk kotak suara suara color ukuran bantal color panjang lebar tinggi scm. berbahan busa. contoh paku bu: va alata, iga toba sugianto oto: sekretaris, dan cc. anggota. s5) panitia sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas sebagai berikut: dua mekanisme pengisian pemilihanrangkap jabatan dalam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pusat kesehatan masyarakat setempat: berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian sick)milihan langsung panitia wajib mensosialisasikan kepada masyarakatdipanitia melakukan pendaftaran calon pemilih dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan. penduduk desa yang dapat didaftar menjadi calon pemilih adalah warga desa setempat berusia minimal (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah, dan cc. menetap desa setempat sekurang kurangnya (tiga) bulan sebelum tanggal pemungutan suara, yang dibuktikan dengan tanggal penetapan kartu keluarga. pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman adanya pengisian bpd.balai desyang meliputimana dimaksud dalam dalam ha, dan apa bila telah,balai desa untuk diketahui masyarakat daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkanmembuat catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan.tangani oleh panitia. bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran calobatas waktu pendaftaran bakal calon anggota bpd sebagaimana dimaksud pada belum memenuhi kuota pada masing masing wilayah keterwakilan yang ditentukan, maka pelaksanaan pendaftaran diperpanjang selama (dua belas) hari. bakal calon anggota bpd wajib melengkapi berkas administrasi persyaratan paling lambat sampaiselamadimaksud., berbentuk segi empat yang menampung surat suara sejumlah pemilih dalam tps', dan jumlah disesuaikan dengan jumlah tps keterwakilan wilayah. kelengkapan peralatan lain terdiri dari: bilik suara, alat color, bantalan color, tinta, papan skor, kertas segel,ps yang telah ditentukan paling lambat (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. |
laepemenuhan hak asasi manusia terutama untuk perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan maka diperlukan upaya untuk menjamin penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, bahwa untukbabadalah badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana kabupaten tasikmalaya bombebu'sudah sakit, puskesmas. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a), unit perlindungan perempuan dan anak ppa polres), bp4, kejaksaan, pengadilan, women crisis centre wcc), lembaga bantuan hukum dan lembaga lembaga sejenis lainnya. pelayanan ini berbentuk jejaring. indikator keberhasilan bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasbidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerassosial. tujuan ditetapkannya spm bidang layanan terpadu dan anak korban kekerasan adalah: meningkatkan akses kualitasdan anak korban kekeraslayanan terpadu dan anak korban kekerasbidang sosiallayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. bab iii spm bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan jenis pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu upt) dan dikoordinasikan oleh badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana kabupaten tasikmalaya, meliputi: penanganan pengaduan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengapelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikatop a dan ppt pkt rumah sakit dari sasaran program, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikatord.penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikato. e.pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan,dan cakupan layanan reintegrasi sosial! bagi perempuan dan anak korban kekerasan. penjabaran klasifikasi komponen pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan beserta penjelasan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturankabupaten tasikmalaya, penyelenggaraan pelayanan bidang layanan terpadu dan anak korban kekerasan sesuai dengan spm layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana secara operasional dikoordinasikan oleh badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, penyelenggaraan pelayananyang ada unit pelayanan terpadu. bab pelaksanaan spm bidang layanan terpadu dan anak korban kekerasan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pencapaian target minimal badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencanbadan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencanmenteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesimbinaan: monitoringpbd dan sumber lain yang tidak mengitasikmalaya ruzhanul ulum& diundangkan singapura pada tanggal, desember sekretaris daerah kabupaten tasikmalaya, gajenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal pencapaian indikator its tahun o201i (penanganan pengaduan |(cakupan perempuan dan anak korban kekerasan| 100y6 laporan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh terhadap perempuan dan anak. (petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu. pelayanan kesehatan bagilcakupan perempuan dan anak korban kekerasan| 60y0 75y0 perempuan dan anak korban|yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kekerasan. kesehatan terlatih puskesmas mei tatalaksana p a dan ppt pkt rumah sakit. (rehabilitasi sosial bagi1l) cakupan layanan rehabilitasi sosial yang| 75y perempuan dan anak korban diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial kekerasan.75x 5(penegakan dan bantuan| cakupan penegakan hukum dari tingkat| hukum bagi perempuan dan penyidikan sampai dengan putusan pengadilan anak korban kekerasan. atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, cakupan perempuan dan anak korban| kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan acmumcnasanecsan im) mea jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal seni waktu pencapaian indikator nilai tahun pemulangan dan reintegrasi) cakupan layanan petaulananh bagi perempuan! bos6 50x 50x 50y6 sosial bagi perempuan dan dan anak korban kekerasan, anak korban kekerasan. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi| yyo perempuan dan song kemhan kekerasan, bupati tasikmalaya ruzhanul |
amerika serikat dalam rangka menghadiri ktt pittsburgh, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintah an dipandang perlu untuk menugaskan wakil presiden pelaksana amerika serikat dalam rangka menghadiri ktt pittsburgh pada tanggal sampai dengan september atau sampai dengan tanggal tiba kembali tanah air. kedua :. open n1indonesia adalah panca margasanakan semua kewajiban dan tanggung jawab. presiden republik indonesia lampiran anggaran rumah tangga lambang lvri lambang lvri disebutpresiden republik indonesiavri yaitu tanggal desember presipresiden republik indonesia lampiran anggaran rumah tangga himne veteran republik indonesia lagu susanto, npv. mandate (lambat) syair cahyono s.k, npv. maestro (megah) disempurnakan tim lvri juni ae. ran regu baik indo sia tri seja lahir lam medan ang tak rap 'kan sia berbau junjung ting panca pena area. wal santa pusa bersih kur rat ialah terus berjuang tuk ibu perti bersih kur busana anak darat ilah terus berau ang har tuk ibu perti presiden republik indonesia lampiran anggaran rumah tangga mars veteran republik indonesia lagu gandhi marriage militan syair sabrina gubahan soedjasmin ram pejuang ke mer ka an re publik ne sia. ran ang mer akan publik sena ngu sir wan pengirim pun kawan juang empat per kat lat mem per hankam panca ran ber praja rit in. angkatan he, solusi ngan ber bu ser be ker laki asalkan lele tan jok sta pan tang nye rah penjajah member la proklamasi pan mar ea. kehormatan teran indonesia bimbingan angkatan penerus wariskan nat jie pati ear ikhlas ber kor ban ttukcita ci ane ne. kia hidup pantai. la tngangkat calon anggota sementara pimpinan komisi pemberantasan korupsipandang perlubahwa mereka yang namanya tercantum dalam dictum pertama keputusan presiden ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai anggota tim dimaksud,tahun dengan susunan keanggotaan: sdr. widodo a.s, sebagai ketua merangkap menteri koordinator bidang politik, anggota; hukum dan keamanan dr. iur. adnan buyung nasution, sebagai anggota; anggota dewan pertimbangan presiden sdr. andi matamata, s.h. presiden republik indonesia keputusan presiden nomor tahun tanggal september sdr. andi matamata, s.h., sebagai anggota; menteri hukum dan hak asasi manusia drs. taufiequrachman rugi, s.h. sebagai anggota; dr. tudung mulya lubis, s.h., sebagai anggota; ll.m. kedua tim tersebut mempunyai tugas merekomendasikan (tiga) nama calon anggota sementara pimpinan komisi pemberantasan korupsi masa jabatan yang memenuhi persyaratkepada presiden pada tanggal oktober ketiga tim tersebut mulai bertugas terhitung mulai tanggal september sampai dengan dengan tanggal oktober pada tanggal sampai dengan september atau sampai dengan tanggal tiba kembali tanah air. keduharipenyelenggaraan penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, bahwa undang undang nomor tahun tentang penataan ruang mengamanatkan pentingnya keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang indonesia: bahwa dalam upaya terus menerus meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat bidang penataan ruang dan sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah bidang penataan ruang baik pusat maupun daerah, telah dilakukan peringatan hari tata ruang setiap tanggal november sejak tahun bahwa tata ruang nasionaltata ruang nasional. pertama tanggal november ditetapkan sebagai hari tata ruang nasional. kedua hari tata ruangombudsman republik indonesia, dipandang perlu menetapkan panitia seleksi caloanitia seleksi calon anggota ombudsman republik indonesia. kesatu . mean presiden republik indonesia kesatu membentuk panitia seleksi calon anggota ombudsman republik indonesia ketua menteri negara pendayagunaan aparatur negara, wakil ketua prof. dr. harkristuti harkrisnowo, anggota prof. dr. eko prasodjo, prof. dr. sofyan effendi, dr. saudi isra, indah sukmaningsih, mpm.: ir. bambang trimurti, teen masduki. sekretaris sekretaris menteri negara pendayagunaan aparatur negara. merangkap anggota ketig. men wat presiden republik indonesiaombudsman republik indonesiapendapatan dan belanja negara c.g. anggaran kementerian negara pendayagunaan aparatur negara. kedelapan . mearepublik indonesia kretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa telah menunjuk presiden republik indonesia dr. susilo bambang yudhoyono, perdana menteri inggris y.m. david cameron, dan presiden republik liberia y.m. ellen johnson sirleaf sebagai ketua bersama co chairs) panel tingkat tinggi para tokoh terkemuka (the high level panel eminent persons): bahwa untuk melaksanakan dengan baik amanat yang terhormat tersebut presiden republik indonesia perlu didukung oleh suatuyang dapat menjawab tantangan tantangan global abad ke dan diterima oleh negara negara anggota perserikatan bangsa bangsa dan para pemangku kepentingan lainnymbentuk. dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tugas presiden republik indonesia sebagai ketua bersama co chair) untuk merumuskan visi dan agenda pembangunan pasca sasaran pembangunan milenium tahun dibentuk komite nasional perumusan visi dan agenda pembangunan pasca sasaran pembangunan milenium tahun post development agenda). komite nasional berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. . republik indonesia keanggotaan komite nasional terdiri dari: ketua kuncoro mangkusubroto, kepala unit kerja presiden untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan, sekretaris heru prasetyo, deputi unit kerja presiden untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan (merangkap anggota), anggota hasan klein, direktur jenderal multilateral, kementerian luar negeri (merangkap sebagai utusan khusus special envoy presiden untuk perumusan visi dan agenda pembangunan pasca sasaran pembangunan milenium tahun nila melek, utusan khusus presiden untuk millennium development goals, laki eko haryantoillem rampangilei,, penny bukit, pejabat fungsional perencana madya, kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional, noor . republik indonesia noor endah, koordinator pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, kementerian pendidikan dan kebudayaan, dana kartakusuma, staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan berkelanjutan, kementerian lingkungan hidup, trio slendro, staf ahli bidang perlindungan faktor risiko kesehatan, kementerian kesehatan, bambang widianto, sekretaris eksekutif tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, hadisusanto pasaribu, staf ahli bidang ekonomi dan perdagangan internasional, kementerian kehutanan, chairil andini, deputi bidang dukungan kebijakan, kementerian sekretariat negara, agus purnomo, staf khusus presiden bidang perubahan iklim: dan bistik simbolon, deputi bidang politik, hukum dan keamanan, sekretariat kabinet. komite nasional bertugas: mendukung presiden dalam, melakukan . presiden republik indonesia melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga lembaga pemerintahan, organisasi internasional, sektor swasta, masyarakat madani, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya, memberikan dukungan administrasi kepada presiden dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan dan menghadiri pertemuan pertemuan terkait perumusan visi dan agenda pembangunan pasca luar negeri, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh presiden. komite nasional menghasilkan keluaran kinerja (output) antaranya sebagai berikut: rancangan rekomendasi tentang visi dan agenda pembangunan pasca sasaran pembangunan milenium tahun post development agenda) yang mampu menjawab tantangan global abad ke khususnya untuk mengakhiri atau mengurangi kemiskinan berdasarkan pencapaian sasaran pembangunan milenium millennium development goals gs): rancangan . presiden republik indonesia rancangan rumusan prinsip prinsip utama untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas dan kemitraan global bagi pembangunan, rancangan rekomendasi untuk membangun, memperkuat dan mempertahankan konsensus politik yang luas bagi agenda pembangunan berkelanjutan global pasca yang bertumpu pada tiga pilar pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan memperhatikan tantangan khusus yang dihadapi oleh negara negara dalam konflik dan pasca konflik. untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketua komite nasional dibantu oleh tenaga ahli (tidak lebih dari lima orang) yang ditetapkan oleh ketua komite nasional. dalam menyusun rancangan rancangan sebagaimana dimaksud dalam komite nasional wajib memperhatikan dan mengacu pada kerangka acuan kerja term referencemekanisme dan tata kerja komite nasional diatur lebih lanjut oleh ketua komite nasional. komite nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu sebuah sekretariat yang berada lingkungan unit kerja presiden untuk pengawasan dan pengendalian pembangun c.g. anggaran kementerian sekretariat negarakomite nasional melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan keputusan presiden ini sampai berakhirnya tugas presidenam. bo,ta(l),:. pan hp,,, atau tidak dapat ditunda, antar jenis belanja dan atau antar jenis kegiatan dalam (satu) satu program dan atau antar antar jenis belanja dalam (satu) kegiatan, dan atau antar . :. presiden republik indonesia biproyek dan hibah luar negeri dan: perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang: dan atau. ap, presiden republik indonesiahun r37 nurdiati suk wol |
mansehubungan dengan tersebut dalam huruf dipandang perlu membentuk tim penilaian kesehatan calonuntuk pemerintahan tahun pertama open snn presiden republik indonesia pertama membentuk tim penilaian kesehatan calonoktober kelima hasil paling lambat tanggal oktober keenam masa kerja tim penilaian kesehatan berakhir sejak pelantikanan pendapatan dan belanja negara c.g. anggaran sekretariat negara. kedelapan :. openeni nyi kunyang telah ada, perlu disesuaikan dengan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, agar memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional indonesia, bahwa untuk penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan evaluasi secara terpadu dan terkoordinasmengingat undang undang dasarpkn ny) nyi kena presiden republik indonesi. pertama membentukyang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut tim evaluasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ketua merangkap menteri koordinator bidang perekonomian, anggota ketua harian menteri energi dan sumber daya mineral, merangkap anggota anggotakehutanan, menteri . yel aan nyi kun presiden republik indonesia menteri badan usaha milik negara, sekretaris kabinet, jaksa agung, kepala badan koordinasi penanaman modal, sekretaris direktur jenderal mineral dan batubara, kementerian energi dan sumber daya mineral. kedua tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, bertugas: melakukan evaluasi terhadap ketentuan, yang perlu disesuaikan dengan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan negosiasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, menetapkan . bean nyi kun pung presiden republik indonesia menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, terhadap pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batubara. ketiga tim evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua dapat membentuk sekretariat dan kelompok kerja, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh ketua tim evaluasi. keempat tim evaluasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada presiden setiap (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. kelima tim evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dictum kedukeenam segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian energi dan sumber daya mineral. ketujuh tim evaluasi bertugas sejak ditetapkannya keputusan presiden ini sampai dengan desember kedelapan . na7 han nyi kuan na3 nya x1y berbunyi sebagai berikut (l) wakil. presiden republik indonesia wakil ketua direktur jenderal bina administrasi merangkap anggota keuangan daerah, departemen dalam negeri anggota direktur jenderal anggaran, departemen keuangan, ketua dewan pimpinan nasional ikatan akuntan indonesia, prof. dr. mardiasmo, se.,ak.,mba, prof. dr. wahyudi prakarsdiubah, sehingga seluruh berbunyi sebagai berikut (dl) merangkap anggota wakil ketua drs. ab. triwarna, ak., merangkap anggota sekretaris sonny logo, ak., mpm merangkap anggota anggota dr. hemionus mana, acc., cfm: drs. sugianto, ak., mm.: dr. jan hosoda, ak., mm.: yunior januar, ak., mm.: dr. bambang pamungkas, se, ak., mba, dr. dwi martini, ak., mm. iid pberdasarkan sea games federation council meeting bangkok tanggal september tahun indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara south east asian games (sea games) xxvi tahun dan asesouth east asian games (sea games) xxvi tahun dan asean para games tahun pada bulan november bahwa untuk itu, dipandang perlu membentuk(l) membentuk panitia nasional penyelenggara south east asian games (sea games) xxvi dan asean para games tahun indonesia south east asian games organizing committee yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut panitia nasional rnason. panitia nasional rnason berkedudukan ibukota negara republik indonesia. . p dan menyerang gerakan kegiatan south east asian games (sea games) xxvi tahun dan asean para games tahun yang akan dilaksanakan provinsi jawa tengah, provinsi jawa barat, daerah khusus ibukota jakarta, dan provinsi sumatera selatanrnasrnaso(l) susunan keanggotaan panitia nasional rnasonjawa tengah, gubernur jawa barat: gubernur daerah khusus ibukota jakarta: gubernur sumatera selatan. ketua. mulan ya ny) snn presiden republik indonesia, kebun dayan, pariwisata, pemuda, dan olahraga, kementerian koordinat tor bidang kesejahteraan rakyat: sekretaris jenderal kementerian pendidikan nasional, sekretaris jenderal kementerian dalam negeri, direktur jenderal informasi dan diplomasi publikpemasaran, kementerian kebudayaan dan pariwisata:. open ny) ny rat presiden republik indonesiaanggaran, ke menteri keuangan, sekretaris kementerian badan usaha milik negara, deputi operasi kepala kepolisian negara republik indonesia, asisten operasi panglima tentara nasional indonesia: deputi bidang pemberdayaan olahraga, kementerian pemuda dan olahraga, deputi bidang peningkatan prestasi dan iptek olahraga, kementerian pemuda dan olahraga, deputi bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga, kementerian pemuda dan olahraga, direktur jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial, kementerian sosial: direktur jenderal bina kesehatan masyarakat, kementerian kepe hutan. dalam melaksanakan tugasnya, panitia nasional rnason rain rakyat, anggota . pan presiden republik indonesia anggota menteri sekretaris negara, menteri dalam negerikesehatan: menteri perhubungan, menteri pekerjaan umum, menteri sosial: menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri negara. (lnaso. . sana presiden republik indonesia segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan sea games dan asean para gamestahun dan danrnason melaporkan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan sea games dan asean para games secara berkala dan atau sewaktu waktu jika diperlukan, kepada penanggung jawab panitia nasional rnason. penanggung jawab panitia nasional rnasonrepublik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahuberpartisipas, bahwa.. . presiden republik indonesia melakukan penunjukan (designation) pemerintah kabupaten kutai timur, yang merupakan bagian wilayah (constituent subdivision) negara republik indonesia, untuk menjadi pihak dalam proses arbitrase csid terkait gugatan churchill mining. melakukan pemberitahuan (notification) csid tentang tidak diperlukannya persetujuan sebagaimana diatur dalam. menugaskan menteri hukum dan hak asasi manusia untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar penunjukan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam danah, presiden republik indonesia |
pakandalam rangka menghadiri asean summit and related summits cha am hua hin, thailanddalam rangka menghadiri asean summit and related summits cha am hua hin, thailand pada tanggal sampai dengan oktober atau sampai dengan tanggal tiba kembali tanah air. kedua :. manmberitahuan (notification) international centre for settlement investment disputes tentang jenis perselisihan yang akan atau tidak akan. . presiden republik indonesia menetapkan perselisihan yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam wilayah republik indonesia sebagaicsid). melakukan pemberitahuan csid tentang penetapan sebagaimana dimaksud dalam sebagai perselisihan yang tidak diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi csid. menugaskan menteri hukum dan hak asasi manusia untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar penetapan sebagaimana dimaksud dalamcorona!o1..,, republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nom?r peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintahan ::ion . !:' domo. int ::i,h pemerintah provinsi den i. \,,. u,antara. bab ketentuan umum pasa!! ; sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah adalah sekretariat dprd kabupaten gorontalo utara; sekretaris dprd adalah sekretaris dprd kabupaten gorontalo utaraprd kabupaten gorontalo utara. bab ill kedudukan, tugas apasa! sekretariat dprd dipimpin open sekretaris dewan sekretaris dewan secara teknis operasional berada bawah dan domain:::.n . dprd dan secara administratif bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. bab susunan organisasi sekretariat dprd terdiri dari sekretaris dprd bagian tata usaha, membawakan sub bagian administrasi dan kepegawaian sub bagian perlengkapan. bagian persidangan dan perundang undangan, membawakan: sub bagian persidangan dan risa rapat sub bagian perundang undangan bagian keuangan, membawakan sub bagian anggaran dan perbendaharaan sub bagian verifikasi. bagian humas, membawakan sub bagian protokoler sub bagian dokumentasi. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi sekretariat dprdrd, bagian bagian dan sub sub bagi ditetapkan dengan pera prd; kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan kelompok :1i qh11t11h:1n .,. ._ i ""''"''tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada atasan,pasa! sekretaris dprd danlni, maka peraturan bupati kabupaten gorontalo utara nomor talun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat dprd!ara, susu habibie diundangkan kandang pada tanggal oise p:, :pseri. .prdsesuai dengan hat ini. sesuaimor ::::, :l: e ::, a'i a'i :i: ::, ::, ' :l: :l: a'i ::, \:! ::) ii? :l: ffi ::, ( ) c:: ::, :l: :l: ii? c:: l . :li , . ;;\ ( ) ::, ::, :l: ::, ::, :l: :l: :l: \,:, :::> i.fl ::, ,i; . a'i :esr!lao bust asa:ribusi terminal!busi terminal d!i atau bukan karena kesalahannya. wajib retribusi dapat manga basai!pembetulan, pengurangan ketetapan, maka permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan,lcabut!pasailebihan pembayaran retribusi. kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ,n, 1r pasai iru epa war ust ama,!lebihan pembayaran retribusi. kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasa! ini dikembalikan kepada wajib retribusi palin lama (dua)xiv instansi pemungut instansi pemungut ditetapkan oleh kepala daerah pembinaan pengawasan pembinaan pengawasan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini d!lakukan o!eh kepa!a daerah atau pejabat yang ditunjuk.v instansi pemungut instansi pemungut ditetapkan oleh kepala daerah bab pembinaan pengawasan pembinaan pengawasan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan o!ctmutainvatdim!air bupati utara14tahun tent ang pembentukan desa\}.,'alam wilayah desa ventura. pasa( desa berasal dari sebagian wilayah desa ventura yang terdiri atas cakupan wilayah dusun pasa jae dusun dengan dibentuknya desa ae, sebagaimana demak.sud dalam wilayah desa ventura dikurangi dengan wilayah desa ae, sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua batas wilayah desmolonggota sebelah selatan berbatasan dengan desa ventura sebelah barat berbatasan dengan desa venturrancanganrancangsebagaimana tercantum dalam lampiran rancangan peraturan daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah ini. penentuan batas wilayah desa ventura dan desa secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan rancangan peraturan daerah ini. dengan terbentuknya desa aeerkedudukan dusun bab iii kewenangan desa dengan terbentuknya desa aen pelantikan pejabat kepala deseilaksanakan paling lambat (enam) bulan setelah pelantikan pejabat kepala desa ae. bab personil, aset dan dokumen untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa aeeeperlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh desa ae. pelat<santan mventartsasre. bab pembiayaan pembiayaan diperlukan akibat pembentukan desa aeenya terbentuknya badan permusyawaratan desa, pejabat kepala desa menyusun peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desae. semua peraturan desa ventura dan peraturan desa ventura yang selama ini berlaku desa harus disesuaikan dengan pera ran daerah ini. bab viii ketan1uan penuh1up pada saat berlakunya peraturan daerah lni, semua ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan desa disesuaikan dengan peraturan daerah ini. ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai p\laksanakbupati diundangkan kandang pada tanggal agv iv\ sekretarisgent aeaeditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah mempertimbangkan usul kepala desa ventura dan kepala desa atas hasil pe\editioadalah sebagian wilayah yang berada desa ae. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas dengan terbentuknya desaees then volume kerja dibidang per tahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan kecamatan kandcamatan tomilito kabupaten gorontalo utara. mengingat undang undang nomor tahun tentang., daerah lembaran negara publik indonesia tahun!ga::: kabupaten gorontalo utara propinsi gorontalor siam.:: pembinaan dan pengawasan peryelenpesresdelesi nomor peraturan pemerintah nomor tahun tester: nomor tambahan lembaran negara republik! indonesia nomor peraturan pemerintah koridor"tomilito kabupaten gorontalo utara. (bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan daerah adalah di4merah upto! asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem d: pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah!r kepala bagian dilingkungan sekretariat daerah. kecamatan dibentuk diwilayah kabupaten kota deras'yang bersifat! mengatur dan mengikat secara umum. kecamatan adalah wilayah :kerja camat sebagai perangko' daerah kabupaten kota. pembentukan kecamatan adalah mena status pada wilaya! tertentu sebagai kecamatan kabupaten kota. camat atau sebutan lari adalah. pemimpin dan koordinat penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yari dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan: pemerintahan bupati walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggara akan tugas lum pemerintahan.homili dalam wilayah kabupaten gorontalo utara. kecamatan tomilito berasal dari sebagian wilayah kecamatan: kandang yang terdiri atas cakupan wilayah desa sambal: desa milano, besa bibcode, desa jembatan merah, desa lewat, desa molantadu, desa hidup merito,. desa bolango raya, desa tanjung karang desa mutiara laut. dengan dibentuknya kecamatan tomilito, sebagaimana dimaksud: dalam wilayah kecamatan kandang dikurangi dengan wilayah kecamatan tomilito, sebagaimana dimaksud dalam pasi bagian kedua batas wilayah kecamatan tomiligentium raya sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kandangtomilito sebagaimana tercantum dalam: lampiran: peraturan daerah ini. batas cakupan.: kecamatan tomil. daerah ini. penentuan batas wilayah kecamatan tomilito dan kecamatan kandang secara'tomilito, sebagaimana dimaksud:: dalam dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud.! dalam pemerintah daerah menetapkan tata ruang kecamatan tomilito, sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pusat' pemerintahan pusat pemerintahan kecamatan tomilito berkedudukan di desi: sambal. bab iii pemerintahan kecamatan dengan terbentuknya kecamatan tomilito, dibentuk pemerintah kecamatan sesuai 'dengan peraturan perundang undangan. untuk memimpin jalannya pemerintahan kecamatan tomilito, diangkat seorang pelaksana tugas camat, sesi. dengan peraturan perundang undangan. dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh sena sebagian wewenang kepala daerah untuk menandai sebagian urusan pemerintahan daerah. susunan organisasi perangkat w'ayah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. bab personel, aset dan, dokumen untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tomilito, pemerintah daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur menyerah kepada pemerintah kecamatan tomilito, sesuai denga peraturan perundang undangan yang meliputi pegawai aparat keramat?n yang karena jabatannya: diperlukan oleh pemerintah kecamatan tomilito tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidal bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau: dimanfaatkan oleh pemerintah kecamatan tomilito yang berada didalam kecamatan kandang perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan rpustakaai yang karena sifatnya diperlukan oleh kecamatan tomilito. pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan nat urai penyerahan sebagaimana dimaksud pada lambai lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya kecamatan tomilito. bab pembiayaan biaya yang timbul akibat pembentukan kecamatan toilet sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pad: diresmikannya pembentukan kecamatan tomilian, sega pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada anggar:r kecamatan tomilito disesuaikan dengan.mbeli2o bupati gorong asli diundangkan kandang pada tanggal ber sekretaris daerah paten gorontalo utara, daerah kabupaten:umum kabupaten. gorontalo utara pada umumnya dan kecamatan: kandang" pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, selaoeaneka kecamatan tomiliri peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja: dalam 'penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. oleh karena itu, sanga: diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dar: pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dar kesejahteraan masyarakat wilayah kecamatan kandang dan kecamatan tomilsinga, maka dari sebagian wilayah kecamatan kandang perlu dibentuk satu kecamatan lagi yaitu kecamatan tomilito. selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam undang undang nomor tahun faeebeusee gagasan pembentukan kecamatan tomilito kabupaten gorontalo utara telah membulatkan tekad pemerintah daerah berwarnil.menelan ten pembentukan kecamatan tomilito kabupaten gorontalo alin digambarkan dengan skala cukup jelas penetapan batas wilayah secara pasti antara kecamatan kanan: dan kecamatan tomilitocamat tomilito atas hasil 'penelitian, pengukuran, dan pemasakan dilapangan. dalam rangka pengembangan kabupaten gorontalo utara padu umumnya dan kecamatan kandang pada khususnya, gun perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan masa mendatang dan antik pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya: kesatuan perencanaan pembangunan. untuk itu tata ruang wilayah kecamatan tomili: gorontalo utara. yang dimaksud dengan desa sambal sebagai pusat pemerintahan: kecamatan tomilito adalah sebagian wilayah yang berada kecamatan tomilito. cukup jelas cukup jelas cukup jelas dengan terbentuknya kecamatan tomilito serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggara ian pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan.serialkan! tindakan hukum berupa penyerahan dari pemerintah kecamatan kandang kepada pemerintah kecamatan tomilito, yang dilaksanakan oleh pemerintah:kandang dan kecamatan tomilito membuat dai menyusun daftar inventaris. yang dimaksud dengan sejak diresmikannya kecamatan aussi terhitung sejak dilantiknya pejabat kecamatan tomilito, pelantikan pejabat kecamatan tomilito didahului dengan peresmian pembentukan kecamatan tomilinspektorinspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten gorontalo utara. inspektur adalah kepala inspektorat daerah kabupaten gorontalo utara daerah kabupaten gorontalo utara. bab iii kedudukan,tugas dan fungsi inspektorat daerah merupakan pemerintahan daerah. unsur pengawas penyelenggaraangawasan. penilaian tug inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur.ab susunan organisasi susunan organisasi badan terdiri dari inspektur sekretariat, membawakan sub bagian perencanaan sosial kesejahteraan sub bagian evaluasi dan pelaporan sub bagian administrasi umum. inspektur pembantu bidang pemerintahan aparatur, membawakan seksi pengawasan pemerintahan seksi pengawas aparatur. inspektur pembantu bidang pemberdayaan masyarakat, membawakan: seksi pengawas kesejahteraan sosial; seksi pengawas pemberdayaan masyarakat. inspektur pembantu bidang kekayaan daerah perekonomian, membawakan seksi pengawas kekayaan daerah seksi pengawas perekonomian. inspektur pembantu bidang keuangan pembangunan, membawakan seksi pengawas keuangan seksi pengawas pembangunan. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi inspektorat daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. rincian tugas dan fungsi inspektorat daerah, sekretariat, sub sub bagian, dan inspektur inspektur pembantu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. bab kelompok jabatan fungsional pada inspektorat daerahinspektur dan pejabat struktural lainnya lingkungan inspektoroise.m bf1< 2co8 rusli habibie diundangkan kandang pada tanggal ,,f m1>c11. zoo8rnplernj .,: '.j :,: ::, :,: ::, .:; !!) ::, :,: c__j \.? :,: ffi ::, ::, iii :,: :: : :!:: r.=== l j ::, ::. :i.t:: iii iii u,j c. :'i . ===! "'! ,_____ l j . a'. :x: :'i tfl \.? :,: iii iii ::: :,: \;; l._ \.? :,: ::: iii |
,,:, e ; ,.:; _.,. c: : ,,i cv,'a. : \.larn pat duduk kapasitas s.d tempat duduk kapasitas s.d tempat duduk kapasitas keatas tempat duduk izin usaha angkutan barang kapasitas daya angkut s.d rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun untuk perbulan rp. kapasitas daya angkut s.d rp. tahun untuk perbulan rpizmpat duduk rp. tahun kapasitas s.d tempat duduk rp. tahun kapasitas s.d tempat duduk rp. tahun kapasitas keatas tempat duduk rp. tahun izin usaha angkutan barang..babbabtahatahatahanan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara lansung atau melalui pas tercatat. bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau pengiriman pas tercatat merupakan bukti saat pertahaxix pengawasan dan instansi pemungut pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah int dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat yang tunjuk.lnl dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat yang tunjuk. . ,. .. pembentukan kecamatan panel kepulau.perkembangan dan kemajuan daerah kabupaten gorontalo' utara, dan adanya aspirasi yan: berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan:! kemampuan pemerintah kat paten gorontalo utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan:.:: volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dar pelayanan kemasyarakatan 'di kecamatan kandang, mak: untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayananpada huruf dan huruf maka perlu dimaksud: membentuk) peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan ponce: kabupaten gorontalo utara. mengingat undang undang nomor tahun! lembaran negara republik ind .esia tahun nomor ide negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik fendom15: daerah lembaran negara republik indonesia pakuan nomor tambahan lembaran negara republik indonesia: nomor |. provmuan, kecamatan lembaran negara republik indonesia tahun surat pemberian izin gubernur gorontalo nomor nomor tambahan lembaran negara republik indonesia: nomor pem x!panel kepulaua' as: republik indonesia 'sebagaimana dimaksud dalam undang, undang dasar negara republik indonesia tahun pemerintah daerah adalah kepala daerah dar: perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah:idar.ketika camat sebagai perang: daerah kabupaten kota. pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilaya! tertentu sebagai kecamatan kabupaten kota. camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan coordinate' penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yaris dalam pelaksanaan tugasnya ben pelimpah kewenangan pemerintahan bupati walikota untuk menengah sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan juga:: umum pemerintahan!. kecamatan dibentuk. diwilayah kabupaten kota dengargentel dalami wilayah kabupaten gorontalo utara. kecamatan panel berasal dari sebagian wilayah kecamatan kandang yang terdiri atas cakupan wilayah desa panel: desa malam: desa biola: desa nihongo. dengan dibentuknya kecamatan panel kepulauan, sebagaimana. dimaksud dalam ba. wilayah kecamatan kanan:: dikurangi dengan wilayah kecamatan panel, sebagaimana: dimaksud dalam bagian kedua batas wilayah kecamatan panelkecamatan kandang sebelah selatan berbatasan dengan laut kecamatan anggrek sebelah barat berbatasan dengan laut kepulauan depo. batas wilayah sebagaimana dimaksud. pada digambarkan dalam peta iyah yang merupakan bagasi'panel sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah .ini. batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada dan wilayah yang terdapat dalam binpasebatas tersebu digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah| kecamatan panep neo dan kecamatan: kandang secara pasti gibran, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. dengan terbentuknya kecamatan panel kepulauan, sebagaimana:i dimaksud dalam dan mempunyai wilayah, sebagaimana:: dimaksud dalam pemerintah daerah menetapkan tat. ruang kecamatan panel, sesuai dengan peraturan perundang. undangan. bagian ketiga pusat pemerintahan pusat pemerintahan kecamatan panel kepulauan berkedudukan desa panel. bab iii pemerintahan kecamatan, dengan terbentuknya kecamatan panel kepulauan, dibentuk' pemerintahan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang:: undangan. untuk memimpin jalannya pemerintahan kecamatan. ponce kepulauan, diangkat seorang pelaksana tugas camat, sesi:nenyelengg: pemerintahan kecamatan panel kepulauan, pemerintah daerah sesuai wewenang dat: tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada pemerintah kecamatan panel kepulauan: diperlukan oleh pemerintah kecamatan panel kepulauan tanah, bangunan. :barang bergerak, dan barang tidal bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan: ole: pemerintah kecamatan panel kepulauan yang berada: didalam kecamatan kandangpanel:: kepulauan. pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana: dimaksud pada selambat lambatnya diselesaikan dalam waktu :satu tahun, terhitung: sejak diresmikannya kecamatan elo kepulauan. bab pembiayaan biaya yang timbul akibat pembentukan kecamatan panel: sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pad: swadaya masyarakat, usaha panitia yang sah, sumbangan da: pihak ketiga. untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung seh diresmikannya pembentukan kecamatan panel, sema. daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengar kecamatan panel kepulauan disesuaikan dengan peraturan daerah ini. ketentuan lebih lanjut.daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran: daerah kabupaten gorontalo utara. ditetapkan kandang pada tanggal dekem8ek undangan kandang ada tanggal dekem ger sekretaris daerah paten gorontalo utara, umum kabupaten gorontalo utara pada umumnya dan kecamatan kandang pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalan:: pada masa mendatang. kemajuan kabupaten gorontalo utara pada umumnya dan kecamatan panel kepulauan pada bla, telah menunjukkan: perkembangan yang pesat, khnyensnya dibidang pelaksanaan pembangunan:i dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya: diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dai pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan .taraf hidup da! kesejahteraan masyarakat diwilayah kecamatan kandang dan kecamatan powell kepulauan. berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan se'alami dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. maka dari sebagian wilayah kecamatan kandang perlu dibentuk san kecamatan lagi yaitu kecamatan panel kep" uan:, kemauan gagasan pembentukan kecamatan panel kepulauan kabupaten gorontalo utara telah membulatkan tekad pemerintah daerah bersama sama dewan. perwakilan rakyat daerah kabupaten gorontalo utara untuk merespon aspirasi gagasan atau kemauan, easkkoenan, dan pelayanan kepada masyarakat serta kaa lebih meningkatkan peran aktif masyarakat. berdasarkan pertimbangan, sebagaimana yang diuraikan diatas makipanel kepulauaniaga digambarkan pagan skala cukup jelas penetapan batas wilayah secara pasti antara kecamatan kandang dan kecamatan panelnama panel atas hasil penelitian, pengukuran, dan pemasokan dilapangan, dalam rangka pengembangan habiparer gorontalo utara padi:' umumnya dan kecamatan kandang pada khususnya, gun: perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sert: pembangunan dimasa mendatang dan untuk pengembangan saran::panel kepulauan harus benar benar serasi dan terpadu:: penyusunannya dalam satu kesatuan sistim rencana tata ruang wilayah: kabupaten gorontalo utara. yang dimaksud dengan deta panel sebagai pusat pemerintahan: kecamatan panel adalah sebagian wilayah. yang berada kecamatan: panel kepulauan. tag cukup jelas cukup jelas cukup jelas dengan terbentuknya kecamatan panel kepulauan serta untu! mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan:: pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta.:zukuri: berupa penyerahan dari pemerintah kecamatan pandang kepada pemerintah kecamatan panel kepulauan, yang dilaksanakan ole! pemerintah daerah. berkenaan kandang dan kecamatan panel kepulauan membuat menyusun daftar inventaris. yang dimaksud dengan sejak diresmikannya kecamatan adala! terhitung sejak dilantiknya pejabat kecamatan panel kepulauan pelantikan pejabat kecamatan pone' didahului dengan peresmian pembentukan kecamatan panel, oleh kepala daerah atau pejabat! yang ditunjuk. yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, umah dinas, perlengkapan:: kantor, sarana meubel, dan sarana mobilitas serta biaya operations bagi kelancaran penyelenggaran pemerintahan, pelaksana.'ncanaan pembangunan daerahengingatperencanaan pembangunan daerah kabupaten gorontalo utara; kepala badan adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten gorontalo utara; eselon adalah tingkatan jabatan struktural;kedudukan,tugas dan fungsi badan perencanaan dan pengembangan merupakan unsur perencanaperencanaan dan pengembangan daerah;elitian, pengembangan dan sosial budaya membawakan: sub bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi sub bidang sosial budaya. bidang perencanaan ekonomi dan pelaporan, membawakan sub bidang ekonomi sub bidang statistik dan pelaporan. bidang fisik prasarana dan penataan ruang, membawakan sub bidang fisik sarana dan prasarana sub bidang penataan ruang. bidang perumahan rakyat, membawakan sub bidang perumahan swadaya sub bidang perumahan formalu\\zoo& bupati r .l >:j.j' diundangkan kandang pada tanggal oe(e r >,an pemda agunan daerah kabupaten gorontalo utara umum lahirnya peraturan pemerintah neve!lembaga sesame perangkat daerah maupun dengan pihak pinencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten gorontalo utareve;;\ ::, ::, .j ::, (!) ::, ., ::, :.;: ::, ::, iii ::, iii ::, ::, ;;\ !:! ::, i :!'. ;!: ::, :::, ::, iii :::, :::, ::, r \il ::! t;; :::, :::, ::, . .,,_ z ., i;'; :::, l. :!'. ::> :::, iil ;;! .;; :::, ., !:! :r: lj.j ::, (!) cl'.l ::;: lj.j ::i; lj.j lj.j cl'.l lj.j .j lj.j ::, ::, i:q cl'.l . (!) :r: <:, (!) c:> ::, lj.j \e: ::, ::, lj.j .j \!l ::;: ::;: i=! |
pemerintah kabur ten gorong alo ara peraturan daerah kabupaten gorontalo antara nomor tahun tentang retribusi !zin trayek dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gorontalo antara, menimbang mengingat bahwa dalam rangka meningkatkan terciptanya tertib lalu lintas pelayanan masyarakat dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar berjalan lancar dan tertib serta mencegah persaingan yang merugikan antara sesama usaha angkutan penumpang umum dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perlu diadakan pengaturan dan penyesuaian trayek angkutan umum kabupaten gorontalo utara;peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah sub pemerintah daerah dapat memungut retribusi izin trayekmerintah dan kominfo adalah dinas perhubungan dan kominfo, kabupaten gorontalo utaraguna pengangkutan orang atau barang yang dijalankan dengan pembayaran tertentu, selain daripada kendaraan yang berjalan diatas rel; mobil bus umum yang disingkat mbubarang; mobil penumpang umum yang disingkat mpuorang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran; mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil bus dan kendaraan pengangkatan barang dengan kendaraan bermotor yang pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang (truk, pie up, kanvas, dan lain lain); jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang diurus oleh pemerintah daerah. trayek adalah lintasan kendaraan umum pelayanan jasa angkutanorang dengan bus dan mobil penumpang serta kendaraan roda tiga umum. ijeraan umum adalah setiap kenderaan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;e kartu pendaftaran adalah merupakan kartu pendaftaran bagi setiap kenderaan yang dioperasikan dijalan yang diterbitkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk; bab nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan izin trayek. obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas izin trayek pada angkutan penumpang umum. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin trayek bab iii ketentuan perizinan bagian pertama surat izin trayek setiap pengangkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum dan pengangkutan barang yang melintasi jaringan trayek serta jalan umum yang seluruhnya berada wilayah kabupaten gorontalo utara harus memiliki izi, jalan provinsi dan jalan negara dan wilayah kabupaten gorontalo utara harus memiliki izin trayek; setiap kenderaan angkutan penumpang yang melakukan perjalanan trayek sebagaimana dimaksud pada wajib memilki lain insidentil izin insidentil dimaksud pada ini hanya dapat diberikan (satu) kali perjalanan pergi pulang. kepala daerah dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada lnl kepada dinas perhubungan dan kominfo bagian kedua tata cara memperoleh izin trayek dan surat j<keterangan angkutan untuk mendapatkan izin trayek dan surat keterangan angkutan yang dimaksud pada harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah melalui dinas perhubungan dan kominfo; kartu izin trayek adalah merupakan induk dari pengawasan kartu pengawasan merupakan turunan dari kartu izin trayek ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas pada ini akan diatur lanjut dengan peraturan kepala daerah. bagian ketiga pemberian izin trayek dan surat keterangan angkutan izin trayek dan surat keterangan angkutan hanya dapat berikan kepada perorangan warga negara indonesia atau perusahaan yang berbadan hukum. izin trayek dan surat keterangan angkutan diberikan setelah retribusi yang tersebut dalam peraturan daerah ini dibayar lunas. bab kartu pengawasan, kartu pendaftaran, dan surat keterangan ang tan setiap mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang telah diberikan lln trayek wajib memiliki kartu pengawasan, kartu pendaftaran, dan surat keterangan angkutan; surat keterangan angkutan dan kartu pendaftaran yang dimaksud pada ini berlaku selama (satu) tahuneraan umum dilakukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; badan usaha milik swasta nasional; koperasi; perorangan warga negara indonesia; untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud pada ini wajib memiliki surat keterangan angkutan setiap kenderaan angkutan orang dan atau angkutan barang yang masuk pindah wilayah kabupaten gorontalo utara untuk dioperasikan wali! melapor pemerintah daerah melalui dinas perhubungan dan kominfo untuk mendapatkan rekomendasi dan diteruskan pihak kepolisian guna penyesuaian nomor kenderaan dan atau stok; setiap perubahan bentuk dan atau perubahan status kenderaan harus memperoleh izin perubahan status dan izin perubahan bentuk dari pemerintah daerah melalui dinas perhubungan dan kominfo; surat keterangan angkutan sebagaimana dimaksud pada ini diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya; ketentuan surat keterangan angkutan sebagaimana dimaksud pada ini. kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan sosial kemasyarakatan. usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur. usaha angkutan orang tidak dalam trayek. usaha angkutan barang masa berlaku !zin trayek izin trayek diberikan untuk jangka waktu (lima) tahun yang secara operasional pengendaliannya dapat dilakukan melalui penerbitan kartu pengawasan setiap tahunmana berikutkeatas tempat duduk rp. kenderaan tahun izin trayek insidentil untuk setiap kendaraan rp. rekomendasi trayek dan atau izin mutasi trayek diberikan untuk permohonan trayek baru dan atau perpindahan trayek (mutasi). dikenakan retribusi sebesar rp. kenderaan izin operasi untuk seluruh jenis angkutan tidak dalam trayek. angkutan taxi dan angkutan lingkungan pemberian surat keterangan angkutan mobil barang dikenakan retribusi sebagai berikut mobil barang jenis truck mobil barang jenis pick unit bulan rp. . unit bulan mobil barang jenis kanvas . unit bulan pemberian surat keterangan angkutan mobil penumpang dikenakan retribusi sebagai berikut mobil penumpang umum mobil bus umum unit bulan rp. . unit bulan pemberian kartu pendaftaran bus mpu mbu unittrayek berikan untuk jangka waktu lima tahun izin trayek lagi. izin operasi untuk jenis angkutan tidak dalam trayek berikan dalam jangka waktu (lima tahun viii wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat obyek retribusi pengawasan,pidana pasai pengawaswajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan dearah diancam pidana kurungan palinverse xiber!. ffl bupati goroizin trayek umumpelaksanaannya yangtrayek yang tergolong retribusi perizinan tertentu. sebagaimana perizinan tertentu maka pemerintah daerah berupaya memberikan pelayanan sesuai maksud dan tujuannya. maksud dari peraturan daerah tentang retribusi izin trayek merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pada peraturan pemerintah nomor tahun tujuannya adalah memberikan perizinan sesuai kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi pades nisandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati trenggalek, menimbang: bahwa dengan telah bertambahnya kebutuhan jasa pada pemerintah kabupaten trenggalekketentuan dalam peraturan bupati trenggalek nomor tahun tentang standar biaya khusustrenggalek nomor tahun berita daerah kabupaten trenggalek tahun nomor ditambah (satu) lampiran yaitu lampiran vii sehingga berbunyi sebagai berikut: lampiran vii peraturan bupati trenggalek nomor tahun tentang standar biaya khusus tahun anggaran skpd pengguna tenaga pendamping kegiatan jenis penerima satuan harga honorarium honorarium satuan rp.) tenaga pendamping koordinator tingkat bul desa kabupaten rang bulan wakil koordinator bul tingkat kabupaten rang bulan koordinator tingkat bul kecamatan rang bulan koordinator bul tingkat desaas bahwa agar pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat, lanjut usia dan psikotik berjalan tertib, lancar dan bertanggung untukebut dinas nakertranssos,ebuebut paca berat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau menghambat baginya untuk melakukan aktivitas hidup yang selayaknya, ebu lainnya. psikotiknas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial kabupaten trenggalekrian sosial untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial ditingkat kecamatancacat dan lanjut usia dengan sasaran dan jumlah bantuan yang terbatas. tim verifikasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan penilaian permohonan bagi penyandang cacat berat, lanjut usia dan psikotik yang selanjutnya diverifikasi untuk menentukan sasaran dan besaran:penerima bantuan sosial kepada paca berat, lansia dan psikotik dapat diwakilkan karena kondisi fisik mental, dengan syarat yang mewakili melampirkan: surat kuasa yang diketahui kepala desa lurah, dan foto copy kartu tanda penduduk kartu keluarga, penerima dan yang mewakili. dalam hal penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada karena kondisi fisik dan atau mental tidak memungkinkan untuk menandatangani surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf maka dapat diganti dengan surat keterangan dari kepala desa lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar benar keluarga orang yang bertanggungjawab terhadap penerima bantuan. apabila penerima bantuan tidak mempunyai kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf dapat menggunakan surat keterangan dari kepala desa lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga masyarakat setempat bantuan sesuai hasil verifikasi oleh tim verifikasi sebesar paling tinggi rp2. (dua juta lima ratus ribu rupiah). besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatinas kepala desa lurah mengajukan permintaan tertulis ditujukan kepada bupati melalui kepala dinas nakertranssos selaku pengelola belanja: atau task mengajukan permintaan tertulis diketahui camat kepada bupati melalui kepala dinas nakertranssos selaku pengelola belanja:dannas babna bupati bone provinsi sulawesi selatan peraturan bupati bonenemendukung, bahwa berdasarkan pertimbanganperubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerne,bupati adalah bupati bone, wakil bupati adalah wakil bupati bone, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bone, biaya penunjang operasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupatipasal han(lima milyar rupiah) paling rendah rp. seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar (tiga keseratus), diatas (lima milyar rupiah) sampai dengan rp. seratus), diatas, diatas rp. (dua,, dandalam hal realisasi pendapatan asli daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melewatpada sekretariat daerah yangpena: cc. pengamanan wilayah, promosi daerah terkait dengan program kegiatan pemerintah daerah: kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya: dan sumbangan kepada warga masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan.itetapkan watampone 25sxxpada tanggal oktober bupati bone may . nan spk nata a#dasar m.padjalangi tampon pada tanggal21 oktober (sekeras daerah kabupaten bone a.surya arma. jabaran anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh utara tahun anggaran terakhir dengan peraturan bupati aceh utara nomor tahun perlu diubah sehubungan dengan adanya surat menteri keuangan republik indonesia nomor mk.bupati aceh utara nomor tentang penggunaan belanja tidak terduga belanja kegiatan dinas lingkungan hidup dan kebersihan dan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten aceh utara untuk keperluan mendesak tahun anggaran makangka huruf poin huruf poin dan angka huruf poin dan huruf poin dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh utara tahun anggaran sebagai berikut: pendapatan daerah pendapatan asli daerahsemula rp. bertambah (berkurang) rp. lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan rp. jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan rp. dana perimbangan rp. lain lain pendapatan daerah yang sahbantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan(berkurang) rp. belanja tidak terduga setelah perubahan rp. jumlah belanja tidak langung setelah perubahan rp. belanja langsungabberita kabupaten aceh utara tahun nomor |
san rageperencanaan pembangunan, penelitgian pertama kedudukan badan perencanaan pembangunan,erintahan dan pembangunan manusia, yang membawahi: sub bidang pemerintahan, sub bidang pembangunan manusia sub bidang pembangunan manusia ii. bidang perekonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahan, yang membawahi sub bidang perekonomian, sub bidang infrastruktur, sub bidang sumber daya alam dan kewilayahan. bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan data pembangunan, yang membawahi sub bidang perencanaan dan pendanaan, sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan, sub bidang data dan informasi. bidang penelitian dan pengembangan, yang membawahupt. kelompok jabatan fungsionalkabupate perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya:bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangbadan perencanaan pembangunan daerah: lingkup badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembanghuruf mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan pengendalian program kerja, menyusumelaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan laporan insidentil: melaksanakmenyusunyelenggarakan kegiatan administrasi sub bagian perencanaan dan evaluasi:huruf mempunyai tugas merencanakan keuangan badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan: melaksanakbadan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, cc. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, membuatpada huruf mempunyai tugas: menyusun rencana anggaran kebutuhan barang, menyusun data dan administrasi inventaris kantor, melaksanakmelaksanakan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas, melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, melaksanakan pengelolaan barang inventarisasi kantor, melakukan pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai: melaksanakan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, melaksanakan mengkoordinasikan secara internal lingkungan unit kerja, melaksanaknyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya: oo. melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerjaerencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan rencana pembangunan daerah, rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia. bidang pemerintahan dan pembangunan manusiaperumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia:merintahan dan pembangunan manusia, asistensipembangunan manusia,merintahan dan pembangunan manusia terdiri dari sub bidang pemerintahan, sub bidang pembangunan manusia sub bidang pembangunan manusia ia1 masyarakat dan desa serta fungsi penunjang pemerintahan daerahoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionaldukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionalrekonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahan bidang perekonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahbidang perekonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahan. bidang perekonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahkonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahan, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang perekonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahan,rekonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahan: asistensi penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang a14 perekonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahan, mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatansinergitas dan harmonisasirekonomian, infrastruktur, sumber daya alam daninfrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahan, mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepadapembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi:konomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahan terdiri dari sub bidang perekonomian, sub bidang infrastruktur: sub bidang sumber daya alam dan kewilayahan:, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahan. sub bidang perekonomi, tenaga kerja serta transmigrasioordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionalfrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas a.b.d.mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionalh.sumber daya alam dan kewilayahoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionalsanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat a7 paragraf bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan data pembangunan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan data pembangundibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan data pembangunan daerah. bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan data pembangunevaluasi dan data pembangunan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, data dan informasi pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan penyelarasan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan daerah, cc. penyusunan evaluasinyusunan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah penyusunan perencanaan pembangunan dan pendanaan daerah pengintegrasian program program pembangunan daerah, mengkoordinasikanpengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembangunan daerah yang bersifat lintas bidang urusil.ncanaan, pengendalian, evaluasi dan data pembangunan terdiri dari sub bidang perencanaan dan pendanaan: sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan, sub bidang datahuruf mempunyai tugas: melaksanakan konsultasi publik dokumen perencanaan daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah lintas perangkat daerah: melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten: menyiapkan bahan koordinasi musrenbang kecamatan, melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten, melakukan mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah: melakukan koordinasigendalian, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas melakukan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten: melakukan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah: melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah, menyusun pengendalian, evaluasi dan laporan program kegiatan yang bersifat lintas bidang urusan: m.data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas menganalisis data statistik dasar, sektoral dan khusus serta informasi perencanaan pembangunan daerah: melakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah: menyusun profil pembangunan daerah kabupateperencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan kebimbangan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan laporan kegiatan kebimbangan, pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program kegiatan, rancangan rekomendasi regulasi dan kebijakan kebimbangan, kebijakan penelitian dan pengkajian, kebijakan penguatan sistem inovasi daerah, kerjasama kegiatan kebimbangan, serta diseminasi hasil kebimbangan dan inovasi daerah, perekayasaan dan penerapan iptek. bidang penelitian dan pengembangnelitian dan pengembangan,: koordinasi optimalisasi jejaring atau kerjasama kebimbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya,melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan. bidang penelitian dan pengembangan, terdiri darembangan pemerintahan dan pembangunan manusiambangunan manusia: menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, cc. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan manusimbangunan manusiambangunan manusia, mengelola data kebimbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturgkajian kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayekonomian, infrastruktur, sumber daya alam dan kewilayahovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada hurufsanakan kerjasama dan diseminasi hasil hasil kebimbanganrencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dapat dibentuk upt. upt padaketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan upt diaturunit organisasi pada badjepara, k " a edy jatmiko berita daerah kabupaten jepara tahun nomor haa tan ban ra: bing inn ann had! gas| hal pajak ea5 e2w (ni ban sea rencana bin: plug ira snn sin (sss bad lab r s |
amanat dalam peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang pusat kesehatan masyarakatyang selanjutnya disebut dinas adalah dinas kesehatan kabupaten jepara. pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah puskesmas pada dingian pertama pembentukan dengan peraturan bupati ini bentuk puskesmas pada dinas, terdiri atas puskesmas kawasan perkotaan, terdiri atas puskesmas jepara, dan puskesmas tahunan. puskesmas kawasan pedesaan, terdiri atas puskesmas kedung puskesmas kedung ii: puskesmas pelanggan: puskesmas satelit, puskesmas kalinyamat, puskesmas welahan puskesmas welahan ii, puskesmas mayong puskesmas mayong ii, puskesmas nalumsari puskesmas nalumsari ii, puskesmas ronggo, puskesmas pakis aji: puskesmas bangsa puskesmas bangsa ii, puskesmas kembang, puskesmas keling puskesmas keling ii, dan puskesmas ponorogo. puskesmas kawasan terpencil, yaitu puskesmas karimunjawa bagian keduasional bidang kesehatan. puskesmas sebagaimana dimaksud pada, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketigterdiri atas kepala puskesmas, kepala tata usaha, dan penanggung jawab:padaabupatentenaga kesehatan dengpadamemimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi puskesmas sebagaimana dimaksud pada danuntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala tata usaha mempunyai uraian tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, b.penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai:ngolahan dan penyajian konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada pimpinan, h.mengkoordinasikan dan pelaksanaan penataan dan penyimpanan arsip dokumen sesuai dengan bidang tugasnya, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala puskesmas sesuai dengan fungsinya: pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya. paragraf penanggung jawab prasarana, dan peralatan puskesmas, dan penanggung jawab mutu. penanggung jawab sebagaimana dimaksud membawahi pelayanan sebagaimana tercantum dalam bagan susunan organisasi pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini,bagian kelima tata, puskesmas memildalam rangka peningkatan kinerja puskesmas. selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi puskesmas. bab iiipenyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat, deng:dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat. kecamatan sehat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk mencapai kabupaten sehat.tingkat pertama dan ukp tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten bidang kesehatan, program indonesia sehat: pelayanan promosi kesehatan: pelayanan kesehatan lingkungan:: pelayanan gawat darurat: pelayanan persalinan normal: sebagaimana dimaksud pada dan puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan manajemen puskesmas: pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat: pelayanan laboratorium, dan kunjungan keluarga. penyelenggar dan sesuai dengan ketentuwujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat,klinb pengelolaan keuangan puskesmas menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah blue): dan atau:i kepegawaian dan jabatan kepala puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh bupati berdasarkan rekomendasi tim penilai kinerja melalui sekretaris daerah. kepala puskesmas dijabat pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. untuk dapat diangkat sebagai kepala puskesmas sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan berstatus sebagai pegawai negeri tahun), memiliki kemampuan manajemen dibidang kesehatan masyarakat: masa kerja puskesmas paling sedikit (dua tahun), dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. dalam hal ini(diploma tiga). kepala tata usaha berasal dari, penanggung jawab dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang undanggustus yai bupati para, maa edy supriyanto diundangkan jepara pada tangga agustus abekreta ris daerah rupuras jepara malik snn: ksmyjepara bagan susunan organisasi puskesmas kawasan perkotaan kabupaten jepara koordinator pelayanan koordinator pelayanan keluarga yang bersifat ukm bersifat ukp gizi yang bersifat ukm kesehatan kerja gawat darurat puskesmas laboratorium bagan susunan organisasi puskesmas kawasan pedesaan kepala tata usaha penanggung jawab penanggung jawab penanggung jawab penanggung jawab arwmiasian prasarana, keperawatan kesehatan pengembangan mpembingaanpaina puskesmas dan jejaring hykagapnjan masyarakat puskesmas koordinator pelayanan aoa bela: anan koordinator pelayanan koordinator puskesmas pembantu promosi kesehatan maan pemeriksaan umum koordinator pelayanan koordinator pelayanan koordinator pelayanan koordinator puskesmas mebapaaaenina kesehatan tradisional pemeriksaan gigi dan pntbygango komplementer mulut koordinator pelayanan koordinator pelayanan koordinator pelayanan kooroatorn kre keluarga yang bersifat bersifat ukp koordinator pelayanan koordinator pelayanan koordinator pelayanan koordinator jejaring gizi yang bersifat ukm kesehatan kerja gawat darurat puskesmas koordinator pelayanan koordinator pelayanan koordinator pelayanan koordinator pelayanan koordinator pelayanan keperawatan salinan kesehatan masyarakat koordinator pelayanan rawat inap koordinator pelayanan kefarmasian koordinator pelayanan laboratorium bagan susunan organisasi puskesmas kawasan terpencil kabupaten jepara penanggung jawab ukm penanggung jawab mania pengembangan laboratorium puskesmas dan jejaring promosi kesehatan pemeriksaan umum pembantu koordinator pelayanan koordinator pelayanan gizi yang bersifat ukm gawat darurat puskesmas p2p gizi yang bersifat ukp keperawatan persalinan ukm pengembangan rawat inap "aa. pil bupati jepara kefarmasian laboratoriumdalah kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten tanah laut. sekretariat adalah sekretariat badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten tanah lauttanah laut. kas) sub bidang adalah sub bidang, selanjutnya disebut upt adalah upt pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten tanah laut. bab uraian tugas badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten tanah laut bagian pertamamempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, menyusun dan melaksanakan kebijakerencanaan strategik badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desmenetapkan rencana kerja badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan perencanaan strategik renstra) badan yang telah ditetapkan: kas) merumuskan program dan kebijakan umum badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desmberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tingkat kabupaten: merumuskan kebijakan operasional pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk keserasian dan kelancaran tugas: ggerdayaan masyarakat dan pemerintahan despemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,masyarakat dan pemerintahan desmasyarakat dan pemerintahan desa meliputi pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahlembagaan dan partisipasi masyarakat, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahberdayaan pemerintahan desa dan kelurahangembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan masyarakat: bbdan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat ccanfaatan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna, ddembagaan dan partisipasi masyarakat, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan: eemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ffmberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa: gghh.: iimbinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat meliputi penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa, pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat:inaan pemerintahan desa dankusaha masyarakat: il. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kelurahyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kelurahan, erdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kelurahan, menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kelurahan, kep) lele) kas) pp. mengkoordinasikan dan melaksanakan kemitraan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga, gg. melakukan pemantauan, pengawasan, serta pengendalian dalam halrr. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengttbadan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa vv. melaksanakan evaluasi dan merumuskan kebijakan guna perbaikan kinerja badan pemberdayaan masyarakt dan pemerintahan desa, ww. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, xx. menyelenggarakan bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai mekanisme usaha ekonomi kerakyatan: yy. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kelurahan: zz. mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan yang transparan, terarah, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang undangan: aaa. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa daerah, bbb. menetapkan kebijakan operasionalccc. memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarat dan pemerintahan desa kelurahan ddd. menyusun program, kegiatan mengatur dan mengawasi terselenggaranya programeee fffdan partisipasi meliputi pembinaan penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa, pemberdayaan peningkatan partisipasi masyarakat: gggas)pemerintahan desa kelurahan sebagai pedoman dan landasan kerja, iii.masyarakat dan pemerintahan desa kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah,masyarakat dan pemerintahan desa,masyarakat dan pemerintahan desa kelurahan, il. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kelurahan: mmmberdayaan usaha ekonomi masyarakat daerah: nnnmasyarakat dan pemerintahan desa,'masyarakat dan pemerintahan desabidang pemberdayaan masyarakat, terdirlele) cc. bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat terdiri dari sub bidang penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa: dan sub bidang peningkatan partisipasi masyarakat. bidang pemerintahan desa dan kelurahan terdirs pemerintahan desa dan kelurahan. kelompok jabatan fungsional:masyarakat dan pemerintahan desa, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desrogram dan perencanaan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desamasyarakat dan pemerintahan desa, mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan deskas) mengkoordinasikan dan mengendalikan layanan aspirasi eksternal danerikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desasmasyarakat dan pemerintahan desmasyarakat dan pemerintahan desa: vv. menyusun rencana anggaran, memeriksa, meneliti dan membukukan keuangan . badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa: kasappmasyarakat dan pemerintahan desmasyarakat dan pemerintahan desa,masyarakat dan pemerintahan desa: kep) lele) kas)masyarakat dan pemerintahan desa:masyarakat dan pemerintahan desmasyarakat dan pemerintahan des,masyarakat dan pemerintahan desa,masyarakat dan pemerintahan desamberdayaan masyarakat dan pemerintahan desmasyarakat dan pemerintahan desa: kkk. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif lingkup badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan deskep) lte) kas)masyarakat dan pemerintahanmasyarakat dan pemerintahan deskas) menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang keuangmasyarakat dan pemerintahan desmasyarakat dan pemerintahan desa,masyarakat dan pemerintahan desa, gg. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan usulan unsur organisasi lingkup badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desmasyarakat dan pemerintahan desa menyiapkan bahan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanjamasyarakat dan pemerintahan desa, membuat laporan tahunan kegiatan anggaran dan program kegiatan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desamasyarakat dan pemerintahan desmasyarakat dan pemerintahan deskas)masyarakat dan pemerintahan desnn.melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa: pp. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan dan laki badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,a: xx. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji ee)masyarakat dan pemerintahan des, bbb. melaksanakan koordinasi ketegasan satuan pengelola keuangan lingkup badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,iii. memonitor perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, jiimasyarakat kepala bidang pemberdayamasyarakat, mengkoordinasikan, monitoring dan mengawasi pelaksanaan kegiatan lele) kas) pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan sumber daya lama dan penerapan tekhnologi tepat gunmasyarakat berdasarkan renstra badan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja: cc. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan 9g. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program usaha ekonomi masyarakat menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan sumber daya alam dan tekhnologi tepat gunaembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesarencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakatmasyarakat, mengkoordinir kegiatan dibidang uruserdayaan usaha ekonomisumber daya alam dan tekhnologi tepat guna: (an gg. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat: kas) trmasyarakat: merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat: merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan sumber daya alam merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaanmasyarakaterdayaan masyarakatff. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakatberdayaan masyarakat,berdayaan masyarakatkas)masyarakat membawahkepala sub bidang pemberdayaan usaha ekonom, mengumpulkan bahan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan usaha ekonomusaha ekonomi masyarakat: merencanakan kegiatan sub bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, menyusun program kerja sub bidang pemberdayaan usaha ekonomusaha ekonomimberdayaan usaha ekonomi masyarakatekonomekonomiekonomiekonomi masyarakat, mengkoordinasikan kegiatan bidang pembinaan pemberdayaan usaha ekonomekonomi masyarakat,ekonomiekonomi masyarakat, melaksanakan pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakaterdayaan usaha ekonomi masyarakat: melaksanakan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan usaha ekonomi masyarakat mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat: menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data usaha ekonomi masyarakat menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaanusaha ekonomi masyarakat mengumpulkan dan mengolah data kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan aaekonomi masyarakat: bbcc. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis peningkatan sarana ' ) dan prasarana ekonomi pedesaan kas) dd. menyiapkan bahan dan menganalisa kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan eesarana dan prasarana ekonomi pedesaan: ff. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan gg. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan hh. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat li. menyiapkan bahan melaksanakan analisa kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ji. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat kk. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ilusaha ekonomi masyarakat secara akurat dan tepat:ekonomi masyarakatekonomi masyarakat: ss. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat secara berkala: tt. melakukan bimbingan teknis pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat: uu. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat: vv. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat: wwekonomi masyarakat serta mencari solusi pemecahan masalah, xx. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakatumber daya alam dan tekhnologi tepat guumber daya alam dan penerapan tekhnologi tepat guna, mengumpulkan bahan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat gualam dan tekhnologi tepat guna: merencanakan kegiatan sub bidang sumber daya alam dan tekhnologi tepat guna, menyusun program kerja sub bidang sumber daya alam dan tekhnologi tepat gualam dan tekhnologi tepat gusumber daya alam dan penerapsumber daya alam dan penerapan tekhnologi: merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan tekhnologsumber daya alam dan penerapan tekhnologi: mengkoordinasikan kegiatan bidang pembinaan pemberdayaan sumber daya alam dan tekhnologi tepat gunasumber daya alam dan tekhnologi tepat gunamberdayaan sumber daya alam dan tekhnologi tepat gunumber daya alam dan tekhnologi tepat guna, melaksanakan pembinaan pemberdayaan sumber daya alam dan tekhnologi tepat guna secara terarah, terpadu dan berkesinambungan: menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sumber daya alam: menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data pengembangan dan pemanfagumpulkan dan mengolah data pengembangan d menyiapkan bahan dan menganalisa kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat gunaanfaatan teknologi tepat gunayiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkaitbbcc. menyiapkan bahan melaksanakan analisadd. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan programeelele) kas) ff. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pemberdayafasilitasi pemberdayaan sumber daya alam dan tekhnologi tepat guna dalam rangka peningkatan usaha ekonomi masyarakat hh. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat: li. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan datajkkilmnn. menyiapkan bahan melaksanakan analisa kegiatan pengembangmantau dan mengevaluasippsumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatgisumber daya alam dan penerapan tekhnologi: xx. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan tekhnologi secara berkala: yy. melakukan bimbingan teknis pembinaan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan tekhnologi: zz. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan sumber daya alam dan penerapan tekhnologi: aaa. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan tekhnologi tepat guna: bbb. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan tekhnologi serta mencari solusi pemecahan masalah: ccc. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan sumber daya alam dan penerapan tekhnologi tepat guna serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahembagaan dan partisipasi masyarakat kepala bidang kelembagaan dan partisipasi, mengkoordinasikan, monitoring dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat meliputi penguatan kelembagaan, pemetaan profile desa dan kelurahan serta peningkatan partisipasi dan partisipasi masyarakat, kep) lte) kas) dan pemetaan profile desa::emetaan profile deskoordinasikanatan kelembagaan: merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penguatan kelembagaan: pp. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pemetaan profile desa gg. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi peningkatan partisipasi masyarakatkas)dan pemetaan profile desmetaan profile desaartisipasi masyarakat: dd. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang: ee. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta mencari solusi pemecahan masalaherima dan mengevaluasi laporan kinerja dari sub bidang: ji. dan partisipasi masyarakat membawahi dari sub bidang penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa, dan sub bidang peningkatan partisipasi masyarakat. ap) lele) kas) kepala sub bidang penguatan kelembagaan dan pemetaan profile de dan pemetaan profile desa, mengumpulkan bahan dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pemetaan profile desuatan kelembagaan dan pemetaan profile desa kelurahan, merencanakan kegiatan sub bidang penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa kelurahan: menyusun program kerja sub bidang penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desuatan kelembagaan dan pemetaan profile desaatan kelembagaan dan pemetaan profile desa dan pemetaan profile desa: dan pemetaan profile desa keluradan pemetaan profile desa kelurahan: mengkoordinasikan kegiatan bidang pembinaan penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa dan pemetaan profile desa kelurahan: pp., gg. mengumpulkan bahan dan informasi untuk pelaksanaan pemetaan profile desa kelurahan: tr. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan pembinaan lembaga masyarakat, pelatihan masyarakat dan pemetaan profile desa kelurahan, menyiapkan bahan pengintegrasian progrinformasi dan sosialisasiyusun laporan pelaksanaan pembinaan lembaga masyarakat, pelatihan masyarakat dan pemetaan profile desa keluremetaan profile desa keluremetaan profile desa kelurahan: mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa kelurahan menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa kelurahan: aa dan pemetaan profile desa kelurahan: bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa kelurahan: cc. menyiapkan bahan melaksanakan analisa kegiatan pembinaan penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa kelurahan: dd. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa kelurahan: ee. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan penguatan kelembagaan dan pemetaan profile desa kelurahan: ffdan pemetaan profile desaemetaan profile desaatan kelembagaan dan pemetaan profile desa menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan tekhnologi tepat guna: kep) lele) kas) mmnn. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan penguatan kelembagaan dan pemetaan profile despartisipaspartisipasipartisipasi masyarakat, merencanakan kegiatan sub bidang peningkatan partisipasi masyarakat: menyusun program kerja sub bidang peningkatan partisipaspartisipasiingkatan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakatingkatan partisipaspartisipasi masyarakat: menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan cv) pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan partisipasi masyarakat 'wi dan potensi masyarakat, kas) merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakatisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: mengkoordinasikan kegiatan bidang pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakatpartisipasi dan potensi masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan permasalahan pembinaan partisipasi dan pendataan potensi masyarakat, pp. menyiapkan bahan, menyusun, dan melaksanakan petunjuk teknis, pembinaan partisipasi dan pendataan potensi masyarakat, gg. menyiapkan bahan dan mengembangkan kerjasama antar lembaga terkait dalam pembinaan partisipasi dan pendataan potensi masyarakat: tr. menyiapkan bahan, memberikan fasilitasi dan mengembangkan kerjasama pembinaan partisipasi dan pendataan potensi masyarakat, menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pembinaan partisipasi dan pendataan potensi masyarakat: menyiapkan bahan dan menyusun laporan pembinaan partisipasi dan pendataan potensi masyarakaartisipasi masyarakat dan potensi masyarakat, mengumpulkan dan mengolah data tentang penyelenggaraan pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: mengumpulkan bahan dan informasi untuk penyusunan program kerja partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: menyiapkan bahan pengintegrasian program pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: aa. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: bb. menyiapkan bahan dan mengembangkan kerjasama antar lembaga terkait dalam pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: cc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakatisipasi masyarakat dan potensi masyarakatisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: ff. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: gg. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat,artisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: ii. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat, ji. menyiapkan bahan melaksanakan analisa kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat, kk. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: ii. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dan potensi masyarakat: mm. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat secara akurat dan tepat,artisipasi masyarakingkatan partisipasi, ss. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan tekhnologi tepat guna, tt. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier,erintahan desa dan kelurahan kep) lele) kas) kepala bidang pemerintahan desa dan kelurmengkoordinasikan, monitoring dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemerintahan desa danerintahan desa dan kelurahannyediakan data dan informasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaanf9grencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemerintahan desa kelurerintahan desa kelurahan: mengkoordinir kegiatan dibidang uruserintahan desa kelurahan: menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanerintahan desa kelurahan: merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan: kas) pp. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: gg. merumuskan kegiatan dalam bentuk laporan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahmbangan desa dan keluraadministrasi desa dan kelurahan menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan desa dan kelurahan serta pengelolaan administrasi desa dan kelurahan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan serta fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan keluraerintahan desa dan kelurahanerintahan desa dan kelurahpemerintahan desa dan kelurahanerintahan desa dan kelurahan:erintahan desa kelurahan serta mencari solusi pemecahan masalah, kas)esa dan kelurahan membawahr pemerintahan desa dan kelurahan. kepala sub bidang pembinaan administrasilam rangka tertib administrasi pemerintahan desa dan kelurahadministrasi pemerintahan desa dan kelurahan: merencanakan kegiatan sub bidang pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan: menyusun program kerja sub bidang pembinaan administrasiadministrasi pemerintahan desa danadministrasi pemerintahan desa dan kelurahan: melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan: kas)usun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset desa dan kelurahan: menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa, pelantikannya dan pemberhentiannya: serta pengangkatan perangkat desa: menyusun pedoman penyusunan dan penetapan add desa: menyusun pedoman peranan baperdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa: menyelenggarakan proses pemilihan dan penetapan pengurus dan anggota baperdes, menyusun pedoman dan pemilihan serta penetapan pembentukan disetiap desa dan kelurahan: oo. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaranggaran dasar desa serta peranan baperdes dalam pemerintahan desmbinaan dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan desa dan kelurahan: v. mengkoordinasikan kegiatan bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan desa dan keluradan pengelolaan administrasi keuangan: menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan permasalah, menyusun, dan melaksanakan petunjuk teknis, pembinaan dan pengelolaan administrasi keuanganmbinaan dan pengelolaan administrasi keuanganmbinaan dan pengelolaan administrasi keuangan desa dan kelurahan: cc. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pembinaan pengelolaan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan desa dan kelurahan: dd. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: hh. mengumpulkan bahan dan informasi untuk penyusunan program kerja pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan desa dan kelurahan: ii. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan desa dan kelurahan: ji. menyiapkan bahan pengintegrasian program pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan desa dan kelurahan, kk. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan desa dan kelurahan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan desa dan keluramengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangandan pengelolaan administrasi keuanganlolaan administrasi keuangan pemerintahan desa dan kelurahan, rr. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan desa dan kelurahan ss. menyiapkan bahan melaksanakan analisa kegiatan pembinaan uu. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuanganlolaan administrasi keuangan pemerintahan desa dan kelurahan secara akurat dan tepat,lenggaraan pemerintahan desa, bbb. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangandan pengelolaan administrasi keuangankapasitas aparaturkapasitas aparatur, mengumpulkan bahan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan, mengkoordinasikankapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: merencanakan kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: menyusun program kerja sub bidang peningkatan kapasitas aparaturkapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurapeningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: menyusu, mencari bahan dan data serta informasi guna menyusun profil desa dan kelurahan dan data base pemerintahan desa dan kelurahan: menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan serta pengurus dan anggota baperdes:,ghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparaturnyelenggaraan peningkatan kapasitas aparaturlaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraaningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: ''mengkoordinasikan kegiatan bidang penyelenggaraannyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: y . menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan permasalahan penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: menyiapkan bahan, menyusun, dan melaksanakan petunjuk teknis penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparaturnyelenggaraan peningkatan kapasitas aparaturnyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: cc. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: dd. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pembinaan peningkatan kapasitas aparaturkapasitas aparaturkapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan, hh. mengumpulkan bahan dan informasi untuk penyusunan program kerja pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan ii. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan, ji. menyiapkan bahan pengintegrasian program pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: kk. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: il. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahapasitas aparaturapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan kapasitas aparaturkapasitas aparaturkapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: rr. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: ss. menyiapkan bahan melaksanakan analisa kegiatan pembinaan kapasitas aparaturkapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan, uu. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan kapasitas aparaturx kegiatan pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan secara akurat dan tepataparaturapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan: bbb. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan kapasitas aparaturkapasitas aparaturkapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah,kasigkep) |
ana ramen lamapaniaditetapkannyarta adanya penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan kegiatan mendesak perlu dilaksanakan kegiatan mendahului penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten trenggalek tahun anggaran bahwa dengan adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek pada obyek belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar obyek pada jenis belanja berkenaan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah serta adanya kesalahan redaksional bagi calon dan alamat penerima hibah dan bantuan sosialtrenggalerp., yaitu pada organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan: dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan, cc. dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial, badan pengelola keuangan dan aset daerah: inspektorat, dan badan penanggulangan bencana daerah. beberapa ketentuan dalamvi tanggal julcc,kabupaten trenggalek nomor tahun tentang tata, sehingga berbunyi sebagai berikut anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten trenggalek tahun anggaran sebagai berikut pendapatan daerah pendapatan asli daerah rp. dana perimbangan rp. |
pangan bupati trenggalek salinanlayanan prima bidang perizinan dan nonperizinan kabupaten trenggalek perlu adanya pelimpahan wewenang penyelengaraan perizinan dan nonperizinan kepada kantor perizinan dan penanaman modal: bahwasudah tidak sesuai lagmbinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja: peraturan menteri kesehatan nomor menkes per tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotektrenggalek nomor tahun tentang lanaman moda, memutuskan: menetapkan:ebut ppm, adalah kantor perizinan dan penanaman modal kabupaten trenggalek. kepala kantor perizinan dan penanaman modal, yang selanjutnya disebut kepala ppm, adalah kepala kantor perizinan dan penanaman modalmaksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah mengatur jenis jenis perizinan dan nonperizinan yang penyelenggaraannya mengatur jenis perizinan dan nonperizinan. bab jenis perizinan dan nonperizinan jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan penyelenggaraannya kepada ppm meliputi: jenis perizinan, yaitu: izin prinsip, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal: izin lokasi, izin pemanfaatan ruang: izin mendirikan bangunan, izin gangguan finder ordonnantie, izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha perikanan, izin apotek, izin toko obat, izin praktek bidan, izin penyelenggaraan optikal, .izin usaha pertanian izin mendirikan perusahaan penggilingan padi (fuller): izin penyelenggaraan kursus, izin usaha jasa konstruksi, izin pementasan hiburan keramaian tontonan undian dan sejenisnya, dan izin pemasangan reklame. jenis nonperizinan, yaitu: tanda daftar perusahaan, tanda daftar industri: surat terdaftar pengobatan tradisional, tanda daftar usaha pariwisata, kartu pejabat teknik badan usaha, dan insentif daerah dan kemudahan pelayanan daerahketentuan peralihan izisalinan dede bupati pasangkayudanyusun rencana kerja pembangunan daerah kabupaten pasangkayu tahun bahwaee jdih kabupaten pasangkayubeberapa ketentuan dalam peraturan bupati mamuju utara nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerah tahun berita daerah kabupaten mamuju. peraturan bupati adalah peraturan bupati pasangkayuntuk memutus mata rantai penularan corona virus disease dilakukan upaya diberbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi, bahwa dalam rangka penanganan corona virus disease perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi corona virus disease dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan barusmengikuti pemeriksaan sampel untuk covid dalam penyelidikan epidemiologidalam hal berdasarkan pemeriksaan covid sebagaimana dimaksud dalam ditemukan adanya penduduk yang positif covid dilakukan perawatan dan pemulihan sesuai protokol kesehatan. bab pemantauan, evaluasi dan pengendalian pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan memutus rantai penyebaran covid pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: tingkat kabupaten oleh gugus tugas percepatan penanganan covid kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, tingkat kecamatan oleh satuan tugas percepatan penanganan covid kecamatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, dan tingkat desa kelurahan oleh satuan tugas desa kelurahan siaga covid sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. penilaian keberhasilan memutus rantai penyebaran covid sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada indikator: efektivitas penerapan peraturan bupati ini, jumlah kasus covid sebaran kasus covid dan produktivitas masyarakat. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam bupati melakukan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan penanganan covid berdaya guna dan berhasil guna. bab pembiayaan biaya yang diperlukanteknis pelaksanaan peraturan bupati ini diatur lebih lanjut oleh masing masing perangkat daerah yang membiddaptasi kebiasaan baruadalah gugus tugas percepatanfasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukimperaturan bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dan pegawai agar dapatdan memperkuat upaya gugus tugas percepatan penanganan covid dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran covid bab pelaksanaan adaptasi kebiasaan barukabupaten wajib melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada setiap orang wajib: melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker selama beraktivitas luar rumahadaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan pada: aktivitas bekerja tempat kerja, fasilitas sosial, pembelajaran sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya, kegiatan tempat pelayanan dan atau fasilitas umum, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan budaya, dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. setiap orang yang tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta tidak menggunakan masker dan tidak mencuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan (hand sanitizer) selama beraktivitas luar rumahua aktivitas bekerja tempat kerja dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, pimpinan tempat kerjpegawai, melakukan pencegahan dan pengendalimelakukan pengukuran suhu tubuh setiap pintu masuk lingkungan tempat kerja, dan memberikan perlindungan kepaddan pengendaliiga fasilitas sosial dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, pengelola fasilitas sosial wajib: melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran covid tempat fasilitas sosialfasilitas sosial. fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain: sekolah, rumah sakit, puskesmas, pustu dan polindes poskesdes, cc. pusat perbelanjaan dan niaga, rumah ibadah, tempat rekreasi dan kebudayaan, tempat olahraga dan lapangan terbuka, dan tempat pemakaman umum. pencegahan dan pengendalian penyebaran covid tempat fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan disinfeksi secara berkala tempat fasilitas sosial, melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pengguna fasilitas sosial serta memastikan(physical distancing) yang datang tempat fasilitas sosial paling sedikit dalam rentang (satu) meter, dan mewajibkan pengguna fasilitas sosial untuk menggunakan masker. pengelola fasilitas sosialmpat pelaksanaan pembelajaran sekolah dan atau institusi pendidikan dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dengan memperhatikan protokol kesehatan, melakukansekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. upayadengan cara: membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara berkala terutama gagang pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya, melakukan pengukuran suhu tubuh gerbang masuk, menerapkan physical distancing jaga jarak,, dan menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran covid bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainndalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, pelaksanaan pembelajaran sekolah dan atau institusi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran dari pemerintah. pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh kepala dinas pendidikan. bagian kelima kegiatan tempat pelayanan dan atau fasilitas umum dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, pengelola tempat pelayanan dan atau fasilitas umum wajib: melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran covid tempat pelayanan dan atau fasilitas umumtempat atau fasilitas umum. pencegahan dan pengendalian penyebaran covid tempat pelayanan dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:empat atau fasilitas umumkonsumenwajibkan pegawai dan konsumen menggunakan masker. pengelola tempat pelayanan dan atau fasilitas umumnam kegiatan keagamaan dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, penanggung jawab rumah ibadah dan penyelenggara kegiatan keagamaan wajib: melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran covidrumah ibadah. upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran covid pada kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: membersihkan dan melakukan disinfeksi rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya, melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh penyelenggara kegiatan keagamaan dan memastikan penyelenggara kegiatan keagamaan tersebut tidak sedang mengalami sakit, atau menunjukan gejala suhu tubuh atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas, menerapkan pembatasan jarak antar sesama jama'ah (physical distancing) yang datang rumah ibadah paling sedikit dalam rentang (satu) meter, mewajibkan menggunakan masker. pelaksana kegiatanujuh kegiatan sosial dan budaya dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru,kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebarcegahan dan pengendalian penyebaran covid pada kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat kegiatan,.elapan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, pengguna moda transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran covid moda transportasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: kendaraan mobil pribadi, sepeda motor pribadi, cc. angkutan umum, dan moda transportasi barang. pengguna kendaraan mobilumum, dan atau moda transportasi barang sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: membatasi jumlah penumpang paling banyak (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan, melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala: cc.ngguna kendaraan mobil pribadi, sepeda motor pribadi, dan angkutanb iii pemeriksaan covid dalam hal diperlukan pemeriksaan covid setiap penduduk wajib: |
rm. diubah, sebagai berikutdikawasan strategis daerah kabupaten, penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten: penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten:mbangunan, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum spam) kawasan perkotaan dan pedesaan daerah::: penyediaan sarana pengangkutan dan jasa penyorotan lumpur tinjnataan lingkungan : cc. peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air bersipelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan spam kawasan perkotaan dan pedesaan daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional, penyediaan sarana pengangkutan dan jasa penyediaan lumpur tinja :: mengembangkan infrastruktur pada permukiman kawasan strategis daerah kabupaten:: pendataan, pengawasan, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum,, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai denghyo jepara, edy jatmiko berita daerah kabupaten jeparauntuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas rumah tinggal masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi syarat kesehatan, teknis, dan layak huni, maka pemerintah kabupaten cilacap mengalokasikan bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni, bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf agar dapat berdaya guna, tepat sasaran, dan akuntabel, perlu menetapkan tata caramasyarakat berpenghasilan rendahdari pemerintah untuk membangun memugar rumah agar layak huni. rumah tidak layak huni selanjutnya disingkat rth, adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kualitas standar bangunan rumah dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan yang berdiri atas tanah milik masyarakat berpenghasilan rendah sasaran bantuan sosial. bantuan sosial pemugaran rth yang selanjutnya disebut bantuan sosial, adalah pemberian bantuan sosial berupa uang yang direncanakan dari pemerintah daerah kepada individu atau keluarga berpenghasilan rendah yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk pemugaran rth. standar layak huni adalah persyaratan kecukupan, kualitas bangunan, kesehatan, dan luas yang harus dipenuhi suatu bangunan. fasilitator adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal sebagai bagian tim fasilitasi tingkat kabupaten, yang menjadi pendamping teknis penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan pemugaran rth. dinas adalah dinas perumahan, kawasan permukimanhak lain adalah perseorangan, lembaga organisasi perkumpulan, maupun badan usaha yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan pemugaran rth. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan bantuan sosial daerah. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini agar bantuan sosial daerah tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, tepat jumlah, dan dapat dipertanggungjawabkan baik fisik maupun administrasi. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi tata cara pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberian bantuan sosial daerah baik yang bersumber dari apbd kabupaten cilacap maupun bantuan pihak lain. bab pelaksanaan bantuan sosial pemerintah daerah memberikan bantuan sosial bagi mbr yang belum memiliki rumah layak huni. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada individu atau keluarga. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membiayai pembangunan dan atau pemugaran rth daerah. pemerintah daerah dalam melaksanakan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan pihak lain. sumber dana bantuan sosial dapat berasal dari apbd kabupaten cilacap, dan atau bantuan pihak lain. tata cara pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberian bantuan sosial daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab pengendalian dan pengawasan pengendalian pelaksanaan bantuan sosial daerah dilaksanakan oleh dinas. pengawasan pelaksanaan bantuan sosial daerah dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten cilacap. bab ketentuan lain lain pemberian bantuan sosial tidak mengikat dan tidak diberikan setiap tahun anggaran kepada penerima bantuan. penggunaan bantuan sosial menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran dan atau penyalahgunaan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan peralihan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial pemugaran rth tahun anggaran pada perangkat daerah luar dinas dilaksanakan berdasarkyij| buay ap, latto suharto memuji diundangkan cilacap pada tanggal3tunjukndahuluan latar belakang undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman, mengamanatkan agar pemerintah daerahpemerintah daerah juga bertanggungjawab untuk memberikan bantuan agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak, sehat, aman, harmonis, terjangkau, dan memperhatikan kelestarian lingkungan. rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten cilacap tahun telah menetapkan salah satu misi yang ingin dicapai, yaitu mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan alam secara berkelanjutan dimana salah satu tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas infrastruktur wilayah termasuk meningkatnya rumah yang sehat dan layak huni. pemerintah kabupaten cilacap memfasilitasi dan memberikan bantuan stimulan, berupa belanja bantuan sosial rth kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu dan mandiri dalam mewujudkan pembangunan rumah yang layak huni dan memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, tepat waktu, mutu, sasaran, manfaat serta tertib administrasi yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan semua tingkat pemerintahan. untuk itu dalam rangka menjamin kepastian hukum agar pelaksanaan kegiatan bantuan sosial berjalan secara optimal, maka perlu diterbitkan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni. tujuan pemberian bantuan sosial bantuan sosial diberikan dengan tujuan untuk memberikan stimulan kepada mbr dalam meningkatkan kualitas rumah tinggal, menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan perumahan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pemugaran rth bagi mbr. pendekatan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pemugaran rth bagi mbr adalah gotong royong yang diwujudkan dengan asas tri daya yaitu: daya manusia, upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar mengetahui, memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah. daya lingkungan, melalui pemugaran rumah untuk dapat mewujudkan rumah yang fungsional untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, sehingga pada akhirnya dapat memenuhi harapan untuk memperoleh peningkatan kehidupan dan penghidupan serta kesejahteraan masyarakat. daya usaha, melalui kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran berusaha, dengan memanfaatkan sumber sumber daya lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. ii. lingkup kegiatan bentuk dan jenis kegiatan bantuan sosial digunakan untuk kegiatan pemugaran rth dan memerlukan peran serta masyarakat yang dapat dilaksanakan secara gotong royong, bertahap, dan berkelompok untuk memugar memperbaiki rth. bagian bagian rumah yang dipugar disesuaikan dengan kebutuhan masing masing penerima bantuan guna meningkatkan kualitas rumah yang memenuhi standar teknis dan kesehatan, antara lain: atap, lantai, dan dinding rumah. kriteria sasaran penerima bantuan penerima bantuan sosial merupakan mbr yang memenuhi persyaratan masuk dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dtppfmotm) yang dikeluarkan oleh kementerian sosial, memiliki dan menempati satu satunya rumah tipe dengan kondisi tidak layak huni yang berdiri tanah milik calon penerima, berdiri tanah warisan calon penerima baik sudah maupun belum dibagi belum dipecah sertipikatnya, tanah dan bangunan rumah tidak dalam jangka waktu kredit perbankan dan tidak dalam sengketa: berdomisili tetap (penduduk) lokasi kegiatan yang dibuktikan dengan ktp dan kk, bersedia untuk berswadaya sesuai kemampuan dan bergotongroyong, dan belum pernah mendapatkan bantuan yang sejenis. kriteria rumah tidak layak huni rth yang dapat menerima bantuan sosial adalah atap dalam kondisi tidak baik atau kualitas rendah, mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk dinding dengan pasangan bata yang sudah lapuk dan belum diplester, lantai terbuat dari tanah atau kayu semen tegel dengan kondisi tidak baik, rusak, atau kualitas rendah: tidak memiliki ventilasi udara yang memadai, tidak memiliki jamban memiliki jamban tidak layak, dan atau mempunyai sumber mata air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi air sungai air hujan lainnya. hi. 'pengorganisasian tim fasilitasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial, tingkat kabupaten, bupati membentuk tim fasilitasi yang bertugas mengoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban bantuan sosial, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam melaksanakan bantuan sosial: melaksanakan sosialisasi kepada tim koordinasi tingkat kecamatan, tim pendamping teknis tingkat desa kelurahan, dan masyarakat, dan mengoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan bantuan sosial. susunan tim fasilitasi, sebagai berikut penanggungjawab sekretaris daerah, pengarah asisten ekonomi dan pembangunan sekda: ketua kepala dinas, sekretaris kepala bidang perumahan pada dinas: dan anggota pejabat pelaksana pada perangkat daerah terkait. untuk mendukung pelaksanaan tugas, tim fasilitasi dibantu oleh fasilitator yang merupakan bagian dari tim fasilitasi. fasilitator bertugas untuk menggerakan masyarakat setempat bersama tim pendamping teknis desa kelurahan dan mendampingi penerima bantuan dalam penyusunan rab, dokumen pencairan, pelaksanaan kegiatan pemugaran rth, dan pembuatan dokumen laporan pertanggungjawaban lpj). tim koordinasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial, tingkat kecamatan, camat membentuk tim koordinasi, yang bertugas melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan, melakukan fasilitasi terhadap tim pendamping teknis desa kelurahan, melakukan asistensi dan fasilitasi dokumen pencairan, melakukan monitoring dan evaluasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan, dan pelestarian hasil kegiatan bantuan sosial, dan mengoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil monitoring dan evaluasi serta pengaduan dari masyarakat. susunan tim koordinasi, sebagai berikut: ketua camat, sekretaris sekretaris kecamatan, anggota kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum. tim pendamping teknis desa kelurahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial, tingkat desa kelurahan, kepala desa lurah membentuk tim pendamping teknis, yang bertugas melakukan sosialisasi tingkat desa kelurahan, membantu pengurusan pembukaan rekening calon penerima bantuan: mendampingi dalam proses pencairan bantuan dan pembelajarannya, membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah, menggali potensi, mendorong, menghimpun, dan mengelola swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat, dan membantu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban lpj). tim pendamping teknis desa kelurahan diketuai oleh kepala desa lurah dan beranggotakan kasi kesejahteraan, dan kepala dusun lingkungan setempat. iv. tata cara pemberian bantuan sosial bantuan sosial yang bersumber dari apbd usulan individu atau keluarga calon penerima bantuan kelompok masyarakat untuk usulan bantuan sosial tahun menyampaikan usulan tertulis dalam bentuk proposal yang dibuat dalam (tiga) rangkap ditujukan kepada bupati cilacap dilengkapi dengan rekomendasi dari kades lurah, rencana anggaran biaya rab), foto kopi ktp dan kk, foto rumah yang akan dipugar (kondisi awal sebelum dipugar), paling sedikit dari (tiga) titik (depan, belakang, dan samping dalam), slip gaji yang legalisasi perusahaan tempat bekerja bagi pekerja formal atau surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh kepala desa lurah, foto kopi sertifikat tanah bukti kepemilikan lain, dalam hal tanah merupakan harta warisan yang belum dibagi, dihampiri dengan surat pernyataan dari pewaris dan atau para ahli waris yang menyatakan bahwa calon penerima merupakan ahli waris yang akan menerima bagian waris berupa tanah yang ditempati ditinggali sekarang, surat pernyataan kesanggupan untuk berswadaya sesuai kemampuan dan bergotongroyong, surat pernyataan bahwa rumah yang ditinggali merupakan satu satunya rumah yang dimiliki, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan pemugaran rth atau yang sejenis. penganggaran dinas melalui tim verifikasi melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal calon penerima bantuan, dan apabila diperlukan maka dilakukan verifikasi fisik lapangan, hasil verifikasi proposal calon penerima bantuan dilaporkan kepada bupati melalui tim anggaran pemerintah daerah tapi), cc, hasil verifikasi proposal calon penerima bantuan dan pertimbangan tertulis dari tapi menjadi dasar: bantuan sosial dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah rka ppid) yangnetapan penerima bantuan sosial berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah dpa ppid), bupati menetapkan keputusanyang berisi data penerima bantuan sosial beserta besaran uang yang akan disalurkan. penyaluran bantuan sosial bantuan sosial disalurkan dengan cara sebagai berikut: berdasarkan keputusan bupatitim fasilitasi melalui tim koordinasi tingkat kecamatan melakukan sosialisasi bantuan sosial: tim koordinasi memberitahukan kepada penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dengan menyerahkan surat permohonan pencairan bantuan ditujukan kepada bupati cilacap melalui kepala bppkad kabupaten cilacap ditandatangani oleh penerima bantuan diketahui kepala desa lurah dan camat setempat: akuntansi penerima bantuan bermeterai cukup, diisi sesuai dengan besarnya nilai bantuan ditandatangani oleh penerima bantuan, foto kopi buku rekening penerima bantuan, foto kopi ktp penerima bantuan, rencana penggunaan dana rpd) yang telah disetujui oleh kepala dinas, ditandatangani oleh penerima bantuan dan diketahui oleh kapal desa lurah setempat, pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan dipergunakan sesuai peruntukan dan ketentuan peraturan perundang undangan. proposal pengajuan bantuan sosial. berkas persyaratan dibuat dalam rangkap (tiga). kelengkapan dokumen persyaratan pencairan diverifikasi oleh tim verifikasi, kemudian diteruskan kepada kepala bppkad kabupaten cilacap untuk diproses dan direalisasikan melalui transfer nomor rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk. penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung ls) dan dilengkapi dengan akuntansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. bantuan sosial dari pihak lain pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan bumn, bumi, atau badan usaha milik swasta melalui mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility csr) maupun dari perseorangan, lembaga organisasi perkumpulan untuk kegiatan bantuan pemugaran rth. persyaratan dan teknis pelaksanaan bantuan pemugaran rth yang bersumber dari pihak lain, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada pemberi bantuan. ketentuan bantuan sosial bantuan sosial merupakan bantuan stimulan dalam bentuk uang, yang jumlah besarannya ditetapkan oleh bupati sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan. bantuan sosial pemugaran rth yang bersumber dari apbd kabupaten cilacap dibelanjakan dengan alokasi sebagai berikut pembelian material bangunan paling sedikit 80x, (delapan puluh keseratus), bantuan biaya tukang paling banyak (tujuh belas koma lima keseratus), biaya operasional paling banyak (dua koma lima keseratus), yang dapat digunakan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban lpj), konsumsi, dan lain lain. perseorangan, lembaga organisasi perkumpulan dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemugaran rth dalam bentuk uang tunai, tenaga kerja tukang, material, dan konsumsi. bantuan swadaya yang berasal dari perseorangan, lembaga organisasi perkumpulan dikoordinir dan dikelola oleh tim pendamping teknis desa kelurahan. vi, pengelolaan kegiatan kegiatan pemugaran rth dimulai selambat lambatnya (lima belas) hari sejak bantuan sosial diterima oleh penerima bantuan. bagian rumah yang akan dipugar dan rencana anggaran biayanya ditentukan berdasarkan hasil fasilitasi dan evaluasi oleh fasilitator yang dituangkan dalam berita acara. kegiatan dilaksanakan oleh penerima bantuan dengan swakelola dan dapat dikerjakan secara gotong royong. penerima bantuan dapat menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja, konsumsi, dan sebagainya sesuai dengan kemampuan masing masing. kegiatan dilaksanakan oleh penerima bantuan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh dinas. penerima bantuan dilarang mengalihkan bantuan kepada orang lain, atau mengubah tempat lokasi kegiatan dan jenis kegiatan. vii. monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh dinas sebagai upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan agar tepat guna, waktu, sasaran, dan tertib administrasi. pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun peninjauan langsung lokasi kegiatan sesuai kebutuhan. waktu pemantauan dilaksanakan secara berkala baik pada saat persiapan, pelaksanaan, maupun pasca kegiatan. tim koordinasi, tim pendamping teknis, dan masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan. viii. pelaporan dan pertanggungjawaban penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada bupati cilacap melalui ppid kepala bppkad kabupaten cilacap) dengan tembusan kepada kepala dinas, setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lambat akhir tahun anggaran berkenaan. laporan penggunaan bantuan sosial sekurang kurangnya memuat informasi tentang data penerima bantuan, realisasi kegiatan dan anggaran biaya, cc. waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan, dokumentasi kegiatan (foto rumah yang akan dipugar kondisi awal sebelum dipugar, foto pelaksanaan kegiatan, foto setelah pemugaran, foto lain sesuai kebutuhan), dan lain lain penutuppenggunaan dana yang telah disetujui dinas. bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. ix. pemeliharaan kegiatan kegiatan bantuan sosial tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan setelah kegiatan berakhir. pemeliharaan dan pengembangan hasil bantuan sosial sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan. ketentuan khusus pemberian bantuan sosial pemberian bantuan sosial dilaksanakan secara selektif, tidak mengikat, tidak terus menerus. penggunaan bantuan sosial harus jelas peruntukannya sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan. bantuan sosial diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang sebagai bantuan stimulan yang penggunaannya disesuaikan dengan proposal yang telah disetujui. penerima bantuan belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain kecuali swadaya masyarakat serta bantuan tidak diperkenankan untuk biaya pengganti kegiatan lain. larangan bagi penerima bantuan mengendapkan dana bantuan sosial yang diterima dengan maksud untuk mencari keuntungan luar ketentuan yang telah ditetapkan, digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain, menggunakan dana bantuan sosial untuk melunasi jaminan pelunasan utang pada pihak ketiga baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, dan digunakan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan. sanksi segala penyimpangan penyalahgunaan bantuan sosial yang dilakukan oleh penerima bantuan menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan terhadapnya diberikan sanksi administratif menurut ketentuan peraturan perundang undangan serta dibebani kewajiban mengembalikan bantuan sosial yang telah diterimanya sesuai nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatannya. kesalahan data kesalahan data penerima bantuan yang menyebabkan tertundanya pencairan bantuan sosial akan diberitahukan secara berjenjang oleh bank pembangunan daerah jawa tengah bank jateng) kepada kas daerah, kepala bppkad, dan selanjutnya kepada dinas sesuai dengan tingkatan kesalahan penyampaian data. apabila kesalahan data tingkat penerima bantuan, mak bantuan, bank jateng mengembalikan dana bantuan rekening kas umum daerah. bupati cuaca, kah tato suw ari |
iii bupati cilacap provinsi jawa tengahbupati cilacap, menimbang aa. bahwa sebagai tindaklanjut ditetapkannya peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penerapan standar pelayanan minimal, makdalam rangka pemberian pelayanan publik danmaksud dalam huruf maka pemerintah kabupaten cilacap perlu mengatur penerapan standar pelayanan minimal standar pelayanan minim cilacapab.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti, dan ahasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat daerah teknis(l)an ataucilacapabupaten cilacap. tim penerapan spm kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati. susunan keanggotaan tim penerapan spm kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penanggung jawab bupati cilacap, ketua sekretaris daerah kabupaten cilacap, wakil ketua kepala perangkat daerah kabupaten cilacap yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, sekretaris kepala bagian pemerintahan dan otonomi daerah pada sekretariat daerah kabupaten cilacap atau sebutan lain, anggota kepala perangkat daerah kabupaten cilacapsebagaimana dimaksud dalam berkedudukan bagian pemerintahan dan otonomi daerah sekretariat daerah kabupaten cilacap atau sebutan lain. tim penerapan spm kabupatenkabupaten cilacapkabupaten cilacapkabupaten cilacapkabupaten cilacap sebagaimana tercantum dalam lampiranerapan spm kabupaten dilaksanakan oleh bupati dengan dibantu inspektorat kabupaten cilacap. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan sesuaitar bea jul bupati cilacap kargo suharto memuji diundangkan cilacap ada tanggal sekretaris datatarget dan indikator penerima layanan standar pelayanan minimal pendidikan batas pala anan indikator pencapaian karier tahun menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dala pendidikan kesetaraan pendidikan anak jumlah warga negara usia setiap usia dini tahun yang berpartisipasi tahun dalam pendidikan paud kesehatan batas jem pelayanan indikator pencapaian target waktu dasar capaian capaian pelayanan jumlah ibu hamil yang setiap kesehatan ibu hamil| mendapatkan layanan tahun| setiap kesehatan bayi mendapatkan layanan tahun baru lahir kesehatan pelayanan kesehatan| jumlah balita yang setiap balita mendapatkan layanan tahun kesehatan pelayanan kesehatan| jumlah warga negara usia setiap pada usia pendidikan dasar yang tahun pendidikan mendapatkan layanan dasar kesehatan pelayanan kesehatan| jumlah warga negara usia setiap pada usia produktif produktif yang mendapatkan: tahun layanan kesehatan pelayanan kesehatan jumlah warga negara usia setiap. pada usia lanjut, lanjut yang mendapatkan tahun layanan kesehatan pelayanan kesehatan| jumlah warga negara setiap penderita penderita hipertensi yang tahun hipertensi mendapatkan layanan kesehatan pelayanan kesehatan| jumlah warga negara setiap penderita diabetes penderita diabetes mellitus tahun melitus yang mendapatkan layanan kesehatan pelayanan kesehatan| jumlah warga negara denga setiap orang dengan gangguan jiwa berat yang tahun gangguan jiwa berat terlayani kesehatan pelayanan kesehatan| jumlah warga negara terduga setiap orang terduga tuberculosis yang tahun tuberkulosis mendapatkan layanan kesehatan pelayanan kesehatan| jumlah warga negara denga: setiap orang dengan risiko risiko terinfeksi virus yang tahun terinfeksi virus yang melemahkan daya tahu melemahkan daya tubuh manusia huma tahan tubuh immunodeficiency virus) yang manusia human| mendapatkan layanan immunodeficiency kesehatan virus pekerjaan umum batas indikator pencapaian target waktu dasar capaian capaian limbah domestik domestik perumahan rakyat batas asar capaian capaian penyediaan jumlah warga negara korban setiap rehabilitasi rumah bencana yang memperoleh tahun yang layak huni rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten fasilitasi jumlah warga negara yang setiap penyediaan rumah terkena relokasi akibat tahun yang layak huni program pemerintah daerah bagi masyarakat kabupaten yang memperoleh yang terkena fasilitasi penyediaan ruma relokasi program yang layak huni pemerintah daerah trantibumlinmas jenis target bata pel indikator pencapaian been waktu layanan dasar capaiandari penegakan hukum perda umum dan perkara pelayanan informasi|batas jenis pelayanan indikator pencapaian target waktu dasar capaiansetiap dasar anak memperoleh rehabilitasi tahun telantar luarsetiap dasar tuna sosial gelandangan dan pengemis tahun khususnya yang memperoleh gelandangan dan|rehabilitasi sosial dasar pengemis luar| tuna sosial diluar panti panti perlindungan dan jumlah warga negara setiapjaminan bagi korban sosial bencana kabupaten bupati cilacap tattoo party memuji diundangkan cilacap tan gg. pada tanggal jul sekretaris daerah paten cilacap, farid ma'rufformat laporan penerapan standar pelayanan minimal kabupaten cilacapdaerah,yang bersumber dari: apbd, apbn, dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undanganzilacap latto suw memuji diundangkan cilacap al. satu sekretaris der) kabupaten acap, e farid maruf |
tag bupati cilacap bnn provinsi jawa tengah peraturan bupati cilacap nomor tahun "tentang pelaksanaan hari dan jamefektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan (lima) hari kerjasudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabutlaksanaan hari dan jam kerja lingkungan pemerint. tambahan lembaran negara republik indonesia f3, nomor sebagaimana telah beberapa 'laksanaan hari dan jam kerja lingkungan pemerintah kabupaten cilacap. hari kerja bagi perangkat daerah. lingkungan pemerintah kabupaten cilacap ditetapkanpada adalah jam menit dengan pengaturan sebagai berikut hari senin sampai dengan kamis pukul s:d. wib : waktu istirahat pukul s.d. wib : 'b. hari jum'at pukul s.d. wib waktu istirahat l., pukul s.d. wib : pasar2 dikecualikan dari ketentuan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam adalah hari kerja pada perangkat daerah unit unit kerja pelayanan, yaitu utd pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan, pelayanan kependudukan pada dinas kependudukan dan" pencatatan sipil, utd puskesmas pada dinas kesehatan, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan desa ditetapkan (lima) hari kerja dalam seminggu dengan perincian jam kerja dinas sebagaimana tersebut dalam pasal namun tetap memberikan pelayanan pada masyarakat pada hari' sabtu mulai pukul sampai dengan pukul wib. utd rsud cilacap dan utd rsud majenang diberlakukan (enam) hari kerja dalam seminggu, mulai hari senin sampai dengan hari sabtu dengan jumlah jam kerja'efektif adalah jam menit dengan pengaturan sebagai berikut naa hari senin d hari kamis pukul s.d. wib hari jum'at . pukul07. s.d. wib hari sabtu pukul s.d. wib khusus kepada utd rsud cilacap, utd rsud majenang dan utd puskesmas rawat inap, karena harus memberikan pelayanan secara terus menerus selama jam termasuk pada hari minggu'" kepala perangkat daerah unit kerja yang bersangkutan. lembaga pendidikan meliputi tk, sd, slip dan sta serta yang sederajat, mengikuti ketentuan yang diatur oleh menteri yang membidangi pendidikan,berita daerah kabupaten cilacap tahun nomor dicabut dan jun bupati cilacap, latto suharto memuji diundangkan cilacap pada tanggal jun 'sekretaris daerah .kabupaten cilacap farid ma'ruf berita daerah kabupaten cilacap tahun nomor |
