Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
bupati karanganyar peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja. pengelola kolam renang intan pari kabupaten karanganyar bupatikaranganyar, menimbang aa. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran pengelolaan kolam renang milik pemerintah kabupaten karanganyar, agar lebih berdayadguna dan berhasil guna, perlu dibentuk pengelola kolam renang kabupaten karanganyar serta. susunan organisasi dan tata kerjanya: bahwa keputusan bupati kepala daerah, tingkat karanganyar nomor tahun tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja badan . pengelola koloni renang kabupaten daerah tingkat il karanganyar. sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali: bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati. .: tag mengingat ulnah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang teknis operasional sesuai atu bidangnya: one pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. bab san . susunan organisasi pengelola kolam renang intan pari terdiri dari: wb. bagian umumkan keuangan: we. bagian operasional. hana bean dasa bagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf (aa terdiri dari: ken sub bagian umum: sub bagian keuangan. bagian operasional sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari ani (aa dal sub bagian ketertiban dan keamanan: tn, uh ena sub bagian pembinaan dan pemeliharaan. bagian pertama ain kepala pengelola. manah kepala pengelola mempunyai lugas: tang wa. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan kolam renang: kan merencanakan dan menyusun rencana tahunan, (ud. mengurus dan mengelola kekayaan kolam renang, mengangkat dan memberhentikan pegawai: menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan: melaksanakan kegiatan teknik kolam renang: lin maa hh. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi: ddk menandatangani ikatan kerjasama dengan pihaklain: pan (nah 'menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca ang mona san perhitungan labarrugi. hau upah tana bagian umumkan keuangan. bagian umum dan keuangan mempunyai tugas haa kana penata saha 'a. membantu kepala pengelola bidang tugasnya sesuai. dengan peraturan lea (es perundang undangan yang berlaku, bd. merencanakan kegiatan umum dan keuangan, tran nan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kegiatan pengadaan: dan . pengelolaan perlengkapan, 4d. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan, melaksanakan kegiatan kegiatan dibidang keuangan: nan pang mengurus pendapatan dan pengeluaran keuangan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. naa l. sub bagian umum mas sub bagian umum mempunyai tugas gaga 'a. membantu kepala bagian umum dan keuangan bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: .b. merencanakan, melaksanakan dan. mengendalikan kegiatan bidang administrasi umum, kepegawaian dan kesekretariatan, pembayaran gaji . pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf sub bagian keuangan bata bana sad sub bagian keuangan mempunyai tugas ea. membantu kepala. bagian umum dan keuangan bidang tugasnya sesuai dag peng dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bb. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan: c. melaksanakan kegiatan kegiatan dibidang keuangan: san cd. mengurus pendapatan dan pengeluaran keuangan: pan . e. menggali sumber sumber pendapatan: poso melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. aan bagian keempat haa bagian operasional dean bagian operasional mempunyai tugas: tan membantu kepala pengelola bidang tugasnya sesuai dengan peraturan naa perundang undangan yang berlaku, .b. menyusun rencana kerja program kerja, nana are melaksanakan teknis operasional dan pengembangan kolam renang, bea 4d. melaksanakan pemungutan pendapatan kolam renang intan pari: mona melaksanakan kegiatan perawatan: ban kan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. san ata tani paragraf nak sub bagian ketertiban dan keamanan anna sub bagian ketertiban dan keamanan mempunyai tugas: png da, membantu kepala bagian operasional bidang tugasnya sesuai dengan (es peraturan perundang undangan yang berlaku, beni sana (oa menyusun program dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum: are ac. menjaga dan ketertiban dan keamanan kolam renang intan pari, . .d. melaksanakan kegiatan parkir dan titipan: kan hang den le. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. ona pen eta men isi bagian pembinaan dan pemeliharaan mempunyai tiga dea. membantu kepala bagian bidang tugasnya sesuai dengan peraturan dee .perundang undangan yang berlaku, besa .b. melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan dan barang barang inventaris: aang ana pan melaksanakan kegiatan perawatan kolam renang intan pari: jaa nee aman 0d. melaksanakan kegiatan pembinaan dibidang teknis operasional dan pengembangan kolam renang, aan melaksanakan tugas tugas yang lain diberikan olehatasan. kepala pengelola dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip. (bus koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan kolam renang maupun. dengan unit kerja lain luar kolam renang berdasarkan kebijakan yang telah des ditetapkan oleh bupati. ana sea maa nana dalam melaksanakan tugasnya kepala pengelola, kepala bagian dan kepala sub . bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di. lingkungan kolam renang maupun dengan unit kerja lain kolam renang intan. pari kan sen bea (hh(ee yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan: mana setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan nan mengkoordinasikan bawahannya masing masing, memberikan. bimbingan pembinaan serta petunjuk petunjuk bagi pelaksanaan tugas. kes bawahannya, \|. nan man setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi dan mengikuti petunjuk. sata '.yang ada dan bertanggung jawab kepada atasan masing masing: setiap pimpinan satuan organisasi wajib'bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai. bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada ilaga bawahannya: pan land dalam menyampaikan laporan masing masing kepada atasan, tembusan .perekonomian sekretariat daerah mengadakan pengawasan dan bimbingan pembinaan terhadap pengurusan pengelolaan kolam renang intan pari sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bnn aan. bagan susunan organisasi kolam menarik intan pari. . kepala pengelola kolam renang intan pari diangkat dan diberhentikan oleh bupati. inn masa past bana . dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan bupati kepala daerah tingkat karanganyar nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengelola kolam renang kabupaten daerah tingkat karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. anedhggal maret bupati karanganyar, tag hi. rina irian! sri naningsih, pd., hum. . tembusan: musica kabupaten karanganyar, ketua dprd kabupaten. . karanganyar, naa aan ban kepala bappeda kabupaten sala sea hanan mes karanganyar, bnn kepala. badan. pengawas pil wes kabupaten karanganyar, semua kepala kantor dinas peta kabupaten karanganyar. diundangkan karanganyar. mana pen pen padatahadgl mua 200p sekretaris daerah berita d#merah kabupaten karanganyar tahun nomor aa. peraturan bupati karanganyar naa nan bana iba adas ana . tanggal mart . susunan organisasi pengelola kolam renang intanpari &l nan tana kepala pengelola bagian umum dan keuangan boa bagian operasional panen la. bean met anne pesanan boa se. sub bagian umum sub bagian keuangan sub bagian ketertiban dan: (sub bagian pembinaan dan data keamanan. pemeliharaan hj. rina irian sri rafkaningsih, sp.d, hum
non ka: ann al, bupati karanganyar peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang pedoman perlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat kabupaten karanganyar tahun bupati karanganyar, membaca surat gubernur jawa.vinsi jawa: tengah tahun surat kepala badan pemberdayaan masyarakat propinsi jawa tengah nomor tanggal pebruari perihal pelaksanaan evaluasi pemberdayaan masyarakat: desa dan kelurahan tingkat provinsi jawa tengah tahun menimbang bahwa untuk ketertiban dan. kelancaran pelaksanaan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat kabupaten karanganyar tahun dipandang perlu menetapkan pedomannya,ada tah:lesa dan kelurahan: peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman. pengelolaan keuangan daerah, pan peraturan daerah nomor. tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja lah daerah: tahun anggaran lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun nomor wee. peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang penjabaran anggaran . pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berita daerah kabupaten aga karanganyar tahun nomor ). aan para memutuskan ken menetapkan peraturan bupati tentang pedoman perlombaan desa dan. perlombaan kelurahan tingkat kabupaten karanganyar tahun gen beksena bag peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. pena agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini ken dengan berita daerah kabupaten karanganyar. (aa ditetapkan karanganyar basa ana seal padatanggal mara soo mma bep dog bupatykarangamar hj. rina irian sri ratmaningsih, pd., hum. tembusan naa gubenur jawa tengah, pan kepala badan pemberdayaan masyarakat. . nata wee propinsi jawa tengah: eni mang ketua dprd kabupaten karanganyar, nenek been kanannun abu manu kepala bagian hukum, portal setda kabupaten karanganyar, . laga kepala kantor pemberdayaan masyarakat kabupaten karanganyar, camat kabupaten karanganyar . diundangkan di karanganyar \|. aang ken padaftanggal bnn san sekretarisdaerah lmasionod berita rah kabupaten karanganyar tahun nomor gta bana lampiran pan kanan bnn peraturan bupati karanganyar. gen nomor. hun pedoman ban ann perlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat kabupaten karanganyar tahun pendahuluan kan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan yang diselenggarakan setiap tahun dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik indonesia setiap tanggal. agustus, merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan dan: hasil hasilnya serta sebagai salah satu usaha dalam mengisi pen kemerdekaan. maan kanan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan pada hakekatnya merupakan upaya untuk hota nas mendorong laju: pembangunan dan pengembangan desa dan kelurahan: sekaligus. untuk memberdayakan dan mempercepat kemandirian masyarakat: dalam membangun. desa dan naa kelurahan, melalui kompetisi yang sehat. naa sera dena bea week untuk itu dalam rangka peningkatan pembinaan dan penerapan sistem manajemen . pemerintahan dan pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan . sekaligus sebagai sarana untuk menetapkan desa dan kelurahan yang berprestasi tingkat. kabupaten karanganyar, dipandang perlu. diadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan melalui wadah kegiatan perlombaan desa dan perlombaan: . kelurahan. naa pena dasar peraturan menteri dalam negeri. nomor tahun tentang pedoman penyelenggaraan naa &. perlombaan desa dan perlombaan kelurahan: surat gubenur jawapinsi jawa tengah tahun bai surat kepala badan pemberdayaan masyarakat propinsi jawa tengah nomor (0s tanggal pebruari perihal pelaksanaan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tingkat propinsi jawa tengah tahun . kena tujuan tujuan pelaksanaan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan adalah: untuk mendorong usaha! pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri. secara gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan mena pemerintahan. ala snn 2b. untuk memacu masyarakat agar lebih mengenal. masalah dan mengetahui bagaimana cara. pemecahannya. bea tan dag alaa ken . untuk meneliti dan menilai keberhasilan usaha usaha masyarakat dalam pembangunan desa. (0s dan kelurahan selama satu tahun dalam.untuk menetapkan desa dan kelurahan yang berprestasi dalam pelaksanaan pemberdayaan. masyarakat. in, sasaran, material metode penilaian sasaran hana sasaran penilaian adalah keberhasilan pembangunan selama (katadata. edan. realita pembangunan sejak bulan januari sampai dengan desember dengan membandingkan hasil hasil pembangunan yang dicapai tahun yang bersumber dari data. profil desa kelurahan. \|. bag materi penilaian materi pokok penilaian meliputi delapan bidang pembangunan yaitu: hingga la. pendidikan. sada das ob. kesehatan masyarakat. ekonomi masyarakat. nai maa, denda ketenteraman dan ketertiban. mo. partisipasi masyarakat. antenna pemerintahan. ea, ona esa lembaga kemasyarakatan. kae aan ena pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pkk). san pan sae materi pendukung: muba. sarana dan prasarana fisik. sen pena bra .b. inisiatif dan kreatifitas dalam menciptakan kebudayaan masyarakat dan pemerintahan desa kelurahan: been gn. tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. nan dd. kinerja camat, kepala desa dan kelurahan beserta perangkatnya dalam percepatan dan kebudayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. dan baba metode penilaian dan naga pengumpulan data \|. dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada desa kelurahan untuk diisi datanya berdasarkan hasil hasil pembangunan tahun dan tahun be). pengolahan data den dilakukan dengan: menggunakan aplikasi program software perlombaan desa dan una perlombaan kelurahan sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor tahun manu tentang pedoman penyelenggaraan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan. mana da3 peninjauan lapangan erp maman dilakukan untuk mencocokkan kebenaran data antara hasil pengisian kuesioner dengan. kondisi lapangan. me mekanisme dan jadwal waktu penilaian ba. mekanisme perlombaan desa dan perlombaan kelurahan kabupaten karanganyar beratkan pada aspek pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari seleksi tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten karanganyar, dengan mekanisme sebagaiberikut: dead tingkat kecamatan bab ost pelaksanaan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan tahun . dona adalah sebagai berikut \|. ian bea kepanitiaan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dibentuk, dan mekanismenya ditentukan oleh camat. dab. hasil kejuaraan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dilaporkan kepada bupati karanganyar cg. kepala kantor pemberdayaan masyarakat: ana selaku ketua tim penyelenggara perlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat uan kabupaten karanganyar tahun nba untuk juara perlombaan desa dan juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan wap kue berhak mengikuti perlombaan desa kelurahan tingkat kabupaten karanganyar. tingkat kabupaten karanganyar. man pen nan don pelaksanaan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat kabupaten karanganyar. paha tahun adalah sebagai berikut: men pas &a. pendaftaran peserta mana ran aus camat mendaftarkan desa dan kelurahan yang memperoleh juara perlombaan dsn desa kelurahan. tingkat: kecamatan kepada bupati. karanganyar cg. kepala kantor pemberdayaan masyarakat selaku ketua tim penyelenggara perlombaan desa dan perlombaan tingkat kabupaten karanganyar tahun untuk menjadi peserta dengan melampirkan laporan pelaksanaan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan: ian hasil pengisian kuesioner perlombaan desa dan perlombaan kelurahan. profile desa kelurahan tahun dan tahun . biodata kepala desa kelurahan, ketua bpd, ketua pkk desa kelurahan dan tah ketua lpml desa kelurahan. verifikasi data bata maa verifikasi data dilakukan terhadap peserta perlombaan desa dan perlombaan kelurahan . dengan meneliti administrasi pembangunan dan pemerintahan desa kelurahan melalui pengolahan data hasil kuesioner. c. penetapan desa dan kelurahan nominasi ditentukan melalui hasil verifikasi data dan pengolahan data, akan ditetapkan (delapan) desa dan (dua) kelurahan yang . memperoleh skor tertinggi. d.' penilaian lapangan penilaian lapangan dilakukan oleh tim penilai terhadap (delapan) desa dan (dua) kelurahan yang ditetapkan sebagai nominasi untuk mencocokkan antara hasil pengolahan tag data dengan kondisi lapangan. tag penetapan desa kelurahan juara dilakukan melalui pengolahan data dan hasil penilaian lapangan dengan: mempertimbangkan 'hal hal berikut baba aa. faktor kesulitan. data pendukung. wajah desa kelurahan. . berdasarkan hasil (pengolahan data dan penilaian lapangan, akan ditetapkan juara ih dan iii serta harapan dan iii bagi desa berprestasi, sedangkan bagi kelurahan yang . berprestasi akan ditetapkan juara. . jadwal waktu penilaian agar pelaksanaan perlombaan desa dan perlombaan kelurahan dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada maka jadwal waktunya diatur sebagai berikut: tingkat kecamatan bulan maret minggu maret rapat koordinasi persiapan. pembagian kuesioner desa kelurahan. . hb. minggu iii maret pengisian kuesioneroleh desa kelurahan. cg. minggu maret pengumpulan dan pengolahan kuesioner kecamatan. penetapan desa kelurahan juara tk. kecamatan. pelaporan desa kelurahan juara tk. kecamatan kepada . bupati karanganyar cg. kepala kantor pemberdayaan moda masyarakat. tingkat kabupaten. karanganyar bulan april minggu maret penerimaan laporan dari. desa kelurahan juara tingkat kecamatan dan verifikasi data. . bd. minggu april pengolahan data. nan cc. minggu april pengolahan data. minggu iii april penetapan desa nominasi. minggu april. penilaian lapangan. minggu mei penilaian lapangan. minggu ii. mei penetapan desa kelurahan juara. pendaftaran peserta tingkat propinsi jawa tengah. senanggaran pendapatan dan belanja dota daerah tahun anggaran lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun nomor ana lan rlombaan desa dan perlombaan kelurahan tingkat kabupaten karanganyar tahun fan pankaranganyar nan peak ditetapkan karanganyar edan pen padatanggal maret bupati karangan bnn . hj. rina irian sri ingin, pd., hum. tembusan gubenur jawa tengah: kepala badan pemberdayaan masyarakat besa .' propinsi jawa tengah, ketua dprd kabupaten karanganyar,kepala bagian hukum, portal setda kabupaten karanganyar, kepala kantor pemberdayaan masyarakat kabupaten karanganyar, inn camat kabupaten karanganyar. diundangkan karanganyar padgtanggal pon sekretaris daerah kastonods nan berita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor
republikkomisariat agung republik indonesia den haag dibutuhkan seorang penasehat keuangan dan ekonomi, bahwa drs. permen kartowisastro, memenuhi syarat syarat penuh untuk diangkat pada jabatan tersebut, mengingat surat keputusan menteri perdagangan dan perindustrian tertanggal januari u.p.: mengingat pula peraturan pemerintah tahun mendengar dewan menteri dalam rapatnya pada tanggal januari memutuskan: menetapkan pertama terhitung mulai tanggal pebruari menempatkan pada komisariat agung republik indonesia den haag, dalam jabatan penasehat keuangan dan ekonomi, drs. permen kartowisastro, kedua menetapkan, bahwa dalam jabatan tersebut diatas kepadanya diberi kedudukan sebagai duta kelas dengan gelaran duta luar biasa dan menteri berkuasa penuh: dengan tjatjatan, bahwa dalam jabatan tersebut den haag memperoleh tunjangan kehidupan sesuai dengan kedudukannya sebagai duta kelas sesuai dengan surat keputusan menteri luar negeri tertanggal pebruari sp k.l. dan tertanggal januari sp l.: sesuai dengan peraturan jang berlaku, kepadanya tidak diberi lagi tunjangan pakaian indonesia, karena telah pernah keluar negeri dan sudah pernah mendapat tunjangan pakaian: kepadanya diberi uang pembeli pakaian indonesia guna keluarganya, sesuai dengan surat keputusan menteri luar negeri tertanggal november kepadanya diberi keluasan untuk mengirimkan uang drive, sesuai dengan peraturan kementerian luar negeri tertanggal mei salinan keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada: perdana menteri, sekretariat dewan menteri, kementerian luar negeri, pa: kr. bal ber lik koes d menteri perdagangan dan perindustrian, thesaurier jenderal kementerian keuangan), direktur lembaga alat alat pembayaran luar negeri dewan pengawas keuangan, kepala kantor urusan kepegawaian, jawatan perjalanan negeri, kepala kantor penetapan pajak, kantor pusat perbendaharaan, komisariat agung republik indonesia den haagluar negeri, mohammad rum. menteri perdagangan dan perindustrian, sumatra djojohadikusumo
pir (ari mana nan sekretariat negara tan kabinet. presiden aga wear ega naa naa era aan ega keputusan presiden republik indonesia "ata anang una. tahun serasa ban sap 1g, kami presiden republik indonesia kan aya pan membawa surat menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan. tanggal november bi, menimbang bahwa terhubung dengan bertambahnya permintaan pita sea san ticker gari pengusaha2 tembakau, jang mengakibatkan. bertambahnya kenaikan pendapatan. tsukai tembakau, perlu" ditingkatkan pembuatan pita tsukai tersebut bahwa berhubung dengan itu dapatlah dibenarkan maksud tee: barat keputusan menteri urusan pendapatan, pembiayaan nan gan pengawasan tanggal november pn rp kb sun yang membentuk suatu team penyelidikan dan persiapan: aan sersalenggaranja suatu perusahaan percetakan pita sara tju kan cc. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pem ., bangunan projek percetakan pita tsukai tersebut perlu diadakan tindakan? pencegahan adanja pemogokan penutup . bea pan lock out) mengingat alat undang undang dasar tni penetapan presiden tahun danh sah gem lembaran negara tahun spb keputusan presiden no, tahun mendengar wakil perdana menteri tii, menteri koordinator kompartemen. keuangan dan menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan meru pengawasan. sei ama memutuskan " . menetapkan kanan pertama pembangunan projek percetakan pita tsukai" dari directo rat ben dan tsukai, departemen urusan pendapatan, pembina haa tang kadang jaan dan pengawasan djakarta dinyatakan sebagai projek sea tara vital, sebagaimana dimaksudkan dalam penetapan presiden metal fo. tahun lembaran negara tahun ena seng kedua keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. ana ditetapkan djakarta pada tanggal januari nag presiden republik indonesia, sesuai dengan jang asli tta, sekretaris presiden kepala sukarno see . tang. medis ega ana napak han sara bana mere dns meri ana range apu aan kan ema
men sehjamin tertjapainja kebijaksanaan pengadaan, penyaluran dan kemantapan harga beras, perlu mengeluarkan keputusan mengenai pembelian beras jang diperlukan bagi pegawai negeri, anggota anggota abri, pegawai perusahaan perusahaan negara, pegawai daerah dan pegawai perusahaan daerah mendengar sidang kabinet tanggal januari mengingat alat undang undang dasar keputusan presiden r.i. tahun memutuskan: menetapkan pertama pembelian beras bagi keperluan pegawai negeri, anggota angkatan bersenjata, pegawai perusahaan negara, pegawai daerah dan pegawai perusahaan daerah harus dilakukan oleh instansi jang bersangkutan jang mengurus pembelian itu melalui badan urusan logistik kedua pembelian beras jang dilakukan diluar ketentuan tersebut pada pertama tidak dapat dibakar dari sumber keuangan negara, sumber keuangan daerah atau keuangan perusahaan perusahaan negara ketiga semua menteri, pimpinan lembaga non departemen dan gubernur kepala daerah agar mengambil langkah langkah sehingga ketentuan tersebut pada pertama dan kedua keputusan ini dilaksanakan oleh semua instansi dan perusahaan perusahaan didalam lingkungan masing masing keempat badan urusan logistik menyiapkan pengadaan beras sedemikian, sehingga ketentuan tersebut pada pertama dapat dipenuhi kelima keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkankomisi presiden republik indonesia, menimbang bahwa agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, perlu diadakan tindak lanjutan dari hasil hasil jang telah dicapai hingga dewasa ini bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu untuk membentuk sebuah komisi jang dianggap memadaimbentuk komisi jang selanjutnya disebut komisi dan jang terdiri dari widodo, s.h. sebagai ketua merangkap anggota i.j. kasino sebagai anggota prof. ir. johannes sebagai anggota anwar tjokroaminoto sebagai anggota kedua major jenderal tni sutomo buwono sebagai sekretaris komisi ketiga komisi sebagaimana tersebut dictum pertama keputusan presiden ini, bertugas mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil hasil jang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi memberikan . presiden republik indonesia memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan jang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut dictum kedua keputusan presiden ini, komisi berwenang untuk menghubungi pejabat pejabat dan instansi instansi pemerintah, sipil atau militer dan instansi swasta untuk meminta bahan bahan serta keterangan keterangan jang diperlukan memeriksa surat surat, dokumen dokumen serta administrasi pembukuan dari instansi pemerintah atau swasta, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan jang berlaku. keempat komisi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugasnya, dapat meminta bantuan kepada setiap aparatur negara, baik pusat maupun daerah. setiap aparatur negara jang dimintai bantuan oleh komisi, diwajibkan memberi bantuan, sesuai dan dalam batas jang ditentukan oleh undang undang. kelima keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan djakarta. pada tanggal januari presiden republik indonesia, soeharto jenderal tni.engkapan perlengkapan termuat dalam hamsterordonnantie stiker dan hamsterordonnantie office untuk kepentingan perlengkapan rakjat telah dapat dianggap mencukupi, dan oleh karena itu ordonnantie ordonnantie tersebut dianggap tidak perlu lagi, bahwa dengan segera akan dihapuskan centrale verkooporganisatie van ondernemingslandbouwproducten" c.v.o.) jang diserahi pelaksanaan dari hamsterordonnantie stiker mengingat :.a. akan alat dari hamsterordonnantie stiker akan alat dari hamsterordonnantie office memutuskan: menetapkan hamsterordonnantie stiker dan hamsterordonnantie office untuk sementara tidak berlaku buat seluruh indonesia. ditetapkan dekonomian, sono hadinoto.
kan mp31951 skr rahasia dan juli skr rahasia, mengingat surat keputusan wakil tinggi mahkota indonesia tanggal oktober mengingat pula alat undang undang javasche bank staatsblad sebagaimana telah diubah dan ditambah, memutuskan menetapkan terhitung mulai tanggal juli memberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri dr. hou wink dari jabatannya sebagai presiden javasche bank, dengan japan terima kasih atas jasa jasany, menteri keuangan, jusuf wikis skr rahasia dan juli skr rahasia, mengingat alat undang undang javasche bank stats blad sebagaimana telah diubah dan hitam bahsyafruddin prawiranegara bekas menteri keuangan republik indonesia, sebagai presiden javasche bank, untuk lima tahun lamany. menteri keuangan, jusuf wikis
ann pabadan badan dan jawatan jawatan tertentu dinyatakan sebagai perusahaan, badan dan jawatan jang vitalperusahaan perusahaaan, jawatan jawatan dan badan badan jang tersebut dalam lampiran dan iii keputusan ini, dinyatakannegara tahun tanyi wna kpi presiden republik indonesia kedua keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. salinan keputusan ini dikirimkan untuk diindahkan kepada perusahaan perusahaan, jawatan jawatan dan projek projek jang bersangkutan. ditetapkan djakarta pada tanggal juni presiden republik indonesia ttd. juanda sesuai dengan jang aslinya. sekretaris negara a.w. surjoadiningrat s.h.
nyi nyperang perlu mengisi lowongan jabatan kepala staf angkatan perang, bahwa sejak januari hingga sekarang kolonel t.b. simatupang telah menjabat fungerend kepala staf angkatan perang, bahwa perwira tersebut diatas telah menunjukkan kecakapan dan kebijaksanaannya dalam menjalankan tugasnya sebagai fungerend kepala staf angkatan perang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas perwira tersebut dapat diangkat mendjadi kepala staf angkatan perang, mengingat undang undang darurat tahun peraturan pemerintah tahun mendengar dewan menteri dalam rapatnya tanggal juli memutuskan: menetapkan terhitung mulai tanggal juli mengangkat kolonel simatupang, fungerend kepala staf angkatan perang mendjadi kepala staf angkatan perang dengan jabatan,dewan menteri,pu" angkatan darat, kepala staftaf angkatan darat, kepala dinas personalia staf angkatan darat, kepala dinas gadis dan pensiun staf angkatan darat, kepala dinas sosial dan kesejahteraan tentara staf angkatan daratntara territorial s d vii, dan ka menteri pertahanan, secara
petuasi pada dewasa ini perlu dibentuk suatu dewan untuk mengurus soal soal mengenai pertahanan negara, mengingat alat danmembentuk dewan pertahanan jang bertugas membantu dewan menteri dalam menetapkan kebijaksanaan umum pemerintah dalam lapangan pertahanan negara, dalam lapangan persiapan negara untuk pertahanan dalam pengerahan tenaga manusia dan tabang tbahan jang perlu untuk pertahanan dan penghidupan rakjat, untuk menjamin keamanan umum dan menetapkan tiara tiara kerdja sama jang sebaik baiknya antara semua alat alat negara jang bersangkutan serta antara alat alat tersebut dengan rakjat. ii. dewan pertahanan terdiri dari perdana menteri wakil perdana menteri) sebagai ketua merangkap anggota, menteri pertahanan sebagai wakil ketua, merangkap anggota dan, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri perekonomian, kepala staf angkatan perang, kepala staf keamanan sebagai anggota anggota. iii. membentuk suatu sekretariat dewan pertahanan. iv. dewan pertahanan menetapkan peraturan tata tertib untuk rapat rapatnya. nyi ny) tran presiden republik indonesia segala perongkosan untuk dewan pertahanan dibebankan atas anggaran belanda kabinet perdana menteri. ditetapkan djakarta pada tanggal juli presiden republik indonesia, sukar
kanantar perdana menteri tanggal september menimbang bahwa perlu mengubah lagi susunan dewan pengawas lembaga alat alat pembayaran luar negeri mengingat deviden ordonnantie lembaran negara mengingat pula gouvernement besluit tanggal mei lembaran negara tanggal januari lembaran negara tanggal pebruari lembaran negara keputusan presiden republik indonesia serikat tanggal januari mendengar dewan menteri dalam sidangnya pada tanggal juni memutuskan: menetapkan alat gouvernement besluit tanggal mei lembaran negara jang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden republik indonesia serikat tanggal januari diubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut pimpinan lembaga alat alat pembayaran luar negeri .perekonomian, kementerian pertanian, kementerian perhubungan, kementerian pekerdjaan umum dan tenaga dan kementerian luar negeri. dalam dewan tersebut presiden javasche bank mempunyai suara penasehat."
kan aa hegimbangi bahwa adalah perlu menghindarkan segala keraguan mengenai mas'alah menurut peraturan manakah pada tiap hari tanggal agustus akan diberikan pembebasan hukuman untuk sepenuhnya atau untuk sebagian kepada mereka jang dihukum hilang kemerdekaannya, bahwa selanjutnya perlu diadakan peraturan pelaksanaan, mendengar mahkamah agung republik indonesia, mengingat undang undang dasar sementara republik indonesia, memutuskan menetapkan, bahwa selama tidak ada ketentuan lain, pemberian pem belasan hukuman untuk sepenuhnya atau untuk sebagian pada tiap hari tanggal agustus kepada mereka jang dihukum hilang kemerdekaannya, akan dilakukan menurut apa jang telah ditetapkan dalam sampai dengan dari penetapan pertama dari keputusan tertanggal april termuat dalam berita negara tertanggal april ii. menyerah kepada menteri kehakiman (bagian jawatan kependjaraan) pelaksanaan peraturan termaksud, iii. menetapkan, bahwa bilamana didalam tahun usul usul jang diajukan oleh seorang pengurus penjara tidak diterima kembali olehnya pada waktunya dari menteri kehakiman, maka pengurus penjara itu tidak boleh membebaskan orang2 hukuman, pula tidak boleh mengumumkan pengurangan pengurangan hukuman jika belum mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri dan jaksa setempat, persetujuan mana harus dinyatakan oleh jabatan jang ditandatangani pada naskah (ledger) dari usul2, dan tentang persetujuan itu harus segera diberitahukan dengan surat kawat pada menteri kehakiman (bagian jawatan kependjaraan). ditetapkan djakarta pada tanggal juli presiden republik indonesia, sukar menteri kehakiman a.i. m.a pellaupessy kan nyi ny) hsp presiden republik indonesia penjelasan peraturan peraturan pembebasan hukuman adalah termuat dalam keputusan tertanggal april jang menurut alasan alasannya berlaku untuk penjara penjara republik indonesia serikat dahulu. keputusan tertanggal agustus bertalian dengan keputusan tertanggal januari berlaku untuk penjara penjara republik indonesia dahulu. berhubung dengan telah terbentuknya negara kesatuan maka dengan sendirinya adanja dua peraturan jang berlainan itu harus dihilangkan. menurut sifatnya peraturan lah jang patut dipergunakan terus. dalam praktek hal itu tak akan menimbulkan kesukaran kesukaran, oleh karena tidak ada banjak perbedaan antara kedua peraturan itu. ii. untuk menghindarkan perlambatan, perlu ditunjuk kementerian kehakiman untuk melaksanakan peraturan tersebut. tak perlu dijelaskan lagi bahwa dari kementerian kehakiman ialah bagian kependjaraan jang semestinya dibebankan dengan s.d. i1. bukanlah jawatan kependjaraan sedari dahulu selalu mengurus pembebasan hukuman dan mempunyai alat alat untuk itu? iii. oleh karena perhubungan perhubungan pos masih jauh belum seperti biasa, dapat ditentukan bahwa banjak penjara penjara tidak akan terima kembali sebelum tanggal agustus usul usul pembebasan hukuman jang telah diajukan dan telah diperiksa oleh jawatan kependjaraan. agar supaja akibat akibat dari itu jang merugikan orang orang hukuman dapat diperkecil, akan tetapi djuga untuk menjamin supaja peraturan itu dijalankan sebaik baiknya, maka ketua ketua pengadilan negeri dan jaksa jaksa perlu turut melaksanakan.
man gementeri keuangan tanggal juli skr rah. dan salinan surat permintaan drs. out, penasehat umum pada kementerian keuangan jang dengan surat keputusan menteri keuangan tanggal maret telah diberikan istirahat keluar negeri, tertanggal djakarta, juli jang terlampir pada surat tersebut, menimbang bahwa drs. out tersebut adalah pegawai tetap dalam jabatan negeri, bahwa dilahirkan pada tanggal november mengingat keputusan presiden republik indonesia serikat tanggal pebruari tahun dan lampirannja, indonesisch burgerlijk pensioenreglement" staatsblad indonesia sebagaimana peraturan ini telah diubah dan ditambah antara lain dengan ordonansi termuat dalam staatsblad indonesia staatsblad staatsblad indonesia tahun dan tahun memutuskan menetapkan memberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri atas permintaan sendiri drs. out dengan berhak mendapat pensiun karena telah cukup masa kerjanya untuk pensiun, mulai dari achir bulan october bersambungan dengan istirahatnya keluar negeri. salinandewan pengawas keuangan, kepala kantor urusan pegawai, menteri keuangan (2x), bagian pembukuan dan pemeriksaan pada kementerian keuangan, kepala kantor pusat perbendaharaan djakarta, komisaris agung republik indonesia, van speykstraat 's gravenhage (2x), pen nyi ny) het presiden republik indonesia kepala jawatan perjalanan, wakil direksi dana pensiun indonesia" (2x)kr rah., menimbang bahwa dipandang sangat perlu drs. out meneruskan pekerjaannya sebagai penasehat umum pada kementerian keuangan, bahwa jang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja lagi dengan syarat syarat sebagaimana disebut dalam lampiranulai pada saat tiba kembali indonesia dari istirahatnya keluar negeri, jang disambung dengan penghentiannja dari jabatan negeri dengan berhak mendapat pensiun, mengangkat drs. out dalam jabatan penasehat umum pada kementerian keuangan, dengan syarat syarat seperti tersebut pada lampiran keputusan ini, dengan ketentuan, bahwa pengangkatan ini dengan sendirinya tidak berlaku, apabila jaminan jaminan jang dimaksud dalam nederlandse garantiewet voor burgerlijk overheidspersoneel indonesia" ternyata tidak berlaku terhadapnya.n aa: tran menteri keuangan, jusuf wikis presiden republik indonesia yan pan tag my) snn het presiden republik indonesia lampiran keputusan presiden republik indonesia tahun memuat syarat syarat bekerja drs. out sebagai penasehat umum pada kementerian keuangan republik indonesia. drs. out mulai bekerja pada permulaan bulan november sebagai tenaga ahli bangsa asing dengan kedudukan sebagai penasehat umum pada kementerian keuangan dalam jabatan sipil sementara republik indonesia, untuk waktu satu tahun lamanya. gaji pokoknya berjumlah (dua ribu seratus lima puluh rupiah) sebulan, ditambah dengan tunjangan tunjangan kejahatan, anak, jika perlu tunjangan karena terpisah dari keluarganya, dan lain lain tunjangan, jang selama bekerja berlaku bagi pegawai sipil sementara. tunjangan jabatan berjumlah (dua ratus rupiah) sebulan, pengeluaran pengeluaran karena jabatannya (representasi) jang lebih daripada itu hanja dapat diganti setelah diperoleh persetujuan menteri keuangan lebih dulu. pada achir tiap tiap bulan dengan tidak bersyarat akan dikirimkan kepada kuasanya diluar negeri, jang akan ditunjuk olehnya, uang sejumlah u.s.a. (empat ratus dollar usa), dibakar dengan mata uang itu atau mata uang luar negeri lain jang akan ditentukan olehnya. jumlah usa sebulan ini bebas dari pajak apapun djuga. dari pensiunnya jang besarnya (tudjuh ratus lima puluh rupiah) sebulan, dengan tidak bersyarat pula akan dikirim tiap tiap bulan sejumlah usa atas dasar nilai (dengan tidak membayar sertifikat alat alat pembayaran luar negeri) dollar jang tidak dapat diubah, dengan mata uang jang dikehendakinya, kepada kuasanya luar negeri jang akan ditunjuk olehnya, sisa dari pensiunnya diajarkan indonesia. pensiun tersebut seluruhnya, dengan tidak dikurangi sedikitpun, diajarkan diatas gajinya. setelah berakhirnya masa bekerja satu tahun itu, berhak kembali negeri belanda dengan menumpang kapal terbang dengan biasa pemerintah. didalam waktu satu tahun tersebut, berhak mengirimkan isteri dan anak anaknya yang sjah, satu kali, dari negeri belanda indonesia pulang pergi, dengan menumpang kapal terbang dengan biasa pemerintah. tunjangan ahli jang diajarkan didalam negeri berjumlah dari pendapatannya bersih disini dan bebas dari pajak. mean aa: nag snn het presiden republik indonesia peraturan peraturan delegasi jang berlaku buat pegawai sipil dan lain lain peraturan mengenai pengiriman uang keluar negeri, berlaku pula terhadapnya. jika tunjangan ahli termaksud dalam alat dinaikkan sehingga mendjadi lebih dari tersebut diatas, maka kenaikan inipun akan berlaku baginya seketika itu djuga. j . untuk perjalanan didalam atau diluar negeri diberikan penggantian ongkos menurut peraturan jang berlaku buat duta duta. kepadanya diberi jaminan perumahan jang layak indonesia, demikian djuga pemakaian mobil dengan pertama, termasuk sopirnya. il. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan tersebut diatas maka peraturan peraturan umum lainnya jang berlaku untuk pegawai negeri sementara (antara lain pemberian pensiun atau tunjangan kepadanya atau ahli warisnya bilamana mendapat kecelakaan dalam dan karena jabatannya) pun berlaku terhadapnya. pengangkatan ini, dengan persetujuan kedua belah fihak, sebelum waktu satu tahun termaksud berakhir dapat dihentikan pada achir tiap tiap bulan. jika pemerintah sebelum berakhirnya waktu tersebut menghentikan pengangkatan ini, maka penghentian ini hanja dapat dijalankan pada achir bulan jang berikut. dalam hal ini maka jumlah (bebas dari pajak) tiap tiap bulan tersebut diatas, untuk bulan bulan sisanya dari waktu satu tahun termaksud, seketika itu djuga dapat seluruhnya diminta pembayaran. jika drs. out meninggalkan jabatannya atas kehendak sendiri sebelum masa satu tahun itu berakhir, pemerintah berhak meminta kembali biasa biasa perjalanan jang telah dikeluarkan untuknya (termasuk keluarganya) pada waktu dikirim indonesia, lagi pula biasa perjalanan (termasuk keluarganya) untuk kembali negeri belanda tidak akan diajarkan.
keputusan presiden republik indonesia tag tahun kami, presiden republik indonesia menimbang bahwa untuk lebih mencerminkan. suara rakjat daerah pro pinisi irian barat. perlu menambah keanggotaan dewan per timbangan agung sementara dengan seorang wakil daerah pro pinisi' irian barat "sb. bahwa believer jan bona dipandang tahap untuk memangku jabatan tersebut mengingat alat undang undang dasar "ed penetapan presiden republik indonesia tahun lembaran negara tahun keputusan presiden. republik. indonesia tahun, membawa pertimbangan gubernur kepala daerah propinsi irian barat se suai telegramnja memutuskan menetapkan pagar ant nan pertama terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini mengangkat: believer jan bona, kan sebagai anggota. dewan pertimbangan agung sementara, wakil daerah propinsi irian barat, koordinator wakil ketua dewan pertama ngan agung sementara menteri penghubung mpr dpr dpa front nasional, menteri ketua pimpinan badan pemeriksa keuangan,ban pada tanggal januari untuk salinan jang sah presiden republik indonesia sesuai dengan jang asli sekretaris presiden kepala beda kabinet presiden, ".b djamin9aksi pengetikan, ala rasmi)
salinan tit provinsi jambiberkurang jumlah transferbertambah jumlah belanja operasi setelah perubahan rp934. belanja modal semula bertambah jumlah belanja modal setelah perubahan rp357.rp259ilah setelah perubahan belanja hibah semula bertambahmodal peralatan dan mesiasalbelanja bantuan keuangkuranglaporan realisasi anggaran kabupaten merangerangilembaran daerah kabupaten merangin tahun nomor noref peraturan daerah kabupaten meranginringkasan apbd pemerintah kabupaten merangin ringkasan perubahan apbd tahun anggaran bose atm sebelum jabatan sat persatuan merambat getaran jemmarmawoaman jrewaratawasuserantap hoossesosaso\| rnnaseamasos\| asas jpenompemwmaansres namassmamasi wapsosasnssos\| rasensooasr\| juawsawpenoarmawoaranyawesan ansmeamossa\| saoassara\| stesaraaro umantenapaan sunan2massa\| #ssnasanasao\| 2asanooaer\| besama jeamaoresas oorassanarsa\| snaasamiosos\| samssaas01 jamamamoacterousa oooannooo\| 2nsosasas20\| nasesaoasg0\| jeramamansre 2amamaaaoroo\| 2en0001s210s\| nnsosonao0s (mangsanya sasasosnagas wsrsanismase\| caassoaasre\| omisumtarosisa oetosaarnzan gonserarns2n anan2season semua jrewamaapemsuaan anamomar\| tesseramare\| astoasngoa sisi (remimanfinaman dawan asma asmesoap\| dumuntenwimanpemiiayan hovamonoare\| tesaaramnare\| astoasngoa jrevomuaaupemaunaan snmeessawsa\| ko00anon\| gerarssnaon sat (remerwanodatbawan asooweogeo\| momo\| cat (pembaruan eintotok undangan tanpa s5reessesn ojo esgansszan uminpengeharn pembiayaan segsesspans toooowmooo\| as7a2ssa0n eombimaanneto kamamira\| tepamnamnare\| apa1t0n issatsihpembiyaan ancaman dekat tahanbertman (omar isasosoarsasn\| #smanismisee\| 2agraanaanspenoaparanoaan pewoapatanasubaemamtap tangsoneoaso\| inizeearasoa) 2sessnassa\| \|opepapatantmansrr k2massraasi\| 1225as2instan\| asesisoas7\| tamaawpen dapar dar hanya san also2those\| sassnossaze\| snosszamro\| 13x) damai pendapatan w3e1n22010050\| kaooasanasaa0\| araaooann\| 2x) inn \|opmammoperasi oonessnzamna\| snaasamosos\| s21season\| 4x) \|osmawamopat snaaasamoa\| ssraramoateel ooj goowomare\| 2x) \|osmawampactenousa oonoooooo\| nanakoa2o\| tasonseaso\| 200x\| dosaamarmansr rasossna0100\| 2s0sons2nas\| taman2oas\| 4x) amamstana\| ws0015e525780\| koma2ms1i3ee\| gaossomsra\| an) ora sumpusroen\| gargsaar772n\| erseragns20\| go2spsaason\| 20x) naa boga perma pembiakan henanroso222\| tessenamnsee\| asnosnnroa 2x) story. peneimaanpriaman daan anowoso222\| momomzz\| on) gumuhpenermaan pembiayaan menemani222\| hasgarapis2e\| soso1maa\| 2x) \|ormortmampamamaan em2sesama\| oo) o4omovoooo\| o57025s2asn\| son) sao2\| #teman mosabamah o00omnooo\| ojo s20s\|. pembaruan kian pokok umgyangheuntempo sssasseaaa\| goreessaa\| os) mumahtengetuwan pembiayaan aooooooooo\| sme2ss2uon\| sox\| pembiayaan veto\| waposaarn1an\| hensanapns2e\| do202sans7\| 20x) statevintembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan bupati merangin salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd kan tur madhuri, pd., m.m. pembina tk. (iv b) nip. mdr1 l5dc9fy hm1go fd7 op s9i dax villviwganja transfer1( dinas pendidikan dan kebudayaan urusan pemerintahan bidang kesehatan rumah sakit daerah kol. abundant bangkokawasan permukiman dinas perumahan dan kawasan pemukiman urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan badan penanggulangan bencana daerah satuan polisi urusan pemerintahan bidang sosial dinas sosial, pemberdaya, pelayanan terpadu satu pintuanak urusan pemerintahan bidang pangan dinasketahanan 3208173000l pop 3taraenenal nan urusan pemerintahan pemberi) pertanahan dinas perumahan dan kawasan pemukiman urusan pemerintahan lingkungan hidup dinas lingkungan hidup urusan pemerintahan bidang dang rasi kependudukan dan pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil bvj b1nf297v@vifizhr aw9sgsbidang ban aypop nanlan dan perindustrian urusan pemerintahan bidang penanaman modal dinas penanaman modal, pelayanan pelayanan pintu dan tenaga kerja urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dinas pariwisata pemuda dan olah raga urusan pemerintahan bidang statistik dinas komunikasi urusan pemerintahan bidang persandian 2l21\|pemerintahan dan perikanan dinas perikanan s9sa710000 8a420000\| urusan pemerintahan bidang pariwisata dinas pariwisata pemuda dan olah raga urusan pemerintahan bidang pertanian dinas peternakan dan perkebunan pop nan dinas tanaman pangan dan holtikultura bvj b1nf297v@vifizhr aw9sgs6perdagangan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, plan dan perindustrian urusan pemerintahan bidang perindustrian dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, plan dan perindustrian urusan pemerintahan bidang transmigrasi dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja unsur pendukung urusan pemerintahan jalal serretariatoaea sekretariat san2local pop shopee7seal po. lalu2l sekretariat rdo akibat257a0\| s2a8s0260\| assets8solo\| sekretariat dprd saat2s7ao\| s248s9260\| asg9resesoool unsur penunjang urusan .ca4\| pemerintahan soil perencanaan mzeogrcooo\| 453s0000\| 781s2ec0o00\| badan perencanaan pembangunan daerah iso2l keuangan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah badan pengelola pajak dan retribusi isles\| keperawatan ra30na60100\| 1866ez87000\| badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia penelitian dan badan penelitian dan pengembangan merangin unsur pengawasan urusan pemerintahan le\|o1 inspektorat junsurkewiaya han t09 sensus00o00l halo kecamatan se93zs00000\| toko000000100 kecamatan h0sso7stool pop kecamatan tabir sue9227000\| som22a17o\| 191asso0\|l \|o1 kecamatan pamenang kecamatan kecamatan tabir selatan kecamatan kecamatan rendah kecamatan pamenang selatan kecamatan muara siau kecamatan tiang pop nan kecamatan jangka kecamatan kecamatan bvj b1nf297v@vifizhr aw9sgs6 pex8dk d1apbn63164m9\|o1 kecamatan rendah pembalap kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kesatuan bangsa badan kesatuan bangsa dan politikloe bvj b1nf297v@vifizhr aw9sgs6 pex8dk d1ruang63164m9 okozou9d uab wloco pendidikan program pengelolaan celocoloo\| akan calon\|oo\| pengelolaan pendidikan sekolah pembangunan ruang jo2\| joss \|a\| belanja operasi poo belanja pegawai poo belanja barang dan jasa jo2\| jos (s\| belanja modal poo belanja modal gedung dan bangunan pembangunan ruang unit kesehatan sekolah jo2\| fas\|a\| belanja operasi poo \|o2 foa \|or belanja pegawai poo \|o2 foa \|oz\| belanja barang dan jasa jo2\| fas\| belanja modal poo zone belanja modal gedung dan bangunan \|o212. los pembangunan perpustakaan sekolah jo2\| fosil\|a\| belanja operasi poo belanja pegawai poo belanja barang dan jasa jo2\| fos(s\| belanja modal poo s14954000\| belanja modal gedung dan bangunan \|o11. pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah jo2\| joss \|i\| belanja operasi \|o2 joss \|or belanja pegawai jo2 joe \|oz\| belanja barang dan jasa \|o2 joss \|os\| belanja hibah jo2\| joss belanja modal zone belanja modal peralatan oe\|zonfoo\|s los belanja modal gedung dan bangunan belanja modal jalan, \|oe low jalan jaringan, dan irigasi rehabilitasi sedang berat ruang kelas jo2\| joss belanja operasi poo \|o2 joss \|or belanja pegawai poo \|o2 fog \|oz\| belanja barang dan jasa jo2\| joss belanja modal poo zone belanja modal gedung dan bangunan rehabilitasi sedang berat perpustakaan sekolah jo2\| isa\| belanja operasi poo belanja pegawai poo belanja barang dan jasa jo2\| (sl2\| belanja modal poo dan bangunan rehabilitasi sedang berat sarana, prasarana dan utilitas sekolahf201 fi2 isa\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa jo2\| mt2sl2\| belanja modal belanja modal gedung dan bangunan jo2\| jia\| pengadaan mebel sekolah jo2\| jasa\| belanja operasi poo belanja pegawai poo belanja barang dan jasa jo2\| atas2\| belanja modal poo belanja modal peralatan dan mesin sezon jze\| pengadaan alat praktik dan peraga siswa jo2\| jez isla\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa jo2\| je2(sl2\| belanja modal poo belanja modal peralatan dan mesin \|o1 \|o2 penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik jo2\| jess la\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o1 \|o2 pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa jo2\|2o01 leila\| belanja operasi belanja barang dan jasa jo2\| jenis2\| belanja modal b440000)\| san neon gad0000) dan mesin penyediaan pendidik dan \|o2\| tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar jo2\| jeeisli\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengembangan karir pendidik \|o1 \|o212. dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar jo2\| le7isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\| pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah jo2\| jessica\| belanja operasi (200ss9\| belanja barang dan jasa (200ss9\| cello1\|es\| pengelolaan dana bos sekolah jo2\| jessica\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa jo2\| jess l2\| belanja modal belanja modal peralatan modal aset tetap peningkatan kapasitas 1lo114. lo2 pengelolaan dana bos sekolah dasar jo2\| (aos belanja operasi belanja barang dan jasa \|o212. pembangunan laboratorium sekolah dasar jo2\| (sfa\| belanja operasi poooo belanja barang dan jasa jo2\| (sl2\| belanja modal poo belanja modal gedung dan bangunan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama \|o1 \|o2 pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah jo2\| mt2\|sla\| belanja operasi m6s6z0s9\| belanja pegawai belanja barang dan jasa jo2\| mt2\|sl2\| belanja modal belanja modal peralatan dan mesin belanja modal gedung dan bangunan \|o11. \|o212. loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah jo2\| tas belanja operasi poo 24987a100\| belanja pegawai poo belanja barang dan jasa jo2\| atas2\| belanja modal poo belanja modal gedung dan bangunan \|o2\| rehabilitasi sedang berat ruang unit kesehatan sekolah jo2\| meski\| belanja operasi poo belanja pegawai poo belanja barang dan jasa jo2\| metal2\| belanja modal poo dan bangunan rehabilitasi sedang berat perpustakaan sekolah jo2\| fi7isla\| belanja operasi poo belanja pegawai poo belanja barang dan jasa jo2\| fi7sl2\| belanja modal poo belanja modal gedung dan bangunan \|o2\| rehabilitasi sedang berat laboratorium jo2\| fisis belanja operasi poo belanja pegawai poo belanja barang dan jasa jo2\| fisis belanja modal poo belanja modal gedung dan bangunan rehabilitasi sedang berat 1lo114. lo2 l24 sarana, prasarana dan utilitas sekolah jo2\|2o02 jasa\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa b2atas9\| \|o2\| jasa2\| belanja modal belanja modal gedung dan bangunan jo2\|2o2 \|es\| pengadaan mebel sekolah jo2\|2o2 jessica\| belanja operasi poo belanja pegawai poo jo2\|2o2 \|siswa\| belanja modalzo2 pengadaan alat praktik dan peraga siswa jo2\|2o2 \|ss isla\| belanja operasi poo belanja pegawai poo belanja barang dan jasa jo2\| (3s isl2\| belanja modal poo belanja modal peralatan dan mesin \|o1 \|o212. penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik jo2\| jselsla\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa \|o11. \|o2 pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa jo2\|2o2 ses \|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan pendidik dan \|o2\| tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama jo2\|2o2 (sos \|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengembangan karir pendidik \|o14. \|o2\| dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama jo2\| fans\|a\| belanja operasi \|o2 fao\|s \|oz\| belanja barang dan jasa \|o2\| \|a1 pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah jo2 jar isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o212. \|a2 pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama jo2\| isla\| belanja operasi belanja pegawai (28699839s0\| belanja barang dan jasa jo2\| isl2\| belanja modal belanja modal peralatan lena modal aset tetap peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama jo2\| ass belanja operasi belanja barang dan jasa jo2\| ass belanja modal dan mesin 11o111012220. rehabilitasi sedang berat ruang jo2\| masa\| belanja operasi poo \|o2 jaa \|or belanja pegawai poo \|o2 jaa \|oz\| belanja barang dan jasa \|o2\| aas2\| belanja modal poo \|zo2 belanja modal gedung dan bangunan \|as rehabilitasi sedang berat ruang kepala sekolah jo2\| fasis\| belanja operasi poo belanja pegawai\| ass belanja modal poo dan bangunan pengelolaan pendidikan anak laos loo\| uta dini paud) pembangunan gedung ruang 1l0114. lo2 io1 nan kelana guru paud jo2\|2o3 for (sla\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa jo2\|2o3 for (sl2\| belanja modal poo belanja modal gedung dan bangunan \|o11. \|o2 \|o2 pembangunan sarana, prasarana dan utilitas paud jo2\| foz(s\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa belanja hibah jo2\|2o3 jo2(s\| belanja modal (s10413240\| belanja modal peralatan dan mesin belanja modal gedung dan bangunan rehabilitasi sedang berat gedung ruang kelas ruang guru paud jo2\|2o3 joss \|a\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa jo2\|2o3 jos (s\| belanja modal poo belanja modal gedung dan bangunan rehabilitasi sedang berat 1lo114. lo2 pembangunan sarana, prasarana dan utilitas paud jo2\|2o3 jobs\|a\| belanja operasi s000. \|o2 joa \|oz\| belanja barang dan jasa s000. jo2\|2o3 jobs\| belanja modal \|zos belanja modal gedung dan bangunan jo2\|2o3 joz\| pengadaan mebel paud poo jo2\|2o3 fo7(sl2\| belanja modal poo belanja modal peralatan dan mesin \|o2\| pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud jo2\| (t2s\| belanja modal poo belanja modal peralatan dan mesin penyediaan pendidik dan 1l0114. lo2 tenaga kependidikan bagi satuan paud jo2\|2o3 fisis fa\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengembangan karir pendidik 1lo114. lo2 dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan paud jo2\| ftelsfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\| pembinaan kelembagaan dan manajemen paud jo2\|2o3 fi7isa\| belanja operasi a32moo0o\| belanja barang dan jasa a32moo0o\| jo2\|2o3 fi7s\| belanja modal dan mesin jo2\|2o3 jis\| pengelolaan dana bop paud\|2o3 fisis belanja operasi ga075. belanja barang dan jasa ga075. belanja hibah jo2\| tas belanja modal poo dan mesin pengelolaan pendidikan nonformal kesetaraan pembangunan sarana, 1l0114. (oz \|o2 prasarana dan utilitas sekolah nonformal kesetaraan jo2\|2oa jo2(sla\| belanja operasi mso00oo9\| belanja barang dan jasa mso00oo9\| jo2\|2oa jo2(sl2\| belanja modal belanja modal peralatan dan mesin belanja modal gedung 1lo114. lo2 lo2 dan bangunan rehabilitasi sedang berat \|o11. \|o2 \|o3 gedung ruang kelas ruang guru pendidikan nonformal kesetaraan jo2\|2oa joss \|a\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa jo2\|2o0a jos (sl2\| belanja modal poo belanja modal gedung dan bangunan rehabilitasi sedang berat \|o11. \|o2 pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal kesetaraan jo2\|2o0a jasa\| belanja operasi \|o2 .0a joa \|oz\| belanja barang dan jasa jo2\|2o0a jobs\| belanja modal @9sestaoog\| \|zoa jos fs\| belanja modal gedung dan bangunan lo2 \|o7 pengadaan mebel pendidikan nonformal kesetaraan jo2\|2o0a jo7(sl2\| belanja modal poo san neon dan mesin pengadaan alat praktik dan 1l0114. lo2 peraga siswa nonformal kesetaraan jo2\|20a (sla\| belanja modal poo belanja modal peralatan dan mesin pembinaan kelembagaan dan 1lo114. lo2 manajemen sekolah nonformal kesetaraan jo2f2.0a tesla\| belanja operasi belanja barang dan jasa belanja hibah jozfzoajis\| pembangunan laboratorium jo2f20a isis belanja operasi poo belanja barang dan jasa jo2\| .0a fisis belanja modal poo belanja modal gedung dan bangunbika dee paud dan pendidikan nonformal kesetaraanrhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga \|o1 kependidikan satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal kesetaraan joan2o01 for (sla\| belanja operasi joa\| foz for (sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|ot foz(sla\| belanja operasi o0000000\| belanja barang dan jasa o0000000\| koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd jot joss \|i\| belanja operasi \|o1 joe \|oz\| belanja barang dan jasa \|o7 evaluasi kinerja perangkat daerah \|ot forsa\| belanja operasitr joss \|a\| belanja operasi belanja pegawai koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd jot joss fa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|o1 \|o1 \|o7 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd jot forsa\|jot joss fa\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa lzsefoe for (sfa\| belanja operasi sooko0o)\| belanja barang dan jasa es00.00o0o)\|for for (sl2\| belanja modal poo dan mesin zoo penyediaan bahan logistik jot \|20e jobs\|a\| belanja operasi \|o1 .0e foa (s1 \|oz\| belanja barang dan jasa looks\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan jot (20e dosis\|i\| belanja operasi belanja barang dan jasa 11o111012220. (ox penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan jor (0s osis \|i\| belanja operasi a1930000\| \|o1 .0e joe \|oz\| belanja barang dan jasa a1930000\| \|o14. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jot (0s joss \|i\| belanja operasi .0r\|2o7fos\| pengadaan mebel s000. \|ot\| posisi2\| belanja modal s000. belanja modal peralatan dan mesin lzorfee\| pengadaan peralatan dan mesin \|ot oeis\| belanja modal \|zorisla\| belanja operasi sao0oo\| belanja barang dan jasa sao0oo\| (sl2\| belanja modal dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah orf2os for penyediaan jasa surat menyurat jor jos for (slf belanja operasi belanja barang dan jasa \|o11. \|o1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jot (2s fo2sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa i2. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jo1 f2os fo3sa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koes) demam kar umum kantor jo1 f2.os masa\| belanja operasi \|o1 foa \|r for (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa\|o11. \|o2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan jor f2o9 fos\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa los pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya jot joss belanja operasi \|o1 joe \|oz\| belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya jot joss belanja operasi . fog \|oz\| belanja barang dan jasa \| \|o1 pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya jo2\| jor (sla\| belanja operasi (es600.sog\| belanja barang dan jasa uss00.soo\| belanja hibah poo jo2\| for (sl2\| belanja modal poo san kee0n dan mesin program pengembangan az) loco oo\| program pengembang\|o3\| for (sla\| belanja operasi so0s000)\| belanja barang dan jasa so0s000)\| \|o3\|2o1 for (sl2\| belanja modal poo dan koe dan mesin program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten kota jose2o2 jo2\| pengembangan cagar budaya jos fo2sfa\| belanja operasi belanja hibah jumlah belanja total surplus ( defisit)ilo\| \|cbooo\|bola\| fpenparatanpaan pendapatan asli uesooammo oon oo\|oo0 bola daerah (pad) essasoo\| cassssso0\| lain lain pad yang sah jumlah pendapatan lolos\| .oo.o1.ooo jo.oo\|oo\|s\| (setahun abelanja pegawaibelanjaee \|ozoenoono1o000 \|zo2 (sh mana sosial \|oz\|ozon00n010000 seal pelaksanaan 11o211. (umum perangkat daerah \|o2\| \|o1 \|o4 penyediaan bahan logistik\|o211: \|o2 kendaraan dinas operasional atau lapangan belanja belanja pegawai belanja modaleralatan dan mesin lainnya belanja pegawaningkatan pelayanan blue pelayanan dan penunjang pelayan(12107442a1\| ejoofraz20o2202 oooofoofooofoolel teemauwman bo6y zup dkj apel6b874 ia6eupati meranginbo6y zup dkj apel6b874 ia6yiormoooo2omo (oo sla terdaftar data ito\| \|oo\|o.oolooja\| pendapatan asti daerah (pad) joo \|o.oo \|oo retribusi daerah joo \|o.oo foo foa lain lain pad yang sah jumlah pendapatan ola iornoomo0temon\|aoo tet a s urusan pemerintahan bidang colosoloo\|01fo2\| pembangunan puskesmas @.0as. \|o2\| (s\| belanja operasi belanja pegawai oh. belanja barang dan jasa \|o2\| belanja modal (is3000000)\| \|o2 \|o2 \|o3 belanja modal gedung dan bangunan \|o3 pembangunan fasilitas kesehatan lainnya jo2\| fafafa\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa \|o2\| \|o3 (s\| belanja modal \|o2 \|o3 \|o3 belanja modal gedung dan bangunan \|o2 \|oa pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan \|o2\| foa\|s\| belanja operasi 73a9. belanja pegawai belanja barang dan jasa \|o2\| foa\|s\| belanja modal \|o2 loa \|o3 belanja modal gedung dan bangunan \|o2\|201foe\| pengembangan puskesmas \|o2\| joe belanja operasi @3as000\| o2\| belanja pegawai jo2 fos \|o2 belanja barang dan jasa (solo\| \|o2\| joe belanja modal \|o2 loss \|o3 belanja modal gedung dan bangunan \|o2 rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya jo2\| (off\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa t0641900\| \|o2\| \|10o\|s\| belanja modal \|o2 \|o3 belanja modal gedung dan bangunan 11o2 lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 11o2 pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan jo2\| (2fifa\| belanja operasi belanja pegawai (ir9o0ooo)\| belanja barang dan jasa \|o2\| \|s\| belanja modal o211. jo2 \|oarasarana dan 1lo211. pendukung fasilitas pelayanan kesehatan \|o2201 \|s\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa \|o2\| \|s\| belanja modal \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 11o2 lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pengadaan alat kesehatan alat 11o211: penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan \|o2\| fia\|s\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa ol. jo2\| (table\| belanja modal belanja modal peralatan jo2\|201fre\| pengadaan obat, vaksin \|o2\| (re \|s\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa jo2\|201f17\| pengadaan bahan habis pakai o2201 (s\|a\| belanja operasi belanja pegawa\| \|s (o2 \|o1 pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil o2\| for (sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa 11o2 pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin \|o2\| (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa o2 \|o2 \|o3 pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir \|o2\| jos (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa o2 jo2 \|oa pengelolaan pelayanan kesehatan balita \|o2\| joa(s\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan 1lo211. \|os kesehatan pada usia pendidikan dasar \|o2\| jos (sj1\| belanja operasi belanja barang dan jasa o211. jo2 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif \|o2\| joe belanja operasi joz foe \|o2 belanja barang dan jasa \|o2\| pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut2202 (oz (sf1\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2 pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi \|o2\| jos belanja operasi jo2 foa \|o2 belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan 1lo211: kesehatan penderita diabetes melitus \|o2\| jos (s\| belanja operasi o2\| \|oo belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk 1lo211: terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana jo2 (rasa\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\| jia \|s\| belanja modal o2 jo2\| \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 11o2 1o212. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat \|o2202 jas belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa jo2\| jisfsle\| belanja modal \|o2\| \|o2 belanja modal peralatan dan mesin o2 jo2 pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga \|o2\| (re \|s\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\| pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan jo2 f17s\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan \|o2 kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya jo2 j9fifa\| belanja operasi belanja barang dan jasa t29998so\| \|o2 pengelolaan surveilans kesehatan \|o2\| \|s\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan jo2\| kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa sdmk) \|o2\| (s\| belanja operasi of. belanja barang dan jasa of. \|o2\| \|23s\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\| \|o212. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular jo2\| asasi\| belanja operasi belanja barang dan jasa hello2 pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat jo2\| jsfsfi\| \|2es\| belanja modal belanja modal peralatan deteksi dini penyalahgunaan 11o214. o212. napa fasyankes dan sekolah jo2 (sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan telemedicine fasilitas pelayanan kesehatan \|o2\| \|s\| belanja modal \|o2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin operasional pelayanan puskesmas jo2 \|s\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa \|o2\| (s\| belanja modal \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 11o2 operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya \|o2\| \|3as\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa (rafale\| belanja modal . \|o2\| \|o2 belanja modal peralatan dan mesin \|o212. pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan kabupaten kota \|o2\| \|3s (sj1\|11o214. kes pasca imunisasi dan pemberian obat massal) jo2 (seasia\| belanja operasi belanja barang dan jasa sa999800\| penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi jo2 \|o1 pengelolaan data dan informasi kesehatan \|o2\| for (s\| belanja operasi3 peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan \|o2\|20a (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\|20a (s\| belanja modal o2 jo2 \|o3 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin penyiapan perumusan dan 11o214. lo4 pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan \|o2\|20a foa(sizin praktik tenaga kesehatan wilayah kabupaten kota pembinaan dan pengawasan \|o2 \|o2 tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan \|o3\| foz (s\|2 daya manusia kesehatan sesuai standar \|o3\| jo2 (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa pembinaan dan pengawasan \|o3 sumber daya manusia kesehatan jo3 fafafa\| belanja operasi eog\| belanja barang dan jasa p\|o1 sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten kota \|o3\| for (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa lo3l2o3 for isle\| belanja modal poojoaal201 for (s\|joa\|r (sf11o214. industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan \|oal206 for (s\| belanja operasi of.4. kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat \|os\| for (s\| belanj4. kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat \|os\| for (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|os\| for (s\| belanja modal 3g8100\| 11o2 \|\| for (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan ozon jee\| koordinasi dan pen 4a.0n0.o0 \|o1\| belanja operasi of. belanja barang dan jasa of. koordinasi dan penyusunan lon jeff koordinasi \|o1\| foa\|s\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 11o214. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|o1\| foes\| belanja operasi \|o1\| foe belanja barang dan jasa lon jer\| evaluasi kinerja perangkat \|o1\| (oz\| for (selaksanaan ketatausahaan dan 11o214. \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd jor fafafa\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 11o214. \|os laporan keuangan akhir tahun skpd jor r o7sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 11o2 ketatausahaan barang milik daerah pada skpd fosfat1\| belanja operasi \|o1 \|oe belanja barang dan jasa \|o1\| joe belanja modal los \|o2 belanja modal peralatan dan mesin administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas 11o214. lo2 beserta atribut kelengkapannya jor fo2fifa\| belanja operasi belanja barang dan jasa pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian \|or2os asli\| belanja operasi belanja barang dan jasa sosialisasi peraturan perundang undangan \|o1\| (1o\|s\| belanja operasi of. belanja barang dan jasa of. bimbingan teknis implementasi 11o214. peraturan perundang undangan \|2os fi1fifa\|11o214. listrik penerangan bangunan kantor \|o1\| for (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa jo1 \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor \|o1\| joz belanja operasi belanja barang dan jasa \|o1\| (s\| belanja modal of. belanja modal peralatan dan mesin for (2s goals\| belanja operasi of. belanja barang dan jasa \|or\| joa\|s11o2 loa \|o2 belanja modal peralatan dan mesin orleosos\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan osfsfi\| belanja operasi belanja barang dan jasa 11o2 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o1\| jos \|s\| belanja operasi fog belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah jo1\|207fos\| pengadaan mebel \|o1\| sle\| belanja modal jo1foz (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa jo1 \|oa penyediaan jasa pelayanan umum kantor \|o1\| joa(s\| belanja operasi 19999s(2sz (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o1 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya \|o1\| joe belanja operasi \|oe belanja barang dan jasa fosse\| belanja modal jo1 los \|o2 belanja modal peralatan dan mesin pemeliharaan rehabilitasi 11o211. gedung kantor dan bangunan lainnya \|orl2o9 food\|a\| belanja operasi fog belanja barang dan jasa \|or\|2o9 joo (s\| belanja modal \|o12. \|o9 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin tioelnozmoosoznmoo\|onjanslo t)o uemuanowaniaa gesa siswa monitoring, evaluasi dan \|oa pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana \|o1\| foa(s\| belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja\| total surplus ( defisitejoofrezm00200 2o0o0\|oofooo\|model (pemakamoo loco rojava\| papan asli daerah joo \|o.oo foo fo2 retribusi daerah mascot.ooo)\|jos celoool\|o2\| (ios belanja operasi belanja pegawai e80000\| belanja barang dan jo2\| (1o\|self belanja modal lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi jo2\| ji2\| pembangunan kanal banjir \|o2\| (t2 s\|i\| belanja operasi belanja pegawai \|o2\| s\| belanja modal 11o311. lo2\| loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi \|o2\|2o1\|ie\| pembangunan check dam \|o2\| (tes belanja operasi belanja barang dan \|o2\| (tes belanja modal \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi \|o2\| \|ses\| belanja modal 11o311. lo2 las loa\|o311:11o311. lo2\| \|o2 pembangunan jaringan irigasi permukaan \|o2\| fonsi\| belanja operasi belanja barang dan \|o2\| fo2 s\|a11o311. lo2\| (o2 loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi cello2 rehabilitasi jaringan irigasi permukaan jo2\| (ra\|saif belanja operasi belanja pegawai sa20000\| belanja barang dan \|o2\| (tas \|a\| belanja modal 11o311. lo2 (ta l11o311. kebijakan, strategi dan teknis spam \|o3\| fo1 isi belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan \|o3\| fo1 s\| belanja modal belanja modal (o3 lot log gedung dan bangunan \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pembangunan spam \|o4 jaringan perpipaan kawasan perdesaan \|o3\| foa s\| belanja operasi belanja barang dan belanja hibah pool \|o3\| joa\|sle\| belanja modal joa log belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi peningkatan spam 11o311. lo3\| jaringan perpipaan kawasan perdesaan jos jos saif belanja operasi joe fox belanja pegawai (zone belanja barang dan \|o3\| foes\| belanja modal joe io2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal jalan, \|o3 loe \|o4 alan jaringan, dan irigasi perluasan spam jaringan 11o311. lo3\| perpipaan kawasan perdesaan \|o3 iss belanja modal pool 11o311. lo3\| loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigas11o3 \|o3 e\|hoononoanosoo faces fo) tpa test spa tps 3r tps maa sus) joa\| fos s\|i\| belanja operasi joa\| \|o3 s\| belanja modal 11o311. loa\| (o3 loa foe s\| belanja modal pool 11o311. los loe loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pembangunan penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman jos (sja belanja operasi belanja barang dan jos s\| belanja modal belanja modal 1lo3 los (o3 gedung dan bangunan lo4e\| i2 s\|if belanja operasi (zone belanja barang dan \|oe\| s\| belanja modal \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi program pengembangan lesse for (sja belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan \|o7\| for (selfo7\| loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi program penataan jos oeloooloo\| bangunan gedung penyelenggaraan bangunan gedung wilayah daerah kabupaten kota, tenjos\| saif belanja operasi \|o2 belanja pegawai a16s000\| \|zo1 belanja barang dan jasa \|os\| fo2 s\| belanja modal belanja modal \|o2 logs\| (r2\|saif belanja operasi jos\| \|sle\| belanja modal pool belanja modal log\|o9\| for belanja operasi \|o1 fox belanja pegawai zones\| penataan bangunan dan lingkungan \|o9\| fos s belanja operasi \|o3 fox belanja pegawai ozon belanja barang dan \|o3 \|os belanja hibah pool \|o9\| \|o3 s\| belanja modal (s000000)\| belanja modal \|o3 log gedung dan bangunan 1o3 (s2 \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi program tojosooo\| penyelenggaraan jalfor (sja belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan \|o4 survey kondisi jalan jembatan foa s\|i\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan (to\|201fos\| pembangunan jalan fos s belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan fos s\| belanja modal (os lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi \|to\| fog rekonstruksi jalan joss belanja operasi zo1 belanja barang dan jasa fos s\| belanja modal fog (5s loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi \|to\|2o1fi2\| pembangunan jembatan \|t0\| (r2\|saif belanja operasi \|sle\| belanja modal ol. \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi \|to\|2o1 jis\| rehabilitasi jembatan \|to\| jrs\|saif belanja operasi \|to\|2o01 jrs\|sle\| belanja modal log belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi penanggulangan bencana tanggap darurat \|t0\| saif belanja operasi s\| belanja modal \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi program pengembangan lose jasa konstruksifoa sinaan dan \|o7 peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi fosfit belanja operasi (190s000)\| belanja barang dan\|o1 penyelenggaraan ijuk nasional kabupaten kota for (saif belanja operasi dukungan f fasilitasi \|o2 penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis ijuk nasional foz isi belanja operasi belanja pegawai belanja barang d\|20a lor (saif belanja operasi morse0o0\| belanja barang dan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib \|o3 penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi \|20a fos s belanja operasi belanja11o3 \|o1 konsultasi evaluasi dan penetapan rtrw kabupaten kota for saif belanja operasi belanja pegawai (a40000\| belanja barang danfo2(for (si belanja operasi belanja barang danfoa s \|o1 \|o1 perencanaan perangkat daerah \|o1 for sf1f belanja operasi koordinasi dan \|o2 penyusunan dokumen rka skpd jo1 fo2saif belanja operasi koordinasi dan \|o1 foa sfi\|\|o1 foes\|1f belanja operasi . lon for evaluasi kinerja perangkat \|o1 fos\|isaijos pembinaan, pengawasan, 11o3 lo1 lo4 dan pengendalian barang milik daerah pada skpd jo1 joa(saif belanja operasi administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen instalasi \|o1 \|o1 eta listrik penerangan bangunan kantor \|o1 for (s1 belanja operasi 89room\| lzoooaf penyediaan bahan logistik jot joa(saif belanja operasi as20000\| belanja barang dan \|os penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1 fosil belanja operasi penyediaan bahan bacaan 11o3 lo1 dan peraturan perundang undangan \|o1 feels\| belanja operasi o\|zoo belanja barang dan penyelenggaraan rapat 11o3 lo1 koordinasi dan konsultasi skpd fox joo(saif belanja operasi \|zoo fee belanja barang dan dukungan pelaksanaan 11o3 \|o1 sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd \|o1 belanja operasi @.s04000)\| belanja pegawai\|2oe foz\|o3 pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar \|o1 \|os s belanja operasi belanja barang dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya fox jos isi belanja operasi . pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya fox joo fef belanja modal belanja modal \|o1 loo gedung dan bangunanuv b) nip. oo01lo414. \|o2\| \|o2 rumah susun umum dan atau rumah khusus joz\|2os fo2(saif belanja operasi aao\| belanja barang dan jasa dapo\|l penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan koordinasi dan sinkronisasi 1oa\| lo2 \|o3 pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan jo2\|2refs s\|i\| belanja operasi belanja barang dan jasa program kawasan eslosooo\|1lo414. \|o3 \|o1 perumahan dan permukiman kumuh \|2o2 for (staf belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi (o3\| \|os pengendalian penataan pemugaran peremajaan permukiman kumuh jo3\| jos saif belanja operasi (s182000\| belanja barang dan jasa 1oa\| \|o3 penyusunan review legalisasi kebijakan bidang pkp jo3\| jos saif belanja operasi . jos joss belanja pegawai \|o3 joss fo2 belanja barang dan jasaloaves\| tak kayak huni peserta psu \|2o3 \|os s belanja operasi @soo\| belanja pegawai ga20000\| belanja barang dan jasa belanja hibah jo3\|2o3 \|os s\|a\| belanja modal \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi1oa \|o2 dan utilitas umum perumahan untuk menunjang fungsi hunian jos\| foz saif belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa jos\| fo2sle\| belanja modal 1loa los (oz (5s lo4414. \|o1l2. \|o1 perencanaan perangkat daerah for \|2o1 for (staf belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lzonfee\| koordinasi dan pen for \|2o1 foz staf belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lon jo1 foafsfaf belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 1loa14. lo1\| laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd for \|2o1 foe isi belanja operasi \|o1 joe \|(s ffor for (staf belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan 1lo414. \|o1 \|o3 dan pengujian verifikasi keuangan skpd for 2o2 fos saif belanja operasi 609e0.1lo414. \|o1 \|o2 beserta atribut kelengkapannya for \|2os fo2(saif belanja operasi belanja pegawai ). belanja barang dan jasa bimbingan teknis 1lo414. jola.os implementasi peraturan perundang undangan for (2os fts belanja operasi belanja barang dan jasa woo.ooo\| administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen 1lo414. lot laos \|o1 instalasi listrik penerangan bangunan kantor for \|2oe for lzoofee\| penyediaan bahan logistik for \|2oe foa saif belanja operasi belanja barang dan jasa force foa s\|a\| belanja modal loa \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 1oa11. \|o1 \|os penyediaan barang cetakan dan penggandaan for \|2oe fos belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan bahan bacaan 1lo414. lot dan peraturan perundang undangan for 2os joss belanja operasi .oe joe fo2\| belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat 1lo414. lot koordinasi dan konsultasi skpd for \|zoe fosisfif belanja operasi fox fo2\| belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah forlap7fos\| pengadaan mebel fot\|2o7 \|os s\|a\| belanja modal los \|o2 belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan dan mesin lainnya for \|2o7 foe s\|fot for (sja belanja operasi ol. belanja barang dan jasa 1oa \|o112. \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik for \|2os (saif belanja operasi belanja barang dan jasa joa \|oa penyediaan jasa pelayanan umum kantor for (ace foa s belanja operasi o100000)\| belanja barang dan jasa o100000)414. jola.o9 \|o1 pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan for \|2os (saif belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 1lo414. \|o1 \|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan for \|2oo foz isi belanja operasi belanja barang dan jasa 1loa pemeliharos foe s belanja operasi .o9 joe fo2 belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi 1loa\| lot gedung kantor dan bangunan lainnya for zoo joss belanja operasi .o9 jos fo2\| belanja barang dan jasajoa\| \|o2 sengketa tanah garapan dalam (satu) daerah kabupaten kota joa\| fo2(saif belanja operasi belanja barang dan jasa program pengelolaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong jos\| \|o2\| pemanfaatan tanah kosong jos\|2o2 foz sfi\| belanja operasi jos fo2 fo2tstesoooneoosonjooonnfofar irevoammamoaman ieltemanmajelomoh\| gattuso\| maa mma joo \|o.oo foo fo2 retribusi daerah1o5 \|o4 \|o1 dalam daerah kabupaten kota joa\| fo1 (saif belanja operasi esaooooo\| belanja barang dan penyelamatan dan o511. \|o412. \|o3 evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran joa\| saif belanja operasi belanja barang dan inspeksi peralatan proteksi kebakaran penilaian sarana 11o5 \|o2 prasarana proteksi kebakaran joa\|2o02 jo2 sja belanja operasi opo belanja pegawai joa\| \|o2 s\| belanja modal ). lo4 \|os \|o1 \|o1 penyediaan gaji dan tunjangan asn \|o1 for (sta \|os s belanja operasi belanja pegawaakaian dinas 11o5 \|o2 beserta atribut kelengkapannya \|o1 .os foz s\|i\|foa s\| belanja operasi belanja barang dan \|o1 .oe foa s\| belanja modal joa io2 belanja modal peralatan dan mesin penyediaan barang 11o5 cetakan dan penggandaan \|o1 fos s belanja operasi belanja barang dan penyelenggaraan rapat 1lo5 lo1 koordinasi dan konsultasi skpd \|o1 joss belanja operasi o\|zoo belanja barang dan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah \|o1\|2o7\|os\| pengadaan mebel jos sle\| belanja modal \|os los \|o2 belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan dan 11o5 jada2 mesin lainnya \|o1 foes\|1f belanja operasi \|o1 joe fox belanja pegawai \|o1 \|oe s11o5 \|o2 komunikasi, sumber daya air dan listrik \|o1 \|2oe \|oz isi belanja operasi e940000\| belanja barang dan os \|o1 \|oa penyediaan jasa pelayanan umum kantor \|o1 .oe foa s\|i\| belanja operasi @asoc0o)s\| \|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan \|ot (oz (sjajo1 fat (staf belanja operasilos\| .os0.000c0.o.o000\|oo\|o.oo\|oos\| feetarbelanja barang dan jasa pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pelatihan os\| \|o2 pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten kota belanja belanja barang dan jasa penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan belanja belanja barang dan jasa penanganan pascabencana kabupaten kota belanja belanja \|o7 barang dan jasa belanja modalbelanja operasi belanja barang dan jasalayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pencarian, pertolongan dan 1l0511. evakuasi korban bencana kabupaten kota 1lo5 (o3 belanja operasi belanja 1lo511. fo2 barang dan jasa penyediaan logistik \|os\| lo4 penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten kota belanja belanja 1lo511. lo5 \|o2 penyusunan dokumen rka skpd belanja belanja 1l0511. (o2 lo2 barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji 1l05 dan tunjangan asn 1lo5 belanja operasi belanja 1los11. \|o1 pegawai pelaksanaan 1los\| \|o112. \|o3 ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd belanja belanja 1los11. \|o1 pegawai koordinasi dan o5 \|o5 penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd belanja belanja 1lo511. (os lo2 barang dan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerahdidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi belanja belanja lo2os\| jo1 \|o4 penyediaan bahan logistik kantor belanja belanja barang dan jasa penyediaan barang \|os cetakan dan penggandaan belanja belanja (osis barang dan jasa penyediaan bahan bacaan dan \|o1\| peraturan perundang undangan belanja belanja \|o1\| lo2 barang dan jasa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o1\| belanja operasi belanja \|o1\| l15 belanja operasi belanja (o1\| fo2is barang dan jasa penyediaan jasa \|o4 pelayanan umum kantorlower050002202c.on00 oofooofoolel iremeivaan jumlah penerimaan pembiayaant1ix4689host grup sma9hn2ya3a uitmoomoosmofn\|aoo tet l urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban bea per nduga1lo514. cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan \|o2201 for (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa01 belanja operasi 6901s00\| belanja barang dan jasa 6901s00\| koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 1los14. \|o3 umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota jo2\| fafaraman dan ketertiban umum \|o2201 fas\| belanja operasi belanja barang dan jasa peningkatan kapasitas sdm satuan polisi pamongpraja dan \|o5\| fos (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik 1lo514. pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum jo2\| o7sfa\| belanja operasi belanja pegawai1lo514. daerah dan peraturan bupati wali kota jo2 (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa (e7 a03.atas kepatuhan o5 \|o2 \|o2 terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati wali kota \|o2202 f201 for (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan oricon koordinasi dan per fozfsfi\| belanja operasi oh) belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 1los11: laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|o1\| joe belanja operasi (soo0oo\| jo1 foe \|o2 belanja barang dan jasa tesocoo\| oricon evaluasi kinerja perangkat o7sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah oleo penyediaan gaji dan tunjangan (sf1\| belanja operasi .m16 belanja pegawai m16 pelaksanaan ketatausahaan dan \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd \|o1202 jos (s\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa a3tag7. opo) koordinasi dan penyusunan (os laporan keuangan akhir tahun skpd \|o1\| jos (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 11o5 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|o1202 fo7s\| belanja operasi 78es. belanja barang dan jasa(sfi\| belanja operasi s00000\| belanja barang dan jasa s00000\| zoo penyediaan bahan logistik \|o1\| joa(s\| belanja operasi belanja barang dan jasa olzooes\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1\| jos (s\| belanja operasidiaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|o1\| joe belanja operasi joe belanja barang dan jasa \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o1\| jos (s\| belanja operasi jon fog \|o2 belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ozon pengadaan peralatan dan mesin \|o1\| jos \|sla\| belanja operasi (etooooo\| \|o1 \|oe belanja barang dan jasa (etooooo)\| \|o1\| joe (sr\|2o8fo1\| penyediaan jasa surat menyurat \|o1\| for (s\| fo2 (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa orleosoal penyediaan jasa pelayanan umum kantor foafsf1 biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan \|o1\| for (s2 (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi 1lo514. gedung kantor dan bangunan lainnya \|o1\|2o9 jos (s\| belanja operasi \|o1 fog belanja pegawai s10000\| fog belanja barang dan jasa offs\|e\| belanja modal 1los\| (o1 lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pemeliharaan rehabilitasi 11os (o1 sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya \|o1\| far (s\| belanja operasi belanja barang dan jasa for f11file\| belanja modal 1los\| \|o1 belanja modal gedung dan bangunan\| loo osa.oo0. ooo0\|cbooo pole\| (eemesavav b) nip. oo7cojosooo\| urusan pemerintahan bidang program pemberdayaan sosial pemberdayaan sosial komunitas jos calon adat terpencil kat) fasilitasi pemberdayaan sosial 1los1. lo2 (ox role joz\| for (sa\| belanja operasi joe belanja barang dan jasa pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi 1loe\| \|o1 penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang role \|o2\| for (si\| belanja operasi joe\|os11. \|o212. \|o2 potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten kota rilis\|i0e2080. jo2\|2o3 fo2\|sli\| belanja operasi jos belanja barang dan jasa peningkatan kemampuan \|os11. \|o4 potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten kota rilis\|i0e2080. jo2\|2o3 foafsla\| belanja operasi joe belanja barang dan jasa role \|kalo.oo\|oot. faf201 for penyediaan permakaman role foa\| for (sa\| belanja operasi joe belanja barang dan jasa rilis jalan1 fo2\| penyediaan sandang info joa\| fo2(s\|i\| belanja operasi joe belanja barang dan jasa irlosfioe2080. jalan1fos\| penyediaan alat bantu of) rilis foa\| fo3sa\| belanja operasi a1060s00\| joe belanja barang dan jasa pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang 1los\| loanfo joa\| foes belanja operasi info joa joe joz\|e\| joa kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosialef1. joa (ras belanja operasi joe belanja barang dan jasa program perlindungan dan eslosooo\| pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota 1loe\| \|o1 pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota role jos for (s\| belanja operasi joe belanja barang dan jasa program penanganan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten kota irlosfioe2080. fosfor for\| penyediaan makanan door role foe\| for (sa belanja operasi doo\| info joe for joz\| belanja barang dan jasa doo\| penampungan pengungsi role foe\| fos(sa\| belanja operasi info joe \|o3 joz\| belanja barang dan jasa1lo614. \|o2 pahlawan nasional kabupaten kota rilis \|o7\| fo2(s\|i\| belanja operasirole \|o1 (sa belanja operasi joe belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan irlosfioe2080. for fao1 fo2\|sla\| belanja operasi joe belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan role \|o1 goals belanja operasi joe belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 1los11. \|o1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kilos\| \|2o1 ssli\| belanja operasi rilis\| jon joe (s1 joz\| belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah 1loe\| \|o1 penyediaan gaji dan tunjangan asn role \|o1 for (sa belanja operasi joe belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan 1lo614. \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd role \|o1 (sjoe belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 1loe\| \|o1 (os laporan keuangan akhir tahun skpd role \|o1 (s1 belanja operasi joe belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 1loe\| \|o7 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd role \|o1 o7s\|a\| belanja operasi joe belanja barang dan jasa administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 1loe\| ketatausahaan barang milik daerah pada skpd role \|o1 joe (sa belanja operasi info \|o1 \|oe joz\| belanja barang dan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah 1loe\| \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya role \|o1 (si belanja operasi joe belanja pegawai joe belanja barang dan jasa bimbingan teknis implementasi 1loe\| peraturan perundang undangan role for (1s belanja operasi joe belanja barang dan jasa enlzsejoo\| administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi 1loe1. \|o1 listrik penerangan bangunan kantor role \|20e for (sa belanja operasi joe belanja barang dan jasa . ol. lzoofee\| penyediaan bahan logistik role \|o1 .0e goals belanja operasi joe belanja barang dan jasa jos lolos\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan irlosfioe2080. loe fos isi\| belanja operasi joe belanja barang dan jasa 1loe\| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan role for joe (sa belanja operasi info \|o1 joe joz\| belanja barang dan jasa 1loe\| penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd role for .0e joss belanja operasi info1loe\| \|o2 pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan irlosfioe2080. (or \|2o7 fo2(sla\| belanja operasi t191000\| 0of jos belanja pegawai joe belanja barang dan jasa stoo0\| role \|o1 (s\| belanja modal 1loe\| (ozfoeft06. for fos\| pengadaan mebel role \|o1 (sa belanja operasi 8aac00o\| joe belanja barang dan jasa 8aas00\| of) role \|o1 (s\| belanja modal 1loe\| los \|o2 belanja modal peralatan dan mesin lainnya irlosfioe2080. for \|2o7 della\| belanja operasi s00000\| info \|o1 joz\| belanja barang dan jasa role \|o1 joe (s\| belanja modal 1los\| loe \|o2 belanja modal peralatan dan mesin pengadaan sarana dan 1lo614. prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya role \|o1 (usa belanja operasi sismo\| joe belanja barang dan jasa sismo0\| rilis lor (ur (sla\| belanja modal 1loe\| io2 belanja modal peralatan dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah role t06. for \|2os orf penyediaan jasa surat menyurat irlosfioe2080. los for (sla\| belanja operasi joe belanja barang dan jasa 1los\| lo1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik role for (s\|a\| belanja operasi joe belanja barang dan jasa 1loe\| \|o1 \|oa penyediaan jasa pelayanan umum kantor info for goals belanja operasi\|o2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan kilos\| \|o2 (sil belanja operasi . ol. joe belanja pegawai joe belanja barang dan jasa 1ax02000\| pemeliharaan rehabilitasi 1lo614. \|o1 gedung kantor dan bangunan lainnya info for joss belanja operasi rilis\|i.0e2. jor .o9 fog (s1 belanja pegawai info \|o1 fog joz\| belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi 1lo614. \|o1 sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya role for (ros belanja operasi joe2los\| (o2\| perumusan kebijakan pelaksanaan pug lolos fo2\| for (sa belanja operasi joa belanja barang dan jasa s00000008\| \|o2 partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi l2los\|10e2080. jo2l2o2 for (sla\| belanja operasi jos belanja barang dan jasa2los\| (o3 sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota l2los\|10e2080. jo3l2o3 for (sla\| belanja operasi jos belanja barang dan jasa lolos \|o3\| (s\| belanja modal dan mesin2los1. jos anak kewenangan kabupaten kota l2fos jos for (sa belanja operasi jos belanja barang dan jasa program pemenuhan hak oelooojlos \|o2 anak kewenangan kabupaten kota lolos foe\| foz(s\|a\| belanja operasi lolos joe \|oz jozs \|o2 peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten kota lolos foe\| (s\|a\| belanja operasi lolos foe\| \|oz joz\| belanja barang dan jasa jumlah12. \|o212. \|o3 pendukung kemandirian pangan lainnya l2los\| fo2 fos (sa belanja operasi jos belanja barang dan jasa bo000000)\| log belanja hibah (iro0000oo012. \|o3 \|o1 pangan dan neraca bahan makanan lolos\| (os (sa belanja operasi log belanja barang dan jasa pengembangan kelembagaan 2lo912. \|o3 usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia l2los\| (os joe (s1 belanja operasi lolos\| (os joz10o912. \|o3 (o2 dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal lolos\| jos .0a (s1 belanja operasi jos belanja barang dan jasa lolos\| jos .0a (s\| belanja modal 210o9( \|o3 (oz (o2 belanja modal peralatan dan mesi12. joa\| \|o1 analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan laos\| foa\| for (sa belanja operasi log belanja barang dan jassloizosoooo0017o0 torlzoelerislal belanja operasi sa00000 botol belanja barang dan jasag\| \|os \|oa pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten kota lolos\| (os goals belanja operasi l( penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah lolos\| (o1 for (sa belanja operasi 69e8. jos belanja barang dan jasa 69e8. koordinasi dan penyusunan l2fos\| \|o1 foz belanja operasi jos belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 2log\| laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd l2los\| lor offs belanja operasi l2fos\| \|o1 joe joz\| belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah lo9\| penyediaan gaji dan tunjangan asn l2lola.o90. fao2 for (sla\| belanja operasi jos belanja pegawai 8678538m\| pelaksanaan ketatausahaan dan 2logo2. pengujian verifikasi keuangan skpd l2los\| \|o1 (sa belanja operasi log belanja pegawai .0oo\| jos belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 2logo2. \|os laporan keuangan akhir tahun skpd lolos\| \|o1 (sa belanja operasi log belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 2lo912. laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd l2log\| (oz \|o7(sla\| belanja operasi ol. log belanja barang dan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah 2lo9\| pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya lolos\| (ox (sa belanja operasi log belanja pegawai (e8coo\| jos belanja barang dan jasa bimbingan teknis implementasi 2log\| peraturan perundang undangan l2fos\| for \|2os (isa belanja operasi gaston\| log belanja barang dan jasa gascaro\| administrasi umum perangkat daerah2lo9\| listrik penerangan bangunan kantor lolos\| \|20e for (sa belanja operasi log belanja barang dan jasa l2lola.o90. loe foafsla\| belanja operasi jos belanja barang dan jasa penggandaan l2fos\| (ox \|20e (sa belanja operasi jos belanja barang dan jasa 2lo9( \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lolos\| (ox .0e joe (s1 belanja operasi l2fos\| \|o1 joe joz\| belanja barang dan jasa 2lo9\| \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd l2fos\| (ox .0e joss belanja operasi log\| \|or .oe josl2lola.o90. for \|2o7 ossia\| belanja operasi (e8coo\| l2fos\| \|o1 joe for belanja pegawai l2fos\| \|o1 joe (s\| belanja modal 2lo9\| \|o1 loe \|oz belanja modal peralatan dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah lolos\| for \|2os for penyediaan jasa surat menyurat so0000\| lolos\| fox for (sa belanja operasi so0000\| jos belanja barang dan jasa so0000\| 2lo9\| \|o1 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lolos\| (ox \|2o8 (sa belanja operasi log belanja barang dan jasa lo9\| \|o1 lo4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor l2lola.o9. for laos foafsla\| belanja operasi ). jo\| \|o1 biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan lolos\| fox \|2o9 for (sa belanja operasi jos belanja barang dan jasa penyediaan jasa pemeliharaan, 2lo912. \|o1 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan l2los\| fox .o9 (sa belanja operasi jos belanja barang dan jasa 2lo9\| \|o1 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya lolos\| (ox \|.o9 joe (sa belanja operasi log\| \|or .o9 joe belanja barang dan jasa ol.2lo9\| sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya l2fos\| for \|2os (areaiv b) nip. @jsgaya moomoonooo story ttfergrpa daan latar\|a.at. .oo.re.color\|o.oo\|oo\|ali\| pendapatan daerah (pad) \|oo \|o.o joo joz\| retribusi daerah jumlah pendapatan urusan pemerintahan bidang cojosooo\| ki11l211. kebun tan kata jo2\| fo1 (sfa\|11l211. pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut \|o3\| fo1 (sfa\| belanja operasi pool belanja pegawai \|o3 for (s\| belanja modal 2li1l211. \|o3\| \|o2 belanja modal peralatan dan mesin\|o3\| foz (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan laboratorium \|o3 \|o3 lingkungan hidup kabupaten kota \|o3 fos(s1\| belanja operasi belanja pegawai (sosok\| belanja barang dan jasa fo3 (s\| belanja modal (12752s0000\| belanja modal peralatan lainnya program pengelolaan keanekaragaman (kehati) pengelolaan keanekaragaman kabupaten kota jo4\| loa pengelolaan ruang terbuka hijau rth) joa goals belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa joa goals\| belanja modal jo4\| (o2 belanja modal peralatan dan mesienyimpanan sementara limbah fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara 2l41 (os limbah dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik \|os\| fo1 (s\|a\|maia derbijos\| for (sla\| belanja operasi joe\| fo1 \|oz\|o7 kelembagaan mha, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak mha terkait dengan plh \|o7 for (sa\|dan kampanye lingkungan hidup jog\| jos s\| belanja operasi jos \|o3 joz\|belanja operasi \|o9 for joz\| belanja barang dan jasa\|1ol201 fo1 (staf belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, \|o2 dan atau penyidikan lingkungan hidup luar pengadilan atau melalui pengadilan fo2fsa\| belanja operasi belanja barang dan jasa program pengelolaan kosovo\| mana ann lafarjaaro.co.o.co.e.ofokus belanja operasi belanja barang dan jasa penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, 2li1\| pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah tpa test spa kabupaten kota foss1\| belanja operasi belanja barang dan jasa 137273ss0\| fos(s\| belanja modal 2li1l211. \|o2 belanja modal peralatan dan mesin koordinasi dan sinkronisasi los penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persamaan fos sfa\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa fos (s\| belanja modal los is\| \|o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|o1 for belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|o1\| foz (sfa\| belanja operasi izamtooo\| belanja barang dan jasa i7a7000\| koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpds belanja operasi \|o1 joe joz\| belanja barang dan jasa lon for evaluasi kinerja perangkat \|o1 fo7sjos (s1\|o1 (so7s\|\|o1 fs1\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa olzoelo administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi \|11l211. \|o1 listrik penerangan bangunan kantor \|o1 fo1 (sf1\| belanja operasi belanja barang dan jasa 2l4112. \|o1 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor \|o1 fs\|a\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa \|o1 foz (sl2\| belanja modal . san naa tan dan mesin loose\| penyediaan bahan logistik \|o1 goals belanja operasi belanja barang dan jasa lolos\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1 fs1\| belanja operasi belanja barang dan jasa 2l11\| \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|o1 foss\| belanja operasie joz\| belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat 2la1l2110. nanas ila unp aan \|o1 jossr penyediaan jasa surat menyurat s000. \|o1 fo1 (s\|a\| belanja operasi s000000\| belanja barang dan jasa s000. 2ln11211. jo1 i2. \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|o1 fa1l241. jo1 biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan \|o1 belanja operasi belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi 2laal2110. gedung kantor dan bangunan lainnya \|o1 offs belanja operasi (t00. \|o1 fog for belanja pegawai \|o1 fog joz(iv b) nip.clay rmoomooaemon\|ase team urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil program pendaftaran c2losoloo\| b.o1 foz (sil belanja operasi belanja barang dan jasa \|o4 peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk jo2\| .o1 foa\|s belanja operasi belanja barang dan jasa jo2\| .o1 joa\|s\| belanja modal belanja modal peralatan la\|i2\| \|o3\|o.color\| program pencatatan sipil la\|r2\| \|o3\|\| for(s belanja operasi belanja barang dan jasa jo3\| .o1 \|o1 (sal belanja modal \|o2 belanja modal peralatan dan mesin \|o3 \|o2 peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil jo3\| .o1 foz (sil belanja operasi ooooooog\| belanja barang dan jasa ooooooogjo4 \|o1 pemerintah kabupaten kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan soal2o3 jo1 (sil belanja operasi (77988as9zon jee\| koordinasi pen f2o1 foz (sil belanja operasi belanja barang dan jasa f2.o1 jo2 (sal belanja modal lo2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin koordinasi dan penyusunan f2o1 foa\|s1 foa\|s belanja modal dan dan mesin jon f2o1 fo7 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa f2o1 \|o7 (sal belanja modal \|o2 belanja modal peralatan dan mesin administrasi keuangan perangkat daerah ozon penyediaan gaji dan tunjangan f2o2 fo1 (sil belanja operasi image\| belanja pegawai image\| pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd jon f2o2 joss filf2o2 joss belanja operasi belanja barang dan jasa \|2o2 joss belanja modal los \|ozjon \|o7 (sal belanja modal san aan dan mesin administrasi kepegawaian perangkat daerah (o1 sosialisasi peraturan perundang undangan f2os (to\|s belanja operasi belanja barangan jasa orlaoeloo\| administrasi umum perangkat (ot \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor jor ace joz (sil belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa .oe joa\|s belanja operasi belanja barang dan jasa lo1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jor .oe fossil7o1f2afo1\| penyediaan jasa surat menyurat\| jo1 (silaos joz (sil belanja operasi belanja barang dan jasa (ox \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jon aosfo2 (s1 belanja operasi s1195000\| belanja barang dan jasa s1495000\| jumlah belanja total surplus ( defisit\| oleng n55r self teams smasyarakat dan desa program peningkatan loco oo\| pagar l2\|i3\| o3\| \|oo\| fasilitasi kerja sama antar desa fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten kota o3\| for (sfa\| belanja operasi droseoog\| belanja barang dan jasa droseoog\| o3\| for (sle\| belanja modal dan mesin program administrasi palopo mhinntintpaap ana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa \|o1 fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa soal201 for isa\| belanja operasi for joe belanja barang dan jasa \|o2 fasilitasi penyusunan produk hukum desa soal201 sfa\| belanja operasi dog\|l fo2 belanja barang dan jasa dog\|l lzonfeaf fasilitasi pengelolaan keuangan soal201 foa\|sfa\| belanja operasi foa belanja pegawai pool foa joz\| belanja barang dan jasa soal201 foa\|sle\| belanja modal pool dan mesin pembinaan dan pemberdayaan bum desa dan lembaga kerja sama antar desa soal201 fossil\| belanja operasi @s00000\| jos belanja barang dan jasa @s00000\| soal201 jos sle\| belanja modal pool dan mesin soal201 fa1f fasilitasi penyusunan profil desa eoo\| soal201 fat isa\| belanja operasi eoo\| belanja barang dan jasa eoo\| soal201 f13\| fasilitasi pengelolaan aset desa soal201 sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa soal201 \|sle\| belanja modal dan mesin fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan soal201 fis\|sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa soal201 jis \|sle\| belanja modal kon olelefoa dan neon dan mesin program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, mampang anda masyarakat hukum adat tbfo2sfi\| belanja operasi dog\|l belanja barang dan jasa dog\|lsfa\| belanja operasi dog\|l belanja barang dan jasa dog\|l fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna osl201 foes\| belanja operasi jos belanja barang dan jasa osl201 foes\| belanja modal \|zon belanja modal peralatan dan mesin fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat jose201 (o7(sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasaos\| fossa\| belanja operasi jos fog belanja barang dan jasa \|os\| fosse\| belanja modal os\|zo1\| for (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan o1\| fo2sfjo1 joe \|oz\| belanja barang dan jasa longer\| values kinerja perangkat jo1 (o7(sfa\| belanja operasi @5s4000\| belanja barang dan jasa @5s4000\| administrasi keuangan perangkat daerah zoe penyediaan gaji dan tunjangan jo1 for isa\| belanja operasi 2397729en\| belanja pegawai 2397729en\| pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd jo1 sfi\| belanja operasi belanja pegawai . belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd jo1 (os isa\|barang milik irol00 ozon \|\|. daerah pada perangkat daerah kesia kesan dan ketatausahaan barang milik o00. lele daerah pada skpd kes a00 jo1\| joe sfa\| belanja operasi jo1 (or belanja pegawai jo1 joe belanja barang dan jasajo1\|20s sfa\| belanja operasi belanja pegawai stoo\| belanja barang dan jasa bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan far belanja barang dan jasa jo1 frasa\| belanja operasi 97sat000\| \|o1 belanja barang dan jasa 97sat000\| penggandaan jo1 (os (sf1 joe (sfa\| belanja operasi \|o1 foelot penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jo1 jos sfa\| belanja operasi \|o1 joo belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lzorfee\| pengadaan peralatan dan mesin jo1\| joe sfa\| belanja operasi jo1 belanja pegawai jo1 joz\| belanja barang dan jasa jo1\| joe sle\|x \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jo1 \|2o8 isa\| belanja operasi belanja barang dan jasa umum kantor jo1 \|2o8 frasa\| belanja operasi \|o1 \|2o9 for (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasajo1 fo2sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa mesin lainnya jo1 joe sfi\| belanja operasi \|o1 foe\|s \|o2 belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya jo1 fossa\| belanja operasi \|o1 fogngendalian penduduk dan keluarga berencana program pengendalian rejareasooooramolozloooloo\| panorama loss.voodoo\| uzooooo\| pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten kota penyusunan profil \|o2\| lo3 kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga jo2\| sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa program pembinaan rejaraonoooraeoosloooloo\| program pembinaan sasaznssoo\| sasaassoojo3\| for isa\|jo3\| fo3sfaral2. \|o3 penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang mkp) \|o3\| (os (sfa\| belanja operasi m33s9s00\| belanja barang dan jasa m33s9s00\|jos sfi\| belanja operasi \|o3 fog belanja barang dan jasa o3\| jos sle\| belanja modal dan mesin dan bangu\|o3 frasa\| belanja operasi \|o3 .0ira\| pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian ipk oal2o1 fi3\|sfa\| belanja operasi joz\|ral2. program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja oal202 joa(sfa\| belanja operasi joa joa\| (ox penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah jo1\| for (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan jo1 fo2sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan jo1 fafafa\| belanja operasi s000. \|o1 foa \|o2 belanja barang dan jasa s000000\| koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd jo1\| (sf1\| belanja operasi \|o1 foe \|s sfifos (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasaral2.\|hal2140. \|o1 \|o2 beserta atribut kelengkapannya jo1 \|20s fo2sfa\| belanja operasi doooooog\| belanja barang dan jasa doooooisa\| belanja operasi belanja barang dan jasa jo1 joa(sfa\| belanja operasi \|o1 belanja barang dan jasa jo1 joa(sle\| belanja modal ). rose\|o san neon dan mesin efek peng penggandaan jo1 jos isa\| belanja operasi belanja barang dan jasa ral2140. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan jo1 joe sfa\| belanja operasi a7s2000\| \|o1 joe belanja barang dan jasa a7s2000\| \|ral2. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jo1 foo(sfa\| belanja operasi \|o1 joo belanja barang dan jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah fo1l2oa fo1\| penyediaan jasa surat menyurat jo1 \|2o8 for isa\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|ral2. (ox \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jo1 fo2 sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koes) demam kar umum kantor jo1 frasa\| belanja operasi \|o1 fol2140. lot (ox biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan jo1 for (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan jasa pemeliharaan, \|ral2. \|o2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan jo1 fo2sfi\| belanja operasi belanja barang dan jasa lrp uxe fvt rxa fmg anti p5rw80ui2n gag8lmesin lainnya jo1 foe (sfi\| belanja operasi \|o1 joe joz\| belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya jo1 foo(sfa\| belanja operasi \|o1 joolrp uxe fvt rxa fmg anti p5rw80ui2n rglalnslamsoo00. \|oo\|ooofoola\| feewoaeatanparan pendapatan asli joo \|o.oo foo retribusi daerah (eso000. jumlah pendapatan lolos. .o. \|oo o.oo\|oo\|s\| \|metana aan urusan pemerintahan fil locokabupaten kota penyediaan lo2 perlengkapan jalan kabupaten kota jo2\| sle\| belanjamodal belanja modal \|o212. peralatan dan mesin rehabilitasi dan (o212. pemeliharaan prasarana jalan belanja dan \|o1ist2450. \|o2 belanja operasi belanja barang pengujian berkala kendaraan bermotor registrasi 2l4s12450. \|o2 (o3 kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor 2list2450. \|o2 belanja operasi belanja barang belanja modal \|o212. peralatan dan mesin penyediaan bukti 2l4s121520. lulus uji pengujian berkala kendaraan bermoe\|eos ana dan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor belanja anda dan jasa2list2150. lo2 foa belanja operasi zoo belanja barang\|1sl2. (oz untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam (satu) kabupaten kota belanjalo2\| \|o1ast2150. lo2 2x4 \|odan jasa koordinasi dan penyusunan dpa skpd belanjazon belanja barang 2l45124520. evaluasi kinerja perangkat daerah belanja dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah 2l45\| (ox penyediaan gaji dan tunjangan asn 2l4sl2450. \|o1 belanja operasi belanja \|o112. \|o1 pegawai pelaksanaan \|o3 ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd 2l4sl2450. lo3 belanja operasi pegawai belanja barang koordinasi dan los penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd belanja belanja barang dan jasa administrasi umumo1 penyediaan bahan logistik kantor 2last2450. \|o1 belanja operasi \|zoo belanja barang stosmcoo\| penyediaan bahan bacaan dan \|o1 peraturan perundang undangan belanja \|zoo fee belanja barang agosto\| penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 2list2450. \|o1 los belanja operasi \|zoo sfc belanja barang esaeseool joe sle\| belanja modal belanja modal lo2pegawai lorenzo7(misal belanja modal mesasass belanja modal \|o112. peralatan dan mesin belanja modal (o112. gedung dan bangunist2450. \|o1\| lo2 belanja operasi belanja barang serasi\| jo1 fo2 sl2\| belanja modal belanja modal \|o1 peralatan dan mesin penyediaan jasa \|o1 pelayanan umum kantor belanja \|zoe belanja barang sooooseast2150. lot belanja operasi belanja baast2150. lot \|o2 belanja operasi belanja barang pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya belanja 21sas000nos00 eos foe\|s belanja \|zos belanja barangtee nee part saga i2\| \|ooo.oofoofa\|i\| pendapatan asti daerah (pad) o.oo foo retribusi daerah jumlah pendapatan urusan pemerintahan bidang afi) loco ana program informasi dan oaloaolao\| komunikasi publik 2assadjo2l201 fafafa\| belanja operasi jo2 foa joe belanja barang dan jasa celzonfes\| pengelolaan media komunikasi jo2l2o1 (os sfa\| belanja operasi mascot\| belanja pegawai belanja barang dan jasa mascot\| jo2l2o1 foe\| pelayanan informasi publik jo2l201 foe\|sfa\| belanja operasi jo2 joe belanja barang dan jasa penyelenggaraan hubungan \|o2 masyarakat, media dan kemitraan komunitas jo2l2o1 fr2\|sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa program aplika\| for isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik \|o3\| (or sfa\| belanja operasi d6s77100\| belanja pegawai belanja barang dan jasa degiztoo\| \|o3\| (or sle\| belanja modal dan neon dan mesin pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten kota cerdas dan kota cerdas \|o3\| jos sfa\| belanja operasi jos belanja pegawai jos joz belanja barang dan jasa \|o3\| jos sle\| belanja modal \|zo2 belanja modal\|o3\| (o\|sfa\| belanja operasi(sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lon koordinasi dan any fo2sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lzonfeef koordinasi fafafa\| belanja operasi jo1 foa joe\|sfa\| belanja operasi opo jo1 joe joe belanja barang dan jasa opo administrasi keuangan perangkat daerah zoe penyediaan gaji dan tunjangan for isla\| belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan \|o1 \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd jo1\| frasfos(or soo1ooo\| belanja barang dan jasa soo1ooo\| fafafa\| belanja operasi 3a011000\| opo jo1 joz\| belanja barang dan jasa 3a011000\| opo eos penggandaan gan tan penggandaan (os (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat \|o1 nani pass pan fossa\| belanja operasi \|o1 fogbarang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah fo1l207fos\| pengadaan mebel sfa\| belanja operasi belanja pegawai \|o1l207 sle\| belanja modal dan mesin pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya fat (sfa\| belanja operasi belanja pegawai far (sle\| belanja modal dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah otl2afo1\| penyediaan jasa surat menyurat l2o8 for (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa (ox \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik l2oa sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa roofs) kan tan umum kantor l2oa joa\|sfa\| belanja operasi jo1t (ox biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan l2o9foz (sal belanja operasi of. belanja barang dan jasa mesin lainnya joe (sfa\| belanja operasi jo1 foe joz\| belanja barang dan jaso2\| for (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa urusan pemerintahan bidang program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi @evl201 fafafa\| belanja operasi a2as0000\| jo2 foa joe belanja barang dan jasa a2as0v aag b7m8 ud4n1y1uu ag8 j2kemhan9z7s pcj xvo33 jsm xn1t3 w1tfl2\|i72m73. \|oo\|o.oo joo\|a\| \|pendapatan dar lo. joo\|o.foo\|a\|t\| pendapatan asti daerah (pad) fo.oo food \|o2 retribusi daerah jumlah pendapatan lo\|oo\| \|oo\|o.ooo\|s\| keduanya lo. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah program pengawasan dan loyola\| program pengawaso3f2o1 fo1 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa program penilaian njamnasoaarooon oa oo0 oo) kesehatan ksp usp koperasi \|.mms\| sasis2: \|o1 kesehatan ksp usp koperasi kewenangan kabupaten kota joan2o1 fo1 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa program pemberdayaan usaha menengah, usaha dan karn\|o7\| \|oa potensi dan pengembangan usaha mikro \|o7\|f2o1 fo1 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan oricon per \|o1\| fo2(s belanja operasi 90s. belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lon jeff for f2o1 foa\|s belanja operasi s21for f2o1 foe\|s belanja operasi of. \|o1 foe\|s \|ozf2o2 ffossil2o2 fossil belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan (ot laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd f2o2 fo7 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa administrasi barang milik rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd \|o1 foss belanja operasi of. belanja pegawai belanja barang dan jasa lzseoo\| administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor ace jo1 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa zoo penyediaan bahan logistik 2oe foa\|sj12oe fossil belanja operasi (e775000\| f2.oe foes \|o2 belanja barang dan jasa (e775000\| penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd face fossil belanja operasi f2for \|2o7 joss j1f2o7 joss belanja modal lsal belanja operasi belanja pegawai \|2o7fosfor\| penyediaan jasa surat menyurat for fo1 (sal belanja operasi . belanja barang dan jasa jo1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jon jo2 (sil belanja operasi (s1005. belanja barang dan jasa (s1005. (ot \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jon aos joa\|s belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa jon aos joa\|s\|a\| belanja modal \|o1 loa \|2. \|o2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan for f2.oo fo2 (sal belanja operasif2.oo belanja operasi belanja barang dan jasa urusan pemerintahan bidang colosoloo\| perda m\|o3 perdagangan \|o3f2o1 fo1 sal belanja operasi . belanja pegawai belanja barang dan jasa \|o3\| fot(sa\| belanja modal foxfo1 (sil belanja operasi of.loa\| barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan joan2o2 foz (sil belanja operasi belanja barang dan jasa program standardisasi dan oelosoloo\|\|o1 berupa tera, tera ulang joe2o1 fo1 (sil belanja operasi 5792s00\| jos\| \|oz\| belanja barang dan jasa urusan pemerintahan bidang jan ooloooloo\| perindustrian program perencanaan dan c2losojo2 (os pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat jo2\|2o1 fossil belanja operasi eoo\| belanja barang dan jasa eoof2o1 foz (sil belanja operasi belanja barang dan jasa program pengelolaan sistem penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk hota4l2. \|o1 serta data lain lingkup kabupaten kota melalui sistem informasi industri nasional sii nas) joan2o1 fo1 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit)\| joo\| oofonofoofel (pementaslo\|oo2. \|oo\|o.0o\|oo\|s\| keduanya urusan pemerintahan bidang lol colosoloo\| tenaga kerja program pelatihan kerja dan lol loyola\| produktivitas tenaga kerja lor oslaoeloo\| pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta lzo2fe\| pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta \|o3f2o2 jo1 (si belanja operasi belanja barang dan jasa program hubungan lor osloooloo\| industr\|os\| fo2 (si belanja operasi belanja barang dan jasa urusan pemerintahan bidang colosoloo\| penanaman modal program pengembangan oeloooloo\| iklim penanaman modaljo2\| for(s belanja operasi i0ox01000\| (to1o1ooo\| belanja barang dan jasa (toorooo\| \|o2\| \|o2 penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten kota lol2o2 jo2 sla\| belanja operasi pool belanja barang dan jasa program pelayanan oalosoloo\| program pelayanan beparazoo\| 2a2a7a700soal2. \|o1 berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik joa\| for(s belanja operasi opo belanja barang dan jasa penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan soal2. \|o3 masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan joan2o1 fossil belanja operasi belanja barang dan jasa program pengendalian pelaksanaan penanaman modalx pemantauan pelaksanaan penanaman modal jose2o1 jo1 (si belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi los \|o2 pembinaan pelaksanaan penanaman modal \|os\| fo2 (sil belanja operasi opo belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi \|o3 pengawasan pelaksanaan penanaman modal jose2o1 joss fil belanja operasi of.el2o1 jo1 (sil belanja operasi jos\|2o1 fo1 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan ozon jee\| koordinasi dan pen for f2o1 foz (sil belanja operasi 900f belanja barang dan jasa 900f koordinasi dan penyusunan lot laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd for f2o1 joe\|s belanja operasi t096e100\| of. jon .o1 foe\|s \|o2 belanja barang dan jasa t096e100\| of. administrasi keuangan perangkat daerah ozon penyediaan gaji dan tunjangan for face jjoss fil belanja operasi . belanja pegawai belanja barang dan jasa of. koordinasi dan penyusunan \|os laporan keuangan akhir tahun skpdao2 joss ji2o2 \|o7 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa opo administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah lo1\| ketatausahaan barang milik daerah pada skpd jon f2o3 joe\|s fil belanja operasi \|o1 foe\|s \|o1 belanja pegawai jon .o3 joss \|o2 belanja barang dan jasa a176000\| o000000\| lzoeloa\| administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi lot \|o1 listrik penerangan bangunan kantor for jo1 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa zoo penyediaan bahan logistik joa\|s belanja operasi belanja barang dan jasa olzooes\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan for ace joss\|o1\|20e joe\|s belanja operasi jon f2.oe joss \|o2 belanja barang dan jasa lo1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd for aoe joss\|o1\| belanja operasi bamboo)\| belanja pegawai for \|2o7 joss belanja modal lo1\| (os lo2 belanja modal peralatan dan mesin for \|2o7 joe\|s belanja operasi jon foe\|s \|o1 belanja pegawai jor\|2o7 joe\|s belanja modal futsal belanja operasi belanja pegawai \|2o7 salor laos fo1\| penyediaan jasa surat menyurat maskot\| for jo1 (sja belanja operasi maskot\| belanja barang dan jasa mesto\| geloof\| 2l48 lot \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|2o8 fo2 (si belanja operasi belanja barang dan jasa sa711800\| 2l48 lot \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor forzoo fo1 (sil2oo foz (sil belanja operasi belanja barang dan jasa ). lo1 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya \|o1 foe\|s belanja operasi jon .oo foes \|o2 belanja barang dan jasa urusan pemerintahan bidang colosoloo\| keipepanpnbal program pengembangan aaa oaloooloo\| aman pra raman pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian penguatan infrastruktur sosial, loa\| ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman joan2o1 foz (sil belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit\| faa02573522mon eoofole\| temuan s8adg24e0ez btr3r vgi a0zb1 umrah xk1 xkb cc9gayanya25noonsemojn\|alel team urusan pemerintahan bidang colosoloo\| mean program pembinaan c2losoloo\| kasih pengelolaan perpustakaan jas oelaonool tingkat daerah kabupaten kota pengembangan dan \|o1 pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik \|o2\|2o1 jo1 (sal belanja operasi belanja pegawai \|o2\| .o1 \|o1 (sal belanja modal belanja modal peralatan dan mesin \|o212. \|o2 pengembangan perpustakaan tingkat daerah kabupaten kota \|o2\| .o1 joz (si belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\| .o1 jo2 sal belanja modal bo0000. lo2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin2o2 jo1 (si belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2 \|oa pengembangan literasi berbasis inklusi sosial \|o2\| .o2 joa\|s\|i\| belanja operasi belanja barang dan jasjo3\| .o1 jo1\| goals belanja operasi belanja barang dan jasa of. urusan pemerintahan bidang colosoloo\| urusan sang30s.eso\| sas0.a10. 2nos\| i2\|2a \|o2\|o.foo\| program pengelolaan arsip pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten kota ozon pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis \|o2\| fo2 (sil belanja operasi o00000arsip statis daerah kabupaten kota akuisisi, pengolahan, preservasi, \|o2 olahan, dan akses arsip statis \|o2\| fo2 (s12l24\| dan layanan kearsipan tingkat: daerah kabupaten kota melalui jkn \|o2\| jo1 (si belanja operasi 98a9900\| belanja barang dan jasa 98a9900\|\|o2 yang memiliki retensi bawah tahun \|o3\| fo2 (s1 belanja operasi belanja pegawai poo belanja barang dan jasa o3\| .o1 jo2 (sal belanja modal 2l2a\| lo2412. lo12. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|2o1 jo1 (sil belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|o1\| fo2 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lot laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|2o1 joe\|s belanja operasi jon joe \|o2 belanja barang dan jasa lon jer\| evaluasi kinerja perangkat \|o7 (sil(s12o2 joss fil(os laporan keuangan akhir tahun skpd \|2o2 jadministrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 2l2412. lo1\| ketatausahaan barang milik daerah pada skpd \|2o3 joe\|s belanja operasi \|o1 foe\|s \|oz\| belanja barang dan jasa aaa orlaoeloo\| administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi lo1\| \|o1 listrik penerangan bangunan kantor ace jo1 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa zoo penyediaan bahan logistik ace joa\|s\| belanja operasi belanja barang dan jasa olzooes\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan joe joss belanja operasi belanja barang dan jasa 2l a12242. lo1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|o1 joe\|s\| belanja operasi jon .oe joss \|o2 belanja barang dan jasa of. 2l2412. lo1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o1 joss belanja operasi jon 2o7 joe\|s\|1l belanja operasi \|o1 \|oe\|s \|o1 belanja pegawai \|o1\| foe\|s2\| belanja modal 2lz412242.jor sil belanja operasi belanja pegawai sal belanja modal 2l2412. lo1\| lo2 belanja modal peralatan dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah fans jo1\| penyediaan jasa surat menyurat \|o1(s\| belanja operasi belanja barang dan jasa voodoo)\| 2l24\| (otjon aos foz (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa umum kantor j4 biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan \|o1 jot(s belanja operasi belanja barang dan jasa t4000000)\|zoo joz (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa 2l2212. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya zoo joe\|s belanja operasi jon .o9 foes \|o2 belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi lo1\| gedung kantor dan bangunan lainnya zoo fossil belanja operasi jon .o9 joss \|ox1 belanja pegawai jon .o9 fog \|o2 belanja barang dan jasa \|o1 joss belanja modal 2l2412. lo1 loo lo2 belanja modaln zoo isi belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit\| goal21225no0nsomofn eoofole\| tran penja2voodoo0.reonfoofooo objek pend apa tan rekan lolo.ooloojala\| pendapatan asli daerah (pad) loo o.oo foo lain lain pad yang sah jumlah pendapatan joe.2sooko.raoofoofooofoo\|s\| etana urusan pemerintahan bidang as) colosofoo\|2 penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap lo3 foz(sa\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa isooooo) belanja hibah mesonoool tesooooo) program pengelolaan as) elosofoo\| perikanan budidaya alas sfzeloafaoa loz(sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa penjaminan ketersediaan i2. sarana pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah kabupaten kota loa laa (sa\| belanja operasi belanja barang dan jasa belanja hibah pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam (satu) daerah kabupaten kota loa laksa\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa saloonjos (ox danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten kota s2sooooootaoo (ozon loris belanja operasi belanja barang dan jasa pesssoo) program pengolahans laos lor (sa\| belanja operasi loe z lor lan foz(s belanja operasi poo belanja barang dan jasa ino9600\| koordinasi dan penyusunan \|o1 foa\|seal belanja operasi belanja barang dan jasa of. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd s2sooooootaoo (oricon posisi belanja operasi kasa 32s0000001800 lorfzor joe loz belanja barang dan jasa arsson) \|o1 (o7 sja belanja operasi ol. belanja barang dan jasa ol.(z2 loss belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|o5 laporan keuangan akhir tahun skpd 32s0000001800 lorenzo2 osis ini belanja operasi aro) belanja barang dan jasa aral koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd lo1(zo2 oralcoooootaoo (orfzosorisinl belanja operasi dosa000 kes) belanja barang dan jasa kosovo)lzoofoe\| penyediaan bahan logistik lo1zoe fafafa1 zoe loss belanja operasi lo1 jz.oe \|oe \|oz belanja barang dan jasao1f2o7 isla belanja operasi belanja barang dan jasa lo1 (oz (rs lalorlaoslorf penyediaan jasa surat menyurat pooh (or los torsi) belanja operasi soo belanja barang dan jasa soo \|o1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lor laos foz(sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa lo4 penyediaan jasa pelayanan umum kantorpop belanja barang dan jasa sa2sooko\| mesin lainnya (or zoo loebli\| belanja operasi 2m2soo) (ot (zoo loe (s1 \|loo (ar (sla\| belanja modal i2 loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi jumlah belanja total surplus ( defisit) poo(jona25noo0001s00\|oofooo cooled ireweavaanrela ze21ooorsonfoofooo off pend apa tan kan tw i3\|2e\| lolo.ooloojala\| pendapatan asli daerah (pad) loo fo.oo foo retribusi daerah jumlah pendapatan joo j202.oo.soo\|oofooofoofs\| tertanam urusan pemerintahan bidang jr) colosofoo\| kepemudaan dan olahraga program pengembangan jr) celosojlo2lzo1 oss\|a\| belanja operasi (tzler loss (non! belanja pegawai cool lo2 fogo2\|ao2 loz(sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa poo lo2\|z.o2 lo2sl2\| belanja modal poolo3for fossa\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa season) belanja hibah basooool csesooooo\| lo3 lz.o1 (s\| belanja modal belanja modal gedung dan bangunan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kanan tingkat daerah kabupaten kota aga \|o3 partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan lo3 (sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa lo3 (s\| belanja modal belang modal peralatan dan urusan pemerintahan bidang alas colosooo\| pariwisata program peningkatan daya tarik alas celosooo\| destinasi pariwisata pengelolaan daya tarik wisata( berkurang) \|o1 penetapan daya tarik wisata kabupaten kota fosfor for(sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa (ozon orisinal belanja modal eol pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten kota pengadaan pemeliharaan rehabilitasi \|o2 joa sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten kota lo2 laksa\| belanja operasi belanja pegawai r0200. belanja barang dan jasa belanja hibah a00000o\| gosooooool lo2\|z.o3 loans\| belanja modal belanja modal peralatan dan bani modal gedung dan moda jalan, jaringan, monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten kota lo2 laos isla\|lo2 laos loelsla\| belanja operasi lo2\|2o3 joe \|oz\| belanja barang dan jasa penetapan tanda daftar usaha alas celzsaloo\| pariwisata daerah kabupaten kota penyediaan layanan pendaftaran naa usaha pariwisata kabupaten kota loz laa (sa\| belanja operasi belanja barang dan jasa i3f2e\| lolo3 (z1 (sa belanja operasi pooo3 foz(sa\| belanja operasi belanja barang dan jasa fo2(s\| belanja modal pool penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten kota, baik dalam dan luar negeri lo3f2or fo3 sja belanja operasi poo belanja barang dan jasa poolo3f2or fos isle\| belanja modal pool belang modal peralatanfor fee) depa eka ski lorfaor fo2 (sha belanja operasi belanja barang dan jasa alas lzseloo\| administrasi keuangan perangkat forlap2 lol penyediaan gaji dan tunjangan asn lo1ao2 lor (sla\| belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan hee keel pengujian verifikasi keuangan skpd hao ne: lor (z2 loss belanja operasi pop belanja pegawai 626as0o (sa\| belanja operasi pop senja barang gan aroooool tamoooh lorfaoeloafl penyediaan bahan logistik kantor lor face offs belanja operasi belanja barang dan jasa lor face offs\| belanja modal pool belanja modal peralatan danr loe loss belanja operasi pop (or zoo loss oal sarana barang dan tee tamoooool tatotze2me0corso lonfeorlosh bli. pengadaan mebel beramal tanam lo1 oss\| belanja modal pop penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa komunikasi, sumber lo2berkurang) lor fans fo2 isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa lzoofo\| penyediaan jasa pelayanan umump belanja barang dan jasa hss7botol miss7ooo) pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya lor jaco loss belanja operasi pop jorleoa loss oe\| belanja barang dan jasa 3s7oo000\| forleoafoslslal belanja modal sono) bangunan jumlah belanja total surplus ( defisit)\| joke \|oo(onofoolel teememwjenezroooos01 joofooo jogja pendaratan par ran ul u uu lu lolo.ooloojala\| pendapatan asli daerah (pad) loo o.oo foo lain lain pad yang sah poo jumlah pendapatan poo joo\|p c0foofawofoo\|s\| bertaruh denda\|o2 pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian lo2\|ao1 foz(sla\| belanja operasi poo belanja pegawai poo belanja barang dan jasa belanja hibah polo2\|zo2 lor (sa\| belanja operasi poo belanja pegawai belanja barang dan jasa poo belanja hibah bas20ooo\| \|o2 peningkatan kualitas sdg hewan tanaman lo2 o2(sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa mesoooo\| eresooog\|lo2leos for(sfa\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa poo belanja hibah pengadaan hijauan pakan \|o2 ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten kota lain lo2 laos lo2(sla\| belanja operasi poo belanja pegawai iseoooo\| belanja barang dan jasa poo program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sar lzseloo\| pembangunan prasarana pertanian lo3 pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani lo3 (s1 belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa poo belanja hibrumah potong hewan lo3 ora\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa mamamoo pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya lo3 loss\|a\| belanja operasi poo los \|zo2 jos ton belanja pegawai tas00ool \|o3 fog belanja barang dan jasa poo oslo2 loss infos belanja hibah soo000ool lo3 oss\| belanja modal poo o\|zo2fal1 (sa belanja operasi poo belanja pegawai belanja barang dan jasa s.a8s. ssasssoollos aon isa\| belanja operasi poo 3270000001too joslzor loss info belanja barang dan jasa masal program penyuluhan alan oricon oo) pertanian peracunan man pertanian pengembangan kapasitas kelembagaan petani kecamatan dan desa lo7 aon fossa\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa r0426000 ta2s(z1 (sa belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lo1 (aon fokus belanja operasi poo belanja barang dan jasa poo \|o4 koordinasi dan penyusunan dpa1for fafafa belanja operasi belanja barang dan jasa poo koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd lor lan loss belanja operasi lo1 joz\| belanja barang dan jasa poo longer\| evaluasi kinerja perangkat lo1 (aon for belanja operasi poo belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah lzo2 for penyediaan gaji dan tunjangan lo1fao2 for(sfa\| belanja operasi belanja pegawai poo pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd loro2 jos sja belanja operasi belanja pegawai tasasoooo) . sapporo\| belanja barang dan jasa poo koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd 22700oco1too (onze loslsla fo) belanja operasi 3asd00 san belanja barang dam s3as200 baso) koordinasi dan penyusunan \|o7 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd 327000000mo0 torleoelorisinh belanja operasi belanja barang dam ta7zs00 anc(or zos \|os(s joe) belanja barang dam tos0an00 hsano2700oco1too (onze lor lela) belanja operasi sm60.o00 belanja barang dam s260. mana men lzoofoe\| penyediaan bahan logistik lor fz.oe offspoo belanja barang dan jasa poo penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lor loe loss belanja operasi poo jorlzoe loss oal sarana barang dan tee hesooool penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lor face losr fa.oe joo belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah over eng yen lainnya order fosisttl belanja operasi m0000) \|orator dosis or! belanja pegawai m0000 forleorfosislel belanja modal s1 s200ooo\|laos foz(sla\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa ssrsoool joa penyediaan jasa pelayanan umum kantor lor jas offs belanja operasi pobelanja barang dan jasa poo pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya lor loss belanja operasi poo lo1 fz.o9 foe joz belanja barang dan jasa poo jumlah belanja total surplus ( defisit) poo joule2aoo001 ojoolooo model tremoravaan eh w1k60i vva regni9mine'f comjeneznooooso12o0\|oofooo jogja\| pendaratan peran ul u uu lu lolo.ooloojala\| pendapatan asli daerah (pad) pool joolooo lola los! lainlain pad yang sah is00000o0\| jumlah pendapatan joo\|p2r000a001200\|oo\|alofon\|s\| bertaruh2\|ao1 lor (sa\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa \|o2 lo2 pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian lo2\|ao1 foz(sla\| belanja operasi belanja pegawai sa0000) belanja barang dan jasa b8836sso\|1o2 kelestarian sdg hewan tanaman lo2\|zo2 lor (sa\| belanja operasi poo belanja pegawai is00oo\| belanja barang dan jasa zasosoasol lo2\|z.o2 (sl2\| belanja modal poo \|o1 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin (ox belanja modal gedung dan bangunan belanja modal jalan, l1o2 \|o1 pena jaringan, dan irigasi \|o3 pemanfaatan sdg hewan tanaman lo2\|z.o2 isla\| belanja operasi poo belanja pegawai to2ooo\| belanja barang dan jasa se2aso100\| program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sar laen pengembangan prasarana men pertanian pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b, kawasan pertanian pangan \|o1 berkelanjutan kp2b dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan lcp2b lo3 (sa belanja operasi belanja barang dan jasa heasissol sar lzseloo\| pembangunan prasaranajaringan irigasi usaha tani lor (sa belanja operasi poo belanja barang dan jasa bssoasooo) belanja hibah pembangunan, rehabilitasi dan (o2 pemeliharaan embung pertanian lo3f2o2 fo2 sja belanja operasi belanja barang dan jasa poo belanja hibah 2s000000\| lo3 pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani los isa\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa misaaoool belanja hibah \|o4 pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit los loafsla\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa moooooool belanja hibah saooooool los pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage los isla\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa belanja hibah isoooooo\| \|o3 pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air lo3 loss belanja operasi jos loe (s1 joz\| belanja barang dan jasa moon0ooo\| \|os\| loe (s1 jos\| belanja hibah toooooo\| pembangunan, rehabilitasi dan \|o3 pemeliharaan balai penyuluh kecamatan serta sarana pendukungnya lo3 loss belanja operasi jos \|2o2 los jor\| belanja pegawai \|os\| los (s\| \|oz\| belanja barang dan jasa sezstoool \|os\| los (s1 \|os\| belanja hibah fasooool lo3f2o2 fos isle\| belanja modal pop los lo2 belanja modal peralatan dan mesin los \|o3 belanja modal gedung dan bangunan program penyuluhan sar orlesooo\| pertanian sar erlzenfo7labor for(seal belanja operasi belanja barang dan jasa poo penyediaan dan pemanfaatan 1o3 sarana dan prasarana penyuluhan pertanian lo7labor fos isa\| belanja operasi pop belanja barang dan jasa ia7sookfor for(sfa\| belanja operasi pop belanja barang dan jasa maacooo\| koordinasi dan penyusunan lon dokumen rka skpd lo1 (aon fokus belanja operasi poo belanja barang dan jasa poo koordinasi dan penyusunan lo11for foefsfa\| belanja operasi pop joel2o1 loss ito! belanja barang dan jasa ssesisool longer\| evaluasi kinerja perangkat lo1 (aon for belanja operasi poo belanja barang dan jasa poopoo belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan jo1 pengujian verifikasi keuangan skpd lo1 (sa belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan (o1 (os laporan keuangan akhir tahun skpd lor (z2 isla\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa poo koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd lo1f2o2 (oz (sfa\| belanja operasi popjoel2os loss \|tlo! belanja barang dan jasa t1 s05800 tisessoo)lzoelorisini belanja operasi ba2sbelanja barang dan jasa sa2soo) lor face offs belanja operasi poo belanja barang dan jasa sooasooo\| offers berganda ang penggandaan lor loe is\|a\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa teszsoooloo pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah erfaorfoe\| ben gan peralatan dan mesin lorlzorfoeisiti belanja operasi teolog) joel2or los siklon! belanja pegawai soo) joel2o7 loss \|tlo! belanja barang dan jasa soo) lo1f2o7 foefslzes fo2 (sja belanja operasi belanja barang dan jasa poo lo4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor lor jas offs belanja operasi poo belanja barang dan jasaolor jas foz belanja operasi poo belanja barang dan jasa tato) jumlah belanja total surplus ( defisit)\| joo: \|oofaoofoo\|s\| ieemeuavaan salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum bupati merangin ttd firdaus, s.h., m.h. madhuri, pd., m.mton(mono eoo tertawa alofa.o1.o. .0000ofo.foo\| sekretariat daerah program pemerintahan dan logo joo kesejahteraan rakyat jalur fa.ot.o.o0. .0000o2 \|oo\| administrasi tata pemerintahan 4alo1\| penataan administrasi pemerintahan fo2\| for (sja belanja operasi s0. belanja barang dan jasa 4lo114. \|o2 \|o2 pengelolaan administrasi kewilayahan fo2\| jozsfif belanja operasi belanja barang dan jasa 8a912400\| ol. fo2\| \|ola\| belanja modal 4lo1\| \|o2 belanja modal peralatan dan mesin fasilitasi pelaksanaan otonomi 4lo1\| ozf2on (os isi\| belanja operasi belanja barang dan jasa pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat alo1 \|o2 \|o1 fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual ozf2o2 for isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa belanja hibah pelaksanaan kebijakan, evaluasi, 4lo114. \|o2 dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial loz\|2o2 jo2 sli\| belanja operasi belanja barang dan jasa pelaksanaan kebijakan, evaluasi, 4lo1\| \|o3 dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat \|o2 (os isi belanja operasi s0131. belanja barang dan jasa s0131500\| jalur \|a.o1. o2 \|oo\| fasilitasi dan koordinasi hukum 4lo1\| \|o1 fasilitasi penyusunan produk hukum daerah lozfzo3 (or isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa lolos lo2\| fasilitasi bantuan hukum \|o2 fo2s belanja operasi belanja barang dan jasa pendokumentasian produk 4lo1\| \|o3 hukum dan pengelolaan informasi hukum lozfzo3 jos isi\| belanja operasi belanja barang dan jasa calon\| lozlzoaloo\| fasilitasi kerjasama daerah pol lozfzoa for isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa lozfzoa (or isla\| belanja modal 4alo1 \|o2 i2. \|o1 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin fo2 fo3fo2 \|20a fo3 sla\| belanja modal poo 4alo1\| \|o3 belanja modal peralatan dan mesin program perekonomian dan ajo losojoo\| pembangunan pelaksanaan kebijakan perekonomian koordinasi, sinkronisasi, 4lo114. (o3 \|o1 monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumi dan blue (o3\| fo1 sf1f belanja operasi belanja barang dan jasa 4l0o114. \|o3 \|o2 pengendalian dan distribusi perekonomian lo3f2o1 fo2 sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo114. perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil \|o3\| fo3sf1\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o3\| fo3s\|a\| belanja modal drs99o.ooo\| belanja modal peralatan dan mesin ajo las loo) pelaksanaan administrasi pembangunan hello2 fasilitasi penyusunan program pembangunan \|o3\| (ot (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa alo1 \|o3 \|o2 pengendalian dan evaluasi program pembangunan \|o3\| fo2saif belanja operasi poo belanja barang dan jasa pengelolaan evaluasi dan 4lo1\| \|o3 pelaporan pelaksanaan pembangunan lo3\|2o2 jos isi\| belanja operasi belanja barang dan jasa zos pengelolaan pengadaan barang dan jasa onjesnaonooonaoo filamen gaon selatan orang memo mawar\| los f2o3 (or isla\| belanja operasi pop belanja barang dan jasa ol. 4lo114. \|o3 \|o2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik \|o3\| fo2s belanja operasi belanja barang dan jasa pop 4lo114. \|o3 pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa los fzo3 jos isla\| belanja operasi pop belanja barang dan jasa ol. pemantauan kebijakan sumber daya alam koordinasi, sinkronisasi, dan alo1 \|o3 (o1 evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan \|o3\| fo1, dan 4lo114. \|o3 \|o2 evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup \|o3 fo2 belanja operasi s0. belanja barang dan jasa koordinasi, sinkronisasi, dan 4lo114. \|o3 \|o3 evaluasi kebijakan energi dan air (oz (1\| penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah lorfzor for isla\| belanja operasi pop ko1000000010000 belanja barang gan jaa mno2oof oli koordinasi dan penyusunan \|o1 fo2 (s1 belanja operasi . of. belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan fo1\| goals\|o1 foes \|oz\| belanja barang dan jasa fo1\| fo7sf1f belanja operasi ). belanja barang dan jasa men men administrasi keuangan perangkat daerah zoe penyediaan gaji dan tunjangan fo1 fo1(sf1f belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan 4lo114. \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd fo1 \|oz\|s belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa \|o1 fo3 isa belanja modal 4lo1 \|o3 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin koordinasi dan penyusunan 4lo114. \|alo1 \|o1 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd lor f2o2 (oz sla\| belanja operasi pop4lo1\| ketatausahaan barang milik daerah pada skpd lor fos joe isla\| belanja operasi pop #oto0oo001ooo tor2os loss lor senja pegawai ios loz belanja barang dan jasa mroooo) administrasi kepegawaian perangkat daerah alo1 \|o1 \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya lor fos fo2 sla\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa alo1 \|o1 \|o3 pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian lor fos jos sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa lorfzos jos isle\| belanja modal 4alo1 \|o1 (o3 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin pendidikan dan pelatihan 4lo1\| pegawai berdasarkan tugas dan fungsi fo1 joss belanja operasi mes9solo\| izososs nlz belanja barang dan jasa kesosooo) mesesooof bimbingan teknis implementasi 4lo1\| peraturan perundang undangan lor fans (sha belanja operasi ko1000000010000 belanja barang gan jaa par men ane ajo lzoeloo administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi 4alo1\| listrik penerangan bangunan kantor fo1 fo1(sf1f belanja operasi belanja page sso.oo men men belanja barang dan jasa los penyediaan bahan logistik fo1 goals4lo114. \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd fo1 joss belanja operasi lor z.oe joo (oz4lo1\| perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan lo1f2o7 for isla\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa \|o1 fo1(sla\| belanja modal belanja modal peralorneo7fos\| pengadaan mebel \|o1\| fos belanja operasi belanja pegawai pop belanja barang dan jasa lo1f2o7 (os isla\| belanja modal 4lo1 \|o112. (os \|o2 belanja modal peralatan dan mesin lor pengadaan peralatan dan mesin fo1207 fos\|s belanja operasi lor joe (s1 (or belanja pegawai pop \|o1 joss foz\| belanja barang dan jasa tas2200\| o0000001 lo1\|2o7 joe isle\| belanja modal 4lo1\| loe belanja modal peralatan dan mesin pengadaan sarana dan 4lo114. prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya lor for (sha belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa isla\| belanja modal 4lo1\|fo1 fo1 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa alo1 \|o1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lorfzos jo2 isla\| belanja operasi pop belanja barang dan jasa alo1 \|o1 \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor fo1 goals belanja operasi belanja pegawat biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan fo1 fo1(sf1f belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa penyediaan jasa pemeliharaan, 4lo114. \|o2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan fo1 osf1f belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa zoo pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya fo1 fos\|s belanja operasi lor fos joe (s1 (or belanja pegawai \|o1 joss fo2\| belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi 4lo114. gedung kantor danjoo sla\| belanja operasi \|o1 joss for belanja pegawai poo lor fz.os joo (oz belanja barang dan jasa fo1 fos\|s\|a\| belanja modal poo \|zoo joe eos) modal aset tetap pemeliharaan rehabilitasi alo1 \|o1 sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya fo1 fa1 isi belanja operasi belanja barang dan jasa fo1 f11 isla\| belanja modal 4lo114. loa belanja modal\| kepala daerah dan wakil kepala daerah fo1 sf1f belanja operasi belanja pegawai penyediaan pakaian dinas dan 4lo114. \|o1 \|o2 atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah fo2s belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan medical check 4lo114. \|o3 kepala daerah dan wakil kepala daerah fo3 belanja operasi belanja barang dan jasa pop penyediaan dana penunjang 4lo114. \|o1 \|o4 operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah lontaan joa sha belanja operasi pop belanja pegawai of. fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah 4lo1\| penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah lor faa2 jor islam belanja operasi belanja pegawai pooh belanja barang dan jasa lor ex2 for (sle\| belanja modal poo \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 4lo114. \|o1 \|o2 penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah \|o1\| fos belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa lo1fax2 jo2sla\| belanja modal 4alo1 \|o112. \|o2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal jalan, 4lo1\| (oz \|s\| alan jaringan, dan irigasi alo1 penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah lor faa2 jos slalalunya.ot.o. \|o1\| \|oo\| penataan organisasi 4lo114. \|o1 pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan fo1(s belanja operasi belanja barang dan jasa (ot (sla\| belanja modal 4lo1\| \|o1 belanja modal peralatan dan mesin alo1 \|o1\| \|o2 fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana (o1 jozsfif belanja operasi belanja barang dan jasa jola\| belanja modal ol. 4lo1\| \|o2 belanja modal peralatan dan mesin alo1 peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi lor fax jos sha belanja operasi belanja barang dan jasa pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan fo1 fo1\| fasilitasi keprotokolan lor fasa for islam belanja operasi belanja barang dan jasa orferalo2\| fasilitasi komunikasi pimpinan fo1 fosfit belanja operasi belanja barang dan jasa lepas\| pendokumentasian tugas lor fasa jos sha belanja operasi belanja barang dan jasa lor fana jos sla\| belanja modal pop 4lo1 \|o1 \|o3 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin jumlah belanja total surplus ( defisit\| oloofmoimoon01moon off freeman bupati merangin ttd salinan sesuai dengan aslinyaio. uraian sebelum perubahan sesudah perubahan bertambah ( berkurang) dasar hukum oyeneresenaoaoeneo aan osj tertua w l l lalu2z\| .00oo jo214. \|o1 program pembentukan peraturan daerah jo2 for (sa belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo24. (o2 pembahasan rancangan peraturan daerah \|o2 fo2 (sfi\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\| \|o2 (sla\| belanja modal 4lo2\| lo212. (o2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 4lo214. (o2 penyelenggaraan kajian perundang undangan jo2 fos(sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa fasilitasi penyusunan 4l0214. \|o4 penjelasan keterangan dan atau naskah akademik \|o2\| foa isi\| belanja operasi belanja barang dan jasa fo) celaseloo\| pembahasan kebijakan setan00 anggaran \|o2\| \|os\| pembahasan apbd \|o2\| (oz (sfi\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\| \|oa\| pembahasan apbd perubahan \|o2\| joa sfi\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\| \|os\| pembahasan laporan semester \|o2\| \|os sf1\| belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo2\| pembahasan: pertanggungjawaban apbd \|o2\| foe sf1\| belanja operasi \|o2 \|oe \|oz\| belanja barang dan jasa\|o2 fo1 (sfi belanja operasi belanja barang dan jasa of. pengawasan urusan 4l0214. \|o2 pemerintahan bidang infrastruktur \|o2 (sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengawasan urusan 4lo214. pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat \|o2203 (oz belanja operasi belanja barang dan jasaurusan 4l0214. \|o4 pemerintahan bidang perekonomian \|o2\| foa isi belanja operasi belanja barang dan jasa pengawasan urusan 4lo214. los pemerintahan bidang sumber daya alam \|o2\| fos sf1\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengawasan tindak lanjut hasil 4lo2\| pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan \|o2 jos (sli\| belanja operasi as210oo\| \|o2 \|oe \|oz\| belanja barang dan jasa zos\|or\| pengawasan penggunaan anggaran \|o2\| \|o7 (sfa belanja operasi belanja barang dan jasa pembahasan laporan 4l0214. keterangan pertanggungjawaban kepala daerah \|o2\| jos s\| belanja operasi \|o2 (os \|o2\| belanja barang dan jasa . ol. lalu2\|a. \|o22.04foo\| peningkatan kapasitas dprd \|o2l20a \|o2\| bimbingan teknis dprd \|o2 \|20a \|o2 isi\| belanja operasi belanja barang dan jasa zoos\| publikasi dan dokumentasi joz \|2oa (sa belanja operasi belanja barang dan jasa \|oz .oa (sl2\| belanja modal 4alo2\| (o2 \|o3 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 4l10214. lo2 loa penyediaan kelompok pakar dan tim ahli \|o2 \|20a foa (sfi\| belanja operasi belanja barang dan jasa 76a3. jo2\|20a \|os\| penyediaan tenaga ahli fraksi jo2 \|20a (sa belanja operasi belanja barang dan jasa zos penyelenggaraan hubungan masyarakat \|o2 \|20a joe sf1\| belanja operasi \|o2 .oa joe \|oz\| belanja barang dan jasa zoa or\| penyusunan program kerja jo2 \|20a (o7(sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat \|o2 \|o1\| kunjungan kerja dalam daerah jo2 for (sa belanja operasi belanja barang dan jasa 4l0214. \|o2 penyusunan pokok pokok pikiran dprd \|o2 foz (saif belanja operasi belanja barang dan jasa jo2\|2os \|os\| pelaksanaan resessa belanja operasi tas9197000\| belanja barang dan jasa pelaksanaan dan pengawasan \|o2\| \|o1\| penyusunan kode etik dprd joz (sa belanja operasi belanja barang dan jasa joz\|2oe \|oz\| pengawasan kode etik dprd 60z000\| \|o2 \|o2 (sf1\| belanja operasi 60z000\| belanja barang dan jasa 60z000\| lalu2\| \|o2\| \|\|o2207 (ot (sfa\| belanja operasi ). of. belanja barang dan jasa 4l10214. \|o2 penyusunan bahan komunikasi dan publikasi \|o2 \|o2 (sfi belanja operasi belanja barang dan jasa lalu2\| .00o2\| \|oo\| fasilitasi tugas dprd 4lo2\| lo2 \|o1 koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dprd \|o2 \|o1 (sf1\| belanja operasi belanja barang dan jasa jo2 \|2o8 (sla\| belanja operasi ). belanja barang dan jasa 4alo2\| fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah \|o2 \|o3 214. \|o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|o1 fo1 (saif belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|zon fee) kah \|o1 fozfsla\| belanja operasi belanja barang dan jasa 4l0o214. (o4 koordinasi dan penyusunan dpa skpd \|o1\| foa sfi\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 4l0214. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|o1 asli\| belanja operasi \|o1 foe \|oz\|1 (sa belanja operasi (198e2420)\| belanja pegawai (a19862440\|etatausahaan dan 4lo214. (ot pengujian verifikasi keuangan skpd lor \|os isa belanja operasi belanja pegawai koordinasi dan penyusunan 4lo214. (o1 laporan keuangan akhir tahun skpd \|o1\| fos sfi\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 4lo214. laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd lor \|2o2 (oz isi\| belanja operasi belanja barang dan jasa administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 4lo214. ketatausahaan barang milik daerah pada skpd lor fzo3 joe isla\| belanja operasi \|o1 \|oe \|oz\| belanja barang dan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas 4lo214. \|o2 beserta atribut kelengkapannya \|o1 \|o2 sf1 belanja operasi of. ho20000000100 belanja berang gan jaa b2stool 2smooth bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan lorfzos isha\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa lol lzseloo\| administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi 4lo214. listrik penerangan bangunan kantor lor zoe (ot (sha belanja operasi belanja barang dan jasa zoo penyediaan bahan logistik \|o1 foa sfi\|belanja barang dan jasa 4lo2\| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lor los isa belanja operasi \|o1 joe \|oz\| belanja barang dan jasa 4l0214. lot penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o1 fog sf1\| \|o1 (sl2\| belanja modal (65s0. 4lo214. 1o112. (ox \|o2 belanja modal peralatan dan mesio1feo7fos\| pengadaan mebel \|o1\| fos sfi\| belanja operasi belanja barang dan jasa pooh \|o1\| fos (sl2\| belanja modal dan mesin \|zor es) enggan peralatan dan mesin lo1\|2o7 joe shi belanja operasi \|o1\| foe \|o2\| belanja barang dan jasa si97ooo\| lo1\|2o7 loe sla\| belanja modal \|zor loe seo2o7 (sha belanja operasi pooh belanja barang dan jasa lo1f2o7 (at isla\| belanja modal poohlor fos (ot isi\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa 4l0214. lo1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|o1 \|o2 (sf1\| belanja operasi mel belanja barang dan jasa pooh 4lo214. (ox lo4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor lor fos joa sh\|o1 fo1 (sf1f belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan jasa pemeliharaan, 4lo2\| \|o24l0214. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya \|o1 fossil belanja operasi lor joe (oz belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi 4lo2\| gedung kantor dan bangunan lainnya \|o1 fog (sfi\| belanja operasi lor fz.os joo (si oz\| belanja barang dan jasa \|o1 fog sl2\| belanja modal 4lo214. lo1 (o9 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 4lo214. log \|o3 belanja modal gedung dan bangunaayanan keuangan dan kesejahteraan dprd lzasfos\| pelaksanaan medical check lor fans jos sha belanja operasi belanja barang dan jasa jaloc\| lorlzteloo\| layanan administrasi dprd 410o214. penyelenggaraan administrasi keanggotaan dprd \|o1 \|o1 (sf1 belanja operasi belanja pegawai \|o1 \|o2\| fasilitasi fraksi dprd \|o1 \|o2 (sf1\| belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo214. (ot fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi dprd \|o1\|2x16 (oz sfi\| belanja operasi belanja barang dan jasa c2420000 ga0o0ol 4lo214. lo4 penyediaan kebutuhan rumah tangga dprd lor fase joa sha belanja operasi belanja barang dan jasa lor fare jasa\| belanja modal 4lo214. lo112. (oa \|o2 belanja modal peralatan dan mesin jumlah belanja total surplus ( defisit\| oloofsoonno005 oofonoooeole\| temufocuson o0oo\|r oo\|s\| teriakan ilor\|s. .0000foto.f\|os kabupaten kota ozf2o1 fos isla\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa m1976100\| so115. penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan jo2 joss belanja operasi joe tor looks infos\|zf2on (oz sl jo1(s\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa maya men peti men pembinaan dan pemanfaatan \|o2 data dan informasi perencanaan pembangunan skpd loz\|2o2 jo2 sli\| belanja operasi pooh(o2 (ox perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota jo2\| (sjo3 fo2s\| belanja operasi belanja barang dan jasa aan sys men men koordinasi pelaksanaan lo4 sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan lo3f2o1 foafsla\| belanja operasi belanja pegawai pool belanja barang dan jasa poo3f2o1 false\| belanja modal loa belanja modal peralatan dan mesin asistensi penyusunan dokumen so115. perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia lo3\|2o1 foe isla\| belanja operasi pooh jo3 joss \|oz belanja barang dan jasa ta129000\| koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi \|o3 perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia jo3 joss belanja operasi lo3 joss joz\| belanja barang dan jasa koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda sumber daya alam) asistensi penyusunan dokumen s\|o115. \|o2 perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian lo3\|2o2 jo2 isla\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa ol.jo3 goals\| belanja operasi of. belanja barang dan jasa k00000000) koordinasi pelaksanaan s0o115. sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sda jo3 joss belanja operasi jos loss iron selma pegawai sa0000 m0000) jo3 joss \|oz belanja barang dan jasa koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahanlos f2o3 jasa\| belanja operasi poohkoordinasi dan penyusunan ozon kan daa aman jo1 fo2s\|a\| belanja operasi b90000\| belanja barang dan jasa lo4 koordinasi dan penyusunan dpa skpd horizon foafsla\| belanja operasi belanja barang dan jasakoordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd jo1 joss belanja operasi (solo0)\| jo1 joe \|oz belanja barang dan jasa sooko\| ozon evaluasi kinerja perangkat jo1 fo7s belanja operasi (l0s0. belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah zoe penyediaan gaji dan tunjangan jo1 s\|a\| belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan \|o11 laporan keuangan akhir tahun skpd lor fzo2 jos isla\| belanja operasi pooh belanja barang gan jaa men men koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd lor f2o2 (oz sla\| belanja operasi poohlor fos joe isla\| belanja operasi jo1 refs \|or belanja pegawai lor 2o3 joe (s1 joz\|1 .os jo2s\| belanja operasi belanja page sao000 men men belanja barang dan jasa pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi jo1 .os joss belanja operasi jo1 .os fog \|oz belanja barang dan jasa sosialisasi peraturan perundang undangan jo1 (2os (ios belanja operasi belanja barang dan jasa pseoooo) ancol bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan lor fans (sha belanja operasi belanja barang dan jasa lzseloo administrasi umum perangkatpenyediaan komponen instalasi 5l0115. (o1 (ox listrik penerangan bangunan kantor lor los jor (sa belanja operasi pooh belanja barang dan jasa ol. los penyediaan bahan logistik .oe offs\| belanja operasi belanja barang dan jasa joi .oe offs\| belanja modal pool \|o1 (oa \|o2 belanja modal peralatan dan mesinlorfzoe jos isle\| belanja modal slo115. los \|o2 belanja modal peralatan dan mesin s0o115. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan jo1 .oe oes\| belanja operasi ol. lor z.oe joe (s1 joz\| belanja barang dan jasa pooh s0o115. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lor zoe joo sla\| belanja operasi jo1 .oejo1 oes\| belanja operasi lor joe (s1 (or belanja pegawai jo1 oes\| belanja modalpooh (2og (s\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa pooh penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lorfzos jo2 isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jor .og oas\| belanja operasi belanja barang dan jasa po0115.isla\| belanja operasi poohr fos fo2 isla\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa \|o15. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya jor .oo joss belanja operasi s0618670\| jorfzoa roofs info\| belanja barang dan jasa men men pemeliharaan rehabilitasi \|o1 gedung kantor dan bangunan lainnya joss \|a\| belanja operasi jorfzoa goals iron belanja tagawa oz0000 men men jo1 .o9 fog \|oz belanja barang dan jasa jorfzoe oolslz\| selama modal test.o00 ppt men slo115. \|o1 (og \|o2 belanja modal peralatan dan mesin jumlah belanja total surplus ( defisit\| ofoolsot e00eno2 oofsoofens tremonwaan w1jgivwbis owg we2 ax4gv riro dwf ab1k9 goef ekonom. ono oofaoofoofa penamaan ncaa iso\| logo.oofoolal1\| pendapatan asli daerah (pad) ala \|o3 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan loo fo.oo joa\| lain lain pad yang sah iso2\| \|ofo.oofoofalz\| pendapatan transfer ala lot pendapatan transfer pemerintah pusat \|ooo z\|oz pendapatan transfer antar lain lain pendapatan daerah yang sah loo fo.oo joo (or pendapatan hibah jumlah pendapatan\| too m0non oo\|soon sit teruna iso2\| .0000foto.foo\| keuangan program pengelolaan sol logo joo keuangan daerah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah koordinasi dan penyusunan hello1 ppapnngloyai jo2 for belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan perubahan kua dan perubahan pas lozfzon fo2sli\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa .\| koordinasi, penyusunan dan lo2labor fos isla\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa pen mantan koordinasi, penyusunan dan jo2 offs\|a\| belanja operasi belanja barang gan jaa #s.cbooo0zf2on (oz sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang \|o2 perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd lozlaor joss belanja operasi lo2\|2o1 jos (s1 joz\| belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|o2 regulasi serta kebijakan bidang anggaran jo2 joss belanja operasi lo2\|2o1 joo (s1 joz\| belanja barang dan jasa koordinasi perencanaan anggaran pendapatan ozf2or (to\|sla\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa (o2 koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah jo2 (tts belanja operasi of. belanja barang dan jasa2 koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan jo2 (t2\|o2 \|o1 lo2l2.o2 (sla\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa 6a000000\| ol. koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, \|o2 (os monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya jo2 joss \|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa 0as o0o) jo2 \|oss\| belanja modal dan mesin koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan \|o2 transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank jo2 joss belanja operasi ol. joz\|zo2 roofs infos\| belanja barang dan jasa c1s00000 soo rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta \|o2 pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait lo2\|2o2 joo sla\| belanja operasi jo2 joss \|oz belanja barang dan jasa lo2\|2o2 joo slz\| belanja modal 5lo215. \|o2 log \|o2 belanja modal peralatan dan mesin penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan \|o2 dan pengeluaran kas serta ketatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan lo2\|2o2 (no\|sli\| belanja operasi belanja barang dan jasa lo2\|2o2 (no\|slz\| belanja modal \|o2 \|keuangan \|o2 \|o4 skpd, blue dan laporan keuangan pemerintah daerah jo2 oas\| belanja operasi (esaseao)\| sela pegawai seo.oo soo) belanja barang dan jasa loz\|zo3 joa(sla\| belanja modal \|o2 (oasfzo3 jos isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi, sinkronisasi, dan \|o7 penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah (o7s belanja operasi belanja barang dan jasa penyusunan analisis laporan \|o2 pertanggungjawaban pelaksanaan apbd jo2 joss belanja operasi lo2\|2o3 jos \|oz\| belanja barang dan jasa jo2 joss belanja modal (o2 (os \|o2 belanja modal peralatan dan mesin penyusunan kebijakan dan s\|0o215. panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah lozfzo3 joo (sla\| belanja operasi jo2 jog \|oz belanja barang dan jasa lozfzo3 joo (slz\| belanja modal lo9 belanja modal peralatan dan mesin penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah analisis perencanaan dan \|o2\| \|o4 pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah jo2 .oa offs belanja operasi belanja bunga lo2 analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan lo2foa jos isla\| belanja transfer jo2 .oa jos \|oz belanja bantuan keuangan bezos jsf pengelolaan dana darurat dan joz .oa ogs\| belanja tidak terduga \|o2 \|z.oa joo (s3 (or belanja tidak terduga \|o2 pengelolaan dana bagi hasil kabupaten kota lozfzoa (no(sla\| belanja transfer belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah inventarisasi dan analisis data (o2 (ox bidang keuangan daerah lozfzos for isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa lozfzos for isla\| belanja modal poo \|o2 (o1mplementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah jo2\| .os o2s\| belanja operasi ol. belanja barang dan jasa of. program pengelolaan sol logo joo\| barang milik daerah sol lag oo) pengelolaan barang milik slot penyusunan standar harga jo3 for belanja operasi belanja barang dan jasa zones\| ketatausahaan barang milik lo3f2o1 jos isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa solo1 pengamanan barang milik jo3 \|o7s belanja operasi belanja barang dan jasa jo3 \|o7s\| belanja modal belanja modal tanah s 0o215. lo7 belanja modallo3f2o1 fiofsla\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa of. penyusunan laporan barang milik daerah jo3 (t2sta4is000\| koordinasi dan penyusunan jo1 \|o2s\| belanja operasi ol. belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan jo1 offs\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa poohoh jo1 joe \|oz belanja barang dan jasa 1n000000\| jo1 fo7s belanja operasi belanja barang dan jasa poozoe penyediaan gaji dan tunjangan lorenzo2 for isl\|o7s belanja operasi belanja barang dan jasa pan.o3 joss belanja operasi poo jo1 \|oe \|oz belanja barang dan jasa sol lzseloo administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi (o1 (ox listrik penerangan bangunan kantor lor zoe for isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa lorfzoe fo1 isla\| belanja modal poo s 0o215. lot \|o2 belanja modal peralatan dan mesin los penyediaan bahan logistik .oe offs\| belanja operasi belanja barang dan jasa penggandaan lorfzoe jos isla\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa s 0o215. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan loro joss belanja operasi pooh jorfzoe roofs info\| belanja barang dan jasa papar penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jo1 .oe joss belanja operasi jotlzoe tools tor\| belanja barang gan jaa ms200ool 220s200of pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sazooosoootoooo jonlzorloshilol. pengadaan meski voodoo0 men dennnnnn jo1 \|oss\| belanja modal ol. dan mesin \|free\| pengad1f2o joe isle\| belanja modal \|zor loe belanja modal peralatan dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sezooonoootoooo tenleoslorh too penyediaan jasa surat mencuat sooko cool lor fos (or isla\| belanja operasi pooh belanja barang gan jaa pet men men penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lor los jo2 is\|a\| belanja operasi poo belanja barang dan jasa of. \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jo1 .og offs\| belanja operasi so0000)a\| belanja operasi belanja barang dan jasa me2s\| belanja operasi belanja barang dan jasa pena mennnnnnnnks dengan s 0o215. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya lorfzos joe isla\| belanja operasi pooh jo1 joss \|oz belanja barang dan jasa of. pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya joss \|a\| belanja operasi of. jorfzoa goals infos\| belanja barang dan jasa k0000s000) o0s jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\| joofmioonanoooo0 ooo te) pembukaan iso\| logo.oofoole\| penerimaan pembiayaan 1lo1 sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya loo fo.oo joo joa\| penerimaan pinjaman daerah pooh jumlah penerimaan pembiayaan\| iso\| logo.foo\|el2\| pengeluaran pembiayaan joo \|o.oo joo \|oz penyertaan modal daerah of. 2lo3 pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo jumlah penerimaan pengeluario. uraian sebelum perubahan sesudah perubahan bertambah ( berkurang) dasar hukum toelsotmo.o0fo ooo pendeta daan iso\| logo.oo\|off1\| pendapatan asli daerah (pad) joo o.oo \|oo pajak daerah loo fo.oo joo oz\| retribusi daerah \|ooo.oo \|oo \|oa lain lain pad yang sah jumlah pendapatan joofsoroamo0os to0fe ooo tan www . iso\| loofoooloo\| keuangan program pengelolaan sol oslosojoo\| pendapatan daerah kegiatan pengelolaan pendapatan daerah oalzonfor\| perencanaan pengelolaan pajak joa\| (sfa\| belanja operasi (so9z. belanja barang dan jasa analisa dan pengembangan \|oa\| pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah. lolo1 fo2 isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa (8402s9\| \|o4 \|o3 penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah joa\| (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa joa\| \|o3 (sle\| belanja modal atas.ooo)\| 5lo215. joa\| \|o3 belanja modal peralatan dan mesin penyediaan sarana dan \|oa\| \|o4 prasarana pengelolaan pajak daerah loaf2on foa shi belanja operasi pop belanja barang dan jasa loalzon foafsla\| belanja modal \|o412. \|o2 belanja modal peralatan dan mesin jo4\| los pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah joa\| isa\| belanja operasi belanja barang dan jasa pengolahan, pemeliharaan, dan \|o4\| pelaporan basis data pajak daerah joa\| .o01 joe (sfa\| belanja operasi loaf2o1 joe (s1 (oz belanja barang dan jasa penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan \|o4\| perkotaan pbb2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) lokal2o1 (o7 isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa loalzor fos\| penetapan wajib pajak daerah joa\| jos sfa\| belanja operasi loaf2o1 joss belanja barang dan jasa oalzonfeo\| pelayanan dan konsultasi pajak loaf2o1 joo sha belanja operasi joa joo \|o2 belanja barang dan jasa so215. joa2. penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah joa\| (sfa\| belanja operasian201 f11\| penagihan pajak daerah loafzor (sha belanja operasi belanja barang dan jasa ozon penyelesaian keberatan pajak joa\| .o01 sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o4 pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah loafzor isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa jo4 pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah joa\| (ra sl 0o215. \|o1 (o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|o1\| for (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|zon fee) manda azalea lor ozon fo2 isha\| belanja operasi belanja barang dan jasa s\|o215. \|o1 \|o4 koordinasi dan penyusunan dpa skpd \|o1\| foa(sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|o215. \|o1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|o1\| joe (sfa\| belanja operasi lor joe(sfa\| belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan \|o25. \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd lor f2o2 jos isi\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa pop koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|o1\| o7 sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa 66s0. ol. administrasi kepegawaian perangkat daerah bimbingan teknis implementasi \|o1 peraturan perundang undangan jsol lzseloo\| administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi \|o1 \|o1 listrik penerangan bangunan kantor \|o1 (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa loses\| penyediaan bahan logistik lor zoe joa sha belanja operasi belanja barang dan jasa lolos\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1 jos (sf\|oe \|o2 belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jo1 jos (sfapop \|o1\| jos (sle\| belanja modal 5lo215. \|o1\| los belanja modal peralatan dan mesin \|zor es) enggan peralatan dan mesin \|o1\| joe (sfa\| belanja operasi poo \|o1 joe \|o2 belanja barang dan jasa \|o1\| joe (sl2\| belanja modal 5lo215. \|o1\| los belanja modal peralatan dan mesin lainnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|o1 jo1\| penyediaan jasa surat menyurat lor fos (ot isi\| belanja operasi pop belanja barang dan jasa \|o1 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jo1 (sfa\| belanja operasi (ees95.00(sha belanja operasi pop\|peralatan dan mesin lainnya jo1 joe (sfa\| belanja operasi lor joe (oz belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi s o215. \|o1 gedung kantor dan bangunan lainnya jo1 jos sfa\| belanja operasi (ror2oog\| lor .o9 jos \|oz belanja barang dan jasa \|o1\| jos sle\| belanja modal s\|o215. \|o1 log \|o3 belanja modal gedung dan bangunan jumlah belanja total surplus ( defisit) bloom5moooonto0\|oofoanoolel trewsuwaan bupati merangin ttd salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum madhuri, pd, m.m. pembina tk. iv b) nip.io. uraian sebelum perubahan sesudah perubahan bertambah ( berkurang) dasar hukum ola eos oamonsoo selang teruna iso3\| .0000ofo.foo\| ako2\| fo2 (sli\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian jo2 oes\| belanja operasi \|o2 joe \|oz belanja barang dan jasa \|o2\| jos\| fasilitasi lembaga profesi asn o2\| jos sli\| belanja operasi jo2 joss \|oz belanja barang dan jasa kepegawaian jo2 (tops\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa jo2\| pengelolaan data kepegawaian o2\| fat (sli\| belanja operasi belanja barang dan jasa iso3 \|o2 \|oo\| mutasi dan promosi asn \|o2\| orf pengelolaan mutasi asn o2\| for (sli\| belanja operasi belanja barang dan jasa ozo2 pengelolaan kenaikan pangkat jo2 fo2s\| belanja operasi belanja barang dan jasa o2\| \|o3\| pengelolaan promosi asn jo2\| jos sli\| belanja operasi belanja barang dan jasa ss) ce\|zos pengembangan kompetensi pengelolaan pendidikan lo4 lanjutan asn \|o2\| joa(sl1\| belanja operasi belanja barang dan jasa los koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat \|o2 is\| belanja operasi belanja barang dan jasa 17m. ss) ce\|zoom\| penilaian dan evaluasi kinerja santan) aparatur s 0o315. \|o2 pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur jo2\|2oa jo2 (sli\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\| \|o4 pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai jo2 .oa offs\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o2\|2oa\|o7\| pembinaan disiplin asn cameo\| jo2\|20a (oz (sl1\| belanja operasi belanja pegawai woo0 .oa o7s\| belanja modal (ses00. modal aset tetap pegawai lozfzoa loo sla\| belanja operasi pop loz (ox only info! belanja barang yasa program pengembangan ss) locodo0o315. bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan lo2\|2o2 (oz isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa lo2\|2o2 (oz islep belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan jo1 fo2s\|a\| belanja operasi belanja barang dan tee amorf koordinasi dan penyusunan horizon foafsla\| belanja operasi pop belanja barang yasa pet menjo1 joe \|oz belanja barang dan jasa jo1 \|o7s belanja operasi belanja barang dan jasa ol. administrasi keuangan perangkat daerah zoe penyediaan gaji dan tunjangan jo1 (s\|tee meno1 (os laporan keuangan akhir tahun skpd jor \|oss\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa boo) koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd jo1 \|o7s\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa pnp1 refs\| belanja operasi jorfzos joss iron belanja page bao) jo1 joe \|ozor fos fo2 sla\| belanja operasi pop belanja barang dan jasa of. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan .os isa belanja operasi belanja barang dan jasa ss) lzseloo administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi \|o1 listrik penerangan bangunan kantor lor zoe for isla\| belanja operasi pop belanja barang dan jasa los penyediaan bahan logistik .oe offs.oe oes\| belanja operasi 86s20000\| jor\|zoe looks info\| belanja barang dan jasa m5200) bes2roof \|o35. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lor zoe joo sla\| belanja operasi jot .oe joss \|oz belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sosswsoocxcoo0 jonleorloshi ol. pengadaan mevi fssteoa jo1 joss \|a\| belanja operasi belanja page soo00 koo) jo1 \|os(s\| belanja modal in611600\| los belanja modal peralatan dan mesin \|o1\| foe\|sl1\| belanja operasi obelanja pegawai pop jo1 oes\| belanja modal ).lores forr .og \|o2 belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan jasa pemeliharaan, \|o35. \|o1 \|o2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan fo2s\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa 0o315. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya lorfzos joe isla\| belanja operasi jo1 joss \|oz belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya joss \|a\| belanja operasi lor fz.os joo belanja barang dan jasa jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\| foo\|some00nto00ofn model trameuwofasooonmnosoofoooofon s1. tertanam penelitian dan sos) colosooo\| pengembangan program penelitian dan sos) c2losoloo\| pengembangan daerah penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan penelitian dan s os15. \|o2 los pengembangan pariwisata loz\|2o2 (os isi\| belanja operasi poo belanja barang dan pengembangan inovasi dan teknologi uji coba dan penerapan rancang bangun model sos \|o2 \|o2 replikasi dan invensi bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi \|o2\| .o0a sfa\| belanja operasi belanja barang dan jo2 \|os fasilitasi hak kekayaan intelektual sosok000300 (ox los sin pan has os5. \|o1 (o1 perencanaan perangkat daerah sosvoon000300 lor (olor sini aan res tato bao koordinasi dan sos \|o1 \|o2 penyusunan dokumen rka skpd \|o1\| sfa\| belanja operasi koordinasi dan penyusunan laporan s 0s15. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|o1\| joe (sfa\| belanja operasi administrasi keuangan perangkat daerah \|o1 penyediaan gaji dan tunjangan asn \|o1 for (sfa\| belanja operasi belanja pegawai poo pelaksanaan \|o3r f2o2 (os shi\| belanja operasi poo belanja pegawai u90000)\| belanja barang dan administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas sos \|o1 \|o2 beserta atribut kelengkapannya lor fos fo2 isla\| belanja operasi poo bimbingan teknis los5. \|o1 implementasi peraturan perundang undangan \|o1 (sfa\| belanja operasi administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen sos5. \|o1 \|o1 instalasi listrik penerangan bangunan kantor sesocooooozo0 jonfece lonslal belanja operasi 577s000 mel s os \|o1 \|o1 \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin \|o1 \|o4 penyediaan bahan logistik kantor \|o1 joshi\| belanja operasi belanja barang dan penyediaan barang s 0s15. jo1 ios cetakan dan penggandaan lor zoe jos isla\| belanja operasi poo belanja barang dan penyediaan bahan s 0os15. \|o1 i2. bacaan dan peraturan perundang undangan sosooooooozo0 onl2ce goals belanda operasi tango00 sel penyelenggaraan rapat s 0os15. \|o1 i2. koordinasi dan konsultasi skpd \|o1 jos (sfa\| belanja operasi \|zoo joo belanja barang dan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah s 0os15. \|o1 pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesooooooozo0 onl2or ole pama operasi men lo1\|2o7 loe sla\| belanja modal poo s os \|o112. joe \|o2 belanja modal.zoo penyediaan jasa surat menyurat \|o1 for (sfa\| belanja operasi belanja barang dan penyediaan jasa sos \|o1 \|o2 komunikasi, sumber daya air dan listrik \|o1 (sfi\| belanja operasi \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor sosok000300 lor leasing pan tab peos5. \|o1 \|o1 pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan \|o1 (sfa\| belanja operasi belanja barang dsfa\| belanja operasi belanja barang dan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana s os5. \|o1 pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya lor fos (sha belanja operasi poo belanja barang dan jumlah belanja total surplus ( defisit) joofsosmanaoo05oofocoo joel tremsimaan bupati merangin ttd salinan sesuai dengan aslinya kepala batan hukum madhuri, pdoloofeatoonsoo0 mo0foo so0for tertawa www telor\|e. .0000\|o1 pengawasan kinerja pemerintah daerah lemon lozfzor for isla\| belanja operasi poo belanja barang dan lemon lozlzor los revi laporan kinerja poo lelo1feat. jo2\| joss belanja operasi belanja barang demon ozf2on (oz sla\| belanja operasi pooh penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu penanganan \|o1 penyelesaian kerugian negara daerah lelo1feat. jo2\| for (saif belanja operasi\|o1 teknis bidang pengawasan lelo1feat. jo3\| fo1(s belanja operasi belanja barang dan las loo) pendampingan dan asistensi pendampingan dan \|o1 asistensi urusan pemerintahan daerah lemon lo3\|2o2 for isla\| belanja operasi poo belanja barang dan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta \|o3 verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi lelo1feo1. \|o3\| fo3\|s belanja operasi belanja barang dan pendampingan, asistensi \|o4 dan verifikasi penegakan integritasjeon lo3f2o2 jasa\| belanja operasi pooemon lorfzor for isla\| belanja operasi pooh koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd jon lor a.o1 foz isla\| belanja operasi pop koordinasi dan penyusunan laporan \|o1 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd lelo1feat. for fos\|s belanja operasi evaluasi kinerja perangkat daerah lemon horizon (oz (sla\| belanja operasi pooh administrasi keuangan perangkat daerah (o1 (ox penyediaan gaji dan tunjangan asn lelo1feat. for fo1(saif belanja operasi lemon belanja pegawai poo pelaksanaan \|o3 ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd lemon lor fzo2 jos isla\| belanja operasi pooh e.o1. belanja pegawai koordinasi dan \|os penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd lelo1feat. fo1\| joss belanja operalelo1feat. fo1 fo2\|s fil belanja operasi sosialisasi peraturan perundang undangan jeon lorfzos (isla\| belanja operasibimbingan teknis (o1 implementasi peraturan perundang undangan lelo1feat. for \|a1 isi belanja operasi (22999e000\|elo1feat. for fo1(saif belanja operasi \|o4 penyediaan bahan logistik kantor lemon lorfzoe jasa\| belanja operasi poo belanja barang dan penyediaan barang \|os cetakan dan penggandaan lemon lorfzoe jos isla\| belanja operasi pooh penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lelo1feat. for fos\|s belanja operasi \|zoo joe belanja barang dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lelo1feat. for joss belanja operasi \|zoeelo1feat. fo1 fos\|s belanja operasi lemon lor joe (s1 (or belanja pegawai poo lemon lo1\|2o7 joe isle\| belanja modal poo los \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah zoo penyediaan jasa surat menyurat lelo1feat0.o00. for fo1 (si belanja operasi belanja barang dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lemon lorfzos jo2 isla\| belanja operasi poo belanja barang danelo1feat. .o00.0oo1.ooo for fo1(saielo1feat. .o00. for foz (sil belanja operasi ol. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya lemon lorfzos joe isla\| belanja operasi poo \|zemon lor fos (ar isla belanja operasi pooh jumlah belanja poo total surplus ( defisit\| oloofemtooonmnotooooeoooe tel tremewuantss@i puger eps emd rvj misc4bj7o0bhs hyf2a fe8@ k) ol jonfrananonoootasooeecrsmmassal belanja pegawai pelaksanaan \|o3aer operasi see\| samo\| onleerfeelefrfonf sea sam) esa) pegawai01(ucat ww1 pb3g vdp g kh dov ji11d tfi @fdn f@fh\|o2 sarana dan prasarana kelurahan \|zo2 sfi\| kaa sto22000\| 2mood\| pegawai belanja hibah pemberdayaan masyarakat kelurahan belanja operasi belanja barang dan jasa losfzo2 soal evaluasi kelurahan cbooo0gzo1 operasi cool\|o2 barang dan jasa jumlah belanja ). total surplus ( defisit9\| ) . aloolroraanoooor ofoofoooloolel teswsuvaenoron gone ofe jeram ilor\| .or\| penyediaan gaji dan tunjangan lor f2o2 (or (sha\|o3 saif belanja operasi belanja pegawai pop (saif belanja operasifo1 \|o2 (saif belanja operasi belanja barang dan jasa lzseloo\| administrasi umum perangkat loose\| penyediaan bahan logistik lor zoe joa sha belanja operasi belanja barang dan jasa penggandaan fo1 fos sf1f belanja operasi 1s414000\| belanja barang dan jasa pop ljoe fo2\| belanja barang dan jasa lo1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd fo1 jos sf1ffo1\| fos isl2\| belanja modal 7l0117. lo1 (os \|o2 belanja modal peralatan dan mesin lor enggan peralatan dan mesin \|o1\| joe sl2\| belanja modal 7l0117. lo1fo2 ish(sf1f(ox pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait forcooocooz0o eselon lors pama asas belanja barang dan jasa 7l0117. lo2 \|o1 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin peningkatan efektifitas kegiatan \|o2 pemerintahan tingkat kecamatan lo2 \|o2(s \|o3 pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan lo2\|2o2 (os isi\| belanja operasi pop saja barang dan beer2ooo) bsesnool loz\|2o2 (os isle\| belanja modal poo7l01 \|o3 pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan lo3\|2o1 (os (shi belanja operasi belanja barang dan jasa kegiatan pemberdayaan kelurahan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan lo3\|2o2 fo2 isfoto0mo0o2.oo sean tagawa eso0o0 ssooooo\| belanja barang dan jasa belanja hibah \|o3\| \|o2 (sla\| belanja modal 7lo17. lo3 (o2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 7l017. \|o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan lo3\|2o2 jos isi\| belanja operasi belanja barang dan jasa t0101000900200 senja hibah tatesool tool oslo2losses selama model 4so000 masoooo) 7lo17. lo3 (o3 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan zos penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan \|o3\| fo1 (sf1f belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) oloofatooonsnozo0fonooofonlef tremeuwaan men men menjoofr room0.o0.o oo joo(oo0\|oo peruana ilor\|tasaooo\| belanja \|o1 barang dan jasa koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd \|0o112. (o2 belanja operasi belanja \|o1 (o2 barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji \|o1 dan tunjangan asn \|zoe \|sfa\|\| kaa asreesscal jalan asreasssa\| pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd belanja belanja \|o1 pegawai belanja \|o1 barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah \|oa penyediaan bahan logistik kantor \|o1 (o4 belanja operasi belanja \|o1 barang dan jasa penyediaan barang \|o1 cetakan dan penggandaan \|o1 (os (s4 belanja operasi belanja \|o1 (os barang dan jasa blood lex bgl1g air2 gue zc(o1 (ox penyediaan jasa surat menyurat belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan jasakegiatan pemberdayaan kelurahan pembangunan \|o17. \|o2 sarana dan prasarana kelurahan \|zo2 \|sfn\|\| kaa harsono\| belanja hibah pemberdayaan masyarakat kelurahan \|zo2 kaa ssosseo\| belanja barang dan jasa belanja belanja modal peralatan dan mesin pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatanjonfotaoonoo0zoofoofooofoolel teamsunl) ojoofr aroooo.oo.cbooo0 oo\|ooo oo\|s\| tertawa io17. penyusunan dokumen rka skpd belanja belanja (o215rela ana masaasel dalan masal pelaksanaan \|o3 ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd o112.(o4 penyediaan bahan logistik kantor \|zos ana massa7lo1(lo1( penyediaan jasa surat menyurat belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan jasa \|o1\|zoomed\|s n operasi soo00\|oref\| operasi @o7o.o00)jumlah belanja total surplus ( defisit) ejonfrotmoonoooxoooo\|oo jone oleh trewenjonfrotanonooos01( \|o2 penyusunan dokumen rka skpd belanja belanjagasewaen\| jalan geseran\| pelaksanaan7lo1( \|o2 dinas beserta atribut kelengkapannyaelanja barang dan jasa \|o1(\|zoe \|sfn\|\| operasi masao1( \|o2 komunikasi, sumber daya air dan listrik belanja \|zoo operasi sej efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan belanja helen (ef)(o2\|pool jonfotaoonoo0soofoofooofoolel tesmsuonfronanonoooeo0foofooofoo team ilor( .coorpasonsea\| belanja pegawai pelaksanaan \|o37lo1( (osadministrasi umum perangkat daerah jo1 \|oa penyediaan bahan logistik kantor7lo117.\|o1((pelaksanaanlanaooooozeoofoofoonoolel iremsuwman u jumlah penerimaan pembiayaan\| ' olton romeo00r one tertawa i7op ra, dokumen rka skpd horizon fo2sla\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa ol. koordinasi dan penyusunan \|o1 foafsla\| belanja operasi belanja barang dan jasa pooh administrasi keuangan perangkat daerah zoe penyediaan gaji dan tunjangan \|o1(os (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan (ol. koordinasi dan penyusunanpooh onlasej\|o1 for (sla\| belanja operasi oh. belanja barang dan jasa los penyediaan bahan logistik .0e joafsla.0e fosfida\| belanja operasi lor z.oe joo (oz2fifabelanja barang dan jasa aaron) (ox lo4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor lor fos jasa\| belanja operasi pooh belanja barang dan jasa maas.os fo2sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa 2erotooo\| 7lo117. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya lorfzos joe isla\| belanja operasi jo1 foe \|o2 belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya loro joss belanja operasi poo \|2os fosfit io2! belanja barang dan jasa te0so0lo22.o2 \|o3 is\|a\| belanja operasi poo3(sfa\| belanja operasi 297soo\| \|oe\|2on jos sit io2! belanja barang dan jasa 2season) jumlah belanja total surplus ( defisit) look.oro000o00 o000\|oo ooofoofe\| ieemsuyofosfat0onanoso00 cotown tertanam low i7lor\| .0000(oz penyusunan dokumen rka skpd farcoooooosoooo tonfzooelsini belanja operasi toko0o0 motor (o4 koordinasi dan penyusunan dpa skpd \|o1\| fafafa\| belanja operasi administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn lorenzo2 for isla\| belanja operasi poo belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd \|o1\| (sl1\| belanja operasi 21000no0okn000 belanja pegawai administrasi umum perangkat daerah \|o1 penyediaan bahan logistik kantor lorfzoe jasa\| belanja operasi poo belanja barang dan penyediaan barang (os cetakan dan penggandaan lorfzoe jos isla\| belanja operasi poo belanja barang dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd .0e fogfsf1\| belanja operasi ug0ss0oo\| \|zoe joe belanja barang dafarcoooocosoooo toffee left ini belanja operasi oss000 men pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah ooooooosoooo jorlzosforslil. belanja operasi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 7lo1( \|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan lor fa.oo fo2 belanja operasi belanja barang dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya .o9 joe sfatorooooooosoooo jorfzos inisial belanja operasi c10o00 @\|o2\| (sli\| belanja operasi jumlah belanja total surplus ( defisit) poo look.ordo0aoo.ooo\|oo ooofooe\| ieemsuemas gone ofe tertawa ilor( .oo.o9.7. (o1 (ox penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah forooogooosoo leriorforsha belanda operasi tzo000 men belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|o1 fo2 saif belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|o1 foa si\| foe\|sf1f belanja operasi s0000o0\| lor icon loss loz belanja barang dan jasa soo.oo oo) administrasi keuangan perangkat daerah zoe penyediaan gaji dan tunjangan (ot isi belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan 7lo1 \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd \|o1 \|o3 (sf1f belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa of. koordinasi dan penyusunan 7lo17. \|os laporan keuangan akhir tahun skpd \|o1 jos isi belanja operasi s0000o0\| belanja barang dan jasa soo.oo oo) koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd forooogooosoo lerizeetorisfnh selnya operasi tzo000 men t0101000900200 belanja berang gan jaa tool administrasi kepegawaian perangkat daerah 7l017. pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya fo1 fo2 (saif belanja operasi belanja barang dan jasa men men lasejoo\| administrasi umum perangkat zoo penyediaan bahan logistik fo1 foa (sf1fen nar konten rasi skpd lor zoe joo sha belanja operasi \|o1 fog f\|o1\| \|o1 (sla\| belanja modal of. 7lo17. lo1 (ox \|o2 belanja modal peralatan dan mesin \|zor es) enggan peralatan dan mesin lo1\|2o7 l7lo1( lo1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik forooonooosoo tonlzoeolsfal belanja operasi men men belanja barang yasa men m2 3 (saif belanja operasi belanja barang dan tee jumlah belanja total surplus ( defisit) look"anaooooonso0foofoan cooled tremsuwomoonommofnlane team ilor\| \|oo\|o.color\| kecamatan program penunjang urusan \|o1( pemerintahan daerah kabupaten kota perencanaan, penganggaran, \|o1(koordinasi dan penyusunan \|o1 fas \|a\|ors\|a\| belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan 7lo1 (otu7lo1( (ot peraturan perundang undangan f2os first belanja operasi dooooooo)\| belanja barang dan jasa woo0o9\| lor orlaoeloo\| administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi 7lo1 lot listrik penerangan bangunan kantor for belanja operasi belanja barang dan jasa zoo penyediaan bahan logistik jo1 f20e goals \|i\| belanja operasi belanja barang dan jasa olzooes\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o120e joss belanja operasi coo\| belanja barang dan jasa cool 710o117. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o1 fos\|s belanja operasi \|o1 joa\|s \|oz belanja barang dan jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 710o1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tbs77c db18 xr5 g9l2ik1 wo3 skr kf7425v fp kue k2f7vtx mz0jon fans f belanja operasi belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya fox jos\|s belanja operasi \|o1 joez\| fo1(s belanja operasi belanja barang dan jasa peningkatan efektifitas kegiatan 71o117. \|o2 joss belanja operasi joe2 foz\| belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit\| loo ran nama1ne0e onfesejoolsf trewauman www salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum bupati merangin ttd firdaus, s.h., m.h. pembina tk. (iv b) madhuri, pd., m.m. nip. oo7 tbs77c db18 xr5 g9l2ik1 wo3 clz skr kf7425v fp kue k2f7vtx mz0 osfa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan fo1 foz(sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan fo1 frasfor f2o2 fo3(sla\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 7l011701. los laporan keuangan akhir tahun skpd fo1 josla\| belanja operasi s000000)\| belanja barang dan jasa s000000jasa lolos\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan fo1 jos (sa\| belanja operasi cocok\| belanja barang dan jasa s0c0o0\| \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd for joe foss\|a\| belanja operasi feone lana asa gan maan lainnya joe (s\| belanja modal los io1 (sl2\| belanja moda for (sfjot .oo joe (s1 belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya fo1 jos (s\|a\| belanja operasi \|o1 jos joz\| belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi (ox sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya fo1 (arfo2\|sfa\| belanja operasi a84000\|fo1 foaf(ox \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd f2o2 fo3 isla\| belanja operasi belanja pegawai (2tokoh\|fo1 (oz (s\|a\| belanja operasi voodoo\| belanja barang dan jasa voodoo\| enlzsejoo\| administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi 7lo117:a.oe goals1\| belanja operasi belanja barang dan jasa lolos\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan for joe fos isla\| belanja operasi anz000\| belanja barang dan jasa atzo1 for penyediaan jasa surat menyurat fo1 for (s7l01 daerah penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa pemeliharaan, 710o117. \|o1 (o2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan fo1 belanja operasi belanja barang dan jasa7l01 pemerintahan dan pelayanan publik koordinasi penyelenggaraan 7l0as31500\| belanja barang dan jasa as31500\| peningkatan efektifitas kegiatan7l01 dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada kecamatan peningkatan efektifitas 7o117. \|o2program pemberdayaan 7l01 masyarakat desa dan kelurahan koordinasi kegiatan 7l01 pemberdayaan desa peningkatan efektifitas kegiatan 7lo1( pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan jo3 \|2o1 fo3(sla\| belanja operasi asasi0\| belanja barang dan jasa (easa6000)\| pemberdayaan lembaga 7l01 kemasyarakatkel kamasyaakatn. tan: kemasyarakatan (o3\| for (s \| joo ormooooarsoooo (oo voodoo peruana ilor\| \|oo\|o.color\| kecamatan o6a541912. \|o1 belanja operasi belanja \|o1 pegawai pelaksanaan \|o1 \|o3 ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd \|o112. \|o3 belanja operasi belanja \|o1 pegawai belanja \|o12. \|o3 barang dan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian (ox \|o2 dinas beserta kelengkapannya belanja belanja \|o12. \|o2 barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah penyediaan peralatan rumah tangga belanja belanja \|o1 \|o3 barang dan jasa \|o4 penyediaan bahan logistik kantor \|o1 lo4\| belanja operasi belanja \|o1 joa barang dan jasa penyediaan barang los cetakan dan penggandaan belanja belanja \|o1 los barang dan jasa1l2. \|o2le neelofa\| operasi belanja \|o3 \|o3 \|o2 (o1 belanja operasi belanja \|o3 \|o1 \|o2 barang dan jasa jumlah belanja o6a5419\| total surplus ( defisit) (@.sasa1m\| fool orator00.rs.ooo joo ooo\|oo je\| iremskoordinasi dan penyusunan fo1 fo2(sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o112. evaluasi kinerja perangkat daerah (o1 (o7(sla\|or f2o2 \|o3(slaor fao2 fos isla\| belanja operasi gssaoo\| belanja barang dan jasa gssaoo\|(s1200\|\|2o3 della\| belanja operasi \|o1 jon belanja pegawai \|o1 joz\| belanja barang dan jasa1 for (sa\| belanja operasi belanja barang dan jasa for foafsla\| belanja operasi belanja barang dan jasa a98atom\| looks\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan zoe fos(fo1 joss belanja operasi sy83d xdd bu0 aud52 titul spes\| pengadaan peralatan dan mesin \|o1 joe (s\| belanja modal \|zor else belanja modal peralatan dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah fo1 for\| penyediaan jasa surat menyurat voodoo\| fo1 for (sfa\| belanja operasi voodoo\| belanja barang dan jasa @cbooo\| \|o1 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|aos \|o2\|sli\| belanja operasi ol. belanja barang dan jasa ta214000\| los penyediaan jasa pelayanan umum kantor mjo2l2o1 fo2(sla\| belanja operasi @s0ooo\| belanja barang dan jasa @s0s penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan sy83d xdd bu0 aud52 titul is(o3\| for isa\| belanja operasi @o1. belanja barang dan jasa @o1. program koordinasi 7lo17lo1( \|oa12. \|o2 tokoh agama dan tokoh masyarakat foa\| (sa\| belanja operasi belanja barang dan jasa program pembinaan dan 7lo1 pengawasan pemerintahan desa fasilitasi, rekomendasi dan 7l1\| belanja operasi jos .o1 \|o3isa\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan foz(sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunanjos la\| belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan \|o11701. \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd for f2o2 fo3(sla\| belanja operasi belanja pegawai koordinasi dan penyusunan 7lo11701. \|os laporan keuangan akhir tahun skpd \|o1 jos (s11 (o7fo1 \|2oe (or i7lo11701. i2. sea pppfo1 joss ffor \|2o7 oe\|s\|for f208 for penyediaan jasa surat menyurat for for (slans fo2(slafor (sa\|10esha\| belanja operasi7lo1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd for f2o1 foelslor f2o2 for (sa\| belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan 7lo1\| (ox \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd \|o1 (sa\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 7lo1\| (ox los laporan keuangan akhir tahun skpd \|o1 (os (s1\| belanja operasi belanja barang dan jasa ol. koordinasi dan penyusunan 71o117lor olzoelo administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi 7lo1\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa of. \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd fo1 jos (s\|a\| belanja operasi \|ot .oe fog (s1fo1 fo1\| penyediaan jasa surat menyurat fo1 for (sfa\| belanja operasi belanja barang dan jasao for is7lo1\| \|o1 pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait jo2l2o1 for (sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa peningkatan efektifitas kegiatan 7lo1\| \|o2 \|o2 pemerintahan tingkat kecamatan \|o2\| foz(slmo0 emon\|aoostaf belanja operasi ). belanja barang dan jasa . koordinasi dan penyusunan \|o1 fools belanja operasi . belanja barang dan jasa . koordinasi dan penyusunan \|o1 goals fa\| belanja operasi . belanja barang dan jasa . koordinasi dan penyusunan 7lo117: \|o1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|o1 feels belanja operasi . \|o1 foe\|s \|oz\| belanja barang dan jasa . \|o1 forms belanja operasi . belanja barang dan jasa . administrasi keuangan perangkat daerah ozon penyediaan gaji dan tunjangan \|o1 ors belanja operasi (e2s926a46)\| belanja pegawai (e2s926a46)\| pelaksanaan ketatausahaan dansf2oe for belanja operasi belanja barang dan jasa zoo penyediaan bahan logistik jo1 f20e goals \|olzooes\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan jon (os josos joss belanja operasi \|o1 f2.o1f2os foz\|s belanja operasi s000\| belanja barang dan jasa s000\| umum kantor jo1 (2s goals (sf1\| belanja operasi of.x fo2(2 \|o1 pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait jo2 for(staf belanja operasi sa47500pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan jo3\|2o01 joss belanja operasi belanja barang dan jasa pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan div nu6 bomb l4la vo1j2 phx eloser\| penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan jo\| sa\| belanja operasi ar921ooo0\| belanja barang dan jasa ar921ooo0\| jumlah belanja total surplus ( defisit\| look aro0o02n77o0o0foooofonle\| trmsmfan moomoonemofnlaoe oral\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan ozon jee\| koordinasi pen \|o1 fos belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lon jeff koordinasi \|o1 fas\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 7lo11701. \|o1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|o1 osis belanja operasi \|o1 foe\|s \|o2 ors\|a\| belanja operasi @d15570595)\| belanja pegawai @d15570595)\| pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd \|o1 joss belanja operasi .892s00\|cases\| belanja barang dan jasa lzseoo\| administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi \|o11701. listrik penerangan bangunan kantor f2oe s\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa zoo penyediaan bahan logistik \|o1 f2oe oas belanja operasi belanja barang dan jasa looks\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1f20e joss belanja operasi belanja barang dan jasa (s0071o117. \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o1 (0s osis belanja operasi \|o1 f2.0e fog \|oz\|(2s foz\|s belanja operasi belanja barang dan jasa (ox \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jon oas belanja operasi belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya \|o1 fos\|s belanja operasi \|o1 f2.o9 joe\|o1 pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait jo2\| fo1(s belanja operasi ter28oo\| belanja barang dan jasa (e12800\|g8soo\| belanja barang dan jasa g8so01 joss belanja operasi belanja barang dan jasa kemasyarakatan tingkat kecamatan lose\| penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan jo3\| ors\|7lo1( lokal2. \|o2 tokoh agama dan tokoh masyarakat joan2o01 foz\|s belanja operasis\| joz\|s belanja operasi jos\| fo2 foz\| belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit\| gland fanonnonnansoooolaoolelel teameuwan sp pn jee\| mena fo1 joa(sa\| belanja operasii(s1\| belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 7lo11701. \|os laporan keuangan akhir tahun skpd fo1 jos (s1\| belanja operasi belanja barang dan jasa a96000\| koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd .o2 o7(sla\| belanja operasi ol. belanja barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah loose\| penyediaan bahan logistik fo1 goals belanja operasi belanja barang dan jasa fo1 joa(s\| belanja modal 71o117. \|o2 belanja modal peralatan dan mesin lolos\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan for joe fos isla\| belanja operasi belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat penyelenggaraan rapatjo1 i2. \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|2o8 jo2(si\|a\| belanja operasi \|o1 .o9 joe (pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (o2\| for (sa\|(oz (os (s1o jpenyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah fo1 for isi\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|o1 oz(s\|a\| belanja operasi 45a6000\| belanja barang dan jasa 45a6000\| koordinasi dan penyusunan 7lo1( laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd fao1 foelsla\| belanja operasi 3392s00\| \|o1 joz\| belanja barang dan jasa 3392s00 daerah \|o1 (o7(s\|a 2o2 fo3 isla\| belanja operasi boobook\| belanja pegawai belanja barang dan jasa b0o0000)\| koordinasi dan penyusunan los laporan keuangan akhir tahun skpd \|o12o2 fo7slfans fo2jo1 sea skpd fo1 jos (sa belanja operasi (sa27000\| jot f2.oe fog belanja barang dan jasa asa2novo\|fo1 (sl2\| belanja modal \|o1 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 710o117. \|o1 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik for fogemeliharaan rehabilitasi \|o1 gedung kantor dan bangunan lainnya foo foss\|a\| belanja operasi \|o1 fog\|o2\|o3(o3\| (os (sf1\|o2 tokoh agama dan tokoh masyarakat foa\| fo2(s\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasaz(s\|a\| belanja operasi foe\| \|ozao1 for (sa\| belanja operasi 6s4900\| koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd fo1 foz(s\|a\| belanja operasi lo4 koordinasi dan penyusunan dpa skpd for f2o1 frasa\|for fao1 foefsla\| belanja operasi administrasi keuangan perangkat daerah \|o1 penyediaan gaji dan tunjangan asn fo1 for (sa\| belanja operasi @o9sig\| belanja pegawai @o9sig\| pelaksanaan 710o117. \|o1 ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd fo1 (s\|a\| belanja operasi belanja pegawaa belanja operasfor for sla\| belanja operasi \|o1 \|o4 penyediaan bahan logistik kantorpenyediaan barang \|o1 los cetakan dan penggandaan fo1 jos (sa\| belanja operasi bao\| belanja barang dan penyediaan bahan \|o1 bacaan dan peraturan perundang undangan \|or loe oe\|s1\| belanja operasi 11m6000\| penyelenggaraan rapat \|o1 koordinasi dan konsultasi skpd for joe foss\|a\| belanja operasi \|zoo fee belanja barang danfo1 (oz (s\|a\| belanja operasi g22s09\|o1 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya fo1 jos (sa belanja operasi s01so00\| pemeliharaan rehabilitasi \|o1 gedung kantor dan bangunan lainnya fo1 jos (sa belanja operasi amoooo\| o\|zoa belanja barang dan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana \|o1 pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya fo1 (ar (sa belanja operasi (eso0000rgoooooztoo lorleorlor shi belanja operasi savoy tol peningkatan efektifitas \|o212. kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan fo2\| foz(sla\| belanja opero2l2o2 \|o3 isla\|\|o3 lembaga kemasyarakatan (o3\| for (sfa\| tentara nasional indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan faf201 (sfa\|2(s\|a\| belanja operasi (zone belanja barang dan @ngelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa foe\| \|os(s\|a\| belanja operasidosa xh5@s wwh hg@ o(sfa\| belanja operasi saloon\| belanja barang dan jasa 6a9. koordinasi dan penyusunan fo1 goals\|(sla\| belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan 7lo11701. (ox \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd fo1 (s\|a\| belanja operasi belanja pegawai koordinasi dan penyusunan 7lo117: (ox los laporan keuangan akhir tahun skpd fo1 jos safo1 jos (s\|a\| belanja operasi \|o1 for belanja pegawai administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen instalasi 7lo117: listrik penerangan bangunan kantor loe \|o1 (sla\| belanja operasi ol. belanja barang dan jasa lzoooaf penyediaan bahan logistik for foafsla\| belanja operasi (e006oo0\| belanja barang dan jasa (e00s000)\| lolos\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan fo1 jos sooooo2200 toilet7 hell belanja modal toraooo moumum kantor fo1zoo for (sa\| belanja operasi belanja barang dan jasa 8335a5 belanja operasi voodoo\| belanja barang dan jasa voodoo\| \|o1 pemeliharaan peralatan dan2\| for (s710o117. \|o2 lo3 pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan fo2 (saa for penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (o3\| for (sfa\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lzonfee\| koordinasi dan pen \|o1 fo2\|fsla\| belanja operasi ar6000\| \|o1 joz\| belanja barang dan jasa aeo00\| administrasi keuangan perangkat daerah lzo2 penyediaan gaji dan tunjangan fao2 for (sa\| belanja operasi belanja pegawai pelaksanaan ketatausahaan dan \|o117: (ox \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd \|o1 (sa belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 7lo117: (ox los laporan keuangan akhir tahun skpd \|o1 jos (sa belanja operasi\|o1 jos (sa belanja operasi jot .o3 joe (s1 belanja barang dan jasa ta00000\| lor olzoeloaoe fo1 (sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa loose\| penyediaan bahan logistik fo1 goals\|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa penggandaan fo1 j1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpdsaisl\|o1 \|os710o117. \|o3 pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan (o3\| (sa\| belanja operasi (roooooo\| belanja barang dan jasa (roooooo\| pemberdayaan lembaga \|o1 kemasyarakatan tingkat kecamatan aksi\| kamasyaakatn. kemasyarakatan lo3l2o3 for (seal belanja operasi poo belanja barang dan jasa hooooooo\| program koordinasi \|o17o10000002200 falcon orisinil belanja operasi ts00. isooooola\| belanja operasi foe\| \|o3fat momo0zremofn\|ase tet99a000\| koordinasi dan penyusunan \|o1 fas \|a\| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan 7lo11701. \|o1\| laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|o1 fos\|s belanja operasi \|o1 foe\|s \|oz\| belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah oleo penyediaan gaji dan tunjangan \|o1 fo1(s fijoss \|of. administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen instalasi \|o1 lo1 listrik penerangan bangunan kantor \|o1 f2oe belanja operasi belanja barang dan jasa zoo penyediaan bahan logistik \|o1 (2s goals \|i\|belanja operasi belanja barang dan jasa 71o117. \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lor f2os joss belanja operasi \|o1 f2.oe joo \|oz\| belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah \|o1 osisloe \|oz belanja modal peralatan dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah fo1 \|2o8 fo1\| penyediaan jasa surat menyurat \|o1 fog ors\|2s foiis belanja operasi es0000\| belanja barang dan jasa teolog\| lo1 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya \|o1 joss belanja operasi \|o1 f2.o9 joe \|o2\| belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi \|o117: \|o1 gedung kantor dan bangunan lainnya jo1 joss belanja operasi \|o1 joopemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait jo2\|2o01 forjo2\|2o2 joss3\|2o01 joss \|a\| belanja operasi mo000oo)\| belanja barang dan jasa mo0000oo17. kemasyarakatan tingkat kecamatan lose\| penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan jo3\|2o03 ors belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit\| fool orator00.zx.o000\|oo ooo\|oo je\| ireme ol 0l \| alor\|s. \|oo\|o.oo\| foz\| offs belanja operasi so9.7oo\| belanja barang dan jasa so9.7oo\|eot.o.o0o0. jo2l2o1 fos isa\| belanja operasi a1620100\| belanja barang dan jasa a16201bor\| (os foss1\| belanja operasi belanja barang dan jasa jo1 \|e. belanja hibah ).(osbor\| foa f (os fos(s\| belanja operasi jo1 \|e. belanja barang dan jasa soc00000\| pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, \|s. (os fossa\| belanja operasi jo1 \|e. belanja barang dan jasa s9717s00\| 0000p labor\| \|os\| fos (s\| belanja modal lose\| goals belanja operasi labor\| joe foa joz\| belanja barang dan jasa pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten kota jon loss2or fos istal belanja operasi poo labor\| joe foe jbor\| \|o1 (sa belanja operasi jo1 \|e. belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lalorfeoto.c0o0. for fao1 fo2(sa\| belanja operasi ta215bor\| \|o1 goals belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|o1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd lalorfsoto.coo.0ooz.oo fao1 foefsla\| belanja operasi labor\|lalorfsot.o.00o0. for for (sla\| belanja operasi (58960en\| belanja pegawai (58960en\| pelaksanaan ketatausahaan dan o18. \|o1 (o3 pengujian verifikasi keuangan skpd labor\| \|o1 (s\| belanja operasi belanja pegawai jo1 \|e. belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan o118. \|o1 (os laporan keuangan akhir tahun skpd labor\| \|o1 (bor\| \|o1 (sa belanja operasi emisi00\| jo1 \|e. belanja barang dan jasa e71s000\| administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas o118. \|o1 beserta atribut kelengkapannya labor\|s01000. \|o1 (sa belanja operasi jo1 \|e. belanja pegawai ). ol. jo1 \|e. belanja barang dan jasa los zaenal daerah nam perangkat cma daerah penyediaan komponen instalasi \|o1 listrik penerangan bangunan kantor labor\| (or \|20e for (sa belanja operasi belanja barang dan jasa labor\|s. (ox .0e goals belanja operasi belanja barang dan jasa kesan\| penggandaan kan gan tan: penggandaan labor\|s. (ox \|2oe jos (sa belanja operasi s899900\| jo1 \|e. belanja barang dan jasa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lalorfeoto.coo.0zoo zoe foe isla\| belanja operasi labor \|o1 joe joz\| belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat \|o1 penyelenggaraan rapat labor\| (or \|2oe joss belanja operasi 83213s0\| labores\| pengadaan peralatan dan mesin labor\| \|o1 joss belanja operasi labor \|o1 for belanja pegawai labor\| \|o1 joz\| belanja barang dan jasa labor\|eot.o.00o0. for \|2o7 esl2labor\|s010000. for \|2os for penyediaan jasa surat menyurat lalorfsoto.coo.o0oz.oo for zos for (sla\| belanja operasi belanja barang dan jasa \|o1 i2. \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik labor\|s. (ox (bor\|s. (ox .o9 (sa belanja operasi belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya labor\|s. (ox .o9 joe (sa belanja operasi lalorfeot. .00o.oo.o7.oo for f2.oo joe (s1 jozrtambah ( berkurang)on ben aman masa pop pal urusan pemerintahan bidang pop ilor\|o12220000100 biwaspenoipkan dankesupavaan 3ase16802880\| sesortesan8\| saoatass217ortozsmoror intra notas meremsarsan amal ema tea lema zoe\| administrasi keuangan perangkat po) aer liftoff1. jor penyediaan kajian tunjangan asn 27a01uas730oeloe pada skp, hldorf1o12220000100 jorlzoe\| administrasi umum perangkat daerah mesezooo\| 1es00000\|l \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor orf1. jon 0froresesenoror infeorftsf pewarta eng met men sotobilir1o12220000100 jo2\| rocrampencetoraan pendidikan 68302s01780\| toes2ss1to0e\| e0s0u4s07se\| a1391789220) hldorf1o12220000100 jo2lzo1\| pengelolaan pendidikan sekolah dasar erasia33sna\| as008103251\| 7tsar3291 \|o2 \|o3 pembangunan ruang guru kepala sekolah ordo men men bee eng denim meleset pen tee lzo pembangunan sarana, prasarana dan pop poo jordo pengajar measetaah ema siswa \|o2 penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik (\|o2 tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar o2\| pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah info pengelolaan dana bos sekolah dasar\| 47o347400a\| 3573310727a\| \|o2, prasarana dan poo \|o2 rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah \|o2 rehabilitasi sedang berat ruang unit kesehatanorlhonaezororite pemadam penistaan ato seram essen tesla siswa \|o2\|o2 kependidikan bagi satuan pendidikan\| sekolah menengah pertama pengembangan karir pendidik dan \|o2 tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama \|o2 \|a1 pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah \|o2 \|a2 pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama peningkatan kapasitas pengelolaan \|o2 \|a3 dana bos sekolah menengah pertama (orlhorzemoootto benang menamakan bank bnn benar tanecoan \|o2 las rehabilitasi sedang berat ruang kepala sekolah telo\| pep pendidikan anak usia dini pop poo \|o2 pembangunan gedung ruang kelas ruang guru paud pembangunan sarana, prasarana dan poo rehabilitasi sedang berat \|o2 \|o3 gedung ruang kelas ruang guru paud rehabilitasi sedang berat \|o2 \|o4 pembangunan sarana, prasarana dan utilitas paud \|o2 pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud \|o2o2\| pembinaan kelembagaan dan manajemen paud bilo11. pengelolaan dana bop paud es79000000\| 6s04925. esz79000000\| \|o2 pengelolaan pendidikan nonformal kesetaraan pembangunan sarana, prasarana dan \|o2 .o4lo2 utilitas sekolah nonformal kesetaraan rehabilitasi sedang berat \|o2 \|o3 gedung ruang kelas ruang guru pendidikan nonformal kesetaraan rehabilitasi sedang berat .0alma pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal kesetaraan \|o2 \|o7 pengadaan mebel pendidikan nonformal kesetaraan \|o2 .0a\| pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal kesetaraan pembinaan kelembagaan dan .oa\| manajemen sekolah nonformal kesetaraan (orlhonazenoooito tenbmntanomeran roro) anmoooo ah oh anton snnooooo program pendidik dan tenaga kependidikan ne: pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan joajoa( \|o1 pem paud dan pendidikan nonformal kesetaraan selo urusan pemerintahan bidang pop pool le) rumah sakit daerah kol. abundant pop program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota joz f1. for penyediaan kajian tunjangan asn .s89 \|o1 \|o3 pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd orlhsemonosootsonorlesel aamnswaiumumeeasiabaman toreorel sosro) toro soto woelhozomooooneoolonlaoelaaf emeaiansetantagsaktanar tossoooonl hah osoonomah maroon opal osoonoopenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah hoelhozommooootmmoobrltoaloil emeammmasumwemuan seolah ahh asroma tromol as.0000\|o200000001. \|or peningkatan pelayanan blue 425s5sso000\| t4s0000000\| le) jasonjia\|o2 penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi ajozlto2000000020000\| dinas kepe hata teo4ris2usesinfo f1. \|o7\| evaluasi kinerja perangkat daerah iz0otonom\| le) zoe\| administrasi keuangan perangkat po) info f1. \|or penyediaan kajian tunjangan asn e379rss29e\| easortasz22) 6e01ta572le) los\| administrasi kepegawaian perangkat po) pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|o1 \|o3 pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian nga \|o1 bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan iron\| )joz .0e \|oa penyediaan bahan logistik kantorelnnemonoooneson reses penataan mas emmonitoring, evaluasi dan jos pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksanfo1. pembangunan puskesmas 7860n48. bangunan fasilitas kesehatan pop (oefhozommooonesooooe\|worlds\| engemoaranpntemas mom memo asem aro rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya ajoz pengadaan bahan habis pakai aa1sesan\| 200a798327\|asali \|o2 pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir \|o2\|o\|o2 bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana pan peranan kesehatan poo poo \|o2 pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahragainfo1. pengelolaan surveilans kesehatan 860s46600\| pengelolaan pelayanan kesehatan \|o2 orang dengan masalah kesehatan jiwa sdmk) \|o2 pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular le) pengelolaan jaminan kesehatan pop arakan \|o2 deteksi dini penyalahgunaan napa fasyankes dan sekolah penyediaan telemedicine fasilitas pelayanan kesehatan joz operasional pelayanan puskesmas 23672161sso\| \|o2 operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya \|o2 pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan kabupaten kota\|o2e) peningkatan mutu pelayanan fasilitas pop po) ata penyiapan perumusan dan \|o2 \|oa pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan program peningkatan kapasitas le) elf gee pop \|o3 pemberian izin praktik tenaga kesehatan wilayah kabupaten kota pembinaan dan pengawasan tenaga \|o3 \|o23 pembinaan dan pengawasan sumber daya manusianan: ng: ann: kn, ana \|o14a4\|oa rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan program pemberdayaan le) sai per khatan pop advokasi, pemberdayaan, kemitraan, \|o1 kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat pelaksanaan sehat dalam rangka \|os promosi preventif tingkat daerah kabupaten kota (osinas pekerjaan umum dan (ll hum"elrilis\| for \|o7 evaluasi kinerja perangkat daerah rilis\| \|or penyediaan kajian tunjangan asn gamonmaes\| osserors8e)hijos030000000900 jor\|2jose1. jon 0e penyediaan bahan logistik kantor "alindy: pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya \|o2 program pengelolaan sumber daya air (sda) pengelolaan sda dan bangunan \|o2 pengaman pantai pada wilayah sungai ws) dalam (satu) daerah kabupaten kota jf9c fj1v e@semen huf7yz2vjctju ydbipangunan bangunan perkuatan poo ios pembangunan kanal banjir infos pembangunan check dam z9991s0\| a0o19nepal 4001976ea\| hosommnooooto nahas etoassanga ojo tonomomf onoonoml oomosoof oooonool pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder jo2 pada daerah irigasi yang luasnya .9s0\| dibawah dalam (satu) daerah kabupaten kota penyusunan rencana teknis dan \|o2 dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa pembangunan jaringan irigasi pop rehabilitasi jaringan irigasi pop photo0desaan \|o3 peningkatan spam jaringan perpipaan kawasan perdesaan \|o3 perluasan spam jaringan perpipaan kawasan perdesaan program pengembangan sistem josla) so) limbah pop poo pengelolaan dan pengembangan jos sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten kota jos pembangunan penyediaan sub sistem pengolahan setempat pembangunan penyediaan sistem jos pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman program pengelolaan dan taninase pop phota) eselon kenaangsnan sistem drainase pop poo la) elo program pengembangan po \|o1 infrastruktur kawasan permukiman kawasan strategis daerah kabupaten kota la)nfo joo \|os penataan bangunan dan lingkungan sesi1ma77\| ansi b08s610\| lijoslto30000000900 \|iof rocrampenvetengcaraan jaan 1e7214sa001 so0guna30s\| t746a399098) la) color\| apa jalan pop poo uplios1. \|r0\| \|oa\| survey kondisi jalan jembatan ose4238so\| idola . fto jos pembangunan jalan 1e9326608u81\| 1se097436902\| infos1. \|os\| rekonstruksi jalan 6te9024408\| sa7go24aog\| hijos1. jro\| \|i2\| pembangunan jembatan 217a837ee3\| idola . fto jis rehabilitasi jembatan 809s29s19) si9s29s19\| la) ozon penanggulangan bencana tanggap pop rur program pengembangan jasa konstruksierbitan izin usaha jasa konstruksi nasional non kecil dan kecil).04lo1"el penataan ruang ne:dan kawasanjoa jor o2 for penyediaan kajian tunjangan asn 3en2assets\| 37erase3soifoaftoa2102111900 jorlza jor uoalrornennoto yorleorlosi ewen meh maa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (alsos2snz1o jonltoaloi\| pemoanansa sma oom sen o sma,rogram pengembangan werosasoan perumahan ses0\| tland00 pond00oa10421021119. \|o2\| penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan koordinasi dan sinkronisasi \|o2 \|o3 pengendalian pembangunan dan pengembangan perumifoahoa2102111900 jos\| program kawasan rmu iman 3a22808608\| penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah (sepuluh) \|o3 survei dan penetapan lokasi perumahan danpkp peningkatan kualitas kawasan jos permukiman kumuh dengan luas bawah (sepuluh) \|o3atlas umum (psu) pop tillon\| urusan penyelenggaraan psu poo penyediaan prasarana, sarana, dan josdugaan masyarakat dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota aer ios1. \|or penyediaan kajian tunjangan asn 2330s0sisa) 2330s05.s99hills0s. jor\|2oe\| administrasi umum perangkat daerah 8s8o0o0\| 8s8ooo\| rilis . jor penyediaan bahan logistik kantor 8s8o00\|lrosooosenoror ienorlesf ewosaanwse emacegahan, penanggulangan, penyelamatan os1. jos mana kebakaran pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan os1. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten kota \|o4 pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten kota jos \|o3 penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran hilosft0s. joglo2\| inspeksi peralatan proteksi kebakaran penilaian sarana prasarana proteksi poo les badan penanggulangan bencana poptone) dokumen rka skpd nan: kn, infos fi.0s.o.ooo.ooo.oo0 \|or penyediaan kajian tunjangan asn 218177en2eo\| 2ne9115.pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi difosfat.0s.o. .0sookoorlresoosemocomol total eng aontostame sesal oo) pengganti kanan tn: lollal elf program penanggulangan pop .0000o3 pelayanan informasi rawan bencana kabupaten kota sosialisasi, komunikasi, informasi dan \|o3 \|o2\|o33 jos dan evakuasi korban bencana kabupaten kota lilosftosooo0oo008ooo\| satuan polusi pamong praja 1se9a630\| t0409813jos f1. \|o7\| evaluasi kinerja perangkat daerah ssa80o00\| aa9zoom\| ios f1. \|or penyediaan kajian tunjangan asn azo0g2azas\| anime2patel arne29atekoordinasi dan penyusunan laporan \|o7 keuangan bulanan triwulanan semester skpd iijosft.0s.o. .0008o0000\|s f1. \|oa penyediaan bahan logistik kantor 23astro\| 2s3atom0\| roofs pengganti kanan ann: ann, tinggilhoshosomooosemonlrltoalail emammmasmeman sesal ana esa\|o2dakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum \|o2 \|o2\|o2 joe\|o2 (os.0000o22 \|o1 daerah dan peraturan bupati wali kotadinas sosial, pemberdayaan bls palrole \|or \|or penyediaan kajian tunjangan asn 3etasesgos) sragen908iijosfo62080. jor\|s1. .0e penyediaan bahan logistik kantor 68z21000\| mata0oo\| roof) pengganti kanan ne: see.7orole \|or \|os pengadaan mebel 90s0000\| 9oso000\| \| inioefroezoonenoror tool #eyadaaiaasuni mem melajosftosz080000400 jo2\| program pemberdayaan sosial pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil kat) jos fasilitasi pemberdayaan sosial kat sza2000\| pengumpulan sumbangan da\|o2 kesejahteraan sosial daerah kabupaten kota peningkatan kemampuan potensi \|o2 \|o2 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten kota peningkatan kemampuan potensi \|o2 \|oa sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten kota osfhoszmsooosame tol room emas sos memo asa massfnos2menoooato pendapatan mn: enak benang nak bank nak net lhasaonosossto pemadam sandang men menetes nete men mana woolhosamunoooato pendanaan mao anasosool tanosasp arojoa lainnya bukan korban hiv aids dan napa luar panti sosial kerjasama antar lembaga dan joa kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten kota program perlindungan dan sll jaminan sosial ann: kksijosftos2080000400 joe program penanganan bencana tema800\| zemazoo\| perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten kota woelhos2menoooato toeltorloif pemossanatnan atom h most aan goo program pengelolaan taman makam pahlawan ann: kks \|o7 pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten kotaal tenaga kerja power) so.5aa. ann: kn, s1g9s0 dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja program pelatihan kerja dan el) produktivitas tenaga kerja nan: kn, swasta \|os\| program hubungan industrial ansagaool pencegahan dan penyelesaian \|o7 \|os2rogram pengarusutamaan 2lo8\| \|o2 gender dan pemberdayaan perempuan pelembagaan pengarusutamaan 2lo8\| jo2 gender pug) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi 2lo8\| jo2 \|o1 perumusan kebijakan pelaksanaan pug pemberdayaan perempuan bidang \|o8\| j2lo8\| jo2 \|o1 perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 2lo811. \|o3 program perlindungan perempuan penguatan dan pengembangan \|o8\|2lo8\| jo3 prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota program pengelolaan sistem data sll gender dan anak j17a. ann: ann, tinggi pengumpulan, pengolahan analisis dan 2log\| jos penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan dat\| jos \|o1 penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten kota pelembagaan pha pada lembaga \|os2 pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten kota penguatan dan pengembangan \|os\|os pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten kota belo urusan pemerintahan bidang poo poo lolos2o90000001700 0was kera nan pangan 3nara7619\|o9aos2o90000001700 \|or penyediaan gaji dan tunjangan asn area123000\| sun3anang9ejosfzo900000017. jor\|2oe\| administrasi umum perangkat daerah \|o9 \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor looleosomooorno torlioelaal emedmansetantansartanar aseton alah awesome rasa) asa \|o9(lonfeosommooosnnn tonfzoafoi pemerasan men mar ara lond2lo9l2. \|o2 daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan penyediaan infrastruktur dan seluruh 2lo912. \|o2 pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten kota 2lo912.2lo9l2. \|o3 dan ketahanan pangan masyarakat penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai 2lo912. \|o3 dengan kebutuhan daerah kabupaten kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan 2lo9\| \|o3 \|o1 penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan pengembangan kelembagaan usaha 2lo912. \|o3 pangan masyarakat dan toko tani indonesia pelaksanaan pencapaian target 2lo9l2. jos konsumsi pangan perkapita tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi pemberdayaan masyarakat dalam 2logo2. \|o3 .04lo2 penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lok\| joa penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan penyusunan, pemutakhiran dan 2logo2. .01o1 analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan \|o9\| joa penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi 2logo2. penanganan kerawanan pangan kabupaten kota 2lo9\| jos pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten kota rekomendasi keamanan pangan 2lo9l2. jos \|o4 segar asal tumbuhan daerah kabupaten kota urusan pemerintahan bidang pertanahan nn: ig, ann: bank, dinas perumahan dan kawasan pemukiman program penyelesaian sengketa tanah garapan ann: kks cor7300 co7000 con7800soal2. \|o2 garapan dalam (satu) daerah kabupaten kota program pengelolaan tanah kosong taramanono jorlerelrel #monesunosntesns salome come urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup inn pool sman dinas kungkungan hidup 103400932s0\| t2007463483\| program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota \|a1\| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|a1\| penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah koordinasi dan penyusunan ore) dokumen rka skpd war o00 ne: warok0 war o00 war koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd jo1 \|o7 evaluasi kinerja perangkat daerah aer lajinfaatooooo01600 jor penyediaan kajian tunjangan asn a398134070\| asisamiso3\| asis77iso3 \|a1a1\| keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|a1\| \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya for 2oe\| administrasi umum perangkat daerah 9satzoool 9satzooo\| \|a1\| \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|a1\| \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor \|o1 joa penyediaan bahan logistik kantor \|aa1\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sinomnooneso torlaoaloi pemuasan sama) o h morena l mom, d \|a1lol rencana perlindungan dan 2la1l2110000. pengelolaan lingkungan hidup apple) kabupaten kota 2li1l211. penyusunan dan penetapan apple kabupaten kota program pengendalian 2la1le110000. \|o3 pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pencegahan pencemaran dan atau 2la1l2110000. \|o3 kerusakan lingkungan hidup kabupaten kota koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan 2large1t0000. jo32la1le110000. \|o3 \|o2 pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklimari211000000. poo 2lari211000000. \|oa pengelolaan keanekaragaman kabupaten kota pengelolaan ruang terbuka hijau poo program pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan 2la1le110000. jos yaa nan ayah beracun (limbah b3) jos \|2o1\| penyimpanan sementara limbah 24996s00\| 29996so0\| fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah 2large1t0000. josakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), 2la1l2110000. \|o7 kearifan lokal dan hak mia yang terkait dengan plh peningkatan kapasitas mha dan 2lari21100000016. \|o72large1t0000. \|o13pasann: kkslapan pop poo pengelolaan sampah 32s20750\| 33ne298sso\| asa5136100 pengurangan sampah dengan \|o2\|os,okumen rka skpd \|o1 \|oz evaluasi kinerja perangkat daerah zs8t0o0\| oryzae\| administrasi keuangan perangkat poo poo \|o1 for penyediaan kajian tunjangan asn 2asesuzo0o0\| 2arema282) 2ase7ra282 \|o1administrasi umum perangkat daerah sz028000\| 5z028000\| \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor traooosonoromofmeseltal temesamaantogaram erorpan ben ben men maka amat\| program pendaftaran penduduk o2peningkatan pelayanan pendaftaran pop pado program pencatatan sipil )o3 pelayanan pencatatan sipil 32s0000\|ne:\|o1 pemerintah kabupaten kota dalam penertiban pengelolaanaer \|ot \|or penyediaan kajian tunjangan asn saesertasalor 2os\| administrasi umum perangkat daerah mssaaao0\| \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor trnocomonnsoo infeseltal emo eantoasitramer der roof) pengganti kanan ne:elf) program peningkatan kerjasama pop poo fasilitasi kerja sama antar desa 3m880\| 3ma8o\| \|o3 \|o1 fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten kota program administrasi maan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 2113l2. joa fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa fasilitasi pengelolaan keuangan desa pembinaan dan pemberdayaan bumi desa dan lembaga kerja sama antar desa fasilitasi penyusunan profil desa argorooljosjfasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (os fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat fasilitasi tim penggerak pkk dalam \|o5ana pop poo program penunjang urusan \|1a12. pemerintahan daerah kabupaten kota \|1a12. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|1a12.1a12. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|o1 for penyediaan kajian tunjangan asn soga73ooo\| smm2e2013\| \|ra\| pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd \|ra\| koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd koordinasi dan penyusunan laporan \|1a12. keuangan bulanan triwulanan semester skpd aer \|ral2. \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya for \|2oe\| administrasi umum perangkat daerah 282s00\| \|1a12. 206lo1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|ot \|oa penyediaan bahan logistik kantor 282s00\| roof pengganda ang kanan nan: kn, penggandaan \|ra\| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|ra\| penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|1a12. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ana ben ban bea \|1a121a12.1a12. \|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan \|ra\| pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya \|o2\| program pengendalian penduduk pemetaan perkiraan pengendalian \|tal2140000. penduduk cakupan daerah kabupaten kota penyusunan profil kependudukan, \|tal2140000. jo2 keluarga berencana dan pembangunan keluarga \|tal2140000. \|o3 program pembinaan keluarga berencana (kb) pelaksanaan advokasi, komunikasi, \|ral214000. \|o3 informasi dan edukasi kie) pengendalian penduduk dan sesuai kearifan budaya lokal \|ral2140. \|o3 \|o1 advokasi program kubik kepada stakeholders dan mitra kerja pendayagunaan tenaga penyuluh \|tal2140000. \|o3 etal lanang (pkb pkb) penguatan pelaksanaan penyuluhan, menggerakan, pelayanan dan \|tal214000000.ial2140000001400 \|o3\|\|tal2140000. \|o3 metode kontrasepsi jangka panjang mkp) pembinaan pelayanan keluarga \|nal2. \|o3\|tal2140000. jos\|tal2140000. jo4 peningkatan keluarga sejahtera (ks) pelaksanaan pembangunan keluarga \|tal2140000. melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga \|ral2140. j\|ial2140000. joa\|tal2140000. \|o4 ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja urusan pemerintahan bidang tni perhubungan \|images\| nn, kan ten 6s.aa2 lelislnsoooooooeoo dias per susu ngan 4200s1a227) 277resesi\| agen19988oto nan ewen lejiseasooooooosoo jor penyediaan kajian tunjangan asn 3aszanaas\| 3neas127) 3nen9o127jon \|2oe) administrasi umum perangkat daerah \|o1 joa penyediaan bahan logistik kantolalu bnn lintas dan angkutan jalan (lai) poo jo2 penyediaan perlengkapan jalan jalan kabupaten kota \|1s\| \|o2 penyediaan perlengkapan jalan jalan kabupaten kota 2list2150. jo2 rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan 2list215.is215. jo2 .04f2os\| pengujian berkala kendaraan bermotor \|1s\| \|o2 registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor 2list2150. j2list2150. jo2 .0s\|o7 pengujian berkala kendaraan bermotor pelaksanaan manajemen dan rekayasa 2list2150. jo2 lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota pengawasan dan pengendalian 2list2150. jo2 \|o42list2150. jo22list2150. jo2 \|o2\|1s\| jo21s i215. jo2 .1afdan informatika tog7asa00\| emoesese7\| meaasaoo\| 6a97a9ag0jor \|or penyediaan kajian tunjangan asn 280a6275s37\| 2ssansta\|2osuanamao infoeluf enesamaantossitam emo ame ema koes) pengganda ang kanan nan: ng: ann: kn, ann pengadaan mebelneamasosoo ioaforl enam suara mom mon sap hedy: program informasi dan komunikasi publik nan: kn, pengelolaan informasi dan komunikasi jo2 publik pemerintah daerah kabupaten kota \|o2\| \|o4 pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ubi ineannasoosoo jeon fosil amar mewah soto gemosap ojo sosa\| penyelenggaraan hubungan 2116l21622122005. jo2 masyarakat, media dan kemitraan komunitas \|o3\| program aplikasi informatika 9oa769oo\| 9rarebook\| \|o3 pengelolaan e government lingkup pemerintah daerah kabupaten kota penatalaksanaan dan pengawasan \|o3 \|o12116l21622122005. jo32116l21622122005. josor penyediaan kajian tunjangan 3s829217e0\| seas2aae7tooolor \|zos barang milik dauref pada skp, \|ot \|2os.o6 \|oa penyediaan bahan logistik kantor 3z910000\| koes) pengganda ang kanan nan: ng: ans pengadaan mebelinssossnomorbrlambo senaamaasuawema omset too penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ordo penyediaan jasa pelayanan umum pado photo0ne:kekuatan, kesehatan, \|o3nan: ng: ann: kn, ana \|o1 ksp usp los pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro urusan pemerintahan bidang penanaman modal inn jaman\| dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintus2900 koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|o1 for penyediaan kajian tunjangan asn 42609us200\| azososo392\| a7oso0039t \|2g \|ody: program pengembangan iklim penanaman modal ann: kksa \|o3 pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinel) pelaksanaan penanaman modal nan: kn,s \|o1\|os\|oe \|o1n olahraga tan inn (ll pariwisata pemuda dan olah pop photo0 program pengembangan kapasitasprogram pengembangan kapasitas pembinaan dan pengembangan \|o3 \|o3jo3 partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan urusan pemerintahan bidang statistik p0. .o00 polo0 so.1d0.oo0 po.1d0.oo0 anak: me, program penyelenggaraan statistik sektoral ne: jo2\| penyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi jo2 \|o12al persandian nn: ig, ann: bank, program penyelenggaraan 2l21121622122005. \|o2 persandian untuk pengamanan informasi penyelenggaraan persandian untuk 2l21121622122005. jo2 pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten kota penyediaan layanan keamanan 2l21121622122005. jo2 \|o4 informasi pemerintah daerah kabupaten kota urusan pemerintahan bidang dal kebudayaan nn: ig, ann: pol hilir1o12220000100 0was pendidikan dan kebudayaan program pengembangan pelestarian kesenian tradisional yang (o2 masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten kota pelindungan, pengembangan, 2l2211012220. jo2 \|o1 pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya \|o3 program pengembangan kesenian tradisional pembinaan kesenian yang masyarakat jo3 pelakunya dalam daerah kabupaten kota peningkatan pendidikan dan 2l2211012220. jo3( \|o1 pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional program pelestarian dan el) pengelolaan cagar budaya nan: kn, jos pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten kota urusan pemerintahan bidang kal perpustakaan ann: po.rogram pembinaan perpustak\|o2 kebudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten kota sosialisasi budaya baca dan literasi \|o2 \|o1 pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat jow pengembangan literasi berbasis inklusi sosial program pelestarian koleksi el) nasional dan naskah kuno nan: ng: ann: kn, ann \|o3dinas kearsipan dan perpustakaan 34083056s0\| sztagoo0\| 3a3041016a4000\| ta476000\| \|o1 for penyediaan kajian tunjangan asn 2searotoro\| 2ses2tree22s1 .o8 \|on penyediaan jasa surat menyurat t000000\| soo0o0\| \|2a12.engelolaan arsip dinamis daerah kabupaten kota dinamis \|o2\|o2 (o1 layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten kota melalui jika program perlindungan dan penyelamatan arsip mnc ann: pemusnahan arsip dilingkungan \|o3 pemerintah daerah kabupaten kota yang memiliki retensi bawah (sepuluh) tahulaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi bawah tahun jurusan pemerintahan human anceaase.sa9\| g7at422152\| o ) sadosgia7o1\| oo urusan pemerintahan bidang dal kelautan dan perikanan nn: ig, ann: dinas perikanan socamtoas(basomnnoosaso teen) dokumen rka skpd nan: ng: w10a. 10e. ann: kn, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd sasomnoosato torltorlari entustmepmeangaroasan asas adalah asem all sasa jot penyediaan kajian tunjangan asn 23447tokohasnonos0sa00 ioafol penamaan suai menu ama emo asap amengelolaan penangkapan ikan wilayah sungai, danau, waduk, rawa, \|o3 dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam (satu) daerah kabupaten kota \|o3\| \|o2 penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap joa\|2oa\| pengelolaan pembudidayaan ikan 216a7ig000\| penyediaan prasarana .04lo2 pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah kabupaten kota penjaminan ketersediaan sarana \|o3 pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah kabupaten kota pengelolaan kesehatan ikan dan .04lo4 lingkungan budidaya dalam (satu) daerah kabupaten kota program pengawasan sumber sll daya kelautan dan perikanan ann: kks pengawasan sumber daya perikanan jos3l2513.2s50. .01o1perikanan era ne: penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam (cpariwisata pemuda dan olahaer \|or penyediaan kajian tunjangan asn a28s7a7a9s\| aaaeogtar\| days091411 pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd jon \|2os\| administrasi umum perangkat daerah as8ata0\| \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|2os joa\| penyediaan bahan logistik kantor as8ataxatmomam yorlambol #ewosaneoa mdaya tarik bnn destinasi pariwisata poo t4ses26ca\| \|o2 pengelolaan daya tarik wisata kabupaten kota penetapan daya tarik wisata kabupaten kota \|o2 pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten kota pengadaan pemeliharaan rehabilitasi \|o2 lo4 sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten kota \|o2 .03l\|o2 pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten kota jo2 penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten kota \|o1 penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten kota \|os\| program pemasaran pariwisata pemasaran pariwisata dalam dan luar jo3o3( .01o1pariwisata kabupaten kota penyediaan data dan penyebaran \|o3 \|o3 informasi pariwisata kabupaten kota, baik dalam dan luar negeri urusan pemerintahan bidang pop oivaspererwakan danperkesunan assasoooo\| ae3t1sr \|o7\| evaluasi kinerja perangkat daerah 33225s00\| aer jor penyediaan kajian tunjangan asn essigasar2trogram penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ne: ian \|o2 \|o2 pendampingan penggunaan sarana pendukung pertani\|o2 peningkatan kualitas sdg hewan tanam3l2713. .06lo1 sumbernya dari daerah kabupaten kota lain pengadaan hijauan pakan ternak \|o2 \|o2 yang sumbernya dari daerah kabupaten kota lain program penyediaan dan \|o3 pengembangan prasarana pertanian jos \|2o2\| pembangunan prasarana pertanian amsisoool\|o3 pemeliharaan prasarana pertanian lainnya program pengendalian kesehatan \|o42.o1\|o1 pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis program perizinan usaha pertanian nan: kn,pengembangan kapasitas \|o7 \|o2 kelembagaan petani kecamatan dan desa dna tanaman pangan dann \|o7\| evaluasi kinerja perangkat daerah zoe\| administrasi keuangan perangkat jon for penyediaan kajian tunjangan asn 1s770s81000\| 1a760306as2)satommoonato torlioeloal emeamansetantansartanor soon nose says) osn \|osfearoanoan1200 elf pertanian pop pengawasan penggunaan sarana \|o2program penyediaan dan \|o3 pengembangan prasarana .5s0\| pertanian pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b, kawasan .01o1 pertanian pangan berkelanjutan kp2b dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan lcp2b jos \|2o2\| pembangunan prasarana pertanian sas9730000\| aczwo9ooo pembangunan, rehabilitasi dan \|o1 pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani \|o3 pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanianlong storage \|o3 pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air pembangunan, rehabilitasi dan \|o3 pemeliharaan balai penyuluh kecamatan serta sarana pendukungnya jo7\| program penyuluhan pertanian t191619000\| are1solo\| ta9210800\| 1a92101800 jor\|2o1\| pelaksanaan penyuluhan pertanian ta91619000\| tasrsigooo\| tas2roa200 peningkatan kapasitas kelembagaan .01o1 penyuluhan pertanian kecamatan dan desa \|o72. \|o3 penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian urusan pemerintahan bidang sal perdagangan inn ann: smash dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian program peningkatan sarana elf kdi jan appl aan pop pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pena setang distribusi pop photo02ann: ann, tinggi \|o6 pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan \|oe \|o1 pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang urusan pemerintahan bidang kal perindustrian nn, tenang ben dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian program perencanaan dan pembangunan industri nan: men nan: kek ann: ann, tinggi penerbitan izin usaha industri iu), izin perluasan usaha industri ipni), izin \|o3\|o3 \|o2informasi industri nasional ne:al transmigrasi nn: ig, ann: bank, governo dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja program pengembangan kawasan transmigrasi ne: \|oa pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian penguatan infrastruktur sosial, \|oa \|o2 ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman unsur pendukung urusan pemerintahan poo) mamalia nn, kan mannsnaag lalat sekretariat daerah ss20028758e\| lalorfaorooooo0010000\| sex reta ria daerah ss3o0ee7ses\| program penunjang urusan alot pemerintahan daerah kabupaten kota lorjoo tone) dokumen rka skpd ya770. nan: kn, je770. koordinasi dan penyusunan laporan alor la01. \|o1 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd lorfemomnonoreooprlemonf eawaatmeamanaran menes olah aneh says olah ane zoe\| administrasi keuangan perangkat aer lain ja.o1. \|or penyediaan kajian tunjangan asn stop098388) lora \|os keuangan akhir tahan skpd koordinasi dan penyusunan laporan keuangan alor \|ao1. bulanan triwulanan semester skpd alor administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah alo1 \|o1 ketatausahaan barang milik daerah pada skpd los\| administrasi kepegawaian perangkat pop aer alot lao1. \|o1 \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya alo1 \|o1alor \|a01. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan labor for.o.voodoo1.lookfor administrasi umum perangkat daerah 29s6ss9000\| 3sasacooool alot \|as1. penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor jon fa.o1. \|oa penyediaan bahan logistik kantor 26aso99000\| joo roof pengganda ang kanan nan: kn, penggandaan alo1 \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd alo1 \|o1 pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah alot \|a01. pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan lakon fa.o1.o.ooo.ooo1.coo0 \|os pengadaan mebel poros\| bengawan peralatan dan mesin poo pengadaan sarana dan prasarana alor \|a01. pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya alo1 \|o1 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ja.o1. penyediaan jasa surat menyurat alo1alor \|a01.alot \|a011 \|o1 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan indy: alor \|a01alot \|a01. prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya administrasi keuangan dan alor \|a01. operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah penyediaan gaji dan tunjangan alor \|a01. \|o1 kepala daerah dan wakil kepala daerah penyediaan pakaian dinas dan alot \|a01. \|o2 atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah pelaksanaan medical check alor \|a01. \|o3 kepala daerah dan wakil kepala daerah penyediaan dana penunjang alot \|a01. joe operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah lara) fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat pop alor \|a01. penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah alo1 \|o1 penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah lor \|o1 penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah alor\|aorooo000010000\|or\| penataan organisasi mesto0\| mesto0\| jason pengelolaan kelembagaan dan pop isis jabatan jarak\| fasilitasi pelayanan publik dan tata poo asa\| pesanan protokol dan komunikasi pop mimpi calon \|a0o1. for for fasilitasi keprotokolan lain ja.o1. fasilitasi komunikasi pimpinan alor .1a jos pendokumentasian tugas pimpinan program pemerintahan dan efonfao bnn kesejahteraan rakyat pop alor\|ao1. \|o2 administrasi tata pemerintahan for fa.o1. penataan administrasi pemerintahan 99s98s00\| pengelolaan administrasi pop poo wilayah belas\| kalksanaan kebijakan kesejahteraan pop poo rritu: pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan alor \|ao1. \|o2 \|o2 capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan lor \|a01. \|o2 \|o3 capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat alor\|aor.oo000001. \|o2 fasilitasi dan koordinasi hukum s2000000\| calon \|a0o1. fasilitasi bantuan hukum lor \|o2 \|o3 pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum men men bee ejorrovosononoro o ber btn misecoo elonkmnnonososisoo1 boks petang bersama assessor\| 3in0) iso tasaoon program perekonomian dan elf aan pop alor\|ao1. \|o3 pelaksanaan kebijakan perekonomian bebas1ta00\|) koordinasi, sinkronisasi, monitoring alot \|a01. \|o3 \|o1 dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumi dan blue alor \|ao1. \|o3 \|o2 pengendalian dan distribusi perekonomian alo1 \|o3 \|o3 perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil a\|o1 \|o3 pelaksanaan administrasi pembangunan alor \|a01. \|o3 fasilitasi penyusunan program pembangunan alo1 \|o3 \|o2 pengendalian dan evaluasi program pembangunan lor \|o3 pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan alo1 \|o3 \|o2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik alor \|a01. \|o3 \|o3 pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi alor \|a01. \|o3 kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi a\|or \|a01. \|o3 \|o2 kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup lor \|o3 koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan aihall sekretariat pro as9cases.oo0\| sekretariat as1s4125740\| asgrasasooo\| sos07927300\| ts1a96260\| program penunjang urusan 4lo2 pemerintahan daerah kabupaten kota a\|o2 perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah a\|o2 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah a\|o2 \|o2 koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd koordinasi dan penyusunan laporan 4lo2 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd administrasi keuangan perangkat 4lo2 salah false\| penyediaan kajian tunjangan asn setesosseol satesoese0 4lo2 pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd a\|o2 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd koordinasi dan penyusunan laporan 4lo2 keuangan bulanan triwulanan semester skpd a\|o2 administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah a\|o2 \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya a\|o2 bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan jor\|2oe\| administrasi umum perangkat daerah 3sisa2o0) a\|o2 \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor jaloc\|ao200000001. penyediaan bahan logistik kantor mora7zoom\| a\|o2\|o2 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd a\|o2jot pengadaan mebel poros\| bengawan peralatan dan mesin poo pengadaan sarana dan prasarana 4lo2 pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya a\|o2 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tototonotoo lorkersln pemesan msunemamaan oral ema a\|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ctor pemeliharaan barang milik daerah 4lo2 penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya a\|o2 \|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan ininya 4lo2 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya jot \|o3 pelaksanaan medical check dprd folate\| layanan administrasi dprd reso2narasi\| a9a7asta704 216lo1 penyelenggaraan administrasi keanggotaan dprd \|or .1e fasilitasi fraksi dprd sosok0o\| a\|o2 \|o3 fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi dprd areal rn. tuan rumah pop program dukungan pelaksanaan elo jenzoamoan elf lie npniyebanaa pop .545a10\| poo alo2\|ao20. jo2 pembentukan peraturan daerah dan peraturan dprd penyusunan dan pembahasan alo2\|ao20. \|o2 program pembentukan peraturan daerah pembahasan rancangan peraturan pop photo0 alo2\| \|o2 penyelenggaraan kajian perundang undangan fasilitasi penyusunan alo2\|ao20000. \|o2 penjelasan keterangan dan atau naskah akademik jo2l202\| pembahasan kebijakan anggaran pembahasan apbd perubahan pembahasan laporan semester asaatooo\| alo2\|a020000. \|o2\| pengawasan penyelenggaraan pemerintlo2\|e020000. (o2( pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum alo2\| \|o2 \|o2 pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur alo2\| \|o2 \|o3 pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat 4lo214. .03lo4 pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian alo2\| \|o2 jos pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam pengawasan tindak lanjut hasil alo2\|a020000. \|o2\| pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan pengawasan penggunaan anggaran alor\|so20000. \|o2 pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah jo2 \|2oa\| peningkatan kapasitas dprd s8e3000\| bimbingan teknis dprd lalu\| publikasi dan dokumentasi dewan penyediaan tenaga ahli fraksi syarak penyusunan program kerja dprd 4lo214. penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat kunjungan kerja dalam daerah alo2\|ao20. \|o2 fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah alofa20000000100 jo2\|20a\| fasilitasi tugas dprd mes2lasso\| alor\|so20000. (o2 \|o1 koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dprd ne: musyawarah poo unsur penunjang urusan ila perencanaan badan perencanaan pembangunan pop program penunjang urusan \|o1(s.slot \|o1 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd jor (s.o1. \|o7 evaluasi kinerja perangkat daerah jor (s.o1. for penyediaan kajilot \|o1 \|os keuangan akhir tahun skpd koordinasi dan penyusunan laporan (s. keuangan bulanan triwulanan semester skpd administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (sor \|s.o1. \|or administrasi umum perangkat daerah (s. penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|s. \|oa penyediaan bahan logistik kantor 10as2600\| oo) (s. \|o1 \|o5 penyediaan barang cetakan dan penggandaan (s. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan ((s. \|o1 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (spelaksanaan musrenbang kabupaten kota \|o1 penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan koordinasi penyusunan dan \|o1 penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota analisis data dan informasi \|o1 \|o2 pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah (s. \|o2 analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah pembinaan dan pemanfaatan data \|o2 \|o2 dan informasi perencanaan pembangunan skpd pengendalian, evaluasi dan pelaporan \|o1 bidang perencanaan pembangunan daerah koordinasi pengendalian (s. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota program koordinasi dan \|o1s\|o1 \|o2 perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan koordinasi pelaksanaan sinergitas (s. low dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah\|o1 perekonomian dan sda sumber daya alam) asistensi penyusunan dokumen s\|o1 perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian koordinasi pelaksanaan sinergitas (s. \|o3 jow\|o1 dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sda \|o3israel jreuancan 89r. badan pengelolaan keuangan danslo2 \|o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah .01#mmonooooromofrliorforl atas erna nama taste atom amen \|o1 \|on penyediaan kajian tunjangan asn sosasarooo\| sees29tee) pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd slo2econooneneloeoss\| manggammsematnowan nama mel mama) mama \|20e\| administrasi umum perangkat daerah amsal8oo0\| \|s.penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o2 \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|o2 \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o2 \|o1 pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ste mom ponorogo\|n eror moto aa, \|o2 \|o1 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|o1\|fosfat\| penyediaan jasa surat menyurat ssoooool ' ssooooo\| 6s0o0ool of ssooooo\|elf program pengelolaan keuangan \|o2 koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah koordinasi dan penyusunan perubahan kua dan perubahan pas ne: \|o4 koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan rka skpso2 \|osdan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank\|o2 \|o4\|s. \|o2 penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah analisis perencanaan dan \|o2 \|o4analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan tee lzoeoo\| pengelolaan dana darurat dan\|s. \|o2 inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah implementasi dan pemeliharaan \|o2 sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah elf program pengelolaan barang pop \|o3 pengelolaan barang milik daerah m9709700\| ros97e0800 penyusunan standar harga ketatausahaan barang milik daerah tsa8t100\| pengamanan barang milik daerah t9709700\|adan pengelola pajakpenyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|o2er \|or \|or penyediaan kajian tunjangan asn ane0gugoog\| 42n342699a) 2n34269042 keuangan bulanan triwulanan semester skpd aer bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan jot\|2oe\| administrasi umum perangkat daerah \|o2 \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor .oe\|oa penyediaan bahan logistik kantor 217moscow \|o2 \|osgadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah smemonosooatoorlesnlrs penata mas esa ame sem oemsanonomonoaoo torlesafol #eyedaan isa eno mem madapatan g9o. pop ejaan kegiatan pengelolaan pendapatan poo analisa dan pengembangan pajak slo215. \|o2 daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah joa penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah joa\| \|o4 penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah slo2\|s. joa2. \|os pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah slo2\| jslo2\|s. joa2. \|o7 perdesaan dan perkotaan pbb2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) \|oa jos penetapan wajib pajak daerah 9aa93000lo2\|s. soal2.390054s0\| slo2\|s. joa2.iso\|(s: perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|s.\|o1 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd naa administrasi keuangan perangkat pado pado (ot \|on penyediaan kajian tunjangan asn aware7toko\| \|s. pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd \|ss. \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|o3 bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan \|o13 \|(ot (os pengadaan mebel te1eoo\| stoo\| \|o3 \|s. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (ot \|on penyediaan jasa surat menyurat 9oo0ooo\| \|s.oa \|s. \|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan o1 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.o1 \|og fasilitasi lembaga profesi asn ses9agol kenagarian nama nan: ng: ann: kn, ann kepegawaian \|o2\|o2 pengembangan kompetensi asn \|s. koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat \|o2 \|20a\| penilaian dan evaluasi kinerja aparatur \|s. \|o2 pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur \|s. \|o2 pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai pembinaan disiplin as\| program pengembangan sumber daya manusia sertifikasi, kelembagaan, \|oaa\| jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan isles\| eweutian pan pence tangan b000. badan penelitian dan pengembangan merangin poo program penunjang urusan soss190. nan: kn, koordinasi dan penyusunan laporan sos capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd aer \|o1 penyediaan kajian tunjangan asn 213sse3a7) pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd aerjor\|20e\| administrasi umum perangkat daerah solo0\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor .0e penyediaan bahan logistik kantor s60asso.for penyediaan jasa surat menyurat 27sa9800\| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ctor pemeliharaan barang milik daerah sossos prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya program penelitian dan pengembangan daerah ne: n9299 gng239 los\|s. jo2 penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan joz\|2oa\| pengembangan inovasi dan teknologi uji coba dan penerapan rancang 5l0s15. \|o2 bangun model replikasi dan invensi bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi unsur pengawasan urusan bener tak pop leaf jiwspextorar peran t0. .so.cos\| 1sed00. lelorfeorooooooo1o0o0\| iwseextorar 103n6978000\| t0616.s09orlemmorooonsomlorkemilnf atas beragama amal san sae ole see aer telor \|eo1.o.oo0. )or \|o1 penyediaan kajian tunjangan asn 6o928seo00\| esergatars) esergarg79ermejor for.o.voodoo1.ooo\|or administrasi umum perangkat daerah agt4zoom\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor jor fe.o1.o.ooo.ooo1.coo0)fe.o1.o.ooo.ooo1.coo0 forngawasan ne: mejor for.o.voodoo1.coor\|o2 penyelenggaraan pengawasan internal aa9ne337s0\| tateeeszso\| 1at6e85750 for fe.o1. revi laporan kinerja\|o2 penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu \|o2 penanganan penyelesaian kerugian negara daerah program perumusan kebijakan, el) pendampingan dan asistensi nan: keor.o.oo0o001. \|o3 pendampingan dan asistensi pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah koordinasi, monitoring dan evaluasi \|o3heh unsur kewnavanan s693zs09000\| 576s3. dien searraas200\| energi0o\| sasa soon srssaasassn\| canon2so\| ss) ilorfzorooooooo1o0 kecamatan sangre t00s7a7so iz010. for for penyediaan kajian tunjangan asn e3arasgooo\| \|o1 pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd aer bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan ilor\| joel2oe\| administrasi umum perangkat daerah for \|ori7l7l01177lo1ann: kks ilor\| jose2o2\| kegiatan pemberdayaan kelurahan 2261season\| 339sanremo\| usahaponton dan ketertiban umum t0110. ann: kks wonosobo\| \|o17010\| \|oa\|ann: ann, tinggi (sooko0 oro000000200 kecamatan pasir 84e9827000\| sow228779\| 191asso0\| program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota ilor\| o1. for penyediaan kajian tunjangan asn 3sse2color010000000200 jorlzoe\| administrasi umum perangkat daerah ilor\|r o1. for penyediaan bahan logistik kantor \|o1horfrotnmnnonozon yoreenos\| pesta taxonelf) kelurahan pop poo7lo117. \|o3 \|o3 pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan ilor\| jose2o2\| kegiatan pemberdayaan kelurahan 34so000\| pembangunan sarana dan prasarana usaha pemberdayaan masyarakatlor\|o10000000300 kecamatan pam enam 3se8316info1\| jon penyediaan kajian tunjangan asn 2s01s128s0\| 23ua2ess87\| pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd ilor\| jo1l2oe\| administrasi umum perangkat daerah for fz. jonmajor jon \|or penyediaan jasa surat menyurat t00000:elf kelurahan pop peningkatan efektifitas kegiatan 7lo117. \|o3 pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan irlorfz010000000300 jos2o2\| kegiatan pemberdayaan kelurahan pemberdayaan masyarakat popizor000000040000\| kecamatan ang baratore) dokumen rka skpd ne: administrasi keuangan perangkat \|o1 salah info fz. for penyediaan gaji dan tunjangan asn taw0e81332\| pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd ilor iz01. \|or administrasi umum perangkat daerah t2sas9800)asa9zoom\| "onfo fz. for penyediaan jasa surat menyurat \|o1#elang belanja transfer jumlah belanja belanja operasi belanja modal belanja transfer jumlah belanja dugaerdayaan roroannoooesooofoaf.0000o3 penyelenggaraan lembaga kemasyarakatilorizor00ooo0soo kecamatan t2 won ovoannoooseo ono dokumen rka skpd nia irlorfz01. for for penyediaan gaji dan tunjangan asn aa96578220\| tanete733\| taat16733 pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd aer \|o1 \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya ilor\| joelo1.o0000005. for penyediaan bahan logistik kantor cos2a000\| jandaininya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah lgu perizinan\|o11701\| \|o3 \|o3 pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan tfrsnoam temen same awalrlorfrorooooo0oeo kecamatan pasir selatan tesessnooo\| 1805332s83aer irforfz010. jor penyediaan gaji dan tunjangan asn 13sss1bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan irlorfzo10000000600 jor\|20e\| administrasi umum perangkat daerah ilor iz01. jon 0e penyediaan bahan logistik kantor sseseaoofzo1000000070000\| kecamatan tasi timuraer info fz. \|oz010. 9a996000\| tasa2000)\|rorooooo0080000\| kecamatan tasi ra27salooniron \|r o1. )or \|ox penyediaan gaji dan tunjangan asn na27saloon\| pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd ilor\| o1o00000080000\|o1 administrasi umum perangkat daerahilorzorooooooo9o0 kecamatan tasi barat 32s00000\| tec0876.7e8133687e7eo10000000900 jor\|2oe\| administrasi umum perangkat daerah ilor\| jon penyediaan bahan logistik kantor esoasoo0\| mo2solo7lo1\|\|roro0000x00000\| kecamatan marco tas 12s9018(non \|r o1. \|ox penyediaan gaji dan tunjangan asn 9s9018\|o1 bulanan triwulanan semester skpd aer bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan ilor iz01. .00000100000fso99o8o0\| "on roof penggandaan san nan: kn,kks wis4s00zorooooo01t00 kecamatan tasi tas tos774capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd aer ilor\| o00000011. for \|orirforfz010000001100 jor\|2oe\| administrasi umum perangkat daerah t4s62100\| mamamoo\| \|o1 \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor info \|or 0e penyediaan bahan logistik kantor s63a91o0\| ca2taat0\| oo) pengganti kanan tn: lol cocoroof bayan aon dan mean mnc lol (do2a07010.(\|o2 pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan ilorfzo10000001200 kecamatan rena pamenang r420701.000001200 jor penyediaan gaji dan tunjangan asn m0sze87s00\| 1a29701008\| 1a2070100irlorfz010000001200 jorge\| administrasi umum perangkat daerah t2170000\| 206lo1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor info1\| jon iorfrotomenonszon yorleseonf temeasanmasusinemaa cameo olah geresoaf arema olah m7linggi pasa6o00) peningkatan efektifitas kegiatan 7lo117. \|o3 \|o3 pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan 7lo1 izo1000000130000\| kecamatan pamenang tan s33astana\| program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota info fz. \|on penyediaan gaji dan tunjangan asn t233sanailor fz01. .000001300fo1 \|20e\| administrasi umum perangkat daerah onfrotosoosesasomf 0g, pemesan ian tmaitnggn\| armooaa) eromoep info fz. \|oa penyediaan bahan logistik kantor s2209100\| 62s9eno\|benlronoo00001400 kecamatan mua siauon mana bea ilor (z010. for .o2 for penyediaan gaji dan tunjangan asn asz8372000\| te3e3s1e1e\| oo)r\|o10000001400 jo1zfeetomenornson yorleeeu emedansaantogsit tenar ana koes) pangan nan: ng: ann: kn, penggandafor (z010. \|or oa for penyediaan jasa surat menyuratgordon0read00) joaerayakirlorfrorooooo01s00 kecamatan tang \| terus6831z010. forrlorfzo10000001500 jorlz jon 0efa\| penyediaan bahan logistik kantor 296sa000\| "on roof pengganda ang gan gan nahorlrorooosennsor yen tool eyes sunan mal emarfzoroooooo1coo kecamatan jangkar 2a8zas2722)for jor penyediaan kajian tunjangan 21157300o\| 2ne2as2122) 2ne24s2722 \|o1\| jorla\| .0ehorlhotomoooseso torlioaloif emeammmasuawenaan ios ahh angsa area asa7lo1\|ilor\|o1000000170000) kecamatan yan gka timur 166774s000\| 1a388n8554lorrennorosomeomlorkemilnf atas beragama aorta tomo emas iron \|oz penyediaan kajian tunjangan asn 13317as000\| 44088massa (z01. .00000170000for .0e\| administrasi umum perangkat daerah 966ra00o0\| \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor iron \|oa penyediaan bahan logistik kantor koes) pengganda ang kanan nan: ng: anirlorfzoro00000180000\| kecamatan sungai atau\|oxilor\| oo00000180000non \|r o1. for.0000o2 \|o1 pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait \|o1\|o1 .000\|o1 (oa koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum \|oa .01o2 harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat\|os pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa \|o6 .01o2 fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa irlorfrorooo0001900 kecamatan rendah pembalap 8s00info \|or o2 penyediaan gaji dan tunjangan asn 1297372esrforfz010000001500 jor\|2oe\| administrasi umum perangkat daerah as00000\| ilor jon 0e penyediaan bahan logistik kantor as00000\| "on pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan iloilo10000002000 kecamatan pan guratan jam asasi3ttorkoomoose kota awam asa ame irlorfz01. joner \|o1 \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya ilor\|o10000002000 for \|oa7lo1 j7lo1 \|o3 pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ann: kks \|o117010. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum \|o1\| joa\| \|pemerintahan desa nan: kn, (soo0fzoro0o0002100 kecamatan batang kasumane dokumen rka skpd ann: ann, tinggior for penyediaan gaji dan tunjangan asn task001000\| ta77so889a\| ra77s08094lor\| for .0e penyediaan bahan logistik kantor sassasoo\| .06l0 .01\|o1(o1a.o00)lol (solo00)ne: po0.o00\|o1 \|o3 fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa ilor iz010000002200 kecamatan san gko barat 407a000\| 1s87680000\| a0z4efo1f7: jon penyediaan kajian tunjangan asnirforfz010000002200 jor\|2oe\| administrasi umum perangkat daerah msa9sss\| \|o1 \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor irforfz. \|or 0e penyediaan bahan logistik kantor 2kazoo0\|o1\|010000002300 kecamatan lem masu meseatooootan8831220) \|o1irforfz010000002300 jornfo fz. jon 0e penyediaan bahan logistik kantor roofs pengganti kanan ann: ann, tinggi pengganda\|enang: pen robot00) peningkatan efektifitas kegiatan 7l0117. \|o3dan ketertiban umum ann: kk0117. .01ilorfzo1000000240000\| kecamatan nato ntan ra83870o)or \|ox penyediaan gaji dan tunjangan asn nn83870000\|info fz01. \|(non for \|oxlolmete pen men tee men men btc mn) klo kesatuan angsa dan politi o0\| sa40914000\| o2s04253\| lslorsorooo0000z00 sapankesatuan bangsa dan poin sasogtmfonaon tone) dokumen rka skpd nan: kn, woo koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd aer labor\|2o1. for \|or penyediaan kajian tunjangan asn 26a091a3nate2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya lsjorfso1o000000700 jorrlaotomoooorso jorlioelaal emeamansetantansartanr (casoosol ahh sineas ternama) esposaeorlnorommoooonso tonfzoafoi pemesan sara men meme ar\|o2joe\|\|osloau\| bupati merangin madhuri, pd,, m.m salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum firdaus, s.h., m.h. pembina tk.ibelanja lah bei kelompok belanja16703e9800\| t1931ss0.se9 pekerjaan (o3\| \|o3 umum dan ruang perumahan rakyat dan joan foa padat permukiman ketenteraman dan ketertiban \|osl4 los\| umum serta perlindungan masyarakat lorlosfilos\| sosis desa7gas8 lorlozlalos\| pangan 209s0000\| 1905s0000\| oleh ligikangan kependudukan o1lola\|t2\| dan pencatatan\| sipil pemberdayaan tol2\| masyarakat dan desa pengendalian (ara dan berencana a020u95000\| eni komunikasi o113l2\| dan informatika koperasi, (halal17\| usaha kecil dan menengah penanaman son4ooo0l sold0000\| sox40000\| sora0000\| 33343056s0\| sata9000\| ol. lig\| \|2s\| kelautan dan perikanan t44450000\| sekretariat orlealalo2\| ska pengembangan 'orleelelorf inspektorat s6722094400\| kesatuan o1\|30lalu1\| bangsa dan politik ketertiban dan keamanan ketenteraman dan ketertiban lo1l4 los\| umum serta perlindungan masyarakat sletoekssa tam ole ton pekerjaan lo1( \|o3 dna dan penataan ruang calls atom soo ama soe loaloalalis\| perhubungan komunikasi lola\| dan informatika koperasi, loss2\| usaha kecil dan menengah roda! galmtaitomaan meal ella elah bei kelompoklog\| \|2s\| kelautan dan perikanan 2s13asa000\| perlindungan lingkungan hidup pekerjaan umum dan (oto pama penataan ruang lingkungan losfefaa perumahan dan fasilitas umum pekerjaan umum dan ona penataan ruang perumahan rakyat dan o2dijual kawasan permukiman o7l ireseaaan too yoo 31550064s505\| 895562se7as\| c4c91396use\| pengendalian (o2l2 penduduk dan keluarga berencana bal teamisara yoo color\|al2e\| pariwisata a72status) alone3sa20\| ta3es249e8\| 2ze9g9981s2\| bol eeworoan yoo to634rta9e9e\| tolol kepemudaan dan olahraga tojorflaa) pemetaan \|osama0\| ole mama sonata amar) ola stsonasa naam perlindungan sosial mpe come maen emo pemberdayaan perempuan jo2l2 dan perlindungan anak oral\|memesan ama mma jam perubahan) perubahan) asem bidang pendidikan editan basa tangsioaan pendidikan sekolah dasar pembangunan uang gur kepala sekolenmu 2nnt25ss0\| r2sss) pembangunan ruang unit kesehatan sekolah sososatoo\| soso6ato0 pembangunan perpustakaan sekolah sanseido\| sen3561s0 pembangunan sarana prasarana dan utica sekolah tanocangao\|, saenssnco0\| patabitasi sedang berat ruang kelas miagenisso\| macem panas sedang berat perpustakaan sekolah raoraooso\| panas sedang beat sarana, prasarana dan its sekolah so8445500\| ca7s1200\| pengadaan ebi sekolah 220sssaaso\| pengadaan kelengkapan siang pengadaan pri dan peraga sima aj, 2222anss\| pemetangaraan proses eljardan ujanbegi pesona bidik ssoooooo\| s8senior\| pembinaan minat bakat dan kapital swa t252p0200\| rasasooo\| antara2001 ee pembawa tee pembinaan kolembagaandan manajemen serah ) \| o9dagrsssso\| 4254s8300\| 2700ss0)\| pengelolaan dana b05 sekolahbasar o) ' ' \| 37380s9801\| 4004ss2s27\| peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos sekolahbasar 'o ) ) \| ) #ss4e07so\| jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar ialah pendidikan dasar jam pengelolaan pendidikan nonformal kesetiaan ama rea eee asas ata lho engastaan mebel pendidikan nonformal kesetiaan ' ) ' ) \| oo\| sesasnee\| s8s35xes\| pengadaan mat praktik dan peraga siswa nonformal kesetaraan ) \| ? penyelenggaraan proses belajar nonformal kesetaraan ) \| pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal kesetaraan umah pengelolaan pendidikan nonformal kesetaraan\| (24s. imah pendidikan kesetaraan pendidikan anakusiabii o uuu viva pengelolaan pendidikan anak usia dini paud) pembangunan gedung ruang kelas ruang guu ) ) \| oo\| n61120000\| pembangunan sarana prasarana dan utiitaspaup) )\| 6ses29gco\| bisa13240\| rehabilitasi sedang berat gedung ruang kelas ruang grup aup ) \| "a42020416\| pengpdsanmeoetppup akses625a\| assess25\| pengadaan penengkapanpaun pengadaan mat praktikal peraga siwapaud) ) \| penyelenggaraan proses beljarpaup oo penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuanpaup ) ) \| sea pembinaan olembagaandan manajemenpaup) ) \| o91n9105000\| os858000\| lfengeloan dana boppavp ' ) ' ' \| es1900000\| o jumlah pengelolaan pendidikan anak usia dini paud) ialah pendidikan anak usia dini ialah spm bidang pendidikan resep bidang kesehatan pelayanan kesehatan ibu hamil tpanyadisan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota teasiotan pelayanan kesehatan ibu ami men zenodo\| rangsang\| (ama penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota tamah pelayanan kesehatan amiperubahan) perubahan) ramalan kesamaan beat penyatuan layanan kesehatan unuk gan rujukan tingkat dawan kabupaten kota jenoetmanpetyananteetatantbabasain ternmoessag tearananong kane jci ama anyaman layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan ingkar daerah kabupaten kota umah layanan kesehatan ibu berat\| tan (ra26n251\| ramalan kesamaan bai paretatih ( pakaian layanan kesehatan untuk dam ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota ponosotanpetyanan estatantayiparutane oas ong 2ensasoog garasi\| jco ama penyataan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota. .o2s.ooo\|. .so.co0 umah layanan kegiatan bayi taru tar 3s.o5000\| .sn. kesamaan kecamatan bata tekanan layanan kesehatan untuk gan rujukan tingkat darah kabupaten kota ponosotanpatyanan estatantatta setiap ojo aero ama penyataan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota. ma sengon\| .sen oo) umah pelayanan selatan atta) massenooo ol.(15coor0\| (lo tawanan santan pada use pendeta dasar penyaiaantayanan kesehatan unuk ukm gan rujukan tingkat dawan kabupaten kota jonathan taman kegiatan ada peran dasar) stats aoa gas (iii amat penyediaan layanan kesehatan untu ukm dan rujukan tingkat daerah kabupaten kota umah layanan kesehatan pai usia pendidikan dasar). 3ndor00\| ramalan daratan ada uamprosnar penyediaan layanan kesehatan unuk ukm gan rujukan tingkat dawan kabupaten kota jnoetman pelayanan selatan pts usaptodurat sosok0 bro (jci ama anyaman layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota. o.soo0\| os99oo0 mimtaipayanam kegiatan pada producer\| sssngoo\| ramalan kesamaan pada uatajut ( panyetian layanan kesehatan untuk dam ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota ponostsapetyanan estatangadausiatanyu test soo jco ama anyaman layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota dumanetayanan kesehatan ada usntanjut\| (\|. sayatan setara pendeta hipertensi penyediaan layanan kesehatan unuk ukm gan rujukan tingkat dawan kabupaten kota ponostisan pesanan kegiatan bendera panen tss (jco ama penyataan layanan kesehatan utuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota tasaraoo0\| taa7ao00\| umah layanan kesehatan endoita potensi) masraooo\| masrsooo\| layanan santan pendeta diberi kamus penyaiaantayanan kesehatan unuk ukm gan rujukan tingkat dawan kabupaten kota pangeran layanan kegiatan bendera diabetes matius tatap asap (iii amat penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan rujukan tingkat daerah kabupaten kota\| masa so0\| umah layanan kegiatan penderita diabetes met makro200\| ta970300\| pemanen ketaatan orang angan teriak virus yang melemahkan daya tahan tubuh mandi (human immunadefidengy vu) penyatiaantayanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota penataan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv toooooo0t tor o00p (jco ama penyataan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota. to.bonobo\| javana mmm jerman maan maa immunodeficiency virus) oma bidan kesehatan team bidang peragaan umum ban penata ruang (pemenuhan kebutuhan komen bra ( pengetatan dan pengembangan siam penyajian minum gram bawah kabupaten kota pamukan tenaga rentan stategidanteosspam oo) skor star tato pembangunan spa jangan perpipaan kawasan perasaan. osaatooon hsonanooo\| 2en000\| penata sem ringan perpipaan kawasan perasaan r7saat0n\| sa52000). paman sem tanpa peran anasanpentaan paman angan perpipaan kawasan perdesaan pane ema pangdam pemerintah desa dan kelompok masyarakat pasukan tag peran kiasan perasaan bsa (jco aman engan gan pengembangan sistem perkataan air minum spam) daerah kabupaten kora miftah pemenuhan kebutuhan pokok minum seharian) asas1i. .o0) oremesaan layanan pengaman irtimban domestik pengetatan dan pengoritangan siam limbah domestik gub sistem pengolahan setempat poloolpol jumlah pelayanan informasi rawan bencana poopoo pengembangan kapasitas tim reaksi cepat trc) lngelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan ski)inas pendidikan dan kebudayaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar \|o1 urusan pemerintahan bidang pendidikan lot \|o1 program penunjang urusan pemerintahan daerah program penunjang urusan \|o1 \|o1 pemerintahan daerah kabupaten kota to1\|o1 perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (or lorx penyusunan renstra dan senja perangkat daerah koordinasi dan penyusunan pandan dan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan \|o1 fog penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerahlor lor i2. \|o3 pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd\|o1 bulanan triwulanan semester skpd \|o1 \|o1 \|o9 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun \|o1\|or\|\|o1 \|o1 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor \|o1 \|o1 \|os penyediaan jasa jaminan barang milik daerah \|o1 \|osj2.o3\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|o1 l2.og\| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan to1lo1\| rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kantor kantor \|o1to1 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor \|o1 l2.og\|3g rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor \|o1 \|o1 rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas operasional to1undangan \|o1 \|o1 ja.oa\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan 'o1\|o11 \|o1 j.os\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan forfonfeoe administrasi umum perangkat \|o1 \|o1 j(o1 lot i2.lo1ot( ( ore enggan peralatan dan mesin pengadaan sarana dan prasarana \|o1 pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya lo1lor .og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|o1 \|o1 .og\| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|o1 \|o1 ja.og\| penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorpemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan for sol bea narangferfoel pendidikan forfozfeon pengelolaan pendidikan sekolah \|o1\|o1 \|oe pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah for oz\|eon rehabilitasi sedang berat ruang lo1 rehabilitasi sedang berat perpustakaan sekolah1\| penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik \|o1 \|o2\| pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa penyediaan pendidik dan tenaga \|o212. kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar pengembangan karir pendidik dan \|o1 tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar \|o1 \|o2\| pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pengelolaan dana bos sekolah dasar \|o1 \|o2\| peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos sekolah dasar pembangunan laboratorium sekolah lo1lola.o2\| pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama \|o1 pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah \|o1 \|o2 rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah \|o1 \|o2\| .o2\| rehabilitasi sedang berat ruang unit kesehatan sekolah lo110212. rehabilitasi sedang berat perpustakaan sekolah lo1 lo2 rehabilitasi sedang berat laboratorium2\|2 pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa penyediaan pendidik dan tenaga o2\| kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama pengembangan karir pendidik dan \|o1 \|o2 \|'tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama \|o1 \|o2 .0o2\| pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah \|o1 \|o2 pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama peningkatan kapasitas pengelolaan \|o1 \|o2 \|bana bos sekolah menengah pertama rehabilitasi sedang berat ruang lor lo2 \|as rehabilitasi sedang berat ruang kepala sekolah lo1loz\|a.o3\| pengelolaan pendidikan anak usia dini paud) \|o1 (pembangunan gedung ruang kelas ruang guru paud \|o1 \|o2\| \|o2 pembangunan sarana, prasarana dan utilitas paud2 pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud \|o1 \|o2\|o1 \|o2 tenaga kependidikan pada satuan pendidikan paud \|o1 \|o2\| pembinaan kelembagaan dan manajemen paud pengelolaan dana bop paud lorlozla.oa\| pengelolaan pendidikan nonformal kesetaraan pembangunan sarana, prasarana dan \|o2 \|o2 \|utilitas sekolah nonformal kesetaraan rehabilitasi sedang berat \|o1 \|o2 gedung ruang kelas ruang guru pendidikan nonformal kesetaraan rehabilitasi sedang berat \|o1 \|oa pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal kesetaraan \|o1 \|o2 pengadaan mebel pendidikan nonformal kesetaraan \|o1 \|o2 j2.oa\| pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal kesetaraan \|o1 \|o2 j2.oa\| pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal kesetaraan lo2 l2.oa\| penyelenggaraan proses belajar nonformal kesetaraan pembinaan kelembagaan dan \|o1 \|o2 manajemen sekolah nonformal kesetaraan pembangunan laboratorium program pengembangan \|o1lo3la.o1\| penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar penyusunan kompetensi dasar \|o1 muatan lokal4gembangan jjeejolos program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya \|22los .o1\| penetapan cagar budaya peringkat kabupaten kota \|os \|ox pendaftaran objek diduga cagar budaya peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya lola.o2\| pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten kota pengembangan cagar budaya rumah sakit daerah kol. nana abundant bangko2\| penyusunan renstra dan senja perangkat daerah \|o2\|o1 \|o2 koordinasi dan penyusunan ena2 \|o1nanotoooo\| jaelonlzosfoslpenyadaan jasakebesihankanar \|o2\|o1 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor \|o22 \|o1 pengadaan kendaraan dinas operasional kanan nee pung kantor rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor jeon fase administrasi umum perangkat \|o2\| \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan bahan logistik kantor \|o2 \|o1jeo2\|ot lz.ogl\|o2 \|o1 .o8\|o2 \|o2 pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya fefooeanloa enggan una saki.orang dengan risiko terinfeksi hiv \|o2 \|o2 pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat \|o2lo2 .o3\|pengendalian dan pengawasan serta (oz \|o2finas kesehatanperencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah lo2lo1 .o1\| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah to2 \|ox2\|2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun lo2\|o1inzoonoonooamo) tloelorltssjoolremedamnemkeremmanann pengganda \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan to2101 rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah \|o2\|o2 pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional \|o2to2 peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur \|o2 .oal pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tertentu tarcoocoomeooelnjoeloeoaloslpemaamangarasamnramai undangan to2 .0a\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan telefon eos administrasi kepegawaian perangkat \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|o2\| pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian to2 pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi \|o2 \|o1 sosialisasi peraturan perundang undangan to2 bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan administrasi umum perangkat \|o2\|o1 (adan \|o2\|o2\|ox lz.ogl penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|o2o2foto2. (penunjang urusan pemerintahan daeraheos fo)2\|o1\| penataan organisasi monitoring, evaluasi dan \|o2 pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksanmbangunan puskesmas bean guna fasilitas kesehatan \|o2 pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan \|o2 \|o2 \|.oe pengembangan puskesmas ao. puskesmas rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya to2l02 pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan pengadaan prasarana dan \|o2\| pendukung fasilitas pelayanan kesehatan pengadaan alat kesehatan alat \|o2\|\|o2\|\|o2 \|o2 pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir \|o2 pengelolaan pelayanan kesehatan balita \|o2 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar \|o2 \|o2 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif \|o2 \|o2\|o2 \|o2 pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus pengelolaan pelayanan kesehatan \|o2\|\|o2\|o2 kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana pengelolaan pelayanan kesehatan \|o2 \|o2 bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana \|o2 \|o2\|o2 \|orang dengan masalah kesehatan jiwa sdmk) pengelolaan upaya kesehatan pelayanan kesehatan penyakit \|o2lo2\| menular dan tidak menular \|o2 pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat \|o2 \|o2 deteksi dini penyalahgunaan napa fasyankes dan sekolah \|o2 \|o2 penyediaan telemedicine fasilitas pelayanan kesehatan operasional pelayanan puskesmas \|o2 operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya \|o2 \|o2 pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan kabupaten kota investigasi awal kejadian tidak \|o2 \|o2 diharapkan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) \|o2\|dan fasilitas pelayanan \|o2\|o2.oa\| peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan penyiapan perumusan dan \|o2\| pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan program peningkatan kapasitas \|o2\|o3 sumber daya manusia kesehatan pemberian izin praktik tenaga \|o2 kesehatan wilayah kabupaten kota pemberian izin praktik tenaga \|o2 kesehatan wilayah kabupaten kota pengendalian dan pengawasan serta \|o2\| tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan pembinaan dan pengawasan tenaga \|o2\| kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan wilayah kabupaten kota\|o2 \|o3 pembinaan dan pengawas3 \|o2 pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar \|o2\|o3 \|o3 pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan pengembangan mutu dan \|o2llo3 .0a\|\|o2 (og \|o2 pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pemberian izin apotek, toko obat, \|o2 lok\|oa 2 \|oal.oe\|kelas masyarakat bidang kesehatanan sehat dalam rangka promosi preventif\|o2 penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat dinas pekerjaan umum dan nanarogram penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota lo3\|o1 perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|o3\|o1 .o1\| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|o3 \|o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|o3 \|o1 penyusunan renstra dan senja perangkat daerah (o3\|o1 \|o3 penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah koordinasi dan penyusunan dpa \|o3\|o1 koordinasi dan sinkronisasi(o310112. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd evaluasi kinerja perangkat daerah xenon zoo) administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn \|o3 \|o1 pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd \|o33 \|o1 j2.o2\|o7 keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|o3 penyusunan laporan keuangan bulanan semester \|o3 \|o1 \|o9nyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada skpd (og i2. los penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 'pena (oo keuangan iosoonaooosoo \|1oslonfaoaonfpemedaantesakeberihankanor app calon says aan kerja penanda san penggandaan \|o3 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (og \|o1 i2. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor \|o3 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan to3\|o1 rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah log \|o1 i2. pengadaan kendaraan dinas operasional kam manan (oo kantor \|o3 pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan \|o33 \|o1\|o3 \|o1 j2.oa\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan 'o3 administrasi kepegawaian perangkat daerah \|o3\| \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|o3\| \|oa koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian \|o3 \|o1 pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi \|o3 \|o1 sosialisasi peraturan perundang undangan \|o3 \|o1 .o5\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan jen fon\|eoe administrasi umum perangkat \|o3\| \|ox penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (og \|o1 i2.0e(og i2.0g log penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|o3 .oe\| penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o3 \|o1 ketatausahaan arsip dinamis pada skpd dukungan pelaksanaan sistem (3 \|o1 pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan \|o3 \|o1 pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan lainnya lo3\|o1 .og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|o3 \|o1 .0og\|o1 (pemeliharaan dan perizinan alat besar fesfonzoo\|os pemeliharaan peralatan dan mesin ini logengelolaan sda dan bangunan lo3\|o2 pengaman pantai pada wilayah sungai ws) dalam (satu)sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah (o31o2 sungai ws)\|o3 fog pembangunan embung dan penampung air lainnya pepipangunan bangunan perkuatan pembangunan kanal banjir pembangunan check dam \|o3 rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya rehabilitasi check dam denga aoa pemasaran sungai\|o2 \|o2 pembangunan jaringan irigasi permukaan \|o3 \|o2 .o2\| rehabilitasi jaringan irigasi permukaan \|o3 operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan program pengelolaan dan (o3kawasan perdesaan \|o3 \|oa pembangunan spam jaringan perpipaan kawasan perdesaan jn\|oafeonos perdesaan perdesaan (og log peningkatan spam jaringan perpipaan kawasan perdesaan \|o3\|o3 perluasan spam kawasan perkotaan \|o3 \|o7 perluasan spam jaringan perpipaan kawasan perkotaan \|o3 \|og perbaikan spam kawasan perdesaan \|o3 log perbaikdan pengawasan \|o3 " "hadap penyelenggaraan spam oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat \|o3 \|x9 perluaspembangunan tpa test spa tps \|o3 \|oa rehabilitasi tpa test spa tps 3r tps josfoalaon\|os\|penyedisansarana persamaan 0000ps fog pembangunan penyediaan sub sistem pengolahan setempat sosialisasi dan pemberdayaan \|o3 masyarakat rangka penyediaan sistemle pengembangan sistem drainase(oa loe pembangunan sistem drainase perkotaan dan lingkungan \|o3 loe \|o7 rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkuon foofzonfoa diana pemarah setan drainase fosfor\|zon pembangunan sistem drainase lingkungan jn\|doesn inkeangar aan dane lingkungan program pengembangan fefo3 \|ox \|'\|o3 log \|o2rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai log .o1lafal(oa log \|o1 strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan kabupaten kota \|o3 \|og penataan bangunan dan lingkungan \|o3 log pemeliharaan bangunan dan lingkungan lehri program penyelenggaraan lo3 penyelenggaraan jalan kabupaten kota penyusunan rencana, kebijakan, dan \|o3, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan (og \|o2 pembebasan lahan tanah untuk penyelenggaraan jalan (og \|o2 pembebasan lahan tanah untuk penyelenggaraan jalan survey kondisi jalan jembatan pembangunan jalan \|o3 rekonstruksi jalan pemeliharaan berkala jalan pembangunan jembatan rehabilitasi jembatan pemeliharaan rutin jembatan penanggulangan bencana tanggap program pengembangan jasa konstruksi joa\| .o1\| penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi i2. \|oag penyusunan data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur \|og\| \|og penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi \|o\| \|z.o3\|(og \|os pemantauan dan evaluasi ijuk nasional yang telah diterbitkan (og \|oso3ruangdinas perumahan dan kawasan nanajoglololo1 perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah foalonla.on perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah foa lot j2.o1\|on penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah lolfoa lot j2.o1\|ogorfonfesel administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn lolo1 .o2\|color (a.o2loz keuangan bulanan triwulanan semester skpd joa\|o1 \|o7 penyusunan laporan keuangan bulanan semester \|kalo1 .o2\|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik foa lot i2. \|os penyediaan jasa jaminan barang milik daerah ketangan isa keugandaan foa\|o1 ja.o3\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor lolo1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan foa\|o1 (a.o\| rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kantor \|oa\|o1 pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan lolo1 i2. pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional lalat pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor lolo1 io.oa peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur goals1 .oa\|o2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya foa\|o1 ja.oa\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan ferfonfeos administrasi kepegawaian perangkat goals1 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya joglo1 laos bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan joon fase administrasi umum perangkat foa\|o1 jlalat peraturan perundang undangan foa\|o1 la.oe\| penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pengadaan barang milik daerah lalat( (penunjang urusan pemerintah daerah foa\|o1 pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pengadaan mebel fercolor la.og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat joglo1 goglo1 i2. \|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan personglo1 logrogram pengembangan lelelolos \|z.oe\|afo3\| program kawasan permukiman (kalo3 program kawasan permukiman serta permukiman kumuhpembangunan (ataan kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah sepuluh) goals3 \|o1 survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh jalajoglo3 \|og penyusunan review legalisasi kebijakan bidang pkp peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah sepuluh) peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah (sepuluh) \|oa \|o3 kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta psu pelaksanaan pembangunloaloaloprogram peningkatan \|o5 prasarana, sarana dan utilitas umum (psulofi satu) daerah kabupaten kota. mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam (satu) daerah kabupaten kota mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu) daerah kabupaten kota. program pengelolaan tanah kosong frofonlaoe) inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong (ofoafese\|os kosong manan kosong \|oa2.o2\|o2 pemanfaatan tanah kosongkoordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten kota dinas pemadam kebakaran dan nana penyelamatlos perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|os\|o1 \|z.o1\| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|os i2. \|ox penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah fos j2. \|ox penyusunan renstra dan senja perangkat daerah koordinasi dan penyusunan \|os lotspon\|sel administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn los \|o1 pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd \|oss \|o1 j2.o2\|o7 keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|os \|o1 penyusunan laporan keuangan bulanan semester \|os \|o1 \|o9 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun \|os \|oxtesoroooomsoo prlosforltosfoslpemesaan makanan penggandaan \|os \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor los penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|os rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah \|os \|o1 pengadaan kendaraan dinas operasional kantor kantor \|os \|o1 pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional \|os \|o1 pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor \|os \|o1 rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor los\|o1 l2.oa\| peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur \|os \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tertentu undangan \|o5 \|o1 j2.oa\|los \|o1 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|os \|o1 pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi \|os \|o1son\|eol administrasi umum perangkat jos \|ox i2. \|oxs \|o1 penyediaan barang cetakan dan penggandaan (os l2.0g log penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan jos \|ox \|og penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pengadaan barang milik daerah \|o5s\|o112. penunjang urusan pemerintah daerah (os \|ox pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan \|os \|o1 \|o2 pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pengadaan mebel fesfonzonos lengan peralatan dan mesin pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya jos \|o1 la.og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah .ogrogram pencegahan, penanggulangan, (os \|o4a \|o1 pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten kota penyelamatan dan evakuasi korban (os \|o4\| kebakaran dan non kebakaran \|oa\|fosfor\| .o2\| inspeksi peralatan proteksi kebakaran \|os \|oa \|o2 penilaian sarana prasarana proteksisoal2.oa\| pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran pemberdayaan masyarakat dalam \|os l2.0oa\|on\|os l2.oa\|on pencegahan dan penanggulangan kebakaran,tos perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|os(osfosfor fase) administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn \|os \|o1 i2.tosmoononosooon\| \|os\|on eeemyaaman tea kawasan kantor penanda san penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|osspemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 1os pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor tos i2. peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur \|os \|o1 \|oz pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kan tertentu tosnonoonneoooo\| josfonanalonfenaananganremmantamass pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (son erosi berang men (oo lainnya los jz.og\| 'on eoo\|os kama lainnya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya \|os \|o3 program penanggulangan bencana los \|o3 \|z.o1\|\|z.o2\| pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana \|o3 p#latihan pencegahan dan mitigasi bencanpenguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan \|o3 (penanganan pascabencana kabupaten kota pengembangan kapasitas tim reaksi (os cepat trc) bencana kabupaten kota los pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana \|oss \|dan evakuasi korban bencana kabupaten kota (satuan posisi pamong praja .m16 .m16 .m16s s(os perangkat daerah koordinasi dan penyusunan dpa skpd koordinasi dan penyusunan laporan \|os capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd evaluasi kinerja perangkat daerah feslonlzoe) administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn \|os(oslouangan. keuangan tosnonoonnsoooo\| "oslonanslonfenyaamantmsa kebersmantanar (son say\|os penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor \|os\|os \|o1 pengadaan kendaraan dinas operasional \|os pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas kan tanggapan kantor los pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan kam mena sara kantor losdinas tos rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor tos peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur (os \|o1 .0a\|o2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya naa kan (oo tertentu mendengar tea mangan undangan \|oslos l2 0s\|administrasi umum perangkat daerah \|osesfoneoroe\| pengadaan peralatan dan mesin indy: \|oslo1 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|o5tos\|o5s \|o2 pencegahan gangguan ketentraman dan ketertibs \|o2 loe pembinaan jabatan fungsional satpol polisi pamongpraja kerjasama antar lembaga dan \|oslos \|o2 penegakan perdas \| hadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati walikota pengawasan atas kepatuhan \|os \|o2 tehadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati wali kota pembinaan penyidik pegawai negeri (pan ppn) kabupaten kota pengembangan kapasitas dan karier ppn dinas sosial, pemberdayaan nana perempuan dan anak1\|loe \|o1 penyusunan renstra dan senja perangkat daerah koordinasi dan penyusunan joofoneonoel dokumen rka skpd penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan \|os\|o1 \|o3 penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah joon ono koordinasi dan penyusunan dpa \|os\|o1) administrasi keuangan perangkat \|oe \|on \|o1 (penyediaan gaji dan tunjangan asn joefoneselos\|a.o2\|o7 keuangan bulanan triwulanan semester skpd joe \|o1 penyusunan laporan keuangan bulanan semester l2.o2 log penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun lolo1 .o3\| administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah toozosoooonoo foelonlzoa\| jadmimasiumum toooanonoxoo \|iloofonfaoslorf pameran jasasuatemyuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik log ketatausahaan barang milik daerah pada skpd feonfesaor ketangan keuangan toozosaooonoo "joelonfzoafonfpemedaantesakeberihankanar elo faoofoa nan aan kerja toozasaooowoo \|1foelonfzoaftof pemadam aattutskamor colon roof penanda tas penggandaan .o3\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor lolo1 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor log \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan toozosaooonoo joelonfzoainlpemediaan matananganinuman rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah loe \|o1 pengadaan kendaraan dinas operasional folonfesafz2 kanan nee pung kantor toozosaooonoo \|1joon\|zonfoelpengadaan peralatan gedang amor joe\|on \|2o2\| pengadaan meter felonfesafaa kam mena sara kantor loe \|o1 pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional fog \|o1 pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor oo1 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor log \|o1 i2.0g rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor joee \|o1 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya fzaeos kan tertentu loe \|o1o1l20s\| daerah laos \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya loe \|o1 .os\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan joon\|eoe administrasi umum perangkat loe \|o1 j2.oe\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor loe lo1e jon .oe\| penyediaan bahan logistik kantor joofoneoel.oe \|o1 \|o5 pengadaan mebel joon ore enggan peralatan dan mesin elo fzorfoa bangunan ngan bangunan lainnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya jos lot l2.og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah joe \|o1 .o8\|o1 (penyediaan jasa surat menyurat j2.og \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik joon e.o9elo2\| program pemberdayaan sosial o2la.o1\| pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil kat) joe \|o2 fasilitasi pemberdayaan sosial kat o2la'tenaga kesejahteraan sosial kecamatanuefa\| ferox ram realiti tasi sosial rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, o4l201\| lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis luar panti sosial foe \|oa penyediaan permakaman \|oe \|oa (penyediaan sandang \|oe \|oa (penyediaan alat bantujos lola.o2\|juegos jaminan sosial lolos pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota loe pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota \|os\|os .o2\| fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga jose\| program penanganan bencana perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten kota \|oe\|oe\| \|o1 (penyediaan makanan joo 201o2 penyediaan sandang joefoo\|estos\| penyediaan tempat penampungan pengungsi (os \|o7\|osjoglo2 l2.o1\|oslo2 \|zlozla\| maga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota program perlindungan less\| perempudan pengembangan o3la.o3\| \|(ogfog \|o3 penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota program pengelolaan sistem fosforgumpulan, pengolahan analisis lolos2.o1\| (dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah kabupaten kota log \|os penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten kota fosfor\| peranins keralogn\| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah j2. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah log \|ox penyusunan renstra dan senja perangkat daerah koordinasi dan penyusunan joo foneorael dokumen rka skpd penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan log \|o1 \|oafoton fase administrasi keuangan perangkat \|og\|o1 penyediaan gaji dan tunjangan asn log foneselos\|log \|o1 penyusunan laporan keuangan bulanan semester \|og\| \|o9 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun sesi0oooomoo fafoojorfansl aammatasiumum osoooooooo faloofonlanelonfpemedaangasasurtemyuat fog penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik logfoton son keuangan keuangan log \|o1 penyediaan barang cetakan dan penggandaan log \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor esoooooo1roo \|2fosfonfzosfnalpenyedian pertanpumantangga pop log penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan zesoooooooo \|alooforlanslinlpemedaan watanandan minuman rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah log\|ox pengadaan kendaraan dinas operasional jononeoo\|ez kan tanggapan kantor znsgoovoonroo (afonfonzoazelpengagsmm pemimangadngkamer\| log \|o1 pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional \|b031log \|o1 l2.kalo2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya fofonzaos kan tertentu jo9\|o1 l2.oal bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan jen fon laos) administrasi kepegawaian perangkat log \|o1 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya l2.o5\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan foton fase administrasi umum perangkat jo9s penyediaan barang cetakan dan penggandaan log \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan fogg pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan jen fg\|o1 \|o1 penyediaan jasa surat menyurat fog lot fa.og\|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik foton zoofog \|pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan fotonologo2 pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten kota jaloefeono pangan mana mang ooh pangan osooooonoo (elonjorlnnozfeemeamanmmasrurtananemr\| loog penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan (og \|o3 lo3 lzfeodal kerawanan pangan oaloalt(satu) daerahsatu) daerah kabupaten kota program pengawasan fears\|jiwa na1london fasvox pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd ketangan pane kapan keuangan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd\|o1ketangan keuangan (on sovot penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor v tanggapan kantor voxlotvo1 l2.oa\|o2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kan tertentu vox la.oal bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan frrfonfaos) administrasi kepegawaian perangkat \|o1bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan rnson sos) administrasi umum perangkat \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor vw(11lo1 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|o1 .og\| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kam kanan sda (oo kantornon fesofos laman men lainnya vox pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya \|o2vo2 penyusunan dan penetapan apple kabupaten kota penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis lhs) kabupaten kota penyelenggaran kajian lingkungan \|0o2\|o2 p#'laksanakan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim \|o3nghentifffaf keanekaragaman (kehati) jar lola\|os berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) \|11engumpulan limbah dalam (enafogfenilaian kinerja masyarakat lembaga l\|x0l201nyediaan sarana dan prasarana jirefox fase administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn \|o1 o2gana keuangan fn2oonooonreeooj jrelonlaoslonfeemeaantasakebesmantamar pengganda kena kanelatora.o4lo2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tertentu snaommomorooonfe hajorltoafoslpenaamanganpesmanrema undangan l2.0a\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan fran sos) administrasi kepegawaian perangkat l2. pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya i2. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi \|o1 \|.o5 sosialisasi peraturan perundang undangan l2.penyediaan bahan logistik kantor penggandaan l2.ran pengadaan peralatan dan mesin ini\|o1 lao9\| pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (aon eso\|oe lima lainnya i2. pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya program pendaftaran bej penduduk \|o2 \|\|o3\| program pencatatan sipil o3ngelolaan informasi administrasi kependudukan koordinasi antar dinas pemberdayaan nana3penyusunan dokumen evaluasisalon fase administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn \|o1 .o2\|o3t \|a.o2\|o7 keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|o1 penyusunan laporan keuangan bulanan semester \|o1 l2.penyediaan jasa jaminan barang \|os\|o1(oo1 l2.o3\| rehabilitasi sedang berat rumahpengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tertentu undangan .0a\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan fsaforfeos administrasi kepegawaian perangkat \|o1 l2.ossall2.delos penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1 l2.0e\|fra13lot la.ogl penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa komunikasi, sumber \|o1 .og\|o2 daya air dan listrikl2.o9\|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan fran zoo bea narang peralatan dan mesinbentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa \|ogo2\| \|o7("#' lainnya bagi perangkat pemerintahan desa program peningkatan hafal kerjasamafasilitasi kerja sama antar desa fasilitasi kerjasama antar desa \|o3 \|ox fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten kota program administrasi bejdan pengawasan penyelenggaran administrasi pemerintahan desa loa fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa fasilitasi penyusunan produk hukum \|oa fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa fasilitasi pengelolaan keuangan desa log peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan bpdloaf o1\| fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkemb\|oselembagaan masyarakat desa dan insani masyarakat hukum adat peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan \|anfaatan teknologi tepat guna \|os fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna \|os fasilitasi bulan bhakti gotong royongdinas pengendalian penduduk nanarogram penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota calon lz.o1\| perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (kalyalonran fase administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn \|kalxa1a\|o1 penyusunan laporan keuangan bulanan semester 1al01 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun \|xa\|o1isa keuangan navooooorawo (ralonfzosfonfpenyedianasa keberitankamor (aalot l2.o3\|xa\|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan alot rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah pengadaan kendaraan dinas operasional (na \|o1 pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas kanan nee pung kantor (na \|o1 pengadaan peralatan rumah jabatan dinas \|xa\|o1 pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan kamar beras sara kantor pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan anaaitalo1 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor dinas 1a\|o1 l2.o3\| rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor ao1 rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas operasional \|alot la.oal peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur ina \|o1 .0a\| pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kan tertentu undangan tan mang undangan alotna \|o1 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya alot bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan fran zoo) administrasi umum perangkat ina lo1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor italxkendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pengadaan mebel balon(kalo1 .og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|xanalogan zoondalian halalmetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten kota1a\|o3 program pembinaan keluarga berencana (kb) pelaksanaan advokasi, komunikasi, (talo32. \|'a advokasi program kubik kepada stakeholders dan mitra kerja pendayagunaan tenaga penyuluh kb petugas lapangan (pkb pkb)(ta los\|kalo3 .o2taro3 \|z\|kalo3 lo.oal(ta fsinaloajoins permusus\|x penyusunan renstra dan senja perangkat daerah koordinasi dan penyuso1 \|o3 penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah koordinasi dan penyusunan dparespon fasevoxs lot l2. peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur l2.kalo2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kan tertentu la\|o1sforpasloneososlalu lintas dan angkutan jalan (lla) list2 \|zo2\| penyediaan perlengkapan jalan jalan kabupaten kota \|o2 pembangunan prasaranarasarana jalan (15lo2 .oa\|.0a\|l2.oalfisfoejaos).os\|o3 registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor \|o2 .os \|oawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten kota pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi \|o2 \|osaudit dan inspeksi keselamatan lla jalan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor \|o2 jz.og\| pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminalsatu)erbitan izin penyelenggaraan \|1slo2latar angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten kota dalam (satu) daerahsatu) daerah kabupaten kota fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan \|as (oz .1alaydinas komunikasi dan nanah komunikasi dan informatikaslirefonfesel.o2 \|ogre\|o1 l2.o3\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|re\|o1 l2.o3\| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 1elo1 rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah iron pengadaan kendaraan dinas operasional kantor kantor 1e\|o1 .o3\| pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan \|ae\|o1 pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional \|ae1e\|o1 l2.o3\| rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor ine \|o1 rehabilitasi sedang berat mobil jabatan 1elo1 peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur \|re\|o1 lo.kalo2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tertentu undangan \|rere\|o1 l2.os\|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (re lo1 l205\| pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi te\|o1 .o5\| r0\| sosialisasi peraturan perundang undangan \|re\|o1 .os\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan frefonfeoel administrasi umum perangkat \|re\|o1re\|o1 l2.oe loe penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|1e\|o1 l2.oe logelo\|rel1 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyuratcon solefek komunikasi publik program pengelolaan \|o2pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik pengelolaan media komunikasi udi \|o2 pelayanan informasi publik penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas \|tells\| (fotepenatalaksanaan dan pengawasan \|government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasisstatistik program penyelenggaraan teolog\| statistik sektoral l2olozlz.o1ala(informasi pemerintah daerah kabupaten kota dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustra.o1\| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah ja. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ja. penyusunan renstra dan senja perangkat daeraheo2\| jaaminisrasi keuangan firefox eco) administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asla o2\| penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun \|sfoneoofos kena sai aa kerja \|o1 l2.o3.o3.oa\| pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya enam usia tertentua.os bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan (recon sos)a.o6pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya la.oe\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat .og\|frfoields ksp usp koperasiingkatan pemahaman dan pengetahuan pengoperasian serta kapasitas dan kompetensi sdm kopeurusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan bidang perdagangan program peningkatan sarana elo distribusi perdagangan l30lola\|30loladan pasar khusus yang berdampak dalam satu) kabupaten kota pelaksanaan operasi pasar reguler \|jogos\| perlindungan konsumeetrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasapelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri tingkat kabupaten kota urusan pemerintahan bidang perindustrian program perencanaan dan far dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industriangunan sarana dan prasaranprogram pengendalian izin feralerbitan izin usaha industri iui) kecil dan iui menengahkoordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri program pengelolaan sistem eros informasi industri nasional penyediaan informasi industri untuk \|'informasi industri untuk iui,oordinasi dan sinkronisasi loa pengumpulan, pengolahan dan analisis data sistem informasi industri nasional sinar) dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenagferfoslrloslaoo) pembinaan lembaga pelatihan kerja pembinaan lembaga pelatihan kerja program penempatan tenaga kerja \|o7 \|oa \|o2 pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online \|lolos\| roc7 \|os l2.o2\|hal penanaman modailot0fran soo) administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn j21 rezorsn2momoa frelonlaosfoefeemeaantasakebesmantamar \|o1 .o3\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1 ja.og\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor lag lot jaskalo2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tertentu l2g\|o1 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya l2.os\|irefoxalot fa.ogl penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|ag\| lairefoxefek penanaman modal \|o2 \|al2.o2\|o2 penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten kota\|18lo3la.on\|efoafperizinan penanaman modaligloela. perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kotaurusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan bidang bel transmig program pengembangan kawasan transmigrasi lola.o1\| pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian penguatan infrastruktur sosial, \|oa \|a. \|o2 ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman penguatan infrastruktur sosial, \|oa \|a. \|o2 \|#ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman perpustakaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota \|o1l2.on\| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah koordinasi dan penyusunan dpa program pembinaan perpustakaan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten kota l2. pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik \|o2 l2.o1 \|o2 pengembangan perpustakaan tingkat daerah kabupaten kota \|\|o2 l2.o2 \|o4 pengembangan literasi berbasis inklusi sosial program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno \|23lola.o1\|\|o3 \|o1 s2alo1la.o1\| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|o1 la.o1\|o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|o1 ja. \|o12.ns2alo1keuangan keuangan #2x22so0solo0\| jealonfasslonlpemediaanyasakeberihan kantor (aon oo\|os kena sai aa kerja \|2a \|o1 \|a.o3\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|241o1 la.og\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor l2a.o3\|mobil jabatan \|o1 .o3\| pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional \|o1 \|a.o3\| pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor l2ao1 pemeliharaan rutin berkala peralatandisiplin dan kapasitas sumber daya aparatur la.oul2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tertentu undangan l2. \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya l2. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan administrasi umum perangkat for .oe\| (agamaseas2alo1lang\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|o1 la\|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan xenon zoo bea narang peralatan dan mesin l2.z\| (poc ram pen arsip l2alo2la.o1\| pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten kota pemeliharaan dan penyusutan arsip \|24lo2la.o2\| pengelolaan arsip statis4lo2 akuisisi, pengolahan, kota melalui jika penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten kota melalui jika program perlindungan dan jarfoal penyelamatan arsip pemusnahan arsip dilingkungan \|24lo3la.on\| pemerintah daerah kabupaten kota yang memiliki retensi bawah (sepuluh) tahun pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten kota yang memiliki retensi bawah sepuluh) tahun l2.o1\|o2 pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi bawah tahun joins perikanan jurusan pem tahan pilihan urusan pemerintahan bidang sal kelautan dan perikanas la.o1\|lo1son ace) administrasi keuangan perangkat\|o1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|os penyediaan jasa jaminan barang milik daerah \|o1son asa.o3\| rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah \|o1 pengadaan kendaraan dinas operasional pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas kama nee pung kantor \|o1 .o2\| pengadaan peralatan rumah jabatan dinas \|o1 pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan kam mun hana sarakanan (oo dinas \|o1 j2 oz\| rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantorm kan tertentu undangan tea mangan undangan ..o5\|slassel penyediaan data dan informasi sumber daya ikan \|o2 \|o2 penyediaan prasarana usaha perikanan tangkaps\|o2 \|z.o2\| pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten kota program pengelolaan program pengelolaan aa penyediaan data dan informasi sumber daya ikan\|2s\|o3lz.o2\| pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten kota (2s (oz .o2\|o1 pengembangan kapasitas pemudi daya ikan kecil pelaksanaan fasilitasi pembentukan \|ngelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam satu) daerah kabupaten kota pembinaan dan pemantauan his pembudidayaan ikan darat ah.daya kelautan dan perikanan program pengelolaan seskoal perikanan budia \|.o2\|lo1 pengembangan kapasitas pemudi daya ikfasilitasi pembentukan \|dan pengembangan kelembag2s\|oa\| hi(os program pengawasan sumber daya kelautan dan perikananmbinaan mutu dan keamanan las los lafesfoslloeoe\| konsumsi dan usaha pengolahan dalam (satu) daerah kabupaten kota pemberian fasilitas bagi pelaku (2s \|os usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam (satu) daerah kabupaten kota dinas pariwisata pemuda dan nanaago2\|mberian penghargaan pemuda dan \|organisasi pemuda yang berjasa dan atau berprestasiagkabupaten kota program pengembangan daya program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaani9lo3 kota \|i9\|o3la.oal pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga \|o3 .0a\| pengembangan organisasi keolahragaan pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi program pengembangan (igloalz.o1\| pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan loa\|oa \|oe penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah jurusan pemerintah han urusan pemerintahan bidang sae pariwisat6lo1lz administrasi keuangan perangkat a71l26\|o1 .o2\|o7 keuangan bulanan triwulanan semester skpd penyusunan laporan keuangan bulanan semester loguangan keuangan (son eos\|os kena sai aa kerja \|o1 ja.ogan nee pung kantor kam mananenam usia tertentu undangan tan mang undangan jzlz.os\|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|o1 \|og pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi \|o1 bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan jeefonlaoe) administrasi umum perangkat j2.oee\|2e\|o1 l2.oelainnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya l2lot la.ogl penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|2edaya feejoal tarik destinasi pariwisata l2elo2 \|a.o1\| pengelolaan daya tarik wisata kabupaten kota \|o1 penetapan daya tarik wisata kabupaten kota perencanaan pengembangan daya \|o2 (ak wisata kau paten kata \|o2 \|o3\|26lo2l2.o2\| pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten kota \|o2 .o2\|o1 penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten kota perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten kota \|o2 pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten kota monitoring dan evaluasi\|2elo2 \|a.o3\| pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten kota penetapan destinasi pariwisata kabupaten kota \|o2 \|o2 perencanaan destinasi pariwisata kabupaten kota \|2e\|o2 pengembangan destinasi pariwisata kabupaten kota pengadaan dan pemeliharaan sarana \|26lo2\|z.oa\|lo2 .0a\| penerbitan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten kota \|2e\|o3\| gram pemasaran pariwisata pemasaran pariwisata dalam dan luar (\|o3\| \|os monitoring dan evaluasi pengembangan\|kala.o1\| sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah kabupaten kota loa pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif (26lola.o2\| pengembangan ekosistem ekonomi kreatife l2.o2\|og penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatifsertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata (26loss2.o2dinas peternakan dan nana perkebunan jurusan pem rin han pili\|og1 .o2\|o7(jaminan barangfrfonasaos ken aan kerja penanda san penggandaan \|o1 l2.a\| pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya enam usia tertentu2.os pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya .osferfonferol enggan peralatan dan mesin (eror faorfoa bangunan ngan\|a.orfonaoofos pemeliharaan peralatan dan mesin innbenih bibit enne ternak dan hijauan pakan teman loenih bibit ternak dan \|27lo2\| .oepembangunan prasarana pertanianlos persyaratan teknis untuk pemasukan dan atau pengeluaran hewan dan produk hewafoa \|z.oa\|o1 pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan \|oa\| .oa\|o2penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan \|oa lz.os\|27losprogram perizinan usaha jarfosl pertanian penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalame\| pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian program penyuluhan jerlorl pertanian \|o7\| pelaksanaan penyuluhan pertanian pengembangan kapasitas kelembagaan petani kecamatan dan desa dinas tanaman pangan dan nana holtikultura jurusan pem rin tahan lapenanda tas penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan banguno.kalo2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kan tertentu undangan tea mangan undanganferfonfese administrasi umum perangkatoe\|oersot(\|e7oe\| \|o1 komoditas\|o2 (27lo2 .o2.o2\|o2 peningkatan kualitas sdg hewan tanaman pemanfaatan sdg hewan tanaman program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian \|o3 \|o2\|o3 pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage (pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air27los\| pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten kota pengendalian organisme los pengganggu tumbuhan opt) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebuluhan pertanian \|o7\| \|\|og penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian user retreat dar unsur pendukung urusan ona pemerintahan \|o1\| (sex reta ria daer \|o1aka ekevaluasi kinerja perangkat daerah joon 1 \|o1 administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah lo2zoroongooonoowo\|e joon\|aoafoeleenyesaan yasakebersman kamar leon says ken aan kerja penanda tas penggandaan \|o1 \|o1 ja.o3\|\|o1 \|o1 pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas kanan nee pung kantor \|o1 .oa\| pengadaan peralatan rumah jabatan dinas pemeliharaan rutin berkala rumah jabatandia kanan dinas 'o112.ja.0a\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan hormon laos) administrasi kepegawaian perangkat \|o1 \|o1i2. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan forfonfeoe administrasi umum perangkatr lor la.og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|o1 \|o1 i2.0gon(zoolog pemeliharaan peralatan dan mesin inio0\|o4 operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah lo1 lor l2x2\|ebutuhan rumah tangga sekretariat daerah fo1\|o1\| penataan organisasi \|(ot \|o1 \|o3 eng monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana \|o1 \|os koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah lo1 lor l2slerfoel kesejahteraan rakyat for \|o2\| .o1\| administrasi tata pemerintahan penataan administrasi pemerintahan \|o1 \|o2 fo2 pengelolaan administrasi kewilayahan fasilitasi pelaksanaan otonomi lo1 lo2 evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat fosfor\|sel ega kebijakan kesejahteraan fasilitasi pengelolaan bina mental \|o1 (o2 \|e.o2 siepelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat .00o0\| \|o2\| .o3\| fasilitasi dan koordinasi hukum koordinasi penyusunan kebijakan daerah.00o0\| \|o2\| .oa\| fasilitasi kerjasama daerah fasilitasi kerja sama dalam negeri evaluasi pelaksanaan kerja sama program perekonomian dan lola pembangunan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian \|o1 \|o3\| pelaksanaan kebijakan perekonomian koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumi dan blue koordinasi, sinkronisasi, monitoring \|dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumi dan blue pengendalian dan distribusi perekonomian \|o1 \|o3 \|o3 perencanaan dan pengawasan ekonomi mikrolo3 pelaksanaan administrasi pembangunan \|o1 \|ox fasilitasi penyusunan program pembangunan \|o1forfoafeesjon fosfzoal perantauan kebijakan sumber daya lor lo3 l2.oa\| pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi \|o3 kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi o1\| kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup dan evaluasi kebijakan energi dan air koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air \|o1 \|o4 program penataan administrasi umum fasilitasi tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian \|oa pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana \|o1 peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi (sekretariat unsur pendukung urusan pemerintahan \|alor\| (sekretariat der \|o2 \|o1 program penunjang urusan pemerintahan daerah program penunjang urusan (o21o1 pemerintahan daerah kabupaten kota perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah lo2 lola.o1\|\|a.jeon zoo) administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn \|oo112. bulanan triwulanan semester skpd \|o2 penyusunan laporan keuangan bulanan semester \|o2 \|o1 \|o9 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun lo2 lola.oa\|o1ron zoo perak aan kerja penggandaan \|o2 \|o1 l2.o3\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|o2 \|o1 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor \|o2 \|o1 \|z.o3\| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|o2 \|o1 rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah lo2lo1 pengadaan kendaraan dinas operasional \|o2 \|o1 \|z.o3\| pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas kantor \|o2 \|o1 pengadaan peralatan rumah jabatan dinas \|o2 \|o1 .o3\| pemeliharaan rutin berkalajabatan lo2102 \|o1 .o3\| pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor lo2 pemeliharaan rutin berkala peralatan rumah jabatan dinas 'o2lo1 i2. pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor dinas \|o2 l2.lo2lo1l2oal peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur \|o2 \|o1 \|z.kalo2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tertentu undangan \|o2 \|o1 bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan sezon eos administrasi kepegawaian perangkat \|o2 \|o1 .os \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|o2 pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi \|o2\| spesialisasi peraturan perundang undangan \|o2 .os\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan administrasi umum perangkat (o2\|o1\| .oe\| jeda \|o2 \|o1\|o1 \|z.0g log penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|o2 \|o1 l2.0g log penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pengadaan barang milik daerah (o2\|otl2. penunjang urusan pemerintah daerah \|o2 \|o1 \|0x pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pengadaan mebel sezonllo2lot2.