bupati cilacap rena provinsi jawa tengah hen on! peraturan bupati cilacap nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online data nae dengan rahmat tuhan yang maha esa gak bupati cilacap, (ul menimbang. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan haa nah daerah kabupaten cilacap nomor tahun tentang neenaa kabupaten cilacap nomor tahun tentang perubahan nan kedua atas peraturan daerah kabupaten cilacap nomor' tahun tentang pajak daerah kabupaten cilacap, menyebutkan bahwa dalam rangka pengawasan, bupati atau pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan mana serta menempatkan personil dan atau peralatan (equipment) bea nee baik sistem mekanik, elektrik, manual maupun dengan sistem santa komputerisasi setiap objek pajak daerah, sin .b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online melalui pemasangan jaringan perangkat dan sistem informasi kana aha sebagaimana dimaksud dalam huruf maka diperlukan maa regulasi sebagai dasar hukum tata cara pelaksanaannya: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dekan dalam huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan naa nan bupati cilacap tentang tata cara pelaksanaan perekaman ega data transaksi: usaha wajib pajak secara online: mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan mana cenana pa undang undang nomor, tahun tentang perubahan peesae indonesia tahun nomor tambahan lembaran naa? mea nai negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang keterbukaan kata informasi publik lembaran negara republik indonesia tahun mae nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor min bea undang undang nomor tahun tentang pajak daerah uss sun dan retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara kaa republik indonesia nomor nancan dengan undang undang nomor tahun tentang neeeni daerah dan retribusi daerah lembaran negara republik mug indonesia nomor tambahan lembaran negara republik rea ala indonesia nomor con wulan peraturan pemerintah nomor : tahun tentang at dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang lan perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun tag tan tentang perangkat daerah lembaran negara republik mean ena indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pgn kei peraturan pemerintah nomor tahun tentang anno ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah bea serut lembaran negara republik indonesia tahun nomor ena tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang: eee pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik ena san indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor elo sen peraturan daerah kabupaten cilacap nomor tahun men era tentang pajak daerah kabupaten cilacap lembaran daerah man kabupaten cilacap tahun. nomor tambahan seno lembaran daerah kabupaten cilacap nomor sebagaimana han man sean telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan daerah mega kabupaten cilacap nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten cilacap: nomor mon tahun tentang pajak daerah kabupaten cilacap pet oleat beta lembaran daerah kabupaten cilacap tahun nomor pen dena tambahan lembaran daerah kabupaten cilacap nomor oman peraturan daerah kabupaten cilacap nomor tahun antmeta tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten mus cilacap nomor mana peraturan"general lembaran daerah kabupaten cilacap nomor por suara peraturan daerah kabupaten cilacap nomor tahun teaaan cilacap tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pelaksanaan perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara nba online. bab nee anna ketentuan umum tea dhan tan dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: muds pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan (yang menjadi kewenangan daerah otonom. (kok bupati adalah bupati cilacap. (os badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disebut bppkad, adalah badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten cilacap. aan as(.u: pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. ios dl. pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir luar badan (gk jalan, baik yang disediakan berkaitan:k surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat speed, adalah pengmakaperekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online. adalah perekaman data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi yang dapat diakses oleh bppkad melalui jaringan komunikasimainnya secara integrasi melalui media internet we. pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari buku penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya omg pajak terutang sampai dengan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan. desi atu pejabat petugas yang ditunjuk adalah pegawai pada bppkad yang diberi (mn tugas bidang perpajakan daerah. ben penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah adalah serangkaian masa tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 00kbupati ini adalah untuk meningkatkan gor transparansi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya melalui penerapan perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai berikut dea mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus pan disetorkan, geo kb. mempermudah pengawasan atas pelaporan wajib pajak:penerimaan pajak. men babi nan perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara online wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam meliputi: muna wajib pajak hotel, teng dub. wajib pajak restoran: kasih. wajib pajak hiburan: dan (ud. wajib pajak parkir. (el hi) bppkaatau merekamena penyelenggaraan parkir dari subjek pajak. bi): fasilitas penunjang penginapan berupa (enaa nat tai oleh hotel: sar heat jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel. (os she,pep) fatam6." fasilitas parkir. gb. pajak restoran meliputi penjualan makanan dan atau minuman pada fan restoran tersebut: pajak hiburan meliputi: (ee room charge: harga tanda masuk karcis tiket masuk coin minimum charge cover then haha charge first drink charge dan sejenisnya: bnn membership kartu anggota dan sejenisnya, pen bee buih service charge. ooo id. pajak parkir meliputi pol tiket parkir pada pintu masuk atau keluar: tia 2i karcis berlangganan (member): dan ken ter r33 persewaan pengelolaan tempat parkir. renapetugas yang ditunjuk, wajib pajak yang bersangkutan, penyidik atau atas perintah hakim sesuai ketentuan (sb peraturan perundang undangan. p3) data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada hanya pet snn .digunakan bppkad untuk keperluan dalam hal perpajakan daerah. ii.)(su transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang beku atau penambahan jenis pajak. perubahan data sistem transaksi usaha secara online sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan atas persetujuan kepala bppkad. aah bab kaga pemasangan jaringan perangkat dan sistem informasi tai (si tag non mnet kok) sebelum dilakukan pemasangan jaringantara online. (@) bppkad dapat menyediakan perangkat dan atau sistem bagi wajib pajak yang beo'usaha secara online dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada 'ditempat outlet daerah. bio md) apabila perangkat dan atauyang (dimiliki oleh bppkad, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau sebab lain, maka bppkad dapat menempatkan dan (wientitas ana, men mi)(kk kepala bppkad, dalam hal va. berhenti dihentikannya usaha:tara online sebagaimana dimaksud pada diajukan selambat lambatnya (dua) minggu sebelum usaha" wajib pajak dihentikan atau (dialihkan. dikecualikan dari ketentuan apabila penghentian usaha wajib pajak waktu disebabkan keadaan memaksa (force majeure). dalam hai pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada (os huruf yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi perekaman (osis data transaksi usaha sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat msh terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan beli a:. menu kun ala nat dikecualikan dari kewajiban pemasangan perekaman data transaksi usaha wajib. pajak secara online, adalah maa kal wajib pajak baru yang menjalankan usahanya kurang dari (tiga) bulan dan atau bean .b ' wajib pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (force majeure). ban bd) keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam kes is)dan huruf adalah keadaan yang terjadi luar kemampuan manusia sehingga menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perekaman data (transaksi usaha wajib pajak secara online. keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam send set dan huruf ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bab hak dan kewajiban wajib pajak tesketentuan perundang undangan bidang perpajakan daerah: mendapatkan pengecualian dari ketentuan atas perforasi bon penjualan (bila, mon tiket tanda masuk karcis dan bentuk lainnya: mendapatkan informasi tentang kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran:tae mendapatkan perbaikan perangkat perekaman data transaksi yang rusak atau apr tidak berfungsi beroperasi yang disebabkan. bukan karena perbuatan atau 'kesalahan wajib pajak. wajib pajak berkewajiban anuppkad untuk memasang, menginstal, dan menghubungkan perangkat perekaman data transaksi tempat usaha wajib bajak luas memasukkan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang (iso dilakukan oleh subjek pajak: id. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat perekaman data transaksi: dan atau sistem yang ditempatkan dihubungkan oleh bppkad: mengembalikan perangkat perekaman data transaksi dan atau sistem kepada bppkad, apabila usaha tutup, sus. melaporkan dalam jangka waktu jam kepada bppkad, apabila perangkat perekaman data transaksi dan atau sistem mengalami kerusakan atau tidak (nu berfungsi beroperasi. tea sanksi administrasi pekan dalam hal wajib pajak menolak penempatan peralatan atau tidak menggunakan peralatan yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam bupati mencabut.izin usaha wajib pajak. nanah wajib pajak yang menghancurkan, merusak, membuat tidak berfungsi atau tidak beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat perekaman data transaksi dan atau sistem yang telah terpasang diwajibkan mengganti perangkat buta abu perekaman data transaksi dan atau sistem informasi perekaman data transaksi usaha tersebut, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bea tea pengawasan bppkapora ipa bupati cilacap provinsi jawa tengah, maka perlu memberikan bantuan darurat bencana kepada masyarakat dan atau seseorang korban bencana serta masyarakat dan atau seseorang yang terkena dampakdaerah kabupaten cilacap nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, menyebutkan bahwbahwa sehubungan dengan terjadinya bencana yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakatdipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk dicabut"lain kabupaten cilacap lembaran daerah kabupaten cilacap tahun nomor" tambahan leanggulangan bencana daerah'akibat bencanakebutuhan dasar bukan permakaman, sandang, dan papan. ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan bantuan darurat bencana, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau isteri korban, atau anak korban yang sah serta saudara yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh pejabat wilayah. masyarakat adalah warga masyarakat yang berdomisili dan beradministrasi kependudukan kabupaten cilacap, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk). masyarakat yang kekurangan atau kelangkaan air bersih adalah minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan iklim, bencana maupun pencemaran. bab pemberian bantuan tujuan pemberian bantuan adalah untuk meringankan beban masyarakat dan atau seseorang korban bencana dan masyarakat dan atau seseorang yang terkena dampak akibat bencana. bantuan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada masyarakat dan atau seseorang masyarakat warga kabupaten cilacap yang terkena langsung akibat bencana korban bencana yang terjadi wilayah kabupaten cilacap, masyarakat dan atau seseorang masyarakat warga kabupaten cilacap yang terkena dampak akibat bencana yang terjadi wilayah kabupaten cilacap. bantuan sebagaimana dimaksud pada berupa uang non tunai dan atau, logistik non permakaman. bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud. dalam diperuntukkan bagi ahli waris korban bencana yang meninggal dunia,, cc. pemilik ahli waris rumah tempat usaha yang roboh atau rusak berat atau rusak ringan akibat terkena bencana, pengelola atau yang berwenang atas pengelolaan tempat ibadah yang roboh atau rusak berat akibat terkena bencana, masyarakat yang kekurangan air bersih) pengungsi akibat bencana. ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf dan dengan ketentuan sebagai berikut ahli waris korban bencana yang sudah dewasa (minimal berusia tahun atau mereka yang berumur bawah tahun namun sudah berstatus menikah), apabila ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia dibawah tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dari kepala desa yang diketahui camat setempat. sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau puskesmas bahwa yang bersangkutan rawat inap atau luka berat atau cacat. kejadian roboh atau rusak berat atau rusak ringan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf adalah suatu kejadian bencana yang mengalami kerusakan rumah tinggal tempat usaha tempat ibadah dengan kriteria sebagai berikut roboh yaitu rumah tinggal tempat usaha tempat ibadah yang mengalami kerusakan secara total, tidak tersisa atau rata dengan tanah sehingga mengakibatkan: penghuninya mengungsi dan yang memenuhi ketentuan tingkat kerusakan rusak berat yaitu rumah tinggal tempat usaha tempat ibadah yang mengalami kerusakan pada rumah pokok yang mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari hari dan yang memenuhi ketentuan tingkat kerusakan tai rusak ringan yaitu rumah tinggal tempat usaha tempat ibadah yang mengalami kerusakan pada sebagian bangunan dan masih dapat digunakan yang memenuhi ketentuan tingkat kerusakan bab iii jenis bantuan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan ketentuan sebagai berikut bantuan uang diberikan kepada lo. ahli waris dari korban bencana meninggal dunia mendapatkan bantuan uang duka sebesar rp. (lima juta rupiah), korban bencana yang menderita sakit dan menjalani rawat inap rumah sakit atau puskesmas mendapatkan bantuan sebesar (dua juta lima ratus ribu rupiah), korban bencana yang menderita luka berat diberikan santunan sebesar (lima juta rupiah), korban bencana yang menderita cacat diberikan santunan sebesar rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pemilik ahli waris rumah tempat usaha yang roboh mendapat bantuan sebesar rp. (sepuluh juta rupiah), pengelola atau yang berwenang atas pengelolaan tempat ibadah yang roboh mendapat bantuan sebesar rp. (sepuluh juta rupiah): il. pemilik rumah tempat usaha yang rusak berat mendapat bantuan sebesar rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pengelola atau'yang berwenang atas pengelolaan tempat ibadah yang rusak berat mendapat bantuan sebesar rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), . pemilik rumah tempat usaha yang rusak ringan mendapat bantuan sebesar rp. (dua juta rupiah), pengelola atau yang berwenang atas pengelolaan tempat ibadah yang rusak ringan mendapat bantuan sebesar rp. (dua juta rupiah), bantuan logistik non permakaman dapat diberikan kepada korban bencana yang tempat tinggalnya roboh, rusak berat, rusak ringan dan atau terjadi pengungsian. bantuan air bersih diberikan kepada masyarakat terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih dengan indeks harga (satu) tanki air termasuk biaya operasional disesuaikan dengan harga yang berlaku pada perusahaan umum daerah air minum kabupaten cilacap. bantuan yang diberikan kepada pengungsi dengan mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan permakaman darurat bencana dengan melibatkan perangkat daerah teknis yang membidangi urusan sosial. jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. bab tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan tata cara pemberian bantuan diatur sebagai berikut kepala desa lurah menyampaikan laporan tentang adanya bencana kepada bupati melalui kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah diketahui. camat setempat, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah dan satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan klarifikasi dan mengkaji kebutuhan bantuan darurat bencana yang diajukan, selanjutnya dilaporkan kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan bantuan darurat bencana disampaikan secara langsung kepada korban bencana dalam bentuk uang non tunai dan atau logistik non permakaman yang diketahui kepala desa lurah dan camat. kepala desa lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan bantuan darurat bencana serta menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penggunaan bantuan darurat bencana kepada bupati melalui kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah. bab pembiayaan segala biaya yang timbul dalam rangka pemberian bantuan darurat bencana dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten cilacap dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab monitoring dan evaluasi badan penanggulangan bencana daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan darurat bencana yang merupakan bantuan sosial tidak terencanerangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati cilacap ini mulai berlaku#cilacap, latto rto memuji diundangkan cilacap pada tanggal jul sekretaris daerah ). kabupaten cilacap farid ma'aruskesejahteraan sosial lanjut usikesejahteraan lanjut usia, menyebutkan bahwa, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan usia lanjut, menyebutkan bahw, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia perlu adanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut uwakil bupati adalah wakil bupati cilacapabupaten cilacap yang selanjutnya disebut bagian kesra setdacilacap yang selanjutnya disebut bappeda. dinas sosial adalah dinas sosial kabupaten cilacap yang selanjutnya disebut dinas yang selanjutnya disebut dispermades. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten cilacap yang selanjutnya disebut dinkes. dinas pendidikan dan kebudayaan adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten cilacap yang selanjutnya disebut dinas dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang selanjutnya disebut pupr. dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten cilacap yang selanjutnya disebut dishub. dinas ketenagakerjaan dan perindustrian adalah dinas ketenagakerjaan dan perindustrian kabupaten cilacap yang selanjutnya disebut disnakerin. dinas pemuda, olah raga dan pariwisata adalah dinas pemuda, olah raga dan pariwisata kabupaten cilacap yang selanjutnya disebut disporapar.rlindungan perempuan dan perlindungan anak kabupaten cilacap yang selanjutnya disebut dinas kb, dan pa. dinas lingkungan hidup adalah dinas lingkungan kabupaten cilacap yang selanjutnya disebut dlh. dinas pangan dan perkebunan adalah dinas pangan dan perkebunan kabupaten cilacap yang disebut disparbud. lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia (enam puluh) tahun atau lebih,kabupaten cilacapsesuai kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan. perangkat daerah adalah perangkat daerah yang membantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten cilacapkabupaten cilacap dan masyarakat. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, meliputi a). pelayanan keagamaan dan mental spiritual, b). pelayanan kesehatan, c). pelayanan kesempatan kerja, d). pelayanan pendidikan dan pelatihan, e). kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum, g). pemberian bantuan sosial, h). perlindungan sosial, i), pemberdayaan lanjut usia, j) pemberian penghargaan, k). koma lansia, i). pembinaan dan pengawasan, m). sanksi administrasi. bab, dan mental spiritual, berfungsi normal, dan rehabilitasi secara terpadu dan menyeluruh baik oleh pemerintah kabupaten cilacap maupu,mastimasti,dan memfasilitaspelayanan kesempatan kerja pelayanan kesempatan kerjau,,ketentuan peraturan perundang undangan. lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan bantuan permodalan baik dari pemerintah daerah maupun dunia usaha danbb vii kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pemerintah kabupaten cilacappencatatan sipil atau tempat lain yang ditetapkan,perangkat daerahviii penyediaankabupaten cilacapa.fisik,bupatilanjut usia yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bagi lanjut usiaketentuan peraturan perundang undangan, meliputi ukuran dasar ruang atau ruang lantai bebas, pintu: ram, tangga: lift, lift tangga stairway lift), toilet, h.pancuran (shower), wastafel telepon, k.perabot, perlengkapan dan peralatan kontrol, dan keluar dari dalam bangunan dapat dilalui kursi roda, dan pengguna alat bantu, tangga dan iff,, , terowongan penyeberanguntuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas. paragraf ketiga penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi penyediaan fasilitas dan, wastafel menggunakan system elektrik, tanda tanda atau sinyal yang mudah dijangkau. paragraf keempat penyediaan aksesibilitas pada angkutan umum penyediaan fasilitas danba te dan mobil bus, b.lampu penerangan, fasilitas pengatur suhu ruangan dan atau ventilasi udara, d.fasilitas kemudahan naik turun penumpang, kursi tempat duduk prioritas ha ,, tanda tanda atau sinyal, ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan, dan k.a.pelayanan informasi, b., dan gambar pada tempat tempat prasarana pembangunan ataub pemberian bantuan sosial pemberian bantuan sosial, lanjut usia terlantar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar. pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dalam bentuk bimbingan sosial dan bantuan usaha ekonomis produktif. pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti atau non panti. pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. tata cara pengusulan dan pemberian bantuan sosial bab(l) dilaksanakan melalui bantuan, dan advokasi sosial,cc.dengan waktu paling lamaperangkat daerahmelalui kegiatan sebagai berikut: pemberian bahan makanan sesuai standar gizi untuk lanjut usia, pelayanan bimbingan pendampingan psikososial, pelayanan bimbingan pendampingan fisik,pada a.lembaga panti sosial, dan b.pemakaman, lokasi pemakaman, penyebab kematian, dan lain lain,, pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada dan menjadi tanggungjawab pemerintah daerahpemerintah kabupaten cilacap,berusaha mandiri dan atau dapat, penyediaan instruktur pelatih narasumber, menentukan pihak pihak terkait yang terlibat, pelatihan dapat dilaksanakan pad,,b.sumber,xiikabupaten cilacaptetapkan oleh bupatisosial, ketua tim pejabat eselon iii yang menangani lanjut usia. sekretaris sekretaris koma lansia.sebagai berikut: diusulkan oleh lembaga organisasi sosial yang menangani lansia melalui dinas sosial kepada bupati, diverifikasi, diseleksi, dan dinilai oleh tim penilai, ditetapkan dengan keputusan bupati. jenis penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia berupa lencana, piagam dan hadiah. bab xiiibupati. koma lansia kabupaten sebagaimana dimaksud pada dengan susunan keanggotaan terdiri dari ketua wakil bupati ketua kepala bappeda pelaksana wakil ketua kepala dinas wakil ketua kepala dispermades sekretaris tenaga senior penuh waktu (pensiunan eselon ii, atau iv) sekretaris kepala bagian kesra setda anggota kepala dinkes, kepala dinas dan kepala pupr, kepala dishub, kepala disnakerin, kepala disporapar, kepala dinas kb, dan pa, kepala dlh, kepala disparbud, perwakilan dunia usaha, lsm yang menangani lanjut usia, dan il, unsur masyarakat. susunan keanggotaan koma lansia kabupaten sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan kebutuhan daerah. koma lansia kabupaten sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas lanjut usia kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan kelurahan, dan memfasilitasi pembentukan kelompok peduli lanjut usia kabupaten. koma lansia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bertanggungjawab kepada bupati. koma lansia kabupaten dan provinsi serta komisi nasional lanjut usia mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis. dalam melaksanakan tugasnya, koma lansia kabupaten dibantu oleh sekretariat. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada lingkungan dinas sosial yang terdiri dari kepala sekretariat dan anggota. kepala sekretariat sebagaimana dimaksud dalam dijabat oleh kepala seksi lingkungan dinas sosial yang membidangi penanganan lanjut usia. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengelola administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas komisi daerah lanjut usia, menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan organisasi pemerintah dan masyarakat: kepala sekretariat dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi kepala dinas sosial dan secara fungsional bertanggung jawab kepada komisi daerah lanjut usia kabupaten. pelaksanaan tugas kesekretariatan sehari hari dikoordinasikan oleh sekretaris koma lansia kabupaten. bab xivbupati,sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. bab pemberian sanksi administrasi setiap orang badan organisasiilakukan dengan: a.teguran lisan, b.teguran tertulis. apabila organisasi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada merupakan perangkat daerah, bupati memberikan sanksi kepada kepala perangkat daerah berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang undanganmasing masing teguran dengan jeda dengan waktu paling lama (satu) tahun. bab xvi pendanaan pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xviibupati ini paling lama (lima) tahun sejak peraturan bupati ini diundangto memuji diundangkan cilacap pada tanggal2 jul sekretarisdafran farid ma'ruf berita daerah kabupaten cilacap tahun nomor |
naa bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan bupati cilacap nomor 9g tahun, guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan daya saing daerah, maka perlu adanya prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang didukung dengan penganggaran pembangunan yang sesuai: bahwadipandang perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat: cc. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pemerintah kabupaten cilacap telah menetapkan: bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi melalui sistem informasi perencanaan pembangunan cilacap sip ci) dan pemanfaatan sistem informasi database jalan dan jembatan simbad), maka,. beberapa ketentuan dalamt ta? . dee baik . tales "na wana ". sal mat taruna ten nun mata . asik abg aga ini ag ir) aaaaaa ai. ali cat .t nae mba lali#tad pad pee nga w.g para "hn . i1t auto tani tanoe kapoor, a4stad gegen jan ntah opa pen area naga anga kue lai na a fa" nan tek k41 kn: plan . bera kapital pop tt wujud iti4 sti pan aer kabupaten buni pas ." " " tor ata. tta lii eta inul" klm susi ban dea me. ii, |
bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan bupati cilacap nomor 7tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desa:.:sebagai berikutur keuangan tidak dapat mengelola pengadaan sebagaimana dimaksud pada dalam mengelola pengadaan sebagaimana dimaksud pada kasi kaur mempunyai tugassebagaimana dimaksud dalam huruf berjumlah gasal dengan personel paling sedikit (tiga) orang mempertimbangkan kompleksitas pengadaan,mempunyai tugas sebagai berikut: melaksanakan swakelola, mengendalikan tenaga kerjnerima barang jasa pendukung swakelola dari penyedia, mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan olehorganisasi tpk sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua, sekretaris: dan anggota.standar harga satuan yang ditetapkan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. honor sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan untuk kegiatan dengan nilai sampai dengan rp10. (sepuluh juta rupiah). bagian kelima masyarakat masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf ikut berperan serta dalam pengadaan. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan swakelola, dan secara aktif mengawasi pelaksanaan pengadaan. bagian keenam penyedia penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penyedia desa yasebagaimana dimaksud dalamdan biaya pengadaan rab).rab pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disusun dan ditetapkan oleh kasi kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan swakelola. penyusunan dan penetapan rab pengadaan sebagaimana dimaksud padaapabila, yang dihitung dengan cara: merujuk menggunakan harga pasar,kasi kaur dalam menentukan harga pasar yang akan digunakan dirujuk untuk menetapkan hps sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:, dalam hal,bab viii pelaksanaan pengadaan bagian kesatu pengadaan secara swakelolapengadaan secara swakelola dilaksanakan. pengadaan secarpengadaan secarapengadaan secara swakelola, tpk memanfaatkan prasarana, sarana, peralatan, material, dan atau bahan yang dimiliki dikuasai pemerintah desa. dalam hal pelaksanaan pengadaan secara swakelola membutuhkan prasarana, sarana, peralatan, material, dan atau bahan yang tidak dimiliki dikuasai pemerintah desa, maka tpk melaksanakan pengadaan melalui penyedia. kasi kaur bertugas melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan secara swakelola meliputi: kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan atau penggunaan narasumber tenaga kerja, prasarana, sarana, peralatan, material, dan atauberdasarkansecaradandengan ketentuan sebagai berikut: dilaksanakan dokumen persiapan pengadaansebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan n huruf dengan harga penawaran(l)tpk menyusun dokumen lelang,okumen lelang sebagaimana dimaksud pada hurufmaka,sebagaimana dimaksud padayang ditetapkan dan disepakati dalam suratsebagaimana dimaksud pada meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam seperti wabah penyakit, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan epidemi, tindakan sabotase oleh teroris, atau tindak pidana lainnya, perang, huru hara, makar, atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, kekeringan, atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan atau perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung dan tidak dapat diatasi oleh para pihak, terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. dalam hal keadaan kahar yang terjadi luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya tidak dinyatakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada maka keadaan kahar dimaksud dinyatakan oleh para pihak dengan didukung bukti bukti berupa data serta dokumen yang benar riil sesuai fakta. dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada dan maka penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar dimaksudterbukti melakukan korupsi, kolusi,yang dilakukan oleh kasi kaur tpk makanegeri cilacapsecara swakelola,dan pengadaan secara elektronik pembinaan pengadaan dilakukan oleh dinas yang membidangi, dinas sebagaimana dimaksud pada melibatkan unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah daerah. apabila diperlukan dalam melaksanakan pembinaan pengadaan, dinas sebagaimana dimaksud pada dapat berkonsultasi dengan lopp. camat berperan aktif melakukan pembinaan pengadaan desa pada wilayah kerjanya. dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada camat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. pengawasan pengelolaan pengadangadaan dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem katalog elektronik (e catalog)aaldaan barang jasa desa contoh dokumen pengadaan melalui penyedia bentuk surat permintaan penawaran oleh tpk tim pelaksana kegiatan desa ini kecamatan iss alamat: desa . kecamatan . kabupaten cilacap nomor kepada yth: lamp toko cv rn nnn nice perihal permintaan penawaran di tempat dengan ini kami mengundang saudara untuk mengikuti proses pengadaan barang jasa untuk paket pekerjaan sebagai berikut: paket pekerjaan peeumenaannekin sumber pendanaan apb des. . lokasi kebutuhan bahan (terlampir) sehubungan dengan hal tersebut, saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung yang ditujukan kepada ketua tim pelaksana kegiatan desa. kecamatan ., dengan ketentuan sebagai berikut surat penawaran yang dibuat secara tertulis bermeterai, daftar penawaran bahan alat, formulir isian pengadaan barang jasa, foto kopi kartu tanda penduduk pemilik penanggungjawab penyedia, foto kopi surat izin usaha atau surat keterangan usaha dari desa, foto kopi buku rekening bank jateng: pakta integritas bermeterai rp6000. adapun jadwal pelaksanaan proses pengadaan sebagai berikut: kegiatan hari, tanggal, tempat waktu pengumuman pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan pemasukan dokumen penawaran |valuasi penawaran negosiasi penetapan pemenang demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan. atas perhatian saudara diucapkan terimakasih. ketua tpk (tanda tangan) lampiran surat nomor . tpk . daftar kebutuhan material bahan tahun anggaran . desa kabupaten cilacap kecamatan provinsi jawa tengah jenis kegiatan nama spesifikasi volume satuan cara barang bahan yang teknis minimal kebutuhan pengadaan dibutuhkan ln. (al koo hoon ss. aaanrampa keterangan mengetahui, pelaksana kegiatan anggaran, ketua tpk, (tanda tangan) (tanda tangan) (nama terang) (nama terang) bentuk surat penawaran harga kop penyedia ww.saeng. cilacap, . . nomor kepada lampiran (satu) berkas yth. ketua tpk desa. perihal penawaran hargaibu kiranya kami dapat dipercayakan untuk melaksanakan pengadaan barang pekerjaan kretek, pada pemerintah desa . kecamatan . kabupaten cilacap, dengan harga penawaran sebesar rp. (.terbilang.) dan jangka waktu pelaksanaan selama . hari kalender. bersama surat penawaran ini, saya lampirkan: daftar penawaran bahan alat, formulir isian pengadaan barang jasa, foto kopi kartu tanda penduduk ktp): foto kopi surat izin usaha atau surat keterangan usaha dari desa: foto kopi nomor pokok wajib pajak npp) jika ada: foto kopi halaman pertama buku rekening pada bank pemerintah: pakta integritas bermeterai rp6000, .saya. demikian surat penawaran ini disampaikan, saya menyatakan sanggup dan tunduk pada semua ketentuan pengadaan barang jasa desa. hormat saya, . nama toko cv. (nama terang) lampiran surat penawaran harga no: tanggal kop penyedia ana gan per asean aaa ana aang pen daftar penawaran bahan alat kegiatan nenekek barang satuan rupiah) rupiah) mora harga sudah termasuk pajak hormat saya, . nama toko cv. (nama terang) bentuk kerangka acuan kerja (kak) kop surat)ttd nama lengkap! harga ukuran satuan lo. lo000000 aaacontoh form survey harga form survey harga desa kecamatan kabupaten cilacap iii nan man ina snnnnnnsnak ingin sana men bo.) too harga sudah termasuk pajak yang berlaku kenneanananaanananann tanggal .i oo. icon. koko keras cap dan tanda tangan) (nama terang) contoh penetapan harga perkiraan sendiri harga perkiraan sendiri (hps) desa kecamatan kabupaten cilacap harga uraian volume satuan dana jumlah zebra (bahan kl. lo. lo. . ih. ll. naa . sub total | alt lo. to. . lo. ono loo ho) aan aon std upah ono lo. ho.) loo . sub total3)| | umah biaya konstruksi bayaperasional |. bnn dan sen men biaya operasional total biaya| tim penyusun rkp des ketua lo. sekretaris . anggota sseemanaan contoh formulir rencana anggaran biaya rencana anggaran biaya (rab) desa rab kecamatan bidang kabupaten kegiatan volume tahun anggaran sumber dana lokasi kegiatan jumlah koe hood embed| yg. soko ponorogo |. . sub total ' ) | bala 1oo seo bowl serasa lat d. . sub total2)| ) | lupa loo aaa aaa ben nom i sbd aaa aaa, . sub total ) | jumlah biaya konstruksi (1t243)| | | biayaoperasional aaa aaa a22 oto kot biaya operasional 'o) ) | biaya mengetahui anakan scam biro kepala desa . tim penyusun rkp des (tanda tangan) ketua ses pasaman sekretaris . nama lengkap| anggota gea snes ke) (a) sial: soe bls sis sis po: aan sela? os: dai ti: bi: dosa dis dai sis ne) angan pi: dim .3a muli tteee ssi syst alel dea | ter contoh pengumuman pengadaan barang jasatahun anggaran putaran hereeamnuomama ngnagaya nama tpk pen aka kene mma amemennnan lokasi tamu kobe were ruang lingkup pekerjaan minim nilai total hps tip: mic memang 9g. waktu pelaksanaan knnntanatennanananaa hari kalender ketua tpk (tanda tangan) (nama terang) contoh penyusunan jadwal proses lelang jadwal proses lelang (nama kegiatan pengadaan barang jasa) desa. kecamatan . keju torsi putu tempat pesanan tergesa aanwiang penjelasan babies penerimaan dokumen balai desa bacaan maa pembukaan dokumen balai desa pend tennis ben ben ikdesapngaumon kelengkapan dokumen penetapan pemenang baaidesa jemankag pama perintah kerja mengetahui kepala desa. tim pelaksana kegiatan cap dan tanda tangan) (nama lengkap) sekretaris ari anggota santa contoh undangan aanwijzing penjelasan umum tim pelaksana kegiatan desa . kecamatan .ii. alamat: desa . kecamatan . kabupaten cilacap nomor kepada yth: lamp toko cv an: paket pekerjaan ana nilai total rab oom lena) cc. sumber pendanaan apb des. . sehubungan dengan hal tersebut mohon kehadiran saudara besok pada: hari tanggal maa pukul tempat balai desa. kec. keperluan penjelasan umum tentang pengadaan barang!berita aanwijzing penjelasan umum tim pelaksana kegiatan desa .iii. kecamatan mo. alamat desa. kec . noni san jajan naiki bnpb: ana berita acara penjelasan umum pada hari ini . tanggal . bulan . lo. bertempat balaimrs. yang didanai dani samayss (tanda tangan) (nama terang) mengetahui, kepala desa. (tanda tangan) (nama terang) lampiran: berita acara penjelasan umum daftar hadir penjelasan umum hari, tanggal .ooocoooo. woo . tempat: balai desa. ketua tpk dena epownewexranweessan anggota tpk ken knaanaaanaanaaaanaan anggota tpk kokoh cerorsemevesenenan para toko mama desswmasaanya ponnannnnnnnananaanaan toko icv anna ann anna menata pmn men nan toko mawkerja .i.i.iio.ooo woo woman pun desa kecamatan peonesemesekan kabupaten: rembang kel wam tana pura tempat pesan bateraesa jaanwiino penjelasan balardesa penerimaan dokumen balai desa obama date aja penawaran jai mana mai dan kelengkapan dokumen penetapan pemenang belargesa anna perintah kerja keterangan: harga material sudah termasuk pajak dan biaya pengangkut, dan harga material, pakta integritas: formulir isian pengadaan barang jasa, profil perusahaan: surat dukungan dari penyedia yang mempunyai izin usaha pertambangan batu andesit (jika perlu): surat dukungan lainnya. contoh formulir isian pengadaan barang jasa formulir isian pengadaan barang jasa saya yang bertandatangan bawah ini nama nama identitas diisi dengan ktp sim paspor|ementerian lembaga pemerintah daerahpekerjaan ran alamat rumah mmenoswweeneeen telepon wage fax merammanasan alamat kantor swa telepon nomor identitas guaudkaa ktp sim paspor) surat izin usaha melaksanakan kegiatan (apabila dipersyaratkan) surat izin usaha nenek masa berlaku izin usaha mpa instansi pemberi izin usaha keenan data keuangan pajak nomor pokok wajib pajak nan data fasilitas peralatan perlengkapan apabila diperlukan) kapasitas sis atau output tahun kondisi lokasi bukti status fasilitas peralatan jumlah adi sni dan permukaan seka kepemilikan perlengkapan tipe (nj teen lara ar, direkatkan meterai tanda tangan) (nama lengkap) jabatan dalam badan usaha format pakta integritas pakta integritas saya yang bertanda tangan bawah ini: nama identitas diisi nomor ktp sim paspor|nama lengkap) pakta integritas kami yang bertanda tangan bawah ini: nama nagan uga jabatan! www jaan nama jabatan: oo. nama ama jabatan! look|isi sesuai dengan nama pekerjaan) pada |sekretaris kelas akan ana uanunanann anggota format berita acara hasil negosiasi harga dan pengumuman pemenang pengadaan barang jasa kop tim pelaksana kegiatan berita acara klarifikasi dan negosiasi penawaran nomor lo. km. pada hari ini . tanggal . bulan . lo. .), pukul . wib bertempat . kami yang bertanda tangan bawah ini nama memes jabatan ketua tim pelaksana kegiatan alamat esa nama seongasaa jabatan pemilik direktur pimpinan . alamat sman nama jabatan pemilik direktur pimpinan . alamat nan . dan seterusnya bersama sama telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan . dengan hasil sebagai berikut rincian harga penawaran dan negosiasi, sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dari berita acara ini: dengan harga negosiasi tersebut maka rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pengadaan barang jasa untuk pekerjaan . sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan, adalah nama ann alamat tan harga negosiasi rp. (.terbilang.) berita acara ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari proses pengadaan barang jasa. demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. rekanan ketua tim pelaksana kegiatan mengetahui kasi but dos sen masa selaku pelaksana kegiatan anggaran bidang . daftar hadir hari tanggal psm jam @enenasnamen namnsamad acara klarifikasi dan negosiasi harga tempat nnaemnaooueenk ino| nama jabatan tanda tangan ama mon $s , tim pelaksana kegiatan ketua, kop tpk kegiatan . desa. napa anna amnammnma pengumuman pemenang pengadaan barang material mom berdasarkan berita acara klarifikasi dan negosiasi nomor . tanggal ., dengan ini tim pelaksana kegiatan tpk) . desa . tahun ., mengumumkan pemenang pengadaan barang jasa untuk bidang sub bidang kegiatan lokasi kegiatan lingkup pekerjaan jangka waktu pekerjaan rekanan pemenang nilai total waktu lelang tpk ketua. sekretaris . anggota . demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. tim pelaksana kegiatan ketua format perjanjian kerja dan surat perintah kerja kop desa perjanjian kerja antara tim pelaksana kegiatan desa . kecamatan . kabupaten cilacap dan .nama toko!cv. nomor #w#menmnnennnanntannaan tentang pelaksanaan pekerjaan . pada hari . tanggal . bulan . tahun . bertempat cilacap, kami yang bertanda tangan dibawah ini nama jmumama jabatan kelapa seksi . kepala urusan . selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa. dalam jabatan dan kedudukan tersebut atas bertindak untuk dan atas nama tim pelaksana kegiatan desa . kecamatan . kabupaten cilacap, selanjutnya disebut pihak kesatu. ii. nama m0meomwana men jabatan pimpinan pemilik usaha . dalam jabatan dan kedudukan tersebut atas bertindak untuk dan atas nama . nama toko cv.telah sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut ruang lingkup pekerjaan pihak kesatu memberikan pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak kedua menyatakan menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut nama pekerja, yaa lokasi ema npk nun nilai pekerjaan dan cara pembayaran nilai pekerjaan yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam disepakati oleh para pihak sebesar rp. (.terbilang.) dengan perincian (rencana anggaran biaya) sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini. nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada sudah termasuk pajak pajak dan bea meterai. pihak kesatu melakukan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kedua setelah pekerjaan dinyatakan selesai (pekerjaan mencapai dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara transfer secara sekaligus lunas oleh pihak kesatu melalui bendahara desa rekening pihak kedua pada bank . dengan nomor rekening . atas nama . hak dan kewajiban pihak kesatu berhak: mengawasi pekerjaan pihak kedua: menerima laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan secara periodik: menangguhkan pembayaran: memberikan instruksi sesuai jadwal: menangguhkan pembayaran dan mengenakan denda keterlambatan: dan menerima hasil pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. pihak kesatu berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan pihak kedua. pihak kedua berhak menerima pembayaran atas hasil pekerjaan, dan menerima pembayaran kompensasi (bila ada). pihak kedua berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan secara periodik: dan melakukan penyerahan hasil pekerjaan. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama . (.terbilang.) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. syarat syarat pelaksanaan kegiaterah terima pekerjaan apabila pekerjaan dinyatakan selesai (pekerjaan mencapai pihak kedua mengajukan permohonan penyerahan barang secara tertulis kepada tim pengelola kegiatan melalui pejabat penerima hasil pekerjaan. paling lambat (tujuh) hari setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada diterima, pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan membuat berita pemeriksaan barang. apabila berdasarkan berita pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada terdapat kekeliruan dan atau hal hal yang perlu dilakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan, maka pihak kedua wajib melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai dokumen pengadaan. berdasarkan berita pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada tim pengelola kegiatan membuat berita acara serah terima barang. penandatanganan berita acara serah terima barang dilakukan setelah perbaikan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh pihak kedua. sanksi dan denda dalam hal pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam maka pihak kedua diberikan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis yang berlaku untuk jangka waktu (tujuh) hari kalender. selain sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pihak kedua juga diberikan sanksi berupa denda keterlambatan pekerjaan sebesar (satu perseru) dari nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam untuk setiap hari keterlambatan. apabila setelah peringatan teguran tertulis yang kedua diberikan dan pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka pihak kesatu berhak untuk memutuskan perjanjian ini dan pihak kedua dibayarihak kedua yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan sanksi administrasi berupa peringatan teguran tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada dimasukan dalam daftar hitam penyedia barang jasa desa. keadaan kahar (force majeure) apabila terjadi hal hal luar kemampuan (force majeure) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dan atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini, maka para pihak setuju untuk bersama sama mencari penyelesaian sebaik baiknya. pengertian force majeure sebagaimana dimaksud pada meliputi musibah bencana alam, bencana non alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berpengaruh secara langsung dan tidak dapat diatasi oleh para pihak dan terjadinya force majeure dinyatakan oleh pihak instansi yang berwenang. pihak yang tidak terkena force majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena force majeure. kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang semata mata disebabkan oleh force majeure tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami force majeure tersebut telah melaksanakan usaha sebaik baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini. kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, dalam hal terjadi force majeure maka pihak yang terkena force majeure memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya kejadian dan disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang. pengakhiran perjanjian perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh pihak kesatu apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan terhadapnya telah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak (dua) kali berturut turut dengan jangka waktu untuk (satu) kali peringatan teguran tertulis selama (tujuh) hari: pihak kedua melanggar kewajiban kewajiban yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ini: atau terbukti melakukan kolusi, kecurangan, dan atau tindak pidana korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang jasa maupun pelaksanaan pekerjaan. dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya pekerjaan sesuai perjanjian ini, maka pihak kesatu membayar pihak kedua sesuai denganerjanjian dapat diakhiri oleh para pihak apabila pekerjaan telah dinyatakan selesai dan pembayaran kepada pihak kedua telah dilakukan. penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada tidak mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri cilacap. selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka para pihak wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. ketentuan lain lain biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab pihak kedua. perubahan atau hal hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjienium) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. perjanjian ini sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh para pihak. demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak kesatu dan pihak kedua pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut atas, dibuat dalam rangkap (empat) dengan ketentuan rangkap pertama dan rangkap kedua dibubuhi meterai secukupnya yang masing masing mempunyai kekuatan hukum sama serta (dua) rangkap untuk dipergunakan seperlunya. pihak kedua, pihak kesatu, mengetahui, kepala desa. selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa kop desa halaman desa akan mba surat perintah kabupaten cilacap kerja (spk) nomor dan tanggal spk . tanggal halaman dari paket pekerjaan nomor jen surat penawaran pengadaan material kegiatan .u.c.penurunan ana angga .uweurunuusn sus nana nomor dan tanggal berita acara negosiasi sumber dana apb des. tahun anggaran . waktu pelaksanaan pekerjaan .(.oo.) hari kalender nilai pekerjaan satuan harga satuan total rp. uraian pekerjaan volume kur tan rp.) ad be o a snn. bean: "nanang: bensin last.| oo. (ooldumlah too terbit .b.bea. r rupiah (termasuk ppn, dan biaya lain cara pembayaran pembayaran dilakukan . berdasar kesepakatan antara kedua belah pihak yang dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara penyerahan pekerjaan yang diterima dengan baik oleh pka ppid bidang . desa. kecamatan .perjanjian kerja ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima oleh tim pengelola kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan,yang telah ditetapkpekerjaan setiap hari kalender keterlambatan. selain tunduk kepada ketentuan dalam perjanjian kerja ini, penyedia barang dan jasa berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum perjanjian kerja sebagaimana terlampir. sanksi sanksi jika penyerahan pekerjaan pada ini tidak ditepati tanpa alasan yang tepat benar, maka penyedia barang jasa dikenakan sanksi (satu permit) dari jumlah harga pekerjaan untuk setiap hari kelambatan dengan denda maksimal dari jumlah harga pekerjaan. jika setelah jangka waktu denda maksimum pekerjaan belum juga dapat diselesaikan oleh penyedia barang jasa kepada pka ppid yang didahului dengan surat peringatan ii, iii secara berturut turut tetapi tidak diselesaikan maka pka ppid berhak mencabut penyelesaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan sebaik baiknya. segala resiko kerugian seperti kehilangan, kerusakan, kebakaran material alat alat dan sebagainya ang terjadi selama pekerjaan menjadi tanggungan beban penyedia barang jasa. untuk dan atas nama untuk dan atas nama penyedia barang jasa pemerintah desa . pee kasi . selaku pelaksana kegiatan dan anggaran ppid bidang . iain direktur kop desa aaa ana prank aoa era era enak per aaa ann ana age sae aaa ina area standar ketentuan dan syarat umum penyedia jasa mandiri spk ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara pka ppidka ppidka ppid. jika diminta oleh pka ppidka ppidka ppid tetap pada pka ppid, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada pka ppidka ppidka ppidka ppid mengandung cacat mutu. penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama (tigaka ppid dapat memutuskan spk ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia. jika surat perintah kerja spk)ka ppid. penanggulangan penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas pka ppidka ppidka ppiddika ppidenium surat perintah kerja ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh pka ppid dan penyedia. pengalihan dan atau sub ka ppidrubahan harga perubahan harga yang terjadi selama pekerjaan atau sebelum pelaksanaan pembayaran, menjadi tanggung jawab penyedia barang jasa untuk dan atas nama untuk dan atas nama penyedia barang jasa pemerintah desa . kasi . desa selaku pka ppid bidang . direktur format laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kop tpk laporan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang ey. pada han ini san tangsi ssanawewan bulan sena bihun sasis yang bertanda tangan dibawah ini jabatan direktur pemimpin pemilik alamat? s.voodoo#o## mma dalam hal ini bertindak atas . j.cccccc. yang selanjutnya disebut pihak kesatu nama nnnnnnnnnnnannnnnnannnannaan jabatan ketua tim pelaksana kegiatan alamat soo ocnkennannkakannnan dalam hal ini bertindak atas nama pemerintah desa .i.i.iiecoo yang selanjutnya disebut pihak kedua: volume nama barang barang tanda keterangan dst keterangan baik kurang tidak baik faktur pengiriman barang terlampir. demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. desa .ooooooooo wo. senen . pihak kedua pihak kesatu ketua tim pelaksana kegiatan rekanan ikangebatu kepala desapemeriksaan pekerjaan berita acara pemeriksaan barang pekerjaan mann massa mna pada dari mena tinggi saman pon poin san yang bertanda tangan dibawah ini mati jabatan ketua maa patel oat jabatan sekretaris pm. jabatan anggota berdasarkan surat keputusan kepala desa . nomor lee. tanggal keran, selaku tim pelaksana kegiatan dan si. selaku pelaksana kegiatan anggartpk kepada pelaksana kegiatan anggaran. berdasarkan surat perjanjian nomor . gai .iio.cbooo dengan kesimpulan sebagai berikut terdapat baik sesuai dengan perjanjiantim pengelola kegiatan kepada pelaksana kegiatan anggaran sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda demikian berita acara ini dibuat dalam (dua) rangkap untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. yang menyerahkan yang menerima tpk pelaksana kegiatan anggaran daftar nama barang pekerjaan yang diterima volume ampat desa. sense alasan . ketua tpk pelaksana kegiatan anggaran format berita acara pembayaran kop desa aka aaa ana case berita acara pembayaran (bap) nonton neon erna rekan pada kan wisata tangga bina sosis mahmud sitcom wave kan yang bertanda tangan dibawah ini nama jabatan bendahara desa. alamat yang selanjutnya disebut pihak kesatu. nama mmeeusesaseelasdakiikeng narendra aka akan jabatan direktur pemimpin milik .ooo alamat meski yang selanjutnya disebut pihak kedua. ii. berdasarkan laporan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang dari tpk nomor tanggal ain sha ii. sesuai laporan kemajuan tersebut diatas, maka pihak kedua berhak menerima pembayaran dari pihak kesatu,dengan uraian sebagai berikut perhitungan pembayaran nilai pekerjaan s d bap ini posenaannan nilai pekerjaan s d bap lalu (netto) rp. nilai pekerjaan bap ini rpossaaaasa potongan potongan uang denda rpr. pajak bean jumlah potongan akik onewemanan iv. rekapitulasi pembayaran urban jumlah rp) |sampaidenganbap lalu pembayaran bap |sampaidengan bap ini dsssakontak pihak kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan rekening ng. sman beneran wwe1santhem sani pihak kedua, pihak kesatu, mengetahui kepala desa serah terima kop tpk berita acara serah terima pekerjaan dari tim pelaksana kegiatan (tpk) kepada pelaksana kegiatan anggaran nona seniman pada hari . tanggal . durian iii. gaun . ji|bertempat keran, kami yang bertanda tangan dibawah ini nama jabatan ketua tim pelaksana kegiatan alamat aan angan maa yang selanjutnya disebut pihak kesatu. nama kaya jabatan pelaksana kegiatan anggaran alamat yana angvolume baik kurang tidak baikben pihak kedua pihak kesatu pelaksana kegiatan anggaran ketua tim pelaksana kegiatan mengetahui, kepala desa. selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa kop desa pan berita acara serah terima kegiatan dari pelaksana kegiatan anggaran kepada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (kpk) moto sean pada hari . tanggal l.oocooco#co durian leenersnnsaen kanan ne.) bertempat keeeeema, kami yang bertanda tangan dibawah ini nama pan jabatan pelaksana kegiatan anggaran alamat yang selanjutnya disebut pihak kesatu. nama ana jabatan pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa alamat panorama yang selanjutnya disebut pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa pihak kesatu telah menyerahkan pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerima pekerjaan dari pihak kesatu berupa: volume kondisi saat nama kegiatan diserahterimakan dst demikian berita acara serah terimadesa. cassette nenek . pihak kedua pihak kesatu pemegang kuasa pengelolaan pelaksana kegiatan anggaran keuangan desa contoh pengumuman hasil pengadaannan nan pap lokasi dns powo del semevawan ruang lingkup pekerjaan .o cbooo.o woo oo. nilai total hps toon) waktu pelaksanaan dommmembuun) hari kalender penyedia barang mad toko cw. alamat sma mengetahui, kepala desa . ketua tpk ttd ttd (nama terang) (nama terang) bupati cilacap, lattahun anggaran yang penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf tanpa dokumen persyaratan,yangcama10y6 (sepuluh,bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja,jangka waktu dan besaran blt desa sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut rp. (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga april, mei dan juni)juli, agustus dan septemberblt dana desadalam poin (tiga) mengikuti data kpm sebelumnya kecuali diubah melalui musyawarah desa khusus. lampiran yang tercantum dalamting bupati cilacap, latto rto memuji diundangkan cilacap. pada tanggal jul sekretaris daerah kabur nitahun anggaran afirmasi kinerja rp) yoo l(kedungrja tambakrejo sisi0ooo| asastooo| kedungrja buminya kedungreja ciklapa | o | kedungreja kedungrja o | kedungreja tamansari kedungreja rejamulya ) | kedungreja sidaneggara o | kedungreja kaliwungu kedungreja jatisari | ) | kedungreja bangunnya ) | kedungreja bojongsari | pesugihan menganti pesugihan slang pesugihan pesugihan | soo soo pesugihan kalisabuk | pesugihan karangkandri | ) | pesugihan kutipan pesugihan condong ) | s93. pesugihan panjang | |o pesugihan dihuni pesugihan karangjengkl s75. pesugihan kaleng | pesugihan pesanggrahan pesugihan bulupayung pesugihan kutipan kidul pesugihan jangan pesugihan pesugihan kidul s11. adipati welahan wetan adipati glempangpasir adipati pedagang adipati karanghenda adipati karanganyar adipati bunton adipati lahar adipati penggalang adipati adipati adipati dieja kulon adipati dieja wetan adipati dieja | adipati dalang adipati kalikudi adipati karangsari adipati gombolharjo soo soo dibangun jati | dibangun kerudung | dibangun jepara kulon dibangun widarapayung kulon dibangun jepara wetan dibangun dangkal dibangun dibangun dibangun widarapayung wetan dibangun alangamba ' e dibangun pasuruan dibangun sidaurip dibangun paguyuban dibangun pesawahan ' 'e dibangun removing dibangun karangnangka | dibangun sidayu '! | dibangun paguyuban kulon nusawungu karangtawang nusawungu karangpakis nusawungu banjarsari nusawungu jetis | nusawungu banjarese nusawungu kedungbenda nusawungu klumprit nusawungu karangsambung nusawungu purwodadi | nusawungu nusawangkal nusawungu karangputat ' nusawungu banjarbaru ' e soo soo nusawungu dinasti kidul nusawungu dinasti lor nusawungu dinasti nusawungu bianco | kroya kampuh ' ?e kroya pekuncen kroya ayamalas kroya pesanggrahan kroya kroya kroya karangmangu kroya pucung kidul kroya megawati kroya pucung lor ' 'e kroya bajing kroya mendasari kroya kedawung | kroya ' mujur | kroya '| buntu kroya karangsari '. kroya bajing kulon kroya ' ' mujur lor | maos karangkemiri maos karangan | maos maos kidul maos molor maos kalijaga | maos merek | maos penyisihan | maos lempeng soo soo maos karangrejo | maos klapagada jeruklegi titik wetan | jeruklegi sumingkir | jeruklegi jeruklegi wetan | jeruklegi brebes .5a9. jeruklegi jeruklegi kulon | st7. jeruklegi cipinang | jeruklegi mandala | jeruklegi karangkemiri | jeruklegi jambusari | jeruklegi prapatan | jeruklegi sawangan | s6s. jeruklegi citrus | jeruklegi titik lor kawunganten gugu | kawunganten bringing kawunganten ujungmanik | kawunganten kubangkangkung kawunganten bojong | ) | kawunganten mentan kawunganten kalijeruk | kawunganten kawunganten ' s90. kawunganten sarwadadi ' | s591. kawunganten kawunganten lor kawunganten babakan | kawunganten sidaurip | | gandrungmangu gandrungmangu | gandrungmangu gandrungmanis | loo soo soo gandrungmangu sumur | gandrungmangu karanganyar | gandrungmangu pinangki ' ' ' gandrungmangu karanggintung | gandrungmangu cangkang | gandrungmangu sidaurip | gandrungmangu gintungrja gandrungmangu mayasari ' ) | gandrungmangu pulosari ' ' | ' ) | gandrungmangu muktisari ) | ) | gandrungmangu wringinharjo | s528. gandrungmangu kertasnya | s553. sidorejo tinggarjaya ) | ) | sidoarjo sidorejo | sidoarjo sidomulyo sidorejo kunci sidorejo karanggedang | ' | sidoarjo pengarang sidoarjo tegalsari | sidorejo mayasari | | s67. sidoarjo gunungnya sidoarjo sudagaran karangpucung cilacap | | karangpucung pangawaren | | s556. karangpucung gunungteku | karangpucung sindangbarang | karangpucung karangpucung | ' | s20. karangpucung poros | karangpucung team | s520. loo soo soo karangpucung mengulang karangpucung surusunda '' karangpucung babakan | | karangpucung nirujung karangpucung pemulihan | karangpucung team timur | s05. karangpucung sidomulyo | cimanggu palembang | cimanggu bantarmangu | s591. cimanggu bantarpanjang cimanggu cimanggu | cimanggu cilempuyang | s546. cimanggu negarajati ) | ) | s61. cimanggu risalah | cimanggu calung | cimanggu karangsari cimanggu kitabisa | cimanggu penayangan cimanggu sejati | cimanggu karangrejo | ) | s54. cimanggu rejodadi ' ' | ' ) | ) | cimanggu mandala | majenang pahonjean majenang sales | majenang cibeunying | majenang jenang | majenang sindangsari | majenang bener | majenang boja | soo soo majenang ujungbarang | s74. majenang pengadilan | s508. majenang sepatnunggal | majenang sukabumi | majenang sadahayu | majenang mulyadi ' ) | ) | ss6. majenang padangjaya | majenang karangsari | majenang mayasari | wanara terisi wanara antar wanara wanara wanara limbangan wanara malabar wanara majingklkak wanara madura '' wanara tamansari wanara polygon wanara digantung wanara jambu wanara adimulya | wanara sidomulyo wanara cilongkrang wanara purwosari wanara mayasari dayeuhluhur penulisan dayeuhluhur manggeng dayeuhluhur siwalan dayeuhluhur dayeuhluhur | soo soo dayeuhluhur harum dayeuhluhur datar | dayeuhluhur bingung s21. dayeuhluhur bolang dayeuhluhur kejagung ' 'e dayeuhluhur ceruk dayeuhluhur lumping dayeuhluhur sumpinghayu dayeuhluhur penulisan barat dayeuhluhur penulisan timur sampang karangtengah sampang berani | sampang sampang sampang didasari | sampang paketingan sampang bertanggung sampang nusajati sampang karangsari sampang pemerasan sampang karangasem cipari ' carry cipari segaralangu | cipari pengasingan | s21. cipari ' ' disuruh | cipari ' cipari | cipari sedang | cipari mulyadi cipari mekarsari | cipari kuasai | s10. ko. il. ll. cipari ' '| karangrejo e cipari didasari . patimuan patimuan patimuan rawaapu ' ?oe patimuan sidamukti ' ' . | patimuan purwodadi ' | patimuan cinyawang ' oe| patimuan bulupayung patimuan cerutu banjarsari dibangun banjarsari ' banjarsari banjarsari kedondong ' e banjarsari kedungwadas banjarsari citembong | banjarsari kalyan . banjarsari brawijaya banjarsari bulaksari kampung laut ujunggagak kampung laut ujungalang ' | kampung laut partikel kampung laut places | sa2. latto memujiatau ngalam kegiatan tanggap darurat bencana alam dan atau ng anggota keluarga miskin, pengangguran, dan setengah pengangguran.an, setengah pengangguran, dan daya beli masyarakat desa, dan mengurangi jumlah pengangguran, setengah pengangguran kegiatan padat karya tunai desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelolailita (keadaan bayi dari lahir sampai usia hari),gembangan anak usia dini holistik integratif (paud hi) bahwa berdasarkan ketentuan pada peraturan presiden nomor tahun tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif menyebut dan pencatatan sipil, badan kependudukan dan keluarga berencana nasional, dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sertad.,(dua) tahun dan mengurangi resiko stunting pada anak atas (dua) tahun hingga (enam) tahun. program paud dapat dikelompokkan kedalam kelompok besar sesuai dengan usia anakan lain lain. kkp akan bertugas untuk melakukan, anak anak dan pemudalaik hygiene jasabogadirektorat jenderal badan peradilan agama persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar indonesia. sejumlah pasutri yang berasal dari kasus perceraian, yaitudansarinah, tantangan kehidupan keluarga masa kini, membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik, dan,(empat)salah satu penyebab kemiskinan deserampilan bagi masyarakat atau warga desa dalam pengunaan dana desa dengan sasaran:edan. standar teknisdan pengembangan skema konversi dan renovasi rumah rumah adat optimalisasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara lingkungan pemerintah kabupaten cilacap telah ditetapkanbahwa sebagai tindak lanjut surat deputi bidang pencegahan dan monitoring komisi pemberantasan korupsi nomor lhk. tanggal oktober perihal tindak lanjut rapat kerja lakon tahun perlu dilakukan penyesuaian penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara lingkungan pemerintah kabupaten cilacaplapor sebagaimana dimaksud pada meliputi bupati cilacap: wakil bupati cilacap, pejabat fungsional yang diberi tugas sebagai sub koordinator, komisaris pada badan usaha milik daerah, jajaran direksi pada badan usaha milik daerah, pejabat struktural pada badan usaha milik daerah, auditor, dan pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah p2upd). ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pengelolaan lakon lingkungan pemerintah kabupaten cilacap dilakukan oleh unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara uplhkpn) lingkungan pemerintah kabupaten cilacap yang ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah. guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaporan lakon oleh pnskpud kabupaten cilacap. guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaporan lakon bumibagian perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah kabupaten cilacap. dalam melaksanakan tugasnya uplhkpn lingkungan pemerintah kabupaten cilacap berkoordinasi dengan direktorat pendaftaran dan pemeriksaan lakonlatto suharto memuji diundangkan cilacap pada tanggal januari sekretaris daerah kabur. nan) farid ma'ruf berita daerah kabupaten cilacap tahun nomor |
peraturan bupati brebes nomor tahungingat bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang penggunaan, pemantauandalam perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten brebes dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalahingkamaupun mesin yang berlokasi daerahfakta didaerah. ruang lingkup peraturan bupati ini adalah sasaran penerima, jenis bantuan, pendataan, dan penyaluran. bab sasaran penerima persyaratan penerima blt buruh pabrik rokok memiliki ktp daerah, buruh pabrik rokok legal yang berdomisili daerah, terdaftar dinas perindustrian dan tenaga kerja daerah, dan diutamakan tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial. bab iii jenis bantuan bantuan diberikan kepada buruh pabrik rokok dalam bentuk blt yang besarannya ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pendataan data calon penerima terkait persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperoleh dari dinas perindustrian dan tenaga kerja daerahdilaksanakan oleh dinas sosial daerahsecara bertahap. penyaluran blt dilakukan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan dengan perjanjian kerjasama. tahapan penyalurklungkung provinsi balidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klungkung, menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dibutuhkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam suatu sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan, mudah diakses dan partisipatbupati selaku pembina pelayanan publikc. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator pengelolaan pengaduan instansi. analisis dukungan kelembagaan, kebijakan, dan sumber daya. kerangka kerja framework) pengelolaan pengaduan instansi kerangka kerja frame work) pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif perlu didukung oleh kerangka kerja yang terdiri dari komponen dasar yang meliputi nilai, komitmen, kebijakan, sumber daya serta pengembangan dan pembelajaran. dion sontak sistem pengembangan pengelolaan " kebijakan pengaduan sumber daya gambar framework pengelolaan pengaduan nilai pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang baik harus dapat memenuhi setidaknya empat nilai yaitu mudah diakses yaitu sytransparan yaituresponsif yaituyaitu tidak memihak (netral). ketika keempat nilai ini dapat terpenuhi, organisasi tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pengaduan yang mereka miliki, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau complain yagar layanan pengelolaan pengaduan menjadi mudah diakses dapat dilakukan dengan cara: mempublikasikan kebijakan pengelolaan pengaduan situs web dan melalui materi referensi lain yang dapat diakses oleh publik. mengintegrasikan setiap aduan yang masuk terutama dari kelompok marjinal.. pengelolaan pengaduan dilakukan melalui beragam media, meliputi media konvensional (kota pengaduan, surat, telepon, sms) dan media kontemporer (media social, website, aplikasi ponsel). selanjutnya untuk mewujudkan nilai transparansi dalam pengelolaan pengaduan dapat dilihat dari hal hal sebagai berikut: tersedia fasilitas untuk mengakses informasi: pemberian informasi yang jelas, konsisten dan relevan: adanya standarisasi atas proses pengelolaan pengaduan kepada masyarakatsedangkan untuk mewujudkan nilai responsive dapat dilihat dari: kecepatan tanggapan dan tindaklanjut atas pengaduan yang diterima pemberian tanggapan yang positif terhadap pengaduan yang diterima. untuk mewujudkan nilai imperial dapat dilihat dari: instansi mengembangkan strategi mengatasi hambatan pribadi, budaya dan struktural bagi pihak pihak tertentu, khususnya kelompok marjinal dalam menyampaikan pengaduan dan aspirasi. penyedia layanan tidak membeda bedakan penanganan pengaduan dari masyarakat. pentingnya mengimplementasikan nilai imperial dalam pengelolaan pengaduan karena dapatorganisa mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan meningkatkan layanan dan system pengelolaan pengadutersebut meliputi:, mengembangkan dan membuat kebijakan tentang bagaimana pengaduan dapat disampaikan kepada organisasi dan bagaimana pengadaan akan dikelola. pada level supervisi, hal yang dapat dilakukan oleh instansi untuk mencapai tujuan dari pengelolaan pengaduan adalahselanjutnya,adalah sebagai berikut:, melaksanakan publikasi dan public engagement, pengelolaan sistem dan infrastruktur serta berbagai kegiatan teknis untuk memastikan pengaduan dapat selesai sesuai dengan sop yang telah ditetapkan kapl penguatan kelembagaan, instansi dapat melakukan hal berikutpenguatan sumber daya manusia pengelolaan pengaduan. adapun pada segi wewenang, instansi dapat melakukan hal berikut: kemampuansedangkan pada bagian prosedur,, sop harus mencakup berbagai proses sesuai dengan kategori pengaduan,, memperhatikan aspek besi gender. salah satu contoh dukungan dalam segi anggaran adalah adanya inisiatifsumber daya pada aspek sumber daya, sistem pengelolaan pengaduan instansigadstafsetidaknya haru instansi, contoh: pemahaman sistem aplikasi pengelolaan pengaduan selain dari kebutuhan staf yang terampil, pelaksanaan pengelolaan pengaduan juga membutuhkan fasilitas sarana dan pra sarana yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik setiap instansi. fasilitas yang paling dibutuhkan adalah sistem yang terintegrasian setiap instansi setidaknya dapat memiliki beberapa aspek berikut: memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada publik tentang sistem pengelolaan pengaduan instansi tersedia dalam berbagai format alternatif, misalnya braille dan lain lain: memungkinkan orang untuk menyesuaikan ukuran font informasi yang terdapat aplikasi: melatih staf bagaduan, berkomunikasi dengan orang orang yang menyampaikan aduan dalam format yang dapat diakses oleh semua pihak. pengembangan dan pembelajaran pemberian pelatihan kepada unit unit pengelola pengaduan, merupakan hal yangselanjutnya setiap instansi harus memiliki panduan teknis mengenai pengelolaan pengaduan. panduangaduan dapat selesai sesuai dengan standar sop yang telah ditetapkan. pada aspek penguatan sistem, hal ini terkait dalam hal manajemen pengelolaan pengaduan sebuah instansi, sehingga diperlukan pendefinisian peran dan fungsi dari berbagai perangkat unit setiap instansi, sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh instansi tersebut. hal selanjutnya yang diperhatikan adalah, setiap data yang masuk dalam aplikasi pengelolaan pengaduan harus dapat digunakan unci baik tentang prosedur dan proses pelayanan, fasilitas yang tersedia, biaya, serta kompetensi dan perilaku aparatur pelayanan. hal ini bisa menjadi database untuk rekomendasi perbaikan pelayanan,assessment pengelolaan pengaduan instansi setelah memahami framework atas, maka tahapan selanjutnya dalam penyusunan rencana aksi pengelolaan pengaduan instansi adalah melakukan selfassessment. asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengelolaan pengaduan dan sebagai dasar dalam menentukan sasaran, program, dan kegiatan dalam menyusun rencana aksi pengelolaan pengaduan instansi. hasil selfassessment secara mandiri, instansi melakukan penilaian terhadap kondisi pengelolaan pengaduan. langkah pertama adalah dengan melakukan penilaian terhadap informasi umum pengelolaan pengaduan pemerintah kabupaten klungkung sebagaimana dalam table bawah ini. tabel matriks asesmen informasi umum pernyataan nilai jumlah pengaduan tahun ini kasus jumlah pengaduan yang diselesaikan kasus jumlah pengaduan yang tidak dapat| kasus 0x4 diselesaikan assessment dalam penyusunan rencana aksi pengelolaan pengaduan melibatkan orang yang merupakan perwakilan dari masing masing perangkat daerah. pengisian dilaksanakan secara elektronik dengan mengisikan jawaban pada tabel dibawah ini. tabel hasil assessment nilai pernyataan kebijakan dan kelembagaan sistem "pengelolaan pengaduan didukung didukung oleh pembagian peran yang jelas diantara pimpinan, pengawas dan level operasional. dan lain lain.... sum daya manusia pee aon pengelolaan pengaduan didukung oleh staf operasional dengan jumlah dan kompetensi yang memadai. staf operasional telah cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing masing...musi pemanfaatan data dan optimalisasi aplikasisistem pengelolaan pengaduan telah terintegrasi dengan aplikasi lain. pengelolaan pengaduan sudah terhubung dengan platform pembelajaran nasional partisipasi pemangku kepentingan internal dan eksterejabat yang bertanggungjawab dalam supervisi pengelolaan pengaduan memastikan proses penerimaan dan penyelesaian pengaduan berjalan secara efektif. terdapat sarana untuk menampung aspirasi pemangku kepentingan pan pimpinan instansi dan pejabat tinggi lainnya melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pengaduan.. penyelenggaraan forum forum evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi kategorisasi hasil asesmen langkah selanjutnya adalah mengelompokkan hasil asesmen dalam kelompok atau kategori tertentu sebagai dasar untuk menentukan program sebagaimana terdapat dalam road map sp4n lapor! perhitungan hasil asesmen berkelompok kebijakan kelembagaan sumber daya manusia pemanfaatan data dan optimalisasi aplikasi partisipasi pemangku kepentingan internal dan eksternal koordinasi dan money penetapan prioritas berdasarkan penilaian asesmen kategori diatas, ditetapkan kelompok prioritas untuk mengingatkan efektifitas pengelolaan pengaduan aspek nilai prioritas alasan prioritas kebijakan perlu pengelolaan kelembagaan pengaduan dan sop belum ditetapkan, buku panduan pengelolaan pengaduan belum tersedia sumber daya pengelola pengaduan manusia belum mendapakan pelatihan teknis terkait pengelolaan pengaduan pemanfaatan data data pengelolaan dan optimalisasi pengaduan belum aplikasi dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan layanan partisipasi pejabat super visi pemangku belum melakukan kepentingan pengelolaan pengaduan secara maksimal koordinasi dan pelaksanaan money money dan evaluasi pengelolaan pengaduan belum dijalankan berdasarkan prioritas diatas, digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini. gambar bagan prioritas prioritas kebijakan kelembagaan partisip data pemangku optimalisasi kepentingan aplikasi memutuskan: menetapkan:ngkat daerah adalahpemerintah daerah yang selanjutnya disebut rencana aksi adalah dokumen rencana kerja yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator serta target keberhasilan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sp4n. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator indikator tujuan dan sasaran rencana aksi merujuk pada road map sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik sp4n) tahun maka ditetapkan tujumewujudkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemerintah kabupaten klungkung yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya atau fast response, fast solution and trusted complaint handling system. tujuan rencana aksi dijabarkan dalam sasaran yang ingin dicapai yaitu: meningkatnya jumlah pengaduan dari masyarakat, dan meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan. peningkatan pengaduan menunjukkan bahwa setiap sasaran strategis perlu didukung oleh indikator yang terukur. adapun indikator dan target indikator sasaran rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemerintah kabupaten klungkung adalah sebagaimana dalam tabel bawah ini. tabel indikator dan target sasaran reaksi tahun indikator baseline target sasaran sasaran (satuan) meningkatnya jumlah jumlah pengaduan pengaduan dari yang diterima masyarakat (pengaduan) meningkatnya persentase persentase pengaduan penyelesaian yang pengaduan diselesaikan program dan kegiatan rencana aksi berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemerintah kabupaten klungkung maka telah diprogram terdiri dari sejumlah program yang diturunkan menjadi kegiatan kegiatan. adapun program dan kegiattabel program dan kegiatan rencana aksi penanggung kelompok program tahun jawab program kegiatan penataan kelembagaan ara ll.l.l. penyusunan perlu tentang bagian rencana aksi pengelolaan organisasi pengaduan pelayanan publik tahun penyusunan perlu tentang sistem bagian pengelolaan pengaduan pelayanan organisasi publik pemerintah kabupaten klungkung revisi keputusan bupati tentang bagian pembentukan tim koordinasi organisasi penyelenggaraan dan penunjukan petugas administrator dan pejabat penghubung sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemerintah kabupaten klungkung pembentukan unit pengelola bagian pengaduan pada unit penyelenggara organisasi pelayanan publik yang ditetapkan oleh kepala ppp integrasi rencana aksi pengelolaan baperlitbang, pengaduan pelayanan publik bpk dan dengan dokumen perencanaan, bpsdm penganggaran dan pengelolaan sdm penguatan tata laksana pengelolaan pengaduan instansi penyusunan proses bisnis bagian pengelolaan pengaduan organisasi penyusunan sop pengelolaan bagian pengaduan tingkat instansi dan organisasi unit penyelenggara pelayanan publik penguatan sistem pengawasan pengelolaan pengaduan pelaksanaan pengawasan inspektorat pengelolaan pengaduan oleh api daerah angan nan pemantauan tindaklanjut inspektorat rekomendasi hasil pengawasan daerah pengelolaan pengaduan penyediaan dan penggunaan platform pembelajaran penyediaan modul materi bag. pembelajaran pengelolaan organisasi pengaduan penyediaan modul materi diskominfo pembelajaran komunikasi publik penyediaan modul materi inspektorat pembelajaran admin aplikasi dan pengelolaan pengaduan diskominfo pakan tompotns asia bimbingan teknis sosialisasi bag. pembinaan pengelolaan pengaduan organisasi pada unit pengelola pengaduan ppp bimbingan teknis sosialisasi inspektorat pembinaan pada petugas dan administrator dan admin pengelola diskominfo pengaduan ppp bimbingan teknis sosialisasi diskominfo pembinaan komunikasi publik pada penyelenggaran pengelolaan pengaduan ppp pen optimalisasi pemanfaatan data dan aplikasi pengelolaan data pengaduan dalam kegiatan internal instansi pelaporan kinerja pengelolaan bagian pengaduan upp organisasi publikasi diseminasi data kegiatan pengelolaan pengaduan publikasi data kegiatan diskominfo pengelolaan pengaduan berbagai dan bagian media organisasi integrasi sp4n lapor! dalam diskominfo semua aplikasi spe instansi integrasi klungkung memadu diskominfo dengan sp4n lapor! peningkatan partisipasi pemangku kepentingan komunikasi publik dan brand image sosialisasi sp4n lapor! kepada diskominfo seluruh masyarakat secara daring dan luring penguatan pemerintah desa untuk diskominfo memfasilitasi kelompok marjinal dalam penyampaian pengaduan peningkatan keterlibatan pihak internal lokakarya pejabat penghubung tea seminar sosialisasi peranan inspektorat pengelolaan pengaduan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik peningkatan komitmen pimpinan dan pengelola monitoring dan evaluasi bagian pengelolaan pengaduan berkala organisasi (kelembagaan, proses dan dampak) koordinasi dengan sipil (hub) inspektorat provinsi nasional indikator keberhasilan program berdasarkan kelompok program atas, maka dapat ditetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya sebagaimana dalam tabel bawah ini. tabel indikator keberhasilan program kelompok program indikator keberhasilan penguatan kelembagaan semua unit penyelenggara pelayanan publik memiliki tim pengelola pengaduan yang aktif tersedianya kebijakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik daerah. penguatan sumber daya sebagian besar sdm pengelola sp4n manusia telah memperoleh pengembangan kompetensi teknis pengelolaan sp4n. sdm pengelola sp4n aktif dan menunjukkan peningkatan kinerja dan perilaku (etika). optimalisasi publik dapat mengakses pemanfaatan data dan data informasi terkait status dan aplikasi mekanisme pengelolaan pengaduan baik berupa statistik maupun data lainnya. data pengaduan dimanfaatkan oleh instansi publik untuk perbaikan program dan kebijakan pelayanan publik. semua aplikasi spe lain yang terintegrasi dengan sp4n lapor!dengan lengkap dan tepat serta menunjukkan peningkatan jumlah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. semua pembuat kebijakan termasuk pimpinan tertinggi instansi secara aktif terlibat dalam keseluruhan proses kebijakan, mulai daru formulasi, koordinasi implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi. koordinasi, pemantauan koordinasi vertikal dan horizontal dan evaluasi.. dukungan kelembagaan, kebijakan, dan sumber daya kelembagaan dan kebijakan sampai dengan saat ini pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada pemerintah kabupaten klungkung sudah didukung kelembagaan yang ditetapkan dengan keputusan bupati klungkung nomor hk tentang pembentukan tim koordinasi, penunjukan petugas administrasi dan pejabat penghubungterintegrasi dengan program klungkung memadu dengan susunan reorganisasi sebagai.berikut: tim koordinasi sp4n yang terdiri dari: pembina yaitu bupati dan wakil bupati yang memiliki tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik kabupaten yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai,kabupaten klungkung,. penanggungjawab ketua yaitu sekretaris daerah yang memiliki tugas melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan: memimpin, mengoordinasikan, monitoringmiliki tugastarget status pengaduan terlihat lamban: merencanakan, menyinkronisasi, mengpenanggung jawab, penutup pengelolaan pengaduan sangat penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. menyadari hal tersebut dan komitmen pemerintah kabupaten klungkung untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat maka perlu diselenggarakan system pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan baik dan terintegrasi dengan sp4n. untuk menjamin pelaksanaan system tersebut dengan baik dan konsisten perlu dirancang rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun semoga dengan adanya rencana aksi ini, kualitas pelayanan publik kabupaten klungkung semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. salam gema santi. bupati klungkung ttd. nyoman suwir, bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaran pelayanan publik dalam mewujudkan penyempurnaan dan peningkatan pelaksanaan span. peraturan bupati ini bert juan untuk mewujudkan kesamaan pemahaman, kesatuan langkah dan tindakan seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam mewujudkan ketercapaian target pengelolaan pengaduan nasional. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi rencana aksi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik: pelaksanaan rencana aksi: dan cc. pendanaan. bab iii rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik rencana aksi meliputi program sebagai berikut: programmeliputi kegiatan: penyusunan peraturan bupati tentang rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun penyusunan perlu tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemerintah kabupaten klungkung: revisi keputusan bupati tentang pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan dan penunjukan petugas administrator dan pejabat penghubung sp4n kabupaten: pembentukan unit pengelola pengaduan pada unit penyelenggara pelayanan publik yang ditetapkan oleh kepala unit penyelenggara pelayanan publik ppp): dan integrasi rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan sumber daya manusia: program penguatan tata laksana pengelolaan pengaduan instansi meliputi kegiatan: penyusunan proses bisnis pengelolaan pengaduan: dan penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan pengaduan tingkat instansi dan unit penyelenggara pelayanan publik: program penguatan sistem pengawasan pengelolaan pengaduan meliputi kegiatan: pelaksanaan pengawasan pengelolaan pengaduan oleh aparat pengawas internal pemerintah: dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan pengaduan, program penyediaan dan penggunaan platform pembelajaran meliputi kegiatan: penyediaan modul materi pembelajaran pengelolaan pengaduan, penyediaan modul materi pembelajaran komunikasi publik, dan penyediaan modul materi pembelajaran admin aplikasi pengelolaan pengaduan. program pelatihan kompetensi meliputi kegiatan: bimbingan teknis sosialisasi pembinaan pengelolaan pengaduan pada unit pengelola pengaduan unit penyelenggara pelayanan publik ppp), bimbingan teknis sosialisasi pembinaan pada petugas administrator dan admin pengelola pengaduan unit penyelenggara pelayanan publik ppp) dan, bimbingan teknis sosialisasi pembinaan komunikasi publik pada penyelenggaran pengelolaan pengaduan unit penyelenggara pelayanan publik ppp), (program pengelolaan data pengaduan dalam kegiatan internal instansi berupa kegiatan pelaporan kinerja pengelolaan pengaduan unit penyelenggara pelayanan publik ppp). program publikasi diseminasi data kegiatan pengelolaan pengaduan berupa kegiatan publikasi data kegiatan pengelolaan pengaduan berbagai media. program pengembangan aplikasi meliputi kegiatan: integrasi sp4n lapor! dalam semua aplikasi sistem pemerintah berbasis elektronik instansi: dan integrasi klungkung memadu dengan sp4n lapor!. program komunikasi publik dan brand image meliputi kegiatan sosialisasi sp4n lapor! kepada seluruh masyarakat secara daring dan luring, dan penguatan pemerintah desa untuk memfasilitasi kelompok marjinal dalam penyampaian pengaduan. program peningkatan keterlibatan pihak internal meliputi kegiatan lokakarya pejabat penghubung, dan seminar sosialisasi peranan pengelolaan pengaduan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. program peningkatan komitmen pimpinan dan pengelola: monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan berkala (kelembagaan, proses dan dampak),dan koordinasi dengan simpul (hub) provinsi nasional. rencana aksi sebagaimana dimaksud pada disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan terdiri atas: latar belakang, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup rencana aksi. kerangka kerja framework) sistem pengelolaan pengaduan instansi, cc. tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator indikator dukungan kelembagaan, kebijakan dan sumber daya, dan lampiran memuat matrik penilaian mandiri dan berita acara pelaksanaan penilaian mandiri. dokumekegiatan rencana aksi dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh tim koordinasi penyelenggaraan sp4n pemerintah daerah. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana aksi dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan rencana aksi, tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap semester dan sewaktu waktu sesuai kebutuhan. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan tim koordinasi kepada bupati. bupati menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sekali dalam (satu) tahun dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. bupati menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi selaku koordinator sp4n tingkat nasional. laporan pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada disusun oleh tim koordinasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. babundangan. bab ketentuan lain lain perubahan rencana aksi dapat dilaksanakan sekali dalam (satu) tahun berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi rencana aksi dan atau perubahan peraturan perundang undangan tentang pengelolapebruari bupati klungkung, ttd. nyoman suwir diundangkan semarapura pada tanggal pebruari sekretaris daerah kabupaten klungkung, (pon, made sulistiawati, sh., nip:. lampiranrencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemerintah kabupaten klungkung tahun pendahuluan pengantar pengelolaan pengaduan masyarakat dalam undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik telah ditetapkan sebagai salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan juga menjadi salah satu unsur yang ditetapkan dalam standar pelayanan publik. pengelolaan pengaduan merupakan hal penting karena dalam peraturan presiden nomor tahun tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik telah mengatur pengaduan sebagai salah satu hak pengguna layanan dan menjadi kewajiban bagi penyelenggaran pelayanan. oleh karenanya pengaduan perlu dikelola dengan baik dalam suatu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional sp4n). berkenaan dengan hal tersebut,yang kemudian digan. peraturan tersebut telah mengatur pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip no wrong door policydisamping itu juga ditetapkan pedomnya agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan. pelaksanaan sp4n oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi para) diarahkan2024melalui peraturan menteri parauntuk mencapai sasaran strategis nasional yaitu mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya atau fast response, fastcsolution, and trusted complaint handling system . agar pelaksanaan road map lebih terkonsolidasi, terarah dan berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran strategis nasional, maka kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah daerah, dan bumn d menyusun rencana kerja rencana aksi instansi dengan cascading yang tepat sebagai turunan dari road map sp4n tahun berdasarkan hal tersebut pemerintah kabupaten klungkung menyusun rencana aksi pengelolaan pengaduan pemerintah kabupaten klungkung tahun maksud dan tujuan maksud dari rencana aksi ini adalah menjadi acuan bagi penyelenggara dalam berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran strategis nasional yang tertuang dalam road map sistem pengelolaan pelayanan pengaduan nasional tahun tujuan darimewujudkan ketercapaian target pengelolaan pengaduan nasional. lingkup rencana aksi ruang lingkup rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemerintah kabupaten klungkung tahun meliputi: kerangka kerja framework) kondisi pengelolaan pengaduan instansi berdasarkan penilaian mandiri (self assessment), |
seniman si, lan bupati klungkung provinsi bali peraturan bupati klungkung nomor tahun tentang pencabutan peraturan bupatilungkung, menimbang bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang tim penerapan standar pelayanan minimal sudah tidak sesuai deng. peraturan bupati nomor tahun tentang tim penerapan standar pelayanan minimalaret bupati klungkung, ttd. nyoman suwir diundangkan semarapura pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten klungkung, sulistiawati, sh., nip. |
bupati luwu provinsi sulawesi selatan peraturan bupati luwu nomor tahun tentang pedomanluwu, menimbang bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil yang terencana dan terprogram, untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan wawasan sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu mengatur tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipildalam pengembangan sdmlu,jangka waktu wajib kerja sebagaimana dimaksud pada yaitu (dua) kali masa tugas belajar yang telah dilaksanakan, terhitung sejak pns tugas belajar mulai aktif bekerja kembali. bab izin belajar bagian kesatubupati ditetapkan. izinsebagai berikut.dalam menjalankan pendidikan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan dilaksanakan diluar jam kerja yang berlaku, disetujui oleh istri suami bagi pns yang sudah berkeluarga.dalam proses dan atau menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana, dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pns. bersedia l.untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari kabupaten luwu sekurang kurangnya (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan, dan .tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: program diploma iii (diridiploma iii (diri) meliputi pangkat golongan minimal pengatur ii.c, memiliki ijazah diploma iii, dan berusia paling tinggi (tiga puluh tujuhminimal penata muda tk. iii.b, memiliki ijazah strata (satu)): dan berusia paling tinggi (empat puluh dua) tahun pada saat perkuliahan dimulai. program doktor s3) meliputi: pangkat golongan minimal penata iii.c, memiliki ijazah strata (dua), dan berusia paling tinggi (empat puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai. bagian ketiga kewajiban izin belajar pns yang sementara menempuh pendidikan izin belajar wajib menyampaikan laporan kemajuan pendidikan kepada bupati melalui kepala bpsdm paling kurang (satu) kali setiap tahun yang diketahui dibenarkan oleh pimpinan lembagans yang telah selesai mengikuti pendidikan izin belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan izin belajar kepada bupati melalui kepala bpsdm dengan melampirkan fotokopi ijazah, transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi tesis disertrosedur pengurusan pemberian tugas belajar dan izin belajar melalui prosedur pns mengajukan permohonan penerbitan tugas belajar dan izin belajar kepada kepala skpdkepala skpd mengajukan usulan dan atau rekomendasi penerbitan tugas belajar dan izin belajarns yang mengajukan permohonan tugas belajar dan izin belajar melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan bpsdm memeriksa, meneliti persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi, dan bpsdm menyampaikan berkas usulan yang memenuhi syarat kepada bupati. bab vii jangka waktu pendidikan tugas belajar diberikan untuk jangka waktu paling lama program diploma iii paling lama (tiga) tahun atau (enam) semester: b.program diploma atau strata s1) paling lama (empat) tahun atau (delapan) semester, cc. program magister s2) paling lama (dua) tahun atau (empat) semester, dan program doktor s3) paling lama (tiga) tahun atau (enam) semester. batas waktu penyelesaian tugas belajar dokter spesialis ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. batas waktu penyelesaian program tugas belajar biaya pihak ketiga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak ketiga atau instansi lembaga yang memberikan bantuan tugas belajar. pnspat diperpanjang paling lama (satu) tahun atau (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan atau persetujuan pihak ketiga, bagibab viii sanksi dapat: diberhentikan sebagai pns tugas belajar, b.dikenai hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan wajib membayar ganti rugi paling banyak (dua) kali lipat atas keseluruhan biaya yang dikeluarkan. pnsdan berdasarkan evaluasi dari bpsdm selaku instansi pemberi biaya tugas belajar dan atau lembaga atau instansi penyelenggara tugas belajaratau lembaga atau instansi penyelenggara tugas belajar. pns tugas belajar yang diberhentikan dari tugas belajar dan atau yang berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari bpsdm sebelum masa tugas belajar berakhir dikenakan wajib kerja lingkup pemerintah daerah dan membayar ganti rugi. besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada adalah paling banyak (tiga) kali biaya tugas belajar yang telah dibayarkan kepada yang bersangkutan. apabila pns telah menyelesaikan tugas belajar dan tidak bekerja kembali lingkup pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi sesuai peraturan bupati ini dan diwajibkan membayar ganti rugi paling banyak (tiga) kali lipat dari seluruh biaya tugas belajar. besaran dan jangka waktu pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada dan ditentukan oleh ttir. dalam hal pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada s5) dan pns tugas belajar yang belum menyelesaikan sampai jangka waktu yang ditentukan, maka kekurangan pembayaran ganti rugi akan dikenakan tambahan bunga sebesar (enam persen). apabila pns tugas belajarmpinan skpd terkait berwenang melakukan pemotongan gaji sebanyak (lima puluh persen) tiap bulannya dari gaji bersih setelah mendapatkan persetujuan dari inspektorat. pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam pernyataan kesenian yang dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila pns izin belajar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam maka bupati dapat mencabut izin belajar yang bersangkutan. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada setelah diberi teguran sebanyak (tiga) kali dan atau diberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan peralihan ketentuan mengenai tugas belajar biaya pihak ketiga diberlakukan sama seperti ketentuan tugas belajar biaya pemerintah daerah, kecuali dalam hal pembiayaan pendidikan, indeks prestasi kumulatif dan batas usia menyesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang dituju dan atau lembaga instansi yang memberikan bantuan tugas belajar.dengan data yang lengkap berupa transkrip nilai, sekurang kurangnya (satu) tahun sejak diangkat sebagai pns, pangkat golongan minimal sebagaimana dimaksud dalam dan dengan ketentuan: diusulkan oleh kepala skpd yang bersangkutan, b.melampirkan data lengkap dalam, cc. pangkat dandan peraturan bupati ini.gi yang telah selesai menjalani perkuliahan dan memperoleh ijazah tetapi tidak mempunyai surat izin belajar dapat diberikan surat keterangan selesai belajar ssb) atau surat pengganti izin belajar dengan ketentuan diusulkan oleh kepala skpd yang bersangkutan, surat permohonan penerbitan surat keterangan selesai belajar surat keterangan pengganti izin belajar sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran huruf surat pernyataan kepala unit kerja skpd, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran huruf surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai dan menamatkan kegiatan perkuliahan dengan data yang lengkap berupa transkrip nilai. bab ketentuan penutup jl)melalui keputusan bupati. dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka segala ketentuan mengenai pemberian tugas belajar dan izin belajar berpedoman padaati luwu, mudzakkar diundangkan berupa pada tanggal aprilahun tanggal april pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil format permohonan tugas belajar izin belajar format permohonan tugas belajar izin belajar nomor kepada sifat yth. kepala skpd lampiran di tempat yang bertanda tangan dibawah ini nama nip pangkat gol ruang jabatan unit kerja jurusan yang diminati alamat rumah alamat kantor dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak ibu, kiranya dapat diizinkan untuk melanjutkan pendidikan. universitas. jurusan.(sesuai latar belakang pendidikan sebelumnya dan sesuai dengan tugas pokok saya). besar harapan saya untuk dapat disetujui permohonan ini. sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya lampirkan fotokopi legalised keputusan pengangkatan sebagai pns bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (")( ): fotokopi legalised surat keputusan kenaikan pangkat terakhir ( ) ky. top legalised skp dalam (satu) tahun terakhir ("), fotokopi tanggal pendaftaran untuk semester dari perguruan tinggi yang dituju ("), surat perjanjian dengan bupati luwu, yang menuangkan ketentuan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran huruf "): surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter an. bat ): disetujui oleh istri suami bagi pns yang telah berkeluarga (")(" ): tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (")( ): tidak sedang dalam proses dan atau hukuman karena melakukan tindak pidana ( ): tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pns( ): dan j . tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penentangan ("). surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas belajar ("): tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri ("): tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan sendiri ("): bersedia dibebaskan dalam jabatan struktural fungsional (") ("): tidak mengajukan pindah tugas dari kabupaten luwu sekurang kurangnya (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan izin belajar (""), bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat (""): tidak meninggalkan kedinasan dan atau pekerjaan sehari hari j . (")("): dan ( ). demikian permohonan ini diperhadapkan, atas perkenan bapak ibu kami ucapkan terimakasih. berupa, . mengetahui yang berpohon kepala skpd pemohon nip. nip. ket: (") untuk tugas belajar ( ) untuk izin belajar format pernyataan kepala skpd pernyataan kepala skpd yang bertandatangan dibawah inimenyatakan bahwaadalah benar, tidak sedang dalam proses dan atau hukuman karena melakukan tindak pidana ()( ): tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pns (")( ):,: tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penentangan ("): demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar epala skpd, nip. ket: (") untuk tugas belajar ( ) untuk izin belajns lingkup departemen pendidikan nasional, peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang program bantuan pendidikan dokter spesialis dokter gigi spesialis,, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah. format rekomendasi kepala skpd rekomendasi kepala skpd kop skpd nomor kepada lamp yth. bupati luwu hal rekomendasi usulan pemberian cg. kepala bpsdm tugas belajar izin belajar di tempat menunjuk surat saudara. nip. nomor. tanggal. perihal permohonan pengajuan tugas belajar izin belajar, bersama ini disampaikan bahwa pegawai negeri sipil dimaksud nama nip tempat dan tanggal lahir pangkat gol ruang jabatan unit kerja telah mengajukan permohonan tugas belajar izin belajar pada nama universitas fakultas jenjang pendidikan alamat tahun ajaran akademik sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat diberikan tugas belajar izin belajar kepada yang bersangkutan. atas perhatian dan dukungan bapak ibu, diucapkan terima kasih. kepala skpd nip format pernyataan tugas belajar surat pernyataan tugas belajar yang bertanda tangan bawah ini nama knnananaannaan tempat tgl. lahir pnaananannaaan nip. kananananaaaan unit kerja knanananannaa alamat pnaanannaanaan sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam program tugas belajar dalam luar negeri dengan biaya tugas belajar dari .i jjj. berdasarkan surat keputusan bupati luwu nomor . tanggal peetealenleeee") terhitung mulai tanggal . sid. negara kota nnanannanannan nan kanan nanaaaan nama universitas badan .iii fakultas nnananaanaaa ane jurusan bid. studi bid. . program kementerian nnnanananana nana nana nana dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak pernah sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas belajar, tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri, tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan sendiri:,demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani . pada tanggal . dalam rangkap (tiga), lembar pertama dan kedua bermaterai masing masing untuk kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bpsdm) kabupaten luwu, lembar ketiga untuk . (institusi tujuan tugas belajar). berupa, . mengetahui, kepala skpd pembuat pernyataan, kepala bpsdm kab. luwu, contoh format rekomendasi untuk mengikuti seleksi kop bpsdm berupa, . kepada nomor yth. sana lamp perihal persetujuan mengikuti kaanananannanananaan seleksi rekomendasi sehubungan dengan surat permohonan saudara, perihal permohonan mengikuti seleksi program kennananaaananaanana ana pada kennaanaaananaaaaaaana maka pada prinsipnya pemerintah kabupaten luwu memberikan kesempatan kepada saudara fi) .moore nil antenna untuk mengikuti tahapan seleksi tersebut dengan ketentuan seluruh biaya yang timbul sebelum hingga seleksi selesai diikuti, tidak menjadi beban apbd kabupaten luwu, apabila yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam seleksi, maka yang bersangkutan harus kembali mengajukan permohonan untuk mengikuti tugas belajar pejabat pembina kepegawaian daerah melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bpsdm) demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. dikeluarkan berupa pada tanggal kepala bpsdm .format perjanjian tugas belajar perjanjian tugas belajar nomor . tb bppsdmk. yang bertandatangan dibawah ini nama nannanaaaannnaaaanaaaaaaan pangkat gol. bnanaanannanaanaana nana jabatan kepala bpsdm dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama bupati luwudiploma strata strata dokter spesialis strata post doctoral program kementerian ) pada program studi . jeeekildl lee nama universitas dan fakultas) nama nnanaannaannnaan naa aan pangkat gol. knannanannannanaa nana aan anna unit kerja ananannanaanan nana ana alamat nnananannananaana nana aan instansi nnanaananananaan nana aanns lingkup pemerintahan kabupaten luwu,lingkup pemerintah kabupaten luwu dalam program tugas belajar diploma strata strata dokter spesialis strata post doctoral program kementerian. ketentuan waktu tugas belajarjangka waktu pelaksanaan tugas belajar adalah. (periode kalender akademik pertama sampai dengan periode kalender akademik akhir). hak dan kewajiban pihak pertama hak dari pihak pertama: mendapat laporan tertulis setiap akhir semester disertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi tesis disertasi, dan memberikan sanksi kepada pihak kedua bila terjadi hal hal yang dapat merugikan bpsdm maupun pemerintah kabupaten luwu. kewajiban dari pihak pertama: memberikan hak hak kepegawaian kepada pihak kedua antara lain: gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, memberikan pembiayaan penyelenggara pendidikan dan biaya penunjang pendidikan kepada pihak kedua dengan antara lain: sebagaimana yang tercantum pada surat perjanjian tugas pelajar, kewajiban dari pihak kedua:, b.selama melaksanakan tugas belajar pihak kedua tidak diperkenankan pindah bidang studi jurusan, tanpa persetujuan tertulis dari bpsdm daerah, c.selama melaksanakan tugas belajar, pihak kedua tidak diperkenankan bekerja pada pihak manapun, termasuk lingkup pemerintah kabupaten luwu, tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama: d.mengirimkan secara periodik setiap akhir semesterpsdm dan kepala skpddisertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi tesis disertasi serta menyampaikan temuannya kepada kepala balai diklatskpd sebelumnya dengan masa wajib kerja (dualingkup pemerintahan kabupaten luwu dengan masa wajib kerja (dua) kali masa tugas belajar yang telah dilaksanakadilingkupi pemerintahan kabupaten luwu belum selesai dilaksanakan, mentpsdmdudiberhentikan dan ataukenakan wajib tigdan tidak bekerja kembali lingkup pemerintahan kabupaten luwu, pihak kedua dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini dan diwajibkan membayar ganti rugi paling banyak (tiga) kali dari seluruh biaya tugas belajar yang ditentukan oleh tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ttir)tahun, dan apabila pihak keduahak pertama melalui kepala skpd berwenang melakukan pemotongan gaji pihak kedua sebanyak (lima puluh persen) tiap bulannya dari gaji bersih setelah mendapat persetujuan inspektorat,. masa perjanjian perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam peraturan bupati ini yang berlakuip. nip. format: surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural dibebastugaskan dari jabatan fungsional yang bertanda tangan dibawah ini nama nnannanaaaannnanaaaan tempat tanggal lahir co. pangkat gol. naannanaanannanaanaan jabatan struktural nnanananannanananaaaan jabatan fungsional unit kerja nanannanaanan nana alamat nnaaaaanannananaaaaan sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam tugas belajar dengan biaya tugas belajar dari .i.oeeeeeeeaae. berdasarkan surat keputusan bupati luwu nomor banananaananannaaanaaan tanggal paanananantananan ), terhitung sejak tertanggal bawah ini saya sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. demikian surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani .pada tanggal ., untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. berupa, . mengetahui, kepala skpd pembuat pernyataan materai rp. kepala bpsdm kab. luwu format laporan perkembangan tugas belajar izin belajar laporan perkembangan tugas belajar izin belajar kepada yth. bupati luwu cg. kepala bpsdm disumber pembiayaan benaananananannanananaaaan bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan pendidikan tugas belajar izin belajar pada universitas bennannanaanannannanaaaan fakultas benaananananaanananaaaan jurusan penakeanenntantanaanahun ajaran akademik penaananananaanananaaaaan semester ke benaanananannananannaaaa pns tugas belajar izin belajar format laporan telah selesai mengikuti pendidikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan kop skpd nomor kepada sifat yth. bupati luwu lamp cg. kepala bpsdm hal laporan telah selesai di mengikuti pendidikanbersama ini kami sampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan pada universitas bennannanaanannannanaaaan fakultas benaanananannananaananan jurusan penakanneanaantanaannggal lulus (sesuai ijazah) benaaaaaanannannananaan nomor dan tanggal ijazah benannanaanannan nanah mengetahui, kepala skpd, pns tugas belajar izin belajar"pembina kepegawaian daerah adalah bupati luwu. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten luwuwegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten luwuwwuwtugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan formal jenjang yang lebih tinggi atau sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian. pegawai negeri sipil tugas belajar, yang selanjutnya disebut pns tugas belajar adalah pns dengan status mendapat persetujuan tugas belajar dari pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten luwu. pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam rangka format pernyataan wajib kerja surat pernyataan wajib kerja lingkup pemerintah kabupaten luwu yang bertanda tangan dibawah ini nama naananaaannnaaana nana tempat tgl. lahir nnanannanaanannan aan anna pangkat gol. nnanannanaanannan aan anna unit kerja ananannanaana anna anna alamat banana sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam tugas belajar dengan biaya tugas belajar dari .i j.cci. berdasarkan surat keputusan bupati luwu nomor kuki. tanggal .ii jj. untuk mengikuti pendidikan diploma strata strata dokter spesialis strata program kementerian ) terhitung mulai tanggal peananananeananneeen. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dan akan melaksanakan wajib kerja unit kerja sebelumnya paling lama (satu) bulan sejak berakhirnya masa tugas belajar selama jangka waktu . (.) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani di. pada . tanggal ., untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. mengetahui, kepala bpsdm kab luwu, pns tugas belajar bupati luwu, mudzakkar format permohonan surat keterangan selesai belajar. kop skpd berupa, . nomor kepada lamp yth. bupati luwu hal permohonan surat cg. kepala bpsdm keterangan selesai di belajar. tempat yang bertanda tangan bawah ini nama nnnanaaaananan nip. nanananaananan pangkat gol nnananaananaan jabatan nnananaananaan unit kerja naganantananan sehubungan hal tersebut atas kami mengajukan kepada bupati luwu untuk menerbitkan surat keterangan selesai belajar universitas perguruan tinggi. program studi. pentenateeeeeeean tahun masuk . yang sesuai dengan bidang tugas sebagai . jee sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan surat pernyataan kepala unit kerja skpd. foto copy cons dan pangkat terakhir. foto copy skp tahun terakhir surat keterangan akreditasi program study yang diikuti pada saat mendaftar kuliah dari perguruan tinggi asli) kecuali universitas terbuka ut), foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang legalised perguruan tinggi. demikian atas perkenan serta kebijakan bapak bupati saya sampaikan terima kasih. berupa, . mengetahui, kepala skpd dinas. pemohon, format pernyataan kepala unit kerja skpd kop skpd surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama nnnanaaaananan nip. nanananaananan jabatan nnananaananaan menyatakan nama nnnanaaaananan nip. nanananaananan pangkat gol. ruang . jabatan nnananaananaan bahwa nama tersebut diatas telah lulus selesai mengikuti perkuliahan perguruan tinggi universitas . program studi . yang sesuai dengan bidang tugas (linier). program studi yang ditempuh pada saat mendaftar terakreditasi . perkuliahan yang dilaksanakan bukan kelas jauh. perkuliahan tidak mengganggu tugas kedinasan. demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. berupa, . pembuat pernyataan kepala . materi rp. penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlianiaya tugas belajar adalah biaya dengan tunjangan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten luwu berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan serta perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh pemerintah republik indonesia. pihak ketiga adalah lembaga atau instansi pemerintah atau swasta dalam negeri dan atau luar negeri yang berbadan hukum yang mendanai tugas belajar. wajib kerja adalah kewajiban seorang pns untuk tetap bekerja satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten luwu setelah selesai mengikuti tugas belajar. izin belajarjenjang yang lebih tinggi atau setara diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya sendirsasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat skp adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian prestasi kerja pns yang. pernyataan kepala skpd adalah surat tertulis yang diberikan oleh kepala skpd yang berisi tentang penguatan pembenaran evaluasi kinerja pns dan hal terkait keberlangsungan tupoksi pns sebagai bahan pertimbangan atas permohonan tugas belajar dan izin belajar. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang selanjutnya disingkat ttir adalah suatudaerahns lingkup pemerintah daerah. tujuan peraturan bupati ini adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan intelektual dalam melaksanakan tugas, meningkatkan prestasi kerja, antara lain melalui peningkatan: sikap dan prilaku berdasarkan moral ideologi pancasila, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, wawasan berfikir, mutu dan jumlah hasil kerja, efektivitas dan efisiensi kerja, disiplin kerja, pengabdian, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab, dan jenjang karir. bab iii kategori dan jenis pendidikan kategori tugas belajar dan izin belajar sebagai berikut tugas belajar biaya pemerintah daerah, tugas belajar biaya pihak ketiga, dan izin belajar. tugas belajar biaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf menerima biaya tugas belajar yang dibebankan pada apbd. tugas belajar biaya pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf menerima biaya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau bantuan badan yayasan lembaga perusahaan organisasi swasta dalam negeri dan atau luar negeri yang berbadan hukum. izin belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf dibiayai sendiri oleh yang bersangkutan dan atau dibiayai pihak ketiga. jenis pendidikan untuk program tugas belajar dan izin belajar meliputi: pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: program sarjana s1), program magister s2), dan cc. program doktor s3). jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf program spesialis. jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: program diploma iii iii): dan program diploma iv). bab tugas belajar bagian kesatu umum tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada pns sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kebutuhan organisasi. pemberian tugas belajar merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian. tugasmeliputi:setiap unsur penilaian dalam sasaran kerja pegawai skp) dan perilaku pns yang tercantum dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai dalam (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baiklulus seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang dituju atau institusi yang menyediakan biaya pendidikan, menandatangani surat pernyatahat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keteranganisetujui oleh istri suami bagi pns yang sudah berkeluarga: dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dalam proses dan atau hukuman karena melakukan tindak pidana, menjalani pemberhentian sementara sebagai pns, menjalani cuti diluar tanggungan negara, melaksanakan tugas secara penuh instansi induknya, dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penentangan. j . tidak pernah sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas belajar, gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan, dan dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan. menandatangani perjanjidan atau bantuan biaya tidak dianggarkan didalam apbd, dansebagaimana dimaksud dalam meliputi program diploma iii meliputi pangkat golongan ruang minimal pengatur muda ilan diploma dengan indeks prestasi kumulatif ipk) sekurang kurangnya (dua koma tujuh puluh),dan berusia paling tinggi (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai. program diploma atau sarjana s1) meliputi pangkat golongan ruang minimal pengatur muda iiploma dan diploma iii dengan indeks prestasi kumulatif ipk) sekurang kurangnya (dua koma tujuh puluh), dan berusia paling tinggi (dua puluh limaruang minimal penata muda tk. ill, memiliki ijazah paling rendah diploma atau stratarogram doktor s3) meliputi pangkat golongan ruang minimal penata ic, memiliki ijazah paling rendah magister s2)ns calon tugas belajar sebelum mengikuti seleksi pada program pendidikan yang akan diikuti harus mendapat rekomendasi untuk mengikuti seleksi dari pejabat pembina kepegawaijabat struktural yang mengikuti tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan wajib menandatangani surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural danjabat fungsional yang mengikuti tugas belajar dibebaskan dari jabatan fungsionalnya dan wajib menandatangani surat pernyataan bersedia dibebaskan dari jabatan fungsional yanghak tugas belajar pns tugasiayaan penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan antara lainselain biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada dapat berikan biaya lainnya jika pagu anggaran tersedia dan mencukupi.bagian keempat kewajiban tugas belajar pns tugas belajar wajib. tidak pindah bidang studi jurusan, tanpa persetujuan tertulis dari bpsdm daerah. tidak bekerja pada pihak manapun, selama melaksanakan tugas belajar. menyampaikan laporan perkembangan tugas belajar secara tertulis sebagai evaluasi pendidikan tentang kemajuan belajar setiap akhir semester kepada bupati melalui kepala bpsdm berupa nilai akademik tiap semester, proses pelaksanaan pendidikan dan proses penyelesaienyampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikanaling lama (satu) bulan setelah berakhirnya tugas belajar. menyerahkan salinan ijazah, transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,dan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi tesis disertasi kepada bupati melalui kepala bpsdm. pns tugas belajar, melaksanakan wajib kerja lingkungan pemerintah daerah kabupaten luwu sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan menandatanganiwajib kerja sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi pns tugas belajar yang berhasil atau gagal dalam menyelesaikan tugas belajar. pns pemerintah daerah yang sedang melaksanakan wajib kerja sebagaimana dimaksud pada tidak dapat mengambil cuti luar tanggungan negara. |
merle ann bupati nganjuk provinsi jawa timur peraturan bupati nganjunganjuk, menimbang bahwa seiring dengan kebijakan nasional dan tuntutan masyarakat yang menghendaki tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa yang memiliki integritas, pengetahuan, keterampilan, disiplin dan loyalitas, bahwa peraturan bupati nganjukkeadasehingga perlu dicabut: bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dan untuk melaksanakan ketentuan dan hurufpanitia sebagaimana dimaksud pada terdiri atas perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat yang memenuhi syarat anak, sebagai saudara kandung, sebagai suami, atau sebagai istri. paniti, dengan susunan: ketua: sekretaris, dan cc. anggota. dalam rangka pengamanan, panitia dapat dibantu oleh petugas keamanan yang berasal dari perangkat desa dan atau satuan perlindungan masyarakat. panitia sebagaimana dimaksud dalamkepala desa dapat melakukan penggantian panitia yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pemberhentian panitia sebagaimana dimaksud pada dan pengangkatan penggantian panitia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. panitia mempunyai tugas: menyusun jadwal tahapan pengangkatan perangkat desa, menyusun dan mengajukan rencana anggaran pengangkatan perangkat desa kepada kepala desa, melaksanakan sosialisasi pengangkatan perangkat desa,sanakan penelitian persyaratan bakal calon perangkat desa, menetapkan dan mengumumkan calon perangkat desa, menyelenggarakan penyaringan calon perangkat desa, menetapkan dan mengumumkan hasil penyaringan calon perangkat desa, dan j . melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa kepada kepala desa. paragraf pembentukan tim pengawas dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pengangkatan perangkat desa, camat membentuk tim pengawas yang terdiri atas unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan dan unsur tokoh masyarakat desa setempat. susunan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketua dijabat camat, anggota kepala kepolisian sektor, komandan komando rayon militer, dan (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat desa setempat. dalam mendukung pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada dibentuk sekretariat pengawas yang terdiri dari sekretaris kecamatan, kasi pemerintahan dan staf perangkat kecamatan. syarat menjadi tim pengawas dari unsur tokoh masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputimana, sebagai saudara kandung, sebagai suami, atau sebagai istri. dalam hal terjadi kekosongan jabatan dari unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, dapat diisi dari pejabat yang diberikan tugas jabatan forum koordinasi pimpinan kecamatan. dalam terjadi kekosongan jabatan sekretaris kecamatan, dapat diisi dari pejabat lain kecamatan. pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati yang ditandatangani oleh camat. tim pengawas mempunyai tugas: mengawasi proses penjaringan dan penyaringan calon, dan memberikan pertimbangan pengangkatan perangkat desa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tim pengawas mempunyai wewenang: memberikan pertimbangan kepada kepala desa tentang rencana pengangkatan perangkat desa, memberikan petunjuk dan pengarahan kepada panitia pengisian perangkat desa yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengisian perangkat desa, dan menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa apabila terjadi kondisi luar biasa. kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kejadian bencana alam, konflik sosial: dan gangguan keamanan dan ketertiban. penundaan atau penghentian pelaksanaan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf diputuskan oleh tim pengawas dalam rapat yang dimuat dalam berita acara. tim pengawascamat dapanggota sebagaimana dimaksud pada dan pengangkatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati yang ditandatangani oleh camat. paragraf sosialisasi pengangkatan perangkat desa panitia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengangkatan perangkat desa. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan kantor desa atau balai desa atau tempat lain yang memadai. peserta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pemerintah desa: bpd: lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat desa, meliputi: tokoh agama, tokoh pendidik ketua kelompok tani,, pekerja sosial masyarakat psm), pengurus desa siaga, bidan desa, dan kader kbd sub kbd, kader kesehatan, dan kader lainnya tingkat desa. sosialisasi pengangkatan perangkat desa dimaksudkan untuk: memberikan pemahaman kepada panitia dan masyarakat tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa, dan memberikan pemahaman tentang tugas, fungsi, kewajiban, dan hak perangkat desa kepada masyarakat yang berkeinginan mendaftar dalam pengangkatan perangkat desa. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam pengangkatan perangkatpengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan peraturan perundang undangan yang mengatur tugas, fungsi, kewajiban, dan hak perangkat desa. bagian ketiga penjaringan perangkat desa paragrafmemenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada calon juga wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: jenis kelamin laki laki dan beragama islam bagi calon perangkat desa pelaksana teknis yang menjalankan tugas pelayanan kemudian. pns yang mendaftarkan diri menjadi perangkat desa harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: fotokopi kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan tanda penduduk sebagai bukti warga negara indonesia. yang legalisasisebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir sebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenangeterai cukup untuk pengisian perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan, dan surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian sebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf surat persetujuan tertulis dari pimpinan instansi induknya sebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf penentuan telah genap berusia (duapuluh) tahun atau tidak melebihi usia (empat puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf dengan cara menghitung mundur usia bakal calon yang bersangkutan pada saat penutupan pendaftaran. dalam hal terdapat lebih dari (satu) bukti sah yang berbeda mengenai usia sebagaimana dimaksud pada dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama. anggota bpdcamat. pengurus lembaga kemasyarakatan desakepala desa. paragraf pendaftaran bakal calon pendaftaran bakal calon dilaksanakan (dua) hari setelah kegiatan sosialisasi pengangkatan perangkat desa. masa pendaftaran bakal calon dilakukan selama (tujuh) hari. panitia mengumumkan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada seluas luasnya kepada masyarakat dengan cara audio dan atau visual. warga negara indonesia yang akan mendaftar wajib hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada panitia selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam panitia menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dan memberikan tanda bukti pendaftaran. warga negara indonesidalam hal pelaksanaan pengangkatan perangkat desa terdapat (dua) atau lebih formasi jabatan, bakal calon hanya dapat mendaftar pada (satu) formasi jabatan. paragraf penelitian persyaratan bakal calon panitia melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam setelah masa pendaftaran berakhir. penelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan selama (lima) hari. dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada panitia dapat melakukan klarifikasi pada instansi dan atau lembaga yang berwenang. panitia memberitahukan hasil penelitian kepada bakal calon setelah masa penelitian sebagaimana dimaksud dalam berakhir. dalam hal terdapat kelengkapan persyaratan yang memerlukan perbaikan, bakal calon diberi waktu selama (tiga) hari untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan. bakal calon menyerahkan kembali kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada kepada panitia untuk diteliti ulang. panitia melakukan penelitian ulang kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada selama (dua) hari. dalam hal bakal calon tidak menyerahkan kembali kelengkapan persyaratan kepada panitia sebagaimana dimaksud pada bakal calon dinyatakan gugur. paragraf penetapan dan pengumuman calon panitia menetapkan bakal calon menjadi calon setelah masa penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam berakhir. bakal calon yang ditetapkan menjadi calon sebagaimana dimaksud pada harus berjumlah paling sedikit (dua) orang. penetapan calon sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara penetapan calon. berita acara sebagaimana dimaksud pada ditandatangani seluruh bakal calon, ketua panitia, dan tim pengawas. dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita acara ditandatangani oleh ketua panitia, tim pengawas dan calon yang ditetapkan. panitia mengumumkan berita acara sebagaimana dimaksud pada pada tempat yang mudah diketahui masyarakat. paragraf pendaftaran ulang pendaftaran ulang dilakukan dalam hal: setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam berakhir tidak terdapat bakal calon yang mendaftar, atau jumlah bakal calon yang ditetapkan berjumlah kurang dari (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada berlaku mutasi mutans dengan tata cara pendaftaran, penelitian, penetapan dan pengumuman calon sebagaimana dimaksud dalamdan atau meninggal dunia, maka proses pengangkatan perangkat desa tetap dilanjutkan dengan jumlah calon yang ada. dalam hal setelah pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam jumlah bakal calon yang ditetapkan berjumlah kurang dari (dua) orang, maka proses pengangkatan perangkat desa diperpanjang lagi sampai batas waktu paling lama (duapuluh) hari. apabila dalam perpanjangan waktu proses pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada bakal calon yang ditetapkan tetap berjumlah kurang dari (dua) orang, maka proses pengangkatan perangkat desa tetap dilanjutkan dengan jumlah bakal calon yang ada. proses pengangkatan perangkat desa dengan calon yang ada sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, tim pengawas dan calon yang ditetapkan. bagian keempat penyaringan perangkat desa paragraf tata cara penyaringan penyaringan pengangkatan perangkat desa terdiri atas: ujian tertulis, dan ujian keterampilan. ujian tertulis dan ujian keterampilan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diselenggarakan oleh panitia. materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pancasila dan undang undang dasar bahasa indonesia, pengetahuan agama, matematika: dan pengetahuan pemerintahan desa dan daerah.angkatan perangkat desapengangkatan perangkat desa, jumlah soal pada tiap tiap materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada sebanyak (dua puluh lima) soal. materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada disusun oleh panitia yang diambil dari bank soal. bentuk soal ujian sebagaimana dimaksud pada adalah pilihan ganda. materi ujian keterampilan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: ketrampilan mengoperasionalkan peralatan kantor, dan ketrampilan membuat naskah dinas. materi ujian sebagaimana dimaksud pada dan disusun oleh tim penguji yang ditunjuk oleh panitia. tim penguji sebagaimana dimaksud pada berasal dari panitia yang ditunjuk. paragraf penyelenggaraan ujian tertulis dan ujian keterampilan calon wajib hadir pada pelaksanaan ujian tertulis dan ujian keterampilan pada waktu dan tempat yang ditentukan panitia. calon yang tidak hadir atau terlambat hadir dinyatakan gugur. tempat ujian sebagaimana dimaksud pada berada kantor balai desa atau dapat menggunakan tempat lain yang memadai. panitia melakukan penilaian hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan. dalam hal terdapat calon yang memiliki nilai sama, panitia melakukan ujian ulang hingga diperoleh selisih nilai diantara calon tersebut. ujian ulang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama. hasil ujian sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara ujian tertulis dan ujian keterampilan. berita acara sebagaimana dimaksud pada ditandatangani calon, ketua panitia, dan tim pengawas. dalam hal terdapat calon yang tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita acara ditandatangani oleh ketua panitia, dan tim pengawas. hasil ujian yang telah dituangkan dalam berita acara ujian tertulis dan ujian keterampilan diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat desa melalui papan pengumuman balai desa. paragraf ujian tertulis dengan peserta kurang dari (dua) orang calon dinyatakan lulus ujian tertulis apabila memenuhi ketentuan memperoleh paling sedikit (lima belas) jawaban benar pada masing masing materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam calon yang lulus sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara ujian tertulis, yang ditandatangani oleh calon, ketua panitia, tim pengawas. paragraf laporan pelaksanaan pengisian perangkat desa panitia menyusun laporan pelaksanaan pengisian perangkat desa yang memuat: pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa, cc. peringkat calon berdasarkan hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan. panitia menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala desa paling lama (satu) hari setelah dilaksanakan ujian penyaringan pengangkatan perangkat desa kepala desa melaporkan hasil pengisian perangkat desa kepada camat paling lama (satu) hari setelah menerima laporan hasil ujian penyaringan pengangkatan perangkat desa dari panitia. paragraf pemberian rekomendasi camat camat menelaah pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa dan hasil ujian yang dilaporkan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam camat memberikan rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan perangkat desa bagi calon yang memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi hasil ujian paling lama (tujuh) hari setelah diterimanya laporan kepala desa. paragraf penghentian pengangkatan perangkat desa proses pengangkatan perangkat desa dihentikan dalam hal: tidak terdapat bakal calon yang mendaftar setelah pendaftaran ulang. pada ujian tertulis yang diikuti kurang dari (dua) orang calon, calon tidak dapat memenuhi ketentuan memperoleh (lima belas) jawaban benar pada masing masing materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam terjadi keadaan luar biasa. dalam hal pelaksanaan pengangkatan perangkat desa terdapat (dua) atau lebih formasi jabatan, penghentian dilakukan terhadap formasi jabatan yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada penghentian proses pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan oleh panitia setelah berkonsultasi kepada tim pengawas. penghentian sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara dan diumumkan pada tempat yang mudah diketahui masyarakat. paragraf pengisian ulang pengangkatan perangkat desa dalam hal tersedia anggaran dalam apb desa, proses pengangkatan perangkat desa yang telah dihentikan dapat diteruskan kembali pada tahun berjalan. dalam hal tidak tersedia anggaran dalam apb desa tahun anggaran berjalan, proses pengangkatan perangkat desa dapat diteruskan pada tahun selanjutnya. proses pengangkatan perangkat desa yang diteruskan kembali sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara mengulang proses tahapan penjaringan dan penyaringan. tahapan penjaringan dan penyaringan,sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh panitia, yang telah dibentuk sebelum pengangkatan perangkat desa dihentikan. dalam hal pengangkatan perangkat desa diteruskan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam prosesnya dilaksanakan oleh panitia yang baru. bagian kelima pengangkatan dan pelantikan paragraf pengangkatan dalam hal camat memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan, kepala desa mengangkat calonpenetapan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (empat belas) hari setelah diterimanya rekomendasi persetujuan pengangkatan dari camat. paragraf pelantikan kepala desa melantik perangkat desa paling lambat (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalampemberhentian perangkat desa bagian kesatu umumatau tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa. bagian kedua pemberhentian perangkat desabagian ketiga pemberhentian perangkat desa karenalaksanakan dengan cara sebagai berikut: perangkat desa mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa yang disampaikan kepada kepala desa yang memuat: nama, jabatan, alamat, tanggal lahir perangkat desa, dan alasan berhenti dari jabatan perangkat desa. kepala desa menetapkan pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa. bagian keempat pemberhentian perangkat desa karena usia telah genap dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:perangkat desa, dan lampiran dokumen keputusan pengangkatan perangkat desa, dokumen administrasi desa atau dokumen lain yang memuat data usia perangkat desa. berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari kepala desa, camat meneliti laporan. dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan perangkat desa telah memenuhi ketentuan pemberhentian,dari camat, kepala desa menetapkan pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa. dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan perangkat desa belum memenuhi ketentuan pemberhentian, camat menyampaikan rekomendasi penolakan pemberhentian kepada kepala desa. bagian kelimakarena: tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun, danilakukan setelah menerima salinan putusan dari instansi yang berwenang. pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. bagian keenam pemberhentian perangkat desa karena berhalangan tetap dan atau karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa pemberhentian perangkat desa karena berhalangan tetap atau karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi oleh inspektorat daerah. pemeriksaan inspektorat daerahmemenuhi ketentuan pemberhentian karena berhalangan tetap dan atau tidak lagi memenuhi syarat,disertai surat penegasan masalah paling lama (empat belas) hari setelah diterimanya surat penegasan masalah.sebagaimana dimaksud pada kepala desa menetapkan pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa. bagian ketujuhsebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan investigasi oleh inspektorat daerah kabupaten. pemeriksaan inspektorat daerah kabupatentelah melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, kepala desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada perangkat desa paling lama (lima) hari sejak diterimanya surat penegasan masalah, dengan ketentuan sebagai berikut: kepala desa melakukan pemanggilan dengan surat kepada perangkat desa untuk hadir kantor desa. kepala desa memberikan surat teguran tertulis kepada perangkat desa. penyampaian surat teguran tertulis disaksikan paling sedikit (dua) orang perangkat desa lainnya. penyampaian surat teguran tertulis kepada perangkat desa dituangkan dalam berita acara pemberian teguran tertulis. dalam hal perangkat desa tidak menghadiri pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf kepala desa menyampaikan surat teguran tertulis alamat rumah perangkat desa. dalam hal setelah (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis, kepala desa memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. dalam hal setelah (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagai perangkat desa, kepala desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian tetaptetap perangkat desa, dan lampiran dokumen berita acara pemberian teguran tertulis dan keputusan pemberhentian sementara. berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari kepala desa sebagaimana dimaksud pada camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetaptetap dari camat, kepala desa menetapkan pemberhentian tetap perangkat desa dengan keputusan kepala desa. bagian kedelapantim pengawas pengangkatan perangkat desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut tim pengawas adalah tim yang dibentuk oleh camat pada tingkat kecamatan untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanawarga negara indonesia yang telah mendaftar kepada panitia dan menerima tanda bukti pendaftaran. calon perangkatngkatan perangkat desa adalah proses untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong melalui mutasi antar perangkat desa atau melalui penjaringan dan penyaringan. penjaringan adalah proses pendaftaran bakal calon dan penetapan calon perangkat desa yang dilaksanakan oleh panitia. penyaringan adalah proses seleksi calon perangkat desa melalui ujian yang diselenggarakan oleh panitia. aparatur sipil negara,mutasi jabatan antar perangkat desa adalah pengisian jabatan perangkat desa yang kosong melalui alih jabatan perangkat desa yang berkedudukan setara dan atau setinggian kesembilan penyampaian keputusan kepala desa keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada perangkat desa yang diberhentikan paling lama (satu) hari setelah ditetapkan. keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan camat paling lama (tiga) hari setelah ditetapkan. dalam hal perangkat desa sebagaimana dimaksud pada tidak bisa ditemui dan atau menolak untuk menerima, maka keputusan kepala desa disampaikan kepada keluarganya atau ketua rukun tetangga setempat dan dituangkan dalam berita acara penyerahan. bab penyelesaian masalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa penyelesaian masalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada difasilitasi kecamatan. proses penyelesaian masalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan tanpa menunda tahapan pengangkatan dan pelantikf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada tidak berstatus sebagai perangkat desa. pengangkatan staf perangkat desa dilakukan dengan surat perjanjian kerja yang berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang. staf perangkat desa diberikan hak sesuai peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan lain lain ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, diatur dalam tata tertib yang ditetapkan oleh panitia. pakaian dinas dan atribut perangkat des maretruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi: pengangkatan perangkat desa melalui mutasi jabatan antar perangkat desa, pengangkatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, dan pemberhentian perangkat desa. pengisian jabatan perangkat desa dilakukan melalui: mutasi, dan penjaringan dan penyaringan. dalam hal terdapat kekosongan jabatan perangkat desa, pengisian jabatan perangkat desa diutamakan melalui mutasi pelaksana seksi dan pelaksana urusan yang masih ada. bab pengangkatan perangkat desa melalui mutasi perangkat desa pengangkatan perangkat desa yang kosong melalui mutasi antar jabatan perangkat desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut: mutasi dari kepala seksi kepala urusan atau sebaliknya, dan mutasi dari pelaksana seksi atau pelaksana urusan kepala seksi atau kepala urusan. bagian kesatu konsultasi kepala desa melakukan konsultasi kepada camat secara tertulis terkait rencana mutasi jabatan antar perangkat desa yang meliputi: formasi jabatan perangkat desa yang kosong berdasarkan buku data perangkat desa, data perangkat desa yang akan dimutasi berdasarkan buku data perangkat desa, dan cc. uraian pertimbangan mutasi oleh kepala desa berdasarkan kinerja perangkat desa. camat meneliti laporan sebagaimana dimaksud padadata perangkat desa telah sesuai, camat memberikan pertimbangan kepada kepala desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antardata dan kinerja perangkat desa tidak sesuai, camat memberikan pertimbangan kepada kepala desa untuk tidak melaksanakan mutasi jabatan antarbagian kedua pengangkatan dan pelantikan perangkat desa penetapan mutasi jabatan antar perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan kepala desa. kepala desa melantik perangkat desa sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan kepala desa.iii pengangkatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan bagian kesatu tahapan pengangkatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan tahapan pengangkatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan meliputi: persiapan penjaringan penyaringan pengangkatan dan pelantikan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemberitahuan akhir masa tugas konsultasi cc. penyiapan anggaran pembentukan panitia pembentukan tim pengawas sosialisasi tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pendaftaran bakal calon penelitian persyaratan penetapan dan pengumuman calon pendaftaran ulang tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tata cara penyaringan penyelenggaraan ujian tertulis dan ujian keterampilan laporan pelaksanaan pengisian perangkat desa pemberian rekomendasi camat tahapan pengangkatan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengangkatan pelantikan bagian kedua persiapan persiapan pengangkatan perangkat desa meliputi: pemberitahuan akhir masa tugas perangkat desa, konsultasi rencana pengangkatan perangkat desa, penyiapan anggaran, pembentukan panitia dan tim pengawas, dan sosialisasi pengangkatan perangkat desa. paragraf pemberitahuan akhir masa tugas perangkat desa kepala desa memberitahukan akhir masa tugas kepada perangkat desa paling lambat (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan kepada camat dan bpd. berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada perangkat desa menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan. perangkat desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada kepada kepala desa paling lambat (satu) bulan sebelum berakhir masa tugas perangkat desa. laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan tunjangan purna tugas dan atau hak purna tugas lainnya. paragraf konsultasi rencana pengangkatan perangkat desa kepala desa melakukan konsultasi kepada camat secara tertulis rencana pengangkatan perangkat desa yang meliputi: formasi jabatan perangkat desa yang akan dilakukan pengangkatan perangkat desa, dan ketersediaan anggaran pengangkatan perangkat desa pada apb desa tahun anggaran berkenaan, kesiapan melaksanakan rencana pengangkatan perangkat desa. camat meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada yang meliputi memastikan formasi jabatan yang akan diangkat dalam keadaan lowong, dan memastikan ketersediaan anggaran pengangkatan perangkat desa pada apb desa. hal lainnya berkaitan dengan hak dan kewajiban jabatan perangkat desa yang akan diisi.telahdapat melaksanakan pengangkatantidakuntuk tidak melaksanakan pengangkatanparagraf penyiapan anggaran biaya pengangkatan perangkat desa terdiri atas: biaya kegiatan, dan biaya personal. biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: biaya kegiatan pembentukan panitia, biaya kegiatan sosialisasi pengangkatan perangkat desa, biaya kegiatan penjaringan, biaya kegiatan penyaringan, biaya acara pelantikan perangkat desa, dan biaya untuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa. biaya personal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: honorarium panitia, honorarium tim pengawas, dan cc. honorarium sekretariat pengawas. seluruh biaya pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari apb desa dan dilarang dibebankan kepada calon. pelarangan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: membuka kesempatan sebanyak banyaknya warga untuk mendaftar, dan memberi kesempatan yang sama kepada setiap warga yang memenuhi syarat untuk menjadi perangkat desa. penyiapan biaya pengangkatan perangkat desa dalam apb desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan biaya apabila proses pengangkatan perangkat desa dilakukan pengulangan. panitia mengajukan rencana seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada kepada kepala desa. berdasarkan pengajuan rencana seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada kepala desa mencairkan anggaran pengangkatan perangkat desa sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa. paragraf pembentukan panitia dalam rangka pengangkatan perangkat desa, kepala desa membentuk panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. |
bupati nganjuk provinsi jawa timur peraturan bupati nganjuk nomor tahun tentang tata cara penyertaan modal pemerintah kabupaten nganjuk pada badan usaha milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nganjuk, menimbang bahwa dalan rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalamguna menjalin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal, perlul i.sebab dtambahan lembaran daerah kabupaten nganjuk nomor memutus(an: babi ketentuan umum dalam peraturan bupatdinas penanaman modal dan pelayanan terpadu sam pintu yang selanjutnya disebut dpmptsp adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu sam pintu kabupaten nganjuk. pt. bank perkreditan rakyat unjuk ladang yang selanjutnya disebut pt. bpr unjuk ladang adalah badan usaha milik daerah kabupaten nganjuk atan dann anggaran pendapatan dan belanja daerah dan untuk mendapatkan bagiantandarttetapkannya peraturan bupati sebagai pedoman dalam pengelolaan penyertaan modal pemerintah kabupaten nganjuk pada badan usaha milik daerah. tujuan ditetapkannya peraturan bupati agar pengelolaan penyertaan modal pemerintah kabupaten nganjuk pada badan usaha milik daerah yang bersumber danketentuan peraturan perundang perundangan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati meliputi: penganggaran; tata cara pengajuan dan pencairan dana; dan pengawasan. babpemindahbukuan dan rekening kas umum daerah rekening bumi. babi tata cara pengajuan dan pencairan dana direktur utama pimpinan bumi mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modalms dilengkapi dengan: surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana yang ditandatangani oleh direktur utama pimpinan bumi; pakta integritas yang ditandatangani oleh direktur utama pimpinan bumi; akuntansi penerimaan penyertaan modal yang ditandatangani oleh direktur utama pimpinan bumi atau sebutan lainnya, ppt, bendahara pengeluaran bukan dan pengguna anggaran bukan; nomor rekening atas nama penerima dana penyertaan modalmproses pengajuan pencairan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. dpmptsp mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal untuk persyaratan ijin operasional pendirian pt. bpr unjuk ladang kabupaten nganjukrus dilengkapi dengan: surat permohonan pencairan penyertaan modal pt. bpr. unjuk ladang kabupaten nganjuk; surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana yang ditandatangani oleh kepala dpmptsp; pakta integritas yang ditandatangani oleh kepala dpmptsp; akuntansi penerimaan penyertaan modal yang ditandatangani oleh kepala dpmptsp, ppt, bendahara pengeluaran bukan dan pengguna anggaran bukanrliproses pengajuan pencairan penyertaan. modal sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang undangan. ketatausahaan pengelolaan penyertaan modal pada bumi dilaksanakan dengan berpedoman pada sap menurut ketentuan peraturan perundang undangan. babi pengawasan ppid selaku bud memantau pelaksanaan penerimaan dan penyaluran penyertaan modal oleh bank yang telah ditunjuk. perangkat daerah yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalan pengawasan pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerahkabupaten nganjuk ttd. ditetapkan nganjuk pada tanggal maret bupati nganjuk, ttd. now rahman high drs. mohamad yasin, si. pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten nganjuk tahun nomor salman sesuai dengan aslinya, kep' hukum anang try sm. si. pembina nip. |
rumah tpada d, makperubahan anggaran skpd yang selanjutnya disingkat rupa skpd adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana perubahanketatausahaan penerimaan, ketatausahaan pengeluaran, dan penyusunan dan pengesahan rka skpd dan rka skpd, penyusunan dan pengesahan rupa skpd dan rupa skpd, cc. penyusunan dan pengesahan dpa skpd dan dpa skpd, penyusunan dan pengesahan dpp skpd dan dpp skpd,huruf meliputi sistem dan prosedur ketatausahaan penerimaan melalui bendahara penerimaan, penerimaan melalui bendahara penerimaan pembantu, cc. penerimaan melalui bank, badan, lembaga keuangan dan atau kantor pos yang ditunjuk, pertanggungjawaban melalui bendahara penerimaan, pertanggungjawaban melalui bendahara penerimaan pembantu ketatausahaan uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan, belanja gaji dan tunjangan, belanja pegawai non gaji, belanja barang jasa,pm oleh kuasa bud, terdiri dari pengujian spm uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, belanja langsung, belanja pegawai non gaji dan belanja tidak langsung, meliputi spm: surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran,: surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran,:, surat persetujuan penggunaan rekening, surat pertanggungjawaban tambah uang persediaan bulan sebelumnya, bukti validasi yang diterbitkan oleh bank selaku pemegang rekening kas umum daerah. pengajuan spp dan spm tu harus sudah mengirimkan surat pertanggungjawaban tambah uang sebelumnya,: menetapkan peraturan walikotkepala daerah dan wakil kepala daerah adalah walikota banjarmasin dan wakil walikota banjarmasin. whyota banjarmasisatuan kerja perangkat daerah skpd) lingkup pemerintah kota banjarmasin dan atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan kabupaten kota dalam wilayah provinsi kalimantan selatan dan yang dilakukan olehjin perjalanan dinas luar negeri bagicost biaya riilterasering adalah penugasan sementara waktu. tempat kedudukan adalah tempat kota dimana kantor satuan kerja berada. luar daerah adalah luar kota banjarmasin. dalam daerah adalah dalam wilayah kota banjarmasin. tempat bertolak adalah tempat kota melanjutkan perjalanan dinas tempat tujuan. kendaraan umum adalah kendaran sewa atau kendaraan pribadiorang yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas lingkungan pemerintah kota banjarmasin. babkesamaan tugas dan fungsi yang melekat pada pejabat, pns dan terasering luar tempat kerja kedudukan, cc. konsultasi koordinasi rapat dan pertemuan lainnya, promosi pembangunan produksi daerah,diskusi, sosialisasi dujian jabatan yang diadakan luar tempat kedudukan, ji.di lakukan tugas, mendapatkan pengobatan luar tempat kedudukan berdasarkan pertimbangan badan kepegawaian daerahri walikota dan isteri wakil walikota untuk menghadiri undangan kegiatan yang mengikutsertakan isteri. perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada huruf basi termasuk untuk keperluan pendampingan keprotokolan dan peliputan, konsultasi, koordinasi, menghadiri atau mengikuti rapat dan atau sejenis nya dalam ruang lingkup wilayah kota banjarmasin. perjalanan dinas luar daerah sebagaimana huruf meliputi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi kalimantan selatan, perjalanan dinas luar daerah keluar provinsi kalimantan selatanf(.. bab ill biaya perjalanan dinas bagian kesatu biaya perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang saku dan uang transport, besarnya uang saku dan uang transport sebagaimana dimaksud pada dibayar lumpur, dengan ketentuan pelaksanaan tugas sekurang kurangnya jam, jika pelaksanaan tugas kurang dari jam dan sekurang kurangnya jam, maka hanya diberikan uang transport: untuk pelaksanaan tugas kurang dari jam dan sekurang kurangnya jam, maka hanya diberikan uang transport sepertiga dari uang transport sebagaimana dimaksud pada ne, untuk penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan uang transport: besarnya uang saku dan uang transport sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota, untuk penugasan khusus, ketentuan besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada dapat dibayarkan untuk pelaksanaan tugas kurang dari jam, besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh skpd dengan tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan keputusan walikota, penugasan khusus dan besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota, uang saku dan atau uang transport dibayarkan dengan menyertakan kelengkapan dokumen berupa: undangan kegiatan sejenisnya, persetujuan pimpinan, cc. surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, dan laporan perjalanan dinasuang harian yang terdiri dari uang makan, dan uang saku, biaya akomodasi penginapan, biaya transport, uang representasi. uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf dibayar secara lumpur, dan besarannya ditetapkan dengan keputusan walikota, biaya penginapan untuk perjalanan dinas lebih dari hari sebagaimana dimaksud pada hurufberdasarkan keputusan walikota:,,dengan biaya sah, dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, selain mendapatkan uang harian dan biaya penginapan juga diberikan biaya transport dan dibayarkan secara riil,bmuntuk penugasan dengan tujuan yang sama, diberikan (satu) biaya transport untuk penugasan (satu) sampai dengan (empat) orang, dan berlaku kelipatannya, uang transport sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara riil, biaya transport sebagaimana dimaksud, uang representatif sebagaimana dimaksud pada huruf dibayar secara lumpur, besaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan walikota. bagian ketiga biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terdiri dari uang harian, uang representatif: cc. biaya transport udara darat air (tiket): biaya akomodasi penginapan: biaya transport bandara, biaya transport lanjutan. (l) biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dibayarkan secara lumpur, biaya perjalanan dinas sebagai dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dibayarkan secara riil sesuai bukti pembayaran. besarnya uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sesuai dengan tingkat biaya yang ditetapkan dalam keputusan walikota. besarnya biaya transportasi udara darat air sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sesuai tempat tujuan perjalanan dinas dan ditetapkan dalam keputusan walikotapimpinan dprd dapat disediakan dengan biaya tarif tiket kelas bisnis dan disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat ituanggota dprd, pegawai negeri sipil pns), pegawai tidak tetap ptt) tenaga kontrak dan pejabat lainnya disediakan biaya tarif kelas ekonomi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu, tiket, akuntansi, boarding pass keberangkatan dan kedatangan, transit dan atau penerbangan lanjutan non transit menjadi bukti dukung pertanggungjawaban perjalanan dinas, sekretaris daerah, anggota dprd, asisten, staf ahli, pejabat eselon pejabat eselon iii, iv, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu dapat menggunakan tiket pesawat udara kelas bisnis apabila keadaan pada saat itu dianggap mendesak dan disertai surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas bersangkutan: untuk pagu biaya transport sebagaimana tetap menggunakan pagu kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam keputusan walikota, dalam keadaan tertentu apabila biaya transportasi udara melebihi pagu yang telah diatur dalam keputusan walikota maka dapat dibayarkan secara riil sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan ketentuan kelas ekonomi, besarnya biaya transportasi udara darat air sebagaimana dimaksud dalam huruf juga diberikan sebagai pengganti biaya bbm sesuai dengan tujuan jika menggunakan transportasi kendaraan dengan mencantumkan bukti pengeluaran yang sahbiaya transport sebagaimana dimaksud dalam: daerah tujuan perjalanan dinas yang tidak memungkinkan menggunakan transportasi udara secara langsung, maka dapat diberikan tambahan biaya transportasi lanjutan darat air dari tempat bertolak menuju daerah tujuan perjalanan dinas, dan dibayarkan secara riil disertai bukti pengeluaran, besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan walikota. besarnya uang representatif, biaya akomodasi penginapan, biaya transportasi bandara sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan walikota, biaya akomodasi penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dengan ketentuan sebagai berikut jumlah hari perjalanan dinas kurang dikali tarif biaya (h, transport bandara sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan untuk penggantian biaya transport yang digunakan dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan dan transport dari bandara kedatangan tempat tujuan (hotel penginapan kantor), dan berlaku juga sebaliknya dengan menggunakan fasilitas umum seperti taxi, rental mobil, bus bandara, kereta api, feri atau kapal penyeberangan dan transport lainnya termasuk didalamnya biaya tol dan dibayarkan secara riil dengan menyertakan bukti pengeluaran yang sah.. biaya sewa kendaraan dalam kota bagi pejabat negara diberikan kepada walikota, wakil walikota, pimpinan dprd dan sekretaris daerahundangan atau sejenisnya dari instansi pemanggil atau kondisi yang tidak memungkinkan, yang dilengkapi dengan surat perintah atau disposisi tertulis dari pimpinan yang memerintahkan, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari walikota atau wakil walikota,,,bagian keempat biaya perjalanan dinas luar negri untuk biaya transportasi dari tempat kedudukan menuju tempat keberangkatan luar negeri menggunakan rincian biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf uang penginapan, uang harian, dan uang representatif dari biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan jika terdapat kondisi yang mengharuskan untuk menginap tempat keberangkatan luar negeri: besaran biaya dari tempat keberangkatan luar negeri tempat tujuan luar negeri hingga sekembalinya menggunakan standar yang ditetapkan peraturan menteri keuangan. bagian kelima sumber pembiayaan perjalanan dinas biaya perjalanan dinas dibebankan kepada satuan kerja perangkat daerah skpd), untuk perjalanan dinas yang melibatkan pejabat pns ptt tenaga kontrak dibebankan kepada anggaran skpd yang mencantumkan program kegiatan berkenaan dengan anggaran yang tersedia, untuk pejabat eselon lingkup sekretariat daerah biaya perjalanan dinas dibebankan pada bagian umum. apabila anggaran perjalanan dinas pada bagian umum tidak mencukupi maka diperbolehkan menggunakan anggaran perjalanan dinas yang ada pada bagian lain lingkup sekretariat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, jumlah biaya perjalanan dinas dibayar oleh bendaharawan skpd maksimal sebesar dari total perjalanan dinas dan dicatat sebagai panjar, s5) selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah pejabat pns ptt tenaga kontrak bersangkutan selesai melaksanakan tugas perjalanan dinas. babatuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan:. apabila walikota berhalangan persetujuan dapat diberikan oleh wakil walikota.. apabila lebih dari (lima) orang harus disetujui oleh walikota atau wakil walikota apabila walikota berhalangan: persetujuan melaksanakan perjalanan dinas bagi pejabat eselon kebawah termasuk staf ptt, persetujuankota banjarmasinurat perintah tugas untuk perjalanan dinas dalamtangani oleh sekretaris daerah, surat perintah tugas bagi pejabat eselon iil.a dan il.b luar lingkup sekretariat ditandatangani oleh kepala skpd yang bersangkutan,,urat perintah tugas untuk perjalanan dinas luar tangani oleh walikota banjarmasin, surat perintah tugas bagi pejabat eselon dan il.b luar lingkup sekretariat ditandatangani oleh kepala skpd yang bersangkutan:: bagi pejabat eselon l: bagi pejabat eselon illa: bagi pejabat eselon illuar sekretariat, pada saat walikota dan atau wakil walikota berhalangan, penandatanganan surat perintah tugas untuk perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat eselon il.a dan il.b tanda tangani oleh sekretaris daerah atas nama walikota banjarmasin,luar sekretariat tanda tangani oleh asisten yang membidangi:il, pada saat kepala unit kerja bagian,:, untuk walikota, surat perintah tugas dan spp ditanda tangani oleh walikota, untuk wakil walikota, surat perintah tugasurat perintah tugas dan spp ditandatangani oleh wakil walikota, surat perintah tugas: surat perintah tugas, ditanda tangani oleh wakil ketua dprd), spp untuk ketua dprd, wakil ketua dprd dan anggota dprd, ditanda tangani sekretaris dprd: pada saat sekretaris dprd berhalangan, untuk spp ditanda tangani oleh plh. yang ditunjuk, namun tetap dikeluarkan atas nama sekretaris dprdrekomendasi ijin utuk mendapatkan surat ijin dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: surat permohonan rekomendasi ij agenda, waktu pelaksanaan, dan sumber pembiayaan. surat permohonan rekomendasi ijin sebagaimana pada juga dilengkapi dengan dokumen surat pengantar dari pimpinan sesuai prosedur pengajuan sus undangan dari penyelenggara kegiatan, kerangka acuan kerja, fotokopi dpa (bagi perjalan dinas yang dibiayai oleh apbd, ce. data personil peserta perjalan dinas luar negeri. surat permohonan rekomendasi iji: s5) pelaksanaanrjalanan dinas luar negeri. bagian kedugi pejabat mulai eselon iltugas perjalanan dinas luar daerah: bagi walikota wakil walikota dan pejabat eselon il.a dan lburat perintah perjalanan dinas spp)ayaran moda transport lainnya (apabila menggunakan angkutan lain selain transportasi udara)tarif uang penginapan, daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya berlaku apabila bukti pengeluaran transportasi tidak bisa dikeluarkan oleh penyedia jasa hilang, pimpinan skpd, akuntansi bukti penerimaan uang harian, biaya transportasi dan biaya pengepakan barang dan angkutan barang. pertanggung jawaban perjalanan dinas untuk perjalanan dinas pemulangan jenazah berlaku sama dengan pertanggung jawaban perjalanan dinas sebagaimana ditambah dengan bukti pembayaran biaya pemetaan jenazah dan pengangkutan jenazah. bab ketentuan khusus biaya perjalanan dinas golongkan berdasarkan pejabat negara walikota dan wakil walikota), pejabat daerah pimpinan dan anggota dprd): jabatan struktural, jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu, pegawai tidak tetap ptt, tenaga kontrak, pihak lain. biaya perjalanan dinas jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan jabatan fungsional tertentunyanya diatur sebagai berikut jabatan fungsional tertentu golongan disamakan dengan pejabat eselon iii: jabatan fungsional tertentu golongan iii disamakan dengan pejabat eselon iv: dan cc. jabatan fungsional tertentu golongan dan atau disamakan dengan golongan dan atau apabila jabatan fungsional tertentu melaksanakan perjalanan dinas dengan tugas lain yang tidak ada hubungan dengan tugas jabatan fungsional terbentuknya maka biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan golongan ruangnya. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada untuk pimpinan dan anggota dprd ditetapkan dengan keputusan walikota) dan instansi vertical kota banjarmasin disetarakan dengan tarif perjalanan dinas eselon il a,. untuk cons dan atau pns yang berstatus titipan dan atau melaksanakan orientasi tugas dari kementerian lembaga pemerintah daerah lain baik provinsi maupun kabupaten kota dapat ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan satuan biaya sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang bersangkutan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada untuk pegawai tidak tetap ptt) disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas staf golongan ii: biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada untuk tenaga kontrak disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas staf pegawai negeri sipil golongan pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd pns, ptt dan tenaga kontrak dan uang penginapan yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas, pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns, ptt dan tenaga kontrak: jika lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada direpresentatif danisteri suami walikota dan wakil walikotal.b sesuai dengan anggaran yang ada pada skpd yang bersangkutan: isteri suami walikota dan wakil walikotal.b, tanpa biaya penginapan sesuai dengan anggaran yang ada pada skpd yang bersangkutan, isteri suami walikota dan wakil walikota sesuai dengan anggaran yang ada pada skpd yang bersangkutan. ajudan walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah yang melaksanakan pendampingan kepada pejabat yang diajukanny,sesuai golongannya tanpa biaya transport,. biaya pengepakan dan pengangkutan barang perjalanan dinas dan atau purna tugas ditetapkan dengan keputusan walikota, biaya pemetaan dan pengangkutan jenazah ditetapkan dengan keputusan walikota. perjalanan dinas luar negeri khusus walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota dprd serta pns dan tenaga kontrak, disesuaikan dengan peraturan perundang undanganskpd satuan kerja berkenaan, dengan melampirkan dokumen surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasanimpinan skpd atau unit kerja, cc. pernyataan tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan atau penginapan dari perusahaan jasa transport dan atau penginapan yang disahkan oleh pimpinan skpd atau unit kerja, surat pernyataan yang dimaksud pada huruf danyang dapat dikembalikan sebagaimana yaitu. apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas terjadi kondisi dan atau situasi yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan walikota ini dan dipandang penting untuk dilaksanakan, maka dapat diajukan nota dinas untuk mendapatkan pelaksanaan. bab vii ketentuan lain lain ketentuan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan pelatihan sosialisasi bintik seminar outbond, diatur dengan peraturan walikota vang mengatur khusus tentang perjalanan dinas mengikuti pendidikan pelatihan sosialisasi bintik seminar outbond, dalam hal terjadi ketidaksesuaian perhitungan biaya perjalanan dinas, maka akan diperhitungkan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, apabila ada hal yang tidak diatur dalam peraturan walikota ini terkait pelaksanaan perjalanan dinas, maka dapat diajukan nota dinas untuk mendapatkan persetujuan dari walikota untuk pelaksanaan perjalanan dinindustri walikota banjarmasin, ibnu sina diundangkan banjarmasin pada tanggal sunni sekretariswww wmv: surat perintah tugas nona .a.nipon20n ne220pesan sisa eos aga kena dasar upn dst memerintahkan kepada nama maa pangkat suexssonoseoeewweesss jabatan ane inppennininepnnan nama mayang pangkat gol sasana, jabatan thangesrasesernassonessseseseangaan dst dst nikel kani senisissssen pada tanggal.o.ooc.oo.cowoooooo.mo. walikota banjarmasin nama walikota banjarmasinanjarmasin (ds) pemerintah kota banjarmasin nama skpd) :,:,:tw jwjf rew : :"" alamat kantor surat perintah tugas lohan) pan pena apa dasar nina dst memerintahkan kepada nama aan neo pes ntt pangkat gol sasossesun jabatan fren auarsnra sasana nama pangkat sararoorooco mom jabatan sea tpa dst dst ditetapkan disassssssonssinsinsnnannssissss kaa pejabat pemberi perintah nama nip, walikota banjarmasin ibnu sina lampiran iian itcttttrbl lembaran kode nomorpengikut oo.walikota banjarmasin nama il. berangkat dari tempat kedudukan) pada tanggal kepala walikota banjarmasin nama ii. tiba berangkat dari pada tanggal kepala pada tanggal kepala nip, nip. ii. tiba berangkat dari pada tanggal kepala pada tanggal kepala nip, nip,walikota banjarmasin walikota banjarmasin nama nama vii. catatan lain lain vinanjarmasin ibnu. pihak lain lingkungan pemerintah kota banjarmasin banjar masih pemerintah kota banjarmasin lunas nama skpd) aan alamat kantor lembaran kode nomor surat perintah perjalanan dinas (spp) kepala skpd perjalanan dinas pangkat dan golongan tingkat biaya perjalanan dinas cc. maksud perjalanan dincc. tanggal harus kembali pengikut:kepala skpd nama nip. skalanya berangkat dari tempat kedudukan) pada tanggal kepala kepala skpd nama nip. il. tiba berangkat dari pada tanggal kepala pada tanggal kepala nip, nip. in, nip, tiba telah diperiksa dengan keterangan.kepala skpd kepala skpd nama nama nip, nip. vi. catatan lain lain vii5b aeaaaaaaaaaalaporan perjalanan dinas kepada yth dari tanggal hal dasar nama kegiatan, waktu dan tempat kegiatan sg, hasil kegiatan kesimpulan dan saran yang membuat laporan nama jabatan ttdsa.ooo. tanggal slpenyetoran kelebihan tersebut kas negarabanjarmasin, tgl, bln, thn pembuat pernyataan, nama nip, walikota banjarmasin ibnu sina lampiran versebut hilangdibuat banjarmasin pada tanggal tgl bin thn pembuat pernyataan, nama nip. walikota banjarmasin ibnu sina lampiran viiikota banjarmasin surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas nomor: six. skpd bln thwu. kota banjarmasidinas jabatan berdasarkan surat tugas nomor see tanggal. dan spp nomor . tanggaldewa servassin can albssrsisessasisise.co.ooo.o oe.terbilang.injauan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotorota banjarmasin nomor tahun retribusi pengujian kendaraan bermotor, perlu menetapkan peraturan walikota tentang peninjauhadtahun nomorinjauan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotortadiumpang uji masuk adalah setiap kendaraan yang berasal dari luar daerah kota banjarmasin yang akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pada kota banjarmasinota banjarmasinmasinmasin. mutasi keluar adalah setiap kendaraan wajib uji daerah kota banjarmasin yang pindah domisili keluar kota banjarmasinbab peninjauan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor pemerintah daerah melakukan peninjauan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalamninjauan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan besaran tarif sebagai berikut: tarif retribusi macam pelayanan setiap kendaraan pengujian kendaraan bermotor: mobil bus jumlah berat yang diperbolehkan jbb) s d rp. jumlah berat yang diperbolehkan jbb) s d rp. kg): jumlah berat yang diperbolehkan jbb) s d rp. kg): mobil barang jumlah berat yang diperbolehkan jbb) s d rp. kg, jumlah berat yang diperbolehkan jbb) s d rp. kg: jumlah berat yang diperbolehkan jbb) s d rp. kg, jumlah berat yang diperbolehkan jbb) s d rp. kg, jumlah berat yang diperbolehkan jbb) diatas rp. keatas. kereta gandengan tempelan rp. kendaraan khusus alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gila (storm rp. waltz) forklift, loader,excavator, dan crane, dil mobil penumpang umum roda (empat) rp. roda (tiga)sebesar biaya uji berkala menurut jbb nya. berkala penggantian tanda lulus uji: kartu uji baru rp. kartu uji rusak rp. kartbiaya sticker tanda samping. rp. pengecatan identitas lokasilh. sekretaris daerah kota banjarmasin, mukhtar berita daerah kota banjarmasin tahun nomor |
sang) abang, bahwa pemerintah daerah telah membangun asrama mahasiswa puteri yogyakarta,neiradalah asrama mahasiswakota banjarmasin. ketentuan huruf diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutemenuhi urutan nilai (index prestasi) rangking mulai yang tertinggi. cc. mempunyai surat izin untuk tinggal dari pemerintah kota banjarmasin. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut(sepuluh) semester. fasilitas berupa listrik, dam, telepon wifi kecuali pbb disubsidi oleh pemerintah kota banjarmasin melalui apbd kota banjarmasin. besaran subsidi sebagaimana disesuaikan dengan kondisi asrama yakni asrama puteri kayuh bombai malang. listrik rp. perbulan. dam rp. perbulan. telepon wifi rp. perbulan. asrama putera kayuh bombai malang. listrik rp. perbulan. dam rp. perbulan. telepon wifi rp. perbulan. cc. asrama puteri galuh banjar yogyakarta. listrik rp. perbulan. dam rp. perbulan. telepon wifi rp. perbulan. subsidi dibayarkan per triwulan. pbb pajak bumi bangunan) sebagaimana merupakan tanggungjawab pemerintah kota banjarmasin. kanej. walikota muhammad thamrin diundangkan banjarmasin pada tanggal januari plt. sekretaris daerah kota banjarmasin, agus srono berita daerah kota banjarmasin tahun nomor pemerintah kota banjarmasin sekretariat daerah bagian hukum nomor sx kum banjarmasin, jnn 221k. nota pengajuan konsep naskah dinas disampaikan dengan hormat kepada bapak penjabatkie dr. lukman. alun, sh. pembina sana nip. disposisi pimpinan asisten te) man bebek, statis from. pen wana makan ken jalan re. martadinata telepon fans kotak pos banjarmasin p') mma pemerintah kota banjarmasin lan sekretariat daerah dan bagian hukum nomor jakhukum, dr. h.l alun, sh. ye, pembina nip. disposisi pimpinan asisten jalan re. martadinata telepon fans kotak pos banjarmasin |
walikota semarangtetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi het) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanianco aja kan seo org tp sis cls fri ole tua ala fee lalu olo sie sl6e s|o0 u|o ole mam ulo a: sele ia) olo ole ole sis ola olo ole sl6e bis jerez olo ole s1s nx) slo sici2 alo u| mic ole bar | vlo sol ulo oo! on xls col oul ulo d a ole ala dan sg nlo olo0 sis ko) sla olo ole ia) memutuskan:etani adalah petani tanaman pangan, kebun, ternak dan ikanetrokimia gresik, pt. pupuk kujang dan pt. pupuk kalimantan timur. pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam harus diberi label tambahan berwarna merahpolskatugasanan walikota semarang sukai sutaria diundangkan semarang pada tanggal des pllya du? oou0 awe s5: c4m a20 w|o d&i ol sis ole aj sisa gio v|o sl6e sl6e wlu piala as) ole busi selo kan sala sis valo alo sele had olw lis nlo sl0 ole aip 2zw nlo ale sl6 sim olo aa cic olo w&w 2iz ol6s ci tan! bis a.a cia olo en uh tic solo cc. sle is) sis sio ool6 s|s ke) sla r og. akh nlo ol6 ol|o lan vlo ce s16 ona olw lis ole s|s a58 s5lo ss| pu) nlo or olo le) a.a lox nm? kw) ss: to) x823 elu sia olok sle slot ina slo s|ls sis silva ole slo tulo ole ole ju) via ole sle ol6 tam a n njoltic slo s5 dojo ole can sl olctig dlsb ole sis ol nisan plo ol6o sl6 olx fikih ole sl6 ole zvu bom olo oral olo al5 pio $$ ulu oo10 ele a19 ya? a|l sis pls solo im) aw zw4 a1. ss: man v o ola maw o19 oco sl6e (ra ala sia kt) ulo ole aja dio ana ole sle null oleo 6s. kada ka") nin a00 ole sl6 fa) sila yaa ulo s|l6 tania oi ulos olo @iv hard cia olo rice sl6e alo isi|g ole sl6o sle kas) ey) kai ole sl6 sl6e s.s ke) z22 alw (aksi sl6e dean vla dd 3lo fts vlo sts a.a wl|o w w ole lux uno) oa sg) fe) os| nlo n|o olo s|ls8 sis s6. (rel alm ulo ole sl6e nlo uu sle ulo sis sis ka) ala olo ol6 n|lo slo ole | sl0 ulelgic olo ssel ps) ps) olo olsisig w|o ric sco sis s.s ilo raja| olo ic jug sle nis ban olo dzz ole ols au on sis ep) kep lo sl6e |
undang undang_g nomor tahun tentang pembentukan peraturan penendang undangan lembaran negara rel>\ wlt indonesia tahun nomor tambahan lembaran neg~~lakukan perubahanimbang: pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian dan pegawai harian tidak tetabupati tanjung jabung timur provinsi jambi peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tfo tahun tentang . ketentuan pada diubah sehingga berbunyi:, atau dapat dibebankan pada satuan kerja yang memerlukan tenaga pegawai dari skpd lain untuk kepentingan dinas yang memerlukan tenaga pegawai tersebut. ketentuan pada angka diubah sehingga berbunyi:, dan pejabat eselon selama melakukan perjalanan dinas. memutusjung ung timur tahun nomor al\ rizal.s.h. pt>111hina u\' ,_b~dekret "'~_.~_ ~ ~"! ~~ aa:r~ l\upfngtimur, zumi zola zulkifli muara sabak :.;\~ ditetapkan pada tanggal ""' .,., ~ p'l'j._. .,. _._ jl,l t " ,."'t'"r . .:.,~:\t! l a'~eut! 1rn1n.:nara1~:, 'ia ou,. ,st.ketentuan pada sebagian dihapus sehingga berbunyi; tambahan uang harian dan penginapan tidak dapat dipertimbangkan untuk hal hal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan golongan golongan golongan anggota dprd, pejabat.t eselon b, pejabat fungsional golongan iv atas. eselon dan pejabat fungsional golongan iv s.ddan golongan anggota organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai harian tidak tetap semua jenjang pendidikan. golongan bupati, wakil bupati, pimpinan dprd, dan sekretaris dae rah golongan ketentuan pada huruf ditambah dan huruf dihapus, sehingga berbunyi: bia.ya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari (lima) golongan yaitu |
juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, pat arch journal archaeology egypt kgyptology juridical analysis fraud banks which resulted problem banks mulai diane zaini!, erna dewi?, hei sabar?, endang prasetyawati', saja putra mulanya bandar lampung university. mulai diane zaini erna dewi hei sabar endang prasetyawati saja putra mulanya juridical analysis fraud banks which resulted problem banks palace?s journal archaeology egypt egyptologie issn 214x. keyword: banking fraud: problems banks, anti fraud strategies banking activities. abstract: supporting business expansion, many the bank's officers and officers have implemented various strategies and methods achieve expansion targets. the high necessity life one the factors that causes many activities actions that cannot separated from fraudulent practices fraud the bank. necessary know the causes (fraud) due law (fraud). with normative and empirical juridical approach. shows that the factors causing fraud consist of: (a) (living beyond mean, gambling habit), (b) (internal control weakness), (c) (rationalization) and (d) (capability) fraudster, administrative (fraud) the bank can affect the sounders level the bank camels) related good corporate governance gcg), non performing loans npl's) (rush money) due decreased public trust (reputation risk). banks banks must consistent applying the principle zero tolerance fraud imposing strict legal sanctions, and the financial services authority fsa) carry out intensive supervision the banking business, especially the handling fraud occurrences that occur within the bank regular basis, through direct guidance coordination prevent there troubled bank. introduction: the financial system one the important pillars for maintaining the stability the indonesia economy which will the basis the effectiveness monetary policy, that the financial system not stable, than monetary policy will not function properly. juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, based act number year which has been refined into act number year of, article states that the function indonesia banking collector and distributor public funds. based this explanation. can seen that financial transactions are related the products and services provided bank. the products and services offered the banks include savings, time deposit, current account and credit. with the increasingly products and banking activities, the risks faced banks will increase too, that needs balanced with the quality risk management and adequate anti fraud strategies. organization running their business based the principles trust, the bank should not only able provide the best products and services customers, but also must ensure the security transaction every business services that provides. therefore, the world bank expected continue apply the principles good corporate governance all business activities ensure the protection the interests stakeholders. with the development the indonesian banking industry, many banks are developing their business order maxsize profits. addition the credit business strategy, the fund also includes market transactions the bank itself. achieve the maximum goal, the bank mus publish variety purposes that are supported policies that are able compete domestic and international banking market. supporting the business growth, many the bank's officers have taken various strategies and ways achieve the desired targets. addition, with the increasingly high necessities life being one the factors causing many activities actions that can not separated from the practice fraud the bank. according the association registered fraud examines acre) the organization loses 5y9 its revenue every year because fraud. the median response provided these cfe that organizations lose their annual revenues fraud. while this number only general estimate based the opinions the who took part our study, represents the collective observations more than anti fraud experts who together have investigated hundreds thousands fraud cases. bank fraud that occur generally involve people the bank (internet affiliated parties) who certainly know the in out the mechanisms and security systems the bank concerned. insider fraud indeed pure initiative and collaboration between insiders, there also collaboration between insiders the bank with outsiders, fraud outsiders damaging the system bank doing header uses internet facilities sutan remy sjahdeini, all these bank fraud cases show that the security system provided the bank weak and the application fraud awareness ineffective. various modus crimes committed bank fraud must immediately anticipated the legal apparatus indonesia, working fast and careful verification must able done that the law enforcement can effective. banks fraud white collar crime committed intellectuals who use sophisticated technology and strategy well gaps the rules laws internal and external bank. today many incidents fraud the banking industry that detrimental customers and even the bank, but the bank that involve internal employees parties also accused fraud who did not follow the provisions legislation. maintain the bank's image keeping negative image. bank become problem bank under supervision there still administration (under financial services authority supervision fsa), that rated from financial statements rations juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, addition, banks can also designated banks subject special supervision meeting one more the following criteria: car ratio less than percent, and the minimum deposit reserve ratio (based the indonesian rupiah) less than the statutory minimum deposit reserve ratio that banks must meet based the assessment the financial services authority fsa) (banks have basic liquidity problems short term banks with poor liquidity development). based the fsa regulation number year specifically the status the bank under special supervision, incidents fraud that occurred and analyzed above had significant impact the performance companies bank. however, fraud incidents that occur the above banks have legal consequences for the company the bank and also for the perpetrators fraud. some the legal consequences bank fraud injured are: the incidence fraud, especially the field credit resulted both the customer the bank. the customer feels disadvantages due the loan status that not paid off and problematic the records the financial information reporting system and results being blacklisted. whereas for banks, non performing loans cause bank increase and increase cost reserve loss and companies can automatically lose money and ultimately banks may become troubled (net npl components according fsa regulation number year criteria number the fraud, can result decreased public trust because the bank was considered failed provide services customers and protected the assets that have been deposited. this not done properly (effective complaint handling), can cause bank run rush money effect. there withdrawal transfer funds from one bank another, will automatically reduce the banking liquidity. (criteria for the sounders level banks corporate governance accordance with fsa regulation number criteria number fraud may cause internal and external criminals participate bank crimes. according act number year (as amended act number banking law) year banking crimes with criminal categories include seven articles, namely article article and article soa. the same time, bank crimes that fall into the category criminal sanctions violations are lighter than those classified crimes and consist one clause, article paragraph fraud that has significant impact and fulfill the bank's ratio criteria stipulated fsa number poj. cause banks difficulties that danger their business continuity there are arrangements, namely article paragraph and paragraph act number year concerning banking, which states: the case bank experiencing difficulties endangering its survival, bank indonesia may take action to: shareholders add capital, shareholders replace the bank's board supervisor and or bank directors, the bank write off credit financing based the syariah principle that bad and calculated bank losses with capital, banks merge consolidate with other banks, banks are sold buyers who are willing take over all obligations, bank transfer the management all part its activities other parties, the bank sells part all the meaning and bank liability the bank other party. juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, if, the actions referred paragraph are not sufficient overcome the difficulties faced the bank, and based bank indonesia's assessment the condition banks that can jeopardize the banking system, the bank's main directors may revoked the licenses banks and bank directors ordered immediately convene general meeting stakeholders dissolve the legal entity and form team clearing bank. the case bank directors not convene general meeting stakeholders referred paragraph the head bank indonesia requested the court issue decision containing the order dissolution legal entity the bank and appoint likuidator. team and ordered liquidation according regulations. since the adoption act number year the establishment government regulations (in place act number year the year 2004and the 3rd year concerning the amendment deposit insurance companies), the law the 24th year was revised since then, article the banking law has expired. form legal certainty for stakeholders, follows the theory legal certainty. according gustavradbruch, justice and legal certainty are fixed parts the law. judicial and legal certainty must considered, and the legal certainty national security and order must maintained. finally, positive laws must always observed. the government also issued the act number year the prevention and management financial system crisis", which focuses preventing and dealing with systemic banking issues, which are important part the financial system. the law prevention and handling financial system crisis" regulates the role the financial system stability committee. the financial system stability committee composed the minister enhance, the governor bank indonesia, the chairman the financial services authority fsa) committee and the chairman the deposit insurance corporation committee. conclusions and suggestion: conclusions: based this result, the following conclusions can conclude follows factors that cause fraud (fraud) committed internal banks external parties, namely: there are pressures where the fraud perpetrators have financial needs, negative behavior (online gambling) take advantage existing gaps. there are opportunities that the weaknesses internal control supervisor, verification and monitoring bank officer become opportunity for perpetrators committed fraud. rationalization, the demand for benefits from the bank for outstanding loans that affect interest income, and illegal gratuities that are considered general small that affect the objectivity banking employees providing credit (conflict interest) causes control and verification becomes weak. the capability, fraud perpetrators are able concealed fraud within certain period time months and years) shows that the perpetrators have the ability hide the actions other employees and or supervisor, they can used the results fraud for personal gains. the legal consequences fraud that occur the bank causing troubled bank, namely: fraud one aspect assessing the sounders level the banks, especially governance and financial performance reports. high fraud, the field credit can trigger the problems loans npl) that the net npl ratio does not fulfill they6, can lead banks under special supervision. fraud that not handled properly, and has become public interest (local and national media news) can decreased the bank's image (reputation risk) which could have impact trust even trigger bank rush. given that bri the largest bank indonesia. fraud can cause internal and external perpetrators involve banking crime, not only affect business because employee not only take care company targets but also facing legal processes that can drag other parties accordance with the standard operating procedures sop) company. legal consequences points (a), (b) and (c), the bank trouble and endangered its business continuity, then the bank can problematic bank even failed bank (non systemic systemic impact) that resolution efforts agencies related bank indonesia, fsa, dic, and management financial system crisis committee, become resolution their handling and prevention strategies (restructuring) form legal certainty for the interests the public stakeholders. suggestion: the cause fraud the bank base from insider fraud, that fraud mitigation and prevention, especially banks, must handled seriously, consistently, giving deterjen effect and strict legal sanctions. fraud events are often not reported the authorities due image reputation reasons, that the deterjen effect for perpetrators fraud and strict legal sanctions are not major concern, the bank must consistent applying the principle zero tolerance fraud protect the interest costumes and stakeholders. the financial services authority can expressly regulate the criteria fraud that can used basis for determining bank problem bank. the financial services authority should conduct intensive supervision the banking business, especially the handling fraud events that occur the bank's regular basis (not only reports), but also through direct coaching, coordinating, information fraud that occurs and getting media attention, that the bank does not become problematic, consistency the implementation anti fraud strategies commercial banks, efforts prevent and manage fraud can always protect the interests stakeholders. references: republic indonesia constitution amendment results the act number year concerning amendment act number year concerning banking law. the act number year the articles have been amended and supplemented the act number year and returned last amended the act number year concerning bank indonesia. the act number year concerning the deposit insurance corporation. the act number year concerning the establishment government regulations lieu act number year concerning amendment act number year concerning the deposit insurance corporation. the act number year concerning the financial services authority the act number year concerning prevention and management financial system crisis bank indonesia circular letter number dpn concerning the implementation anti fraud strategies for commercial banksnumber poj. concerning recovery plan for systemic banks financial services authority regulation number poj. concerning determination the status and follow supervision commercial bank financial services authority regulation number poj. concerning minimum capital adeguacy requirements for commercial banks financial services authority regulation number poj. concerning assessment commercial bank sounders level abu sambal lubis, understanding the role the deposit insurance corporation the national banking system safety net, deposit guarantee as safety nets national banking system. acre. report the nations, global headquarter association certified fraud examines, austin. lina mauritiana, the function the financial services authority national banking supervision institution indonesia, journal, vol. number mulai. prudent banking principles the framework the banking act indonesia. usu repository pos sargun al. analysis corruption typology fraud behavior judging from the actors' demographics. journal ikat humanities, vol. november rabbi abdullah abdullah al. fraud triangle theory and fraud diamond theory: understanding the convergent and divergent for future research. european journal business and management vol. sentosa sembiring, the significance collateral the provision credit banking business transactions gloria juris, volume number january april mulai diane zaini. the function financial services authority fsa) consumer consumer banking settlement indonesia. european research studies journal, vol. xx, issue steve albert. et. al. fraud examination 3rd edition. south western langage learning. canada. juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, camels capital, asset quality, management, earning, liquidity, sensitivity market). however fraud has note become specific concern the financial services authority regulation fsa). banking fraud crime that must seriously action order protect stakeholders interest, and form prevention financial crises and legal certainly that cause banks default fulfill responsibility costumes. literature review: bank financial institution whose business activities collect fund from the public and resund the community and provide other banking services. according decree number year the banks understood business entity that collects funds from the public the form deposits and funds the form credit and other forms improve people's lives. based articles and act number year most these articles were revised and supplemented act number year (hereafter referred banking law) which regulates the principles, functions and objectives bank. indonesian banking has principle basis conducting its business activities based economic democracy using the prudential principle. according doni ghazali achmad usman the banking law only the law that regulates all matters related banks, institutions, business activities, and the methods and processes conducting banking business. banks are one the financial institutions whose main function collect and distribute public funds. the banking law series laws and regulations that supervisi the activities banking and financial institutions, covering their nature and existence and their relationship with other areas life juliana, article paragraph act number year most the provisions have been amended and supplemented act number year (hereafter referred the banking law ), which regulates: institutional, commercial activities and conducting methods. and process activities . financial institutions consist two types, namely: banking financial institution entity that carries out activities the financial sector the form effort collect funds, provide credit, intermedia obtain financial sources, and venture capital participation, all which are carried out directly indirectly through fund raising, especially issuing securities. non banking financial institutions are institutions engaged money and capital markets. the main aspects business undertaken are: the financial development sector the form providing medium long term credit and making capital participation. businesses are aimed the peoples need such providing loans the form pawnshops. types non banking financial institutions like as: insurance, financial institutions, pawn shops, pension fund providers. juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, article decree number the banking industry stimulates that indonesian banks shall follow the precautionary principle when conducting business and based economic democracy. this show that the precautionary principle one the most important principles that banks must all banking operation establish sound bank. article paragraph emphasizes the importance the precautionary principle that must followed any banking business. the principle stimulates that banks are required maintain stable level, including the ratio capital adeguacy, asset quality, management, liquidity, profitability and solvent ratios, and are required carry out other business related banking accordance with the prudential principle . this article implies that policies must always guided laws and regulations that they can interpreted law ety mulyani, the principle presence (prudential banking) principle that regulates that bank must carry out its functions and business activities presently order protect public funds entrusted it. the word caution itself wise word, however the banking industry based the principle presence permadi digandpraja, mulai, the monitoring, evaluation, and follow up pillars are part the fraud control system which least contains steps order fraud monitoring and evaluation and follow mechanisms. according achmad usman bank has problem the bank longer able fulfill its responsibility third party, because suffers losses and result the public's trust the bank decreases. basically, banks become problem when they continuously face problems their activities and require special efforts overcome these problems. once the bank failed meet its responsibilities costumes, the reputation the bank will shaken, costume will rush buy (the bank's operations), and finally the bank can bankrupt solvent. bank difficulties will danger the continuity its business, for example due sharp decline capital, asset quality and liquidity, the bank's business activities will deteriorate, can said that the bank trouble. this happens because the implementation not accordance with the precautionary principle and health. according mulai diane zaini there are (two) factors causing the occurrence banking problems, the factors from inside and from outside the bank the inside bank factor are caused the bad credit (non performance loan), the cause bad loans can seen terms banks their customers. from the banks, bad credit can caused distribute the credit without the precautionary principle, the bank has made mistake the procedure making the decision approve the customer's credit application, and the five credit analysis principle implemented correctly. then, external factor, that bad loans can caused customers misuse credit. speculative transactions, the bank conducts business activities the form transactions that are speculative nature. fraudulent act, many possibilities can occur banking activities, fraudulent act against the law, for example, fictitious loans. the negative influence banking internal conflicts, the internal banking conflicts can also affect performance loans, for example the intervention shareholders against bank management, conflict between bank management and the commissioner, that can affect the bank's services the public. external factors (from outside) that can caused banking problem include issues news are not true from the public. misleading issues can influence bank customers withdraw their deposits large scale (rush) cause banks run, and ultimately affect banking liquidity and the end can diatur business activities. juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, fraud still occurs companies, including banking. unfortunately, only few organizations business people care about the importance combating it. you let, the company's money can runs out without making significant profit. according the association certified fraud inspector fraud deliberate violation the law for specific purpose (manipulation providing false reports other parties) for specific purpose (manipulation providing false reports other parties) people inside outside the organization for personal gain directly indirectly for personal gain behavior. hurt other parties. bank indonesia issued regulation number pbi ipni anti fraud strategy implementation for commercial banks december the letter was formulated comprehensive and holistik and implemented the form fraud control system through four pillars are underlinked following: prevention. the prevention pillar includes measures aimed reducing the potential for fraud, least including awareness fraud prevention, identification vulnerabilities and employee awareness. detection. pillar investigation contains tools designed identify and detect fraud. these tools include least the strategies and reporting mechanisms, sudden audit, and monitoring systems. investigation, reporting and sanctions. the investigation, reporting and sanctions pillar contains tools for investigating information and reporting systems, including tools for sanctions against fraud world bank business activities, which least include: investigation, reporting, and sanction. monitoring, evaluation and follow up. the monitoring, evaluation dan follow pillar includes tools designed monitor and evaluated fraud incidents, well the follow operations required based evaluation results. these tools include: monitoring, evaluation and follow up. generally, fraud occurs cause three main things consists of: presence pressure commit fraud, opportunity that can exploited and rationalization. three elements fraud summarized presse have been known fraud triangle theory. meanwhile, according the diamond fraud theory that added element capacity capability fraud perpetrators one that encourages it. according tuanakotta the triangle fraud consists three conditions which are generally present when fraud occurs: insistence opportunity (perceived opportunity) rationalization. certainly characteristic that can not separated from the law, especially the written legal norms. law without the certainty losing its meaning because can longer used code conduct for all. certainty themselves referred one the objectives the law. legal certainty legal guarantees which include justice. norms that promote justice must follow the rules strictly. according gustav radbruch, justice and legal certainty permanent part the law. believes, rule law and judiciary must considered, well juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, legal certainty for national security and public order must maintained. finally, positive law must always observed. based the theory legal certainty and the values that must realized that values justice and happiness. achmad ali, methodology: problem approach discussing the problems contained writing this thesis the problem approach used normative juridical approach (normative legal research) and empirical approach (empirical legal research) data sources and types secondary data. secondary data was obtained from library research material studying documents, theoretical archives, concepts, doctrines and legal principles relating the principle how quote and examine the acts and regulations, theories from experts, legal dictionary, and scientific articles. according soerjani soeharto who explained that secondary data, i.e. data obtained from library studies reading, gunting and studying legislation, books, documents, dictionaries, articles and other legal literature relating the issues, discussed. primary data. primary data data obtained directly from the community. obtain data directly the researchers took primary data from field research objects using the interview method, and held question and answer sessions with the resource persons, answer research problems. data collection and processing procedure data collection procedure. data collection procedures this study, carried out using two methods follows, namely: literature study, series activities carried out the author with view obtaining secondary data reading, recording and gunting from various literature, acts, books, mass media and other written discussions that have with the research conducted: field research field research), research conducted observation (observation) and interviews (interviews) with key informan. data processing procedure after the data collected, the data processed through the processing data with the following steps: identification data, data classification and systematization data. data analysis analysis the data obtained was carried out means qualitative juridical analysis, namely analysis carried out descriptive namely observing arguments from the data obtained the study. then the results the analysis followed seductive conclusion that the way thinking that based common reality, then conclude the concrete which then used the research literature. discussion: the factors that cause fraud banking institutions indonesia. based data from the financial services authority fsa) during period year shows that there upward trend the incidence fraud that occurs banks indonesia obtained the fsa from the results special supervision. the main modes juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, fraud that occur are related violations the precautionary principle (prudent), violations standard operating procedures, abuse authority, and fictitious loan. the cause fraud that occurs suspected bank fraud, generally comes from internal banks such internal control weaknesses from supervisor, lack integrity (employee), and the weaknesses banking system, that management needs increase supervision through the implementation independent review the internal audit division, reviewing internal policies, security information technology and infrastructure. further, line that the financial services authority report, majority cases alleged bank fraud occurred lending activities cases and the remaining cases the area funding misuse customer funds and cases others fraud suspected bank result fsa investigations, known that the majority occurred rural banks bpr) many cases while cases commercial banks were cases while terms fraud perpetrators, the directors became the dominant perpetrators who alleged banking crimes while the second largest was executive officers with players while employees were the third position with players shareholders and commissioners. the financial services authority fsa) does not specify fraud incidents that occurred commercial banks rural banks that have been investigated, but can illustration that the increasing trend fraud requires bank management increase supervision through the implementation independent review the internal audit division, internal policy reviews and securing information technology and supporting infrastructure, and the most important thing the law enforcement deterjen effect for perpetrators fraud both internal insider fraud) external fraud. based the theory fraud triangle fraud donald presse) and fraud diamond wolfe and hermann), the incidence fraud the area credit that occurred the bank resulting losses rp. billion, can analyzed the causes the factors the perpetrators committed fraud are follows: the fraudster account officer bank, where the money from the editor used for online gambling. this shows that terms fraudster perpetrator have pressure namely online gambling behavior carried out enrich themselves (financial need, gambling) that take advantage the gap the loan installment payments provided editors without being deposited into bank records. perpetrator carry out these actions editors, and carried out the office bank this shows that internal control weakness, standard operating procedures perform services the debitur customers, especially loan payments. the dual control function (four eye principle) banking activities must order prevent fraud. the average customer coffee farmer, where when the editor payment accelerated because the coffee plantation has produced, this opportunity used fraudster under the reason outstanding loan performance and will automatically benefit bank due specifically individual targets and achievement. this reason rationalization perpetrators. fraud has been committed perpetrators since october with editors victims, and was only revealed december (according the audit report). this shows that the perpetrators fraud (account officers) have the ability concert fraud that have been carried out and not detected (capacity capability). that actors can take advantage editors customers money and use for personal gains. juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, result fraud committed the bank employees above, result non performing loans ls), thereby affecting the sounders level the bank. furthermore, based analysis audit reports and news electronic media, fictitious loans case, with loss rp. billion, that the perpetrators fraud are external parties who take advantage the weaknesses the bank's internal controls. the bank officer involved again the account officer. the case that occurred was the lending (the fictitious loans given employees the company with guaranteed patroli installment loans. but the fact the lending not accordance with the procedure, where documents and editors given loan are not employees institution. editors are only used card apply for loan. the results loans disbursements are used individual companies for personal gains, while monthly installment loans are paid perpetrators (loan users). based the case, the factors causing the occurrence fraud base (fraud triangle theory donald presse's and diamond fraud wolf and hermann) are follows: the pressure external parties: financial needs from perpetrators that they plan apply for fictitious loans manipulation documents loans application employees who are not actual employees. internal parties: there pressure achieve individual and company performance targets that prudential banking ignored. opportunity external parties: easy submission permanent employee loans, with working capital between the company and the bank related the payment salaries company employees distributed the bank, without conducting detailed bonafidity assessment (due diligence) that analysis external parties not analyzed well. internal party: does not conduct feasibility assessment (bonfidity) the company that will given loan and the internal control weakness the supervisor over the loan application process that not according procedure. rationalization there justification, that employee loans continue monthly, because monthly installment are paid and loans are perform and offcourse profitable for bank (interest profit). the internal parties involved have received illegal regeneration, which regarded common phenomenon the processing loans, that is, the form parcel. this behavior does not conform the code ethics and the principles good corporate governance. capability fictitious loans for fix income employees has been conducted external since and was discovered years concert). this shows that fraud perpetrators have the ability concert and are clever performing loan maintenance make look normal. the case giving fictitious credit that losses bank purbalingga rp. billion, based the results the audit report, was obtained the fact that lending the account officer bank did not accordance with the precautionary principle especially the analysis loan feasibility and capability business based the analysis component (character, capacity, condition economy, capital, collateral). analysis company bonafidity, document verification, prospective editors who will given employee loan not conducted juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page, accordance with the standard operating procedure sop), becomes loophole that fraud was occurred the bank. the principle presence principle that stimulates that bank must careful carrying out its functions and business activities protect public funds entrusted it. article act number year amending act number year concerning the banking industry which stimulates that indonesian banks must adhere the principle presence conducting business and based economic democracy. article paragraph and decree number year clearly regulates the precautionary principle which reads follows: paragraph banks are required maintain sounders bank accordance with the provisions capital adeguacy, asset, quality, management, liquidity, profitability, solvent, and other aspects related bank business, and are required conduct business activities accordance with the precautionary principle, paragraph providing credit financing based sharia principles and conducting other business other business activities, banks are required adopt methods that are not detrimental the bank and the interest costumes who trust their funds the bank, paragraph for the benefit costumes, banks are required provide information about possible risk loss connection with customer transactions conducted through banks. based two cases fraud the above, can concluded that the main factor that causes someone commit fraud the bank accordance with the theory triangular and diamond fraud scams pressure, opportunity, rationalization, and capabilities. general, fraud behavior driven (two) factors, namely internal and external, commonly referred the gone theory, namely greedy, opportunity, need, and exposure. greed and need are internal factors, while opportunity and disclosure are external factors. based this theory, person will commit fraud because human beings are basically greedy, never feel satisfied done fraud (account officer) unscrupulous employees bank. legal consequences fraud that occur the bank, causing rankings problem: based article paragraf the deposit insurance agency regulation plus concerning the settlement failed banks that not have systemic impact, states that the problem banks, based the assessment the banking supervisor agency, have difficulties that danger their business continuity and are placed under supervision specifically bsa. criteria for banking problem are divided into two types, namely: the standard for non structure banking whether there only one more camel's aspect (capital adeguacy ratio capital adeguacy ratio), asset quality, management, productive liquidity, sensitivity market risk (to market risk sensitivity) classified bad bank. this case, the condition the bank not serious, because capital and liquidity not harm the business activities the bank concerned. bank problem this group are usually caused temporary problem, hoped that the owners and managers the bank can and want improve the condition the bank.juridical analysis fraud banks which resulted problem banks page,the case bank, certainly affects the quality the credit that becomes npl's, and automatically the performance sounders level the bank becomes decreased. based the performance report bank after the incident causing non performance loans rp, billion. where for, the occurrence fictitious loans external parties affected the bank npl's rp. billion. compared the company, the amount non performing loan losses both bri bank considered too small, will not significantly impact the net non performing loans required the financial services authority the regulation financial services authority fsa) number year the financial services authority fsa) regulation stimulates that for systemic banks, tha bank's condition deteriorates and meets the specified standards, the financial services authority will require the establishment financial system stability committee ssc) determine the handling systemic banking problems. for banks other than systemic banks, the event that the bank's condition worsens and fulfill established criteria, the financial services authority will inform the indonesian deposit insurance agency dic) take necessary measures the bank. the financial services authority also determines three bank supervision statuses, namely normal supervision, intensive supervision, special supervision. banks are set under intensive they meet one more the criteria established the financial services authority fsa) namely: the minimum capital adeguacy ratio car) equal greater than 8y6, but lower than the minimum capital adeguacy ratio based the banks risk profile which must met. the core capital ratio (level less than certain percentage determine the financial services authority fsa) the rupiah reserve requirement ratio equal greater than the statutory statutory reserve ratio that banks must meet, but according fsa assessments, banks have basic liquidity problems. non performing loan net npl net) non performing net financing (npf net) ratio more than percent total loans total financing. sounders level bank with composite rating (less sounders and not sounders). sounders level the bank with composite rating and governance rating |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanjung jabung timur, bahwa dalam rangka menindaklanjuti peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tantang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalan memberikan pelayanan publik,dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan bupati kepada ca.mat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan huruf perlu membentuk peraturan bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada ca.ntang peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tahun bupati tanjung jabung timur provinsi! jam!bagian untuk memutuskan peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan bupati kepada camat melaksanakan urusan pemerintahan daerah menetapkanpemerintah kecamatan kabupaten tanjung jabung timur; peraturan bupati tanjung jabung timutanjung jabung timur; bab maksud dan tujuan maksud pelimpahan kewenangan bupati kepada camat adalah untuk memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan;dan agar dapat menampung usulan perencanaan pembangunan dari kecamatan yang tidak terakomodir skpd tingkat kabupaten.i daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintkeabsahan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. pengawasan;tika.kan strategis dan perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan; dan mela.kanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dbab iii kedudukan, tugas dan kewenangtujuan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur skala kecil yang diarahkan untuk wilayah kecamatan;;; dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati.,;; dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kecamatan kepada bupati dengan tembusan satuan kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. tugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dkelurahan; memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan lurah; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan; melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan kecamatan; dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dankecamatan; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan; dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan kepada bupati tanjung jabung timur. pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: surat izin usaha perdagangan sup) mikro, dengan modal usaha luar tanah dan bangunan rp. , ; surat izin tempat usaha situ) dengan luas m2;kecamatan; dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahannerbitan surat izin usaha perdagangan sup): kecil, dengan modal usaha luar tanah dan bangunan rp. menengah, dengan modal usaha luar tanah dan bangunan rp. s d rp. besar, dengan modal usaha luar tanah dan bangunan rp. merekomendasikan penerbitan surat izin tempat usaha situ) dengan luas m2; merekomendasikan penerbitan izin gangguan (ho) untuk surat izin usaha perdagangan (sup) kecil, menengah dan besar merekomendasikan penerbitan izin reklame luar usaha perdagangan mikro; merekomendasikan penerbitan izin mendirikan bangunan rumah tempat tinggal ruko dengan luas m", industri dan menara telekomunikasi; merekomendasikan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; merekomendasikan pemberhentian kepala desa berdasarkan usulan bpd melalui camat; merekomendasikan pengangkatan pejabat kepala desa berjasa.rkan usulan bpd melalui camat; merekomendasikan penetapan lokasi tpa; merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan kecamatan; merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat, parpol, ormas dan okpizin gangguan (ho) untuk usaha perdagangan mikro; izin reklame untuk usaha perdagangan mikro; izin mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dengan luas m2; surat izin usaha tukang gigi; surat izin penelitian mahasiswa; tanda daftar gudang untuk usaha perdagangan mikro dan atau tempat usaha dengan luas m"; tanda daftar perusahaan untuk usaha perdagangan mikro dan atau tempat usaha dengan luas m2; tanda daftar industri untuk usaha perdagangan mikro; tanda daftar usaha budidaya perkebunan, untuk budidaya tanaman perkebunan hektar; dan tanda daftar usaha industri pengolahan basil perkebunan kelapa sawit untuk kapasitas pengolahan tidak melebihi ton tbs per jam. persyaratan serta format izin sebagaimana dimaksud padapelimpahjinan terhadap suatu usaha atau kegiatan kecamatan;dan penanganan masalahdilingkungandan pembinaan lembaga adat.pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan desa dan kelurahan; mengkkoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya kecamatan; mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan pkk kecamatan; mengkoordinasikan perlindungan masyarakat (lintas) dilingkungan kerjanya; mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba; mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan kecamatan; mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial; mengkoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; dan mengkoordinasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan pbb) kecamatan.yelenggaraan upaya sarana kesehatan; memfasilitasi pelaksanaan mdg's; memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran airpengawasan pelaksanaan dan penertiban ~dataran penduduk ba~.gawasan proyek proyek pembangunan yang ada kecamatan; pengawasan pelestarian perairan umum (sungai dan rawa); pengawasan peredar (puskesmas); pengawasan pemanfaatan bangunan; pengawasan pendistribusian minyak dan elpiji; pengawasan dan pengendalian penempatan dan perluasan tenaga kerja lokalddan pengawasan atas tanah tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah kecamatan dan tanah kas desa. pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: membuat akta akta peralihan hak [jual, bellmenetapkan kebijakan dalam rangka pelimpahan wewenang kepada lurah. pelimpahbadan permusyawaratan desa bpd) kecamatan; pembentukan satuan relawan kebakaran (pelaksanaan musrenbangdan penomoran bangunan; melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah kepala sekolah dasar negeri sdn), sekolah lanjutan tingkat pertama negeri sultan), sekolah menengah umum negeri sun) dan atau smkn sederajat, berkoordinasi dengan unit kerja terkait; memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga bwarna; dan memfasilitasi kegiatan organisasi sosial masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (lsm). bagian kedua evaluasi evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada carat akan dilaksanakan setiap semester dan akhir tahun. babi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kewenangan camat bagian kesatu pela ranmonitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada carbulan paling lambat tanggal lima bulan berikutnya yang temuannya disampaikan kepada skpd terkait dan skpd yang membidangi pelayanan seniman;rtanjung jabung timur; dan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dan pendataan pendudukyang berlaku dan ditandatangani atas nama bupati tanjung jabung timur. apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik,evaluasi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan p.ada l~po~an triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh camat serta hasil moutotim monitoring melaksanakan pembinaan kepada camat dimaksud; apabsemesterhasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan. pembina rs. (iv b)' nip. oot' diteliti kebenarannya kabar ~um per uu an anjung jabung timur tahun nomor sekretaris daerah kabupaten tanjung jabung timur zumi zola zulkifli diundangkan muara sabak pada tanggal desember umat: tanjung jabung timur, ditetapkan muara sabak pada ketentuan peralihantanjung jabung timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (pemilik penanggungjawab perusahaan) cap perusahaan dan tanda tangan demikian surat permohonan sup ini,, mak:a kami menyatakan bersedia dibatalkan siu yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang undangan. . &,niatan nha kelembagaan regia.tan usaba kbu digit) barang jasa dagangan utama iv. kekayaan ben dan bahasa nilai kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) sa.ham (khusus untuk penanaman modal asing) total nilai sa.ham komposisi pemilikan saham nasional asing akta perubahan nomor tgl. akta nomor tgl. pengesahan legalitas.a pen melawan aleta pendirian nomor tgl. aleta nomor tgl. pengesahan pma mdn lain lain"] ii. yunita.a perusahaan nama perusahaan ala.mat perusahaan telp. fax provinsi kabupaten kotamadya kecamatan kelurahan desa status kode pos idlmttta. iw"anllgung jawa.b }: nama ala.mat tempat tinggal tempat tanggal lahir telp. fax ktp paspor kewarganegaraan permohonan pendaftaran ulang, perubahan sup yang bertanda tangan nomor. dag per permohonan sup baru.') pembom ijuk kecil meaeapb ber perihal kepada yth. camat. kabupaten tanjung jabung timur di.tanda lunas retribusi pengguna ho. tanda lunas ~tribus kebersihan dan reklame. aleta notaris (bagi perusahaan). rekomendasi lurah desa. rekomendasi camat. paa photo ukuran lembar. dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh surat izin tempat usaha situ) sebagai bahan pcrtimbenpn bapak dengn ini saya lampirkan alamat tempe.t usaha nama yang bertanda tanpa ch'b&wah ini dengan hormat, bpk. bupati tanjung jabung timur cq. camat di (satu) berkas .,.,,., . any nomor lampiran perihal kepekta notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum. foto copy npp. paa photo ukuran lembar. tanda lunas ho. dengan ini mengajukan permohonan untul memperoleh izin gangguan sebagai bahan pertimbangan bapak dengan ini saya lampirkan nama pekerjaan ppd ala.mat kew~ yang bertanda tangan dibawah ini bpk. bupati tanjung jabung timur cq. camat . . di nomor lampiran perihal lampiran peraturan bup tan.jung jabung uano hon muara. demikian permohonan saya, atas perkenan bapa.k sebelumnya saya ucapkan terima kasih. foto copy ktp. unt penyelenggara.n reklame dari luar daerah harus memberikan uang jaminan pembongkaran sebesar dengan cars. mengisi formulir surat perjanjian ae:rah terima uang jaminan pembongkaran reklame. surat penyataan sanggup n:v:napoli rugi apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya untuk jenis reklame pa.pan baliho. foto copy npp ppd. pas photo ukuran lembar. dengan ini mengajukan pennobonan untuk memperoleh izin reklame sebagai bahan pertimbangan bapak dengan ini saya lampirkan ala nat 1ampat tin rbu: alamat tempe.t usaha nama pekerjaan jabatan yang bertanda tangan dibawah ini bpk. bupati tanjung jabung timur cq. camat di nomor lampiran perihal kepada yth,getahui camat pemohon mengetahui kepala desa lurah demikian permohonan saya, atas perkenan bapak sebelumnya saya ucapkan terima kasih. sebagai bahan pertimbangan bapa.k dengan ini saya lampirkan: foto copy ctp pemohon foto copy surat tanah dan sejenisnya surat penyetujuan dan pernyataan dari pemilik tanah yang akan dibangun khusus tower industri walet sejenisnya foto cx,py lain prinsip dari bupati tanjung jabung timur khusus tower industri jika diperlukan. gambar rencana bangunan lengkap dengan struktur yang dilegalim oleh dinas kimprasda sketsa jalan lokasi bangunan. rekomendasi dari dinas terkait khusus kawasan perkantoran muara sabak: barat dengan lokasi bangunan. batas harus sempadan jalan diukur dari jalan bangunan terdapat: untuk bangunan gudang pabrik, rumah ma.lean, luar, bioskop dan bangunan lainnya yang membutuhkan layanan parkir yang luu ditetapkan tidak kurang dari meter. untuk bangunan rumah ditetapkan sebagi berikut: jalan protokol utama arteri tidak kurang dari meter. jalan kolektor tidak kurang dari meter. t::l jalan lokal tidak kurang dari meter. jembatan tidak kurang dari meter hilir dan hulu . fungsi bangunan u1mean lantai) loka.ai bangunan de88. kelurahan kecamatan jarak dari jalan bangunan status tanah dengan ini mengajukan permohonan untuk surat izin mendirikan bangunan imb) dengan data sebagi berikut nama pekerjaan alamat telp. yang bertanda tangan dibawah ini dengan hangat, bpk. bupati tanjung jabung timur cq. camat di (satu) berl.s :,._.a,n! nomor lampiran perihal lam ran peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal desember tentang penumpahan seba kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah kepada yth, muara sabarrekomendasi dari dinas kesehatan. pas photo lembar surat keterangan berbadan sehat. foto copy situ untuk tempat praktek pribadi. dengan ini mengajukan permohonan untuk surat lain usaha tukang gigi sebagai bahan pertimbangan bapak dengan ini saya lampirkan nama pekerjaan alamat tempat tingal alamat tempat praktek dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini: bpk. bupati tanjung jabung timur cq. camat . di nomor lampiran perihal kepada yth, lampiran pera'qron hon muara sabak, demikian permohonan saya, atas perkenan kapal sebelumnya saya ucapkan terima kasih. surat rekomendasi dari universitas bersangkutan surat lain pendirian dari badan kesbangpol i.ines kah. tanjab timur. proposal penelitian. pas photo ukuran lembar. foto copy ktp ktm. dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh surat 1zin penelitian mahasiswa, sebegai bahan perti bingen bapak dengan ini saya lampirkan nama pekerjaan jabatan alamat yang bertanda tangan dibawah ini bpk. rupa.ti tanjung jabung timur cq. camat di (satu) belas permolloma isla !tv!ttf p "'''""' nomor lampiran perihal kepamengi.ai daftar isian perusahaan tog. foto copy surat izi.n usaha perdagangan up). foto copy surat izi.n tempat usaha sm. dari pemerintah setempat. pas photo ukuran lembar. foto copy perjanjian pemalcaien dan pengawasan gudang dengn pembentukan.n gudang. foto copy npp nomor pokok wajib pajak). foto copy ktp penanggungjawab perusahaan. dengan ini mengajukan permohonan untuk surat tanda daft:ar gudang (l' dg) sebagai bahan pertimbangan bapak dengan ini saya lampirkan pekerjaan . . jabatan camat tempat t:tinggal: ala.mat tempat u.aaa . . . nama:~ tj>q nomor lampiran perihal lampiran peraturan bupati tan.1.k: sebelumnya saya ucapkan terima kasih. formulir jumlah tenaga kerja sektor perdagangan. fot.o copy surat izin tempat usaha perdagangan fot.o copy icr penanggungjawab perusahaan. foto copy npp nomor pokok wajib pajak surat formulir swat pernyataan future trading. pas phot.o ukuran lembar. dengan ini mengajukan permohonan untuk surat tania daftar perusahaan (l' dpt sebagai bahan pertimbangan bapak dengan ini saya lampirkan jabatan lalat tempat tinju: alamat tern.pat usaha nama pekerjaan yang bertanda tangan dibawah ini bpk. bupati tanjung jabung timur cq. camat di (satu) ber.as .,,.,,,. tdp nomor lampiran perihal lampiran per jan bupati tan.juno jabung timur nomor tahun tanggal:lda notasi&. jika. berbadan hukum. foto copy ppd. foto copy ktp penanggungjawab perusahaan. pas photo ukuran lembar. rekomendasi dinas perindustrian dan perdagangan. rekomendasi dinas kehebatan jika produk malcanao minuman. dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh surat tanda daftar industri sebagai bahan pertimbangan bapak dengan ini saya lampirkan nama pekerjaan alamat yang bertanda tangan dibawah ini bpk, bupati tanjung jabung timur cq. camat . . . di (satu berkas :.,_,e tdi nomor lampiran perihal kepada yth, lampiran peraturan bupati tan.jung jabung timur nomor tahun tanggal: desember2014m.a kasih. keterangan identik, domisili pemilik. luas areal. jenis tanaman. asal benih. tingkat produksi. lokasi lahan. rekomendasi dari instansi terkait, dengan ini mengajukan permohonan untuk surat izin use.ha ind.istri, tetapi bahan pertimbangan bapak dengan ini es.ya lampirkan alamat empat d8lll alamat tempat usaha. nama pekerjaan jabatanpenpolloren nomor lampiran perihal i.~burung~mur zumi zola zulkifli a.si sten kaba.g icasubbag muara sabak, pemohon telah diteliti kebenarannyakekayaan intelektual. seperti hak cipta, hak paten, merek: atau desain produk industri clan apabila tempat tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. merk milik sendiri iseng dan bangunan tempat usaba . orang . orang kebutuhan bahn baku penolong [dalam data.r tersebut) jumlah kerja indonesia laki laki wanita desa kel kecamatan kab. kota provinsi bangunan pabrik pemilikali) komoditi nama alamat telp. npp nama pemilik alamat pemilik lokasi pabrik keterangan perusahaan industri keterangan pemohon nama alamat no, telp. kepada yth, bapak. bupati tanjung jabung timur cq. camat . daftar l8ia perl data td1 bara fallax& ruak nomor lampiran perihal campu |
berita daerah kotabandung tahun: nomor: peraturan walikota bandung nomor: tahun tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan halaman dan atau gedung lingkungan balaikota dan pendopo walikota bandung, menimbang bahwa agar penggunaan halaman dan atau gedung milik pemerintah daerah lingkungan balaikota dan pendopo dapat be alan dengan tertib, teratur, efektif dan efisien, maka diperlukan ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan halaman dan atau gedung lingkungan balaikota dan pendop, petunjuk pelaksanaan penggunaan halaman dan atau gedung lingkungan balaikota dan pendopo, mengingatpenggunaan halaman dan atau gedung lingkungan balaikota dan pendopo. babi ketentuangian umum dan perlengkapan adalah bagian umum dan perlengkapanpada sekretariat daerah kota bandung. pengguna adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kota bandung. bab maksud dan tujuan maksud diberlakukannya peraturan walikota ini adalah untukmengaturtujuan . jalan wastukancana telepon bandung, provinsi jawa barat tujuan diberlakukannya peraturan walikota ini adalah untuk mewujudkan ketertiban, pengendalian dan pengamananbab objek penggunaan objek penggunaan meliputi halaman dan atau gedung milik pemerintah daerah lingkungan balaikota yang terletak jalan wastukancana nomor bandung, halaman dan atau gedung milik pemerintah daerah lingkungan pendopo, yang terletak jalan dalem kuni nomor bandung. halaman dan atau gedung milik pemerintah daerah lingkungan balaikota, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi gedung serba guna bermartabat, ruang auditorium roda, cc. ruang tengah balaikota, taman dewi sartika: halaman balaikota. bab min penggunaan setiap pengguna yang akan menggunakan halaman dan atau gedung sebagaimana dimaksud dalam dan wajib mendapat izin dari walikota. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pengguna mengajukan surat permohonan kepada walikota paling lambat (tiga) hari kerja sebelum penggunaan. izin sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam kaitannya untuk kepentingan dinas. bab larangan bagi pengguna pengguna dan undangan yang menggunakan halaman dan atau gedung sebagaimana dimaksud dalam dan dilarang untuk merusak. jalan wastukancana telepon bandung, provinsi jawa barat merusak, menghilangkan, atau mengotori barang barang yang ada dalam gedung, merusak interior dan mengotori gedung , merusak tanaman, pohon, lampu, hiasan dan benda benda lainnya yang ada halaman taman. bab waktu penggunaan gedung waktu penggunaan halaman dan atau gedung milik pemerintah daerah lingkungan balaikota dan pendopo, adalah sebagai berikut pagi mulai pulau wlb s.d. wib, siang mulai pukul wib s.d. wib, malam mulai pukul wib s.d. wib. dalam hal pengguna halaman dan atau gedung milik pemerintah daerah lingkungan balaikota dan pendopo membawa petugas keamanan sendiri, wajib melakukan koordinasi dengan petugas keamanan dalam yang telah ditetapkan dan ditugaskan lingkungan pemerintah daerah. barang yang dibawa oleh pengguna dan undangan menjadi tanggung jawab masing masing. pengguna dan undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan perbuatan sebagai berikut barang yang ada dalam pengguna dan undangan yang merusak barang gedung wajib melakukan perbaikan atau mengganti dengan barang yang sama atau uang dengan nilai sebanding, pengguna dan undangan yang menghilangkan barang barang yang ada dalam gedung wajib mengganti dengan barang yang sama atau uang dengan nilai sebanding, cc. pengguna dan undangan yang mengotori barang barang yang ada dalam gedung wajib melakukan pembersihan, pengguna dan undangan yang merusak interior gedung wajib melakukan perbaikan: pengguna. jalan wastukancana telepon bandung, provinsi jawa barat pengguna dan undangan yang mengotori gedung wajib melakukan tindakan tindakan pembersihan, pengguna dan undangan yang merusak lampu, hiasan dan benda benda lainnya yang ada halaman taman wajib melakukan tindakan tindakan perbaikan, pengguna diberi waktu selama (satu) jam setelah selesai acara untuk membereskan ruangan dan peralatan. beserta fasilitasnya, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu dengan bagian umum dan perlengkap. |
sea baba gubernur jambi peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun tentang retribusi jasa usaha dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi, menimbang bahwa retribusi jasa usaha daerahsalah satu sumber pendapatan daerah, retribusi jasa usaha daerah dengan indeks harga dan perkembangan perekonommbpada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah: nomor tahun tentang retribusi jasa usaha daerah, dan nomor tahun tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan daerahseptember pj. gubernur jambi ttd irmannorefretribusi jasa usaharetribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuksalah satu bentuk dari retribusi adalah retribusi jasa usaha daerah. retribusi jasa usaha daerah sebagaimanamerupakan salah satu penerimaan daerah yang mempunyai andil besar dalam memberikan pendapatan bagi provinsi jambi, akan tetapi dalam perkembangannya retribusi jasa usaha daerah tersebut dilakukan penyesuaian kembaliprovinsi jambi nomor gubernur adalah gubernur jambi. dewan perwakilan rakyat daerah jambi yang selanjutnya disingkat dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah jambinegeri sipil lingkup pemerintah provinsi jamb jambi. surat ketetapan retribusi daerah jambi: retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah,, retribusi pelayanan pelabuhan pungut retribusi atas pelayanan jasa pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas tempat rekreasi dan olahraga, dan, dan atau kelola oleh pemerintah, bumn, bumi, dan pihak swastasubjek retribusi pelayanan pelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa pelabuhan, termaksud fasilitas lainnya lingkungan pelabuhsubjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan wajib retributingkat penggunaan jasa bab vii wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah tempat pelayanpenetapan retribusi besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang dapat ditetapkan dengtapkannya skr, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karapabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat dan gubernurjangka waktumak |
tahun dan termasuk kecamatan sebagaimana peraturan daerahatuan kerja perangkat daerah adalah kegiatan evaluasimutlakpengawasan intern oleh aparat pengawas intern pemerintah kabupaten tanjung jabung timur. bab petunjuk pelaksanaan (mutlak)termuat dalam lampiran sebagai bagian yangnya.junidiharapkan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahilaksanakan oleh kepaluni bupati tanjung jabung timur dto zumi zola zulkifli diundangkan muara sabak. pada tanggal junprovinsi sumatera barat tahun diajukan oleh: ola im) nama drs. desa editan anantanur, m.m. alamat jorong sukabumi, desa koto gak guguk, pat kecamatan gunung talang, kabupaten solok, provinsi aan sumatera barat: nama bantul, s.t. alamat jalan malayalam indah viii rt. rw. kelurahan kubu malayalam, kecamatan padang timur kota padang, provinsi sumatera barat,.h., dan tadi bodi, s.h., advokat penasehat hukum pada kantor mirza bencana rekan beralamat gedung sumatera plaza, jalan agus salim nomor kota padang, provinsi sumatera baratsolok beralamat jalan raya koto baru nomor kecamatan kurung kabupaten solok provinsi sumatera barat: dalam hal ini memberi kuasa kepada arif rahman, s.h., erizal, s.h., m.h., dan deddy alparesi, sh., advokat kuasa hukum pada kantor tim kuasa hukumsolok beralamat komplek bukit asri blok kelurahan sungai sapi kecamatan kurangi kota padang, provinsi sumatera barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomorgusman, s.e., m.m. alamat jalan jorong pasar usang nagari koto gadang gugak kecamatan gunung talang kabupaten solok nama yulfadri nurdin, s.h. alamat jalan syeh supaya baringin jamak simpang rumbia kecamatan lubuk sejarah kota solok provinsi sumatera barat pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dalam pemilihan umumhasil jack datuak pintu langit, s.h., m.h., dan dian ekornya putra, sh., advokat kuasa hukum pada kantor associates, beralamat jalan raya asuka padang km. kecamatan gunung talang kabupaten solok, provinsi sumatera barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk mk kh jjamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. disebutkan bahwa pelapor tidak hadir klarifikasi berdasarkan undang dari bawaslu dan alat bukti yang dikemukakan oleh pelapor berupa jauh tidak relevan dengan pembanding dan laporan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. bahwa alasan bawaslu yang menyebutkan ijazah palsu bukan tindak pidana pemilihan, adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak berkapasitas, karena bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. bawaslu tidak dapat mengambil alih untuk menentukan apakah suatu perbuatan terindikasi membuat atau menggunakan surat palsu karena hal itu adalah wilayah hukum pidana yang dalam hal ini adalah kewenangan kepolisian (bukti bahwa banyak terjadi pelanggaran pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan yang proses penyelesaiannya tidak tuntas dan tidak ditanggapi oleh memohon maupun bawaslu. oleh karena itu pemohon telah pernah untuk meminta menghentikan sementara proses pemilukada sebagaimana surat pemohon tujukan kepada bawaslu kabupaten solok, nomor. pmb kab. solok tpdb db 1x11 tanggal desember yang dihembuskan suratnya kepada instansi yang berwenang untuk itu sebagaimana. terhadap permohonan ini, memohon maupun bawaslu tidak pernah untuk menanggapi dan tetap melakukan tahapan tahapan pemilihan, sehingga menimbulkan keberpihakan memohon kepada pasangan calon lain (bukti bahwa pemohon tetap menyampaikan keberatan pemohon terhadap ditetapkannya pasangan calon yang terindikasi menggunakan ijazah palsu dan ikut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati solok sesuai dengan surat pemohon kepada memohon nomor. tkp db x11 tanggal desember perihal laporan persyaratan calon, yang tembusan suratnya disampaikan kepada institusi yang berkait, terhadap surat pemohon tersebut tidak pernah ditanggapi oleh memohon dan juga bawaslu (bukti merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa pemohon telah menyampaikan surat kepada pemohon dengan nomor. tkp db xi1 tanggal desember perihal penghentian sementara proses tahapan kpu kab. solok, yang pada pokoknya agar memohon tidak menetapkan calon terpilih karena pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara yang tetapkan memohon (bukti bahwa dikarenaksehingga proses pemilihan tetap berjalan, maka untuk menguji kebenaran materi dari keabsahan persyaratan yang digunakan untuk pencalonan maka diciptakanlah untuk diproses melalui proses hukum pidana (bukti. bahwa memohon dalam menetapkan pasangan calon wakil bupati pasangan nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten solok tahun telah tidak memperhatikan ketentuan ketentuan peraturan peradangan terutama yang diatur dalam nomor tahun tentang perpu nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang yang dirubah dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. selain dari itu memohon juga telah melanggar ketentuan yang dibuat sendiri berupa peraturan kpu nomor tahun yang dirubah dengan pku nomor tahun tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota. bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh memohon adalah terutama dalam meloloskan calon wakil bupati nomor urut yaitu bernama yulfadri nurdin, yang diduga menggunakan ijazah palsu dalam memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai wakil bupati. pelanggaran ini ditetapkan dengan diterbitkannya keputusan memohon dalam bentuk keputusan kpu kabupaten solok nomor pts kpu kab tahun tanggal agustusbahwa dalam melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan calon yang diatur dalam nomor juncto pkpu nomor tahun memohon tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dari ijazah wakil pasangan calon nomor ketika dijadikan sebagai syarat dalam mengajukan kelengkapan persyaratan calon. memohon hanya melakukan penelitan terhadap pemenuhan dukungan dari partai politik semata, sehingga terhadap keabsahan ijazah yang digunakan untuk pencalonan menjadi tidak teliti, sehingga memohon dengan begitu saja menetapkan pasangan calon yang belum verifikasi. bahwa memohon telah tidak mempedulikan adanya laporan masyarakat tentang penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten solok tahun sehingga memohon telah tidak memperhatikan dan melanggar ketentuan pkpu nomor. tahun dimana ditegaskan bahwa apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak besaran ijazahmemohon kpu kabupaten solok harus meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti samai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. dan apabila nantinya dinyatakan penggunaan ijazah dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur. bahwa telah ada pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan calon yang disampaikan kepada memohon, setelah penetapan pasangan calon, akan tetapi memohon kpu kabupaten solok tidak pernah meneruskan sampai sekarang kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. bahwa dengan tidak ditemukannya adanya pengaduan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan calon yang terindikasi palsu, maka memohon telah tidak menjalankan tugas dan fungsinya menurut undang undang dan perbuatan yand demikian telah. bertentangan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan ketentuan pkpu nomor. tahun permohonan yang disampaikan dalam permohonan ini. bahwa pemohon mengetahui kewenangan mahkamah dalam menyelesaikan sengketa pemilihan hasil tidak hanya dalam menghitung angka perolehan pasangan calon, akan tetapi akan tetap menggali substansi keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. bahwa mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menemukan pilihannya dijamin dalam konstitusi yaknisementara, organ yang melaksanakan pemilihan umum itu dalam hal ini memohon, harus bersifat nasional, tetap dan mandiri. maka dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah sekedar persoalan norma hukum yang biasa, akan tetapi berkaitan langsung dengan norma konstitusi. bahwa persoalan pemilihan umum bupati dan wakil bupati adalah persoalan konstitusidan pemilihan, maka lembaga yang berwenang memutus perkara tersebut, adalah mahkamah konstitusi. bahwa dalam prakteknya penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berupaya untuk menyederhanakan kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum tidak semata mata memeriksa perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara yang ditetapkan memohon. pemohon berharap agar mahkamah konstitusi tidak hanya menjadi lembaga hitung hitungan, yang sebatas memutus perkara terkait dengan perselisihan perhitungan suara, mahkamah tidak boleh dibatasi kewenangan hanya mengurus angka angka perhitungan suara belaka. pemohon meyakini bahwa mahkamah akan melangkah arah yang lebih substansial sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka angka belaka akan tetapi juga memperhatikan proses pelaksanaan pemilihan sampai pada proses perhitungan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id angka angka. pemohon berharap agar mahkamah akan dapat menciptakan norma hukum baru sesuai dengan keyakinan hakim judge made law), yaitu dengan memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan dalam sengketa perkara perselisihan hasil dengan memberikan penafsiran yang luas. bahwa norma kedaulatan, dalam perspektif hukum kartanegara, diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam sebuah negarapemilihan kepala daerah, maka lembaga yang berwenang memutus perkara tersebut. mahkamah dalam memutus sengketa atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bukanbahwa pada dasarnya pemohon tetap berharap bahwa mahkamah tidak hanya menjadi lembaga hitung menghitung akan tetapi juga lembaga yang tugasnya menjaga konstitusi dengan melindungi hak konstitusi pasangan calon yang dikalahkan suaranya dalam pemilihan dengan cara cara yang tidak adil. mahkamah juga tidak sebatas memutus perkara terkait dengan perselisihan perhitungan suara yang diperoleh oleh pasangan calon. mahkamah tidak dibatasi kewenangan hanya untuk mengurus angka angka perhitungan suara belaka yang yang diperoleh pasangan calon. saatnya dalam sengketa pilkada serentak ini untuk melangkah arah yang lebih substansial, guna menemukan keadilan substansial, sehingga yang diadili oleh mahkamah bukan persoalan perselisihan mengenai angka angka belaka. pemohon meyakini bahwapelanggaran pelanggaran yang dituduhkan kepada memohon, tentulah pemohon akan buktikan dengan alat bukti yang tidak dapat dibantah (beyond reasonable merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id doubt). bahwa penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah mahkamah telah mengalami perluasan definisi, mahkamah tidak hanya memaknai penyelesaian sengketa pemilihan kepala umum daerah sekadar penyelesaian perselisihan angka atau hasil penghitungan, melainkan juga memeriksa dan mengadili pelanggaran yang mempengaruhi hasilnya. adanya perluasan definisi tersebut berimplikasi pada varian putusan mahkamah, seperti dikabulkan seluruhnya dan dikabulkan sebagian. lebih lanjut, muncul juga beberapa putusan yang isinya membatalkan dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut mahkamah. bahkan mahkamah konstitusi pernah memerintahkan dilakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang, sampai pada mendiskualifikasi pasangan calon dan menetapkan pasangan calon pemenang dalam pemilihan umum kepala daerah. mahkamah konstitusi harus menjalankan perannya sesuai prosedur dalam menghadapi sengketa hasil pemilukada. pemohon berharap mahkamah tidak terjebak hanya dengan memperhatikan selisih perolehan suara dari masing masing kandidat. pemohon menyadari bahwa mahkamah tidak akan menyandera dirinya menjadi mahkamah yang hanya menghitung angka angka. mahkamah akan menempatkan diri sebagai pengawal konstitusi yang fokus mengawal prosedur semua tahapan, ketaatan hukum, dan semangat dalam proses pemilihan kepala daerah. mahkamah menciptakan yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematik, terstruktur dan masif atau tidak. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pemohon memohon mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon sebagaimana dalam petit permohonansolok tahun karena tahap verifikasi pencalonannya tidak sah, memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada daerah memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada daerah: kecamatan lembah ganti tps dan daratan gglund, kenagarian alasan panjang kecamatan lembah ganti. tps dan jorong talak dalam nagari alasan panjang kecamatan lembah ganti. tps dan jorong rimba data kenagarian sungai tanam, kecamatan lembah ganti. tps jorong rusak, nagari alasan panjang kecamatan lembah ganti. tps dan jorong daratan pauh, nagari sungai tanam kecamatan lembah ganti. tps dan jorong daratan gundik, nagari alasan panjang kecamatan lembah ganti. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten solokart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusbukti nama alat bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama desa editan anantanur:, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama bantul, surat keputusserta pemilihan bupati dan wakil bupati dan wakil bupati solok tahun berita acara nomor pts kpu kab.olok tahun surat17tokopi ijazah calon wakil bupati atas nama zulfadri nurdin diduga palsu dalam proses pencalonan, surat nomor sp db x11 tanggal desember merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id laporan nomor lp pilbup xi surat pemberitahuan tentang status laporan tertanggal desember surat pemohon tujukan kepada bawaslu kabupaten solok nomor pmb kab. solok tpdb db xi1 tanggal desember surat nomor tkp db xii tanggal desember perihal laporan persyaratan calon, surat kepada pemohon dengan nomor tkp db xi1 tanggal desember perihal penghentian sementara proses tahapan kpu kab. solok, surat tanda terima laporan nomor ttl x11 skt polres solok: rekap nama pemilih yang tidak mendapatkan model kwbahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara guolok karena tidak terpenuhiberbunyi. kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan jiwahasil penghitungan suara oleh memohon melaluiadalah atau y6), nomor urut drs. desa editan anantanur, m.m. dan bantul, s.t. adalah atau (bukti tg dan bukti tg tabel perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati solok tahun yulfadri nurdin, s.h. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddrs. hidup dan bantul, s.t. feodal perolehan suara suara bahwa selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyakmemohon pmk tahun tentang perubahan atas pmk nomor tahun tabel penghitungan selisih perbedaan perolehan suara sebesar y6) jumlah suara terbanyak (x) dikali koefisien jumlah suara jumlah suara pemohon terbanyak ( ) dikurangi koefisien hasil selisih suara bahwa berdasarkan hal tersebut atas, jika dihubungkan dengan jumlah penduduk kabupaten solok sebanyak jiwa berdasarkan surat kpu kpu iv tanggal april perihal dak2, maka pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum ( (bukti tb tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukanyang ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadiryang melalui running text media elektronik mahkamah konstitusi (vide permohonan pemohon halaman huruf c)d). permohonan pemohon tidak jelas kabur (obscura libel) bahwa permohonan pemohon tidak jelas kabur obscura libel), merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id karena dalam poin pokok pokok permohonan angka sampai dengan halaman sampai dengan halaman tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon sesuaimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adalah atau nomor urut drs. desa editan anantanur, m.m. dan bantul, s.t. adalah atau ,63y0)asanganasangan calon perolehan suara terbanyak yang ditetapkan memohon adalah sebesar namun,(selisih penghitungan yang ditetapkan memohon dangan selisih penghitungan pemohon) melainkan pemohon hanya menyebutkan tempat dimana selisih hasil penghitungan suara tersebut terjadi, antaranya kecamatan lembah ganti nagari alasan panjang, nagari sungai tanam, nagari air dingin), kecamatan junjung sirih nagari peninggalan), kecamatan bukit sundi nagari muara panas, nagari bukit tandang), dibeberapa tps (vide permohonan pemohon halamanmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, .dst,. persoalan tidak hanya kabupaten solok selatan, .dst,.memohon, yang menjadi kewenangan memohon adalah kabupaten solok: bahwa permohonan pemohon angka halaman sampai dengan halaman yang menyatakan jumlah yang tidak dapat menggunakan suara dengan perolehan suara pemohon dalam pelaksanaan dan penghitungan suara dan permohonan pemohon angka halaman sampai dengan halaman yang menyatakandan permohonan pemohon angka halaman sampai dengan halaman, permohonan pemohon angka halaman sampai dengan halaman yang menyatakan permohonan yang disampaikan dalam permohonan didasari dari pemikiran bahwa mahkamah tidak hanya mengadili angka angka akan tetapi menemukan keadilan substantif.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id). dalam pokok permohonan bahwa apa yang memohon. ajukan dalam jawaban terhadap pokok permohonan guo merupakan satu kesatuan dengan eksepsi atas: bahwa pada dasarnya memohon menolak semua dalil dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban memohon, bahwa memohon telah melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati solok pada tanggal desember yang diikuti oleh tiga pasangan calon, berdasarktertanggal agustus yaitu pasangan calon nomor urut atas nama gusman, s.e., m.m. dan yulfadri nurdin, s.h. pasangan calon nomor urut agus syahdeman, s.e. dan drs. hidup dan pasangan calon nomor urut drs. desa editan anantanur, m.m. dan bantul, s.t. (bukti ta dengan perolehan suaraasangan nomor urut memperoleh suara, atau y4). pasangan nomor urut memperoleh suara atau y4). pasangan nomor urut memperoleh suara atau. pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase) adalah pernyataan yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tidak benar dan tidak berdasar hukum karena pemohonmenetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: nurdin, s.h. hidup dan bantul, s.t. total perolehan suara suara bahwa perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesaroleh karena itu maka ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase) tidak terpenuhi oleh pemohon,memohon dan penghitungan yang benar menurut pemohon, bahwa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohongusman, se.mm. dan yulfadri suara nurdin, agus syahdeman, dan drs, suara hidup drs. desa editan anantanur, suara dan bantul,eigajanganlah merinci selisih penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon, dan penghitungan yang benar menurut pemohon, menjumlahkan hasil penghitungan suara saja pemohon tidak bisa melakukan secara benar. bahwa terhadap selisih perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon, pemohon hanya menyebutkan kecamatan dan negaranya saja, tidak menyebutkan selisih perolehan suara dan jumlah perolehan suara yang benar berdasarkan penghitungan pemohon, antaranya kecamatan lembah ganti yaitu dipagari alasan panjang, nagari sungai tanam, nagari air dingin, kecamatan junjung sirih yaitu dipagari peninggalan, kecamatan bukit sundi yaitu nagari muara panas, nagari bukit tandang, pemohon hanya mendasarkan selisih penghitungan suara berdasarkan yang katanya tidak diberikan oleh memohon, (bukti te merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sampai dengan bukti te dan bukti tgyaitu tps dan jorong rimba data kenagarian sungai tanam, kecamatan lembah ganti, orang tps jorong rusak, nagari alasan panjang kecamatan lembah ganti, orang tps dan jorong daratan pauh, nagari sungai tanam, kecamatan lembah ganti, orang adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum, karena memohon telah memberikan model kepada pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) dan dalam daftar pemilih tambahan dpt1) yang terdapat tps tps yang ada diseluruh kabupaten solok, termasuk kecamatan lembah ganti, dimana mendistribusikannya dilakukan oleh petugas kpps sebelum hari pemungutan suara, dan terhadap pemilih yang tidak memperoleh model tetapi sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) dan dalam daftar pemilih tetap tambahan dpt dapat menggunakan hak pilihnya tps tempat pemilih terdaftar dengan menunjukan kartu tanda penduduk ktp), kartu keluarga, merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo paspor, atau identitas lainya sebagaimana dimaksud dalam papabila ada pemilih yang belum mendapatkan model kwk, tiga hari sebelum hari pemungutan suara maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir kwk kepada ketua kpps paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukan kartu tanda penduduk ktp), kartu keluarga, paspor, atau identitas lainnya sebagaimana dimaksudada hak pemilih yang dirugikan oleh memohon sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati solok tahun (bukti tc sampai dengan tc dan bukti tnpermohonan pemohon hanya copy paste, jauh dari profesionalitas dan pemohon hanya mengemukakan sentimen negatif dan provokatif kepada memohon tanpa didasari kepada data dan fakta fakta yang logis secara hukum, padahal memohon telah menjalankan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati solok tahun bahwa dalil pemohon pada angka halaman menyebutkan bahwa desa nagari yang disebutkan dalam angka huruf merupakan daerah pemilih potensi pemohon, dimana pemohon akan memperoleh.tersebut. sehinggatahun berdasarkan keputusan kpu kabupaten solok nomor. pts kpu kab tahun tanggal agustus tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati solok tahun bahwa pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten solok tahun dengan nomor urut. berdasarkan berita acara kpu kabupaten soloksoloilrmohonan pembatalan terhadap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten solok nomor ptser. pemilihan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adalah tidak berdasar dan tidak jelas obscura libel) karena pemohon bukanlah pihak yang berwenang untuk memberikan model kepada pemilih dan pemohon tidak mengetahui kepada siapa pemilih akan memberikan suaranya sehingga tidak bisa memastikan seberapa besar perolehan suara pemohon daerah tersebut. memohon juga tidak pernah mengurangi penghitungan hasil jumlah suara pemohon akibat tidak datangnya pemilih tps. dengan demikian maka beralasan hukum jika dalil pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), bahwa dalil pemohon angka halaman sampai dengan adalah tidak tepat karena kedatangan pemilih tps untuk menggunakan hak pilihnyalah yang akan mempunyai hubungan atau mempengaruhi hasil perolehan suara masing masing pasangan calon bukan penyampaian c6. dalam hal ini memohon sudah bekerjbeberapa nya juga memberikan hak kepada masyarakat untuk tetap dapat menggunakan hak pilih, walaupun tidak mendapatkan mempunyai c6, antaranyabahwa dalil pemohon angka halaman adalah pernyataan yang tidak beralasan karena tidak diterimanya model oleh pemilih tidak akan menghilangkan hak pilih pemilih atau pemilih akan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. (vide angka jawaban memohon), bahwa terhadap dalil pemohon angka halaman yang pada pokoknya menyatakan memohon tidak profesional dan melanggar asas transparansi dengan membiarkan adanya wakil pasangan calon menggunakan ijazah palsu, dan terhadap keberatan tersebut memohon tidak menanggapinya adalah pernyataan yang tidak berdasar dan mengada ada karena pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan rinci atas nama siapa adanya wakil pasangan calon yang menggunakan ijazah palsu dan memohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo terhadap seluruh ijazah dan persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam dan atau walikota dan wakil walikota sebagaimana diubah dengan pkpu nomor tahun juncto surat keputusan kpu kabupaten solok pts kpu kab tahun tentang pedoman teknis pencalonan bupati dan wakil bupati solok tahun (bukti talaporan panwaslih dengan bukti bukti berupa ijazah yang diduga palsu beserta riw hidup terlahir adalah benar adanya dan panwaslih kabupaten solok telah memproses laporan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sampai kemudian membuat kajian laporan pemohon nomor lp pilbup xii yang pada pokoknya menyatakan. laporan pemohon bukan pelanggaran tindak pidana pemilihan:kepada aparat penegak hukum agar dilakukan pengawasan dan menindak segala bentuk pelanggaran, terutama kejahatan politik uang dan intimidasi terhadap pemilih sebelum dilakukan pemilihan bupati dan wakil bupati solok tahun melalui surat nomor. sp db x11 tanggal desember adalah bentuk peran serta dan tanggung jawab pemohon dalam menjaga dan menegakan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten solok tahun dan terhadap hal tersebut memohon sangat mengapresiasi dan memohon telah menjalankan seluruh tahap pemilihan secara jujur dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan udangan yang berlaku: bahwa terhadap dalil pemohon angka halaman yang pada intinya menyatakan terhadap laporan penggunaan ijazah palsu disikapi oleh panwaslih dan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena panwaslih kabupaten solok telah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mempunyai dasar pertimbangan yang matang dan melakukan pemeriksaan atas laporan pengaduan pemohon sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku sampai akhirnya mengeluarkan kajian laporan nomor lp pilgub xi1 yang menyatakan bahwa laporan pengaduan yang disampaikan oleh pemohon. bukan bukan pelanggaran tindak pidana pemilihan (bukti tm bahwa terhadap dalil pemohon angka sampai dengan yang pada intinya menyatakan memohon dan panwaslih kabupaten solok tidak pernah menanggapi permintaan pemohon untuk dilakukan penghentian sementara proses pemilukada tahun dadalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karenasurat keputusan kpu kabupaten solok nomor pts kpu kab tahun tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati solok tahun tanggal desember adalah batas waktu bagi memohon untuk menetapkan calon terpilih sepanjang tidak adanya gugatan perkara mahkamah konstitusi. (bukti tn bahwa memohon telah menerima surat dari mahkamah konstitusi melalui kpu dengan surat nomor pan.mk tanggal desember dan surat nomor pan.mk tanggal desember yang pada intinya menerangkan bahwa memohon tidaklah termasuk sebagai daerah yang sedang berperkara mahkamah konstitusi, karenanya memohon melanjutkan proses pemilihan dengan menetapkan pasangan calon terpilih, namun pada tanggal desember memohon kembali menerima surat dari mahkamah konstitusi nomor pan.mk tanggal desember yang pada intinya menyatakan memohon sebagai pihak yang berperkara mahkamah konstitusi, artinya penundaan proses tahapan pemilukada hanya bisa dilakukan dengan dasar hukum bukan dengan intervensi pemohon dalam bentuk apapun karena memohon hanya tunduk kepada kepadyang berlaku sebagai penyelenggara (bukti tn dan bukti tn bahwa terhadap dalil pemohon angka yang pada intinya menyatakan memohon tidak memperhatikan dan telah melakukan pelanggaran dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten solok tahun adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena memohon dalam menetapkan seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati solok tahun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan udangan yang berlaku: bahwa terhadap dalil pemohon angka yang pada intinya menyatakan memohon melakukan pelanggaran dengan meloloskan calon wakil bupati nomor urut yulfadri nurdin sebagai calon wakil bupati adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena memohon sebelum menetapkan pasangan calon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual instansi yang berwenang sesuai dengan, dan atau walikota dan wakil walikota sebagaimana diubah dengan pkpu tahun juncto surat keputusan kpu kabupaten solok nomor pts kpu kab tahun tentang pedoman teknis pencalonan bupati dan wakil bupati solok tahun (bukti ta sampai dengan bukti ta bahwa sebelum menetapkan pasangan calon pada tanggal agustus melaluisampai hari pemungutan suara tanggal desember tidak pernah ada masukan, keberatan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dugaan menggunakan ijazah palsu atas nama yulfadri nurdin calon wakil bupati solok nomor urut termasuk dari pemohon. keberatan baru disampaikan oleh pemohon setelah pasangan nomor urut memperoleh suara terbanyak,olok tahun artinya jargon siap menang dan siap kalah tidak berlaku bagi pemohon, dengan tetap memaksakan diri tanpa mengakui kekalahannya, hal ini membuktikan jika pemohon tidak siap sebagai pasangan calon yang pro demokrasi, bahwa terhadap dalil pemohon angka yang pada intinya menyatakan memohon tidak mempedulikan laporan masyarakat tentang penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan bupati dan wakil bupati kabupaten solok tahun adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena laporan pengaduan terkait dugaan ijazah palsu baru disampaikan oleh pemohon kepada kepolisian pada tanggal desember (dimana pada saat ini proses tersebut masih berjalan kepolisian dan memohon telah dipanggil dan hadir sebagai saksi dalam laporan pengaduan tersebut (bukti tm bahwa terhadap dalil pemohon angka yang pada intinya menyatakan permohonan yang disampaikan dalam permohonan pemohon adalah merupakan pendapat pemohon dalam mengajukan perkara guo, akan tetapi menurut memohon dalam mengadili sengketa penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten solok tahun sebagaimana tercatat dalam register perkara no: php.bup xiv mahkamah tetap harus berpedoman pada ketentuan peradangan undangan yang berlaku, termasuk dalam peraturan mahkamah konstitusi yang telah disusun dan dibuat untuk menyelesaiktit berdasarkan alasan alasan sebagaimana diuraimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: dalam eksepsi: menerima dansolok tahun yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara selisih gusman, s.e., m.m. dan yulfadri suara suara nurdin, s.h. pasangan urut drs. desa editan anantanur, m.m. suara dan bantul, s.t. pasangankti yang diberi tanda bukti tg sampai dengan bukti tm sebagai berikut: jenis bukti pokok keterangan itghuruf halaman tahun tentang dan angka iv. huruf halaman penetapan rekapitulasi hasil yang menyatakan bahwa pemohon penghitungan perolehan suara dan mempunyai kedudukan hukum (legal hasil pemilihan bupati dan wakil standing) untuk mengajukan bupati kabupaten solok tanggal permohonan kepada mahkamah tanggal desember konstitusi berkaitan dengan selisih jumlah perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak. bukti ini juga membantah dalil permohonan pemohon angka iii huruf halaman yang menyatakan bahwa permohonan pemohon yang diajng waktu pengajuan. tg berita acarasuara tingkat kabupaten dalam pemilihan yang disaksikan oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati solok tahun dan diawasi oleh panwaslih kabupaten model db kwk) tanggal solok. desember tb fotokopi surat kpu nomor bukti ini membantah dalil permohonan kpu iv tanggal april pemohon angka iv. huruf halaman perihal dak2 pemilihan kepala yang menyatakan bahwa jumlah penduduk daerah dan wakil kepala daerah. kabupaten solok adalah jiwa. ta surat keputusan kpu kabupaten bukti ini menerangkan penetapan pasangan solok nomor pts kpu kab calon yang memenuhi syarat sebagai tahun tentang peserta pemilihan bupati dan wakil bupati penetapan pasangan calon yang kabupaten solok tahun memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati solok tahun tanggal agustusyang kecamatan bukit sundi kabupaten dilakukan oleh memohon khususnya pada solok. provinsi sumatera barat kecamatan bukit sunddanau kembar dilakukan oleh memohon khususnya pada kabupaten solok provinsi sumatera kecamatan danau kembarunung talang dilakukan oleh memohon khususnya pada kabupaten solok provinsi sumatera kecamatan gunung talangiliran ganti dilakukan oleh memohon khususnya pada kabupaten solok provinsi sumatera kecamatan giliran. yang kecamatan koto sei lasi dilakukan oleh memohon khususnya pada kabupaten solok provinsi sumatera kecamatan koto sei lasi kabupaten barat model da1 kwk). solojunjung siri kabupaten dilakukan oleh memohon khususnya pada solok provinsi sumatera barat kecamatan junjung sirurung kabupaten solok dilakukan oleh memohon khususnya pada provinsi sumatera barat model da1 kecamatan kurung kabupaten solok.di.ganti dilakukan oleh memohon khususnya pada kabupaten solok provinsi sumatera kecamatan lembah.jaya kabupaten dilakukan oleh memohon khususnya pada solok provinsi sumatera barat kecamatan lembang jayantai cermin dilakukan oleh memohon khususnya pada kabupaten solok provinsi sumatera kecamatan pantai cerminyung sekali dilakukan oleh memohon khususnya pada kabupaten solok provinsi sumatera kecamatan payung sekalitigo lurah kabupaten dilakukan oleh memohon khususnya pada solok provinsi sumatera barat kecamatan tigo lurahbupati tahun pelaksanaan pemilihan penghitungan yang kecamatan koto diatas kabupaten dilakukan oleh memohon khususnya pada solok provinsi sumatera barat kecamatan koto diatasoto singkarak dilakukan oleh memohon khususnya pada kabupaten solok provinsi sumatera kecamatan koto singkarak kabupaten barat model da1 kwk). solok. tg sertifikat rekapitulasi hasil dan bukti ini membantah dalil permohonan rincian penghitungan perolehan pemohon angka halaman sampai suara dari setiap kecamatan dengan yang menyatakan telah terjadi tingkat kabupaten kota dalam selisih hasil perolehan suara pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pelaksanaan pemilihan penghitungan yang tahun model db1 kwk). dilakukan oleh memohon pada kabupaten solokmuara panas menyerahkan model kepada pemilih. kecamatan bukit sundi kabupaten solok provinsi sumatera barat. tc sampel potongan surat bukti ini 'peninggalan menyerahkan model kepada pemilih. kecamatan junjung sirihalasan panjangsungai tanamn surat pernyataan dari kpps bukti ini membantah dalil permohonan berkenaan dengan penyebaran pemohon pada angka huruf penyampaian surat pemberitahuan huruf dan huruf bahwa kpps tidak memilih formulir model c6 kwk) menyerahkan kepada pemilih atas nama: eko adil fitri mandarin adri efendi selma yumisrianti chairman garrison anal tion syari siar syafidon andi ardidan wakil bupati kabupaten solok tahun bertanggal desember pukul wib: bahwa pemohon, menurut pengakuannya, mendaftarkan permohonan guo kepaniteraan mahkamah konstitusi dengan juga mendasarkan keterangan dari petugas pendaftaran mahkamah konstitusi dan informasi yang disampaikan melalui running text media elektronik oleh mahkamah konstitusi dimana pendaftaran dapat dilakukan sampai hari selasa tanggal desember maka pada hari selasa tanggal desember pukul wib. pemohon telah mengajukan permohonan sehingga, menurut pemohon, permohonan masih dalamgbikabupaten solok dengan jumlah penduduk jiwa, |at. islami ta surat keputusan kpu kabupaten bukti ini membantah dalil permohonan solok nomor: pts kpu kab pemohon angka halaman bahwa tahun tentang memohon menetapkan wakil pasangan pedoman teknis pencalonan bupati calon yang diduga menggunakan ijazah dan wakil bupati solok tahun palsu karena memohon telah menetapkan tanggal mei sesuai aturan yang berlaku. tm model kajian laporan panwaslih bukti ini menerangkan bahwa tidak ada nomor lp pilbup xi1 ketentuan peraturan perundang undangan yang dilanggar atas dokumen dokumen dan atau biodata persyaratan calon oleh terlahir yulfadri nurdin) dalam pencalonan bupati dan sakit bupati solok tahun bukti ini juga membantah dalil permohonan pemohon angka yang menyatakan bahwa memohon melakukan pelanggaran terutama dalam meloloskan calon wakil bupati nomor urut yaitu bernama yulfadri nurdin. tnyang menyatakan tahun tentang bahwa memohon berkeras hati untuk tetap tahapan, program dan jadwal menetapkan pasangan calon yang penyelenggaraan pemilihan bupati menggunakan ijazah palsu. dan wakil bupati solok tahunketerangan sampai dengan yang menyatakan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan memohon tetap berkeras hati menetapkan gubernur, bupati, dan walikota pasangan calon yang diduga menggunakan tahun ijazah palsu.tambahan sampai dengan yang menyatakan bahwa keterangan perkara perselisihan memohon tetap berkeras hati menetapkan hasil pemilihan gubernur, bupati, pasangan calon yang diduga menggunakan dan walikota tahun ijazah palsu. ta berita acara nomor: bukti ini membantah dalil pemohon pada kpu. kab. vi1 angka halaman sampai dengan tenberita acara nomor: bukti ini membantah dalil pemohon pada kpu. kab. v1i1 angka halaman sampai dengan usurat perintah perjalanan dinas bukti ini membantah dalil pemohon pada spp) verifikasi faktual jambi angka halaman sampai dengan atas nama permohonan pemohon yang menyatakan joins mandi, pd. bahwa memohon tidak melakukan penelitian nora susanti, s.e. terhadap keabsahan dari ijazah wakil albatros hendra pasangan calon nomor pasir pribadi ta surat perintah tugas spt) verifikasi bukti ini membantah dalil pemohon pada faktual jambi atas nama angka halaman sampai dengan joins mandi, pd, permohonan pemohon. yang menyatra susanti, s.e. bahwa memohon tidak melakukan penelitian albatros hendra terhadap keabsahan dari ijazah wakil pasir pribadi pasangan calon nomor ta foto verifikasi faktual jambi bukti ini membantah dalil pemohon pada angka halaman sampai dengan permohonan pemohon yang menyatakan bahwa memohon tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dari ijazah wakil pasangan calon nomor tm surat panggilan dari kepolisian bukti ini membantah dalil pemohon pada resor solok nomor: angka halaman permohonan sp x11 bareskrim tanggal pemohon yang menyatakan bahwa desember untuk memanggil memohon tidak pernah meneruskan sampai ketua kpu kabupaten solok. sekarang kepada pihak yang berwenang karena pada dasarnya pengaduan kepada polres solok telah ada dan memohon telah diperiksa sebagai saksieksepsi kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh kpu kabupaten solok sebagai pihak memohon, melaluidan drs, hidup adalah atau nomor urut drs. desa editan anantanur, m.m. dan bantul, s.t. adalah atau (bukti.t. dan bahwa selisih suara antara pemohon dengan pihak terkaitkpu kabupaten solok. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jika dihubungkan dengan jumlah penduduk kabupaten solok sebanyak jiwa berdasarkan surat merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] kpu kpu iv tanggal april perihal dak2, maka pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa kpu kabupaten solok sebagai pihakmana pihak terkait sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebutmelalui running text media elektronik mahkamah konstitusi: permohonan pemohon tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh kpu kabupaten solok sebagai pihak memohon, sesuaian berita acaradinomor.ihak terkait adalah atau nomor urut agus syahdeman, s.e. dan drs. hidup adalah atau nomor urut pemohon adalah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id atauy6,ihak terkaitihak terkait yang ditetapkan memohon adalah sebesar yo, dandibeberapa tps,kpu kabupaten solok sebagai pihak memohonkpu kabupaten solok sebagai pihakdalam pokok permohonan bahwa apa yang diajukan dalam keterangan ini terhadap pokok permohonan guo merupakan satu kesatuan dengan eksepsi atas: bahwa pada dasarnya pihak terkait menolak semua dalil dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon: bahwa pihak terkait adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati solok dengan nomor urut yang terpilih dalam pemilihan tanggal desember dengan perolehan suara sebesar suara, (bukti dan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase) adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena pemohon.urdin, s.h. pihak terkait drs, hidup m.m. dan bantul, pemohon total perolehan suara suara bahwa perbedaan perolehan suara antara pemohon pihak terkait adalah sebesar yo.y6, dan tidak terpenuhi oleh pemohon:kpu kabupaten solok dan penghitungan yang benar menurut pemohon sehingga bertambahnya suara pihak terkait, bahwa pemohon berdasarkan keputusgusman, s.e., m.m. dan yulfadri suara nurdin, s.h. agus syahdeman, s.e. dan drs, suara hidup drs. desa editan anantanur, suara m.m. dan bantul, s.t.jumahdengan demikian maka dalil permohonan pemohon tersebut haruslah dikesampingkan,adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum, tidak benar dan mengada ada dan tidak perlu pihak terkait tanggapi karena merupakan kewenangan dari kpu kabupaten solok sebagai pihak memohon,dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukan merupakan kewenangan dari pihak terkait dengan demikian maka dalil yang demikian mohon untuk dikesampingkan: bahwa dalil pemohon pada angka dan tidak perlu pihak terkait tanggapi karena dalil tersebut merupakan kewenangan kpu kabupaten solok sebagai pihak memohon, dan sepengetahuan pihak terkait, kpu kabupaten solok telah melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten solok secara benar dan sesuai dengan peraturan perundangan undangan, dan terhadap dalil tersebut haruslah dikesampingkan, bahwa terhadap dalil pemohon angka dan yang pada pokoknya menyatakan ijazah pihak terkait yaitu sebagai wakil bupati solok terpilih atas nama yulfadri nurdin, adalah tidak benar dan berdasar hukum karena ijazah tersebut telah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual dimana pihak terkait menamatkan pendidikannya yang dilakukan oleh kpu kabupaten solok terhadap instansi yang berwenang, dan terhadap laporan laporan yang dilakukan oleh pemohon tidak satupun yang dapat dibuktikan kebenarannya, karena panwaslih kabupaten solok tidak ada menemukan adanya pelanggaran terhadap pihak terkait, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran dugaan tindak pidana (bukti bahwa terhadap dalil pemohon angka dan tidak perlu pihak terkait tanggapi karena hal tersebut merupakan kewenangan kpu kabupaten solok sebagai pihak memohon untuk menjelaskannya, dan terhadap semua tahapan penyelenggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten solok telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang udangan dan pihak terkait telah memenuhi semua persyaratan sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten solok: bahwa terhadap dalil pemohon angka ,a,b,c,d,e dan tidak perlu pihak terkait tanggapi karena hanya curhat hati bagi pemohon yang tidak bisa menerima kenyataan atas kekekalahanya dalam perolehan suara, wagon pemilihan yang disepakati bersama dimana semua pasangan calon bertekad untuk siap menang dan siap kalah dan sudah barang tentu hanyalah ungkapan manipulatif bagi pemohon, faktanya pemohon mengingkari kesepakatan tersebut dan berupaya dengan berbagai macam merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id cara agar pemilihan yang telah terselenggara menjadi kacau, dengan demikian maka pernyataan pernyataan tersebut haruslah dikesampingkan. il. petit berdasarkan alasan alasan sebagaimana: menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi pihak terkait dalam pokok perkara: menolak permohonan pemohon.untuk seluruhnya, menyatakan sah dan benar dan tetap berlaku: atau,pt. surat keputusan kpu kabupaten bukti ini menerangkan solok nomor pts kpu kab penetapan rekapitulasi hasil tahun tentang penghitungan perolehan suara dan penetapan rekapitulasi hasil hasil pemilihan bupati dan wakil penghitungan perolehan suara dan bupati solok tahun hasil pemilihan bupati dan wakil penetapan hasil penghitungan bupati kabupaten solok tanggal perolehan suara dan hasil pemilihan tanggal desember bupati dan wakil bupati solok tahun untuk masing masing pasangan calon. menerangkperaih suara terbanyak memperoleh sebanyak suara dan pasangan ketiga memperoleh sebanyak suara dari jumlah perolehan suara sah yaitudengan demikian,jumlah oo |: kecamatan lembah ganti: desa nagari alasan panjang desa nagari sungai tanam desa nagari air dingin kecamatan junjung sirih desa nagari panyinggahan kecamatan bukit sundi desa nagari muara panas desa nagari bukit tandangdiatas, diawali dari, terutama merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yaitu tanggal desember pukul wib. pt. berita acara kputingkat kabupaten dalam pemilihan suara yang disaksikan oleh saksi bupati dan wakil bupati solok pasangan calon dan diawasi oleh tahun model db kwk) panwaslih kabupaten solok. tanggal desember pt.dengan penetapan nomor turut pasangan nomor urut calon bupati wakil bupati solok tahun pt4terpilih penetapan pasangan calon terpilih yang ditetapkan oleh kpu kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil solok tanggal desember bupati solok tahun ipt. foto kopi ijazah pihak terkait bukti ini menerangkan jika wakil bupati terpilih nomor urut atas nama yulfadri nurdin, sh.dan sah secara hukumhari kamis,domisili daerah tersebut. dengan banyaknya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dilihat dari jumlah selisih jumlah daftar pemilih dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih. sehingga hal ini berakibat secara langsung terhadap hasil perolehan suara pemohon, bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara danmberian model kepada masyarakat dalam proses demokratisasi untuk memilih kepala daerah pemilihan adalah syarat mutlak untuk mengatakan pemilihan telah berjalan secara demokratis: berdasarkannya surat panggilan atau model c6, kepada pemilih sesuai dengan hasil penghitungan memohon pada model da. .kwk dan laporannya. dengan memohon tidak memberikan model kepada masyarakat daerah kantong suara pemohon berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon, bahwa dari beberapa desa nagari yang ada dalam pada. tps dan jorong rimba data kenagarian sungai tanam, kecamatan lembah ganti, orang. tps jorong rusak, nagari alasan panjang kecamatan lembah ganti, orang. tps dan jorong daratan pauh, nagari sungai tanam merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan lembah ganti, orang.. bahwa pemilih potensi pemohon yang ada tersebar desa nagari kecamatan tersebut atas, selain karena tidak diberikan model juga tidak diperbolehkan menggunakan ktp pada waktu pencoblosan karena ktp harus di fotokopi. dengan kondisi wilayah yang jauh dari perkotaan sehingga sulit untuk mendapatkan fotokopi dan begitu juga dengan waktu pemungutan suara yang tersedia hanya dari pukul wib sampai dengan pukul wib sehingga masyarakat tidak dapat lagi menggunakan hak pilihnya: bahwa bentuk bentuk rekayasa pelaksanaan pemilihan dengan modus tidak memberikan model kepada pemilih yang berpotensi untuk memilih pasangan calon tertentu adalah bentuk kesalahan yang terus berulang semenjak dari dimulainya pemilihan langsung indonesia. persoalan tidak hanya kabupaten solok selatan, akan tetapi juga diseluruh daerah pemilihan indonesia. bahwa memohon tidak pernah melakukan antisipasi modus kejahatan pemilihan dengan mengunakan instrumen memohon lapangan seperti pps untuk menjegal pemohon sebagai pasangan calon untuk mendapatkan suara dari masa pemilih permanen. persoalan ini berulang tidak hanya pada pelaksaan pemilihan sekarang saja akan tetapi sudah terjadi sebelum sejak pemilihan langsung diterapkan indonesia. adalah tidak dapat diterima begitu saja dalil yang selalu digunakan oleh pemohon dengan mudah mengatakan yang tidak dapat boleh menggunakan kartu tanda penduduk ktp) atau bukti identitas lainnya. dengan memberikan peluang untuk menggunakan ktp, menjadikan semakin membuka ruang untuk melakukan kecurangan dalam pemilihan. karena yang tidak berhak dapat memilih dengan menggunakan kartu identitas dan model pada tps yang berbeda, hubungan jumlah yang tidak dapat menggunakan suara dengan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perolehan suara pemohon dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara. bahwa dalam, manakannaan pemilihanbuku panduan kpps yang diterbitkan oleh memohon. disebutkan bahwa dalam tahapan pemilihan pada pemungutan suara. persiapan: pemungutan dan penghitungan suara tps., penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tps., pengumuman hasil penghitungan suara tps.,lammerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id atas, yang penyebarannya ada dalam daerah pemilihan desa nagari dalam kecamatan tersebut atas:bahwa memohon dalam tahap pendaftaran pasangangan calon telah bertindak tidak profesional dan melanggar azas transparansi dengan membiarkan adanya wakil pasangan calon yang diduga menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan. atas tindakan memohon dengan menetapkan pasangan calon yang diduga menggunakan ijazah palsu dalam proses pencalonan adalah bentuk dari tidak profesionalnya memohon dalam menyelenggarakan pemilu. bahwa pemohon telah menyampaikan keberatan tersebut kepada memohon dan bawaslu kabupaten solok, akan tetapi pernah tidak ditanggapi. bahwa dalam laporan bawaslu, telah disampaikan bukti bukti berupa fotokopi ijazah yang diduga palsu dan fotokopi ijazah pembanding pada sekolah yang sama dan riw hidup terlahir ketika menjadi calon anggota dprd kabupaten solok tahun (bukti bahwa pemohon sebelum pelaksanaan pemilihan telah menyampaikan kepada aparat penegak hukum agar dalam penyelenggaraan pemilihan kepada daerah untuk melakukan pengawasan dan menindak segala bentuk pelanggaran terutama kejahatan politik uang menjelang hari pemilihan tanggal desember tidak hanya persoalan adanya politik uang akan tetapi juga ketika itu perbuatan intimidasi terhadap pemilih untuk memilih pasangan tertentu, hal ini pemohon sampaikan melalui surat nomor sp db xi1 tanggal desember (bukti bahwa terhadap laporan nomor lp pilgub xxi telah diberitahukan oleh bawaslu melalui surat pemberitahuan tentang status laporan tertanggal desember terhadap adanya laporan dugaan menggunakan ijazah palsu disikapi oleh bawaslu merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo |
penuaan salinmite nasional ekonomi dan keuangan syariah, perluekonomi dan keuangan syari. bab kedudukan, tugas, dan fungsi manajemen eksekutif berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua komite nasional ekonomi dan keuangan syariah dan sehari hari dikoordinasikan oleh wakil ketua komite nasional ekonomi dan keuangan syariah selaku ketua harian. manajemen eksekutif dipimpin oleh seorang direktur eksekutif. manajemen eksekutif bertugas untuk melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program tea bagian keenam direktorat infrastruktur ekosistem syariah direktorat infrastruktur ekosistemdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat infrastruktur ekosistem, ddirektorat infrastruktur ekosistem syariah terdiri atas: divisi hukum pengembangan ekonomi syariah: divisi promosi dan kerja sama strategis: divisi pengembangan sdm ekonomi syariah: dan divisi riset ekonomi syariah. divisi hukum pengembangandivisi promosi dan kerja sama strategis. divisi pengembangan sdm. divisi risetbab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, direktur eksekutif harus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem akuntabilitas kinerja, dan sistem pengendalian internal. direktur eksekutif menyampaikan laporan kinerja kepada menteri keuangan sebagai sekretaris komite nasional ekonomi dan keuangan syariah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan. dalam hal diperlukan, menteri keuangan sebagai sekretaris komite nasional ekonomi dan keuangan syariah dapat meminta laporan kinerja manajemen eksekutif kepada direktur eksekutif sewaktu waktu sesuai kebutuhan. penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada dan dihembuskan kepada kepala sekretariat komite nasional ekonomi dan keuangan syariah. direktur eksekutif dapat menunjuk narahubung liaison officer) manajemen eksekutif untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan sekretariat komite nasional ekonomi dan keuangan syariah. penunjukan narahubung liaison officer) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur eksekutif. bab ketentuan lain lain manajemen sumber daya manusia pada manajemen eksekutif yang berasal dari pegawai negeri sipil, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. manajemen sumber daya manusia pada manajemen eksekutif yang berasal dari non pegawai negeri sipil, ditetapkan oleh direktur eksekutif. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat pegawai yang memangku jabatan lingkungan manajemen eksekutif, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat pegawai baru berdasarkan peraturan menteri ini. pada saat peraturan menteriekonomi dan keuangan syariah tetap dilaksanakan oleh kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional sampai dengan ditetapkannya berita acara pengalihan antarberita acara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setelah dilakukan audit terlebih dahulu. bab viii ketentuan penutup bagan struktur organisasi manajemen eksekutif knkepala bagian adrnyfniseras erasnterian nisn uan and syah sy, nio760213 les lampirbagan organisasi manajemen eksekutpit. kepala bagian pan tarian tas ardiansyah nin9780213 19970shoot,, cc.,, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wakil ketua komite nasional ekonomi dan keuangan syariah selaku ketua harian. bab susunan organisasi manajemen eksekutif terdiri atas: direktur eksekutif: dan unit kerja. bab iii direktur eksekutif direktur eksekutif mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi manajemen eksekutif. bab unit kerja bagian kesatu tugas dan fungsi unit kerja unit kerja mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan substansi pelakeeruem tugas manajemen eksekutif. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam unit kerja menyelenggarakan fungsi:, dunit kerja terdiri atas: , direktorat industri produk halal: direktorat jasa keuangan syariah, direktorat keuangan sosial syariah, direktorat bisnis dan kewirausahaan syariah, dan direktorat infrastruktur ekosistem syariah. bagian kedua direktorat industri produk halal direktorat industri produk halal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat industri produk halaldirektorat industri produk halal terdiri atas: divisi pengembangan halal assurance system, divisi infrastruktur industri halal: dan divisi rantai nilai produk halal. divisi pengembangan halal assurance system. divisi infrastruktur industri. divisi rantai nilai produkbagian ketiga direktorat jasa keuangan syariah direktorat jasa keuang. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat jasa keuangdirektorat jasa keuangan syariah terdiri atas: divisi perbankan syariah, divisi jasa keuangan non bank syariah, dan divisi pasar modal syariah. divisi perbank. divisi jasa keuangan non bank. divisi pasar modbagian keempat direktorat keuangan sosial syariah direktorat keuangan sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat keuangan sosialdirektorat keuangan sosial syariah terdiri atas: divisi dana sosial syariah, divisi lembaga keuangan mikro syariah, dan divisi inklusi keuangan syariah. divisi dana sosi. divisi lembaga keuangan mikro. divisi inklusi keuangbagian kelima direktorat bisnis dan kewirausahaan syariah direktorat bisnis dan kewirausaha dan pengelolaan data nasional ekonomi dan keuangan syariah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat bisnis dan kewirausaha: dan pengelolaan data nasional ekonomi dan keuangan syariah. direktorat bisnis dan kewirausahaan syariah terdiri atas: divisi kemitraan dan akselerasi usaha syariah: divisi inkubasi bisnis syariah, dan divisi bisnis digital dan pusat data ekonomi syariah. divisi kemitraan dan akselerasi usaha. divisi inkubasi bisnis. divisi bisnis digital dan pusat data dan pengelolaan data nasional ekonomi dan keuangan syariah. |
balantara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomijepang guna mengakomodasi dinamika persetujuan antara republik indonesia dan jepang nanometer mengenai suatu kemitraan ekonomi, perlu melakukan penyempurnaan terhadapvan kembotkugoiajiwa dalam daerah pabean, atau wnwjdih.kemerah go.icjiwa, berlaku ketentuan sebagai berikut: wmwjdihkemenketigoia diterbitkan dalam bahasa inggris pada kertas ukuran iso dengan bentuk dan format ska form jiwajiwcetak (printed): ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau pihak lain atas nama eksportir yang bersangkutan dalam hal ska form jiwa mencantumkan lebih dari (satu) uraian barang, kolom pada ska form jiwa diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada overseas notes, ska form jiwa berlaku selama (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan: mencantumkan klasifikasi barang dalam (enam) digit harmonized system hs) dalam ska form jiwa dan deskripsi barang dalam ska form jiwajiwajiw.go.id waktu (dua belas) bulan sejak tanggal pengapalan atau tanggal eksplorasi, dengan ketentuan sebagai berikut: memberikan tanda tulisan cap issued retroactively' pada kolom ska form jiwa, dan mencantumkan tanggal pengapalan atau tanggal eksplorasi pada ska form jiwa. dalam hal ska form jiwa hilang atau rusak, dapat digunakan ska form jiwa barugunakan nomor referensi baru, cc. dicantumkan nomor referensi dan tanggal ska form jiwa yang hilang atau rusak pada kolom ska form jiwa baru, dan masa berlaku ska form jiwa baru sama dengan masa berlaku ska form jiwa yang hilang atau rusak. dalam hal terdapat kesalahan pengisian ska form jiwa, berlaku ketentuan sebagai berikut: ska form jiwa dapat dilakukan koreksi melalui penerbitan ulang ska form jiwa, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dan koreksi berupa penghapusan, penambahan dan atau perubahan lainnya pada ska form jiwa tidak diperbolehww jauh.kemeliktu.go.idjiwa, dapat menerbitkan third party inavoice. ska form jiwa yang menggunakan third party indice yang diterbitkan negara ketiga (selain negara anggota) sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: mencantumkan nomor dan tanggal third party inavoice pada kolom ska form jiwa, mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan third party inavoice pada kolom ska form jiwa: dan dalam hal third party inavoice belum diterbitkan, maka: mencantumkan nomor dan tanggal inavoice asal barang pada kolom ska form jiwa, dan mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang akan menerbitkan third party inavoice pada kolom ska form jiwjiwa,jiwjiwa jain emerge uao.idjiwtiga) hari kerja, wuwjdih.kemenkeu.go.idtpb secara benar. jdih.kemenkes.go.id,jiwpt pemasukan barang kawasan bebas dari luar daerah pabean secara benar, dan mencantumkan nomor referensi dan tanggal ska form jiw.orm jiwa sebagaimana dimaksud pada sampai dengan meliputi: lembar asli ska form jiwa atas barang yang diimpor, lembar asli ska form jiwa issued retroactively, dalam hal ska form jiwa diterbitkan lebih dari (tiga) hari sejak tanggal pengapalan atau tanggal eksplorasi, cc. lembar asli ska form jiwa baru sebagaimana dimaksud dalam dalam hal ska form jiwa asli hilang atau rusak: atau lembar asli ska form jiwjiw: dosintonbnk cc. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun plb: 'ppt 0jiwjiwjiwjiwjiwa pejabat bea dan cukai kantor pabean melakukan penelitian terhadap ska form jiwjiwjiw:jiwjiwjiwjiwwin kemenkfpgoia republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomijiwjiwajiw:ka form jiwtiroid keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (consignment criteria, cc. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani ska form jiwa dan atau stempel pada ska form jiwa dengan spesimen yang menimbulkan keraguan: ketidaksesuaian informasi lainnya antara ska form jiwjiwa dengan informasi relevan lainnya. dalam hal ska form jiwjiwa tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (minor discrepanciesjiwjiwjiwa dalam pengisian ska form jiwa, dan atau kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara ska form jiwjdih kemenkeu bagian kedua refractive check dan verification visit terhadap ska form jiwkedutaan besar jepang indonesijiwjiwaantara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomiempat) bulan. setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan,rmintaan refractive checkkedutaan besar jepang indonesi:jiw:laksanaan verification visit,jiwjiwa sebagaimana rami komen tomijiwa terkait dengan penyelesaian hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomijiwjiwajiwjiwa..bab ketentuan lain lain barang impor yang berasal dari negara anggota pengekspor dengan nilai cost insurance freight cif)jiwjiwgoljiwjiwcc. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya. t.p wuwjdin.kemenkeu do.icjapan economic partnership agreement ideryan nin9730213 y ii. kriteria asal barang kriteria asal barang skema persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomibinatang hidup yang lahir dan dibesarkan satu negara anggota: hewan, barang yang diperoleh dari binatang hidup satu negara anggota, tanaman dan produk tanaman, yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan satu negara anggota,satu negara anggota:: barang yang dikumpulkan satumanfaatkan kembali bagian atau bahan bakunya, sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi atau pengolahan atau konsumsi satu negara anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya, bagian atau bahan baku yang dimanfaatkan kembali: dan atau barang yang diproduksi atau diperoleh satumeliputi: qualifying value content gvc paling sedikitinn (fob vnm) ovc fob keterangan: gvc adalah besaran qualifying value content suatu barang yang dinyatakan dalam persentase:: dan vnm adalah nilai bahan non originating yang digunakan dalam produksi barang. change tariff classification cto:subbox tarif hanya memiliki (satu) kriteria asal barang. contoh cc): diaash gvc40): cc.provided there gvc40):cth except from heading ovc40: required ctc provided that non originating materials used undergo chemical reaction, purification, isomer separation biotechnological processes party). ketentuan prosedural ska back to back tidak berlaku untuk skema persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomijiwa sebagai berikut: dalam hal pemberitahuan impor barang pib)kode fasilitas nomor referensi, dan tanggal ska form jiw.inn nomor referensi dan tanggal ska form jiwajiwdalam penghitungan pemenuhan ketentuan asal barang,perhitungan qualifying value content, untuk menentukan nilai bahan non originating yang digunakan dalam produksi barang jadi, nilai yang diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai bahan non originating yang ubo.ia digunakan dalam produksi barang jadi tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang. dalam hal akumulasi atau accumulation digunakan, tanda tulisan cap acu" harus dicantumkan pada kolom ska form jiwa. proses yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimanapengemas, pembongkaran, dan penyusunannya kembali,minimus dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang ctc, bahan non originating yang dapat tidak mengalami perubahan klasifikasi barang adalah: untuk barang dari bab sampai dengan bab dan bab sampai dengan bab nilainya tidak melebihi (sepuluh persen) dari fob,antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomiwumjdin.kemenkes aki untuk barang dari bab sampai dengan bab beratnya tidak melebihi (tujuh persen) berat barang jadinya. dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang ojiwa. bahan pengemas dan wadah untuk penjualan ecerjualan eceran yang diklasifikasikan dengan barang sesuai kumisjualan eceran harus diperhitungkan berdasarkan keadaannya. bahan pengemas dan wadah untuk pengirimgiriman,giriman diperhitungkan dalam penentuan keasaman barang dan dianggap sebagai bahan originating negara anggota yang memproduksi barang jadi. aksesoris, spare part, dan peralataksesoris, spare parts, atau peralatan yang dikirimkan bersama dengan barang jadi yang merupakan aksesoris, spare part, atau peralatan standar dari barang tersebut harus diabaikan, sepanjang: aksesoris, spare part atau peralatan tidak dalam inavoice yang terpisah dengan barangnya:avoice barang jadi menggunakan kriteria asal barang gvc, maka nilai aksesoris, spare part, atau peralatan, harus diperhitungkan berdasarkan keadaanbahan originating negara anggota tempat produksi barang, yaitu: bahan bakar dan energi: tools, dies, dan mould, spare part dan barang yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung, pelumas, gemuk, bahan kompon: katalisator dan pelarut:barang belum dirakit atau terurai dalam hal barang memenuhi kriteria asal barang, akumulasi, minimus, proses yang tidak memenuhi abad kualifikasi dan diimpor satu negara anggota dari negara anggota lain dalam bentuk belum dirakit atau terurai tetapi diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai kumis fbarang yang dirakit satu negara anggota dari barang yang belum dirakit atau terurai yang diimpor dan diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai kumis (fa) harus dianggap sebagai barang originating dari negara anggota tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang, akumulasi, minimus, proses yang tidak memenuhi kualifikasi, yang masing masing bahan non originating antara barang yang belum dirakit atau terurai diimpor negara anggota secara terpisah dan tidak dalam bentuk belum dirakit atau terurai. barang dansebelum eksplorasi tidak mengalami proses produksi atau kegiatan lainnya negara anggota tempat barang tersebut tercampur, selain kegiatan bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang, keasaman barang tersebutmna dalam hal barang dan bahan baku identik dan dapat dipertukarkan digunakan, tanda tulisan cap fgm" harus dicantumkan pada kolom ska form jiwa. ketentuan lain lain pemberian keputusan atas hasil penelitian ska form jiwkedutaan besar jepang indonesia.jiwa yang diterima dan ditolak atas hasil permintaan refractive check dan atau verification visit disampaikan kepada kedutaan besar jepang indonesia. sebagai berikut: embassy japan indonesia economic section jalan m.h. thamrin jakarta tel fax dan surel jeda geojiwa reporter ane, added and hunter datikatan moniker pasa agreement between japan and tee sepele iooportero name. dies aki our trerikesia koran econunmio pahineseie certiegate form epa gone konstan sui rute nas ena kesana gee member ine peoertrek maria and sambas paises monster and kind package release ofuantite these derorgaan modis desi uni ena wat memberi ang data oleebraton diet kiertikatian il, (bs wrikesigned, dadu har ibis hehehe cmsilied the basis bentoel camat cut earths dedmatna tita howe detail anduatalemen gue and una. yaa bubar hhe modis desorbad aka merta conditions pegang for cerpen goremasental afghan designs gen nani mmm mna sman the ntar angan alih media desainer above star fine and data berbahan looovowwmnnsnoememownekemammamn aman pesanan patens gora rnooooemmomenmsan ema demanmnomowameamememeaan kbbi nnomonroamnoananenmaanemamamannemmanmnme ama vo? eig sea ios agar sab eng al! aan thn ai sea oil ana denial ber hat peg gen ina peran wan rat sala lah gi ear ber serasa tab aji see kids fama gia gan keb abu ian gp8 a33 pan bb, (pa haa lang sae ang ima betang aah gro bea ati aa" seri sena tar era kan ten pa: bah sog ada 213e sei yag itc jemu bgt tuo anna ian las adu oa5 cet hana kok peta rai basa otak9 gan tit lip eun eni lan gag eka san3ng sah tag bat ega indo aaj bao beb sgt al. bigg kat dtg asi sai gada &i2 a83 dpn gp3 e55 apr eater oja natjapd g80 log yes nan ruk a83 tei tap ioi ta3 sites bas 3tg dubai ols rei bada tert abu tar bea gai dag a33 bao bee sana sig t8k ark p32 dak dang akar ana. aan to, tangan nak mendata ata lego apa eater tag le. ikut oia hatta fin nan bea ef: tah mae uas kala mom cici berani bosjiwa ketentuan pengisian pemberitahuan impor barang untuk ditimbun tpjiwvomjatsementkumunjkiikomenikusfojvomjankementkaieantara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi untuk menentukan negara asal barang. negara anggota adalah negara yang menandatangani persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi. bahan originating adalah bahanrang originating adalah barangkama a9tpb ldru(bckembar lanjutan , dan kode fasilitas serta nomor referensi, dan tanggal ska form jiwa pada kolom pada lembar lanjutan dokumen pelengkap dan www jdih.kemenkeu bo.idjiw,jainkemenelu.gonei): wajib menyerahkan lembar asli ska form jiwajiwa ketentuan pengisian pemberitahuan pabean ppt u.go.id pemasukan barang kawasan bebas dari luar daerah pabean, serta penyerahan ska form jiw0o1 pemasukan,mewsintomob dimaksud pada angka tidak menyerahkan lembar asli ska form jiwjiwawww jdih.kemana u.go.idtn. win kombiklu gotjiwa atas barang yang akan diekspor. surat keterangan asal certificate origin persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi yang selanjutnya disebut ska form jiwjiwa yang berisi ketentuan mengenai pengisian ska form jiwa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ska form jiwjiwpengeluaran, dan kode fasilitas dicantumkan pada kolom ppt 0o1 pengeluaran, dalam hal ppt o1 pengeluaro1 pemasukan yang telah diberi catatan oleh pejabat bea www jdih.kemdhkl u.go.id dan cukaio1 pemasukan barang kawasan bebas. dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen ppt 0o1 pengeluaran barang dari kawasan bebas tdp tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen ppt o10o1jiwjiwu.go.id terhitung sejak tanggal surat persetujuan pengeluaran barang spp)www jdih.kemefikdu.go.idjiweos tombevomjattomotidjiwantombehoo ketentuan pengeluaran barang yang memasukannya menggunakan ska form jiw1ii pemenuhan persyaratan fasilitas impor , pada kolom referensi dokumen asal .go.idan administrasi kementerian nin9730213.jiwjiwajiwjiwum jainkomenten gotadulak:tadulako pada kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi kepada pengguna layanan pendidikan program pascasarjana dan profesi; dan tarif layanantes, kursus, dan pelatihan; tarif penggunaan sarana, lahan, gedung, guest house, dan rusunawa; tarif jasa percetakan dan terjemahan; dan tarif penggunaan laboratorium. tarif seleksi ujian masuk, tarif non ukt program diploma dan sarjana, tarif pendidikan program pascasarjana dan profesi, tarif akademik lainnya dan tarif tes, kursus, dan pelatihan,. tarif penggunaan sarana, lahan, gedung, guest house, dan rusunawa, tarif jasa percetakan dan terjemahan, dan tarif penggunaan laboratoriummenterikeuangan republik< indonesia tarif penggunaan sarana, lahan, gedung, guest house, dan rusunawa.jasa percetakan dan terjemahtau tenagatadulakpengguna asa. badan layanan umum universitas tadulakolain.dan tarif layanan nou ran peraturan center! keuangan republik menterikeuangan republik indonesia indonesia nomor pmk. tentang tarif layanan badan layanan umum universitas tadulako pada kementerian r!set, teknologi, dan pendis!kan t!nggajenis layanan layanan akademik layanan seleksi ujian masuk non ukt program diploma non reguler non ukt program diploma reguler non ukt program sarjana sl) reguler non ukt program sarjana sl) on reguler program magister program doktoral layanan non ukt program diploma dan sarjana sumbangan pelayanan pendidikan spp) program non reguler sumbangan pelayanan pendidikan spp) program non reguler matrikulasi program strata satu sl) non reguler program diploma so) non reguler layanan pendidikan program pasca sarjana dan profesi matrikulasi program magister magister ii. pindahan dari luar universitas tadulako iii. pindahan antar prodi dalam lingkungan universitas tadulako program doktor sumbangan pelayanan pendidikan spp) program profesi kedokteran ass) satuansemester tarif rp) keterangan menterikeuangan epub lll< indonesia jenis layanan satuan layanan akademik lainnya registrasi mahasiswa pindahan alih jenjang pindahan alih jenjang pada program sarjana reguler pindahan dari luar per mahasiswa universitas tadulako ii. pindahan antar prodi per mahasiswa dalam lingkungan universitas tadulako iii. alih jenjang melanjutkan per mahasiswa studi pindahan alih jenjang pada program sarjana non reguler pindahan dari luar per mahasiswa universitas tadulako ii. pindahan dari program per mahasiswa reguler iii. alih jenjang melanjutkan per mahasiswa studi sumbangan peningkatan mutu akademik program studi pendidikan dokter program studi pendidikan dokter jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri sbmptn). program studi pendidikan dokter alur seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri sbmptn) semester pendek per mahasiswa per mahasiswa per sks legalised ijazah make pro dokter per lembar pendidikan per mahasiswa blok hall praktikum pro per kelompok pendidikan dokter hall skills lab. per kelompok medial objective structured per mahasiswa clinical examination osce) materi prodi pendidikan dokter tarif rp) keterangan .ooo, o. ooo. ooo maksimum orang maksimum orang menterikeuangan republik indonesia jenis layanan satuan layanan penunjang akademik layanan tes tes total itp paper based per peserta test) tes total ibt internet based per peserta test)* tes belts* per peserta tes total prediksi umum) per peserta tes total prediksi dosen) per peserta tes total prediksi mahasiswa) per peserta tes top testing english per peserta proficiency) online tes potensi akademik tpa) per peserta bappenas tes kda kompetensi dasar per peserta akademik) online tes total prediksi siswa per peserta sma smk) layanan kursus kursus bahasa jepang level dasar umum per peserta ii. dosen pegawai per peserta illmenengah umum per peserta tarif rp) keterangan menterikeuangan republik indonesia jenis layanan satuan ii. dosen pegawai per peserta iii. mahasiswa per peserta level atas umum per peserta ii. dosen pegawai per peserta iii. mahasiswa per peserta kursus bahasa inggris children class semua level) per peserta general english class level foundation umum per peserta dosen pegawai per peserta mahasiswa per peserta ii. level pre intermediate: umum per peserta dosen pegawai per peserta mahasiswa per peserta iii. level advance: umum per peserta dosen pegawai per peserta mahasiswa per peserta iv. conversation class umum per peserta dosen pegawai per peserta mahasiswa per peserta english for presentation public per peserta speaking english for tourism hotel per peserta industries english for banking per peserta english for engineering per peserta english or business per peserta communication english for occupational purposes per peserta eop) tarif rp) keterangan menteri keuangan republik indonesia jenis layanan satuan englishfor secretary per peserta englishfor health per peserta english or farmasi per peserta englishfor agriculture per peserta englishfor forestry per peserta englishfor law per peserta english for animal husbandry per peserta englishfor fishery per peserta englishfor government officials per peserta english for accounting per peserta english for social science and per peserta politics english for academic writing per peserta english for translation and per peserta interpretation english for police per peserta english for teachers per peserta english for professional teacher per peserta development layanan pelatihan dan bimbingan total paper based preparation per peserta ii. dosen pegawai per peserta iii. mahasiswa per peserta total internet based preparation umum per peserta ii. dosen pegawai per peserta iii. mahasiswa per peserta iel preparation per peserta per peserta ii. dosen pegawai per peserta iii. mahasiswa per peserta pre departure training per peserta pendaftaran kursus dan per peserta pelatihan bimbingan bahasa inggris tarif rp) keterangan menterikeuangan republik indonesia jenis layanan satuan terjemahan dari indonesia bahasa asing dan baliknya abstrak mahasiswa s2 dan umum. bahasa jerman per halaman jadi. per halaman jadi abstrak mahasiswa bahasa jerman per halaman jadi. per halaman jadi pak naskah artikel ilmiah ran penelitian dan halaman ke atas) per halaman bahasa inggris bahasa jadi spasi indonesia dan font times tarif rp) keterangan center! keuangan republik indonesia jenis layanan ii. bahasa indonesia bahasa inggris pak naskah artikel ilmiah ran penelitian dan halaman ke bawah) bahasa inggris bahasa indonesia ii. bahasa indonesia bahasa inggris ijazah, piagam, sertifikat dan akte lahir bahasa inggris bahasa indonesia ii. bahasa indonesia bahasa inggris transkrip nilai bahasa inggris bahasa indonesia ii. bahasa indonesia bahasa inggris iii. rapor sekolah satuan tarif rp) keterangan per halaman jadi spasi dan font times per halaman jadi spasi dan font times per halaman jadi spasi dan font times per halaman jadi per halaman jadi per halaman jadi per halaman jadi per halaman asli) pertama halaman tambahandekat tanggal maret hal permohonan pengesahan tarif blu aspal dr. gamelan, telah menyampaikan, bahwatarif kelas rawat inap konsultasi pemeriksaan per s.d. dokter kunjungan visite dokter per s.d. kunjungan asuhan keperawatan per hari s.d. ruang rawat inap per hari s.d. tindakan rawat inaptindakan medis operatif dan invasif tindakan umum normal kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. cito kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. bedah umum normal sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. cito sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. anestesi normal kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. cito kecil per tindakan s.d. www .jdih.kemenkeu.go.id sedang per tindakan s.d. tindakan pada kamar operascentral telinga, hidung,dan tenggorokan normal per tindakan s.d. cito per tindakan s.d. bedah kandunganbedah mulutbedah ortopedi dan traumatthorax radio vascular tanpa bhp khusus) normalcanggih per tindakan s.d. bedah saraf normal khusus per tindakan s.d. canggih per tindakan s.d. cito khusus per tindakan s.d. canggih per tindakan s.d. bedah plastik normal per tindakan s.d. cito per tindakan s.d. bedah anakbedah digestonkbedah urologi normal besar per tindakan s.d. khusus per tindakan s.d. citop1)administrasi pendaftaran dan kunjungan per kunjungan s.d. visum fisik luar per kunjungan resume medis per resume b.| visite dan konsultasi konsultasi pemeriksaan per konsultasi s.d. dokter layanan kedokteran jarak per konsultasi s.d. jauh visite dokter spesialis sub per konsultasi s.d. spesialis c.| akomodasi rawat ruang rawat per hari s.d. day care per hari s.d. ruang rawat bayi per hari s.d. www .jdih.kemenkeu.go.id asuhan keperawatan per hari s.d. tindakan rawat jalan pemeriksaan keperawatan per tindakan s.d. poli bedah per tindakan s.d. poli fetomaternal per tindakan s.d. poli anak per tindakan s.d. poli spesialis organ per tindakan s.d. poli onkologi kandungan per tindakan s.d. klinik endokrin metabolik per tindakan s.d. dialek hematologi per tindakan s.d. ginjal dan hipertensi per tindakan s.d. klinik tropik dan infeksi per tindakan s.d. klinik alergi imunologi per tindakan s.d. klinik voluntary counseling per tindakan s.d. and testing klinik hematologi per tindakan s.d. klinik gastroenterologi per tindakan s.d. klinik hematologi onkologi per tindakan s.d. medik www .jdih.kemenkeungkatan laut dr. gamelaklinik beristri per tindakan s.d. poli paru per tindakan s.d. poli jantung per tindakan s.d. klinik antologi per tindakan s.d. klinik endoskopitelinga, hidung, dan tenggorokan kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. poli mata kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. canggih per tindakan s.d. pemeriksaan diagnostik per tindakan s.d. www .jdih.kemenkeu.go.id klinik estetika kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. poli jala puspa per tindakan s.d. poli saraf per tindakan s.d. poli jiwa per tindakan s.d. poli akupuntur per tindakan s.d. angiografi jantung sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. khusus per tindakan s.d. canggih s.d. hemodialisis per tindakan s.d. poli psikologi klinis per tindakan s.d. poli bedah mulut kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. www .jdih.kemenkeu.go.id poli periodenya kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. poli konservasi gigi kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. poli prosthodonsia kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. poli pedodonsia per tindakan s.d. poli orthodonsia kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. poli penyakit mulut per tindakan s.d. farmasi per tindakan s.d. kemoterapi per tindakan s.d. instalasi gawat darurat tindakan kecil per tindakan s.d. www .jdih.kemenkeu.go.idpenunjang medis laboratorium patologi anatomi normal per tindakan s.d. cito per tindakan s.d. laboratorium patologi klinradiologi normal kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. www .jdih.kemenkeu.go.id cito kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. radiologi intervensi normal per tindakan s.d. cito per tindakan s.d. radioterapi normal per tindakan s.d. cito per tindakan s.d. rehabilitasi medperawatan jenazah per tindakan s.d. gizi asuhan konseling per tindakan s.d. www .jdih.kemenkeu.go.id pelayanan makan dietwww .jdih.kemenkeu.go.id dan invas: tarif akomodasi rawat, tarif tindakan rawat jalan,xwww .www .jdih.kemenkeu.go.iddukung(l)mberikan jasa layanan bidang kesehatan kepada www .jdih.kemenkeu.go.idlain. terhadap pasieterdiri atas: www .jdih.kemenkeu.go.id korban terdampak kondisi kahar: korban kecelakaan tanpa identitas:asien dari keluarga besar tentara nasional indonesia,laut dr. gamela.www .martin) nama dr. trip ismail, s.h., mba., m.m. mela bai pekerjaan direktur keuangan css ui dosen daa nanga alamat jalan pemanggilan utama vii rto4 kan tag") dita kelurahan pemanggilan, kecamatan palmerah, nama dr. dian puji simatupang, s.h., m.h. pekerjaan direktur litbang css ui dosen alamat jalan pangkur bandung: nama dr. mahfud sidik,, nama drs. r.m. sigi edi sutomo pekerjaan plt.: nama dr. darmin hartono, s.h., l.lm. pekerjaan direktur kerja sama css ui dosen merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid alamat jalan hang lebih vii kelurahan gunung, kecamatan kebayoran barumahkamah konstitusi: permohonan pemohon mendasarkan pada ketentuan uud juncto huruf mahkamah konstitusi,merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoidpotensi atas ketidakmerdekaan hakim yang akan mempengaruhi kualitas putusan juga harus segera diantisipasi. adanya kemerdekaan pada diri hakim yang dibatasi soal masalah administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan dan periodisasi justru akan membawa persoalan pada kemampuan memahami perkara dan meningkatkan kenegarawanan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. adanya masa dan periodisasi jabatan hakim serta perbedaan lama masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi yang tidak sejalan dengan hakim agung mahkamah agung setidak tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar akan menciptakan diskriminasi pengaturan yang justru melemahkan kemerdekaan kekuasaan kehakimanhurufjuncto dan uud menciptakan kerugian hak konstitusional bagi warga negara dan badan hukum yang suatu saat mengajukan permohonan pengujian undang undang dan berharap diperiksa, diselesaikan, dan diputus dengan hakim mahkamah konstitusi yang tidak dibatasi oleh persoalan administrasi subjektif seperti masa dan periodisasi jabatdan mahkamah morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsilua gold konstitusi diputus bertentangan dengan uud dan tidak mengikat secara hukum, maka kerugian pemohon sebagai warga negara dan badan hukum perdata yang mempunyai hak mengajukan permohonan pengujian undang undang dapat diantisipasi dan bahkan akan diharapkan melahirkan putusan yang berkualitas. bahkan, hak konstitusional hakim mahkamah konstitusi juga memiliki kesamaanmasa dan periodisasi jabatanmasa dan periodisasi jabatan.. alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian dan mahkamah konstitu atau 'kebenaran' dalam makna dan hakikatnya yang tunggal, morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsilua gold,,:morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsilua goldkekuasaan kehakiman dimaksud adalah dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan bawahnya dan mahkamah konstitusi,periodisasi, dengan mendasarkan pada kondisi demikian, perlu segera dilakukan penataan kembali hakim mahkamah konstitusi yang lebih baik dan mempunyai masa dan periodisasi yang memadai dengan spesifikasi dan karakternya yang sama dengan hakim agung mahkamah agung, sehingga tidak ada perlakuan diskriminasi: bahwa implikasi atas pengakuan dan jaminan yang sama dalam pengaturan masa jabatan dan periodisasi hakim mahkamah konstitusi akan berimplikasi pada penghormatan terhadap hak hak asasi manusia, khususnya pada bagaimana mahkamah. konstitusi morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsilua gold melindungi hak hak warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan pengujian undang undang dan kewenangan lainnya menurut uud bahwa dan mahkamah konstitusiterhadap hakim baik dalam jabatan maupun pribadinya akibat ketidaksamaan perlakuan dalam masa jabatan dan periodeisasi, bahwa pandangan klasik mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka pad, bahwa mahkamah konstitusimahkamah konstitusi menjadi seakan akan bawah kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai pembentuk undang undang. karena seharusnya merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid mahkamah konstitusi merupakan alat kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan,: non ,:merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid,, pengertian dasar,merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoidan undang undang mahkamah konstitusi sebagai undang undang organik danno6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoidketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusipenjabaran lebih lanjut dari ketentuan dan uud tersebut saat dituangkan dalam dan mahkamah konstitusi khususnya mengenai masa dan periodisasi jabatan hakim serta jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi justru diatur dengan cara membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan: bahwa dan ayat mahkamah konstitusi. demikan pula pembatasan jabatan ketua, wakil ketua dan hakim berpotensi menciptakan ketidak keamanan dalam melaksanakan tugas menegakkan keadilan. hal tersebut akan berdampak buruk dan merugikan masyarakat pencari keadilan. dan mahkamah konstitusi diskriminatif, disebabkan masa jabatan dan periodisasi hakim agung tidak dikenal mahkamah agung bahwa diberlakukan mahkamah konstitusi jelas diskriminatif karena kedudukan hakim dalam badan peradilan manapun tidak pernah mengenal masa jabatan dan periodisasi jabatan, sehingga berpotensi akan mengurangi atau berpotensi mengurangi kemerdekaan hakim: merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid bahwa sejak indonesia merdeka sampai sekarang hanya hakim mahkamah konstitusi yang dibatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan sebagaimana hakim pengadilan pajak yang telah diputuskan juga tidak mengenal lagi periodisasi jabatan, sehingga menjadi beralasan apabila mahkamah konstitusi menyatakan ketentuan mahkamah konstitusi merupakan yang potensial diskualifikasi diskriminatif dan berpotensi menghalan: bahwa demikian pula ketentuan mahkamah konstitusi yang membatasi jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi untuk masa jabatan selama (dua) tahun (enam) bulan adalah tidak sesuai dengan amanat dan uud atau setidaknya ketentuan mahkamah konstitusi diberlakukan secara diskriminatif dengan mahkamah agung. permasalahan etika dalam pengujian dan mahkamah konstitusi yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi bahwa mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang berwenang menguji undang undang terhadap uud sehingga secara konstitusional dan hukum mahkamah konstitusi mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guo. bahwa secara hukum dan konstitusi, tidak ada pembatasan materi pengujian undang undang terhadap uud kecuali menyangkut bentuk dan jenis yang berwenang diuji mahkamah konstitusi harus undang undang dan bukan peraturan perundang undangan. oleh sebab itu, mahkamah konstitusi berwenang menguji materi berkaitan dengan tugas dan wewenang mahkamah konstitusi itu sendiri, karena alasan tujuan pengujian adalah untuk hak konstitusional warga negara dan badan hukum untuk memperoleh sistem peradilanmerdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoi, ditegaskan dalamperaturan perundang undangan, dimana kedudukan uud lebih tinggi daripada undang undang oleh karena itu, setiap ketentuan undang undang tidak boleh bertentangan dengan uud bahwa berdasarkan undang undang nomormelalui mekanisme pengujian undang undangmahkamah konstitusi terhadap ketentuan dalam uud oleh mahkamah konstitusi. dengan demikian, mahkamah konstitusi berwenang dalam menguji permohonan ini. ilab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid bahwa pengujian dan mahkamah konstitusi dilakukan bukan untuk tujuan dan kepentingan para hakim mahkamah konstitusi, tetapi untuk tujuan yang lebih substansial dan penting bagi terwujudnya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, termasuk menciptakan mahkamah konstitusi yang adil, kuat, profesional, cermat, negarawan, dan berkualitas dalam segala perspektif untuk kepentingan menjamin dan melindungi hak asasi warga negara dan badan hukum. dengan demikian, secara etis, mahkamah konstitusi tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guo, meskipun materi muatan yang diuji langsung maupun tidak langsung terkait dengan personalia administrasi hakim mahkamah konstitusi. bahwa pada atasnya secara etis hakim mahkamah konstitusi tetap mempunyai tugas dan wewenang atas permohonan yang diajukan kepadanya meskipun menyangkut personalia administrasi institusinya, sepanjang dilaksanakan dengan adil, tidak berprasangka atau berat sebelah, bersungguh sungguh mencari kebenaran dan keadilan, dan sanggup mempertanggungjawabkan kepada tuhan yang maha esa. prinsip tersebut secara etis ditunjukkan hakim mahkamah konstitusi untuk membuka pandangan dan masukan dari semua pihak sesuai dengan asas audi altera parte secara seimbang dan sebanyak banyaknya dengan maksud dan alasan menemukan kebenaran dan keadilan pada pengujian guo. prof. dari darmodihardjo, s.h. dan prof. dr. sidharth, s.h., dalam bukunya berjudul pokok pokok filsafat hukum menyatakan, etika berurusan dengan orthopraxis, yakni tindakan yang benar (right action). kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai teori (aliran) etika yang secara global biasa menjadi dua, yaitu aliran deontologis (etika kewajiban) dan aliran teologis (etika tujuan dan manfaat). bahwa ketika hakim mahkamah konstitusi menguji dalam perkara guo, dalam perspektif deontologis tidak melanggar etika karena mahkamah konstitusi mempunyai tugas dan wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang undang terhadap uud dalam. perspektif merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid teologis, pengujian ini adalah untuk mewujudkan tujuan dan manfaat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya menciptakan mahkamah konstitusibahwa hakim secara etika profesi menurut suhartono dalam bukunya, berbagai etika profesi hukum menyatakan hakim tidak boleh sekedar sebagai mulut undang undang, tidak boleh hanya legal justice tetapi harus social justice dan lain lain. hakim dituntut untuk menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat. rasa keadilan masyarakat tersebut dapat dimanifestasikan kepada membuka kesempatan semua pihak untuk didengar pandangannya untuk mewujudkan menjamin dan melindungi kepentingan umum dan keadilan masyarakat keseluruhbertentangan denganidentitas diri pemohon: bukti fotokopi undang undang nomor tahun beserta perubahannya undang undang nomor tahun bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia selain itu, pemohon mengajukan seorang ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal november serta orang ahli yang menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: prof. dr. bagi manan mengingat keserupaan tersebut yang menyangkut persoalan hukum (legal issue) yang serupa, saya memohon kesediaan majelis yang mulia untuk memperhatikan keterangan tentang permohonan masa jabatan hakim pengadilan pajak yang saya sampaikan hadapan majelis yang mulia beberapa bulan yang lalu tersebut. paling tidak, bagian bagian dari keterangan tersebut yang bersifat umum yang memang sudah semestinya berlaku pada masa jabatan hakim dari semua lingkungan badan peradilan, termasuk hakim mahkamah konstitusi. merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid mungkin dalam permohonan yang sedang disidangkan ini, ada keraguan ketua dan anggota majelis, karena permohonan ini langsung atau tidak langsung menyangkut diri para yang mulia sebagai hakim konstitusi. sebagai hakim yang sedang menyilangkan permohonan ini, para yang mulia khawatir terkena asas yang melarang seseorang menjadi hakim bagi perkaranya sendiri (to judge for his her own case) atau tersangkut konflik kepentingan (conflict interest). menurut saya, keraguan itu mesti dikesampingkan atas dasar alasan alasan sebagai berikut: pertama, menguji undang undang undang undang dalam arti formal) merupakan kekuasaan eksklusif (exclusive power) mahkamah konstitusi yang tidak dapat dilimpahkan pada kekuasaan kehakiman lainnya. setiap permohonan pengujian undang undang termasuk yang sedang diperiksa sekarang ini, hanya dan harus diputus mahkamah konstitusi. kedua, putusan mahkamah konstitusi mempunyai kekuatan atau sifat hukum sebagai precedent' atau stare decision . walaupun dalam the civil law system tidak dikenal sistem precedent atau stare decision, tetapi khusus untuk putusan mahkamah konstitusi, seperti mahkamah konstitusi jerman, demikian pula mahkamah konstitusi berbagai negara lainnya, putusan putusan mahkamah konstitusi mempunyai kekuatan atau sifat sebagai precedent atau stare decision yang wajib diikuti apabila kemudian hari ada perkara atau permohonan yang serupa. itulah pula, semestinya makna sebutan: putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat . ungkapan ini bukan semata mata bermakna tidak ada upaya hukum atas putusan mahkamah konstitusi , tetapi juga putusan mahkamah konstitusi harus diikuti dalam makna precedent atau stare decision . penyimpangan hanya dimungkinkan, apabila dapat ditunjukkan faktor faktor yang secara nyata membedakan persoalan hukum (distinguished factors) dengan permohonan serupa yang pernah diputus. telah dikemukakan, mahkamah konstitusi telah memutus permohonan masa jabatan hakim pengadilan pajak. sebagai persoalan hukum (legal issue), permohonan yang pernah diputus tersebut serupa benar dengan persoalan hukum yang sedang disidangkan sekarang ini. paralel dengan sistem precedent putusan mahkamah konstitusi (supra), dalam permohonan yang sedang disidangkan sekarang ini, walaupun berkenaan dengan hakim konstitusi, mahkamah konstitusi hanyalah menjalankan precedent yang sudah ada, bukan karena suatu kepentingan yang melekat pada hakim. konstitusi. merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid seandainya ada pendapat, sistem hukum indonesia tidak menjalankan sistem precedent atau stare decision, perlu diingat, salah satu fungsi badan peradilan tertinggi dan terakhir adalah mewujudkan kesatuan tafsir atau kesatuan makna asas dan kaidah hukum. mahkamah konstitusi berfungsi mewujudkan kesatuan tafsir dan makna asas dan kaidah konstitusi uud untuk menjamin perwujudan kesatuan tafsir dan makna tersebut, mahkamah konstitusi wajib menjaga konsistensi antara putusan yang telah ada dengan permohonan atau perkara baru yang bertalian dengan persoalan atau legal issue yang serupa. ketiga, pihak yang berkepentingan. dalam permohonan ini, para pemohon mendalilkan sebagai pihak yang hak hak konstitusionalnya dirugikan akibat ketentuan dan nomor tahun juncto nomor tahun kalaupun ada kepentingan hakim konstitusi, adalah akibat belaka dari permohonan para pemohon atau kepentingan tidak langsung, sehingga tidak menghalangi mahkamah konstitusi memeriksa, dan memutus permohonan sesuai dengan asas hakim dilarang menolak memutus perkara . selanjutnya tentang mahkamah konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan hakim konstitusi adalah hakimyatakan,erdasarkan dua ketentuan atas, mahkamah konstitusi adalah salah satu alat perlengkapan negara yang memegang dan menjalankan kekuasaan kehakiman (judicial powers). dan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman seperti mahkamah agung dan badan peradilan tingkat lebih rendah dari mahkamah agung, termasuk badan peradilan yang dibentuk diluar badan peradilan yang telah ditetapkan oleh uud lihat uud adalah juga kekuasaan yang merdeka. dalam tatanan negara hukum. yang demokratis (democracy under the rule law, democratische rechtsstaat), salah satu wujud kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah jaminan dan perlindungan merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid atas kebebasan hakim. tidak akan ada gunanya menyatakan kekuasaan kena man adalah kekuasaan yang merdeka tanpa disertai kebebasan hakim. pertanyaannya, bagaimana hukum mengatur dan praktik menjamin dan melindungi kebebasan hakim? sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya memberi catatan tentang substansi kebebasan hakim. dalam berbagai literatur, kebebasan hakim diartikan sebagai kebebasan dari segala bentuk intervensi atau pengaruh dalam memutus perkara . namun perlu dicatat dan diperhatikan makna intervensi dan pengaruh tidak selalu dalam makna intervensi atau pengaruh langsung pada saat hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara. tidak kalah penting adalah pengaruh tidak langsung, seperti kekhawatiran kehilangan pendapatan, kekhawatiran diberhentikan atau tidak diangkat atau tidak dipilih lagi. kekhawatiran kekhawatiran ini bukan saja mempengaruhi impar kualitas hakim. tidak kalah penting sangat berpengaruh terhadap jaminan konsistensi dalam memutus perkara, putusan hakim sebagai sumber hukum dan ajaran hukum yang lahir dari putusan hakim. bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan, berbagai pengaruh tersebut akan meniadakan kepastian hukum, yang pada akhirnya meniadakan keadilan. salah satu upaya menghindari pengaruh pengaruh tersebut, adalah masa jabatan hakim harus cukup panjang, bahkan seperti beberapa negara menetapkan jabatan hakim seumur hidup (forgive). dalam masa jabatan yang cukup panjang, hakim tidak dapat diberhentikan karena alasan alasan yang bertalian dengan pelaksanaan tugasnya. kalaupun akan diberhentikan karena alasan pelaksanaan pekerjaannya harus dengan prosedur khusus, seperti impeachment. hal semacam ini sudah semestinya berlaku untuk para hakim konstitusi. ada beberapa faktor yang membuka kemungkinan pengaruh atas kebebasan hakim konstitusi. pertama, hakim konstitusi agak berbeda dengan hakim peradilan lain peradilan umum. hakim pada peradilan diluar mahkamah konstitusi, lebih mengutamakan kecakapan interpretasi terhadap undang undang (skill statute interpretation). selain membutuhkan kecakapan interpretasi terhadap undang undang hakim konstitusi memerlukan pengetahuan dan kecakapan mengenai seluk beluk konstitusi uud. merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid kedua, hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan tidak semata mata mencari, menemukan, dan menerapkan hukum secara tepat (to subwhat the lapis). ketika hakim konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan judicial review, sengketa antar lembaga negara, sengketa atas hasil pemilihan umum atau hasil pemilihan presiden dan wakil presiden atau kepala daerah, hakim konstitusi berada dalam wilayah politik, karena berbagai sengketa tersebut pada dasarnya sengketa yang bersangkut paut dengan politik. suka atau tidak suka, akan ada segi segi politik dan akibat politik putusan hakim konstitusi. dengan demikian, suka atau tidak suka, akan selalu ada nuansa politik dalam putusan mahkamah konstitusi. menghadapi kenyataan ini, dibutuhkan kualifikasi hakim konstitusi yang agak berbeda dengan hakim lingkungan badan peradilan lain. tidak sekedar penguasaan ilmu hukum dan kecakapan menerapkan hukum, tetapi juga dibutuhkan orientasi politik yang akan memperkokoh sendi sendi uud ketiga, prosedur. pengangkatan hakim konstitusi melalui lembaga politik dpr). suka atau tidak suka, prosedur semacam ini tidak mungkin terlepas dari pertimbangan politik, baik dalam makna konseptual maupun praktis. seorang calon yang berharap dapat lolos saringan tersebut dapat tersandera oleh kemauan politik dpr atau sebagian anggota dpr. ada berbagai cara melepaskan hakim konstitusi dari politisasi putusan dan pengaruh politik dari lembaga politik sehingga putusan putusan hakim konstitusi senantiasa memenuhi syarat, seperti fairness, impartiality, tidak bias, dan lain lain wujud putusan yang tepat, benar, dan adil. cara cara tersebut antara lain melaksanakan prinsip self restraint, seperti tidak memutus permohonan yang mengandung segi segi political question . sistem penggajian juga lazim dimasukkan sebagai cara menjamin independensi atau pengaruh terhadap putusan putusan hakim, termasuk hakim konstitusi. dalam kaitan ini, masa jabatan yang cukup lama (cukup panjang) adalah suatu asas yang diterima sebagai cara menjamin independensi dan menghindari pengaruh terhadap putusan putusan hakim, termasuk hakim konstitusi. selanjutnya, saya menyampaikan keterangan tentang judicialization politics dan politicization the judiciary . merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid telah dikemukakan, lingkup tugas dan wewenang mahkamah konstitusi (dimanapun juga), tidak terlepas dari unsur yang bersifat politik. telah dikemukakan, judicialreview terhadap undang undang sebagai produk politik atau dibuat lembaga politik, memutus sengketa wewenang antar lembaga negara, memutus sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden atau hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesungguhnya ada dalam wilayah politik. membentuk mahkamah konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa sengketa atas, mengandung makna menyerahkan penyelesaian sengketa politik kepada kekuasaan kehakiman, dan tidak oleh badan politik atau cara cara politik. inilah makna judicialization politics . keputusan membentuk mahkamah konstitusi yang diatur dalam uud tidak lain harus dimaknai sebagai judicialization politics atau yudisialisasi sengketa politik. paling tidak, ada dua konsekuensi ketentuan uud tersebut (konsekuensi yudisialisasi sengketa politik). pertama, kewajiban menghindari atau membatasi politicization the judiciary mahkamah konstitusi. sekalipun pemilihan (pengangkatan) hakim konstitusi melalui proses politik (karena dilakukan dpr), namun pengaruh politik tersebut dapat dihindari dengan cara memberikan masa jabatan yang panjang sehingga para hakim konstitusi tidak harus selalu bersiap menghadapi pertanggungjawaban dari dpr sebagai badan politik. selain itu, masa jabatan yang cukup panjang akan memberi kesempatan pada hakim konstitusi mengembangkan prinsip prinsip, ajaran ajaran dan putusan putusan yang bukan saja mencerminkan asas dan kaidah yang diatur dalam uud tetapi memantapkan ajaran ajaran dan prinsip prinsip konstitusionalisme pada umumnya. kedua, walaupun mahkamah konstitusi menyelesaikan sengketa yang bersifat atau dalam wilayah politik, mahkamah konstitusi harus senantiasa menjaga agar tetap berada wilayah kekuasaan kehakiman, sebagai penegak hukum atau sebagai arbiter yang semata mata memutus menurut hukum. mahkamah konstitusi harus menghindari persoalan persoalan yang semata mata sebagai political question, dan menghindari menjadi law making body positive legislator . merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid selanjutnya, saya menyampaikan catatan terhadap yang menentukan: masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi adalah tahun dan bulan (dua setengah tahun) . ditinjau dari keseluruhan masa jabatan hakim konstitusi yang berlaku sekarang, ketentuan ini mengandung makna masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi adalah setengah atau separuh dari masa jabatan . ketentuan atau praktik pembagian ini didapati juga pada lembaga lain, seperti komisi yudisial. baru baru ini dpd menyepakati sistem serupa. bpk ada upaya untuk menerapkan hal serupa. mungkin masih ada lembaga yang lain. yang belum terkena konsep ini adalah dpr, mpr, dan mahkamah agung. ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi, ketua dan wakil ketua mahkamah agung, ketua dan wakil ketua dpr, ketua dan wakil ketua mpr, ketua dan wakil ketua bpk bukan the man command , melainkan sebagai primus inter pares . disini perbedaannya dengan presiden yang dibantu wakil presiden. presiden adalah man command yang mempunyai wewenang memerintah dan membuat keputusan atas nama jabatan yang melekat pada dirinya. ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi, demikian pula ketua dan wakil ketua lembaga lembaga yang disebutkan atas tidak mempunyai kewenangan memerintah dan membuat keputusan atas nama jabatan yang melekat pada diri mereka. semua keputusan adalah keputusan kolegial. seperti telah dikemukakan, ketua dan wakil ketua hanyalah primus interpres , sekedar yang didahulukan dari para anggota yang lain. pada umumnya yang terpilih adalah yang dipandang terbaik diantara sesama anggota yang berderajat sama (equality among the equals). yang terbaik diantara yang sama semestinya adalah yang terbaik dalam keseluruhan masa jabatan dari lingkungan jabatan atau lembaga yang bersangkutan. agak ganjil apabila dalam satu masa jabatan dari lingkungan jabatan atau lembaga yang bersangkutan ternyata ada lebih dari satu yang terbaik, sehingga perlu ada kesempatan bagi yang lain menjadi primus inter pares. aspek lain adalah soal kepemimpinan (leadership). perlu ada kemantapan kepemimpinan dalam setiap lingkungan jabatan. penggantian ketua wakil ketua ditengah masa jabatan atau ditengah masa kerja suatu lingkungan jabatan atau lembaga, mau atau tidak mau akan mempengaruhi kepemimpinan yang akhirnya berpengaruh pada performance lembaga yang bersangkutan. meskipun ada merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid kemungkinan yang baru lebih baik dari yang lama, tetapi, baik secara internal maupun eksternal dibutuhkan kestabilan leadership yang akan mendorong kestabilan performance atau kinerja. last but not least, ketentuan yang diatur tidak dapat dilepaskan dari akuntabilitas (accountability), walaupun akuntabilitas lembaga lembaga seperti mahkamah konstitusi bersifat kolegial (kolegial), tetapi ketua dan wakil ketua sebagai primus inter pares paling tidak secara moral berada pada urutan serta dalam akuntabilitas performance atau kinerja lembaga yang bersangkutan. kepemimpinan yang dibagi bagi dalam satu masa jabatan suatu lingkungan jabatan, akan menimbulkan kerancuan dalam hal pertanggungjawaban. alangkah baiknya apabila kepemimpinan menyatu dengan masa jabatan keseluruhan pejabat dalam lingkungan jabatan bersangkutan. hal tersebut sekaligus juga menghindari kesan bagi bagi kursi, bagi bagi berbagai privilege, yang tidak mengedepankan tanggung jawab. prof. dr. satya ariyanto keterangan tertulis)khususnya hukum tata negara, saya akan memfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut: pihak pemohon, antara lain, berargumentasi bahwa dan nomor tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dipandang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud khususnya dan uudno6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiispermohonan pengujian pemohon, menurut huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk disebut sebagai kelompok orang adalahsebagai perkumpulan.merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgonomor tahun tersebut menyatakan, . sedangkan nomor tahun menyatakanpemohon, antara lain, mendalilkan bahwa dan nomor tahun tersebut bertentangan dengan ketentuan uud yangadanya ketentuan yang berkaitan dengan dalam nomor tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun ini dipandang bertentangan dengan ketentuan uud tersebut. menurut pandangan saya, uud membentuk (dua) lembaga yang merupakan puncak peradilan indonesia tersebut dalam posisi yang sama atau sejajar (equal). hal ini dapat kita simpulkan dari ketentuan uud yang menegasgunaan kata dan dalam uud tersebut menunjukkan bahwa penyusun uud berkehendak untuk mendudukkan antara mahkamah agung dan mahkamah konstitusi dalam posisi yang sama atau sejajar (equal), walaupun ada karakteristik kelembagaan yang berbeda antara mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, baik dari segi sejarah kelembagaan, jumlah hakim, besaran organisasi, beban kerja, jumlah pegawai dan seterusnya. kesamaan atau merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid kesejajaran tersebut juga harus terwujud dalam bentuk pengaturan dalam antara kedua lembaga tersebut. logika yang diajukan pihak pemohon yang menjadi latar belakang permasalahan diajukannya permohonan ini sebenarnya sama dengan logika yang diajukan oleh pihak pemohon dalam perkara nomor puu xiv tentang pengadilan pajak. dalam perkara tersebut dipermasalahkan dan nomor tahun tentang pengadilan pajak. dalam putusan terhadap perkara tersebut mahkamah konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. putusan tersebut menyatakan bahwa nomor tahun tentang pengadilan pajak bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. disamping itu putusan tersebut juga menyatakan bahwa frasa telah berumur (enam puluh lima) tahun dalam huruf bertentangan dengan uud. berdasarkan logika yang dikemukakan oleh para pihak, baik pemohon, memohon pemerintah dan dpr), dan para hakim konstitusi yang mulia, seharusnya perkara ini juga diputus oleh para majelis hakim konstitusi dengan logika yang sama dengan logika pada saat memutuskan perkara nomor: puu xiv tersebut. kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu cita cita luhur yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa. baik uud yang diberlakukan sebelum atau setelah perubahan uud kedua duanya menegaskan dianutnya prinsip prinsip kemerdekaan peradilan ini. walaupun dengan bentuk pemerintahan yang berbeda, prinsip ini juga dianut oleh konstitusi ris dan uud sementara perbedaan muncul ketika uud hasil perubahan memerintahkan pembentukan suatu mahkamah konstitusi dalam perubahan ketiga uud walaupun mahkamah konstitusi tergolong lembaga negara yang baru, namun pembentuk uud telah memberikan kedudukan yang sama atau kesejajaran terhadap keduanya. hal ini antara lain terlihat dalam ketentuan uud tersebut. penggunaan kata merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid dan dalam ketentuan uud tersebut tidak hanya menunjukkan adanya suatu perincian mengenai puncak kelembagaan kekuasaan kehakiman, namun juga menunjukkan adanya kesamaan atau kesejajaran (kualitas). dengan adanya kedudukan yang sama atau sejajar tersebut, maka tidak pada tempatnya apabila yang mengatur eksistensi dari masing masing kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya perbedaan perlakukan. apalagi perbedaan perlakukan tersebut terjadi pada aspek pengaturan yang bersifat fundamental, yaitu. materi muatan nomor tahun memang tidak lazim dan lebih cenderung untuk bersifat bagi bagi kekuasaan. idealnya adalah bahwa ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi diatur sesuai ketentuan yang berlaku dalam tentang mahkamah agung. dalam tersebut ditegaskan bahwa . selanjutnya dalam yang sama dinyatakan sebagai berikut:(a) meninggal dunia: (b) telah berusia (tujuh puluh) tahun: (c) atas permintaan sendiri secara tertulis: (d)(e) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. dengan demikian ketua dan wakil ketua mahkamah agung dapat tetap menjabat selama tidak memenuhi salah satu dari kelima kriteria dalam tersebut. memang merupakan suatu kenyataan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya selama ini, pengaruh eksistensi kedua tersebut tidak begitu terlihat dalam replikanya. namun jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan tentang proses rekrutmen para hakim konstitusi, sedikit banyak ketentuan ini akan memiliki pengaruh. sebagaimana diketahui, berdasarkan nomor tahun hakim konstitusi diajukan masing masing (tiga) orang oleh. mahkamah merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoidwalaupun pada tersebut dinyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, namun dalam prakteknya tidak semua lembaga negara yang berwenang untuk mengajukan para calon hakim konstitusi melaksanakan ketentuan tersebut dengan benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pembentuk nomor tahun ketidaksamaan praktek dalam proses pengajuan para calon hakim konstitusi ini pada prakteknya akan merugikan para hakim konstitusi itu sendiri. akibatnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, para hakim konstitusi dikuatkan akan terpengaruh oleh kebijakan hukum (legal policy) dari para pihak yang mengusulkannya. sehubungan dengan praktek penyelenggaraan pengajuan dan pemilihan para calon hakim konstitusi yang terjadi selama ini, penulis sepakat dengan pemohon agar mahkamah konstitusi berkenan untuk menggunakan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas dari tentang mahkamah konstitusi. berdasarkan berbagai uraian tersebut muka, saya berpendapat bahwa ketentuan dan nomor tahun bertentangan atau setidak tidaknya bertentangan secara bersyarat dengan ketentuan dan uud prof. dr. achmad zen purba keterangan tertulis) apabila mencermati isi the international bar association code minimum standards judicial independence dikemukakan makna kemerdekaan yudisial meliputi juga kemerdekaan personal, kemerdekaan substantif, kemerdekaan internal, dan kemerdekaan kolektif. dalam kemerdekaan internal dijelaskan perlunya pengisian jabatan hakim, termasuk pengangkatan, pemindahan, pensiunan, dan penggajian tidak ditetapkan oleh dan bawah keputusan eksekutif, atau keputusan lembaga lain yang akan mengurangi dan atau mencederai makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman. hakim sebagaimana dikemukakan roscoe pound dalam an. introduction the philosophy law, mengemukakan hakim dalam mengadili melakukan merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu menemukan hukum, menafsirkan kaidah yang dipilih, dan menerapkan kepada perkara yang dihadapinya kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian. dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim menggunakan segala pemikirannya untuk mewujudkan keadilan, yang merupakan tujuan hukum yang utama, yang tidak mungkin dan tidak dapat terkendala, terhambat, dan terabaikan hanya karena terjadinya pemikiran hakim atas status personalnya atau status administrasinya sebagai hakim. sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, badan pengadilan dan hakim harus diberikan perlindungan juga terhadap hak mendasarinya, khususnya administrasi hakim, sehingga tidak berada pada kesimpangsiuran dan ketidakjelasan status administrasinya yang tidak memberikan jaminan kepada hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. masa jabatan hakim adalah salah satu dari sekian norma yang berpotensi atau bahkan boleh jadi membatasi kemerdekaan hakim, apabila masa jabatan hakim tidak diletakkan pada usia sebagai kodrat tuhan yang maha esa untuk menentukan seseorang untuk menyelesaikan tugasnya, tetapi karena faktor faktor lain yang sulit atau mungkin tidak mengandung kepastian dalam menentukan batasan jabatan karena perbedaan pandangan politik atau kriteria lainnya yang ditentukan. tidak tepat jika ketidakmerdekaan hakim ditentukan oleh integritas, karena integritas menentukan kapasitas dan kapabilitas hakim, sedangkan kemerdekaan hakim sebagaimana the international bar association code minimum standards judicial independence juga ditentukan kemerdekaan internal hakim, yaitu status administrasinya. nilai kenegarawanan hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terwujud tidak hanya lahir dari pengalamannya, tetapi juga kepercayaannya yang diberikan negara. kepercayaan misalnya dalam bentuk memberikan kepercayaan memangku jabatan hakim sampai dengan batas usia pensiun merupakan satu jawaban menemukan hakim yang negarawan, yang matang, dan mampu menjawab setiap perkembangan zaman. perbedaan norma pengaturan dalam hakim, khususnya hakim agung dan hakim mahkamah konstitusi merupakan diskriminasi janganlah dimaknai merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid sempit sebagai perlakuan atas minoritas fisik dan sosial budaya, tetapi diskriminasi ini adalah mengenai perbedaan norma untuk hal yang sama, sama sama jabatan hakim dalam suatu lembaga negara, tetapi diperlakukan berbeda dalam politik hukumnya. konstitusi sebagai nilai nilai kesepakatan rakyat dan negara harus dihormati dalam proses politik hukum mengenai kekuasaan kehakiman, ketika uud memberikan kemerdekaan kepada kekuasaan kehakiman, secara nalar yang wajar dan rasional, politik hukumnya kemudian dengan pembentukan undang undang tidak dapat menghalangi, mengurangi, dan menghapus kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut dengan segala alasan dan cara dengan dalih masa jabatan dan periodisasi jabatan, yang indikator dan tata cara penentuan dan penetapan latar belakangnya tidak mengandung kepastian, jauh dari bijaksana, dan tidak memiliki penilaian yang bersistem dalam kerangka yang sama dan utuh. ketiadaan jaminan kepastian hukum tersebut langsung maupun tidak langsung mengurangi nilai kemerdekaan hakim itu sendiri. gagasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dikembalikan pada kemurniannya sesuai dengan uud dengan tidak menggunakan alasan masa jabatan dan periodisasi untuk dalih apapun bagi seorang hakim yang melaksanakan tugas dan jabatannya. dengan demikian, kekuasaan kehakiman, khususnya mahkamah konstitusi akan memberikan kebaikan bagi terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia.. pokok permohonan para pemohon pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan uji materi atas yang berbunymerdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid yang berbunyi,ii. bis index bahwa guo yang diuji sedang diuji dengan pemohon dr. binsar gultom, s.h., s.e., m.h. dan dr. milik mulyadi s.h., m.h. dengan registrasi nomor puu xiv dan sekarang ini dalam tahap menunggu putusan. bahwa berdasarkan mk,dasar alasan atas, pemerintah berpendapat permohonan pemohon adalah bis idematu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang undang dasarsebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun harus memenuhi syarat. sampai dianggap dibacakan. sehubungan dengan kedudukan hukum pemohon, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. bahwa kedudukan hukum dalam pengujian undang undang terhadap uud tidak setiap pihak dapat mengajukan uji materi mahkamah konstitusi, kecuali hanya pihak yang mendalilkan adanya kerugian konstitusional. bahwa pemohon dalam mendalilkan kedudukan hukum apakah sebagai perorangan atau badan hukum perkumpulan (suara tidak terdengar jelas) sehingga kedudukan hukum pemohon tidak jelas atau kabur dengan sendirinya berdasarkan penalaran yang wajar, dalil kerugian pemohon juga kabur yang tentunya dalil kerugian sebagai perorangan akan dapat berbeda dengan dalil kerugian sebagai badan hukum perkumpulan. bahwa pengujian atas syarat terhadap polita pemohon adalah sebagai berikut. batu uji yang didalilkan pemohon adalah: merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoikarena mengatur aturan dasar kekuasaan kehakiman dan tidak mengatur hak badan hukum, dan juga tidak mengatur hak warga negara, maka dalil ini menjadi tidak relevan pemohon mendalilkan sebagai badan hukum perkumpulan sedangkan mengatur hak warga negara bukan hak badan hukum, maka dalil ini menjadi tidak relevan. yang dianggap merugikan pemohon. yang didalilkan merugikan atau melanggar hak konstitusi pemohon adalah: undang undang yang berbunyi,. yang berbunyi, masa jabatan ketua, wakil ketua selama dua tahun bulan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. bahwa guo yang diuji yang mengatur tentang masa jabatan hakim konstitusi tidak relevan atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan batu uji yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan hak warga negara untuk memajukan dirinya. bahwa dalil pemohon yang terdapat dalam permohonan halaman angka menyatakan bahwa pemohon adalah badan hukum perkumpulan yang bergerak dalam bidang penelitian, pengkajian, dan penerapan kebijakan strategis sehingga pemohon yang kemudian disajikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah. maka dengan sendirinya berdasarkan penalaran yang wajar, merdeka barat jakarta tap fax email [email protected] yang dapat merugikan pemohon sebagai badan hukum tersebut seharusnya ketentuan yang bergerak dalam bidang . dalam kegiatan yang . seharusnya ketentuan yang bergerak dalam kegiatan penelitian dan pengkajian, yakni yang mengatur tentang kebijakan penelitian dan pengkajian khususnya ketentuan yang dapat membatasi kegiatan penelitian dan pengkajian. cc. adanya kerugian yang bersifat spesifik. bahwa jspui. bahwa potensi kerugian yang didalilkan oleh pemohon adalah potensi kerugian warga negara karena adanya potensi ketidakmerdekaan hakim konstitusi. bahwa ketidakmerdekaan atau kemerdekaan hakim bukanlah kerugian yang spesifik dan juga bukan hak warga negara, tapi adalah satu asas hukum yang harus ditegakkan dalam satu negara hukum yang penyebabnya atau faktor faktor pendukungnya bisa berbeda dari satu ahli dengan ahli yang lain. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak dengan guo yang diuji. bahwa berdasarkan penalaran yang wajar dan tidak . kami ulangi. bahwa berdasarkan penalaran yang wajar, tidak ada hubungan antara kerugian yang didalilkan oleh pemohon, yaitu ketidakmerdekaan hakim dengan masa jabatan hakim mk. ketidakmerdekaan atau kemerdekaan hakim sangat ditentukan oleh integritas hakim dan tidak ditentukan oleh masa jabatan hakim mk. dengan guo yang diuji yang telah berjalan selama tahun, masyarakat tidak pernah meragukan kemerdekaan hakim mk. bahwa karenanya dalil pemohon yang mendalilkan dan ingin menyamakan masa jabatan hakim agung sama dengan hakim untuk tujuan kemerdekaan hakim adalah tidak relevan dan tidak didukung fakta. merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid bentuk rekomendasi kepada pemerintah (policy recommendation), bahwa css ui memiliki perhatian dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan hukum, khususnya hal hal yang bersifat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara. kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan, salah satunya, oleh mahkamah konstitusi, harus menjadi perhatian bangsa dan negara terkait dengan konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh uud sehingga segala politik hukum yang membatasi dan atau berpotensi membatasi kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya mahkamah konstitusi, harus secara tegas dilarang karena kekuasaan pemerintahan bahwa negara (eksekutif) dan kekuasaan pembentuk undang undang (legislatif) telah membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin uud dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pembentukan undang undang menjadi terpengaruh akibat proses pembentukan undang undang oleh sebab itu, bagi css ui, guna kepentingan bangsa dan negara kemungkinan timbulnya politik hukum yang membatasi kekuasaan kehakiman yang merdeka seharusnya ditiadakan. hak css ui tersebut sesuai dengan merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid adanya kemungkinan dengan dikabulkannya pemohon, permohonan kerugian yang didalilkan tidak terjadi. bahwa oleh karena kerugian spesifik pemohon sesungguhnya tidak ada, maka dengan sendirinya meskipun permohonan dikabulkan, kerugian pemohon yaitu ketidakmerdekaan hakim tidak dengan sendirinya akan terjadi. adapun putusan mahkamah apakah mengabulkan atau menolak asas kebebasan hakim adalah satu perjuangan yang harus selalu diperjuangkan dan sangat ditentukan oleh integritas hakim dan tidak oleh masa jabatan hakim. mendalilkan bahwa kebebasan hakim tercipta dengan memberikan masa jabatan yang lebih lama, sesungguhnya adalah pemikiran yang meragukan kenegaraan para hakim konstitusi. harus ada satu pemikiran positif dari setiap warga negara bahwa hakim konstitusi mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara, akan mempunyai kemandirian bahkan iapun mengabdi dalam waktu yang singkatatas permohonan pengujian undang undang yang dimohonkan oleh pemohon. bahwa mahkamah yang mulia ini akan menjawab pertanyaan pertanyaan: apakahtidak konstitusional?merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid bahwa syarat syarat menjadi hakim konstitusi telah diatur secara tegas dalam undang undang dasar dan dianggap dibaca. bahwa pemohon membandingkan masa jabatan antara hakim konstitusi dengan hakim agung dan kemudian secara keliru menyimpulkan adanya perbedaan antara keduanya sebagai diskriminatif. bahwa adanya perbedaan masa jabatan antara hakim agung dan hakim konstitusi bukanlah kebijakan diskriminasi. dari berbagai literatur diskriminasi diartikan adanya kebijakan berdasarkan atas perbedaan ras, agama, suku, antargolongan, atau keberpihakan kepada kelompok yang lebih kuat, dan tidak kepada kelompok yang lebih lemah. bahwa oleh karena masa jabatan hakim tidak diatur dalam undang undang dasar maka menjadi open legal policy dari pembuat undang undang dan tidak menjadi isumk, baik dari segi sejarah kelembagaan,undang undang mahkamah konstitusi sama dengan undang undang mahkamah agung, tetapi bisa juga sebaliknya, undang undang mahkamah agung disamakan dengan undang undang mahkamah konstitusi yang memerlukan kajian yang lebih mendalam dari segi efisiensi, efektivitas, dan kemampuan keuangan negara. bukan berdasar kajian diskriminasi atau bertentangan dengan undang undang dasar tahun tetapi semata demi harmonisasi undang undang bahwa guo yang diuji tidak menghilangkan, tidak membatasi, atau tidak mengurangi adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama hadapan hukum kepada hakim mk. kepastian hukum telah dihadirkan oleh guo yang diuji, yaitu hakim mempunyai masa jabatan tahun dan dapat dipilih kembali untuk kali masa jabatan dan masa . jabatan ketua, wakil ketua selama tahun, bulan dan dapat dipilih kembali hanya untuk kali masa jabatan berikutnya. morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsilua gold bahwa kepastian hukum yang dihadirkan oleh guo yang diuji tidak berbeda dengan kepastian hukum yang dihadirkan oleh undang undang mahkamah agung yang mengatur masa jabatan hakim agung. bahwa masyarakat tidak perlu meragukan integritas dan kemandirian hakim dengan menghubungkan masa jabatan. integritas dan kemandirian hakim akan selalu terjaga dengan satu sistem yang transparan dimana masyarakat secara aktif dan terus menerus tidak melakukan . ikut melakukan evaluasi atas kualitas putusan mahkamah konstitusi. bahwa tidak ada referensi ilmiah. yang mengerikan adanya hubungan periodisasi hakim dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, periodisasi hakim berhubungan dengan efesiensi dan efektivitas administrasi negara, tidak terkait dengan hak asasi manusia. bahwa dalil adanya periodisasi hakim mengaburkan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah tidak didukung fakta dan tidak relevan. kekuasaan kehakiman yang mandiri akan tegak dan kokoh negara yang kita cintai ini sepanjang masyarakat secara aktif berpartisipasi untuk mewujudkannya. bahwa kita akan kecewa dan akan menemui kegagalan jika terdapat keinginan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dengan cara memperkaya masa jabatan hakim mk. bahwa pemerintah secara tegas harus mengatakan dan mengakui dengan guo yang diuji kemandirian hakim telah teruji dan banyak diapresiasi masyarakat dan karenanya jika pun masa jabatan hakim dipercaya bukan karena untuk menciptakan kemandirian hakim tapi adalah karena alasan efisiensi, dan efektivitas administrasi negara. bahwa terkait dalil pemohon permasalahan etika pengujian guo pada halaman huruf pemerintah tidak ingin menjawabnya, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan mahkamah yang mulia. merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid petit. berdasarkan alasan alasan atas, pemerintah memohon kepada yang mulia, ketua, danyang bijaksana dan seadil adilnya. menimbang bahwa mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan olehab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoidmkj)jorioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsilua goldsebuah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang bergerak dalam penelitian, pengkajian dan penerapan kebijakan strategis the center for strategic studies university indonesia css ui) yang, sehingga relevan dengan pengujian inimenurut pemohon,morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsilua gold. pemohon juga mendalilterhadap uud menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut dan bukti yang diajukan (vide bukti adalah benar bahwa pemohon sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (perkumpulan), yang bergerak dalam penelitian, pengkajian, dan penerapan kebijakan strategis css ui) hak konstitusionalnya dijamin oleh uud akan tetapi, dengan membaca akta pendirian dan rektor universitas indonesia nomor sk r ui bertanggal oktober mahkamah tidak menemukan relevansi antara latar belakang maupun. tujuan pembentukan css ui dihubungkan dengan pokok permohonan. terlebih lagi, pemohon tidak melampirkan bukti anggaran dasar anggaran rumah tangga css ui yang memungkinkan mahkamah untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya kepentingan hukum pemohon yang berkaitan dengan norma undang undang yang dimohonkan pengujian. dengan demikian, mahkamah tidak menemukan kerugian hak konstitusional pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berlakunya norma undang undang dalam permohonan guo. oleh karena pemohon tidak dapatkelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya dan mk, dankibat dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi, makmerdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid. danmerdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid fadzlun budi merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid amanatpentingan css ui dalam pengujian dan mahkamah konstitusi terletak pada potensi kerugian badan hukum yang secara nalar hukum akan dirugikan apabila politik hukum membatasi masa dan periodisasi jabatan hakim serta masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi yang hanya dibatasi selama tahun bulan. hal tersebut akan merugikan kepentingan warga negara indonesia yang terbaik dan potensial menjadi hakim serta ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi, karena diatasnya dedikasi dan pemikiran dalam mengabdi pada mahkamah konstitusi, bahwa css ui sebagai badan hukum juga berhak memberikan sumbangan pemikiran dan mengajak warga negara indonesia terbaik dan memenuhi syarat untuk menjadi hakim mahkamah konstitusi tanpa dikhawatirkan akan pergantian dan pemberhentian bukan karena alasan alamiah, yaitu usia pensiun, tetapi karena subjektivitas pembentuk undang undang dengan menetapkan batasan masa dan periodisasi jabatan hakim serta ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi. dengan demikian, menjadi kepentingan css juga untuk memeberikan dukungan dan penghormatan kepada seluruh warga negara indonesia yang mempunyai kapasitas dan memenuhi syarat untuk menjadi hakim mahkamah konstitusi, yang akan menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa dibatasi ketidakjelasan dalam kriteria pokok yang bersifat subjektif untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dalam masa jabatan dan periodisasi hakim mahkamah konstitusi, bahwa secara terperinci, kedudukan pemohon dalam permohonan pengujian dan mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut: hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud adalah terkait dengan kedudukan hakim mahkamah konstitusi sebagaimana badan peradilan lainnya merupakan pelaksanmorioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsilua golkehakiman yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi. berdasarkan angkoleh sebab itu, sangat jelas dan beralasan pemohon mempunyai kepentingan terkait dengan hak ketentuana hak untuk memajukan dirinya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui suatu mahkamah konstitusi yang kredibel, profesional, akuntabel, dan prestisius dengan menjauhkan segala pembatasan alasan administrasi dan politik hukum terhadap kedudukan hakim mahkamah konstitusi. apalagi mahkamah konstitusi mengatur,, sehingga kekuasaan dalam menentukan masa dan periodisasi jabatan seharusnya tetap diletakkan pada kemandiriannya dengan menekankan hanya pada pembatasan usia pensiun, dan bukan pembatasan yang bersifat subjektif seperti masa dan periodisasi jabatan.mahkamah konstitusi yang berbunyi sebagai berikut. mahkamah konstitusmahkamah konstitusi ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoidketentuan tersebut menurut pemohon sangat merugikan dan menimbulkan ketidak pastikan hukum, karena uud dan nomor tahun tidak pernah mengatur atau menentukan norma berkaitan dengan masa dan periodisasi bagi hakim mahkamah konstitusi. demikian halnya dengan lama masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi yang hanya tahun bulan sangatlah berbeda perlakuannya dengan masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah agung menurut nomor tahun yang lamanya adalah tahun. dengan demikian, norma yang mengatur masa dan periodisasi dalam nomor tahun serta masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dalam nomor tahun merupakan kerugian bagi pemohon.serta masa jabatan ketua dan wakil ketua diatur dengan undang undang, tetapi seharusnya pembentuk undang undang, baik sendiri sendiri atau bersama sama, yaitu presiden dan dpr tidak membentuk norma yang akan memberikan cara dan kesempatan untuk membatasi kebebasan hakim mahkamah konstitusi dengan cara administrasi pemberhentian dengan alasan masa dan period isasi jabatan hakim mahkamah konstitusi. masa dan periodisasi jabatan hakim mahkamah konstitusi sebagaimana pada badan peradilan lainnya hanya dibatasi pada usia pensiun, dan bukan alasan lainnya, baik yang bersifat administrasi teknis atau alasan lainnya yang dapat menganggu kebebasan hakim mahkamah konstitusi. adanya periodisasi guo pada mahkamah konstitusi justru bertentangan dengan syarat hakim yang seorang negarawan yang sepatutnya dilahirkan dan ditempa pada usia yang mencapai kebijaksanaan, yaitu usia pensiun. dengan demikian, pemberhentian hakim mahkamah konstitusi tidak lagi karena alasan merdeka barat no6, jakarta tab, fax email seretarsl omahkamahkonstiisgoid periodisasi jabatan dan masa jabatan, tetapi hanya telah memasuki masa usia pensiun. sisi lain, untuk lama masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi demi kesamaan kedudukan menurut kekuasaan kehakiman maka sudah semestinya disamakan dengan lama masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah agung, yaitu selama (lima) tahun. secara rasional, penghapusan periodisasi hakim dan perihal lama masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi tidak pernah diatur dalam uud maupun nomor tahun yang jelas bertentangan dengan uud adanya dan mahkamah konstitusi yang membatasi masa jabatan dan periodisasi hakim serta jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dapat dianggap sebagai tindakan politik hukum yang tidak teratur dan mengandung kekurangan yuridis karena mengabaikan bentuk bentuk yang disyaratkan dalam peraturan dasarnya. bentuk bentuk tersebut adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dalam setiap negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaal) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak berpihak (independent and imperial). apa pun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan the principles independence and impartiality the judiciary harus benar benar dijamin setiap negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy), salah satunya dengan menetapkan ketentuan yang sama untuk hal yang sama agar tidak dipandang sebagai diskriminasi dan inkonsistensi. hakim agung mahkamah agung dan hakim mahkamah konstitusi sebagai badan peradilan yang memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara yang bersifat final dan mengikat diberlakukan berbeda dalam penentuan masa dan periodisasi jabatan hakim. dengan demikian, adanya norma dan mahkamah konstitusi jelas merupakan pengabaian. terhadap morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsilua gold kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, yaitu uud bahkan uud tidak pernah mengatur secara tegas maupun samar samar pembatasan masa dan periodisasi hakim serta jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi, sehingga hal itu bertentangan secara nyata dengan dan uudmahkamah konstitusi adalah secara spesifik dan aktual berpotensi merugikan warga negara pembayar pajak yang ingin mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya mahkamah konstitusi yang menginginkan hakim mahkamah konstitusi tidak dibatasi atas masa dan periodisasi jabatan yang akan menghalangi terciptanya hakim mahkamah konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sesuai dengan uud akibatnya, terdapat potensi kerugian bagi warga negara indonesia karena potensi kualitas hasil pengujian undang undang tidak lagi mendasarkan pada kualitas putusan yang negarawan dan diterima semua pihak dengan bijaksana. sisi lain, potensi kerugian terhadap warga negara pemohon atas norma tersebut adalah pemeriksaan perkara dan putusan akan mungkin terjadi proses pergantian hakim akibat telah diberhentikan padahal pemeriksaan dan putusan seharusnya didasarkan pada prosedur yang tepat, cermat, dan mendalam bagi kepentingan konstitusional warga negara indonesia. dalam buku pengantar hukum administrasi indonesia yang bergantungan dan ketidak berpihak telah morioka barat jakarta tol fox matt seratanst@mahkamahkonsilua golsunan heng partai indonesia kerja pika), dalam hal ini diwakili oleh: nama hartono adi tomo pekerjaan ketua umum dewan pimpinan pusat pika alamat rebusan, kelurahan kesialan, kecamatan banjarsari, surakarta. nama jose purnomo pekerjaan sekretaris umum dewan pimpinan pusat pika alamat jalan pondok hijau kelurahan pondok pinang, kecamatan kebayoran lama, jakarta selatan. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal agustus memberi kuasa kepada riyanto, s.h., idris sopan ahmad, s.h., wahana rendra, s.h., bonar pendapatan silalahi, s.h., dan elisa aprilia sidabutar, s.h., advokat dan konsultan hukum yang partners law firm, beralamat sona tops tower, lantai jalan jenderal sudirman kavling jakarta kpu ri): membaca keterangkewenangan mkri uud1945(penekanan ditambahkan)(a)tindakan yang sekali dikeluarkan selesai. bayi lahir, dikeluarkan surat akta kelahiran selesai. . partai politik ini didirikan depan notaris, diverifikasi memenuhi syarat atau tidak. . (penekanan ditambahkan) bahwa mendaftarkan partai politik sama seperti mendaftarkan sebuah perseroan terbatas. penekanan ditambahkan dalam hal ini, pemohon selaku partai politik berbadan hukum telah pernah melalui verifikasi syarat syarat memperoleh badan hukum partai politik verifikasi mana dilakukan oleh kemenkumham ri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga berarti telah memenuhi syarat syarat tersebut. il. huruf (b) (g)huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) bertentangan dengan norma uud tersebut karena membuat pemilu menjadi tidak adilii. huruf (b) (g)huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) bertentangan dengan norma dan uud tersebut:iv. huruf (b) (g) bertentangansebab,huruf (b) (g) bertentangan dengan dan uud uud menyatakan: kemerdekaan berserikat dan berkumpul (penekanan ditambahkan|atas kebebasan berserikat, berkumpul (penekanan ditambahkan|, dan mengeluarkan pendapat. huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) bertentangan dengan norma dan uud tersebut. barangkali sementara kalangan akan berpendapat bahwa sama sekali tidak ada pembatasan atas kebebasan berserikat dan berkumpul dengan adanya syarat syarat yang tercantum dalam huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) sebab syarat syarat itu merupakan syarat syarat untuk menjadi partai politik peserta pemilu, bukan syarat syarat mendirikan partai politik. akan tetapi, kebebasan berserikat dan berkumpul harus pula dimaknai sebagai kebebasan mencapai tujuan berserikat dan berkumpul tersebut. tidak boleh diadakan reasonable restrictions sehingga tujuan berserikat dan berkumpul tersebut menjadi tidak bisa tercapai. dalam hal ini, adalah berserikat dan berkumpul sebagai partai politik, yang tujuannya adalahini yang membedakan partai politik dengan semua institusi infrastruktur politik lainnya: organisasi kemasyarakatan ( ormas ), lembaga swadaya masyarakat lsm ), pers, pressure group, dan lain lain. antara semua institusi infrastruktur politik, hanya partai politika satu satunya yang dapatsehingga, mengatakan bahwa tidak apa apa partai politik bebas berdiri dan berjalan terus namun dengan 'merampas' kesempatannya menjadi peserta pemilu (karena adanya reasonable restrictions) adalah sama saja dengan membuatnya menjadi tidak berbeda dengan ormas atau lsm. apa bedanya partai politik dengan lsm kalau begitu? perkenalkan pemohon mengetengahkan sebuah analogi sini: kebebasan menganut sebuah agama adalah salah satu hak asasi yang dijamin uud akan tetapi bagaimana kalau pencapaian tujuan menganut agama tersebut, yaitu beribadah menurut agama tersebut, dibebani sedemikian rupa oleh dengan syarat syarat yang terlampau berat (misalnya: harus mampu mendirikan rumah ibadah dengan syarat ukuran luas dan kemewahan tertentu) yang tidak ada legitimate cause nya, yang tidak ada hubungannya dengan kualitas keimanannya atau peningkatan kualitas keimanannya? apakah dapat dikatakan tidak terjadi pembatasan atas kebebasan menganut agama tersebut karena umatnya tetap bebas menganut dan meyakininya dan menyatakan dirinya penganut agama tersebut? vi. huruf (b) (g). sebab,mahkamah sendiri dalam sebuah putusannya (yakni putusan nomor puu vii pernah menyatakan: . mahkamah menilai pembentuk undang undang tidak konsisten|penekanan ditambahkan|| tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya. . ketidakkonsistenan ini, sebagaimana dicermati mahkamah dalam kutipan atas, menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). dengan terus berubahnya persyaratan tersebut, partai politik (termasuk pemohon) menjadi kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut. vii., pemilu telah dilaksanakan secara tidak adil(a)seluruh penjelasan atas, berwenang mengadili dan memutus permohonan uji materiil ago. kedudukan hukum yurisprudensi mahkamah yang dibangun melalui putusan nomor puu iii dan nomor puu v yang dimaksud kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang undang adalah apabilakelima syarat berikut terpenuhviii. nomor bertentangan dengan uud uud menyatakan: setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif penekanan ditambahkan|ix.dan uud tersebut. sebab, ketentuanlebih lanjut, perlu kiranya pemohon tegaskan pula bahwa sekiranya permohonan pemohon terkait huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan dikabulkan, apabila dipertahankan hal tersebut tetap merupakan perlakuan yang berbeda, diskriminatif, tidak adil, dan tidak sama hadapan hukum dan pemerintahan serta dalam hal memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebab partai partai politik tertentu tidak dikenakan syarat syarat yang tercantum dalam huruf (a), (h), dan (i) sedangkan partai partai politik lain (termasuk pemohon) dikenakan syarat syarat tersebut. oleh karena itu, selain huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) jugaxi. klaim pembuat undang undang tentang tujuan ternyata tidak terbukti dan tidak konsisten pembuat undang undang kerap mengklaim bahwa salah satu tujuan dibuatnya adalah untuk memperkuat sistem presidensial. namun, benarkah demikian? bila pembuat undang undang konsisten dan benar benar 'niat' dengan alasan tujuannya tersebut, maka yang semestinya dapat dilakukan pembuat undang undang adalah antara lain: (a) menetapkan parliamentary threshold( pr. t ) yang tinggi (b) mengurangi jumlah anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri ) (c) memperbesar memperluas dapil sehingga jumlah dapil menjadi semakin sedikit. (d) tidak mengait mengaitkan pencalonan presiden dengan jumlah perolehan kursi partai politik parlemen karena tidak relevan dalam sebuah sistem presidensial (apalagi yang kuat) (e) memberlakukan pr. juga tingkat provinsi dan kabupaten kota. kenyataannya, yang dilakukan pembuat undang undang melalui ini adalah: (a) menetapkan pr. rendah yang merupakan salah satu yang terendah dunia sehingga tingkat fragmentasi parlemen (dan dalam menghadapi presiden) tinggi (b) menambah jumlah anggota dpr dan pimpinan dpr dari jumlah yang ada sekarang (c) menambah jumlah dapil sehingga menjadi lebih banyak lagi dapil (d) mengait mengaitkan pencalonan presiden dengan jumlah perolehan kursi partai politik parlemen (e) memberlakukan pr. hanya tingkat nasional namun tidak tingkat provinsi dan kabupaten kota: apa reasoning perbedaan tersebut bila keinginannya adalah memperkuat sistem presidensial (kekuasaan eksekutif)? mengapa tidak konsisten diberlakukan saja dari tingkat nasional sampai tingkat daerah provinsi hingga tingkat daerah kabupaten kota? pembuat undang undang juga kerap mengklaim bahwa salah satu tujuan lain dibuatnya adalah untuk membuat bahwa partai politik harus memiliki basis dukungan yang kuat. namun, benarkah demikian? bagi pemohon, hal itu berarti dukungan yang kuat dari rakyat pemilih (voter). memunyai pemilik kartu tanda anggota setiap kabupaten kota bersangkutan,ataupun dari jumlah penduduk setiap kabupaten kota bersangkutan sebagai pemilik kartu tanda anggota, tidaklah menjamin partai politik bersangkutan akan mendapat vote yang signifikan saat pemilu atau mendapat kursi parlemen sebagai hasil dari pemilu tersebut. sebagaimana dikemukakan atas, bila salah satu tujuan dibuatnya adalah untuk membuat bahwa partai politik harus memiliki basis dukungan yang kuat, bagi pemohon hal itu berarti dukungan yang kuat dari rakyat pemilih (voter). bila demikian halnya, bila pembuat undang undang konsisten dan benar benar 'niat dengan alasan tujuannya tersebut, semestinya pembuat undang undang membuat syarat syarat. salah satu model yang bisa diadopsi adalah sebuah model yang pernah diajukan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi prelude ): partai politik diminta menentukan dapil mana saja partai politik tersebut bermaksud berkontestasi. lalu, diadakan simulasi pemungutan suara dapil tersebut, apakah dalam simulasi itu partai politik tersebut mampu mendapat vote minimal setara dengan jumlah vote pemegang kursi parlemen dengan jumlah suara terkecil dari dapil itu pada pemilu terakhir sebelumnya. akan tetapi bukan model ini, maupun model model lain, yang diadopsi pembuat undang undang dalam melainkan rezim administratif prosedural berbiaya besar yang membutuhkan modal finansial besar. terlebih lagi, kartu tanda anggota tidak serta merta dapat diartikan bahwa pemegang kartu tersebut akan memilih partai bersangkutan atau calon dari partai bersangkutan. bahwa seharusnya memfasilitasi peran partai politik sebagai aktor penting dalam demokrasi yang berfungsi dan menjamin perlindungan penuh hak hak mereka bukan malah sebagai penghambat peran partai politik dengan menetapkan persyaratan persyaratan administratif yang begitu berat. bahwa pembentukan partai politik sebagai implementasi hak hak wargadalam pemerintahan, merupakan hak hak sipil dan politik, sebagaimana dijamindalam konstitusi dan juga oleh international covenant civil and political rightsyang juga telah diratifikasi indonesia melalui undang undangyang menyatakan, every citizen shall have the right and theopportunity, without any the distinction ." bahwa dari bunyi occur atas, maka hak hak politik dari warga negara tidak dapat dibatasi sepanjang tidak ada pembatasan yang beralasan. oleh karena itu, perlukah kita kaji apakah benar pembatasan dari pemerintah tersebut beralasan. dari seluruh kajian atas, ternyata tidak beralasan. penelitian mark jones, parlemen bagi seorang presiden. sehingga bukan jumlah partai politik peserta yang menentukan penguatan sistem presidensial melainkan dukungan parlemen. sampai dengan sekarang, konstruksi logika yang dibangun oleh pembuat adalah dengan semakin sedikit jumlah partai politik maka itu akan menunjang keefektifitasan pemerintahan dengan sistem presidensial. indeks ensp effective number parliament parties) atau jumlah efektif partai politik parlemen adalah indeks yang paling relevan untuk mengukur tingkat fragmentasi parlemen. indeks ini adalah formula matematis yang diajukan bakso dan taagepera dengan maksud untuk mengetahui jumlah partai relevan atau mempunyai kursi signifikan untuk mengambil keputusan parlemen. semakin besar indeks ensp, maka semakin terfragmentasi parlemen dan semakin sulit keputusan diambil. misalkan jika indeks ensp adalah maka itu menandakan ada partai politik mempunyai kursi signifikan untuk mengambil keputusan parlemen. dari indeks ensp, dapat diketahui sistem multipartai suatu negara, apakah sistem kemultipartaian itu dwi partai, moderat sederhana, atau ekstrem. jika indeks ensp suatu negara adalah maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian dwi partai. sementara, jika indeks ensp nya maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian moderat sederhana. terakhir, jika indeks ensp nya lebih dari maka negara tersebut mengalami sistem kemultipartaian ekstrem. berdasarkan indeks ensp, diketahui bahwa ternyata tidak terdapat hubungan sama sekali antara jumlah partai politik peserta pemilu dengan indeks keefektifitasan partai politik parlemen. hal ini dapat dilihat tabel bawah ini: tahun jumlah parpol jumlah parpol indeks ensp peserta pemilu yang mendapat dan era town pepe berdasarkan tabel atas, dapat dilihat bahwa pemilu yang memiliki jumlah peserta sebanyak atau lebih dari tiga kali jumlah peserta dari pemilu memiliki indeks ensp yang jauh lebih rendah daripada pemilu kesimpulan yang dapat diambil dari tabel atas yaitu bukan jumlah parpol peserta pemilu yang memengaruhi keefektifitasan jalannya pemerintahan melainkan jumlah parpol yang mendapat kursi parlemen lah yang memengaruhi keefektifitasan jalannya pemerintahan. dengan kata lain, semakin sedikit jumlah parpol parlemen maka semakin efektif jalannya pemerintahan. bahwa dapat kita lihat persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu pada tahun lebih berat dibanding pemilu tahun namun faktanya berdasarkan indeks ensp, pemilu yang persyaratan administrasinya tidak seberat pemilu malah mendapatkan indeks ensp yang lebih baik. dari fakta ini, dapat diambil satu kesimpulan lagi yaitu beratnya persyaratan administratif yang ditetapkan tidak mempunyai korelasi dengan efektivitas dari pemerintahan terpilih. bahwa jika dibandingkan dengan negara negara lain dunia, indeks ensp indonesia termasuk salah satu yang paling tinggi dunia. indeks ensp indonesia tahun yang sebesar jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks ensp negara negara lain. tingginya indeks ensp indonesia sedikit banyak merupakan dampak dari "rendahnya" parliamentary threshold pt) yang ditetapkan. dalam praktek negara negara dunia, terdapat beberapa negara seperti turki dan russia yang berhasil mengubah dari sistem multipartai ekstrem menjadi multipartai moderat dengan cara menaikkan parliamentary threshold pt) sehingga kemudian jumlah partai politik yang mampu melewati ambang batas menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya. bahwa dari praktek negara negara dunia, juga dapat dilihat bahwa tidak ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu dengan indeks enspsiapa saja yang dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pemohon uji materiil ri, mahkamah telah memberikan penegasan berikut melalui putusan nomor puu vii (penekanan ditambahkan)ebih lanjut, dalam putusan nomor puu x mahkamah menyatakan: menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami2014ago. pemohon permohonan aguoadalah badan hukum publik: partai indonesia kerja pika) adalah partai politik berbadan hukum: dan kepengurusannya telah mendapat pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, dalam kepengurusan ini, ketua umum adalah hartono adi tomo dan sekretaris umum adalah jose purnomo. pemohon permohonan guo memiliki kualifikasi dan kedudukan yang sama dengan para pemohon perkara nomor puu x yang menurut mahkamah dalam putusan nomor puu x tersebut memenuhi syarat negara tersebut. hal ini semakin mengonfirmasi argumen argumen pemohon atas. mengenai praktek negara tersebut dapat dilihat dari tabel bawah ini: lebih lanjut, negara negara dengan indeks ensp yang jauh lebih rendah daripada indonesia tidak mempunyai persyaratan untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum yang begitu berat. misalnya: jerman, partai politik yang hendak berpartisipasi dalam pemilihan umum jerman, diharuskan untuk memberitahukan tentang niat mereka federal returning officer sebelum pemilihan, kecuali partai partai yang telah diwakili oleh sedikitnya lima perwakilan bundestag atau lantai (parlemen negara) sejak pemilihan terakhir. pemberitahuan tersebut harus meliputi nama partai dan ditandatangani oleh setidaknya tiga anggota komite eksekutif nasional partai. persyaratan lainnya adalah anggaran dasar partai, program partai dan bukti formal kepemimpinan. partai politik diminta untuk menyerahkan dokumen dokumen berikut federal returning officer: (a) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai: (b) programpartai, dan (c) nama dan fungsi anggota eksekutif partai dan cabang cabang lokalnya. bahwa negara amerika serikat, yang notabene merupakan negara dengan sistem presidensial paling kuat stabil, memiliki persyaratan pemilu yang sederhana, yang tidak memberatkan warga negaranya agar dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. meskipun hanya ada partai yang dominan, tapi bukan berarti amerika serikat memiliki partai saja yang mengikuti kontestasi pemilihan umum. kemungkinan bagi partai politik lain luar dari partai besar tersebut untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum terbuka lebar karena memang syarat yang dibebankan untuk dapat mengikuti pemilihan umum tidaklah begitu berat dibandingkan dengan indonesia. sebagai contoh negara bagian new york, terdapat partai yang bernama women's equality party" yang mendapat kurang lebih suara dalam pemilihan. atau bahkan negara bagian minnesota terdapat partai yang bernama legal marijuana now party" yang mendapat kurang lebih suara dalam pemilihan. meskipun kedua partai atas tidak berhasil mendapatkan kursi namun poin pentingnya adalah kedua partai tersebut dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum tersebut, dan biarkan rakyat yang menentukannya apakah mereka pantas untuk berada parlemen. bahwa jika benar undang undang guo adalah untuk menguatkan sistem presidensial, maka seharusnya langkah yang dilakukan adalah "menyederhanakan isi parlemen" dan bukan menitikberatkan pada persyaratan administratif. penyederhanaan parlemen dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah menaikkan parliamentary threshold pt) sehingga kemudian komposisi partai politik parlemen akan menjadi lebih sederhana dan akan lebih mendukung penguatan sistem presidensial. adapun cara lainnya adalah merampingkan dewan perwakilan rakyat. dengan kata lain menurunkan jumlah anggota dpr karena hal itu akan menghasilkan parlemen yang lebih sederhana. oleh karena itu, timbul pertanyaan "apa pentingnya menetapkan persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu yang begitu berat?" karena ternyata tidak terdapat hubungan antara penetapan syarat administratif untuk mengikuti pemilu yang begitu berat dengan penguatan sistem presidensial. dan penguatan sistem presidensial dapat dilakukan tanpa mengurangi hak hak konstitusional warga negaranya. dengan pemaparan dan penjelasan atas, dapat diketahui bahwa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah tidak beralasan karena alasan pemerintah bahwa undang undang guo bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial tidak terbukti sama sekali. bahwa lebih lanjut, dalam penjelasan undang undang nomor tahun dinyatakan bahwa sistem multipartai sederhana dimaksudkan sebagai salah satu upaya memperkuat sistem presidensial indonesia, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut: upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensia" frasa sistem multipartai sederhana" yang dimaksud adalah multipartai yang sederhana dalam parlemen. seperti yang dijelaskan atas, untuk sistem multipartai sederhana bisa terbentuk, maka idealnya yang harus dinaikkan adalah pr. agar komposisi partai politik menjadi lebih sederhana dan bukan melalui penetapan syarat administratif yang berat. bahwa terlepas dari penjelasan atas, pernyataan bahwa guo adalah untuk menguatkan sistem presidensial patut dipertanyakan. sistem presidensial akan berjalan dengan efektif jika mendapat dukungan mayoritas parlemen. sebaliknya apabila seorang presiden memiliki dukungan kurang dari dari parlemen, maka presiden akan menemui kesulitan untuk menjalankan agenda agenda pemerintahannya. berdasarkan guo,pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun ditentukan oleh besaran perolehan suara parlemen pada tahun bisa saja pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah pasangan yang dicalonkan oleh koalisi partai partai yang dominan mayoritas parlemen pada periode namun dalam periode koalisi partai partai tersebut malah bukan koalisi partai yang dominan lagi parlemen sehingga yang terjadi adalah presiden terpilih tidak mendapat dukungan mayoritas parlemen. akibatnya bukan penguatan sistem presidensial yang terjadi, namun "pelemahan" sistem presidensial yang disebabkan oleh guo. bahwa alasan lain mengapa pernyataan bahwa guo adalah untuk menguatkan sistem presidensial patut dipertanyakan adalah terkait jumlah anggota dpr. jika benar semangat guo adalah untuk memperkuat sistem presidensial maka idealnya adalah dilakukan penyederhanaan atau perampingan parlemen, namun yang terjadi malah penambahan jumlah anggota dpr sebanyak orang. dengan begitu, maka presiden akan berhadapan dengan lebih banyak kepala dalam parlemen. bahwa sistem multipartai sederhanakan dikehendakiseyogyanya berlangsung secara alamiah lewat seleksi pemilihan umum secara berkala dengan membiarkan rakyat yang berhak menentukan bukan dengan persyaratan persyaratan administratif yang begitu berat. hal ini sejalan dengan amanat uud yang menyatakan bahwa kedaulatan berada tangan rakyat. bahwa menurut giovanni santri,seorang ahli ilmu politik,partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon calonnya untuk menduduki jabatan jabatan politik party any political group that present elections, and capable placing through elections candidates for public office). lebih lanjut menurut palombara, partai politik adalah suatu organisasi formal yang tujuan utamanya adalah untuk menempatkan dan mempertahankan wakilnya kursi kursi pemerintahan yang akan menjaga, baik secara sendiri maupun koalisi, jalannya pemerintahan. political party formal organisation whose self conscious, primary purpose place and maintain public office persons who will control, alone coalition, the machinery government.) bahwa menurut alan ware dan miriam budiarjo, tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politikdengan cara konstitusional atau cara formal yang ada untuk melaksanakan kebijakan kebijakan mereka. bahwa antara ahli ahli ilmu politik dunia antara lain samuel huntington, maurice divergen, palombara, abdul rashid momen, thomas meyer, russel dalton, david barrel dan ian allstar,salah satu fungsi partai politik yang paling utama yaitu mengagregasikan kepentingan dan kemudian menyalurkannya dengan membuat kebijakan kebijakan yang mengikat. lebih lanjut, russel dalton, david barrel dan ian allstar menjelaskan bahwa fungsi partai politik dapat dibagi menjadi tiga level yaitu antara warga masyarakat, dalam organisasi organisasi dan pemerintahan. level warga masyarakat, partai berfungsi untuk menyederhanakan pilihan bagi para pemilih. diantara warga masyarakat, partai politik diharapkan akan memobilisasi warga untuk aktif berperan serta dalam proses politik sehingga dapat menciptakan stabilitas sistem politik dalam jangka panjang. dalam level organisasi, secara organisasi, partai politik juga mengartikulasi kepentingan kepentingan politik para pendukungnya. paralel dengan perannya sebagai artikulasi kepentingan, partai politik juga berfungsi dalam agregasi kepentingan, menempatkan kepentingan kepentingan tersebut dalam bentuk yang komprehensif dan terhubung dan akan menjadi panduan bagi kebijakan pemerintahan jika dan ketika mereka terpilih menjadi partai pemerintahan. pada level pemerintahan, partai politik mengorganisasikan cara kerja pemerintahan dengan menciptakan mayoritas suara untuk memenangkan kebijakannya. bahwa partai politik memiliki ciri khas atau keunikannya tersendiri, yang membuat partai politik berbeda dengan organisasi organisasi massa lainnya. partai politik adalah satu satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. hal ini dapat partai politik lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional. tidak ada satupun pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan kemudian menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan yang mengikat selain partai politik. hal inilah yang paling membedakan partai politik dengan organisasi organisasi lainnya. sehingga ketika dibebankan persyaratan administratif yang begitu berat yang akibatnya partai politik tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum, maka hal tersebut telah meniadakan ciri khas yang dimiliki oleh partai politik. maka, menjadi tidak ada bedanya antara partai politik dengan organisasi organisasi massa lainnya seperti: ormas, lsm, dan lain sebagainya. bahwa hal atas senada dengan pendapat ahli, antaranya samuel eldersveld hans walton serta robert karmel kenneth janda, yang menyatakan bahwa karakteristik utama yang membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan lainnya adalah partai politik dapat mencalonkan kandidatnya dalam suatu kontestasi pemilihan umum. the defining characteristic political party as distinct from interest group that nominates candidates for election public office.) bahwa dengan adanya ketentuan guo yang begitu berat, yang menghalangi partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum, telah menyebabkan partai politik kehilangan esensi utamanya yaitu untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum. bahwa mahkamah dalam putusan perkara nomor puu x mengatakanbahwa pemerintah dan dpr mengatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu adalah kebijakan hukum terbuka(openlegal policy) pembentuk uu. tapi, perlukah digarisbawahi bahwa sifat suatu kebijakan hukum terbuka(open legal policy) tidaklah absolut, dengan kata lain kebijakan hukum terbuka(open legal policy) juga terikat pada batasan batasan tertentu. bahwa mahkamah dalam putusan perkara nomor puu v. lebih lanjut, mahkamah dalam putusan perkara nomor puu vii mengatakan bahwa mahkamah tidak berwenang menguji suatu kebijakan hukum terbuka(openlegal policy) selama itu tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. maka secara contrary, mahkamah berwenang menguji suatu kebijakan hukum terbuka(openlegal policy) selama kebijakan tersebut bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. bahwa dalam perkara guo, kebijakan pembentuk undang undang dalam menetapkan syarat verifikasi yang begitu berat telah melanggar ketiga prinsip atas. ketentuan guo tidak hanya mereduksi hak hak politik yang dijamin oleh konstitusi seperti mendapat kesempatan yang sama untuk dapat berada parlemen, tetapi juga adalah sesuatu yang tidak rasional. pemohon yang merupakan wakil dari para pengusaha dan pekerja, tentu adalah suatu hal yang sangat sulit atau bahkan mustahil untuk mencari anggota per kabupaten kota. padahal isu pengusaha dan pekerja merupakan isu yang cukup penting namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. dan agar pengusaha dan pekerja mendapat perhatian lebih, perlu adanya suatu kelompok politik yang benar benar memperjuangkan hal tersebut. atas dasar itulah, para pemohon merasa kebijakan hukum terbuka(openlegal policy) dalam perkara guo telah melanggar ketiga prinsip atas dan mahkamah dapat mengujinya. bahwa persyaratan partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum yang mengharuskan adanya kantor tetap kepengurusan setiap provinsi, sejumlah kabupaten kota dan kecamatan hingga tahap akhir pemilu mengakibatkan biaya politik yang tinggi. bahwa jika biaya kantor tetap kabupaten kota dan provinsi juga diperhitungkan, maka kemudian total biaya untuk kantor tetap yang wajib dikeluarkan akan semakin besar. dan biaya tersebut juga belum ditambah dengan biaya biaya administratif lainnya seperti biaya pengadaan kartu tanda anggota. bahwa dengan demikian, sangat beralasan untuk mengatakan bahwa partai politik yangmengikuti kontestasi pemilihan umum hanya dapat dilakukan oleh orang orang yang memiliki dana yang sangat besar. dan menutup peluang atau kemungkinan bagi masyarakat umum yang tidak memiliki dana yang sangat besar untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. hal ini jika dapat dianalogikan: pemerintah mengizinkan setiap warga negara untuk belajar sekolah namun persyaratannya adalah setiap warga negara yang ingin belajar sekolah wajib membeli buku buku yang harganya begitu mahal (misalnya: rp. juta) hingga hanya sebagian kecil warga negaranya saja yang mampu membeli buku buku tersebut. akibatnya, hanya sebagian kecil warga negara tersebut saja yang dapat bersekolah sekolah sementara, warga negara lainnya tidak dapat bersekolah sekolah karena beratnya "persyaratan administratif" yaitu membeli buku yang harganya begitu mahal. padahal mungkin saja, antara warga negara yang tidak mampu membeli buku buku tersebut mempunyai potensi yang lebih besar. namun, karena keterbatasan finansial, warga negara tersebut menjadi tidak dapat menikmati haknya. dalam hal ini, biaya buku yang begitu mahal adalah biaya biaya yang perlu dikeluarkan oleh partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. sedangkan bersekolah sekolah adalah mengikuti kontestasi pemilihan umum. dengan perumpamaan atas, maka dapat dilihat bahwa beratnya persyaratan administratif yang ditetapkan mengakibatkan banyak warga negara yang harus menguburkan mimpinya dalam dalam untuk dapatmengikuti kontestasi pemilihan umum sebagai pemenuhan dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul jika tidak memiliki dana yang begitu besar. petit berdasarkan seluruh uraian atas dan bukti bukti yang disampaikan, jelas bahwa dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa merugikan atau setidak tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yang dilindungi dan dijaminmenerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g)indonesia kerja pika),dewan pengurus pusat partai indonesia kerja: bukti fotokopi anggaran dasar partai pengusaha pekerja indonesia: bukti fotokopi akta notaris nomor tahun tentang pernyataan keputusan partai pengusaha dan pekerja indonesia dibuat oleh notaris raden mas soeharto soeharto, s.h., n.:engurus pusat partai pengusaha dan pekerja indonesia periode selain itu, pemohon menyampaikan keterangan saksizam ayumi pada tanggal oktober bertempat sekretariat komisi pemilihan umum daerah jalan maluku serui, kabupaten kepulauan yapen, provinsi papua beberapa permasalahan yang dihadapi oleh partai indonesia kerja disaat mendaftarkan diri komisi pemilihan umum daerah antara lain: kpud mempersoalkan data sipil karena tidak sesuai dengan data fisik yang dibuat oleh masing masing dpc pika. sistem informasi politik yang dilakukan oleh kpu sangat memberatkan partai politik sehingga banyak menimbulkan kekacauan dan kegaduhan dalam mengupdate data yang pada akhirnya berbuntut pada manipulasi data dan penipuan. hal lain yang ditimbulkan dari sipil ini adalah beberapa daerah papua belum ada fasilitas jaringan komunikasi internet yang memadai untuk memproses data secara baik. kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh anggota pengurus partai indonesia kerja belum seluruhnya memiliki ktp. kartu tanda penduduk yang diminta oleh kpud adalah e ktp sedangkan ktp yang dimiliki oleh anggota saat ini adalah ktp nasional hal ini sangat memberatkan partai politik karena sebagian penduduk kabupaten kepulauan yapen belum memiliki ktp sehingga kpud meminta partai politik untuk membuat surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang isinya menyatakan bahwa anggota partai politik yang bersangkutan nya masih dalam proses. kartu tanda anggota yang dimiliki oleh anggota pengurus partai indonesia kerja. kartu tanda anggota partai politik indonesia kerja harus sesuai dengan super seribu jumlah penduduk kabupaten kota demikian juga nya. hal ini sangatlah tidak mudah untuk bisa dilakukan dalam interval waktu yang singkat. adanya tingkat kesulitan dalam membentuk pengurus anak cabang pada tingkat kecamatan distrik. kesulitan yang dihadapi oleh partai indonesia kerja daerah adalah jangkauan wilayah kerja pemerintahan kecamatan distrik yang letaknya berjauhan dari ibu kota kabupaten dan sarana prasarana yang tidak memadai dalam membentuk pengurus tingkat kecamatan distrik sangatlah tidak mudah dalam memenuhi persyaratan yang diminta oleh kpu. kurang adanya pemahaman kpud kabupaten kota terhadap keputusan bawaslu tentang pelanggaran administrasi. pemahaman lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini komisi pemilihan umum daerah dalam menyikapi keputusan badan pengawas pemilu sangat rendah hal ini terbukti dimana pada saat pendaftaran partai indonesia kerja kabupaten kepulauan yapen menuai perdebatan dan kontroversi pemahaman terhadap keputusan bawaslu. hal ini menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya persyaratan pendaftaran partai politik yang sangat memberatkan sehingga membuka ruang untuk terjadinya manipulasi data dan penipuan yang berujung pada pelanggaran administrasi. poin permasalahannya sama dengan kabupaten waropen, kabupaten biak numfor, kabupaten supiori, dan kabupaten nabire. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, presiden dalam persidangan tanggal september memberikan keterangan lisan yang diterima kepaniteraan tanggal oktober yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang (selanjutnya dapat disebut uu ) tersebut yakni sama sama adalah partai politik berbadan hukum yang berkehendak menjadi peserta pemilihan umum dan berpotensi terhalangi haknya menjadi peserta pemilihan umum legislatif tahun sebagai akibat dari keberadaan dan bagian yang dimintakan pengujian. maka, dengan demikian, pemohon guo juga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian guo. syarahak hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud yang dijadikan batu uji' oleh pemohon dalam permohonan guo adalah: kedaulatan berada berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. pokok permohonan pemohon bahwa pada pokoknya parterhadap permohonandalam perkara mengajukan pengujian huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan pemilu yang oleh pemohon guo, dianggap bertentangan dengan uud tahun bahwa guo berketentuandengan berlakunya huruf sampai dengan huruf dan pemilu menyebabkan para pemohon menjadaraini menyebabkan para pemohon mengalami perlakuanvide permohonan haldanyarathak hak konstitusional pemohon tersebut, sebagaimana dirinci atas,dirugikan oleh yakni oleh huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan undang undang tersebut, yang menyatakan: partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratansyarathuruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan tersebut, pemohon mengalami kerugian hak haktahun juga diatur dalamyang dipersoalkan oleh pemohon dandanpolitik. sehingga pemilu tidaklah bersifat diskriminatif. bahwa huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf serta pemilu juga tidak bertentangan dengannorma guo. bahwa perlakuan yang tidak sama belum tentutahun yang menyatakan: ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang.ngujiterobosan baru dari pembentuk undang ini maka niat mulanya adalah agar dapat menghemat anggaran negara. bahwa adapun untuk hal yang diajuadalah hal yang diujikan oleh pemohon dalam hal ini terkait verifikasi partai politik maupun ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, keduanyakan, maka pansus harus mengambil keputusan. i2.5j menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, komisi pemilihan umum republik indonesia, menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal november 2017tahun yang register dengan perkara nomor puu xv bahwa substansi permohonan dalam perkara nomor puu xv tanggal oktober pada pokoknya menyatakan bahwa: ketentuan huruf dan sertao.konstitusional yang dirinci atas secara: (a) pemohon menjadi berpotens(b) pemohon menjadi mengalami perlakuan yang(c) pemohon menjadi tidak mendapatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara adil, padahal hak tersebut (mendapatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara adil) dijamin konstitusi.terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian kerugian konstitusional yang disebut atas dengan berlakunya huruf (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) dan berlakunya ketentuan ketentuan tersebut memberikan dampak langsung kepada pemohon: berlakunya ketentuan ketentuan tersebut dengan tanpa alasan landasan konstitusional yang jelas menyebabkan pemohon mengalami dan atau berpotensi mengalami kerugian kerugian konstitusional yang disebut atas. syarago dikabulkan yang mulia majelis hakim ri, kerugian kerugian konstitusional yang disebut atas tidak akan lagi terjadi, sebab: (a) pemohon menjadi tidak mengalami atau tidak berpotensi kehilangan kesempatan menjadi partai peserta pemilihan umumkan diakibatkan ketentuan ketentuan tersebut sebagaimana hak hak konstitusional demikian yang memang telah dijamin konstitusi untuk pemohon. paling rendah (tiga puluh persen) yang diatur dalam dan art partai politik masing masing.huruf huruf huruf huruf dan huruf serta pemilu, dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf pemilu bertentangan dengan uud karena membuat pemilu menjadi tidak adildan uud,uud, huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf pemilu bertentangan dengan norma uud tersebut karenapemilu bertentangan dengan norma uud karena: pemilu bertentangan dengan norma uud karena ketentuan guouud karena ketentuan guodan uud karena ketentuan guomenguji konstitusionalitas huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf serta pemilu yang menurut pemohon guo bertentangan dengan uud karena telah melanggar hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta telah menimbulkan ketidakadilan dalam kepesertaan pemilu:seorang saksi yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, i3.9jdewan perwakilan rakyat serta mendengar dan membaca keterangan komisi pemilihan umum, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa setelah mahkamah membaca dengan saksama permohonan pemohon, masalah konstitusionalitas norma yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh mahkamah adalah: apakah syarat syarat untuk dapat menjadi peserta pemilu anggota dpr dan dprd sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf pemilu bertentangan dengan dan serta uud karena telah melanggar hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan telah menimbulkan ketidakadilan dalam kepesertaan pemilu? apakah pemilu bertentangan dengan dan serta uud karena telah menyebabkan terjadinya perlaku? menimbang bahwa terhadap permohonan dimaksud, mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terkait syarat untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana diatur dalam huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf pemilu yang menurut pemohon telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi partai politik calon peserta pemilu. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan mahkamah dalam putusan putusan sebelumnya, bahwa secara umum yang dimaksud dengan adil sebagaimana terdapat dalam beberapa norma uud adalah memperlakukan hal yang sama secara sama dan memperlakukan yang berbeda secara berbeda pula. dalam konteks itu, menilai apakah syarat syarat untuk menjadi peserta pemilu adil atau tidak adalah dengan menilai apakah syarat tersebut diberlakukan secara sama bagi setiap partai politik peserta pemilu atau tidak? bahwa terkait hal itu, seluruh persyaratan yang ditentukan dalam pemilu merupakan syarat yang berlaku umum dan sama bagi seluruh partai politik peserta pemilu. dalam batas ini, sulit untuk menyatakan bahwa syarat syarat tersebut merupakan sesuatu yang tidak adil bagi partai politik calon peserta pemilu. bahwa selanjutnya bagaimana dengan dalil pemohon bahwa syarat yang bersifat administratif prosedural tersebut hanya membuka kesempatan bagi partai politik bermodal besar dan memperkecil bahkan menutup ruang bagi partai politik yang tidak memiliki modal besar untuk mengikuti pemilu? bahwa satu sisi, syarat syarat dimaksud memang lebih bersifat administratif prosedural, namun bukan berarti syarat syarat tersebut tidak mengandung hal hal yang bersifat substantif. misalnya syarat memiliki kepengurusan seluruh provinsi, kabupaten kota dan kecamatan dan kepemilikan anggota. syarat ini sesungguhnya bukanlah sekadar administratif prosedural, melainkan juga bersifat substantif terkait dengan keseriusan dan kesiapan partai politik untuk berkontestasi dalam pemilu. dalam hal partai politik tidak memiliki kepengurusan tingkat provinsi seluruh provinsi, bagaimana mungkin partai tersebut dapat berkontestasi seluruh provinsi. begitu juga dengan syarat memiliki kepengurusan tingkat kabupaten kota maupun kecamatan. terkait syarat kepengurusan dan keanggotaan, hal ini sesungguhnya tidaklah semata bergantung pada modal besar sebagaimana didalilkan pemohon, melainkan lebih kepada kekuatan ideologi, aspek jaringan dan keluasan sebaran atau jangkauan dan keberterimaan partai politik secara kelembagaan seluruh pelosok tanah air. idealnya, semua partai politik baik bermodal besar maupun tidak bermodal besar akan dapat memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan tersebut. sebab, yang dituntut bukanlah modalnya, melainkan bagaimana komitmen ideologis seluruh anggota partai politik yang bersinergi membangun partai sesuai fungsi dan tujuan partai politik sebagaimana ditegaskan dalam partai politik. soal bahwa pada faktanya hari ini partai politik lebih banyak menggantungkan pembangunan infrastruktur partainya kepada modal, hal ini menjadi satu masalah tersendiri yang tidak dapat menafikan bahwa untuk menjadi peserta pemilu memang dibutuhkan syarat syarat tertentu guna membuktikan keseriusan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. bahwa lebih jauh, syarat syarat untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana diadopsi dalam pemilu guo pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu anggota dpr dan dprd. hal mana penyederhanaan jumlah partai politik untuk pemilu anggota dpr sangat diperlukan dalam rangka mendukung sistem proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang digunakan saat ini. bahwa agar proses konversi suara rakyat menjadi kursi dpr berjalan dengan (b) pemohon menjadi tidak mengalami perlakuan yang tidak adil, diskriminatif, dan tidak sama hadapan hukum dan pemerintahan yang diakibatkan ketentuan ketentuan tersebut sebagaimana yang memang telah dijamin konstitusi untuk pemohon. (c) pemohon menjadi tidak mengalami penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan tidak secara adil sebagai akibat ketentuan ketentuan tersebut sebagaimana yang memang telah dijamin konstitusi untuk pemohon. alasan alasan uji materiil ago pendahuluan pembuat undang undang kerap mengklaim bahwa ketentuan ketentuan termasuk khususnya ketentuan ketentuan tersebut yang sedang diuji pemohon, bertujuan: (a) memperkuat sistem presidensial. (b) agar partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat. dengan demikian, dibesarkan seolah olah bila pihak tertentu tidak setuju dengan ketentuan ketentuan tersebut, hal itu berarti pihak tersebut tidak setuju penguatan sistem presidensial dan tidak setuju bahwa partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat. kesan tersebut misleading dan sama sekali tidak tepat. oleh karena itu, pertama tama harus dikemukakan dengan tegas setelah tegasnya terlebih dahulu bahwa: (a) pemohon sama sekali tidak menentang penguatan sistem presidensial, justru, pemohon sangat menyetujui, mendukung, dan ingin mendorong penguatan sistem presidensial. (b) pemohon sama sekali tidak menentang bahwa partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat, justru, pemohon sangat menyetujui, mendukung, dan ingin mendorong bahwa partai politik harus teruji memiliki basis dukungan rakyat yang kuat, sistem kepartaian harus disederhanakan dan efektif, serta derajat kompetisi menuju parlemen harus ditingkatkan dan parlemen harus efektif. (c) pemohon sama sekali tidak bermaksud menyatakan tidak menyetujui diperlukannya syarat syarat tertentu bagi partai politik untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum pemilu ). pemohon sama sekali tidak lebih sederhana tengah diterapkannya sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka sistem pemilu yang ada perlu memastikan bahwa jumlah partai politik peserta pemilu tidak terlalu banyak. bahwa penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu tersebut tidaklah dapat dikategorikan bertentangan dengan uud sepanjang hal itu dilakukan menurut hukum dan diterapkan secara adil dan setara bagi seluruh partai politik calon peserta pemilu. bahwa selanjutnya, bagaimana dengan peluang partai politik untuk tetap dapat mengikuti pemilu dalam sistem otonomi daerah hari ini sementara syarat untuk menjadi peserta pemilu demikian beratnya? bagaimana pula dengan semangat bahwa memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik, mana seharusnya yang dilakukan bukan menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu melainkan jumlah partai politik yang masuk dpr melalui peningkatan ambang batas parlemen? bahwa dalil pemohon terkait kepesertaan pemilu dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan penyederhanaan jumlah partai politik yang masuk parlemen akan mahkamah pertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam konteks otonomi daerah, mana partai partai yang tidak dapat bersaing atau menjadi peserta pemilu dalam pemilu anggota dpr, sementara mereka memiliki basis dukungan yang kuat daerah daerah tertentu saja, seharusnya tetap diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pemilu anggota dprd provinsi maupun dprd kabupaten kota. dalam konteks ini, penerapan syarat untuk menjadi peserta pemilu anggota dpr dan dprd seharusnya memang dibedakan. dibedakan dalam arti, syarat untuk menjadi peserta pemilu untuk memilih dpr ditentukan lebih berat dibanding untuk memilih anggota dprd. misalnya, untuk menjadi peserta pemilu anggota dpr, selain syarat seperti yang saat ini ditentukan dalam pemilu juga dipersyaratkan bahwa partai politik tersebut telah memperoleh kursi sejumlah persentase tertentu dalam pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota sejumlah provinsi dan kabupaten kota. persyaratan seperti itu akan jauh lebih bersifat substantif guna membatasi jumlah partai politik untuk pemilu anggota dpr yang duduk dpr. selain itu, syarat demikian juga akan berkonsekuensi bahwa tidak ada partai yang baru dibentuk tiba tiba langsung bisa mengikuti pemilu anggota dpr sebelum teruji dulu dukungan masyarakat terhadapnya melalui pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. bahwa dalil pemohon selanjutnya yaitu agar partai partai politik yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pemilu seperti yang diatur saat ini karena hanya dapat memenuhi persyaratan dukungan beberapa provinsi dan kabupaten kota tertentu saja, idealnya tetap diberi hak untuk mengikuti pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota untuk provinsi dan kabupaten kota yang bersangkutan itu saja. demikian juga dengan partai politik baru, untuk membuktikan dukungan masyarakat terhadapnya, untuk tahap pertama hanya dibatasi untuk dalam mengikuti pemilu anggota dprd propinsi dan dprd kabupaten kota saja. apabila dalam pemilu anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota partai politik yang bersangkutan berhasil memperoleh kursi dalam jumlah tertentu sejumlah provinsi dan kabupaten kota tertentu, baru pada pemilu periode berikutnya diperbolehkan untuk mengikuti pemilu anggota dpr ri. terhadap maksud atau semangat yang terkandung dalam dalil tersebut mahkamah berpendapat bahwa ide ini tidak dapat memenuhi sifat nasional partai politik. padahal sifat nasional tersebut penting untuk menjaga prinsip negara kesatuan republik indonesia. bahwa sekalipun telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan atas, hal itu tetap tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa syarat syarat untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana ditentukan pemilu tidak adil dan bertentangan dengan uud menurut mahkamah, syarat syarat yang telah ada sejalan dengan desain uud dalam rangka mengupayakan penyederhanaan jumlah partai politik. oleh karena itu penentuan syarat tersebut merupakan kebutuhan dalam mewujudkan argumentasi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan uud maka permohonan pemohon sepanjang menyangkut konstitusionalitas huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf tidak beralasan menurut hukum.dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. oleh karena itu, meskipun permohonan pemohon guo memiliki dalil yang berbeda dengan perkara nomor puu xv , sedangkan permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pemilu: permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pemiluhuruf hurufsaudi isra wahiduddin adams ttd. ttd. dewa gede laguna maria farida indrawi ttd. ttd. suhartono menahan sitompul panitera pengganti, ttd. achmad edi subianto bermaksud bahwa setiap partai politik dapat serta merta menjadi partai politik peserta pemilu tanpa syarat (tambahan) apapun. pemohon sependapat bahwa untuk menjadi partai politik peserta pemilu diperlukan syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi suatu partai politik. sehubungan dengan paragraf huruf (a) dan (b) dan paragraf huruf (a) dan (b) atas, masalahnya adalah lain yang diklaim, lain yang dikerjakan pembuat undang undang. sebagaimana akan pemohon uraikan pada bagian bagian berikut permohonan ini, tidak ada korelasi nyata antara tujuan tujuan yang diklaim pembuat undang undang tersebut dengan ketentuan ketentuan yang dihasilkan dalam ini, khususnya lagi ketentuan ketentuan yang sedang diuji pemohon. bila benar kedua tujuan itulah yang hendak dicapai pembuat undang undang, mestinya bukan demikian ketentuan ketentuan yang dihasilkannya, atau, dalam bahasa mahkamah sendiri dalam putusan nya nomor puu vii . mahkamah menilai pembentuk undang undang tidak konsisten|penekanan ditambahkan)) tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya. . hal ini akan pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian bagian berikut permohonan ini. sehubungan dengan paragraf huruf (c) atas, pemohon berpendapat bahwa denganmemiliki badan hukum, suatu partai politiksudah memenuhi syarat menjadi partai politik peserta pemilu. itulah sebabnya ketentuan huruf (a) dari tersebut tidak pemohon uji. hal ini sama sekali tidak berarti bahwa tidak ada syarat atau bahwa semua partai politik dapat serta merta menjadi peserta pemilu (secara tanpa syarat). sebab, untuk mendapatkan badan hukum tersebut harus dipenuhi sejumlah syarat, sehingga, sesungguhnya, diberikannya badan hukum kepada sebuah partai politik sejatinya bermakna telah dipenuhinya sejumlah syarat (yang tidak mudah ringan) tersebut oleh partai politik bersangkutan. sebab, sesungguhnya, balik diperolehnya badan hukum itu oleh sebuah partai politik, telah terdapat verifikasi oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kemenkumham ri ) atas pemenuhan syarat syarat tersebut oleh partai politik bersangkutan (bukan sekadar klaim partai politik bersangkutan semata). oleh karena itu, badan hukum partai politik bukan otomatis atau mudah didapat, dan, yang pasti, bukan tanpa syarat. badan hukum partai politik bermakna bahwa kemenkumham mengonfirmasi bahwa sejumlah syarat tersebut telah terpenuhi oleh partai politik tersebut. hal ini dapat diibaratkan badan hukum perseroan terbatas. begitu sebuah perusahaan mendapatkan badan hukum perseroan terbatas nya, perusahaan tersebut dapat langsung melakukan kegiatan usaha (yang merupakan tujuan didirikannya sebuah perseroan terbatas) tanpa perlu diverifikasi ulang dan atau diverifikasi ulang dengan syarat baru lagi setiap kali hendak melakukan suatu kegiatan usaha. sehubungan dengan hal ini, perkenalkan pemohon mengetengahkan sebuah keterangan ahli, yakni keterangan ahli dari prof. dr. yusril iha mahendra, yang pernah dikemukakan hadapan persidangan mahkamah ini dan dikutip mahkamah ini dalam putusannya dalam perkara nomor puu ix . mendaftarkan partai politik itu, ide kami pada waktu itu, sama seperti mendaftarkan sebuah perseroan terbatas ya, dikeluarkan status badan hukum dengan lebih dahulu membentuk partai politik itu dan dituangkan dalam akta yang dibuat oleh pejabat umum yakni notaris. dan itulah yang terjadi sampai sekarang ini,.setelah memenuhi syarat syarat maka disahkanlah sebagai sebuah badan hukum. dalam undang undang nomor tahun atau yang sebelumnya juga dikatakan, sebelum departemen kehakiman dan ham atau kementrian hukum dan ham sekarang ini, menahannya sebagai sebuah badan hukum maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu, adakah partai politik itu memenuhi syarat syarat untuk disahkan sebagai sebuah badan hukum. apakah artinya badan hukum? badan hukum atau rechtpersoondalam bahasa belanda sesungguhnya adalah sesuatu legal entity, suatu entitas hukum, suatu yang abstrak tetapi dianggap seperti orang, seperti manusia yang mempunyai hak, mempunyai kewajiban, dan lain lain sebagainya, dan sejak kapan dia lahir, kapan dia mati. seperti manusia juga, begitu dia lahir dibuatkan akta kelahiran, begitu dia mati dibuatkan akta kematian atau surat keterangan mati. jadi, menteri kehakiman yang mengeluarkan |