\|o1 \|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sezon eos bea narang peralatan dan mesin \|o22lorlaas\| layanan keuangan dan kesejahteraan dprd pelaksanaan medical check dprd \|o2for\|21e\| layanan administrasi dprd \|o2 \|o1 \|ox penyelenggaraan administrasi keanggotaan dprd fasilitasi fraksi dprd \|o2 lor fax \|o3 fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi dprd \|o2 \|o1 penyediaan kebutuhan rumah tangga dprd program dukungan \|o2\|o2 pelaksanaan tugas dan fungsi dprd program layanan dan lo2lo2la.\|o2 \|o2 .o1 penyelenggaraan kajian perundang undangan fasilitasi penyusunan penjelasan keterangan dan atau naskah akademik layanan keuangan dan \|o2\|o2 \|layanan kene kanan \|o2\| .o2\| \|pembahasan kebijakan anggaran \|o2 \|o2 penyelenggaraan administrasi keuangan dprd \|o2 \|o2 \|o2 pembahasan perubahan kua dan perubahan pas pembahasan apbd pembahasan apbd perubahan pembahasan laporan semester jeefoz\|zoo\|os pembahasan pertanggungjawaban lo2 lola.oa\| pengawasan penyelenggaraan pemerintahan \|o2 \|o2 pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum \|o2 \|o2 \|o2 pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur \|o2 \|o2 \|o3 pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat \|o2 \|o2 \|o4 pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian lo2lo2o2lo2 i2. pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah \|o2\|o2\|zoa\| peningkatan kapasitas dprd bimbingan teknijozfoz\|eee) penyelenggaraan hubungan masyarakat penyusunan program kerja dprd lo2lo2l2.os\| penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat kunjungan kerja dalam daerah penyusunan pokok pokok pikiran pelaksanaan reses (o2lo2\| pelaksanaan dan pengawasan kode etik dprd penyusunan kode etik dprd pengawasan kode etik dprd \|o2\|o2\| pembahasan kerja sama daerah \|o2 fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah penyusunan bahan komunikasi dan \|o2lo2\|zoa\| fasilitasi tugas dprd \|o2lo2 l2. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dprd penyusunan laporan kinerja dprd fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah program dukungan \|o2 \|o3 pelaksanaan tugas dan fungsi dprd lo2lo3\|\|o2 \|o3 penyelenggaraan kajian perundang undangan \|o2 \|o3 fasilitasi penyusunan naskah akademik lo2lo3 l2. pembahasan kuda dan pas perubahan \|o2 \|o3 pembahasan pertanggungjawaban apbd lo2lo3l2.o3\| pengawasan penyelenggaraan pemerintahan \|o2\|o3 \|on pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum \|o2\|o3 \|o2 pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur \|o2\|o3 pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat \|o2\|o3 pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian \|o2lo3lo2lo3l2.os\| penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat \|o2\|o3 penyusunan pokok pokok pikiran dprd pelaksanaan dan pengawasan kode \|o2 fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah \|o2 penyusunan bahan komunikasi dan publikasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dprd \|o2 \|o3 \|o2 penyusunan laporan kinerja pimpinan dprd badan perencanaan nana pembangunan daerah unsur penunjang urusan pemerintahan f\|o1t \|o1\| sonooononezonoo\|s onfonfzoafonfpenyedaan yasa keberatan amor penanda spengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya naa kan (oo tertentu undangan tea mangan undangan l2.0a\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan jerfonleos) administrasi kepegawaian perangkat \|o1 .o5\|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|o1on faspenyediaan bahan bacaan dan \|o1 \|o1onore pengadaan peralatan dan mesin inner pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya lot lz.ogl penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|o1pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan for sel bea narang peralatan dan mesin\|o1\|o2 pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lot .o1\| koordinasi perencanaan pembangunan daerah lon lola.o1\|koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah \|o1 \|o22. \|o1 pid, pmidmusrenbang kabupaten kota koordinasi pelaksanaan forum \|os pelaksanaan musrenbang kabupaten kota \|o1 \|o2 penyiapan bahan koordinasi musrenbangpengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan\|o1 \|o2 \|o1 analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah pembinaan dan pemanfaatan data \|dan informasi perencanaan pembangunan skpd \|o1 \|o2to1 pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah koordinasi pengendalian \|o1 \|o2 \|o1 perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota monitoring program dan kegiatan perangkat daerah pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah \|o1 \|o2 evaluasi capaian programenyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah program perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia fasilitasi dan money penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahanasistensi penyusunan dokumen \|o31 yan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerint1 \|o3 fog dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia fasilitasi dan money penyusunan dokumen perencanaanasistensi penyusunan dokumen \|o1\|o1 \|o3 yo1\|o3 perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur\|o1\|o3 yan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruk\|o1 \|o3 los dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan program perencanaan perekonomian dan sumber daya alamrekonomian fasilitasi dan money penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alamdan kewilayahakeciptakaryaan dan kewilayahan badan pengelolaan keuangan nana dan aset daerah unsur penunjang urusan pemerintahan \|o2\| (keua2\|o1on fase)usunan pelaporan keuangan akhir tahun \|o2\|o1\| .o3sozgoomoo01ooo\|sozlonfanslonlpemedaantaesesmantan2an nee pung kantor kam manan (oo kantor pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan \|o2 pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional \|o2 \|o1l pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya enam usia tertentu undangan tan mang undangan o2\| .oa\| bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan to2 i2. administrasi kepegawaian perangkat daerah \|o2 \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya l01 l2 os\|(o2\|o1\| daerah \|o2\|o2\|\|o1 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|o2 \|o1os) bea narang peralatan dan mesin \|o2keuangan daerah lo2\|o2perubahan kua dar perubahan pas penyusunan perubahan kua dan koordinasi, penyusunan dan verifikasi rka skpd koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan rka. skpd penyusunan peraturan daerah (tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd penyusunan peraturan daerah \|o2 \|o2 (\|o2 \|o2efoolzanloa anggaran. anggaran \|o2 \|og koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran sefoolzanloa pendapat kenangan lagaan pendapatan \|o2 koordinasi perencanaan anggaran belanja daerahkoordinasi perencanaan anggaran pembiayaan \|o2 koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan \|o2\|o2 .o2\| koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah koordinasi dan pengelolaan kas koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transferfasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring \|\|o2 \|o2 los, pelaksanaan kerjasama \|o2 \|o2penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang 'o2\| berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta ketatausahaan dan pertanggungjawaban spj)laksanaan pengendalian dan pen penerbitan anggaran kas dan spd ah. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang lo2 \|o2konsolidasi laporan keuangan skpd, \| \|o2lo2 penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah l02 io.kalo3 pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus analisis perencanaan dan \|o2 \|o2 .0a\|2 .0a\|\|o2 \|o2 (pengelolaan dana bagi hasil kabupaten kota pengelolaan data dan implementasi \|o2\|o212. sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah \|o2 .os \|'"inventarisasi dan analisis data bidangejak milik daerah \|o2 \|o3 oordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah \|o3 penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah ketatausahaan barang milik daerah koordinasi pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah pengamanan barang milik daerah to2 koordinasi hasil penilaian barang milik daerakoordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pemindahtangbadan pengelola pajak dan retribusi unsur penunjang urusan pemerintahan \|o2\| (rela ngan program penunjang urusan program penunjang urusan \|o2 pemerintahan daerah kabupaten kota lo2lo1 perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah lo2 lot .o1\| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|o2 vox penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (o2jeon fase) administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn lo2 bulanan triwulanan semester skpd \|o2 \|o1 penyusunan laporan keuangan bulanan semester penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun \|o2 \|o1sozooooovosoo lorlonlzoafonfpenyediaandasa keberatan kamar penanda san penggandaan (o2\|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor o2\|o1 i2. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lo2 o112. rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (o2 pengadaan kendaraan dinas operasional kama nee pung kantor kam mena sara kantor obatan2 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor lo2 peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur o2\|o1 i2. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kan tertentu (o2\|o1 i2.0a\| \|bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan jeon laos) administrasi kepegawaian perangkat \|o2 vox \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya lo2 bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan jeon fase2 peraturan perundang undangan \|o2oz lor lz.og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat (oz \|o12\|o1 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan jezfonzoofos nara peralatan dan mesin o2\|o1elo pendapatan daerah jeefoafeon kegiatan pengelolaan pendapatan perencanaan pengelolaan pajak analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah. lo2 joa\| penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah \|o2 \|o4 penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah lo2 joa\| pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah (o2 \|2 perdesaan dan perkotaan pbb2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) \|o2 fog penetapan wajib pajak daerah fezfoafeonos\|lo2 joa\| pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak\| pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerahperencanaan dan pengembangan pendapatan daerah penyusunan kebijakan tentang (intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah penyusunan dan evaluasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi fo2 \|oa .o2 \|o7 konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi \|o2 \|oa \|ogpajak daerah dan retribusi daerahdaya manusia unsur penunjang urusan pemerintahan \|o3\| kepegawa3 \|o1l2. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|o3 \|ox penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|o3sfor fase) administrasi keuangan perangkat penyediaan gaji dan tunjangan asn \|o33 penyusunan laporan keuangan bulanan semester \|o3 \|og\|o3 \|o1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|. keuangan posse konon kolom\| jorfonanslonfenyaaman msa kebersmantanar penanda san penggandaan \|o3 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|o33 \|o1 pengadaan kendaraan dinas operasional kan tanggapan kantor kam mena sara kantor i2. pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan \|o33 \|o1 .0a\|o2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kan tertentu mendengar tea mangan undangan \|o3\|o3 \|o1 \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya loss\| sosialisasi peraturan perundang undangan \|o3 bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan administrasi umumos3\|o1 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|o3 \|o1 \|o2sfonzosfos nara peralatan dan mesin \|o3 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya \|o3\|o2\| program kepegawaian daerah \|o3\|o2 pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian asn pengembangan sistem informasi manajemen asn dan manajemen naskah dan dokumen asn penyusunan rencana kebutuhan, \|jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan asn kepegawaian nana kepegawaian \|o3 koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian \|o2 \|og fasilitasi lembaga profesi asn pengelolaan sistem informasi kepegawaian pengelolaan data kepegawaian \|o3 \|o2 mutasi dan promosi asn pengelolaan mutasi asnpenyelesaian penempatan, pengangkatan, mutasi, dan kepangkatan \|o3 \|o2 penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensi2 pengelolaan penempatan dalam jabatan asn \|o3 \|o2 \|.o3\| pengembangan kompetensi asn fasilitasi kelembagaan profesi asn i(kopi dan lembaga profesi asn lainnya) pengelolaan pendidikan lanjutan \|o3 koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat \|o2 koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat fungsional jesfoz\|eoe penilaian dan evaluasi kinerja aparaturresor\|lolos\| pan proses izin perceraian \|o3 \|o2 pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin asn \|o2 \|o3 penegakkan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan program pengembangan sferfoeadan penelitian dan .m16 pengembangan merangin unsur penunjang urusan pemerintahan \|os\| (penelitian dan pengembangan los \|o1 program penunjang urusan pemerintahan daerah program penunjang urusan (os pemerintahan daerah kabupaten kota perencanaan dan evaluasi kinerja \|os perangkat daerah los .o1\| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (os penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah losjos vox koordinasi dan penyusunan dpa skpd koordinasi dan penyusunan laporan \|o6 (capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd fosfor fase) administrasi keuangan perangkat .m17m16 .m17 \|o1\|sesooooooosoo \|slosforl2naloelpenyedaantasa keberstantamar penanda san penggandaan \|os vox penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|o5(os \|o1los vox pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor los peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur \|o1 i2.0a\| pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kan tertentu undangan tea mangan undangan (os \|o1 j2.0a\| \|bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan los administrasi kepegawaian perangkat daerah los \|o1 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya los \|o1 bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan administrasi umum perangkat logo1l2.oe\| daerah (os \|o1s\|o1 peraturan perundang undangan (osorde\| enggan peralatan dan mesin fos\|o1 lz.og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|os \|o1(os \|o2 program penelitian dan pengembangan daerah penelitian dan pengembangan logo2\| \|o2 \|o3\|os \|o2 \|oapenataan kelembagaan desa los\|o2\| .o2\| penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan penelitian dan pengembangan pariwisata lolos \|z.oa\| penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan penelitian dan pengembangan badan los \|o2 penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan \|os \|o2 penelitian dan pengembangan lingkungan hidup \|os \|o2 penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika los \|o2 pangan model replikasi dan invensi bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi los i2.0alo4 sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kebimbangan fasilitasi hak kekayaan intelektual jinspeto rat unsur pengawasan urusan slh pemerintahan fo1f jins rektorat daerah o1o1lo1 perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (o1x penyusunan renstra dan senja perangkat daerah koordinasi dan penyusunan for ono ael\|o1 \|o1 \|o7 evaluasi kinerja perangkat daerah cor000000010000 joon jao2\| \|aaminisvas keuangan forfonfesel administrasi keuangan perangkat \|o1 \|lot \|o1 \|o7\|cooooooonoeeoefonfonfzosf jaamimatasumum sorgoagooonooco\|efonlonleoslorl pemadiaantasasurat memunno ketangan keuangan gorooooooonocoo\| ejonfonfzosjonfpenyediantasa keberatan kamar ajh corooooooonoooo\| ejonfonfaostofpenyedian startups kamar non pesan penanda sando1loo3\| rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah \|o1 .o3\| pengadaan kendaraan dinas operasional nonton\|ez kan tanggapan kantor korgoagooonooco\|elorlorleos 2slpengngamm perataan gedung kamar) co10000001000) non pengadaan menkeu non fesafaa kam mena sara kantor feses bata1lo1 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor o1lo1 rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor o1lo1 peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur o1lo1goalsundangan l2.0a\|o1lo1 pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi for fon eosrfonlzoe) administrasi umum perangkat i2. \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|o1 penyediaan bahan logistik kantor for lolos\|\|o110112.onoamommorooone ororfospeaatan mae jon fon(poroso1 l2og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|o1 penyediaan jasa surat menyurat \|o1 logons fo) bea narang peralatan dan mesin o1lo1 iberfoel pengawasan forfozfeon penyelenggaraan pengawasan for oz\|honor\| pengawasan kinerja pemerintah daerah sonommomorooonfelorlozltorforlmevem kretatantaranaan sorommommorooone fosfor\|zotfosfpemaman dan t3 revi laporan kinerja sorommommorooone fonfoefzonfoafmevutapoankvangan soromomorooone force\|zo1fos\|pemanasan desa. monitoring dan evaluasi tindak \|o2 lanjut hasil pemeriksaan bpk dan tindak lanjut hasil pemeriksaan api lor lo22 o2\| penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu lo1lo2la.o2\| penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu \|o1 (o2 penanganan penyelesaian kerugian negara daerah sorommomorooonfelorlozltoeforlreaamaan berganti program perumusan kebijakan, ella berdampingan dan asistensi perumusan kebijakan teknis \|o1\|o3\| bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan1 perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan \|o1 \|o3\| pendampingan dan asistensi \|o1 pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah sonommommorooonfe frfosftoeforltmaattamrengagcn manna) \|o1sandro unsur kewiavaman fo1f (kecamatan program penunjang urusan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota jon von lz.o1\| perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah lo1xon feses kena sai aa kerja penanda tas penggandaan jon vox penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|oxvon pengadaan kendaraan dinas operasional \|o1 vonm mun hana sara kantor \|o1 \|o1 pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional dia kanan dinasj2.o6vox logv, \|o1 (ot \|(o1\|o2l2\|o2\|o3 masyarakat desa dan kelurahan foafean\| loan a\|on la.o3\|\|o4 ketentraman dan ketertiban umum lorneaanannan\|o1 perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah \|o1 vox \|ox\|o1 vox(non samoa kena tai (oo kerja lor von penyediaan barang cetakan dan penggandaan lo1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor lo1 \|o1\|o1\|o1 lon .o3\|mun hana dinas kam mun hana sara kantor \|oxjon \|o1 rehabilitasi sedang beratto1 \|o1 .0a\| pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya enam usia tertentu \|o1 vox l2x vox \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|ox vox bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan administrasi umum perangkat (o1fot2.0e\| daerah(zone pengadaan peralatan dan mesin ini lo1lo1 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|o1 \|o1 l2.0pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (on eos kanya melor lo2 lolos lapon000.menang jutsu kewiwaya h.\|o1 \|o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|o1 \|o1 .o3\| mun hana saraan (oo dinas lo1 peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur \|o1 \|o1.0a\|\|o1 \|o1 osx1 \|oenon info linaz.og\|o2\|nfoafeon kan aan (oo.o2\|o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan \|o1lt koakecamatan pamenang barat\|ogoavooo\| onfonfzosfonfpenyediantasa keberatan kamar penanda san pengganda tanggapan bai (oo kantor kam mena sara kantor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional2.0non info lina lainnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya lor .oa\|kantornoafeon aman ooh\|o1koordinasi ketentraman dan ketertiban umum \|o18ik unsur kewiavaman foilr \|a.o1\|\|ox voxlo1 lon pengadaan kendaraan dinas operasional \|o1 vox pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas kantor \|o1 \|o1 pengadaan peralatan rumah jabatan dinas \|ox \|o1 pemeliharaan rutin berkala rumah jabattertentu t(ot for\|2os\| (ejaan \|o1 vox \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|o1x\|o1 for fon ore enggan\|o1 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaansasa surat mencuat) \| \|o1 \|o1 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor panahmsi lahan jutsu kebaya hpena (oo keuangan pengarangvox \|o1anda slina neo\|ox \|o1(o1(o1 \|kkaditimur unsur kewitavaman \|o1\| (kecamatan program penunjang urus1 o2\|toroonooonresoof jorfonfeosjonfeemedaantasakebermantamar penanda tas penggandaan \|o1 \|o1 \|a.oz\|perlengkapan rumah jabatan dinas \|o1 \|o1 pengadaan peralatan rumah jabatan dinas kam maning kena una dinasvon faorfos lana can lainnya \|o1 jz.oal2lot log la.o3\| pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan kemasyarakatan program koordinasi \|o4 ketentraman dan ketertiban umumpasir unsur kewiravaman fo1f (kecamatan lo1\|oxkoordinasi dan penyusunan dpa7\| keuangan bulanan triwulanan semester skpd penyusunan laporan keuangan bulanan semestertoroonooonsosoof jorlonfaosjoefeemedaantasakebermantamar penanda tas penggandaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kan tanggapan bai (oo kantor kam manan kantor bata manan jabatan \|o1 \|o1 p penam usia tertentu \|o1 f2.oa\| $bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan offers\| daan pena tagbahan logistik kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1 \|o1n onfeeros kaya men lainnya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya \|o1 lornkemasyarakatan. kemasyarakkawasan perdesaan wilayah kecamatan (kecamatan barenangan pane kapanx \|o1 rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah lo1 lo1 pengadaan kendaraan dinas operasional kam mun hana sara kantor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasionalundangan tea mangan undanganx\|o1foncuat) \| \|o1 \|o1 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor paner goals \|o1 joeecamatan marco tasix\|o1 (otrooooo\| onfonfzosfonfpenyediantasa keberatan amor penanda tas penggandaan \|o1 (aanan (oo4lo2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya enam usia tertentu (akaya lainnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya \|o1\|o1 l2.ogt pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan for zoo2.o00 tokoh agama dan tokoh masyarakatmnras unsur kewiavaman oil (kecamatan o1 1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|o1 votr lon pengadaan kendaraan dinas operasional kan tanggapan kantor kam me1 i2 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor \|on onfonleos) aga pesananjonlo1lo1\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerahl2.o9\| pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan for fonzoofos nara peralatan dan mesin \|ox voxvo2foafean\|nlozla.o3\| pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan pekan najon vrendah pamenang\|o1lo1 l2.o2kama nee pung kantorlo1o1 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor lo1 peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur \|ox vo1 l2.kalo2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jon vox la1 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya tr lot l2.oe los penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1 \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undang\|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan for zoo(o1\|o2lajo1 voa .o2pamenang selatankeuangan toroooooo1socio\| onfonfzosfonfpenyedianasa keberatan amor (.o3\| pengadaan kendaraan dinas operasional \|o1 ja.o3\| pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas kan tanggapan kantor pengadaan peralatan rumah jabatan dinas pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan kam manandia kanan dinasj2 o6 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor l2.0g\|o1 \|z.0g\|o1\|o1 la.og\| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|o1 \|aeos kaman \|o3\| .o3\| pemberdayaan t\|oxtenang:jmuara siau unsur kewiavaman oil (kecamatan \|o1 \|(ot \|0xl2. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun lon lot jon vox penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|o1\|o1 von pengadaan perlengkapjon \|o1 rehabilitasi sedang berat rumah jabatan j \|o1.o9 log(s tokoh agama dan tokoh masyarakat lor kog fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa \|o1 fog \|o3 fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa kecamatan tiang rumpunon\|o1 \|o1 o3\|onkan tertentu jon voxyurat \|o1 fpekan1 voa \|o2 harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kecamatan sanglo1 log\|o1 penyusunan laporan keuangan bulanan semester jon\|ox \|o1 vo1 l2.kalo2 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya \|o1 vox l2.oal bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan offers\| daan pena taglorlo1\|o3 pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan kemangka timur\|o1 \|o1 \|oxmovoo\| onfonfzosfonfpenyediantasa keberatan kamar pop penanda tas penggandaan \|o1 .o3\|rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerahl2.oenggan peralatan dan mesin \|o1 jz.og\|1z.xfor fogsungai mana nsu kewitayapenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ketangan isa keuangan torooononsoooo\| jonlonlanslonfemediaanyasakeberitan kantor penanda tasa nee pung kantor manan una dinas kam mananenam usia tertentu \|o1 \|o1 ja"for fonlzoot lot\|oterfoslzlot \|dan ketertiban umum \|o1 lola.o1\| koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum \|o1 \|rendah pempa(on \|o1 penyusunan laporan keuangan bulanan semester \|o1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahuxningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur tertentu jon vox la.oal bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan daerahr lot la.oglkemasyarakatan ooh\|o1 foa \|o2 harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat kecamatan pangkalan jambuketangan isa keuangan penanda tas penggandaan \|o1 \|o1mun hana dinas kamar mun haeos administrasi kepegawaian perangkat \|o1 fox .os(o1 lot fa.os\|tor panen nax \|o2en la.o3\| pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan kemasyarakatan, kemasyarakatan program koordinasi \|o4 ketentraman dan ketertiban umum lor lokal2.batang masuk unsur kewiavaman \|oi\|on lan \|o1
korat daerah adalah unsur pembantu walikota sekretariat dprd adalah unsur pelayanan dprd sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota tegal sekretaris dprd adalah sekretaris dprd kota tegalsekretariat dprdpembantu walikota.nyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud alat ini..mberikan pelayanan kepada anggota dprd. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud usaha dprd. bab susunan organisasi bagian pertama sekretariat daerah (l) susunan organisasi sekretariat daerah terdiri dari sekretaris daerah db. asisten administrasi dan pemerintahan, membawakan bagian pemerintahan, membawakan sub bagian pemerintahan umum sub bagian administrasi pertanahan sub bagian pemerintahan kecamatan dan kelurahan bagian hukum dan organisasi, membawakan sub bagian peraturan perundang undangan sub bagian dokumentasi dan informasi hukum sub bagian kelembagaan, tata laksana dan kinerja aparatur. bagian umum, membawakan sub bagian tata usaha dan sandi telekomunikasi sub bagian rumah tangga dan protokol sub bagian keuangan sekretariat daerah. bagian perlengkapan, membawakan sub bagian perencanaan barang daerah sub bagian pemberdayaan barang daerah sub bagian penghapusan barang daerah. cc. asisten ekonomi dan pembangunan, membawakan bagian perekonomian, membawakan sub bagian perekonomian daerah sub bagian perekonomian rakyat sub bagian badan usaha milik daerah. bagian sosial, membawakan sub bagian keagamaan dan kesejahteraan sosial sub bagian pendidikan, pariwisata dan kebudayaan sub bagian pemberdayaan perempuan. pemuda dan olah raga. bagian administrasi pembangunan, membawakan sub bagian penyusunan program sub bagian pengendalian dan analisa sub bagian evaluasi dan pelaporasisten sebagaimana dimaksud ini, berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah. bagian bagian sebagaimana dimaksud ini.(l) susunan organisasi sekretariat dprd terdiri dari sekretaris dprd bagian umum dan anggaran, membawakan sub bagian umum sub bagian anggaran dan perbendaharaan. bagian risalah dan perundang undangan. membawakan sub bagian rapat dan risalah sub bagian produk hukum dan perundang undangan. bagian informasi dan dokumentasi. membawakan sub bagian pengolahan sistem informasi sub bagian dokumentasi dan perpustak:sekretaris daerah dan sekretaris dprd(l) ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsidiatur dengan peraturan walikota. formasi dan persyaratan jabatan pada sekretariat daerah dan sekretariat dprddinyatakan tidak berlaku, karakteristik. potensi dan kebutuhan daerah.vang ditetapkan dengan peraturan daerah. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sekretariat dprd secara administratif bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah meliputi pembinaan administrasi pada sekretariat dprd oleh sekretaris daerah. yang dimaksud dengan memberikan pelayanan kepada anggota dprd adalahdukung pelaksanaan tugas dan fungsi dprd lembaran daerah kota tegal tahun nomor ana sana nan (os ana nan makas,rah kota tegal lembaran daerah kota tegal tahun nomor diubah sebagai berikut antara angka dan disisipkan (dua) angka yakni angka 21a dan angka 21b sehingga berbunyi sebagai berikut.'dinas kepada pimpinan dan anggota dprd penyediaan rumah jabatan pimpinan dprd dan perlengkapannya.(jyang: sedang: cc. rendah.2ngan daerah diatur dengan peraturtgn ma(l) dan kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah. antara dan disisipkan (empat) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam: disediakan paling banyak ( uamnya belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan walikota. belanja penunjang operasional pimpinan.1dalam jenis belanja pegawai. sekretaris dprd mengelola belanja dprd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. antara bab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab yang berbunyi sebagai berikutdan dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali kasji)alat. objek pendapatan dari pengembalian, rincian obj'pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional sebagaimana dimaksud pada kas.(l):: terhadap sisa angsuran. pengembalian tunjangan komunikasi intensif .raturnjelasan umumaka perlu mengubahperubahan tersebut dimaksudkan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dprd kota tegal dan untuk penyesuaian pengangkatannya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tegaldalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya. khusus kepada pimpinan dprd diberibelanja penunjangbelanja penunjangbelanja penunjangd kabupaten kota dan belanja penunjangkota tegal nomor tahun juga diperlukan karena hanya penyesuaian penganggarafrvpenjelasan demi fasalta cukup jelas. angka"disediakan" adalah penyediaan anggaran dalan:.bea naaolaangka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.
geneketentuan bab vii undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah maka perlu mengaturditetapkan oleh kepala skpd. bappeda menyusun rancangan awal rkd dengan menggunakan senja skpd dan rancangan awal rkd. rancangan awal rkd memuatgabungan skpd kewilayahan dan lintas kewilayahan. rancangan pertama rkd digunakan sebagai bahan musrenbang. bagian ketiga musrenbang tahunan musrenbangdilaksanakan setiap tahun secara berjenjang mulai dari musrenbang kelurahan yang dilaksanakan pada bulan januari, kecamatan dilaksanakan bulan pebruari dan kota dilaksanakan pada bulan maret. musrenbang sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan untuk sinkronisasi senja skpd, antar skpd serta identifikasi dan klarifikasi kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. penyelenggaraan musrenbang sebagaimana dimaksud pada diikuti oleh seluruh skpd. hasil musrenbang digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan pertama rkd dan selanjutnya menjadi rancangan kedua rkd yang akan digunakan sebagai bahan dalam musrenbang kota. walikota menyelenggarakan musrenbang serta sinkronisasi akhir rencana kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan atau juga pembantuan dengan kebutuhan pembangunan daerah. penyelenggaraan musrenbang diikuti oleh unsur unsur pemerintah daerah, wakil lembaga terkait dari unsur stakeholders. musrenbang kota sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan paling lambat minggu kedua bulan april setiap tahun. . musrenbang daerah merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun tingkat kota dalam rangka membahas penyempurnaan rancangan kedua rkp dan rancangan senja skpd. musrenbang daerah sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan untuk menyinkronkan rencana rencana pemerintah pusat, pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah daerah. penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diikuti oleh unsur unsur penyelenggaraan pemerintahan tingkat kota. hasil musrenbang digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan kedua rkd untuk selanjutnya menjadi rancangan akhir rkdwalikota paling lambat minggu pertama bulan april. rkd ditetapkan dengan peraturan walikota paling lambat bulan mei. rkd yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh skpd untuk menyesuaikan menyempurnakan senja skpd. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini berlaku maka rkd danpenjelasan umum bahwa ketentuan undang undang nomor tentang pemerintahan daerah menyebutkan mengenai urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diantaranya adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan, sehingga penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. mengingat hal tersebut maka peraturan daerah ini merupakan dasar hukum dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupadimulai dari proses penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah musrenbangda) dan reses anggota dprd yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud denganaerah. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan kesinambungan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerahtimbangan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.. asas profesionalitas yaitu asas yangdaerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. yang dimaksud dengan: pelaku pembangunan adalah pemerintah pusat, provinsi jawa tengah, daerah), dunia usahadaerah adalah batas suatu wilayah secara administratif mempunyai batasan tertentu. ruang adalah wadah yang meliputi bentangan darat, lautan dan udara sebagai suatu kesntuk mengetahui tingkat capaian dan relevansi rencana dengan pelaksanaan dilakukan evaluasi tiap tahun terhadap ipjp daerah melalui kajian studi analistingkat kota dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan maret sehingga musrenbang kecamatan dilaksanakan pada bulan pebruari dan musrenbang kelurahan pada bulan januarpembangunan daerahtahusatuan kerja perangkat daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah danstugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah maupun dari pemerintah provinsi jawa tengah kepada daerah. bab asas dan tujuan perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas kepentingan umum: asas keterbukaan: asas proporsionalitas: asas profesionalitas, asas. bab ill. bab iii ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah menghasilkanrencana kerja satuan kerja perangkat daerah senja skpd). ipjp daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada ipjp provinsi jawa tengah dan ipjp nasional. rpm daeraherah serta memperhatikan rpm daerah provinsi jawa tengah dsatuan kerja perangkat daerah, satuan satuan kerja perangkat daeraherah dan mengacu pada rkp provinsi jawa tengpokokberpedoman pada renstra skpd dan mengacu nyusunan perencanaan pembangunan daerah tahapan penyusunevaluasi dan monitoring perencanaan rencana. t. penyusunan ipjppenyusunan rpmbab rencana pembangunan jangka panjang daerah bagian pertama rancangan awal ipjp daerah bappeda menyusun rancangan awal ipjp daerah paling lambat tahun sebelum berakhirnya ipjp daerah yang berlaku. rancangan awal ipjp daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan menggunakan antara lain: dan politik:daerah memuat rancangan visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada ipjp nasional dan ipjp provinsi jawa tengah. rancangan awal ipjp daerah sebagai bahan utama musrenbang jangka panjang daerah. bagian kedua musrenbang jangka panjangwal ipjp daerah. musrenbang jangka panjang daerah diikuti oleh segenap pemangku kepentingan pembangunan. musrenbang jangka panjang daerah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi rancangan awal ipjppanjang daerah diselenggarakan paling lambat tahun sebelum berakhirnya ipjp daerah yang sedang berlaku. bagian. bagian ketiga rancangan akhir rjp daerah bappeda menyusun rancangan akhir ipjp daerah berdasarkan hasil musrenbang jangka panjang daerah. bappeda menyampaikan rancangan akhir ipjp daerah kepada walikota untuk diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang ipjp daerah. bagian keempat penetapan dan pengakuan ipjp daerah ipjp daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. bappeda melakukan evaluasi tahapan pelaksanaan ipjp daerah setiap tahun. tata cara evaluasi pelaksanaan ipjp daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.bappeda mengusulkan perubahan tersebut kepada walikota untuk selanjutnya dibahas bersama dengan dprd. bab rencana pembangunan jangka menengah daerah bagian pertama rancangan rpm daerah bappeda menjabarkan visi, misi dan program prioritas walikota serta rancangan awal rpm daerah dengan berpedoman kepada ipjp daerahogram prioritas walikota dan kerangka ekonomi makro. rancangan awal rpm daerah dibahas sidang dprd untuk disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan renstra skpd. skpd menyusun rancangan renstra skpd dengan berpedoman pada rancangan awal rpm daerah yang disepakati sebagaimana dimaksud pada bappeda menyusun rancangan rpm daerah dengan menggunakan rancangan renstra skpd dan berpedoman pada ipjp.. serta kerangka ekonomi makro. program program pembangunan sebagaimana dimaksud pada meliputi program yang ditangani oleh pimpinan skpd. pencapaian hasil setiap program sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab masing masing skpd. kerangka ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada memuat gambaran umum perekonomian daerah secara menyeluruh. bagian kedua musrenbang jangka menengah bappeda menyelenggarakan musrenbang jangka menengah daerah untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal rpm daerah. musrenbang jangka menengah daerah diikuti oleh segenap pemangku kepentingan pembangunanmenengah daerah diselenggarakan paling lambat bulan setelah walikota dilantik. bagian ketiga penetapan rpm daerah bappeda menyusun rancangan akhir rpm daerah berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah daerah. rancangan akhir rpm daerah ditetapkan sebagai rpm daerah dengan peraturan daerah paling lama bulan setelah walikota dilantik. bagian keempattugas pokok, fungsi dan kewenangan skpdtugas pokok dan fungsinya. (c) menamakan rancangan renstra skpd disusun berpedoman pada rancangan awal rpm daerah. rancangan renstra skpd dimutakhirkan sesuai rpm daerah yang telah ditetapkan kemudian ditetapkan menjadi renstra skpd dengan keputusan kepala skpd. program sebagaimana dimaksud pada sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rpm daerah. rencana masing masing kegiatan pembangunan minimal memuat informasi tentang lokasi, keluaran langsung dan sumber daya yang diperlukan serta bersifat indikatif. lokasi kegiatan pembangunan ditentukan sesuai rencana tata ruang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii rencana pembangunan tahunan daerah bagian pertama rencana kerja pemerintah daerah bappeda bersama skpd terkait menyusun rancangan awal rkd sebagai penjabaran rpm daerah yang didalamnya memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan daerah dan rancangan kerangka ekonomi makro dan pagu indikatif. rancangan awal rkd dirumuskan dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan dari periode sebelumnya, baik dalam makro, sektoral maupun sasaran serta perkiraan kondisi masyarakat pasca tahun yang direncanakan. bagian kedua rencana kerja skpd skpd sesuai tugas pokok dan fungsinya menyusun senja skpd dengan berpedoman pada rancangan awal rpm rkd dan pagu indikatif. senja skpd minimal memuat kebijakan, progam dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang ditentukan oleh walikota sebagai penjabaran renstra skpd. kegiatan skpd sebagaimana dimaksud pada mencakup indikasi langkah langkah dan kegiatan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh skpd, pemerintah daerah sesuai kewenangan masing masing dalam rangka mencapai sasaran daerah. kegiatan yang tercakup dalam program pembangunan sebagaimana dimaksud pada mencakup kegiatan berupameaaaaaaandengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tegal, menimbang bahwa dalam rangka pengembangan obyek wisata kota tegal dan penambahan sarana dan prasarana obyek wisata baru pada obyek wisata pantai alam indah, maka perlu meninjau kembali peraturan daerah kota tegal nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf makapa . beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan tempat rekreasi dan tempat olah raga. obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada meliputi tempat rekreasi dan tempat olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah terdiri: tempat rekreasi pantai alam indah. tempat olah raga gedung olah raga wisanggeni , lapangan olah raga yos sudarso : kolam renang milik pemerintah daerah. tidak termasuk obyek retribusi adalah pemanfaatan tempat rekreasi dan tempat olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta. diubahketentuan lampiran diubah sehingga secara keseluruhpenjelasan umum bahwa dalam rangka pengembangan obyek wisata kota tegal diperlukan penambahan sarana dan prasarana obyek wisata baru pada obyek wisata pantai alam indah sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat rekreasi dan hiburan keluarga. bahwa untuk gedung olah raga wisanggeni sebagai salah satu aset pemerintah kota tegal perlu dioptimalkan penggunaannya. agar dapat dipergunakan secara optimal perlu dilakukan perbaikan serta peningkatan berbagai sarana yang ada lingkungan gedung tersebut dalam hal ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu upaya adalah menetapkan besarnya tarif retribusi yang memadai. penetapan tarif retribusi sangat dipengaruhi oleh biaya penyediaan jasa, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan tempat olah raga serta kemampuan masyarakat dan memenuhi asas keadilan. dengan adanya perubahan kondisi perekonomian yang bermuara pada peningkatan harta barang maupun jasa, dapat diketahui bahwa nilai tukar uang rupiah dirasakan semakin menurun. terhadap turunnya nilai tukar uang perlu diimbangi dengan peningkatan pendapatan. demikian pula halnya dengan pendapatan dari retribusi tempat rekreasi pantai alam indah kota tegal dan tempat olah raga lapangan olah raga yos sudarso kota tegal, juga harus ditingkatkan. salah satu upaya yang ditempuh pemerintah kota tegal adalah dengan menaikan tarif retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga yang ditetapkan dengan peraturan daerah. il. penjelasan demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. lampiran peraturan daerah kota tegal nomor tahun tanggal maret tarif retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga tarif retribusi tempat rekreasi pantai alam indah kota tegal obyek retribusi besarnya tarif tarif masuk pai bukan pada hari libur dewasa usia tahun atas) rp. anak anak usia tahun sampai dengan rp. tahun) taman lalu lintas rp. tarif masuk paiparkir rp. sepeda rp. becak rp. delman dokar rp. sepeda motor rp. mobil rp. bus rp. truck tarif masuk pedagang perorangan pedagang keliling jalan kaki rp. pedagang keliling pikulan kereta dorong rp. pedagang tetap (kios warung makan) rp. jaw tarif masuk langganan selama (satu) bulan untuk (satu) orang jalan kaki rp. untuk (satu) orang sepeda rp. cc. untuk (satu) orang sepeda motor rp. untuk (satu) orang mobil rp. tarif persewaan panggung hiburan rp. , hari catatan dipungut tambahan biaya listrik sebesar rp. , hari kamar mandi bilas per orang sekali rp. pakai tarif khusus pertunjukan hiburan jasa ditetapkan dengan komersial lainnya perjanjian tarif masuk water boom: tarif masuk water boom bukan pada hari libur dewasa usia tahun atas) rp. anak anak usia tahun sampai dengan rp. tahun) tarif masuk water boommasuk water boom untuk langganan rp. (berlaku untuk kali masuk pada hari biasa dalam sebulan) il. tarif retribusi penggunaan fasilitas gedung olah raga wisanggeni kota tegal obyek retribusi besarnya tarif kegiatan per cabang olah raga (tempat berlangganan) bulu tangkis jam lapangan bola voli jam lapangan bola basket jam lapangan catatan: untuk kegiatan yang menggunakan penerangan (listrik) dikenakan biaya rp. setiap jam kegiatan cabang olah raga (tidak tetap) komersial hari non komersial jam jam jam kegiatan non olah raga komersial hari non komersial hari try out pendidikan) tes hari tarif sewa ruangan sekretariat tahun toko kantin tahun catatan dipungut tambahan biaya listrik sebesar rp. bulan (tarif penggunaan lapangan diluar gedung olah raga (halaman) sekretariat hari toko kantin hari tarif sewa kamar inap orang hari tarif penggunaan lapangan tenis wisanggeni. pemakaian tanpa lampu jam 1x i1\| bulan minggu) lapangan jam wib (1x bulan minggu) lapangan khusus pemakaian even resmi jam\| hari lapangan pemakaian insidentil perorangan jam luar jadwal lapangan pemakaian dengan lampu jam wib (1x bulan minggu lapangan pemakaian insidentil perorangan jam luar jadwal lapangan tarif penggunaan kantin ditetapkan dengan per janjikan ii tarif retribusi lapangan olahraga yos sudarso kota tegal obyek retribusi besarnya tarif kegiatan olah raga yang memungut biaya rp. hari tanda masuk kegiatan non olah raga yang memungut biaya tanda masuk untuk kegiatan pertunjukan rp. hari untuk kegiatan non pertujukan rp. hari kegiatan olah raga yang tidak memungut rp. hari biaya tanda masuk iv. tarif retribusi kolam renang milik pemerintah kota tegal pel onetaemeu pekan dewasa usia tahun atas) rp. anak anak usia tahun sampai dengan rp. tahun) langganan per orang rp. (berlaku untuk kali masuk dalam sebulan)ruang terbuka hijau dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tapin, menimbang :a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang perlu adanya pengendalian ruang dengan menyisakan sebagian manfaat ruang untuk ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan lingkungan kota melalui keberadaan taman kota, kebun kota dan jalur hijau disamping pedestrian jalan, bahwa berdasarkan peran masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: cc. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penataan ruang, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari perencanaanang terbuka hijokasi rth publik rth publik yang sudah ada hanya dapat dialihkan relokasi lain berdasarkan tersedianya area lahan pengganti yang seimbang luasan dan peruntukannya: hasil kajian penelitian ilmiah yang dipublikasikan: dan atau telah direncanakan secara matang dan akuntabel serta dapat dilaksanakan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila terjadi perubahan kondisi alam, atau penataan ulang tata ruang kota. bab rth privat setiap orang atau badan berkewajiban menyisakan sebesar (sepuluh keseratus) dari luas lahan yang dimilikinya untuk rth. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada terhadap kepemilikan tanah dan bangunan untuk tempat tinggal yang luasnya paling besar meter persegi. kepada pemilik tanah dan bangunan dibebankan kewajiban untuk menanam minimal (dua) batang pohon diarea tanahnya. setiap pembangunan gedung baru berupa rumah toko atau kantor swasta diatas lahan privat yang tidak memiliki luasan lahan yang cukup diharuskan untuk membangun taman pada lantai atas bangunan untuk rth dengan metode taman atau (roof garden) atau penggunaan pot. ketentuan diatas dimuat dalam pernyataan melaksanakan pembangunan pada saat mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan. setiap pengembang perumahan wajib menyisakan (sepuluh keseratus) dari luas area perumahan yang akan dibangun untuk rth. (sepuluh keseratus) luasan area sebagaimana dimaksud pada diperuntukkan sebagai taman lingkungan dan penanaman pohon, serta tempat bermain keluarga. ketentuan lebih lanjut mengenai rth pada kawasan permukiman yang dikembangkan oleh pelaku usaha perumahan mengikuti peraturan daerah tentang perumahan dan kawasan permukiman. bab vii(sepuluh keseratus) untuk rth. pemegang izin berkewajiban mengelola dan memelihara rth secara berkesinambungan. rth privat yang telah ditetapkan dalam perolehan izin bangunan tidak dapat dialihkan oleh pemilik bangunan kecuali dilakukan permohonan izin baru dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan daerah ini. bab viii peran serta masyarakat penataan rth melibatkan seluruh elemen masyarakat daerah. peran serta masyarakatgawasan bupati menunjuk skpd terkait atau pejabatnya untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian rth daerah. bab insentif bupati dapat memberikan insentifinsentif sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab pendanaan pendanaan penataan rth publik bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daer:mbekuan izin mendirikan bangunan rumah gedung: pencabutan izin mendirikan bangunan rumah gedung, perintah pembongkaran bangunan rumahdua berakibat terjadinya kerusakan rth publik, berupa membuang sampah atau limbah pada kawasan atau sekitar rth yang dapat merusak atau mengakibatkan pencemaran sehingga berakibat kerusakan pada tanaman kawasan rth, berdagang dalam bentuk mendirikan bangunan nonpermanen, kelontong, lesehan atau jenis lainnya dalam kawasan rth: cc. menyelenggarakan parkir kendaraan dalam kawasan rth, mengambil tanaman, rumput khusus yang secara ditempatkan pada rth termasuk tanah dan bebatuan, membuat galian dan atau menanam alat peralatan atau jenis lainnya yang tidak mempunyai keterkaitan fungsi dan manfaat terhadap rth: inn gat tia ban data metan ag membuat galian dan atau menawari alat peralatan alan jenis lainnya yang tidak metibinyai keterkaitan fungsi dari yeng tarian dea aya tana manfaat terhadap kiri, rak! sajikan atau selesai isian dar memasang resmi( ikan atau seterusnya dalam menukik dan sala anak dt: atas berbagai ukuran pada kawasan kisi alan pas net aah asi merusak pepohonan aran menebang batang ponce pada bubar tee kawasan ri) lewat bottas jan dipidana saringan paling ama (tiga lan dan atau denda aaa a.a ketan anna yag ati paling banyak (lima puluh yuta fujian). era tana aan dikecualikan seierlian sopagannana gula dea bal huruf terhadap pohon yang timbang mengakibatkan rerlunganya ihbaitiuk timun ata mgerutangi teman umum mengganggu ketertiban unit dapati segera gerbang rar tak ketentuan pesut uur pasai ehan nba int mana nada tanaka! peraturan daerah iii tinggi kilau dati tanggal diundangkan. ama masa ena mma ten era agar setiap brang iaigelanuin ya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya daan lembaran memerah kanan tari daerah kabupaten tapin. tgikokamisnn maritim3 aetapagii kana ai (xp eka tari aka geni anya yaa am, arifin arta perhatian partai? inurdangkan manu nada tanggal januari to etd tee abis aki segaris daerah kab ako las aa, pal setda \|z dag att ita ari tar latin tia era ea: gambaran daerah kabupaten tapin tarun kumukabupaten tapintujuan, fungsi dan manfaat keberadaan rth daerah ditujukan untuk: menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air:yang aman, nyaman, segar, indah, bersih dan teduh. keberadaan rth daerah difungsikan untuk fungsi utama (intrinsik) sebagai fungsi ekologis, meliputi: memberi jaminan pengadaan rth menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru paru daerah):: dan penahan angin. fungsi tambahan (ekstrinsik), meliputi: fungsi sosial dan budaya: menggambarkan ekspresi budaya lokal: merupakan media komunikasi warga daerah, tempat rekreasi, dan wadah, objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. fungsi ekonomi: a.,keberadaan rth daerah dimanfaatkan untuk sarana mencerminkan identitas daerah, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan: cc. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, meningkatkan nilai ekonomi lahan daerah:daerah. bab iii luas rth daerah (tiga puluh keseratus) dari (seratus keseratus) luas kawasan kota yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah daerah adalah rth. (tiga puluh keseratus) sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (dua puluh keseratus) merupakan rth publik dan sisanya (sepuluh keseratus) merupakan rth privat. (dua puluh keseratus) rth publik ditetapkan dan dituangkan dalam rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dengan peta minimal bab rth publik bagian kesatu pembentukan dalam membentuk rth publik harus disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang, serta estetika. pembentukan rth publidari (dua puluh keseratus) luasan rth publik didalamnya dapat diperuntukkan sebagai taman kota: kebun binatang: pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, lahan pertanian perkotaan, sempadan sungai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian: dan kawasan jalur hijau. bagian kedua pembangunan rth publik pembangunan rth publik dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan rth publik. rencana pembangunan rth publik ditetapkan oleh bupati. rencana pembangunan rth publik merupakan bagian dariembangunan rth dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd) pada skpd terkait. selain oleh pemerintah daerah pembangunan rth publik dapat dilaksanakan oleh pihak perorangan atau badan usaha baik keseluruhan atau kerjasama termasuk kerjasama antar daerah berbatasan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga pengelolaan ketentuan tentang pengelolaan rth publik berlaku mutasi mutans sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat penempatan vegetasi dalam rth publik dalam rth publik, selain lapangan rumput diutamakan penempatan pohon yang menyerap kadar co2 diudara lebih banyak. jenis pohon sebagaimana dimaksud pada mengacu pada kebijakan pemerintah tentang jenis tanaman tertentu. selain jenis pohon sebagaimana dimaksud dalam dapatcc.bab
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati trenggalek, menimbang bahwa untuk mendukung kelancaran tugas penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat diperlukan pedoman: bahwa untuk menciptakan kerja sama yang terpadu dan terintegrasi perlu suatu kaidah pedoman tata hubungan kerja antar penyelenggara pemerintahan daerah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah diperlukan adanya kerja sama yang sinergishubungan kerja antar penyelenggaradilaksanakan oleh bupati. dalamberpedoman pada peraturan perundang undangan.daerah dan forum koordinasi pimpinandan oleh camat untuk kecamatan. anggota forum koordinasi pimpinan daerah terdiri atas pimpinan dprd, kepala kepolisian resort, kepala kejaksaan negeri, dan komandan distrik militerberpedoman pada peraturan perundang undangan. bab iii kedudukan, fungsi, tugas ,wewenang, hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah bagian kesatu kedudukan pemerintah daerah berkedudukan sebagai penyelenggaramerintahan daerah dengan penetapan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. bupati adalah kepala pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. bupati dibantu oleh seorang wakil bupati.. dprd terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. anggota dprd adalah pejabat daerah. bagian kedua fungsi dprd berfungsi: pembentukan perdpelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada dprd menjaring aspirasi masyarakat. fungsi pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah fungsi untuk membentuk perda, dan dilaksanakan dengan cara: membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda. mengajukan usul rancangan perda, dan menyusun program pembentukan perda bersama bupati. program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda yang akan dibuat dalam (satu) tahun anggaran. dalam menetapkan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada dprd melakukan koordinasi dengan bupatibupati, yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dprd. fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara: membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah: membahas rancangan perda tentang apbd, membahas rancangan perda tentang perubahan apbd: dan membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbdlaporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada dprd melakukan pembahasan. atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan dapat meminta klarifikasi kepada badan pemeriksa keuangan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. dprd dapat meminta badan pemeriksa keuangan melakukan pemeriksaan lanjutan, atas kegiatan pemerintah lainnya. bagian ketiga tugas, wewenang, hak dan kewajiban bupatibupatimelaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bupatibupati sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada atau berhalangan sementara, wakil bupati melaksanakan tugas dan wewenang bupatibupati. apabila bupati dan wakil bupatibupati. dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bupati dibantu oleh seorang wakil bupati. wakil bupati sebagaimana dimaksud padadan atau desa:peraturan perundang undangan. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahanbupati dan atau wakil bupatibupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan perundang undangan. kewajiban bupati dan wakil bupatitata hubungan kerja antar penyelenggaraimur. bupati adalah bupati trenggalek. selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bupatipelaksanaan tugas pembantuan. bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahbupati wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud padabupatibupatialam hal bupatipada dprd dapat menggunakan hak interpelasi kepada bupati. apabila penjelasan bupati terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada tidak diterima, dprd melaporkan bupatigubernur sebagai wakil pemerintah pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada bupatiprd bertugas dan berwenang untuk: membentuk perda bersama bupati: membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai apbd yang diajukan oleh bupati, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang undangan lainnya, perluan daerah, danberwenang untuk: memberikan persetujuan terhadap usul pembentukan daerah sebagai hasil pemekaran daerah induk, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan. dprd berhak: interpelasi, angket, dan cc. menyatakan pendapat. anggota dprd berhak: mengajukan rancangan perda, mengajukan pertanyaan: cc. menyampaikan usul dan pendapat, membela diri: imunitas, protokoler, keuangan, dan administratif. anggota dprndahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan:emerintah daerah dan dprd dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memperhatikan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban masing masing secara konsisten. bab hubungan kerja penyelenggara pemerintahan daerah bagian kesatu hubungan kerja antara dprd dan bupati hubungan kerja antara dprd dan bupati: atau insidental dalam bentuk lainnyrapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan tata tertib dprd. bagian kedu: perda, peraturan bupati atau peraturan bersama kepala daerah: kerjasama internasional, antar daerah, dan atau pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah. bentuk kebijakan sebagaimana dimaksud pada dibuat untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam perencanaan penyusunan perda sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam suatu program pembentukgram pembentukan embahasan rancangan perda dilakukan oleh dprd bersama bupatitata tertib dprdalam perda yang bersangkutan.perumusan kebijakan umum, anggota dprd berhak: mengajukan rancangan perda, dan melakukan perubahan terhadap rancangan perda yang diajukan oleh pemerintah daerahketentuankebijakan umum berupa peraturan daerah dapat berasal dari usul dprd atau usul pemerintah daerah. pokok pokok pikiran mengenai bahan rancangan perda dapat berasal dari masyarakat yang disampaikan melalui dprd. tata cara pembahasan rancangan perda atas prakarsa dprd atau prakarsa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada berdasarkan peraturan tata tertiuntuk mengatur dan menguruspemerintah kabupaten trenggalekprovinsi jawa timprovinsi jawa timur dan bupati trenggalektrenggalek dalam rangka dekonsentrasi. tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah kabupaten trenggalekjawa timur kepada pemerintah daerah kabupaten trenggalek untuk dprd yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. rancangan perda yang berasal dari dprd diusulkan oleh anggota dprd, komisi, gabungan komisi, atau badan pembentukan peraturan daerah sesuai dengan tata tertibdatiga hubungan dalam perumusan kebijakan bidang keuangan daerah dprd melalui sekretaris dprd menyusun anggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. anggaran belanja dprd merupakan bagian tidak terpisahkan dari apbd. pemerintah daerah menyampaikan arah kebijakan umum apbd kepada dprd untuk dilakukan pembahasan. dprd membahas arah kebijakan umum apbd yang diajukan oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam nota kesepakatan. mekanisme pembahasan arah kebijakarah kebijakan umum apbdprd dan pemerintah daerah berlandaskan arah kebijakan umum apbd yang telah disepakati, membahas prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan acuan setiap perangkat daerahda tentang apbd. mekanisme usul. perubahan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada strategi, program, dan kegiatan pemerintah yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. apbd yang disetujui oleh dprd terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi anggaran dan jenis pendapatan belanja. persetujuan apbd sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. apabila rancangan perda tentang apbd tidak memperoleh persetujuan bersama, maka bupati melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar pagu anggaran tahun sebelumnyaketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat hubungan dalam perumusan kebijakan bidang kepegawaian daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bupati dan dprddan susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan perda.atur dengan perlu. sekretariat dprd dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang dprd dengan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat dprd yang ditetapkan dengan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sekretariat dprd sebagaimana dimaksud pada. sekretariat dprd dan pegawai sekretariat dprd berasal dari aparatur sipil negara. bupati dan wakil bupati adalah pejabat negara dan karenanya bekerja penuh serta mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.aturan perundang undangan. pemberian tambahan penghasilan luar gaji bagi aparatur sipil negara yang bekerja lingkungan pemerintah daerah yang membebani apbd telah ditetapkan dalam apbd. pengisian jabatan aparatur sipil negara . bagian kelima hubungan dalam perumusan kebijakan aset daerah penghapusan aset daerah dalam jenis dan jumlah tertentu harus mendapatkan persetujuan dprd dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam hubungan dalam pertanggungjawaban bupati bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. pertanggungjawaban bupati dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan bupati dilakukan dengan ukuran: tanggapan terhadap nota keuangan, jawaban pemerintah daerah, dan atau pemandangan umum para anggota dprd: hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah oleh lembaga yang berwenang, dan cc. informasi dan masukan dari masyarakat, dan kegiatan daerah. prosedur penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dilaksanakan dan didasarkan pada peraturan perundang undangan. bagian ketujuh hubungan dalam bidang pengawasan dprd mempunyai fungsi pengawasan terhadap: pelaksanaan peraturan perundang undangan sesuai dengan kewenangannya: pelaksanaan perda, cc. pelaksanaan apbd: pelaksanaan peraturan bupati: pelaksanaan keputusan bupati, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan pelaksanaan kerjasama internasional dan daerah. untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada maka hal hal teknis yang diperlukan untuk bahan pengawasan, dprd dapat meminta bahan dari pihak ketiga atau pihak terkait. dalam melaksanakan pengawasan, dprd memakai indikator, parameter, kriteria, serta mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan. dalam menjalankan fungsi pengawasan dprd dapat meminta bantuan tenaga ahli tim pakar dan pihak terkait. kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalamtata tertib dprd. dalam hal meminta keterangan kepada perangkat daerah, dilakukan dprd dengan pemberitahu. bab tenaga ahli tim pakaratau tim pakar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan. pengangkatan atau permintaan tenaga ahli bersifat hoc (satu kali kegiatan) dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan. babn dprd dapat melakukan inovasi.rumusan kebijakan inovasi,usulan inisiatifbupati untuk ditetapkan dalam peraturan bupati sebagai inovasi daerah. usulan inovasi dari anggota masyarakat disampaikan kepada dprd dan atau kepada pemerintah daerah. bab vii: kemitraan yang sejajar: adil, terbuka, akomodatif: responsif, professional, dan proporsional. bupati dan dprd dalam melakukan hubungan kerja dilarang meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, maupun kelompoknytrenggalek nomor tahun tentang tata hubungan kerja antar pemerintahdaerah yang selanjutnya disebut perdaata hubungan kerja pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat daerah. prinsip hubungan kerja pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten trenggalek adalah landasan yang menjadi rujukan dalam menentukan peran para penyelenggara pemerintahan daerah. mekanisme hubungan kerja pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah bentuk hubungan kerja yang meliputi kerjasama, kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan antar para penyelenggara pemerintahan daerah trenggalektrenggalek djau hukum, anik suwardi nip penjelasan atasumum penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh dprd dan bupati. dprd dan bupatidprd dan bupatibupatibupati dibantu oleh perangkat daerah, dan sinergitas antara unsur penyelenggara pemerintahan daerah. tercapainya tujuan tersebut akan lebih baik apabila kinerja pemerintah daerah dan dprd dapat berenergi menciptakan pelayanan publik yang prima. guna meningkatkan kemitraan yang sejajar antara dprd dan bupati dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka kabupaten trenggalek perlu diatur tata hubungan kerja antar penyelenggara pemerintahan daerah. ii.lu,bupati setelah dibahas dalam forkopimjanjian internasional daerahdan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupatenyang dimaksud dengan interpelasi adalah hak dprd untuk meminta keterangan kepada bupatibermasyarakat dan bernegara. huruf yang dimaksud dengan angket adalah hak dprd untuk melakukan penyelidikan terhadapuruf yang dimaksud dengan menyatakan pendapat adalah hak dprd untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati. huruf hak inikebijakan teknis operasional adalah kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan umuovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bab penyelenggaraan pemerintahan daerah bagian kesatu umum penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas bupati dan dprd dibantu oleh perangkat daerah. penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padpemerintah daerah provinsi jawa timur dan pemerintah: statistik, dan atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah. urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya daerahmenjadi kewenangan daerahasas asas umum pemerintahan yang baik dan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraasas asas umum pemerintahan yang baik dan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggarpemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur dan criteria penyelenggara,
bupati tapin provinsi kalimantan selatan peraturan{ daerah i(kabupaten tapin nomor tahun tentang retribusi tempat khusus parkir dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang: mengingat bupati tapin, batrtempat khusus parkir, maka dipandang menetapkan retribusi tempat khusus parkir;retribusi retribusi tempat khusus parkir; undang undang nomor tar{neembarartangkutan jalil; keputusan menteri perhubungan nomor tahun t993 tentang fasilitasiiiol6 tentang pembentukan dan susunan perang!<at daerah i*ol6 nomor tambahan lembaran daerah kabupaten tapin nomor o9); dengan persetujuan bersama dewan perbaiki.an rai(yat daerah kabupaten tapin dan bupati tapin memutuskan menetap , tna angkut jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendara err unlo. t2. tempat khusus parkir adalah tempat yang seca.penyelenggara parkir adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan tempat khusus parkir kabupaten tapi@ransuar2riltr errrya. rlisekitarnya. potensi parkir adalah nilai rata rata perolehan pungutan parkir yang diperoleh dari jungtempat khusus parkir; dan retribusi tempat khusus parkir. bab iii pei{selenggarakilaksanakan oleh pemerintah daerah annya harus berkoordinasi dengan dinas. pembangunan tempat khusus parkir hams memenuhi persyaratan: rencana tata ruang wilayah; analisis dampak lalu lintas yang dapat menjamin keselamatan dan kelancaran ldu lintas dalam dan luar gedung area parkir; mudah dijangkau oleh pengguna jasa parkir; konstruksi sesuai peraturan perundang undangan apabila berupa gedung; memiliki batas batas tertentu apabila berupa taman parkir;rray kendaraan, tempat ibadah, kios los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan. penetapan tempat khusus parkir ditetapkan dengan keputusan bupati;;tanggung jawab penyelenggaraan tempat khusus parkir pada dinas. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada meliputi: pen susunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat khusus parkir; mengbagian ketiga kewajiban dan hak pengguna jasa parkir kewajiban pengguna jasa parkir adalah: membayar pungutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;: mendapatkan karcis parkir dari petugas parkir; mendapatkan jaminan keamanan kendaraan yang diparkir; dan mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraanengan peraturan bupati. bab retribusi tempat khusus parkirparagraf objek retribusi objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki datlatau dikelola oleh pemerintah daerah. dikecualikan dan, dan pihak swasta. paragraf subyek retribusi subjek retribusi tempat khusus parkir adalah ora.ng pribadi atau badan yang menggunakan menikmatiwajib retribusi(t)jenis tempat lahan parkirfirrktur tarif retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan: tingkat pengguna.an atau frekuensi; jangka waktu penggunaan; jenis tempat lahan parkir; danjenis kendaraan tarif pelataran lingkungan halang:r kawasan sepeda motor rp. oo0,0o sekali parkir taman gedung (tidak menginap) sedan, jeep, mini bus, pick dan sejenisnya rp. ooo,oo sekali parkir bus, track dan alat berat lainnya rp. ooo,o0 sekali parkir pelataran lingkungan halaman l{kawasan sepeda motor rp. oo,0o sekali parkir taman gedung (menginap) sedan, jeep, mini bus, pick dan sejenisnya rp. oo,oo sekali parkir bus, truk dan alat berat lainnya rp, ooo,oo sekali parkirtarif retribusi tempat khusus parkirg ak(21ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian ketujuh wilayah pemungutan retribusi tempat khusus parkir dipungut wilayah daerah. bagan kedelapan masa retribusi dan saat retribusi terutangretribusi tempat khusus parkir berhutang tetempat khusus parkir diatur dengan peraturan bupati. (a)(21'pasa1.tfr(21.a) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat waktu dan bupati atau pejabat ffi dirujuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. (srn pelunasan sampai dengan diterbitkannya krlkrl harus diterbitkan dalam jangka waktu paling nama (satu) bulan. (a) apa,ruar9(a)qf(s) 21 belas insentif pemungutan skpd yang melaksanakan semu.hil{{men.ng yang melanggar ketentuan dalam diancam pidana ln:mangan paling lama (dua) bulan atau denda paling banyak rp. ooo.ooo,oo (dua juta mpiater:ro.o0o,l(l)(s) bab viol2 tentang retribusi jasa usaha lembaran daerah kabupaten tapin tahun ol2anggal tepi_ember zo1:) . diundangkan rantau pada tanggal september:: i,g''' ot8)
aas bupati tapin provinsi kalimantan selatan peraturan daerah kabupaten tapin nomor ol: tahunasar grosir dan atau pertokoan kabupaten tapin, makaasar grosir dan atau pertokoan kabupaten tapindiubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut: tingkat penggunaan jasa diukurketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: struktur dan tarif retribusi ditetapkanbesarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: tarif retribusi bulanan tarif (berdasarkan jenis dan luas bangunan) retribusi tarif kelas namapasar kaka pembagian perpus pasar bangunan semi bangunan luas lahan harian m bulan m' bulan amf bulan rp.) pasar raya rantau lantai pasar raya rantau lantai atm (sn (so ema\| art (nam tempat oom ast\| sam emo harta om\| nam\| sam\| cum tam demam somam mar, nan arifin aran diundangkan rantau pada tanggal maret sekretaris dae:
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tapin, menimbang :a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya, yang mana salah satu ketentuannya telah mengatur mengenai ketertiban beribadah, khususnya pelaksanaan ibadah pada bulan ramadhan, maka dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu melakukan. peraturan daerah kabupaten tapin nomor tahun tentang larangan kegiatan pada bulan ramadhmah arifin aran diundangkan rantau pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten tapin, masyranian
hena bupati tapin peraturan daerah kabupaten tapin nomor tahun tentang pengelolaan usaha restoran dan rumah makan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tapin, menimbang bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan kegiatan usaha restoran dan rumah makan kabupaten tapirestoran dan rumah mrestoran dan rumah matapin adalah pemerintah kabupaten tapin. bupati adalah bupati tapin. restoran adalah salah satu jenis usaha jasa penyediaan makan dan minumdan penjualan makan dan minum bagi umum ditempat usahanya. rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat tinggal sebagian atau seluruh bagunan yang permanen semi permanen, dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makan dan minum untuk umum tempat usahanya. sanitasi dan hygiene lingkungan adalah sanitasi dan hygiene yang mencakup peralatan, perorangan, makan, minum dan suasana lingkungan restoran. bab ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi pengelolaan usaha restoran dan rumah makan. bab iii bentuk usaha usaha restoran dan rumah makan dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan, yang semata mata berusaha dibidang usaha restoran dan rumah makan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. badan usaha sebagaimana dimaksud pada ini dapat berbentuk badan usaha perseroan terbatas pt), perseroan komanditer cv), firma fa) dan koperasi. bab pengusaha restoran dan rumah makan pengusaha restoran dan rumahsebagai usaha penunjang. penyelenggaraan hiburan atau kesenian harus mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bangunan dan tata ruang serta perabot restoran dan rumah makan hendaknya memberikan citra yang bernilai seni budaya daerah, minimal ada bagian bagian yang memperlihatkan aksentuasi seni budaya daerah lokal. bab pengelolaan usaha untuk mengusahakan restoran dan rumah makan harus memiliki izin lokasi yang diberikan olehizin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya. izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ini dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga atas sepengetahuan bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan tetap memperhatikan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. penyediaan jasa lainnya dilingkungan restoran dan rumah makan yang tidak menjadi bagian dari usahanya, wajib memberitahukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab kewajiban pengusaha restoran dan rumah makan pimpinan usaha restoran dan rumah makan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada tamu: tidak menggunakan tempat untuk kegiatan perjudian, penyalahgunaan narkoba, minum beralkohol, kesusilaan yang dapat mengganggu keamanan, dan ketertiban umum, mencatat, menyimpan barang barang milik tamu yang tertinggal tempat usahany, menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undang, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pimpinan restoran dan rumah makanpenyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan daerah ini, pimpinan usaha bertanggung jawab atas pencegahan penjualan dan peredaran narkoba dan minuman beralkohol: pemelihara kesehatan dan sanitasi lingkungan, dan kelayakan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan tamu. persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelayakan teknis alat perlengkapan yang dimaksud pada huruf dan ini, harus memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila waktu penyimpanan barang tamu sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan daerah ini terlampaui selama tiga bulan, maka pimpinan usaha dapat melepaskan tanggung jawabnya atas barang yang ditemukan dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaiannya. pimpinan restoran dan rumahini, akan ditetapkan tersendiri dengan peraturan bupati. pimpinan usaha restoran dan rumah makan dapat menetapkan peraturan yang berlaku ditempat usahanya untuk diketahui tamu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii perubahan status nama pemindahan atas kepemilikan usaha restoran dan rumah makan, wajib dilaporkan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. dalam hal terjadinya perubahan nama atau lokasi usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. dalam hal pengusaha restoran dan rumah makan akan melakukan perubahan fasilitas terhadap usahanya, harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melaporkan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab viii ketentuan lain lain perizinan bagi modal asing pma) atau penanaman modal dalam negeri mdn), harusukan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerukesmas atr tap lata fasis uri halida diundangkan rantau pada tanggal. pebruari see aaa daerah kabupaten tapin, pai n& raf lembaran daerah kabupaten tapin tahun nomor
usgdalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas penyelenggaraan jalan perlu adanya perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan, bahwa dalam rangka perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan kabupaten wonosobo, perlu melaksanakan provincial kabupaten road management systerovincial kabupaten road, management system dalam perencanaan, pemrograman dan penganggarparms, membuat arsip versi sistem parms (dokumen sistem parms dan dokumen basis data parms), cc.atau bimbingan teknislaksanaan aplikasi parms bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten wonosobo. bab pembinaan, pengawasan dan pelaporan bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan aplikasi parms daerah. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan param.porkan pelaksanaan penggunaan aplikasi parms kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umumda bagian hukum sekian daerah kabupaten wonosobo ama, pf) a.m. kgrwahid, s.h. 2y pembinabawah pemerintah daerah. sistem penyelenggaraan jalan daerah atau provincial kabupaten road management system yang selanjutnya disingkat parms adalah mekanisme yang digunakan sebagai prosedurntertentu. kuantum geographic information system yang selanjutnya disingkat ois adalah salah satu perangkat lunak pengelolaan dan penyajian informasi data geospasial. bab ruang lingkuppelengkap bangunan jalan,provincial kabupaten road management system bagian kesatu dasar provincial kabupaten road management system pelaksanaan parms dilaksanakan melalui aplikasi parms. perangkat penunjang aplikasi parms, dan microsoft power point, dan dilengkapi dengan perangkat lunak mapsources dan ois.daerah. dalam hal perangkat daerah belum dapat melaksanakan aplikasi parms maka dilakukan secara manual. komponen dasar aplikasi parms meliputi:dalammeliputi: ruasjalan, data titik referensi atau data reference point, kelas jalistem international roughness index, nilai ruas multi criteria analysis, kriteria multi criteria analysis, danadalah kelompok fungsi untuk memasuklobal positioning sisteman. bagian kedua data masukananggaran sangat bergantung pada keakuratan data masukan. data masukan meliputi: administratif: ruasjalan dan titik referensi, cc.lobal positioning sistem, tingkat kerataan jalan, nilai multi criteria analysis ruas jalan, kriteria multi criteria analysis, struktur, lalu lintas harian rata ratakan beberapa kriteria prioritas daerah sebagai dasar analisis parms multi criteria analysis. kriteria multi criteria analysisdengan memperhatikan jenis dan tingkatan kerusakan jalan. tingkatan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kondisi baik, untuk treatment trigger index (nol) sampai dengan (dua puluh), kondisi sedang, untuk treatment trigger index (dua puluh) sampai dengan (tujuh puluh), kondisi rusak ringan, untuk treatment trigger index (tujuh puluh) sampai dengan (seratus): dan kondisi rusak berat, untuk treatment trigger index lebih dari (seratus). treatment trigger indexreatment trigger index sebagaimana dimaksud pada didapatkan dari persamaan berikut: 100x roughness iris) distress, wf,) l#w) keterangan: tti treatment trigger index roughness nilai pengukuran ketidaktaatan dalam iri iris nilai iri menjadi factor konversi tti distress, area kerusakan panjang segmen jalan lebar segmen jalan wf,, pekerjaan tertunda dan minor, cc. pemeliharaan penunjang, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. pemeliharaan rutinmanadanhan dilakukan bila terlihat ada lubang. pekerjaan tertunda dan minorguna mempertahankan kondisi tertentu. pekerjaan penunjangmanamanakekeras,,parms meliputi: laporan analisis proyeksi kondisi jalan, laporan analisis paket, cc. rencana menegah, peta jalur, laporan statistik, dan laporan sistem informasi pengelolaan database jalan daerahdan cc. proyeksi kondisi jalan sebagaimana, berisi informasi rangkuman total harga major works dan nilai triggered priority index (menunjuk.riggered priority index dan preriggered priority index dan presentase panjang jalan mantap jka tidak dilakukan pekerjaan penanganan jalan sama sekali. laporan peta jalurstem pengelolaan database daerah. untuk memudahkan pengguna, laporan sistem pengelolaan database daerah menghasilkan dokumen yang dapat langsung diupload pada aplikasi sistem pengelolaan database daerah untuk keperluan verifikasi program dana alokasi khusus. penyajian peta dalam aplikasi parms dilakukan dengan oiscc. peta komitmen jalan, peta sejarah perkerasan jalan, peta kondisi jalan, peta program perkerasan utama, peta pelebaran jalan, dan peta paket perkerasan.