raya bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahun tentang petunjuk teknis inventarisasi barang milik daerahdapat dipertanggungjawabkan melalui inventarisasi setiap (lima) tahun sekali, perlu disusun petunjuk teknistentang pengelolaan barang milik daerah: memutuskangelola barang adalah sekretaris daerah kabupaten entuapabila bukti kepemilikan dimaksud (bpk dan sertifikat tanahpati: untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas inventarisasi, verifikasi dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan kegiatan pendataan. terhadap barang milik daerah yang tidak diketemukan fisiknya namun masih tercatat pada kib, maka diberlakukan penertiban sebagai berikut pengguna barang kuasa pengguna barang membentuk tim internal untuk mencari keberadaan bmd tersebut: apabila bmd tidak ditemukan, tim internal melakukan penelitian atas barang yang tidak ditemukan mengenai ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya bmd tersebut dengan ketentuan sebagai berikut dalam hal berdasarkan hasil dan mengajukan usulan penghapusan bmd kepada bupati pati, dalam hal berdasarkan hasil penelitian tim internal tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan bmd tidak ditemukan, maka pengguna barang mengajukan usulan penghapusan bmd kepada bupati pati, hasil penelitian tim internal dituangkan dalam berita acara hasil penelitian atas barang yang tidak ditemukan. dalam hal bmd ditemukan tetapi masih terdapat masalah hukum lainnya, seperti bmd dikuasai pihak lain, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. tahap. tahap pelaporan dan pemeliharaan data hasil inventarisasi pelaporan tim pelaksana inventarisasi bmd pada perangkat daerah menyusun buku inventaris bi) sesuai hasil verifikasi tim koordinator inventarisasi barang milik daerah. selanjutnya tim koordinator inventarisasi barang milik daerahtim koordinator inventarisasi barang milik daerah menyampaikan laporan hasil inventarisasi bmd kepada bupati dan menteri dalam negeri. pemeliharaan tim koordinator inventarisasi barang milik daerah dan tim pelaksana inventarisasi bmd pada perangkat daerah secara konsisten melakukan pemeliharaan data hasil inventarisasi bmd dan penyesuaian sima bmd. bupati pati, ttd. haryanto sx3an sesuai dengan aslinya kabila bagian hukum sera, san binti, sh, membina tk. nt2format formulir inventarisasi barang milik daerah berita acara hasil inventarisasi kop perangkat daerah berita acara hasil inventarisasi barang milik daerah tahun . pada perangkat daerah unit kerja nona pemerintah kabupaten pati nomor ank. pada hari ini, . tanggal . bulan . tahun dua ribu dua puluh (xx xx xxxx) bertempat di. jnama eco jabatan kepala perangkat daerah unit kerja selaku pengguna barang kuasa pengguna barang nama jabatan .i selaku pejabat ketatausahaan pengguna barang nama jabatan .i selaku pengurus barang nama jabatan .i selaku pembantu pengurus barang bertindak sebagai tim pelaksana tingkat perangkat daerah telah melaksanakan inventarisasi barang tahun . dari bulan juni sampai dengan september .kenananananang merana aaaa aan aan aan pengguna barang pengurus barang nip. mengetahui, nip. pengguna barang nip. berita acara verifikasi kop perangkat daerah berita acara verifikasi inventarisasi barang milik daerah tahun . pada perangkat daerah unit kerja mo.xxxx) bertempat .overifikasi pada perangkat daerah . terhadap berita acara rekonsiliasi hasil inventarisasi. kop perangkat daerah berita acara rekonsiliasi data hasil inventarisasi barang tahun . pada perangkat daerah unit kerja .eo. pemerintah kabupaten pati pada hari ini, . tanggal. bulan . tahun dua ribu dua puluh (xx xx xxxx) bertempat diinventarisasi barang tahun . pada pnanaatanlananaeeen perangkat daerah) dengan hasil sebagai berikut: fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap kelas barang tercatat gelondongan rp. fisik barang ada tetapi belum tercatat pada kib rp. fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat rp. fisik barang tidak ditemukan rp. ih. koreksi kode barang demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk diperlukan sebagaimana mestinya. pati, won no| nama pelaksana tanda tangan tim koordinator lanannanaaan inventarisasi kabupaten pati tim koordinator donnanaaaaan inventarisasi kabupaten pati tim koordinator berananaaaaan inventarisasi kabupaten pati pejabat ketatausahaan darrnaananaah pengguna barang pengurus barang sites berita acara penelitian kop perangkat daerah berita acara penelitian atas barang yang tidak ditemukan pada inventarisasi barang milik daerah tahun . perangkat daerah unit kerja.) bertempat . jo.penelitian atas barang yang tidak ditemukan pada perangkat daerah . terhadap inventarisasi barang tahun ., dengan hasil sebagai berikut terdapat tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan bmd tidak ditemukan, akan dilakukan tindak lanjut atas barang yang tidak ditemukan, pengguna barang segera mengusulkan penghapusan atas barang yang tidak ditemukan kepada bupati pati| nara mengetahui, pengguna barang nip. n.formulir validasi data validasi barang daerah milik pemerintah kabupaten pati hasil inventarisasi tahun jenis barang extrakomp aset extrakomp aset etal mete pelat . . nw , fiji 'rnn ran 'po i i aaa aaa aaa lo03 low las yos roman se se5 serasah iii dan aoa dan mesin ben besa lajaatesar leo poo poo poo i3jawranaruan il. leo poo poo poo jajaateenere loanatatuu poo poo poo isjaarpertaan leo poo poo poo |ejacarkanto dan ruma tangga leo poo poo poo jaratstupo,komunkasibanpemanca koe poo poo poo jatkeporteranoankesematan look poo poo jojaatuasoratoum leo poo poo poo iii (tajatatproduksi pengolahan danpemurnan| pop poo poo . malah emuneasaena bee a h jzajrucutmkkonm lipase poo . malah tan lembata nasa jembatan, dan jaringan aas a iii iii iii iii iii iii izearwcan too a aop saldo awal mutasi saldo akhir penambahan pengurangan kib neraca jenis barang extrakomp aset neraca extrakomp aset neraca tabel lainnya barang tidak koreksi extrakomp aset tabel lainnya kurang input kelas gelondongan ditemukan rekening tabel lainnya logo032o000 ho3 op ya. pas lo yon swan e sna sewaan laman laser tetap lamanya ke. poo poo oo) bahan perpustakaan poo poo poo oo) barang bercorak kesenian kebudayaan| ' ) | poo voodoo kooooooo ioo pooooooo pohon ioo poo1 hewan poo poo poo oo) biota perairan ke. poo poo oo) tanaman ke. poo poo oo) barang koleksi non budaya ke. poo poo oo) aset tetap dalam renovasi ala koo ll. mah aia konser kursi dalam pengerjaan ke. poo poo oo) konstruksi dalam pengerjaan ala koo ina jaseriamya leo poo poo poo laser tampak rusuk lo. poo koo) laser kondisi rusak berat lo. . lo. lej . lo. ll. kerjasama pemanfaatan mengetahui sediaan sesuai dengan aslinya pati, desember . kepala opd zakon kabbalah bagian hukum pengurus barang yaaa bupati pati, membina tk. ttd. ntp25720424 haryanto lampiran iiijadwal inventarisasi barang milik daerah no| kegiatan diri meleleh kegiatan rendahan lilit lillahi italic iii ja. |verifikasi (iii iii lilit rekonsiliasi pipi thea inn pencatatan dan rekap penyusunan dan penyampaian hasil inventarisasi beta link kapal bagian hukum bupati pati, setda binti, sh, haryanto #membina tk. andkabupaten pati selaku pengguna barang. kepala unit pelaksana teknis daerah adalah kepala utd pada perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten pati selaku kuasa pengguna barang. pejabat ketatausahaan barang adalah kepala perangkat daerah yang memilikuaan barang milik daerah padyang terdiri dari unsur unsur perangkat daerah terkait yang ditetapkan oleh bupati. tim pelaksana inventarisasi barang milik daerah adalah petugas yang melaksanakan inventarisasi barang dalam perangkat daerah unit kerja masing masing yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah unit kerja. pihak lain adalah pihak pihak selaiketatausahaan bmd. barang. barang idlebab maksud dan tujuan maksud inventarisasi bmd adalah guna mendapatkan data bmd yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. tujuan inventarisasi bmd adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan bmd, memperoleh data bmd yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, cc. memperoleh data barang secara lengkap yang meliputi asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi, tahun perolehan dan harga nilai dari setiap bmdgetahui secara pasti status kepemilikan dan penggunaan barang milik daerah. bab iii objek inventarisasi bmd objek inventarisasi bmd adalah seluruh bmd yang dimiliki dikuasai oleh pemerintah daerah sampai dengan posisi per desember sebelum tahun anggaran berjalan, yang merupakan barang milik pemerintah daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang. inventarisasi. inventarisasi sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap bmd: barang persediaan, dan aset tak berwujud. bab pelaksana inventarisasi bmd inventarisasi barang milik daerah dilaksanakan oleh tim koordinator inventarisasi barang milik daerah, yang terdiri dari unsur unsur perangkat daerah terkait yang ditetapkan oleh bupati pati, tim pelaksana inventarisasi barang milik daerah, yang terdiri dari unsur penjabat ketatausahaan barang, pengurus barang dan petugas yang ditunjuk pada setiap perangkat daerah. bab tahapan inventarisasi bmd tahapan inventarisasi bmd tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. jadwal dan format dan tata cara pengisian formulir dalam inventarisasi bmdkodifikasi barang milik daerah inventarisasi bmd disertai dengan kodifikasi bmd. kodifikasi bmdiptahapan inventarisasi barang milik daerah pemerintah kabupaten pati tahap persiapan tahap persiapan meliputi kegiatan perencanaan inventarisasi lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam membantu kelancaran inventarisasi. kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: bupati menetapkan pembentukan tim koordinator inventarisasi barang milik daerah kabupaten pati, mempersiapkan dokumen inventarisasi yang terdiri dari data awal dan formulir inventarisasi bmd. data awal dipersiapkan dengan mencetak kertas kerja kartu inventaris barang kib) per desember sebelum tahun inventarisasi tahun dari sima bmd sebagai pedoman dan bahan pembanding dalam melaksanakan inventarisasi bmd, meliputosialisasi kegiatan inventarisasi bmd kepada perangkat daerah unit kerja untuk memberikan pemahaman, pembentukan tim pelaksana inventarisasi bmd pada masing masing perangkat daerah yang keanggotaannya terdiri dari pejabat ketatausahaan barang, pengurus barang, dan atau petugas lainnya yang ditunjuk melaksanakan inventarisasi bmd. tahap. tahap pelaksanaan perangkat daerah unit kerja melakukan verifikasi data dengan fisik barang, meliputi: penyampaian data awal dan formulir sampai unit kerja terendah, meneliti, mencocokkan, dan mengoreksi data barang inventaris berdasarkan kib per desember sebelum tahun inventarisasi tahun dengan hasil inventarisasi barang yang sebenarnya, kertas kerja kib melengkapi kolom alamat, luas, dokumen kepemilikan, kertas kerja kib mengoreksi data barang apabila terdapat perubahan data. cc. apabila terdapat barang yang tercantum dalam kib tapi tidak memenuhi batasan kapitalisasi, mudah rusak, umur ekonomis kurang dari tahun harus dicatat dalam formulir kelas, apabila terdapat barang gelondongan (tidak rinci) maka harus dirinci dan dicatat pada formulir barang gelondongan,belum input, untuk pencatatan dalam formulir daftar barang belum input, disertai dengan bukti dokumentasi (foto dan dokumen perolehan) barang yang bersangkutan, apabila. apabila terdapat barang pada kib dengan kondisi fisik sudah tidak layak digunakan tidak optimal, maka harus dicatat dalam formulir rusak beratkode barang kib tidak sesuai dengan fisik dan fungsi barang, maka harus dicatat dalam formulir koreksi kode rekening, j . meneliti penggunaan barang milik daerah, berupa tanah, gedung bangunan, dan kendaraan dinas operasional apabila tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah unit kerja, dicatat dalam daftar barang idle, hasil kertas kerja kib sampai dengan kertas kerja kib yang telah diverifikasi dilaporkan dalam bentuk hard copy dan soft copy, il. mengisi kir sesuai dengan hasil verifikasi fisik barang. tim koordinator inventarisasi barang milik daerah memverifikasi hasil inventarisasi bmd dengan tahapdan labelisasi kode barang, melakukan pemutakhiran data bmd yang ditemukan permasalahan pada saat inventarisasi. hasil dari pengecekan fisik barang dapat dikelompokkan sebagai berikut: fisik barang ada tetapi belum dikondisi rusak berat, fisik barang tidak ada karena sudah bahkan atau dimutasikan, barang yang tidak ditemukan fisiknya namun masih tercatat pada kib. pelaksanaan.ikanorganisasi dan tata kerja, dinas perikanikang nomor lpembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas perikanankanan ad.alah dinas perikanan daerah kabupaten buru; kepala dinas perikanan adalah dinas perikankanan kabu paten buru. bab iii kedudukan, susunan organisasi dinas perikanan kabupaten buru kedudukan dinas perikanan kabupaten buru adalah unsur pendukung dan memaksa tugas bupati, pimpin oleh seorang kepakanankanngembangan sdm dan penguatan daya saing produk membawakan; seksi pengembangan sumber daya manusia, kemitraan usaha dan akses pasar; seksi bina mutu dan diverifikasi produk; bidang keteladanan dan pengendalian; seksi keteladanan sarana prasarana dan perikanan tangkap; seksi pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan sdi); bidang perikanan budidaya; seksi produksi usaha budidaya; seksi pembudidayaan; seksi pengembangan kawasan budidaya bab tugas pokok dan fungsi dinas perikanan kepala dinas perikanan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan,ikanan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan pemberi pyaar nelayan kecil, dan usaha kecil pembudidayaan ikan dalam daerah kabupaten; pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pengelolaan budidaya ikan; merumuskan kebijakan teknis sesuai petunjuk perundang undangan bidang kelautan dan perikanan sebagai pedoman dalam perencanaan dana pelaksanaan program kegiatan dinas perikanan; merumuskan pedoman kerja dan prosedur kerja lingkungan dinas kelautan dan perikanan; melakukan pengendalian pembinaan, dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan urusan dinas perikanan kabupaten; melakukan koordinasi dan konsultasi program dinas perikanslaksanakan penyiapan koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi pengendalian program serta pelaporan sesuai tugas dan fungsinya)ikanan mengatur dan mengendalikan urusan perencanaan perikandinas perikananikapegawaian, mengkoordinasikan pen5susunan laporan evaluasi secara berkala, serta melakukan tugas sesuai tugas dan fungsinya. t2) uraian tugasikanrnfgkoordinasikan pen5susunan renstra, senja, laki dan ppdsdm dan penguatan daya saing produk kepala bidang pengembangan sumber daya manusia dan penguatan daya saing produk mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengembangan sumberdaya manusia perikanan, bidang bina mutu dan diversifikasi produk perikanan, kemitraan usaha dan akses pasar' uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari membantu kepala dinas bidang tugasnya; men susun program kegiatan bidang pengembangan sumberdaya manusia dan penguatan daya saing produk perikanan berdasarkan pedoman kerja dinas kelautan dan perikanan kabupaten; melakukan pelatihan, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; menyelenggarakan analisa pasar, identifikasi, penyebaran informasi pasar, promosi produk dan pengembangan usaha perikanan; mendorong jalinan kemitraan usaha, investasi, akses pasar, serta perjanjian kerjasama dengan pihak lain bidang perikanan; melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap semua data melalui pengumpulan, kajian, analisa, komplikasi, tabulasi dan klarifikasi; membuat tata cara kerja serta referensi yang terkait bidang pengembangan sumberdaya manusia dan penguatan daya saing produk perikanan; melaksanakan pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala map lln sewaktu waktu ngan sumber daya manusia, kemitraan usaha dan akses pasar mempunyai tugas membantu kepala bidang pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan. kegiatan pengembangan sumber manusia; uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari membantu kepala bidang bidang tugasnya; men5rusun program.f kegiatan seksi pengembangan sumberdaya manusia bidang perikanan. melakukan pelatihan, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia bidang perikanan. merumuskan rencana kerja untuk peningkatan kemitraan usaha dan akses pasar; menganalisis serta mengevaluasi tetapkan kegiatan yang laksanakan bidangnya; perumusan kebijakan teknis pembinaan mutu dan pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia; melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya manusiabina mutu dan diversifikasi produk mempunyai tugas melakukan pengumpulan data., identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam melakukan kegiatan bidangnya serta melaksanakan tugas sesuai yang berikan atasannya. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: merencanakan kebijakan pengumpulan data untuk melakukan kegiatan secara berkala; mengelola serta men rusun rencana kegiatan guna mengembangkan bina mutu dan diversifikasi produk secara maksimalteladanan dan pengendalian kepala bidang keteladanan dan pengendalian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang keteladanan dan pengendalian. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: men5rusun program kerja bidang keteladanan dan pengendaliandisiplinannya; melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain serta mengkonsultasikan kepada atasan; merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang keteladanan dan pengendalian secara rinci dan jelas guna memudahkan merasionalisasi dan penyelenggaraan lebih lanjut; menyiapkan bahan guna men5r; menyiapkan pemberdayaan nelayan kecil, penerbitan pencatatan kapal perikanan untuk nelayan kecil; melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi tentang potensi sumberdaya perairan umum daratan, pelayanan teknis dan administrasi tentang potensi sumberdaya perairan umum daratan dan pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja dibidang perikanan tangkap;; menilai; tanda melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang perikanan tangkap baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala dinas melalui sekretarladanan sarana prasarana dandan prasarana,.a perikanan tangkap. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: men5rusun rencana kebutuhan dan rencana teknis pengembangan sarana dan prasarana'a perikanan; melakukan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana penangkapan; melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perikanan; melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana perikanan; menghimpun peraturan perundang undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sarana prasarana perikanan tangkap; melaksanakan pengawasan pengembangan sarana prasarana perikanan; men susun rancangan dan skala pri.orita pembangunan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;; melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana perikanan; menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap; melaksanakan kebijakan penerbangan sarana dan prasarana perikanan angka melakukan sosialisasi dan destinasi teknologi anjuran sarana perikanan tangkap; l1, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap; memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan skp setiap akhir tahun; melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu waktu kepada atasan; kepala seksi pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan sdu mempunyai tugas melaksanakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari men susun rencana kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja bidang keteladanan dan pengendali; melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain serta rrrengkonsultasikan kepada atasan menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional bidang pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan; mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan tentang pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan; melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengumpulan data tentang potensi sumberdaya ikan perairan umum daratan; melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan kawasan konservasi, kawasan mangrove,terumbu karang, ekowisata bahari dan pengendalian sumber ikan; melakukan pelayanan teknis dan administrasi tentang potensi sumberdaya perairanidang perikanan budaya kepala bidang perikanan budidaya mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan sumber daya perikanan budidaya' uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari; menyusun program akan, obat ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta penemu arl larr kawasan budidaya; pelaksanaan prograrnfikan, obat ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pengembangan kawasan budidaya; pelaksanaan bimbingan teknis serta pengembangan usaha budidaya; pelaksanaan pengawasan terhadap,ap pembenihan, penyiapan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan, serta pengembangan kawasan budidaya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan secara berkala pada usaha budidaya, pembenihan, penyiapan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan, serta pengembangan kawasan budidaya; mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data statistik produksi budidaya ikan air laut, air tawar dan air payau; mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya; mengkoordinir penerbitan iup untuk usaha budidaya ikanroduksi usaha budidaya mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan produksi usaha budidaya. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari; menyusun program kegiatan produksi usaha budidaya air laut, air tawar maupun air yau; pelaksanaan bimbingan teknis pada usaha budidaya ikan air laut, air tawar dan air yau; pelaksanaan pengembangan usaha budidaya ikan air laut, air tawar dan air payau; pelaksanaan evaluasi produksi usaha budidaya ikan air laut, air tawar, dan air payau; pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisa kebutuhan sarana usaha budidaya guna peningkatan produksi budidaya ikan air laut, air tawar dan air yau; melaksanakan pengumpulan data statistik produksi budidaya ikan air laut, air tawar dan air yau; penerbitan sup usaha budidaya ikan. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan produksi usaha budidaya; mendistribusikan tugas pada bawahan dan memberi petunjuk ajaran untuk kelancaran pelaksanaannya'mbudidayaan mempunyai tugas membantu kepala bidang perikanan budidaya dalam penyelenggaraan urusan pembudidayaan; uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: menyusun program programlmonitoring terhadap hama, penyakit ikan, residu, obat ikan, perlindungan lingkungan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan; pelaksanaan bimbingan teknisevaluasi terhadap pembenihan, pembinaan mutu pakan ikan, obat ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pembudidayaan; mendistribusikan tugas pada bawahan dan memberi petunjuk ngembangan kawasan budidaya mempunyai tugas melaksanakan d.an menyelenggarakan kegiatan pengembangan kawasan budidaya. uraian tugas sebagaimana d.dimaksud pada terdiri dari men5rusun programfkegiatan pengembangan kawasan budidaya yang terdiri dari penyiapanaya ya; penyiapan pelaksanaan pengembangan kawasan budidaya; pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis pengembangan kawasan budidaya; pelaksanaan evaluasi terhadap pengembangan kawasan budidaya; pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisa kebutuhan prasarana guna pengembangan kawasan budidaya; mendistribusikan tugas pada bawahan dan memberi petunjuk arahan untuk kelancaran pelaksanaannya.ab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas perikanvittat"r,ublautan dan perikanan kabupaten buru sebagaimana tercantum dalam iarn,ta organi.sasi dan tata kerja dinas perikanatasnya dalam berita daerah kabupaten buru' ditetapkan namea pada tanggal november ol7 diundangkan namea pada tanggai november ol7 sbxnbtaris daerah kabupaten buru' o"a1 ahmad assegaf buru tahun 2o'j. nomor para koordinasi kabar organisasi kabar hukum berita daerah kabupaten z.a vtz o> l'.,z. m6x lm (,>(p >z= ;9e q2= tso"' z,v 6r< (, irl b>z zg' ers >?^. _>t, z>f;; a'e { , (f i(rf' fgz emz vz. qom t98 z {> eg> q(,z> iob@ ziv e,, rlz atr m(r(, x6} (f, ,r'0lr6) t7ogc ir( lt\ urm (i' c(f z.,( zu1 i{m t , track(, rnz > = z;, fbe 'rn :hi6=h rz6=> :oclc nx= d'bl!n! ?d. b,l hi= ee' zi! >( jlj rri z6) c4. c>a; |
salinan sx: raman loptimalisasi whistleblower system kabupaten lamongan yang telah terintegrasi dengan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat lapor), dipandang perlu mengubahmongan. ketentuanbab iii mekanisme pengaduan (l)mongmongan, website atau email wbs aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat lapor) yang terintegrasi dengan pemerintah kabupaten lamongan dan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten lamongan dengan aslinya ttd. s kepala bagian hukum, yuhrohnur efendi pal berita daerah kabupaten lamongan goro yesiyanro tahun. nomor |
tap pe ta memes | ao000 (segmanpewama bta sewaan pewaragram rawat inap puskesmas atruangrawatiwap tel bnn tea pen hari pasenumum kamar besar jeambarutahw noma pasenkhusus isasi kelas (per tas pasien umum kamar bermain bayi baru lahir normal pasien khusus isolasi pati hari) pasenumum e0ooo as000 t5000 | kemarbesam jembatan hemat good asien khusustsorasi good aan alam l site dokter umum . konsul bidan umum tvstebansenat bo use banyak soo elpmmumar darurat fonebaycareeeam nona detensi madani debridemen pasangimus | a5000 i0000 (pasangkateter basemen as000 s5000 janssen pama umum ina maa diana mena ahli being luar oo0 350ome resin dalam too ag0ome anestesi local perawatan luka bakar pasang ngt pasang infus teomusameum b0oo pusing dan ambulance km fasilitas perawat pendamping ambulance sopir penggunaan fasilitas ambulance dalam kota per kali pakai transport jenasah dalam kota per kali pakai biaya sopir pembantu sopir tarif pemeriksaan oeemomek tindakan medik kelompok tindakan medik kelompok tindakan medik kelompok tindakan medik kelompok khusus p kosutasie | boo jasa pelayanan farmasi emuksemapobataar rukabatraakan soo tarif asuhan keperawatan partial care dan kebidanan wamamatcare asuhan keperawatan kel.khusus retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan kesehatabupaten bolaang mongondow timurlaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow timur. objek retribusi adalah pelayanan persamaan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten bolaang mongondow timur dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan persamaan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, tamaneisusun dan diperhitungk bangunan semi permanen rp. per bulan bangunan semi permanen bertingkat rp. per bulan bangunan permanen rp. , per bulan bangunan permanen bertingkat rp. per bulan rumah kost asramahunian lebih dari orang rp. per bulan penginapan hotel penginapan wisma, losmen, cottage dan sejenisnya rp. per bulan hotel melati rp. per bulan hotel bintang rp. per bulan hotel bintang rp. per bulan hotel bintang iii rp. per bulan hotel bintang rp. per bulan hotel bintang rp. per bulan restoran rp. per bulan rumah makan rp. per bulan kios makan rp. per bulan rumah makan tidak tetap dan atau penjual makanan lainnya (kaki lima) tiap hari rp. per hari rumah sakit pelayanan kesehatbersalin swasta rp. per bulan apotik rp. per bulan tempat praktek dokter rp. per bulan laboratorium klinik rp. per bulan kios penjual rumah sakit rp. per bulan gudang: gudang besar lebih dari rp. per bulan gudang sedang s d rp. per bulan gudang kecil sampai dengan rp. per bulan ji. bioskop rp. per bulan kantor perusahaan swasta bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas rp. per bulan bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas diatas rp. per bulan bangunan bertingkat luas s d rp. per bulan bangunan bertingkat luas diatas rp. per bulan toko: luas bangunan sampai dengan rp. per bulan luas bangunan rp. per bulan luas bangunan diatas rp. per bulan luas bangunan diatas rp. per bulan swalayan luas bangunan diatas rp. per bulan luas bangunan diatas rp. per bulan salon: salon kecantikan dan atau tukang pangkas rambut denganmempergunakan tenaga kerja s d orang rp. per bulan salon kecantikan dan atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja lebih dari orang rp. per bulan tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja s d orang rp. per bulan tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja lebih dari orang rp. per bulan oo. pub, karaoke dan diskotik rp. per bulan bengkel tempat reparasi dan service bengkel tempat reparasi kendaraan bermotor roda dua rp. per bulan bengkel tempat reparasi kendaraan bermotor roda empat rp. per bulan bengkel radio, dan elektronik lainnya rp. per bulan tempat cuci service salon mobil rp. per bulan lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan, pengolahan bahan bahan dagangan rp. per bulan pabrik industri pabrik besar rp. per bulan pabrik sedang rp. per bulan pabrik kecil rp. per bulan warung warung sedang rp. per bulan warung kecil rp. per bulan setiap pemakai ruangan kios tetap pasar rp. per bulan setiap pemakai pelataran pasar pelataran tertutup ukuran (satu) rp. per hari pelataran terbuka ukuran (satu) rp. per hari pedagang buah buahan sayuran rp. per hari pemanfaatan tempat pembuangan akhir sampah tpa) dikenakan retribusi tpa setiap sampah atau kurang rp. pengangkutan khusus armada sampah setiap truck sampah rp. oleh pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow timurparagraf ili cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang dibuat. paragraf prinsip dan sasaran dalamtarif retribusi jenis pelayanan ban kartu keluarga kk) rp. rp. kartu tanda penduduk ktp) rp. rp. kartu penduduk sementara rp. rp. akta kematian pencatatan dan penerbitan akta rp. rp. kutipan kedua rp. rp. akta perkawinan pencatatan luar kantor kependudukan dan rp. rp. pencatatan sipil pencatatan perkawinan beda agama didalam rp. rp. kantor cc. pencatatan perkawinan beda agama diluar rp. rp. kantor pembalap perkawinan. rp. rp. kutipan kedua rp. rp. akta perceraian kutipan akta perceraian rp. rp. kutipan kedua rp. rp. akta pengakuan dan pengesahan anak pencatatan pengakuan anak rp. rp. pengesahan anak dalam perkawinan rp. rp. akta ganti nama rp. rp. pasai retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan kartu tanda pendudukartu tanda penduduk dan akta catatan sipilleh pemerintah daerah kabupaten bolaang mongongondow timur bolaang mongondow timurpemakaman dan pengakuan oleh pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow timur. wajib retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan adalah keluarga dan atau ahli waris dan atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaman dan atau tempat pengakuan jenazahlayanan pemakaman dan pengaku bolaang mongondow timurpembantu, puskesmas keliling vip utama? anno nnnenamnaknana rp. , kavling vip nnnnnnananennnnnnnnnnnanaaaan rp. , kavling standar nnnannnnnnnnnnnnnnnnaanana rp. , kavling pemeliharaan untuk (satu) makam selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal jenazah dimakamkan .oco woo. rp. sewa tempat pengakuan jenazah. rp. pada pemakaman dan atau tempat pengakuan jenazah dari keluarga dan atau ahli waris yang tidak mampu, maka retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan dibebaskan dari pembayaran. retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan pemakaman dan atau tempat pengakuan jenaztempat pengakuan jenazahlima retribusi pelayananoleh pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow timur. objek retribusi pelayanan parkir tepi jalan umukabupaten bolaang mongondow timur berikut:lebih dari roda enam rp. , sekali parkirleh pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow timuiri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow timur.paragraf retribusi pengujian kendaraan bermotordiri dari kendaraan bermotor darat dan kendaraan bermotor air ditetapkan sebagai berikut kendaraan bermotor darat mobil penumpang rp. per bulan mobil bus s d tempat duduk rp. per bulan mobil bus s d tempat duduk rp. per bulan mobil bus tempat duduk atau lebih rp. per bulan mobil barang gww s d rp. per bulan mobil barang gvw s d rp. per bulan mobil barang atau lebih rp. per bulan kereta gandengan rp. per6 bulan kereta tempelan rp. per bulan mobil khusus rp. per bulan surat tanda uji kendaraan buku uji rp. kendaraan bermotor air kapal dengan konstruksi motor dalam per rp. pertahun kapal dengan konstruksi motor luar tempel per rp. per tahukabupaten bolaang mongondow timurbolaang mongondow timurpemeriksaan alat pemadam kebakaran. subjekkabupaten bolaang mongondow timur. wajibpasaiberkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa,hidran kebakaran paling sedikit (dua) titik rp. titik alat pemadam api ringan jenis busa foam sampai dengan rp. , buah lebih besar dari rp. , buah jenis dry chemical: sampai dengan rp. , buah lebih besar dari rp. , buah jenis calon' tarif live pengganti calon: sampai dengan ibs rp. , buah lebih besar ibs rp. , buah jenis co? (karbondioksida): sampai dengan rp. , buah lebih besar dari rp. , buah jenis spieler: sampai dengan titik rp. , tahun lebih dari titik rp. , titik tahudaerah kabupaten bolaang mongondow timur bolaang mongondow timur, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur), yang meliputi peta kota peta putra peta jalan sungai peta perumahan peta gangguan umum peta pariwisata peta lokasi bangunan peta lokasi pertambangan peta. paragraf prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi27arif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut penggandaanicetak peta ega rp) ukuran a3(05x0,3m) .000kembar proses digital peta sega rp) peta topografi rupa bumi (60x60 cm) file akan sga nan soomame copy data digital peta dasar rp) peta kota skala keping mep rom) peta lokasi mineral logam jenis biaya rpi lembar) skala1: skala1: peta lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan jenis biaya rpi lembar) skala1: skala1: retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat penyediaan penggantian biaya cetak petwajibnyediaan dan atau penyediaan kakushitung berdasarkan jumlah volume kakus'sia mp) .aoonnnnnnnnnanennnnn nan nnnnnanna anna anna rp. bangunan non komersil dengan septic tank volume ukuran sampai dengan (tiga) meter kubik (s d nenek nana setiap ketabahan perimeter kubik.i.cbooo. rp. penyediaan tinja bagi keluarga yang tidak mampu ditetapkan sejumlah . rp. retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah penyediaan dan atau penyediaan kakustera tera ulang pada alat alat berupa alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya dan pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bolaang mongondow timurartu tanda penduduk bolaang mongondow timurcc. alat berat antara lain: buldoser, traktor, mesin gila (stomwatwajibukur takar timbang dan perlengkapannya http) yang diterpa diterpa ulangukuran panjang sampai dengan meter rp. diatas meter s d meter rp. lebih dari meter: rp. takaran (untuk barang kering dan cair) sampai dengan liter rp. lebih dari liter sampai dengan liter rp. cc. anak timbangan untuk menimbang biasa: kilogram sampai dengan kilogram rp. kilogram sampai dengan kilogram rp. untuk menimbang halus: sampai dengan kilogram rp. lebih dari kilogram rp. timbangan untuk menimbang biasa kekuatan s d kilo gram rp. kekuatan kilogram kurang dari kilo gram rp. kekuatan kilogram sampai kurang dari kilo gram rp. kekuatan kilogram s d dengan kilo gram: kekuatan lebih dari kilogram s d kilo gram rp. timbangan untuk menimbang halus rp. meter arus bahan bakar minyak meter bbm) meter kerja rp. meter induk satu s d tiga cairan uji) rp. pompa ukur bahan bakar minyak pompa bbm) pompa ukur bbm murni rp. tangki ukur mobil rp. per kilometer bejana ukur kapasitas sampai denganrp. j . meter kwh: fasa rp. fasa rp. meter air rp. barometer rp. retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan tera tera ulang. pasaikabupaten bolaang mongondow timur. waktupemungutan retribusi pelayanan tera tera ulang akan dilaksanakan setelah pemerintah kabupaten bolaang mongondow timur menyediakan dan melakukan pelayanan tera tera ulang. bagileh pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow timurlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow timur kabupaten bolaang mongondow timurper tahun ditetapkan sebesar (dua persen) nilai jual objek pajak nop) pbb menara telekomunikasi. retribusi terutang sebagaimana dimaksud dipungut wilayah daerah tempat pelayananbelasbangunan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus dipergunakan untuk berdagangsetiap orang dan atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan pemerintah umum. wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan pemerintah umumpelayanan pasar yang sediakan oleh pemerintah kabupaten bolaang mongondow timurkemampuan masyarakat,aspek keadilan,gian biayaenggunaan kios, los dan halaman pelataran halaman pelataran tarif per hari golongan rp) kios per tahun los per tahun rp) rp) draogo saigon kam oo a00 penjual memakai kendaraan bermotor jenis kendaraan besaran meter tarif rp) keterangan res landasan bongkar muat dan parkir khusus besarnya tarif rp) bongkar muat tonase s d |. tonase diatas s d tonase diatas |. perhari kendaraanmasuklokasipasa" (pe sepeda motor wob rosa empat too mobi roda enam) atau ebikoma lima persen)keringanan pengurangatan dengan tindak pidana retribusi, memanggil orang pribadidan dokumen,digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala. peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan padakabupaten bolaang mongondow timur. alat perlengkapan adalah alat yang diperuntupenerangan tertulis yang bertanda tera' bupati bolaang mongondow timur, sehat bandjar diundangkan tutupan padatanggal april sekretaris daerah kabupaten bolaang mongondow timur,kabupaten bolaang mongondow timur untuk tujuan dberkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam skabupaten bolaang mongondow timurabupaten bolaang mongondow timur) persen dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan,tersebutnyat cukup cukup j8. nyat cukup jelas cukup pa, cukup cukup jelas suku jelas ayat cukup cukup jelas ta) cukup jelas cukup cukup cukup jelas cukup cukup jelas cukup jelas cukup suku cukup nb) cukup jelas cukup nya pas niamumi. retribusi pelayanan tera tera ulang: retribusi pengendalian menara telekomunikasi: retribusi pelayanan pasarat kesehatan masyarakat retribusipemakaian bahan peralatan frekuensi, danparagraf struktur dan besarnya tarif tarif pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan pada pusat kesehatan masyarakatsebesar rp. (lima ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan umum yaitu observasi, diagnosa, terapi dan pemberian obat. apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan lain lain, maka biaya dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan tersebut sebagai berikut rawat jalan jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp ) rp ) wsu (soo tindakan ringan pemeriksaan, menjahit luka kurang dari insist, abses, tindik telinga, pasang cabut kateter, pasang ngt, penanganan luka bakar, pasar infus dan injeksi tindakan sedang pemeriksaan menjahit luka lebih dari vena sectio, resusitasi. ekstrasi kuku, jenis abses, angkat corpus alienus, irigasi telinga, pengobatan epistaxis, suling segmen telinga) tindakan berat reposisi patah tulang, dislokasi dengan anestesi) sirkumsisi sunat sobek dam ppu soo a2s000 a50000 pop mati membusuk amar s0000 to0000 kerkesehatan | i5000 pememasangg remwaanga pembersihan yamaha soon pereematecatan tempatan sikat pada permanen sam | ppememamangg tamatan amalgam tempatan permanen soo0 dam dam faktor penyulut enerasiamaan pan soo kunjungan olo.n. itaeaoum laboratorium pemarah so0o solo a00 res aa0oo ao0o rresikehamian y0000 | a0 a00 browser | yes0oo kerajaan asmat imaisanaa ies0o ram es0o pertama skor aes0o ser emma yes0o asem phosphatase bin toterrek amrpoiem abuan aes0o a2500 wanita bodong tme h0000 king time t0000 foithokesteror abt chokesieoi si000 ee oo si0oo drug monitoring mal mis mita oo pemeriksaan ar: | afisikatengkap s0000 akmil organik kimia anorganik mmovioog | to00o0 diadakan kebidanan: painted7 pasu pesanan normal 2e0000 . puskesmas po pemamantama goo reo yoo ol. permainan patologis e00000 oo. kuetase oo tindakan b |oo t |i pemasangan "oo pelepasan ol pemasangan implant membuka implant suntikan f00o0o vasektomi medis operasi saat aan oon rao ono iietenaantamya kesehatan lainnya mia mia mes jemaah haji bag ana miss mitos pengantin tana minas mba umum mie miss meta ahli spesialis konsutasica soo loud dna farmasi jontuksetepobataar jamtukobatradkan tanstusidarh tioooomag| (oo giatamar elektromedik |
lembaran daerah kabupaten bengkulu selatan nomor tahun ew:w lembaga teknis daerah kabupaten bengkulu selatan. lembaga teknis daerah kabupaten bengkulu selatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari inspektorat. badan perencanaan pembangunan daerahtahanan pangan, terdiri dari kepala sub bagian tata usaha. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan. seksi konsumsi dan keamanan pangan. seksi distribusi dan harga pangan. kelompok jabatan fungsional struktur organisasi kantor ketahanan pangan sebagaimana pada tercantum pada lampiran vii peraturan daerah ini. bagian kedelapan kantor kesatuan bangsa dan politik paragraf kedudukan kantor kesatuan bangsa dan politikdalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada kantor kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan fungsi,, cc. sub bagian tata usaha. cc. seksi pemantapan kebangsaan dan kajian strategis daerah. seksi ideologi negara. seksi komunikasi politik dan kemasyarakatan. kelompok jabatan fungsional struktur organisasi kantor kesatuan bangsa dan politik sebagaimana pada tercantum pada lampiran viii peraturan daerah ini. bagian kesembilan kantor perpustakaan dan arsip daerah paragraf kedudukan kantor perpustakaan dan arsipparagraf fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada, pelaksanaan pelayanan umum bidang perpustakaan daerah, pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perpustaka, terdiri dari kepala sub bagian tata usaha seksi akuisisi dan pengolah seksi pelayanan dan referensi seksi pembinaan perpustakaan dan arsip daerah kelompok jabatan fungsional struktur organisasi kantor perpustakaan dan arsip daerah sebagaimana pada tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. bagian kesepuluh kantor lingkungan hidup paragraf kedudukan kantor lingkungan hidupparagraf fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada kantor lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan perizin, terdiri dari kepala. sub bagian tata usaha. seksi perencanaan amdal. seksi penataan lingkungan. seksi pengendalian dan evaluasi dampak lingkungan. kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi badan lingkungan hidup sebagaimana pada tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. bagian kesebelas satuan polisi pamong praja paragraf kedudukan satuan polisi pamong prajparagraf fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi pelaksanaan program dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah sertarlindungan masyarakat dan pembinaan operasi. sub bagian tata usaha. cc. seksi pembinaan umum dan penegakan peraturan daerah. seksi pembinaan ketentraman dan ketertiban. seksi penyidik pegawai negeri sipil. seksi perlindungan masyarakat. seksi pembinaan operasi. struktur organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana pada tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. bab unit pelaksana teknis untuk kelancaran tugas pada badanbadanlembaga teknibadan dan inspektur adalah jabatan eselon kepala kantor, direktur rumah sakit umum daerah, sekretaris pada badan, inspektur pembantu adalah jabatan eselon iii kepala bidang, kepala tata usaha pada rsud adalah jabatan eselon iii kepala sub bagian, kepala seksi, kepala sub bidang, kepala upt badan adalah jabatan eselon (d) kepala sub bagian pada upt badanbadan pemberdayaan masyarakat dan desa. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. badan kepegawaian dan diklat. rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah. 9g. kantor ketahanan pangan. kantor kesatuan bangsa dan politik. kantor perpustakaan dan arsip daerah. kantor lingkungan hidup satuan polisi pamong praja. bab iii kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi bagian pertama inspektorat paragraf kedudukan inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang inspektur yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati, dan secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris daerah. paragrafparagraf fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut. sekretariat.padfungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut,nyusunan rencana kegiatan. bidang perencanaan ekonomi. subsid perekonomian. subsid sumber daya alam dan lingkungan. bidang perencanaan sosial budaya. subsid agama, pendidikan, budaya dan pariwisata. subsid kesehatan, sosial, kependudukan dan pemerintahan. bidang perencanaan fisik prasarana wilayah. subsid sarana dan prasarana. subsid tata ruang dan kerja sama pembangunan. bidang data elektronik, penelitian pengembangan dan pelaporan. subsid data elektronik dan pelaporan. subsid statistik dan penelitian pengembangan. 9gpada tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. bagian ketiga badan pemberdayaan masyarakat dan desa paragraf kedudukan badan pemberdayaan masyarakat dan desparagraf fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada badan pemberdayaan masyarakat dan desa menyelenggarakan fungsi,: ccekonomi. subsid pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. subsid pemberdayaan masyarakat miskin dan desa tertinggal. bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. subsid pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan bpd. subsid pengembangan kapasitas dan pembangunan partisipatif. bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna. subsid pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. subsid sarana prasarana desa dan penataan kawasan pedesaan. bidang pemerintahan desa dan kelurahan. subsid administrasi pemerintahan desa dan kelurahan. subsid pengembangan desa kelurahan, keuangan dan aset desa. 9g.pada tercantum pada lampiran iii peraturan daerah ini. bagian keempat badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana paragraf kedudukan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanparagraf fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, melakukan koordinasi dan melaksanakan pelayanan umum, cc, menetapkan sistem informasi bidang keluarga berencana dan pengembangan pemberdayaan perempuan, melaksanakan pengkajian, penataan dan penyusunan kebijakan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan,bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, 9g.perempuan. subsid data, informasi dan organisasi perempuan. subsid pembinaan dan pengembangan. bidang perlindungan perempuan dan anak. subsid perlindungan perempuan. subsid perlindungan anak. bidang informasi keluarga dan pembinaan institusi masyarakat. subsid pelaporan dan informasi keluarga. subsid pembinaan institusi masyarakat. bidang menggerakan keluarga berencana. subsid jaminan dan pelayanan keluarga berencana. subsid advokasi dan edukasi bagi keluarga dan remaja. 9g. unit pelaksana teknis.pada tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. bagian kelima badan kepegawaian dan diklat paragraf kedudukan badan kepegawaian daerah dan diklatparagraf fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada badan kepegawaian dan diklat menyelenggarakan fungsi: perencanaan dan pengembangan kepegawaian dan diklat, cc. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah dan pegawai negeri lainnya, penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian dan diklat,, 9g. penyelenggaraan administrasi pegawai negeri sipil, pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaidiklatgembangan jabatan dan mutasi. subsid pengembangan jabatan fungsional dan struktural. subsid mutasi. bidang pengadaan, pensiun dan kesejahteraan. subsid pengadaan. subsid pensiun dan kesejahteraan. bidang pendidikan dan pelatihan. subsid diklat kepemimpinan dan prajabatan. subsid diklat teknis dan fungsional. bidang informasi kepegawaian. subsid informasi. subsid pengolahan data sistem manajemen kepegawaian. 9g. kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi badan kepegawaian daerah dan diklat sebagaimana pada tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. bagian keenam rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah paragraf kedudukan rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah adalah rumah sakit umum kelas merupakan unsur pendukung tugas bupati yang menyelenggarakan sebagian urusan bidang pelayanan kesehatan, rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan direktur yang secara teknis medis berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatparagraf tugas pokokparagraf fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada rumah sakit umum daerah hasanuddin daerahcc. pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan serta etika mutu keperawatan, pelaksanaanhasanuddin daerah terdiri dari direktur. bagian tata usaha. sub bagian umum dan kepegawaian. sub bagian keuangan. sub bagian perencanaan, pelaporan dan publikasi. bidang pelayanan. subsid pelayanan medis. subsid pelayanan penunjang. bidang keperawatan. subsid pengendalian etika dan mutu layanan keperawatan. subsid bimbingan asuhan keperawatan. bidang sarana prasarana dan pengembangan sumber daya rumah sakit. subsid pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. subsid penelitian dan pengembangan sumber daya rumah sakit. kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi rumah sakit umum daerah hasanuddin daerah sebagaimana pada tercantum pada lampiran peraturan daerah ini. bagian ketujuh kantor ketahanan pangan paragraf kedudukan kantor ketahanan pangan. paragraf fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada kantor ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi pelayanan teknis bidang ketahanan pangan, pengembangan kelembagaan pendukung ketahanan pangan,, pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman pangan, pengendalian dan pengaturan sistem mutu dan keamanan panganhulu sungai utara, menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat daerah membutuhkan partisipasi masyarakat secara terarah, terpadu dan berkelanjutan guna percepatan pembangunan yang berkeadilan daerah, bahwa masyarakat daerah memiliki potensi dan motivasi berpartisipasi dalam pembangunan, bahwa ketentuan dalammemerlukan penjabaran lebih lanjrtisipasi masyarakat dalamrtisipasi masyarakatartisipasi masyarakat dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak budaya, daerah. bab viidikoordinasikan oleh sekretaris dprd. bab viii pembiayaan seluruh sumber pembiayaan kegiatan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah. selain anggaran pendapatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan partisipasi masyarakat dapat dibiayai melalui sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bab kewajiban dan larangan setiap skpd wajib: menyediakan ruang partisipasi masyarakat, menerima dan menganalisa usulan pembangunan daerah dari masyarakat, menyampaikan hasil usulan pembangunan daerah yang disampaikan oleh masyarakat, dan menyebarluaskdaerah. setiap orang dilarang: perda kab.hsu tahun ttg partisipasi masyarakat melakukan perbuatan yang menghalangi, menghambat atau mengganggu penyelenggaran partisipasi masyarakat, memanipulasi dan atau merekayasa penyelenggaraan partisipasi masyarakat, dan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil penyelenggaraan partisipasi masyarakat.kenakan sanksi administrasi: teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan partisipasi masyarakat, cc. pembekuan izin, pencabutan izin. bablam hal penyelenggaraan partisipasi masyarakat belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf maka penyelenggaraan partisipasi masyarakat selanjutnya dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah ini,,, dan dalam waktu paling lama (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan, unit dan sumber daya manusia yang menangani penyelenggaraan partisipasi masyarakat setiap skpd harus sudah terbentuk dan tersedia berdasarkan peraturan daerah ini. perda kab.hsu tahun ttg partisipasi masyarakat bab xii penutup pada saat berlakunya peraturan daerah ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat daerah menurut5salinan sesuai aslinya wars kepala bagi kum, ola (sp tra ida atk des sofia syahrini, singa pembina tingkat (iv b) nip. perda kab.hsu tahun ttg partisipasi masyarakat penjelasan atasumum partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan daerahnya. sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai tata cara partisipasi masyarakat. berdasarkan latar belakang tersebut maka dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten hulu sungai utara bermaksud untuk menyediakan mekanisme tersebut dengan membuat peraturan daerah mengenai partisipasi masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mengelola dan memanfaatkan setiap masukan dari masyarakat bahkan masyarakat kabupaten hulu sungai utara dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipasi dan akuntabrtisipasi masyarakatyang mengatur mengenai hibah kepttg partisipasittg partisipasi masyarakdengan bupati adalah bupati hulu sungai utara. partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta secara langsung dan atau tidak langsung warga negara dalam menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingannya pada penyelenggaraan pemerintahada daerah. pembangunan daerah adalah segala upaya sistematik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjabupaten hulu sungai utaralompok masyarakat adalah sekumpulan warga negarorganisasi kemasyarakatanpengarusutamaan partisipasi masyarakat adalah strategi sistematis berdasarkan rasionalitas pembangunan daerah untuk mewujudkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelbagai aspek pembangunan melalui kebijakan program, skala prioritas, dan solusi atas inventaris permasalahan daerah. ruang lingkup pengaturan partisipasi masyarakat dalam peraturan daerah ini meliputi: jenis dan bentuk partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, kriteria partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, 'pertanggungjawaban dan pelaporan, dan pembiayaan. prinsip partisipasi masyarakat meliputi: tertib: taat pada peraturan perundang undangan, perda kab.hsu tahun ttg partisipasi masyarakat efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas: kepatutan, manfaat: dan gotongroyong. bab jenis, bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat bagian kesatu jenis partisipasi masyarakat jenis partisipasi masyarakat meliputi: partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dan atau partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.pemberian sanksi kepada masyarakat, pengaturan lainnya yang berdampak sosial, dan atau pengaturan yang berkaitan dengan kekhasan lokal. partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: partisipasi masyarakat pada urusan pemerintahan wajib, dan partisipasi masyarakat pada urusan pemerintahan pilihan. partisipasi masyarakat pada urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pendidikan, kesehatan:da kab.hsu tahun ttg partisipasi masyarakat j . pertanahan, lingkungan hidup, il.oo. komunikasi dan informatika:partisipasi masyarakat pada urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: perikanan, pariwisata, cc. pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. bagian kedua bentuk partisipasi masyarakat bentuk partisipasi masyarakat meliputi: partisipasi masyarakat langsung, dan partisipasi masyarakat tidak langsung. partisipasi masyarakat langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui kegiatanartisipasi masyarakat tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui kegiatan: jajak pendapat, sensus penduduk, dan cc. sensus ekonomi. selain partisipasi masyarakat langsung dan tidak langsung sebagaimana pada dan bentuk partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui bentuk lainnyatiga tahapan partisipasi masyarakat tahapan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam digolongkan berdasarkan atas: pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan atau evaluasi. bab iiibangunan daerah meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemonitoran dan evaluasi pembangunan daerah. pemerintah daerah berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada bagian kedua perencanaan paragraf umum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada tahap perencanaan pembangunan: jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerda kab.hsu tahun ttg partisipasi masyarakat paragraf perencanaan pembangunan daerah jangka panjang pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjangpanjang daerah: dan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang. pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada paragraf perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengahmenengah daerah, penyusunan rencana strategis perangkat daerah, dan musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengahjangka menengah. paragraf perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui kegiatan: penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rencana kerja perangkat daerah, cc. musyawarah perencanaan pembangunan daerah kecamatan, dan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten kotatahunan. perda kab.hsu tahun ttg partisipasi masyarakat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dilakukan dalam bentuk partisipasi masyarakat langsung dan tidak langsung. bagian ketiga penganggaran partisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap: penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan prioritas dan plafon anggaran sementara daerah. kegiatan partisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan dartisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan bentuk partisipasi masyarakat terdiri: penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan atau diskusi.menjadi bahan masukan dalam penyusunbagi pemerintah daerah. bagian keempat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kemitraan. partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan penerimaan hibah dari masyarakat dalam bentuk: uang, barang, dan atau jasa, yang dilaksanakanlima pemonitoran dan evaluasi pembangunan daerah partisipasi masyarakat dalam pemonitoran dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui kegiatan: pengawasan terhadap jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan, dengan kesesuaian rencana pembangunan daerah yang telah ditetappartisipasi masyarakat dalamartisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. bab kriteria masyarakat kriteria masyarakat dalam partisipasi masyarakat terdiri atas: orang perorangan, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. orang perseorangan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf harusperda kab.hsu tahun ttg partisipasi masyarakaturuf dan huruf harus menunjuk perwakilannya. bab pengarusutamaan partisipasi masyarakat setiap skpd melaksanakan pengarusutamaan partisipasi masyarakat. jenis pengarusutamaan partisipasi masyarakat dilakukan melalui: penyusunan kebijakan, menyusun program, cc. menyusun skala prioritas, dan menyusun daftar inventaris dan solusi, dalam pengarusutamaan partisipasi masyarakat. penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sejak perencanaan anggaran daerah. penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia daerah. penyusunan program sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam kegiatan skpd. penyusunan program sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah. penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan: arah kebijakan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan kemampuan keuangan daerah. penyusunan daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah. penyusunan daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan: perda kab.hsu tahun ttg partisipasi masyarakat |
him bupati gresik provinsi jawa timurengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gresik, menimbang bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat kabupaten gresik diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat, sesuai dengan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat atas kesehatan akibat terjadinya pencemaran udara, sehingga diperlukan adanya kebijakan tentang penetapan daerah kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok dengan tetap memperhatikan hak hak perokok, bahwaawasan tanpa merokok dan kawasan terbatasantoran swasta, industri, kecuali tempat produksi rokok, bengkel: dan stasiun pengisian bahan bakar umum spbu). bagian kedelapan tempat umumarang, pelabuhan, dan il. bandar udara. bagian kesembilan larangan ktr sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok. setiap orang yang berada dalam ktr sebagaimana dimaksud dalam sampai denganktr wajib untuk: membuat dan memasang tanda petunjuk peringatan larangan merokok, dan ataubab ktr sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf ditetapkan sebagai selain sebagaimana dimaksud pada bupati berwenang menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai dengan keputusan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. setiap orang yang berada dalam sebagaimana dimaksud dalam dan dilarang merokok, kecuali tempat khusus untuk merokok. setiap orang yang berada dalam sebagaimana dimaksud dalam dan dilarang: memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan atau mempromosipimpinan atau penanggung jawab wajib:satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perijinan pendirian bangunan, wajib mempersyaratkan adanya tempat khusus untuk merokok sebagai syarat memperolah izin mendirikan bangunan. syarat adanya tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada hanya diwajibkan bagi bangunan yang termasuk dalam bab peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan ktr dan daerah. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara memberikan saran, usulan, pendapat, pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan ktr dan dan mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok ktr, mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok kecuali tempat khusus untuk merokok, memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggungjawab ktr dan jika terjadi pelanggaran, melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaranbab vii pembinaan dan pengawasan bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada ktr ddalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim pemantau ktr dan oleh bupati. tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab viii sanksi administrasi bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, cc. penghentian kegiatan, denda administrasi: pencabutan izin usahadenda sebagaimana dimaksud pada harus disetorkan kas umum daerah. dalam hal pimpinan atau penanggungjawab ktr dan atau sebagaimana dimaksud pada merupakan pegawai negeri sipil, sanksi administrasi yang dikenakan ialah sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan kewenangannya untuk menerapkan sanksi administrasi, bupati dapat melimpahkan kepada tim pemantau ktr dan bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi kepada anggota tim pemantau ktr dan yang tidak mengawasi ktr dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan bupatimeliputi, setiap orang yang melanggar ketentuan ataupembiayaan semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada apbd kabupaten. bab xiv ketentuan lain lain tempat dan atau bangunan sudah harus menyediakan tempat khusus untuk merokok paling lambat (duumum berdasarkan undang undang nomor tahun menerangkan kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain. merokok merupakan hak, namun bukan termasuk hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena ada hak yang lebih tinggi daripada hak merokok, yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun merokok merupakan hak, namun tidak berlaku bagi anak anak. dari sisi psikologis, anak belum memiliki hak untuk memutuskan merokok atau tidak merokok. hal ini karena faktor kedewasaan pada anak yang belum terbentuk, sehingga mereka harus dilindungi agar tidak mengambil keputusan yang dapat memberi dampak buruk bagi dirinyakewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengatur mengenai penetapan ktr wilayah daerahnya. ktrdaerah ini melarang kegiatan merokok, iklan, rokok, dan penjualan rokok dalam ktr kecuali tempat umum yang masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok. pengaturan mengenai ktr tetap harus memperhatikan hak perokok. oleh karena itu, dalam peraturan daerah ini juga diatur ketentuan mengenai merupakan bentuk penghormatan terhadap hak perokok, namun tetap harus dibatasi demi kepentingan masyarakat lainnya yang bukan perokok. sehingga, dalam peraturan daerah ini didefinisikan sebagai suatu tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan tempat khusus yang disediakan. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia ialah bahwa penyelenggaraan ktr dan semata mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan ialah bahwa bahwa pembangunan kesehatan haruialah bahwa ktr dserasian ialah bahwa ktr danhuruf yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan i. huruf yang dimaksud dengan asas partisipatif i dan baik secara langsung maupuntidak langsung. huruf yang dimaksud dengan asas keadilan ialah bahwa pelaksanaan ktr danialah bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi ktr dan serta dapat pengaturan mengenai ktr dan dimaksudkan agar area merokok menjadi terbatas sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi perokok pasif. dengan terbatasnya area merokok, maka diharapkan dapat menekan jumlah perokok pemula untuk merokok. perokok pemula merupakan kelompok yang belum memiliki ketergantungan terhadap rokok. sehingga dengan terbatasnya tempat atau area merokok, perokok pemula dapat meninggalkan kebiasaan merosotnyagunakan rokok dalam ketentuan ini ialah merokok dan atau menggunakan rokok sebagai bahan atau benda dalam produksi suatu barang dan atau menjadikan rokok sebagai hadiah atau penghargaan terhadap prestasi seorang pegawai ataumnetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokorokok yang selanjutnya disingkat adalah tempat atau area yang merupakan bagian dari ktr dan atau bukan bagian dari ktr dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan tempat khusus yang disediakan. tim pemantau kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok yang selanjutnya disebut tim pemantau ktr dan adalah tim yang terdiri dari pejabat pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten dan atau individu yang ditunjuk oleh bupatitau atau penanggung jawab, dan pemilik pada ktr danbentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya. bab asas dan tujuan penetapan ktr dserasian, kelestarian dan keberlanjutan, partisipatif, keadilan, dan transparansi dan akuntabilitas. penetapan ktr dancegah perokok pemula. bab iii hak dan kewajiban dalam penetapan ktr dan tpk setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok, atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok, dan berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban: menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan hidup, menghormati hak orang lain yang tidak merokok. bab ktr bagian kesatu umum bupati berwenang menetapkan tempat tempat tertentu daerah sebagai ktrtentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bupatipuskesmas dan jaringan, klinik, laboratorium, posyandu, tempat praktek kesehatan swasta, tempat pengobatan tradisional, dan apotek dan toko obatmadrasah, cc. pondok pesantrendan taman kanak kanak. bagian kelima tempat ibadah tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: masjid mushola langgar, gereja, cc. purdan angkutan airsumbawa barat, menimbang bahwa lingkungan hidupair limbah domestik yang dibuang media lingkungan daerah semakin meningkat dmanusia, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah dan ketentuanmerintah daerah kabupaten kota bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten kota, sehingga diperlukan pengaturan sebagai landasan dan pedoman dalamsebagaimana telah diubah dengan peratuterdiri atas: dokumen laporan utama, dan dokumen lampiran perencanaan teknik terinci spal disusun dan atau disetujui oleh penyelenggara spal. ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan spal sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupatinstruksi spal diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga operasi dan pemeliharaan operasi dan pemeliharaan spal meliputi kegiatan: pengelolamenjadi tanggungjawabelolaan air limbah domestik, pemeriksaan jaringan dan unit pengelolaelolaan air limbah domestik, pemeriksaan unit pengelolabuangan lumpur tinja, dan cc. pemeriksaan alat angkut lumpur tinjaelolaelolaelolaan sebagaimana dimaksud diaturmenetapkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan spal: mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana spal: melaksanakan pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal penyelenggaraan spal:.: melakukan pembuangan lumpur tinja sarana yang dimiliki dan ataudan spal s yang dikelola oleh operator air limbah domestik. setiap orang sebagai pengelola dan atau penanggung jawab spal sinstansi: dan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab bidang pengelolaan air limbah domestik terkait dengan adanya pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuanelolaan lumpur tinja, dan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. bab viiipersetujua bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada dan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan persetujupersetujuarsetujua spalfont xii kelembagaan penyelenggaraan spal t dilakukan oleh penyelenggara spal t. penyelenggara spal t sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk: organisasi perangkat daerah, dan utd dan atau utd blueelolaan lumpur tinjaxiv larangan setiap orang dilarang: melakukan penyambungan dalam jaringan pengelolaan air limbah domestik tanpa izin, menyalurkan air hujan dalamambah atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengelolacc.ralihan terhadap izin yang sudah dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku selamajuni bupati sumbawa barat, w. lingkungan hidup yang baik dan sehatsumbawa barat nomor instalasi pengelolaan lumpur tinja yang selanjutnya disingkat plt adalah instalasi pengelolaelolaan setempat. instalasi pengelola |
salinanrpustakaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerahdaerah sekaligusberdasarkdinas perpustakaan desa kelurahan.standar nasional sertaemustakaj, meningkatkan minat baca masyarakat, cc. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif dan representatprovinsi, perpustakaan daerah lain, organisasi profesi, dankeber dan atau apbd dan efektiflaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan. peran serta sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan tanggung jawab sosial perusahaaninasserah simpan karya cetak dan karya rekam untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, penelitian, dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil karya budaya lokal, setiap penerbit dan pengusaha rekaman dapat menyerahkan (dua) eksemplar keping hasil karya cetak dan atau karya rekam kepada kepala dinas. penyerahan hasil karya cetak dan atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada berlaku pula terhadap setiap penulis daerah yang hasil karyanya diterbitkan dan atau direkam luar daerah. dinasdinas tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersialasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada dipromosikan kepada masyarakat. tata cara pelaksanaan penyerahan jenis dan persyaratan karya cetak dan atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. babnasional. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada disampaikan a.secara langsung kepada perpustakaan nasional, dan atau secara berjenjang melalui perpustakaan kabupaten kota dan atau perpustakaan propinsi. bagian kedua penghargaan naskah kuno masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan, pelestarian naskah kuno atau yang menyerahkan naskah kuno kepada dinas, berhak mendapatvii sanksi administratif. pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan bupat, dalam hal ini pemerintah kabupaten patipaticetak,kabupaten pati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan kabupaten patmenjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan kabupaten pati. sehubungan dengan hal tersebut atas, maka pemerintah kabupaten pati perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan. ii. demi cukup jelas huruf yang dimaksud azazazas keadilan adalah penyelenggarzas keprofesionalan adalah penyelenggarpenatalaksanaan. huruf yang dimaksud dengan azzas kerukunan adalah penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik. huruf yang dimaksud dengan azas manfaat adalah layanan perpustakaan yangzhuruf yang dimaksud dengan azas kearifan lokal adalah penyelenggaraan perpustakaan harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, melestarikan koleksi koleksi yang berlatar budaya dan tradisi lokalinformasi para pustaka ru perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam, jumlah koleksi minima dan perlengkapan,nasionalnasionaltermasuknasionalnasional perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan perpustakaan perpustakaan tercapai efisiensi dan efektifitas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksudliteratur sekunder adalah bibliografi, indeks, abstrak, katalog induk daerah,, bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota. k.disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap pustaka, il. kenyamandayaan kegemaran membaca dilakukan melalui satuan pendidikan antara lain dilakukan melalui gerakan literasi sekolah. cukup jelas cukup jelas cukup jelaspatyang dimaksudyang dimaksudcukup jelasdaerkabupaten pati. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasdinastenaga perpustakaan adalahinstansi lembagabibliografi daerah adalah daftar bahan pustaka daerah baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu. bab azas, fungsi dan tujuan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan azkearifan lokal. penyelenggaraan, melakukan pengembangan perpustakaan daerah,a.tberbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyelenggarakan mengembangkan perpustakaan daerah yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anj . membina dan mengembangkan perpustakaan lingkungan instansi lembaga dan masyarakat daerah, membina dan mengembangkan sumber daya pustakawan dan tenaga tekniskoleksi terbitan daerah dan mengenai daerah dihimpun, inventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk bibliografi daerah dan literatur sekunder dan atau masyarakat.dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo, menimbang bahwa perusahaan daerah badan kredit desa bkd), bahwa bkd tidak dapat memenuhi kewajiban memasukkan hasil usaha kas daerah sesuai yang ditetapkan sehingga tidak memberikan kontribusi positif kepada pemerintah daerah dan membebani keuangan daerah, bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikro, maka keberadaan bkd sudah tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud sehingga perlu dibubarkan, bahwa berdasarkan ketentu, pembubaran perusahaan daerah badan kreditubaran perusahaan daerah badan krediubaran perusahaan daerah badan kredibab pembubaran pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, bkd yang dibentuk berdasarkdinyatakan bubar. pelaksanaan pembubaran bkd sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. kekayaan bkd yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah. bab iii panitia pembubaran untuk menindaklanjuti pembubaran bkd, maka dibentuk panitia pembubaran yang ditetapkan dengan keputusan bupati. panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada beranggotakan unsur unsur pemerintah daerah dan bkd. bab penyelesaian kewajiban kewajiban bkd yang harus diselesaikan meliputi hak hak pengurus dan pegawai bkd, dan kewajiban kepada pihak ketiga. penyelesaian masalah kepegawayelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada kekayaan bkd. apabila ada kekurangan dalam penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada maka menjadi beban pemerintah daerah. bab ketentuan peralihan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam tidak mengakibatkan bkd kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya pembubaran yang dilakukan oleh panitia dan pertanggungjawabumum. secara filosofis pembentukan perusahaan daerah badan kredit desa bkd) kabupaten sukoharjo dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, pembangunan daerah dan desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan desa. bkd memiliki peranan strategis sebagai lembaga intermedia dalam aktivitas perekonomian bagi masyarakat. para pelaku usaha mikro yang terkendala dengan permasalahan agunan maupun persyaratan administratif sebagaimana menjadi persyaratan formal lembaga perbankan. tata kelola bkd sebagai lembaga keuangan mikro tidak menggunakan aturan formal layaknya aktivitas perbankan. nuansa budaya gotong royong dan kekeluargaan merupakan ciri khas dalam pelaksanaan organisasinya. karakter yang paling menonjol dari bkd adalah rendahnya biaya operasional sebagai organisasi yang sederhana dan fleksibel. keberadaan bkd yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat mengalami sejumlah persoalan sehingga tidak dapat lagi untuk menjalankan kegiatannya sebagai lembaga intermedia mikro bagi masyarakat. persoalan tersebut yang dapat diidentifikasi yaitu bkd. kewajiban bkd untuk pembagian laba perusahaan sebesar 55y6 dari laba yang harus dimasukkan kas daerah, tidak dapat ditunaikan sesuai yang ditetapkan sehingga tidak memberikan kontribusi positif kepada pemerintah daerah. adanya perubahan kebijakan dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikro. perubahan tersebut mewajibkan adanya perubahan bentuk badan usaha bkd sebagai perusahaan daerah menjadi berbentuk perseroan terbatas atau koperasi sebagai lembaga keuangan mikro. sehingga untuk menjalankan kegiatan usaha, bentuk badan usaha bkd secara normatif sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. memperhatikan persoalan persoalan yang dihadapi bkd sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan usaha, maka pemerintah daerah mengambil keputusan untuk membubarkan perusahaan daerah badan kredimakaman dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, menimbang bahwa kebutuhan akan lahan akam daerah sem akin hari sem akin terbatas, oleh sebab itu perlu mengatur pengelolaan akam daerah; bahwa penyediaan dan pengelolaan tem pat pem akam dan penyelenggaraan pem akam kabupaten karanganyar aru dilakukan dengan tertib, efisien dan pertahankan nilai keadilan masyarakat; bahwa berdasarkan perti tangan sebagai ana tersebut dan aka perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pem akam aturan asar pokok pokok agraria lembaran negara republik indonesia ahunakaman tanah milahun tentang penyediaan dan penggunaan anah keperluan tem pat pem akamataan perum ahan dan perm kimuang wilayah kabupaten karanganyar ahuadalah serum bulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan sah maupun tidak melakukan sah yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kom auditor, perseroan lainnya, adan saha milik negara atauyang sejenis, lem bagi bentuk saha tetap, dan bentuk badan lainnya. setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum akam adalah tem pat menguburkan jenazah, baik yang dimiliki atau dikelola oleh pem perintah daerah maupun yang dimiliki atau yang dikelola oleh yayasan dan desa. pem akam adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan adm ilustrasi pem akam an, pengaturan lokasi akam, mengkoordinasikan dan pem berikan bimbingan atau petunjuk serta dengan asan terhadap pelaksanaan pem akam an. tem pat pem akam umum yang selanjutnya disingkat dengan tpu adalah areal tanah yang disediakan keperluan pem akam jenazah bagi setiap orang tanpa bedakan suku, agam a kepercayaan, ras dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh daerah ata pem perintah desa. tem pat pem akam bukan yang selanjutnya disingkat dengan tebu adalah areal tan yang disediakan keperluan pem akam jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh adan sosial atau adan keagamaan. tem pat pem akam khusus yang selanjutnya disingkat dengan tpk adalah areal tan yang dipergunakan tem pat pem akam karena faktor sejarah faktor kebudayaan punyai arti khusus. jen arah adalah jasad orang yang secara nyata atau secara edis telah meninggal dunia. penggunaan tanah akam adalah penggunaan tanah keperluan pem akam jenazah. pengakuan adalah pem bakaran jenazah kerangka jenazah. tem pat penyair panas abu adalah tem pat yang dibangun dilingkungan krem torium dan dipergunakan enzim pan abu jenazah setelah dilakukan pengakuan. krem torium adalah tem pat pem bakaran jenazah ata kerangka jenazah. uka adalah tem pat penitipan jenazah sem antara menunggu pelaksanaan pem akam pengakuan dispensasi adalah keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan atas perm pohonan masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap atu larangan ataukan adalah perbuatan hukum wakif disahkan menyerahkan sebagian harta benda miliknya dim manfaatkan selam anya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah kesejahteraan menurut syariah. pengelola adalah orang perseorangan badan hukum yang mengelola tem pat pem akam anmencapai tujuan tertentu bidang sosial, beragam aan, dan kem anusiaan, yang tidak punyai anggota. ahli aris adalah orang yang diberi hak secara hukum menerima rta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. bab pengelolaan pemakaman bagian satu umum tem pat pem akam aru sesuai dengan ketentuan tata ruang daerah. tem pat pem akam sebagai ana dim maksud pada meliputi: tpu; tebu; dan tpk. dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan tem pat pem akam an, aka lokasi tem pat pem akam aru perhatikan hal sebagai rik tidak berada pada daerah yang padat penduduknya; dilarang menggunakan tanah secara berlebihan; tidak menggunakan tanah pertanian subur; aru perhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup. pengelolaan tem pat pem akam aru perhatikan ketentuan ketentuan sebagai rik tersedianya akses jalan menuju tem pat pem akam an; setiap jenazah aru dim akam kan dengan layak; tem pat pem akam dapat dibagi menjadi beberapa blok, dengan penanda dan jalan yang bagi tiap blognya; letak tiap akam sebagai ana dim maksud ditetapkan oleh pengelola; penggunaan tanah pem akam jenazah baik pada pem akam jenazah tpu maupun tebu ditetapkan tidak lebih dari vo. (dua setengah) eter (satu setengah) eter dengan kedalam ini (satu setengah) eter dan jara antar akam tidak boleh lebih dari setengah) meter; akam bagi asing m asing pem teluk agam dapat dikelola pekan sesuai dengan agam anya asing masing; pengebom pekan akam sebagai ana dim maksud bagi, asing m asing pem teluk agam disesuaikan dengan kondisi wilayah stem pat; pem akam jenazah hanya boleh dilakukan tem pat yang telah ditentukan ata mendapat izin dari pejabat yang ber menang dengan perhatikan adat istiadat stem pat; pem akam yang tidak terletak tpu dan tebu yang berdiam pak enim bulan adalah sosial dan lingkungan, aru dipindahkan tpu atau tebu dan tidak diperbolehkan lagi adanya enam bahan akam aru pem akam tersebut; dan hiasan akam pada tpu dan tebu tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun perannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah. pem perintah daerah wajib pengurus dan menyelenggarakan pem akam bagi masyarakat terlantar. ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan dan penyelenggaraan pem akam bagi masyarakat terlantar sebagai ana dim maksud pada diatur dengan peraturan bupati. ntuk kepentingan pem akam asal, bupati dapat mengecualikan pengaturan ran tanah akam sebagai ana dim maksud pada setiap orang yang berkunjung tem pat pem akam diharuskan: menjaga kebersihan; patuhi tata tertib yang ditetapkan oleh pengelola pem akam an; dan enghorm ati budaya dan norm yang berlaku bagi masyarakat stem pat lokasi pem akam an. bagian kedua pengelolaan tpu paragraf umum tpu dapat dikelola oleh pem perintah daerah atau pem perintah desa. pengelola tpu dapat buat pengaturan pengelolaan tpu sesuai kew kenangannya dan disosialisasikan kepada masyarakat selam tidak bertentangan dengan ketentuan dan tata cara pengelolaan dan pem angkatan tem pat pem akam sebagai ana dim maksud dalam areal tan tpu diberikan status hak pakai selam dipergunakan keperluan pem akam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tata cara pengelolaan dan pem angkatan tpu milik pem perintah daerah sebagai ana dim maksud pada itu lebih lanjut dengan peraturan bupati. tata cara pengelolaan dan pem angkatan tpu yang dikelola oleh pem perintah desa sebagai ana dim maksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. peraturan desa sebagai ana dim maksud pada sedikitnya uat ketentuan tentang: penunjukan dan penetapan lokasi tpu; pengaturan tem pat pem akam an; cara hibah tanah tem pat pem akam oleh masyarakat; pengelolaan tem pat pem akam an; penutupan tpu dan pem pindahan lokasi akam pem binaan dan pengawasan; pungutan atas penggunaan tanah akam dan larangan, sanksi, dan dispensasi. paragraf penetapan tpu pengajuan penetapan lahan tpu dapat dilakukan oleh masyarakat ata pem perintah desa. penetapan lahan tpdengan dalam piri proposal perencanaan penggunaan tpu dan rekor endash kesesuaian tata ruang dari perangkat daerah yang bidang tata ruang; dan kesepakatan dari masyarakat hasil usia arah desa stem pat; ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lahan tpu sebagai ana dim maksud pada diatur dengan peraturan bupati. paragraf penyediaan tpu oleh pengen bang pengen bang perum ahan wajib menyediakan lahan pem akam dan diserahkan kepada pem perintah daerah dikelola sebagai tpu milik pem perintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. lahan sebagai ana dim maksud pada ditetapkan sebesar (dua persen) dari lahan yang dim olokan. ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan penyerahan lahan tpu sebagai ana dim maksud pada diatur dengan peraturan bupati. paragraf hak pem pakaian anah akam pada tpu hak pem pakaian tan akam pem akam jen arah tpu yang dikelola pem perintah daerah berlaku selam (lima belas) tahun, dengan pem batuan data oleh ahli aris setiap (lima) tahun sekali dan setelah asa tersebut berakhir dapat diperpanjang kembali. hak pem pakaian tanah sebagai ana dim maksud pada apabila sudah habis asa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh ahli warisnya dapat dibongkar. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pem bongkahan akam sebagai ana dim maksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga pengelolaan tebu paragraf pendirian tebu pengajuan pendiripendirian tebpem berikan izin tebu dengan dilengkapi dengan rekor endash kesesuaian tata ruang dari perangkat daerah yang bidang tata ruang; proposal perencanaan penggunaan tebu; dan kesepakatan dari masyarakat stem pat. areal tan keperluan tebu sebagai ana dim maksud diberikan status hak pakai selam (lima belas) tah dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali tanah akan yang dipergunakan tem pat pem akam diberikan status hak milik. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tebu dan izin pengelolaan tebu sebagai ana dim maksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. pengelola tebu punyai kewajiban, sebagai berikut: buat tata tertib pengelolaan; melaksanakan pengelolaan pem akam sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini; mengatur penggunaan anah akam agar tidak terjadi pem angkatan tanah yang tidak efisien atau berlebih lebihan; mengatur pem buatan bangunan dan hiasan kubur dengan sederhana, tidak eksklusif dan berlebih lebihan; menjaga, pelihara dan perbaiki jalan dan fasilitas lainnya yang menuju dan dilingkungan tebu; menjaga kebersihan, ketentuan dan ketertiban disekitar tebu; berikan data akam dalam pengelolaan pem elang izin setiap tahun; melaporkan akam baw pengelolaannya yang akan habis asa pem pakaian tan akam nya kepada bupati; sang papan regnum sebagai sarana sosialisasi; dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang undangan. apabila terdapat penyair pangan dalam pengelolaan dan penggunaan tebu, pem perintah daerah dapat penutup tebu. paragraf izin pengelolaan tebu pengelolaan tebu aru mendapat izin dari bupati. izin pengelolaan tebu diberikan selam (sepuluh) tah dan dapat diperpanjang. pengelolaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengelolaan tebu sebagai ana dim maksud pada diatur dengan peraturan bupati. bupati dengan persetujuan dprd dapat batalkan izin pengelolaan tebu dan tan yang bersangkutan dinyatakan kem bali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, apabila: tan tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pem pakaiannya atau disalahgunakan; tan tersebut ditelantarkan; dan dilaksanakan pem pindahan kepentingan sesuai dengan kebijakan pem perintah pem perintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pem batasan tebu sebagai ana dim maksud pada diatur dengan peraturan bupati. paragraf dispensasi dalam hal ukuran akam tebu melebihi besaran aksi ran akam sebagai ana dim maksud dalam aka pengelola tebu dapat mengajukan dispensasi ran akam kepada pem perintah daerah. dispensasi ran akam sebagai ana dim maksud pada diajukan kepada bupati melalui kepala perangkat daerah yang bidang pem akam an. dispensasi ran akam sebagai ana dim maksud pada tidak mengurangi dan menghilangkan sanksi adm inisiatif pelanggaran ketentuan lebih lanjut mengenai dispensasi ukuran akam sebagai ana dim maksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bagi pem akam keluarga diberlakukan ketentuan tebu. dikecualikan dari ketentuan pada bagi makam keluarga: yang berada dalam sejajar dengan tpu tebu; jum lah akam pada pem akam keluarga tidak lebih dari (sepuluh) makam. bupati menerbitkan dispensasi izin tebu bagi pem akam sebagai ana dim maksud pada dispensasi izin tebu bagi akam keluarga sebagai ana dim maksud pada hanya berlaku bagi pem akam keluarga yang telah ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dispensasi bagi pem akam keluarga itu dengan peraturan bupati. bagian keempat pengelolaan tpk penetapan dan pengelolaan tpk sebagai tem pat pem akam yang punyai nilai sejarah kebudayaan atau mengandung nilai kepala anan yang ada daerah diatur berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian kelima penundaan waktu pem akam pem akam jenazah aru dilakukan dalam jangka waktu paling lam (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia. pem akam dapat ditunda jangka waktu paling lam (lima) hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hanya dapat dilakukan setelah ahli waris ata pihak yang bertanggung jaw memiliki izin dari perangkat daerah yang bidang pem akam an. penundaan sebagai ana pada tidak berlaku bagi jen arah yang mengidap penyakit menular. ketentuan mengenai penundaan waktu pem akam sebagai ana dim maksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keenam pengangkutan dan pengawalan jenazah jenazah yang akan dim akam kan pem akam yang menggunakan kendaraan term motor, menggunakan kendaraan jenazah. arga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan sebagai berikut: kendaraan aru sesuai peruntukannya, penuhi persyaratan teknis, dan laik jalan; dilengkapi dengan tanda berupa bendera area merah; aru menghidupkan lam atau tanda tanda lain; dan aru patuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. bagian ketujuh pem pindahan dan penggalian jenazah rangka pem pindahan jenazah eran dari satu petak tanah akam petak tanah akam lainnya, dapat dilakukan ata perm intan ahli waris, pihak yang bertanggung jaw ab, akam kan jenazah atau kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian perkara. pem pindahan jenazah eran sebagai ana dim maksud pada dapat dilakukan terhadap jen arah eran yang telah dim akam kan paling singkat (satu) tahun, dan aru mendapatkan izin tertulis dari kepala perangkat daerah yang membidangi pem akam an. ketentuan lebih lanjut mengenai izin pem pindahan jenazah rangka sebagai ana dim maksud pada diatur dalam peraturan bupati. bupati dapat melakukan pem pindahan jen arah eran kepentingan ketentuan lebih lanjut mengenai pem pindahan jen arah eran kepentingan sebagai ana dim maksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedelapan waktu pem akam dalam rangka ketertiban aka waktu untuk: akam kan atau pindahkan; dan mengajukan atau krem asi jenazah, dilakukan tara pukul wib sam pai dengan pukul wib. dalam hal waktu akam kan dan pindahkan, diluar jam sebagai ana dim maksud pada aka wajib mendapat izin dari kepala perangkat daerah yang bidang pem akam ata pejabat lain yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagai ana dim maksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab iii usaha pelayanan pemakaman saha pelayanan pem akam meliputi: pelayanan pengurusan jenazah; angkutan jenazah; pem buatan peti jenazah; peran atan jenazah; pelayanan rum duka; pengakuan atau krem asi; tem pat penyair panas abu jenazah; kegiatan ata lain bidang pelayanan pem akam an. saha pelayanan pem akam sebagai ana dim maksud dalam dapat dilakukan oleh pem perintah daerah masyarakat. masyarakat sebagai ana dim maksud pada haru berbentuk yayasan dan wajib mendapat izin sah dari kepala perangkat daerah yang bidang perizinan. izin sebagai ana dim maksud pada berlaku selam anya selam tidak ada perubahan. ketentuan mengenai persyaratan dan pengelolaan saha pelayanan pem akam sebagai ana dim maksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab penutupan dan pemindahan lokasi tpu, tebu, krem torium dan tem pat penyair panas abu yang tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang aru ditutup dan secara bertahap dilakukan pem tindakannya lokasi lain sesuai rencana tata ruang dengan perhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. bekas tpu dan tebu diprioritaskan pem angkatannya kepentingan sosial beragam aan. pem angkatan bekas tpu dan tebu diprioritaskan dipergunakan kepentingan sosial beragam aan sebagai ana dim maksud pada wajib mendapatkan izin dari bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan mengenai penutupan dan pem pindahan tpu, tebu, krematorium dan tem pat penyair panas abu dan izin pem angkatan bekas tpu dan tebu sebagai ana dim maksud pada dan diaturpem akam melakukan pem binaan penyelenggaraan pelayanan pem akam an. pem binaan penyelenggaraan pelayanan pem akam sebagai ana dim maksud pada ditujukan kepada masyarakat dengan melakukan penyediaan prasarana dan saran yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pem akam an; bim ringan penyuluhan; dan menyiapkan petunjuk teknis. pem binaan sebagai ana dim maksud pada dilakukan bekerja sam dengan masyarakat lem bagi organisasi kem asyarakatan. bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pem akam melakukan dengan asan pada: pengelola tpu, tebu, dan tpk; dan pengelola sah pelayanan pem akam an. dengan asan sebagai ana dim maksud pada dilakukan terhadap: kepatuhan terhadap ketentuan sebagai ana dim maksud dalam pem angkatan lahan dan pengelolaan tpu tebu; retribusi bagi tpu; dan pelaporan. bab larangan dan sanksi administratif setiap pemegang izin pengelolaan sebagai ana dim maksud dalam dan izin sah sebagai ana dim maksud dalam dilarang indah tanganan izin kepada pihak lain; mengadakan perluasan la akam tanpa izin bupati; akam kan jenazah diatas la yang belum memiliki i2in dari bupati; mengubah rencana tapak lahan pem akam tanpa izin dari bupati; dan enam bah jenis layanan tanpa izin dari bupati. setiap orang yang akam kan jenazah dengan manfaatkan lahan lebih luas daripada ketentuan sebagai ana dim maksud dalam dikenai sanksi inisiatif berupa denda adm inisiatif sebagai berikut: enam bahan luasan sam pai dengan (tujuh kom lim eter persegi) sebesar rp. (lma ratu ribu rupiah) per dan enam bahan luasan lebih dari (tujuh kom lim eter persegi) sam pai dengan (lima belas eter persegi) sebesar (satu rupiah) per setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai ana dim maksud dalam dan dikenakan sanksi adm inisiatif berupa: peringatan lisan teguran lisan; peringatan tertulis teguran tertulis; tindakan paksa pem perintah, berupa: pem batasan kegiatan usaha; penghentian sem antara sebagian ata seluruh kegiatan usaha; pem bekuan kegiatan saha; pem bongkahan; pengen bagian keadaan sem r endash; penghentian pencabutan insentif; dan keputusan kebijakan lain yang selam ini merupakan hal menguntungkan bagi pelanggar. enda administratif; dan pengenaan uang paksaan diatur dengan peraturan bupati. bab vii ketentuan peralihan izin pengelolaan'yang telah dimiliki sebelum berlakunya peraturan daerah ini asih tetap berlaku sam pai dengan asa berlaku izin pengelolaan yang bersangkutan berakhir. bagi tebu yang belum memiliki izin pengelolaan tetap diakui keberadaannya dan wajib melengkapi perizinannya dalam waktu (dua) tah sejak peraturan daerah ini diundangkan. dalam hal jangka waktu sebagai ana dim maksud pada telah terlama pagi aka: bupati melakukan penutupan pem akam an; dan pengelola ahli waris wajib pindahkan jenazah. pem akam keluarga yang penuhi persyaratan sebagai ana disebut dalam aka ahli waris wajib mengajukan dispensasi izin tebu paling lam bat (dua) tah sejak diundangkannya peraturan daerah ini. dalam hal jangka waktu sebagai ana dim maksud pada telah terlama pagi maka: bupati melakukan penutupan pem akam keluarga; dan pengelola ahli aris wajib pindahkan jenazah. bab viii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini aka: pengaturan pada peraturan daerahperaturan daerahlem baran daerah kabupaten karanganyar ahun nomor sepanjang mengenai pengelolaan pem akam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; tpu pada kelurahan yang selam ini dikelola secara daya oleh masyarakat, selanjutnya dikelola oleh pem perintah daerah; dan peraturan desa tentang tpu di esa disusun paling lam m ber bupati karanganyar, ttd juliyatmono diundangkan karanganyar pada tanggal sem ber sekretaris daerah kabupaten karanganyar, ttd sukarno umbarabagian umum hadiah vi? penjelasan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang penyelenggaraan pemakaman umum pengaturan terkait pem akam pem perintah kabupaten karanganyar selam ini diatur dalamdemikian pengaturan tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan persen tangan kondisi zam an, sehingga perlu disesuaikan. ketidaksesuaian tersebut muncul karena besarnya kebutuhan masyarakat akan lahan pem akam yang kem ujian enim bulan diam ika masyarakat. enam ika tersebut tara lain, gesekan tar warga asli dengan warga perum ahan yang butuhkan pem akam an. kem ujian juga banyaknya lahan pem akam bukan milik keluarga yang tidak berizin karena adanya pem batasan enam bahan tebu kabupaten karanganyar, yang juga diikuti dengan pengaturan sanksi adm nistratif yang tidak jelas. kem ujian penataan yang tidak tepat dari lahan pem akam dengan pem buatan kijing yang berlebihan persen pit luasan lahan yang tidak berbanding dengan besarnya kebutuhan akan lahan pem akam an. bagai ana dengan tpu yang dikelola oleh pem perintah desa, apakah mengikuti ketentuan pada perda ini atau perlu didelegasikan dalam peraturan desa, karena ham pir sebagian besar desa tidak punyai peraturan desa yang mengatur terkait pem akam an, padahal sebagian besar adalah pem akam seru berasal dari tpu yang dikelola oleh pem perintah desa. selain itu padalum mengatur sah pelayanan pem akam secara lengkap, yang sudah diatur adalah krem torium dani penyair panas jenazah, padahal potensi adanya sah pelayanan pem akam yang lain cukup besar. dari sem diam ika tersebut dapat disia vulkan perm kesalahan masyarakat yang belum pertama pung dalam perdatara lain terkait persen tangan kebutuhan masyarakat akan pem akam baik tem pat pem akam maupun tem pat pem akam bukan umum, tata cara perizinan pem akam an, tata cara penataan pem akam an, pelayanan pem akam dan juga pengenaan sanksi adm inisiatif. berdasarkan perti tangan yang melatarbelakangi atas, aka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pem akam yang akan menjadi pado penyelenggaraan pem akam daerah sekaligus akan mencabutserta perubahannya. ii. demipejabat yang ber menang adalah pejabat yang mengelola tem pat pem akamkesepakatan masyarakat hasil usia arah desa stem pat kesepakatan masyarakat hasil usia arah desa tem pat yang dim oloi adalah sekilolaan tpu kelurahan dilaksanakan dengan perhatikan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat yang berlaku masyarakat. huruflindungan anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, bahwa anak adalah anah dan karunia tuhan yang aha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki potensi dan peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara berdasarkan undang undang asar negara republik indonesia ahun serta berlandaskan pancasila; bahwa agar penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan efektif aka perlu pendekatan berbasis sistem yang kom prehensil dengan melibatkan seluruh kom panen masyarakat daerah; bahwa peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor ahun tentang penyelenggaraan perlindungan anak sudah tidak sesuai dengan persen tangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan perti tangan huruf dan atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak;bagian kesatu pengertianela erin. orang tua adalah ayah ibu kandung, atau ayah ibu tiri, atau ayah ibu angkat. keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suam istri, atau suam pai dengan derajat tiga. yang lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nam dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi assa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lem bagi dana pensiun, bentuk sah tetap, serta bentuk adan lainnya. wali adalah orang atau atau organisasi kem asyarakatan. setiap orang adalah orang perseorangan atau badan. alah mikro, kecil, menengah sah besar yang melakukan kegiatan ekonom pem perintah dan pem perintah daerah, penelantaran, term masuk ancam melakukan perbuatan, pem paksaan, atau peran pasan kem berdekatan secara melawan hukum diskrit invasi adalah penyelenggaraan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dengan asan, evaluasi dan pelaporan. perlindungan anak adalah segala kegiatan enam dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tum buh, berke bang, dan anakkekerasan dan diskriminasi. perlindungan khusus adalah atu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu mendapatkan jam inan rasa terhadap ancam yang bahasakan diri dan jiwa dalam tum buh kem uangnya. anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, ental, spiritual, maupun sosial buh kem bang atau bahasakan keenam atan anak dengan tujuan buat orang lain dapat peroleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, politik, term masuk bila dalam nya terdapat pem batasan atau penghilangan keset papan anak peroleh hakny bersamaan adalah proses, cara, perbuatan buat berdaya, yaitu kem puan untuk melakukan sesuatu atau kem puan bertindak berupa akal, ikhtiar, atau upaya. sistem perlindungan anak adalah keseluruhan kom panen dan kegiatan yang saling terkait dan dipadukan mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi peraturan kebijakan, struktur kelam bagian, dan proses m mekanisme kerja. kabupaten layak anak yang selanjutnya disingkat kla adalah kabupaten dengan pem bangunan yang enam pem menapenanganan korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelam . anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, ental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lam yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat enem ham batan yang menyulitkan berpartisipasi penuh dan efektifbersama a sam mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pem alihan kem bali pada keadaan sem ula, dan bukan pem balasandengan nilai, norm budaya masyarakat stem pat dan lingkunganti sosial adalah lem bagi unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaraman adalah tem pat tinggal sem antara yang digunakan berikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan. bagian kedua prinsip, tujuan dan ruang lingkup prinsip penyelenggaraan perlindungan anak daerah adalah: non diskrit invasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup, kelangsungan hidup, persen tangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah untuk: meningkatkan kualitas hidup dan tum buh kem bang anak; mencegah kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran dan perlakuan uruk lainnya kepada anak; berikan perlakuan dan lingkungan terbaik bagi tum buh kem bang anak daerah; dan meningkatkan partisipasi anak dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. ruang lingkup peraturan daerah ini adalah: tugas dan strategi pem perintah daerah; hak anak; kelam bagian; penyelenggaraan perlindungan anak desa; pencegahan, pengurangan risiko, dan identifikasi dini; penanganan korban dan rum aman; penghargaan; pendanaan; peran masyarakat; sanksi adm inisiatif; dan pem binaan dan pengawasan. bab tugas dan strategi pemerintah daerah pem perintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak bertugas: menyusun instrumen peraturan perundang undangan daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap hak anak; drum usman kebijakan pem bangunan daerah dengan perhatikan pendapat anak dan kebutuhan tum buh kem bang anak; pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar luar panti sosial; melaksanakan pem binaan kepada lembaga perlindungan anak daerah; melakukan pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan; dan menyusun rencana aksi perlindungan anak daerah. strategi daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak daerah adalah; menyusun kebijakan perlindungan anak yang jelas seru pem biaya dan pelaksanaannya; meningkatkan pengetahuan dan pem alam tentang perilaku anak bagi pem angka kepentingan yang ada daerah; mensinergikan berbagai potensi daerah guna menciptakan kondisi yang mendukung bagi perum bulan, persen tangan dan aktivitas anak daerah; meningkatkan kapasitas kelam bagian anak daerah; engel bangka kla dengan menciptakan lingkungan tum buh kem bang anak yang mendukung sam pai lingkungan keluarga ramah anak. strategi sebagai ana dim maksud pada diam poem pentaskan dalam rencana aksi perlindungan anak daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi perlindungan anak sebagai ana dim maksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab iii hak anak bagian kesatu umum pem perintah daerah menyelenggarakan upaya pem menahan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. hak anak sebagai ana dim maksud pada terbagi dalam (lima) kluster, yakni: hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak pendidikan, pem angkatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan hak perlindungan khusus anak. bagian kedua hak sipil dan kebebasan pelaksanaan hak sipil dan kebebasan sebagai ana dim maksud dalam dilaksanakan dengan enam hak anak berupa: hak atas identitas; hak perlindungan identitas; hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat; hak berfikir, berhati nurani dan beragam hak berorganisasi dan belum pul secara damai; hak atas perlindungan kehidupan pribadi; hak akses informasi yang layak;. bagian ketiga lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pelaksanaan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai ana dim maksud dalam huruf dilaksanakan dengan: bim ringan dan tanggung jaw orang tua; pelaksanaan hak anak yang terpisah dari orang tuanya; reunifikasi; pem pindahan anak secara legal; berikan dukungan kesejahteraan bagi anak; pelaksanaan hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga; pengangkatan anak; tinjauan penemu papan secara berkala; dan perlindungan terhadap kekerasan dan penelantaran. bagian keempat kesehatan asar dan kesejahteraan pelaksanaan hak anak atas kesehatan asar dan kesejahteraan sebagai ana dim asuh dalam meliputi pada: kesehatan dan layanan kesehatan; jam inan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; standar hidup; dan anak penyandang disabilitas. bagian kelima pendidikan, pem angkatan waktu luang dan kegiatan budaya pelaksanaan hak anak dalam pendidikan, pem angkatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai ana dim maksud dalam huruf dilaksanakan dengan: pendidikan; dan kegiatan liburan, budaya, dan olahraga. bagian keenam perlindungan khusus anak pelaksanaan hak anak atas perlindungan khusus anak sebagai ana dim maksud dalam huruf meliputi anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomiperdagangan; anak korban kekerasan fisik animasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. bab kelembagaan bagian satu lembaga perlindungan anak daerah penyelenggaraan perlindungan anak daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan san pem perintahkan bidang perlindungan anak. pem perintah daerah dapat bentuk komisi perlindungan anak daerah dan pelayanan terpadu yang berfungsi bantu pem perintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kedudukan, seru organisasi dan keanggotaan komisi perlindungan anak daerah diatur dalam peraturan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terpadu diatur dalam peraturan bupati. dalam rangka menyelenggarakan perlindungan khusus, bupati bentuk lem bagi yang bertugas sebagai pusat perlindungan prem puan dan anak korban kekerasan. ketentuan lebih lanjut mengenai nam tugas, kedudukan, struktur organisasi dan keanggotaan pada pusat perlindungan prem puan dan anak korban kekerasan sebagai ana dim maksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua lembaga perlindungan anak oleh masyarakat setiap orang dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak daerah dengan bentuk lem bagi yang bergerak dalam perlindungan anak. pem bentukan lem bagi sebagai ana dim maksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga koordinasi dan arm ionisasi penyelenggaraan perlindungan anak daerah dilakukan dengan pendekatan sistem yakni: primer; sekunder; dan tersier. perangkat daerah yang menyelenggarakan uru san pem perintahkan bidang perlindungan anak mengkoordinasikan pelaksanaan pendekatan primer dan sekunder sebagai ana dim maksud pada dan huruf dalam melaksanakan koordinasi sebagai ana dim maksud pada perangkat daerah dapat bekerja sam dengan lem bagi yang melaksanakan perlindungan anak. perangkat daerah yang menyelenggarakan uru san pem perintahkan bidang perlindungan anak melakukan pem pantauan terhadap pelaksanaan pendekatan tersier perlindungan anak yang dilaksanakan oleh instansi lem bagi yang berikan layanan bagi korban anak. arm ionisasi penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan melalui: regnum bulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak dari berbagai perangkat daerah instansi l bagi terkait daerah; penyusunan program dan kegiatan prioritas yang dita akan bagi pelaku saha melalui jsp; pem pantauan dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak daerah; dan integrasi kebijakan dalam rencana pem bangunan daerah. bab penyelenggaraan perlindungan anak desa pem perintah desa wajib menyelenggarakan perlindungan anak desa dengan menyusun rencana aksi perlindungan anak desa. penyusunan rencana aksi perlindungan anak desa dilakukan oleh pem perintah desa dengan melibatkan anak dan masyarakat desa melalui musyawarah desa. rencana aksi perlindungan anak desa ditetapkan jangka waktu (lima) tahun. rencana aksi perlindungan anak desa sebagai ana dim maksud pada diatur dalam peraturan desa. bab pencegahan, pengurangan risiko dan identifikasi dini bagian kesatu umum pem perintah daerah melakukan upaya pencegahan, pengurangan risiko dan identifikasi dini kekerasan pada anak. pem perintah daerah dalam rangka pencegahan, pengurangan resiko dan identifikasi dini sebagai ana dim maksud pada melakukan koordinasi dan harm ionisasi penyelenggaraan perlindungan anak dengan pendekatan sistem sebagai ana dim maksud dalam dalam menyelenggarakan upaya pencegahan, pengurangan risiko dan identifikasi dini sebagai ana dim maksud pada pem perintah daerah dapat bekerjasama dengan: pem perintah; pem perintah provinsi; pem perintah daerah lainnya; pem perintah desa; lembaga swadaya masyarakat; masyarakat. bagian kedua pencegahan pencegahan pelanggaran hak anak kekerasan pada anak berfungsi untuk: mencegah tim bulunya pelanggaran hak anak kekerasan pada anak; mencegah berke bang atau luasnya pelanggaran hak anak kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat; mencegah pernah inan pada usia anak; dan mencegah tim bulunya kem bali perm kesalahan kekerasan terhadap anak. pencegahan atas pelanggaran hak anak kekerasan pada anak dilakukan secara terpadu, melalui upaya: identifikasi; diset invasi; dan pem bersamaan anak. identifikasi sebagai ana dim maksud pada meliputi: lingkungan tem pat terjadinya pelanggaran hak atau kekerasan pada anak; bentuk pelanggaran; dan jenis kekerasan. diset invasi sebagai ana dim maksud pada dilakukan dengan penyebarluasan peraturan perundang undangan bidang anak dan hak anak. pem bersamaan anak sebagai ana dim maksud pada huruf dilakukan dengan: berikan pem alam terkait hak anak kepada anak; menyediakan layanan konsultasi, pem binaan dan penyuluhan bagi anak; dan perluas akses perlindungan bagi anak; dan perluas akses pengen tangan diri anak. bagian ketiga pengurangan risiko pengurangan risiko sebagai ana dim maksud dalam dilaksanakan khususnya bagi anak yang rentan ngalam kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. pengurangan risiko sebagai ana dim maksud pada dilaksanakan pada: situasi rentan; lingkungan pengasuhan; lingkungan pendidikan; lingkungan kerja; dan masyarakat. pengurangan risiko pada anak dalam situasi rentan sebagai ana dim maksud dalam dilakukan melalui kegiatan: ; dan pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan. untuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan sebagai ana dim maksud pada meliputi: berikan pem binaan secara berkala terhadap gugus tugas kecam atan, kelurahan dan desa layak anak; dan berikan pem binaan secara berkala terhadap forum anak tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. perangkat daerah yang menyelenggarakan uru san pem perintahkan bidang perlindungan anak serta perangkat daerah terkait bertanggung jaw untuk melakukan ana dim maksud dalam huruf yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, dilakukan melalui kegiatan: identifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan; dendam ringan, konseling dan pem alihan relasi dalam keluarga; berikan dukungan jam puan keluarga dalam melakukan peran atan dan pengasuhan terhadap anak; menyediakan atau fasilitasi tem pat pengasuhan sem antara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan dengan ana dim maksud dalam dilakukan melalui kegiatan: ; dan fasilitasi peningkatan kem puan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani adalah perlindungan anak. perangkat daerah yang menyelenggarakan uru san pem perintahkan bidang pendidikan bertanggung jaw melakukan pengurangan risiko lingkungan pendidikan. pengurangan risiko lingkungan kerja sebagai ana dim maksud dalam dilakukan melalui dengan asan aktif secara berkala terhadap tem pat usaha, tem pat hiburan, dan rum tangga yang pekerjaan anak. perangkat daerah yang menyelenggarakan uru san pem perintahkan bidang ketenagakerjaan bertanggung jaw melakukan mengkoordinasikan pengurangan risiko lingkungan kerja. pengurangan risiko masyarakat sebagai ana dim maksud dalam meliputi kegiat; meningkatkan kem puan pengurus rukun tetangga dan kun warga, aparat kelurahan dan kecam atan dalam melakukan pengurangan risiko; atk; fasilitasi peningkatan kem bagi; melakukan dengan asan dan evaluasi berkala terhadap lem bagisetiap enam atan k kelurahan. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pem perintahkan bidang sosial bertanggung jaw melakukan mengkoordinasikan pengurangan risiko masyarakat. bagian keempat identifikasi dini pem perintah daerah, pem perintah desa dan masyarakat dapat melaksanakan identifikasi dini terhadap perlakuan yang salah kepada anak dalam lingkungan pengasuhan, lingkungan pendidikan, dan lingkungan lainnya dim ana anak melakukan aktivitas sehari hari. ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi dini sebagai ana dim maksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab vii penanganan korban dan rumah aman penanganan korban dilaksanakan secara terpadu oleh pem perintah daerah, para penegak hukum pem perintah desa, dan masyarakat. koordinasi penanganan korbanpem perintah daerah dapat menyediakan rum aman bagi anak sesuai kem puan keuangan daerah. aman sebagai ana dim maksud pada dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan san pem perintahkan bidang perlindungan anak. ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, penunjukan dan pengelolaan aman diatur dalam peraturan bupati. bab viii penghargaan bagian kesatu anak berprestasi pem perintah daerah berikan penghargaan bagi anak berprestasi. penghargaan sebagai ana dim maksud pada dapat berbentuk piagam, uang, beasiswa, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pem berikan penghargaan bagi anak berprestasi diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua perangkat daerah dan badan pem perintah daerah berikan penghargaan kepada perangkat daerah dan badan yang menyelenggarakan kebijakan dan program perlindungan anak. pem perintah daerah berikan penghargaan bagi dunia saha yang melaksanakan tanggung jaw perlindungan anak terintegrasi dalam program jsp. penghargaan sebagai ana dim maksud pada dan diberikan sesuai dengan kem puan keuangan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dalam peraturan bupati. bab pendanaan pem perintah daerah dan pem perintah desa bertanggung jaw menyediakan dana bagi penyelenggaraan perlindungan anak. pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak sebagai ana dim maksud pada bersua ber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah; anggaran pendapatan dan belanja desa; sum ber dana lain yang sah dan tidak mengikat. pendanaan sebagai ana dim maksud pada dikelolaerlindungan anak, baik secara perorangan maupun kelompok. peran masyarakat sebagai ana dim maksud pada dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lem bagi kesejahteraan sosial, organisasi kem asyarakatan, lem bagi pendidikan, dia assa, dan dunia usaha. peran masyarakat dalam penyelenggaran perlindungan anak sebagai ana dim maksud pada dilakukan dengan cara: ; berikan pasukan dalam perum san kebijakan yang terkait perlindungan anak; melaporkan kepada pihak ber menang jika terjadi pelanggaran hak anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; melakukan pem pantauan, dengan asan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan asan kondusif tum buh kem bang anak; dan berikan ruang kepada anak dapat berpartisipasi dan enam pakan pendapat. peran organisasi kem asyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kew kenangan asing m asing bantu penyelenggaraan perlindungan anak. peran dia assa dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang term manfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agam dan kesehatan anak dengan perhatikan kepentingan terbaik bagi anak. peran dunia saha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif anak; produk yang ditujukan anak aru bagi anak; dan berkontribusi dalam pelaksanaan hak anak melalui jsp. bab sanksi administratif pem perintah desa yang tidak menyusun peraturan desa tentang perlindungan anak desa dan tidak mengalokasikan anggaran bagi upaya perlindungan anak desa sebagai ana dim maksud dalam dan dikenakan sanksi adm inisiatif berupa penundaan penyaluran bantuan keuangan kepada desa, pem batasan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. dunia saha yang item akan melakukan pelanggaran upaya perlindungan anak pada saat dengan asan berkala sebagai ana dim maksud dalam asal iteratif berupa: peringatan tertulis; penghentian sem antara kegiatan; pencabutan izin dan atau fasilitas dari pem perintah daerah; dan denda adm inisiatif. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi adm inisiatif diatur dalam peraturan bupati. bab xii pembinaan dan pengawasan bupati melaksanakan pem binaan dan dengan asan penyelenggaraan perlindungan anak daerah. kepala desa melaksanakan pem binaan dan dengan asan penyelenggaraan perlindungan anak desa. pem binaan dan pengawasan sebagai ana dim maksud pada dan dapatkepala perangkat daerah sebagai ana dim maksud pada dan melaksanakan pelaporan dan koordinasi. sem peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor ahun tentang penyelenggaraan perlindungan anakpenyelenggaraan perlindungan anakranganyar hukum tikar hadiah nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan anak umum berdasarkan ketentuan undang u undang nomor ahun tentang perlindungan anak,lindungan anak, pem perintah daerah bertanggung jaw terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. oleh sebab itu, pengaturan dalam sebuah peraturan daerah yang kom prehensil dengan pendekatan sistem dirasa lebih sesuai dalam melaksanakan upaya perlindungan anak daerah. perlindungan menggunakan pendekatan sistem terbukti lebih efektif dibanding dengan pendekatan isu. pendekatan berbasis isu kurang efektif karena setiap instansi pem perintah hanya terfokus pada kepentingan doktoralnya, sehingga pendekatan berbasis isu gagal melihat akar penyebab yang elukan penanganan bersama dan gagal bangun tau tan tara penanganan dan kebijakan. upaya bangun sistem perlindungan anak perlu perhatikan kesenjangan antara poem invasi kebijakan tingkat institusi dan kultur masyarakat. selain itu, dukungan dan pelibatan masyarakat lokal terutama tokoh agam dan kaum prem puan diperlukan menguatkan poem invasi program. pendekatan berbasis sistem itu meliputi pencegahan dan respon terhadap isu isu perlindungan anak melalui pelayanan prim er, sekunder, dan tersier. pendekatan prim dilakukan mencegah adanya perm kesalahan terhadap anak. kemudian pendekatan sekunder dilakukan, dan pendekatan tersier dilakukan terhadap anak yang sudah menjadi korban. selanjutnya disadari pula bahwa penyelenggaraan perlindungan anak sebenarnya meliputi (dua) hal yakni perlindungan [protection) dan pem bersamaan (empowerment) anak daerah. dalam konteks perlindungan, pem perintah daerah bentuk sistem dan menyelenggarakan program serta kebijakan bagi efektivitas perlindungan anak daerah. selanjutnya dalam rangka pem bersamaan, pem perintah daerah perlu enam pendidikan dan fasilitas bagi pengen tangan potensi anak secara optik daerah. selain itu, penanganan perm kesalahan anak perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga segala aspek dapat diantisipasi dan pelaksanaan penanganan perm kesalahan dapat tas dengan tetap perhatikan kepentingan terbaik bagi anak. sehubungan dengan hal tersebut, aka perlu menyusun kembali peraturan daerah tentang perlindungan anak yang mencabut peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor ahun tentang perlindungan anak, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan persen tangan penyelenggaraan perlindungan anak daerah. demi cukup jelas. huruf yang dim maksud dengan non diskrit invasi adalah sem hak yang diakui dan terkandung dalam kha aru diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. huruf yang dim maksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam sem tindakan yang menyangkut anak, aka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi perti tangan yang utama huruf yang dim maksud dengan mengedepankan hak hidup, kelangsungan hidup dan persen tangan anak adalah bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak dan hak anak atas kelangsungan hidup dan persen tangannya juga aru dijamin. huruf yang dim maksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal yang pengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap dengan bilan keputusan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas huruf yang dim maksud dengan hak atas identitas bahwa dilaksanakan dengan pastikan seluruh anak daerah tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin. huruf yang dim maksud dengan hak perlindungan identitas bahwa dilaksanakan dengan pastikan sistem pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak, dan berikan jam inan hak prioritas anak dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. huruf yang dim maksud dengan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat bahwa dilaksanakan dengan menyediakan ruang bagi anak dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya. huruf yang dim maksud dengan hak berfikir, berhati nurani dan beragam bahwa dilaksanakan dengan menyediakan ruang bagi anak menjalankan keyakinannya secara dam dan mengakui hak orang dalam berikan pem binaan. huruf yang dim maksud dengan hak berorganisasi dan belum pul secara dam ai bahwa dilaksanakan dengan menyediakan ruang bagi anak dapat belum pul secara dam dan bentuk organisasi yang sesuai bagi anak. huruf yang dim maksud dengan hak atas perlindungan kehidupan pribadi bahwa dilaksanakan dengan pastikan seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos publik tan izin dari anak tersebut. huruf yang dim maksud dengan akses inform asi yang layak bahwa dilaksanakan dengan pastikan penyedia informasi patuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lem bagi perizinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jum lah memadai yang inginkan anak mengakses layanan informasi secara gratis. huruf yang dim maksud dengan bahwa dilaksanakan dengan pastikan setiap anak diperlakukan secara manusia tanpa adanya kekerasan sedikitpun, term masuk ketika anak berhadapan dengan hukum huruf yang dim maksud dengan bim ringan dan tanggung jaw orang tua bahwa dilaksanakan dengan penguatan kapasitas orang penuhi tanggungjawab anya dalam pengasuhan dan tum buh kem bang anak. huruf yang dim maksud dengan pem menahan hak anak yang terpisah dari orang tuanya bahwa dilaksanakan dengan pastikan pem asahan dari orang dilakukan kepentingan terbaik bagi anak. huruf yang dim maksud dengan reunifikasi bahwa dilaksanakan dengan penguasaan pertama uan kem bali anak dan orang tuanya yang telah terpisah. huruf yang dim maksud dengan pem pindahan anak secara legal bahwa dilaksanakan dengan pastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya luar daerah atau luar negeri. huruf yang dim maksud dengan berikan dukungan kesejahteraan bagi anak bahwa dilaksanakan dengan pastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak pu. huruf yang dim maksud dengan pem menahan hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga bahwa dilaksanakan dengan pastikan anak mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara. huruf yang dim maksud dengan pengangkatan anak bahwa merupakan atas peran atan, pendidikan dan besarkan anak tersebut, dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. huruf yang dim maksud dengan tinjauan penemu papan secara berkala bahwa dilaksanakan dengan pastikan anak yang berada lembaga kesejahteraan sosial anak lisa) terpenuhi hak tum buh kem uangnya dan mendapatkan perlindungan. yang dim maksud dengan perlindungan terhadap kekerasan dan penelantaran bahwa dilaksanakan dengan puruf yang dim maksud dengan kesehatan dan layanan kesehatan bahwa dilaksanakan dengan pastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang kom prehensil dan terintegrasi. huruf yang dim maksud dengan jam inan sosial layanan dan fasilitas kesehatan bahwa dilaksanakan pastikan setiap anak mendapatkan akses jam inan sosial dan fasilitasi kesehatan. huruf yang dim maksud dengan standar hidup bahwa dilaksanakan dengan pastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, ental, spiritual, oral dan sosial. huruf yang dim maksud dengan anak penyandang disabilitas bahwa dilaksanakan dengan menyediakan akses layanan publik yang enam kesehatan dan kesejahteraan anak penyandang disabilitas. huruf yang dim maksud dengan pendidikan bahwa pastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskrit invasi. contoh: mendorong sekolah inklusi; perluas pendidikan kejuruan, non formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ram anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan enam team anan dan keenam atan perjalanan anak dan dari sekolah. huruf huruf yang dim maksud dengan kegiatan liburan, budaya, dan olahraga bahwa pastikan bahwa anak memiliki waktu beristirahat dan dapat manfaatkan waktu senggangnya melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. contoh: penyediaan fasilitas term ain, rekreasi dan engel bangka kreatifitas anak. huruf yang dim maksud dengan anak dalam situasi aru rat yakni anak yang mengalami situasi aru rat dikarenakan kehilangan orang a p asu tem tinggal dan fasilitas pem menahan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pem menahan dan perlindungan hak hak dasarnya. pengungsi anak: pastikan bahwa setiap anak yang aru berpindah dari tem pat asalnya tem pat yang lain, aru mendapatkan jam inan pem menahan hak tum buh kem bang dan perlindungan secara optimal. situasi konflik bersenjata: p; contoh: menjadi tam eng hidup, kurir, ata m ata, pem bawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak. huruf yang dim maksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum bahwa pastikan bahwa anak anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tum buh kem uangnya secara wajar; dan p puruf yang dim maksud dengan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi bahwa dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana dapat enim ati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agam anya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. huruf yang dim maksud dengan anak yang dieksploitasi secara ekonomi seksual bahwa dilaksanakan penyebarluasseksual; pem pantauan, pelaporan, dan pem berikan sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lem bagi swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi seksual. huruf yang dim bahwan atan, dan rehabilitasi. huruf yang dim maksud dengan anak yang menjadi korban pornografi bahwa dilaksanakan melalui upaya pem binaan, dendam ringan, serta pem alihan sosial, kesehatan fisik dan ental. huruf yang dim maksud dengan anak dengan hiv aids bahwa dilakukan melalui upaya dengan asan, pencegahan, pengobatan, peran atan, dan rehabilitasi. huruf yang dim maksud dengan anak korban penculikan, penjualan, perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, peran atan, dan rehabilitasi. huruf yang dim maksud dengan anak korban kekerasan fisik psikis bahwa pantauan, pelaporan, dan pem berikan sanksi. huruf yang dim maksud dengan anak korban kejahatan seksual bahwa dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agam dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; dendam ringan psikososial pada saat pengobatan sam pai pem alihan; dan pem berikan perlindungan dan dendam ringan pada setiap tingkat pem siksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sam pai dengan pem siksaan sidang pengadilan. huruf yang dim maksud dengan anak korban jaringan teroris bahwa dilakukan melalui upaya edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalis konseling tentang bahaya teroris rehabilitasi sosial; dan dendam ringan sosial. huruf yang dim maksud dengan anak penyandang disabilitas bahwa dilakukan melalui upaya perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pem menahan kebutuhan khusus; perlakuan yang sam dengan anak lainnya mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengen tangan individu; dan dendam ringan sosial. huruf yang dim maksud dengan anak korban perlakuan salah dan penelantaran dengan dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, peran atan, konseling, rehabilitasi sosial, dan dendam ringan sosial. huruf yang dim maksud dengan anak dengan perilaku sosial enzim pang bahwa dilakukan melalui bim ringan nilai agam dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan dendam ringan sosial. huruf yang dim maksud dengan anak yang menjadi korban stigma animasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya bahwa dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan dendam ringan sosial. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dim maksud pendekatan prim er adalah pendekatan perlindungan anak yang dilakukan mencegah adanya perm kesalahan terhadap anak. huruf yang dim maksud pendekatan sekunder adalah pendekatan perlindungan anak terhadap anak yang berpotensi mengalami perm kesalahan. huruf yang dim maksud pendekatan tersier adalah pendekatan perlindungan anak terhadap anak yang sudah menjadbangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai utaram dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengbukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerpengalihan kepemilikannya harus mendapat persetujuan pemilik tanah. kegiatan pendataan bangunan gedung, termasuk pendaftaran bangunan gedung dilakukan bersamaan pada saat proses penerbitan imb, atau dilakukan secara periodik oleh pemerintah daerah. pemilik bangunan gedung wajib memberikan data data yang benar, jelas, dan valid dalam kegiatan pendataan tersebut. hasil pendataan bangunan gedung, digunakan sebagai dasar penetapan status kepemilikan bangunan gedung, dan digunakan untuk keperluan sistem informasi bangunan gedung baglaporkannya kepada pemerintah daerah, sekaligus sebagai dasar perubahan status kepemilikan bangunan gedung tersebut. setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki imb dari pemerintah daerah. tatacara permohonan, persyaratan, dan penerbitan imb sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut diatur dalam sampai dengan dalam peraturan daerah ini. bagian kedua persyaratan teknik persyaratan teknik bangunan gedung meliputi: persyaratan tata bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung. paragraf persyaratan tata bangunan persyaratan tata bangunan gedung, meliputi:perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dariuntukan bangunan gedung merupakan persyaratan peruntukan lokasi, dimana setiap bangunan gedung harus didirikan pada lokasi yang sesuai dengan rtrw, rdtrkp, dan atau rtl. intensitas bangunan gedungpadatan bangunan gedung harus sesuai dengan koefisien dasar bangunan kdb) maksimalinggian maksimal bangunan gedung harus sesuai dengan koefisien lantai bangunan klb)persyaratbersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai kdb, klb dan garis sempadan jarak bangunan ditetapkan dengan peraturan bupatiimbangan adanya keseimbangan antara nilai nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan arsitektur dan rekayasa.tata ruang dalam harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan, dan keandalan bangunan gedungperda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari gedung,berpotensi menimbulkan dampak penting lingkungan. setiap mendirikan bangunan gedung yang berpotensi menimbulkan dampak penting lingkungan, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari skpd yang melaksanakan urusan pengelolaan lingkungan hidup. rencana tata bangunan dan lingkungan rtl sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan persyaratan tata bangunan sebagai tindak lanjut dari rtrwketentuan lebih lanjut mengenai rtl ditetapkan dengan peraturan bupati. pembangunan bangunan gedung bawah tanah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal, memiliki sarana khusus keselamatan dan keamanan, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, memenuhi syarat kesehatan, pembangunan bangunan gedung atas atau bawah air, harus memenuhi persyaratan sebagai berikuthanya dalam bentuk rumah panggung, urugan hanya untuk halaman sepanjang tidak menganggu arus air, telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kesehatan, dan keamanan, pembangunan bangunan gedung atas prasarana dan sarana umum, dapat diberikan izin hanya untuk kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah, apabila tidak akan mengganggu fungsi prasarana dan sarana umum tersebut, dan terdapat keserasian antara bangunan gedung dan lingkungan sekitar. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari paragraf persyaratan keandalan bangunan persyaratan keandalan bangunan gedungkeselamatan persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi:,penerapan sistem proteksi pasif didasarkan pada fungsi klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan yang terpasang, dan atau jumlah dan kondisi penghuni dan atau jumlah kondisi penghuniperda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari manajemen pengamanan kebakaran,isiko kerusakan yang disebabkan sambaran petir,untuk kepentingan umum, yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari, dan atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari dan pemeliharaan sistem air bersih pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknikbisa menperda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm daridaerah tertentu. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm darizontal dan vertikali penggunaan bahan bangunan, kemudahan pemeliharaan dan perawatan,gedung, perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dariperda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm daribangunan gedung hlm dari ukuran dan jenis pintucalator, dan atau lantai berjalan translatorperda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm darjalan pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi dengan, dan mandirida nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari bagian ketiga peraturan mengenai tower pengaturan jaringan telekomunikasi, meliputi: pengembangan jaringan telepon melalui penerapan teknologi dibidang informasi, penambahan sto sentral telepon otomatis) terutama pada kawasan komersial, perkantoran, industri, dan permukiman padat penduduk, dan cc. pengembangan sistem jaringan disarankan jaringan bawah tanah dengan pola mengikuti jaringan jalan yang ada dan yang direncanakan. pengaturan menara telekomunikasi, meliputi: lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun bangunan tidaktunggal, sedangkan untuk kepentingan bersama beberapa operator dapat dibangun menara rangka sebagai menara bersama, dan menara telekomunikasi atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan,meter dari permukaan tanah dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika dan keserasian lingkungan. bab jenis dan struktur bangunan gedung adat rumah bubungan tinggi merupakan rumah adat banjar yang mempunyai tingkatan tertinggi dari seluruh tipe rumah adat banjar yang ada. struktur bubungan tinggi antara lain terdiri atas: sistem pondasi struktur kolom dan balok konstruksi pintu konstruksi jendela konstruksi atap ragam hias (ornamen) antara lain terdiri dari: layang layang rilis atap rumbai rilis atap rumbai rilis tawing jurai palatal kandang rasi dan bungkul tangga lawang hadapan dan dahi lawang tawing halat perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari rumah gajah menyusu merupakan rumah adat banjar yang menurut sejarah dipergunakan sebagai tempat tinggal waris raja. struktur gajah menyusu antara lain terdiri atas: sistem pondasi konstruksi pintu dan jendela ragam hias (ornamen) antara lain terdiri dari: tawing layar kandang rasi lawang hadapan bab penyelenggaraan bangunan gedungbagian kesatutidak termasuk bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana, meliputi: rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat: cc. rumah deret sederhana. lingkup perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari.keamanan, tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar pelaksanaan, rencana kerja dan syarat syarat administratif, syarat teknis, anggaran biaya pembangunan dengan ketentuan sebagai berikut:danokumen rencana teknis yang telah disetujui dikenakan retribusi imb yang nilainya berdasarkan klasifikasi bangunan gedung. dalam hal dokumen rencana teknis tidak memenuhi persyaratan teknis, maka dokumen rencana teknis dikembalikan untuk diperbaikim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupati, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh menteriperda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari keanggotaan tim ahli bangunan gedung bersifat a,ertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada harus tertulis dan tidak menghambat proses pelayanan perizinan. bagian kedua pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh imb. dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai sebelum pengguna pemilik memperoleh imb, maka satuan polisi pamong praja berwenang memerintahkan untuk penghentian sementara kegiatan tersebut. pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus berlandasmeliputi: pem,yang dilaksanakan dan kegiatan masa pemeliharaan konstruksi, kegiatan pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi, meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan dokumen pelaksanaan. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari penyerahan hasil akhir pekerjaan pelaksanaan konstruksi meliputi tsesuai ketentuan peraturan perundang undangpemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. kegiatan manajemen konstruksi pem dari tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi bangunan gedung,mb yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada dan meliputi: pemeriksaan kesesuaian fungsi, dan persyaratan tata bangunan, bagian ketiga sertifikat laik fungsi pemerintah daerah melalui dinas pekerjaan umumda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk oleh bupati. bagian keempatdilaksanapemeliharaan bangunan gedung harus dilakukan oleh pemilik pengguna,undang undangan yang berlaku. kegiatan pemeliharaan meliputi:, dan kegiatan sejenis lainnya. hasil kegiatan pemeliharaan dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan sertifikat laik fungsi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. paragraf perawatan perawatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik pengguna dan dapat menggunakan:rda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari perbaikan atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung,pengguna, atau dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian tenis bangunan yang bersertifikat. pemeriksaan berkala bangunan gedung dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan berkala bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. paragraf pengawasan dalam pemanfaatan pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada saat pengajuan perpanjangan sertifikat laik fungsi, dan atau pada saatgunan gedung yang membahayakan lingkungan. bagian kelimanya pengawasannya yang dilakukan dengan mengikuti kaidah pelestarian serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dariapabilarta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlakupengguna, sesuai dengan kaidah pelestarian dan klasifikasi bangunan. dalam hal pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya dan atau lingkungannya digunagedung cagar budaya dan atau lingkungannya akan dialihkan haknya kepada pihak lain, pengalihan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenamperda nomor tahun tentang bangunan gedung, keputusan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedunggesahan standar konstruksi bangunan indonesia, perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari ketentuanyang akan dibongkardan standar teknis yang berlaku. bagian ketujuh merobohkan bangunan bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk merobohkan bangunan yang dinyatakan: rapuh, membahayakan keselamatan umum, atau tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. dalam hal pemilik bangunan tidak mematuhi perintah perubahan bangunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan paksa, tanpa ada biaya ganti rugi. setiap orang atau badan yang akan merobohkan bangunan gedung miliknya, yang tingginya lebih dari (tiga) lantai, agar terlebih dahulu meminta petunjuk atau arahan dari skpd teknis yang membidangi. petunjuk atau arahan dimaksudkan agar dalam pelaksanaan perubahan bangunan tidak menggangu ketertiban umum dan keselamatan lingkungan sekitar. permintaan petunjuk disampaikan secara tertulis, yang memuat sekurang kurangnya: nama dan alamat pemohon, keterangan bangunan dan alamat bangunan, tujuan atau alasan perubahan, rencana tatacara perubahan bangunan. pejabat pada skpd teknis yang membidangi, setelah menerima surat permohonan perubahan bangunan, bersama dengan skpd terkait lainnya, melakukan pemeriksaan terhadap bangunan. dari hasil pemeriksaan lapangan, apabila rencana perubahan yang diajukan tidak akan mengganrsetujuan. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari dalam hal dari hasil pemeriksaan lapangan, rencana perubahan yang diajukan pemohon, dapat menggangtunjuk atau arahan agar merubah tatacara perubahan bangunan. pelaksanaan perubahan bangunan dilakukan oleh pemilik dan diawasi oleh petugas dari skpd teknis. bab vii penyelenggaraan bangunan gedung daerah lokasi bencana kawasan rawan bencana yang tersebar kabupaten hulu sungai utara terbagi dalam (dua) jenis, yaitu daerah rawan longsor dan daerah rawan banjir. pengaturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: untuk kawasan lindung, tidak layak dibangun dan mutlak harus dilindungi, untuk kawasan budidaya,, kegiatan hutan kota termasuk ruang terbuka hijau, kegiatan perkebunan tanaman keras dan jaringan drainase. penanganan kawasan rawan tanah longsor dilakukan dengan melaku, tidak mengganggu kestabilan lereng, dan penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk. pemerintah daerah membuat penetapan batas dataran banjir. pemanfaatan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud pada diizinkan untuk kegiatan antara lain: budidaya (pertanian, perkebunan, permukiman, transportasi, perikanan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum) dengan tetap memperhatikan sistem drainase yang memadai, membuat sumur resapan, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, membuat tanggul sepanjang back water, memasang pompa pada pertemuan anak anak sungai dengan kali hulu sungai utara, memanfaatkan sempadan sungai sebagai kawasan hijau, dan menentukan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk, akses evakuasi dalam keadaan darurat harus disediakan dalam bangunan gedung yang berada daerah lokasi rawan bencana. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari akses evakuasi dalam keadaan daruratmengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. bab viii ketentuan pokok mendirikan, menambah, dan atau merubah bangunan bagian kesatu ketentuan pokok imb setiap orang atau badan yang akan mendirikan, menambah, dan atau merubah bangunan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. izin mendirikan, menambah, dan atau merubah bangunan sebagaimana dimaksud pada yang selanjutnya disingkat imb, diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah mendapat pertimbangan dari skpd teknis. imb memuat sekurang kurangnya: nama dan alamat pemegang izin, nomor dan alamat letak bangunan yang diberikan izin, jenis bangunan yang diizinkan (beton, kayu, besi), konstruksi bangunan (lantai): penggunaan bangunan, jarak bangunan dari jalan, termasuk bangunan ikatannya, kewajiban dan larangan pemegang izin, dan besarnya retribusi, apabila dikenakan retribusi. jenis bangunan yang wajib memperoleh imb meliputi: rumah tinggal, rumah toko, rumah makan, toko, termasuk warung kios, supermarket, atau mini market, bengkel mobil, sepeda motor, dan alat berat, rumah peribadatan, perkantoran pemerintah, bangunan pendidikan, rumah sakit perkantoran perusahaan, pabrik industri, fasilitas umum, spbu, bangunan untuk pemasangan reklame, pemasangan gorong gorong, tiang listrik, telepon, tower, antena pemancar, show room, hlm dari gedung olahraga, kolam renang, lapangan permainan ketangkasan, pasar, sarana pelengkap lainnya, dan bangunan lainnya yang ditetapkan bupati. jenis bangunan yang wajib memperoleh imb dan dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi imb. setiap pemasangan tiang listrik, telepon, tower, dan atau antena pemancar sebagaimana dimaksud pada huruf wajib melampirkan persetujuan pemilik tanah. dalam hal pembangunan pagar, jembatan titian penghubung, trap siring, rabat selasar, bak tinja, pemasangan gorong gorong, dan atau bangunan ikutan lainnya, tidak dijadikan satu paket dengan permohonan imb semula, maka pembangunannya wajib dimohonkan imb kembal)skpd teknis tidak membahayakan membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen. setiap penerbitan imb harus memperhatikan: persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis bangunan. persyaratan administrasi meliputi: fotokopi ktp pemohon, surat keterangan penguasaan fisik tanah seperti: sertifikat akta tanah segel tanah surat keterangan lainnya yang sejenis, cc. pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan, dan syarat administrasi lainnya, sebagaimana diatur dalam persyaratan teknis bangunan, sekurang kurangnya meliputi: kesesuaian letak dan penggunaan bangunan dengan tata ruang yang berlaku: kesesuaian letak bangunan dengan garis sempadan yang ditetapkan pemerintah daerah, konstruksi bangunan yang tidak membahayakan kepentingan umum, estetika bangunan, dan kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. permohonan imb dapat disetujui apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan imb, apabila: tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam tidak memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, cc. penggunaanya bertentangan dengan kelestarian, keserasian, dan keseimbangan lingkungan hidup, adanya sengketa atas tanah yang dimohon, adanya rencana pemerintah daerah untuk membangun fasilitas umum pada lokasi tanah yang dimohon, dan pembangunannya tidak mungkin dialihkan lokasi lain. bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menunda permohonan imb, apabila: adanya rencana pemerintah daerah untuk melakukan perubahan terhadap rencana tata ruang yang berlaku, atau pemohon belum melunasi retribusi yang diwajibkan kepadanya, adanya syarat syarat lain yang belum dilengkapi pemohon. dalam hal permohonan ditolak atau ditunda, bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan alasan penolakan penundaan kepada pemohon. permohonan imb yang ditolak atau ditunda, dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah alasan penolakan atau penundaan dipenuhi. bagian kedua persyaratan permohonan imb persyaratan administrasi untuk permohonan imb, sebagai berikut: fotokopi ktp pemohon, fotokopi sah sertifikat akta segel tanah, atau surat keterangan pernyataan penguasaan fisik tanah yang diketahui oleh kepala desa lurah setempat, cc. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan, gambar sketsa rencana bangunan dan site plan, dan fotokopi lunas pbb tahun berjalan. untuk jenis bangunan komplek perumahan real estategambar site plan yang disetujui bupati termasuk pembuatan jalan lingkungan minimal meter dan jalan poros minimal meter sehingga total fasilitas umum dan fasilitas khusus fotokopi kartu anggota rei dari pemohon, rekomendasi camat setempat, fotokopi pengesahan akte pendirian notaris, fotokopi sup dan tdp. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari untuk jenis bangunan industrisahfotokopi dokumen upaya pengelolaan lingkungan ukl) upaya pemantauan lingkungan (upl) dan atau amdal,, fotokopi izin gangguan, persetujuan tidak keberatan lingkungan (masyarakat), rekomendasi dari camat: fotokopi pengesahan akte pendirian perusahaan, sup dan tdp. bagian ketiga prosedur permohonan imb permohonan imb disampaikan kepada bupati atau kepala skpd yang ditunjuk, dengan mengisi blank daftar isian yang telah disediakan. daftar isian sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: nama pemohon, alamat pemohon, jenis bangunan yang akan dibangun, tuas bangunan (panjang dan lebar): letak atau alamat bangunan yang akan dibangun, bahan bangunan (beton kayu besi baja), penggunaan bangunan, jarak bangunan dengan jalan, jarak bangunan dari batas kiri dan kanan minimal atau adanya kesepakatan dari tetangga kiri, kanan, muka, atau belakang, hal hal lain yang lebih lanjut ditetapkan oleh bupati. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan syarat syarat sebagaimana diatur dalam bentuk daftar isian lebih lanjut ditetapkan oleh kepala skpd yang ditunjuk. setelah menerima berkas permohonan imb, petugas pada skpd yang ditunjuk melakukan penelitian kelengkapan administrasi terhadap berkas permohonan yang disampaikan. dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, maka kepada pemohon diminta untuk melengkapi. dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka sebelum imb diterbitkan, kepala skpd yang ditunjuk dengan dibantu oleh skpd teknis lainnya, kepala desa, dan atau ketua rt, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap obyek bangunan yang dimohon. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mengetahui: kebenaran data administrasi yang disampaikan, kesesuaian letak dan penggunaan bangunan dengan rencana tata ruang yang berlaku, kesesuaian letak bangunan yang direncanakan dengan jalan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, kesesuaian penggunaan bangunan dengan lingkungan sekitar, kesesuaian konstruksi dengan persyaratan teknis bangunan, dan kesesuaian bangunan dengan ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan. dalam hal hasil pemeriksaan lapangan ditemukan hal hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada maka kepala skpd yang ditunjuk meminta kepada pemohon untuk melakukan penyesuaian. dalam hal hasil pemeriksaan lapangan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada maka kepada pemohon diberitahukan bahwa permohonan imb dapat disetujui dan diminta untuk membayar retribusi sesuai tarif yang berlaku. hasil pemeriksaan lapangan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh semua anggota tim pemeriksa yang hadir. paling lambat (empat belas) hari, sejak pemberitahuan permohonan imb disetujui, kepala skpd yang ditunjuk wajib menerbitkan imb. untuk jenis bangunan yang dikenakan retribusi, maka imb baru dapat diserahkan kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan bukti setor retribusi imb. besarnya retribusi dan tata cara pembayaran retribusi mengacu kepada peraturan daerah tentang retribusi imb. imb yang telah diterbitkan dapat dicabut, apabila: pemegang imb tidak menaati kewajiban atau larangan yang termuat dalam imb, dalam pelaksanaan pekerjaan terbukti menyimpang dari izin yang diberikan, terdapat keterangan atau persyaratan administrasi yang palsu atau dipalsukan, selama (enam) bulan sejak tanggal imb diterbitkan, tidak melaksanakan pekerjaan. pencabutan imb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan dilakukan setelah pemegang imb diberitahu dan telah diberi teguran dengan patut. dengan dicabutnya imb, maka kegiatan pembangunan wajib dihentikan. pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan yang imb nya dicabut, dengan biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari bagian keempat pelaksanaan dan pengawasan imb pelaksanaan pekerjaan, mendirikan, merubah, atau menambah bangunan hanya dapat dimulai setelah imb diterbitkan. pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam imb. pemasangan patok atau tanda sempadan pagar, garis sempadan bangunan dan atau ketinggian bangunan, dilaksanakan bersama petugas yang berwenang. bilamana terdapat sarana dan atau prasarana daerah yang terkena atau menganggu kegiatan pembangunan pekerjaan, maka pemindahan atau pengamatannya dilakukan bersama petugas yang berwenang, dan biayanya menjadi tanggungjawab pemegang imb. kewajiban pemegang imb, sebagai berikut: memasang papan tanda imb atau menempelkan fotokopi surat imb ditempat pekerjaan yang mudah terlihat, selama pekerjaan dilaksanakan, menutup lokasi pekerjaan dengan pagar pengaman, agar tidak membahayakan orang lain dan lingkungan, tidak menghalangi atau menghambat petugas yang melaksanakan pemeriksaan bangunan, menyediakan air bersih minum, kotak ppp, dan (satu) sementara bila mempekerjakan sampai dengan orang pekerja. untuk bangunan perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri yang pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, pemegang imb wajib menyampaikan laporan dan gambar siap bangunan. nomor bangunan diberikan pada bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal penetapan nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada diberikan bersamaan pada saat imb diterbitkmudah diketahui. plat nomor bangunan juga berfungsi sebagai bukti bahwa bangunan telah memiliki imb. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penomoran dan pemberian plat nomor bangunan diatur dengan peraturan bupati. bangunan non rumah tinggal dengan luas bangunan lebih dari dan atausertifikat sesuai ketentuan yang berlaku. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari bupati melalui satuan polisi pamong prajaberwenang untuk: memasuki dan memeriksa tempat area lokasi pelaksanaan pekerjayang berlaku, melaksanakan koordinasi dengan skpdbagian ketujuh ketentuan pidana barang siapalokasi sarang burung walet dan perusahaannya lokasi sarang burung walet berada di: habitat alami: luar habitat alami. sarang burung walet yang berada habitat alami meliputi:, b.rumah gedung. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm daribupatidan imb. bab peran masyarakat peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dalam bentuk. masyarakat memiliki peran dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis bidang bangunan gedung dalam bentukrda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm darihulu sungai utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm daribangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi. pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedungmberdayaanbab xii sanksi setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung:. perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm darisesuai peraturan perundang undangan yang mengatur bangunan gedung,sesuai peraturan perundang undangan yang mengatursesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur sesuai undang undang yang mengatur bangunertentda nomor tahun tentang bangunan gedung hlbanggperaturan peralihan bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, dan telah memiliki imb berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dianggap telah memiliki imb menurut peraturan daerah ini. bangunan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, tetapi belum memiliki imb, paling lambat (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya peraturan daerah ini, wajib telah memiliki imb. penyesuaian bangunan sebagaimana dimaksud padada nomor tahun tentang bangunan gedung hlm darintuan pokok mendirikan, menambah, atau merubah bangunnomor tahun tentang bangunan gedung hlm dar, termasuk menggali, adalahrperda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari yang ber, kereta api, rosentaseo(padat, cair, gas)perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm darisertagolongkan dalam fungsi::::::. perubahan fungsi bangunan gedung dapat dilakukan setelahgedung klasifikasi bangunan gedung menurut fungsinya terdiri dari: bangunan tempatperda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari bangunan perkantoran, bangunan transportasi, bangunan pelayanan umum, bangunan khusus.langit maksimum m), bangunan sedang sampai dengan lantai dan atau tinggi kurang dari m), bangunan tinggi sampai dengan lantai dan atau tinggi lebih besar dari m). klasifikasi bangunan gedung menurut umurnya terdiri dari: bangunan permanen, bangunan semi permanen, bangunan sementara. klasifikasi bangunan rumah tinggal menurut tipenya terdiri dari: rumah tinggal, rumah gandeng atau rumah kelompok rumah deret (row house): rumah susun (apartemen). klasifikasi bangunan non rumah tinggal menurut tipenya terdiri dari: bangunan perkantoran, bangunan kantor pos, bangunan perdagangan, bangunan bank, bangunan perhotelan, bangunan perbelanjaan, bangunan rekreasi, bangunan pendidikan, bangunan perpustakaan, bangunan olahraga, bangunan peribadatan, il. bangunan pasar, bangunan industri, bangunan pertemuan restoran, bangunan praktek dokter. klasifikasi bangunan khusus menurut tipenya terdiri dari: bangunan polri, bangunan pelabuhan laut, bangunan bandar udara, bangunan stasiun dan terminal. klasifikasi bangunan menurut wilayahnya terdiri dari: bangunan kota klasifikasi i,ii dan iii: bangunan kawasan khusus atau tertentu, bangunan pedesaan. klasifikasi bangunan menurut lokasinya terdiri dari: bangunan tepi jalan utama, bangunan arteri, perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari bangunan kolektor, bangunan lingkungan, bangunan desa, bangunan setapak. klasifikasi bangunan menurut statusnya terdiri dari: bangunan pemerintah, bangunan swasta. klasifikasi bangunan lainnya terdiri dari: ornamen kota, portal gapura, menara dan atau tower, tiang listrik, cc. sarang burung walet, kebun binatang, pom bensin, depot minyak, instalasi minyak, air, dan telepon, jalan masuk, jembatan, kolam renang, bendungan, pagar, il. galangan, dermaga, papan reklameteknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. bagian kesatu persyaratan administratif persyaratan administratif bangunan gedungbangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status hak kepemilikannya jelas, baik milik sendiri atau milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal tanahnya milik sendiri, maka status hak atas tanahnya dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan, atau dalam bentuk akta jual beli waris hibah, dan akta bukti kepemilikan lainnya yang diakui berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal tanahnya milik pihak lain, maka bangunan hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara perda nomor tahun tentang bangunan gedung hlm dari |
nyaman sesame majasdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumbawa barat, menimbang bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan merupakanbahwa rsud asy syifa' sumbawa barat sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan berhak memperoleh imbalan dalam bentuk tarif retribusi dari pengguna jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan, bahwarif retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerahretribusiikecualikan dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam penduduk miskin kabupaten sumbawa barat. penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada disubsidi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sumbawa barat dan donatur. tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. hasil penerimaan tarif retribusi pemanfaatannya diatur dengan peraturan bupati. bab tata cara penagihan penagihan retribusi yang berhutang atautarif. bab xiv keberatan wajib tariftarif retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan tarif retribusi, wajib tarif retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan tariftarif retribusi tersebutrif retribusi dan pelaksanaan penagihan tariftarif retribusi, wajibbulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada harus mengembalikan kelebihan pembayaran tarif retribusi kepada wajib tarif retribusi. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah melampaui dan bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan tariftarif retribusi mempunyai hutang tarif retribusi lainnya kelebihan pembayaran tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang tarif retribusi tersebut. pengembalian kelebihan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada skrdlb. apabila pengembalian kelebihan pembayaran tarif retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebenarnya (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif retribusi. pasa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarifftarif retribusi, masa tarif retribusi: besar kelebihan pembayaran, alasan yang singkat dan jelas, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif retribusi disampaikan secara langsung atau melalui poembalian kelebihan tarif retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan tarif retribusi. apabila kelebihan pembayaran tarif retribusi diperhitungkan dengan hutang tarif retribusiagai bukti pembayaran. bab xvi pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif tariftarifdengan masalah sosial, yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan. tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusiolehlayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan dan tanggungan pihak ketiga pelayanan kesehatan bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak penjamin diberikmou) yang dibuat oleh penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin dengan direktur rsud asy syifa' sumbawa barat. bila peserta asuransi kesehatan mengambil kelas perawatan atas hak kelas yang ditanggung badan penjamin, maka peserta wajib membayar selisih biaya selisih kamar dan fasilitasnya berdasarkan perhitungan tarif retribusi rsud asy syifa'. bab kebijakan kesehatanpelayanan kesehatan rsud asy syifa' sumbawa barat ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keuangan danetribusi pelayanan kesehatan pada rsud asy syifa' sumbawa barapercaya (trust based relationship) melalui ikatan perjanjian tertulis. tarif retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin oleh bpjs dibayar berdasarkan tarif indonesian case based groups yang selanjutnya disebut tarif ina cbg,s. tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien yang berasal dari kontraktor perusahaan yang mengadakan kerjasama langsung dengan rsud asy syifa' diberlakukan tarif sesuai dengan peraturan daerah ini. jika terdapat perbedaan tarif retribusi akan dilakukan iuran biaya yang besarannyabpjs atau pihak penjamin dengan rsud asy syifa' sumbawa barat. tata cara penagihan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada danrsud asy syifa? sumbawa barat dengan bpjs pihak penjamin serta kontraktor perusahaan yang bersangkutan. tata cara perhitungan perbedaan dan penagihan tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien yang dijamin oleh bpjs pihak penjamin serta kontraktor perusahaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. tarif retribusi bagi pasien tidak mampu miskin yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) atau jaminan kesehatan daerah jamkesda) berlaku ketentuan tentang jaminan kesehatan tersebut. bagi pasien yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagai pasien sesuai atas maka diberlakukan sebagai pasien umum atau sesuai dengantarifrifrifrifariftarifkarena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan penyelenggaraan rumah sakit daerah yang lebih dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita, namun secara berangsur angsur diarahkan pada keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. sehingga dalam pelayanannya juga diarahkan ke, meskipun kewajiban untuk melaksanaeri jasa pelayanan kesehatan rumah sakit, makaan otonomi daerah. bahwa penyelenggaraan upaya sarana kesehatan kabupaten serta penetapan tarif pelayanan kesehatan lingkup kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah. maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan rsud asy syifa' sumbawa barat sebagai salah satu obyek tarif retribusi jasa umum yang merupakan kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi yang memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar tarif retribusi, dan nyata nyata untuk melayani kepentingan umum dan kemanfaatan umum sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan tarif retribusi daerah. rsud asy syifa' sumbawa baratsarana dan prasarana rumah sakit, menjadikan rumah sakit mandiri blue) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga medis, keperawatan dan tenaga penunjang lainnya. dalam upaya menuju rumah sakit yang mandiri, rsud asy syifa' sumbawa barat harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada unsur pelayanan kesehatan. oleh karena itu, berdasarkan analisa unit cost. perhitungan biaya pelayanan (unit cost) tersebut disamping merupakan upaya menuju rumah sakit swadaya, juga merupakan wujud transparansi rsud asy syifa' sumbawa barat kepada masyarakatsamping itu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, rsud asy syifa' sumbawa barat dan pemerintah daerah.. oleh karena itu, berdasarkan perintah undang undang dan memperhatikan tujuan, fungsi, serta visi misi rumah sakit, perlu membentuktarif pelayanan dan akomodasi loket pendaftaran jasa sarana jasa jenis pelayanan pasar pelayanan tarif ana pen bea man bei poliklinik pam kali mea bean menang dokter umum kali aan kali naa dana haa kali tarif visite dokter kali dokterumum tan bayi naa pen benda pos dea pen dokter spesialis kaliforang bayi mee kes eta dana asas pkn bsa kas meta asuhan kali lengkap terdokumentasi lengkap terdokumentasi lengkap terdokumentasi tarif kamar rawat inap hari ben kei aan asas dan peng ana ben sana bensin pmi ron taboo soo nas pelayanan paket tindakan medis gigi dan mulut jasa sarana jasa ana seallingperahang icabutgigipermanen (eabutgigisulung a tambalgigi sementara mambalgigipermanen gi) tambalgigikomposit inici absesintraoral puis perawatan saluranakar | jgigitiran gigi kedua renectomi gingsifectumy mncocele odontectony |. angkat karier urnakargei akan seo0o sulung perawatan saluran akargigi smf bedah tindakan medis operatif terencana elektif sederhana jasa sarana jasa meme ana dana men bes terencana elektif dengan anestesi lokal luka tanpa sad maa terencana elektif terencana elektif terencana elektif khusus tindakan medis non operatif smf bedah gantibalut kai | merawat colostomy kai 7e7s merawatluka gangren kati merawatluka biasa kali merawat luka dekubitus kali pasa tan kali pasangfiksasijari jai adas ikd massa kali traksi kali pasanginfuse kai siyimsuction sakti aro tindik telinga telinga kah (mobilisasi (spark) regio i8 pasangchateter kali (pasangskintraksi kai melepas kontraksi fiksasifrakturiga kai kimia (punah) kai pungsisendi kali sendi perawatan tracheostomy kali pasangrangselperban kai |pasang ngt kai oo cabut eystotomy kai memasangtampon kati melepas tampon kai | bai real kendi pemasangan (eta boodwamer be0 akan kali angkat jahitanperjahitan grossinsisi kai heating luka tahap heating) kali heating) kali (ob hai neorotomifkai skin test kai maan sala kata medi head mata mata nara tht bagian dar |spoofing telinga telinga tirgasimata mata mes mas kas c15 y0) kali men tes y9 25y0) kali ) kali rawatluka abrasi kai injeksi iv sc m ic terkait a9 (balancecairan kali )o o | maan santana kasal maa bata hari blanketwarmer hai pemasangan epidural kai pemberian obat supp kali pemasangan ngt ob tanak nebuliser kal situs pump jasa sarana jasa ana te000 penggunaan oksigen lter ata kas eta atau anak pemasangan monitor pengambilan darah vena kai lusa se,ooo rae telinga hidung asa ata tenggorokan |. inkubatortransport kai nebulizertanpaobat pengambilan darah arteri kali pasangkayu code smf dalam esa intoksikasi) kali penggunaan oksigen lter sis eee (anna shock) kali pemasangan cardiac sana ane poo wagon te000 pemasangan cvp kali pemasangan wsd kali pengambilan darah vena kai pengambilan darah arteri kai punksipleura kai sem pneumosection kai pump drip alat hari dengan sabotase hari s nebulizer kai 9yoon ats iis mia mia selang kali ena bad kali pungsisendi kali sendi reguler kali cito kali injeksiobatkhusus kali pemeriksaan caps kali oo pareteatran laporkan ma0o0 ong0, wib kes akad supp observasi penggunaan obat bai drip dan lain perawataninfus hari fungsi sendi sitostatika rusa as000 |pemberianobat supp merepasints melepas metepascateter medical cukup cons smf kesehatan anak anak bayi dengan spark kali bagan sama bas cairan hari ihototherapi blue tight hani bayi) kali memandikanbayinyeka hai pemasangan cap kai oo incubatortransport kai imunisasi kai perawatantali pusat pemberian susu kali jasa sarana jasa ana massagebayi kai wash out pemberian obat supp kai pemasangan monitor) detoksifikasi lambung exchange transfusi |infant warmer hari pemasangan ngt ogt pemasangan wsd test alergi pelayanan kebidanan dan gynecology pasang ud kali ekstraksi iud kali komplikasi kali kolonoskopi kai kardiotokografi kai irapsmear kai biopsi kai inseminasi kali swim sperma inseminasi kali hiisteroskopi office kai krosurgery kali nigasiatau vaginal toilet kali punksicavumdouglas kali frodomin kai pasangpesarium kai swabvagina kali ) ekstripasipolip kai pasang angkattampon kali suntik kb obat vaksin kali (usg oleh kali dasar penyulut penyulut ev ef dll kasi ssi kali manual placenta rujukan kali| jahitan ruptur perineum grade asa serviks kali kali" ikurctaseabortus kat kali" (perlekatan berat, histerorafi) kali" obstetri kali" plasenta kreta) kali" laparatomi" kecil (cystoskopi left, kristabartholin kista gartner, anestesi, polip servis, cauterisasi kondiloma acuminata, penjahitan literasi ringan, drainase abses, shirodkar, kolpotomi pada abses calum douglas) sedang ekspirasi, mima debut, robekan serviks foniks, nematoda ruptur, histerorafi korporasi posterior khusus (repair fistula, vaginoplastive, rekonstruksi vagina, histerektomi pervaginam kolpoperineoplasty, purandare) penyulut jasa sarana jasa jenis tindakan pasar pelayanan tarif ana tindakan gynecology" kecil (tubektomi, kemoterapi) sedang (kehamilan ektopik, miomektomi, kistektomi, saling ooferktomi, pemasangan implan tablesort, laparotomi diagnostic, ligase materi hibogastrica terima, ekspirasi giant condiloma) penyulut besar (histerektomi, miomektomi, resepsi adenomiosis, infeksi panggul pus dengan perlekatan, adhesiolisis perlekatan berat pelik, repair tuba (tubaplasti), transposisi ovarium) penyulut 50y6 khusus (radikal histerektomi, staging laparatomi, trachelectomy radical service,eksenterasi (anterior posterior), radical vulvektomi, the baling kanker ovarium lanjut, ultra radikal histerektomi, operasi frozen pelvic, relaparotomi high risk complicated) penyulut laparoskopi histeroskopi" kecil (tubektomi, second look, histeroskopi diagnostik, laparoskopi diagnostik sedang (kistektomi, ooforektomi salpingektomi, saling ooferoktomi, eksplorasi ekstraksi iud translokasi, adhesiolisis perlekatan ringan, transposisi ovarium, ovareksi) penyultarif, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang tarifwajib tarif retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan tarif retribusi diwajibkan untuk melakukan besar (histerektomi, miomektomi, adhesiolisis perlekatan berat, resepsi endrometriosis, resepsi adenomiosis, histeroskopi operatif, rekanalisasi tuba, laparoskopi histerektomi radikal, laparoskopi histerektomi kistektomi adisi lisis berat) penyulut 50y6 controlled kai kaderisasi serviks kali as iwa test kai vaginal packing kali |. |inspekulo kali men penata kandas kasa kali a9 (observasi beroperasi kali pemeriksaan obstetri kali megan atasi kendi kasi penyulut oleh bidan kali persalinan dengan penyulut mangan pet kian kosan knssasadi ea bata esai repair kali gemella parts spontan kai drip kali laparoskop kali minilaparoskop kali metode ila intrathecal labour analgesia) kali senamnifas kali eo perawatan payudara kati vulva higiene kali prekuretase kali penjahitan ruptur porsi 5r kal maa kata placenta kali ee pemasangan laminasi kali pasca persalinan kali abad bai props kali bee nana dead ksa perawatanluka post pengambilan sample darah (observasi djj kai (adr kraniokasi ikan bviserasi |ku letak lintang decapitasi men ana kal kali kata letaksunsangversiektraksi jasa sarana jasa ana letaksunsangspontanbrach penggunaansyiring pump . |injeksiobatkhusus man doni mass masi pervaginam porrecta misopreslol bustabdomenrjahitsituasi pelayanan penunjang medik (barahlengkap kai so4oo hoa kedai kali hemoglobin kai dengan aad differential count) manual kena pdatindinaninak kan missing minta medis kali malaria mikroskopis kali time) kali nan kan san doing ba00 bo00 time) kali (trombosit kal prothrombine time cholesterol kai |kokesteroltotal kata imgliserida kai fungsi ginjal tasamurat kat virens keratin kati fungsi hati bumn kai b7oo ihikalifosfatase iabobulin kai ieroteintotal kai score kai seer kai comma bt kali dan bata mas kali lipoprotein elektrolit setosum() ts, sodium na) emboriada (ay ieaktumtc glukosa ghkosadarah puasa kai dengan slam kiai mita rata makan kali |. glukosasewaktu kali analisa gas darah . analisa gasdarah kai fungsi jantung dengan bean mean asin mioglobin) kali toponim finalis |. glukosaurine kali |. proteinurine kali |. sendimenurine kali mmepelengap kai soo iii. imunoserologi |anti kualitatif(stip) kali pesanan read mandi kita kali anti hiv kualitatif(stip) kali jasa sarana jasa mma ana nias kualitatif (strip) kai kali malaria plasmodium (strip) kali meskehamilan kali widalslidetest kai as7s00| gudang dengue kai batasi eta kasal tetrahedron) eia hormone) eia eia beta hcg . |hiv( elisa) hcv elisa) hepatitis syphilis elis) hcv( david) syphilis( david) rhesus kali (crossmatch) kali feaceslengkap kai dengan sea antibiotik kali kabur pus kat tissue bena deal rai atas sensitivitas antibiotik kali ben esa antibiotik kali antibiotik kali preparat bta kai preparat gram kali preparat kali aro preparatjamur kaf preparattrichomonas kali vi. spirometri pemeriksaan spirometri kai posisi kali photo ekstremitas atas posisi kali tak kali kali iehotopanoramic kai photopelvis posisi kali audiomeri biomedis permana aan kardiototografi kebidanan facialisparase |. free fieldset gonioscopi kampimetri peak flow rate( pfr) retinopati speech audiometer spirometi s2s00o test tempelselektif ' ' ) | tonedeeay jasa sarana jasa jenis tindakan pasar pelayanan tarif ana farmasi obat obatan dan harga beli harga beli bhp ppn ppn .25y6 .25y9 komisi komisi daerah daerah pph jasa pelayanan jasa pelayanan aaa dokter resep eee sirup, salep, krim lotion resep konsultasi khusus dan medicolegal bol pelayanan bank darah pelayanan utd kantong pelayanan kantong ana anamnesis dan lab) orang kar no) kecil bio kesal ' ' ) o | kesal snack kali dit susu general dengan pia pia penambahan (15gr bubur saring 100ce | ce. umum lo.) ama laetum intan pia 33gsa ts00 pemeriksaan luar) kali bee hata ssi kali penanganan limbah medis kg pelayanan peto man den nan pendingin hari pendingin hari pemasaran jenazah kai perawatan jenazah kali pemeriksaan khusus jam dinas kali bagian kali jam kerja kali konsul dokter spesialis eos ngaran bean bean megan penahan tas real mala kata kali pelayanan vct pemeriksaan dokter vct kali| (konselor kali antihiv kali aa.tatausa pop pembuatan surat keterangan sakit surat sehat surat megalitik lembar neekamentemmaka! mendampingi keluarga sakit ann asuransi berkas mens rias kematian surat repertum kali fisioterapi irr kali ns kai jasa sarana jasa jenis tindakan pasar pelayanan tarif ana usg (oh urologi kai tus giowerabdomen kai upper abdomen kali abdomen kali gamma kai | doppler kepalabayi kai usg3d kandungan kai ) | pelayanan ambulance itransportasirujukan ane aan rsud sumbawa eee aras rsud boediono selong men edi kasal sup rsj mataram jamu jenazah dan pasien pulang eer kecamatan taliwang kena kelurahan dalam kelurahan kuang rsud sumbawa barat kelurahan bugis nan dead maaf desa kelurahan hampir tanpa se band mani rea kelurahan menara rsud sumbawa barat kemurahan arab kenangan rsud sumbawa barat jemduratan eng borneo aee| mar desa serong apa ana ane ane ana desa taman aan desa banjar naa desa labuhan lalat ana are ane desa lalat liang aan desa kertasari kas mus desa slot aan desa batu putih kecamatan cerewet kecamatan setelah kecamatan brang rea kecamatan masuk ena aaaa kecamatan sengkang kecamatan brang ene kecamatan poto tano rsud sumbawa barat nai tong talang men beta sumbawa kecil sad kasad dompu men p abs kal kadi kasa bima bupati sumbawa barat, dto musyafirin pembayaran tarif tarif retribumasaran jenazah,asy syifa' sumbawa barat yang selanjutnya disebut rsud asy syifa' adalah rumah sakit umum pemerintah kabupaten sumbawa barat. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah asy syifa' sumbawa barat. tarif retribusi pelayanan kesehatan dalahjasa sarana adalah imbalan yang diterima rsud asy syifa' sumbawa barasumbawa barsehari one day care) rumah sakit umum daerah sumbawa barakesehatan khusus adalah pelayanan kesehatan unggulan yang disediakan fasilitas pelayanan rsud asy syifa' sumbawa barat seperti persalinan normal tanpa nyeri ila), poli cst konsultasi dan pengobatan hiv aids) dan sejenisnya.tarif retribusi yang berhtarif retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetorantarif retribusi berhutang kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh bupati. surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat std, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlaharif retribusi berdasarkan peraturan perundang undangan tariftarifrif retribusi daerah yang terjadi serta menemukan kerangkanyaasy syifa' sumbawa barat. badan penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disebut bpjpeserta. akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat jalan, rawat inap termasuk makan dan minum rsud asy syifa' sumbawa barat. bahan habis pakai selanjutnya disingkat bhp adalah bahan, obat obatan, bahan kimia,tarif indonesian case based groups yang selanjutnya disebut tarif ina cbg,s adalah besaran pembayaran klaim oleh bpjs kesehatan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur. bab nama, obyek dan subyek tarif retribusi dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut tarif retribusi atas pelayanan kesehatan rsud asy syifa' sumbawa barat. obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan rsud asy syifa' sumbawa barat yang meliputi: berdasarkan klasifikasinya rawat jalan, rawat darurat: rawat inap, berdasarkan jenis pelayanan pelayanan medis keperawatan, pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang non medis, pelayanan medis gigi dan mulut, pelayanan lain lain selain pelayanan yang dimaksud pada angka sampai dengan angkaselenggarakan oleh rsud asy syifa' sumbawa barat yang bersifat pelayanan kesehatan gratis rsud asy syifa' sumbawa barat. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. subyek tarif retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan rsud asy syifa' sumbawa barat. dikecualikan dari subjek tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah pasien perorangan yang tidak mampu yang mempunyai kartu miskin, pasien terlantar, pasien panti asuhan,ermasuk bencana. bagi subyek tarif retribusi yang menjadi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan rsud asy syifa' sumbawa barat pada kelasmendapat pelayanan rawat inap pada kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada maka kelebihan biayanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan berdasarkan tarif retribusi rsud asy syifa' bab iii golongan tarif tariffasilitas, lama waktu dan bahan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. bab prinsip dan sasaran penetapan prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya satuan (unit cost),atuan (unit cost)struktur yang ditentukan berdasarkan perhitungan harga satuan (unit cost). struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan rsud asy syifa' sumbawa barattarif retribusi yang berhutang dipungut tempat pelayanan kesehatan diberikan. bab viii saat tarif pembayaran (billing dan kwitansi pembayaran (billing). pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh rsud asy syifa' sumbawa barat. bab tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi yang berhutang harus dibayar secara tunai lunas. retribusi yang berhutang dilunasi pada saat pasien pulang bagi perorangan dan paling lambat (tiga puluh) hari bagi badan pengelola jaminan pelayananenerimaan retribusi disetorkan kas daerah. tata cara pemungutan termasuk tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturangjdih.pangandarangka pendek rp. jangka panjjdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.iddiatur lebih lanjut dengan kabupaten pangandaran lsetdaly jahat syeh s.h. si. tingkat iv b jdih.pangandarankab.go.id |
berita negara republik indonesia bidang pasar menu kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barprovinsialai pengujian dan sertifikasi mutu barang yang selanjutnya disingkat bomb adalah satuan kerja pada pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan pengujian dan atau sertifikasi mutu barang. peraturan menteri ini sebagai acuan standar teknis kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang bombprovinsi dalam rangkpemerintah daerah provinsi penerima dak fisik sebagaimana dimaksud pada melaksanakan kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang bombyediaan peralatan uji mutu barang bombperaturan umum petunjuk teknis dana alokasi khusus bidang pasar menu kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang bomb provinsiperalatan uji mutu barang bomb provinsi. ii. paket alat dalam pemanfaatan dana alokasi khusus bidang pasar menu kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang bomb dana alokasi khusus bidang pasar menu kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang bomb terdiri dari (tujuh) paket menu yang didasarkan pada potensi pengujian daerah dalam rangka perlindungan konsumen dan mendukung peningkatan mutu produk ekspor potensial daerah melalui peningkatan kemampuan pengujian. paket menu, alat dan nama bomb penerima dak disajikan pada tabel tabel paket menu, alat dan nama bomb penerima dak ppm rem gram atomic absorption spectroscopy aas) (plc) lampung spectrometer uv vis high performance liquid chromatography atomic absorption spectroscopy aas) pake) mamaprsan atomic absorption spectroscopy aas) bomb provinsi paket money viskosimeter kalimantan barat bomb provinsi bengkulu microwave director paket4 gas chromatography mass spectrometry resmi provinsi sulawesi gc ms) atomic absorption spectroscopy aas) paket gas chromatography mass spectrometry bomb provinsi axe gc ms) kalimantan timur palm oil tester peralatan mikrobiologi bio safety cabinet, meter, mikroskop, vortex mixer, koloni tan counter, hot plate with starrer, freezer) resmi provinsi paket killing meter kupu akan bangka belitung xrf portable lovibond atomic absorption spectroscopy aas) paket gas chromatography flame ionization bomb provinsi jawa detector thermal conductivity detector timur jember) gc fid tcd) iii. pelaksanaan teknis dana alokasi khusus bidang pasar menu kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang bomb dalam rangka mewujudkan output yang optimal, petunjuk pelaksanaan ini memberikan pedoman dalam merencanakan pengadaan peralatan uji mutu barang bomb provinsi. pengadaan peralatan pengujian mutu barang bomb harus memenuhi persyaratan keluaran output dak bidang pasar t.a. menu kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang bomb sebagaimana pada pada lampiran peraturan menteri ini. pengadaan peralatan uji mutu barang bomb dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan rencana kegiatan (rk) yang disetujui kementerian perdagangan gunbomb provinsi penerima dak mendapatkan paket peralatan uji mutu barang sebagaimana pada tabel dengan spesifikasi alat, sebagai berikut: atomic absorption spectroscopy aas) spesifikasi minimum untuk penyediaan alat aas adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum aas sps base furnace) optics sesuai dengan kebutuhan pengujian wavelength range daerah) sera chamber . vapor senjata pia application notes) pememitemtar meme bee bottle (optional) asetilena uhp, gas nitrous uhp, air compressor foil free), dan filter gas spesifikasi canopy fume hood (fan dan fitting hardware) high performance liquid chromatography plc) spesifikasi minimum untuk penyediaan alat plc adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum plc spesifikasi sample management pump plc system better, minimum binary gradient pump, spesifikasi terkait flow rate range, flow rate accuracy, flow rate precision, pressure range, working range, dan lainnya ditentukan oleh daerah) degasser ada degassing system automatically removes dissolved passes from four edition solvent, integrated built the system atau spesifikasi ini ditentukan oleh daerah). column oven ada spesifikasi terkait temperature setting range, temperature stability, temperature accuracy, dan lainnya ditentukan oleh daerah) autosampler ada spesifikasi terkait capacity for vial, sample injection volume range, sample injection volume accuracy, sample injection volume precision, cooling system ditentukan oleh daerah) uv visspesifikasi like fluorescence detector, pda detector. fluorescenceuv vis detector, pda detector. photo diode array detectorfluorescence detector, uv vis detector. post column privatization unit the system should capable for equivalent technology privatization aflatoxins. chromatography software (method and application notes): controlled for pump, gradient and detector, acquisition, processing, and reporting persona computer ada ups ada spesifikasi terkait capacity dan lainnya ditentukan oleh daerah) other: unit c18 column (spesifikasi analytical column ditentukan oleh daerah) unit column (spesifikasi ditentukan oleh daerah) unit other column for highly polar compound (spesifikasi ditentukan oleh daerah) water purification system system should capable produce water grade grade ii, grade iii. grade water specification described iso filtration kit sample and solvent (aqueous and organic) filtration kit with vacuum pump. ultrasonik bath ada (spesifikasi ditentukan oleh daerah) consumables kitforoneyear ada spesifikasi spesifikasi bahan kimia yang digunakan untuk pengecekan performa peralatan ditetapkan oleh daerah misalnya methanol, asetonitril, dan lainnya). autosampler vial ada (spesifikasi ditentukan oleh daerah) sering filter like pte sering ada filter, nylon sering filter, etc. (spesifikasi ditentukan oleh daerah) spectrometer uv vis spesifikasi minimum untuk penyediaan alat spectrometer uv vis adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum spectrometer uv vis spesifikasi bandwidth (nm) (fixed) modes operation imam semangat absorbansi range linearis wavelength accuracy inm (spesifikasi disesuaikan dengan pengujian daerah) wavelength repeatability inm (spesifikasi disesuaikan dengan pengujian daerah) spesifikasi personal computer applicable for instrument application consumahble kit warrant thn cette pair quartz ouvertes with lid cette holder (spesifikasi disesuaikan dengan pengujian daerah) money viscometer spesifikasi minimum untuk penyediaan alat money viscometer adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum money viskosimeter spesifikasi rpm standard) rotational speed rpm (included variable rate mode) temperature range ambient tongue range large: money viscosity standards ast d1646 dan atau iso dan atau din dan atau a58 compressor for connecting money ada viscometer specimen" cutting press ada for money viscometer microwave director spesifikasi minimum untuk penyediaan alat microwave director adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum microwave director spesifikasi microwave digestion system electrical requirements spesifikasi ditentukan oleh daerah sistem dapat dioperasikan untuk sampel organik dan anorganik. microwave digestion system should have direct temperature and pressure monitoring system dapat dikendalikan melalui software dapat dioperasikan untuk beberapa jumlah sampel dalam satu pengerjaan (running) vessels dapat dioperasikan minimum vessel sampel secara bersamaan vessel size, vessel material, dan spesifikasi lainnya ditentukan oleh daerah temperatur maksimum atau spesifikasi lain yang ditentukan oleh daerah pressure control system the vessel will vent automatically rack rotor minimum unit rack rotor complete with vessels. hakim ups ada. spesifikasi terkait kapasitas dan lainnya ditentukan oleh daerah) gas chromatography mass spectrometry gc ms) spesifikasi minimum untuk penyediaan alat gc ms adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum gc ms spesifikasi retention time repeatability area repeatahbility rsd temperature range ambient oven cool down min (ambient temp injection unit temperature range mode type split splitlen total flow setting range min type mass spectrometer detector msd) single quadruple software software (method and application notes) nist and wiley spectra library mass specification mode electron impact ionization el), with full scan fs), sim, and fs sim simultaneous within sample injection timed acquisition (t sim) mode mass sensitivity ada (spesifikasi disesuaikan dengan pengujian daerah) mass range ada (spesifikasi disesuaikan dengan pengujian daerah) m z45. amu spesifikasi gas purification kit gas clean filter big universal trap and moisture trap gas clean filter gas ultra high purity uhp) gas for cms, cylinder regulator regulator personal computer applicable for instrument application printer laserjet other ups applicable for instrument vacuum pump consumahble kit for one year (including vial, septum, and sering) standard solutions for system tuning palm oil tester spesifikasi minimum untuk penyediaan alat palm oil tester adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum palm oil tester spesifikasi free fatty acidperoxidanisidiniodindoicarotene contentspesifikasi sistem dapat melakukan analisis minimal sampel dalam waktu yang bersamaan dapat mengeluarkan hasil analisis dalam waktu kurang dari menit micropippette set ips peralatan mikrobiologi peralatan pengujian mikrobiologi yang dimaksud terdiri dari bio safety cabinet, meter, mikroskop, vortex mixer, koloni counter, hot plate with starrer, freezer. spesifikasi minimum untuk penyediaan peralatan pengujian mikrobiologi adalah sebagai berikut: bio safety cabinet tabel spesifikasi minimum bio safety cabinet spesifikasi work table material stainless steel window material temporer glass power supply 10y6, ascending wind speed minimum descending wind speed minimum spesifikasi epa filters ada, minimum high meter tabel spesifikasi minimum meter spesifikasi operating temperature (atau lebih) range mikroskop tabel spesifikasi minimum mikroskop spesifikasi sara may hima sa" |muminaton halogen lamp led lamp with adjustable intensity optical system separated objectives okular lens eyepieces minimum perbesaran omamaar diaphragm adjustable vortex mixer tabel spesifikasi minimum vortex mixer spesifikasi speed adjustable, rpm (atau lebih) lema can used for tube vessel from diameter dmjamrat tube holder silicon atau rubber koloni counter tabel spesifikasi minimum koloni counter spesifikasi intensifies tama pressure digital display minimum digit petri dish dimension diameter hot plate with stiker tabel spesifikasi minimum hot plate with stiker spesifikasi capacity stirring (water) (atau lebih) speed stirring adjustable, rpm temperature (plate) adjustable, (atau lebih) maximum stirring liquid viscosity |. length stirring element technical strong, elastic and cable chemical stable minimum length freezer tabel spesifikasi minimum freezer (remeratre punto 2001t0ntettengan) without automatic detroit mode) emas dami meter ata data killing meter spesifikasi minimum untuk penyediaan alat killing meter adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum killing meter sistem dapat mengukur baik reflected light maupun absorbed light pengukuran dalam waktu minimal detik dapat mengukur sampel beras dalam bentuk butiran maupun bubuk seampemandume sempeptcewtetston (ata dae wtpertasnt sampai aga xrf portable spesifikasi minimum untuk penyediaan alat xrf portable adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum xrf portable spesifikasi wavelength range spesifikasi sesuai dengan kebutuhan pengujian daerah wavelength precision spesifikasi sesuai dengan kebutuhan pengujian daerah collection speed seconds display touchscreen display |patarranger jusveate data storage internal reading with spectra operating temperature degree celcius limit detection tergantung unsur library extra battery battery charger case calibration d soil analysis, mining pera complete analysis, general metal, plastic analysis, electronic metal analysis, precious metal external memory mobile test stand window film lovibond spesifikasi minimum untuk penyediaan alat lovibond adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum lovibond spesifikasi range red, yellow: blue: neutral optical system glass filled nylon racks containing graduated range lovibond@colour glasses viewing system fully adjustable, prismatic with integral blue filter for light standardisation bia volt, watt tungsten halogen lamp illum path length tab sasis spesifikasi power pack volt ac, switchable suit volt supply accessories range optical glass cells pathlength. concordance filters and certified colour reference solutions representing range lovibond@colours, for quick and simple quality control checks instruments and operators replacement sample chamber liners available single units orig pack three optional solid sample accessory pack for measuring light reflecting products terms lovibond@units gas chromatography flame ionization detector thermal conductivity detector gc fid tcd) spesifikasi minimum untuk penyediaan alat gc fid tcd adalah sebagai berikut: tabel spesifikasi minimum gc fid tcd spesifikasi retention time repeatability area repeatahbility rsd max heating range min oven cool down min (ambient temp carrier gas control split ratio modes constant and programmed pressures and flows with gas saver and septum purge total flow setting control split florin min rom ml min, purge flow from ml min spesifikasi sample loading capacity spesifikasi disesuaikan dengan pengujian daerah detector fid capillata column spesifikasi disesuaikan dengan pengujian daerah flameout detection and automatic spesifikasi disesuaikan dengan re ignition pengujian daerah minimum detachable level mdl) c1. pgc s linear dynamic range y0) iec air: l min steps, h2: ml min steps detector tcd capillata column spesifikasi disesuaikan dengan pengujian daerah minimum detachable level mdl) tridecane with carrier s20 tridecane s with total flow through the cell min universal trap and moisture trap gas clean filter gas ultra high purity uhp) gas uhp (n2, he, h2) purity regulator compatible for system personal computer applicable for instrument application other ups applicable for instrument consumahble kit for one year (including vial, septum, and spesifikasi sering) oil less air compressor piping set iv. optimalisasi pemanfaatan anggaran dana alokasi khusus jika output dalam paket menu telah tercapai, maka dapat dilakukan optimalisasi dengan memperhitungkan sisa kontrak yang dapat dipergunakan untuk pengadaan sarana pendukung berikut: de humidifier menjaga kelembaban ruangan sesuai dengan kondisi operasi peralatan air conditioned mengatur suhu ruangan sesuai dengan kondisi operasi peralatan electric unse pemanasan pengakuan sample (pengujian karet) ups stabilisasi daya masukan alat dan back up ketika listrik padam saat pengujian. komitmen pemerintah daerah hal hal pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana alokasi khusus bidang pasar menu kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang bomb provinsi adalah sebagai berikut: surat pernyataan komitmen dari kepala pemerintah daerah provinsi tentang penggunaan dan pemeliharaan peralatan pokok dan penunjang sesuai dengan ruang lingkup komoditi pengujian dan digunakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam komitmen ini |
kemenag. ekspor. kebijakan. pengaturan. pencabutan. peraturan menteri perdagangan republik indonesiaeksmberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean eksekspor dilaksanakan oleh menteri. kebijakan dan pengaturan bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh menteri dalam bentuk: eksportir terdaftar, persetujuan ekspor, kewenangan, persyaratan eksportir, tata cara permohonan perizinan ekspor, penerbitan perizinan ekspor, penetapan barang dibatasi ekspor, verifikasi atau penelusuran teknis: penentuan tempat pengeluaran barang, j . kewajiban eksportir, larangan bagi eksportir, sanksi, dan pengawasan. eksportir wajib memiliki nib. terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, eksportir wajib memiliki perizinan berusaha bidang ekspor dari menteri. penerbitan perizinan berusaha bidang eks sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf perizinan berusaha bidang ekseksppenerbitan perizinan berusaha bidang ekseksekspor. untuk memperoleh perizinan berusaha bidang eksporsins. pengajuan permohonan perizinan berusaha bidang ekseksporekspor sebagaimana dimaksud pada dan berupa eksportir terdaftar memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: nib dan identitas eksportir, alamat perusahaan, dan cc. masa berlaku. perizinan berusaha bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada dan berupa persetujuan ekspor memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: nib dan identitas eksportir, pos tarif hs, jenis uraian barang, jumlah dan satuan barang, pelabuhan muat, tanggal berlaku, dan tanggal berakhir. masa berlaku perizinan berusaha bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan masa berlakupersetujuan eksporekspor tidak disertai dengan kartu kendali realisasi ekspor.ekspor sebagaimana dimaksud dalam eksportir wajib mengajukan permohonan perubahan perizinan berusaha bidang ekspor paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan dataekspor sebagaimana dimaksud pada antara lain: identitas eksportir, pos tarif hsperizinan berusaha bidang eksekspor. dalam hal dokumen persyaratan perubaheksporekspor sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengan masa berlaku perizinan berusaha bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam apabila perizinan berusaha bidang ekspor berupa eksportir terdaftar masa berlakunya akan berakhir, eksportir dapat mengajukan permohonan perpanjangan eksportir terdaftar paling lama (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku eksportir terdaftar berakhirekspor berupa persetujuan ekspor masa berlakunya akan berakhir, eksportir dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan ekspor paling lama (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku persetujuan eksporeksekspor. dalam hal dokumen persyaratan perpanjangeksporekslu dilakukan verifikasi lapangan, proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan persetujuan ekspor dihentikan sementara. verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam hal: pemohon persetujuan ekspor merupakan perusahaan yang belum pernah melakukan ekscc.ekspor sebagaimana dimaksud dalamsecara elektronik kepada menteri melalui sins. eksekseksekspor, menteri menetapkan barang yang diatur ekspornya. barang yang diatur ekspoekspor atas barang tertentu, menteri menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain yang harus dipenuhi oleh eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dokumen lain sebagaimana dimaksud pada merupakankegiatan ekspor atas barang tertentu dan dokumen laeks, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, barang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu yang perlu dipastikan kesesuaiannya, dan atau cc. barang yang merupakan produk tidak terbarukani kewajiban verifikasi atau penelusuran teknisekspor atas barang tertentu, menteri dapat menentukan tempat pengeluaran barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf penentuan tempat pengeluaran barangpop: yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, atau yang sepenuhnya diperoleh kpop, luar daerah pabean. ketentuan mengenai pemberlakuan kebijakan dan pengaturan ekspor sebagaimana dimaksud pada dikecualikan atas pengeluaran barang hasil produksi kpop keluar daerah pabeanawasan ekonomi khusus luar daerah pabean. ketentuan mengenai pemberlakuan kebijakan dan pengaturan ekspor dikecualikan terhadap: pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat luar daerah pabean: danmengenai kebijakan dan pengaturan ekspor atas: pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada huruf atau sebagaimana dimaksud pada huruf barang sebagaimana dimaksud pada huruf dan barang atau hasil produksingeluaran barang dari kpop luar daerah pabean, pengeluaran barang dari kawasan ekonomi khusus luar daerah pabean, cc. pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat luar daerah pabean: dan eksrizinan berusaha bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam untuk kegiatan usaha yang dilakukan wilayah kpop dan kawasan ekonomi khusus diterbitkan oleh: kepala badan pengusahaan kpop, untuk kpop, atau administrator kawasan ekonomi khusus, untuk kawasan ekonomi khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kpop atau penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. penerbitan perizinan berusaha bidang eksatau administrator kawasan ekonomi khusus, yang terintegrasi dengan sistem oss dan sins untuk diteruskan sistem inatrade. ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pengeluaran barang dari kpop sabang luar daerah pabeanngeluaran barang dari kpop sabang luar daerah pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan ekspor. pengeluaran barang dariekspor diberlakukan atas pemasukan barang kpop sabang dari tempat lain dalam daerah pabean. dalam hal ekspor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, eksportir dikecualikan dari pemenuhan nib dan atau perizinan berusaha bidang ekspor. selain dikecualikan dari pemenuhan nib dan atau perizinan berusaha bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada ekspor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha dapat dikecualikan dari pemenuhan dokumen lain dan atauidentitas eksportir, pos tarif hs, jenis uraian barang, dan jumlahbarang tertentu dapat diberikan pengecualian ekspor yang dilakukan untuk kegiatan usaha. pengecualian ekspor yang dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada berupa pengecualian terhadap perizinan berusaha bidang ekspor, pemenuhan dokumen lain, untuk semua barang ekspor yang diberikan pengecualian selain kertas berbahan baku kertas bekas dan atau bukan kayu: identitas eksportir, pos tarif hs, jenis uraian barang, dan jumlah barang. untuk barang ekspor yang diberikan pengecualian berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan atau bukan kayu: identitas eksportir, pos tarif hs, dan jenis uraianbarang tertentu yang dilakukan untuk kegiateksarang tertentu yang telah ditetapkan sebagai eksportir terdaftar yang memiliki masa berlaku, wajib melakukan eksporelah memiliki: perizinan berusaha bidang eksekssetiap bulan paling lambat tanggal (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk semua barang yang diatur ekspornya selainsertapaling lambat (lima) hari kerja setelah pelaksanaan ekspor, untuk, dan cc. setiap bulan paling lambat tanggal (lima belas) pada bulan berikutnya, untukjenis uraian barang, pos tarif hs, cc. volume barang, nilai barang, pelabuhan muat, |
lag berita negara republik indonesia pedomsampai dengan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara dan kelancaran pelaksanaan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi lingkungan kementerian perdagangan, perlu menetapkan pedoman pelaksanatentang perubahan atasmcalon, anggota kepolisian negara republik indonesia serta non pns lainnyaadministrasi untuk mengikuti seleksi calon pejabat pimpinan tinggi lingkungan kementerian perdagangan bagi pegawai negeri sipil serta anggota kepolisian negara republik indonesia sebagai berikut: sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter: memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan: penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir dengan tiap unsurnya paling kurang bernilai baik, diutamakan memiliki pengalaman jabatan sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dilamar, dan persyaratan lain yang ditentupada huruf sampai dengan huruf harus dipenuhi dan dibuktikan dengan dokumen yang sah. persyaratan bagi peserta non pns lainnya ditetapkan oleh menteri perdaganganpanitia seleksi terdiri atas: panitia seleksi calon pimpinan tinggi madya panitia seleksi calon pimpinan tinggi pratamaterdiri atas: ketua, sekretaris: dan cc. anggota. keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri perdagangan. tugas panitia seleksi mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi, menetapkan kriteria penilaian untuk menentukan nilai masing masing peserta seleksi, melakukan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi, mengolah hasil setiap tahapan dari setiap tahapan seleksi, melaporkan hasil seleksi kepada menteri perdagangan melalui sekretaris jenderaltim sekretariat panitia seleksi dan. tugas tim sekretariat panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada yaitu: memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi, menyiapkan daftar jabatan pimpinan tinggi yang lowong, cc. membantu menyusun jadwal kegiatan panitia seleksi, menyiapkan kegiatan pelaksanaan rapat, membantu melakukan penilaian kelengkapan administrasi, 'mendokumentasikan surat dan dokumen, melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua, dan ataulima belas) hari kerja, apabila diperlukan dapat diperpanjang paling banyak (dua) kali. setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka melalui website dan atau intranet kementerian perdagang. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh panitia seleksiminimal (tigapaling sedikit (tiga) orang. seleksi kompetensi: penilaian kompetensi manajerial dilakukan melalui assessmentmanajerial dilakukan oleh tim penilai kompetensi independen dan penilaian kompetensi bidang kompetensi teknis dilakukan oleh panitia seleksi. hasil seleksi: hasil penilaian kompetensinilai hasil seleksi diolah oleh panitia seleksi. seluruh hasil seleksi yang disusun berdasarkan nilai tertingguntuk disampaikan kepada menteri perdagangan. apabila hasil penilaian yang disampaikan pada salah satu jabatan lowong, dinilai belum memenuhi kriteria oleh menteri, untuk jabatan tersebut, menteri dapat memerintahkan panitia seleksi untuk dilakukan wawancara kembali kepada calon pemangku jabatan pimpinan tinggi yang melamar pada jabatan lowong lainnyafebruari sampai dengank bir hukum, akn lisrt februari februa0daau?otu24xdl0besi laterit usd we (guti, hematit, magnetit) harga tarif hs ekspor (hpe) dan kadar| amowsorsam konsentrat besi laterit| usd we (guti, hematit, magnetit) dengan kadar dan kadar| o3#t o2) 10y6 konsentrat besi laterit usd we (guti, hematit, magnetit) dengan kadar dan kadar all03t o2) konsentrat besi laterit| usd we (guti, hematit, magnetit) dengan kadar dan kadar al103#$ o2) konsentrat besi laterit| usd we (guti, hematit, magnetit) dengan kadar 55k dan kadar al203#t o2) 10y6 konsentrat besi laterit usd we (guti, hematit, magnetit) dengan kadar 56x dan kadar| a034 o2) 10y6 konsentrat besi laterit usd we (guti, hematit, magnetit) dengan kadar dan kadar all03# o2) 10y6 konsentrat besi laterit usd we uraian barang patokan satuan tarif hs ekspor (hpe) dengan kadar s.! cx2601. dan kadar| all o3#t o2) 10y6 konsentrat besi laterit usd we (guti, hematit, magnetit) dengan kadar 59y9 dan kadar| al03t o2) 10y6 konsentrat besi laterit usd we (guti, hematit, magnetit) dengan kadar dan kadar| .x (a10y6 konsentrat mangan usd we dengan kadar konsentrat mangan usd we dengan kadar 50y nam3y0 harga tarif hs ekspor (hpe)xy60 konsentrat mangan usd we konsentrat mangan usd we dengan kadar nasa konsentrat mangan usd we dengan kadar konsentrat mangan usd we dengan kadar dang konsentrat mangan usd we see harga tarif hs ekspor (hpe) konsentrat timbal dengan usd we ohatsomemam konsentrat timbal dengan usd we haters konsentrat timbal dengan usd we ohamsonamesa konsentrat timbal dengan usd we ohammssmsom konsentrat timbal dengan usd we mai bada konsentrat timbal dengan usd we dhammomsmacan konsentrat timbal dengan usd we oamssmecon konsentrat timbal dengan usd we ohatmememooa konsentrat timbal dengan usd we keenan kena masi bibi konsentrat timbal dengan usd we hamssosmesom konsentrat timbal dengan usd we jena dika mon bibi konsentrat timbal dengan usd we haters konsentrat timbal dengan usd we hamosnamesa konsentrat timbal dengan usd we hatcmemee konsentrat timbal dengan usd we enensees bass mani benci konsentrat timbal dengan usd we jai ben berisi misi benci harga tarif hs ekspor (hpe) konsentrat timbal dengan usd we amromsroars konsentrat timbal dengan usd we pers dikiaskan konsentrat timbal dengan usd we wamrenarosto konsentrat timbal dengan usd we hamronsrootoe konsentrat timbal dengan usd we watson konsentrat timbal dengan usd we (ammmsmaton konsentrat timbal dengan usd we pen medan men bibi konsentrat timbal dengan usd we wammasmosere konsentrat timbal dengan usd we peti masi basi konsentrat timbal dengan usd we oamaesmesan konsentrat timbal dengan usd we oamesememeson konsentrat timbal dengan usd we hamasesmasm konsentrat timbal dengan usd we jai peer kids mania basis konsentrat timbal dengan usd we ohatsomemsae konsentrat timbal dengan usd we jai pes ala kiat mai bos konsentrat seng dengan usd we jai penerang bias mba bond harga tarif hs ekspor (hpe) konsentrat seng dengan usd we mba aib konsentrat seng dengan usd we jai peer msi basi konsentrat seng dengan usd we hamsensamessa konsentrat seng dengan usd we hamsonsamas konsentrat seng dengan usd we jai perang ski msi basi konsentrat seng dengan usd we pengen basil konsentrat seng dengan usd we ohamssnsames konsentrat seng dengan usd we aha ssoasom konsentrat seng dengan usd we jai penting msd mai basi konsentrat seng dengan usd we (hammosgaseme konsentrat seng dengan usd we pres misa aini konsentrat seng dengan usd we jai peeneneea msi bisnis konsentrat seng dengan usd we amesgaen konsentrat seng dengan usd we jai mis basi konsentrat seng dengan usd we oatsooszasom konsentrat seng dengan usd we peer tea kes misi bisaras c6 50y6 konsentrat menit usd we dengan kadar 50y6 51y6 konsentrat menit usd we dengan kadar aan konsentrat menit usd we dengan kadar konsentrat menit usd we dengan kadar 53y6 asn konsentrat menit usd we dengan kadar 55y0 konsentrat menit usd we dengan kadar 56y0 konsentrat menit usd we dengan kadar 56x0 konsentrat menit usd we dengan kadar 57y6 konsentrat menit usd we dengan kadar konsentrat menit usd we dengan kadar icakonsentrat menit usd we dengan kadar 62y6 63y9 konsentrat menit usd we dengan kadar 63y66 pos uraian barang patokan satuan tarif hs ekspor (hpe) konsentrat rutin dengan usd we inn hiasi bacan konsentrat rutin dengan usd we maa mba baik konsentrat rutin dengan usd we jade isa misssiad banda konsentrat rutin dengan usd we jai pee esai mill basil konsentrat rutin dengan usd we jai pee masi baki konsentrat rutin dengan usd we adan sen konsentrat rutin dengan usd we asia missi baik konsentrat rutin dengan usd we jaga masal miss basil konsentrat rutin dengan usd we inlosstatad mita basal43y6 al1 bauksit yang telah usd we dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar 48y0ma psa bro hukum, meme let opabahan baku minyak goreng dan minyak goreng, perlu pengaturan mengenai ekspor crude palm oil, refined, breached,kebijakan dan pengaturan eksportercantum dalam lampiran angka romawi xviiiyea ae. sxseram ottawa tamatan teraman ter elusdreemasa omtantamng teman melawan ter atas ontntamng pemenang ter iraielaindaindown omtantamng teman rekanan der (rel vs:yo0 sampai dengan y0. masa berlaku down omtantamng teman rekanan der (rel vs:' | beras. 'atiroematma omtnmeang pemeriebaindaimn omtantamng teman rekanan der (rel vs:6rontantyms o )o urutan barang persyar,p0. masa berlaku beras keperluan down omtantamng teman rekanan der (rel vs:juntukhibah ' '| beb| tandai:urusan hasil kementerian dalam kesepakatan penyelenggaraan rapat pemerintahan bidang koordinasi perekonomian, dan terbatas yang powers ontantamng teman rekanan der (rel vs: rekomendasi dari dikoordinasikan kementerian badan instansi oleh menteri yang menyelenggarakan yang urusan pemerintahan men elenggarak bidang penanggulangan koordinasi, bencana atau sinkronisasi, penyelenggaraan bantuan dan sosial. pengendalian urusan perubahan beras kementerian keperluan hibah: dalam penyelenggaraan dalam hal perubahan identitas pemerintahan eksportir: bidang beras keperluan hibah perekonomian. yang masih berlaku, dan dokumen yang mengalami hanya dapat perubahan. dilakukan olehoematma omtnmeang pemeran membawa (refamarna onta . jo1.o1 kuda, keledai, bagal dan winnie, hidup. hewan dan produk hewan: penerbitan poo kuda: rekomendasi dari persetujuan ann kena bibit pacu, tunggang, tarik, kementerian yang ekspor kavaleri, polo, dan menyelenggarakan urusan berdasarkan: kesayangan pemerintahan bidang neraca ll. |o1.o2 binatang hidup jenis lembu. pertanian atau data yang komoditas, ann bean sapi: tersedia, dalam hal neraca dalamhaltelah bibit komoditas belum ditetapkan: ditetapkan: dan: atau dan bibit laporan realisasi ekspor data yang lain lain tahun sebelumnya bagi tersedia, dalam tni to1.o3 babi hidup. perusahaan yang telah hal neraca pedaging dan peledak pata pem gana komoditas dan atau rencana ekspor ain belum tahun berjalan. ditetapkan berat kurang dari hasil budidaya tetap kan. perubahan hewan dan berat atau hasil budidaya produk hewan: masa berlaku lebih hewan dan produk ll. o1. biri barisan kambing, hidup. hewan: ana dan aman onta anyaman mewmmen dar grafis ll. jo104. biri biri: dalam hal perubahan identitas |a. selamaltahun naa kamen wali bulu hewan dan produk hal neraca hewan yang masih berlaku, komoditas telah kambing: dan ditetapkan,atau bulu rambut perubahan. rekomendasi, ataupaling|. | ayam dari spesies gallus domesticus muat dan atau negara tujuan: neraca ana dan hewan dan produk komoditas) fo1o5. j bebek o hewan yang masih berlaku: belum rekomendasi perubahan ditetapkan.) il. |o105. ayam dari spesies gallus domesticus dari kementerian yang ayam bibit, selain ayam sabung menyelenggarakan urusan masa berlaku tai to1.06e binatang hidup lainnya. pemerintahan bidang perubahan o binatang menyusui: pertanian, atau data yang hewan dan produk karena bodi ben ditetapkan: dam hewan dmani dari binatang jenis lembu lain lain: fosil9o lain untanaeang penyebab membaw(en aan ama binaan kehutanan). pemerintahan bidang neraca selain bibit, dari jenis: lingkungan hidup dan komoditas, anoa dataran rendah, kerbau pendek, anoa kehutanan. dalam hal telah daratan bubalis depressicornis). ditetapkan: anoa pegunungan, anoa gunung bubalis perubahan asli: atau guarlesi).g tamatan rekanm1. babi hidup . tumbuhan alam, satwa penerbitan(v0 #start as urutan barang persyaratan ) )| keterangan |pp| masa berlaku asli. masa berlaku perpanjangan asli sesuai masa berlaku perpanjangan sats ln. iii. kambing hidup bibit kambing dari jenis kambing sumatera, tumbuhan alam, satwa penerbitanbeen vamnamng pemeran tetapan teyelenggarakkehutanan. dalam hal telah hylobatidae) (semua jenis dari family ditetapkan: hylobatidae) kecuali owa jawa hylobates perubahan asli: atau moloch). perubahan sats ln dari data yang monyet sulawesi, monyet encore acara kementerian yang tersedia, dalam ocreata). menyelenggarakan urusan hal neraca monyet sulawesi, monyet dare acara pemerintahan bidang komoditas maura). lingkungan hidup dan belum bokor, beruk mentawai acara agensi). kehutanan. ditetapkan. monyet jambul, monyet boti acara tonkeana). perpanjangan asli: masa berlaku mawas orang utan congo pygmaeus dan perpanjangan sats ln dari asli sesuai masa congo abelii). kementerian yang berlaku sats ln. lutung dahi putih, lutung jaringan menyelenggarakan urusan does oma tamatan rekanan der (rel vs: presbytis frontata). pemerintahan bidang lutung merah, kelasi presbytis rubicunda). lingkungan hidup dan masa berlaku lutung jogja, lutung mentawai preshytis kehutanan. perubahan potenziani). asli selama sisa bekantan kalau nasalis larvatus). masa berlaku malu malu, kukang bukan nycticebus asli. coucang). rangka, lutung sedih presbytis thomasi). masa berlaku simpeg mentawai, beruk simakubu simas perpanjangan concolor). asli sesuai masa binatang hantu, singapura, tarsius (semua berlaku dari genus tarsius). perpanjangan primata lainnya. sats lnli, harimau tutul panthera pardus). harimau sumatera panthera tigris does omtatame tamatan rekanan der (refdoes oomttamg teman melawan der (rel vs:))). asli. ular gendang didong python breitensteini). masa berlaku ular kobra jawa naja sputatrix)). biawak coklat various been vamntamng pemakan teraman tar (rel gould various panoptes hornironi)oemaajas emtantamag tekanan teman tar (rels)oem vamntamng pemeran teraman ter (rel senyulong, buaya sapit tomistoma schlegeliikehutanan. dalam hal telah strigidae). ditetapkan, burung hantu, serak tytonidae). perubahan asli: atau burung pemangsa lainnya perubahan sats ln dari data yang semua jenis burung psittaciformes (termasuk kementerian yang tersedia, dalam burung parkit, macaw dan kakatua), antara menyelenggarakan urusan hal neraca lain: pemerintahan bidang komoditas nuri raja ambon alisterus amboinensis). lingkungan hidup dan belum nuri raja sayap kuning alisterus kehutanan. ditetapkan. chloropterus). nuri raja papua aprosmictus erythropterus). perpanjangan asli: masa berlaku nuri raja kembang aprosmictus perpanjangan sats ln dari asli sesuai masa jonguillaceus). kementerian yang berlaku sats ln. nuri hitam chalcopsitta atra). menyelenggarakan urusanoem oamnsamng pemeran rekaman tar (ref pulchella). perkici garis charmosyna multistriata). masa berlaku perkici kepala merah charmosyna perpanjangan rubronotata) asli sesuai masa perkici kerdil charmosyna wilhelminae). berlaku nuri maluku eos rubra). perpanjangan nuri sayap hitam eos cyanogen). sats ln. nuri kalung ungu eos squamata). nuri pipi merah geoffroy geoffroyi)oemaajas emang tekanan teman tar (relsoemaajas eng pemeran retemman (relsmedia telinga perak leiothrix argentauris). bangau blok baremaja emtnsamag tekanan teman (relsorthoptera meridionalis). ditetapkan, kupu kupu raja cuneiform provides perubahan asli: atau cuneiform). perubahan sats ln dari data yang kupu kupu raja talaud provides dohertyi). kementerian yang tersedia, dalam kupu kupu raja oblong maculatus menyelenggarakan urusan hal neraca troidesoblongo maculatus). pemerintahan bidang komoditas kupu kupu raja prattorum provides lingkungan hidup dan belum prattorum). kehutanan. ditetapkan. kupu kupu sayap burung chimaera orthoptera chimaera). perpanjangan asli: masa berlaku kupu kupu sayap burung goliath perpanjangan sats ln dari asli sesuai masa orthoptera goliath). kementerian yang berlaku sats ln. kupu kupu sayap burung surga menyelenggarakan urusan orthoptera paradise). pemerintahan bidang masa berlaku kupu kupu sayap burung primus lingkungan hidup dan perubahan orthoptera primus). kehutanan. asli selama sisa kupu kupu sayap burung rothschildi masa berlaku orthoptera rothschildi). asli. kupu kupu sayap burung tithonus orthoptera tithonus). masa berlaku kupu kupu raja brooke trogonoptera perpanjangan brookiana). asli sesuai masa kupu kupu raja malaya troidesam berlaku phrases). perpanjangan kupu kupuraja borneo sats ln. troidesandromache). dowemarma umtnaeang pemeran mempan (refdana liar dan ikan (asli): persetujuan anakan anggrek. sats ln dari kementerian yang eksporlingkungan hidup dan komoditas, cactus non hibrida. kehutanan. dalam hal telah cactus hibrida. ditetapkan: cacat sppoem vamnamng pemakan tekanan tar (reloremaajas emang tekanan rekaman tar (relsanggrek. menyelenggarakan urusan berdasarkan:anggrek.oemaajas emang tekanan rentan (relylingkungan hidup dan komoditas, kepingan dan bubuk asli genuine powder) yang kehutanan. dalam hal telah belum ekstrak dan bubuk limbah ditetapkan: bok setelah ekstrak), segar atau perubahan asli: atau dikeringkan, kayu gaharu dalam bubuk asli perubahan sats ln dari data yang genuine powder) yang belum ekstrak dan kementerian yang tersedia, dalam bubuk limbah bok setelah ekstrak), segar menyelenggarakan urusan hal neraca atau dikeringkan, dari jenis: pemerintahan bidang komoditas oem vamsamng pemuatan teraman ter (rel aguilera malaccensis. lingkungan hidup dan belum aguilera malaria. kehutanan'malaria,rekaman oomtarang teman teman ter (arusoemaajas emang teraman rekaman (relsane pesat petinanabeen vamnaang pemuatan rekaman ter (relata karang dan mahan tesebut (hermanni berang yang diperoleh melalui peretas mat yan anta gnosats ln dari kementerian yang ekspor oemaajas emtantamag pemeran teman (rels mata duntnaeang penyebab membawa (rel cula badak liar dan ikan (asli): persetujuan sats ln dari kementerian yang ekspor in|emtantamag pemeran temen ter direbusylingkungan hidup dan komoditas, atau dingin dari jenis: kehutanan. dalam hal telah holothuria nobilis perubahan asli: atau holothuria whitei perubahan sats ln dari data yang dari jenis: menyelenggarakan urusan hal neraca holothuria fuscogilva pemerintahan bidang komoditas holothuria nobilis lingkungan hidup dan belum holothuria whitei kehutanan. ditetapkan. teripang holothuroidea) dalam bentuk dikeringkan, diasinkan, atau dalam air garam perpanjangan asli: masa berlaku dari jenis: perpanjangan sats ln dari asli sesuai masa holothuria fuscogilva kementerian yang berlaku sats ln. holothuria nobilis menyelenggarakan urusan holothuria whitei pemerintahan bidang masa berlaku teripang holothuroidea) dalam bentuk diasapi lingkungan hidup dan perubahan dari jenis: kehutanan. asli selama sisa holothuria fuscogilva masa berlaku holothuria nobilis asli. holothuria whitei koral dari jenis: masa berlaku story coral. perpanjangan substrat unidentified scleractinian). asli sesuai masa base rocks unidentified scleractinian) live berlaku rock. perpanjangan perrarrfas oo ) urntangarng persyaratan keterangan |(re| au, sangmenyelenggarakan urusan berdasarkan: rock.wemama umtnarang pemeran membawa (ref perpanjangan moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, layak untuk dikonsumsi manusiapidakima dunia, lubang perpanjangan asli: masa berlaku triwarna chametrachea crocea) perpanjangan sats ln dari asli sesuai masa kima selatan triwarna persikima kementerian yang berlaku sats ln. merasa menyelenggarakan urusan kima raksasa triwarna gigas) pemerintahan bidang masa berlaku kima kecil triwarna chametrachea lingkungan hidup dan perubahan maxima) kehutanan. asli selama sisa kima sisik, kima seruling triwarna masa berlaku chametrachea squamosa) asli. (jt ana tepian nautilus berongga nautilus pompillius) perpanjangan asli sesuai masa does omtatamg teman rekanan der (ref vs: berlaku perpanjangan sats ln. xtriwarna chametrachea crocea) kehutanan. dalam hal telah kima selatan triwarmnamng peminta tatanan tar (ref asli sesuai masa berlaku perpanjangan sats ln. bae gap maa yages omtatamg tamatan rekanan der (rel vs:wemama umtnarang pemeran mempan (refkehutanan. asli selama sisa orthoptera meridionalis). masa berlaku kupu kupu raja cuneiform provides asli. oemaajas emamsamag teman ema tar (rels cuneiform). kupu kupu raja talaud provides dohertyi). masa berlaku kupu kupu raja oblongomaculatus provides perpanjangan oblongomaculatus). asli sesuai masa kupu kupu raja prattorum provides berlaku prattorum). perpanjangan kupu kupu sayap burung chimaera sats ln.i)dowemama untnamang pemeran mempan (refiasapi serta tepung dan tepung kasar dari pemerintahan bidang neraca dan biawak dari jenis: ditetapkan: ular sanca kembang perubahan asli: atau python malayopython reticulatus). perubahan sats ln dari data yang ular gendang hitam python curtus). kementerian yang tersedia, dalam ular gendang merah python menyelenggarakan urusan hal neraca brongersmai. pemerintahan bidang komoditas ular gendang didong python lingkungan hidup dan belum breitensteini). kehutanan. ditetapkan. ular kobra jawa naja sputatrix). ular jali tyas rugosus). perpanjangan asli: masa berlaku biawak air various salvator). perpanjangan sats ies omtatamg tamatan regangan der (ref vs: sats ln. ino tes oo xii. binatang hidup jenis lembu tumbuhan alam, satwa penerbitan danaoem vamnaang peminta rekaman tar (rel berlaku perpanjangan sats ln. im. pemerintahan bidang neraca sus barbatus. kehutanan. dalam hal telah sus celebensis. ditetapkan, sus scrofa. perubahan asli: atau sus verrucosus. perubahan sats ln dari data yang babi berat kg, selain bibit dari jenis: kementerian yang tersedia, dalam sus barbatus. menyelenggarakan urusan hal neraca sus celebensis. pemerintahan bidang komoditas sus scrofa. lingkungan hidup dan belum sus verrucosusdoes omtatamg teman rekanan der (ref asli sesuai masa berlaku perpanjangan sats lnandak raya hystrix brachyurus). lingkungan hidup dan komoditas, bajing terbang ekor merah, cukup ekor kehutanan. dalam hal telah merah comes horsfieldi). ditetapkan: bajing tanah bergaris, botol borneo perubahan asli: atau lariscushosei). perubahan sats ln dari data yang bajing tanah, tupai tanah, botol but kementerian yang tersedia, dalam laosicus insignis). menyelenggarakan urusan hal neraca cukup, bajing terbang, tando totol pemerintahan bidang komoditas petaurista elegans). lingkungan hidup dan belum musang sulawesi macrogalidea kehutanan. ditetapkan. musschenbroeki). sigung sumatera arctonyx collaris) perpanjangan asli: masa berlaku reledu sigung mydas javanensis). perpanjangan sats ln dari asli sesuai masa kanguru tanah thylogales pp.) (semua jenis kementerian yang berlaku sats ln. dari genus thylogale). menyelenggarakan urusan kancil, pelanduk, napu regulus spp.). pemerintahan bidang masa berlaku (semua jenis genus regulus). lingkungan hidup dan perubahan ailurops ursinus. kehutanan. asli selama sisa kuskus kuno phalanger ornatus). masa berlaku strigocuscus celebensis. asli. callosciurus notatus. oem vamntamng pejantan rekaman tar (ref callosciurus prevostii. masa berlaku dactylopsila trivittata. perpanjangan pengurus breviceps. asli sesuai masa vivericula tangalunga. berlaku kurung, tando, walang keke, kurung perpanjangan malaya cynocephalus galeopterus sats ln.:oemaajas eng teman teman (rel dendrelaphis formosus. asli. dendrelaphis pictus. dendrelaphis punctulatus. masa berlaku demensia atra. perpanjangan demensia olivacea. asli sesuai masa etape enganensis. berlaku etape flavolineata. perpanjangan etape porphyracea. sats lnoem vamntamng pemeran rekaman tar (rel trimeresurus albolabris. trimeresurus borneensis.oremaajas emang teman teman (rel tribolonotus gracilis. tribolonotus novaeguineae. tropidophorus paulus. soa soa, biawak ambon, biawak pohonoemaaras emtansamag teman teman (rels cyrtodactylus consobrinus. cyrtodactylus fumosus.frogslingkungan hidup dan komoditas, bufo parvus. kehutanan. dalam hal telah kelola balteata. ditetapkan: kelola pulchra. perubahan asli: atau leptobrachium hasselti. perubahan sats ln dari data yang leptobrachium nigripes. kementerian yang tersedia, dalam leptophryne borbonica. menyelenggarakan urusan hal neraca vitoria caerulea. pemerintahan bidang komoditas vitoria infrafrenata. lingkungan hidup dan belum vitoria nasuta. kehutanan. ditetapkan. vitoria rubella. lymnodynastes convexiusculu. perpanjangan asli: masa berlaku oem omttamng pemuatan tatanan ter (rel megophrys montana. perpanjangan sats ln dari asli sesuai masa megophrys nasuta. kementerian yang berlaku sats ln. microphylla achatina. menyelenggarakan urusan nyctixalus margaritifera. pemerintahan bidang masa berlaku occidozyga laevis. lingkungan hidup dan perubahan occidozyga lima. kehutanan. asli selama sisa philautus trifasciatus. masa berlaku polypedates collette. asli. polypedates leucomystax. polypedates macrotis. masa berlaku polypedates otilophus. perpanjangan pseudobufo subasper. asli sesuai masa rana fejervarya cancrivora. berlaku rana chalconota. perpanjangan rana erythraea. sats lnburung selain burung pemangsa, psittaciformes tumbuhan alam, satwa penerbitan (termasuk burung beo, parkit, macaw, dan liar dan ikan (asli): persetujuandoes domttamg teman melawan der (ref vs:delimukan zamrud chalcophaps indica). perubahan asli: atau delimukan timur chalcophaps stephanie). perubahan sats ln dari data yang cicada sayap biru chloropsis kementerian yang tersedia, dalam cochinchinensis) menyelenggarakan urusan hal neraca cicada kecil chloropsis cyanopogon). pemerintahan bidang komoditas cicada besar chloropsis sonnerati). lingkungan hidup dan belum kubica hutan copsychus malabaricus). kehutanan. ditetapkan. kubica kampung copsychus saudari). sikatan banyumas cornish banyumas) perpanjangan asli: masa berlaku belibis kembang dendrocygna arcuata) perpanjangan sats ln dari asli sesuai masa perjam laut cula bicolor). kementerian yang berlaku sats ln. perjam ekor ungu cula rufigaster). menyelenggarakan urusan perjam zoe cula zona). pemerintahan bidang masa berlaku bondol hijau singles erythrura prasina). lingkungan hidup dan perubahan ayamhutan merah gallus gallus). kehutanan. asli selama sisa ayamhutan hijau gallus varius). masa berlaku kembang gadung arena puella). asli. bondol jawa lonchura leucogastroides). bondol tutul lonchura leucostigma). masa berlaku bondol haji lonchura maja). perpanjangan bondol rawa lonchura malacca). asli sesuai masa bondol taruk lonchura moluska). berlaku bondol peking lonchura punctulata). perpanjangan bondol buka lonchura spectabilis). sats ln. bondol dada hitam lonchura terinci)been oamntamng pejantan rekaman tar (rel |
berita negara republik indonesia kemenag. jdih. pencabutan. peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor tahun tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukumkementerian perdagangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian perdagangkementerian perdagangan, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara terintegrasi, bahwardagangan yang selanjutnya disebut jdih kementerian perdagangaorganisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih kementerian perdagangan terdiri atas: pusat jdih kementerian perdagangan, dan anggota jdih kementerian perdagangan. pusat jdih kementerian perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh biro hukum sekretariat jenderal kementerian perdagangan. anggota jdih kementerian perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bagian hukum dan pelaporan, sekretariat direktorat jenderal perdagangan dalam negeri, bagian hukum dan kerja sama, sekretariat direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga, bagian hukum dan pelaporan, sekretariat direktorat jenderal perdagangan luar negeri, bagian hukum dan pelaporan, sekretariat direktorat jenderal perundingan perdagangan internasional, bagian hukum dan pelaporan, sekretariat direktorat jenderal pengembangan ekspor nasional, bagian perumusan peraturan perundang undangan dan pelayanan hukum, biro peraturan perundang undangan dan penindakan, badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, bagian tata usaha, biro umum sekretariat jenderal, bagian layanan informasi publik dan perpustakaan, biro hubungan masyarakat sekretariat jenderal, dan bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pusat data dan sistem informasi sekretariat jenderal. bab iii tugas dan fungsi pusat jdih kementerian perdaganganementerian perdagangan. pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kepada anggota jdih kementerian perdagangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana, dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. pusatperdagangan, pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota jdih kementerian perdagangan, cc.enterian perdagangan, pembinaan sumber daya manusia pengelola jdih kementerian perdagangan, dan sebagai pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum. anggota jdih kementerian perdaganganunit kerja. anggota jdih kementerian perdagangan mempunyai kewajiban menyampaikan produk hukum selain peraturan perundang undangan yang diterbitkan oleh pejabat eselon kepada pusat jdih kementerian perdagangan. anggotamenterian perdagangan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jdih kementerian perdagangan, dan penyampaian laporan kepada pusat jdih kementerian perdagangan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pusat jdih kementerian perdagangan dan anggota jdih kementerian perdagangan wajibpelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pusat jdih kementerian perdagangan dan anggota jdih kementerian perdagangan wajib menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran. bab pemantauan dan evaluasi pusat jdih kementerian perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jdih kementerian perdagang perdagangan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota jdih kementerian perdagangan. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan laporan pusat jdih kementerian perdagangan kepada pusat jdih nasional. pemantauan dan evaluasi pengelolaan jdih kementerian perdagangan sebagaimana dimaksud dalampendanaan pendanaan dalam pelaksanaan jdih kementerian perdagangan dibebankan pada anggaran masing masing unit kerja kementerian perdagangan selaku pusat jdih kementerian perdagangan dan anggota jdih kementerian perdagagaturan impor. kebijakan.angka pengenal importir yang selanjutnya disingkat api adalah tanda pengenal sebagai importir. pemberitahuan pabean impor adalah pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean imimpor dilaksanakan oleh menteri. kebijakan dan pengaturan bidang impor sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh menteri dalam bentuk: importir terdaftar, importir produsen, persetujuan impor, kewenangan, persyaratan importir, tata cara permohonan perizinan impor, penerbitan perizinan impor, penetapan barang dibatasi impor, verifikasi atau penelusuran teknis, penentuan tempat pemasukan barang, kewajiban importir, il. larangan bagi importir, sanksi: dan pengawasan. importir wajib memiliki nib yang berlaku sebagai api. nib yang berlaku sebagai apiimportir hanya dapat memilih nib yang berlaku sebagai api u atau nib yang berlaku sebagai api p. nib yang berlaku sebagai api utujuan diperdagangkan. nib yang berlaku sebagai api pketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap barang berupa bahan baku dan atau bahan penolong sisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terjadi perubahan jenis nib yang berlaku sebagai api sebagaimana dimaksud pada nib yang berlaku sebagai api sebelumnya dan perizinan berusaha bidang impor yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. terhadap kegiatan impor atas barang tertentu, importir wajib memiliki perizinan berusaha bidang impor dari menteri sebelum barang masuk dalam daerah pabean. penerbitan perizinan berusaha bidang imimpor sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: importir terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf importir produsen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam huruf perizinan berusaha bidang imimpor sebagaimana dimaksud padasetiap penerbitan perizinan berusaha bidang imimimpor.importir yang merupakan orang perseorangan, nomor pokok wajib pajak, untuk imimportir yang merupakan koperasi dan badan usaha. dalam hal dokumen persyaratan hak aksespengajuan permohonan perizinan berusaha bidang imimporperizinan berusaha bidang impor sebagaimana dimaksud pada dan berupa persetujuan impor memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: nib dan identitas importir, pos tarif hs, jenis uraian barang, jumlah barang, negara asal, pelabuhan tujuan, tanggal berlaku,denganimpor sebagaimana dimaksud pada importir wajib mengajukan permohonan perubahan perizinan berusaha bidang impor paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan dataimpor sebagaimana dimaksud pada antara lain: identitas importir, pos tarif hs, uraian barang, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan atau pelabuhan tujuan. permohonan perubahan perizinan berusaha bidang imimpor. dalam hal dokumen persyaratan perubahimporimpor sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengan masa berlaku perizinan berusaha bidang impor sebagaimana dimaksud dalam apabila perizinan berusaha bidang impor berupa importir terdaftar atau importir produsen memiliki masa berlaku dan masa berlaku importir terdaftar atau importir produsen akan berakhir, importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan importir terdaftar atau importir produsen paling lama (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku importir terdaftar atau importir produsenimpor berupa persetujuan impor masa berlakunya akan berakhir, importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan impor paling lama (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku persetujuan impor berakhirimimpor. dalam hal dokumen persyaratan perpanjangimporimpor melalui sistem inatrade yang telah terintegrasi dengimimatau cc. perpanjangan perizinan berusaha bidang impor sebagaimana dimaksud dalam dan secara elektronik kepada menteri melalui sins. imimimpor sebagaimana dimaksud dalam dan atau perpanjangan perizinan berusaha bidang imimpor, menteri menetapkan barang yang diatur iparnya. barang yang diatur ipacc. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada yaitu: barang yang dibutuhkan oleh importir berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeripembangunan infrastruktur, dan atau diekspor kembali, atau,barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidakdengan uraian barang dan pos tarif yang tidak tercantum dalam lampiran iii sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal atas nama menteri menerbitkan persetujuan impor.dengan pos tarif danempat) tahunselain pos tarif sebagaimana dimaksud padalima) tahun. dalam hal terjadi kondisi kahar (act god) atau keadaan memaksa (force majeure), atau keadaan lain yang mengakibatkan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada dan tidak dapat dipenuhi, barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada atau dapat diperdagangkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada atau terhadap im negara, barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, barang yang berpotensi mengganggu moral masyarakat, barang kebutuhan pokok, barang modal yang diimpor dalam keadaan tidak baru, dan atau barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasionalkan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis(l)impor atas barang tertentu, menteri dapat menentukan tempat pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud dalam huruf penentuan tempat pemasukan barang impormasukan barang kpop dari luar daerah pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor. ketentuan kebijakan dan pengaturan impor diberlakukan atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kpop tempat lain dalam daerah pabean. ketentuan kebijakan dan pengaturan impor sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan berdasarkan penetapan dewan kawasan. ketentuan kebijakan dan pengaturan impor sebagaimana dimaksud pada, pengeluaran barang yang sepenuhnya diperoleh kpop tempat lain dalam daerah pabean, cc. pengeluaran barang hasil produksi kpop tempat lain dalam daerah pabean, atau barang dari luar daerah pabean yang pada saat pemasukan kpop telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan impor.pemberlakuan kebijakan dan pengaturan impor dikecualikan terhadap:ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku atas pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat tempat lain dalam daerah pabean tujuan diimpor untuk dipakai, kecuali: barang hasil produksi kawasan berikat, dan atau barang yang saat memasukannya sudah dipenuhi ketentuan pembatasan imporkebijakan dan pengaturan impor atas: pemasukan barang impor tempat penimbunan berikat sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau sebagaimana dimaksud pada huruf barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf dan barang dan atau bahmasukan barang dari luar daerah pabean kpop,rizinan berusaha bidang impor sebagaimana dimaksud dalam untuk kegiatan usaha yang dilakukan wilayah kpop diterbitkan oleh kepala badan pengusahaan kpop sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kpop. penerbitan perizinan berusaha bidang imyang terintegrasi dengan sins untuk diteruskan sistem inatrade. ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan barang dari luar daerah pabean kpop sabangmasukan barang kpop sabang dari luar daerah pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor. pemasukan barangimpor diberlakukan atas pengeluaran barang dari kpop sabang daerah pabean.impor barang tertentu untuk kegiatan usaha dapat diberikan pengecualian perizinan berusaha bidang imporberlaku untuk satu kali pengiriman atau lebihimyang diimpor dalam rangka impor sementara tidak diberlakukan ketentuan kebijakan dan pengaturan impor. barang yang diimpor dalam rangka impor sementara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepabeanan. barang impor sementara sebagaimana dimaksud pada dapat tidak diekspor kembali dengan pertimbangan antara laiatau barang impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat. terhadap barang dalam keadaan baru ataupun tidak baru yang diimpor dalam rangka impor sementara sebagaimana dimaksud pada sebelum dilakukan penyelesaian dengan tidak diekspor kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan kebijakan dan pengaturan impor sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini. penyelesaian dengan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada berupa pemenuhan perizinan berusaha bidang impor dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam negeri. barang impor sementara yang akan dilakukan penyelesaian dengan tidak dieksporterhadap barang yang telah diekspor yang diimpor kembali, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan imporpemilik nib yang berlaku sebagai api p setelah mendapat persetujuan impor dari direktur jenderal atas nama menteri, kecuali ketentuan dan perusahaan pemilik nib yang berlaku sebagai api p yang telah mendapatkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dari kewajiban memiliki persetujuan impor untuk barang yang telah dikenakan kebijakan dan pengaturan apat diperdagangkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. importir pemilik nib yang berlaku sebagai api sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan realisasi impor barang yang tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada direktur jenderal. laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap akhir bulan januari, april, juli, oktober, dan desember melalui http: inatrade.kemenag.go.id. importir yang telah memiliki:importir yang telah memiliki surat keterangan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam dan ataupaling lambat (lima belas) hari kerja setelah masa berlaku surat keterangan impor barang berakhir, untuk surat keterangan yang berlaku satu kali pengiriman, dan setiap bulan paling lambat tanggal (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengirimanpemenuhan kewajiban penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bagi importir yang tidak memiliki perizinan berusaha bidang impor dilakukan dengan mendapatkan hak akses terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai hak akses sins. importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam atau,importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi imsudpenangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian impor berikutnya selama (enam) bulan, untuk surat keterangan yang berlaku satu kali pengiriman, atau pembekuan surat keterangan, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman. dalam hal terbukti importir tidak mengajukan permohonan perubahan data perusahaan sebagaimana dimaksud dalamalam hal importir dalam proses penyidikan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan: dokumen perizinan berusaha bidang impor,okumen perizinan berusaha bidang impor yang masa berlakunya telah berakhir, importir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan perizinan berusaha bidang impor sebagaimana dimaksud dalam dan cc. surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman, importir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman sebagaimana dimaksud dalam dsatu kali pengiriman, importir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbituntuk satu kali pengiriman sebagaimana dimaksud dalam dan atau dokumen laporan surveyor, importir dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi penangguhan pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis selanjutnya.apat dicabut, pembekuan perizinan berusaha bidang impor sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat diaktifkan kembali,apat dicabut, penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat dicabut, atau pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat diaktifkan kembali, dalam hal importir: telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam atau dalam jangka waktu (tiga puluh) hari terhitung sejak: tanggal rekomendasi pembekuan nib yang berlaku sebagai api diberikan, tanggal pembekuan perizinan berusaha bidang impor diberlakukan, atau tanggal rekomendasi penangguhan pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis diberikan.importir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha bidang impor, rekomendasi pencabutan nib yang berlaku sebagai api, atau pencabutan surat keteranganatau dalam jangka waktu paling lama atau,perpanjangan perizinan berusaha bidang impor, atau permohonan surat keterangan, dan atau surat keterangan, terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam perizinan berusaha bidang impor, laporan surveyor dan atau, laporan surveyor dan atau surat keterangan. peringatan, penangguhan, pencabutan penangguhan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan: perizinan berusaha bidang impor sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf serta surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dilakukan secara elektronik oleh direktur jenderal atas nama menteri melalui sins. rekomendasi pembekuan, pencabutan rekomendasi pembekuan, dan rekomendasi pencabutan nib yang berlaku sebagai api sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf huruf dan huruf disampaikan secara elektronik oleh direktur jenderal atas nama menteri kepadamelalui sistem inatrade yang diteruskan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik online single submission)pencabutanisampaikan secara tertulis oleh direktur jenderal atas nama menteri kepada surveyor yang telah ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam importir yang belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat mengajukan kembali permohonan perizinan berusaha bidang impor dan atau pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum melaksanakan kewajiban laporan realisasi impor. importir yang telah dikenai sanksi pencabutan perizinan berusaha bidang impor sebagaimana dimaksud dalam atau pencabutan nib yang berlaku sebagai api olehtidak dapat mengajukan kembali permohonan perizinan berusaha bidang impor dan atau laporan surveyor selama (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan perizinan berusaha bidang impor dan atau pencabutan nib yang berlaku sebagai api. importir yang mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ditanggung oleh importir,surat penolakanpengaktifan kembali, dan pencabutan perizinan berusaha bidang impor atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam danimportir dengan tembusan kepada kepala lembaga national single window. pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor barang tertentu dapat dilakukan setelah melalui kawasan pabean (post border). terhadap pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor barang tertentu sebagaimana dimaksud pada dilakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha bidang impor sebagaimana dimaksud dalam dan laporan surveyor sebagaimana dimaksud dalam yang tercantumnyimpan dokumen persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada dan surat pemberitahuan impor barang tertentu paling singkat (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada jenisjenis barang tertentu, dilakukan pengawasan terhadapmberitahukan jumlah atau volume barang impor tertentu dalam pemberitahuan pabean impor dengenis barayang tidak melakukan sebagaimana dimaksud dalam terhadap barang sebagaimana dimaksud pada tidak dapat mengajukan dokumen pemberitahuan pabean impor. terhadap pengawasan kewajiban pencantuman perizinan berusaha bidang impor dan atau laporan surveyor, dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pencantuman persetujuan impor dan atau laporan surveyor dalam dokumen pemberitahuan pabean(post border)apat dilakukan kawasan pabean bekerja sama dengan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan.dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor: calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara, produk tertentu berupa makanan dan minuman dengan pos tarif dan produk hewan olahan dengan pos tarif dan kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi: tekstil dan produk tekstil dengan pos tarif dan prekursor non farmasi dengan pos tarif bahan berbahaya dengan pos tarif ex. ex. ex. ex. ex. ex. ex. ex. dan ex. dan bahan peledak dengan pos tarif ex. ex. ex. ex. ex. dan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri iniengecualian terhadap impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha berupa: minuman beralkohol sebagai barang bawaan penumpang untuk dikonsumsi sendiri, dan pakaian jadi sebagai barang kirimdalam hal peraturan menteri ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap,kebijakan dan pengaturan impor, serta dokumen berupa pengecualian, surat penjelasan, dan surat keterangan. dokumen lain berupa pertimbangan teknisnerbitan perizinan berusaha bidang impor atau penerbitan surat keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. dokumen lain berupa pengecualian, surat penjelasan, surat keterangan, pertimbangan teknis,laksanaan impor, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. petunjuk teknis pelaksanasurveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impordapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. timmasa berlaku berakhir. laporan surveyor yang telah diterbitselesainya impor. pengecualian impor minuman beralkohol sebagai barang bawaan untuk dikonsumsi sendiri sebagaimana diatur dalamnyatakan masih tetap berlaku untuk impor minuman beralkohol sebagai barang bawaan untuk dikonsumsi sendiri yang tiba pelabuhan tujuan paling lambat tanggal desember ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon berupa kloro l fluoroetana cfc 141b) dengan pos tarifnyatakan masih tetap berlaku untuk bahan perusak lapisan ozon berupa kloro 1l fluoroetana cfc 141b)tpt batik dan tpt motif batik dengan pos tarif ex. ex. ex. ex. ex. ex. ex. ex. ex. dan ex.sertai dengan persetujuan impor dan laporan surveyor serta dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest bc. pengecualian impor barang kiriman tpt batik dan tptproduk tertentu berupa makanan dan minuman dengan pos tarif dan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf pakaian jadi dan sejenisnya sebagaimana tercantum dalam lampiran hurufroduk tertentu berupa makanan dan minuman serta pakaian jadi dan sejenisnya yang tiba pelabuhan tujuan paling lambat tanggal desember yang disertai dengan laporan surveyor dan dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest bc. pengecualian impor pakaian jadi dan sejenisnyakaian jadi dan sejenisnyabarang modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana tercantum dalam lampiran iii kelompoknyatakan masih tetap berlaku untuk barang modal dalam keadaan tidak baru yang telah dibayarkan uang muka yang dibuktikan dengan inavoice dan dokumen kontrak pembelian sebelum berlakunya peraturan menteri ini, sertada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: ketentuan impor bahan peledak sebagaimana diatur dalamketentuan pengadaan bahan berbahayacc. ketentuan pengadaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berasal dari impordan ketentuan pengadaan minuman beralkoholmpor prekursor, peraturan menteri perdagangan nomor dag per tentang ketentuan ekspor dan impor intan kasabersama menteri perdagangan dan menteri kelautan dan perikanan nomor m dag per dan nomor pb. men tentang larangan impor udang spesies tertentu wilayah republik indonesinitrocelluloseil.oo.zz.aabb.d. peraturan menteri perdagangan nomor tahun tentang ketentuan ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain berita negara republik indonesia tahun nomor ee.ff.gg. peraturan menteri perdagangan nomor tahun tentang ketentuan impor garam berita negara republik indonesia tahun nomor hh.ii.ji: peraturan menteri perdagangan nomor tahun tentang ketentuan impor gula berita negara republik indonesia tahun nomor kk.il. peraturan menteri perdagangan nomor tahun tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan bahan baku minuman beralkohol berita negara republik indonesia tahun nomor dan mm. peraturan menteri perdagangan nomor tahun tentang ketentuan impor baterai lithium tidak baru sebagai bahan baku industri baterai lithium untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterari minin (blk blk kk| feminin pre: ga5i te) sess3ti3 sisi3 1e2313 piping pang fa53ia ese berita tiga esa sig3 eni berlengan e3oes gmn pens, pada ega z589$ besar es3 sengau geni pangan gaisha gia ses. eos ses ea3 anda sisa nama bsi jati esa $sua sea 813l5 isi elle dasa #sala gegara sess k:! ela sasis sial pep sis umur ori 9g: ffffec$o e$3i3s bos galat ce3a eee: eh: penis pig ega sales3easa sais kab sel jar gigas lise5 egg 2eea bis (tin e6a pergi dominates ain mia some see big gan ses bara kab kas eg3 kak ap w|$ ane mee hpa ola pet lam el: c(s sz kara sse bl. sai sisi (sr bee os2aea gatal: aa asas: status isl jel similis sal! s253 2gos ss3 gas kan kang cso cie ke) g3. r0 ka? ongidiigg dah inna hen tip hei eeeeee. a33 eng edixgusi pei3 gis engiiaga jala fisi3 bat 535ja see3s ses keep ceng elan saldo sad e3s pandan basa 5s ipb digali sapinya binder deh pid bintang tekanan min ali dag jaten ban daa ppbagggadadanaia pele den nada eta feskalesaak ebekotstetekesar kah an) (oo sena ,si5less fera hee beseeekisesae ingin eni aus pan aje bebe aia ora paramita uses, 3jauh aas close sai swa ask akan sbb esia eri gai gagal see lela ama sa3 ess adi ttu ann bar sela kas asa gni sang didi india iii esp staf jaz aaa rain haa hadist apapun pe: sae. deng doa per idz3is setia espn sis flv messgssasssas2isasi ane ser lala per ale tak tank. dna rn: bilas e332 mana telp beberasiar #tagging bi, pen ne: maiggndnannn fimemeee bee ewe segala s83 tai |e (se s3, jan gigas.s sisgdsns easgdsasi mean na: pai, welas c0. ahh tihtththh slllllluk lalat still like lol illi like ibu ian mereesaasean ganda goda sgj3 gratis kang peran api pati ras baal, sud byt3 gai, media aan nai sta sesastgrdadst aasisars ana ahh teh ann ami habibie rilis docs ttd mebibimerin bale ,bep1agi f$o3g3 shi pati tenaga soe isa peta ara beng pagi das bas jae ses buah lag aoa akses megs |adsl.i sis fee pala dan a1. heh alir iller alir filet tuli gan, e38 egg nii genetis pen nai! kis saga. isi sea: per see gas bia ag3 dasedasn jasesikyas saat tertib ane ttd ali lill ill tes tan egg pai cip isi sifat seater hga. jas dls anak job uas jas (3g essays sada (ss dagiranai penahan aan mas bete kena ali cluk koh sll ubi be, feb bee gas gai he: tas ga3 nes lua jee sela nas g32 bisnis gea feat3ie2las eeee ppi boga aaa les sea seas gag ini iii is50ing3 b5j eta saga pjg bp, ngiiiisng eta aini esvgaagny lee uya dahan lag ha: bank abs abang rea tai (f8 here el, parsial jelas toner are rep gnn kanan goa ss|a mere ban beban lebak ali era sae, saat lo) ula kaka lee era pro gx. it, jana dada peran desah bed sentai ras3f glasir$ sas5 #eeas sanaa apalah ogan randa bahan singles siege. dahan b3, bra dar anis bee bbb :r3 asas sas fait as$gt3a kal (yag (ga sd. dan pir asia jelas tana suara dahaga bes jas jas s2aa data a53 sedia fee eee mare were gains2a ngapak aaa aga avaosdaulilili ab. porlilililalatailata lili oee lal lelelela less psb besa asas s8ss sss sss33 bhs soal ola tadi all sell rei ala mere fi8ig mba s3a3 berserat a33 pipi s idi inang bag bibir kets nie da3 fpiinsg eee sale sss sasha seri rela ann mana manila: mangan (sip (ss jam (el hi: fan: azis s3) add mlm mal here (east eas bee sala as. 25z desa ganga, era her bae pas pipi ipl bei mpn men mp1 men hbr hina dita tell lis sss sss sisi sss lal jalak jebol bale ng. bro iklim iki sll pen alli lil oto a33 pemenang kanan eene: sia (as gr33 ata sea sasa | s esai fase ela sesal ala ea! 253i eme refer #i3i sale djadsggnngaaa ganda ag sig ada oni nga besar rea sis sis s i nyala oja adala sasak sss doa oles bei elf seleb kuki fat juli hlo sig ese make nan: basa sasa iii (gag utama oli gas santan eananenn f1: man mna sisa asas adaa asal isi| isi lesi jelsial sedassss pai hpa ppt bangga sales kaka asa sal tere r | esa bagi sesi gi33 sasis 23inn3g 2artist b3333 gigi ta. bigfgsngg benaptasingnan sis issasss gis sa$a iss list pns 2itareigi efd,tigris igo fee ren nn: $4r dan e3s ane pasang bai r3, samp sasa. page gag ema benang a55 easa ser est esa sae ef: iki sal jas kai p | (9g (aa dia adas || jasa: messi a2: ae: organ0 (aga asa (adl ang j2as3 naga add pel ash ehi hae as eaa fals ear eee pake bag adan ata 2s) sala sisi8 sas sis sisi gas le3 oma arab sbb peel mea ari mea lini bdg sha, garis es3 e3a e93 sas. a08 se0 dirgnnlasih r31 het dsb erdsidedi fas des enaiasog kasar setia genpahatenass h8 s5ijin. pan nerearp mer an n ann nak: man nan men man arema (bb (as bep jan ann nan snn are: asst |eag 28ar leles lele asis (is ide ie. aris isl isi sss sss sis (si asas shake pre re pre b3, an: deh sama bata giat be3g bps liberals obe 5es er333 sai los saga ieee eta sess egan sar ara kasus naiebin isa pee mn: geli jaan cas erik s53aa fog keren 3g s$i5,50s he: fee mefemner sangidoael saga (za bagas bangga aas ban: bid sora gan batan daa eee apnea fee erp eee aer bee were ssi asia bagi ala sss iis iie sole teri bar sisi cs| (es disisipi sssr &ezs isi (es ind blbhkbl see koo kalbu sas des aa, wa: 2g ala dapa sia 23k has sah dare (dea sagi basa sis fee saat get san laga aas aoa riana sasis ses 2sszrss: area seabed doo selam (et ida daa ida pee iii mei dini menari "fern: mat mann ana are mere tanpa aman event mati ann were pernah agas ip) ne ten: kakek: east sadar. ag25 listed as, ena ama bell jalal lal jalal bia ikal slb dini teri hf: baby ata asas inagurasi gaia pug hana asa dageuansasda sat ada bal gan dinagenggaa asi3sl (3g ass fee leg ariana yes ser javana aga asa ana per eak bee hina lal lal lela! sel is) (js (bisnis sss eter bp .i sll batuk sll an: pan lain eeee monde kel afi aksi again ade sagara os3aa see disana mata ela sr: bap own sabagai bara te: sesi asasi, agenda pep berani pan sehat nana dahaga eat bdg see sus ada sad ade sena kan sana #ss sss seks pills isl all sega isl ondel kolak ho. dada sus tags. p. pan delesi ah: fee eai fee asas stone edasiti ef, s3iem bee ian nai ss25 5ati3u eat pian aan pep pesan endi biseatisg das tangga ere 35x) (2s da: fee e3., asta rela sisa ssl ser arya oei jas ss! lak, cik 5gge 53s gaginggiai kontes edan seb fisi dan shaft agar bbs agivsgtsarg, die dang333533 sengaja dena nen api pati je3 saa3a sesi are alpha el03a3u elb is) o3,gs ndash pan, tasi3 bridge fes255 ode 5e32 .g tuak s5r3per pegang kop ape negeri 2jp3 eeeeee se2i3s ikan iga tika biaya e3$33f ieee ends tai ale535 beban kaa isa ses kaa bas. kasi zer$ rn. berg $3g memanas sass emas osa geb esai dia best esia bigeingk sisi e55i3dee3$ sesil size2 kesah garbarssas3 sesbyesb #saat sejak fa, simas egg te33. keoaltea gama jai dasi ogah gi3ss tri pen bnn ganda ena sad kai egg sas ) sb) bagi dip aging tin tea geger:ane bsi ee fe: iso2. 23x maa pita ksasasiser leasgsese gir fs) ie. para z3s iheggnagag bis bisa agama ist sesuai eiga bet l8s$ dnaadpsi roda pes sengaegagesiga asosiasi egepsagapesakta batilassai s5532g292253522 areegapgas kea a33 sara anas se3 efek iii daa #|i mep ss to, el, hara rsi, aga: beng esa pane bal desa2: b3n orig pindah spa pisa pas geb pasa is63 ajassesersee jer3 biak haa ehasuds su kelas sisi: axial gg, potter hen gni aan nan taiga35 pur seret efek eid sgfgagi seba 2geri tps, iss e)5f nara: sebagia esai bali asg eai bse gergaji sas areas e$8i berekor il. pediaagii 23goals, es4 es3 jgs3at iri see, 2ai3 wins girang uti 311i dia daa sang inge adds pxigfgs esai35si reg dpr3 gpasesania e$$s panas eee ta8 laba3 e232 ana sania arr $e3s fee egi tis pake a33, es. digna gh3 as39$ esa spasi ps354253 sks ses si$ pada eisggk ban bening sep a23 ipsos seed bifida se, eebeeaar aga sees 2e3 egan kas kes eng ket edi pe33 oggi ferb2gees sei e35 s3, bee diy 2ik525e y33 sias$bsi asi: aga berisi pra as5$ tai ego sad. sama ags engage ap, sir esa kai sai basa sis ane: lela 9s. dog bi, abe esg edisi tas bing #$3855543s5 gay teh2 dpi perasa fee p.asetil3naira sia en: s8, can agh gol aan rela ia aju errans zara yam bob kie tas sis se5ges esa orig3 tes dinasti feri sip e3aes era ( g38 passes21, t,dg ser. 23l p)aan inang sir bros see s$as$s es3 range sie asli se35 fit taksi rilis sisi ees5 akses asia gizi gbi fits er: dma sata rahasia sih bahas bang edu sees3 per paha daa se93uas era kari ga. pena see bina gya elit see hip jae ss! sis ses bala ker) been padi ri, iailaandiaiaig ian tea kg: .g$s aca sebab pad benidiggsidiniaig bit baba bagasi ben aas ses arfak iii ei: see bata, ag. gia3d says3 dasi, pandey hits sedia egf., ega ega keeg fara sex $23feses bies 4xe patra dengki dani ben saa3a ses eee pasien as5s3 og. ega, prod ingin eri epi tah eta iraasene gaya kps gita jaan uda udi nenek edan enter ella sega5i5 kai 33a3g sia en) pap iii dar pita oai3 aoi pig dah so3i5 per big bea eni peta sera $$rea tere tere tere bao man esai3i fei$ sapeabe38i saji2 del eli ais ie3dd xii sx gua bid assisi be, sig sasis sen e2ese seks5 0idasigatajar 3seb epasesases ae, aan era bagi kpa s.23g .$| a50 ngere ala malala sisian| mas) eeee a55osasuna heraeee lele hal sea mix . ban kan pen npe ibe spin sifat sama irigasi 3x3 kas3 sut: yli lg3 ida5 lee3 lgg3 ses f353 seat bersama gd35 ganti ingasesi ita set sinatra $5r dea se5i signs sabit deg seb3e gis arab nii 98rs5s5 a lai sec bia sigit: ati changi: ast eri gia esi jera jani aan? a52 kek ara besides fee ga. ss, 3is es3g fes2 sega gss gpe dataset sosis peer ps32 en53s2isi san egg mass #pts o|daseganjensgasi ega aaa ssb s s565 senses ag. hap fa8 ji3 fak sasa iri nama bagi palet a35 a35 les eka eat soo. hula iga laa a(usai iaa ia: asas sea tea al. f333o5 yai jas oss $e1ese #5333i. u3rg agonist bela sepadan hab sea visite shg fe: u253 tee: segi gratis ane bee sen se3355$u esa wes asa des. gib adang pir het, eee bagennani fisis, ngel pose pia sesi saints, lis bug a53 bagus sawi nat klise eee bigg sasa area3 gambia bagi kia men fen) tuo) sung an, 8f3 ,i3 rs3 pns toge sisi3 garuda sasis bep filiineian the gipbgei afi. sesi e93s sssisee s1ge3 sis $$. ess g35e3, angin anan dan badai dhani gai asa as3588 aa, ppa oasis is53 fess fzp s$5es$ far jitaase net gagasan nag men kbs iss peran idham adah darah jaten tag kel aaaaaa jari big ngga s88i episode t,. s3ie $j3 fade see: tiga sirsasebe esa goda a39 esa gua dakkadidsdanai didesa les bada oo. fen) kei ton dangajhad agf3, seat thea t33 lose yes pita grafis h pa: nan ena eras asas regia ese nar 37es feb esa satt besar segi css dong tana ning aset era biasa beras as. nang hem hani fe: sig sad siy sid. iis, pagi: s3ts $$s333) la. ipa eta pe: peter sosis spesies size sis dua pia beng ser tea dgn inda yak gii3legs s3e5 pia, ned age ber aan p3a asa a23383 ter pera pes3 sp. pian shperadas bis belida gerai bhi boga gada anga ota ana goes siti gag p3e tere ereadadadaai tiba fe3as ken pes cinpgoiis eng iseng eng iip ega ci255i933s g33 betet: care ema eb4 erp sak fan k3) ba: aina a 33a3 pig er, sisa ka. s2p| (2zp age age pen (ag si33 teeneap sae jas are sea lis sl. (8g beli oogbigah ef3 bebas kades es3a en: ken ena tan nine see besi ere se5k332 bef te) e.$ 3ae poo media 3si ee35 kw. dag some ses silang dgn 3s, slot3f gua aee sirens sama sii esai assist ia: ide 2e5es3i $ar8 seed f2t3g sess feri g55 ggs33 sp3x3 e3i35a tia a33 pep lia tmtoilt versi aja 2i5di3 ass pers agt. sae ees sai bia sen: hee rsa kma0 pada3 sedgaaas ses usai33 rgb bse s3333a kal aoi sas eksis sedan eksis asas fatal spgasasae? #ssl2? isis asa pes, sai cik cnn ate teeteerotteea sll lebe ega agg bebas 3sp3) skk. bara nda ska tana gondang yasa beng fee sei dal les aiigig3 sans eng sig sales sees go. nan kek resmi esg eni sipeg bias mepssanaynn milan laa barbie3 tp3s9 ln33 bilah ber her iga gal drg nen: merah jz| bis eaa &o| else bisa pel (al talas isl (else (sae segi38 sisi| (si is$ i8| |(s eks eagle kell lsl else #flag3 aas (al alas oal hel2gs #slabel p4, isa iso sig ela #si3 (elsa sah eee esa jelas|a jala aaa asas ala ala jaa see par erp era |s| lis eis| les ala ala jala leo hadrah: del bell nan nan hbtttoeetttheettttte kita pedas setir fdd iis tee targs gera thn (ebsgasa desk3 iadidsdf pass sisi9 oia3 gipbgngengiy pir sogiaxg sasis3ea 25k pai dagang kekheetgga data polwan iptek beg .gu s5$ (aja (f3 jal (el (ali (ala (sa lsl ala isi sial ssl| (else| d.i isle| |.|p sis isi sega aan masa ani raja jala alla eja aja aga raja men nina bean bbl bek! lele! 2s! les| bala selama ielelelsisl ela jala les les les ies beale lela sia lela sss ss| sasis| sis bl bell lele dal deal laa na binnnnn aman nan ann nan nan tebttthetttthehettttr cinannn man anaakananan pel tiba bed ihyiget iban ssi sle5see sss3$ besi opi es33ia333. naa mei pel 3t3g ninja per ian see kel (alel (alel jala (z| jelas sel (alz| (alel jalal ass) jelas| jala hutang nda plasa a|alla lada lala lalat ala bole! ole! lele! lele! lele! lele segala else sala joo mina mlm lpm lap kar lap lap bni ggs usgs ssi signs bas del jalal jalal jalal ais| m3) sa) ss) ss) ss) .& ek, pai b8b dada her arab3$g fbe: ek: saga sissgas jesus sang3alla cal sako asad lala leg lala daa ps4pek asas s3. huswgsas pes esai sala isis sisislels saya sela, banana bagan tina bangsa les seisi aer sis| isl gross ssi sis ris sell tebe sll isl ale bel tell jari eli tm) jelas bela| (akal eslav (al tali (ll (segala| (aa aaa apa aan ane aan pan erd era ba. isl iss lalsisiho hal lala (le tao sisasksaksis sial sasis isis s&ia sssssss sis sss sss jee tit tis teja jee jee el baal dell bel level lla las pin nun nan nan ninnin nan lina london son song insana cnn nnn nan mana kanan sll isl isl e reader sia| isle| sis (sela l.lg| (lal snn nan is! panjat yan akan mega sea see sala aaa ala ssi akal lal jelek ketel iris sisi sal sial sial sis| ss| is| ss| ss| ss| ss| tit tit bel bel led add sbb bere sll gal bang gal sal &la| pier3 sia) sal sel. series| ela| jalal lot (ga goal |ele lala |olah)ola tea aaa cie aje aaa sal sal sja ssi kis ssi aja aga ala see s3) sela ale lak dal al, r33 sulu tag jail halal pel ganda asi rel gagal del berasal (bala jalal isle| jalal (farbaas (sala is| sial jal garang lag jalal (etal jalal see: gagal jan tell shah gila ala: ang uan lala! lala lela! lele lela isis else (sela ela plan peta pelan eta peta peta pat lag lag lag sig (ggs sis gig gigs salah lil pasir anang kara aman (nn mnpinn sala ssgabal pid bal siaga, tee masinis jala esai aan jaa ama daan ideas saat nama belas! lela sis sesasss kis log log jas lag jae aja sisisisssisis #|klbeelksl bekel gel ssi ala sam jum dora jasa sad pa| (a| elo ala sasis sis jala ama aaaaaa 5zja tis fee: sgs sle |a| es3gjs s2|sis similis |s| ssisalsi sasis sasis3s e|r eksis: isl sesi sal siz (asas sis is| (selama asia bia says|olsfls| |essays| san az, dad daa sala ass lada ras sisa lag sis sala gas sas asiaaajagja bags trans hah buih as3s szs jz| sis sis isl isis isis ala lal ialah titik tit jsi mom ls) kar) iii rp000 bel heboh sal been will ss. besa #sas es33 esa jaa cars3ise (ip bedagai tes eme jas sesgteses3sa8, (sal rewind ersosgtgtslatsia ag, dal seaetesestaleesig days ez| sitgasnata catala led alta raja ela penguasa san dana eee bank ggs peni ioi hlkkbhksk were were lai fat kapal aga ela sesal a33 a33 gea s385l (ga |zlz|a ela (s| e|s girgeai cek arat aisle a33 ras jade sale| sasa ang name aris segala asal s3raja bar ses dead sales3| gangsa drg gan pase, (s3 saseaitai etalase (scale agama cant, dapa dana he: eza biang aan seo era isis ss, jelas senja sis gis hap) jola) all iki sbblbkeblieer ker add dana sulu heh gaga bap diana anne sega enfin segala dal dai linen mete: han hama gap ima rpa |calais maa ana, bol! meleleh lele! rek) sak, 2ssg 2ball ask dal bls bkkbbkh peel cnn mana nanny men kanan gelas era (el sis sar clean sela dina jeldelesa) (kala (sen sala alas sas etis sar ada era agar bae era dae ega lili bil mili lili dai lili hilal hat baal sakit saka sil sisa) similis isi isis sisi eis| (ix elasslas! iris) ss. pen meme fg: $gaga3d sgp hehe sangat eiga atg 2x39| rea: sis| glg3a, (sisa ae: caa gekbargi abang. gaya aejigaga engkau tas oo. via dena gauge daan andika landai disana pee ada nak css anggang pesisir ignis jen mesasgais gaga asi agats saj sig ssi ala lae kap) kar) lol tee blh sal sll liu assist lol 22fate (eiga'rls (onfarsa| sea ass pas3 e9e3| (ssasalas or3 hpe yo. m|c agpsssal flag clasesatal, iengasla dalastagsala (alas beng unse ben mona hak blk $5li3 sekai (sfs besa (588k bse rasis s3383 madan ala (ent deseanaiia salatiga guna apa tes pem "sn "oa cnn dan ida (is jadarasat s5e$ sg. |zg |za lan sie ata han hina |empat si522 esa sess3,ia 2as3las (sis engan (#asst eksis e,i sosial. serta as| is3ss33a epg easa2? pang langsa javana rentan sal sel alah susah gs: sil an: ash piksel all all iii ori sbull bebe ehi iei ikat sll imlek ganda badak dah ekor jae se2 @las |2sasis3 meeseag gelas (is jasladgssd (gslalsf (as fei fei ilahiah pasrah tai iso bls bek bag batatas iii sslsslasl (z5 kepala sasa 5gp a5333 abon feet aaa s(gsg3|385x99e aesaragsngis apalagi heh elsa sai sala ags epanaassidassla ate kali dea aasgadasl halang bull bello life bebe ole lte ear sex lol les engl gaga kepala is3 apapagesagdares iga dia tang essay seat "badan dana sel iso lari sekte bea fe) in: grenades irasgsaayisang en: besi pang bee api bas (sta seslaelat england are jana padang sei alias ssl3 fans as2i eba ea3 lol hus kesbssssaiassash tea per sphblkel ioi aan cnn eni jha dada gada oei st| eng pep mdn ben je5s35s3 jeesazgg 255f33e |.sil meluas ten belbhllk bat pala ada ita fala| badai sang (rela aa3 loss| aja,ag sisian asi kal isis3 ge, his re pisau gal sgsssaga g3l haa g5) gpisassdt see #sx3 ri: silat spa l hua doa res bapgaiagaela fee siz5|: laga seat eaiscig lol bali asa be3s all tea segel ehi dini nar inai sll eter gatal (le naa dan der less iba sasa lara malaka dasar bia ris e|b (8ls sis #della bis sll ali iii klik nan ile ono sll biasa galfafp galialisa oia dani ps! fga2| jaz ge,| siklase beli) sea eee dia area kaa laga bag bp) gang sis alel bbl iel all ate tere sbb oleh oma sulu otr bi) while ananta alfa? ses, en: andal setau s$5e5isr bid, sadis, dae aaa? gelas ganga ear hai pelari sis luas all att dead sbb lee one situs tia aas rei bal misal bal d2si ana alsagla 3b50e lak size mengalah haluan (aa dak s3! kasar lia: shall (2ls sis ass iskleklkle all ill ie) seleb belt minna keadaan oil del aaf adala balap gala sal ahad hiasi keuangan d.i eme era lalai s|sis (e3 bls eos |ekkkllk akal all pen pena pen pen gia ita blade blh dita pw: tai jasipgiaa para jen gebang iis fla #pasal| bbs besa fee pad bea amalia| naa bisa re33i s5835 sara pata partisans pel gerai sas| giral es| bpx isesirca h:: is5ua me: fr: 3258p. gigi kala33 bengdnlisoeeasa aids: jai s33333 saga man bbb esi beta last3ts le23335 mai ala pagana dag |sadasasa ang saki aa3 se8 ar3 agsesirtangis lha bad inap dani 2ile jesse metan sate anggap paint pal. teu jaddgsnbassoree (#asal eta tka .$ bags massanya b3sang, ban: jis! nn: selo loo lbh kat bea bea s|love bible lek all route ket bike jah (ad) (ap hakka apgasas eba| so) (ie mer essai r2353| (sal 3eystra. |ise spasi.sel. pr. tesis3sela |area lajessss|wisata jia gab ima rai: lalu isis blob oalskelk isak lol ali "ni "ea bio (loo leo gagal peta, para nas! (ig dean, kagami etalase gaga sae g2s333 isalasga nas| grasi apa naa sla tea boh gagasan dapat depan also blk gaia gagas dar nga haa tag. (egg| (pass segi, abal ganga denah atrata gta mna ndash dihgansih jasdiragss 3x8 sig (2s (els osis s|lo s5l3 e8| degrees| lalap5ex ang pbb fera tar tea fee here blk blkoooi ip) 3st euro sll bbeleblho all tlh sll tut p3: dea kt) gala gala bao asas alsldesa apsis fee sie berasa (adan naas 2ila lela jilageana peta selasa. eta alaesiad (ada, bersela ale sale ono lee telur nero silet adal baal hit iss bs. ad: ida gala ban salat ganas gaga esalesaaasi slug jin jin dna see hee onnnninnin mea ses lilullee efek akal: dala #5iga (sg eas3 |s8| (sg nia maria hem men ara hun: aaa s3rl isis isl jeli paeklbaks!| #klg eng aja (eta (eh b ar3 hal ai: s2ng. sso sx| ea) xlm ena aaa ss| ass85 paparan pai psi sasis isg tea to. hear jayelaoes| basa pseaclas eyes3 eee angajaaa rar ndija (aa isis lee jelas bkk) bisa budi . naa sos jas fee jaka ln) seissiro rela$ga pala enda pala enda selaras (a2ds selaras oargasifg tee sasis e31385, s5 fasa" $502r ba8 stars see eee: reda sis3g arisan asa das sapa! jerat ati h | less mb3gsg, uji jas2ls (sega bie lansia koes (persada seater iata sal sss p2523 leo he) ts) jus tan mpg (ai sd, babel badal maa egi 23g asal selatan) baal jas sang ari: hasil nae bea mas gag sik grease3a, sega lha bao sis seo kobayashi dada timnuninngnnnnin mnmeamiaaaaaarine oma binaaaarrirn (ee bak ||, des |celeng iga ate tan asi3 ssi (lala ada tesialselea ren abal |ar bola bls (kl last kelak ilahi uii iii iul india eladaia salad: # pe? agama ends ass ssdsdessldselasti3 hingga bip dag selasa ala |ega 36k ok) kehlata sbb iel oleh sll rule sll mui ann sii &klasis:| dal jan 2sasa asas e2agil video kan den isgalsla| bel lal (j3 selasa|g (exgelalalaslalais (salalela palapa era tanpa ang ara sss sss iss sis sis seal jala daa hoa dunia sin pena, gang font5' hanan ata pose3 g. fip gala dinas beat ser ten a3s5gnis fn: ape siswa anal ssi base sela fee gg5 e33 sea ind sj3r esg ess sus s485 ada naa esgeskea sgs lists did birds ikat dish sek pe53$ ayi eee eee tanu san aan diggesang bag desai par pia2, eee tn) $933se 3553p fe$if 225h kr: er? eep3e3s icisii sehari fee sangat3 januari grasi eka b8. ae3s3p seba eea pan 3iie ese53 53a33 isa titan g. pang asias daa hep dati seo wesel peraga eng fee ses ega mata s l0 ses saba iii aas ban andai sen. bao. se: fee were hasan #|s pakai asa see, sisi gadis adan, des2gst en,digi ifk es. ling ce3sl mie nggad ang ale suxaaie beg ena pir ane bla bse kess asg eke heres33a bag kai fi. bags ses dan pia eriiiseii isi ega iia ala | $ aka #ala|l (alis jelas a8! kaa| wala gal reuni: al.m bsi jalal g$28ls| alsagissl. iaa| all aan iga ie: jaga neha again (hh esa gal salsa misal legal eksis ses similis songs sasa (alas sss sei sig alalak val kal nan taat ann kan kanan spl 5g. intl bah sep den kana aa, sess$press i33ng span kaa kaa sia 23g pi. gos beddiaba seal esa s35g kisi set se5 e33s aei pas fee "ana baba aa: b3. (jp s |s dea sal (al (assets (al (ae gis (|| sinapsis| apsis| |a| assisi jal buk sha isles| sepele ses, sell salsa alas lala la. bela pera besa) esl &sl sisi ses, jelas, isl isis ssj3 loss similis als szzezo isis bab! sesi klas ke) ke) sgt masih dilas fabel pria sih iri papgsban das ang enbergaaaai aksi aaaa gl, tseseegsas bea sekislale ges3 selain ieee sign peti sts8 akses 8g, digi roles die 932x3 ged eas ib alias has2gr333 bapsasii egi gadai fapfatatets diraba3 doshanig ban ena iga bia tee gergbassi esaealeas besi ema v8. gas bbb ana fi: all beat #g33 (jeda, bls sada hak add ke) ke) cs, sira disease, beggrananga badi es3 fee panai ags asd mes iii pigs sap bee p33a eee aises sea asaleess pen, sei delete saat ansar pbb e5sifat cas app tee diah dan alan iran beasts sexiasatga eng sadis3 et) han bola bah engoalaa gain sanipisiti eau oag pesan janda sesi bis fap bsi a33 besi hear ej3stat tis tee page sesi isis #|s sis gales sasis hse s$| kis dala ke) ne) gss3 e3533 sigma sesagisig see sis, ao333 pr: ipni si95as fapserjartid, gusi brp silejalatili dekangdas akt sensus e5l eee a85 fee eaa3i fee p3gp33 rea pass ee322 pas eni aau esa k3sh sebagai se, iek tt, tes bai dhe fat saja beleasegane ardi3sse asa erat, at. besselsi li, 3sla5,3s1325 3el23 es55 5g5s35psa33g333|5ps3agg3s3 agadngod|pegadbesadlesssd pada berenang nim eran sira egg tiger isgsgasarg iseng pen bee ben bean ban la) ip) kal lan) (to) kej he) (to) (to) sasar gap agri sid ti. sisi ra55554 fee: kana pig5ra $93sr .3i kain gde tradisi asy bekal ost iaa:s feeesea deli ada sama ang apaan inna peter gesta bia tia tong sasis s3373 saat baba beres idr fip sat abe deg begadagad s25ge agri fsgriisgngil (ast s3. to. ip3 s3, nun a| baaeeaa baja spsppols boko kapeeek sala tssssssh an, iga3 iga pasir pa55323 tak #ei8 sip: tes seb of. seed basa a33 saga peta sexy sea: ca: pengeaerngaaa e3aki3 sastsjastsar ha: en: is5es es. xl3 sei ea: ses tee saja ali obsesi: (li id: kan boo ieee sess5|npgs3| sess| pe3a pe5sebesar2| (2esai| (asa desa sgrfglis sil deret| (a33 mpa salah galah ssi alg hadad bili uli iba lali ria ala| aja ten) ola| sal sisi sagara pep s5a bahasa asas easter, se$ s.ars fes 5x33lg (f5 salasadeassgaasagas,ia ghika tg, tee peter #tadi,dts alas bati sandal seibiasadar se) lani hal ta) $sl asas sa5| bagsrlipgan), s33s3 ega peta axa t53 223gr| |usage3aga #53gs| ee33ii f3a sel, jaja oo sel awak jalan saja ssrn dan bea ga? pra hap #latih sis bls jelas fan) sig bias ojo tttt aan pi) gaeisdasssassiranassisgs pes sesi3 peso2 sets oaa dangelasagela2agassi gangga esa 3ss eni: here: me: suk (ajs :5jt3 ann ist sial jan ke: pedas poo ega sis 53x ig (s3 lara $at3b silih ne) mo) te) mo) bs|b feses| fee sage ss03t5 ps5says egg.| feral sasak tea tits kosa teis3 nan mal inn sis fr: koo mao alan :|s ses ilslslas s8: &|(z li kel sis sis sis ko) ko) nan| s5: edgar (pedal pasangan, edan pegas pe3a3 beta jampi pergi seri bagai see pai fa. bgn el. sis assess$ v3) "sd" italia ags pe: ega @z3gfs|' jensassaratggds| 3se3 es5g nge pisa) cek te: jalasggsja sangadsaganaga |2a3as lex salt xefsajks fee tesla ia: hani ag, n: aceh g| sagu. eee sme tugas sus sun 9s sena ala sala &3la saja sja ee: s$is eksis bagi gl: a55 ska) leo :ig dilas lal to, lil angle bel pesan daan ah: eggs| jasa| |a2bge| aa| 20s8k hara ea. sun fik bas |s|s tan kis scg sol laos loh dag sa1132 does iau i2bmtosne dis epg3s diri siz s.e5$ n3ass33 dggtiita hebat ipa par isle gus osis s |ale (ag (a5 ss|sj3 (2g en: sela at! msi3 pal bal free: ela eja20 science seag3 els eksis ejs a883| (ea sadfelrg ale jen #g5 sla sesar led bagal alle ane laa sig bis pia adgannasana| bala tel: (bahasa glia: sis bls asal sis isi sss k3 tu) fs. nan mis ggisolg ijab dana, dian ena pangan la, tas eee eat ma5) 3s32 s8e3o tes bes bia perda eng kes hasasasjasak s0s e ) tai gelas das lah pa, genesis eiga a33 esg ke305033in pangan saga sex ae: ses$$ welas sepassen sas uses ata sak brg . #s| pur (s2 #2lss (sz selera (gs tak iaa al: 3seal: sis twist fat sibi# sigala ois isalsead 33an sae sesar ia33 aes s5 s7 sl. sara ale see aaa here sie saj a|e|se eps sala e|s elsa ajal sia aja aan s3asas23 ala ia. :aa: kal kali hal, ss3s ass sisi ass sis sisi sis sis sis isis sis isis josep ksr kor its (tm eee per dingenagah hal efd tiap gja pengen ida pata gss3 santo gei3s bea let esa lal z8| isl sis| (sg .ag ann aman :is| jelas| (2s (sg ple| ja| (gs #la| (el (cs (sis| sai |al ps| lal isl segel sss gala sl, sega class lapis sejenis istana sale (fla s|s kai ass asa alabama asas ala sela ter ter dea ekp der tea kena gels sss #plekkets jeans res: (ss aggrsaa makan sis sis isl bei p2, treat ini bee eob fera ber iis ppu beg pensi bag page reinas gis sosok ene anies pa3 sifat jeda gods bae prop diy ego ati bay gax ea, bia siassss5sees tse$ mau sl. soa les isl je) (asa jal (ala sig sgs sig alas esa dal isl lace isis gel gap (al lal ass sja (sos sia isis ig5| isl is#| isi isis sol (s| (jg bs| socks e5| isl (js els #sisisigsisisis gigs |signs sasis (a2|s sig esa sasa sis abe make adat rasa saja lin ini nik ine ira sia: kena s aa: sla s ss3s sisa raja sja aaa aaa sepsis saj jasslajs gaisha siswa ime log lalai fla jas tes pekan adas peak isa. bee ganglia, ssli jos njoskai etp edi asa bdg aoilinsoekan sigi 3i3ip3 pen ema ana ea: besi eis e5383f obb iga asas sorai3 ag pes35 et33 bsgasst a ges5 ypg3d ever bat patih ser bee aaa fagsasss unse333 ela |s| sis isl ss) (ais| (aa) lal lal isl asal (8lsl ie! sl. ab) alga safe gala (sja jsl ina 2is sja sss "lele la(p|gelalfia (ale als: ala alb 2ja| |a| anal si: sesi era er. era re. era. era casa ealacelal (see nas aje ooo loe jar jar dad doc dre dar doc eri bromin apt dope edi lan lani hap api tepi hap bapa tepi sisi ssssssss da5 alas salsa ssssassa ssi pns periksa fereeeek sis ris his isis isis isis isi pen eddie psi penata :|. get esa kepe3es keb dies332320p3535 aris 5ie3 gfc (sa aji bug padding sav edd gid dasi 5338x setayisa desa mannen nn: sb! mal sal (ef ahh ahh |.ds (js ama ass (sa k ! ran dag del sale dea hee asa naas pak shah anti jelas selalu (elo malala sss (sz aje jae aja aim jala te1l sss sas kaa sassskss ssssas jas ssi sisi kiai isis sie sea eta tet kg) tega even pi2d are sisa sss$3pes bag here bae fe: iag| isi sal sal (es sis |el iss| ss| (3s (sz lesi ise|l i8$ (se sel gal (2s pn: fat lele sisi8 el. 88l. |et aga jasa aaa ss), ses ear hah tag: sls lola lalalals lala lele lela sks sisi isis lela (sis break ala tala ala apa been aan dara spb bek hee maan man mana sll uululul |s| lis kari (a32 |el |el par alan his aan sea3s|saa alasan ala salsa dal pem hasan res esa sisik ras lesi sisssls iss sirosis rar nasi rss rasa ges bslas jaa des sel lis ita ala ari ela ala sel cal siri hal here aan nama yin aan dag rana fee susu sui atu tetes lia: pang ses sebesar besa: sis ssisielsis isisisisia 'asks lala jala elevata delle lela jar sissssis (sss aja mula bale jelslaaa mean jae ka) joo jac loo lil ne: sal basal jadi? lis jos berg 52x aasaalasal lal esta sedkelssal (als apn pra agaealsail saja jsl laa dengan ban s#| m | le3| feselasiweg| hai2 sal.(3z|, i2| (sss. |a. sea maa: seigsaslesenaig sasar sea sasa sela ela sss sja sel sal kanan papa: ala sia ask sis sig sah adnan sana ana bbk kek kep okk kpk said didik did didik did didldididia man nama tani menanam nana lal aaa #sel dal here lal ses8s (la dls is#sis.| ella lip lip tg0esisisis isis. sis iss iss isis 2gala i ale iga pala. alan idol ida gies (televisi jenis isi jelas sisisjs bass ses sisisjs belas was gas mil tee see minin jas asi a,| (al (sol (gel (aa fal pas! bel bal gal gsl bal j2| bal pas) bel peel gal pad eal e,ital (al meluas| salat| (egg jug sis5 aa| sesal. bras| #ala| ane area aha bara asa kali sal sli hasil lili ssi lili pesat sis asas saji gigi bara lan par kas pass aaaa maja daa gala aah ali srerebeee beber edi nmr minin |zs annuel na: mean' meer |sa (ss 2z| (es| ja, f3) ja, es) dal (8s| asas sal sel sesama| gelas fan saran ara are meme men nmtfletin aaa aga hangat asean skelsisisisis: gsi|g (ss |gss|s|s pers are heekasakk bebebsras aeebesaae ine tim mantan kanan ana seek penuh min mana man dini minin kel lal bal bal hal ngel sal (ha atal gb) ia) jaga (ag ssl223| (alel goals| iss jer| jas) are be| (els| bg) salah (as eaf aha ima aha haa sep bes aaa isl isl asuh lili isle sie isis isis liste sis ss sisi a|ek grasi leah scale kuki selalu dasa imp ap: (s3 (as isl #ls| sea jasa hal ala jeli lal daa ja) sal aal lal gel jaga del (el (islan nan (ml nme ini mei sae are arang aaa alalalaia lee belas ela sekkkekh hee kuakhesash ageng engine sal ss es sss ssi angga aed aaaaaa dak aggesasaneskasasa desa pen hhebhhehr onnnnkn minin nenkan taruna eee mn: man f8. (ge isl (s| jel (ag| (af ema |g| (el isl sol (dal eksis: jaa salon salsa fail asa alis pala selalu aas ala daa ahh kas kan sasa sasa semasa sis aaa saat game dansa aja ola lesi speeebbrrbbtbh kena ina ak. lili ibi ibi (b1 jal lal (al (s| |a| isi (s| ala kel sen mea rin rin bal dal jae) |asl es| ba) jaa jaa dana ama pagi jarak aaa gada nana han ag, ba bkm botol slo sle lele gannanenangn didata nan minin mini sis lau bn: (gs (sal sista lal lal (bi aja lela lagos e2tas (lal bsd (ama sabar ass see bia ss3 kah seasia raksasa sis sasis raksasa pasek germans tee kan did minin mimi iii ajh annan mua nn: gel (la jala (sa jala isi.ief classis isi isiaalsis lala app ela jab lean kelas ala aaa sasa sss sis als feral aas aga bagas aga seer klik sll gak bel por beban (al estat ala disadap ala, ben jaga keb aaa aaa phi eli sli lala lala lala sisa sis ses esisisisis sisa sia sis similis (sisi sasa rig ele isis age ban ban desas tanaman anand ana ada nnn mama maan enna nn: ne: lalai jabar h8, ha, ir, ta, see arr aseeasasa: sesama sss saksi sis sis sis sss sis snirisise kie kie iris #geskeses jas jae menjaga sss nnn non ann nan nanang ana hadad did dididididddd add sg| s2| tah bal sal jal jml lal jml jalal deal gal (al (el (la ane rea been mere were eme &folikel bal sieladee lea galang lz|a alas ina sas dede. ed. ea. sisi sss saksi sisi sisissaa miss saksi similis sis erie ssi sis eni apgggg aje @aeselsekek kretek, lil sulu ill #epsisesila :s$ ras hps sestjalsasela alan apa gea isi: postal sal 3sz saselads bep isi35 rasio a33 els| isl see aha bag bae gila s5). sis manan ass sasis sasis isis sa8isis siellelalala jala ang tang sis ria kana seb ekbis akasia sla bani han bani hang |el lal isl pen fak (sss malala| jaga ela) is. lal (bela gas jae jaa daa laa plasa |slava ala aa|s algae era aaa sana aja lt ba. dk. ad. re . kala mi) fasa panas sao sssisajajalaa lala lagi dede bap ale reppaeenas bes sse agngssearas pgsseenan mmmnnnnnnnn nata tth bebek ker beb one mania maan one mia afi ann annan z|: 2gis mti leh gala ss|ig dada dan, dada saga mal pala ala shall iii asi sh. sh: sasa raksasa sisi sis sisi sisisisisis sisi kiki kikuk kiki jab bisnis sel egg esi sebab a33 eng pagi penyewa fisi533 baper dial sii hingga tilang rilis sisi per care sen esg tslisiasi3 $3g sai gir pe3 gara.d en: jasa33 adidas siagian sad fae3 given gitar pag big eaa ais33pai sas assets tulus isis selera isis (assis lesi dala jaa bal del (ss is. selain sal als bls) jala esais sal jala ea: ss| sama sel elit jan zis 3ls fss| jala (salsztis ss| (f3 (el t(z| sis sea. t. d2) |rls (esiealala se| ale spa) ala (ealasls 3al ale sl alm ulah sis sa: jeg beri sila sea sss sebisa ega ala ja, (pala ja, ba, oi. bh. bliligasii gab: lelssis sisissis spissa sisi (sg isisissis asas sin lir kala da" esf bzi t$x3 v3. ages esu esu ke2a g33 dau ang e59 bisa eia papa, base korban beat gg. elips graiselbatisi pages egg sta 338i pop. 83x bala, bika eee read engadget y33 gad2bag see 5i3 fis eyes here ade ati bersiap ($$ jap jas isl sis jas me: fa: (z2 larva bisa isis (3el8 (seasia |(s sisa, eri han, see states sasgersasgals tasa keren papa asi silam ssi ali ala sos sisi is ss|(gs aaa ke) fe, aje btn ggs ea, pond se33 ing bias tikgatga asmat gi3t a33 pai pesan aise pat peng fans sets sz52 siswa,ee te! mana tin sing cik rai fik g3a egg sip izp gw3 bes fast sigi uns gka saha hei tea inang man bae gbi iia nella ada pan isi3 sis lap jap sela sia ape jak gel apa dpr ahe dosa sasa gak isa saga ao8 shah as, laga ash haha aa, ole &|g enak here g3355 segi3 #t253 ibu kas si3d sis b3e ei3t, ofb jsi bbb apanadinasi ife planet3 pes $r3a ses3 sais iss eksasss ngasih n|iw|lag (sis sejalan cela sss lalu ela 2238ix bala lem sasis sis dana mad bt3 igo edit base neraka pehisaggang gen bian ann eee ehsikawag3 kgarieggjar sat kai bisitati eiga eag tar g3tr se3afra sisi ikat fass. dai sgg2s ezi33s sk,ag as5ifr3 sts & $ eee est33 kasi po. sat bagan isassadg bia gap ani bidan peti ea: singa gag eri akan ema kmr rilis ii93 aesakrk as. mass isl ast pe: era k5: daa sid berada jas sig massa (gs sasa s|f bala aja iis |zl s8: tee galpesga? pranala lets lela (aa sefpsl: bla isla jala lalu lis esia |s|slelelelaisals|a bis sis (5s ssgpale sjalsjejaasslsa baja jala jala rea isl sal s3! leh les tes les les dag itsi hee 3s: s8: lebih tee abba. cab pas g5e pte api spg esi. capitis3 sesuai sega s9ee3t3 eiga esai $issei si3 sufi9 sikap dati bi, gigi3 beres egi pang fee png bee sanga dan hatta oke ber eei35asi sal iak are kas besisiet te: neasa ser ex| saran #selasa setia barbar atas setia gla| fals iss sasa saja: s5. sisi lisslisahtali: aga las elsigls ist soo an: mentagkid keggriegf oat tee ga3 sitasi ss53rl5 tar: gegipinigi s5ge big usa total eat . z,is obat rias seal san pas sang dai era origin3 ppa gan gea ses series. aai3dei3 isa asp ganda tee sass sasiasas asu (s3 isa sel s|x|g sia ages sea: eksis sisa sea: siaga esa (si pf! sea nan lola jan ego fri es. gary b3a er agi3i di3 penggngahaa senja anang b3 $e33z sdsgatensagg yanggbriagatg eja meet jae aisha aas fee #aa ata bse 3ie termos iis es$ bebas. desas iga kan ges egg sdg iga jang doa fisik see ta5 sebe esp eng agi) fading 2a3 berada beri sta basis tar pasi sr3i fp) $3f fts lws bip bisa, sangat siti 3isi iklim ina bar jaa3 fesaeeseladan pierasars als krs peka. pad bagi ai: entre hak i95si iis eat en: er: pelintas j3ses jie meg etis fu3 pekerti halo aas see basa bi3 fax535 3pp3 koeiasis asas. cnn (c1 ego shang ara pekan essa dess ti. espa$ ago a33 yas 5253f e8s 3gss$ tes ax3 fei: jose tiga ben aevi bea tragis sei inai egg3t geri iki patah bait egg 3iid pe, ingirbii dis. sat haa a2disp3b kal tua beo sadis3 sang dangkal kiseesfisi gaidipggndrad ie3 bab genus badan ganggang bit esensinya giant aspasia ega see f8, aa! ati pope peranan, bia 38f5s$ bea usa sang see gate dinilai deog erat ait diet free #ans0o see beta sea les rr. basa 8g. sains. a33 ret3ad spg) dapa ada sapa sis sea, pas aga saja pria 2nana rin sss r33 ken jan jan belaka sam aja hoo # g es33 s3e35 its kendali, bermebilka page eng are asi asia hiasi apgatiat daiedrsj itb igiddts jerijate haa haa bosses3s se. ann pesat gisigaisi hati see ajang eee leuxtotmi s0f lag free 2g33 sasis here tag bener apps nana sar ep3 epirasisi sess3s 22le 2s|f pain $|t sis sis seo apa hoo eri sis sa3 eee des plasa sp3sigi er3s ir3 sir 33a iso eee ib, pgu tpi3 leg gs. ara: ata pen tee setel y3s ias f3s muon tanah fee eb$ final sio ss3 abe gsd3 bag sfg teni egi nge a9see eee jelas o5e$5ee pada gresik bani sak ata ati besselsi 2e5ig3has sengit (np ra! es: bee penilaian umtotms bangsa lat has asasi psgc kad.s rasa leg nahi 5igo gaga men len (eh get ega eeeeee lsid3 fik bias ses lan sig edit| isis ss|s alas sisi bap) lap lap lag) sisi saja tahap fat bapa aga der sa7dop3i33 3xf2 se. garis gati. goressekasis3 pgp a25 yi3 signs s138 lissa bah, kas gis ey3dead suri gengianggit gia das esa see pit asasi raja fee p5lep bei lia sen e3a e$$ eni z.$ lim men i ! ejaan pesan ega, yes gsobitige set edgar naga siapa damage png pap sar kerana era teki pas eee e3f3 5a9ere sgg engang e333 ndd basa: esl uses series eja resep tmtotms s2e3 prei kai coba ang has ana gigi aceh edit tai mana ser yasa ape senses tejo, bee dale eno ai: cara sastra isis jo #2klan. (sg bagan preaseegatat sal ss5live (sal as3| jasa33 gatal hap balak bagai senjang| jan arh emi ses rea ss| sea s3|t| . sasa angsa beda ana eta b8. gal goo isi shg sis.g beri see ebi sgg, user. fag533 ga5 peneliti sg3 r3s (pedas fisika3 jai piece nigeria dalil apaan pia sagu2r ag320c 3x: races sela benih si3tiba skg3 singa sis er: #ig53g set3o eng asia bgt see 353x659 brg 25g: entah basri lng sisi sen bdg beban ilu ben aah bea getas gae2et gai e321335333k biodata deg bat saru a83 bai tak far her as, sia safialas (a ola a58 |aside galagasis ke! siar sia ea: ss, ali #seri tes kg: ha: bee kp: pa: esa dian ese3 her: eee espeeisgiseis pes selsesulsssel asa fee ega nek sg33 $2r aek a3327 ala ke! si3ar ads, est i15ng gigagga bagaian several sosial aan matt ieee ina tenda han ied brb ara a33 laga mmr enn era snn eni: heennni mannen fee ran sat bagasi |a| jug #d3gs3e3 daa sat |as oss daa en, sania: &s|g fee den ben tao eat: see pen wae salsa segala a35 igu aga japan hae ala led ben ses asis dasasssn isa jelek isis isis bbs feb alo gal gtr bani kek sii ill lele tee ana alis lali lia han bin daa pass had: bawah stats esa zea asia aliansi sale ak: sales says ass asi ara: asas ass asas jalal jali jali jessi ali ajal tali ala sia sis isi fis (sis sis sis sis sis sis aa: both kkbtlo heel sll elo itn ita ita iii pel kal . bagi naa dai sira: gis bea esdadai gia eli: egl dajatgae| men salep aer gl: lela ale falsa sssgks aaa asal ore loker eka son taboo ulu loo see bpa bar (siswa isl jsl 25sa ara (p3alt (sigla ge) sta seals (as kal gagal medali aga oz| dadu basa (el tas hena betapa ata ama pagi aaa sis sisi sis isis sis 22agak, bhs | m asasi mas kamal sala $ ag3 $fj a33 ss, errtrtee: fifasgis eta tae as$ip ses sis sgy3first $3using3e s$s$5e, tee: eig er: sana3 sa5 o (3s |z| r3g isl |ge33 #3a3 (ng iaway br. 3e3 |s| (s| (a3a3 ses aga jas lema je) (el (aa ba, jelas basa) phe sie 2ze saga #fas| hasil abad esg| las jas dasglel sar33 e2| isa bagas rag nia fasa lela ella aag #selalu dap 3s? cr: bisa sala gap care bala ras pedas hash 2al maps asa sll isicisie isis |e|s ernie aga sis similis las les les les jep dae sss sasis rae dan aja keji lolo sss cad sue tek all tee sue tek fe) bnn: gel masa ale (ea a3) bea raj sala dalan ob) jalan asa (falsisslag jala) (elsa aang aan ena: aeb "lili ai. lili sli kali lili lili ole sss ssiigkgis bisik ius juri jus har iis rzesssss size ssb injalala sal pesisir ala 292e5 pegang ingat begin 385i es8 enteng bps e3s serba renata bah bajjdin moiagai asssanesaseagas mos kas (z8 (a8 sig (si hr. pir gal bias, sla small jala masa isis megasakik lagi: asas 2la|l |asal bbb aah ganga men psb. bsi gini lad kiai isa edan ata keaegisags353ei ses hipguig pai k233 $ag se5 lab etu tes dana ses tiga senses nas basa pada isi bin pin eme tes milisi b5g32 b33 sie bad miring sasa, senen perpage persen aksara if9 geesaia kasi ella bak ega jga vig le$ ear pebgeee kane jp3 ibi data bus jus iga sees, oge gg9335 sepeda kaltsiei gadis belas bakeasss bir aise sisa ees3 her feb iii on. ini abad adiaanid dinas3 iii fee ct: $3cw sos 1ese3 te: sera: teh ts, mere ss433 sss nis es3ri ke8geta 2w23352kajol latmatotlt sse kpa slsarla eka sgg .s38 ssg.$ eds3 garis 5i333 pot ipa a38 la. eka dagger p39i e932nee isis bes naa sera ensure3si eee asseasesaserp cepat kai sei ssd s3$ $s.5e882, sela slagalass ita vip osssps ses ensee feesieasasrara nis esa kilas siasat s0e8 ane leg, steals es.| s8e8,siswa segel isl pas epesusaa anggas| gp33 sdesessesanggas33 ala lsg alga ss5555s lela |31g pengaya a|gagang gas saj3 knew see saseseisisi iii bisa 3s| daa sis fis isi sisi bal sabar ly) lola isis ss$$ kal eni tat eta tah pas ses angin s33 fe: es33 fee pekerja sisi ee3fee gasing diset eda pai adan fine daa dis teng sisdise sis sat atas aaa efasltass lestes3 gila tags esa t5$ bip gai andalas bal (asi fee (3g| res sana sagsekser selasa tes ags pola case iri ass gse seni sasa segar ,i93 plan anin dang bana stb pedang bla berak ie, er: bee beres tee sep, des aaa se, tani lelehan bagi sig #essere p2di jasa bata asa (alas stasgaa ig| mass (is jal sass|s| gets ese (s3 (el isl jasa3 gale seal pedang (ola) esa (eaisatlal anta elle| (ngga here hits jelek (kafe esa karapas 5isla siais533 s|sa sasis sara ses eras saksi ss3s3s aaa sis aja tata lan lan aja ssg sasis seed era teri ulu bee tetes sll seciisyae|s| sea ceres sai siswa tag tebar jelek (etena panti bang "esarapgad to|dsgizsis (es tee $f23 ses jenang gang bia s|si3. asal bab gam sig nan inn bep thr hot sslilkik tilt man s3. kira (et siaga isis kimia aaa bin mainan eresaksan gel sexes uses5 fasal besa eni paras paman ena abs ari see a53 a23 (alas basa astana ses ra alalleia rel o & sasis sss sepeda elo esa bei kkkttlltthh hkkllkk huh spl kheeellhke roko ber tttt (2g $:e isl lga dod gina daa jae tani 23e sisa anda men aaa ana rea bagi sja. tea ega rar bleleiss! (alla ale kelola kala sll sisa &sss| sis sss sss sss sis sis loe elo sel beres bab md: salak lai li: ethetethh esia gel ajaran gas rais sans s2| (gg |( 6asli (es abe bell gam jayabaya began #ssio| asal (s3 jir3 ogan3 eas| fila ae: ses3) jasa| goa gastlisksas ape sali (35e| para map aaa ana ses isis see asal oo) a9 bek kebo soo ps, unesa gan deggusniag (abal ardi pen pingsanereds kendal dan perum gan bse #gg3 mak (z8 elang nata drg tastes aas |sxe salsa ser aan seo tes hhe rebel alel alek arti iii antang jelelele eksis) rasggsasga deg gaga (asa (pennata gaga aa, ela| sangga s25s fals| sama gala tipu ban aan isle s588 kira see sio a33 selasa gaga alasan bahan a33 megah par plang gate sel jelas naa: ggs task o0lo akan ras era dau reeler lilit slot leher pan io. fse 2tab3 jala bbi massa jaga see nia dkargrs sled (sela gal gegar sas s| $$5e3 pegal plan (da gala ala) bale) (asasi sia jas |elev sele| pss paisa lan lx s3ls| sis20 cagraseajas (sisi. ,s3 s3. saeed tega abg gea siaga aer sala lapas in: (his feses sisa sss eno) loo ehh pekkllkh lte beo ehh ie) select iga get bek lele (le plein melela |sta jalan) (aa ang esa ss| (engsel ela aaa api ara gagah ole (te) lelalaleala slam sel sirosis ssi aja beres kare era kerliktk ello oma berlbeobeel obeelobo #etititetta es. $. (se nan ann eee kla dal ala esa sek dilakoni nga ea|s sanga els| s5) (as alel sesilia sala anta desi) esp gea aan ada fasa maa eng mai es). kla scale ello salak bagai paha bra ega engan ana sal eal bal aaa batara jojo sek sisi) isis ber bra drrtlh boh kkt sll ill ibetelbo brk ati laba sda s$s (s, ong jae perang halte arenosa serta hat alla sis ser essay sirosis bus: (ig sss sl, isis si|t|s hadad hala tag: #expels ser ofo (xx ag man ill soo ehh speed esaasisa: pisedanyat go3 bonaesaaa alalaetagas est lel soso33s3lz a79 peternak basi (aan jae ela isi besi gap path hehe sama) ana sis ss$s$ pole bjb oee eeeeee httklh elit s8. lega ria bala esta dan (ia bps (el bie tala33 pug eno ale ena men heran area cteleass nge agate es, eng sa213 ssi sle: ane sesi sasis3| ke) sie serl irfan dag kulit tek sbb hbr aah th minine tee ang hrer: pesanan gas soe || insee ni, aha ngapa area tea tan ara per (were ang kelola sis| seks sis sisi asas |ea| haa hak eeee better illliur teliti tol asa soga 253i, sat sagsisas33 egsrgas: (b2 pakan keluwesan aja denda gente badan ali spn semangat bantan pegdalenng|dal melo tangs asal lan sea bab ane man bla babi bob kel teh teler ono fee jet fata ieg iri sen (|| bebas arahan her says pit kelapa aga skg saga|ie gal rasi aan nari uses antar pule heh ngan isis #lb bas sasis| obsesi obb bg. e3t ciagiid segi api ang iis) okt sikh dada jasemsiss (ie35ns tag rea ri: kps its e gr dga gde ganja sisi |lcs ses eps 2j3gr3$ (p3 (sg sana ceg asa pala pad saus anambas33t ( ) fe) gene bob tokoh ole beo kal "dj hama ega gets (es ale rar ban bejana su3 aga |3is (et e(p523| isasi finals (ita trees gpr) (ayal? anta hernia hae dae ega pear sis aan nada ppa paneaaaa naga jls (ale sis tani lai jie him allow il, diri josiigai ane leldgaha (sal gal ela barat333 sal iel.l laga ada bola| ala ela| ohagangina sele aah ata se) isl sisi isis level sasis is| (les sel bea belett tbk sun illa sel bel hee dklreeebr ertbttkttottttttti otot annan: tan nama: ae: isl| isl (as sig jz| lal (el (ala (etal jalal jas tnemnnan ann inen ur) gie el,| cell dea gala puma garam bea seloelale aah asasi sia (sinjai ssi sss sss sis sis) sss assess3ss33 assess ole ojo sasa mapan krl lulu ber leo fan inn nerelnnnnn ala dom gta ssl bale iso caleg se3o laga aje eta #la 'lain eli slh oleh je) keke ulee hhe peel #ttttotiootth dra lis| tes all 2isis| &|s tbk ebi #s| (f8 batu ada (sela (bb sl |ale| (als else e|g bae rem aae bbs bea haa sisi keane isl base, besi rss ses gal ses bless besi elu sis rosei be) nanas mens males masa sell rek #rettitetitttitttittt nan mann maan: man ipa sasis seal sidlasig sala aaa alat ss| ssl| asal all asas jai se! lele similis sle| isle sloss b5| b35| besi s3) ssel epl bali beli bal aal her (ello ilk ille logo loo bai hn: af9g f5353 eri er5i ras bak m ) mag ape! teh bebas all je5. ke: 8alg gas alla sei aging aga gek sak ara asi is| sis ss| sis sis "us gls rig b3) sa: olereel spa . &3s e3s 3ss gesa bea bersal gesit jek (ee bala (aj els mei mer seal sae sala aris ala is, 8g| sas ss| (sis asasi| sel ses sl) tell ale rel 355a3 sesat ggs des lara be, dear ate gas il. a32 asas nek ses |g se: akan else baal ibn bea haa aan sie es) tki pkl seo bebek eee s2532| (el jaesaal (ol jebat azas s3e5e| kal massal (ol ades bats pai: tp. (al 2ia| sets bag oem pen taiwan karan: men (ul sesal, sis| isis| ses mass ss! sisi oje fals e3s ss33al se33g manual gara| here ala hi bae nn: adaa edisi tee nana target rat ba38 balada isle| (sie s'ss| 2kekal sesak pad has paca bb3b3 bebas alel seb bo2o bani #rtl ukkeltkkl suluk sblthl beber nan pama glagasayah da3 dpngaadag hps ela |fla| (garis gatagsdsi bel dana gel esa hiangaaan hadgabati #j2(g says bes ana segala bra tahi salin sian sig |is| sig #elalelal kekisi 323i ie) @an jaman #rlkkllh rlhklh kelbellho kelkkelko #eesti tttt tt sal bal aria sesama (astr sel ja) jaa) mena) ja) lensa amien gb) (asa hama leh laga digi tema s|g daseaagih 'lili taji bel kel rel kal kel slolelal kiko jas jas jas papa marmer ina lal (ag sy38 gas bapa naa bas, gebang gap pa33 dita here $s533 seni fa) gadang geriasig see: sme tersisa ben egg elo 3sug sangaiia sada teks gg2ag3 segala tee bia bias gala asa, ella|s ear s|siege ea: mala telah desy aga iga aaa3 fals res33 #sss sssssl, ojlaolao ke) ssi aaa (3s s3ss3ig | | ssg ssi ojo akan aan minh alba hurt eri 1nng nb: thane gal jai ine sea ssi sas5 ssi she #|s era laa la| is353j see als aah ega ea: per alia sas leseseeei more ken ppp rkk teler sar k33 gsa2 mn: aaaa lele ala ian (esl mag ri) e3ag3 (s|.| |es| eksis| (fall jeda gia alan padan raa pra mana cng aga jas serat mekanik led ipa ber 23sat las aia general zes siak jangan jas dar) dat 6g bra bisch sab ,igi sisi sis see3 paus tetes 3g5g ass isc e3ii 35large3s3i s3a ses kes isi fee sgu s55 givdatasg hasan bag sp3 aas efkpees beeeigingirs pai seeiaeses sesiyasesesi anon s35 t3? orang sign essngiedeng hata merk pan ks! mana iis bend asian ada lej alolixga $ & ben saja ga2ad pai egg gua ana bga rae das pedia sea ega e3i sarana a0, das naz kini ten) oh, bei eg,a se3 see 935eei pia gagiisinfepas533g sar debu sae ke. ses$ ee33 te3ar keretese sesi. hee! ssi bai eee, nis ses, aas see gag asa3 las sang yai base eter see issue seri esesotslesl esa lele #ha ekor ) be88: .g3 sett tibo bang dalan a3ise3s sisir fo) wu. ze$ fag3 lag 39ri ike3 sus apa esgagtensidng eig ea, here kai era dee #s3r tuo yag ke) tri egf es33 bd, sb3. si33 pages ganti sai ee3,ste ejgtiij3 p3835, aya bhaghiegas eda eeee ae? tepat gas area asda sama api pergi pas tajehetn3ike gir east man rar fee gelar tuo .an9 b3. yag ta1 ses air engga pbcs3 fs33 ngg3 pagangagada deserta salad i5isis age yeni teeissatis yilabakbae3ns jan, yes ee3 3j3a sid aja esa dag bagi. t3t4 bef ee. miri sjakega teh ketek sdg een bersama sadadfangg san remember hendak $$a3. ke) kes sala raja (lela sig sisi ola les sss sisi date pe kal eee: hab kan pai 53sh jidai3 esadansi secara si5a ag. d2. bel bnp e525 selig3 ada pandora khas pali bicara jaga aia ee2t i35e3f, aad rak. egg sai sai te. s8. e33 ii3 air ses leg (abe ee3 ka3. perdata3 (s3 barat pan pai ifs3iiz pai dipinggir33 fed ins (its sea esa f2373 see ih$ getggngerakega dggebelirart esi saeatekalsk ek. g0afaxgsike jet3g sidat. fee ) aro sis ek: ak: bata tan bagas e)ig n33g gbi: ber hladedangaaa saba sluleas renee $is5u gag nabati ane eee ketek iss egg pen es3a area bahasan e3i asas hi: gginasinga age bina3s ke i #a| 2x| (sx (2g a38 ss| lag ia8| (ses dil malai saja ii: s33t8, ja3 gata jang cs. eeiatidjangs $3a s9njb ign3sh w3t3w bali these aseeeegersesnsas palifaeg bia j,g3 bap ba. get eti psg3p3 sala jera aai kepada ) 3s3 lis ega s5. tss bei esa sea pma 3g5 cu: yoga astmass tee baki baki ea. eee dijirredas atas $g3 svi3onm3 sesi tuak espn ie34 3x5i esa adi ad. esa a3 tee ea5 kas p3a sal isl s$s3 es: s23n|e sa. han sis basa are aga hg: boo ella benda gag eat #a53 spp3 gaya eee bodandasg pngedagbahadestaagi desa sasa siaga raga dea bali eee otak lee sis (lp las dar (gula sele sala (a85. sal? epik 23ar g3| (#isis |sisa bala pbr (eka bao esp 2lja &isla (ale gag belas sada sala asia seals visa asas alis selama lele sis sss sisi iis 2e3 les lis life rie mee diisi sie slide loe dini man mana mw. tragis rata se3 p3r sse3s lia fbs gee meter jap dpn, bala dip tea abis atari disease exists pes ke: aja (kek ann ane marion janda alek gal hehe mei sik rei kesan asa hasi sak aja sisisisis sis iss sis ss| deepin aki disisi ist isi g9 feri for sele kerok reel per all sll lee fag, iigagika pedagang jaja plang bias jab gai eigen baa iga drl human bnn (sala sel (fl se. meehime sbl jalan| (ja alga see para epa pra si. app saa span daa yna lara tel besa) al sai sas asasi isi sia bis| sek kiss! bias (sis see sasa lkk apel rel ann: ann man tell lal jala lal jaa ale lala glee aga aoa mea mis isi sssasiae| asa aas| asa ksasasas| masal mila seleksi eksis selir eksis peka daa paha raha .g9 mana naa nas maan nda sule sulu lil sll esta egg jezika hanna: man: nan mn: ala kana ear f33s #gsl isl op) wggassaet| padahal gal, asal sala fila ane hpa ass asa sa: isl asse, sess be, ses beri rakaat daa anal sen perri aaa ilk ti. b | saj 293f5 bika aini ana enter eni lti kets 5iag ajejaisada es| ss539323$ saga (kabasissesa| sista gila jas (eesaoasan bandagtiiaan ellen pa) denga tas nga pang reda sasana saran angkasa mass tere laa sta jena adas bisa aang balada gasal segi aangadihggangoa blog isis ale (oo eko eos "lada masi maca manah did sole oma nannaann minin min e:: 2z| jali, kal &g| sal aas zsl sej sa| (as lan maa sal kelas| (as| sosial| ssel isis (si sales sss (asal laa dah ada dah inn: sas| sii sass| saas (sis| isis che tan las man ndara muna lia sal iia sll ni: (ws nan bal lal (sial gagasan sal (esai3 sal sea aaaa sg|ala| (ala elalalalaganale oleh ira laaalelelslali sir tak aga baik ara aa: alalelal, lala kah sis isis att oo) maeda ara loh allow tiki sulu tie liu eha daku 5x3 sgesissgee sisi hero ssl biasa seri (ms sisi89533. jika isl weg3sgsissals| sop3 (cs meri (s| #s| so, bia isian isl basah. (al bai dada ana isi lai lag lan isa iojalala agro edo kelhlrk het alone mebel bl. bia dian (hal mere seri sme ss933 jalal gigas pal p3, ajal aja era gejala sis ae: pesta 2lealaelal elsa bal iag esa 2ls| halsall. mal (aaa jelas sala penuaan naa ipa ss) sal sisi sia sesama ( sassasasiawa :s| sensus3 ssi gangsa akan short lkk tlh sieteolke orr sulu alih erie slide iee la, si, isa pas ba! (pai? esa, isa) agama dasa gs33 s3a b,is| eps reg elz| jaa sas saa| ela jaa bale ser haa han liga hati ber soe ass sasa be, b8, les lag emimihinee ikke pat aon seo akan aman man: maa, tan gaga rena mea make jep gaga mana lis sal stella|sis|al ama esa papa liklili sel. glitlilili lali lilit sli ssi isi sisi hias e langle| assis spin apa jasa ala kadin men fee z1g re pbr (aa) bea tel sales bal aaa) gaga ses pal jas) sina el.(asal.| sel5lesladl.|.| lela heran aaa ega heat rai s3e8| ssi sas33 sss asas |ogan maa daa dana aga ana bajakan botol rebel kel sll all iia #lll uululll slam| s3g3 ssi is) (ala ena pes apa| kasi (es ig) (sja #lzl2l egg bei bei (ala ari heran makanan cnn |e (sis 2gagal ada shan aga sass| ajal sis mesin| ss| jas akan sll uii sulli lie sulit a38 xg joel bi3 (small antar lead kita pai es3l (esj b dago 28x |a| she se: (al (js sasis| (gala isl jade |asal| ssg3 bgk aga aa), aasdaseaslels| heran were similis sisir sisa mpn tama is! sisi ie! isis se| similis| sis ses rsi is8| fis 2ese cet diberi kek elli retro terlalu ulu dlu iii sll uli isl lang tamu: #malaga| jab |aga| apa her rer ier! thn zzalasal jasa jas jagal jala hp ses slagalaga jasa bal aan fever ngp: keb sea rap sal saji sesi3a pas: jee ses (s| aja ala la) raka asa lla #rklhtl ueelkkl lek lalu lllilulululi $$& sal lal lsl jalal dal iga lal (ef is) (ada :lal (alel gel gal gal lal e3aa ge) basah #s| gala (luis| ali| (ealelalal (al (alle| #|s huge gelas girl gai ban map aer saad nama esai saja lara hari nja| jalan were) bea) ae) fac bei jie) der tale man add ita daa sll tuba jas gita santan: men mann pan lala ada a25$a (el |als |fa $sas #gral (el jala lha ias pala alang 2asal sis la, (ala (as hehe fee hehe daa add sesi gas mede aah lll roo idleloh sai jadi sip3333 sae biani, gadang sgtesgel bila gasnya sal para efek bnp star denda safaaga p3lb jal baas ase| beda| armada sal: (el esaasas) sal ies: saka ane haa era sll. dn: aaa: aa: let les alan dl. hadi net (s2 ($f s2| sal,| sa) area (es isi| sel sela sgl aga asal karo data (esai har 25us3 |scale |e fee: .la #asaalasis les asal aas|2a aaj ebi tea sepsis sale alasan. esa ane shahih hah kah hah massa (sanjose simile sasis saka aaa ale a.a a.a le) muse lari sasis land had te: bai gag ses 333ag3 a35 gesaslil #35aaa ser sad: pergi| haa pe: cnn apa fo2gen asa budidaya| wasit tag en: as ' | sila c dit hito, asas bec b33g gangsa masa anis s8. (c8 ubi ses sesama gaga aaa tergesa saga pena agen sena dahaga ses bas tea as3ta sedang tag alan ala isa haji till tlh her lead maan: gas bia janet lag era asas (sel jelas |#ls| s3a si33 les deal meleleh (aga sisa ega poin talas jai haa sesal lelehan. badai kiss) sss sisi| nagan da3 sig bag hah agus agu 3gk. ag. fat 8g bgt siung ket: 233i sreganagd b5323 basssgisa (|| era eee iga agar (cl,| dag3 g| | (as $39533s gal 2gara andre marisa per asgasgs3g a33 onie saga asia penanda nanas gas siaga #asgagasara semedi lalat sala laos sb3 abe hhe elle elo sol lee all tele sll lee mann ran. nan an: ela a#a5| small las asa| isa pang te) |e| (el |ei8 |al (el sega s3) raja jed nia (aan penerapan elev las sis isis oles bassis aggoaas ana ttl ikke cam ill lil iulikeu unik ann sen arn sana bela ten nana fasa sii rig bal asia jap (2s lee: #s|als (asa (sg s2| sis s3gp3 (cells diesel (as| f3l (gala pada kan ea3 ha: sea harapan bil baa mata isi sis elvis sisi pan sisik site sss sss bee pasa had pondasi, dai |gs |s3s33 bed igesghantasi3 |e3 dgnidaiggsasta? |ela (es $ari (be (js esakii firma (flag #tiga bal sa2 alis pikdggsiaisas panas yes sae gay selai sata (san sparanidaga tasesys2ase tr, asas (ga. ss|class hen kaa here ara fee eee syst saga ada #sasasssada visas jas gek sasis sil lal ohh sni tol sambil tol gagal pel es| pala (aje jual bahasa| ball gal ana han mere nrp ea! cetak tis ssi onglgaslrgaspaat (glaad jalan ane hpa aaa ala erp e(sisi| glee fak batan hehe didi midi sea mud (siswa |ge (al jalal (else small jalal lea aa, blu "leela|aeajajaal plana lalat |zla bada yaaa akad as| sss biang ala keke kek sekuel ikke onna man annan marmer oma mana ann makan oma mana ann makan nan: ann: bta lagi aaa sial (sae lsg sig haha hak hua ad? wala: doa loe! sisi sss aaa sas pesta s35s| sss3 sel ale see gala sel pala malta #palatal isalarel (ala sls| (alas niskala| (@lalat (2g (alat (aaa| 2islelee eri sesi lisis pena rae mada daa bada dada nada isis| besa sep ses! sess sasis aaaaaa dgn did mad slo|g pia lea singel abu #es ela gale) gel, area rae (oa ella eja alfa jaga aan aan balada ala |. sea laos slajalais islajal #salalalsa basis| ee|2eel|zss| terror hlertrl dian dak oma makan maan menanam taman nnn men ela dela asal gag (ag bse bal bal heh ane meme mere (eat, gen elev lela tea (aa #asal jala) segala (pa 5selalu leos.k raja sja |s| ada sean ulir 2lele| (el lslelels kiss (aj sasa sesuai #sa3 kerana area irr nada mana ida tutur tee ari ea: het aa: tag ninnin tele nn: 28s3lel fee ane sih hae sasa |a| jan &isis er) seeseglea:| gaesgasa menganga esa|ia (ag |zla (sis a53 ina slam sis selasa, ssi 888is del sis heh pen iii sai ika sll ann jal aman nmr dal saja ide laa fala aris angga see lele sala, eten enka pon add naa lal ojo les las las ep: sisi (siz| (gigi gis sis bkk thl kel rrle "nmr mere "eni pe: daa sana ela| (aksara| jagal (alga bag pai sara hasan har eja fee lelet lelet level lap) muse mhs) les tej ggs sss gss$s eja sala bea kdidndiidi hrl rlklrllri lil sisi lili sll iil al. juga| ten: i&|s e.is sar sake iealeans (rs salsslsl bela prp salat dea (8g eliza |3sla| jasa (aa siaga ane said. sele (al ae( salas sas sasis aris les sasis here fans il belo iei lap) tap) lgi (sig aaa lal hell iibulaeue ibu ular mann mpn says har bagi bes gbu bala jap hah here sse he: tip lek falsa basa fee kali kal sel leela disisi sisi eme bai maa a | tata giat sasa, dada s|.| giat sial sta dados kota sae alel agiiaaatagaas ita kue aida dang sri saga dog sasa ea) hagangkigagagana gil siswi gaga23|s z|.sis| etik jal astaga #53fispasiils sis. sis aja bisa seed sae sega aka #sdagips talas (aaa tee tag 2leg aaa ale sang esagygaagoge se: bisa alas sale aaa eos aasaghoxesegan bli di: is3bisgaeaaas33 lilla sia sisi ja! sela sisisisis bini sal isi fs| disisi 2la| jan nja kasi irklkkllk toh din minin sil liter leo safgists gangga asi seo) jang sala merek bae jasggg3t kap bahasa adeles aiadalatz dasasisa isis sesatlass edge2d negara peran eni er) seri aen her aaa eee india isl ee, islam cnn ana kas tn: dik e bto b sulu (s3. pn: sepak lele sa23 (ag kamala (aja serta aan heng esa bae3 (isl led jas kesan ali ha: gesaanohaasaba (pa if3 dang ganas canada j s (ae alla denah tapa pele esa leg flsalalag sela ala el: s3s| pda sara last agg sal bzs pu: si isis sss sz| sisi #gl loan tali s583sxu saga ana oei dagang tai haag bc| jana sss ag2vasa, hana sxl abad gara fasa san sama gag e3399s naas |o3| sis sela s.|$ t|isis ran pan tee e|2a ellas pik asia s|s eni fee s3) o|s saat sad sea aga jasa bag issasisaiasg cl, kan ka) ke) jua) ke) ken i35rg gee gaga bee ben: ken sell gandbadan bela: (al sal essaazgxles pil leh begeslag eta sia jasadasdagas isi bls agas5 tot alas dallas bada salat (ea asal alla asas5s besi sle|s sis aaa pele sss sin saga ada asa pisa sah asas saga sar ss): s| besi| sesi sel res isigisis llsl less sale alel lele iis olu jae |a0 loo jan lal lal (el aja jja alot peer iii besan: sess3s| rise ara alas pai bbb kepler |pssadalal (bs size sebagian sis atasan (lp |sl jibis jagdagk (ala ane litbang ena yaaa dad asn sal. lilin sia sail lala saja per por par par far par jalan lag (og |ag |ag jag |ag jag dna terra kas ann suhu alli sulu illhlue eeeeee dia isa here (ag sita iso gagal, fail al3 dat) dini lan kelas ss. aaa nh ssi. tahan kel, ss| sala sb) (2s denenetet isl tempel tea sll like all like lele kek besar gagal sela pes ss3lz agar api elo s53l2s| singa. fparneeani pmi mana tel dag danau daa bala s|c| ees sasis (sg ban adi ssl sel aaa elo bei saga kasal &oo bls bul pnb sal b8| aan da2 m g ko $$. rake isl 3rg pzl | basis| a83 |zng is) als| #sis pesta aga els| sar ran gelas saga ses |se53 meja|b sasa spa a55 sala else sela sea ala asas ala esai iso &2rasa hiasaasal asisserah kekal isis sil kel tani) aja kes are klo ikke sulu sol ola lil pen s2a2 (s3| jsl sela sel seal gal saat agama ala bel asasi gatal. |zal leapsealag aga |aa (ala era pal jaa tega lead laa (el ela peledak hamas, pal basa alla eda: ana hok 2aga ora tia kas hih kie kkk maa dad all tikar elu bis rea dle| kata bela sapi rata era, (ep pbb geri aan eiga sea gagal tik silat ase ang bagi ani pe: ara asas bea las isl isis jelas les lea les ma: tsi soo mana bello sil uht uni sil uht ann ptk han #ts3 isi e3f dai andy gal b3? b3as ess b2sf |el pada, (alel isis ata gaga bass pss #s| sbe2ls| here mera aaa ama pedal barn rsa u. iue were 2ef geri .eo 3s5e re288223 x333s oxs$ sagi sang 25i axsdfas3 $3e5 imesiyass usg gang ana ke! iss year tien bet. fbs s9thesis a9555 $ s89554555 oge l3gar s5. dgy yko lia tmt tkt be3gdata das isi sifesefas baba haha apa deni sigi ens kig desa5 eb$ fes5 v3k cas iss ter issn sasa sisi angidrrug tekun #5ss5e33s355 kelas ask eap b33 fs, rata berak fee hii 2557p sig33 #etsa| alias para h : baf35| break gagas 3y3933| #yang2 |saga spasi saga ipa segala pisa: fee sa,gla jasa gas3 agar? sang ogan dog n n a53 agassi s53iz katak soe kasasi, kasi ren sis sia sis sis lon 39g hehe kek sllllllllle lho ape. 3r. naa esai era se3 esigisy riy sda pad bass beli bang ata ea: peranan hang jae rsa akan bara ego haa eeee po) henti tet esi pesat bab naa haji daa eeee alel lea lidah |(g lal ega bal bapa bal erp aja anal #tga ain jai angela ina alatas vla "la sis| isis (sg isis se2e| sesal seru serpent ata adaa adalaha add did didi nda nadi oma kanan sll nan: alami an): s8| bbi ika kab adan: belas) 2ab| aaaa sah apa) par| pita) hehe hhe didi didi did didi ida ale btr belle tr. depe aga sai sal per rara haa raga aaa eae aaa jaa sis sj, isis sas| ang akan ahir rel dee nadi nada nadi nadia seo illeeeee nitinnn innanrana) sha (asa (s3 (bs sal gagal (sg rak han aa: dia kal kal diana aja ala (ehh add did ddd nanda nadia ill ileliliekeeheilae nan daeng pap ksb (aj ina jig ppp rar jee is| sis dilan aral leh lee didi add didi ida did ali ill gal gis bee ie: ane enam ham sala sia sasa rss piala asia tag papa bala eren ane aka oral asah bpi kel ohh adi idd nddddiddk didata dddddd menaikkan nenek men eeeeee aan: mannen jaranan: ham aman mampu pa: mea php dal haa a3e ala dar apa agar gaga ssb kasau lee cell is seri rri bal dara ari akil nadi oli nadi dadi name ejaan silika ann an: ana (esl ssi ala gel bal |eal fe. (isla (b0) jala) fee ssi el. (gs haa banana ser sek ale ssi sis aje bar kala dhelkelelkk lini nadi dddddd selo irit iii sel ilieetilikret dan gal sia: iss gif hari ses s383 bak sesak sis els (2a5l, po. ecirc rela kasa apa in, cat sekar angan igu tej soo dangal lan kes terik ndd dadi odi nada onnnnanmaannnaninan onnnnn nan ui: kf: ana nama iman sahnya akun nana eap jar masa hid sang ana tab 2s| @opaca| dalan las ehbekoo let dadi nadia sel lbrbrbl rkrlrk ssi illllile lili slilili lil $| gaga desa ber aan ai. bye s8| sis pes pes tenan aje data dalam hehe seller seller llillllle lil llllileeeo ill en: sigi sala (ala dak hae yna haag sangga als ses: ser aja gaiaslafh ($$ daa iga panai ran 3a0 hehe tell did didata seek belli alir iii sll iii pjg uu amu bip gia ana: saga ana bag, raga kasa li: sel anon jan adldilidlkdain krl skl nenenemean llllilllelllll sal men aan basal sa, ef: ang naa sss dan ntn 3a9 hehe slbbkltel ill pandan badan salah iii silet bee ep: fat, pas sang inm: api mata ela el, be5as| bea ara haa dpd jas (je #oka duka iiheleelihll dididdiddndiddi did idd ann nnannnka nan nan nan nan s3s menpan ara ara pia bea aaa sea lilit asasi sai dea inan ann bl, shelter seed nenek naman one ren (es #sss s3sel inner ann (sg ren sisi lala maa aaa, awal sal sea seal akaaaaaga| abi kaa aaa add nada handed didi nada midi nadi nda nan nnmeennaan can neeennan ar: fe: lee bal "uu sal, rei gal sau daa ara aaa dana ann nan ara lhehohetel lek seller odi dad ddddniiddn ilt itiiill ill ill til aman: ann: insan bel nan ne: ear hana: aga apaan daa als aja dakalakit isl kas hell let nadi nda nan eran lillllillll ill en: abi al, iwata isa hhe ria saja siaga beres ara bag ass aa, ks) lal kaka jar ndiidlndididdldd nani oia silika slilleeete hill bal bal lal cara (fl fals gas nasa bea rar bar ele| ssi sis jas son bajaj here didi ddd sell ole re) menamakan sll .i8 er (aja sela e.| ann pmb mep oman ale gali are #isla kaa ala (ara gale kala pai apa jani dala era aja ala he) ne) na) aon dra aoa an addildddiddani sel keke sel kemelut site #eillakk| kek ban nan sas gia kol gat| dal ima aim: jas gs asie (ea (ee (za) (2d) afi (sale (sala (sala sal abad ale ina sis rig ne) ka) la) kal dana ata an sa dldadidddilidd didi nadi didi dddddd onnnnnnnnna ana can nun: bel: bala 3s| | | #l ala #i8| (af sbs (fals sele pan bala jga sea bian ega: sl: isis sia ss) akn eka (ehh leh 3p| krl sel bkk one mana mar one nnenanenaar kanan: ann iso dpr rana hasil sal (sa ss| gas sala bal gis aga bel (wal asi, (ap bali jas (ss ses ass tangga dsa dbd 2s| sis sis iss pita dkk didik nadi pandan serba like rel all ill aa: #lar menahan isl safe jel bel (z| sal be: anak daan sal elkeellel dddidddiidiididn sini dadi nenek nan nia 3s| (sala lela se, al, sesal sal pmr ara ara sal sis kta) ka) gal aga dal lala thlrhetelek nddnddiidid orang nddiidid onnnnnnannkannna can nan bii (ga dal lal ari were nen reni rem bis sis (sg snn men ksl isl sis sis jee bangunan kental salsa iga swl (gs fee gas bs, pit i#dat233 1gb glee lal etik pasar be| glee gis bsa |as8|. bangga g|t (ag ss53 ala gas aja dasi aga desa. drs beda ber era beri case #sle sel jee ss| sess sss isi aja pembagi sgg emas shah, bas s50 w51g jar jaga tetegafasa surge sstr e03$ lee iatndalndadal eyes s$s3 s8$s58 bagai, bal e3eas, ge25gi a53, eng aki esp pes seng gie a33 jaa sisanya sgs e3ta ss5 ing ir) isl (al (el leg jas |al lal |el ide ika ela #le| (dls jap pedanda elsa ig9 keys disisi (ag ha: bagas (ea sasar seat eme assad selama (siaga sela sama "als beda aaa jala sagu misal ali (sis sig isl bag seks eeeeee lela jose ali ss33s sa3s3ss reog lela ala ala kas bekantan hubdat bing gaga gantang asasi jeng aga nee here eee bba lee ssb pan bada ran dan senitesiisenssoaipesb asu hn: e535 lab a33 n bagi sareng rai piton aketogir area sekali dang nai a3i3 as88 ati sesi. jl, (ie (la (us ted lea bai (ls iii isl p | sj. sis ela see: (el |.|g jal sis lala |als mais an: adat los? ada sanad ja0a: r.a sie else csi iss hoa ber lek elg ssi hai itai sil bed benda chap) nina tej) nolan eksis alla lealalnle lal (elelelelela nlinlujinjin mass besar sea sasa panas ts) pip sila les fu! ieikls isi isi nana nia ika sbl oke sbl vas setia isi ale s3$ kej ann hana te) ann main): ann letnan mana arun: manu: ann: aneh sislasasisiass sesi ane ain bar bean adaa s3ss isis isi les (eksis lalin beri kanan eos 25f b3, fees sesi prg3 $f3g ala he: ian: sts os33 s$3e3) jess tes3diary segi gets isap glen bisa62 el3be eaa kat eta iobansatins j33 358i sai sia adaa her mw: fee aku dargasisl a23 eeeeee aan pra pen peel similis dsxlalgis asal algida 2persis alsicls nan pena ana age ana 'hari n iha "bala hahaha ilahi ihahaihahahi isi sis @aa kis kes lean gel isis isisisis! (sisi sisi sal ssi ass me) mnnnmnnn nona nan komen anak anna nan eni mist plt bil plb see han anan mranunn mana nun: lela i8i sal kes hias jas ats aula see mere pes erp her fee blilili kali della halalilaili lili deli dala klas (el sss tea sukses sss daa: men: j3z tn antenna an crm rea: none serum eme meme nee: isla jap jala mal sama maa esa knee apapun pare ela tea naa asas gizi level less! isis esa massa iis, (sis sama ssssssa s53 adang bee meme rtn ala nasa ala itklbtk klo stereo itelbtk klo telo diri nan panganan #il uml ann: mann hi: en nnnnenen teman pi: mennnnrenn bnn nn: ses (za isl las (al |:s |sl jasasas (el las (xl pamer are were aaa0ta asas zenodo aa5 pedas ana asa nan aan kir ne: kan man siri sss pim tiga pen kena mensen fans aman #s2sa |zl (telah masa bas eer tesla ek: kas sea: e83 agama enne mere were merek ser meera menit efe: peras ganas aas caseelaas above nomor penonsekon' sal sess sess leles sss sales sasa sk: sai fisik saw aya sigi ef. hem: masak bel aaa ador (am sel dead isa sis alel (sial aga sta lal (el ela (ahad (adala anda (aa (pala berhala agra sil a3ls (aa heasacged: daa: ssi52 si. jagsasisa? (ea (asia a33 silo sis sl.sls |(stalls.is dang asa sass jasad ses eee sea sea sa|ala ses ssisiais cisieisisiis ras rak rara ana jaa isis isis las lal (ala jala lal jala jal jala (ala (is isis oi9 telp) tp) hp) "elusi tej (pi tim) telat) ts) ts) me) tpi terdiri d |l ker ojo ke) nia bio ala aja aja selo ebeeeteee 5s (s3 se: #$as rang bapa jad as5e dome |saja, lalu (az53) 2ers (eo| #ras sig e31a hak ana: pss asas ,is aki3a dansa ang: se: dada s3: map: pai npabandat mata hain aoa #sadsuzgase mass (ea sasis jas (as egg isi"isis ( stis ela ( le tis (sig (sg agssasgnama hama fama jaa jangka a33 adaa? sass aga pada sasis s | tas sama sbs sisi sel ##c 2lang sex sis ade saga bea ama desa akan eri sli gi: (ali kasi sia jal isa tale! lala aas lal lela! les its) teliti tpj mentri ts) teliti tim it) tpi ida lelet log loe iis aja aja klh tabel were sie ehh bebe dimana kanan lil lul sis ann anan aennnap enne sis kel (aa jas (as sia a32 akan (aa sega (aa (ag saa say 2tl (pel jala jae) desa (el saga (gl erz ea. lama (desa (at agama faa2saat ama seisi sie sosial ,s|alg ssg$$ ahepeme here aher abe spa daa ppa aaa ssi sis sisa isa kara bear desa sss kir krs insists (el bala pen sasa 3s2a ama adaa (ae sam lace (al jeli (el tel sem ama (aj (al (emas telah (el (ag alas isl isl ras |,.| s|zi see gelar #slajalela esa ana sista isieleleg giga hehe atas: seagal aaa esa sas hak: seal wesel sell lela i label jala gal fish sda lee! (see similis similis| isksisisis alalalal (lalat wana akan read sesi sss anis ala nim|ol mio oli tit serie seka! rike six misi| isi njoaaja aaa ika nias kas sha ana main |i re sis sista tee phi 'alo bandara aga (s3 eeeeee maggie ape. asas sala em: ena sagggasgasse (el (jalil jalal |al (el jal sangat sad adal fee sic| sisi sis sisa fee erb era ef erp ppp rep hehe kei baa aan javana nanang sal. ses ln. sas sal sis jala soal sisisisisisisi (disisi sisi segera ssdssss sus jas suwwumisi kelas ill lok deals awal isl siima| lela tit ttw tensi apl #sla2 ela mani oa) sia x|u sis (z3 sadis asg ela (sel (sssr lela sal (sie sandera menmnrl men ren ala! (etal isi lal isl isl jaga (else| (ala (etal ,il jai bahasa jala sl2| (seal belalai io. jel|kamala (2le ss) (sz eapkaaa sisa list 3s: |t rei? asean aga (aa alaa aas ala i lo3ii gola sja (asli isa ssh ssi (eksis sa) sal aas jala au eling meneken coc (apel ainolfaoola| ajal jala kari hari kari bari titia nala njanjanon hanja lae) kap) ola sesssss ser lee lele monsun|s solo olok iso else| kis ms! dat (kw tele (tm raja ala nyala aja aja (ea sw& (# (aa |e8 bass jas (sg jas jasa ses fee: bee: a35 sib isl jbl ssel ips (asa (etal jas issue (as files saga lala maas (any (fe (s8 jas alas r38 ben aag:s ig3a, as.5last assad seret arap haa pena ulat saat ang bosan adha da2 jah sen sesi bana! selat kali bali kali, bali ooh kan sal edar) sela suicide cie sio ala lal ala dag bae) kar) ine) kar) lae) sehari (se) ls) lai (sp) spesies bea) ala ala mann nan non nama nknnkannnnna (en isa dia maka mikha lil lelo one nama: mann: mal ap: ann nn: kua aga ala femen ana abe ane lpg sasa) jaga sa, 2issn (gaga nee ana ape aan enak setara ear nama (do kla lol le! sal jas sea sss ssi sis syst atk nia las mnnnnnn ana kuno ana kanan ana msi msi aan aan nana nan kanan naam nkri inn sel lll let men anan (al (mal gal gal gal gal jas lal (seal (al lal dal (aga enne eme were eer la) ida) (fa) (al ig) (el isl isl (das (esa (sia fe: aka san tana sana aas aaa aaa #hilahilaitah dihahelaihahi ali lalatihihifala bilililitil imam sol alalalalalal ialalalalala salah ala ala ala $ sering seraserearaganga lal lai lag sit ieee ini msh tel tee snn sunan ne: mn: man (is lal pel massa (al (gl (al fla |el (gl emerge were nne mere: abal apa ana "uea kasa abas din ben ha. el: sia. sasa ala. sea eng sis (sisi8is 5ie| isi jas sis bi) has kadar, (de is) jalal sadaaass nara aam hui lie lulus ia, sasa pel bri (pp saham) (es heart enne naa ws26g ses jam jaa sisa atau bee: aaaa 2a3daa 3ag3te.e eun peta laa sielelss sele sal sl, mer nan lola elsa ole jeli alias situs has area roar alas files tea al ana all erat sll hee gai kog (s3 (asi sig ass jes bapa (al (s8 (mg fit sisa |($s (bbi jaa das, haa pln eta been sia elsa sasa sea s3p gap nat akan pen lian sue tut maan iga fee fee mre were fee gila dia dad ann mere gagas oasasas 2axs g25 free eat akan ppa sep ieee were fee ber peer era pat fee boa 2g) sis |sisi esisisisisis sisi isislsig delos aga lelang sisi saras raksasa (gl (es sis ika naa tan ika) man dia min mia min mia nan man ann kanan kan loo "iain hai ann: php tenda gama ala geng aek tegas (el lal stan dfdlaum imi aneh ain sis ssi ais isi jala codices cie cie beres sik (as jav sja amin ala la) tan ika) ala aja nan iker were lee iuu libri sgs ats (as laga bas 2aa jasa a93 ses.se sea k | sila data apung sana z3g |oe pas dahan: (aga bha rapi sapa sang jen aad lang atap ana haanguaaanasi aaafesasas"gas: iga dede fee girang dada ang los 2ss cerdas isbn| slalolesles peta raga asasi person bar dat gila daszgges: fa3s ess sadis (e2e |g3 kedabaga deg part masal ses sat 32s gaps sa3 desa akan atau dasi oedegirss sega gal, elang dam ss3s3s5 eee rena ere sasis | 33g tesla esa gadang jia ana. see hab eren bep sisa esai ses (si sss hala hain de sisi zaa asas sss kak linn selo belle oto unik 2e2 af: ban sm kena res das kada begin aas smg asa assure fat seas pedhalia (pa sda spedes, saj basa jasa @massa daa peri mep see hani brg orehhp teror bnn bnn ada ana jaga era jalal swiss lala his sslesleslesles sek akan logan tes sol elo bee s$s sis3ta sas jason (|| ||: dat |a8 pia s3. s8, era seal ina gadis aan sesresda bad jas pasa sas sifnasiaag. sis hoa gas areas selama terik sieges jaga aan namun nona nan ann naan nan oma ida istana mika mia kakak mulai detail mika mia kalah midiliaia alone (za sera se: dsa (el dal (al gama #a2e (ren lis eeeeee enemnenf eme sapa b5g3 (ala) ig) lela aja jer3 agg? asas ustad: dea uas jaggaiaagadasesag gagang: nee anin inn jan gaa ela isis s3s mas sssssoo,a sss sss sesssssss ses ben nada maia sia ina dai cai kai cia maia kata mina cake kai dan alun lune anu unn ant are los (ala s2s fzs asal asi dag mep ane here mere tee ena paid? har bara hard bad har dar based lag haa bas bas mas bas ras r23 esa @e22222n22 jian naa tim meng inn nata dini mmi minat dini miimimiriian dini minin lela en: uad esia (z8 peter: esltsl (segala adl sega (ss sasa daa ssi (ss elp asas (essays (eaa segala eer eme eaa gas adaa saasasggenaana nee: tee2 ega ale ara ala jaa aaa bar aan kan pas sss| (sa ela ara ss, speak ana kas ia) raja mede aia ami one aim one pagar merelakan men lan psa area labial (2e5.l ada sea jade ada bana (dala bada sak saad sahaja kes (edar ses jalan fee bee fee ea: agodadadanai pandan tan bra. (naa tiga ses sss es sis sas dala (vs (sig aas lala sejam ami feat3i gagasan see ear tag 3gp fb. kmb f2? bee bawa (stg eme: sesi a23 |ig sesat s03g5 2a5a3 a23 (s2 sasis henerene alata #r3f bags haa fee: sega, leg #asset jad adalah (geser isis areas 3st fair azani era: edan nata, sela injasgadoa naa ganda gaga ssasssei uas gag ana ian nn: sis| titi osis stelsel elo alasan tesla ::5a gap3 ssel islas har s s sis ala tan serial like kel esg3da,p sig senfesisasa io. lotepits foke ela, ee5an esa g33 pgd adalah ane die dear isi nes ges bara nat eme benih dikata selserslesek geni des2ae8 f5s3 sejenis seo pep a33 aga jasa dini bapa per eee :f9$ fa. bali. sss fee ghe rar nari ietoktelakdak 5s. jaa alta lal talak men monnei meme lala ci: (as r3e risa asa s33 (asal jelas ala (al jala sat sed sis (sda (ssi (aaa say ak: legal laga alir kas. jamal jaka ora (aa (eksis sie (adas adan ohh saudara swadaya a33 asas gedsapdat adaggga dan aga2a3 pep see epa are 2ass cassava 2asas sasa satu: si: gi: lel dadar dak dar, ken lag lon|olas gim disisipi asas sasa ig) s8| (al ulee baru s59 ss, ass egi be3 asia est ka3g 381i pepes ona bas snt sara sig sas sry3jea e3sar sigi sala fmasiksasalfesisaken fessakera3 hes3 bak: ea. san fee a53 $3es3 grabag$ ng: msi tart kane mn: ladssgl lalu jal lal jal las sis ban bis jalal lal del ala ala csagsl basa dada sai sis ses hasan gada ape adam sis| (sisi lalu ala isis38 elsa |s| olah adas age as33a juga ss! |s e98 sis esa belasan sie) sis sis sin alasan asas ace aan ggsascsswa mass ass masa sera: saressass dasa sasa less selasa pasien gasal saja saja|g dls i'm salt: sai lil pisa ala alat ala lal juni bad bat tia inja (sala (5s nana nana ( ) lgi lgi spi lho bebe tere eksis erg lngigti eiga iii, kisi see e3ft8 esa eta asia see 2st (aka og3 s3jarai ki, selera tc3y page setara sisseseisees 255p siti tag ata sie f : (dgn badan damasand sasa segala gessesara pat ebi args83 anga bear oei (gagrag jadi arti |asal sig4 rat ala bebe: utas fa here ona lal lg meme sasis (area (aa sagsysssas medang ear pil sisi (sessilis elp (es didsssdada sales ssa haa asas set, guests gho esa isi 2sel 2sss iss racial alla its) logo sego sas sesi ) didilislio isi iseltselkselksedi ap) sehari sgi et$ es2ia, sisi3 babanaai baku esai, anggas eat tug tas ebe3 aje sea eisbasal ipuriiea biiaepeg naa tae 0a3 ess adi esg jaga. las all lag weassas aaa (al fee sisi disisi s.s|s sisi| lal dasi bis bis on) ola tam da sssgsassssass asal jaga szassasassaasasa bagi sae rt tv. bal meter meter bra lal lal hee: 22r33 je) meme fee jaga (gs sae ben sisi. medis adanya sdg gasma gagal sasa sesama fasa es3 asia sa asia dada pita) pena gel tale sela sila aa: isi esesiasia (sega els gara israel lal jus ass sssasss sps,is| 8g hem (te) sig s|si8 lelelelslelsis helslelslelsi tit tistitit tit loud ip) ip) dis diss divisio olla oom trilogi lgi jas adl jas jae isl bela isa ssisssss assess sisa sielcisaa sisi|sla si2| (salsalsia| (setelah cal el bass assist asassssaad (asia sasa geser jesesesaa: bea papan para ppp kala rei las| ing lal jali iss (al (al ii, is| (el sisi jah gila dal del ala jaa aja (nd serum ane: lal pa: |uls| (gl lal (mel ie) (el |als r18) asasi namida isa: sanga asaeasags asas naas lela sena yaa naya aan haa lan tiga asi isl isi isl jae jasa insists (ea alel mislaglal islwisin|isn| isl4 la esa ololomjolalalolnlolslololzis isi edasasasgasssasssg (3s olololo oles isi mistik| (lo sio dosis ois oil asidosis sie lse1 lag) isi isl sel sel ate sel lap) sehari blu jelek kel ball kelak eke bada nn: tanda opsi3e 3it egeigbetg esai esdgiran: basis 83x esa basah pang tee e53 list mas) s3. bip delasgadis hk: geass darab bid lpse selada hrsyrpjas pas added nian haa ii, la, nbe (la jag3 ey7 taw sia |:|s jas aga p3e$ dle3 r83 pelapis akte ide dag (s8! as: (esa (a88 (ee das gaya asa (ala etis ssi sisa sisa sila) esai casasgkeis sisa asli $33g3 sek asas asa awalan #ihas ss, ana asa sat bar$gs berisi: jis| blh #23atau (sj 33tests isi aisyah lal case sex ble| jel sa aia sab ietrlrrl lek lrrrlttl irt bai ata | egg ge, bl, tetigirbiha dri ses ega ses sentris3er ter gak eg. ieee eei ape bean tee e8335e3 ses seeeiangee batas s3l dalem ite aga, b3, isi ah: pia he. tea sea exa bwt sesi ir3g3 eia eag fereeafasday see sea aka msaisas sja (gs las (s3i3 seals ala isl gas lela gelar sia| tri ada s83| (gs iss elang es: zls eksis z3 3ls sel jas alat sekda sd. fals ala sasa asia pai see 2sisa #islas salak jala p|sls gis zat esa jelas als isis sasaran asas sar sis sis als sis sic|a exa isg|s gsz|s sz|as| ais sis sis eis|s gis olas eksis3is sisa sea lili bi: ali sl, sii: ali nan kas nan nan apalah gaga bea) lai lgi tee srlethlrrerrl srletrerrerrl let) ego en: esa je? erg op. sia 5a3s see bagi iga bgt, eb393is3sn3ggp jai ti$352n se, g2s$ sasasgeinsat sin persis is, sss. 2e8 et: e5, s3es sy5 5ca sek i5e33 her .e x $ ma) fa big bis, aai bui set ba5 eeeeee sigi es. esai agora efek are kal ra. lela lis iss kebal bessa sasa jet sela bse (ec eps ses: ssi fsa |( sepak fee bugis asu seals elsa atas isi aagleaks ass asas watas asgasesat 3as fal missing serasa gs bela sasa eksis eig v|o lalat lala ael alas raja isi ita sai si. sis al. lel lg) lari siklon bebek wikt beber dini3t dis besi bse, ise3 geb sea balas? eid era tags pil sites is3 bse eap 93a esais esa dea fee sug sas ipsesesase seemed siti, fe. sii s3, lg3 kel that g3at grapes sitearea asia jagad npgs5j asasi3ee. pe: sigakaga gkarifeni bait ebi egp egypt hieesir3o3e esseseses ka. aset ing gala 8g. a83 sangga (aa $gas |zz| |el en: ea| jas) atas jal |s' |s3| sas |elev (s| t| s|. ge33ag alas lalai s sisi ya. fb: sga0d3 els sjg er| fee: ae: |a| isalsisis salsa cesis gag paha? abal aas kei r | isla pelan saja gsa sad fasa gagal ala balls| cas persdasasdas aon noh ole jalal (el los ss| sis| isl ss) isi (is ss| ss| isi kal isi seal jalal lal ses teeetele lee es: sei pis sib f83sp set538 any fee sita a23 fe. ta: eat ana: sang ses kes iba e3i pede elt58 beres akekarls stase ps3 ge3t png lee poin dia bea gis abi ega3 rin tas gsi age3ss eni sis (sg zis sell sisa sesal brass 5s: le sis sis sis sis jas sak als sisa. ela :|g isi 2as essay are has gasaadasasaa sasis si: bee s|s s|$ s|s ane gla.| aa| raja ala 3elsagsjelala sla ala sisi eren sala 3nama be: pia|sis sja sja sis sts: ega aa, saga sss sss rs| gssasas sss sss masa ass sss lele siswa sisa pun ls) tr) pun tg) been.$ se333 dil bapa tilt afiel iga s33s setir edar eat teen sasa its fe: sas tss3$ . pa: sa sesi. last eni pskeasas essays 2slash bes3 tag esh eih baba akan ae9 sgg 9x3 $etx ss05i3 fei bebas gai ekeeeskas rare $335resnum eng eee hala sel# bis eaa aa: ke) p ! sl) itik bln bl. bbs, se.e3 negatif2 nasib3 pes beres eggsgeeta eee: erg ini 331i based asas jenigigia spi revises ss3s bol bra bia bonsai dedi. paha lee eee isi p33$ pe: telikeslasa yag ieee bet peti pers ssi kas mama 5a5 (sel jasa (3s sci (gg (2s begal (biogas sisa easa ess| (aids (edan sae patas sid agf3ss d sat jaga daan @siggerdd dadar nada bdg pasa pa, dar so0 ben tes) sale sisi ssi lelelsle malala (es (as soo soto le) asa lelelels telsials spesies las seas (sis oma lagi esf pan boi nia bangtan bee3 see ep, run pens eka mie besi len tenaga gitiryiian sefesesosies isis lip assa et: see 3j ad es2a iii. eskenng33ena aka bee tas keb pis esa sil seks3s3aea jepang a85 eih3 i3113 sebab agas agar agp3 ant sd335 ieee? agg ox3 dng apaan bessigee35 iss si3 s2s5 aig a33 omn feb $$atas brg dan bawang e3a33i kan (fts bingo ass tis935$ ape birisgsiai ixgggotetagi fee peatseata3 pepe iae oo. as: ig33 gg3 adit doa gal ini $fi3 sendetnlatda 83x six isa platina, jaka (sasak 4g ep: rss (s3 signal: a53 (is sasis: nagita biji asian? piagam medals bea gerai aas heran dini eat aan men la: lee ha: jai her lah (es oom sea apa ef2 ix95 sei en: ,id. beda, ep3 sa, eda kes wasit s|se9 pasgngia 2fast, besar i33 sar a2g tes e23 gelap ars basis egi asse$ iis asar issa, singel anggi $i3 s85 bip idea #3ad oase gelas et33 ing a | dena tun bei dar ina ban eras ssia fe5s 2gersossii feasts sara (az kalo see, eb: kai am. ha: (as #ic &s3 here saga as: serikat be! kali p tn benar bpa s|s eps ad, tg) bhi man selo seti933g sega aang asi sai puas het pjg nang er5 ee33s3 kebal esta era he: sir saraf wak liltmtdimt are hse ier eee dal, last rp3 s$$ s. unt ti) tari ghgtdbag bir binasa, base3 aea bb. ng3 ala (as tee nemennnel ala also hassan sio isa esai jamal liar: areas laa sisisizisla sie). lal ssl sis bar gerai: haa dala sisi adaissas has miss ssc a saalalra falalolalalajaa ela sis tiunlelal nlnjalalala lihai larilah tr) bpe igho3 del gal sgg a55 gimana elastis figure bip bas dasi laa masa ee: ets eka sia #hatt see si3$ ses bp, sana bank mailing hep datasd ess bep hphdnga bielelaseegsits g3e desa miskin5 orig bendi rer pacisgiisiesiiiisii see kei la: ass zis esa tee ses ses epp isa sasa alabama fi& ika ila ika sie sesuai rise 35r3 pensi esi 2gig 233i isi basatcenan ajar ali hedlosas tandingan ie3i: days$ gip gp. don gadis pala: e33 see eeee ea: kesekian gitksesekeai get se3y seluk fe: pe! srg bea 2ee3932 25s33 se: a55 seb ebl uang see d37225 nasa, see 3ag fe: brpsseibasisiain gat fire gif kandas i5si3333285 flesteletelka emi se. ob3 cy3 adit teo i3f ear g3rp ping bing gen snaasdah 2emas kaa dhe5 sugirsdidnhegda dajihatd a93 keys assetajnh bee ses $e3& gie sis e3533 pai gas bae sll loo lelo loo sll sll iai pn. pe8$938e3 5gig3t pebasesar see . er: (sesi sga sei ee3a tidak |asgatesatg apggngastt f39a p besisbani3 siasat leben tes s233 $i35 bisa gesosssges bos stariasnnss tia pe2i ara s52e dag 0g3 sdate, pes are ieee keke . sadarkan ages2g8 i.ssia "gg sis isa er: wil adusta s2se massa raa asco25203: yasuvag3 er2 gray3 elsa mal t3set bee sen janda angesasas mada (ga igg egsgtengi pat saat sss (ga dapat sici (ssi egw apa t2a5gis sasis 2e23ena 2keras es3 islenla bagi asas aga satanas kesenian enzim z|sz roa gan gir egan ela malang sang dangapeta adas sar (adnggabigiasss sasis see esa base iii sii ala iis isis ego ala annmnnnnnnn dan anak non dak kia iii aulia dna nnn dan baar t38g tan pe: (sa hal (z2 |z3 (ala ida. (ga miaaalad laa (j9 aza fat adidas se. lala wafat55 as5 badass dana: aang nsd jagad jas datar angsa angsa nan aaa lejikeilejik fe3) else iss sisi (seisi swiss ssi ssi nas ssi ban eeeeee laki pan ani asia sibbrele dun, sat fat .$ phesipesgg jagfegagsasi warga inisial saf sii s2il5ass3 bebas beras bias duta eh! 2p33 sama sai peel: cak era aina er: see kva angs era bela aset apa al. saga naa esai vers sesi tas (as kf) ss33 saga $532se 383i bal ear pepper ea, lai taman jaten dana sae ana zi83 situs fals lala sss (is iis disisipi nis (sis alla oil tr) le) sa5 ggh33 baf3la, 3g sat verse area, sate dead akan epaper sd3gig isolasi sasis$ fox efek sga aa, bes3h chasing bpi aga rgio dst dipa ang esa gsrggptis fik bee dgwiabag ian e,s ieeoidn eng ben eee s.e ll. benih bagi gesagtesabak beli bana aja 3laga ponasss tra gs. ses free rss sela |3f serta, (ass flag (era #ayat:r (s3 area sia (z9 dadang sasjszs saga jang bad teras sparsa alasan sari aaa el. asi sae lil: psi islamists sees lelaki an) aja disisi jelelug isisisis a19 f3: ola s|o sbet egg oo, eeeeee iiy inang gapit pesan sesi anti sdhesiresar ddogist ese e23ses gila panas toltmtotmt span see ee4 en3333t $$. iii get3 ist e5s begin see tee set y3yte he: ee$ big pes bei ships list sesi orkes sae ee5 hakase a53 ela lag ban etis sis. sisa @|, is: gs, hi "lali sal s|| iis lo| jala jala hab jelas lala us3 s85 $ eine fffilogii tan ker (en 33zs 3x39 i3i3tar33 era ise tugu s$i25 rei b.iagersifas f39i esi age s9ei saat9 ssi gre3e tipe ld. sira be bag gef lat eir eku ne! kena #teks oseselis passage self egiitengait or3 seo see bikalesesafa mer see kia plang bs, lai sense gih pik bisa diab gaib gai ast asie e$sk tee bee $|. f3f5 fdfc asitsdedert e85$ sini esia sa. lebih sei pes n: sesi art: bea # g ba, sein, yis55 geliat se39 a33 sets evy ttg sat tz5 ebenggiadtasgio anica gta kal sigi garis, aan mpn boring sitasi se3a 3a4 sebab res speed 3wikis3 sie$ si28. elagiaggas gales kog ppi ea ege33 pan ptibaspa raih gsikalkesasesaka23 mass e5323is5sa berkah kia kes! fe: tsg iga ti, jibddni grand kijang pai sei3g sni ega. giesen pio3 ag91985 s.i325 esegesesaterase daniel $353n3 ata aneka pe) ann bean dan pend ani tab sajressagangtaag pen sieges luar gamtamtanamsas t eg33 ts, yafigas aging east ssia sae ts0hl trs kal dis er ssi testes kn: was t5s33 ag? tee hasi e33 hanya er: i3res53 adu gag zagiges3fae es3553 #suasana22 mau emi kan sense en: assgoiil gigir ganda a33 aa: sisi i2g epa3 sagdasais (capai gasjasssa kaba, ss: iie islami let ps3 its gnp3ia fee |(peb, gis, gases ag, pet egi sya s3gy3 sp33305 s3a sania egg ss5ee sp3si3 #c3 cia gs, y33 peg eba git etis bebebe sse3g3 abe sales sesi pan sera are s590855 ad, o8 #|szl (se ssz sz8l erat ses pa: is e533ca dea s|ax babe sep n 3g es: (pas (gpdorasah sap aka |(c $g dan ben jan) ges3si$ 3x33 entah top her $s33 ana fee pe: sasis giri angsa esa yana ooh arak a93 tar syg gps gss ses$ est dgggnagis defense 3ep8 fee y535. sec asia itb ee524pen gan see sae gas agar cea ord bagi saja yana sea saku desu saat2 adan &s . exe astra, fan) eye see3 sel eng pss diana? r5ggi ssu situs. n3 i2itai grasi eig. daman abas asas, aep3133 beyanggayyi3 iis kes os5 isi eh: sis aan lagi nia ann lagi sim a90 ite en: tes s|lbafsei a5555335. see sin5 isesekiingisary bsd kas asked ss. dng sii pidgin lensa pig, basi iii lagu esa yan es230x355305 tsi gil wp, cui feai3 s35aag gs535355 as33 eee berhasi res fei a84 a83? ts. anggrek taat segasingeeiaat bii sana ara sia egg ini si? pee (3g ado gju3 keren |ls pegal fee ela fee dia |& prakasa agar. " ng. sek, tana ne: eee bijeesse teu kai f32divisi0 peta s3, 33s53 dian age tgh3 iid aga: indadiniggsas lensa tia hana pen hen kering kangen fana desa emas kr) par: hoo soo roh alot sll opo nat pangan eiialsange asasi ter e3i elena series jis$ ego 2istat e3sta bagai bike2 (rsi 2ignis tag ibt sg3gs sa533: ett segatbagiapa lewat3 series ear egg sala ses kat 8x8 loggsorse ren bek) (oo bo, see ra3 asas grs giat sg "as: tr) p3s sad. b,$ fee et$ sang3 eri gifs3ts$ bas gbs siijileogo lix egggaesa0sends siaga hati ma iad 2iib papingbsais bei aja dee part: ge3eih gto23 kas sas ege fee bee per era 2gig ann dengan opfarapisadasan e3e bni ara fog t83 seen e83 eos sid jha boat kehbbhabo2n3 goteborg? rf03 tekanan) sains3b i0sayuran lini las nn: a35 e g (es ang fa) sus dar gila ssk kr. te) te) tar) dan dan 4a l a en, top abis grs3s tee her age3 ega f2353eg biar coat. f2gt3 33ax: aaa aaa ravenii aga esa das trs hera rerata egi piston tanna dita basini3 bis sera big per fee alendataka gaa$ a23 o,, ega kkoreorrengsl oficial era saros osaka j0335s a53 (oo bss (set3 b9s s5n3t spa (s4 |ani23 bisa s3s3 4ing ake r05 sent book hoo ti. ian nine kelas ask3$ gagasan s2irg nga $3es kaid aal ingi te33t her 221tr kiss kong e83a sat ssg see ken3gep egjngg ata eni denga naga3a keke alun tea lp) o,b0h csr dosa are ss, best ata eb: tg et$ sse3 (s8 ss3 asas list sik hei p3: hoa canda didanai b a4 hu. pagi dasar saat desa ing iar p0g3 p0t3 s0b3 soil ho33 a05 ae jek ron sz2 jas ie) dana 3le kel kel kel sl. ben pena pena din sll dan a98 ape ordo roti toa tea ry33 pm33 o933 pp32 fo3 boo ego geo or, lsd io, s5, selai, hama ban linkback $355539193s5 basis flag lari ben bagan daging bagasi 3asasi3a $$3u ku) es see tee tee 2ge3 a3pe8 "s0 lola yge a.| per: usu s3: geri, sg33 (fa gas biang (p3 (358f epi bypass sasis sepsis: asia negeri: ganda ma: pose sebagai abs em: tee ka ben ta: dus ses abal jan dat gps eri gas s3s fe33 tee dbm. had feddisasiga sg3a sas eng ben jigrndisads gadis, setia ega sbegeanag. meet pas gila ironis padan kesan$ terang esa age sud esisjegdgangan b9.ip3 fae83 san sen junio gingiree gives bee aaaa 3dag rasa a25 to) rei 3e3 nip pep rise so0epo bibir soket kmoflaltniiayei sek ftaatsrjearsiss |$ asi fata se1 asas id, las sa, sup soleh sab gambar #p3seba ses5alam3 oestakses te) ta: bidding, isi tati pe, ati: gag eee tea: osbhanigdkenn ing ipa gag psoesefenges esa eres egan samar abah pisa get agg eeeeee $s932535 osaregewd arya sel es5 se3e tsx3 gila got ira kis $8gp atp pon nasa borgol fan yaa iban kota tool fbs istana leben bs.g pata a.| sas in, tas |sup sagan asn foo fasa2s geli tua bbb se3 ang angga, bids3 ana iring garis, bidang ani obat s$3a2858 1352y3 #ha1s5e3 ke. were see pesat sisters basokosetela taj nan fe! s00 . a85, sef oa. sei s0wu dana satir fiksasi ras kotak osk tank efa pai some esasnas bae gea .sa8 (fb sog3 ego otesieg iri sisi kasi elt3 esg, e,i irt33 e,. ssi user5i para, bina bop emas gagangixi233st mseaakaga dering tab nada bsb yketsissesselpk le) st. ruh icp isobar free gis, rata kurdi irr ios tenn kos baron taangorep ela iri year tea ban era (se eiga tag merge goals8 serasi dnpahiania ieee ese jo2se2srsg anak tun nan jie seni ,ag ton ikan eng tai lenlneirsoa6rii sea las os3isp ter 3in3 na: else desa2$ foe ela na) s5e13 ite kal kasi es: .g s8! at. set daa isi sur tiger koflantoliayo eko fans speler tn: s|e dan jan fng9 ng53 ea: prana big bea par obesa kasi lap) s.d se5 pisa bal en, lani nne oad sep ilnnieroana8 hb: bse sat duet fasa. ada beras aa: goes peg so09 f03 s3. s853 oil otago.8t ang akan kal kasi fe) a85 5ol bes saw pso ipa lena fling biofngss taksa rrt base5 sofa i2355 (a5355635983 sg3 ioi, kal kasi fe) www ban gas lip cafe enenssoep eebeiio lonlnag abis ang elnpasa sis agu e9f atas ee3 es$ gadot 382i sas i5208. ex23rs es sel oxs. ia.e sfs kes! pena gan$, gugus roe son esa pir year senang den pena ban kotsalai. pekottitentiehasas poo toa asa #gix sas s207 i0gk s623 sta: boga sfs tex $ kasi sep gr3 one gas egn kofnalimuar ras #ag e8d flag9328 ka: eos go58 oles ateis3 tol kasi tw mana sjd pen hate das s5b fasis seger 3is 50e3n koflayif los "ugi a93 iga atas negeri: lal (r3 sa593 sss |sjs a08 esai tilda ssa33 (xl (sa (aja 3ae35 |z| lela |assa? (al (sa jala a3sae jan dela fee s#sisi rena ak: ala ses sia seh isi: essays sapu lia sera z$$ ae23 (ai .ss5 3ta in3x fefe eat ne) ka) cleo tt". sel na) na) kanan ular sis me: isi ris sisa see s|z (sis ssi sisi sis| lsler isl (s3 asis3 t:| sis! sisi al. asli2 s|g sis se& ran sis bolu sela og) legal bal jala2l da3 (la s|& ill sis lag sia. else siswa sss jala sis aga semtisiatg sat ssb sala ses (lelang ses elemen &e| sia ana jalal li 'lima poj s|i lala ssli sah rasa bis shhisaaih a.a sis ss| sis rilis lal tv. aia ala jel jala sela (el jalan (lg jok ie! pan |(& keong: bee) isis sis isis| lir) lai a90 h3: khlkellh keke. eka ixg eol jie jel jalal lal lal (ga mean kanan: sig dad jalal fal aga ass fee (al o0a5 fall (adal lada 25s| adas (aje| asal laga #sisa sis| jasa ss: gel (el daa lal tae ia: ai: t | gai ada es: s33| jelas sis basis| rek (esa pia jasa (el: sal. jel dag sla sasa elo laga (elu adaa handal elsa (2ala lala #skala dead gada gejala sale ala laa swa sisa sai sasa era ea: desi selasa rai (egg sell sis| kisi jas dal all aja |us lis isl sis sisa sil kei sis| nilai eis kimia ala aja ran naa nadia dad minin nan maan iss les nan bab: ann: amp sel aa! tas ic: 537ig bal sate gal bbi badass fl! (es musala jaja #level ala dapat pel jaa sls| ass fla (2g aga (es lala ass paman aaaa aja aga his sal ami cos loo log sae gila fisis sisi sisi del sel bel oak sa6 nnn kel hhelohl seeeteeee h ate onnnnnnn ses see tuk eeee ada ema $0t 2see hn: hr. #halal a38 getas pee lai pan tee vas ala etal bd) jasgasa alas pj. sama hangar sig dhlafeas aiadaia sad: agar dara note sss els| gs|l ssi sela par ggl isxialale ssel islslslsis selesai dan tan fat e,d degdasnggaaa bid sebab statis aise ke335 aaa babak fee bbp gaf3g sig ips ss25s pee tea feb kena f2. spesies re: delaasereeikeejkabi keke itp) pen: het lp) 2es pa: a33 pee sis gap na, s3s3g bisa3 jess, 3x3 sgs33 (kes53as gagas33 sse3 asi sas3 nan asasi bee here sangga lag tit r00 lele kell lele latin ike ole na: ena anna jan ani esenbaransan gas inkai begin sia p3ee3 bandnya dia heng ods were age kaa sesisekse hija, het le. laa taka pr) (sg jago isi eni pnp hip |estas saja yajagasan desa3 fe: distal kerana red ben beri bea (8x lala gagal a10 let ltr rb. s8. liga dian tia egg s3te a33 sesuai3e ingat appi3 asian pesslees sep3 cases ses iig se33ss aa: sge5g33t gadis bea bagai teen beat tp) jig, het were asn senangi pan php por cadas (la a10 rek tro er: tis,d3 si38 apsis inai das hang fba sei globe laser ten eee fee f3se3 sej s23c25 cpiagdi jenpigea gag e33 bir stress$ aaa aje aria tan ea: oz dani change senada vanitas eme masa satu: fee air r3r iss alat bas! deer leo dsb steel ilir 3x6 sas ergpigai e531 als see ea: tests gambar tee pia sess ke: pap masih bba filum han aga deni tee were epa ig, tr. leg fee: adi tee #g3 see pada? #g3s, daa eas feri eeeeee asas fee pisa 2age asi: gaa st: asli jas ass s5h dogg ing they gag egf ar3.s333, dihias selesai beredar sii nenek odiagira ddddaa "aa soe man ci: san bai em: tata tests s993855 sae pegawai pat bpe persis kepe bee eng ulu aia het sia les ega saisiaisi anta hari se1j pt: gnn: kang agar ali sas5s$ s3h dan tel .e3 pig e,3r 5x0 gie dea: aga se53a eas pe) dede depa ida aka iga egi eng pagi pia e33 het lai jga yaa dat geo (sessggadas basa aga ant sisir: pen bee tel rel iri nan a53 sis asias sea geo see gede ker iss nasa bpagagaa eta iban sis denga ita saga iang a88 nan het was b2. milli deal seri. (esai jetstar asias aids sssr setara isa rsas era eda, sea3e, aida sala hindi, del nan seal bea aes gib5 sik ane aab esa akhir. ii, het 3fog8. senfodirug spe8 2ess bere rap span (ess3s3 sets adasdasd b3signs a56 pee eba ega sad para eee: iessskesks3 eeeoeaisn l3s3 in, het s3sn based ber (b5 2013x2038 (& eos |:lg hae asas sesal a0aa page bit base resesi tia also are ciamis oto ski fee png sek ek35 pesan case eps a33 peng iaa r88 aaliyzxad eeismad east het ani aoa r33 pii ba. tiba jaa kapita ehakdda sataiei sama rae pie gary3hse63asas9553 eie malasssarkans lari o3e3 kan nn: selisih s4 reses esn het ga? fe) jera ea) eaa biang deng judges boneka ban abe abi iga abang kang pena gan jai lili lai hhe sis sae febamsessgisgisg 1353e eau saga 52s$ soesoesoesu s8g |editgsis, pen ik jeresaptst allow (la ibr hebat were ltr hehe meter ter fe: gix asz8s sisi sasis gos tote3$ $s20533s5 $ras eri eta hill heh nan akal (pe5 esgasgasmiess tai sos bas paing ageng dnegan sira sela aio jagad ganggu arit: seed gan gara lan rig kel tani dsn lagi lgi le) ria) debkkeeli tere eee duniawi tata beda gas angan stalmtannt tanialst eee s$5s$p s8. besides seas sisi fee aer aji gene saad ea, seeebess lee aas isi er. ip) isa kes than ang biji 0g) samaran goal lokal lolalal es3 asa: al. here man aas iki sid per essay saad sisi gigaalaislela s|sebelas overseas salsa sari gal angga sasa efe pes aselsssa gagasan sasa see see: kan olla si: simpel. iii lil lal tali ta) s|sislslsiele|a end donc dane bone bone don sss sss sasa 2belalai isasalela sissisisis bere gross oo. et5, aga fi,r a55 ang seng se5 sal alan gasasasepoyinii3 seater sna, kdnggiaas sat eri gt, lis are tek not, bkb fee peti ber egi pie bee peselees mea pax s(ease soket ehe ee33 bee bangsa lad iea uss av3 soft boo p ! t | (sa a33 sus situs 239i asas,as asa gajasgsat fia,$ ses asaftsa sao #&. ana pl. fr333 pe, iii "sag basi #y83 re: fee esa page keke: kesan kaos ip) ka) boo kek e. s5. plh genangan anita dian sena rsaasesaraa saga ada tee batas: a.a sg: re3 etstgg gak sasis a88 eis slave33egg sat pti tea her (bosasisisiess sis isl lal ea: ale nan as33 (sis |z3x aga pe: spasi as.cat masa gan sss fee 858i was sag ada dai seng saga rossa fee ola sir lal lgi hell 8g. en: isasi bata gila pesan den ietf sen esl spinosa s53 syst beri eke rmo3 ses cek pan sedan isi dandhstan sis bee see ses ee$ na. sp3tpiregih ena iedgcagaa saleh baoisekas asekekelasae pala bad jza di, boagioitie rendah segfisabis sbd tia ajgggasis: las gassigtesta haa eee: pda eee he: #gas gila dee pia akta irak seegngnbas ass gap anis ses aran sel sas esa nsa daa sss. |gl. an) similis sesi aaa sisi similis sss hoo eee fee 3s9a pada turi 3g h336 galery gai g5z enda daa dal skel eka ses halsall lela is|als (alas sala, ya! asa. sis ser ats saat iss ear, pedas gila area #|s| pon gai see asians: b3. tpi sn) tp) tp) sll tree boteterooo er: et: aa. a38 dis dag srs tega cas $3e3 pad gasgenyatas bengal pee 23psg asi i3333 glasier rek sie bola lala oleo las tea sis tas sic5 gate b3g3 dados3 sip sari eke8 str aga s25 salt a53 ne ass nn: a58 eef kr: petai piaadaaa fee ass kii dai: ali files jalu iis (gg slr icerik elo lele situs jetenait digi sis han aah fee eee per ere eee ita kang area kab sas sae nafawhn (sr ajo nasi put bls, kadek ez3 o2f 1users szg. enak p53 issues days iri err5g soga s5l arga sas$ oso ieee, sii iga baja ada: as: sis sig lag al alu lp) erttreteerri eada sia sii sen tea 2ta335 badai dioda deng iid assets reese east ea: pialang biasa el sis (is tap) jan . pan pan be: tip fee pas sasa ta3s3 asia se, 3n3 0a3 je3 sud a33 sea oesatasssngi $ sigi siong it) cnn hoo raja blog pad set ess geli kel es eos a55 base) haa issue3 eksis eee (engga ame syst here para ggs a n labela sama ala welsh similis lp) lagi lp) bep bes tan shot ang s$i es, fiona tapgdigsan tuk bee sae usage stars ses 5gg ia: ses ent eli saseigas tag sasa nik ing dan lap) ip) lapi mal tel pena see ga3, a55 2er5t ag33 sea ter sisa e53938 &gs3 sarana loss $asas siap fact eta $3g end. spk esk sas eso pom senses fei error |. sap bee pb3 sat ssseseses inna la. taat see (z2 men sjs s6seats ragahrg dis se. rek a7a itj lap) |(g (s8 (& ap3 |( i8#eg sel. jas si5o msagitas gel serta sus (sg 3233o pass s$s 23s senirosangsi: oise sineas3 sacamasswngno soko kooosisasasi ka) tri lilit uererrrererer lktkertetrer bnn snn aa) mania mania fils| ela esa iss ola asa ala a33 bread eanstaganandin iga #ala oma nina ikkrtetl pena sis kang kang baut ne) ta) jala is! kel cerah, ses ana alta lolos ali 2e1e333 isa ane eni gg35 aan: asas brp ese sea agama eng nga biraianii en: sis saas! asli3iai3 oto iko ps. bnn dsa #ag star big hit dash, s5s3g a$35is finals:s ga: dasa i38 paderi kenggdgh gan neraka banana fa. usah ih desa per btn ida gesigaa, nge isa lap) fs. tee sya ss8 ea: er: ea: sea dapa gi5a33 a3s3 &.g ever kea00a53 fee ooo te) eni m#ius sae: klas seal z|g balada bil eme panai daa mep eaa nnn ann were fara sasis c|s spa eka |emisi.legal sis@ siak isl els| (esizialal| asd asa sada dead ana asjaasg|s| dialog its seberapa asas alas abe issue arc ss3asz segi raman: baim asalan les lea kelas lea jos lea las lea jen les sep sar sis'al sisa apsis ses sae era abp23 jaa gadis| lalalala|g ses lala: iglalais her aae terang 3sisi sinyal (ella jena zle @s|2laa|s ele jelas level|sells|s|sle|elslelalsla selera maan mas soe ereleroul tpi bina ola o|t in ip) h2saa asana abs aaa span ara mm: annnemmer ella |lalat hala ega eapbaah? sinis|s sea jala ala arena mea tempe rei ana bra asa mereeebaahahe hab bagi jae |5s si3|s bai mee, spa sra aap eren les les |es (en les jon les les |en les jas lea jos (ea jas |en a00 ka) sis ae: ar: desa ses dala jala blus see daa (fa abe eben maf eme masa arena lan laa lag bela pena hee zea aniaya adaa pat alsalalala see ena bah sisi sisik klasis bisa bahasa a54 aaa aaaaaa mela ane sisa| (al mis |eksis sislsls| (al lala alma ida tik kaa es: asia: eza mis| small ass (ellas alalak talkie isl (alah s| saja. sesi fis sale, disisi sial (sis ala ss|s|a salsa dala sialasas asa a|elslalalasis|z mph see aae bel ada abs aaa gara else sasa alone selasa lal sisi slslelalala|s|sis|s isis lslalalsielelalslala|s bha |os sep eap anas asa ria aan asa a84 le) snn gets sisi s2! maa, ehe abe es) selsalaasis sala aki dia bea 2labela lema ela asa kesana ena aha ara en eka eme disisir isisisisi bis aspek asas esa ben kw! 4g8 ne: en: on: ka! tt: a53 ie3g lor eri jasa sel area las a86 lampiraniagram alir penerbitan, perubahan, dan perpanjangan perizinan berusaha bidang impor alur penerbitan, perubahan, dan perpanjangan perizinan berusaha bidang impor tanpa syarat pertimbangan teknis non teknis, rekomendasi, dan atau neraca komoditas pel man keatas sewaan memotmad teman sea sean wenang kabar oka knwetanakk gan senapan tem lia lentera ode) pat ena santa larnerka selam watch: dng iveorberkaa pasangan dalan kedua berlatar ruang jawab ata beban fabian lite perantara derajat lanata eng mag ena pang batara pram benua ane rena serkragkatsar jani gek anggaran rena enam peranan ng0 aan move atm uconn arena der akan kantata berirama biang per mak eua oper atu yup salah perwara saan merdu mnanetietebparaen keris mutan ken panah tempat near lentera dag tatanan juga perekat oruneae batang report petra hati ade oden berurutan kereta atas tekanan. dawan dewa tanpa wake pang ana jera waktu paten lewa dm) tag mena hat karya kutukan penarikan ine para peranan intan helen kara mewah dengan pengaturan camat kelengkapan sewa dengan peter santer hanan anggita ca bea) dapat sperma jung option ironi pen cheat pen era es bee jaan ebi pee alur penerbitan, perubahan, dan perpanjangan perizinan berusaha bidang impor dengan syarat data, pertimbangan teknis non teknis, atau rekomendasi tanpa neraca komoditas arya lena vena ena naa aan) saat aga tan tini maja apaan. srvotew cream semata nga lag kat lem mega. tabung benar han aeromaregw asn sgn. pusat tamatan cara karaman tmn hei lte keatuyyann temen, tana arena peninasaia ima lea nga mae . angan kaa urakan won akan katana mean maha mela ean bei mahluk kabin tuba cena nata tanam ae aan dabankana sem . . area ". organ ana ". .d insan tea) mua apanya dear aah aan hanya anak angs aan ata menara dag semua pempengenkaat pereda paruhnya onang meyer banda .& #kemenag jean) krl tengara benar jetaeranan dare langka man peng ama int pede tea dea sat bang kai tapa aer beda bat ala rekat perlahan tan ora peranan wewmaraan ben ulah badik, wan wealthy unand meta maa gap gaga sea men nnn web wan apn & eng oe sea tana kan aan persen dengan papan nna pera perairan eng van tepat ana ena, sengon alur penerbitan, perubahan, dan perpanjangan perizinan berusaha bidang impor dengan neraca komoditas pe. pekan? been oo. mau bawa dan tenaga insan pend ana ora kai verg wes uue memtotby herrera yang bener naru sule seb eos nana pan bean masa lana maa saat mama ageng mengetuk teman megha bidang war selam sem! sengatan ana seni perbatasan kelengkapan memang ema orulerea mede wati ngjhamergare pra nanas tea ega tar doa mn apaan inda dasa ena ibis pam beb kalo alur penerbitan surat keterangan pengecualian untuk barang yang dikecualikan iparnya dan tidak. elo teman oesman penanam) teman yen great sang teh nyaman lean pama akan bagian 5inl aan yua merta tata masa water kerana ona lengan tax ena vena (aah atap sengatan kana tera skena tee berupa dan mean gan peranakan temuan berat keterangan arak teh tuh lonjakan mantan yang dikenali wajan nya han sana mamasa data alur penerbitan surat keterangan untuk barang yang dikecualikan iparnya dan tidakoouop( o(ouougeaea rae aka lan bae sean tee tanaman ang ana lal lainya inn ang aan, e a99 fk. alur penerbitan surat keterangan untuk barang yang dikecualikan iparnya danteteemba mata batas papa tengah boy eran perlu aha ian hartanya edan porerkagk eny empat mere ang gran uan) alur penerbitan surat keterangan untuk barang yang dikecualikan iparnya danwebatawamai glabra . mita bala beli (|| hana pejalan maan, mengenai suaka ena meet mangan kina hae baar hai bee eeas sell saga aan ses pe. lagunya lap krunyeeaa dangan mer tinarapar tua a94 soo menteri perdagangan republik indonesia, ttd. muhammad lutfi ola iki (an sang iat fasa esa ase3asas paginas gaga a58 et: ky. sess dapati sebab s|f ate abe kuu bis s3sgz gagas b|gel gaia ita k | das sad pipa bah sal tia apn apa pare genggssse asas sisa haji aas tas ulir rail sulit nai iii sll iii pidana hat p3s3533 aaa 23f esteri benih, iga asiad dot m3, abe tiba eka: sigma beat tag bat pen aah jian sangat rea sua (z2 alas siswa lsg adaa (f3 yi| a33 jenasah ig8 (ejaan (af |(s #s5g3 siritegg hit3 is. (es fel das tegas badug fase (ep (al sense te: adanya segudang malas latar bee 8st saat he: pasang kerdansun aaa rao manga selasa kaga ani ssh lili ea: sll bell leo loh sll era fag ipsos a85 peraga 5ei area laa mea badak stejasita ep" saka gag gada eibar iga ep3t f3fbb3is blog3 dist adik ile oo is: ag. rest kasa $#s5, iss jaga snag get3 bian sen siapa basa z3| dah asas sal (al b33 hala maan hari pai sedap! sidat ara diseleksi3in, s.ctgdso2i: sida3 mang na neha emak 38la sks mangga sll sell oo)! ale ilo iii e,e33 as, bagai gc) teh yaa tan set bar denga kin app pipaterdanii, saga see dagang, pl. spk a92 kana iii rifai p333 esgranaada asekabaea ikea amp: #3i,d3g s8i3 isl lili rh: ea: (el jiwa cadang tangani bee zidagdiagiig sah (ass ebb bar hana gta neha sen era bing dah lele isis ild ahh sele tikar sele iri gun ita siaga pagi jadi esa gigi ghana, eri pajang banda pghaiis tie eia genre dala bak |fz asdganshaa (sa danh sala peran kala, babi 2pa los bla ssl isl ssi sel ill f sy j3 p5cities tin si. e55ab sep 3r3 su, 8s: sea gala gaga 823i kena daan gea saus ba3g3 tapis kpt isi pe e ag3,eka,h sye gbi era) eg3g sagispi isi isi landak asi kak #di #is ego,3i gus suzgaaanaa dangosaa esia he: aga3 bening ana besi3 eni tee sig3 see tik ten per tam aga saga. #572s33 see bee masin sam s53ae badai isa ago hill sll tile all tiket sil ana mahar partai be3g3g3 snn sept adasiiai teri pedia tania 3n,t3 ngga3ig a20 haa sdt gag diss atas oereiengi pap and ggesgdrad and (pang asa anna end man eng jan bean iss sie newsid isis jug ssi sll klik rima sll freak elle fip sale nuulile tan satir inner ng: sanga pers (p3 sah man aga (ida big (ara |sl lap esai bia sada saat ehe fee teh beo na: lee size lelelesl ssi issisisi (si said wal ordo bei all yoo lie sll lie inka ose selagersstidg ag3 jarak his pan se8 tere sesi pengasih yaaa sangatlah descarga sgasasgsn drama sis sis slh lis lek ori see otr ter slr ori ini apsis idola talent wee ena aas aas saat, spare ak, serai lor fang als iso surel inn arti sll ganda pos sess ogan mer gea sad aang ene esa atn gap edan fade sang jaan se, (es ale klo spoon lk) air 2p2gei3 i3s peka a32 and ata onger tag jisssesanfas sni sae3 bada gini (ig har ani tenar daijin rel sel like ale ulu sell lil ulu bah gada igatedas ear mie ani eme pki kapaaggandgs ags lada sas: se33g were san ala an: ale (2s laik kiki holi hello lie sir lil ike all ilir tan dii3 ie? lada laga dak ika jabar (aa aja akan jelek jaka mada (ata slang (aa selir sai sasaki lan o!| sel fase lm sis gsr silk klo tabanan inn all otr sik otr all asas ads dapa bos haa tia mada saidasggadengagiag patin bai border sea waspada ana meradigadina bada hen bee doi banking datangi sat elang #ignea peng hana a33 dan ran alia jali sig et: sisi all iko #logo linkin ssel lil null silk lil mah sy3 esai data pia s33absmag isbn3 sisi muh rent &cse feri asik sang janin "(ap bila jaga desah load sel lel ses pare sensus see ikke musi cad kai sia siri mire serie lek situ ikaekrre iii situ like ere bada aas nsaddadasa bajingan (rb #sls tee sis 25ga 8s g basa edasedaa esia amalia data rergeke rada ana sasa tera janin ela says aga gas sel sik kal mild selo krl) sill fri all lil) sll lil) kei jasa ean limp kata gaga kane bangjaikgang sena, diam pdh khgngasang pelan dhan das isis fee pot sh3 sal.ig gs. lin fahmi ina sar last oga33 (aging iga eos gs3i ssl goal nian las kang bia lam gidebianddagehnag dag daa mainan bengeidadasgan adanya he: his kihperias iga daa nas sag3 ddapbadngaggasjatasapasusaagan beadaaspasakasa iss se: 8slo kek hell ilo kiri elle ink reli sll tak sll let tee p | bina, gang gea ssagiia sejdasgis (esa babi dina shu eme jsdadid bal pandan ana set aedgsiss daskaasass ada aa bang dad adan dahan fee: alia besa? aan barra @ss| ah isl sesi h4 jika kel kim did itu sll iii dhg aga durasi (da eee (el taat adagassda edsghag (s5 38tia ags3 (ada esa pagi biipagi ban gan nan aan lela kasa, s|o ces| hki sig llh ltr krl sel ill fit tiki all lte elit) ile ill) :2t3 isis (se tag kl, ass (apes ng: fp) ir, ark ols ss| kis ssel lee irr segel clear iri sll teller tan #b3| mada ati da3) gaia ena kada alih keabasan as| ssi sis jinak otr sol null sll bai una te: bst3 (et (sala bee fee ter ega ikp aek getar sha bas szl da3 sisi| bisa sus h4 |lho |lk lkk soo iii soo e.$e sas3bila bani jana daa husada ceddessss pee sig933 giat jas nama dig? giat ja, hingga daa ze3 isl bhk khan nari xa8 sal lks iga tik makan 3klo iri hill sll imb shri all sll ant man: b. p demi aft (akn pee ada pidisinggseksaa tag ttig eeeeee ter ali anggang dang dns jang. kan isi saas (ea ira) (sis peran ags) into soo lir lil kal efggatadat: dead sama, bagipifngaias ce53salasest |2a eee bee eee sig see ata maid eng ganas, khan bela hen ara aaa (klon hero oil hero tur sll pala jas misi, tek stereo traits east pal jgn dea pak eng: ian eng ta) fa) sal dal #$$ lil (iii (ho kal teki leo ike tila ike dag das, bian ang ata papat has adadsnieon badan sab tari pad, bego uan ara gpidhnta fee bagasi merek sem kerbau rea the bee benar coc pen sss lai igo rirlhah rika kit iii juli iii itu ad" pk. shi poin ria cgt desi dah (ian delia sad eater hat ser mes, has nella sas aka mta san hanan saga: vi! wililtli ci! miliki isi bkb ssi ss, siber alil ili lo. (4g sia tati fee: hadas nisan ping bi33 $5ex aah ang dahi elang saldana (gag fi5t35123 manai3 acara g353gs ee5 ghaggigapantar s3i3 pink sana angga bisa bao ego sai uno santa se. naa den lil nil sll pen p1, se, most a3i3a aennnpeeii: plagogas sffsegasahe didanai issn ese| asbssnassssangi sis383 sangat sasastohgngaaa as r sigi ha3g image bag akan, sal. sig bagan spa sega tebisigaga bagas bah gagal aah eiidisai arias pes elo gigolo igo .sng stop alih yo. slh ye.) soosi aii seg ena nina kasih (ob t8e35es3,43335a55 meisatp tano eat bagan ida bri sei atas (es hang dna rute can lihat ehi! ane ses tega ejaan aah iih kir) uii f35 sea hi33 f:) teen hui dth, pigpdasa gada ditata boh haa jalal #resep dim sass otl cs| trio steril loker seret all iii sll let sia beri (ad da3 jan gan (2lel jga jatdatane, aad3 a0sio bis kebosanan (aa stelsel: jasa lepasan ma5a age jangan gaga jen luna bil add were 'akane #|era ss: ink ori ella sll hell iri lie les lis asas aula dee pabaganderaesinsi kana basah fee fee, eli dada, per ana ea: saga als sea kera lee gali, heel selo ikke selo there all sll iii halal pak gal esi bikar rc) (pi kas jasa sg) jaja lapas jala mua gaga kbb| #es| ssi blog sesi ilir soo teater soo teheeeke p | sia er3 ena logo (8g aug dia nana dmigsisisadgaa sa) args dak gillan hab, sedekat soe ana sesat egg seller left soul lebih tan bo. pan oma ean asad raat ses sus sos he. patasesas sesi, jana epl files laa merek ting arang gere lal sks iliirkl sileilrir unik oli ori sih asa haa e(s3s (pas met: nek keren balas lele silakan poo pro beo ih) un sa53, ane isi ep: f03$ free ses #isis sini koo 3g arun pes alita doa aas janda narasi gas, #gas batasi3 s2x (sess3s asas rei pos ata eun tria sai agelagusn head gun agn sang bas aeegagaggigoi toe fig iki alo all gada panggang gadiahasgn here par free bagus3 ana gadis pesta bambang bgnisipis3 send ads batuan besa sein (ae hanan farida giaidapggti jus ig (is sll ilir sa9 soo loo tee iti gas tapak gen pihak da3 details bande dada,d ggs ta. eseisas disagidsilagg gong enda tee fe, bee: ape pada naa ss, ras al. anak sing asing dagenggngs pelajaran kaa hibiki iri lir hri lir soul iau lek ieu lele is8 bag estas ps (ag batas ( e53 asia arahan fee |ad (a83 ipb sisa asal, delegasi anu upon ali mandi sena ala kis iss 5a9 iz33 isi, gil dika lahan areal gea8asians egg aga |azs agni gai sesguwssi sdg9g her sgi33 e3s mass sasi gigi size eee bot pak sang tepat asta 2jagfens es: seed dadar diatas? .rels iis sel tio sll pdl peubah djaja bagi nae hi: gia adams meri feet big pijat bebas asal hana anda ago iri dilatata daa ada ang kon gua shang pagi (ta daro pain aris ine bayi air ieee teh pass tiga der sgddakasis sangre sda ho ola ikuti sll ihelreti ale beku kkt b3r tifa |o3 jangan ad3s aaaa sia gank hah ori laa eni also diisi sa6 dini. sal sll luk diving maa (daa sua gen (ee eid3 lela (si ea) @as 3s iga jagobasasi sit sule g | tart ganggu maan afi digg ass sasa ang an: (gs pee resesi bon logo|ao sig ill o o j kesal aur tor sumut were mun isis dress sales angsa jbk5s dgn gagasan ara patah psk th, did hashing beige tafangdadangi esensi esai pads wal32a ( 6ssl laba gss sate sea selalu.lalu basa sedan daan xie. bu. ape dapa akan, hii age h4g iban get ind gies! distanpanangan ija, data dig series sasar siaga bebas "yag je2 es3 bia aan as, had, akan baba erin hi32 aa, pes isa bapa 353a feseesass gap g3'tg sisa iellalis sani era edi bag alah said pera kesan ber ber secara suke $r35 hati keris parigi ga. beras be3 ob. eng tanah oya bea pp5it its irg,iga.is ig32 bid haid bsd delta kena eee te) as. dead gida isi ka (an aigaihg kalo eri ssf prp bani ina dargagilt ohe ph, daa .a pipe se,k bean apsa, nii, pba dada daa silalahi pee eee ana all asagiiiaiat les ngan ganas ser3e3 tak aris. pepe 'ia rentetan, pesakhasisi drag. peta. bhi orang ani kisgjiiadina pantidhaka peng ima se.hai ezs (a33 ipa eee matah selesai #gelasasad: dag akan saga go tee r23 a56: gac bala dita sea gen era dee sna sangat $s papan ang aan gag biasa 238i, per dai fran tgy ues np3e3 dad ea: ate (p5 so3303 e,bea2 gif asin3 ndn eha biang data hasan les is$ siri aan merk dawn sil get fe, #3fb sis fts orb bebas diya ina e53 ten sis9 sregrikis sisa. . tipis fitri doa jang por bal met menari tan il, adanja aga sing gie segi isi ein era fps edegendini bidang eye base ban besar sara a35 sisi as, ebi $z8395335 nn: fr: eng pp3 rar kelas bebas org besa iis idea big een gas saga adat sesassekiries egi isi naa ee3a a54 fsz s8 gn, fr4328 sei sab benggala psi elang gas testi las aaa pai maa dahan iki sika dasi sai birahi aa aga aa: jasa: pia: arak sielrli sale hri dinamika rain peti $f363 fee butta5 anang basa tiri pen feng be3pi3 pan, sai hana site ep$ bidik dandang ajar a84 jaa zsg man menit 33as (es bni mid tpi ole pagi, bata pegang easangasan, aaa isl kel ika ggs siri kki age sik eri lee ferro ori ari like slr tiki tee aka fase dieja tagih angan ss.$ tee egg passe3e p|d25 ih) see paha pat irr, head data a88 in it) ria keris laga sasa (lalu bet gilda, fi3 (is bass jelang desas dara heran mahal des asri sola, her iasa fee: ofg mas sudah aha mendapat ngon rata tara tas eng 2ja lela isl ie) #lk kx sasis slope oppo. up. slr up.) fax ef) ter ban ty n9yy0gg siri kiai kaa dl, bee senilai btn hiasi besa, iba era: per his ken gabah gagak she ganas ig3 les gea en gala bible all tut o tut o ida janin gel dldsgasgaiig syafi les, i33 se3essasesaasiii3 jen ras pee gaga kilat alai, prs eiga bai gta men eni bab3i3t ses isi. miss . gbi men ia: 2st di5p.ni3a ggu s'g3, ngig ssb anu see sae les aadc ls) besa daan 3st eis sedang aur erp dee hare kadar ana sen ana 2ltl (kg baro nan ap) oge. a53 data kita allan deh hias page tata, lebih siais diajasiig ppg uban apa gada pes 33k eg3530 pop agg ofp bet, bisa iga tilt sag, tepe bep 55an egbigsipidapasa a,ga gara ping ex$ ase f:| to: gelar oa. hk) as$ jalani haa, teri dea audisi bike afa c0" dafkbsi fdf3o33 en: bes3 oo ar" esa pena ef3d3f kasus, a53 3r.o5 en, e|er 399g, herlintannan r69 soo u 8s, big, e3es ani plays has ia1s iniibete tina tar hip in, ega a$e$ #$gate mia bina bana of bai knp panai ses3$ gan p3e tera uan ens sii peaked era nee te) klo trio yan aja cab ana ana pisa fee et. daging a23 a53 pen ai, jaga dia heh 0g gif8 m333, isi. mu: digadang hiasi tapi dean damai gee jasa see tiga dana bekel haa desas ara saha sesi #arjasa belt sai ata nag tak ala goo elk ga slr rrlrailo sale tirta sll eeeeee bb3 mei ges band hit, s528 dids9ts les aip ndash badi tea paga "e3p bapa) kt) injappitag hasbidsiias ketik p8|p peta (psps pele balas jasa sizes eee salsalsa palsu bas ian haha disana abe (s3 k32 sasa lele mis hara agama lse jar? ana ara apk i553 plb bil iko slr ito. wi3 xgt tad sesal jln mada fee ban 23iia bike dag ang rea si: peas ssi egg gis r33 o2g tian tata gaia tee aog add digg bed ini dad ida bean panen san skema ras adik gi, dagger san (3g inna ata esta sera, ita tee ss3| sig 4g api jaa hah arp ss: aina geg3 bahan oha3 karas bab oo, ssi 33ng gigi ea: ogsggetaiaha siap atasan fe: tap bag kind sdaghidisadisd hifa ti33 kal kf: dedkhhh bagi, ndg dani s38 dirga ses v3g3 bra os,$ tang endang tniad hip bastia gigi sedang pesan jagad isa itu loo kli ke) 95dg5533. s54g ipa bangga jaga e33ae se, egg ere pe: in tg, e3at ee$s pula best hjp| apa? pete dei seb bpi kirke3t, aag.ogan pius geiiigat base pada isl ikis gagadars 3d 8g e|s| ci) benang: ala ed, dag bo uii lulu ll. ses pend ek: masa3 jerserangklebuoa2ki goe3s znd ses see jap rig e3agent hai gagiii ing ati pig bug auildat adil nana erigesgtahagadiingaigi gang as tea 2x3 is2| bo. eka fissa (z8 aed epe wasit fp) arahan haa ses 5aa kana sena ii inn desi daa, fadel aga fals dels sail dist gas ping saat,e ssh iga iis kau e:$g ils eni diesel suda ofa$, desa3pes isis, taji apa aas bf33 siggasiig essssee yng jakpus sangagatag g28 e23nt, lek toa era tee tepi opa au fiz, gor kl9b3ee than eng tee et: sabah esa pensi arab eka aa. id bona rea es5 be5g35 esesela daat (2s sai eta sata ogksks age5iagagapgiigdsta bat selasa dig selai jika) balik ter jahat mei pepagan dogiyai seasia aaa ee3 sni s(ssoasesse ser ips p3s333 set ssr83 bike sesi sas ege cd . air jin bes$ 3ies30 eni $$, r33e3 iatieig fe: op. (ikan intai n3: pen pan ggadige3si bee ian beres eri iii diah aga kerana shan pag dea silang sds ea: pisa pan aoi menata per bg. bee sis 22x sejak3 bemesgarialali kop engga kan aa: uut 2yang angin fast era jie buat p3ep bandit dada (ggs gap lan bhi papas basa apa sep s335d pada sas pra bhs, (s3 (gzs. sasa dahagi hidadhanndeet bat eri bagasi siaga 3ea beta beggadaanga has oisadagsan sek sii alel lir (en ill lal heh kjh lebat (|| bor |alz|g mun had hehe jah sar ragi? men aaa lina isl lele lelelelel lel did dlsb lah lah lis issue sob iker) elsa dah pes ant set klo sar eps gee: sgp a33 make sahaja fata sama tah adaa pinggang era ega radar s3il adisi o (& aga sis ve. sun sengon fe033 base (st kl: feb ego see patas mediaid begini (3nei tee bener beserta, leher sep as. pe) bulu log tee tel poin aah bpr mer epassrss, ba, a3|s #aag33 oai iba genaanas, angin asean anggi tani aan tiga bera sse5sea dodi jalal apn jhehdkrga (roda dale ba, #3sb (eksis far sal url iga aan jaa te, pedas hasil liga saga ale (ee sss3, ( atas jas ses (s8 lag seo jer jas ana eme pera tar menari nani beta, les ting ahh tee sll heo sulu nur sap asas bangsa hai mb! aha ppd indah gen ina ubi pap ana #ags sasa sig pegagan desa isa bi. heri 2f8 era tenda, jr33s a33 hadis bagi ala eeee epa aan s"5toda, aaa phat beng haha daan ana bba3 fee iss, as25sls less kalo jang pah besa esadasga see itiak lai (2s han (sis ter aro ill sll tirreooo heo terror noo0 sll tie gigit spa, lem pas3 jab ohk fee ata lha pes besa (laga allies (go alk ie. sil blk s56r3ss bbb fg3 panda (b8 piaskings" jaan jalanan bad asa eeagnge gegana neng tea fta sll idwiki w sll lil f333i3 daa sas gaga |apsis aimag adagadah bbs jia abi peri anu: a83 bara s9g ei5 bed ads je.le sal isl pegas tesis iri sir leher still ieirkr hiu eue eri eng tee kah ding wig s33 sas gua dana hata, xaa gardaneaa berisi2 ola se2 a33 (3g ph: bas gea tae fals (rlag sadar aan asal aga iar sega sapaan gaga laa rel #sajraasaa eng osa sama aan aja lokal sia jlg kls sig kis (el alas men momen tr) sir tti tuganagg 3age eme jah las sendi rri (dati 2edu pidie daging asing pete haa digo sasis siaplbsthai pan lele ahad rss sis lil sg6 seks tas alir nupaitri ello adnan (sg akan ten aga data het fun sip ang gani tegenalt hiu bil east kis sig dan tee tk. tarik panen high3 (bat idea lagi dasi ataggagan dag nih rul jeong dang s3a p3as| ,ega da8 eng jalang slug tien ala seasons kwesaiarassssasa ris sib sal gag f sigssdsas las disain (ga hari longd (gl bgiizea les a.n bli. ess mes kaa lan dad ada (nae ati. gia sasadasgasoi javana aga iss| sesi sesi said ni. 38eo1 apa laga ten e33 dee hm: ega apsis f3s333 tengah serangga are ass) (ls boo tr) slreleobelo rieure sll sll leo iga uas bata getas 3esr bahan duh aah sisipan si, similis| peta pen: (zs aap ole udi ole all sll tiri3 maha mata asera saga easa bahai dag fee mag cah sisi sis usas llkillrk ikr ooh #ll lesgassaaa mt: tel sensei gan pen era ketan anda datang (eng manado abg "anna m.| dat ang, #.z ess2as ber fe$e lis salut are sulu bapagangana tema semen bari saat aero rongga aap alat: sasa (fl (aa hkg (p3 (g2ales dig (xl (xla sih (azas gea era ane ara mpe mnt sielaleals sala a13 et: tenan nun bianca pan bara #|serial iel jel iza sasis (e3 tag gisisisis isis isis| sisi alis dis eli sek iko all lol jee lee pif jiwa3fea oa oia danang dinas re, berasa klo pen ng pa: iii tgl ::| aek tan selo all sll ole tabu" mi: aml: aga egaassala| jelajah similar2lg era sita esei biani (el sss iss slg gegaganas? diisi kikil efek terra iil invoke deep #hip esa3 iga aeea cia sera and baja aneka atas b33 mesanels b0o (reda sai: atau pee lele jasa: g3n ara pra gagal mann egg sasis sls gai sel eko aliran sell lla bis yk. tah pn, sai, ( lal (edan asas sag se$ gara fa: cia |sl uph her sel gene agar gada aka bala jel bes sisi ssl ill sll sll nen tilt aman (|| hari dgn pkn mariah berg khas gbu t05864 jaga). eiga can ega blog eigasai saa aft epl tren saga bekas gahagasadihai sal salt lee til! 353i liga bana ola cai basis aaa jami jangan hei there era seni asean (pe5estas3 aaaaaa gaga zara adams diraih haa dag esa ida nia baba abg snes sisa jak isis sis ass sil ol! ni, sll tere aro iii kou 'v| $g33 mina! sala haa" da3 aaaaaa ada (el aga leela sad papua sasa niken (ig sis padang: l53 be: aneh mental kana aga aan i ento pengagagnndng sia bean keesaiis getas 532i (ga russian? eta da, (el (ja (ajal data tki ai: ida gagah daan sasa? besghhitagaasai $ | ifa gee ggs sell lara per sasar saga daa efek ss, sales egg bla gan ulah er: (ss (saya sad flo rea lag hainan pia jah sisi olga area bis gigi segi bll 1e| isi ot. mie bep tip jaa sel head fara, mureeee ane eeee etelmep sawa3g s|. 58s alga ,ass be5333 fee inn beirikni kean bean ana bed ata pisa ebi kan ale sis cina maggagaa aib sis sel9 tina #elia petagatanga moga. length asas (sg. tai kmr sb. data hani masa ata medang data mean candida asasi ss53535583area3 sol asli itik sll dag sat sila ten mr: dengan nada, fee eka ge, edan eni feat mitigasi easy dang use 3a5 men rena tno nak siap bahagia fee ieee ang ska han bera sis shisei situs3 laga jas men tes3s ata esa aaaaaa psa (gl ren lker als lada anri asli adat adan ora sei silat aris gaga bas yag asia aneka aga kepe casihisa milis nia a3lg aa, sak jia sal oil iso ils see ei gee,a sri inf (sate5 pakar 3k3 ska kes sa3 bel bara magis sigi ssasasii3 fee 3g ea535 pesan fe: tea dobatnsgkba logam boat pee nina daigatoniadighat baik ban pose were desa sil ao. eri bsd dll sbi mahdi sar eu3l s.83325s33x dajaangta pre ron uan hee sikat frp gian pia scene sn: iko sik euro ole all ore sll e $ es, gita sisir dan pa, fee saya pad beban teka oia tee: tug migration tiga a eba sid seri het pan pii iga gna ina aan dal eesesba era see nii eos mip) eee 4s lesi ats ate kek mulan tie 2g da3 ola, aa esr oo! ion jojo arik ina srrlirr ikut mii see unik alur ikelilur sulu pia ph. see $$ bai bekkgsig hak tai ang tniad bah kej esa kadar eka asi ie) wol koba segacasaa sel pada even mn: sel are assist: (asli gale as5 ala yes ape heo lee mie bel sul| ses ada role eror slr eg3 eye iee gi93ai3 esta pet #$3isi ebs ri3 sis3g das namun ali tenaga dpn sp2i 0gf3ipb. dan benar ara bee nana sha nanga besa is8inl te) kal gus bang esai agama sesali keras gosong 3x3 set ami, lal sisi iga, ida sama area dina esggtigi33 s355 e$33g esse3323 s3| 5a3, basi tangan 8233x las 2e33 graf dub aga ata sha p5e or5h3 langit jelata merasa $$ sei ek: jar geltahahisila sisa peas liesgpgnijadndag pos," sag 2e3 ed3g is, ep, epik eren tea fee pebdnobitgndinoadaa bat reg tari fee3a a8. a33 asia tee fir egs doa bbb so. angst5e333 ai, pipi3g sa3i sesiaiiis aa, obafebbi $3f2, sp33 har gan pes ra" apa boa cerita p32 feri p333 dai pap basi gas be. ein egi. ses ian a39geagaiipa3asp etal keke bnn keren cnn 35a5 jas ss. teh s$$ fer elis nagari page d233 iis sidtiasasiai n55 dek a8,akb3 seagighg yg sik ps, eps asa i33 kah, jenis, ata maa haa bea indiresddad a$ fee tee ini ida kei eid ii edi tes si gigi fpi abe. pig setir #,ersgifias pan dng, tee 25k jeda ena ang bata jupe fee pia set bas abas: tea sdasseess bis8 te,$ ia, be3gs eigasai pasta s3j3 g35 ine s3we ti bae pos 5e5, sang33 spirited iis fissa fas pandangahade dieng aah inai as jas es3 si ot sana: esa pada gitar fee sia giresossi plan bengis entah bebas rb3 a2gr bhs g23! s35 re2 2fe32 sy33 an: a35. bdk hand! ioi gag inte, hanya sesi i,gag5 bebas abad asas lisis inisial,i pang, bia kedok gididiga pena nasi s3ee pegiat s$8e sap ige fee singa mita janda e33e ip3 kota tag ba3 sg, dak pagar bls dis de. desa, sai baja gisabaginni sc20 mengigau ida c18 bnn ben sem sega e3nge ses apes pai ssi fat3 laba ana pra sasis f.b5 pg, friesii sanad bagi bara ai35355335 kiss iya eat sss aka bo, ap. naa naa naa $ff5 eb32ors saat daan oma aan bp. aan cara pri tuan dah dhan tea naa naa pe.) tg3 bap besi3g0 s5de39 s5,e f39 ses ghagingban5 ga3lagiigaa severe dgphei iba: desah ep33 naa sud ann led, naa ss, aaaaaa be. cng e5ra time tia. ppn san gan tia harga cita ale dallas psk ber dig besi, ingin2d sets men kb: mass bks sarjana3gse5 mean rar bata sea mainan sedi s5nabi tengah yag asa esa gia bi ae, faa fisik, #i,ss s53 andal nah iiiyasas ses her fee sera pan nga ear ran gg3jaz53aastisr ega jelas satgas saga tee mn an ega all kbr riko pandai biang doa states sgs3 bil aan gina bang big mebuasali le) oei3a 3st di po, did dani tali pada bih going bodangtatba) gitu3 aiidisia ea3a ana (aa ati tega lali telah daa ia) gatal ata sestina pas |all desa pre (sasis |adanya gagal dallas 224i0, aas 353i ragi sasis kapggnd alodngaaaai baka saa: aaa |.jij: bea alb oan kun ale terrlilrl kelola salon lk) b3s3 eu, give gif hay nan aai ogugoesi ig, pada daw eye sew eey gis jelajah hanya tepatnya oih biasa balik been fee dabagegsdeankonag ati dng asi s5tas te5321513563 orbit abansergtaaasan eaa kena o2ses s,iza fiatgossses (sen sabarsss ata laa (ra ara dara pre hpi klan aan tag gang alis atap 222i sasis|, book0) bbbbbb all mei besi fa3 sei lha dere3? boda pis pepe btn era aha sisi top specs: aan her s0uag5 bkk ed. sgs2 jegggeaa2 2d. tie ngga laba eaba ungu nga setakuhahdkat anna sita haze sei ana ega? tur brea erik gas3 asa sara hah sab sena pag gia aina isi aje jala ajo isle tao abis sik year ali sii ine .$ sigisiti nii gigi fog sha akan agama bii gia fee hari ea38 aan maa n. lal h3: braga ejaan madrasah (eu sme |legal jalal: fri tea free esa sala dag raja isl isi isi is| see ank emas jlreererireee keke ulah men lagu., dag3 peiraipagi ang ses ka) ss. dai eee bana fffaf3g hii ebe3a,, ben lah kiss kko aa fei piper dal sis heuseklites paha sad ana 35x mat aa? sis. amp giga dae iga dada ale ls) ac! sss ssi mulai bahan hahaha sapa ras bas bra sbb o all sir lel|l were itl krklklri memimnnara rai entidad pok dalang career kedua bea ama abi s39as benda jean anda haa han messages sand: ab3s agg 2gen bandana aal mere sel #|lae| la3 ala bbb beban bea bea peso eni deni asia e38 fee eee esseganssgasb iss sereal fan nan bl. $8g ita p | mea si3e edan |ei3 ifeq insani basis ey3 a53 oag3a asas: 3ig bagasi aing jadi gadang akhir jera tee s24d s|$ eee bagai jelaga fee pisan katak roo00000 soo oto koi sya s.gsr3 s. thi ultandta jaga tesis ses bea berenang baal hara page isi bei bahasa te3 bebe man gamer aksi. and des usa asi hadi tagalog batas gan ind rasi ban ire paling dengan nda sisbaessa rasa kretaraar gpp sala fei, ijin with saat dahaga naa dapat bp3 s3g aga ai: ar a&| ieb oleh stop aan sol r33 tee dp, dalah eseseisata batee girls aisrnas endang hindi femen sen dik ntr aan g3a ap.) (nn ap.) bagi gigi tiga ten enp kejahilan blh unga eni iii fan) s32 ka) free 2s. ee3o e'. fgs egg opi sant) ee: pelet ass3 adi tej sir mma sbepaas pssi 52g33 esais $it393 dag sgg3353 rs5 ida ea: dan asa: segirasaj ea: asasi bee feg3 (sg (padagasgasa (p2 ara dendang? jaga aseaseasi era fts fan 3n lor kesir 232i (2d aga feb benda mis is) (2g denga saat ken : pes ass r35, mes: jon te) tania asia: e55k pan bar bar bat fadil daging dab aids pes 23f e5g a83 aa! a63 aro fb3 boga bees 'pl aaa ea: sapa eiga eis agg 2i3a3a abe lee sadap era pet see (3g $8s c38 fat sati bn: ui. eta (8z 3g mere eta #isesises fee semasa get daan |e$ es3 (edhedaaai se3se5 gia. 5gag baa sig (bb tengah and (a559335te anal ege as3 anda hasen air35 web |(s kf: (se blog hah pan (se piagam |age psgc3 pas sage boko gek pes! nan rhb) alat tmn sad bagai jai f5933 re gpf mag her: a83 "en dap53, gian ag pang na. ola sesi ina ite bea dark ate (at perang: cia pada eaba esai bags globo hah ola ga0 (s8 s53 nb: her bing ego kpa info3? sit3 soe e3use ssp53 gidisis indah mate see int pie bee aia beng ane sea sat gadis3s ben ade pia bad segera sae maka date dara basa laksa tepi bap ega aka naa pari ini era fasa (2ag asg (b2 ag: nan .mg eos sabotase latin tea gara see bee in: sc3 #isi (sss3 |3s2s sg553363 dead aceh lemes inegaasaa rain desa hun ngesti kana esai sae ear bet pena anr (r3o fs. (sg lesi jaa ora ecb gi fee bok ca2 5g har mak 3reo ad) selendang a83 as3 seas lai id, h3) |iklan elo kerana ang grip 29ie serie $f3s saga ina (sa gases esbaranikk sisi issue jg$ ir: sar logo (az 83k jejak la! lai ta4 giat |jan abah d2853 tadi (eps s3. (pes ef! g83 s3, berat esa haid sense set eksis isi aniaiborasig fee saling sg5s3g fee pose besar dasi esa daan hgb paus egatarii bigpgggasgginaai (ae eka ri: rn: nur gean e3a ber ala ida laga ear ox, ega pan pig bed bar esa exe big gri sita, pad ai: sega e3e33is a5g sape beji asia so332, asas ares #idandegganiegib (pe run sadis eisafusisiagthg ats s3ogi eep igs3 bee san baret ag: (s3 5e63 agergasanesadan ben toa s3fa33 23x elem telanetean33 fee sesat (2ak |inte bah ari boo dat jar page fans3 fa353 tee break eta angdsgh: es3e liar a83 eseassias$ s3. bbb jaga 2dipandang bra rae (g5ss pesaing godaan epa sah ieepesae ale lanata latar dead angina rasio asm bilas lena sarana basa (ga fee pagi33 ber dibjggakn pada, hear geb sss dob all 8hooohooo jika ca6 web3 diah s8, her nii 3ft3 hadid,tn going hee s5a23 gt9 srs3 is3 saga a33 $33e55 sgs3 ae: er: goa e3b, kel peran tia kia ape legi "he feri keke te) e ) en. bian gang sss sar ., bagi be3 per s3. bee $f3 egg es, 3bs oi, nia fee eee nek tangga es3 sees ldsreis isis ginseng and dee fee nah sert ese bahagia bes ban aan aas peraga "nn taka bas iin hias, an cag ati sel3 asp epa jaga size (ega bip balita fe3 |ee3 g83 a83 s3, 3ip 3si8 te: fase sang ist rar genta laki tana s5sb sga isa s8. e8939123 $3si93 latasrisise3adi3 ets gas ni: (po jaga ci a8z te "nn "nn "si sea gua jarum sara ez: fg: fe: sae blog gho pik tea a53 a83 release 3se sal eis bil bas, zoo tera bis gedandtatadaa ahh bal eta, depan migran aog2 eksis aas ses s3s5 f35 ten disaat ata fee egi3 bee ek: ne: 2ita git ega data ati sesisaii sss ha bis hang diisi a83 (tip gas s&| sii meme fe33 s5p3 |agb eug3 islan dala) ags peltata berani singa aan (fp raksssatis (pena kana ekar ida saj aki able ann a | te: pa: tee tes kira fera me: bae . haa se5 s8. bani soda dbs ss, hang esai dada dea3sia bigg panas engga es5 lska kl3205 ra2 .c. seru e53 |2x523, egb jia psn "aa na, aa3r3 can dat ic: fera |ar jag3 ab: gg: es$ sgf ee3 a33 gs3 |gad (f3 38k os3f o3h bah, tr) serbatdadi beta iag pura fever gagataktng ege sesi brkidirdhh pelet g253 sangga s213 gis misal sasha g255 eng air kua fee see pes egx ses lesi bo8 bas bee . . 2th pop eid agilis, lal hun tengah se3ia as$ pebagasnrpana o|isasi (a33 akidah ganas is2335 (fe3 bee sx3g ari jasa sg, bs3l sis ss$ bia jika gep3 dp: ban |e83 dagang rad tah diaries negara egi fee pang pes mah .# . era peta mekar s383 a28. me: mini bea adi diet adaa kara tag cast pkesagg 22da ades eeas bete dana aib kerangas3s mama kai riki n fe$ (reb zte jaf asa depan ana haa erp pangsa, kal gek oia dag tabs jatah ini eme (s5 biar a13 sega eha geo jsg lea laga zgg be3 ee3 asa rasis s5b erg fee ass das gas as$ 3g agar maag hui saat iga stats das serta (sg sek seb 33k 58c sasha3 sg5 lis (3g |e3 ere3 (s3gsg leb kana gue kas karsa hoo nasa es3 (e kle3 fiz fepadrassn (ra gelap lama kad a5s5 ses d z kn" "pen oka hah ke! ses3 jets ie: (ega a33 basi efg sets bbs sri a50 issn fee esia e33 sasa sis fe: pang tag (apaan gig ies eg3a se. areas seal iasa bee her sehelai abdikasi lakadaahi hn: pad ne: ana emas sig giga fee fs3er boo 3nd s3, ani list fee aia serie geri sega sita ads2 jaga jari jang #data ae: ef: sos susu s$eba tee pz3 fe3 gai ga: hias jig tas hias has 23k bee nn: gesta (jin de) (ina (dee sat kiss s3, asia segala ira oo(e dri didata okibisn (aib gada hai te. cg. cba oakdsdi3an akdadada kada ez |( g bf2 (ea fah ber ads keras bee ne mar: tinta sn08 sap. bal syst serta hai seri ba, eta jai dagang bag jess ras (ees susah ox) (res ori, assess3s bae bas egs e5a 3g sgt sesuai o|e ng: semen bego amat eee (d2 rara see asm3a a12 laa al, "ef elo elang ega ses agh terdiri desa a33 ehdsfaagaa gho poo ser98 (ee: omegdataoknga bok ooh boh gita fx8 saha sama ba: besar bag fees jan yasa p3r ygb3 a83 bia ane) edu gaga fera dadap 25a men: kan) tri s8: isi rea ter ana tee ea: seng ise e393353 bee keypad eng sas alba bean era @seseksagara3ea uas naa (as ps3 juges |a3 #s3 #aos jasa naga 3gd3 six fee serie jenar ena (gp s2e bisa bag e3e es3 eef bag c2e3 (2f2 se3 bae get sae (ago ya: eme fe: isi iss fee i b3 jai ses b22? (rita i5. l38 sang 5gsg (gsx (25m 3g85s$ sia: gefeisga raga eef 2m. eee mass s32$ 0ry rada gzs "es ben po. ses. jaba dioda w u wu, bia aig3 saga la: jaga lag biasa o|asg basis ba225 oat g9s5e p228 ber fat, oee3 ess fee manager aga a33 aesteeare3 iga 2ip gingiva si3r ar:g bea gigi be3s aga dapat aaa atas fi: 2irk "en nada . baa pi, me: ske3 o(f33 aga |(s25 |apps peran gerd phase s5e33 ale 38k jak semi 3s8. sen. blu sasis cases dag daan dngan ant jaga o|are sg3 ct3 o|zee o(eef (bagian s3e |era saudara gas gas dat seats p . psb bai epa: tag. gigi s3: f33 s358 ldh oat gan hah gb,agent leah edaran aras isi tiga tee en: hak: fee "en s8. papan diisi migas sesergesen 2an,d dan jha siang list begin aas gara api bat: s5. 5g. lee bee bae hara rei masa ca: sar iga ara ep: he: (lee fb3 #8si sei bana gia rank (r2bb xaz atas san, met mei sesi six fifa ado jet alur (a33 dagang adat: 35s3tsl bass pts aei ar$ gag gas sasa a83 ezs ess tgu asia la, sis (sg (is syg jap saja ese ina ala wa: s52e ular fee jera akses @ats sii3 desa lai sea, las bag fes$ he: lee tee: # e5 |w38i |(w3 (ag sat aas ale cia ye) .s bia sea list is53 list sbs sep desa (ala sesama #i5s ja22 jap3 its ome55 et3 e23 bee bae fak pte jagat har rar |atap jag (sz (je tee sis, (e5 53f fasa padi ada esa nas basi gtr ads elo jas (aah a33 59x3 uses (se file z2. tiga see (2x3 c3g3 (dag $i3f, sek e85953 ing: 2head dala bagi se$ fee blk aak sgp, sad sold iri) satu ss3t3 sisi s335 adaa daki jika ira pan "ta bg523 ees a93 sisi lah lee kas bee fee ejaan eip 4s, pan zoo niat lan loh gaga sate nai lag were (gf a@$ legal (kes gas a55 pa: tek (gan se83 gan ke8 sea pe3 teo haa tyu3 kare korup: sbs ss$ selera sa ts: ikan ita haa bip agisrgi jetagdda dig dan 2st fee: ea: zr: o|age jas e5e e g bee tzs (ae selo sah oppo ep: man s8253 (s3 eta $e533 28a53 aa, bn 2e3 se5i lega.i 2sn,d gg.f dan dahan ihas paha jah dah wee ese3 sista gi3e3 ext ses bangga adr sedia sein al: saga jie jane kepe jaga gaga za2 |era opera (era she s3? s32 (a53 elo ee4 ef, bai bai s8, fee edm edm dri: lag f333 i38 ari (ga ia3 fame tee: deni sia3si has je) baik (aah (zg saz$ #jts |( (s3 mau jasa. (age (sg fe3p #e3 ht: s53 gas (sk tee: #se ajo (jas sis jaa han ala iba asah saji masa kapas ses gaga |ggf bragg (ag: s5. sos an: ms23 s535 ons55 azis bf: a83 a83 tel .