remas bupati wonosobo provinsi jawa tengah peraturan bupati wonosobo nomor tahun tentang rencana kerja perangkat daerah: lingkungan pemerintah kabupaten wonosobo tahun dengan menetapkan peraturan bupati, bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan bupati wonosobo nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten wonosobo tahun perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja perangkat daerah kabupaten wonosoborencana kerja perangkat daerah tahun selanjutnya disebut senja pd, adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah kabupaten wonosobo yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah. senja sebagaimana dimaksud dalam memuatdalam terdiri atas dokumen rencana kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten wonosobo meliputiseediaan sesuai dengan aslinya era bagian hukum sekretariat daerah,kabupaten wonosobo aaa ie serba jar kxo zpg om ngrwahid, s.h. periibina lampiran peraturan bupati wonosobo nomor tahun bab pendahuluan latar belakang rencana kerja perangkat daerah pd) yang selanjutnya disingkat dengan senja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. senja disusun sebagai penjabaran sesuai dengan permendagri nomor tahun memuatrangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, pilihan, penunjang, pengawasan, kewilayahan, pemerintahan umum sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten wonosobo tahun telah ditetapkan melalui peraturan bupati kabupaten wonosobo nomor tahun sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan senja sebagai bentuk penjabaran rkd. dasar hukum penyusunan dasar hukum penyusunan rencana kerja perangkat daerahmaksud dan tujuan penyusunan senjkd tahun adapun tujuannya adalah untuk: memberikan landasan operasional bagi perangkat daerah pd) lingkungan pemerintah kabupaten wonosobo dalam menyusun rencana kerja dan anggaran rka) perangkat daerahcana kerja perangkat daerah dokumen senja kabupaten wonosobo antara lain:bab iii penutup senja tahun merupakan dokumen perencanaan kerja perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari rkd kabupaten wonosobo tahun yang telah ditetapkan melalui peraturan bupati kabupaten wonosobo tahun nomor tahun penyusunan senja ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan berserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan tahun yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi untuk penumbuhan daya saing daerah guna pencapaian visi terwujudnya wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera standardtriliun dari triliun anggaran kpa) dari juta pagu anggaran lebih dari juta juta pagu anggaran lebih dari juta jutaan miliar pagu anggaran lebih dari miliar miliar pagu anggaranlebih elpiji kapasitas oksigen see oksigen bahan bibit ternak bibit ikan uraian rekening belanja belanja bahan bahan bibit ternak bibit ikan jantan betina tes jantan betina tes betina tee bakalan kerman bibit ternak sapi ekor tea mental limosin test o\|e\|e ekor gemuk jantan peg betina tee wonosobo jantan ban eee mia wonosobo betina tere lokal jantan maa lokal betina bibit ternak kambing ekor tea jantan (aman kamang\| peranakan kaligesing betina tee jawa randu jantan ama randupemma pee opo jawa randu betina lokal jantan lokal betina bibit ternak ayam\| ekor bln bibit ternak ayam ekor bln aas layer betina bln jaman kedu juta, bln fee kedu betina bln bas arab juta bln aas arab btn bln bea layer (bullet) fee broiler tee oe\| impor jantan eee oei import betina keragaman pan hoa lokal jantan eee lokal betina puyuh bela pisa mas puyuh tes, pandu kunci hitam betina 200gr ekor betina 200gr ekor calon induk ikan lele paket betina per ekor betina per ekor betina per ekor betina per ekor betina per ekor betina per ekor betina per ekor calon induk ikan mas eee tawes calon induk ikan free men das ikan filem berat: 200gr bae cm) benih naim benih nila2 ekor er benih ia35 ekor benih nila4 ekor co benih ias7 ekor benih na70 ekor s1) benih nila9 ekor benihlees4 ekor benih lele3 \|. ekor benihleled6 ekor benih lele5 \|. ekor benih lele6 ekor benihlee79 ekor benih lele9 ekor benih ikan ikan ekor kian man benih ikan ikan ekor ann benih ikan ikan ekor tawes tawes 8cm gurame gurame gurame gurame benih gurame ukuran:8cm ekor benih gurame1 ukuran:1llc ekor benih gurame ukuran:12cm ekor ana nasi ekor ekor anna nias ekor ena nasa ekor bea nai cm) dad eee maa man cm) cm) cm) nai cm) man man cm) margot bse telur margot bf ) grampacu lohjeanmosn uang series b8001056515 buah spesifikasi besaran rp) michelin agilis bridegstone durasi dunlop lt5 ban motor (luar) irc nr76 irc irc nr72 irc nsot39 bridgestone bt39 bridgestone bt45 bridgestone bt45 bridgestone bt45 bridgestone bto9o bridgestone bto9o bridgestone bto9o bridgestone bt92 bridgestone bt92 fdr geni federal fdr evo federal fdr evo federal fdr federal fdr federal ban dalam mobil bandara motor cepruapenweg "e6\|2on uterigestone buah ces2av urges buahamplop acc faster pak amplop missing pak amplop missing pak amplop missing pak amplop missing pak e\| amplop missing pak amplop kabinet pak amplop kecil pak amplop samson pak amplop samson ' pak amplop samson pak amplop samson pak amplop samson pak amplop pak folio isi100pcs docs \|21x30cm"a4" docs \|29x40cm"map" \|. docs las \|a8 lo. docs \|a3 .5x42) \|. docs ismail ev90100lembar docs maa mai lembar bea lembar) fee: \|e\| lembar fee es: \|e\| lembar) fiaeersere\| lembar fase lembar tester era lembar saree lembar denier\| lembar amplop coklat folio (garis) docs eee nasi garis amplop coklat folotgaris) does amplop coklat folio (polos) docs pesan makasih tali amplop coklat kartu garis) does abbas (garis) naa tanpa tali lembar lembap mana foto tool dos lembar amplop manila gaji 100lembar docs amplop manila map100lembar dos amplop persegi docs "as amplop polos ev90100lembar dos laa kartu nama amplop polos panjang cabinet dos tel tanggung double foo sikazairmal dos buku a4isi200gk buah buku a4isi50 gk buah buku df100gk buah buku ekspedisi gk buah buku exercise38 gk buah buku ekpedisi kera buah buku politisi buah buku foliosa200 buah buku politisi buah buku foliosa gk buah balas rasa kolom peer kolom buku kas folio isi buah mina massa msi kolom (bukukuitansi buah (bukukuitansi set (bukukuitansi buah buku nota1 f12 ply buah buku ssp buah buku tabelaris kolom kera buah buku tabelaris kolom buah ikan sedang bio kolom\| buah a00 buku tulis big bos buah blockquote1 buah ballpoint collider buah ballpoint bpt pilot buah ballpoint nx7 buah ballpoint panther2 buah ballpoint pilotjapan buah ballpoint standar buah bola cell buah bola big4 warna bic buah bola gentel asli buah bola tilt buah bola meja buah isi ballpoint plastik pendek buah isi ballpoint bic buah isi ballpoint tilt buah isi ballpoint parker buah isi ballpoint pete buah collider \|. buah pensil kaca glass buah mata rapid ukuran mm\| buahtriliun per dari triliun teknis kegiatan pptaas miliar bedari miliar miliar loo. loo bo000000.\| buah aan buah rapid ukuran o,1l mm12m buah mae buah sablon ukuran0, mm12m buah sablon ukuran0, mm12m buah sablon ukuran0,5mm12 buah sablon ukuran0,6mm12m buah sablon ukuran0, mm12m buah sablon ukuran mm12m buah bada pon man docs map spidol set pesat ang per spidol set spidol besar buah spidol emas putih buah spidol \|. buah spidol ohf m buah spidol ohp set buah spid \|. set spidol transparan warna set spidol transparan 6warna set spoon air buah stabilokecil buah studio boss berisi buah set studio boss kecilisi6& buah set tinta tulis botol tinta rapid bot tinta stempel botol tinta spidol white board buah black ink \|. set tonnes tintaprinter laser) unit tonnerisi ulang fill) unit tintaprinter (fill botol tintaprinter (refit) pak tinta print botol20ml buah tinta pyramid buah tinta ink100ml buah tinta spidol buah pera sar dana aan buah staples hect machine kecil great well buah stapler buah stapler joko buah \|isi staples besar buah \|isi staples kecil buah gunting ll. lo. lo. buah buah buah buah ton buah penggaris segi tiga kecil buah ends buah penggaris besi buah penggaris besi30cm buah big file tali kancing buah binder clip misi12 menko binder clip26055 \|\|. l. jepit kertas lion260 dos paper clip warna dos jepit eliminating biasa buah api emmatiag dengan pam a00 penjepit buah letter pres besar lembar letter pres kecil lembar baterai koin besar \|. baterai koin sedang \|. baterai type besar buah baterai type tanggung \|. baterai buah baterai9 kotak \|\|. lo. merek pisau cutterkeet reno dos tali mafia besar 1kg room tali mafia sedang room tali mafia kecil room gelang karet pak \|isolasi biasa room isolasi prefix1x72 room isolasi prefix x72 room isolasi prefix1x36 room \|isolasi prefix 4x36 room isolasi bbb buah isolasi bbk buah isolasi buah \|isolasi buah \|isolasi nach1x72 buah isolasi nach1 2x72 buah plak band kertas1 room plak band kertas2 room pakan hitam rol pakan hitam rol pakan hitam rol pakan opp bening coklat rol lemcastl buah lem luka buah lem glikol set lem glikol buah lempovinal buah lem uduk buah lem gom kristal botol bak surat (tiga) susun set portabel bertali buah snalhacter kertas buah snalhacter plastik buah starmap kertas buah starmap plastik buah starmap buffalo buah pita demo9 12mm12m rol pita mesin ketik biasa room roll man mia nilon msi select sharp type lx800 rol sada man naa mila type lo1500 roll type lo2550 rol type2180 rol maa man \|cd r50pes dos \|dvd r,16x50pcs dos \|cdr buah cdr buah kai man dal mai pcs dvd#rw4x,10pcs10 ops dos bia elektronik penghapus mesin ketik room bad pas man isi lbr plastik transparan ukuran pak maan nga isi ibr sampul plastikboxy lembar sampul plastik folio lembar sampul plastik lembar bak stempel hero buah bak stempel hero buah bak stempel president ' ) ) \| buah bak stempel president ' ) ) \| buah sekatarsipukuranfolio set sekat kartu kendali lembar folderarsipukuran kertas lembar folder arsip ukuran folio lembar pena messi mana folder arsip ukuran folio lembar kes mba karton kartu fisis (kartu deskripsi) buku labeldoss lembar talirafia rol javana statis kertas berasamrendah (kartu) pak rim kartu kendali keluar masuk ' \| buku doss arsip ukuran kualitas buah plate type pitched plate type pitched plate) japanese tissue paper rol cutting mate ukuran ' buah linen warna biru rol pita kapital rol karton tebal \| ) pak rim\| raket buah lem conan benang jahit ' ' pak rim\| jarum jahit buah cutter buah guntingbesar buah double tape kecil buah double tape besar ' ' buah isi outer pak rim\| astron rol filmoplast rol non woven sheet o \| rol bone folder buah spon ati meter mesin pres buah inset kertas buah polyester film roll penggarisbesi buah kertas dan cover uraian rekening belanja belanja alat bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover kertas po) kertas hvs ogr kertas hvs folio paperone rim maa sinar dunia kertas hvs folio mirage rim naa maa kertas hvs folio sinar dunia rim mirage bergaris double (ee kep man basa mirage plant kertas hvs70 ogr folio paper one rim kertas hsb oge kertas gambar kertas isi50 kartu buku polio buku double folio buku kertas karton kertas astro lembar kertas buffalo pak kertas casting biasa ' '\| lembar kertas casting samson lembar kertas doorslag folio rim basa nasi berwarna kertas doorslag plant 10lbr berwarna tete plant plant tere plant kertas raaf sampul 10lbr kertas linen lembar kertas manila karton lembar kertas tele ncr kertas milimeter folio buku double folio buku kertas milimeter 105cm rol (adi eri asia hitung kertas karbon folio jepitan kertas buah stensil sheet double folio helai) sinar dunia dus kertas gambar men eka film micron kertas gambar padalarang\| rim kama kali milimeter kali bai amoniak kasi ukuran plant kertas facsimile 'mm12m mas kertas foto sheet sheet sie sheet sheet sheet psr \|\| glossy sheet pers glossy sheet sheet) film sheet) sheet) far sheet) sheet) peer (20sheet) kali admin kasir misi mancini (20sheet) sheet) (20sheet (20sheet) sheet (20sheet) sheet \|a8(20sheet premium sheet sheet sheet sheet sheet sheet film sheet film sheet) a4( sheet sheet) sheet sheet) (s5 sheet sheet) kertas kertas potter photo rol ,4m beres dye ao, 150gr, 35m fan 50m anak kia)copy folio lembar photo copy double quarto ' lembar pee asal mann besi men double quarto tere folio photo copy memperkecil\| lembar .( foto lo. bobo. double folio photo copy lembar esa photo copy lembar bad maa tipis tebal ukuran folio lembar ukuran folio lembar ukuran folio tipis lembar ukuran folio tebal lembar cetakfilmbiasa lo. bo. ukuran: \|. bo. ( 3berwarna lembar \|( 4berwarna lembar ( berwarna lembar \|( 10berwarna lembar \|( 16berwarna lembar \| 20r berwarna lembar tera tera ulang besar (after ulang koo ear tera tera ulang kecil bnn mas dadi pete adal man masal mat play) isi bae kertas casting sama kertas samson coklat tebal bea maa maa kertas casting merasa\| kertas casting kal man men matan kertas hvs gram bara kertas manila kena maa linen bangko formulir lo. bo. dem stensil muka cetakan folio kertas\| lembkeuangan ppk skpdeeebana miliar dari miliar miliar dari miliar miliar pagu anggaran lebih dari miliar miliar dari miliar stensil2 muka stensil muka hvs gram hvs gram bae hvs gram bia hvs gram bia hvs gram baar hvs gram hvs gram nias hvs warna gram hvs warna gram hvs warna gram bia hvs warna gram hvs warna bana hvs warna hvs gram hvs gram bao hvs warna kal rea man ida mas hvs warna doorslag kadi febian asia mana data man doorslag adaa doorslag doorslag bea doorslag doorslag doorslag warna doorslag warna cetakan plant kertas\| muka doorslag ho) bae doorslag dico koran bana dico koran bia aas classic kara manila manila kan manila cetakan folio kertas muka nata demam manila maia men javana nana manila super maa manila super jaa manila super kertas ncr ban middle kertas ncr bottom kertas ncr kertas ncr kader aan dea man middle kertas ncr bea bottom kertas ncr \|cetak sparasiawama rim cetaksparasil warna rim cetak cover kertas lembar ban dur pes paman manila super cetaklaser a3t lembar warna cetak cover penerbitan lembar iba entertain radar pen pacific \|. buku superblok buah plastik enkapsulasi rol trichlorotin dir kain katung perca duo micro dir \|duo micro dir double folio amplop fotoukuran folio lembar mai folio folio esai cetak spot pbb p2 lembar cetak dkp lembar benda pos uraian rekening belanja belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alan keke bean sonia unuk ketan kanto materai lembar bahan komputer nomor rekening belanja kei haa ali mataku unuk kegiatan kantoran otg flasdisk64 '\|( team buah otg flasdisk2 ' '\|samsung buah maa optical usb usb optical mouse logitech mouse logitech unit nama badi black micro traveler wireless mouse iws5s persianred optical mouse black nolink classic nolink unit desktop combo pics1003 genius combo genius unit smart keyboard usb mouse kb128 dx125 logitech usb logitech unit keyboard rapor wired rapor unit optical mouse keyboard combo (x120pro) keyboard mouse km logitech logitech unit keyboard mouse mk internet desktop usb micropack combo micropack unit multimedia keyboard mouse km keyboard kb216 usb essential unit keyboard and mouse (hel29a black black black black \|data print fill data print botol kit black canon kit color print black dp40 canon tinta suntik data data print botol print hitam printer canon (er tinta brother brother botol btd6obk dcp t310 t51ow t710w t810ww t9i1ow colour black cyan alasan aaa jera magenta mas yellow ala aaaaaa (er black colour black black pes color color ska era black black cartridge buah cartridge831 buah cartridge40 buah cartridge pg41 buah aas mai black ink small color colour black nas col our canon haa amen adaah canon masi black anita biak men adaah mon black catid original brother botol brother lc583 below mfc j2510 j3520 j3720. r2000 print server d link 301p fast buah pasta mas print server dpr2000 buah dpr2000 abon kabel hdmi1,5m buah kabel hdmi10m buah pita printer printonix buah extended fargo cleaning kit buah ribbon voli buah cleaning ketika buah soundcard unit usb extended lom perabot kantor belanja alat bahan untuk kegiatan kantor uraian rekening belanja perabot kantor sabak, bahankacapolosbesar buah sabak, bahankacapoloskecil buah sabak, bahan porselinsedang buah sabak, bahan porselinkecil buah sabak buah stainless steel, diameter bangun spray,isi500gram bangun kaleng bangun electric bangun set tutup) ember plastik, isi galon lion star buah ara maa ember plastik buah ember plastik serbaguna warna buah mna ember seng lonjong buah engkau bambu buah engkau plastik buah gayung air buah kapur barus tongkat pel buah alat pel lantai, bahan kain set ampat tomat tongkat pel keset karet(120x170cm) buah keset karet(120x180cm) buah keset karet(120x220cm) buah keset karet(120x240cm) buah keset karpet(40x60cm) buah keset karpet (60x90cm) buah keset karpet (80x120cm) buah keset sept(40x120cm) buah keset sept(40x60cm) buah keset sept(50x200cm) buah kantor kit black magie buah kit original paste wax buah kremlin wangi botol obat pemutih pakaian botol lap kaca buah pembersih final buah pengharum ruangan biasa ' kaleng fill mandi pengeringtanganotomats unit sabun cuci bubuk b29 angsa sabun detergen cream 900gr buah sabun sol sol botol sabun mandi biasa lifebuoy buah sabun mandi biasa '' nuevo buah sabun cuci tangan buah sabun cuci tangan refit buah tempat sabun buah mama lemon mama botol \|manajemen pem lemon b29 cair b29 botol shampoo,isi100ml rejoice botol shampoo,isi100ml clear botol serbet makan buah serbet dapur soft line buah living sapu cemara buah sepucuk buah sapu lidi buah sapu lidi tongkat pegangan buah sapu logo logo buah sapuliddi buah sikat cuci pakaian buah sikat cuci tangan buah sikat kamar mandi ' buah sikat kawat buah sikat plastik buah sikat \|. buah mes dozen kecil,isi12 buah dozen gantungan baju buah tissue kotak dos tissue gulung makan) rol tissue gulung toilet rol bar sulap bulu gagangrotan buah sulakrafia buah tempat sampah bulat buah tempat sampah injak10 buah tempat sampah42 buah bad mai bad tai bulat injak drum minyak tong sampah karet buah plastik tebal olb pak)\| pak plastik tipis olb pak) pak plastik tebal olb pak) pak plastik2 tebal olb pak) pak plastik 5kg buah plastik10kg buah plastik15kg buah plastik meteran 50cm roll buah plastik packing 5kg plastik packing okg plastik packing roll ocm rol \|keranjangsampah buah keranjang bambu \|. \|. (sekop \|. buah (bendo \|. buah (sabit \|. buah \|gerinda mungkal batuasahan buah (ceker \|. buah bae armada \|sikatlantaipanjang buah \|seok buah \|sikatkawat buah \|lappelgagangpanjang buah \|serabbesar ' buah \|sabun detergen o kg sa. (selanglinchi meter \|selang1 2ine meter \|sedangkan2inc meter \|rollistrik50m buah \|selangulir2inc meter garuk sampah buah \|jaringsampah okg (palu besar buah \|juk boh ikat oo \|senterkepala buah senter buah rangkong gerobakdorong buah kunci gembok buah meteran50m buah meteran7 buah meteran5m buah tambang rami buah safety line 500m buah karung plastik buah rompi buah mes muka air) polybag mangkok melamin buah spayerplastik buah hand blender ' ' \| buah \|loyangbesar nampan buah alat listrik uraian rekening belanja belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat listrik lampu loo led watt ' philips (buah watt )'\| philips (buah watt )'\| philips (buah ben beer ita dari triliun keuangan unit skpd juta ppk unit skpd)maa dari miliar miliar eee(ee dari triliun juta pagu anggaran lebih dari juta juta circle lampu halogen pena nai setara halogen 20w) philips buah avi naa jaa setara halogen 35w) mr16 philips buah insan setara halogen 20w) mr16 philips buah naa jaa setara halogen 35w) mr16 philips buah bas setara halogen 35w) mr16 volt philips buah master led 7w volt volt philips buah sao naa jaa setara halogen 50w) gu10 philips buah latar autoren ou10 iepiipso \|tuan setara halogen 50w) gu10 philips buah mai setara halogen 50w) mr16 philips buah aam panis lawan volt mr16 philips buah essential san tamiips lawan kuning philips buah aan jaa kuning philips buah paris lawan kuning philips buah tornado spiral) latihan loiipso own putih kuning philips buah ama final jua putih kuning philips buah dating lomiipso own putih kuning philips buah putih kuning ooh tina jaa putih kuning philips buah atom foam putih kuning philips buah spiral jumbo eee maa putih kuning philips buah bae putih kuning philips buah besar) putih kuning philips buah genie sasa laa kecil) putih kuning philips buah dki path komite jenis abuan kecil) putih kuning philips buah naa kecil) putih kuning philips buah lampu emergency 1x18w lampu emergency philips buah lontong tamu enreeneyleniips \|own 2x14w lampu emergency philips buah lampu pijar philips sawit clear) philips (buah 15w 25w 40w clear) philips buah sama clear) philips buah sea sala jasa clear) philips buah draw kecil)( clear frost philips buah lampu mencuri, trafo lampu ser dan asesoris philips ml160w '' '\| philips (buah mia besar philips buah aan besar philips buah kadar maa besar philips buah laa besar philips buah masa besar philips buah trafo bola125wl200 philips \|buah trafo hle250wl200 philips (buah philips son400w philips \|buah philips sont100w philips (buah philips sont150w philips \|buah terminal kabel10 buah peralatan listrik poo 18w 36w philips buah bade 1x18w) philips buah 2x18w philips buah asa 1x36w philips buah 2x36w philips buah 1x18w philips buah 1x36w) philips buah weatherproof philips buah aan laa weatherproof philips buah laa weatherproof philips buah laa weatherproof philips buah ian laa weatherproof philips buah weatherproof philips buah mso007 1x18w philips buah soo7 1x36w) philips buah kap lampaui asesoris lampaui kapasitor sean faniipsbouan philips buah kapasitor (baca:mikron aan tips (buah sean faniipsbouan philips buah kapasitor (baca:mikron aan lips (buah kapasitor (baca:mikron aan lips (buah bad pena masi philips buah maa daa philips buah naa daa philips buah nasi philips buah dan moonlight plc edi massa pena pen mika philips buah mcb bo. loo ho. magnetic switch otherwise (overloadrelay) \|o.\| thk dina binti pon thk dilan? man thk dal intuisi ion pon man breaker \|. lo. stop kotak saklar xiaomi2m buah nym25 x2mmi2m buah service buah burned buah 221i xaoowat buah tebeng lampu neon buah lampu ple8 watt buah citing buah kap lampulijaa buah box kwh meter x70 buah ground rood16mm12mm buah beom2m buah crounddut buah box mencuri kamp iit watt buah poto sel fotos buah (oto sele buah ponsel buah timer buah kontroler buah senat buah 288j ansi apsis32 buah apsis4 buah handle moneter bandit konektor baut bs" buah bandit konektor2 baut' bs buah 2aa be3s buah 2a7 bot 2a8( bot s78"x6 buah bolt bible farming8 x16 buah bot bible farming buah bolt bible farming5 x20 buah bolt bible farming5 x22 buah bot bible farming5 x24 \| buah a17a5! bold machine x10 buah bold machine x12 buah bold machine x14 buah bold machine x16 buah bold machine buah brake braket sekunder buah braket tro buah bisul bisul8 buah brasil77 tuah best c002407220 buah cross78 buah cross 7o tuah ceo7o iso buah buah d271\| center brake buah oles swimmer2ming buah conductor aaa70mm12m buah d27a cros arm unp cros arm unp oxx1s00 buah cros arm unp x5x buah cros arm unp x5x3000 buah double set bot double set bot bok sto buah double set bolt bot x12 buah double set bolt bot buah expanding anchor buah ekta bot tuah polimer buah fuselinkida buah hook tuah ground luck buah ground rood x240 cm\| buah guy wire35 buah guy write buah hotline clamp biasa" buah 2erj 2sejak saja buah besar buah besar buah deer kabel kabel audio tiang been tiang beton07100 dan batang 3s2\|oo dan batang dan batang sea ii200 dan batang "ses \|il3s0dane batang dan batang se7 i2 dan batang 3s0 dan batang dan batang dan batang sat kwh meter kwh meter meb4a tam kwh meter mecca unit sate aset sate ssa7 toe nut s s nie long shark unit sao oval eye bot oval eye bolt sx10 jun oval eye bolt x12 \|unit oval eye bolt jun penghalang panjat \|unit pole band double rack pole band double rack juni pole band double rack man masi pole band double rack41 \|unit pole band double rack51 \|unit pole band double rack61 '\|unit pole band double rack71 juni pole band double rack81 \|unit pole band double rack91 juni bade mas unit pole band double set51 juni pole band double set61 \|unit pole band double set71 \|unit pole band double set81 \|unit pole band double set91 juni pole band single rack101 '\|unit lada mai pbs unit pole band single rack41 \|unit pole band single rack \|unit s1. pole band single rack61 juni pole band single rack71 juni pole band single rack81 unit pole band single rack91 juni pole band single set101 junk pole band single set51 juni pole band single set61 junk pole band single set71 \|unit pole band single set81 \|unit pole band double rack juni pole band double rack ' ' '\|unit pole band single rack85 unit pole band single side81 \|unit pole band sing rack \|unit pole band single set91 unit rood anggur rod anggur expanding rood anggur juni rood anggur5 unit sabuk pengaman haru \|unit scale anchor juni sepatu kabel soon alex juni side berkat juni aku 70x701200 unit single plt lo. ho.) single plt5 x10 juni single plt5 x12 unit single plt5 unit soket bolt levis unit stainless \|. unit stopping bule yes unit strain clamp unit suspension komplit unit swe juta \|. unit tie wire \|. unit tree clamp besi unit washed square21 unit armotip \|. unit hot line clamp" pkb" unit sandang tro sandang trafo1l tiang unit sandang trafo2 tiang unit boxlveb lo. lo. ho.) box local jurusan unit boxlvcb2 jurusan \|unit rensen steve240 unit join steve240 \|. unit \|1aac70mm12m2 juni aaa lo. unit .\| aaa50mm12m2 unit aaa3 smm12m2 unit late2x704# n50 \|. unit tte only2 x35ns0 unit \|a8es700 \|. unit fondo unit 22armour armour rod \|. unit armour tape unit begelclampi segel clamp kolong1, \|unit bimetalic connection '\|unit a85 bot single set5 unit bracket secondary unit bracket transformer tis unit braket expansion for cut out unit centre bracket unit clamp ground rod unit levis swinging secondary '\|unit compression connection juni compression connection unit unit compression connection unit pagu anggaran lebih dari juta juta bern miliar pagu anggaran lebih triliun has kes dari triliun penyiar dokumen gajilebih polymer cada unit dead end assembly cj470 unit expanding anchor unit maa karceme unit ground ho) ground lug unit ground round 8x8 unit ground wire co50 unit ground wire co16 unit assay bo.) guy statement juni guy wire35 mm12m unit hot line clamp unit isolator lo. ho) isolator tarik pcs isolator tumpu shot chan unit large angle assembly unit loop dead end clamp unit nut timbre eye5 unit oval eye nut unit kdi fenimsilabiadai men pets unit plastik strap for camping unit primary angle clamp unit dhan pen kali unit protektif clamp unit rod anchor unit shake anchor socket slide bracket unit pool lo. ho) pool insulator ansi532 umk pool insulator ansi53 unit stainless still for strap tunik stopping bule unit strand home unit swe unit top konektor16 unit 2as2\| tension tension35 unit jasa tensions0 unit tension70 unit three bolt clamp unit tiang lampu pju tangan juni tie wire# unit washed square2. unit isolasi besar ' ' '\| juni cross arm steel2000 \|unit stang maman diraba dengan anggur mo1, unit bad maa dengan anggur unit pan dengan anggur unit stang momen lampu mo2 \|unt stang momen lampu mo2 \|unit kle tik2 jun tiang lampu tiang amp m1, lengan \|unit tiang lampu m1, lengan \|unit compression connection bad unit bare maa unit ground rod juni oo fixed asset bly '\|unit cable ties jun oo stainless still for strap jun stopping buckley ' \| fun oo link fun lampu polled watt \|unit kmh meter5000watt \|unit odoratus lbh perlengkapan dinas uraian rekening belanja belanja alat bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas topi petugas kebersihan buah sepatu boot lapangan buah dekorasi unit kainputihlebar90cm meter gambar logo panjang kainwarma meter tere gambar logo panjang plastik (banner)fullcolour meter masker kain biasa buah masker kain tebal ' ' ' buah masker kain super buah wearpackarsip buah (senior buah umbul umbul buah bian bas macam kedip) obat obatan uraian rekening belanja belanja obat obatan obat vitamin strip acyclovircream tube jambroxol tablet jambroxol syr30mg sml botol aminofilintab200mg tablet lantanida tsimetikonsyr botol antigen doen tablet articulation paper 12x10 pak attapulgit antidiare)tab tablet \|betadine kumur botol man tajcefiximsyr100mg sm botol \|champenol pengganti tkf) pack \|olindamicin kapsul 150mg kapsul destin conditioned pack destin conditioned pak laa maa mika arsen ann neomisin cell etilkloridaspray pack framicetin sulfat kastel secret gentamisin salep cream tube hentian violetlarutan1 poto kal pada misa fuji art) klas maa gigi anterior fuji ii) (saka restoration fuji extra aan nanas ketoprofen suppositria supp klorpromazin hci inj ampul omg m iml bes kombinasi ipatropium ampul masa\| .5mg lar bea nas b1, b6, b12, vit \|meloxicam 15mg tablet meloxicam7,5mg tablet mikonazolserb2 botol mum missing pasta botol papaverintab40omg tablet 125mg .5ml \|parasetamoltablt ' tablet \|pracetak800 omg tablet piracetaminj 1g 5ml ampul \|piroxicam 1omg tablet \|(piroxicam20mg tablet salisilbedak296 botol selluloidstip pack temporary filing pasta pack caption tetrakain tetes mata botol berasa dang bnn sad tiamfenikol500mg after timololtts mata0, fis ureacream299 tube vitamin d81000ui tablet 'sa zink sirup omg botol nomor rekening belanja uraian rekening belanja belanja obat obatan obat obatan lainnya samator (500ml botol rendah liter botol uraian bungkus fungisida diane antracoi agris bagian titer serasi ter alkohol7020 regen ampibiotoogram secret s7mati float botol 22sagu bid botol asimtot powder secret povidoniodine (000m) regen sat bioid otot biosepte botol medis terigu 5sa biosalamin botol caleidexplust oom botol cable mix akan mineral sapi sak \|latosol otot \|caumapars botol cipromed io0om botol at neo medical 100m botol oloxatak (6sering pot das cotibact injeksi botol oolomax 200gram secret noi program secret da6 ivermektin botol besa bia mi) nitroxini injeksi bom botol periuk botol guyane spray botol header botol kematian botol s3ade pleas oom botol ssainjeetamin botol injeetavit botol 5selivomee botol atbendazote regen "s8 onytetraciclin ml) botol kabaret diakon lidocaine lakon beiomyuah botol tirosin botol cesomwetinji lakon oxyvetinj oml botol pancur 500ml regen penstrep5: (100ml)\| botol piperazine mittat zak ppg crystal lakon protein penisilin lakon cable botol septsol zak suanovil botol suanovil sol botol teramycine inj botol teramycine ' botol tympanol botol vermiprasol104, botol vet ade forte botol vet diare botol oxytetracicilin botol oxytetraciclin botol vit ade inj botol dryclock (6sering) dus eridroxin 100gram secret pastilah (&sering) dus robin100gram secret robin inj 100ml botol "s8 robin 100m botol biochicks100gram secret bromin100gram secret vit complex botol vit botol vit botol sulfa strong botol bosan 100injeksi\| botol veto la100 injeksi botol abs (anti lalat) sastra100 injeksi ' botol yla100 injeksi botol agua destilasi20 liter natura dan pakan natura uraian rekening belanja belanja natura dan pakan natura basah abonayam abu bungkus\| adonan baksoayam apelfuji asemhitam ayam fillet aras\| jayamgiing baksosapi buah bayam kat si0 belimbing belimbingwutah bentoel brokoli bumbonjahe bumbonkayamans bumbonkencur bumbonkluwak bumbonkunir bumbonlengkuas bumbonpandan ikat bumbonsalam ikat bumbonsere ikat bugis 2at crisis ikat tambah cambahhitam cincau daginggjam dagingsapi daging sapigiing daunmelinjo daunpepaya kat daunpisang daunsingkong ikat daunwaluh dawet bungkus gambar hati ayam jatisari tawes karper7 gurami asia lele dumbo belu side mujair tambakan nia sepat siam leletokal grasscarp katak bulog bawal tawar udang galah jagungmanis jamurtiram jeruknipis jeruksiam o1 jerukwang kacang merahbasah padangpanjang kangkung kat kapi kelapa mudaparat btr kelapaparut kemang kat (pembangkit kendi seladaair ikat (ketelarambat ketimun dia robin robistiis rolangkaling ikripiktempe kucai kat rultpangsit pack tabusiam (lempung obor sawihjau kat lombok bengis lombokhijau lombok merah s1975 lombokorange mangga melon nanas nanga nangka muda gi ancang patitees sape pepaya peterseli kat pindang pindangbandeng ekor pisangambon w101 pisangrojonongke putra rambutan hl0a rebon h105 roladegyam rotitawar bks saostomat align sawiputih paci sayapnya \|. selasih ons semangkanonbiji seledri oke sosissapiinstan bks tahugoreng lo. tahukecilgoreng tahupong \|. tahuputih \|. \|obh \|. telurasin \|. btr telurnya .kg tempe dog tempelan \|. terima \|. terong \|. long \|. tomat \|. dong tomathijau \|. tongkol \|. ptg udang \|. \|okg waluhkenthi \|. wortel \|. boke \|. kering oo. agaragar \|. airkemasan bawang bombay bawangmerah kupas bawangputihkupas beras \|. \|. bihundagang bumbubloek \|. bumbumasak dias mas bubuk sit cengkeh chickenpowder cuka lo. dusmakanlengkap pkt ebi oke \|. 22l6\| garam bos gulamerah gulapasir gulasachet \|. hungwe \|. bks jamurkalengbesar klg jamurkupingkering jintan \|. \|. kacangijo kacangpolongkaleng kacangtanah kantongsnack kapsul ekstra kutuk kecapasin kecantikan kecaman pouch kecapmanis secret set kembangtahu bks kemih kertas roi kopi instan kopisachet refers krupukudangke makaroni margarin merica kekuning bks mikabuah minyak wijen d248 perak penyedaprasa pewarna makanan plastikklip pak sagumutiara sagupacar santaninstn bks says teriak set saostiram set sirupspedialgrade sirupsguash rrt tks suffering asi kehitam tepungberas tepung beras going tepungbumbu bks tepung maizena tepungpanir terasi saga vanili dus asas miliar mere dari miliar pembantudari miliar miliar beapenerimaan bendahara juta dari juta beras beras kualitas1 beras kualitas2 beras ketan beras ketan(hitam) kacang kacang tanah kacang kedelai kacang hijau minyak goreng mil ulang kemasan refit isi sania non kemasan gua sari gula batu mie instant kopi po. bungkus kecil (bungkus besar) tee bungkus kecil ter (bungkus besar) kemasan gelaskecil kemasan gelas besar kopilnstant3in1 kapal api secret kopilnstant3in1 secret air mineral po) liter (isi ulang) damaspastikosomi gelas plastik gelas plastik gelas plastik botol botol botol aas botol kemasan 500m izone bete soft drink po. isi cola isi cola isi liter cola isi liter cola teh poo teh tubruk kemasan golek buah peta ser kemasan open buah kecil kecap sauce sauce tomat kemasan sasa botol penata semasa jaga bert sauce tomat kemasan abc indofood botol dibina semasa arg indo berat sauce lombok sasa botol petasan ttg sauce lombok abc indofood botol belasan eter da0 anne betah mod sembakolainnya garam meja retina bungkus bahan dan peralatan empat rotan mentega telur kju batang coklat blok kismis korvet gula halus susu roombutter garam halus pak tepung ketan kertas roti ' lembar thecut dos gulapasir cup mie susu bertrand telur pong roti bungkus sari kacanghijau dos energensereal ) \| bungkus yogurt' tumpeng tumpeng kecil paket tumpeng sedang paket tumpeng besar paket gunungan paket susu uht250ml buah natura dan pakan pakan uraian rekening belanja belanja natura dan pakan pakan pellet kandungan protein tepung pakaian dinas kdh dan wkd uraian rekening belanja belanja pakaian dinas kdh dan wkd pdh) kdh wkd taboo tata pdu) kdh wkd naa kdh wkd makan man maa maia kdh wkd psl) kdh wkd e\| setelan jas kdh wkd baju kopi kdh wkd buah maa kdh wkd kdh wkd nas kdh wkd kdh wkd menara man man kdh wkd kdh wkd jia kdh wkd bius pendek turk\| buah kdh wkd ben kdh wkd pramuka kdh wkd buah men kdh wkd \|basikdh wkd buah dif kaos tel ida kdh wkd kdh wkd kaos kaki kdh wkd pasang kaos tangan kdh wkd pasang kdh wkd jaa kdh wkd kopi magnet buah kdh wkd daerah bil nameg eta pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dprd nomor rekening belanja lengan panjang pakaian sipil resmi stel pin lencana dprd buah topi bordir dprd ' buah maa aan psl) pimpinan naa psl) anggota) pimpinan sama mana anggota) aan pimpinan mia ann anggotabea jahit maa perhubungan bea perhubungan perhubungan perhubungan maa perhubungan jas hujan mode jas buah masi celana maa tebal nas biasa pp perhubungan scott pesta kotak bolak balik parasut eiamtinan tami pp perhubungan scott light rompi bolak balik buah aas panjang macam kedip sangkar polip buah ika perhubungan banlenganpatwal buah pakaian sipil lengkap psl uraian rekening belanja belanja pakaian sipil lengkap psl) ann jahit eren, jahit jahit daan jahit pakaian dinas harian pdh nomor rekening belanja uraian rekening belanja belanja pakaian dinas harian pdh) topi pdh buah komando sepatuhitambahankulit ' pasang bea katun pakaian kopi stel perhubungan kotak \|(kainhightwis kain perwira emd (resmi permen seragam pdh bahan dil stel pol perhubungan plus badge kotak (plus badge pee this (plus badge) eemtatptaa bada perwira (plus badge) naa (plus badge) atribut bordir pdh set atribut bordir pdl1 set atribut bordir pdl2 set monogram logam set sepatu pdh putri pasang pangkat pdh fever pcs kail satibasssiiasal min ncs bra maa ana pesan maa tanda jabatan pcs baratan emblem pes anas kel man pp perhubungan sepatu awal) \|sepatuboot pasang kaos kaki hitam tebal pasang perhubungan \|kaoskakistandart pasang sabuk logo polip lux)\| pes perhubungan sesko perhubungan ses perhubungan aan maa hitam putih sea hitam putih) kapelan timang plastik pes dragged selempang plastik pes jaan maa (pakai nama) topi rimba buah tali kortdanpeluit buah talikortkomandonestell buah ola waterproof pakaian dinas lapangan pdl) uraian rekening belanja belanja pakaian dinas lapangan pdl jahit seragam pdl bahan dipol stel baba kotak perwira sepatu pdl kulit result tali pasang peni das asin satpol dengan badge jas pdu lengkap aksesoris stel kuping tertutup) tete model lantas akun man dias maa awal provost) helm proyek buah safety helm buah lingkungan lingkungan sepatu pengawasan lingkungan '' buah pakaian olahraga uraian rekening belanja belanja pakaian olahraga kebaya maca pack jkt pes bana mas lengan pendek ece, elo lengan panjang feri elo lengan panjang blus peralatan personal computer uraian rekening belanja belanja modal peralatan personal computer bea ata komputer dpi komputer dpi a00 g00 dpi komputer) dpi are komputer dpi yoon dpi tato komputer) dpi (na komputer dpi por komputer) dpi rare komputer) dpi komputer) dpi men ar) garam komputer) dpi a00 ant komputer) dpi pan ind komputer) dpi komputer dpi ar) sar komputer) dpi komputer dpi komputer) colour dpiara komputer dpi ika komputer) dpi komputer dpi komputer) dpi per mask komputer) dpi komputer) dpi maa iao katoda komputer dpi komputer) dpi komputer dpi maks komputer) dpi sma komputer) column, pin, cps ang paten damcps komputer column, dari miliar piala masal dari miliar kegiatan petugas juta akuntansina miliar pagu anggaran lebih miliar dari miliar miliar ban dari miliar miliar pagu anggaran lebih dari miliar miliar pagu anggaran lebih dari miliar triliun lo. ipin, 480komputer printer thermal komputer printer barcode komputer printer fargo scanner peralatan scanner slated unit personal komputer) a4, dpi scanner peralatan scanner slated unit aon dpi scanner peralatan scanner slated unit5, color, dpi scanner peralatan scanner slated unit personal komputer) a6, color, dpi scanner peralatan scanner automatic unit color, dpi scanner peralatan scanner automatic unit personal komputer) feeding adf) a4, black white, dpi scanner peralatan scanner automatic unit personal komputer) feeding adf) legal, color, dpi scanner peralatan scanner automatic unit personal komputer) feeding adf), a4, black white, dpi scanner peralatan scanner manual unit personal komputer) feeding, a4, black white dpi personal komputer) feeding, a4, black whitelegal, color dpi scanner peralatan scanner automatic unit duplex slated personal komputer) feeding adf) duplex personal komputer barcode scanner laptop laptop quad core,laptop laptop core unit ddr3l, hdd laptop laptop coreypprst oo laptop laptop core i7, unit gb, ssd ssd p.c. unit komputer desktop unit tower core i37, ddr3 p.c. unit komputer desktop unit tower core i7, ddr3 p.c. unit komputer all in\| unit one core i3so\| peunttow umr tor pc unit media unit uniting unit peralatan jaringan uraian rekening belanja belanja modal peralatan jaringan lan) huawei hg8245h5 wireless akses point lan) radio ghz dan ghz, simo 2x2 lan repeater local area network tenda i12 nirkabel titik unit tae ceiling access point lan) point ac1200 dual band bee lan teg1024d switch local area network switchhub links unit (lan) business gigabit lgs108 ap lan bee lan gigabit ethernet switch bahan komputer kabel lan 40m cat dos meter itfcamera conference teleconturaian rekening belanja suvenir cendera mata plakat \|. buah souvenir promosi paket jam dinding buah tumblr \|. buah payung buah belanja bahan bahan lainnya uraian rekening belanja belanja bahan bahan lainnya tabung eda box pen merah box tunnel millipore box tisu (bungkus plastik sampah non infeksius warna alga las algssmsam sawo infeksius warna kuning pak terpal6x8m buah jas hujanplastik buah tracker2 ton tonsmeter ' buah oksigen diving man aan apparatus) set liter buah hidrat air buah kain massa (meter belanja modal alat pemadam kebakaran belanja modal alat pemadam uraian rekening belanja kebakaran rp) alat pemadam api ringan agar) powder buah alat pemadam api ringan agar) powder 4kg buah alat pemadam api ringan agar) powder 5kg buah belanja modal alat komunikasi telephone uraian rekening belanja belanja modal alat komunikasi telephone smartphone unit belanja alat bahan untuk kegiatan kantor nomor rekening belanja uraian rekening belanja belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya labudestilasi unit komposer buah biopori buah bor biopori buah sarung tangan buah traffiecone buah jasa plastikatap som planet plastik jaring org planet rol belanja modal alat bengkel bermesin lainnya chainsaw buah mesin potong rumput buah borcharger buah berkabel ' ' buah gerinda sep buah melintas puan belanja suku cadang lainnya uraian rekening belanja belanja suku cadang suku cadang lainnya busi chainsaw ' ?e buah barchainsawkecil buah barchainsawbesar buah rantaichain sekecil buah rantaichainsawbesar buah busipotong rumput buah pisau potong rumput buah roda rangkong ' e\| buah rumput belanja modal alat rumah tangga lainnya home use nomor rekening belanja uraian rekening belanja belanja modal alat rumah tangga lainnya home use tempat sampah pilah buah gerobak sampah unit bae bea pompa air mancur buah scafoldingset unit alat penghancur kertas unitelectric generating set genset kva genset genset kva genset kva genset kva genset kva genset kva tema\| genset kva ade enam genset kva genset kva genset kva genset kva genset kva pemeliharaan kendaraan dinas nomor rekening belanja belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas uraian rekening belanja bermotor perorangan spesifikasi besaran rp):unit tahun kendaraan roda nomoruraian rekening belanja angkutan barang spesifikasi besaran rp) biaya pemeliharaan double gardan unit tahun kendaraaberoda dua spesifikasi besaran rp) biaya pemeliharaan roda unit kendaraan tahun pemeliharaan alat kantor nomor rekening belanja belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah uraian rekening belanja tangga alat kantor alat kantor lainnya biaya pemeliharaan pegawai tahun inventaris kantor nomor rekening belanja:spesifikasi besaran rp) biaya pemeliharaan unit tahun split nomor rekening belanja uraian rekening belanja belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan personal computer spesifikasi besaran biaya pemeliharaan unit tahun personal computer notebook biaya pemeliharaan unit tahun printer pemeliharaan gedung nomor rekening belanja: uraian rekening belanja belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja bangunanuraian rekening belanja belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan pengurus barang nilai barang milik pengguna pengurus daerah yang dikelola barang pembantu sampai denganber daerah yangfals dan (pa) barang jasa miliar miliar kehebatan sooktilar ou0 miliar miliar sean dor miliar miliar bean dor sae miliar triliun barang jasa non miliar miliar miliar miliar sania jer e0e miliar miliar annae toner miliar triliun konsultan miliar miliar bea miliar miliar boseman or) tera miliar miliar bear miliar miliar komitmen juta mer) juta juta ame juta juta maa juta miliar sala miliar miliar miliar miliar pers man miliar miliar pebaasen tem miliar miliar bebe dera miliar miliar bean aer miliar miliar bebe miliar miliar metana da0 milan o00 miliar miliar miliar miliar metana tao tar o00 miliar miliar bea miliar triliun triliun barang jasa barang konstruksi) dengan juta pagu anggaran sampai dengan juta jutan dasar negara republik indonesia tahun dengan juta barang jasa (non dengan juta dengan juta juta sesar) dengan juta barang jasa jasa dengan juta lainnya) dengan juta juta kelompok kerja pemilihan barang jasa pemilihan juta juta konstruksi) juta miliar mean miliar miliar mean miliar miliar beer miliar miliar baba sen der miliar miliar ben miliar miliar mean tom miliar miliar beo miliar miliar sea miliar miliar beat miliar miliar banana miliar miliar bea oem miliar triliun triliun barang jasa (non juta juta juta miliar menata miliar miliar iesenaee\| miliar miliar pagu anggaran lebih dari) op) mars miliar eat miliar miliar busneke miliar miliar iaemeee dor miliar miliar era miliar miliar bnarasea\| 2s0e miliar miliar miliar miliar sea miliar miliar bea miliar triliun sala triliun barang jasa jasa juta juta lainnya) juta miliar miliar miliar mas miliar miliar ena tea miliar miliar miliar miliar burmese der miliar miliar miliar miliar items\| pem miliar miliar miliar miliar ska miliar miliar benar miliar miliar bana sara miliar triliun ala triliun (perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa ukpga ssafkepaa piauraian rekening belanja honorarium narasumber atau membahas, moderator, pembawa acara, dan panitiatok honorarium pembawa acara dohdispesifikasi besaran rp) honorarium tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh kepala daerah la. pengarah \|b. penanggungjawab lc. ketua wakil ketua le. sekretaris ) \|.nomor rekening belanja uraian rekening belanja honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan berbicara honorarium pemberi keterangan ahli saksi ahli monorartumberacara honorarium saksi fakta biasa jasa tenaga non asn tenaga administrasi honorarium jasa tenaga non asn jasa tenaga non sta .0b asn di dii diri sarjana terapan sarjana s1) master s2) .0b doktor .0b nomor rekening belanja) tenaga harian lepas petugas kebersihaorang kontrasepsi iud dan atau implant jasa pencopotan orang kontrasepsi iud dan atau implant jasa tindakan orang metode operasi wanita mow jasa tindakan orang metode operasi pria mop jasa pelayanan orang komunikasi, informasi dan edukasi atau kiespesifikasi besaran rp) honorariumhonorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi uraian rekening belanja: informasi dan pengelola website spesifikasi besaran rp) honorarium tim penyusun jurnal penanggungjawab doo other redaktur doo other penyunting editor doo other desain grafis doo other fotografer other sekretariat poo other ig. pembuat artikel halaman honorarium tim penyusun buletin majalah penanggungjawab poo other redaktur other penyunting editor other desain grafis poo other fotografer poo other sekretariat othredaktur o8 'ditto web admin oos web developer pembuat artikel halaman:honorarium penyelenggaraan kegiatan uraian rekening belanja pendidikan dan pelatihan honorarium ojp penceramah honorarium pengajar ojp yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara honorarium pengajar ojp yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara honorarium per modul penyusunanbantu administrasi kelurahan,ketua ketua e jasa lpml e jasa kader posyandu pengurus pkk kota sekretaris bendahara ketua pokja e anggota pokja jasa kaum p3n jasa pembantu sosial kemasyarakatan petugas pembantu administrasi kelurahan(gasatinmasjnomor rekening belanja juri wasit ) e: belanja penghargaan atas suatu prestasi (fingkatkabupaten tingkat karesidenan tingkat provinsi tingkat nasional s00. tingkat internasionalprestasi tingkat kabupaten \|. ll. !(\| juara2 ll. juara3 ll. juara2 \|suara3 lo. juara2 lo. juara3 \|. juara2 juara3 tingkat provinsi ll. juara2 juara3 ll. juara2 juara3 ll. !(\| juara2 juara3 ll. juara2 ll. juara3 tingkat nasional ll. juara2 \|. juara3 juara2 juara3 beregu orang lebih juara2 juara3 instansi lembaga lomba kreasi dan inovasi kategori umum kategori pelajar inisiator inovasi pelayanan publik dan inovasi untuk juara iii penanganan dampak pandem:uraian rekening belanja belanja jasa tenaga pendidikan belum lulus) guru kelas guru mapel (ptt pegawai tidak tetap) wisata bhakti non k2) guru kelas guru mapel \|ptt pegawai tidak tetap) belum lulus) guru mapel \|ptt pegawai tidak tetap) aasinsisd men dana dan guru mapel ptt pegawai tidak tetap) wisata bhakti guru paud jasa guru notasi (bos) cost\| non asn (bos ann sekolah bos (bos) jasa arsiparis bos) cost\| bos) jasa rektor anak ' jasa tenaga teknis anak kpa asa kesetaraan kesetaraan tebe kesetaraan kesetaraan tes kesetaraan bae ekstrakurikuler sea kegiatan sarana dan prasarana pendidikanpemerintah daerah la. pembina beng le. ketua \|d. wakil ketua ob le. sekretaris ob anggota sekretariat tim daerah la. ketua \|b. sekretaris ob le. anggota ob insentif tenaga kesehatan penanganan covid aman emas kesehatan spesialis penanganan covid pet cma jenis kesehatan umum dokter penanganan covid gigi amen kesehatan penanganan covid ika kesehatan penanganan covid kesehatan names non penanganan covid pns insentif petugas tracer per orang kontak erat dipantau insentif petugas tracer honorarium lainnya jasa guru ngaji ob je, lea jami' 23sasa muatan wasallam hari jumat ok basa kutip hari jumat jasa muazin hari jumat ok mpm berkebutuhan khusus lapangan desa tee lapangan desa ter fasilitator lapangan petugas tim reaksi cepat org ooh jasa tenaga beresiko ben mba rohani pelayanan pasienuraian rekening belanja belanja perjalanan dinas biasa luar kota kota aceh perjalanan dinas luar mba utara kota riau perjalanan dinas luar kota kepulauan riau kota jambi kota sumatera barat perjalanan dinas luar kota sumatera selatan kota lampung kota bengkulu perjalanan dinas luar kota bangka belitung kota banten kota jawa barat kota dki jakarta kota jawa tengah kota yogyakarta kota jawa timur kota bali kota nusa (tenggarabarat perjalanan dinas luar kota nusa tenggara timur perjalanan dinas luar barat perjalanan dinas luar kota kalimantan tengah perjalanan dinas luar kota kalimantanutara kota gorontalo perjalanan dinas luar kota sulawesi barat perjalanan dinas luar kota sulawesi selatan perjalanan dinas luar tengah perjalanan dinas luar bere tenggara kota maluku perjalanan dinas luar kota maluku utara kota papua kota papua barat luar kota dalam sampai dengan propinsi jawa jarak tempuh pp) tengah lebih dari jarak tempuh pp) lebih dari jarak tempuh pp) lebih dari diklatakarta jawa tengah yogyakarta jawa timur diklat wilayah barat diklat wilayahdiklat wilayah gorontalo diklat wilayah sulawesi barat diklat wilayah sulawesi selatan diklat wilayah sulawesi tengah diklat wilayah sulawesi tenggara diklat wilayah maluku diklat wilayah maluku utara diklat wilayah papua diklat wilayahspesifikasi besaran rp) uang harian perjalanan dinasuang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari jam uang transportasi perjalanan dinas lokal dalam kota kurang, ketua dprd wakil bupati, wakil luar kota ketua dprd pejabat eselon ii, luar kota anggota dprd nomor rekening belanja uraian rekening belanja belanja perjalanan dinas dalam kota bupati, ketua dprd dalam kota (lebih dari jam wakil bupati, wakil dalam kota ketua dprd (lebih dari jam pejabat eselon ii, dalam kota anggota dprd (lebih dari(pns golongan dan oh:ket kereta apilt bus poolhan(s1 d\|s2 atau pasca sarjana luar daerah bantuan riset, orang tahun thesisteknis bantuan pkl orang kegiatan praktek kerja lapangan bantuan karya orang kegiatan tulis diklaim tingkat iiiatau kertas kerja diklaim tingkatper peserta cons golongan iii diklat prajabatan per peserta golongan diklat prajabatan per peserta kategori dan kategori diklat biaya pendidikan per peserta teknis fungsional tabel biaya beasiswa nomor rekening belanja uraian rekening belanja belanja beasiswa beasiswa tk sd orang per tahun beasiswa smp orang permakan rapat koordinasi tingkat kepala daerah eselon setara rapat biasa kudapan (snack) rapat koordinasi tingkat kepala daerah eselonspesifikasi besaran rp) ahli pratama pengalaman ahli pratama pengalaman ahli pratama pengalaman ahli pratama pengalaman ahli muda ii pengalaman pengalaman 1th ahli muda pengalaman pengalaman ahli muda pengalaman pengalaman 3th ahli muda pengalaman pengalaman 4th ahli madya iii pengalaman pengalamstandar satuan harga dan standar biaya umumsatuan harga dan standar biaya umumnaikan harga pasar sebagaimana dimaksud huruf tim penyusun standar satuan harga kabupaten wonosobo melakukan kajian terhadap harga pasar. kenaikan harga pasar sebagaimana dimaksud dijadikan dasar standar satuan harga pada tahun berkenaan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. standar satuan harga dan standar biaya umumpengalamanithpengalaman pengalaman ahir pembina kepala pengalaman fan dan pengalaman ahli pembina kepala pengalaman pengalaman belanja jasa tenaga ahli uraian rekening belanja belanja jasa tenaga ahli anarp) aplikasipemetaan tahun participant participant ram arc gis online type creator famili microsoft office microsoft tahun nana saman doang home retail fpp microsoft office unit sewa domain tahun ssl tahun panel tahun cloud storage tahun add cost template plugin website pcs cloud computing instance add cost core sewa kendaraan bermotor penumpang nomor rekening belanja uraian rekening belanja belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sewa mini bus minibus luar hari kab wonosobo (dalam jateng diy) sewa microbes microbes luar hari kab wonosobo (dalam jateng diy) sewa bus bus per hari luar kab wonosobo (dalam jateng diy sewa bus besar bus besar luar hari kab wonosobo (dalam jateng diy) sewa minibus minibus luar hari kab wonosobo (luar jateng diy atau jakarta) sewa minibus microbes luar hari kab wonosobo (luar jateng diy atau jakarta sewa bus bus per hari luar kab wonosobo (luar jateng diy atau jakarta) sewa bus besar bus besar luar hari kab wonosobo (luar jateng diy atau jakarta) sewa sewa mebel uraian rekening belanja belanja sewa mebel taplak sewa alat pendingin uraian rekening belanja belanja sewa alat pendingin angin blower sewa pakaian adat belanja sewa barang bercorak kesenian halo boa rang kerok kesan pa pa pa dewasa pa sewa alat rumah tangga lainnya home use nomor rekening belanja eng sewa alat rumah sound system luar\| unit tee home use) tangga lainnya gedung home use tangga lainnya ruangan hari immense)p sewa alat rumah organ keyboard dan unit tangga lainnya penyanyi hari home use sewa alat rumah tenda unit tangga lainnya hari home use) sewa alat rumah kompor sayur buah tangga lainnya hari home use sewa alat rumah kompor sup buah tangga lainnya hari home use sewa alat rumah piring besar buah bee home use sewa alat rumah piring pantai buah home use sewa alat rumah toples kerupuk buah tangga lainnya hari home use sewa alat rumah termos nasi buah tangga lainnya hari home use) sewa alat rumah geser tenda buah tangga lainnya hari home use sewa alat rumah mangkuk sup buah tangga lainnya hari home use sewa alat rumah gelas buah tangga lainnya hari home use) sewa alat rumah gelas ice sirup buah eee home use) sewa alat rumah sendok sayur buah eee aon home use) sewa alat rumah sendok makan buah tangga lainnya hari home use) sewa alat rumah sendok kecil buah tangga lainnya hari home use sewa alat rumah tempat snack buah tangga lainnya hari home use sewa alat besar darat uraian rekening belanja belanja sewa alat besar darat lainnya darat hari darat jam darat lnm jam darat jam darat jam era ame darat jam darat jam tia aan darat jam tereboja darat jam darat jam darat ton jam darat jam darat jam darat jam darat jam darat jam darat jam darat jam darat jam darat readerjam darat \|submersible 3m3 h darat watt darat ton darat pipa t2 mekanik silinder saw jasa pengawalan voorijder uraian rekening belanja belanja jasa tenaga keamanan dalam kota dengan mobil jasa keamanan pengawalan voorijder maka mai sepeda motor luar kota dengan mobil luar kota dengan sepeda motor jasa tenaga laboratorium uraian rekening belanja belanja jasa tenaga laboratorium rapid antigen paket test pcr paket test genus paket test hbs orang tester orang jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan uraian rekening belanja sarana umum pekerja tukang kepala tukang ' ?e mandor juru ukur '!e pembantu juru ukur mekanik alat berat ' ' oh operator alat berat oh pembantu operator pengemuditruck pembantu pengemudi juru gambar drafted) operator printer potter tenaga ahli utama tenaga ahli madya tenaga ahli muda ' tenaga ahli pratama bel man bilas eselon eselon eselon iii narasumber praktisi kan bau asi keahlian khusus)" disesuaikan dengan daerah asal tukang dengan keahlian khusus. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi uraian rekening belanja belanja jasa tenaga informasi dan teknologi bayi data network server admin programmer ahli teknisi d83 s1 ) ahh teknisi jaringan terampil bersertifikasi mana belanja jasa kalibrasi nomor rekening belanja kalibrasi termometergelas buah kalibrasi anak timbang buah kalibrasi buret buah kalibrasi neraca buah kalibrasi meter buah kalibrasi oven buah kalibrasi reaktor buah kalibrasilnkubator buah kalibrasi spektrofotometer buah belanja jasa konsultansi berorientasi layanan jasa khusus nomor rekening belanja uraian rekening belanja belanja jasa konsultansi berorientasi layanan jasa khusus uji profisiensi amonia paket uji profisiensip paket uji profisiensi tss) paket uji profisiensi demand paket uji profisiensi fenol ) e paket uji profisiensi dhl oo paket uji profisiensi paket uji profisiensi total ' ) \| paket uji profisiensi minyak lemak paketsatuan harga dan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara perubahan standar satuan harga dan standar biaya umudan standar biaya umumsatuan harga dan standar biaya umumbli bahan bangunan dan agent tee konstruksi lainnya konstruksi lainnya merk te\| konstruksi lainnya merk konstruksi lainnya konstruksi lainnya akustik konstruksi lainnya akustik bahan bangunan dan langit langit lembar konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya pelumas oliambon konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya (spasi cm) konstruksi lainnya spasi 15xplatmplit konstruksi lainnya keras konstruksi lainnya keras) konstruksi lainnya konstruksi lainnya tbl konstruksi lainnya alumunium konstruksi lainnya konstruksi lainnya pegangan konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya alumunium konstruksi lainnya alumunium konstruksi lainnya konstruksi lainnya pvc toilet konstruksi lainnya alumunium fabrikasi konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya teenya ena semasa bah m000 konstruksi lainnya konstruksi lainnya maa konstruksi lainnya liter konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya porselen setara kia konstruksi lainnya setara toto konstruksi lainnya konstruksi lainnya besi logam konstruksi lainnya konstruksi lainnya toto konstruksi lainnya stainless konstruksi lainnya ina konstruksi lainnya toto et.45x120x240 asam konstruksi lainnya (120x240) dkonatuka lainnya \|stoo semua konstruksi lainnya (25x100) bahan bangunan dan asbes semen plat lembar konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya 10cmx2m konstruksi lainnya cmx2m konstruksi lainnya konstruksi lainnya aan konstruksi lainnya danau lamanya eat prscrubpaving blok lokal konstruksi lainnya lokal bahan bangunan dan paving blok konstruksi lainnya natural lokal konstruksi lainnya lokal konstruksi lainnya natural lokal konstruksi lainnya lokal bahan bangunan dan paving blok lokal konstruksi lainnya lokaltbl. 8cm bahan bangunan dan paving type tbl. 8cm bahan bangunan dan paving type kubus konstruksi lainnya (21x21) tbl. 6cm konstruksi lainnya (21x21) tbl. 6cm konstruksi lainnya (21x21) tbl. 8cm bahan bangunan dan paving type kubus konstruksi lainnya (21x21) tbl. 8cmunderwater karpet) konstruksi lainnya (spasi 15x cm) konstruksi lainnya (spasi 15x 15cm) konstruksi lainnya albania konstruksi lainnya konstruksi lainnya pelumas oli konstruksi lainnya pegangan konstruksi lainnya komplit pegangan konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya natural tb. k225 konstruksi lainnya tb. konstruksi lainnya natural tb. konstruksi lainnya tb. bahan bangunan dan kantin beton buah .5x30x50 konstruksi lainnya konstruksi lainnya timbunaindustri konstruksi lainnya industri bahan bangunan dan minyak tanah liter konstruksi lainnya kerosene (non industri konstruksi lainnya lie konstruksi lainnya tanahmerosot konstruksi lainnya konstruksi lainnya mikro(385x150 konstruksi lainnya grade konstruksi lainnya grade) konstruksi lainnya reflector konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya cm) konstruksi lainnya konstruksi lainnya jembatan konstruksi lainnya bahan bangunan dan saluran beton buah konstruksi lainnya bertulang pracetak u40 bahan bangunan dan saluran beton buah konstruksi lainnya bertulang pracetak u5gorong2 pipa konstruksi lainnya beton bertulang pracetak diameter konstruksi lainnya beton bertulang bahan bangunan dan gorong2 pipa konstruksi lainnya beton bertulang pracetak diameter bahan bangunan dan gorong2 kotak konstruksi lainnya bertulang pabrikan x800x120 bahan bangunan dan gorong2 kotak konstruksi lainnya bertulang pabrikan x1000x120 bahan bangunan dan gorong2 kotak konstruksi lainnya bertulang pabrikan x1200x120 konstruksi lainnya restless) konstruksi lainnya restless konstruksi lainnya (300x350x36) konstruksi lainnya (350x400x39) konstruksi lainnya (400x450x45) bahan bangunan dan expansion tipe konstruksi lainnya joint asphalt plug konstruksi lainnya tipe rubber konstruksi lainnya baja siku konstruksi lainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya lanciplainnya konstruksi lainnya konstruksi lainnya pegangan konstruksi lainnya pegangan konstruksi lainnya taman konstruksi lainnya konstruksi lainnya komplit konstruksi lainnya konstruksi lainnyareng usuk baja ringan setara gigasteel baja baja ringan c7575 bsi akp r101 bsi akp baja baja ringan c7575 bsi akp r101 bsi akp b212m baja baja ringan c75100 bsi akp r101 bsi akp b212m baja profil batang baja profil batang ,o0ri bagian hukum seen aria wardah.kabupaten wonosobo lam lai mekurwahid, s.h. pembina baja profil batang 124x 80mm baja profil batang baja profil batang baja profil batang ,0mm baja profil batang 90mm baja profil batang 175x700 11mm baja profil batang 11mm baja profil batang 13mm baja profil batang baja profil batang 19mm 20mm polos) u24 ulir) d32 polos) u32 ulir) d39 ulir) d48 bergelombang l50x5 leleh kg cm2 leleh kg cm2 calon batu batu candi polos ac man sirih sirih sirih 10x20 kali) berakal kelas kelas kelas mesin mesin mesin beton d 6mm12m mm12 10mm12m mm12 14mm12m 16mm12m besi beton kawat roll jaring harmonika lokal lokal bis beton box convert pcs x1000 bis beton box convert pcs bis beton box convert pcs x1000 x1000 300x300x1200 300x400x1200 300x500x1200 400x400x1200 400x500x1200 400x600x1200 500x500x1200 500x600x1200 500x700x1200 600x500x1200 600x600x1200 600x700x1200 600x800x1200 800x600x1200 800x800x1200 800x900x1200 800x1000x1200 lubang lubang lubang bis beton cover ditch pcs lubang bis beton cover ditch pcs lubang tinggi tinggi bis beton bus beton dia\| buah tinggi setara catalan setara decolith setara mobile setara catalan setara decolith setara mobile eco setara eco dealer pengencer thinker waterbased pengencer air cat cat minyak thermoplas) termoplastik polos lapis pasir beton metal polos metal lapis pasir penting galvalum polos genteng bubungan genteng buah galvalum lapis pasir genteng genteng abituren lbr bergelombang memanjang bergelombang 188mm1i2m genteng atap abituren lbr kem nan genteng atap abituren lbr bergelombang (ex ondwvilla hijau polos) online kaca polos kaca raden) kaca polos kaca raden) kaca polos kaca raden kaca polos kaca raden) uk. uk. uk. kawat brondong kawat brondong pabrikan dia. dolken dolken papan papan usuk balok balokmper) reng kayu kayu klas iii krueng) papan kayu kayu klas iii krueng) papan krueng) usuk kayu kayu klas iii krueng) balokkayu kayu klas albania) papan kayu kayu klas albania) papan albania)240x120 ,40x1, ,40x1, kalsiboard kayu kls iii kayu papan kayu meranti skootbalk kayu papan kayu jan skootbalk papan papan ram jendela ram pintu reng reng (kelas (kelas (kelas kelas fitur (kelas (kelas lampiran peraturan bupati wonosobo nomor tahun standar satuan harganpada skpd terdapat (lima)dela kelas) pintu (kelas kelas kelas papan papan jendela pintu papan papan jendela pintu (albania sengon) (albania sengon) papan suren mahoni) suren mahoni) kayu kayu meranti kayu kayu meranti papan kayu kayu meranti papan kayu kayu meranti sana ram jendela suren mahoni) ram pintu kayu kayu meranti reng kayu kayu meranti reng terpenting (thinker bungker oil sinc sinc sinc sedang) kasar lo. br) io. bo.) unsur lempung untuk pasangan inch 2inc type medium 4inc type medium type medium sinc type medium type medium .5inc medium medium medium type medium sinc type medium 2inc type medium type medium .5inc medium medium 4inc type medium medium 2incdia ,5inc dia ,5inc cement cement semen bahan pengisi filler) tambahan semen) ge, bjs seng seng gelombang bjs pasir bjs maa fiber 80x180 mma putih (kwi) warna putih (kwi) warna keramik 10x30 keramik 10x40 polished unpublished 10x40 polos warna 10x20 kamar mandi 20x20 kamar mandi 25x25 baja diameter tiang beton tiang pancang beton dia. (en esa bahan kimia uraian rekening belanja belanja bahan bahan kimia asamsulfat e botol botol agg so4 botol kades eigen akuabides box kertas saring box petrifilm3 pak nitrattestkit pak fenoltestkit pak mercuritestkit pak certified reference ama esa la. crmcod botol crm amonia botol naa mai le. botol taremmrss botol fenantrolin botol momondrt kaka sulfat faitnaonemo amonium klorida botol kaliumdikromat bot fosfat kes oksida tartrat dihidrat l(#) asamaskorbat botol natriumhipoklorit bot peraknitrat os) botol asi nan sulfat sulfat bae mna n hexadecane buah aseton buah asamstearat ' ' buah \|ilegal pak (polished botol \|extra detergen botol (khp buah inno buah see na3 c6h507 buffer ph4 botol buffer ph7 bot buffer ph10 bot parama test kit brucei rose bengal per sampel dad sandi man kisi men rubella sat bersampul\| fasciollasis ' 'e bersampul\| pulchrum polyyalen bersampul\| tuberculin ' e bersampul\| ring test mri per sampel test bruce cft ' )e bersampul\| ulasdarah bersampul\| bea technique fat) uji elisa bersampul\| bae kualitatif per sampel kuantitatif plc per sampel diidentifikasi parasit ' bersampul\| termal pengawet (boraks, rhodamin per sampel ujildentifikasispesies bersampul\| kawasan maa test buah buffer dhl bot buffer tds bot crm demand cod lap emang cop man png \|crm simple nutrient botol crm mineral dhl ' \| bot crm complex basa crm phenol bot crm minyak lemak botol credo \|. botol nitrattestkit pak etanol bot \|natriumnitroprusida buah trinatriumsitrat lmaseonson\|o000 mua mas heptamolibdat tetrahidrat buah fosfat buah kalium persulfate buah so4.h20 buah katumlodida buah avium \|. buah asamsalislt buah natrium fabomitaesm2o mun kalium biodata buah natrium azida buah so4.7h20 buah ci2anhidrat buah fec13. h20 buah asam glutamat buah glukosa buah "s3 in heksana botol aseton \|. botol tembaga sulfat buah pupuk urea pupuk pupuk sp36 pupuk pupuk kandang pupuk npk polska pupuk npk pupuk kno3 pupuk sp. pupuk npk tawon pupuk npk mutiara pupuk cair superior 750m patas tonik liter pupuk cair em4 buah alkohol704 nite etanol906 nite maa ipa liter saga emas pool magnesium karbonat ' ' bahan bakar dan pelumas uraian rekening belanja belanja bahan bahan bakar dan pelumas pertamax liter (sesuai harga panda premium liter (sesuai harga pandan pertalian liter (sesuai harga tandai solar liter (sesuai harga kes admin lie sae40 mesra liter lie sae140 mesra liter lie rem preston liter bahan bibit tanaman uraian rekening belanja belanja bahan bahan bibit tanaman adam hawa polybag agape batang \|anonyma polybag iris polybag akasia '' batang albania100 batang albania batang albania30 batang albania50 batang anarkis polybag dendrobium berbunga angsana100 200cm batang angsana200cm batang anting put batang catechu aren50cm batang amalia batang amalia besar batang baby blue polybag balsa30cm batang balsa50cm batang bambu cendana batang \|bambu300cm batang batavia batang bawang merah bawang putih bawang bayangan polybag beautykuning batang begini batang benih albania (tidak benih kaliandra benih kaliandra beringin 200cm batang beringin200 300cm batang beringin50cm batanguraian rekening belanja belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan umum daerah bud) triliun mad mba dari triliun triliun pa) dari juta pagu anggaran lebih dari juta juta pagu anggaran lebih dari juta juta hasan dari juta miliar pagu anggaran lebih dari miliar miliar pagu anggaran lebih dari miliar miliar dari miliar spesifikasi besaran rp) bibit teh \|. polybag bintaro \|. batang bintaro \|. batang bintaro50cm batang bonsai marten batang bromelia polybag buah naga ukuran buah naga ukuran buah naga ukuran buah naga ukuran buah naga ukuran pohon bunga pelangi batang rambat bungur \|. batang bungur 200cm batang bungur 250cm batang cabe buya 100cm batang cabe hibrida polybag caka cali polybag cana polybag carica (biji polda carica (stek) polybag cemara50cm batang cemara papua batang cemara udang \|. batang cemara udang \|. batang cendrawasih polybag dadap merah 300cm batang dahliamini batang tel draceana polybag duku masih ukuran duku masih ukuran duku masih ukuran duku masih ukuran duku masih ukuran durian bhinneka ukuran durian bhinneka ukuran durian bhinneka ukuran pohon pohon pohon durian kani ukuran sai pohon durian kani ukuran pohon. pohon durian menoreh ukuran sea men bae pohon pohon pohon durian petrus pohon durian petrus pohon ain tolong, months, ukuran petrus pohon tolong, months, ukuran petrus pohon durian petrus pohon eukaliptus50cm batang fire polybag gayam50cm batang batang batang tama batang gmina30 batang gmina batang gmina ocm up batang gabon30 batang jabon50 batang jabon60 cm up batang jahe emprit jahe gajah pohon mas pohon pohon pohon pohon bea jamaika pohon bae nas jamaika pohon bea jamaika pohon bea ana jamaika pohon bea jamaika pohon emitor30 batang emisi50 batang kemiri80 cm up batang anna sim pohon bes sim pohon sim pohon sim pohon eee sim pohon sea tajakula pohon tajakula pohon sea tajakula pohon tajakula pohon tajakula pohon pohon bea mani pohon mo yoh bra maa pohon aaa pohon pohon bea pohon ane esa pohon pohon bia pohon jeruk santang ukuran mama pem pohon pohon jeruk santang ukuran kid missbossd tes pohon jeruk santang ukuran saman pen pohon se johar80em batang kacang hijau kacang kacangan polybag kamboja bali200cm batang pen batang \|timing gendong matang kuning gendong batang kantil 100cm batang \|karetbiasa300cm batang \|karetstek100cm batang keladi rambat polybag jean aan man pingpong, diamond ukuran river pohon nara ommlasm pingpong, diamond ukuran river pohon melengkung ito, river pohon melengkung ito, river pohon pingpong, diamond ukuran river pohon kemuning100cm batang kencur kersen150cm batang ketapang150cm batang ketapang200cm batang ketapang kencana ' batang maa batang maa batang batang pen batang \|kopi100cm batang kroket merah polybag kroket sby ' ' batang kunyit lampion 300cm batang lantang polybag lavender batang lay top obat letak batang i0ajukan mas batang lily hijau polybag 39ej liy kuning polybag liy paris obat ata mahoni 300cm batang mahoni300 400cm batang mahoni 700cm batang man nai batang mahoni biasa40 batang ted aaaa mann batang mangga get pintu, ukuran nia camat pot pohon mangga get pintu, ukuran aah menata lem pohon mangga get pintu, ukuran nie camat woman mangga get pintu, ukuran aah menata nom pohon sea humanis, apalagi pohon ted eaba mas pohon pohon pohon mena pohon aaa gereja pohon pohon mna pohon pohon ana ama pohon raja pohon pohon mas pohon pohon gerak pohon mas pohon melati air polybag melati gunung batang melati hutan batang maa kusta polybag miana polybag marten polybag ketan mai pohon pohon maa latosol pohon pohon lakon pohon pacar air polybag tea isa man maia ungu) putih) biru sega, pagoda batang been bata batang been msi batang asi batang masi batang 262palem merah batang mai batang 264palem putri80cm batang \|palemputri200cm batang pancawarna polybag pangkas putih batang pari foto100cm batang pari kota polybag pinisi200cm batang masi pohon aan pohon tati hessscsssissi sis kasasi pohon mes haa masi pohon atom pohon pisang gedangan polybag atom pohon kbs mai pohon haa masi pohon lo. iem lo. bo. pohon pohon pohon kes pohon pohon pohon bulu tawi pohon ata sep bulu tawi pohon sia sma bulu tawi pohon bulu tawi pohon see bulu tawi pohon pitaloka batang mean bop matang batang (pucuk merah30cm batang pucuk merah 50cm batang batang puring batang purwaceng polybag puspa batang maa pohon pohon pohon nai pohon pohon rasamala50cm batang kendali batang juliana polybag rumput gajah mini sawo150cm batang pohon pohon esa pohon gea pohon ser pohon pohon pohon pohon asi pohon pohon batang sikat botol200cm batang pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon nasi pohon ane pohon eee nanas pohon soka bangkok polybag hawa pematang batang party film polybag jemaodea penang batang pohon pena nani pohon sea pohon pohon pohon stefynut batang sumbang darah batang suren30 batang suren batang suren70 batang sejenisnya tandukrusa batang tanjung200cm batang tapak dara polybag trembesi200cm batang isi tabung pemadam kebakaran uraian rekening belanja belanja bahan isi tabung pemadam kebakaran kebakaran powder (bubuk) kebakaran co2) kebakaran kebakaran kebakaran starvvo (gas cair kebakaran servo (gas cair) kebakaran solkaflam alpine (gas cair) isi tabung gas uraian rekening belanja belanja bahan lsi tabung gas isi ulang tabung gas tabung diapit kapasitas toke (ma elpiji kapasitas elpiji kapasitas \|isi ulang tabung gas\| ' ' tabung\|harga satuan pokok kegiatan,mbuatan rumah jaga (konstruksi kayu (re\| urban kode sawan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp3 pada 0powo0\| mangga soo (kera tukang los poso \| mande soo comma ost2s000\| ( okenksuostoroom perang 000p ends00 (sulaman ordo ata0\| pamabasa 000p seseomagmas2o soo soma roa boss) harga satuan pekerjaan pembuatan gudang semen dan peralatan (re\| urban kode sawan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) mei mangga 0000p (kepala tukang los 2000p 0oo0000\| mande kosong \| oma (oke ksuosioroom pam soo s0\| (farulaman o2loop ra, mamasa 000p s07025\| semen kota 0000p te. pesirbet 000p ( urabon ( sengselombang bats20 \| sengat oma see0 poems harga satuan pekerjaan pembuatan bedeng pekerja (ref aan kota satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) ama pare poo terangkat \| t15. ( kereta tukang ros o2000\| ( range o0s00\| omega ( bokenkauos1room ame gea ( halaman oso0\| a1930205 paradise jsemenportana le0000\| pesrbeon ( urabon rar ( seneseombang bats2o pmwogsmm ss020\| ane ban jumlah harga bahan ' ) ) \| aan eat rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan he: overhead promo para saman pekeraanper bekisting lantai floordeck tipe pelat jap ,8m\| uraian ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal aka sah harga peralatan kama peran rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan bro ras overhead promo pasa saman pekeraanperuu o sman area perairan aa1577 pama tu pujian ara tenaga kera bahan danferaatan (rr uss overhead# proto harga satuan pekemaamper matrao aman arga perairan ramah tu t uu ama peran pujian harga tenaga kerja bahan dan peralatan joverheaas proto harga satuan pekemaamper mar bekisting balok 1m bekisting balok expose menggunakan multiplex mm, jat .a.l.aaman tara tenaganya uu iu man kama path ou0205 raman man ama kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan (tg overhead prot harga saman pekejaanper mat: uo05,man area tenagakeja boa u u v u oman arga peralatan perataan u u u man amarah u rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) too sieaman area tenaga kena uu mana peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan re1g overhead promo hara satuan pekerjaan permatattu lan ara tenaga kia mana peralatan are tanam rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg tts overhead# promama rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg joveead promo sooath uo103. ramah u uu iu kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan hb: overhead proto harga satuan pekemaamper marmah area tenagakaja maan pemanis: amateaaa paman area tenaga kera bahan danperaatan (th eoovemead spot bara saman pekejamper marairmaakea tu iu ema iu matan peran ouo apem t u bumbu harga tenaga kerja bahan dan peralatan wb: overhead proto pa, harga satuan pekeraanper metroh iu oman area peralatan oo oa5, perataan u u man amarah u rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan uss overhead sport) too u u uoenapak v u u u aman area tenagakeja boa v u oman arga peralatan o perataan g u u u aman ara perintah jumlah harga tenaga kera bahan dan peralatan wr: overhead sport) too harga satuan pekejaanper mat: ara.pem mana peran bumn harga tenaga kerja bahan dan peralatan a01 overhead profit) f harga satuan pekeraanper metrok iu tang peralatan ape tu jauh harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profit ) pa, harga satuan pekeraanper metro 1m bekisting balok beton biasa menggunakan multiplex atau mm, jat .b.1l.a". &ommaakaa uu u uu aman harga peralatan pama ama pemain pujian ara tenaga kera bahan danferaatan (ro overhead#roma uu u uu mah arga peralatan getas rama peran rumah harga tenaga kerja tahanan peralatan broo overhead promo a01 hara satuan pekerjaan per met .btah ara peralatan rama peralatan rumah harga tenaga kerja tahanan peralatan overhead promo hara satan pekerjaan peraman harta peralatan pama uu ama mean pujian fara tenaga kera bahan danferaatan (ro joverheaas proto uu u uo35107\| harga satuan pekemaamper matrroma uu u uu mah harga peralatan hama peran rumah harga tenaga kerta tahanan peralatan broo overhead promo hara satuan pekerjaan per metuut dope harga satuan pekerjaan tah harga peralatan rama peran rumah harga tenaga kerta bahan dan peralatan broo overhead prom hara satuan pekerjaan permatmah harga peralatan east rama peralatan rumah harga tenaga kerja tahanan peralatan bro joveead promo bara sawan pekerjaan permata ta.man harta perlman pama ama mean purun ara tenaga kera bahan danferaatan rt overhead proto harga satuan pekemaamper matra uo532235 .ctata harga peralatan ama peran paman area tenaga kera bahan danperaatan eolovemead spot asa fara saman pekejamper mau mah harga peralatan rama peran rumah harga tenaga kerta bahan dan peralatan bro overhead promo hara saan pekerjaan permatman harga peralatan pama ama mean purun ara tenaga kera bahan dan peralatan (ro usa overheadvarian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal &ommaakaa uu u uu man area perlman pama ama pemain pujian harga tenaga kerja bahan dan peralatan hb usa overhead# proto uu. harga satuan pekemaamper matra 1m bekisting balok beton bisa menggunakan kayu papan tp) .c. 1maka uu mia hara tenagakaja pem maan peran jumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead proto f harga satuan pekeraanper metro .c. 1m' rp) jumlah harga rp) lal ireagakea tu uu vu matah area tenaga bah iu mana peran oops ape tu jauh harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profit) pa, f harga satuan pekemaanper metromba tenagakeja boa uu v u u oman area peralatan sor2225\| perataan u u u man amarah u bumi harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) too u er. harga saman peketaanper mat: u uoman area tenagakeja amateaaa paman area tenaga kera bahan danperamtan (rr eooremead sprite bara saman pekejamper marabah arga peralatan perayaan mba ara perintah bumi harga tenaga kera bahan dan peralatan wr: overhead sport) sea harga saman pekejaamper mat: ga,u mbah arga peralatan s0n16521 perayaan mba area peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead prot too harga sawo o o o\|o u18050. boj bawah u u oomtanarga peralatan \| peralatanyoo has bs. naas. mantan harga tenagakeja o u153950. boa woman arga peralatan peralatan mba ara peralatan umi harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) o too harga saman peketaanper mat: usal meagakea boa tu t u amanjaanper mat:o tenaga kerja bob e uvu uarah harga saman pekemaanper mam) .e. 1m? perancah bekisting balok menggunakan dolken cm, tinggi m"", lats kali pakai \|urban ' ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lao menagakema u y o ama harga peralatan perah ama harga peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan wr overhead pro ine harga satuan pekerjaanper m2( d:r) .e. 1m? perancah bekisting balok menggunakan dolken cm, tinggi m"", latsomahtaamper mat: .f.lal memaksa ttu bob o aliahf. 