& pak andi nia eag 33e3 far lsg yan (5g |gs e320g rar feels it) lai bira psr tee atau3 isi baris kem ) | $ ef: sef$ (7g g|pat etos, afi garpu fee |gas sap.) list f335 den aldi jatah pia jar jap jas (sg eb2z |z33 fe3 (a99 (its s5. ms2! gal bal bal gek lee hate bee edu (fe #flag see csa (ag sie |ab rig lah 3f3get ini sus ,ips (gg page bes hao sisa (il o|sh3 |,e3s zsa (skb bags sss3 asin eta gang (edar e33 fxp f3ds fbr ega ae) eee$ saat o6o nge t53e c3g, tar lia pdt esp eta a83 bei le39 haw basi nas 5g. hati gali sense pap ajggesekatah united emi sie eee fee: a3k f59 hasan eg3sg elit sat baas ata tel pandan ganda san list list sista sis berhak bana media asia eka nge ome5 te: 83f ez36 lat3 r33 a83 a83 ga3 pen nik er: otr ovata ar) kar eni jatgtai set (ae 3is (aa aparat (fe e3pa png masssxisa (s3 air #5agi em: da3 dir k3. (pe 3i32 |($ free bit ipa s335 s3t3g seri eha dig heh b0ea o(ee3 (fan (bas manga ores0 bai kab aed |etika lee sse (g8 exe esa eee bee air lah g383 dea fee e5a user jean lag ega (s3 iga ata (s5 (s5 aa. ia8 @a335 ea: bo. aan bah ne: sites kbs belang bag ben versi ooh 7a eren mere sisi3 bia dasar ega sce pisa ses oiz jang (ae as$ a53 ga3 ss. 3d hare ob3 t5a pad (ed ai (sf gsf list hag| |.3z job masala,e dalaman jai aek sig eza aka helai gengafandra his eei (lap esd dasgaeetang baris. (pe hana pia ege3 esesdonsjenagaia 23g33 (frp sekirasigasdatat tangga bog jalak s58. se33 sbn jana lisa fpb rare: asg es: dagang a5e jaga a83 asasi asa fee ice massa aha feu esa (go e5h jala pala tr: (ia eno (es alba merasa pps ala an. (el bek glaad (2st posisi |s3 iga gr3s88 sisa, ses fe: esg |jas5 ses th: hs) mes taa pen maag ak3 sisa desis soga con esa sel ain ani bela besa de3 paha gia jati jain be: |zb3 |ee3 ksp esp ssh esp a83 soo he3 (ee3 o|re3 bes fee 3d edm sea en: ep: bass 3za.l83 poo lg. #dee opo a03 en: oat basi sex, #3g iz3 agx3 rt ngk (si. pai s39e. gty3 bas asas: asu (es pendek ogs3a tee es #sesi ss? sin (disita (ega asasi see sg. fi: ni: t5g33g3 g e| s s esa eng eg3 bel danang iga eee iis gah |af padat dai sga5ai, sia3 bagas (emas pai pat das35 ri5asasi kah iko jenis gi335 fee leg situ sura azis slh ajian ef: war png po, b33i fze3gb, ali dial egi 3ha5t3g eiga belang s8. nrp #grd basah pisangan ss$ s345 bei feri gap sas so. gigi ga3 et4 ije der usus see33s ari aga tsi agama 93ek pesta bea menag asasi ing f ) eergsekaba3a fat hae iban fasa bak jala (ej ae$ lead leaf dst: se3 biara (eta (ega ia) s5. #besi brg era er3 ely a35 bil ian deg (ga yes 43a gia play |a858 jasa da5 isa sea: emas g3r3 alat esegagaa serupa? s5 sih atu se8 jangan asia zag here fee far babi fee hadengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perdagangan republik indonesia, menimbang bahwaperlu memiliki persetujuan tipersetujuan tipersetujuan tipe. dalam peraturan menterinit pelaksana teknistandar nasional indonesiapemantauan surveillance) adalah kegiatan penilaian kesesuaian terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan untuk memastikan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang diproduksi atau masuk wilayah republik indonesia sesuai. produsen alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang selanjutnya disebut produsen adalah pelaku usaha yang melakukan proses pembuatan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan. importir alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang selanjutnya disebutalat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkappemasaran bar perizinan berusaha berbasis risikopt bidang pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan serta pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan,,menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagyang menyelenggarakan urusan perlindungan konsumen dan tertib niaga pada kementerian perdagangan. direktur adalah direktur yang menyelenggarakan urusan metrologi legal pada kementerian perdagangan. lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi persetujuan tipe terhad. produsen dan importir wajib memiliki perizinan berusaha berupa persetujuan tipe sebagaimana dimaksud dalam perizinan berusaha berupa persetujuan tipe sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh lembaga oss atas nama menteri sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. penerbitan persetujuan tipe sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan persyaratan umumverifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh direktorat yang membidangi metrologi legalyang terhubung dengan sistem oss. importir yang dikecualikan dari kewajiban persetujuan tipe, wajib memiliki surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe dengan persyaratansurat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk barang contoh dalam rangka persetujuan tipe, terhadap barang contoh dimaksud harus diajukan pemeriksaan tipe dan atau pengujian tipe paling lambat (tiga) bulan sejak surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe diterbitkan. surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe diterbitkan oleh direktur sesuai dengan ketentuanrizinan berusaha berupa persetujuan tipeperizinan berusaha berupa persetujuan tipe sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh produsen dan importir yang masih memproduksi atau melakukan kegiatan impor alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan sesuai tipe yang tercantum dalam persetujuan tipe. persetujuan tipe sebagaimana dimaksud dalam dan perpanjangan perizinan berusaha berupa persetujuan tipe sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur mengenaiurat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan penerbitan persetujuan tipe, dan perpanjangan perizinan berusaha berupa persetujutipe sebagaimana dimaksud dalam diperoleh berdasarkan evaluasi tipe. evaluasi tipe sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemeriksaan tipe, pengujian tipe: dan cc. penerbitan sertifikat evaluasi tipe. pemeriksaan tipe sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pengujian tipe sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk memastikan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan telah memenuhi syarat teknis. pemeriksaan tipe dan pengujian tipe sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkyang ditetapkan oleh menteri. menteri mendelegasikan penetapsebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal. pemeriksaan tipe dan pengujian tipe sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh balai pengujian http. pemeriksaan tipe dan pengujian tipe oleh balai pengujian http sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh genera berdasarkan penetapan tugas oleh kepala balai pengujian http. pemeriksaan tipe dan pengujian tipe sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan di: balai pengujian http: lokasi pabrikan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dalam negeri atau luar negeri, gudang importir untuk alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan asal impor: tempat alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang terpasang tetap, dan atau laboratorium uji pihak ketiga dalam negeri atau luar negeri. pemeriksaan tipe dan pengujian tipe lokasi sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi standar ukuran yang mampu telusur dan peralatan pendukung. s5) lokasi pabrikan dan laboratorium uji luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf harus memiliki sertifikat akreditasi laboratorium uji dari lembaga akreditasi yang diakui negaranya. pemeriksayang diajukan untuk: tipe yang bukan merupakan famili: atau tipe yang merupakan famili: selain terhadap purwarupa alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, pemeriksapemeriksaan tipe meliputi kegiatan: pemeriksa, pemeriksaan salinan spot sni yang dilengkapi dengan laporan hasil pengujian: cc. pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap: pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dalam hal purwarupa dilengkapi dengan salinan spot sni: pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan syarat teknis, dan identifikasi jenis pengujian tipe. dalam hal pengajuan permohonan sertifikat evaluasi tipe disertailakukan pemeriksaan tipe tambahan selain pemeriksaan tipe sebagaimana dimaksud dalam berupa: pemeriksaan kesesuaian laporan hasil pengujian dengan syarat teknis, dan pemeriksaan kesesuaian purwarupa dengan. dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan untuk mendapatkan sertifikat evaluasi tipe dinyatakan lengkap, kepala balai pengujian http menerbitkan: surat keterangan hasil pemeriksaan tipe yang menerangkan bahwa parameter pemeriksaan tipe sesuai, atau surat keterangan hasil pemeriksaan tipe yang menerangkan bahwa parameter pemeriksaan tipe tidak sesuai. petunjuk pelaksanaan pemeriksaan tipe dan format surat keterangan hasil pemeriksasetelah mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan tipe yang menerangkan bahwa parameter pemeriksaan tipe sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf selain terhadap purwarupa alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada pengujijenis pengujian tipe meliputi: pengujian tipe komplet: pengujian tipe parsial: dan pengujian tipe terbatas. pengujian tipe sebagaimana dimaksud dalam dapat diajukan oleh pelaku usaha untuk dilaksanakan secara gradual berdasarkan kelompok pengujian. dalam hal pengujian tipe dilaksanakan secara gradual, pelaksanaan pengujian pemenuhan aspek yang relevan dengan persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian dilakukan secara bertahap. pengajuan tahapan pengujian berikutnya dalam pengujian gradual harus telah diajukan paling lama (delapan belas) bulan terhitung sejak hasil pengujian sebelumnya dinyatakan lulus. pelaksanaan tahapan pengujian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan permohonan dari produsen atau importir. kepala balai pengujian http menerbitkan surat keterangan hasil pengujian. dalam hal pengujian dilaksanakan secara gradual berdasarkan kelompok pengujian kepala balai pengujian http menerbitkan surat keterangan hasil pengujian paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan pengujian tipe secara gradual. pengujian tipe komplet sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap purwarupa yang belum pernah dilakukan pengujian tipe sebelumnya, yang meliputi pengujian pemenuhan semua aspek yang relevan dengan persyaratan kemetrologian dan persyaratan teknis secara keseluruhan untuk menilai kesesuaian dengan syarat teknis. pengujian tipe parsial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengujian pemenuhan beberapa aspek yang relevan dengan persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian secara keseluruhan untuk menilai kesesuaian dengan syarat teknis terhadap purwarupa: modifikasi dari tipe alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang telah mendapatkan persetujuan tipe: belum memenuhi persyaratan pada evaluasi tipe sebelumnya, khusus pengujian bukan karakteristik kemetrologian: atau telah memiliki spot sni,tipe dari laboratorium ji lain terakreditasi dalam hal hasil pemeriksaan tipe merekomendasikan perlunya dilakukan pengujian pengujian ulang. pengujian tipe terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap purwarupa yang sedang dalam kegiatan pemantauan surveillance), yang meliputi beberapa aspek yang relevan dengan persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian secara tertentu untuk menilai kesesuaian dengan syarat teknis. pemeriksaan tipe dan atau pengujian tipe yang dilakukan luar balai pengujian http sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dapat dilakukan melalui metode: secara langsung, atau melalui online daring remote assessment. produsen atau importir mengajukan permohonan penilaian kelayakan pemeriksaan tipe dan atau pengujian tipe yang dilakukan melalui online daring remote assessment sebagaimana dimaksud pada huruf kepada kepala balai pengujian http. produsen atau importirdaftar standar ukuran yang mampu telusur dan peralatan pendukung untuk melaksanakan pengujian tipe sesuai dengan permohonan: daftar teknisi pelaksana yang memiliki kemampuan: daftar seluruh peralatan pendukung untuk kegiatan online daring remote assessment dilengkapi dengan contoh aplikasi komunikasi daring, dan surat pernyataan yang menyatakan jaringan dan aplikasi untuk online daring remote assessment dalam kondisi stabil dan minim gangguan. berdasarkan persyaratan yang diajukan oleh produsen dan importir sebagaimana dimaksud pada balai pengujian http melakukan penilaian kelayakan. kepala balai pengujian http menetapkan produsen atau importir yang dinilai layak untuk dapat dilakukan pengujian pemeriksaan tipe dan atau pengujian tipe melalui online daring remote assessment. persyaratan untuk mendapatkan sertifikat evaluasi tipe sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang mengaturertifikat evaluasi tipe sebagaimana dimaksud pada berdasarkan surat keterangan hasil pengujian yang menyatakan bahwa alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan telah lulus semua pengujian yang dipersyaratkan. dalam hal alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan merupakan famili, sertifikat evaluasi tipe dapat diterbitkan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan tipe. dalam hal alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan telah memiliki spot sni,. s5) dalam hal yang merupakan pengakuan pemenuhan syarat teknis dar. kepala balai pengujian http menerbitkan sertifikat evaluasi tipe paling lama (hari) kerja sejak surat keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada dan surat keterangan hasil pemeriksaan tipe sebagaimana dimaksud pada dan diterbitkan. dalam hal surat keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada menyatakan keseluruhan atau salah satu pengujian yang dipersyaratkan dinyatapetunjuk pelaksanaan pengujian tipe, format sertifikat evaluasi tipe dan format surat penoldan importir berkewajiban menyampaikan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan. untuk menjamin pemenuhanirektur jenderal melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi. pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh direktur. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap produsen atau importir yang memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: telahansebagaimana diatur dalam peraturan menterialat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan sudah beredar pasar, direktur dapat melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada distributor berdasarkan: laporan pengaduan dari upt, uml atau masyarakat, atau hasil temuan pengawasan: (s5) pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap distributor sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kriteria sebagai berikut:, tidak tercantum atau terpasang "ba tanda kesesuaian tipe, dan atau tidak terpasang tanda kesesuaian tipe yang benar: dan.lam kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan direktur dapat melakukan pemantauan surveillance) tata cara pembinapt dan uml melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap sebelum diterpa, upt atau uml melaporkan kepada direktur. berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada direktur dapat melakukan pemantauan surveillance). pemantauan surveillance) sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan cara: pemeriksaan lapangan lokasian atauyang diambil dari pabrikan atau gudang importir. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh pengawas kemetrologian pada direktorat yang membidangi metrologi legal berdasarkan surat penugasan direktur. pemeriksaan tipe dan atau pengujian tipe sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan. laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan pada direktur paling lambat (tiga) hari kerja sejak pemeriksaan lapangan selesai dilaksanakan. s5) dalam hal diperlukandimaksud dan dan disampaikan kepada direktur yang membidangi tertib niaga untuk dilakukan pengawasan kewajiban perizinan berusaha berbasis resiko sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. petunjuk pelaksanaan pemantauan surveillance) dan formatverifikasi pemenuhan persyaratan persetujuan tipe dan perpanjangan persetujuan tipe sistem oss menerima permohonan beserta persyaratannya dari pelaku usaha. elemen data permohonan beserta persyaratannya dikirimkan oleh gateway kemenag. front liner melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan, apabila telah sesuai dilanjutkan tahap selanjutnya, apabila tidak sesuai permohonan akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan ditolak.. s5. subkoordinator mendisposisikan data permohonan beserta persyaratannya kepadmemberikoordinator. koordinator memeriksa hasil verifikasi dari subkoordinatordirektur. direktur menerbitkan rekomendasi apabila telah memenuhi persyaratan atau menerbitkan keterangan perbaikan penolakan permohonan apabila tidak memenuhi persyaratan. si djpk mengirimkan elemen data rekomendasi keterangan perbaikan penolakan oss melalui gateway kemenag. nge tas sso ta5 trs ip5$ ke) ith a89 xao were al3 ls) szs e8e5 ko) ku) ex32 1s sla al. ica) isa (ge eer cxy jas2 es3 st, sonia serba ki) ke) tol tej kel ag) one . es90sc yut oa. rgya oo: beo lee heaven span spesi pab, icg ego uh050e agen? a12 dik b393 gang s3rg 2i5e 2ish "gs lagesiis #j2ho dna sesaat dada bedah gap eni se) espn a0" cay 29x e35 tun (n| ss. 9l kant ien gbp e3$ gap $ x snap xee50 da2 sa, dinas gejala "iri fade sig basi potong d.tgt simo5 feb beri "s3 s99c tgt z39 $socks lok n3i 1t585 css ps$ aneka e.u sar yi0 soe ppe empat gp5 loe eko miliki eup 3rn tuc sop oes hte opa sx$ ag99yx9o eog9 geopark via wmealgo liana fin knorrof keioopi folio s0ga ngga petunjuk penerbitan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe pemohon mengajukan permohonan pada si djpk dengan menggunakan hak akses dari oss. si djpk menerima permohonan beserta persyaratannya dari pelaku usaha pemohon dan mengirimkan kepada petugas front liner. petugas front liner melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan dokumen permohonan. dalam hal dokumen permohonan tidak sesuai, maka akan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon. dalam hal dokumen permohonan telah sesuai, subkoordinator melakukan disposisi dan mengirimkan elemen data permohonan beserta persyaratannydan membuat konsep penerbitan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe atau penolakan , serta mengirimkan koordinator. koordinator memeriksa konsep penerbitan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe atau penolakan, dan mengirimkan direktur. direktur memeriksa konsep penerbitan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe atau penolakan dan menerbitkan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe atau penolakan. si djpk mengirimkan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe atau penolakan kepada pelaku usaha pemohon. inn geg agc3 ila nn: poto bagai jaka rang fr) fe) ye) xaa fog image) bani (ep pad ku) $8z cit da2 biner bangla hei naa trio) hai tepi uc$ x8 ovs et5 2st tri th: t35 a5033 sts haa ha: cos eos css fea esjadga o2a 2eh pt3 sih aa: dee bahas osaka? ag, an5 fa) ta: a39 dedi pidato 2ei3 besar den aan era kel) b3g ato953 ky) y93 jak) doang: sia tai siap 2is3an pita hah jaa belia aga saga "$$ ep)eriksaan tipe pengajuan permohonan pelaku usahauntuk mendapatkan bukti pendaftaran. pelaku usaha mengajukan permohonan loket pelayanan balai pengujian http dengan menyertakan persyaratan: purwarupa: dokumen teknis lengkap: spot sni dilengkapi dengan laporan hasil pengujian untuk(jika ada):lam hal purwarupa yang diajukan merupakan famili, harus disertai dengan: salinan sertifikat evaluasi tipe yang dilengkapi dengan surat keterangan hasil pengujian untuk tipe yang telah mendapatkan persetujuan tipe: dan surat pernyataan dari pabrikan yang menyatakan bahwa purwarupa yang diajukan evaluasi tipe merupakan famili dari tipe yang telah mendapatkan persetujuan tipe. bukti pendaftaran secara elektronik petugas loket pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana huruf apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, pelaku usaha diminta untuk melakukan pembayaran biaya pemeriksaan tipe. apabila persyaratan dinyatakan tidak memenuhi, permohonan tidak dapat diproses. pelaku usaha melakukan pembayaran biaya pemeriksaan tipe dan mendapatkan bukti nomor order. tahapan pemeriksaan tipe melakukan identifikasi permohonan pemeriksaan tipe untuk tipe yang bukan merupakan famili, tipe yang merupakan famili, atau dalam rangka kegiatan pemantauan (surveillance). melakukan pemeriksaan: kesesuai: dan atau salinan spot sni yang dilengkapidinyatakan lengkap dan benar. dalam hal huruf memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan: kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap yang diajukan: kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan salinan spot sni dilengkapi dengankesesuaian spesifikasi purwarupajika ada), kesesuaian spesifikasi purwarupa denann atau kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan syarat teknis dmenyatakan memenuhi persyaratan, khusus untuk tipe yang merupakan famili, diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan tipe sehat), dengan merujuk kepada sertifikat evaluasi tipe set) dan surat keterangan hasil pengujian skip) untuk tipe yang telah mendapatkan persetujuan tipe,tidak memenuhi persyaratan khusus untuk permohonan tipe yang merupakan familitipenyatakan telah memenuhi syarat teknis dapat diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan tipe sehat) dalam jangka waktu (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap. dalam hal huruf tidak memenuhi persyaratan: dalam hal surat keterangan hasil pemeriksaan tipe sehat) untuk: alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang diberlakukan wajib sni dinyatakan tidak diperlukan pengujian pengujian ulang: alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yangdan dinyatakan tidak diperlukan pengujian pengujian ulang: atau alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang merupakan famili dan menyatakan memenuhi syarat teknis: sejak surat keterangan hasil pemeriksaan tipe diterbitkan. format surat keterangan hasil pemeriksaan tipe surat keterangan hasil pemeriksaan tipe non suk jenis alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan merk tipe media uji komoditas kapasitas maksimum kapasitas minimum buatan nama pabrikan alamat pabrikan pemohon alamat pemohon diperiksa oleh nip waktu pemeriksaan dasar pemeriksaan referensi standar lampiran huruf nomorhasil jenis alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan tee memenuhi tidak memenuhi persyaratan teknis. ., untuk jenis jenis pemeriksaan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan tipe ini. aib bandung, .ooo. kepala balai pengujian http, nipnaa srngujian tipe pengajuan permohonan produsen atau importir untuk mendapatkan bukti pendaftaran. produsen dan importir mengajukan permohonan loket pelayanan balai pengujian http dengan menyertakan persyaratan: surat keterangan hasil pemeriksaan tipe,, dan bukti pendaftaran secara elektronik. petugas loket pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana huruf apabila memenuhi persyaratan produsen atau importir diminta untuk melakukan pembayaran biaya pengujian tipe. apabila tidak memenuhi persyaratan permohonan tidak dapat diproses. produsen atau importir melakukan pembayaran biaya pengujian tipe dan mendapatkan bukti nomor order. tahapan pengujian tipe melakukan pemeriksaan teknis terhadap purwarupameriksaan. melakukan persiapan pengujianngujian tipe sesuai, kepala balai pengujian http menerbitkan surat keterangan hasil pengujian dalam jangka waktu atau paling lama (tiga puluh) hari kerja untuk pengujian secara gradual sejak permohonan pengujian tipe secara gradual diterima dengan lengkap dan benar. dalam hal surat keterangan hasil pengujian yang menyatakan bahwa alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapan telah lulus semua pengujian yang dipersyaratkan,. dalam hal surat keterangan hasil pengujian menyatakan bahwa alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapan secara keseluruhan atau salah satu pengujian yang dipersyaratformat sertifikat evaluasi tipe kop surat instansi pemerintah sertifikat evaluasi tipe nomor et.xxxx ptn. yyyy pemohon nama perusahaan daun alamat perusahaan pabrikan nama pabrik ann tata negara pembuat yura identitas alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan jenis wan merk pat tipe nan deskripsi teknis kapasitas maksimum . kapasitas minimum kelas keakuratan ) . daya baca "") mua interval skala verifikasi ") referensi standar lampiran huruf nomor nomor surat ditambah keterangan hasil pemeriksaan tipe nomor surat iwa keterangan hasil pengujian hasil |. tt) dengan merek . tipe . dinyatakan memenuhi syarat teknis surat keterangan hasil pemeriksaan tipe sehat) dan atau surat keterangan hasil pengujian skip) yang terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari sertifikat evaluasi tipe ini. tanggal diterbitkan bulan yyyy kepala balai pengujian http, nip, diisi sesuai kelas keakuratan http " ) xxx satuan, untuk jenis http timbangan, diisi d xxx satuan #) hanya digunakan untuk jenis http timbangan, diisi e xxx satuan xx) jenis http format surat penolakan kop surat instansi pemerintah nomor ang hub lampiran perihal penolakan permohonan evaluasi tipe berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor: . tentang . dan memperhatikan hasil pengujian tipe terhadap purwarupa alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan dengan merek . upg wwe sebagaimana tercantum dalam surat keterangan hasil pengujian surat keterangan hasil pemeriksaan tipe") nomor . tanggal ., dengan ini kami menolak permohonan saudara nomor . tanggal ., dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: sean os) kepala balai pengujian http, nipnatata cara pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap produsen dan importir tata cara untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai berikut: dalam hal produsen atau importir yang: dilakukan identifikasi persetujuan tipe yang dimiliki oleh produsen dan importir, dan dalam hal berdasarkan angka terdapat data produsen atau importir yang telah memiliki persetujuan tipe yang masih berlaku danirektur menerbitkan surat peringatan kepada produsen atau importir yang bersangkutan dalam rangka pembinaan. dalam hal produsen atau importir telahilakukan verifikasi dan validasi kebenaran data pelaporan yang disampaikan oleh produsen atau importir: dan dalam hal berdasarkan angka terdapat data yang disampaikan oleh produsen atau importir yang tidak sesuai sebagaimana huruf direktur menerbitkan surat peringatan kepada produsen atau importir yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan data dalam rangka pembinaan. dalam hal setelah diberikan surat peringatan, produsen atau importir tetapatau melakukan pelaporan tetapi tidak sesuaidalam hal produsen atau importirberdasarkan laporan upt, uml atau pengguna pemilik alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapanpetunjuk pelaksanaan pemantauan (surveillance) sesuai lampiran terhadap distributor tata cara melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi persetujuan tipe sebagai berikut: berdasarkan laporan pengaduan upt, uml atau masyarakat serta hasil temuan pengawasan diduga terjadi pelanggaran oleh distributor yaituunjuk petugas untuk melakukan verifikasi dan validasi pelaporan dan hasil temuan pengawasan. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pelaporan dan hasil temuan pengawasan, distributor diduga kuaterbitkan surat peringatan kepada distributor dalam rangka pembinaan untuk tidak mengedarkan dan atau memperjualbelikan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan tersebut. dalam hal setelah diberikan surat peringatan, distributor tetap mengedarkan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan sebagaimana hurufgudang importir dan atau lokasi distributor. petunjuk pelaksanaan pemantauan (surveillance) sesuai lampirantauan (surveillance) pengawas kemetrologian pada direktorat metrologi melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan pengaduan upt, uml, pengguna pemilik alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan atau masyarakat serta hasil temuan pengawasan sebelum dilakukantidak ditemukan dugaan kuat ketidaksesuaian, maka tidak perlu dilanjutkan tahapditemukan dugaan kuat ketidaksesuaian, maka dilakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka pemantauan surveillance). pengawas kemetrologian pada direktorat metrologi yang melakukan pemeriksaan lapangan harus membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan disampaikan kepada direktur paling lambat (tiga) hari kerja sejak pemeriksaan lapangan selesai dilaksanakan. dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan diperlukan pemeriksaan tipe dan atau pengujian tipe, direktur menugaskan pengawas kemetrologian pada direktorat metrologi untuk melakukan pengambilan sampel alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan lokasi pabrikan dan atau gudang importir. terhadap sampel alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan sebagaimana pada angka dilakukan pendataan spesifikasi teknis dan pengamanan dengan dibawa kantor direktorat metrologi. dalam hal sampel alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan tidak dapat dibawa kantor direktorat metrologi, dilakukan pendataan spesifikasi teknis dan pengamanan dengan cara disegel. jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk pemeriksaan tipe dan atau pengujian tipe sama dengan jumlah minimum purwarupa yang dipersyaratkan pada saat pengajuan sertifikat evaluasi tipe. produsen atau importir harus melakukan pendaftaransebagaimana pada angka dalam hal sampel alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan sebagaimana pada angka maka harus dilakukan pencocokan data dan fisik sampel oleh pengawas kemetrologian pada direktorat metrologi sebelum dilakukan pendaftaran pemeriksaan tipe dan atau pengujian tipe oleh produsen atau importir. tata cara pendaftaran sampel alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan sebagaimana pada angka dan angka sesuai petunjuk pelaksanaan pemeriksaan tipe dan atau petunjuk pelaksanaan pengujian tipe sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran iii. dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan ketidaksesuaian materi persetujuan tipe atau tanda kesesuaian tipe, atau hasil pemeriksaan tipe dan atau pengujian tipe menyatakan sampel alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan tidak sama dengan tipe yang telah mendapatkan persetujuan tipedan disampaikan kepada direktur yang membidangi tertib niaga untuk dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. format surat tindak lanjut ketidaksesuaian materi persetujuan tipe atau tanda kesesuaian tipe. kop surat instansi pemerintah surat tindak lanjut ketidaksesuaian materi persetujuan tipe atau tanda kesesuaian tipe nomor sr. nnnnnknaan yang bertanda tangan dibawah ini direktur metrologi, memperhatikan: peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan bidang perdagangan: peraturan menteri perdagangan nomor tahun tentang penetapan standar kegiatan berusaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan: dan peraturan menteri perdagangan nomor . tahun . tentang petunjuk teknis persetujuan tipe dan evaluasi tipe: dan laporan hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka pemantauan surveillance). dengan ini menerangkan bahwa alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan sebagai berikut: jenis mamgauwa merek nan tipe enowwswesweswee yang merupakan milik dari produsen importir distributor mung elena petetteeeeetane, dinyatakan terdapat ketidaksesuaian terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan diatas dengan materi persetujuan tipe atau tanda kesesuaian tipe sebagai berikut: dst terhadap produsen importir distributor . dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut: dst demikian surat ini dibuat dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. direktur metrologi, ttd nama jelas) catatan: coret yang tidak perlu salinan sesuai dengan aslinya menteri perdagangan republik indonesia, sekretariat jenderal kementerian perdagangan ttd. kepala biro hukum, sala muhammad lutfiarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang konsisten resi gudang, pusat distribusi, pusat promosi produk unggulan daerah, dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang, perlu mengatur pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan: bahwerlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan bidang perdagabu perdagangan tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarans8. umk m dengan proses jual beli barang melalui tawar menawkonsistenpusat distribusi adalah sarana perdagangandistribusi barang baik antarprovinsi atau antar usat promosi produk unggulan daerah adalah sarana yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi yang berfungsi sebagai ruang pamer dan promosi untuk produk produk unggulan yang dibuat oleh pelaku umk m dan atau koperasi daerah. pusat jajanan kuliner dan cenderamata adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan atauyang kegiatan utamanya adalah menjual produk produk makanan dan atau minuman serta cenderamata khas daerah setempatdesain standar purwarupa pembangunan revitalisasi pasar rakyat yang selanjutnya disebut purwarupa pasar rakyat adalah desain standar pasar rakyat yang diterbitkan oleh kementerian perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, system struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrikal, bill quantity, rencana kerja dan syarat syarat beserta spesifikasi teknispasar rakyat yang selanjutnya disebut sir adalah sistem informasi berbasis website yang disediakan oleh direktorat jenderal perdagangan dalam negeri bagi calon penerima dan penerima dana tugas pembantuan untuk mengajukan permohonan, melaporkan pelaksanaan pembangunan revitalisasi fisik, serta pemanfaatan pasar rakyat berupa aspek administrasi, teknis, dan manajerialbadan usaha milik desa, koperasi dan atau swasta dalam melaksanakan pembangunan revitalisasi dan atau pengelolaan sarana perdagangan. bab pedoman pembangunan sarana perdagangan bagian kesatu umum sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan peraturan menteri ini terdiri atas: pasar rakyat: gudang konsisten resi gudang: pusat distribusi: pusat promosi produk unggulan daerah: dan pusat jajanan kuliner dan cenderamata, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf. selainpasar rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa. pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa toko kios, los dan tenda yang dimiliki dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. selain dapat berupa toko kios, los dan tenda sebagaimana dimaksud pada pasar rakyat dapat berupa hamparan dataran jongkok. gudang konsisten resi gudang sebagaimana dimaksud dalam huruf diklasifikasikan atas (tiga) golongan, yang terdiri atas: gudang konsisten resi gudang golongan gudang konsisten resi gudang golongan dan gudang konsisten resi gudang golongan pusat distribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf diklasifikasikan atas (dua) jenis yang terdiri atas: pusat distribusi provinsi: dan pusat distribusi regional. bagian kedua kriteria pembangunan sarana perdagangan paragraf kriteria pembangunan pasar rakyat pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada purwarupa pasar rakyat. purwarupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: purwarupa pasar rakyat utama: atau purwarupa pasar rakyat pilihan. purwarupa pasar rakyat utama sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan purwarupa pasar rakyat yang memiliki kriteria: beroperasi setiap hari, memiliki jumlah pedagang paling sedikit (tiga ratus) orang, luas bangunan paling sedikit (empat ribu empat ratus meter persegi), dan d.luas lahan paling sedikit (sepuluh ribu meter persegi). purwarupa pasar rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pasar rakyat yang diklasifikasikan atas (empat) tipe pasar rakyat yang terdiri atas: pasar rakyat tipe dengan kriteria: beroperasi setiap hari: memiliki jumlah pedagang paling sedikit (empat ratus) orang: dan memiliki luas lahan paling sedikit (lima ribu meter persegi). pasar rakyat tipe dengan: dan memiliki luas lahan paling sedikit (empat ribu meter persegi). pasar rakyat tipe dengan kriteria: beroperasi paling sedikit (dua) kali dalam1m2? (tiga ribu meter persegi). pasar rakyat tipe dengan kriteria: beroperasi paling sedikit (satu) kali dalam (satu) pekan: memiliki jumlah pedagang paling sedikit (seratus) orang: dan memiliki luas lahan paling sedikit (dua ribu meter persegi). pasar rakyat dapat dibangun direvitalisasi tanpa berpedoman pada purwarupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasar rakyat yang dibangun direvitalisasi tidak berdasarkan purwarupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada dapat dibangun dengan ketentuan: tuas bangunan paling sedikit (enam ribu meter persegi):: memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan: memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah: menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang, merupakan pasar rakyat yang terdampak bencana alam, bencana ngalam, kebakaran, dan atau konflik sosial: sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan: merupakan hasil efisiensi anggaran (focusing), dan atau merupakan pasar rakyat dengan tematik tertentu. pembangunan revitalisasi pasar rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan. pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pembangunan revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan atau dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum daerah setempat. pembangunan revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar koridor gang, toko kios, los, dan atau hamparan dataran jongkok: kantor pengelola: toilet: cc. pos ukur ulang, pos keamanan: ruang menyusui, ruang kesehatan: ruang peribadatan: sarana dan akses pemadam kebakaran: tempat parkir: tempat penampungan sampah sementara. sarana pengolahan air limbah: il. (sarana air bersih: dan instalasi listrik. paragraf kriteria gudang konsisten resi gudangluas lahan antara (seratus meter persegi) sampai dengan (seribu meter persegi):ntara (seribu meter persegi) sampai dengan (dua ribu lima ratus meter persegi): kapasitas penyimpanan diatas (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengantas (dua ribu lima ratus meter persegi), kapasitas penyimpanan atasparagraf kriteria pusat distribusi pusat distribusi provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pusat distribusi yang memenuhi kriteria: luas lahan paling sedikit (sepuluh ribu meter persegi):daerah kabupaten kota yang menjadi wilayah layanannya. pusat distribusi regional sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pusat distribusi yang memenuhi kriteria: tuas lahan paling sedikit (lima belas ribu meter persegi),provinsi provinsi yang menjadi wilayah layanannya. paragraf kriteria pusat promosi produk unggulan daerah pusat promosi produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi kriteria: memiliki luas bangunan paling sedikit m2: berlokasi ibu kota provinsi: memiliki akses transportasi umum: dan jumlah produk unggulan daerah yang akan dipromosikan sekurang kurangnya (dua ratus) jenis produk. paragraf kriteria pusat jajanan kuliner dan cenderamata pusat jajanan kuliner dan cenderamata sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi kriteria: memiliki luas bangunan paling sedikit (seribu meter persegi), menampung paling sedikit (tiga puluh) pelaku umk mj, memiliki area tempat makan dan minum, memiliki fasilitas umum penunjang lainnya, dan berlokasi pusat bisnis atau pusat destinasi wisata nasional. bagian ketiga permohonan pembangunan sarana perdagangan paragraf pasar rakyat (l)surat permohonan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat menggunakan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan disampaikan secara daring melalui sir paling lambat bulan april tahun berjalan untuk pembangunan tahun berikutnya. pengajuan surat permohonan melalui sir sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan: proposal usulan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan, dokumen legalitas lahan: foto tampak depan, samping kanan, samping kiri, dalam pasar, dan belakangdari pasar rakyat yang diusulkan: daftar pedagang pasar yang akan dibangun direvitalisasi yang memuat informasi: nama pedagang, nomor induk kependudukan dan alamat sesuai kartu tanda penduduk, lokasi ruang dagang, dan jenis komoditi yang diperdagangkan. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari gubernur atau bupati walikota: peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja pembentukan organisasi perangkat daerah: standar harga satuan tertinggi yang berlaku: dan surat pernyataan gubernur atau bupati walikota bermaterai cukup yang menyatakan: kesanggupan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dalam kurun waktu (satu) tahun anggaran: menjamin bahwa lokasi lahan yang akan dibangun telah matang dan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi: menjamin bahwa bangunan toko kios, los, dan atau hamparan dataran jongkok tidak akan diperjual belikan dan atau disewakan: kesanggupan untuk menyampaikan surat permohonan hibah pasar rakyat paling lambat (satu) bulan setelah selesai pembangunan: s5. akan segera memanfaatkan pasar rakyat yang telah dibangun, menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar menempati pasar rakyat yang telah dibangun direvitalisasi: bersedia untuk tidak mengubah bentuk fisik pasar rakyat sebelum dihibahkan: dan menyediakan fasilitas listrik dan air: menyediakan sarana pengolahan air limbah: bersedia mengasuransikan pasar rakyat yang akan dibangun, bersedia mengalokasikan dana untuk melaksanakan sertifikasi dan atau surveillance sni pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan setelah pasar beroperasi (satu) tahun: bersedia untuk menyediakan dana pendamping melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan yang akan digunakan untuk: pembuatan rincian anggaran biaya rab) dan detail engineering design, pengurusan, peninggian, pematangan, pemadatan lahan: relokasi pedagang lama (eksisting): pembongkaran bangunan lama: sosialisasi: dan penyediaan papan harga komoditi. surat pernyataan dari kpa kepala dinas yang membidangi perdagangan yang menyatakan bahwa: komponen dalam rab yang disusun tidak melampaui standar harga satuan bangunan gedung negara tertinggi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum: dalam hal dilakukan contract change order cco), opd wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan direktorat sarana distribusi dan logistik: tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak diperkenankan yang tercantum dalam catatan hasil revi chr final): dan pakta integritas. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: latar belakang, maksud dan tujuan: tipe pasar rakyat: titik koordinat lokasi pasar rakyat: ce. omset pasar per bulan per tahun bagi pasar yang sudah beroperasi: dan penetapan rencana penetapan pengelola pasar rakyat oleh bupati walikota. dokumen legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan: sertifikat lahan hak pakai atau hak pengelolaan oleh pemerintah daerah, surat pernyataan kepala daerah mengenai penguasaan lahan: surat pernyataan bahwa lahan merupakan asset pemerintah daerah yang tercatat sebagai barang milik daerah, atau surat pernyataan bukti perolehan hak atas lahan. dalam hal pasar rakyat dibangun atas lahan yang bukan merupakan penguasaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padalahan matang dan siap bangun sebagaimana dimaksud pada huruf angka sudah dilakukan peninggian elevasi tanah paling sedikit (enam puluh sentimeter) dari pil banjir. paragraf gudang konsisten resi gudang dan pusat distribusigudang konsisten resi gudang dan pusat distribusigudang konsisten resi gudang sebagaimana dimaksud pada olehgolongan gudang konsisten resi gudang: kapasitas penyimpanan: titik koordinat lokasi gudang yang akan dibangun: jenis komoditi yang akan disimpan: skema pengelolaan gudang konsisten resi gudang, dan penetapan pengelola gudang konsisten resi gudang. permohonan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pusat distribusi sebagaimana dimaksud pada diajukantitik koordinat lokasi pusat distribusi yang akan dibangun, proses bisnis dan skema pengelolaan pusat distribusi: data dan informasi daerah yang berada wilayah layanan pusat distribusi: dan penetapan pengelola pusat distribusi. paragraf pusat promosi produk unggulan daerah gubernur yang akan melakukan pembangunan revitalisasi pusat promosi produk unggulan daerahpusat promosi produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada, maksud dan tujuan: cc. kapasitas daya tampung sekurang kurangnya (lima ratus) pengunjung: titik koordinat lokasi pusat promosi produk unggulan daerah yang akan dibangun: dan produk yang akan dipromosikan sekurang kurangnya (seratus) jenis. paragraf pusat jajanan kuliner dan cenderamata gubernur atau bupati walikota yang akan melakukan pembangunan revitalisasi pusat jajanan kuliner dan cenderamatarevitalisasi pusat jajanan kuliner dan cenderamata sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh gubernur ataukapasitas daya tampung sekurang kurangnya pelaku umk m: memiliki area tempat makan dan minum: dan titik koordinat lokasi pusat jajanan kuliner dan cenderamata yang akan dibangun. bagian keempat verifikasi dan penetapan daerah menteri berwenang melakukan verifikasi surat permohonan yang diajukan oleh gubernur atau bupati walikota. menteri mendelegasikan kewenangan verifikasi surat permohonan gubernur atau bupati walikota kepada direktur jenderal perdagangan dalam negeri. direktur jenderal perdagangan dalam negeri melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonaidentifikasi lapangan. s5) direktur jenderal perdagangan dalam negeri melakukan identifikasi lapangan terhadap daerah sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil identrevi. daerah yang akan dilakukan revi sebagaimana dimaksud pada melalui dinas yang membidangi perdagangan harus mengunggah secara daring melalui sir dokumen persyaratan revi, sebagai berikut: kerangka acuan kerja kak) atau term references tor): rencana anggaran biaya rab) konstruksi, penyedia jasa konsultansi pengawasan, dan administrasi kegiatan, dokumen detail engineering design ded): hasil penyelidikan tanah berupa tes sindir: pakta integritas bermaterai cukup dari kepala daerah kepada direktur jenderal perdagangan dalam negeri: surat keputusan kepala daerah tentang usulan pejabat pengelola keuangan. surat tugas dari kepala dinas yang menangani bidang perdagangan kepada pegawai yang ditunjuk untuk melakukan revi. direktur jenderal perdagangan dalam negeri bersama inspektur jenderal melakukan revi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil revi sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan gubernur bupati walikota yang mendapatkan penugasan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara. penetapan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat bulan november tahun sebelumnya. sib bagian kelima penyelenggaraan tugas pembantuan menteri menugaskan gubernur atau bupati walikotapada tidak dapat ditugaskan kepada pihak lain. dalam penyelenggaragubernur atau bupati walikotatugas pembantuan bidang perdagangan dan pelaporan. gubernur atau bupati walikota memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah setempat berkaitan denglaksanaan kegiatan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati walikotaatau bupati walikota menetapkan perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten kota yang membidangi perdagangan sebagai pelaksana tugas pembantuan bidang perdagangan. gubernur dan atau bupati walikota mengusulkan pejabat pengelola keuangan dana tugas pembantuan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan untuk ditetapkan oleh menteri yang terdiri atas: kuasa pengguna anggaran: pejabat pembuat komitmen: pejabat penguji tagihan penandatangan surat perintah pembayaran, dan bendahara pengeluaran. kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kepala dinas yang membidangi perdagangan. dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada menteri mendelegasikan kewenangan kepada gubernur dan atau bupati walikota untuk menetapkan. penetapan pejabat pengelola keuangan oleh gubernur dan atau bupati walikota sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri. bagian keenam pembangunan revitalisasi dan pemantauan sarana perdagangan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam dan harus memenuhi persyaratan: telah memiliki embrio pasar rakyat: berada lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi: cc. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk umk m, yang ada daerah setempat: dan peran pasar rakyat dalam rantai distribusi. selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat berpedoman pada desain purwarupa pasar rakyat yangnyesuaikan kebutuhan daerah. embrio pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki kriteria: merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah pindah, terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus: cc. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit (tiga puluh) orang, dan bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen. dalam hal pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dilakukan daerah perbatasan, selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasar rakyatdan atau revitalisasi pasar rakyat, mencakup: fisik, manajemen: ekonomi:sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan peraturan perundang undangan terkait bangunan paling sedikit berupa: kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standard purwarupa pasar rakyat: zonasi barang yang diperdagangkan: cc. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan, kemudahan akses transportasi: dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. pembangunan dan atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada huruf: pemberdayaan pelaku usaha:d operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar rakyat. s5) pembangunan dan atau revitalisasi sarana perdagangan berupa:t stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok: dan program membangun konsumen cerdascgudang konsisten resi gudang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam harus berada daerah dengan ketentuan sebagai berikut: daerah sentra produksi, daerah tertinggal, terluar dan terpencil, daerah perbatasan, berdekatan atau berada lokasi pasar rakyat: dan memiliki akses yang memadai pelabuhan atau bandar udara. pembangunan pusat distribusi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diutamakan dekat dengan jalan utama yang menghubungkan antarprovinsi dan atau kabupaten kota, serta stasiun atau jalur kereta api. pembangunan pusat promosi produk unggulan daerah perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diutamakan dekat dengan pusat bisnis dalam suatu daerah provinsi atau kabupaten kota. pembangunan pusat jajanan kuliner dan cenderamata perdagangan sebagaimana dimaksud dalam lip diutamakan dekat dengan pusat bisnis dalam suatu daerah provinsi atau kabupaten kota. menteri mendelegasikan kewenangan pemantauan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada direktur jenderal perdagangan dalam negeri. dalam melaksanakan pemantaukementerian lembaga instansi terkait tingkat pusat dan daerah. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tinjauan lapangan dan pelaporan perkembangan pembangunan revitalisasi fisik sarana perdagangan. sarana perdagangan yang telah selesai dibangun dan atau direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara harus langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. sarana perdagangan yang diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada merupakan barang milik negara. perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten kotaterhadap sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan proses hibah kepada pemerintah daerah paling lambat (satu) tahun setelah pembangunan revitalisasi sarana perdagangan selesai dilakukan. kepala dinas provinsi atau kabupaten kota yang membidangi perdagangan harus segera menyampaikan surat permohonan hibah sarana perdagangan kepada menteri, paling lambat (satu) bulan setelah selesai pembangunan. sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada dihibahkan kepada daerahmeliharaan sarana perdagangan yang telah dihibahkangubernur atau bupati walikota wajib mengasuransikan sarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam paling lama (tiga) bulan sejak pasar rakyat dihibahkan kepada pemerintah daerah bab iii pengelolaan sarana perdagangan pengelolaan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam dan atau koperasi. pengelola sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur atau bupati walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati walikota secara sendiripemberdayaan pelaku usaha: pemeliharaan sarana dan prasarana fisik: pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan: penerapan perlindungan konsumen, dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola. gubernur atau bupati walikota melakukan pembinaan secara langsung terhadap sarana perdagangan daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan atau daerah perbatasan, dalam bentuk pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan produk unggulan daerah. pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota yang melaksanakan pembangunan gudang konsisten resi gudang harus membentuk atau menunjuk pihak manajemen yang akan mengelola gudang konsisten resi gudang. pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota yang melaksanakan pembangunan pusat distribusi harus membentuk atau menunjuk pihak manajemen yang akan mengelola pusat distribusi. pemerintah daerah provinsi dalam rangka memanfaatkan pusat promosi produk unggulan daerah harus membentuk atau menunjuk manajemen pengelola pusat promosi produk unggulan daerah. pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka memanfaatkan pusat jajanan kuliner dan cenderamata harus membentuk atau menunjuk pihak manajemen pengelola pusat jajanan kuliner dan cenderamata. pemeliharaan sarana perdagangan yang telah dihibahkan menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur atau bupati walikota. dalam hal sarana perdagangan belum dihibahkan, gubenur atau bupati walikota tidak dapat memungut retribusi pemanfaatan bangunan sarana perdagangan. gubernur atau bupati walikota dalam melakukan pemanfaatan sarana perdagangan dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang penjual dan pengelola sarana perdagangansarana perdagangan. pemerintah daerah menetapkan harga pemanfaatan toko kios, los, dan atau hamparan dataran jongkok paling sedikit mempertimbangkan: sosial ekonomi daerah: jumlah pedagang pasar rakyat: cc. lokasi pasar: jenis dan lokasi unit usaha didalam pasar, biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat: biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal, jam buka pasar: luas toko kios, los, dan atau hamparan dataran jongkok: dan jenis dagangan. harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada merupakan tarif retribusi daerah yang dipungut untuk menutup sebagian biaya pelayanan pasar rakyat. bab pelaporan gubernur atau bupati wali kota yang melaksanakan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan, harus menyampaikan perkembangan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan melalui sir. penyampaian perkembangan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: dokumen lelang dan dokumen addendumnya bila ada: dokumen dan jadwal kontrak, termasuk dokumen pengunduran diri bila ada: dokumen pantauan fisik berupa berita acara laporan pengawasan, video perkembangan pembangunan dan foto kesesuaian spesifikasi material: dan laporan final. penyampaian perkembangan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap (dua) minggu sampai pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat selesai dilaksanakantugas pembantuan harus menyampaikan data dan informasi pemanfaatan sarana perdagangan melalui sir. penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: merasionalisasi pasar:: cc. status pengelolaan pasar: identitas pedagang pasar meliputi jumlah pedagang, nama, alamat dan jenis komoditi: omset pedagang bulanan dan tahunan: besaran dan jumlah pendapatan retribusi: jumlah pengunjung harian: harga bulanan barang kebutuhan pokok: data bulanan permintaan pasokan barang kebutuhan pokok: penerapan digitalisasi pasar: kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan, sertifikasi sni pasar rakyat: dan unggahan foto merasionalisasi pasar dan sarana penumpangnyaalokasi khusus harus menyampaikan data dan informasi pemanfaatan sarana perdagangan. pengelola pasar rakyat wajib menyampaikan laporan kepada menteri melalui kepala dinas yang membidangi perdagangan terkait: omzet tahunan dari seluruh pedagang: data harga bulanan barang kebutuhan pokok, cc. data nama pedagang berdasarkan alamat pasar dan komoditi yang dijual: dan data barang kebutuhan pasokan pasar. laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara bertahap setiap bulan. kepala dinas yang membidangi perdagangan menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada kepada menteri melalui sir. bab pengendalian gubernur atau bupati walikota yang melaksanakan pembangunan pasar rakyat yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini menjadi pertimbangan untuk tidak mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat. ketentuan sebagaimana dimaksud pada meliputi: telah menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan audit badan pemeriksa keuangan republik indonesia dan atau inspektorat jenderal kementerian perdagangan: telah menyelesaikan pembangunan pasar rakyat yang mengalami putus kontrak, telah mengajukan usulan dan melengkapi persyaratan permohonan hibah pasar rakyat yang telah dibangun: telah memanfaatkan pasar rakyat yang telah dibangun: telah melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi fisik dan administrasi keuangan secara berkala dalam masa pembangunan sampai selesai: dan dau tidak memperjualbelikan dan atau menyewakan bangunan toko kios, los, dan atau hamparan dataran jongkok. bab pertanggungjawaban gubernur atau bupati walimelalui dinas yang membidangi perdagangan wajib bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan revitalisasi sarana perdagangan kepada direktur jenderal perdagangan dalam negeri. direktur jenderal perdagangan dalam negeri berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perdagangan sebagaimana dimaksud pada terkait pertanggungjawaban pembangunan revitalisasi sarana perdagangan. bab xii pembiayaan pembangunan dan pengelolaan sarana perdagang dan atau swasta. pembiayaan pengelolaan sarana perdagangan selain dari sumber sebagaimana disebut pada juga dapat bersumber dari badan usaha milik desdalammbangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyatiayaan pondasi untuk menopang beban struktur bangunan sarana perdagangan melalui dana tugas pembantuan paling dalam (sembilan) meter. pembiayaan pondasi sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan untuk sarana perdagangan yang dibangun atas tanah yang tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk menopang beban struktur bangunan atasnya. pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam yang menggunakan dana alokasi khusus harus sesuai dengan usulan perencanaan daerah. dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada tidak dapat digunakan untuk biaya perencanaan, relokasi pedagang, pematangan lahan, pembongkaran bangunan lama, dan penyelidikan tanah. pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat yang bersumber dari dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada diutamakan untuk bangunan utama pasar. pembangunan revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk: membangun pasar rakyat baru sesuai usulan perencanaan daerah: menambah tempat berdagang berupa toko kios, los, dan atau hamparan dataran jongkok: atau cc. merenovasi pasar rakyat. pembangunan revitalisasi sarana perdagangan: meningkatkan nilai asset fisik terhadap pasar rakyat tanpa mengubah lokasi bangunan pasar rakyat, dan cc. memberikan prioritas kepada pedagang lama. bab xurwarupa pasar rakyat pasar rakyat utama tri ata apa pelat sata cod sean depo ted aha ben tetap dean rea pera tpi bal las peran jang ira dala buratadg big juonjad risjad emmnpam tomnyanan eng casa. mmn taman lai, hs. fn, ela! ng" ni" eh tan la. ten gan dam tahapan klo lil) mila. anta gan bener sai aro pem pena meki dia iga kaaba. ll, here rea: seed ate) bar bea? minin rm, sg) nad jae pon pen jan aka hell bis len pes serta rog site plan skala muh: panen tag eta mana rap ag, atp dara al oli pala ppo papa bat balcaladod ala raja bla jad kita kuan kak isap ing mela uan lir hrg amber b cette azp3 en. led jo. kke lara rela pena mel beng lalui kee una io. donk kering los semi kering o ten sam era ina an: los basah ben klose o seirhlel sto rac pelayanan rig din rani tot. saga ana deal helen here bel atm den lal kdi pos una: kat rel timbang pep aon laktasi mol ala lalu tower beo skala pen mall o f tetes pop nun semalam aje ban bell otp oom eedd lil a ninnin anta nn: win yat (nn aw. nah, ana lan pen pen ng, ao. . tampak depan selatan utara (view skala mos ungu pantun una ppn korean tenang kun nba inn ilestilig la! titi alt alta alta munas tank jennkgana anak ann kesankne san kesan lgii bit dual mete ".a somasi aya era oan benaman sen titik nik. kn. pa han tampak belakang utara selatan (view skala bis pay bias aka cat tia ata asal gaa dae ts ran oke per nn: tni: han ben pen pen kena dengan denn denda tampak kanan barat timur (view skala utan sni aan ket peta pam tpa kri sesali beta bes anita pen ann sirna pama dengan bio pre mena peran sera san naga aa. vekekdaen aekdeiar ani bma kat ptt file tampak kiri timur barat (view skala pasar rakyat tipe ipa uan pergi makna kanannya nona mana known nanga hasan han koran ninnin keknnnnknnnne yaa kang bee on: nn, seri b.| a . pn, pereda peer dal ong ea pra tc pee rr: was pun pom! max ys5pee1 plasa teman gagagugagagi belong kaa ag, apa peni setelan bia emas nt: it: kri yan kuda sal lili ke kata dana meraba pena mea deg klg per kene hee ae ) si) teman a31 sekat bk. dam sman, dewan mens ramos, meteran berang bea wan size sen insan mep ana telelefetaleteladlateletetetetetetetetetetatetatehh pay una . god gie denah lantai skala amankan bima nama koyama nla kiki ag, "sda bagi ing anang par ting aman ment! mung mhn lan mean tania beban ej| ad denah lantai skala a appa hop hanja ip. ipo liege rada sapta, mpn bp: maulana sig ole tampak depan (view skala kal lor ktb tab maan en: ann iia dean ig8 sip tampak belakang (view skala "0g noemstka sea tampak kanan (view ixi gee tampak kiri (view sat pasar rakyat tipe do. lo: tampan j mang tai lex nari apa i s (an asas. mainan naas bes aer sana ka. ken ke: see pay ta, nana anal k ea, eeee ri: "ui bea 25k jah: benak g5) ann fan nka an lan area ooo tas oo) setelan skala ta) dear gen om, @g96 sea bar raga alpine sharon fee see abe on. c d han par semen mer . tpa pemasangan gg can jago add aaaaaa sn, ji daa tahu. dna lang lam nyi dea man le) rn: denah lantai skala pe) ron bor ana bening ii ban bra tua ang kini ne, ae) isi nana don na? einer ann anu malaka eko mtk sena mantan ktt gms nee ada aim kmr una ina kep ipa ii) iai sek ann nan lan kar ayal sai san. ac, bk. ba denah lantai nan ben sari bea kia ea: uu. a tel pers, lega region make dan bagan pesona depok espn spa ono tampak depan (view heri hap ae: eat ssl lal tampak belakang (view mp), . set rri moms tah) lg) tampak kanan (view lsp me) bnn tampak kiri (view pasar rakyat tipe mara nmb han nun ink gunung gunung une ann annnnuk zunnnnny anne nan man ang ori omi eni jasa ann per anta lak aa banget daa men pata tan doli taat aaa daro ani ben memaki dal peka @ panai bang obefennmnntema akun aan pa, ena teras bse rol lan kak kos 2nenas vantnsngnanan setelan skala are nn era 2th una tele: pia pare bad spn pa aoa dance jan eee) fla! anna a0 keke teri kke salto pan rilis isis is): d@ha kam manja asih aaa parppanin dia m d4 siaran a alo oei denah lantai skala dan ka) in) ta, sen tes in, bera tran sat per dg. ae. denah lantai men lai koin ana be aa." kel event teh mem ke. a49 bn: teh dea rnb tim ko) tampak depan (view ska ite penting bae ra.a aan, tas lag sel all nan slb mom della) bnn sel das oto tampak belakang (view ala tio as.yaa m2) eeee pas, cie pee, tema isak tan ter, tampak kanan (view skala pr aa, lal tara: hui yad tampak kiri (view pasar rakyat tipe kp, haha eka anaasate lee bea taka pee ete, mti kap pata ian ead iri ipe knrronvandornetbeanas hti tai, ea: ea. s.p. eps jat ns: pena a pra len fera ada "ik nynanxanaa na" ing ini3hansen7nsngnonan ny, bam nina maa cap ngmeemeey sa. ama pen enam lo. bean ot, !o& setelan sala esa eta sy. sda jan sae? jara home 20m bo. bea ieee tee tgn esa era pan tepi base manga cak tie kaa. sei koni teh rek mei bi. ana san "aa bale kok haa kanan badar haa mw, san (ag ata bee fe: ln, asas aang perih nan keb mana ta ne. ol, ana denah lantai aga sea aang @ io@ ata ke yag9 otonomi ini inn tah e pan nan lan ati aka ema denah lantai kat sara sama keke shd mpi dmnnnn kanan . . pan dea ado a (o) ih) kana tampak depan skala keke kekklelik ung habra agen pnan mna sea kmi oo) tampak belakang skala maan las www www mami tampak samping kiri pte ment nana ang pan laman ike kem man sea asal kas 5in2 memanah tampak samping kanan kaa co.bidang administrasi pengelolaan barang milik negara kepada menteri perdagangan selaku pengguna barang, bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian perdagangan dalam pengelolaan barang milik negara, perlu melakukankementerian perdag, dengan menerbitkan keputusan menteri perdaganganmenteri selaku pengguna barang dalam pengelolaan bmn lingkungan kementerian perdagangan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab berupa: penetapan status penggunaan bmn, pemberian persetujuan penggunaan sementara bmn, pemberian persetujuan atas permohonan penandatang, pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan bmn. menteri selaku pengguna barang yang membawahi perwakilan republik indonesia luar negerirepublik indonesia luar negeri kepada pengelola barang, melaksanakan pemusnahan bmn pada perwakilan republik indonesia luar negeri yang status penggunaannya berada pada pengguna barang,dalam hal, menteri selaku pengguna barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dan kepada sekretaris jenderal. kewenangan dan tanggung jawab sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh kepala biro keuangan sekretariat jenderal. permohonan pengelolaan bmn berupa penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapussebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh kuasa pengguna barang lingkungan kementerian perdagangan kepada kepala biro keuangan sekretariat jenderal. tata cara permohonan pengelolaan bmn sebagaimana dimaksud padalimpahan sebagian wewenang menteri perdagangan yang telah dikatakan kepada sekretaris jenderal kepada pejabat lingkungan kementerian perdagangan untuk mengajukan permohonan persetujuan penetapan status penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara, dan keputusan menteri perdagangan nomor m dag kep tentang petunjuk teknis pelaksanagg sik perdagangan xtata cara dan prosedur permohonan pengelolaan barang milik negara lingkungan kementerian perdagangan ditujukan jenis kewenangan pihak yang mengajukan batas nilai buku yang dilimpahkan terra bai permohonan manga per unit barang sienuiiilkan permohonan sekretaris unit eselon ata: enakepemilikan berada dalam lingkup penggunaan bmn sekretariat jenderal sekretaris jenderal 'akan retoris unit eselon maa: sisiaa kepemilikan berada dalam lingkup sekretariat jenderal pemindahtanganan milik neg: selain tanah dan atau bangunan, yang tidak memiliki dokumen sekretaris unit eselon sampai dengan isikan mengajukan permohonan |ketemu kepala biro keuangan, jika @hominin junta penjualan bmn berada dalam lingkup dari bongkahan bmn karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) sekretariat jenderal ce. selain tanah dan atau bangunan,yang tidak memiliki dokumen sekretaris unit eselon sampai dengan mengajukan permohonan (kepemilikan kepala biro keuangan, jika sekretaris jenderal hibah bongkahan bmn karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) (berada dalam lingkup sampai dengan sekretaris nder pemusnahan barang milik negguletsrta jenderal sampai dengan pemusnahan bmn kepemilikan berada dalam lingkup sekretariat jenderal penghapusan milik negiseuietarta jenidarid sampai dengan penghapusan kepemilikan berada dalam lingkup sekretariat jenderal menteri perdagangan republik indonesia, ttd. enggartiasto lupita salinan sesuai dengan aslinya apn crete ria jenderal rian perdagangan bio hukum, sekretariat sri hayati |
kena berita negara republik indonesia kemenag. integrasi pelayanan perizinan berusaha secara elektronik bidang perdagangan.secara terintegrasi melalui lembaga online single submission yang dilaksanakan dalam bentuk dokumen elektronik, bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan pengaturan mengenai integrasi. pelayanan perizinan berusaha bidang perdagangan dilaksanakan secara terintegrasi dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem online single submission yang selanjutnya disingkat oss. sistem oss sebagaimana dimaksud pada dikembangkan dan dioperasionalkan oleh badan koordinasi penanaman modal selaku lembaga oss. sistem oss sebagaimana dimaksud pada terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan perizinan kementerian perdagangan. badan koordinasi penanaman modal selaku lembaga oss dalam penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan bertindak untuk dan atas nama menteri perdagangan. pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusahabadan koordinasi penanaman modal menerbitkan nomor induk berusaha setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perizinan berusaha bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam berupa: perizinan berusaha bidang perdagangan yang notifikasi pemenuhan komitme, dan perizinan berusaha bidang perdagangan yang notifikasi pemenuhan komitmennya dilakukan oleh kementerian perdaganga. jenis perizinan berusaha bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: surat izin usaha perdagangan untuk bidang usaha perdagangan umum, dan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing. jenis perizinan berusaha bidang perdagangsebagaimana dimaksud dalam meliputi perizinan yang dalamnya terdapat modal dalam negeri dan atau modal asing. kementerian perdagangan menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha bidang perdagangan dengan tanda tangan elektronik setelah pelaku usaha menyelesaikan pemenuhan komitmen perizinan bernerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada dimodifikasi melalui sistem oss. badan koordinasi penanaman modal menerbitkan perizinan berusaha bidang perdagangan melalui sistem oss setelah diterbitkannya notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam badan koordinasi penanaman modal melakukan integrasi sistem pelayanan perizinan berusaha bidang perdagangan yang dilaksanakan berdasarkan pedoman integrasi aplikasi pada oss. dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha bidang perdagangan, menteri perdagangan menugaskan pegawai negeri sipil lingkungan kementerian perdagangan sebagai perwakilan kementerian perdagangan untuk ditempatkan badan koordinasi penanaman modal. pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada bertugas memberikan konsultasi dalam proses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait. pembinaan administrasi pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada tetap berada pada kementerian perdagangan. gaji dan tunjangan kinerja terhadap pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan mengenai gaji dan tunjangan pada kementerian perdagangan. pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha bidang perdagangan dilaksanakan oleh menteri perdagangan. pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan teknis atas pelaksanaan pengelolaan sistem oss dilaksanakan oleh kepala badan koordinasi penanaman modlampiranang perdagangan syarat bidang usaha iban dagen pdn direktur bina tia tia ina asia arsip) distribusi bidang usaha ahan dirjen pdn subdelegasi direktur bina jasa survei kerja uanyulien danny pendaftaran perusahan bilang usah war annae dirjen subdelepasi nekat rin perusahaan usaha dan pemuatan pelaku perdagangan distribusi operasional komersial temui hari defeat didn ubdciranai ega bin pendaftaran pendaftaran age uniseks dian agen atau |atau distributor pendaftaran distributor barang dunfatau perusahaan barang jana danyatau jasa surat tanda surat tar: han omega: dagen uban! bun pendaftaran pendaftaran kerja usaha dan waraluhs warubeba spw) pelaku waralaba dari luar negeri, stw pemberi waralaba duri (tahu negeri, penerima waralaba diri waralaba luar ape, spw pemberi waralaba lanjutan dari luar negeri, pay perah waralaba dubai negeri. surat surat keterangan hari rekta perdagangan minuman distribusi minuman beralkohol dan bernlkotod logistik stat lempengan iwan dnvektan minuman distribusi beralkohol dan logistik surat keterangan rada direktur sub distributor sarana manu distribusi beralkohol dan logistik stat lempengan iwan dnvektan pengecer kerja sarana minuman distribusi beralkohol dan godongatr isp longratilk sunat keterangan bari rekuren penjual langsung kerja sarana manan distribusi beralkohol dan keterangan dastnbator bahan berbahaya dt berbahaya penyelenggara penyelenggaraan perifer buangan pameran pameran tayang promosi dan dengan citra pelataran pendaftaran ban nolan nyeri index direct periksa kesesuaian lk) dan pki mutu lain ukur, tam tipe asal dingin takar, impor dan surat metrologi perlengkapan rekapitulasi izin http) tipe skrip) kan ups http ban kolega nyeri index direct produkt vagans kerja metrologi negeri bentar penerbitan non aro dunya abdelegan direct nomor pendaftaran kerja standardisasi peredaltaran rahang dan barang npb) pengendalian mutu dataran pendaftaran dir badai diriku dorna produsen standard pengendalian standard tortonesian mur indonesian rubber tpp siri rubber tpp sing registrasi registrasi barang bani delegasi dres uubdelepant direktur tertib barang kil, terkait memanen, kena ning keselamatan, kesehatan, dan cekungan hadi negeri daa inter depend tanda tanda than dien subdelegani direktur pendataan pendaftaran kenyan ptn pemberdayaan dan kartu kartu jaminan ekktrosika dan pondok telematika persetujuan persetujuan ban delegasi dirjen kasar persetujuan ban diger kapal pupuk kerja doli urea nom subsidi ekspor prekursor kerja dagu nari farunsai persetujuan bari duga ekspor minyak kerja dagu buni dia gam bumi persetujuan ban diger kapal bahan kedua dag bakar lain ekspor produk kerja dagu pertama bondan dan pemurnian persetujuan anda art dien ekspor timah dagu persetujuan iban duren subdeseg direktur ekspor logam dan ekspor produk industri persetujuan ekspor pertambangan sorogan barang contoh untuk keperluan penelitian tan pengembangan teknologi pengolahan derita pemurnian persetujuan dirjen direktur ekspor tumbuhan plans pertanian dan dari satwa liar kebvataruri dari produk hewan persetujuan ihan dien kai tertentu eksportir apart shan duren gen on. kena batubara kasar kapan hari dele dunya terdaftar kerja dagu prekursor nona farmasi #kapita shan duren en min k. tni kang bumi dan gas bahan bakar lain murai patungan eksportir hui dirjen terdaftar timah kerja dag industri ekapertu han pan ae! nyeri terdaftar sarang kerja dagu burung walet kapan seri dua dunya bee ie ) mandi mic i: dengan persetujuan persetujuan impor byen tinpaor intan kswssar dagu persetujuan tenar ari dirjen direktur dapat hewan ian kerja dag produk hewan beras keperluan han hanoi inn beras hibah dagu persetujuan impor duren lan hina den tidak baru persetujuan impor lari del duga direct produk dagu sal midi persetujuan tempat thai mit dien dam pam persendian tampak thai dirga amat pama pusar tenar iwan den tewas her messi mona tt" dengan persetujuan impor bar diberi engga mini mini man ie tangan benngnnnnn besi atau baja, baja paduan dan produk turunnya iiytssnta reopen hun began dryer mesin multifungsi kerja degli borwarrm, mesir fotokopi berwarna dan mesin writer berwarna persetujuan tempat hari delegasi die tan semen klinker kenalan menanam man men men man bear mongnnan bangunan dengan dan pupuk bersubsidi selamat persetujuan impor bari delegasi duren diet preparat bau kerja oglu mengandung alamat persetujuan tepat tni koordinat tekstil dan produk kerja pelaksana tekstil bistik dan motif titik persetujuan impor ban duren tekstil dri produk kerja dagu tekstil rsetyuan jempol iwan nagara tewas her: mind nun tennnggnnnnn senna persetujuan impor ban moy non beralkohol telepon seluler, dagu komputer weredheteh, tan komputer atlet tembakau dagu tenteram are man ming dt dana ben hasil berikat kerja unggah persetujuan tepat anda delegasi bahan perusak an kuni inn kecoa nan ini persetujuan tenar hari delegasi dirjen etal hyun ampar iwan dinger limbah non kerja dagu bahan berbabora daa beracun ran persetujuan duren prekursor naa dagu eri isl dang nitrocethukose hist teater iwan began dryer gas bumi akuntan tema pama tahun bakar lai kerja dagu tahun pelawak dagu industri pusar tempat iwan tt: den barang kerja dagu komplementer persetujuan impar bari dirga kurang untuk kerja keperluan yes persetujuan impor dirjen loss puma jual importir importir terdaftar shan @anime mami toner mona kanan ben danny perti hun wide jelas dunya komputer handheld), dan komputer patih komersial importir terdaftar ani dobepai nyeri uks jgn mes pesona rendi massal mess meli dt dengan menteri perdagangan republik indonesia, ttd. agus suparman |
sl. babi ketentuan umumbarang kebutuhan pokok dan barang penting adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri. laporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang selanjutnya disebut laporan distribusi bapokting adalah laporan pelaku usaha dalam mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan barang penting. distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting yang selanjutnya disebut distributor adalah pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok dan barang pentingpenyelenggaralam peraturan menteri ini diatur tata cara pelaporan kegiatan usaha perdagangan bagi pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting wajib menyampaikan laporan distribusi bapokting kepada menteri. laporan distribusi bapokting sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara lengkap dan benar. kewajiban penyampaian laporan distribusi bapokting sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi pelaku usaha dengan bentuk distributor sesuai kali perdagangan besar. distributor sesuai kali perdaganganstribusi bapokting sebagaimana dimaksud dalam memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai: stok awal barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengadaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, cc. penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting, stok akhir barang kebutuhan pokok dan barang penting: dan harga jual barang kebutuhan pokok dan barang penting, jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. laporan distribusi bapoktingstributor menyampaikan laporan distribusi bapokting secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal (lima belas) bulan berikutnya. dalam kondisi tertentu, direktur jenderal dapat meminta data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting kepada distributor. distributor wajib memberikan data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada kondisi tertentuatas harga acuan atau bawah harga acuan. distributor dalam menyampaikan laporan distribusi bapokting dilarang melakukan manipulasi data dan informasi terkait barang kebutuhan pokok dan barang penting. kebenaran formal maupun material atas laporan distribusi bapokting yang telah disampaikan oleh distributor kepada direktur jenderal tetap menjadi tanggung jawab distributor. (l) distributor menyampaikan laporan distribusi secara elektronik melalui sit. dalam penyampaian laporan distribusi bapokting sebagaimana dimaksud pada distributor harusistributort. penyampaian laporan distribusi bapokting dilakukan dengan mengisi format isian laporan distribusi bapokting pada portal sit. distributor yang tidak menyampaikan laporan distribusi bapokting sebagaimana dimaksud dalam sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif, pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteri melalui direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga. sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam dikenakan paling banyak (dua) kali dengan masa tenggang waktu antara masing masing peringatan paling lama (empat belas) hari kerja. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada distributor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam menteri melalui direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga merekomendasikan pencabutan nib distributor kepada lembaga oss berita negara republik indonesia tahun nomor s17)aftar klasifikasi baku lapangan usaha indonesia barang kebutuhan pokok rosa5 perdagangan bear telur dan hasi ola teu res perdagangan besaran perairan perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil daa san perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup ini salosdoslsssdalsska ii. barang penting kali perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, dan feat tantra mars bidang usaha kode kali perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu perdagangan besar bahan konstruksi dari kayupupuk dan geokimia perdagangan besar bahan bakar padat, cair, gas, dan produk bdiformat laporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting (kop perusahaan) laporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting plan were daun, senen nama perusahaan alamat perusahaan lan kanan kena nnen ben snn kuno nomor kali ana bentuk usaha distributor jenis barang kebutuhan 0nenennananannanannnnanaanaanana nana aan anna makanan naanaanaaa pokok barang penting") lala lala dicoret yang tidak sesuai ) stok awal stok akhir bulan sebelumnya penanggung jawab cap perusahaanminyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan bagi seluruh masyarakat indonesia, perlu mengatur kebijakan larangan sementara ekspor crude palm ollarangan sementaracrude palm oil cpo), refined, breached and deodorized pair oil rbd palm oil), refined, breached and deodorzed palm klein rbd palm klein)wan andaman nan: eksportir dilarang sementara melakukan ekspor crude palm oil cpo), refined, breached and deodorized palm oil rbd pair oil), refined, breached and deodorized pair klein rbd palm klein), dan used cooking oil uco) sebagaimana dimaksud dalam larangan sementara ekspor sebagaimana dimaksud pada berlaku juga atas pengeluaran dari kpop untuk tujuan luar daerah pabean. ekslaksanaan larangan sementara ekspor sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini dievaluasi secara periodik setiap bulan atau sewaktu waktu dalam hal diperlukan. evaluasi sebagaimana dimaksud pada il) dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggaraada saat peraturan menteri ini mulai berlaku,tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini, yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat tanggal april tetap dapat dilaksanakan ekspornya. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal april takre tarian jenderal sri hayati lampiran dan used cooking oil (uco) pereeaaamas maag |. isljadi190 lainlain: fraksi dari minyak dimurnikan: nrikrhkhmam aera termasuk dari pos fex151800. minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawitatau kelapa used cooking oli dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksiny(rbd |ex1518. dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, lainnya olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau fraksinya |ex1518. mantan minyak nabati atau mikroba selain dari pos atau lainlain: " lain lain residu endapan hasil ekstraksi minyak sawit yang pada suhu ruang berbentuk berkasetal biro hukum, an. muhammad lutfi jariyati |
mmbangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.rim disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. s5lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayangubernur dki jakarta atau bupati wali kota setempat menetapkan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kabupaten kota. dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten kota kabupaten kota:: cc. jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisonal:kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat: bis potensi kemitraan dengan umk m, potensi penyerapan tenaga kerja: ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi umk monal yang telah ada sebelumnya. jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisonal sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh pemerintah daerah setempattahun terakhir: potensi ekonomi daerah setempat: aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas):ko eceran tradisional sekitarnya. jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store wajib memenuhi ketentuan: bis untuk hari senin sampai dengan jumat pukul sampai dengan pukul waktu setempat, dan untuk hari sabtu dan minggu pukul sampai dengan pukul waktu setempat. untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, gubernur dki jakarta atau bupati wali kota dapat menetapkan jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada kemitraan dalam mengembangkan umk m: penyediaan lokasi usaha:(s5) pengelola pusat perbelanjaan wajib menyediakan dan atau menawarkan: ruang usaha yang strategis dan proporsionalstrategis dan proporsional untuk pencitraan dan atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri. s6) ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada berada lokasi yang mudah diakses pengunjung: konsultasi: cc. pasokan barang, permodalan, dan atau bentuk bantuan lainnya.pasokan barang sebagaimana dimaksud pada harus mengutamakan produksi dalam negeri:persyaratan perdagangan luar potongan harga regular::aamoder10i:: dan s5)i sama antara pemasok dengan department store harus memuat persyaratan perdagangan yang memenuhi ketentuan: tidak memberlakukan biaya persyaratan perdagangan:, atau sebagai pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak. perjanjian kerja sama usaha pemasokan barang antara pemasok dengan pelaku usaha toko swalayan danbuat dalam bahasa indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan hukum indonesia. dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa inggris. dalam hal pelaku usahatelahjaan sri hayati |
berita negara republik indonesia beras. penetapan harga. peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor tahun tentang penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah ataupangan dan stabilitas harga pangan khususnya untuk jenis pangan pokok beras, pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan gabah atau beras melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah, bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pengadaan gabah atau berasharga pembelian pemerintah untuk gabah atau. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras yang selanjutnya disebut hpp gabah atau beras adalah harga pembelian gabah atau beras oleh pemerintah tingkat produsen untuk menjadi cadangan pangan pemerintah, berupa cadangan beras pemerintah dan keperluan untuk golongketentuan peraturan perundang undangan mengenailam rangka pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk gabah atau beras, menteri menetapkan hpp gabah atau beras. hpp gabah atau beras sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan ketentuan: harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi (dua puluh lima persen) dan kadar hampa kotoran paling tinggi (sepuluh persen) sebesar rp4. (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogram petani atau rp4. (empat ribu dupaling tinggi (empat belas persen) dan kadar hampa kotoran paling tinggi (tiga persen) sebesar rp5. (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram penggilingan atau rp5. (lima ribu tigpaling tinggi (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20y0 (dua puluh persen), kadar menit paling tinggi yo (dua persen), dan derajat sosok paling sedikit (sembilan puluh lima persen) sebesar rp8. (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram gudang perum bulog. hpp gabah atau beras sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan evaluasi sewaktu waktu jika diperlukan. hpp gabah atau beras luar kualit. kebijakan pengadaan gabah atau beras pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini dilaksanakan oleh perum buloikatan untuk pendistribusian barang oleh distributor atau ageprinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dalam negeri atau luar negeri yang menunjuk distributor atau agen dalam negeri untuk melakukan penjualan barang yang diproduksi, dimiliki atau dikuasai oleh prinsipaldistributor, distributor tunggal, agen, atau agen tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksidistributor, distributor tunggal, agen, atau agen tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsedistributor tunggal atau agen tunggal. distributoragensub distributor adalah perusahaan perdagangan untuk melakukan pemasaran. sub agen adalah perusahaan perdagangansurat tanda pendaftaran yang selanjutnya disingkat stp adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai distributor, distributor tunggal, sub distributor, agen, agen tunggal, atau sub agen barang dan atau jasrodusen dalam negeri dapat menunjuk pelaku usaha distribusi untuk mendistribusikan barang kepada pengecer. pelaku usaha distribusi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: distributor, distributor tunggal, agen, dan agen tunggal. penunjukan distributor, distributor tunggal, agen, atau agen tunggal dapat dilakukan oleh: prinsipal produsen, prinsipal supplier berdasarkan persetujuan dari prinsipal produsen, cc. perusahaan penanaman modal asing yang bergerak bidang perdagangan sebagai distributor, atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. distributor atau distributor tunggal sebagaimana dimaksud pada dapat menunjuk sub distributor. agen dan agen tunggal sebagaimana dimaksud pada dapat menunjuk sub agen. dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam hurufibuatdalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan,luar negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris publik dan telah dilengkapi dengan surat keterangan atau legaliseddalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir notaris publik, maksud dan tujuan perjanjian, cc. status keagenan atau kedistributoran, jenis barang yang diperjanjikan, wilayah pemasaran, hak dan kewajiban masing masing pihak, kewenangan, jangka waktu perjanjian, cara pengakhiran perjanjian, cara penyelesaian perselisihan, hukum yang dipergunakan, dan il. tenggang waktu penyelesaian. setiap perjanjian yang hanya ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penterjemah bersumpah. prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu distributor tunggal atau agen tunggal untuk jenis barangdistributor atau agen untuk jenis barang yang sama dari suatu merek wilayah pemasaran tertentu luar wilayah pemasaran distributor tunggal atau agen tunggal. dalam hal prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu distributor atau agen sebagaimana dimaksud pada prinsipal wajib menyebutkan nama distributor atau agen yang telah ditunjuk. dalam hal terdapat perjanjian lebih dari satu distributor tunggal atau agen tunggal oleh prinsipal untuk jenis barang yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, stp diberikan kepada pemohon pertama. perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri sebelum masa perjanjian berakhir apabila: perusahaan dibubarkan, perusahaan berhenti melakukan kegiatan usahanya, bangkrut pailit, dan atau disepakati oleh kedua belah pihak. apabila pemutusan perjanjian sebagai distributor tunggal atau agen tunggal yang diikuti dengan penunjukan distributor, distributor tunggal, agen,, distributor tunggal, agen,bagai distributor atau agen yang diikuti dengan penunjukan distributor tunggal tunggalcara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan distributor, distributor tunggal, agen, atau agen tunggal yang baru, prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada distributor, distributor tunggal, agen, atau agendan proses penyelesaian secara tuntas tetap diupayakan, stp dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk distributor, distributor tunggal, agen, atau agen tunggal yang baru. perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan perjanjian diselesaikan dengan cara: musyawarah untuk mufakat, arbitrase: atau proses peradilan sesuai hukum yang dipergunakan. ketentuan mengenai perikatan untuk pendistribusian barang oleh distributor atau agen sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini dikecualikan terhadap perusahaan yang mendistribusikan barang berupa alat kesehatan dan obat obatan. pendistribusian barang berupa alat kesehatan dan obat obeng sun sisa sri hayati |
valsenjaingkaerbit ska, asli tanda tangan pejabat penerbitkawasan ekonomi khususska kepada direktur jenderal. administrator kek yang telah ditetapkan sebagai ska, selain dapat menerbitkan ska juga dapat menerbitkan surat keterangan kandungan nilai lokal sesuai ketentuan peraturan perundang undangankawasan industri yang berorientasi ekspor, dan atau penyelenggaraan kekberdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam menteri dalam hal ini direktur jenderal dapat menugaskan direktur dan atau pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal dokumen permohonan dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada menteri dalam hal ini direktur jenderal dapat menetapkan instansi badan lembaga sebagai ska. setiap ska harus memiliki pejabat penerbit ska. pejabat penerbitpejabat penerbit ska kepada direktur jenderal. pejabat penerbityang ditunjuk oleh kepala instansi badan lembaga dan telah memiliki pemahaman tentang ketentuan asal barang indonesia rules origin indonesia) dan tata cara penerbitan ska selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pejabat penerbit ska harus memiliki masa kerja paling sedikit (satu) tahun sebelum pensiun pada saat diusulkan. kepala ska mengusulkan pejabat penerbit ska kepada menteri dalam hal ini direktur jenderal. kepala ska dapat mengusulkan paling sedikit (tiga) atau paling banyak (lima) pejabat penerbit ska sesuai kebutuhan. usulan pejabat penerbitka dapat mengganti pejabat penerbit ska dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri dalam hal inierbit ska yang telah ditetapkan. pejabat penerbit ska sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam permohonan untuk mengganti pejabat penerbit ska mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pejabat penerbit ska pengganti belum ditetapkan, pejabat penerbit ska yang telah ditetapkan sebelumnya masih memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan ska. direktur menyampaikan fotokopi spesimen atau hasil pindai scan spesimen asli sebagaimana dimaksud dalam kepada perwakilan republik indonesia luar negeri, perwakilan negara asing indonesia, dan atau organisasi internasionalspesimen asli sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas yang berwenang negara akreditasi. ska yang diterbitkan oleh ska dalam bentuk formulir ska harus dibubuhi stempel khusus ska. format stempel khusus dan stempel khusus ska. ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direktur jenderal. ska harus menyimpan dan memelihara arsip ska beserta dokumen pendukungnya paling singkat (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan ska. formulir ska yang batal, rusak, atau telah memenuhi ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan arsip ska sebagaimana dimaksud dalam harus dimusnahkan oleh ska. ketentuan mengenai pemusnahan formulir ska sebagaimana dimaksud pada (satu) diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur jenderal. direktur jenderal atas nama menteri dapat mengenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kepada ska, dalam hal ska tidak menerbitkan ska selama (sembilan) bulan secara berturut turut. direktur jenderal atas nama menteri dapat mengenakan sanksi administrasi berupa pencabutan penetapan sebagai ska, dalam hal tidak menerbitkan ska selama (satu) tahun secara berturut turut. ska yang dikenakan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan kembali pemohon penetapan sebagai ska setelah (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan penetapan sebagai ska dalam hal instansi badan lembaga dicabut penetapannya sebagai ska, maka arsip ska dan dokumen pendukungnya masih menjadi tanggung jawab instansi badan lembaga sampai berakhirnya batas waktu penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka pembinaan ska, direktorat jenderal perdagangan luar negeri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan ska yang dilakukan skadan tanggung jawab untuk menerbitkan ska sampai dengan ditetapkannya pejabat penerbitda hukum, geo cc) srpecimen format spesimen version aan the republic indonesia koe ttm, hei aini cert: tie create cagar for nongsa nomaden orang) cena tn, sigomturae) menteri perdagangan republik indonesia, ttd. enggartiasto lupita salinan sesuai dengan aslinya pes iat jenderal perdagangan kepala biro hukum, altempel khusus ska stempel khusus ska ing nxx.ny tane ukuran pembuatan lambang garuda: lebar sayap kiri kanan 12cm tinggi ller diameter lingkaran dalam diameter lingkaran luar huruf nomor kode daerahjenderal hayati |
kena eri berita negara republik indonesia kemenag. laporan keuangan tahunan perusahaan. peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor tahun tentang laporan keuangan tahunmanfaatan informasi keuangan perusahaan serta memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai laporan keuangan tahunan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangporan keuangan tahunporan keuangan tahunan perusahaan. bab ketentuan umum dalam peraturan menterilaporan keuangan tahunan perusahaan yang selanjutnya disingkat ktp adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga tinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undanganportal. surat tanda penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang selanjutnya disingkakewajiban, kewenangan dan waktu penyampaian ktp setiap perusahaan wajib menyampaikan ktp kepada menteri melalui direktur jenderal. ktp sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan secara lengkap dan benar.telah memenuhi salah satu kriteria: merupakan perseroan terbuka, bidang usaha yang25. (dua puluh lima miliar rupiah), atau merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit., atau perusahaan perseroan persero), perusahaan umum perum), dan perusahaan daerah. ktp yang disampaikan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: neraca atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan posisi keuangan, laporan laba rugi atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang paling sedikit mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal. neraca atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan posisi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan laporan laba rugi atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk lingkungan perusahaan. bentuk dan susunan ktp sebagaimana dimaksud pada dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan indonesia yang diakui oleh pemerintah republik indonesia atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ktp yang disampaikan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam harus: telah diaudit oleh akuntan publik, dan telah mendapat pengesahan dari rapat umum pemegang saham atau organ yang berwenang untuk mengesahkan ktp berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penyampaian ktp oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan paling lambat (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. bab iii tata cara pelaksanaan penyampaian ktp perusahaan menyampaikan ktp kepada direktur jenderal secara daring melalui portal sit. dalam penyampaian ktp perusahaan harus memiliki nib. perusahaanoss untuk masuk portal sit. penyampaian ktp dilakukan dengan mengunggah ktp dalam bentuk portable document format pdf) sesuai aslinya dan mengisi format isian profil perusahaan pada portal sit. dalam hal sit mengalami kerusakan karena keadaan kahar (force majeure) dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung sit selama lebih dari (dua puluh empat) jam, penyampaian ktp dilakukan secara manual atau melalui surat elektronik. ktp disampaikan secara manual atau melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada kepada direktorat bina usaha dan pelaku distribusi. berdasarkan penyampaian ktp oleh perusahaan, direktur jenderal menerbitkan stp ktp dalam bentuk dokumen elektronik yang tercantum quick response code, paling lambat (lima) hari kerja setelah ktp disampaikan secara lengkap dan benar. stp ktp sebagaimana dimaksud pada merupakan stp ktp untuk tahun buku yang dilaporkan. stp ktp dapat dilampirkan sebagai dokumen pendukung bagi kantor akuntan publik dalam menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. dalam hal perusahaan telah menyampaikan ktp kepada: regulator, otoritas yang mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan, cc. menteri badan usaha milik negara, dan atau menteri keuangan, kewajiban penyampaian ktp dianggap telah dilakukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada menyampaikan bukti penyampaian ktp kepada direktur jenderal melalui portal sit untuk diterbitkan stp ktp. kebenaran formal maupun materiil atas ktp yang telah disampaikan oleh perusahaan kepada direktur jenderal tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. bab informasi keuangan perusahaan informasi keuangan perusahaan yang bersumber dari ktp yang disampaikan oleh perusahaan kepada direktur jenderal bersifat terbuka bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. informasi sebagaimana dimaksud pada diperoleh atas dasar permintaan tertulis kepada direktur jenderal dan dikenakan tarifkementerian dan atau lembaga negara yang berkepentingan dapat memperoleh informasi keuangan perusahaan dengan menyampaikan permohonan kepada menteri. menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal. informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada diperoleh dengan tanpa dikenakan biaya. informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan menteri. bab sanksi setiap perusahaan yang tidak menyampaikan ktp sebagaimana dimaksud dalam atau tidak menyampaikan ktp sampai dengan batas wakt,berikan sanksi administratif berupa peringatan tertulissetiap perusahaan yang tidak menyampaikan ktp secara lengkap dan benp ktpkenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketigacabutan stp ktp. perusahaan yang telah diberikan sanksi administratif berupa pencabutan stp ktpdalam mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan menteri berkoordinasi dengan regulator, dan atau otoritas, menteri badan usaha milik negara, dan atau menteri keuangan dalam rangka pembinaan perusahaan yang bersangkutan. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini berlaku, perusahaan tetap dapat menyampaikan ktp secara manual kepada direktorat bina usaha dan pelaku distribusi untuk jangka waktu paling lama (enam) bulan terhitung sejak peraturan menteri ini berlaku. bab viiz. dengan peraturan menteri ini, ditetapkan barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa indonesia. ketentuannal pali jender memaftar jenis barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa indonesia barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika nama barang uraian barang keterangan penjelasan yaa alat perekam pita kaset ukuran saku, dengan |& namabarang, ' ' ' |(s fafcfe perekam pemutar ukuran tidak melebihi 170mmx100mm b | merekbarang |amore fafcfe engaceean 45mm. nama dan alamat produsen untuk barang ja b e perekam pita kaset, dengan amplifier produksi dalam negeri: atau terpasang dan satu atau lebih pengeras nama dan alamat importir untuk barang suara terpasang, dioperasikan hanya impor: dengan sumber tenaga dari luar. penggunaan listrik: tegangan volt dan a b c a b c compact disc player. frekuensi hz): dari jenis yang cocok untuk negara pembuat atau made in. a b c a b c sinematografi atau penyiaradari jenis yang digunakan dalam sinematografi atau penyiaran televisi. dari jenis yang digunakan dalam sinematografi atau penyiaran televisi. amber ampiferimempanyat suara stik dengan namabarang gore tingkat kekuatan atau lebih. merek barang:dea tamat, |amteencoserasean tama (rama rumahan home gal tau lebih sinyal theater amplifier masukan, dengan atau tanpa clem 'b| merekbarangi po ) faff e jambe masukan, dengan atau tanpa elemen untuk capacity amplifier amfiteater rumahan nama dan alamat produsen untuk barang a b c home theater amplifier)) produksi dalam negeri, atau nama dan alamat importir untuk barang impor, ita frekuensi hz), cakram optik isi cakram untuk sistem pembacaan laser dari jenis produk: b c a b c (yang terekam) jenis yang digunakan untuk reproduksi cakram padat compact disc cd), fenomena selain suara atau gambar audio digital cakram padat compact disc digital audio cd da): memori hanya baca cakram padat( compact disc read only memory cd rom, cakram padat bisa rekam compact disc recordlabel cd runtuk pendidikan, teknis, ilmu cakram padat bisa tulis ulang compact isc re writeable cd rw), pengetahuan, sejarah atau budaya cakram padat sekali tulis compact disc selain untuk pendidikan, teknis, ilmu write once cd wd): pengetahuan, sejarah atau budaya cakram video digital serbaguna digital vj: lain lain, dari jenis yang digunakan cakram video digital memori hanya baca untuk mereproduksi bentuk, data, suara digital video disc read only memory dv): dan gambar, direkam dalam bentuk biner cakram video digital memori akses acak yang baca oleh mesin, dan dapat digital video disc random access dimanipulasi atau memberikan memory dv), interaktivitas terhadap pemakai, dengan cakram video digital bisa tulis ulang menggunakan mesin pengolah data digital vj: otomatis, media penyimpanan format akrab laser laser disc ld): proprietary (terekam) cakram mini mini disc md):, nomor izin usaha industri, a b c izin usaha perfilman, dan atau izin impor, (d|( judul pole jambe negara pembuat atau made in. cakram optik jenis produk: b c a b c kosong yang cocok digunakan untuk komputer. cakram padat compact disc cd), selain dari jenis yang cocok digunakan audio digital cakram padat compact untuk komputer. disc digital audio cd da),po2, cakram laser laser disc ld), cakram mini mini disc md), cakram padat video video compact disc v), cakram v),apasitas cakram optik: negara pembuat atau made in. engga ore dispenser) mata dengan pemanas air untuk keperluan rumah tangga. merek barang, dispenser air yang dilengkapi dengan nama dan alamat produsen untuk barang a b c pemanas air dan pendingin air untuk produksi dalam negeri, atauam ssima masa bak yong tam putih namabarang afeese ee home freezer) tidak melebihi writer dengan tipe peti dengan kapasitas merek barang, atau lebih tetapi tidak melebihi dari nama dan alamat produsen untuk barang a b c produksi dalam negeri, atau writer dengan tipe tegak dengan nama dan alamat importir untuk barang kapasitas tidak melebihi impor, writer dengan tipe tegak dengan nara kapasitas atau lebih tetapi tidak tegangan volt v)dan ja b c ja b c melebihi daridioperasikan tanpa sumber tenaga listrik dari luar dan mesin perekam merek barang, bereproduksi dan penyayang data ukuran saku dengan fungsi menghitungeeeeee e kamera perekam video selain digunakan merek barang: a b c a b c dalam penyiaran kamera digital saku. nama dan alamat produsen untuk barang a b c produksi dalam negeri, atau digital single lens reflects dsr). nama dan alamat importir untuk barang kamera digital selain jenis saku dan jenis impor, dsr. negara pembuat atau made in. keterangan: emboj, tercetak:hae ore dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak merek barang, a b c a b c melebihi kipas angin lantai, kipas angin dinding, nama dan alamat produsen untuk barang a b c produksi dalam negeri, atau pas angin jendela, langit langit atau nama dan alamat importir untuk barang atap dengan layar pelindung, dengan impor motor listrik terpasang didalamnya por, dengan keluaran tidak melebihi penggunaan listrik: tegangan volt dan a b c a b c kipas angin lantai, kipas angin dinding frekuensi h2), kipas angin jendela, langit langit atau negara pembuat atau made in. a b c a b c(ae hee pendingin dilengkapi pintu luar terpisah tipe rumah refrigerator) tangga dengan kapasitas tidak melebihi merek barang, penggabungan dari nama dan alamat produsen untuk barang a b c ain lemari pendingin tipe rumah tangga tipe produksi dalam negeri, atau kompresi dengan kapasitas tidak nama dan alamat importir untuk barang melebihi impor, nan penggunaan listrik: tegangan volt dan a b c a b c lemari pendingin tipe rumah tangga frekuensi hz): selain tipe kompresi dengan kapasitas tidak melebihi negara pembuat atau made in. ta. mesin cua wang nasi otomatis peran mempunyai namabaang are machine) kapasitas linen kering tidak melebihi ib. merek barang: kg. nama dan alamat produsen untuk barang a b c mesin otomatis penuh mempunyai produksi dalam negeri, atau kapasitas linen kering melebihi kg. nama dan alamat importir untuk barang mesin lai dilengkapi impor, mesin amn ya, meng kapi dengan penggunaan listrik, tegangan volt dan a b c a b c pengering sentrifugal, mempunyai frekuensi hz) kapasitas linen kering tidak melebihi negara pembuat atau made in. keterangan: emboj,mesin pengatur suhu mesin pengatur suhu udara tipe nama barang: a b c udara pendingin jendela atau dinding, menyatu atau ruangan air "sistem terpisah" dengan keluaran tidak merek barang: conditioned ac) melebihi kw. nama dan alamat produsen untuk barang a b c mesin pengatur suhu udara selain tipe produksi dalam nee, atau . nama dan alamat importir untuk barang jendela atau dinding, menyatu atau impor: "sistem terpisah" kel sistem terpisah engan keluaran penggunaan listrik: tegangan volt dan a b c a b c melebihi kw. frekuensi hz), negara pembuat atau made in. mikropon mikrofon lainnya, dengan penyangga namabarang: ' ' | fableoonitor komputer monitor komputerjenis panellayar datar |a. namabarang: (so jambe proyeksi 'b. merek barang, monitor komputer selain jenis panel layar nama dan alamat produsen untuk barang a b c datar tipe proyeksi, berwarna. produksi dalam negeri, atau nama dan alamat importir untuk barang monitor komputer selain jenis panel layar impor: datar tipe proyeksi, monokrom. penggunaan listrik, tegangan volt dan a b c a b c monitor komputer jenis tabung sinar frekuensi hz), katoda, berwarna.ir. | oranykesboara instrumen keyboard,selamakoraeon namabarng ape elektrik 'b merek barang:|pelamar blender: pengsimmgdanpencampurmakanan jar namabarang table are pencampur mixer), mengekstrak jus buah atau sayur. merek barang: pengurus juice)pemanas air water pemanas airinstan dengangastipe ja. namabarang: ' ) |a b e jab je heater rumah tangga 'b merek barang: pemanas air instan selain dengan gas nama dan alamat produsen untuk barang a b c tipe rumah tangga produksi dalam negeri, atau nama dan alamat importir untuk barang pemanas air celup immersion theaters) impor: dengan menggunakan elektrik, penggunaan listrik, tegangan volt dan a b c a b c frekuensi hz), negara pembuat atau made in. penanam nasi (ce penanam nasi fnamabarang arora harper cooker 'b merek baranguas tungku oven, pemasak cooking plate. bommarina, jar namabarang amore fafcfe pemasak, pemanggang dan pembakar, pemanas nasi merek barang: pemanggang, dan (magic jar) penanam serbaguna (magic nama dan alamat produsen untuk barang a b c com) produksi dalam negeri, atau menggunakan listrik nama dan alamat importir untuk barang untuk rumah tanggapencetak printer dot matriks berwarna ja. nama barang afb e pri printer) printer dot matriks selain berwarna merek barang, ket selain ||) pencetak hitam putih, printer ink jet selain berwarna pencetak berwarna. printer laser berwarna nama dan alamat produsen untuk barang a b c printer laser selain berwarnasoofotokopi aparatus fotokopi elektrostatik aamabaang photo copy) beroperasi dengan mereproduksi ob. merek barang: gambar asli secara langsung atas copy berwarna jenis produk: pencetak hitam putih, aparatus fotokopi elektrostatik beroperasi dengan mereproduksi pencetak berwarna. dan gambar asli secara langsung atas nama dan alamat produsen untuk barang a b c copy selain berwarna produksi lek dalam negeri, atau aparatus totocopy elektrostatik nama dan alamat importir untuk barang beroperasi dengan mereproduksi impor: gambar asli melalui perantara atas penggunaan listrik, tegangan volt dan a b c a b c copy berwarna frekuensi hz) aparatus fotokopi elektrostatik negara pembuat atau made in. a b c a b c beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara atas copy selainfungsiataz |a. namabarang: ' ' ) | jab je lebih untuk mencetak, menggandakan atau merek barang: transmisi faksimili, memiliki kemampuan jenis produk untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan: pencetak hitam putih, printer copies, mencetak dengan proses ink pencetak berwarna. jet, berwarna32ayo juan youeras suara pengeras suara unggah gpasangpada namabarans afer speaker) rumah yang sama tipe box standar merek barang: pengeras suara tunggal, dipasang pada nama dan alamat produsen untuk barang a b c rumah yang sama selain tipe box produksi dalam negeri: atau standar nama dan alamat importir untuk barang pengeras suara multipel, dipasang pada impor, rumah yang sama tipe box standar penggunaan listrik, tegangan volt dan a b c a b c frekuensi hz)", pengeras suara multipel, dipasang pada negara pembuat atau made in. a b c a b c rumah yang sama selain tipe box standarnoin pengering pemegang unta atu terang jar gambaran tere jafar tekstil dengan kapasitas linen kering tidak melebihi kg: merek barang,ering rambut pengering rambut aefamatarang ape tai pen deerisapbebu dengan kekuatan gak seleb show (ar namabarang pte (vakum cleaner) dan memiliki kantong debu atau dd. merek barang: menampung lainnya dengan kapasitas tidak binipesawat televisi pesawat televisi berwarna maupun tidak, nama barang: a b c tabung sinar katoda, liquid crystal merek barang: device lcd), light emitting diode (led) dan tipe lainnya jenis produk: . label tab katode nama dan alamat produsen untuk barang ja b e tabung sinar katoda produksi dalam negeri atau liquid cty. rsta device (lcd), light nama dan alamat importir untuk barang emitting diode led), dan tipe panel layar impor: datar lainnya penggunaan listrik, tegangan volt dan a b c a b c lain lain frekuensi hz), negara pembuat atau made in. a b c a b c lain lain monokrom panopiertak panotegak afhamabamng apr grand piano mere(pompa artistik pompa airdengan towrateridak jar namabarang are water pump) melebihi m3 jam b. merek barang: pompa air dengan flow rate tidak nama dan alamat produsen untuk barang a b c melebihi m3 jam, dioperasikan produksi dalam negeri, atau secara elektrik nama dan alamat importir untuk barang pompa air single stage, poros tunggal impor, penyedot horisontal cocok digunakan penggunaan listrik, tegangan volt dan untuk sabuk penggerak atau perangkai frekuensi hz), langsung, selain pompa dengan poros negara pembuat atau made in. a b c a b c yang digunakancomp rao radocassete plyerukuran saku dapat namabarang are cassette dioperasikan tanpa sumber tenaga dari merek barang, luar. nama dan alamat produsen untuk barang a b c penerima siaran radio portabel dapat produksi dalam negeri, atau dioperasikan nama dan alamat importir untuk barang tanpa sumber tenaga dari luar impor, penggunaan listrik, tegangan volt dan a b c a b c dikombinasikan frekuensi hz), dengan alat perekam atau alat reproduksi suara. negara pembuat atau made in. a b c a b c penerima siaran radio selain portabel dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar dikombinasikan dengan alat perekam atau alat reproduksi suara. (aa tape dikombinasikan dengan alat perekam (as namabarang apps atau alat reproduksi suara. merek barang: tidak dikombinasikan dengan alat nama dan alamat produsen untuk barang a b c perekam atau alatketerangan: emboj:near pembuat atau made alat penerimasiaran alat penerima siaran televisi set top |a. namabarang: jab e televisi: box yang mempunyai fungsi komunikasi ib. merek barang: top set top box) lain lain nama dan alamat produsen untuk barang a b c produksi dalam negeri, atau dioperasikan dengan tenaga listrik nama dan alamat importir untuk barang dioperasikan tanpa tenaga listrik impor, penggunaan listrik, tegangan volt dan a b c a b c frekuensi hz), standar penyiaran digital", negara pembuat atau made in. sertatitik serta titik sean dantensyang kama barang are dirancang untuk menggunakan uap dari b.| merek barang: ketel industriapo2oo telepon abelian perangkat telepon dengan gagangset ' ) |a. namabarang ' ' ) |( fa b e telepon tag aap kabel 'b. merek barang nirkabel cordes telephone) nama dan alamat produsen untuk barang ja b e produksi dalam negeri atau ttelepon seluler telepon untukjarmgan selueratas untuk namabarang are cellular telephone) jaringan tanpa kabel lainnya merek dan tipe nama dan alamat produsen untuk barang a b c produksi dalam negeri, atau nama dan alamat kantor perwakilan untuk barang impor, penggunaan listrik, tegangan volt dan a b c a b c frekuensi hz)", (pada charger adaptor) keterangan: emboj: tercetak, melekat secara utuh. apabila menggunakan listrik #egara pembuat atau made in. mei international mobile equipment a b c identity) (mudungisap7 tudung hisap yang dilengkapi dengan (ar namabarang habis tabs cungkup hisap saringan maupun tidak b.| merek barang: cooker hood) lain lain nama dan alamat produsen untuk barang a b c kabinet laki produksi dalam negeri, atau kabinet minat auto nama dan alamat importir untuk barang lain lain impor, tidak dilengkapi dengan saringan, tidak peran tegangan (v) dan cocok dengan keperluan industri negara pembuat atau made in. tudung hisap yang dilengkapi dengan tungku gelombang microwave oven 'afnamabarang crore harper mikro browse merekapabila menggunakan listrik genggam komputer handheld termasuk pamtopdan namabarang ame personal digital assistant as) merekkomputertaptop laptoptermasuk motebeokdan sub jar namabarang apple "ebook teretablet mesin pengolah data otomatis portabel ja. namabarangg ' ' ( ja bje yang menggunakan layar sentuh datar merek dan tipe: sebagai monitor dan peranti masukan nama dan alamat produsen untuk barang ja b e dengan menggunakan stills, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan produksi dalam negeri, atau papan ketik atau tetikus, baik dapat nama dan alamat importir untuk barang berfungsi atau tidak berfungsi sebagai alat impor, komunikasi. penggunaan listrik, tegangan voltproyektor tipe panel agar datar aafhamabaang amp merek barangoo2fa. kompor gas kompor dengan bahan bakargasatau namabarang apple gabungan gas dan bahan bakar lainnya merek barang: termasuk peralatan masak dan piring nama dan alamat produsen untuk barang ja b e pemanas. produksi dalam negeri atau nama dan alamat importir untuk barang impor, 'a | peringatan keselamatan: negara pembuat atau made in. keterangan: emboj: tercetak, melekat secara utuh. barang bahan bangunan nama barang uraian barang keterangan penjelasan penempatan label barang kemasan lo) baja lembaran lapis bjs bergelombang mengandung karbon nama barang, a b seng kurang dari menurut beratnya dengan ketebalan tidak melebihi mm. merek barang, ooa b poo bjs bergelombang mengandung karbon nama dan alamat produsen untuk barang a b kurang dari menurut beratnya produksi dalam negeri, atau dengan ketebalan melebihi tetapi nama dan alamat importir untuk barang tidak melebihi ,5mm. impor, la. ukuran (lebar tebal panjang), dab negara pembuat atau made in. ooa b poo menurut beratnya. btb mengandung karbon atau merek barang, kan lebih menurut beratnynegara pembuat atau made in. a boo yaa btb mengandung karbon atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran, btb selain pos tarif |racatembaran rica tuang dan kaca ceraidalam namabaang lembaran atau profil, mempunyai lapisan merek barang: pola bina tetap tak dikenakan, (densities maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan pes secara lain, dalam bentuk bujur sangkar nama dan alamat produsen untuk barang a b atau empat persegi panjang (termasuk produksi dalam negeri, atau potongan sudut atau atau atau nama dan alamat importir untuk barang impor, kaca apung dalam lembaran tidak ketebalan: berkarat selain kaca optik. peringatan mudah pecah: a b kode produksi atau nomor batcheramik santer dar persen atau tanah tia cina apamabarang |b. merek barang, jenis tipe: jap, negara pembuat atau made in. afb lembaran serat lembaran serat kristal bergelombang ja. namabarang: ' ' ) |ajh |. kristal semen rata simetris merek barang dan lembaran serat kristal berselomb lembaran serat kristal semen rata nama dan alamat produsen untuk barang a b gelombang simetris produksi dalam negeri, atau nama dan alamat importir untuk barang impor, '@ ukuran ketebalan, kode produksi ksh semen semen putih, diberi warna tiruan namabarang: maupun tidak deret barang semen diwarnai. jenis tipen neto: negara pembuat atau made in. komposit pelarut dan komposit pelarut dan pengencer organik, |a. namabarang, ' ' ' | o|ble pengencer organik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos merek barang: pb7eo000| tidak dirinci atau lainnya, olahan penghapus cat atau pernis. jenis: termasuk dalam pos (denis, lainnya: olahan nama dan alamat produsen untuk barang b c penghapus cat atau produksi dalam negeri, atau pernis. nama dan alamat importir untuk barang impor, isi bersin neto, kode produksi, pe cara penyimpanan dan pemakaian, simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan b c kehati hatian, dan atau tanda peringatan yang jelasol pe dinding merek barang teindain jenis tipe motif, jambe ubin paving, ubin perapian atau ubin nama dan alamat produsen untuk barang a b c dinding produksi dalam negeri, atau nama dan ubin yang biasa digunakan untuk alamat importir untuk barang impor, melapisi penggilingan lain lain je. ukuran, false ubin paving, ubin perapian atau ubin peringatan mudah pecah, ja b e dinding empat persegi panjang maupun negara pembuat atau made in. idakyangareapermukaanterluasnya karang dari pem sisi kurang dari dan men selain ubin paving,ubinperapianatau lho ubin dindingempatpersegipanjang maupun tidak yang area permukaan kelasnya dapat menutupi jalur, sangkar dengan sisi kurang dari ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding lain lain keterangan: emboj, tercetak, melekat secara utuh. barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya) nama barang uraian barang keterangan penjelasan penempatan label barang kemasan ban luar dari jenis yang digunakan untuk ja. nama barang ' ) | roda mobil sepeda kendaraan 'bermotor (termasuk station merek barang: motor) wagon dan 'mobil balap) nama dan alamat produsen dan atau dengan lebar tidak melebihi pemegang merek untuk barang produksi dari jenis yang digunakan untuk sepeda dalam negeri yang diproduksi berdasarkan motorola telapak, petunjuk keausan, nomor serial produksi eoo so) epanannal kendaraan bermotor menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor atau dengan kapasitas merek barang, daya pengosongan isi melebihi ah), nama dan alamat produsen dan atau a b c a b c dengan tinggi (tidak termasuk terminal pemegang merek untuk barang produksi dan handle) tidak melebihi 13cm dalam negeri yang diproduksi berdasarkan kapasitas daya pengosongan isi tidak pesanan dari pemegang merk, atau melebihi ah, dengan tinggi (tidak nama dan alamat importir, agen, dan atau termasuk terminal dan handle) tidak perwakilan produsen luar negeri untuk melebihi barang impor, baterai aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan a b c a b c bermotor atau dengan kapasitas kehati hatian, dan atau tanda peringatan daya pengosongan isi melebihi ah), yang jelas, dengan tinggi (tidak termasuk terminal lainlain una|pantauan memang bantalan peluru dan bantalan gung |a( namabarang untuk kendaraan:| role produksi, negara pembuat atau made in. brake disc pad dan| brake disc pad dan brake shoeuntuk |a.| namabarangk ' '' | (b brake shoe untuk| kendaraan bermotor dari pos merek barang, kendaraan bermotor brake disc pad dan brake shoe untuk nama dan alamat produsen, dan atau kendaraan bermotor selain untuk pemegang merek untuk barang produksi kendaraan dari pos dan dalam negeri yang diproduksi berdasarkan brake disc pad dan brake shoe untuk pesanan dari pemegang merek, atau sepedaera pembuat atau made busi busi pencetus dari jenis yang cocok untuk namabarang mesin kendaraan bermotor. merek barang: lab (bokode produksia32 uu. uu cairan rem cairan tem matik dan cara olahan |a namabarang amp lainnya untuk transmisi hidrolik, tidak b.| merek barang: fa b e mengandung atau mengandung nama dan alamat produsen, dan atau a b c petroleum atau minyak yang diperoleh dari pemegang merek untuk barang produksi mineral mengandung pigmen kurang dari dalam negeri yang diproduksi berdasarkan ya.& | berat bersih netto ape komposisi bahan yang digunakan, ja b e bulan dan tahun produksi are simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan a b c kehati hatian, dan atau tanda peringatan yang a b c jelas: negara pembuat atau made in. innjas gema anta kaca spion untuk kendaraan aframabaang kendaraan merek barang s p bermotor| role produk p negara pembuat atau made in. end rod untuk bad tie rod untuk kendaraan bermetorja namabarang kendaraan bermotor bagian untuk kendaraan dari pos merek barang: lain lain, untuk kendaraan selain dari pos nama dan alamat produsen, dan atau dankode proses negara pembuat atau made in. filter filter penyaring oli untuk kendaraan |a. namabarangz (bo bermotor d. merek barang, filter penyaring bahan bakar untuk nama dan alamat produsen, dan atau kendaraan bermotor. pemegang merek untuk barang produksi filter penyaring udara untuk mesin dalam negeri yang diproduksi berdasarkan kendaraan bermotor. pesanan dari pemegang merek, atau cartridge penyaring untuk penyaring oli nama dan alamat porn, agen, dan pada subbox perwakilan produsen luar negeri untu barang impor, bagian lainnya pada subbox |d. negara pembuat atau made in. kaca pengaman kaca pengaman dikeraskan (temporer) |a. namabarangz (so (bo wind shield) cocok untuk kendaraan dari bab ib. merek barang: kaca pengaman dilaminisasi (nominated) jenis tipe: cocok untuk kendaraan dari bah87. ea negara pembuat atau made in. karburator karburator dan bagiannya untuk namabarang: (so (bo karburator) kendaraan bermotor. ib. merek barang: untuk kendaraan dari pos nama dan alamat produsen, dan atau untuk kendaraan lainnya dari pos pemegang merek untuk barang produksi untuk kendaraan dari pos dalam negeri yang diproduksi berdasarkan untuk kendaraan dari pos pesanan dari pemegang merek, atau tuk end lai dari nama dan alamat importir, agen, dan atau untuk kendaraan jamnya gari pos & . perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor, |d.vwvw kom penyalaan untuk kol penyalaan darijenisyang cocok namabarang kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor tidak dirakit. ib.| merek barang: lain lain, selain tidak dirakiten kopling dan kopling dan bagiannya untuk kendaraan |a. namabarangz '' ' ' | (bo bagiannya editor, untuk kendaraan dari pos pol. b.| nama dan alamat produsen, dan atau kopling dan bagiannya untuk kendaraan pemegang merek untuk barang produksi bermotor, untuk kendaraan dari pos dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek, atau kopling dan bagiannya untuk kendaraan nama dan alamat importir, agen, dan atau bermotor.'untuk kendaraan dari pos perwakilan produsen luar negeri untuk kopling dan bagiannya untuk kendaraan negara pembuat atau made in. bermotor."untuk sepeda motortenar mur roda untuk kendaraan bermotor namabaang 'b. merek barangd. negara pembuat atau made in. pelek peekuntuk kendaraan bermotor namabarang pelek tanpa ban terpasang untuk |b. merek barang la. la b kendaraan dari pos nama dan alamat produsen, dan atau a b pelek tanpa ban terpasang untuk pemegang merek untuk barang produksi kendaraan dari pos dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pelek tanpa ban terpasang untuk pesanan dari pemegang merek, atau kendaraan selain dari pos danpelek untuk sepeda motor. ukuran, ' .0a kode produksi, jab negara pembuat atau made in. la. ja b peri comuntuk |( perfcomuntuk kendaraan bermotor namabaang arie kendaraan bermotor merek barang"dee mena bagian peredam bagian dari sistem suspensi kendaraan nama barang: fafcfe kejut bermotor. |b. merekbarang, ' la bje la bjdea peredam kejut untuk peredam kejut selain dari la. namabarangg ja b e mobil penumpang atau 'b. merekbarangg |a b e ja b |d. negara pembuat atau main) '' '|a b e |a bjeoper yeah untuk pegas daun danlembarannya cocok namabarang kendaraan bermotor digunakan untuk kendaraan bermotor ob. merek barang: darisoo perangkat pemberi klakson dan irene, gaki aramabarang tanda suara pada perlengkapan pemberiisyaratsuaratidak bb. merekbarang: tab afb kendaraan dirakit. bermotor nama dan alamat produsen, dan atau a ban made. afb app awas suspensi belakang teleskopik, suspensi belakang dan garpu teleskopik) bagiannya untuk sepeda motor. ib. merekbarangg |ajb |ahmaw kena ian piston piston untuk mesin kendaraan bermotor la. namabarangg ja b piston dengan ukuran diameterluar |b merekbarang jab faff atau lebih, tetapi tidak melebihi nama dan alamat produsen, dan atau a b mm,nama dan alamat importir, agen, dan atau untuk kendaraan bab perwakilan produsen luar negeri untuk piston untuk mesin kendaraan dari pos barangayo uas so)radiator kendaraan radiator untuk kendaraan dai pos jar namabarang bermotor 'b | merek barang, radiator untuk kendaraan dari pos nama dan alamat produsen, dan atau a b pemegang merek untuk barang produksi radiator untuk kendaraan dari pos dalam negeri yang diproduksi berdasarkan ataurantai kendaraan rantai pemutar untuk sepedamotor. |a. namabarangk (so faff bermotor rantai lainnya, selain rantai pemutar merek barang, afb untuk sepeda motor. nama dan alamat produsen, dan atau afb lain lain: untuk sepeda roda atau pemegang merek untuk barang produksi sepeda motor. dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek, atau lo. nama dan alamat importir, agen, dan atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor i role prosa, negara pembuat atau made in. afb sabuk belt) ban penggerak tanpa ujung dari nama barang, a b penampang silang trapesoidal (v, merek barang, a b a b robbed, dengan lingkaran luar melebihi nama dan alamat produsen, dan atau a b tetapi tidak melebihi cmban penggerak tanpa ujung dari (ad. kode produksi, la b e penampang silang trapesoidal (v, selain negara pembuat atau made in. a b vingkaran luar melebihi tetapi tidak melebihi cmabuk pengaman sabuk pengaman untuk kendaraan merek barang bermotorsistem lampu dan sistemlampudan bagiannyauntuk ' '|a. namabarang: ' | ofa b e bagiannya untuk kendaraan bermotor. merek barang: kendaraan perlengkapan penerangan atau nama dan alamat produsen, dan atau a b c perlengkapan pemberi isyarat visual pemegang merek untuk barang produksi selain sepeda motor. dalam negeri yang diproduksi berdasarkan perlengkapan penerangan atau pesanan dari pemegang merek, atau perlengkapan pemberi isyarat visual, nama dan alamat importir, agen, dan atau tidak dirakit. perwakilan produsen luar negeri untuk perlengkapan penerangan atau barang impor, perlengkapan pemberi isyarat visual, negara pembuat atau made in. a b c a b c dirakit. bagian dari barang untuk sub pos keterangan: emboj: tercetak, melekat secara utuh. barang tekstil dan produk tekstil nama barang uraian barang keterangan penjelasan penempatan label barang kemasan pakatan year telak setelan namabarang carrera dan anak lelaki ensemble dari kapas. ob. merek barang: a b c d ensemble dari serat sintetik. jenis bahan atau komposisi: a b c d jas dan blazer dari kapas. nama dan alamat produsen untuk barang a b e d jas dan blazer dari serat sintetik. produksi dalam negeri: atau nama dan jas dan blazer dari rami, linen atau alamat importir untuk barang impor, atau sutra. pedagang pengumpul jika mencantumkan celana panjang, pakaian terusan merek dagang, berpenutur depan dan bertali, celana ayorera panjang sampai lutut dan celana pendek label pemeliharaan (care label): a b c d dari kapas. negara pembuat atau made in. a b c d celana panjang, pakaian terusan jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b c d berpenutur depan dan bertali, celana lebih dari lebih dari (satu) barang panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetik. ensemble dari bahan tekstil lainnya. jas dan blazero , as$as. t shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari kapas. t shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari rami, linen atau sutra. t shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainya. t shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari bahan lainnya (lain lain)ooeesee menn jadi wanita setelan dan serat singer ramtanatu namabaang aptera dan anak wanita kaitan. ob. merek barang: a b c d setelan dari kapas, rajutan atau kaitan. jenis bahan atau komposisi: a b c d setelan dari bahan tekstil lainnya, rajutan nama dan alamat produsen untuk barang a b c d atau kaitan produksi dalam negeri, atau ensemble dari kapas, rajutan atau kaitan. nama dan alamat importir untuk barang ensemble dari serat sintetik, rajutan atau impor, atau pedagang pengumpul jika mencantumkan kaitan merek dagang: ensemble dari bahan tekstil lainnya, ukuran, b c a b c d rajutan atau kaitan jas dan blazer dari wol atau bulu hewan label pemeliharaan (care label): a b e d halus, rajutan atau kaitan negara pembuat atau made in. a b c d23 aas jas dan blazer dari kapas, rajutan atau jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b e d kaitan lebih dari (satu) baranglo,kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, rajutan atau kaitan.serat buatan t shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, po2 uas pakaian jadi tekstil garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari la. nama barang, a b e d lainnya kapas ob. merek barang, a b c d garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari jenis bahan atau komposisi: a b c d serat buatan, pakaian digunakan untuk nama dan alamat produsen untuk barang a b e d pelindung ari api produksi dalam negeri, atau garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari nama dan alamat importir untuk barang serat buatan, selain pakaian digunakan impor: atau untuk pelindung dari api pedagang pengumpul jika mencantumkan garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari merek dagang, pakaian renang untuk pria atau anak laki laki label pemeliharaan (care label), a b e d pakaian renang untuk wanita atau anak negara pembuat atau made in. a b c d perempuan jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b e d ski suits lebih dari (satu) barang pakaian untuk olah raga anggar atau jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b c d gulat dari bahan kapas untuk pria atau lebih dari (satu) barang, anak teki sisiva jj s0)usam jadi kaintenunan dar seratstap sintetik, namabarang carrera mengandung serat tersebut kurang dari bd. merek barang: a b c d menurut beratnya, dicampur jenis bahan atau komposisi, a b c d terutama atau semata mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi nama dan alamat produsen untuk barang a b c d g m2, dicelup, dari serat staple poliester, produksi dalam negeri, atau tenunan polos. nama dan alamat importir untuk barang impor, atau kain tenunan dari serat staple sintetik, pedagang pengumpul jika mencantumkan mengandung serat tersebut kurang dari merek dagang: menurut beratnya, dicampur ukuran: ng, b c tb c a kapas, dengan berat tidak melebihi label pemeliharaan (care label), a b e d g m2, dicelup, kain tenunan lainnya dari serat staple, poliester. negara pembuat atau made in. a b e d kain tenunan dari serat staple sintetik, jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b c d mengandung serat tersebut kurang dari lebih dari (satu) barangsas, oh, lehlwwv ftfshkhs daa aweterangan: emboj tercetak melekat secara utuhlupjusvwkarpet dan penutup lantai tekstillainnya, |a. namabarang: ' ' ' ' ) | |a b c d rajutan, sudah jadi maupun belum, dari ib. merek barang: a b c d nara hewan halus, kabut untuk jenis bahan atau komposisi, a b c d karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, bagan ntuk barang a b e d rajutan, sudah jadi maupun belum, dari nama dan alamat importir untuk barang bahan tekstil lainnya dan dari kapas, impor: atau kabut untuk sembahyang pedagang pengumpul jika mencantumkan karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, merek dagang: rajutan, sudah jadi maupun belum, dar a7opera bahan tekstil lainnya dan dari kapas, label pemeliharaan (care label), a b e d selain kabut untuk sembahyang. karpet dan penutup lantai tekstil lainnya negara pembuat atau made in. a b e d tenunan, tidak berumbai umbi atau jumlah parang talam hal kemasan berisi a b c d tidak dibentuk flock seperti beludru, lebih dari (satu) barangu,s pakaian bayi garmen dan aksesoris pakaian untuk |a. namabarang: '' ' ) | fa be d bayi, rajutan ob. merek barang, a b c d atau kaitan dari kapas. jenis bahan atau komposisi, a b e d garmen dan aksesoris pakaian untuk nama dan alamat produsen untuk barang a b e d bayi, rajutan produksi dalam negeri, atau nama dan atau kaitan dari serat sintetik. alamat importir untuk barang impor, atau garmen dan aksesoris pakaian untuk pedagang pengumpul jika mencantumkan bagi. rai merek dagang, ayi, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya. a b c d garmen atau aksesoris pakaian bayi, dari label pemeliharaan (care label), a b c d kapas, t shirt, kemeja, piyama, negara pembuat atau made in. a b c d popok (diaper) dan barang semacam itu. jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b c d garmen atau aksesoris pakaian bayi, dari lebih dari (satu) barang kapas, selain shirt, kemeja, piyama, popok (diaper) dan barang semacam itu, setelan, celana danselimut dan selimut kecil untuk namabarang, (zoo afb ejd lainnya perjalanan, merek barang, a b e d selimut listrik. jenis bahan atau komposisi, a b c d selimut (selain selimut listrik) dan nama dan alamat produsen untuk barang a b c d selimut kecil untuk perjalanan dari wol produksi dalam negeri: atau atau dari bulu hewan halus. nama dan alamat importir untuk barang selimut (selain selimut listrik) dan impor, atau pedagang pengumpul jika selimut kecil untuk perjalanan dari kapas mencantumkan merek dagang,oo aia e w w selimut (selain selimut sia dan a7opera selimut kecil untuk perjalanan dar kapas label pemeliharaan (care label), a b c d selain diet engan proses bati tradisional, dari kain bukan tenunan. negara pembuat atau made in. a b e d selimut (selain selimut listrik) dan jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b c d selimut kecil untuk perjalanan dari kapas lebih dari (satu) baranguasksjersey, polimer jersey lover cardinal, rompidan |a namabarang att cardinal, rompi barang semacam itu, rajutan atau kaitan ib. merek barang: a b c d dari wol. jenis bahan atau komposisi, a b c d jersey, pullover, cardinal, topi dan nama dan alamat produsen untuk barang a b c d barang semacam itu, rajutan atau kaitan produksi dalam negeri: atau dari kambing kashmir. nama dan alamat importir untuk barang jersey, pullover, cardinal, rompi dan impor, atau barang semacam itu, rajutan atau kaitan pedagang pengumpul jika mencantumkan dari bahan selain wol dan kambing merek dagang: kashmir 27opera jersey, pullover, cardinal, rompi dan label pemeliharaan (care label): a b c d barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari kapas. negara pembuat atau made a b e d jersey, pullover, cardinal, rompi dan jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b e d barang semacam itu, rajutan atau kaitan lebih dari (satu) barang dari serat buatan.ack suit, ski suit track suit rajutan atau kaitan dari kapas. la. nama barang, a b c d dan pakaian renang track suit rajutan atau kaitan dari serat ob. merek barang, a b e d sintetik. jenis bahan atau komposisi: a b c d track suit rajutan atau kaitan dari bahan nama dan alamat produsen untuk barang a b c d tekstil produksi dalam negeri, atau lainnya. nama dan alamat importir untuk barang pakaian renang pria atau anak laki laki verlag, atau dik dari serat sintetik. pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang, fan renang pria anak lai dak procera dari label pemeliharaan (care label): a b c d tekstil lainnya. negara pembuat atau made in. a b c d pakaian renang wanita atau anak jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b c d perempuan dari serat sintetik. lebih dari (satu) barang pakaian renang wanita atau anak perempuan dari bahan tekstil lainnyav.a,a garmen, dibuat dari pakaian digunakan untuk pelindungan la. nama barang, a b c d kain rajutan atau dari api. ob. merek barang: a b c d kaitan pakaian pelindungan kerja lainnya. jenis bahan atau komposisi: a b c d lain lain. nama dan alamat produsen untuk barang a b e d pakaian selam27o tera label pemeliharaan (care label), a b e d negara pembuat atau made in. a b c d jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b c d lebih dari (satu) barang it| sarung tangan. sarung tangan selam darirajutanatan namabarng procera kitten dan mitt kaitan diresapi, dilapisi atau ditutupi merek barang: a b c d dengan plastik atau karet jenis bahan atau komposisi: a b c das uas ,?| sarung tangan, kitten dan mitt, rajutan nama dan alamat produsen untuk barang a b e d atau kaitan. produksi dalam negeri, atau diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan nama dan alamat importir untuk barang plastik atau karet selain sarung tangan impor, atau selam. pedagang pengumpul jika mencantumkan tten rajut merek dagang, atau kaitan, tidak diresapi, dilapisiatau kurang: ibe fafbjejd atau kaitan, tidak diresapi, dilapisi atau ukuran, b c a b e d ditutupi dengan plastik atau karet dari label pemeliharaan (care label), a b e d wol atau bulu hewan halus. negara pembuat atau made in. a b c d sarung tangan, kitten dan mitt, rajutan jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b e d atau tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi lebih dari (satu) barang dengan kaitan plastik atau karet dari kapas.keterangan: emboj: tercetak:nsctan jadi syal, scarf buffer manila,medan namabarang procera lainnya syal, scarf, sejenisnya dari kapas. merek barang: a b c d buffer, manila, veil seal dan sejenisnya) yal, sari, ller, mati la, veil dan jenis bahan atau komposisi, a b e d sejenisnya dari bahan selain kapas. nama dan alamat produsen untuk barang a b e d dasi, dasi kupu kupu dan camat dari wol produksi dalam negeri, atau atau bulu hewan halus. nama dan alamat importir untuk barang impor, ataudasi, dasi kupu kupu dan camat selain pedagang pengumpul jika mencantumkan dari wol atau bulu hewan halus. merek dagang, wrist band, knee bandatauankle band. | ukuran '' | |a bje d selain dasi, dasi kupu kupu, camat, label pemeliharaan (care label): a b c d wrist band, knee band atau ankle band. |g. negara pembuat atau made in. a b c d bagian dari syal, scarf, buffer, manila, jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b c d veil dan sejenisnya serta aksesoris lebih dari (satu) barangmantel panjang, car | mantel panjang, jas hujan, car coat, '|a. namabarangz ' | jambekapas. tau anak laki jenis bahan atau komposisi, a b e d pna mantel panjang, jas hujan, car coat, laki nama dan alamat produsen untuk barang a b e d jubah bertopi, cloak rajutan atau kaitan dari buat produksi dalam negeri: atau ar1 serat dalan.bahan tekstil lainnya. merek dagang: mantel panjang, jas hujan, car coat, ayorera jubah bertopi, cloak dan barang semacam label pemeliharaan (care label): a b c d itu dari wol atau bulu hewan halus. negara pembuat atau made in. a bjc d mantel panjang, jas hujan, car coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b c d itu dari kapas. lebih dari (satu) barang.a| mantel panjang,jas hujan, car coat, |a. namabarang: ' | fa b cwol atau bulu hewan halus. jenis bah b c d bana ela minaj geri wol atau bulu hewan halus. perempuan jubah bertopi, cloak rajutan atau kaitan dgn untuk barang a b e d dari kapasserat buatan. merek dagang: mantel panjang, jas hujan, car coat korea jubah bertopi, cloak rajutan atau kaitan label pemeliharaan (care label): a b e d dari bahan selain wol atau bulu hewan '&. negara pembuat atau made in. a b c d halus, kapas dan serat buatan. jumlah barang dalam hal kemasan berisi a b c d mantel panjang, jas hujan, car coat, lebih dari (satu) barang:celana color dan celana dalam dari namabarangg ' | ja b c d pria atau anak laki kapas, rajutan atau kaitan ob. merek barang: a b c d laki celana color dan celana dalam dari serat jenis bahan atau komposisi: a b c d celana color dan celana dalam |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.