1m perancah bekisting balok beton menggunakan bambu cm, tinggi m" , jati ,0m kali pakai no\| varian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal menagakema uu u bob uvu uvu (uu emak harga peralatan peralatan mah tara peralatan umah harga tenaga kera bahan dan peralatan ovemeadrpet harga saman pekefaanper mat: .f. 1m. memaksa uu boa tu t uo aman harga peralatan perah t t man hara damian harga tenaga kera bahan dan peranan wr overhead sport) too harga saman peketaamper mat: .f. 1m perancah bekisting balok beton menggunakan bambu cm, tinggi m"", jati kali pakai no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) batal memaksa ttu boa tu t u emak harga peralatan peralatan t t uu mah ramalan umah harga tenaga kera bahan dan peralatan b9) a55 overhead# proto s51 harga satuan pekeraamper mam: bekisting kolom 1m bekisting kolom beton expose menggunakan multiplex tp) .a.l.aeaeaea u u uv omah harga tenaganya bahan v u u omah harga peralatan perataan t man ama peralatan pembersihan lapangan dan perataan (rejo uraian kode sawan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp3 powo mango kosong pemamah e maa pop harga satuan pekerjaan pembuatan seger perancah dari bambu (ro\| uraian kode sawan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) para 0po000\| mangga 0000p (kepala tukang los 2000p 0oo0000\| mande kosong \| oma bambu gamer e7room pam solo\| near mamak ooo0 oma roa eos. dope uss pembuatan buah kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm (re\|o uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) (rangka ( kereta tukang ros too o02oo\| too rak ( koulamanpapang ono ( avabators 7east como\| (paradise o0s00\| anna oma area pat ueu poems pembuatan jalan sementara (ref uraian kota satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) 0o00\| ame osn peubah ono batupecang7tangan ooo00\| t0500\| ( j pesirpasang o00\| kuno poems uus jerman harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead proto harga satuan pekemaamper matra .a.1l.begg bea uu iu man ara path oes23\| gran man ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead proto harga satuan pekemaanper matmia kara tenaganya boa u u v u u omah area peralatan perataan g u u man amarah u rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) too u o harga satuan peketaanper mat: .a.1l.diu mahar tenaga bak u u tahan peralatan asnosss\| apem t u jumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profit) pa, f harga satuan pekemiu oma area peralatan o o1555008: perataan g man amarah u rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) too u o harga saman peketaanper mat: u u15oa v u u mba area peralatan o o31095 perataan g u u u man ara perintah (bulan harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead sport) too a25e31\| harga satua tenaga kia nears00 mahar peran bumbu harga tenaga kerja bahan dan peralatan ssi overhead profit a51 harga satuan pekeraanper metro tu.bah iu mahar serta keras2r ape yo jumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan wb: overhead profit ) pa, harga satuan pekeraan g u v u oma area peralatan perataan u u man ara perintah rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) too u u o harga sam oman area tenagakeja ama team paman area tenaga kera bahan danperamtan (th eooremea spot fara saman pekejamper maaman area tenagakaja bea uu iu mia area peralatan geraman kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead# proto harga satuan pekemaanper maregg uu iu mbah arga peralatan sas17 perataan g u u u man amarah u rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) too u u harga saman peketaanper mat: 1m bekisting kolom beton biasa menggunakan multiplex atau mm ( tp) .b.l.ao o o oo o50552500\| baan g u v u oom area peralatan perataan aman amarah (jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan wr: a2165 overhead sport) too (harga satuan pekefaanper mat:tanam eat rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg joveheads promuu tanam peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg overhead promo hara satuan pekerjaan permataahar peralatan as.ia harga tenagakaja antar teara paman area tenaga kera bahan danperamtan (rr eooremead spt fara saman pekeramper marmtanarpa tenagakeia u u uu tanam peralatan anne rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan taemah area peralatan ras ramah u uu kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead proto warga satuan pekemaamper matra us. a02bah tama path rasa ramah u u kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan hb: overhead proto era harga satuan pekemaamper matra jovenead prodi harga satuan pekerjaan d#e)aan eat rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg overhead# prom hara satuan pekerjaan per mettma ttu mantan tenaga kia uu tanam peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead promo eos hara satuan pekerjaan per met .b. 1m'aman area tenaganya uu uu mbah ama path uas ramah u u kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan tra overhead# proto eramia harga tenagakaja tanam pemain anak\| atas team paman area tenaga kera bahan danperamtan (rr eoloremead spt fara saman pekejamper mara bekisting kolom beton biasa menggunakan kayu papan3 tp)woman harga tenaga kerja i1500 boa u u i v u u mbah arga peralatan uo25725. peralatan mba area peralatan rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan wr: overhead proto ee. harga saman pekefaanper matmeagakea ttu u ju harga tenagakeja boa u u vk omah harga peralatan o os0pae51 peralatan u man perah bumn harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead rp) jumlah harga rp) ". eaeaea u u omah harga tenaganya anies0\| boa v u uu omah harga peralatan oo o055208: peralatan uu mah ama peralatan jumlah harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead#harga tenagakeja ai1500 boa u tu u u u u u u mantan arga peralatan ass selatan mba ara peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan wr: overhead sport) harga saman pekejaanper mat: mbah arga peralatan peralatan mba amarah rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan wr: overhead sport) harga satuan pekejaamper mat: .d.lo. menagakema woman harga tenaga kerja boj bawah oomtanarga peralatan peralatan u omah harga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead proto too harga sawan pekemaanper mam) .d. perancah bekisting kolom beton menggunakan kayu tinggi jat kali pakai no\| varian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal tenaga kerja woman harga tenaga kera boj bahan u domain harga peralatan atas team paman area tenaga kera bahan danperamtan (rp eoloremead spt fara satuan pekejamper maramaksa uu uu woman harga tenaga kerja o ai1500 boa uu mba arga peralatan peralatan tan amarah bumi harga tenaga kera bahan dan peralatan wr: overhead spree) harga saman pekejaanper mat: .e. 1m? perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken cm, tinggi jati kali pakai uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal meagakea boa tu t u omah harga peralatan perah t t (uu man hara peralatan umah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead proto too polo ee0121 harga sawan pekemaanper mam) seo. .e. 1m? perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken cm, tinggi jati kali pakai \|urban ' ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lao tenaga kerja bobe. 1m? perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken cm, tinggi jati kali pakai \|uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lao a53 tenaga kerja boa u t omah harga peralatan perah aman harga peralatan rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan wr overhead sport) are harga satuan pekerjaanper m2( d:r) .e. 1m? perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken cm, tinggi jatiaman harga peralatan soo perah t t man hanan rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan wr overhead sport) harga saman peketaamper mat:enagakema woman harga tenaga kera o o o o\|o u18050. boj bawah uu ooomian harga peralatan peralatan uu omah harga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan a28 overhead proto too a22 harga saman pekemaanper mam) .f. 1m" perancah bekisting kolom beton dengan bambu cm, tinggi 4m, jatihan u mba harga peralatan selatan u uu mba harga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan wr: overhead proto ses. harga saman pekefaanper mat: sosoman ara peralatan a152221\| perayaan ata amarah pembongkaran beton bertulang (rel uraian kode sawan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp3 poco mango ooo \| umam uu maa dope pembongkaran pasangan lama (re\|o ran kode sawan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp3 oren a30000\| mango ooo umam osessooo\| maa tugu pop ooo harga satuan pekerjaan tanah penggalian tanah biasa sedalam (ro\|o kode sawan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) rose cbooo0\| mango ema censo000\| ega tugu komando penggalian tanah biasa sedalam (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koma tae perang voodoo\| (ang analog tooooooo\| ema oo ues0200\| pama ega tugu poem trg(rol oran kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koe pareja por osn voodoo\| ang ono voodoo0\| jerman harga tenaga kerja bahan dan peralatan a52 overhead# proto uas warga satuan pekemaamper maraka uu aman kara tenaganya bea uu iu tan kama path ur. raman man ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g joverheaas prot harga satuan pekemaamper mar bekisting dinding 1m bekisting dinding beton expose dengan multiplex .a.l.aaman area tenagakeja boa g u u v u oam area peralatan oo perataan g u u man amarah u rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead prot) too u u uo harga saman peketaanper mat: .a.1l.b 1mtenaga kerja aman area tenagakeja baan v u omah area peralatan perataan u ben paman area tenaga kera bahan danperamtan (rr gea fara satuan pekejamper mara .a.1l.cn area tenaga kena u tu uu rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg overhead promo hara satuan pekerjaan per met tas .a.l.d ttu mantan tenaga kain uu mah tama path asn: ramah u u kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan joverheaasmaa uu u uu uu mah tama path uo5263. ramah u u kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan hb: overhead# proto harga satuan pekemaamper mataan eat rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan het overhead# prom aras hara satuan pekeraamper metanam health ama rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg joveead promo hara satuan pekerjaan per metuu uu aman tama path a50 ramah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead proto harga satuan pekemaamper matra uu,mah area tenagakaja mantan peran open atas team paman area tenaga kera bahan danperaatan efg eooremead spt bara satuan pekeaamper maan area tenaga kena u u uu tanam peralatan ama rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead promo bara satuan pekerjaan permaman tama path 2m205i gama u u iu kebumian harga tenaga kera bahan dan peralatan b:g overhead#eralatan san ramah u uu man ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan hb: overhead proto harga satuan pekemaamper matra 1m bekisting dinding beton biasa dengan multiplex atau tp) .b.l.tanam peralatan aan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg overhead prom asa. hara satuan pekerjaan per met.mantan peak opsi rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg tsi hara satuan pekeraamper metara tenaganya uu uu mbah kara peraih gama kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan rt: overhead proto harga satuan pekemaamper matra .b.1l.dah area tenagakaja mantan peran asa amateaaa paman area tenaga kera bahan danperamtan (th eoovemead spot bara saman pekejamper mara pin snn menuma amtanarpa tenaga kena u u uu tanam peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg sisa joveead promo asa hara sawtrakea uu mantan tenaga kei man ama path asa gama u u kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g joverheaas proto ora harga satuan pekemaamper matra .b. 1m bekisting dinding beton biasa dengan multiplex tp) kali pakai no\| varian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal &ommaakaa uu aman tara tenaganya u u uu man ara path sa7: ramah u u kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead proto harga satuan pekemaamper matra oeimana peralatan esai ama rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan het esa overhead# prom hara satuan pekerjaan permata .b.rumah harga tenaga kerta bahan dan peralatan reg overhead promo bara satuaman tara tenaganya uu uu mbah ama path a35222\|mah area tenagakaja bee amareaaa paman area tenaga kera bahan danperaatan (th eoloremead sprite bara saman pekeramper maruu tara tenaga u u mahar peralatan ooo apem t tamara jumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profit) pa, j5887051 f harga satuan pekeraanper met 1m bekisting dinding beton biasa dengan menggunakan kayu papanh area tenaga bah iu gama u u man ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead proto ra1201\| fasa sawan pekemampermprh s56:". maa uu u uu uu gama kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan hb: ust overhead proto o1233. bara satuan pekemaanpera. amtanarpa tenagakeia boa mantan ara bahan peran mba ara peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan wr: overhead proto too jawa satuan pekemaampermprh a3as025\| .c4lal memaksa ttu u ju mba harga tenagakeja boa u u area bahan peralatan ata amarah bumi harga tenaga kera bahan dan peralatan wr: overhead proto too gak u u para satuan pekeraanpermbahan v u uu omah arga bahan peralatan iu man amarah duma harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead# proto asa harga satuan pekeraanpermor ora.oo boa u amateaaa paman area tenaga kera bahan danperamtan (rr eooremead spot ama saman pererampermpr .d.an area bahan peralatan ata ara perintah rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan wr: overhead sport) jawa satuan pekemaampermprh uas .d. 1m'mbah ara bahan peralatan mba area perintah umah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profil) too pasawahan peremaanper asalboj bawah oomtanarga bahan peralatan woman harga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan joverheadtproto too a21 asa satuan pekemaanpermt u uo252,yoo has bs. aa tenaga kerja oat harga tenagakeja o u5: boa omtanarga bahan peran u u u mba ara peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead sport) too jawa satuan pekemaampermprhinn ar. keadaaan koma ttu u ju area tenagakeja boa u mba ara bahan s222523\| peralatan tan ara peralatan bumi harga tenaga kera bahan dan peralatan wr: overhead sport) too hara satuan pekeraanperm". ass. woman harga tenaga kera boj bawahs bekisting fondasi dan spoof 1m? bekisting fondasi dan spoof beton biasa menggunakan multiplex atau tp) .a.l.aash aa tenaga kerja yoo omah harga tenaga kera bob u pengurusan dengan pasir urug (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) ( teresa pok soooooo\| 2a000001 (mane pom otonom\| tooooooo\| oma tpaswurg so0750\| oma arca ban ega iu premam uus pengurusan dengan tanah urug (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom ( iparnya poor soooooo\| m0001 (mand pom onoff tooooooo\| ema pos tramanug loser0\| bah ooo2633001 ear premam pemasangan pondasi batu belah campuran 6pp (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) oem pareja por soo soooooo\| muangbatu ot0o2 soo\| s1s0000\| kepala tukang fotos o0reo\| tooooooo\| mande 0mo\| toko0o0\| omar emma boa uu ( pamanda 2o0\| s02ers\| sees00\| semen poland imoooo\| legowo\| pasar pasang seo\| mena omar arcabatah essen ramai dopamantrsg selatan pemasangan batu kosong (anstamping rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) omega pama tot omo\| soooooo\|, ea000\| ( muangbatu soo\| sis0000\| saa2500\| ( kepala tukang tos poso\| tooooooo\| mande oom\| voodoo\| omar emma boa uu ( tambah \| se2ers\| sees00\| parung rasio\| sosro pomantarcabatah ramai mama jumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profit) j22, pera saman pekerjaan per mpr mass.an\|gpeaaaa tu u y uu tanaman jumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan a55 overhead profit) asas warga satuan pekemaanpermt. . 6w6 .) tenaga kerja mba area tenagakeja boa v u u oman arahan eropa\| perataan u man amarah rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan wr: overhead prot) too u haa satuan pekeraanpermortenaga kerja o oman ang tenagakeja baan g u t o mantamabahan ama rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan het overhead prom fara satuan pekerjaan permtorhuu anamabahan saat ama rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg overhead promo pama satan pekerampermtoaka mantan tenaga kia u u uu ama rumah harga tenaga kerta bahan dan peralatan reg overhead promo para saman pereraanpergama u u man ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan joverheaas proto fasa sawan pekemampermprhomar man kama tenaganya bea uu uu ramah u u man amat kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan hb: overhead proto fasa satuan pekeraanpermpmenagakea paman harga tenagakeja pem bulan harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profit pose saman pekemah per u a.tatanan osn gpeaaaa tu u y uuu tanaman jumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profit pa, eea saman pekerjaan peran uasmba area tenagakeja baan u u v u u oman arahan a5n125. perataan u u u man amarah rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) too haa satuan pekeraanpermorh yu uoman ang tenagakeja mantamatanan antar teara paman area tenaga kera bahan danperamtan (rr eooremead spot amas saman perempat 1m bekisting fondasi dan spoof beton biasa menggunakan papanormas tanam tenaga o o oe2500\| bah iu gpeaaaa tu u y u jauh harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profit pa, pen saman pekemah per mpr .b. 1m? bekisting fondasi dan spoof beton biasa menggunakan papan kali pakai uraian '' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal remake bah iu ramah u u man ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead proto fasa sawan pekemaampermprh .b. 1m? bekisting fondasi dan spoof beton biasa menggunakan papan kali pakai \|urban ' ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lao omar aman kama tenaganya uu uu gama kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead proto bara satuan pekemaanperator uu.menagakea angan tenagakeja o u625. boa mba ara bahan a52 perayaan mba amarah bumi harga tenaga kera bahan dan peralatan wr: overhead proto too jawa satuan pekemaampermtprh sesar 1m perancah penyokong bekisting spoof dan fondasi beton menggunakan kaso ,tinggi maksimummeagakea harga tenagakeja o u1150. boa mahar bahan 25does5\| peralatan man perah duma harga tenaga kera bahan dan peralatan b:g sas5 overhead# profit fasa setan fekemaanperm tor sr.e5ban ' ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lao menagakea omah ara tenaga boa v u omah ara bahan oo j rerata t man amarah duma harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead# proto pen basa saman pekerampermory esaaian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal menagakea mantan harga tenaga kerja o u1150 boa mba area bahan sirsak\| peran ata amarah rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan wr: overhead sport) eos hara satuan pekeraanpermorhaa (tenaga kerja harga tenagakeja o u1150. boa u mba ara bahan s20235\| perataan u tan ara peralatan rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) sos easa saman pekeraanper mr) bongkar bekisting bongkar 1m? bekisting secara biasa membersihkan dan membereskan puing puing \|urban ' ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lao menagakema woman harga tenaga kera boj bawah ufil) too easa saman pekeraanper ms bongkar bekisting secara hati hati (dan membereskan puing) \|urban ' ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lao menagakema persia jok ooe\| bo0ooo\| woman harga tenaga kera r00. boj bawah u omah ara bahan peralatan u u u oma harga peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan a00 overhead spree) jawa satuan pekegaampermtprh esai0\| menggenangi permukaan beton dengan air uraian kode (satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal mendakwa pareja joke oooooog robot0\| angan tenagakeja o boa u u ara bahan peran mba amarah rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan wr: overhead sport) too jawa satuan pekemaampermtprh menyirami 100m? permukaan beton menggunakan media terpal selama hari uraian ' ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal aa (tenaga kerja pekerja joa s0000.00o\| jumlah harga tenaga kerja ban karunggoni (mapan \|o000000005 jumlah harga bahan \| : .m jumlah harga peralatan ' ') ) \| jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan a4b#c) ' \|overhead profit ' harga satuan pekerjaan per m d#e) jumlah \|overhead profit harga satuan pekerjaan d#e) menyirami 100m? permukaan beton menggunakan media karung goni selama hari uraian ' kode (satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal menagakea mantan area tenaga kerja o ua10, boa area bahan pemain ata ara peralatan bumi harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) too hara satuan pekeraanpermorh a20. bongkar mf? beton secara konvensional uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal meagakea area tenagakeja boa u u iu mbah ara bahan perayaan u mba area peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan rb: overhead sport) aar05 basa saman pekeraampermor bongkar 1m beton dengan jack hammer \|urban ' ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lao memasak omah ara tenaganya )oo o o oo o108000. boa v u omah arga bahan peralatan olahraga peralatan (bumn harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead# proto pe, u uo basa saman pekerammpermpr harga satuan pekerjaan beton pracetak pembuatan lahan produksi tebal 8cm beton f'c mpa slump (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pom ( t pareja cbooo0\| thangka ( kepatatukang voodoo.oo\| mande ooooooo\| oma pem uut u u men ber enna enne pasirbeo tentmaks 30m beo pembuatan lahan produksi tebal beton f'c mpa slump (rol van rote satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) poem pee aeon tuang does (kepala tukang poso\| mana pom t6, (mpe soon pasirbeoh (ken mars 30mm noo0\| pemakai uma dope t36, pembuatan lahan produksi tebal beton f'c mpa slump (rol oran rote satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) poem nomor\| tanpa poso (kepala tukang poso\| mang o100\| t1000. pom mpe emon asih (kek mars 30mm oo0\| pemakai 1t7, poems 1s7, 1s1, pembuatan lahan produksi tebal beton mpa slump (ref urin kota satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pada pom 0oo000\| akangbat oom (erat tukang joao\| andre o0ooo0\| t300. oma bea semen eo000\| pesrbeoh \| ( kentara3omm a50 mol roa 1g1, poems harga satuan pekerjaan besi dan alumunium pemasangan besi profil (rel uraian rote satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) tiuangtas kontak (kerala tukang poso vande ono o0 pemanas pemasangan rangka kuda kuda baja iwf rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) page teresa otot poo soo\| imukangtas konstruksi log \|oom (kepala tukang lo3 from oooeof voodoo.o0\| mande toa pom ooogof ooo0.o0\| poem bagas isi baar indoor pom arga bahan meera demam pengerjaan pekerjaan perakitan rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dag gereja toto powo tukang besi konstruksi log from onoff (kepala tukang foto oom ooo\| voodoo.o0\| ( mande to3 poo ooosof pom bagas u sok tee ( nyakpelumas ter on0oof saa7530\| oom arca bah lejeeraamas ( isewaatt uut dopamanpeg pembuatan pintu besi plat baja tebal rangkap, rangka baja siku (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag ( t pareja poso ooo0o0\| ( muangtas biasa oto3 oso0\| ( kepatatukang tooooooo\| mande voodoo0\| oma ( jpesiskut30303 2s050\| jeesiplatbaa ( kawat soares0\| rak deer uu u o dopamanpeg pengerjaan pengelasan dengan ias listrik ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag pareja soo0000\| (kerala tukang ooo2o mande ono jawatan makam oto esa a00 pengerjaan pengelasan dengan las listrik (ref uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag pama poo tukang besi konstruksi oto too ( keratatukang tom woong\| toooooo0\| ( andre maa ( kavattastsmk e1es0\| ta52. ear ( niyakpeamas tee uut jsewaaat g000000\| manga pemasangan pintu rolling door besi (ref urin kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag pare tmakangtas basa too ( eratatukang too on200\| o0ooo00\| ( vande mma bee uu tugu u temtgatangber pot arga bee arak aman pemasangan pintu lipat (folding door) bahan besi rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag area tor tang poa poo (kepala tiang to3 pom oosoof (mang poa ooo2og pama oi tampa pot arga bee arak aman pemasangan onscreen aluminium rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag area jsamerenatmmma ema pemasangan rolling door aluminium rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) page teresa otot poo roof tukang khusus aluminum los ooo\| kepala tukang doton from onoff voodoo.o0\| cimande to3 pon oosoof pom mea iromngdorataminum roof oma arga bahan o\| meera demang pemasangan kusen pintu aluminium rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dag gereja toto ooo\| (tukang khusus almumum log \|oom otago\| (kepala tukang foto from cbooo.o0\| cimande to3 poo po roof cbooo.o0\| poem bagas u u termtatammum toon isirupfise abuan seo0.o0\| (sean tape o00oof oom arca ban meera demang s2, pemasangan pintu aluminium strip lebar hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag pama tot ones\|g sono tukang khusus aluminum los does\| kepalatukang poto books\| too mande toa ooooooo pemain 1s, pomatammum ono atamimum sip soo omar patah to2, lega man ara pamangrrg t18, pemasangan pintu kaca rangka aluminium hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag pama tot does\|g sono tukang alumunium kaca \|o los does\| s750000\| kepalatukang ots ooo\| tooooooo mande toooooo0 pem 1s, berparas proflalluminiumtex ykk) ) o\| o oe\| profikaea see0o\| saat ' asesoris oo i pom arga bah lepeeraamas arga amamtser pemasangan jendela kaca rangka aluminium rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag gereja otot poor poso\| tukang alumunium kaa 01o lo9 \|oom rosso (kepala tukang foto poor ooooof voodoo.o0\| mande toa poo ooosof pom bagas u u terttatammum 00oof ( erotika rosso iseaant tebe ordo\| (asesoris soo00. sio iii ibb lah harga bahan o) o o \| peralatan . jumlah hargaalat 'o \| demang pemasangan mentions blind dan vertical blind uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dagelan pama tot soo\| sono (ang ros soo\| kepalatukang ots rosso\| too mande toa o0so\| voodoo0 ema vectors links dan vertcalbinas tian \|oom2 omar warga baik lega man ara pamangrrg pemasangan teralis besi strip hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dagelan pama poo sono0 ( muangtas ots ero\| kepalatukang tos oso\| too mande otot poso\| voodoo0 ema baja u pesta e asia0 pengelasan nos0o\| peter arcabatan pemasangan pondasi siklon, beton campuran dan batu belah nol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) teresa pok aoo\| so00000\| imbang bata ol02 pom s1s0000\| 7a37so01 (kepala tukang log \|oom rosso\| tooooooo\| bande pom partof, toko0oo0\| mmm ( patubeah soo\| so2eg7s0\| semen perdana saloon leo00\| sisa00. pasar beton o20\| ibatupecan273 oaeno\| ( besibetonpolos t20n0oo\| tosoooo\| (kawat beton \| saararal arga bah oouop2p0case7i\| ear pemasangan pondasi sumuran, diameter nol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) oem tara poor aoo so00000\| mueang bata pom os0oo\| s1s0000\| (kepala tukang log \|oom soo\| tooooooo\| ( bande poo oso tooooooo\| ema o ooo pom ( eatubeah asof so2037s0\| nos3\| semen perdana ore saloon logo0\| sisa00. pass beton o220\| ( patapecan27s oaeno\| desa20n0\| isapan omar tarcabatan ramai dopamantesg p.o1. pas. batu kali menggunakan molen rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) omega pama tot moo\| soooooo\|, ( muangbatu oto? soo0\| s150000\| kepala tukang tos ooo\| tooooooo\| mande 0omo\| moon\| woman emma boa uu pamanda s0ers\| senses00\| semen poland tesoooo\| legowo\| 2e0s0000\| pasir pasang oso\| omar arcabatan copas maen sewaan 0ago\| asoooooo\| omar tercatat dopamantesg p.o1. pas. batu kali menggunakan molen lepas arga amamtsprg pemasangan kawat nyamuk rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) page iparnya otot poo cbooo\| (maka poo onoff (kepala tayang oto3 pom onoff cbooo.o0\| cimande to3 poo ooosof pom bagas ikawatnyamuk (pengelasan anto s2p253\| teaasrip(02x3em cameo pom arga bahan t2, meera demang pemasangan jendela nano tragis (ro\|o uraian kode sawan koefisien harga satuan rp) jaminan harga rp3 bag a20 0po0o0\| o2000 (kera tukang oo2oop mango foto mma ea pecearaorangartaasm parusuptem 28em aan t2000. pes e 00o t52, pemanas uma drama pemasangan talang datar jurai seng bjs lebar (ref umat kode sawan koefisien harga satuan (ep) jaminan harga rp3 jaga o2000p (kera tukang oo2oo mango oa foto ea (esparasgo meeserr tau tem 2sm emo cpankavakeasmaaumt poso pom uu aman pemasangan rangka atap baja ringan c z sni aan ote sawan koridor harga sawan( jumlah warga koe u u area ossoog tayang besar poso (kepala tukang lo3 pom oogsof oo.ooo.o0\| ( mange poa p ooneof pama pem u log ooo0\| ( paaterewarveg 0000p masa e0oog ( engsoas s00op aan harga bahan peralatan oo. hargaalat oo o \| jumlah b#) pemasangan cover acp pdf eksterior (ex.deakon) rangka hollow galvanis 40x40 dan 40x20 op aan kota sawan koridor harga sawan( rp) jumlah warga poem a d u uv ppm p aiuuuu:4pp rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom gereja toto solo\| tukang bata t02 poo onoff (kepala tukang toto onoff cbooo.o0\| cimande to3 poo o0sof cbooo.o0\| pom boga u u tertambah o0000\| semen peran soo .ooo.o0\| pasar pasang ago\| oma arga bahan o ceramah u u oma eman ser pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal batu campuran 6pp rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom gereja toto solo\| ( tukang bata t02 pom ono kepala tukang poto otonom\| toooooo0 mande toa foot pem obamas ( patameah semen periang soo. cbooo pasar pasang como\| peter arca patah ramai oma ara dopamantesg pemasangan bata ringan tb. 10cm dengan mortal semen uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) man pama ono sono0 ( mangkat gor cbooo\| kepada tukang ros otonom\| tooooooo mande pem obamas pata ringan moral soo\| omar arcabatan ramai pom arga dopamantensg harga satuan pekerjaan plesteran pemasangan plesteran 4pp tebal (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aoa oo teresa otot poo solo\| imbang batu oto3 pom asof (kepala tukang log oom poso\| voodoo.o0\| mande to3 poo o0sof cbooo.o0\| pama boa lem ooo0\| tpasrpasang oo2of t0, oma arga bahan ega arga amantserg pemasangan plesteran 6pp tebal mm. rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom gereja tot solo\| ( t mueang bata to3 poo asof (kepala tukang oto3 from poso\| cbooo.o0\| mande to3 poo o0sof cbooo.o0\| pom bogeamas .ooo0\| tpasrpasang horor oma arga bahan o\| ceramah u u oma eman ser g4, pemasangan plesteran koning 3pp lebar rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom gereja toto pot soo\| tukang bata to3 pom oaooof (kepala tukang toto pom ooaoof cbooo.o0\| mande voodoo0\| oma pem uut semen .ooo0\| jpasirpasang rak cerah u u o popamanpeg pemasangan asian. (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom ti paga tuang baa on0o0o\| (kepala tukang otonom\| tooooooo\| mande ono voodoo0\| pem tuu u isemenpeo ooo0\| rak cerah u u o paman harga satuan pekerjaan penutup lantai dan penutup dinding pemasangan 1m2 lantai ubin abu abu ukuran 40cm x40cm ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dag teresa otot poor o250o\|mabaaba esp semen peran ss0oof eo000\| tpasirpasang coast\| oma harga bahan o\| lepeeraamas arga amamtsprg pemasangan 1m2 lantai ubin abu abu ukuran 30cm x30 rolmabaaba semen peran oke eo0o0\| tpasirpasang yos asof oma arga bahan o\| meera aman pemasangan 1m2 lantai ubin abu abu ukuran 20cm x20 (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dag gereja toto poo poem ( muangbatu to? onset\| kepalatukang ots joao\| too mande toa ooo\| ema tobimabaaba soo semen dorian yahoo\| eco pasrpasang coast\| t9. omar patah lega man ara dopamanrasg t1p18: pemasangan 1m2 lantai ubin warna ukuran 40cm x40tobiawama semen peran eco sementara pasrpasang coast\| t9. omar arcabatan mpg t2576. pemasangan 1m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x30cm ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) page teresa otot poo o2000f tukang batu t02 pon soo\| ikepalatukang lo3 from congo\| voodoo.o0\| cimande to3 poo cbooo.o0\| pom mecca tobmwama semen peran eo00\| isemenwama spoof tpasirpasang yos asof t9. oma arga bahan o\| meera aman .a. pemasangan 1m2 tegel difabel ukuran 30cm x30cm ho\| urin kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) basemen pareja poor soo0ooo\| tuang bata pom on200\| s1s0000\| (kepala tukang lo3 \|oom logo\| tooooooo\| ( cimande pom oo2o\| tooooooo\| emma o o tobmwama too \| n2na0001 semen peran l.ooo0\| isemenwama s0oof tpasirpasang coast\| arga bah ooo naso 1e\| men dopamantrsg pemasangan 1m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x20cm uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dagelan pama poo voodoo0 ( muangbatu to? onset\| kepalatukang ots joao\| too mande toa ooo\| ema tobiawama s0o0\| semen peran yahoo\| .cbooo sementara tepat\| pasirpasang o0aso\| t9. omar patah lega man ara dopamanrasg pemasangan 1m2 lantai ubin terasa ukuran 40cm x40cm uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bagai eta satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga (ep) para t6. yanga poso abah menpora pasir pasang ostinteass esp semen peran ss0oof eo000\| isemenwama s0oof tpasirpasang asof oma arga bahan o\| meera aman t2576 pemasangan 1m2 lantai keramik polos ukuran 40cm x40cm kw1agama ikeramikpoos3jokowi soo\|, tools0\| korea02\| semen dorian l.ooo0\| isemenwama 000p tpasirpasang coast\| \| ta000. oma bah ooo beer (emang pemasangan 1m2 lantai keramik polos ukuran 40cm x40cm kw2 rolkeramikpoos40x10 kw2 ooh demo\| saloon\| se22nan\| semen dorian soo\| ebook\| sementara sa0200\| pasirpasang coast\| ioo00. omar tarcabatan 2s26116\| dopamantesgdagelan pama tot moo\| soooooo\| secolo0\| ( mangkat soo\| sis0000o\| eratatukang tos rosso\| tooooooo\| angel poo tooooooog emma (keramik nama30jokowi e0oo\| nasas\| sasa semen dorian s8000\| lo0o00\| isemenwama pke tpasirpasang coast\| \| ta00010\| arga as2027 men emang pemasangan 1m2 lantai keramik warna ukuran 40cm x40cm kw2 rma (keramik nama30o kw2 se2oo\| ioa0000\| semen dorian s8000\| isemenwama pke tpasirpasang coast\| \| ta000. oma warga ban oo ban (eman rar pemasangan 1m2 lantai ubin terasa ukuran 30cm x30cm roltobnteass ( semen peran eo0o0\| isemenwama spoof tpasirpasang yos asof t9. oma arga bahan o\| meera aman pemasangan 1m2 lantai granit style 40cm x40cm ref urieranttgteporsh4oao ceo\| 2nes200\| asan01\| semen dorian solo\| legowo\| sementara sa0200\| pasrpasang coast\| omar arcabatan o i52agen2 (dd pamantesg pemasangan 1m2 lantai granit polished 50cm x50cmwoman emma ( eranitpotsnedsoxso aoeooo\| 2a20000\| nasa) ( semen peran solo\| ebook\| pama sss tpasirpasang oto so2 sop some\| pemakan spasial\| pemasangan 1m2 lantai granit kasar (unpublished) 50cm x50cm ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bagremea ( teresa pok o2500\| soo0oo0\| imbang batu ol02 pom o1250\| s1s0000\| (kepala tukang log \|oom logo\| tooooooo\| bande pom tooooooo\| oma jeramitumporsnedsoxso oeo\| kena! semen peran .ooo0\| isemenwama s0oof tpasirpasang coast\| aka ooo uearaae\| bee mrk emang pemasangan 1m2 lantai granit polished 60cm 60cm ref rian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) baek iparnya poor ono sooko00\| tuang bata pom on20o\| s1s0000\| (kepala tukang log \|oom ooo\| tooooooo\| bande poo ooo\| tooooooo\| ema agama jeramitkasarunporshea 6x60 otonom sama3\| acara2g semen dorian soo leo0o0\| isemenwama tpasirpasang coast\| \| ta000. oma bah oesman dopamanrsg pemasangan 1m2 lantai granit kasar (unpublished) 60cm 60cm hoo( granitkasarunposhedcoxeo ooh soto\| mao3s3 semen dorian o2oo\| ebook\| sementara sa0200\| pasirpasang coast\| pomantarcabaah o nose lee dopamanrsg pemasangan 1m2 lantai granit keramik ukuran 40cm x40cm uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bagai( isramtkeamk eos semen dorian ss0oof eo00\| isemenwama s0oof tpasirpasang asof oma arga bahan o\| meera (emang pemasangan 1m2 lantai ubin granit ukuran 30cm x30cm ho\|u u tobmgam semen peran eo00\| isemenwama spoof tpasirpasang yos asof t9. oma arga bahan o\| meera emang pemasangan 1m2 lantai ubin terlalu marmer ukuran 40cm xmen tobinteamk eog semen peran os0oo\| eco sementara pasirpasang o0aso\| t9. omar patah lega man ara dopamanrasg pemasangan 1m2 lantai ubin terlalu ukuran 30cm x30cm uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bagian pama tot lor ons sono0 ( angkat t0o2 moo\| keralatukang ots joao\| too ( mande toto voodoo0\| pom mecca tobnteak semen dorian eo0o0\| isemenwama spoof tpasirpasang asof oma harga bahan o\| lepeeraamas aman pemasangan 1m2 lantai ubin terlalu marmer ukuran 60cm x60cm ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag gereja tot por moo\| ( t mueang batu t02 poo on200f (kepala tukang foto from poor cbooo.o0\| image to3 poo o0120\| pama tobintertxmamer 000p semen dorian spoof eo0o0\| isemenwama spoof tpasirpasang asof oma harga bahan o\| lepeeraamas arga (emang pemasangan 1m2 lantai ubin terlalu marmer ukuran 40cm x40cm ho\|intertuxmamer soo semen dorian ss0oof eo00\| isemenwama 000p tpasirpasang yos asof t9. oma arga bahan o\| meera (emang pemasangan 1m2 lantai ubin terlalu marmer ukuran 30cm x30cm ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dag pama tot lor ons sono0 ( muangbatu oto moo\| kepalatukang tos joao\| too mande toa powo voodoo0 ema ega tobinteratmarmee naro semen peran cbooo\| eco sementara pasirpasang o0aso\| t9. omar patah lega man ara dopamantesg pemasangan point ubin abu abu ukuran 15aja umum semen poland testo\| eco men men men mereka pemasangan point ubin abu abu ukuran 10cm 3pe sop semen perdana 2roof ooo0\| tpasirpasang pos ooo2of oma arga bahan o\| meera aman pemasangan point ubin abu abu ukuran 10cm 40cm ho\|ubmpe soo semen peran 2roof eo0o0\| tpasirpasang yos ooogof oma arga bahan o\| meera dopamanrasg pemasangan point ubin warna ukuran 10mwamawarna ukuran 10cm 30cm uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bagian pama poo sono0 ( uangbatumen men meyeri oma pop harga satuan pekerjaan betonmango .o00. mma ea tg7, semen kota emo pasir been ooo pampeanmemas eos woong noo0\| pom maa to uma pop(mang poa poso pama oi pem u semen perdana teo eo0o0\| pasar beton ( patupecanmesm2yg 201k 2s00of moo0\| pot mara bam ear maa poems da7 membuat beton mutu slump cm, w c menggunakan alat rol rian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koma pare sap 0no000\| tayang bat onoff (kepala tukang lo3 pom onoff o0oo0.o0\| (mang poa powo ooo00. pama pem u semen perdana teo eo0o0\| pasar beton ( patupecanmesm27g 0000p 251k aso0of moo0\| pom arca bed meron menko men vande a poso o0 yemubmsama temen peran sementara ypasirpasang o00s0 tami.o8 maa pemanas pemasangan point ubin warnag from cbooo\| voodoo.o0\| mande toa poo ooosof pom bagas ( t pmtubmwama soo semen dorian okeasapmtubteaso sopasa ukuran 10cm 4intease soo semen dorian sementara cbooo\| pasirpasang logo\| omar arcabatah lega man arga dopamanrasg pemasangan point ubin granitgamt soo semen peran roof .ooo0\| isemenwama onoff tpasirpasang oma harga bahan lepeeraamas arga amamtsprg pemasangan point ubin granittubmgamt sop semen doriankerang ukuran 10cm 40cm ho\|baja pmttersuskeanglalu kerangerparas u pmtteruskeang sop ( semen peran mama ypasirpasang o00s0 tami.o8 maa pemasangan point ubin terlalu marmer ukuran 10cm 6j pmmtteratarmarmee semen peran mao eo0marmer ukuran 10cm 4emmeteratasmarmee soo semen portant roof ooo0\| isemenwama omooof terpasang oma harga bahan deer man ara dopamanrasg pemasangan point ubin terlalu marmertersusmammer1m2 lantai terasa cor tempat, tebal 3cm uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bagai mentor mena yanga soo gemenwama ema pemanas pemasangan 1m2 lantai keramik artistik 1cimande pom tooooooo\| ema tobmkeamk oo, semen peran asof ebook\| tpasirpasang coast\| isemenwama 27s0of \| arga bah onasoseei bee isbmahhargaalat 'oo o oo)o\| nan nba h l pemasangan 1m2 lantai keramik artistik 10cm 10cm atau 5cm 20cmiakeamk poso semen dorian soo\| 10an) pasirpasang coast\| ios0. sementara sa0200\| omar tarcabatan 2aise\| lee dopamantesg pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 33cm 33cm uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dagelan pama tot lor pom sono0 ( muangbatu oto? soo\| kepalatukang poto rosso\| too mande toa rosso\| ema tobiakeamk semen poland soo eco pasirpasang coast\| t9. sementara tepat\| pomantarcabatan lega man arga opamantrasg pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 30cm 30cm polospom o035o\| tooooooo\| emma tobmkeamk roof sasa aeo2o0\| semen portant 000oo\| .cbooo\| tpasirpasang o0aso\| isemenwama as0oo\| arga ban beer (emang pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 30cm 30cm polostoo sore semen portant ore cbooo\| .cbooo\| tokoh.o0 tpasirpasang coast\| isemenwama s0oof \| arga bah ost beer emang pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 30cm 30cm warna ho\|tobmakeamk ono sean osn semen poland tokoh\| legowo\| teolog0\| pasirpasang coast\| ios0. sementara sa0200\| pomantarcabatah oo loss0o1 lee dopamantesg ais201\| emma tobakeamk says, maa semen poland voodoo\| legowo\| men cat mnc mere men onn meno men men sementara soo 3s0200p pem rea 0asr mpe pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 2too pom tooooooo\| emma ( tobmkeamk es0oo\| sammy asasi semen dorian oaooof .cbooo\| to6a0. tpasrpasang naso\| isemenwama e2oof \| saas21 arga bah ooo beer mrk emang pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 25cm 25cmaoi sana semen dorian oaooof .cbooo\| to.oao0\| tpasrpasang naso\| isemenwama e2oof \| sa021 arga bah ooo lee dopamantrsg pemasangan 1m2 lantai keramik mozaik ukuran 40cm ( tobiakeamk soo\| semen dorian os0oo\| eco pasrpasang coast\| t9. sementara pomantarcabatah lega man ara dopamantesg pemasangan point keramik ukuran 10cm 20cm (ol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) yanga (era tukang oso mande poso yama semen peran pasirpasang gemenyama lepas arga opemamtrerg u uo pemasangan lantai target kayu hgas u u pagu ooooof pom arga bahan meera (emang pemasangan lantai kayu gymfloor rja page 0s00\| cbooo\| 21a00 pomantarcabatan lega man ara dopamantrsg pemasangan dinding keramik artistik 10cm 20cmkeamikarisik se00oo\| a00s0\| semen peran solo\| voodoo\| tass000\| pasir pasang neo\| to20ar sementara 2mso0\| sa0200\| omar tarcabatan lee dopamantrsg pemasangan dinding keramik artistik s5cm 20cm ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bagremea ( teresa pok soo0ooo0\| imbang bata ot02 pom soo\| s1s0000\| (kepala tukang log \|oom coast\| tooooooo\| tanda pom coast\| tooooooo\| mecca ikeramikarisik 0sooko\| ia00s0\| semen dorian n.ooo0\| pasar pasang neo\| \| mo20a7\| isemenwama \| ssr5s0\| arga ban asas maa ban (emang pemasangan dinding keramik 10cm 20cm rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag gereja toto solo\| ( t mueang bata t02 pon asof (kepala tukang toto asof cbooo.o0\| mande toa poo coast\| bagas u ikeamikarisik se0000f semen peran 000p .oo0.o0\| pasar pasang yos ooneof isemenwama 2500p pom arga bahan meera (emang pemasangan dinding keramik 20cm 40cm ho\|baja uu keamikarisik soo secolo\| tapi0o0\| semen dorian o2ooo\| voodoo\| ass000\| pasar pasang oeo\| te20ar sementara i5a0o\| sa0200\| omar tarcabatah 03i123s\| dopamantrsg pemasangan dinding keramik 25cm 40cm hoovoodoo\| woman emma keramik28x30 soo\| 7aso2g\| ( semen peran oao\| voodoo\| tass000\| men onn menos mei menara sementara too eao558\| pem rea sales pemasangan dinding batu tempel hitam rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) page iparnya otot ordo\| tukang batu t02 pon spoof (kepala tukang lo3 for logo\| to0oo0.o0\| cimande to3 pon logo\| pom mecca ( jpatutempehtam so0as00\| semen peran soo .oo0.o0\| pasar pasang yos oogsof oma arga bahan o\| 1a2, meera (emang pemasangan dinding batu candi garis lurus 10x20 ref rian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) basemen teresa poor moon\| soo0ooo\| se000001 tuang bata pom o2s0o\| srs0000\| (kepala tukang log \|oom oo3so\| tooooooo\| cimande pom o03so\| tooooooo\| ema ibatucandrgarsturs1ox2o nomor m3ss00\| semen dorian isotop logo0\| pasir pasang oo3so\| a2021\| dan eycnnnnnnnnnnan benennnnnne code lan beer dopamantesg ovemeada page xii. .a. pasang paving blok warna tb. m2 hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bateman pemain tot omong sono ( uangbatu kepalatukang poo topo\| toooooo0 mande toa como\| ema pavingblokwamatb0em tokoh\| t7. parung cbooo\| omar tarcabatah lega man ara dopamantesg xii. .b. pasang paving blok natural tb. m2ewngboknama moms eraaoog soon\| mpasirumg 02an sop pemakan sasa xii. .c. pasang paving blok natural tb. m2nang bloknatrattb bem kiri ooo\| moss00\| rosso0\| teasrurug on00o\| so2037s0\| akan beer emang xii. .d. pasang paving blok warna tb. m2 nol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) basemen iparnya poor yahoo\| so00ooo\| tuang bata pom s1s0000\| (kepala tukang log \|oom o02oo\| tooooooo\| bande pom o0200\| tooooooo\| ema agama uu (paving blokwamatb.8emk. oo roof ss01000\| tpasrurug on00o\| bo20g7s0\| bah cbooo bee (emang xii. .e. tolak telaah tanpa( papecento1s ons so2ers\| parung seo, omar tarcabatah lega dopamantrasg xii. .f. tolak telaah denganmuangbatu ot0o2 sis0000\| ( kepatatukang ots como\| tooooooo\| mande otot como\| toooooo\| woman emma sss00 membuat beton mutu slump cm, w c (rel uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pare pes tayang baa ( kereta tukang too o0ooo0\| (mandor too tea ega tg7, pedas u tu tu u ( semen portant eo000\| ( j pasir been batupecanmesn273 ooo\| roa dopemangesg membuat beton mutu slump cm, w c menggunakan alat (ref uraian kotan273 ooo\| roa ear (maen saman 2s00000\| pomatarea t12, poems i,a19,slump cm, w c (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) area tayang bat o2000f (kepala tukang lo3 pom oo2oof o0.oo0.o0\| (mang poa poso pama oi pem u semen perdana soo eo000\| pasar beton ( patupecanmesm2yg 000p 201k p moon\| pot barca ear maa does membuat beton mutu slump cm, w c mam utp mpasruag sosro pem rea asset xii. .g. pasang paving blok natural tb. m2 (rel uraian kode sawan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) para manga 2000p (kera tukang ooo0000\| mango oma mca maa ( c pemebokrawaw. cemas eensooo\| ens000\| pssiruae solo pom roa xii. .h. pasang paving blok natural tb. m2 neo uraian kode sawan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) para ono ang 2000p (kera tukang oo2oop ooo0000\| mande oo2oog oma maa pr pemebokramaw semasa mass pssiruae solo pom roa xii.70o.imakan baa ( rata tukang ros p oo200\| \| ( vande o0200\| oma bee uu uu u uu ( omebokvamatp.0emk25oo parung o000\| oma pat mane xii. .jarang baa (erat tukang ros on200\| ( range ono oem eenebokama sma ono mpasirumg 02an sop pemakai mmg xii. .k\|oom romeo\| tooooooo\| bande pom ooo2o\| tooooooo\| emma isemenportaa ora cbooo\| nas tpasirpasang color ikanstn betonkerb107 5x30xs0 oom o\|o 2000o\| 3sensor0\| akan one beer (emang xii. pemasangan kantin beton kerb .5x25x50 nol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) basemen ( t partya pot oouop\| soo0ooo\| (maka pom oouop\| s150000\| (kepala tayang toto ro 125x30xs0 oom o\|o akg sos bee mrk amantesg xii. .m. pemasangan con blok 24x24x6tonboromome kk2o too tres\| 1s) pastur cbooo\| so2e31so\| omar tarcabatan ooo dopamantrsg xii. .n. pemasangan con blok 24x24x6 rolonboraramekao eos arsson\| mpasmumg sonar sop ema mmg xii. pemasangan con blok 24x24x6oonbiok2momo k2so oom tokoh\| teori00\| tpasrurug on000\| bo2037s0\| arga bah ooo bee (emang satuan pekerjaan langit langit (plafon) pemasangan langit langit asbes semen, tebal ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dag pareja toto ooo\| ( t imakangkaya t02 poo roof (kepala tukang lo3 from ooorof cbooo.o0\| cimande toa poo oooaof bagas u u (asbes semengmm tpakatipes onoff pom arga bahan meera (emang pemasangan langit langit eternity uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag pama tot ono sono0 (angka s150000\| kepalatukang tos ooo\| too mande toa ooo\| ema pemeamm pautapes o0roo\| s018500\| peter tarcabatah lega man ara dopamantesg pemasangan langit langit akustik ukuran uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bateman pama tot lor pom sono0 ( mukangkaya omo\| kepalatukang poto o0po\| tooooooo mande toa noooooo0 pemain ema patas mom usa pemasangan langit langit akustik ukuran rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) page teresa otot poor neo\| imukangkaya t02 pom on200\| ikepalatukang lo3 pom voodoo.o0\| cimande to3 poo oooeof pom memata bagas u (atasi kembar tpakatipes oosoof pom arga bahan meera emang a00 pemasangan langit langit akustik ukuran ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dag gereja toto onoff tmakangkaya t02 pom onoff (kepala tukang lo3 onoff cbooo.o0\| cimande to3 poo ooosof pom bagas u u (atasi kembar i s0oo\| eoo0000\| tpakatipes oosoof pom arga bahan meera emang pemasangan langit langit triples ukuran cm, tebal uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag pemain tot lor powo sono0 ( mukangkaya cbooo\| kepalatukang tos otonom\| toooooo0 mande toa toooooo0 pemain kembar or0\| pautapes soo\| so18500\| pomanarcabatan lega man ara dopamantrsg harga satuan pekerjaan db) pemasangan langit langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag pama lor ono sono ( muangkaya soo\| kepalatukang tos poso\| toooooo0 mande oto toooooo0 pem berparas mpakaskap pemasangan langit langit grc .45x120x240 ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bagremea ( teresa pok cbooo\| soo0ooo0\| imukangkaya l02 pom soo\| s150000\| (kepala tukang log \|oom poso\| tooooooo\| bande pom tooooooo\| emma src35x120a0 lembar voodoo0\| 2a0ga2\| tpakasup onoff arga bah oou ones0\| beer amansemen ( t partya poor oouop\| soo0ooo0\| (maka pom oouop\| s150000\| (kepala tiang toto room romeo\| tooooooo\| cimande pom ooo2o\| tooooooo\| ema agama testersampntioem sa07o0\| o000\| trerungeypsum roof s00g00\| arga beer emang28em tokoh\| ios0s00\| ( mepunggrpsum tokoh\| season\| omar arcabatan lee dopamantesgkoe pama tot soo\| sono ( manger soo\| ( epa tukang poto rosso\| toooooo0 mande o0eo\| voodoo0 ema boa eta satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga (ep) pera manga (kepala tukang oo2sop (vande ons semena pasir beton mampuan mem soo, \|. rangka metal hollow aksesoris (perkuatan, las dll) \|. 1009rangka \|. ipsum 120x240 \|. paku skrip ara batan peralatan u u ata jumlah \|overhead profit harga satuan pekerjaan d#e) pemasangan langit langit grc rangka besi hollow 1x40. .2mm, modul rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aoa teresa otot poor soo\| tukang besi t02 pon spoof (kepala tukang lo3 for logo\| voodoo.o0\| cimande to3 poo ooneof o0oo0.o0\| pom bose irangkameathotow40402mm oom tassesons perkuatan asam ) o\| \|ots \|iooforranga tercoass2oea o seo\| voodoo0\| tpakustup omtoof pom arga bahan ceramah u u oma eman ser s1, harga satuan pekerjaan penutup atap pemasangan atap genteng parenting kecilk doors cbooo.o0\| (mand tas jok ooogof cbooo.o0\| boa u u isemtengpalentong 250000f pom arga ban ceramah u u popemanpeg ust pemasangan atap genteng kodok glamour (ol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom ( t pareja oas00\| cbooo0\| t2: tuang kaya jok torso\| s7s000\| ( kepatatukang tar zoos0o\| voodoo.oo\| mande jok o00s0\| ooooooo\| pem tuu u isemtengkodek uut uma cerah u u o popemanpeg pemasangan atap genteng parenting besar super (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom ( t pareja jok oas0o\| cbooo0\| t2: tuang kaya o0rso\| s1s0000\| ( kepatatukang oo0so\| voodoo.oo\| mande o00s0\| cbooo.o0\| oma isemtengplemongsmer poo pemasangan burung genteng parenting (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom gereja tot jok yahoo\| tukang kaya to3 jom ikepalatukang \|otak joa oo20o\| voodoo.o0\| cimande total joko ooo20f ooo0.o0\| pama bose isemtengbubang spoof semen peran eo0.o0\| tpasirpasang oog2of oom ara ceramah u u oma pemasangan burung genteng parenting besar (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom gereja to1 jok oaooof ( t makan kaya to3 jom o2000\| ikepalatukang tai joa oo20o\| oo.ooo.o0\| (mand tas joko ooo2of ooo0.o0\| opo bogeamas isemtengbabang semen peran eo0.o0\| tpasirpasang oog2of oom ara ceramah u u amantesg pemasangan roof light fiberglass 90x180 tol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) men pama otot jok moo ono ( muang kaya ots oeo\| ( keralatukang oat ooo\| too mande tas ooo\| pem ema obamas roomentoosi8o solo\| pudar soo\| power tarcabatah ramai oma ara opamantrsg pemasangan genteng beton hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) arema pama otot ono sono0 ( tukang kaya ots jom cbooo\| kepakan oat foto\| too: teens 26bho0 (pakubiasa dome pemasangan genteng metal polos ref o urin koe satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pare pot (akan ros ( eratatukang ono o0ooo.o0\| ( vande uut mama o ( semtengmetarpoes oao\| ( pasabiasa uut o0mara popemangesg pemasangan genteng metal lapis pasir (ref urin koe satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) man pare barang ros jom moon\| \| ( eratatukang joa foto\| o000000\| .cbooo (mandor t0000000\| omar o oo isemtengmetattapepasr (paradise 2oas800\| oma area popemangesg pemasangan nok genteng beton rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koma area ( tmaeangkaya o2000p (kepala tukang joa oo2oof (angel jok oo20of pama oi pem u ( nokeemtengbeoa soo (paku basa oosoof ( semeapeo t e 0s0oog eo0. terpasang oog20p tsemenwama upomuatarca ear poem trg ujar pemasangan nok genteng metal polos rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koe (area poso tesangkaya tote3 monsoon ikepalatukang dota jok oo1sof cbooo.o0\| cimande tas joko oon2of cbooo.o0\| pom bojeamas tu u inokeentengmemtmpoos jbr nomor (paku basah oosoof pom ban o\| ega premam pemasangan nok genteng metal lapis pasir rol rian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom tara jok o2s0o\| soo0ooo\| tentang kaya soo\| s1s0000\| (kepala tukang tai jok o01so\| tooooooo\| ( bande tas jok logo\| tooooooo\| ema pos uu nokeentengmetatlapspast stars0\| (paku basa soo\| soaps00\| bah ooo jepara doang pemasangan nok sirap ro\|o uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) men pama otot omong sono ( muang kaya ots jom o2soo\| ( keralatukang oat coast\| too mande tas oo ooo0\| toooooo0 pem obamas ( senapan3x yahoo\| pakubisa soo\| pakubisa2: soo\| power tarcabatah ramai oma ara opamantesg pemasangan atap seng gelombang bjs hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) arema pama tot oom cbooo0 ( muang kaya ots jo ooo\| ( kealatukang oat cbooo\| toooooo0 mande tas oo ooo\| noooooo0 pem ema bahamas singel3pernis3o tee moo\| g1. pakubiasa 177seng oo2oo\| opomantarcabatah copper arga premam tra a00voodoo0\| se00001 amurang kaya too jom oouop\| s1s0000\| (kepala tukang topi jom romeo\| tooooooo\| ( mande tas jok romeo\| tooooooo\| o00001 oma pos isengeetgxerpys25 moon\| (paku basa #7a seng a830000\| bah a8n50000\| ear premamso00o00\| se00001 tukang kaya lo3 jom oouop\| s150000\| (kepala tukang \|otak jom romeo\| tooooooo\| bande tas jok romeo\| tooooooo\| o00001 mecca isengeeigxerpis2o teo moon\| to7s000\| (paku basa #7a seng oo200\| \| s00001 bah ser100\| ear premam pemasangan atap seng gelombang bjs kaso albania reng suren rol rian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) oma ( iparnya jok 02m soooooo\| metoo0\| marang kaya jom onoff s150000\| (kepala tukang total jok neo\| tooooooo\| ( bande tas jok otonom ooooooo\| .room0\| ema o ooa200200\| poems iu u isenggetgxerpis3o moon\| ss01000\| exe25001 (paku biasa #7a seng oo20o\| \| s00001 ikasoatbasia lolos\| rensen voor (paku usuk rng soo\| ooo osesres1\| ear domen pama voodoo\| voodoo\| ( tukang kaya ots jo onto\| cbooo0\| (kepalang tai omo\| tooooooo\| l.ooo0\| mande o0o\| tooooooo\| in0000\| oma ema boa singel3crois25 moo\| co22000\| a222 a0\| pakubiasa#i77seng nomor\| as30000\| seno) kasoabasa lolos\| ( rensen ooo sastooooo\| aras) pakuusukfeng soo\| so20aso\| opomantarcabatah times ramai doppoem mon mea mea tuanya osn er,s00oop (era tukang ordo andr spa como ooooooog . o0\| ema mica pes session (aku biasa #akses s0000p sesi0\| tasoabasa ots sengsara toon mea ema msi kaa dopemangesg membuat beton mutu slump cm, w c menggunakan alat rel uraian kodem273 ooo\| roa tu aman dom t12, dopemangesg a87, membuat beton mutu slump cm, w c ref uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pare pes tayang baa too ( rata tukang too toooooo0\| ( tandon o0s00\| 00o0000\| pem tuu u (semen porting .ooo0\| pasir bea s0201\| jpawpecanmesm273 moon\| rak o cerah u u o popamanpeg membuat beton mutu slump cm, w c menggunakan alat (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom ( t paga cbooo0\| tuang baa oas0o\| (kepala tukang tooooooo\| mande voodoo0\| t3. oma pem tuu u (semen porting .ooo0\| pasir bea s0201\| jpawpecanmesm2735 moon\| rak raja uut moe selatan t2: ear ttu premam pemasangan m'nok atap seng bjs ho\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aoa ( teresa jok soo\| soooooo\| imbang kaya too jok ordo\| s150000\| (kepala tukang topi jom voor\| tooooooo\| bande jok romeo\| tooooooo\| c00o01 oma poems iu u u isengpiat3series3o beo s2055001 (paku biasa seng oouop\| oma bah oou oas0100\| ear premam pemasangan atap alumunium galvaluma oosoof too.ooo.o0\| (angel joko oooeof cbooo.o0\| opo boss ( eavatamtbo3mm poso pakuhakpanjisem logo\| power tarcabatah ramai oma ara dopamantesg pemasangan nok alumunium tol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koe pama otot onto\| sono ( muang kaya ots cbooo\| ( ealatukang oat foto\| toooooo0 mande atas o o soo\| pem obamas standar20x18 a020001 pakuhakpanjisem oouop\| power tarcabatah ramai oma ara amantesg pemasangan atap alumunium galvalum tol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) poem uangnya torso mande poso ema. tap oncatensanye panas pemasangan nok upc anderson satu layer rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom teresa to1 jok onoff tukang kaya to3 jom onoff (kepala tukang tai jok onoff oo.ooo.o0\| (mand tas joko oosoof ooo0.o0\| poem boss inokstandar4018 paku hakpanyisem ooaoof to0.oo0.o0\| oom arca bah ceramah u u oma doang(rel uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom pareja tot jok moon ( t tukang kaya to3 jok roof (kepala tukang tai joa ooorof oo.ooo.o0\| (mand tas joko ooorof cbooo.o0\| poem boa u u isentengbitumen bergelombang memanjang ibr o o07320\| (paku siap sop omar arca patah ramai oma ara pamantesg pemasangan rangka langit langit cm, kayu kanan tahun uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pama tot soo\| voodoo\|, ( mukangkaya tos s150000\| kepalatukang tos poso\| tooooooo\| mande ordo toko0o\| oma emma boa uu kasokasosxtem o0sa\| oo225s02s00\| sama ( autem them o2000\| so2oso\| omar tarcabatan o.s2eas ramai doamantrsg pemasangan kaca rain tebal hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) peer voodoo0 man men men mande o0 tasatebasmm poo t68.te8:o0 sea dope pengecatan tembok luar baru 1lapis glamour, lapis cat dasar, lapis cat penutup) catalan (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) ( teresa jok konon\| so00o00\| imuangeat jok ooo2o\| s150000\| (kepala tukang log jom books\| tooooooo\| tanda jom ooo2o\| tooooooo\| maen pama ono, s502800\| teatgasar onoff a00 teatpenup session\| 2casos8\| oom bah ooo pope2s\| gperaamas ark pokemon pengecatan tembok dalam baru lapis glamour, lapis cat dasar, lapis cat penutup) kansai property rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) oem ( pareja jok oo2oo\|, so00o00\| imurangeat jok ooo2o\| s1s0000\| (kepala tukang log jom oooesf tooooooo\| cimande too oo0o2o\| tooooooo\| ema pom pama homolog teatgasarfi sir onoff ( teatpenup \| logo00\| .s01 bah oouop21er201 ear amantesg pengecatan tembok luar baru 1lapis glamour, lapis cat dasar, lapis cat penutup) kansai splash rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pama voodoo\| oo) (angel oeo\| sis00o00\| kepalatukang ots jom moore\| tooooooo\| mande toa ooo\| tooooooo\| solo0\| woman emma boa pama ss0500\| ( eatdasar onto\| soooooo\| soo000\| ( eatpemump s255s00o\| masse\| pomantarcabatan ooo asasi ramai doamantesg sa50235 ovemeada page pengecatan tembok luar lama lapis cat dasar, lapis cat penutup) kansai splash uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koma pama opo voodoo\| angel sismo0\| 30rso0\| team oa mande aoi konsol oooooooog ooo\| pembaca oerssoo\| tea eno tatap soo essasoog pemakai 0massa\| dome .4a pengecatan water profiling no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) menara i pekerja oo t01 jon go0150\| b000o000o\| itukangcat t02 jon ordo\| hitman tena galeria be. jcatwaterproofingdumpix oo gas\| goooooo\| ear doang pengecatan permukaan dinding ekspor dengan coating lapis coating) (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) oma ( iparnya jok romeo\| voodoo0\| tmaeangeat jok s1s0000\| (kepala tukang log jom ooa2\| tooooooo\| image too oo0o2o\| tooooooo\| oma pos teateoammg sao0\| opac20\| ( t pengencer mintakat o0800of ora bah oo ear pengecatan permukaan baja dengan menit besi uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) arema pama oom sono0 (angel toe o20oo0\| ( kepalatukang ots jom como\| toooooo0 mande toa og oo025\| pem obamas member cbooo\| sano0 peter tarcabatah s7s1 ramai oma ara dopamanessg uut harga satuan pekerjaan sanitasi dalam gedung pemasangan buah closet duduk monobook uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dagelan pama tot cbooo0 ( ruangbaca ooo\| ( kepalatukang oto ordo\| to0oo000 mande toa ordo\| noooooo0 pem baja u eosedudak ooo\| medan gor men mmg pemasangan buah closet jongkok porselen (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) oma pereda tot por ooo\| imukangbaa ot02 spoof ikepalatukang toto asof oo.ooo.o0\| cimande to3 pot oxeoof pom membaca ( ietsetjongeok tove ooo\| 255018o0\| semen portland ooooof tpasirpasang yos onoff oma arga bahan o\| meera pemasangan buah wastafel (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag gereja tot por i2000f tmukangbaa ot02 asof (kepala tukang toto3 asof oo.ooo.o0\| ( mande toa poo oo0oof poem bagas u u ( dasar i2000\| semen perdana eoooof tpasrpasang pos onoff teesengkapan pom arga bahan lejeeraamas man ara (dd pamantesg pemasangan buah floor drain hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bateman operator sono0 ( manga ooo\| ( kepalatukang ots ordo\| toooooo0 mande toa toooooo0 pemain baja poor woman arca patah lega man ara dopamantrsg uus pemasangan buah bak kontrol pasangan bata 30x30 tinggi uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bagai pama tot sono0 ( mmangbaa omo\| g3, ( kepalatukang poto corp\| too mande oan\| ooooooo ega kedua jerman ( palmerah g1, \|. semen portland tpasirpasang tpasirbeton \|. batu pecah mesin 2x3 lo. baja tulangan oma ara bahan dataran u uou nan men kang uut amantsprg a99, membuat beton mutu slump cm, w c rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom teresa otot soo imbang batu o2rso\| (kepala tukang toto oo2eof voodoo.o0\| ( mande toa poo oog2of pom pemanas pemasangan buah bak kontrol pasangan bata 45cm x45cm tinggi nol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) page teresa otot poor imukangbaa t02 asof ikepalatukang toto otonom oo.ooo.o0\| cimande to3 poo oref poem bagas u u tertambah t00000p isememportana roof .ooo.o0\| tpasirpasang on800f tpasrben yos oo0oo\| teatupecan23 oo200\| teajatulangan toe pom arga bahan \| meera emang pemasangan buah bak kontrol pasangan bata 60cm x60cm tinggi nol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dag gereja tot por tmakangbaa ot02 asof ikepalatukang toto3 omtoof cimande to3 poo oref ( patameah s00o0\| semenportang inaoooo\| eco pasrpasang masa\| ikke pasien moo\| (re sao\| ( pertulangan ass00\| pomanarca patah lega man ara dopamantesg uus pemasangan pipa galvanis diameter y2 hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) bag pama tot lor ons voodoo0 ( manga toe ooo\| ( kepalatukang oto hoon\| too mande toa como\| ooooooo pemain 1s, ppasavans perlengkapan petapa omar arcabaah lega man arga opamantrasg pemasangan buah kran plastik diameter y2 atau nol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pagemeareya teresa otot otonom\| imukangbaa t02 yahoo\| ikepalatukang oto ooaoof cimande to3 poo ooosof ooo0.o0\| pama (kana iseatape baan o0250\| pompa ban lepeeraamas arga (emang pemasangan buah kran besi logamikepalatukang toto3 ooaoof mande to3 pot ooosof pom bagas u u (ana ( t iseatape aan oma bah meera emang pemasangan buah kran stainless(kepala tukang toto3 ooaoof mande toa pemain ana ens0o0 g6. seattle puan o0280\| peter tarcabatah lega man ara dopamantrsg pemasangan pipa pvc tipe diameter uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) dagelan pama sonoooo ( manga oouop\|, ( kepalatukang tos ooo\| too mande toa ooooooo ema poo ( perlengkapan ss0000\| omar arca patah lega man arga dopamanrasiparnya otot poo poso\| ( t imurangbaa ot02 cbooo\| ikepalatukang oto cbooo\| cimande to3 poo ooo2of ooo0.o0\| pom mecca space er) teetengkapan 0000f saar.o5\| pot harga bahan lepas argteresa otot poo poso\| tmarangbaa ot02 asof t1. (kepala tukang toto3 poor cimande toa poo oooaof bagas tae teerengkapan 0000f oma harga bahan meerbag gereja tot poor poo tmarangbaa ot02 asof t1. (kepala tukang toto3 poor cimande toa poo oooaof bagas pac ost2\| ( perlengkapan s0000\| omar arca pomong sono0 ( angka ( kepalatukang voor\| mande toa ooo\| ema ( ppatanandais novo\| sa500 ( patameah semenporian eco pasrpasang soo\| parung topo\| omar tarcabatah lega oma ara dopamantrsg pemasangan pipa beton diameter nol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) page teresa otot poor moo\| imukangbaa ot02 ordo\| ikepalatukang oto ooorof oo.ooo.o0\| cimande to3 poo ooorof o0oo0.o0\| pom meta oo oo\| ( ppatamanga1s indoor ieatamean isememportan p eo0o0\| tpasirpasang joseon tpasrurug oo2( t ppabeoa teatamean kosong isememportan 0000p ooo0\| tpasirpasang yom3 boston tpasrurug yos ooooof oma arga ban meera (emang uutpabetoa novo\| (pabean novo\| ( patahan sosok isememportan eo0o0\| tpasirpasang oost\| tpasrurug oooouu u ( t pabean teatamean rosso isememportan 0000p ooo0\| tpasirpasang yom3 boston tpasrurug yos ooooof oma arga ban meera demamabeane( pabean nomor ( eatamean joseon isememportan eo0o0\| tpasirpasang oost\| tpasrurug ooooof oma arga bahan ga7, lepeeraamas arga (emang ee22 pemasangan list langit langit kayu profil rol urin kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) basemen pareja poor soo\| voodoo0\| a00 amurang kaya pom soo\| s150000\| (kepala tukang log \|oom poso\| tooooooo\| range pom ooo2o\| tooooooo\| maa agama tesukayapet soo eas20\| (pada o0n0o\| arga bah rss bee (emang jovemeaaspati basa satanpekegaantek pama tot voodoo\| (ang ooo\| sis0000\| kepalatukang tos ooo\| tooooooo\| mande voodoo\| soo00\| oma ema ( estaesamprotitoem tokoh\| isa0roo\| ( mepunggpsum oo omar arcabatan lee dpamantrrg soo128em ooo\| ios0s00\| ( epunggypsum oo omar tarcabatah lee pemanas xiip7 5x30xs0 oom o\|o 2000o\| 3sensor0\| akan one beer (emang semen emo pasir beton o000 (pam peran essays noo0\| uma pop membuat beton mutu slump cm, w c menggunakan alat (rol ratan kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) poem nomor\| tuang soo (keran tukang poso mange t3. pom o o 1s7, ( emenpetama motor pasir beton soo (pam pesan essays e noo0\| pom ara aan pomammara dope t,s21( akan baa oas0\| s0000\| (rata tukang too o0o0000\| ( range o0s0o\| o0ooo0\| maa tg7, bea ( jsemenpotana pasar been batupecanmesm273 ooo\| rab poems membuat beton mutu slump cm, w c menggunakan alat (ref uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) poo ( akan baa ons .s0000\| ( rata tukang ordo\| ranger ooooooo\| maa 1s7, semenpotana t.o1 pembersihan dan striping korean urutan kode satuan (rgensen) pen metalr0000 harga satuan pekerjaamper m'( d#e) ) \| t.o2.a tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan ratan kode satuan (rgensen\| mean tenaga kerja bahan peralatan aman karsa peralatan, ppumlahhargatenaga bahan danperalatan o harga satuan pekerjaamper m' tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan s.d urutan kode satuan froetsen\| pen mal tenaga kerja bahan oo). peralatan ama peran ppemlahhargatenaga bahan danperalatan o oa0000 harga satuan pekerjaamper m' t.0o2.c tebas tebang batang pohon tumbuhan s.d urutan kode satuan (rgensen) pen metal hee ata uu pumahhargatenaga bahan danperaatan warga satuan pekerjaanper batang de) oo t.0o2.d tebas tebang batang pohon tumbuhan s.d usia kode satuan rgensen\| pen tenaga kerja bahan tah kara bahan peralatan jommlahhargatenaga bahandanperalatan 000p (ro harga satuan pekerjaanper batang dry oo tebas tebang batang pohon tumbuhan s.d ratan kode satuan (rgensen\| mean tenaga kerja baan ali ole malah harga bahan\| ' peralatan domlahhargatenaga bahandanperalatan arga satuan pekerjaanper batangas) t.0o2.f tebas tebang batang pohon tumbuhan ratan kota satuan (rgensen\| mena pe3 tenaga kerja . . timah harga bahan\| 'o')) peralatan pumahhargatenaga bahan danperaatan as000. warga satuan pekerjaanper batang ds) oo t.o6.a. galian tanah biasa sedalam s.d (cara manual) matan oto satuan footer sean mag tenaga kerja bahan aia ata kara bahn, peralatan ama karsa peralatan paman hargatenaga bahan danperaltan harga satuan pekerjaamper m'( d#e) t.o6.a. galian tanah biasa sedalam ms.d (cara manual san kota satuan feoenten\| sean pir enagakerja yoo bahan ohh harga bahan\| '') ) \| peralatan oo. jumlah harga peralatan) oo pambenhargatenaga bahandanperaatan dogs000 harga satuan pekerjaamper m'( d#e) ) \| .a. galian tanah biasa sedalam s.d (cara manual) usia koe satuan rgensen\| pan lai, tenaga kerja iii bahan oo. oo. iii mah harga bahan\| ') ?\| peralatan man kanan pamenhargatenaga bahandanperaatan harga satuan pekerjaamper m'( d#e) t.o6.a. galian tanah biasa untuk setiap penambahan kedalaman (cara manual) ratan kode satuan frootsen\| pan lai tenaga kerja bahan mah harga bahan\| oo peralatan loo jumlah harga peralatan) ') o \| omah hargatenaga bahandanperaatan or000 harga satuan pekerjaamper m'( d#e) t.o6.b. galian tanah biasa sedalam os.d (cara semi mekanis) ratan) note satuan rgensen\| aan mag ienagakerja yoo bahan ata kara bahn, peralatan pumahhargatenaga bahan danperaatan a9. harga satuan pekerjaamper m' .b. galian tanah biasa sedalam s.d (cara semi mekanis) ratan kode satuan rgensen\| map \|e3 enagakerja bahan ata kara bahn, peralatan pamenhargatenaga bahandanperaatan harga satuan pekerjaamper m'( d#e) .b. galian tanah biasa sedalam s.d (cara semi mekanis) obatan mode satuan footer) pen mal lai tenaga kerja man ama bah peralatan pambnhargatenaga bahandanperaatan harga satuan pekerjaamper m'( d#e) .b. galian tanah biasa untuk setiap penambahan kedalaman (cara semi mekanis) van kode satuan (rgensen) pen mal lai \| a tenaga kerja amanah aah paman hargatenaga bahandanperalatan harga satuan pekerjaan pera doo t.o7.a. galian tanah berbatu sedalam (cara manual) ratan note satuan rgensen\| sean sep tenaga kerja bahan timah harga bahan\| ' o peralatan o i\|o mah harga peran pambnhargatenaga bahandanperaatan harga satuan pekerjaamper m'( d#e) ' t.o7.a. galian tanah berbatu sedalam s.d (cara manual) ratan) note satuan froeniten\| sean sep isi tenaga kerja bahan man ama bahan peralatan man ama peralatan pamenhargatenaga bahandanperaatan harga satuan pekerjaamper m' d#e) t.o7.a. galian tanah berbatu sedalam s.d (cara manual) watan kota satuan footer sean map tenaga kerja bahan man ama bah peralatan loo ama peran omah hargatenaga bahandanperaatan 000p as50000 harga satuan pekerjaamper m'( d#e) t.o7.a. galian tanah berbatu untuk setiap penambahan kedalaman (cara manual) ran moto satuan faoenen\| sean pit tenaga kerja mah tama pemain paman hargatenaga bahan danperalaan harga satuan pekerjaan pera doo t.o7.b. galian tanah berbatu sedalam (cara semi mekanis) usia kode satuan rgensen\| pen tenaga kerja baan ali ole harga bahan peralatan tah harga peralatan paman hargatenaga bahan danperaltan ran harga satuan pekerjaamper m' t.o7.b. galian tanah berbatu sedalam s.d (cara semi mekanis) usia kode satuan rgensen\| mpi \|e3 tenaga kerja bahan harga bahan \| c peralatan matah harga peralatan pomiahhargatenaga bahan danperltan top assoc0 harga satuan pekerjaamper m'( d#e) t.o7.b. galian tanah berbatu sedalam s.d (cara semi mekanis) obatan mode satuan footer) pen mal pe3 tenaga kerja mbah kama bahan peralatan jumlah harga peralatan paman hargatenaga bahan danperlatan top asso0o0 harga satuan pekerjaamper m'( d#e) ) \| t.o7.b. galian tanah berbatu untuk setiap penambahan kedalaman (cara semi mekanis) van kode satuan (rgensen) pen mal ie3 \| a tenaga kerja men mbatpean mena beo san amanah aah halah harga peralatan pamtanhargatenaga bahandanperalatan harga satuan pekerjaan pera doo t.o9.a. galian cadas atau tanah keras sedalam (cara manual) ratan note satuan rgensen\| sean sep lait.o9.a. galian cadas atau tanah keras sedalam ms.d (cara manual) pesan rote satuan faoenten\| sean pit enagakerja bahan ohh harga bahan\| '') ) \| peralatan oo. jumlah harga peralatan) oo wumlahhargatenaga, bahan danperalatan ' \| harga satuan pekerjaamper m'( d#e) .a. galian cadas atau tanah keras sedalam ms.d (cara manual) aan moto satuan faoonaen\| sean isi enagakerja yoo bahan oo. ialah harga bahan\| 'e') o )\| peralatan jumlah harga peralatan) oo wumlahhargatenaga, bahan danperalatan ' harga satuan pekerjaamper m'( d#e) t.o9.a. galian cadas ata tanah keras untuk setiap penambahan kedalaman (cara manual) ratan note satuan rgensen\| seakan sep lai tenaga kerja mah tama pemain paman hagatenaga bahan danperalaan harga satuan pekeraanper doo so. t.o9.b. galian cadas atau tanah keras sedalam (cara semi mekanis) urutan kode satuan (rgensen) pen metal o\|o 2o lio tenaga kerja baan ali ole ata kara bahn, peralatan pumahhargatenaga bahan danperaatan se21a00 harga satuan pekerjaamper m'( d#e) ) \| t.o9.b. galian cadas atau tanah keras sedalam ms.d (cara semi mekanis) urutan kode satuan (rgensen\| pet metal o 2oo lio tenaga kerja bahan jumlah harga bahan\| $$. jumlah hargatenaga, bahan danperalatan harga satuan pekerjaamper m'( d#e) ) \| .b. galian cadas atau tanah keras sedalam ms.d (cara semi mekanis) ratan kota satuan (rgensen\| mena pe3 tenaga kerja bahan man ama bah peralatan yoo pamenhargatenaga bahandanperaatan harga satuan pekerjaamper m'( d#e) .b. galian cadas atau tanah keras untuk setiap penambahan kedalaman (cara semi mekanis) urutan kode satuan (rgensen) pen metal oo lio maa pumahhargatenaga bahan danperaatan harga satuan pekerjaamper m' t.1o.a. galian lumpur sedalam s.d (cara manual) ratan) note satuan rgensen\| aan mag enagakerja bahan ata kara bahn, peralatan aman karsa peralatan, pambehhargatenaga bahandanperaatan ago harga satuan pekerjaamper m'( d#e) ) \| .a. galian lumpur sedalam ms.d (cara manual) urutan kode satuan foetsen\| pan mal lai, \| a tenaga kerja poo bahan mah ram.a. galian lumpur sedalam ms.d (cara manual) obatan mode satuan footer) pen mal lai tenaga kerja man ama bah peralatan ama peran ppemlahhargatenaga bahan danperalatan o harga satuan pekerjaamper m' t.1o.a. galian lumpur sedalam untuk setiap penambahan kedalaman (cara manual) uraian kode satuan froetsen) pan mal u w tenaga mah ama bahan aman pumahhargatenaga bahan danperaatan harga satuan pekerjaamper m' .b. galian lumpur sedalam os.d (cara semi mekanis) usia kode satuan rgensen\| pen tenaga kerja bahan ata kara bahn, peralatan pompalumpur diesel7, kw: hari aman harga peralatan) pumahhargatenaga bahan danperaatan as0000 harga satuan pekerjaamper m' d#e) .b. galian lumpur sedalam? ms.d. (cara semi mekanis) usia kode satuan rgensen\| mpi \|e3 tenaga kerja bahan man ama bah peralatan pompalumpurdiesel7, kw: hari muntah harga peralatan) pambnhargatenaga bahandanperaatan a00 harga satuan pekerjaamper m'( d#e) .b. galian lumpur sedalam ms.d. (cara semi mekanis) ratan kota satuan (rgensen\| mena pe3 tenaga kerja man ama bah peralatan pompalumpur diesel kw: e 40d hari matlumpur sedalam untuk setiap penambahan kedalaman (cara semi mekanis) ratan kota satuan (roetisen\| mean ie3 tenaga kerja loe bahan man ama bahan peralatan pompalumpur diesel kw: e40d hari umpan harga peralatan, pambenhargatenaga bahandanperaatan harga satuan pekerjaamper m'( d#e) t.ll.a. galian pasir sedalam s.d. (cara manual) ratan kota satuan (roetisen\| meta tenaga kerja poo bahan bo. yah harga bahan\| 'o' peralatan jumlah harga peralatan\| oo pumahhargatenaga bahan danperaatan s0a0000 harga satuan pekerjaamper m' t.ll.a. galian pasir sedalam s.d. (cara manual) urutan kode satuan (rgensen\| pet metal \|e3 tenaga kerja . timah harga bahan\| 'o' o peralatan jumlah harga peralatan\| oo jumlah hargatenaga, bahan danperalatan harga satuan pekerjaamper m' t.ll.a. galian pasir sedalam ms.d. (cara manual) urutan kode satuan froetsen\| pen mal tenaga kerja bahan ali ole ama arecbooo0\| ang (kepala tukang oo2sop mang 00o00. mma ea tg7, semen poa s00oo pasir been too pampeanmemas noo0\| pom maa to uma pop ta81, membuat beton mutu f'c slump cm, w c (rel uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jaminan harga rp3 poem opo angsa (kepala tukang oo2sop mango .o00. mma ea tg7, semen pora pasir been oeroooo pampeanmemays n0o0\| pom poemspoo t63. ( akan baa ( rata tukang ros o0000000\| ( range most\| maa bea ( jsemenpotana pasar beta batupecanmesm273 pos o000\| ooo\| rab poems la34t.1ll.a. galian pasir kedalaman untuk setiap penambahan kedalaman (cara manual) ratan kota satuan (roetisen\| mean ie3 tenaga kerja loe bahan man ama bahan peralatan mah ama peralatan pumahhargatenaga bahan danperaatan sooraj harga satuan pekerjaamper m' d#e) t.11l.b. galian pasir sedalam s.d. (cara semi mekanis) wuhan kode satuan rgensen\| mpi \|e3 tenaga kerja bahan ata kara bahn, sj. pompasedotpasir7, kw: e42b hari omah harga peralatan pumahhargatenaga bahan danperaatan harga satuan pekerjaamper m' .b. galian pasir sedalam ms.d. (cara semi mekanis) usia kode satuan rgensen\| mpi \|e3 tenaga kerja man ama bah peralatan pompasedotpasir7, kw, e42b hari tambpasir sedalam ms.d. (cara semi mekanis) obatan mode satuan footer) pen mal pe3 tenaga kerja man ama bah peralatan pompasedotpasir kw: e42b hari umpan harga peralatan, pambanhargatenaga bahandanperaatan harga satuan pekerjaan per d#e) .b. galian pasir kedalaman untuk setiap penambahan kedalaman (cara semi mekanis) ie3 tenaga kerja jumlah harga tenaga kerja bahan mah ama baha peralatan pompasedotpasir20 kw: e 42b hari sampah harga peralatan pambahhagatenagarbahandanperalatan harga satuan pekerjaamper m'( d#e) timbunan atau urugan kembali tanah biasa tanah liat berpasir ratan kode satuan (rgensen\| mean tenaga kerja bahan peralatan eat pama hargatenaga bahan danperaatan harga satuan pekerjaamper m'timbunan atau urugan kembali tanah liat usia kode satuan rgensen\| pan tenaga kerja baan peralatan mah ama pelan pamtahhagatenaga bahan danperalatan harga satuan pekerjaamper m'(diisi pemadatan tanah ratan kota satuan (rgensen\| mena pe3 tenaga kerja bahan setara bahan paman agatenagabanandanpealtah harga satuan pekerjaan pera timbunan pasir urutan kode satuan (rgensen) pen metal o\|o 2o lio tenaga kerja baan peralatan mah kara peralatan umah hargatenaga bahan damperaltan ras200\| harga satuan pekerjaamper m'( d#e) pasir akan memadat 90foya pada saat terendam air, dan mencapai jika dipadatkan mekanis. 1m' pemadatan pasir urutan kode satuan (rgensen\| pet metal o 2oo lio tenaga kerja bahan jumlah harga bahan\| ' ' $$. pumbahhargatenaga bahan damperaltan harga satuan pekerjaamper m'( d#e) t.l5bahan . timah harga bahan\| 'o' o peralatan yoo jumlah harga peralatan\| oo wumlahhargatenaga, bahan danperalurutan kode satuan (rgensen) pen metal o\|o 2o lio tenaga kerja loo mah ama bahan man ama eat umah hargatenaga bahan damperaltan t harga satuan pekerjaan per dr)ma peran ppemtahhargatenaga bahan danperalatan o harga satuan pekerjaamper m' angkut material atau hasil galian dengan jarak angkut usia koe satuan rgensen\| pan tenaga kerjaahhargatenaga bahandanperaatan asa harga satuan pekerjaamper m'( d#e) ) \|s53sa00ra peran ppemlahhargatenaga bahan danperalatan o harga satuan pekerjaamper m' .a. angkut material atau hasil galian dengan jarak angkut usia koe satuan rgensen\| pan tenaga kerja mon ben bener men te81000100 yanga soo terasa tukang coast ema. emenpema tter000 pasir beton tape menjaga 00ooo a0. maa t238,powo uraian kode satuan fategsten\| sean sin tenaga kerja bahan harga bahan peralatan mah harga peran paman hargatenaga bahan danperltan inoseoo harga satuan pekerjaamper m'( d#e) ' ) e\| \| .a. angkut material atau hasil galian 600m untuk setiap penambahan jarak angkut \|owo uraian kode satuan fatoegsten\| sean sin tenaga kerja bahan harga bahan peralatan mah harga peran pamiahhargatenaga bahan danperlatan 5soo0 harga satuan pekerjaamper m'( .b. pembabatan rumput secara manual) ratan kode satuan faoesien pan mal oo tenaga kerja bahan jumlah harga bahan\| peralatan jumlah harga peralatan jumlahhargatenaga, bahan danperalatan harga satuan pekerjaanper m'( ) \| .b. pembabatan rumput secara semi mekanis) owo uraian kode satuan feet pan mri tenaga kerja amanah aah paman hargatenaga bahandanperalatan harga satuan pekerjaan pera doo ol.c.l.a mortar tipe (mutu tertentu setara dengan campuran pp) manual ratan) kota satuan (rgensen peran mgr a tenaga kerja bahan ten peralatan nan mah harga peralatan, pumahhargatenaga bahan dan peralatan harga satuan pekerjaamper m'( ) '\| ol.c. mortar tipe (mutu tertentu setara dengan campuran pp) menggunakan molen uraian kode satuan (wetten\| pee ika \| a tenaga kerja bahan peralatan omah harsatenasa bahan danperaatan o harga satuan pekerjaamper m'( ol.d.1l.a mortar tipe (mutu tertentu setara dengan campuran pp) manual ratan) kota satuan (rgensen\| megan tenaga kerja bahan w www mah tara teen pambahhargatenaga bahandanperalatan oesmoaal harga satuan pekerjaanper m' dry ol.d. mortar tipe (mutu tertentu setara dengan campuran pp) menggunakan molen ratan) kota satuan (rgensen peran mgr tenaga kerja bahan ten peralatan malah harga peralatan pamiahhargatenaga bahandanperaatan masa0arl harga satuan pekerjaamper m'( ) \| ,7a4. p.o1.e. bongkar pasangan batu (manual) van kota satuan (peniten\| peran tenaga kerja bahan ama bahan \| peralatan9 bumi hagatenaga bahan danperaatan sima.e. bongkar pasangan batu dengan jack hammer ratan) kota satuan (rgensen\| megan tenaga kerja bahan oo)!per p.o3.a siaran dengan mortar jenis pc pp tipe (untuk mutu tertentu setara dengan campuran pp) san kota satuan (rgensen\| pen ai5 3he3 tenaga kerja teh bahan ten peralatan mah area peralatan, pamlahhargatenaga bahan danperlatan agsognsi harga satuan pekerjaanper m'( o \| ar,609s.7i siaran dengan mortar jenis pc pp tipe (untuk mutu tertentu setara dengan campuran pp) van kota satuan (peniten\| peran tenaga kerja bahan peralatan mah harga peralatan pamlahhargatenaga bahandanperlatan o postal harga satuan pekerjaanper m'( o \| trasraam tebal cm, dengan mortar fc' (setara campuran pc: pp) aan koe satuan froetsten\| $ venagakerja teh bahan den mah tara tea pambhharatenaga bahandanpealtan harga satuan pekerjaanper mb) trasraambahan danperaltan sensus0s\| harga satuan pekerjaanper m' ) \| plesteran tebal cm, dengan mortar tipe fc'soni harga satuan pekerjaanper m'( o \| plesteran tebal cm, dengan mortar tipe fc' mpa ono ratan mode satuan faoensten sean map $ tenaga kerja bahan peralatpemanas membuat beton kedap air dengan strorox (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom teresa toto n0oo\| imbang batu t02 pon (kepala tukang lo3 from rosso voodoo.o0\| cimande toa poo onoff poem boss semen perdana 000000f ooo0\| pass beton pom oas00\| ( patupecanmesm2 spoof istroros sar850\| oma arga bahan o\| ceramah u u oma eman ser la72, pemasangan pvc waterstop lebar rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom gereja toto soo\| tukang batu ppa l0o2 pom oogoof (kepala tukang log ooo3of voodoo.o0\| ( mande toa pom ooo3of ooo0.o0\| pama boss u ( watestoptebartsomm soo so0000\| rak cerah u u o popamanpeg pemasangan pvc waterstop lebar (ol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) comma ( pareja poor ooo0o0\| tuang bata fpa (kepala tukang oo3 tooooooo\| mande o000o\| voodoo0\| pem tuu u iwaterstoptebar20omm t38: rak cerah u u o popamanpeg membuat pvc waterstop lebar (o\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) oma ( t pareja os, ooo000\| thang bai emh dara pesan umah hargatenaga bahandanperltan sosro harga satuan pekerjaanper mr) plesteran bahan danperaltan presisi harga satuan pekerjaanper m' plesteran tebal cm, dengan mortar fc' (campuran pp)roses harga satuan pekerjaanper m'( ) \| sa95. trasraam tebal dengan mortar campuran pc: pp, fc' mpa ora kode satuan froensten\| pee $ tenaga kerja bahan peralatan emh dara pesan umah hargatenaga bahan danperltan (harga satuan pekerjaanper mr) trasraam tebal cm, dengan mortar tipe fc' mpapirasi harga satuan pekerjaamper m' ' ) e\| e\| plesteran tebal cm, dengan mortar tipe fc' mpa ono uraian rote satuan \|icoetsien\| pekan tenaga kerja bahan \| peralatan mah hara peranan paman hargatenaga bahandanpealtan amors3! harga satuan pekerjaamper m'( ) \| plesteran tebal cm, dengan mortar tipe fc' 0x0 ratan kode satuan faoetisten san tenaga kerja bahan \| peralatan emh dara pesan aman hargatenaga bahan danperltan asia (harga satuan pekerjaan per mer) plesteran tebal cm, dengan mortar tipe fc'essani harga satuan pekerjaamper m' ' plesteran tebal cm, dengan mortar fc' (campuran pp) ono uraian rote satuan \|icoetsien\| pekan tenaga kerja bahan (cc peralatan mah hara peranan paman hargatenaga bahandanperaltan an505201 harga satuan pekerjaanper m' 1m pekerjaan asian ratan kode satuan \|konten\| megan tenaga kerja bahan (cc peralatan mah harga peralatan jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan aan overhead proti harga satuan pekerjaan per d#e) p.o6.a. brondong kawat pabrikasi untuk ukuran lubang (tebal 100cm), ketinggian os.d ukuran kawat pesan rote satuan footer sean tip pe ua a84 iai tenaga kerja bahan www mah tara teman paman hargatenaga bahandanpeatan conan harga satuan pekerjaamper m'6.a. brondong kawat pabrikasi untuk ukuran lubang (tebal 100cm), ketinggian os.d ukuran kawat urutan tote satuan footer sean spin frenata kerja h bahan $$. ."aaa$ mah tara tekan pamlahhenagabahandanperaaan aneura harga satuan pekerjaamper m' o \|7.a pasangan batu muka m ) ratan) kota satuan (rgensen peran mgr a tenaga kerja bahan oo! \| peralatan yoo mah tara teman paman hargatenaga bahandanperatan sowang harga satuan pekerjaamper m'( ) 'nya harus menyatu pasangan batu candi m ) van kota satuan (peniten\| peran tenaga kerja bahan peralatan mah tara peralatan pamtahtarsatenaga bahandanpealtan asnsrang harga satuan pekerjaanper m' pembongkaran pasangan batu mukabeton untuk lantai kerja (wedding) ol.a beton fc' s.d (setara s.d. uraian kode satuan coeneten\| san mal ih tenaga kerja bahan air im02a. peralatan aman harga peralatan ombak hargatenaga bahan danperaatan o harga satuan pekerjaanper m'( ) '\| b.o1l.b beton fc' s.d (setara s.d. uraian kode satuan \|ecoeneten\| san mal tenaga kerja bahan air mo2a3\| \| peralatan naa &g . w harga peralatan jumlah hargatenaga, bahan danperalatan harga satuan pekerjaamper m' e\| b.o1.c beton fc' (setara atau setara 1pc:2pb: ratan mode satuan \|ecoensten sen lao tenaga kerja kerala tukang toon ooo toooooo0\| mande oom r0000000\| oommaca pom u waterstoptebar230mm 320mm \| \|om arahan oo raja rak paman harga satuan pekerjaan d#e) mona ama ara peralatan paman hargatenaga bahan danperaltan ossososal harga satuan pekerjaamper m' ,0a9, beton untuk lantai, kolom dan balok pembuatan beton secara manual b.o2.a. beton mutu fc' k100), slump (12t2) cm, oran kode satuan (00an tenaga kerja ' o ooh bahan ooh air im02a3\| ltr peralatan ooh naa nan harga peralatan nan jumlah hargatenaga, bahan damperalatan ' ' ) \| harga satuan pekerjaamper m' ' ) \| ' \| b.o2.a. beton mutu fc' k125), slump (12t2) cm, obatan kode sat fee amp tenagakerja bahan air imo2a3\|' .a. beton mutu fc' k150), slump (12t2) cm, ratan kode satuan koor maan air im02a3\| peralatan gg. harga peralatan jumlah hargatenaga, bahandanperalatan harga satuan pekerjaanper m' .a. beton mutu, fc' k175), slump (12t2) cm, obatan kode satuan feet pen lal lo. tenagakerja bahan air im02a3\| peralatan aan w harga peralatan ( d umah hargatenaga bahan danperaltan inposrasgl harga satuan pekerjaamper m' ' ) ) \| b.0o2.a. beton mutu, fc' k200), slump cm, rentan kode satuan ootsteng enagakeja 'o)oi\| bahan air im02a3\| \|. peralatan naa yakni harga peralatan jumlah hargatenaga, bahan danperalatan ' ' ) \| harga satuan pekerjaamper m'( ' ) \| \| .a. beton mutu, fc' k225), slump (12t2) cm, 0x0 uraian kode satuan koefisien\| heran sea lal nn3 li. tenaga kerja lo. bahan air im02a3\| peralatan ooh omah karsa peralatan, jaman hargatenaga bahandanperaatan o seno320 harga satuan pekerjaamper m' ' ) ' ) \| b.o2.a. beton mutu, fc' k250), slump cm, oran kode satuan toe pen tenaga kerja ' o ooh bahan ooh air im02a3\| ltr\| pembuatan beton secara semi mekanis .b. beton mutu fc' k100), slump (12t2) cm, loan kota satuan root pet tenaga kerja bahan air im02a3\| peralatan noh pumbnhargatenaga bahan danperalatan arga satuan pekerjaan per mtb .b. beton mutu fc' k125), slump (12t2) cm, ka tenaga kerja bahan air im02a. peralatan paman hargatenasa bahan danperaatan sae) harga satuan pekerjaamper m'( ' ) \| .3a .b. beton mutu fc' k150), slump (12t2) cm, obatan kode sat fee tenaga kerja ' o ooh upahan air im02a. peralatan paman hargatenaga bahan danperalatan nas, harga satuan pekerjaamper m' .b. beton mutu, fc' k175), slump (12t2) cm, ska ik tenaga kerja moga gee ( d omah hargatenaga bahan danperalatan a73730. harga satuan pekerjaanper m' dt4 .b. beton mutu, fc' k200), slump (12t2) cm, ono uraian kode satuan konten\| gerakan sar lo. enagakerja bahan jar imo2a3\| \|.c peralatan umah hargatenaga bahan danperalatan harga satuan pekerjaamper m' .b. beton mutu, fc' k225), slump (12t2) cm, ono uraian kode satuan konten\| sean ny3 enagakeja bahan lar imo o2a3\| \|.c peralatan umah hargatenaga bahan danperalatan s05: harga satuan pekerjaanper m' .b. beton mutu, fc' k250), slump (12t2) cm, ratan kode satuan koor maan lal nn3 li. tenaga kerja leo. pemberian dengan besi polos rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aoa oo teresa otot ordo\| tukang besi t02 pon roof (kepala tukang lo3 from ooorof voodoo.o0\| cimande to3 pon oooaof pom meta o o oo\| bose ipesibetonpoos solo\| tes000\| (kawat beton asof pom arga bahan ceramah u u oma eman ser pemberian dengan besi ulir rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom pareja toto poo ordo\| ( t tukang besi t02 pon roof (kepala tukang lo3 from ooorof cbooo.o0\| cimande toa poo oooaof uma bogeamas ipesibetonutr spoof tes000\| (kawat beton asof pom arga bahan ceramah u u oma eman ser .1a pemberian dengan besi poloskepala tukang ots ooo tooooooo mande ooa oouop\| pemain obamas pesibetonpoos tokoh\| kawatbeon o0so\| pomantarcabatah ramai oma ara dopamantesg .2a pemberian dengan besi ulir( kepada tukang tos voor\| too mande poto oo0oa\| ooo0o0 pem boa moga peralatan omah hargatenagar bahan danperalatan too cops2887 harga satuan pekerjaamper m' ' ) \| ' e\| pemberian dengan besi polos atau ulir sirip b.o6.a. pemberian pelat untuk besi beton polos mm, cara manual uraian kode satuan konten\| pama la. tenaga kerja bahan peralatan man ana peran omah hargatenagarbahan danperalatan ionisasi (harga satuan pekerjaanper roket harga satuan pekerjaan per kg( b.o6.a. pemberian pelat untuk besi beton ulir mm, cara manual uraian kode satuan konten\| tenaga kerja upahan peralatan naa naa &g . w harga peralatan jumlah hargatenaga, bahan danperalatan harga satuan pekerjaamper 100kg( harga satuan pekerjaanper kg( .a. pemberian pelat untuk besi beton polos mm, cara semi mekanis ratan kode satuan koor maan bahan peralatan pamahhargatenaga bahan danperaatan mosotoas harga satuan pekerjaan per 100kg( harga satuan pekerjaan per kg( b.o6.a. pemberian pelat untuk besi beton ulir mm, cara semi mekanis (ro ratan mode satuan konten\| maa ten tenaga kerja bahan peralatan pamenharsatenaga bahandanperlaan harga satuan pekeaanper took tor harga satuan pekerjaan per ke( .b. pemberian kolom, balok, ring baik dan spoof untuk besi beton polos 12mm uraian kode satuan konten\| lao tenaga kerja bahan \| c peralatan naa gg. harga peralatan pamahhargatenaga bahan danperaatan oninoaooe harga satuan pekerjaan per aan harga satuan pekerjaan per .b. pemberian kolom, balok, ring baik dan spoof untuk besi beton ulir 12mm uraian kode satuan \|rcoeneten\| san yoo tenaga kerja bahan peralatan (oh naa w harga peralatan pamiahhargatenagar bahan danperalatan ninaaona harga satuan pekerjaan per 100kg( harga satuan pekerjaan per .b. pemberian kolom, balok, ring baik dan spoof untuk besi beton polos 12mm, semi mekanis uraian kode satuan konten\| tenaga kerja bahan \| c peralatan yoo paman harsatenaga bahandanperlaan harga satuan pekeaanper took tor marga satuan pekerjaan per ke(r .b. pemberian kolom, balok, ring baik dan spoof untuk besi beton ulir 12mm, semi mekanis uraian kode satuan \|ecoeneten\| pan mri lao tenaga kerja sean pamiahhargatenagar bahan danperalatan harga satuan pekerjaan per 100kg( harga satuan pekerjaan per kg( \| membuat bekisting tempat atau lokasi pekerjaan (inside) b.ll.a bekisting lantai beton biasa dengan multiplex atau tanpa perancah) kali pakai uraian kode satuan \|ecoeneten\| san mal tenaga kerja bahan \| peralatan ole mah karsa peralatan pamtanharsatenaga bahandanperlaan omong harga satuan pekerjaanper m'( sas75.aa b.1l.c 1m? bekisting pelat lantai beton biasa papan (tanpa perancah) kali pakai ratan mode satuan \|ecoensten sen lao tenaga kerja bahan \| peralatan mah kara peran paman harsatenaga bahandanperlaan harga satuan pekerjaamper m'( b.1l.d perancah bekisting lantai beton kaso tinggi m"", jat maksimum kali pakai van tote satuan coensten\| sean peralatan man hama peralatan pamahhargatenaga bahan danperaatan oomsss harga satuan pekerjaamper m'( perancah bekisting pelat beton bambu tinggi m'"", jat maksimum kali pakai van tote satuan \|ecoensten\| sean poo tenaga kerja bahan \| peralatan yoo man hama peralatan pamahhargatenaga bahan danperaatan too a0sans harga satuan pekerjaamper m'( ) \| bekisting balok beton bekisting balok beton biasa dengan multiplex atau (tanpa perancah) kali pakai uraian kode satuan \|ecoeneten\| san mri tenaga kerja bahan \| peralatan mah karsa peralatan pambenharsatenaga bahandanperlaan orang harga satuan pekerjaamper m'( 1m? bekisting balok beton biasa papan (tanpa perancah) kali pakai uraian kode satuan coeneten\| san mel men msn men kel men tavatbetn ian bahan peralatan man haa peralatan pamahhargatenaga bahan danperaatan too a5anno harga satuan pekerjaamper m'( ) \| perancah bekisting balok beton dengan kaso tinggi m" , jat maksimum kali pakai pesan soto satuan coensten\| pesanan poo tenaga kerja bahan \| peralatan yoo man hama peralatan pambanharsatenaga bahan danperlaan harga satuan pekerjaamper m'( o\| perancah bekisting balok beton bambu tinggi m'", jat maksimum kali pakai uraian kode satuan \|ecoeneten\| san mri tenaga kerja bahan \| peralatan aman harga peralatan pambanharsatenaga bahandanperlaan harga satuan pekerjaanper m'( ) e\| ,37a. bekisting kolom beton bekisting kolom beton biasa dengan multiplex atau (tanpa perancah)seoarang harga satuan pekerjaamper m'( 1m? bekisting kolom beton biasa papan (tanpa perancah) kali pakai van tote satuan \|coensten\| sean poo tenaga kerja bahan \| peralatan man ara peralatan omlahhargatenaga bahan danperaatan ieo1ons harga satuan pekerjaamper m'( perancah bekisting kolom beton dengan kaso tinggi m'"", jat maksimum kali pakai uraian kode satuan \|ecoeneten\| san mri ih tenaga kerja uut mbah terapan pumbnhargatenaga bahan danperalatan naas utara satuan pekerjaan per mtb: perancah bekisting kolom beton bambu tinggi m'"", jat maksimumtoo onsanns harga satuan pekerjaamper m'( ) \| bekisting dinding bekisting dinding beton biasa dengan multiplex atau (tanpa perancah) kali pakai van tote satuan \|coensten\| sean poo tenaga kerja no) bahan \| peralatan mah karsa peralatan pambanharsatenaga bahandanperlaan harga satuan pekerjaamper m'( ) '\| 1m? bekisting dinding beton biasa papan (tanpa perancah) kali pakai uraian kode satuan \|ecoeneten\| san mri tenaga kerja mah tara bean pamiahhargatenagar bahan danperalatan harga satuan pekerjaamper m'( 1m? perancah bekisting dinding beton tinggi maksimum m'" kaso kali pakai uraian kode satuan coeneten\| san mal \| a tenaga kerja bahan \| peralatan ole mah karsa peralatan pambanharsatenaga bahan danperlaan erarras harga satuan pekerjaanper m'( ) e\| 1m? perancah bekisting dinding beton tinggi maksimum m balok kali pakai van tote satuan \|coensten\| sean ih tenaga kerja bahan \| peralatan mah kara peran pamenharsatenaga bahandanperlaan s12s0 harga satuan pekerjaamper m'( o \| bongkar bekisting bongkar bekisting secara biasa (dan membereskan puing) ratan mode satuan \|ecoensten sen kas tenaga kerja ama mah tara peralatan paman targatenaga bahan danperaaan harga satuan pekerjaan per hab: bongkar bekisting secara hati hati (dan membereskan puing) van tote satuan \|coensten\| sean yoo tenaga kerja bahan ole mbah ama bah \| peralatan ole mah kama peralatan umah hargatenaga bahan danperaltan sr00001 harga satuan pekerjaanper m'( pelaksanaan curing beton menggenangi air permukaan beton selama hari van tote satuan \|coensten\| sean yoo tenaga kerja bahan \| peralatan ole ana peran umah hargatenaga bahan danperaltan sspsossl harga satuan pekerjaamper 100m' harga satuan pekerjaamper m'( penggenangan air dengan membuat pasangan adukan setinggi sekeliling beton yang akan curling. menyirami air dengan media terpal selama hari ratan mode satuan \|ecoensten sen lao tenaga kerja bahan \| peralatan ana peran umah hargatenaga bahan danperaltan harga satuan pekerjaanper 100m' harga satuan pekerjaamper m'( pemasangan kabel presstressed polos stands (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom teresa otot soo\| tukang besi t02 oosoof (kepala tukang lo3 from poso\| voodoo.o0\| cimande to3 poo ooo2of pom bose ibesibetonpoos solo\| tes000\| (kawat beton oke onoff pom arga bahan o\| ceramah u u oma eman ser pemasangan jaring kawat baja (wireless) rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom pareja toto oeo\| amurang besi t02 pon oo2o\| (kepala tukang log oo2so\| voodoo.o0\| cimande to3 poo roof pama bahamas ( barmekawatbajadtas 0000p (kawat beton oosoof pom arga bahan ceramah u u oma eman ser pemasangan bekisting untuk pondasi hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koe pama tot lor osn sono ( tukang kaya oto? o200\| kepala tukang ots tooooooo mande toa nooooooo pemain obamas ( kayukelaslananpapan oom oouop\| paus them solo\| mnyakbekising tter cbooo\| woman arca patah ramai oma ara dopamantesg pemasangan bekisting untuk pondasi papan kayu tb. mm) uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koe pama tot lor poso sono ( tukang kaya ( kepada tukang ots ooo\| toooooo0 mande toa noooooo0 pemain ema menyirami air dengan media karung goni air selama hari pesan soto satuan coensten\| pesanan tenaga kerja jpn \| peralatan yoo man hama peralatan paman hargatenagarbahan danperalatan orasesso harga satuan pekerjaamper 100m ( harga satuan pekerjaanper m'( ) e\| pembongkaran konstruksi beton dalam rangka renovasi bongkar beton secara konvensional pesan soto satuan coensten\| pesanan poo tenaga kerja jpn cuka bibit) m130 liter adlah harga bahan \| peralatan paman harsatenaga bahandanperlaan harga satuan pekerjaamper m'( jika tidak pakai bahan dan atau peralatan, hsd bongkar beton dengan jack hammer pesan kode satuan \|rcoensten\| segan tenaga kerja bahan mah tama bahan peralatan toh \|. jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan aan overhead profit harga satuan pekerjaan per d#e) 1m? beton siklon campuran beton fc' k175) dan batu belah perbandingan volume beton batu belah, secara manual van mode satuan feet sen ih tenaga kerja bahan jar mo2a1)\| liter \| peralatan too man hana peralatan paman hargatenaga bahan danperaatan senooons harga satuan pekerjaamper m'( ) \| perbandingan volume beton batu belah, pakai molen pesan soto satuan coensten\| pesanan poo tenaga kerja bahan jar mo2a)\| liter \| peralatan omlahhargatenaga bahan danperaatan harga satuan pekerjaamper m'( bupati wonosobo, ttd afif murid tarukeastamampap soo panas them amakbeasang 1s2 s21. pemasangan bekisting untuk pondasi papan kayu tb. mm) pakai (ref urin kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pama (akan ( rata tukang too to0ooo.o0\| ( vande o0ooo0\| oma maca ega pedas u tu tu u ( kavukeastamanpapan tora panas item solo\| ( nyakbersung ter ana rasa tanto dopemangesg pemasangan bekisting untuk spoof (ref urin kota satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pare ( trakangkaya ( rata tukang too o0ooo0\| (andr mama ( koukeastitpapan pakem them (nyak bekisting ter korban til,17a 6a demam s0, pemasangan bekisting untuk spoof papan kayu tb. mm) ro\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koma pare poso tmaangkaya o2000p (kepala tukang lo3 pom oo2eof oo.oo0.o0\| (mang oo2eof pama oi pem travukeasitpaan (pada sem them (nyak berujung ter pour ear demam pemasangan bekisting untuk spoof papan kayu tb. mm) pakai ro\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) koe pare poo ( tmaangkaya poso (kepala tukang lo3 poo oos2of ooo0.o0\| bed meron mean menara tarakeasttpaan sonar sasa tak paku sem poem osn mak bersinar poem pemasangan bekisting untuk kolom (re\|o uraian kode sawan koefisien harga satuan rp) jaminan harga rp) osn 0po000\| angka o3soo (kepala tukang rosso oo.o00. mang 00o00. mma makeesmppa oom pause gem yahoo (umar burung (paokkayukeest poso ptuoodemm bambagpustm aang 0000p oma raa uma pop pemasangan bekisting untuk kolom papan kayu tb. mm) (re\|o uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) men para aer 0po000\| angka o3soo (kepala tukang gossip mang 00o00. mma ea makeestmppa pause gem yahoo (amar burung jeatorkayukeas oo1sof puwoaemm ss15 s0\| tpambuapust batang 0000p oma ban ear demam pemasangan bekisting untuk kolom plywood tb. mm) rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) area tor oesoog ( tmaeangkaya poso (kepala tukang lo3 pom oog2of oo.ooo.o0\| (mang oog20f pama oo pem travukeasitpaan (pada sem i2em 000p (nyak berujung ter 2000p teatorkayukeas konsol tera emm ( pambuapustm batang 2000p pomtantar ban ega ora docman pemasangan bekisting untuk kolom papan kayu tb. mm) pakai (rol van rote satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) poem opor tuang seo (kepala tukang peso mang oeo\| pemenang 1t6,idaerah kabupaten wonosobo (ag ss, kaa rentan wahid s.h. boa ikayukelasitpapan oosa\| (paku sem 12em spoof pia minyak berujung tter ( eatorkayukeas omg jones\| tan ( t puwooaemm osman.s0\| ibambuapustm batang oma warga bahan ega eman ser pemasangan bekisting untuk balokwoo\| tpakusem 12em oaooof (nyak berujung tter o2000f teatorkayukeas t \|omg neo\| pura emm ( pambuapustm batang p oma arga bahan ceramah u u oma eman ser pemasangan bekisting untuk balok papan kayu tb. mm)como\| ( pakem t2em yahoo\| minyak bekisting tree o2000\| ( paokkayukelastt neo\| ( pambuapusam batang omar arca patah ramai oma ara dopamantesg pemasangan bekisting untuk balok plywood tb. mm) hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) arema pera tot peso\| sono0 ( tukang kaya oso\| ( kepada tukang ots oosa\| too mande poso\| voodoo0 bojeamas ( pakem i2em yahoo\| (minyak belitung ter o2000\| ( eatorkayukeas neo\| ( t puwooaemm ipambuapustm batang p oma tar bahan ega eman ser pemasangan bekisting untuk balok papan kayu tb. mm) pakai(paku sem 12em oaooof (nyak berujung tter o2000f teatokkayu kelas \|oom#g neo\| ( bambuapustm batang 20000f oma arga bahan ceramah u u oma eman ser pemasangan bekisting untuk lantai rolayukelasitpapan oouop\| ( pakem t2em yahoo\| minyak bekisting tree o2000\| ( abkkayukeastt konsol\| puwodomm ( pambuapusam batang go000\| omar arcabatan ramai oma ara dopamantesg to, pemasangan bekisting untuk lantai papan kayu tb. mm) hoo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) oma pera tot peso\| sono0 ( tukang kaya oso\| ( kepala tukang tos poso\| toooooo0 ( mande to3 poo poo toooooo0\| pom meta oo oo boss tu u ikayukelasitpapan dome como\| ( pakem 12em oaooof ieatorkayukeast oo1so\| ibambuapustm batang g0000f oma tar bahan o\| ega eman ser pemasangan bekisting untuk lantai plywoodpama boa tpakusem i2em yahoo\| t2: ( eatorkayukeast oo1so\| ( t puwooaemm o3500\| ipambuapustm batang g0000f oma tar bahan o\| ega arga amantserg pemasangan bekisting untuk lantai bak air bersih papan kayutpakusem 12em oaooof teatortayukeast \|omg oo1so\| ( pambuapustm batang so000f oma arga bahan ceramah u u oma eman ser pemasangan bekisting untuk dinding refsoo\| g7. ( pakem t2em yahoo\| minyak bekisting tree o2000\| ( pakkayukelastt topo\| puwodemm ( pambuapusam batang omar arcabatah ramai oma ara dopamantesg pemasangan bekisting untuk dindingto? oso\| ( kepada tukang ots oosa\| too mande toa oos0o\| ema boa mata paku semen (nyak best ( batokkayu kelas bambuapustm batang pemasangan bekisting untuk dinding plywood tb. mm) (ta oo oo bojeamas tpakasem i2em yahoo\| minyak berujung tter o2000f teatorkayu kelas \|omg oo200\| puwodemm tpambuapustm batang s0000f oma arga bahan ceramah u u oma eman ser pemasangan bekisting untuk tanggalogo\| (paku sem 12em oaooof (nyak belitung ter asof ( eatorkayukeas t \|om#g konsol\| ( puwoodomm ( pambuapusam batang omar arca patah 1d1, ramai oma ara dopamantesg pemasangan bekisting untuk tangganeo\| ( pakem t2em oao0\| (nyak bekisting ter soo\| ( paokkayukeastt o0nso\| ( pambuapusam batang omar arca patah ramai pom arga amantrsrg ,95d: pemasangan bekisting untuk tangga plywood tb. mm) cca boa ( pakem i2em yahoo\| minyak berujung titer soo\| ( eatorkayukeas oo1so\| ( t puwooaemm o3s00\| ipambuapustm batang p oma tar bahan ega arga amantsprg pemasangan jembatan untuk pengecoran beton rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom pareja toto monsoon ( t tukang kaya t02 poo oosoof (kepala tukang log ooosof voodoo.o0\| cimande toa pom ooogof cbooo.o0\| boss u ikayukelasittapay tpakupem 12em ooooof ipambuapustm batang os0o0of oma arga bahan ceramah u u oma eman ser t15, membuat pondasim ( t paga solo0o0\| thangka s1s0000\| theangkayu s000\| thuangbesi ( kepatatukang tooooooo\| mande ooooooo\| 7o6, pem tuv u ( kayukeasitpapan mas uo2000\| ( pakem t2em s000\| imnyarbersung ter ( pesibetonpoos toko0.o0\| kawatbeon s020150\| (semen porting pasir bea ( pawpecanmesm273 mas os100\| rak cerah u u o popamanpeg membuat spoofroo\| (paku bem 12em minyak berujung ter o0000\|oma arga ban ceramah u u oma eman ser membuat koloma pareja tot por p soo ( t imukangbaa ot02 pon o2rso\| tmukangkayu t02 poo soo imukangbesi t02 pom 2motor (kepala tukang toto pom oaogof voodoo.o0\| cimande toa poo o3s20f ooo0.o0\| pom boss ikayukelasitpapan yahoo\| (paku sem 12m (nyak berujung ter 0000f besi betonpolos oke kisoooof to,so0. (kawat beton asof semen perdana oke sseoooof pass beton spoof ( patapecah mesin273 stoo\| ( kayukelast book soo\| ( puwodomm ( pambuapusam batang omar maca patah ramai oma ara dopamantesg membuat balok beton bertulang besi bekisting) uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) arema pama tot season sono0 ( ruangbaca poso ( mukangkaya ot02 testo\| ( muangbei to? aoo\| kepalatukang tos oso\| too mande toa omo\| voodoo0 pemain obamas ( ayukelasitpapan onto\| ( pakem t2em s000\| (nyak bekisting tter ( pesibetonpos 2t00000\| kawatbeton sooko\| semen poland seeoooo\| loco pasar been soo\| lampiran peraturan bupati wonosobo nomor tahun harga satuan bangunan gedung negara tahun harga satuan pembangunan gedung negara gedung tidak sederhana gedung sederhana m2 m2 harga satuan pembangunan rumah negara rumah type rumah type m2 m2 m2 harga satuan pembangunan pagar pagar gedung negara pagar belakang m2 m2 m2 pagar rumah negara pagar belakang m2 m2 m2 bupati wonosobo, ttd afif murid ame tss tavukelasttbalok plusd emban j 200o bambuapustm batang membuat kolomoma teresa toto imukangbaa t02 o2rso\| tukangkayu t02 poo is0oo\| tmukangbesi pon p soo ikepalatukang lo3 \|oom o20s0f to0oo0.o0\| cimande to3 poo o2050\| pom boss ikayukelasitpapan os20o\| tpakubem 12em (nyak berujung ter o0oof a7. besi betonpolos oke s0oof to,s00. (kawat beton \| semen perdana oke sseoooof pass beton soo\| ( batupecanmesm2 onoff ikavukelasitbaok o1200\| puwooaemm emban ( pambuapustm toy batang s20000p oma harga bahan .7ta, ceramah u u oma eman ser sa81, 6a8, membuat dindingbag gereja toto tmukangbaa t02 pon o2rso\| theangkayu s000\| thuangbesi ( kepatatukang tooooooo\| mande ooooooo\| 7o6, pem tuu u ( kayukeasitpapan o2100\| ( j pakem t2em imnyarbersung ter ( pesibetonpoos toko0. kawatbeon s020150\| (semen porting pasir bea ( eawpecanmesm273 mas osn00\| ( kayukeastlbaok o1600\| ( puwoodomm emban 2000f ( pambuapustm batang omah cerah u u o popamanpeg membuat dinding500\| (paku bem 12em so0oof minyak belitung ter(kayu kelasitbaok nos\| puwooaemm emban bambu apost batang a0000f oma arga bahan s082, ceramah u u oma eman ser membuat kolom praktis beton bertulang (rol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aom gereja toto powo tmukangbaa ot02 pon oo20o\| tmukangkayu t02 poo oo20o\| tmukangbesi t02 pom oo20o\| (kepala tukang oto pom oooeof voodoo.o0\| mande to3 poo ooooof ooo0.o0\| pama boss ikayukelasitpapan ooo2o\| tpakusem 12em onoff ( pesibetonpols oke so0oof (kawat beton asof semen periang eco ( pasar been ( patapecah mesin275 cbooo\| omar arca patah ramai oma ara dopamantesg membuat ring balok beton bertulang uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) arema pama sono0 ( mukangbaa toe poso\| ( mukangkaya dosen\| ( muangbei toe dosen\| kepalatukang poto otonom\| toooooo0 mande toa pem obamas ( kayukelasitpapan nos\| paku sem t2em topo\| ( pesibetonpos solo\| kawatbeton soo\| semen poland s000\| eco ( pasar been ooo\| ( patapecah mesin275 o0nso\| 205a2020 power tarcabatan overhead prof beton mutu, mpa k100), slump cm, w c beton mutu, mpa k100), slump (12t2) cm, w c manual no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan( rp) jumlah harga rp) er. maaaaaaasw maka uu uu u mah hara tenagakaja uu iu amtaharga bahan raman uu man ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan joverheaas proto bara satuan pekemaanperanr beton mutu, mpa k100), slump (12t2) cm, w c menggunakan molen no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan( rp) jumlah harga rp) inn ar. keadaaan &ommaakaa tg uu bea omah arga bahan peralatan oiomahfarga peralatan duma harga tenaga kera bahan dan peralatan u228, overhead# proto para saman pekamaanper mt: ias3se205 beton mutu, mpa k125), slump (12t2) cm, w c beton mutu, mpa k125), slump (12t2) cm, w c manualo) ) ) \| ' ) baan yoo elah harga bahan ' )) ) \| awas \|. oi. jumlah harga peralatan id jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan b#) overhead profit d00\| m18, pasa semanfekemamperm: ttu beton mutu, mpa k125), slump (12t2) cm, w c menggunakan molen no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal ih4 rmasakea uu tu ju oom harga tenaganya o o o ooo o018777. bom poomsae harga bahan peralatan opmpermto:a asas1127 beton mutu, k150), slump cm, w c beton mutu, k150), slump cm, w c manual no\| uraian ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) enagakema uu v woman harga tenaga kera boa noktah hargemaanpermt drh tai beton mutu, k150ga bahan o opemanfara peralatan (umat harga tenaga kena bahan dan peralatan bg jovermeaasrot too goo para sawan pekemaampermt:a beton mutu mpa k175), slump (12t2) cm, w c b.o5.a beton mutu mpa k175), slump cm, w c manual no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) mara. . ac. neo apem (d jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead proto para saman pekemaampermtry tran b.o5.b beton mutu mpa k17ra. menagakema uu woman harga tenaga kera boj bawah oomtanarga bahan peralatan ioomtanarga peralatan umah harga tenaga kera bahan dan peralatan joverheadtprotlo too pasasatanperemaanper uas, e25:s1\| 1m' beton mutu, mpa k200), slump w c b.o6.a 1m3 beton mutu, mpa k200), slump (12t2) w c manual no\| uraian ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aa tenaga kerja ie oi. jumlah harga tenaga kerja o) ) ) \| ' ) ban jumlah harga bahan oo) .napas \|. jumlah harga peralatan id jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan b#) overhead# profit d00\| fasa satuan pereraanperm inang 1m3 beton mutu, mpa k200)aa tenaga kerja teo jumlah harga tenaga kerja ' ds. asas. i a jumlah harga bahan oo) ,5a1. peralatan w lampiran peraturan bupati wonosobo nomor tahun harga satuan pekerjaan persiapan pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi meter (rol organ kode satuan koefisien harga satuan (ep) jumlah harga rp3 koma paga aoo cbooo\| tuang (kepala tukang o200\| \| mana \| pom emma ( bokenkyugs107700m batang says! semenportang pasirbeon oat asas pakabisa oeo res ea, mara uas men harga satuan peregaantory pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi meter (rol organ kode satuan koefisien harga satuan (ep) jumlah harga rp3 ama a00! thangka eoa o0o0 (keran tukang \| \| mang oo200\| oem ( bokenkauostoroom ame geo ( semenportana ( sengselombang pars ons ter psirbeton sao ( oratbeton273penanganan logo\| ( jalanan7 oo) (abs \| (ember oas00\| s00000\| oma one poems harga satuan pekerjaan pembuatan pagar sementara dari seng gelombang (bekas) tinggi meter (re\| uraian kode satuan koefisien harga satuan (mp) jumlah harga rp) jae pom barang a00 \| ( rata tukang ros p oo200\| (mandor oo200\| oma pamaaps sengselombang bus borisorbekas ter sulaman7 o0000\| paman hara tenaga kena bahan dan peralatan mb: overhead promo)o harga satuan pekemaanpermtor a0a,a70 1m' beton mutu k225), slump cm, w c 1m3 beton mutu k225), slump cm, w c manual no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal ih4 rmasakea uu uu olah harga tenaganya boj baa uv u uu . paman ara ban peralatan t u tu man ara perah umah harga tenaga kerja bahan dan peralatan jovemeaarprot harga satuan pekerjaan perm d4) assess1e2 1m3 beton mutu k22batal memaksa ttu vj mba harga tenagakema o o u187277. boa u u uu woman harga bahan peralatan o jpomianarga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profil) too para sawan pekemaanpermt d:) p55 beton mutu,fc k250) kedap air slump cm, w c beton mutu,fc k250) kedap air slump cm, w c manual no\| uraian \| kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) ib3 sii rmasakea uu uu iu juv omah harga tenaganya boj baa omah ara ban o150, perataan man ara perah umat harga tenaga kerja bahan dan peralatan jovemeaarprot para sawan pekemaampermtra assi95175 beton mutu,fc k250) kedap air slump cm, w c menggunakan molen no\| uraian e\| kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) mara. . menagakema uu u olo opoomtan harga tenaga kera pbomtah harga bahan peralatan jbnpermto:a t0ar2. beton mutu, k275) kedap air, slump w c beton mutu, k275) kedap air, slump w c manual no\| uraian ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) menagakema v ooomtan harga tenaga kerja boa poomsae harga bahan peralatan omah harga peralatan umah harga tenaga kera bahan dan peralatan b:g overhead proto a75 harga satuan pekerjaan perm( d#b) beton mutu, k275) kedap aira ban padatan opemanfarga peralatan (umat harga tenaga kena bahan dan peralatan bg jovermeaasprot too pase hewan pekemaampermt: 1m' beton mutu, k300) kedap air,slump cm, w c (kedap air beton mutu, k300) kedap air,slump cm, w c (kedap air manual no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) mara. . ac. aman ahan ilmiah harga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead proto too pon para saman pekemaampermtrh 5a beton mutu, k300) kedap air,slump cm, w c (kedap air menggunakan molen no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) rn) .m mmm rmasakea uu tu ju oman harga tenagakena boga baan uut uv u ju paman ara ban o188, selatan u i u oom area peralatan umah harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g jovemeaarprot pars sawan pekemaampermra s50102 beton mutu, k325) kedap air, slump cm, w c (kedap air) b.ll.a beton mutu, k325) kedap air,egg ar) .mmaawawawaj'" mmasakea uu v iuu juv pemain harga tenaganya bahan uu pemasaran ban i220251\| paman aman parah (umat harga tenaga kena bahan dan peralatan wb: rasa1\| jovemeaasroat goo kasus5\| para sawan pekemaampermt: es1. beton mutu, pa, k325) kedap air, slump (12t2) cm, w c (kedap air) menggunakan molen no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) aan. maaaaawws aa tenaga kerja polah harga tenaga kerja ' . oi. jumlah harga bahan oo) ) peralatan mann pemain s0000 paman hawa tenaga kena bahan dan peralatan mb: overhead srt) harga satuan pekemaanpermtor eeo00a beton mutu, pa, k350) kedap air slump cm, w c (kedap air) beton mutu, pa, k350) kedap airn harga tenaganya o o o\|o o225. boj baa u u uu woman ara ban o1288, peralatan t u tu man ara perah umah harga tenaga kerja bahan dan peralatan jovemeaarprot para saman pekemaanpermt dr) so, beton mutu, pa, k350) kedap air slump cm, w c (kedap air) menggunakan molen no\| uraian ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) menagakema uu v woman harga tenaga kerja a600. boa uu woman ara ban jeratan ooomanarga peralatan umat harga tenaga kerja bahan dan peralatan jovemeaarprot fasa satuan pereraanperm ras22ae beton menggunakan ready mixed dan pompa betonw pi53 iso aw. jonah harga tenaga kerja po ) ' bs. .os aman hara ban 0a5,5a6 jeratan woman area peralatan umah harga tenaga kerja bahan dan peralatan a02. jovemeaarprot aaaaaa2 pars sawan pekemaampermtora ninalal lo. paman tenaga kia aro mama bahan pepatah oo pomtahfarga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan a00. overhead proto por pars sawan pekemaanpermto:a ressa26 beton menggunakan ready mixed dan pompa beton no\| uraian e\| kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) www sisi enagakema uu v ooomtan harga tenaga kera ban oman hara ban o285, peralatan . ooomanarga peranan umah harga tenaga kerja bahan dan peralatan jovemeaarproat para sawan pekemaampermtora nga so.a beton menggunakan ready mixed k300 dan pompa beton no\| uraian \| kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal ni3 aa tenaga kerja yoo jumlah harga tenaga kerja bahan w paman hara bahan jeratan uu ooomanarga peralatan umah harga tenaga kerja bahan dan peralatan sr, jovemeaarprot a1735\| rasa satuan pereraanperm iar.0er1 beton menggunakan ready mixed dan pompa' ban h& pemasaran ban padatan opemanfarga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead proto para sawan pekemaampermto:a mengangkut menaikan campuran beton dengan jarak ema rasa dome warga satuan pekerjaan beton dicirikan pada tapak berjalan dengan beda tinggi .a. beton dicirikan pada tapak berjalan dengan beda tinggi manual no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) rn) .m mmm rmasakea uu tu juv omah harga tenagakema boj baa uu uu mana pepatah ut t uu lu u u ilmiah harga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead proto too para sawan pekemaampermto:a 1m beton dicirikan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25m .b. 1m3 beton dicirikan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25m manual no\| uraian e\| kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) mara. . menagakema u buatan harga tenaga kerja boa uut uu oma arremaampermtrh a,s00. .b. 1m3 beton dicirikan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25m menggunakan pompa beton no\| uraian \| kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal ni3 mmasakea uu v iu juv oman harga tenagakema boj baan u ti v t u u manah pepatah o u iu u u o oeomanarga peralatan umah harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g jovemeaarprot gm, u uo20,c00. parma sawan pekemaampermtara ana soo.oo 1m' pemadatan beton pada saat mengebor 1m3 pemadatan beton pada saat mengebor menggunakan vibrator no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) w pi53 iso aa. jinnah harga tenaga kerja oo ) ' bj. aaaaaa iman harga bahan 'o))ooo) peralatan rumah harga peralatan ' ')')) \| ' id jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profit ' yoo do0\| pase hewan pekemaampermta: srs0. 1m3 pemadatan beton pada saat mengebor manual menggunakan penusuk besiwoman area tenaganya boj baa u iu u uu mantan perataan t u u u uou man ara patah jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan pol overhead profit 1m' beton dicirikan pada tapak setiap kenaikan vertikal) 1m3 beton dicirikan pada tapak setiap kenaikan vertikalh harga tenaganya oo o j boj baa uu uu mana pepatah o u t u u u u man ara perah umah harga tenaga kerja bahan dan peralatan jovemeaarproat gm, para sawan pekemaampermtara ars000 1m3 beton dicirikan pada tapak setiap kenaikan vertikal) menggunakan pompa beton no\| uraian ' kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) cw. io. polah harga tenaga kerja ' ) ) \| bahan polah harga bahan oo) je. . jumlah harga peralatan id jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead profit yoo yoo d00\| hara sawan pekemaampermto:a ana soo.oo koefisien untuk analisa harga satuan pekerjaan pemberian beton pemberian dengan besi polos .a. untuk pemberian plat menggunakan besi beton polos (ol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) uus xoeagakea omar arga tenaganya pemasaran ban oi7m,seas\| paman aman parah (umat harga tenaga kena bahan dan peralatan jovemeaas pot too (harga satuan pekemaanpertoore .a. untuk pemberian plat menggunakan besi beton polos no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan( rp) jumlah harga rp) o ike korek uu mantan arga tenagakeja o u1250) boa ben antar teara paman area tenaga kera bahan danperamtan (rp eooremead spot fara satuan pekejampertong .b. untuk pemberian kolom balok, ring baik dan spoof menggunakan besi beton polos no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan( rp) jumlah harga rp) er. maaaaaaasw memaksa uu poomsae harga tenaganya boa v u u uo mbah warga bahan peralatan mba amarah buta harga tenaga kera bahan dan peralatan a07 overhead sport) gap harga saman peketaampertooketory ug, .b. untuk pemberian kolom balok, ring baik dan spoof menggunakan besi beton ulir (mo uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) memaksa u u u u u u u u o oman arga tenagakeja boa v u mbah ara bahan o608, perataan u mba area peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead proto too pon harga satuan pekemaanpertookem: .b. untuk pemberian kolom balok, ring baik dan spoof menggunakan besi beton uliruoa01 harga saman pekemaanpertookemy pemberian jaring kawat wireless) untuk plat atau dinding (ol uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) uya menagakema u u u mantan tema kaa aro aman bahan says ana teara paman area tenaga kera bahan danperaatan ebg eooremead spot aan bara satuan pekeammpertooke pemberian jaring kawat wireless) untuk plat atau dinding no\| uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) . memaksa ttu uu kota arga tenaga kerja: boa uo man ara bahan peralatan mba ara perintah bumi harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead sport) harga saman peketaampertookatory pemberian 100kg kabel prestressed polos strand uraian kode (satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lah oo. a3,a menagakea mba area tenagakeja boa tampah u u mba amarah umi harga tenaga kera bahan dan peralatan wr: overhead prof( contoh15x) harga satuan pekerjaanpertookemy mengangkut menaikan 100kg tulangan setiap kenaikan vertikal atau jarak horizontal setiap 25m tapak pemasangan manual kenaikan uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) ash menagakema woman harga tenaga kerja boj bawahtookem mekanis penambahan jarak horizontal 10m s.d uraian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) ash aa tenaga kerja yoo woman harga tenaga kera boj bawah oma harga bahan aman ama pem bulan aga tenaga kena bahan dan peramban ba, fama sewa peerampertooke termasuk operator dan bahan bakar mekanis setiap penambahan jarak horizontal 25m uraian kode (satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal oo. aka mantan tenaga kena tanaman amtaniara peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg overhead promo harga satuan pekerjaamper 100kg d#e) oo d21, termasuk operator dan bahan bakar mekanis (setiap kenaikan uraian kode (satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lah oo. a3,a aka mana tenagakeia uut tamatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead promo basa saman peremaanperant bekisting lantai b.2l.a. 1m2 bekisting lantai beton expose dengan multiplex tp) b.2l.a.l.auu aman tara tenagakaja uu uu mahar bahan o7160. gama u u kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan joverheaas proto harga satuan pekeraanpermpr b.2l.a.1l.bpembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi meter (rol organ kode satuan koefisien harga satuan (ep) jumlah harga rp3 ama oo! thangka eoa s000\| (kepala tukang o200\| mana o200\| \| pom meme ibowenkayug8107700m elang asas o0\| semenportang ketat pasirbeo ono oat a20 parabsape omar assa is\| pop harga satuan peragaan( pengukuran dan pemasangan bouwplank (rol organ kota satuan koefisien harga satuan (ep) jumlah harga rp3 ama oo! thangka eoa o000 (keran tukang powo \| .ooo01 mang o0so\| pom emma tulmantaeks soon a25 oo! ( koutamanparana72o voor\| mea poems harga satuan pekerjaan pembuatan kantor sementara lantai plesteran (ref uran kota satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) pee poo a000000\| tayangkan \| takangbatu \| ( kereta tukang ros p o2000\| \| ( angelo oa o0s00\| oem ( bokenkauos1room ame gea ( halaman oas00\| jasad 2o20100\| anni bes jsemenpotana e0000\| so.o00 terpasang a00 pesrbeon ( orabeoh a00 palmerah jsenepatpats3o 5paaeamao esapepogmm mantan tema aman bahan ama team jumlah harga tenaga kerja bahan dan perdata overhead# prot basa saman peremaanperant mas b.2too rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg overhead promo pama satan pekerjaan peras b.2l.a.1l.ds256sr ramah u u man ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g joverheaas profil bara satuan pekemaanperanr ara bahan usa era mah sama path jumlah harga tenaga kerja bahan dan perdata rei sat overhead# prot usa basa saman pekemaanperantama rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg overhead prota basa saman peremaanperant aruo1855 gama kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead proto bara satuan pekemaanperanbah ara bahan use geram mah sama path jumlah harga tenaga kerja bahan dan peranan feri sas joveheads prom jawa satan pekerampermtr a20sao jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg overhead promo pama satan pekerjaan perataea tenagakeia u u uu tanam bahan osn ama umrah harga tenaga kerja bahan dan peralatan overhead promo basa saman peremaanperant usmantan tenaga kia mahar bahan ramah u u uu kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead proto harga satuan pekeraanpermpar ban ramah u u kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan hb: usa overhead proto use. fasa satuan pekeraanpermpr use .b. bekisting lantai beton biasa dengan multiplex atau (tp) .b.l.a m ara tenaga kena mana bahan o000007 ama rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg overhead# prom para saman pertanam bahan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan reg joveead promo para saman pekerauu uu motor bahan usa gama u u kebumian harga tenaga kera bahan dan peralatan desa joverheaas profit hargtah harga tenagakaja amateaaa paman area tenaga kera bahan danperaatan eooremead spot jer forma saman pererarpa tenaga kena u tanam bahan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan re1g overhead promo para saman pekmah ara bahan ramah u u uu kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g uss joverheaas proto fasa sawan pekemampermprh". mma tu uu uu uu motor bahan gama u u man ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan hb: uss overhead proto fasmah kara tenagakaja men mal men men aaa men pemaksaan dome warga satuan pekerjaan bem mahar bahan a02 agama uu kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan hui overhead proto too j5: harga satuan pekerjaanperm db) pekerjaan bekisting .b. bekisting lantai beton biasa dengan multiplex (tp) kali pakai no\| varian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal koma uu uu mah area tenagakaja bea uu uu mah area bahan gerah uu mah ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead profit hara satuan pekeraanpermtomana tenaga a00) amuanara bah umam damn harga tenaga koja bahan dan peralatan overhead pronto too sma saman pekeraamperantra t u52narpa tenaga kena u u uu rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan fe1g overhead promo pama saman peke ttu menara tenaga kei motor bahan ramah u u kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan (tg uss overhead proto harga satuan pekeraanpermpr .c. bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu (tp) .c. bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu (tp) kali pakai no\| varian kode satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal mma uu uu uu mahar bahan uo001200. gama uu mah amat kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead proto laga satuan pekeraanpermpr usaikeia bem u u u u u u u u gama u uu kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g joverheaas profit too os. fasa setan pekemaampermprhuu aman area tenagakaja bea uu tu motor bahan asaasaae\| geraman man ama aah kebumian harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g joverheaas proto too bara satuan pekemaanperanrrea tenagakeja boa uu v u u mba warga bahan o o5002. perataan g u uu man ara pernah buatan harga tenaga kera bahan dan peralatan ar: overhead sport) too gak u u haa satuan pekeraanpermor .d. 1m' perancah bekisting lantai menggunakan kaso cm, tinggi m'", jat .d. 1m' perancah bekisting lantai menggunakan kaso cm, tinggi m'", jat 60cmi u u antar teara paman area tenaga kera aman dan peralatan eoovemead spot amas saman peream. memaksa aorta harga tenaga kerja o u1, boa umbara bahan o o56550625\| perayaan ata amarah rumah harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) jawa satuan pekemaampermtprh toba15batal memaksa ttu vj harga tenagakema boa mbah ara bahan peralatan tan area perintah jumlah harga tenaga kera, bahan dan peralatan b:g sa5153 overhead proto too a16 pasasatanperemaanja boj bawah paman arga bahan peralatan oom harga peralatan jumlah harga tenaga kera, bahan dan peralatan b:g sasa0 overhead proto too sasa asa satuan pekemaanperm doo u uo esa .e. perancah bekisting lantai menggunakan dolken cm, tinggi 4m,jatyoo has bs. menagakema u woman harga tenaga kerja o ai1500 boa oomtanarga bahan o215, perataan ata areu v u mbah ara bahan o o218057 selatan mba amarah bumi harga tenaga kera bahan dan peralatan overhead sport) too hara satuan pekeraanpermorwah u oomtanarga bahan m00270r sea.a aa7500 boj bawah u mbah ara bahan peralatan u u u mba harga peralatan rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan b:g overhead spree) jawa satuan pekemaampermprh o2057\| perancah bekisting lantai menggunakan bambu cm, tinggi jat .f. m perancah bekisting lantai menggunakan bambu cm, tinggi 4m, jati 80coa u u ama area bahan perayaan ata amarah (d rumah harga tenaga kerja bahan dan peralatan wr: overhead sport jawa satuan pekemaampermprh .f. 1m perancah bekisting lantai menggunakan bambu cm, tinggi jatarea tenaga kerja o a00 boa u u iv mba area bahan peralatan mba arasasi15 .f.aan u u v u domain harga bahan peralatan omah harga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan soo overhead proto too pasawahan peremaanperm years .f. 1mwoman harga bahan ser peralatan omah harga peralatan jumlah harga tenaga kerja bahan dan peralatan joverheadtproito too bara satuan pekemaanpermtp: 1m? bekisting lantai floordeck tipe pelat jap uraian kode (satuan koefisien harga satuan rp) jumlah harga rp) lal menagakea harga tenagakeja
alt sekolah tinggi ilmu hukum jl. ade irma suryani samarinda telp. awang long rain email website sih awanglong.ac.id ban pt nomor sk ban pt aired s vii surat keputusan ketua sekolah tinggi ilmu hukum awang long nomor sk sih awl iii tentang tim penguji seminar proposal skripsi semester genap tahun akademik program studi ilmu hukum sekolah tinggi ilmu hukum awang long ketua sekolah tinggi ilmu hukum awang long menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tri darma perguruan tinggi sekolah tinggi ilmu hukum awang long semester genap tahun akademik dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi: untuk keperluan tersebut atas perlu diterbitkan keputusan ketua sekolah tinggi ilmu hukum awang loban pt nomor sk ban pt aired s ix statuta sekolah tinggi ilmu hukum awang long tahun surat usulan ka. prodi ilmu hukum sekolah tinggi ilmu hukum awang long. memutuskan menetapkan pertama mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim penguji seminar proposal skripsi semester genap tahun akademik pada program studi ilmu hukum sekolah tinggi ilmu hukum awang long. kedua akibat diterbitkannya keputusan ini biaya pelaksanaan dibebankan pada anggaran dan pendapatan sekolah tinggi ilmu hukum awang long semester genap tahun akademik ketiga apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ditetapkan samarinda pada tanggal maret ketua, sg. sekolah tinggi ilmu hukum awang long enya ape husni thamrin, s.h., m.m., m.h. nid:
sekolah tinggi ilmu hukum ema bas ot: awang long end :sthhawanglongand@gmallcom ban pt nomor sk ban pt aired s ix website sih awanglong.ac.id ama ran? jami rererrcv earreree ltere surat keputusan ketua sekolah tinggi ilmu hukum awang long nomor: sih awl i1 tentang kurikulum program studi ilmu hukum sekolah tinggi ilmu hukum awang long menimbang bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan hukum terkini, kebutuhan pengguna lulusan, dan visi misi sih awang long, kurikulum program studi ilmu hukum sih awang long sebagaimana ditetapkan surat keputusan ketua sih nomor sih awl vii tentang kurikulum program studi ilmu hukum sih awang long perlu diganti dengan kurikulum yang baru: bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diterbitkan keputusan ketumenteri pendidikan nasional nomor tentang kurikulum intimemutuskan menetapkan pertama kurikulum program studi ilmu hukum sih awang long sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua kurikulum program studi ilmu hukum sih awang long diberlakukan bagi mahasiswa program studi ilmu hukum sih awang long angkatan dan seterusnya. ketiga mahasiswa program studi ilmu hukum sih awang longselain sebagaimana dimaksud pada dictum kedua, tetap mempergunakan kurikulum program studi ilmu hukum sih awang long sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ketua sekolah tinggi ilmu hukum awang long nomor sih awl vii tentang kurikulum program studi ilmu hukum sih awang long sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa angkatan keempat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. kelima bilamansamarinda pada tanggal: januari ketua sih awang long, gm ) dan dr. husni thamrin, s.h., m.m., m.h. nid.
bupati karangasem provinsi balupatikarangasem provinsi bali pera turu:ma apenin^mnain ribu dua ratus enam puluh rupiah). besaran bagian hasil retribusi tahun an^imakenam ribu dua ratus enam puluh rupiah). besaran bagian hasil retribusi tahun anggemak:: keterangan: bagian hasil pajak retribusi daerah yang diterima desa penerimaan pembagian secara merata setiap desa yang diterima desa pembagian secara proporsional yang diterima desa bhp keterangan: penerimaan pembagian secara merata setiap desa yang diterima desa bhp pagu bagian hasil pajak retribusi daerah kabupaten jumlah desa se kabupaten karangasem %bhp) keterangan: vli) kv2i) (r3 kv3i) {r4 kv4i) keterangan:, keterangan bhp bagian hasil pajak retribusi daerah yang diterima desa "i" penerimaan pembagian secara merata setiap desa yang diterima desa "i" pembagian secara proporsional yang diterima desa bhp keterangan penerimaan pembagian secara merata setiap desa yang diterima desa "i" bhp pagu bagian basil pajak retribusi daerah kabupaten jumlah desa se kabupaten karangasem bhp) keterangan: vli) kv2i) (r3 kv3i) (r4 kv4i) keterangan(:yang yang ^.ggbupati karangasem gede dana sekretaris\daerah kabupaten karangasem, ketut berita daerah kabupaten karangasem diundangkan amlapura pada tanggal januari gede dana ngasem tahun n0m0r sekretaris daerah kabupaten karangasem, berita daerahnama desa jumlah penduduk luas wilayah jumlah angka kemiskinan indeks kesulitffljumlah luas jumlah indeks namadesa angka kesulitan penduduk wilayahnama desa jumlah penduduk luas wilayah jumlah angka kemiskinan indeks kesulit\|^ gede dana jumlah luas jumlah indeks nama desa penduduk wilayah angka kesulitan kemiskinlp" }bubutan lista abang pimpin patah cilik purwakarta kerta mandala jabatan nawa perti lampiran peraturanbupatiilai nilai bobot nilaibobot nilai nilailiving tali bubutan lista abang pimpin data cilik purwakarta kerta mandala mayasari nawa perti"k gede dana nilai nilai bobot nilai bobot nilai nilai bobot bobot namadesa jumlah bobot jumlah indeks desa penduduk luas angka kesulitan setiap wilayah kemiskinan geografisl desa bagian hasil pajak per desa bagian hasil retribusi per desa tongan rendang menang besatao lf\f\ r\rv pertama tegalinggah bukit babi trying tali bubutan lista abang pimpindesa bagian hasil pajak per bagian hasil retribusi desa pernamaafagian hasil pajak per desa t95. bagian hasil retribusi per desa ^bupati karangasem, cede dana bagian hasil pajak per bagian hasil retribusi nama desa desa perngasem, menimbang: bahwa de, mak: undang undang dasar negara epubdewan perwakilan rakyat daerah. ketentudiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam menjadi (empat puluh juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) termasuk pajak; wakil ketua dprd sebesar rp. (tiga puluh tiga juta rupiah) termasuk pajak; dan juta anggota dprd sebesar (dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) termasufir bupati karangasem, fii gede dana sekitar kabupaten karangasem, ketut beda merta berita daerah kabupaten karangasem tahun nomor
menimbang mengingat bupati karangasem, bahwa untuk mewujudkan anggaran pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalamperlu ditetapkan target penerimaan tiap triwulan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tahapan pencapaian target minimal yang wajib diupayakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan masing masing; bahwa sesua^lingkungan pemerintah kabupaten karangasem. kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah lingkungan pemerintl^ma rencana penerimaan minimal yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu. menetapkan target penerimaan tiap triwulan pajak dan retribusn retribusipenerimaanaim diundangkan amlapura pada tanggal 2i7 januari sekretaris kabupaten karangasem ketut sedang m^a berita daerah kabupaten ni^pajak daerah pajak hotel badan pengelola keuangan dan aset daerah pajak restoran badan pengelola keuangan dan aset daerah pajak hiburan badan pengelola keuangan dan aset daerah pajak reklame badan pengelola keuangan dan aset daerah pajak penerangan jalan badan pengelola keuangan dan aset daerah pajak parkir badan pengelola keuangan dan aset daerah pajak air tanah badan pengelola keuangan dan aset daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan badan pengelola keuangan dan aset daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan badan pengelola keuangan dan aset daerah pajak mineral bukan logam dan batuan badan pengelola keuangan dan aset daerah ii. retribusi daerah retribusi jasa umum retribusi pelayanan kesehatan dinas kesehatan pajak daerah retribusi daerah perangkat daerah anggaran pendapatan dalam apelpelayanan persamaan kebersihkoperasi, usaha kecil dan menengah,nyediaan dan atau penyediaan kakus dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman retribusi jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas kebudayaan dan pariwisata retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga retribusi pemakaian kekayaan daerah bagian umum retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdaeranean retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dinas perhubungan retribusi pelayanan tempat khusus parkir dinas perhubungan retribusi rumah potong hewan dinas pertanian, pangan, dan perikanan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dinas kebudayaan dan pariwisatatempat rekreasi dan olah raga dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga retribusi penjualan produksi usaha daerah dinas pertanian, pangan, dan perikanan retribusi perizinan tertentu retribusi izin mendirikan bangunan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dinas koperasi, usaha kec dan menengah, perindustrian dan perdagangan retribusi izin trayek dinas perhubungan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing dinas ketenagakerjaan bupati karangasem,dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang: mengingat: bupati karangasem, bahwa berdasarkubahan nomenklatur jenis perizinan, maka^^'.or tam.bahan lem^215};. lampirandiubah m.menjadi sebagai.ana tercantum. dalam lam.peran j^ur igededana diundangkan amlapura pada tanggal januari sekretaris\daerah kabupaten karangasem, ketut sedang jtajenis perizinan berusaha yang didaftarkan melalui sistem online single submission risk based approach (oss rba) lingkup persyaratan perizinan prasarana usaha izin usaha persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pakar) kkp; persetujuan lingkungan; persetujuan bangunan gedung pbg); dan sertifikat laik fungsi slf). lingkup perizinan berusaha perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan; perizinan berusaha sektor pertanian; perizinan berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan; perizinan berusaha energi dan sumber daya mineral; perizinan berusaha sektor perindustrian; perizinan berusaha sektor perdagangan; perizinan berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; perizinan berusaha sektor transportasi; perizinan berusaha sektor kesehatan obat dan makanan; perizinan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan; perizinan berusaha sektor pariwisata; perizinan berusaha sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan; dan perizinan berusaha sektor pengoperasian, usaha mikro kecil dan menengah. ii. jenis izin yang didaftarkan secara manual non oss sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat: persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pakar) non berusaha; persetujuan bangunan gedung pbg); persetujuan lingkungan; dan izin penataan lahan. sektor perdagangan izin penyimpanan bahan bakar; dan surat izin tempat usaha minuman beralkohol situ mb). sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik: izin penyelenggaraan reklame. sektor sosial: izin yayasan; izin panti; izin pengumpulan uang atau barang pub} dan izin undian gratis berhadiah ugb). sektor kesehatan obat dan makanan sip dokter dokter gigi; sip bidan; sip perawat; sip perawat gigi; sip tenaga farmasi; sip tenaga gizi; sip sanitation; sip radiografi; sip fisioterapi; sip analis; sip refraksionis; surat izin pengobat tradisional sit); izin penyelenggara pengobatan tradisional; surat izin perbekalan kesehatan rumah tangga part); surat izin penyelenggaraan pelayanan dialisis; sip perekam medis; izin penyelenggaraan optikal; dan sip penata anestesi. sektor transportasi: perpanjangan izin trayek; izin trayek dengan tujuan tertentu; izin pengusahaan penyelenggaraan usaha parkir. sektor pendidikan dan kebudayaan izin pendirian taman kanak kanak tk) negeri; dan izin operasional taman kanak kanak tk) negeri. sektor pertanian surat izin praktik dokter hewan dokter hewan spesialis; surat izin paramedis veteriner pelayanan kesehatan hewan; surat izin paramedis veteriner pelayanan inseminator; surat izin paramedis veteriner pelayanan pemeriksa kepentingan; dan surat izin paramedis veteriner asisten teknik reproduksi. iii. pelayanan non perizinan legalised izin; pembatalan izin; pencabutan izin; surat keterangan dalam proses perizinan; surat kesesuaian zonasi menara; dan surat keterangan penelitian; bupati karangasem,^dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karangasem, menimbang: bahwa berdasarkan rencana kerja anggaran perusahaan induk tahun perusahaan umum daerah tirta tohlangkir kabupaten karangasem, terkait adanya perubahan besaran tunjangan transportasi, makasudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehinggaomor negara republik indonesia tahun nomor peraturan daerah nomor perda tentang pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat karangasem; peraturan daerah nomor tahun tentang perusahaan daerah air min. ketentuan hurufdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: gaji direktur dam yang dinamakan perusahaan umum daerah tirta tohlangkir kabupaten karangasem yaitu sebesar rp. dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) perbulan. selain gaji yang diterima sebagaimana dimaksud pada direktur dapat diberikan tunjangan sebagai berikut: tunjangan hari raya sebesar (satu) kali gaji yang diterima dan diberikan (satu) kali dalam setahun; tunjangan gaji sebesar (satu) kali gaji yang diterima; tunjangan pengganti sewa rumah sebesar rp. ,"( dua juta seratus ribu rupiah) perbulan; dan tunjangan transportasiv31 januari ditetapkan amlapura pada tanggal januari bupati karangasem, igededana[p sekretaris kabupaten karangasem, ketut se0ana mert berita daerah kabu^^n karangasem tahun nomor8menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karangasem, bahwa untuk pencegahan dan pengendalian corona vis disease diperlukan upaya percepatan penanganan secara terpadu dan menyeluruh; bahwa untuk meningkatkan tindakan pencegahan dan pengendalian corona virus disease yang dilakukan melalui upaya penelusuran kontak tracking dan tracing, diperlukan adanya partisipasi masyarakat melalui penggunaan teknologi yang terintegrasi;i1\l^coj?karangasem tahun nomor diubah menjadi sebagai berikut: warga negara indonesia; orang asing atau wisatawan mancanegara, dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. (la) perorangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu perorangan warga negara indonesiib) orang asing atau wisatawan mancanegara sebagaimana dimaksud pada hum yaituketentuan diubah, warga negara indonesia, orang asing atau wisatawan mancanegar{physical distancing) minimal (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal (satu koma lima) meter; tidak beraktivitas tempat umum keramaian jika mengalami gejala mini seperti demam batuk pilek nyeri tenggorokan; melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat pubs); bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran dan bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjuk pier tempat tempat yang mudah dilihat; hand sanitizer minimal pintu masuk dan keluar; alat pengukur suhu tubuh {thermo gun thermo scanner) dengan jumlah yang memadai; dan memasang dan memanfaatkan scan optimal aplikasi peduli; melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan; menyediakan dan atau memasang media informasi himbauan protokol kesehatan;mketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: perorangan warga negara indonesia, orang asing atau wisatawan mancanegarawarga negara indonesia yang melakukan perjalanana) berupa: sebesar rp. (b), berupa .bagian tidak menggunakan masker pada saat beraktifitas dan berkegiatan diluar rumah dengan ketentuan sebagai berikut: membayar denda administratif sebesar rp. (satu jutarupiah) apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk pertama kali; dan deportasi apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kali(;administratif sebagaimana dimaksud pada perorangan warga negara indonesia, orang asing atau wisatawan mancanegara, danberdasarkan wig wig atau pararel desa adportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf b), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan danlaksanakan dalam hal tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam mem1sem. diundangkan amlapura pada tanggal14 pebruari sehrejiaris daerah kabupaten karangasem, ketut sedan^serta berita dae^ kabupaten^karangasem tahun nomor ditetapkan amlapura pada tanggal pebruari bupati karangasem,^ gede dana \rf^
bupatikarangasem provinsi!s aparatur sipil negara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karangasem, menimbang mengingat: bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan nama jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan tahun serta perubahan besaran penerimaan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara yang ditentukan berdasarkan indeks pembangunan manusia; bahwa berdasarkan surat plh. direktur jendral bina keuangan daerah kementerian dalam negeri, nomor kedua, tanggal maret perihal persetujuan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara tahun bahwao); peraturan bupati nomor tahun tentang kelas jabatan lingkungan pemerintah daerah serta daerah kabupaten karangasem tahun nomoryaitu: tpp berdasarkan beban kerja diberikan kepadasetda, camat, dan kepala pelaksana bpbd; besaran tpp berdasarkan beban kerja paling besar (empat puluh persen) dari besaran basic tpp; dan besaran alokasi tpp berdasarkan beban kerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut: tpp tpp) keterangan: topik alokasi tpp berdasarkan bahan kerja bpp basic tppyaitu: tpp berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada asn sebagaimana tercantum dalam lampiran dan ii; besaran tpp berdasarkan kondisi kerja paling besar (tujuh puluh sembilan koma delapan persen) dari besaran basic tpp; dan besaran alokasi tpp berdasarkan kondisi kerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut: tpp tpp) keterangan: app alokasi tpp berdasarkan kondisi kerja bpp basic tpp ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tpp tidak diberikan kepada asn yang: diperbantukan dipekerjakan pada instansi lain; ditugaskan sebagai penjabat kepala desa;;kanan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara; tugas belajar; dibebaskan dari jabatan organiknya; sedang menjalani cuti besar atau cuti luar tanggungan negara; cuti sakit lebih dari (satu) bulan; sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; belumesuai ketentuan; atau dimutasi masih membawa barang milik daerah belum menyerahkan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tpp bagi asn pindahan dari instansi daerah lain diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan dan atau berikutnya sepanjang sudah dianggarkan dalam belanja gaji. ketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikuttruksi;besaran tpp per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada hurufdan peraturan bupati ini. besaran tpp per jabatan sesuai lampiran dan ditetapkan dengan keputusan bupati ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang menangani kepegawaiansekali dan dihitung %sampai dengan kategori baik dan dihitung sampai dengan kategori cukup dan dihitung sampai dengan kategori kurang dan dihitung dan sampai dengan kategori rang sekali dan dihitung capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada input melalui sistem e kinerja dan divalidasi oleh atasan langsung paling lam bat haripada sekretariat daerah, camat dan kepala pelaksana bpbd. pelaksanaan tugas yang sudah dibayar dengan ketentuan lainnya tidak dapat dihitung input dalam aplikasi e kinerja. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:lkarena perbuatannya mengakibatkan kerugian negara daerah yang dibuktikan dengan temuan pemeriksa hanya dibayarkan sampai kerugian tersebut dipulihkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dalam hal kerugian negara daerah sebagaimana dimaksud pada huruf tidak terpenuhi, maka dibebaskan dari jabatan organiknya; dan asn yang kena sanksi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi tgr) dikenakan pengurangan sebesar (tujuh puluh persen) selama sanksi berlaku. ketentuan dan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas pit atau jika setara menerima tpp jabatan definitif ditambah (dua puluh persen) dari tpp jabatan yang ditangkapnya. dihapusit)pemberian tpp bagi pelaksana tugas pit)jabatan pelaksana yang ditugaskan kelas jabatan yang lebih tinggi, hanya menerima tpp padajabatan yang lebih tinggi. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: asn yang melaporkan penerimaan gratifikasi dibuktikan dengan surat laporan komisi pemberantasan korupsi diberikan penghargaan tambahan tpp sebesar (dua puluh persen) dari tpp jabatan berkenaan selama (satu) bulan. antara bab dan bab vii disisipkan (satu) bab yakni bab via, dan diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga keseluruhan bab via berbunyi sebagai berikut: bab via ketentuan peralihan proses penghitungan dan pembayaran tpp pada triwulan (pertama) tahun anggaran yang belum dibayarkan sebelum peraturan bupati ini ditetapkan, dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati ini. 1gede dana diundangkan amlapura pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten karangasem, berita daerah kabur tambahan pengadilan pegawai jabatan struktural lingkungan pemerintah kabupaten karangasem kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi basic pegawai tpp jabatan as. karangasem pertimbangan b ban ker)a pesta kera tempat bertugas kon era kelangkaan proses 08yet# lainnya sekretariat daerah sekretaris daerah sekretariat daerah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah asisten perekonomian pembangunan secretariat dae rah asisten administrasi sekretariat daerah bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat kepala bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah bagian hukum kepala bagian hukum sekretariat daerah bagan perekonomian dan pembangunan kepala bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah bagan pengadaan barang dan jana kepala bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah bagan umum kepala bagian mum sekretariat daerah bagian organisasi kepala bagian organisasi sekretariat daerah bagian protokol dan komunikasi pimpinan kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat dae rah subbagian protokol kepala subbagian protokol sekretariat daerah 8sekretariat dewan perwakilan rakyat dae rah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bagian umum kepala bagian mum sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kepala subbagian tata usaha sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah begin program dan keuangan kepala bagian program dan keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat dae rah kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi basic tpp pegawai tpp jabatan ka. karangasem pertimbangan be8an kera prestasi kera tempat bertugas kondisi kerja kelangkaan profesi obyektif lainnya bagian persidangan dan perundang undangan kepala bagian persidangan dan perundang undangan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerahekretariat dewan perwakilan rakyat daerah inspektorat daerah inspektur inspektorat daerah beleretarlat inspektorat daerah sekretaris inspektorat inspektorat daerah kepala subbagian umum dan keuanganla yah inspektur pembantu wilayah inspektorat daerah inspektur pembantu wilayah iii inspektur pembantu wilayah illnvestigatif dan pengaduan mayarakat inspektur pembantu investigasi dan pengaduan inspektorat daerah masyarakat dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga sekretariat dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga sekretaris dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kepala subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kepala bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar dinas pendidikan, kepemudaan dan sekolah menengah pertama dan olahraga kepala seksi pengelolaan pendidikan sekolah dasar dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kepala seksi pengelolaan pendidikan sekolah dinas pendidikan, kepemudaan menengah pertama dan olahraga bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal kepala bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dinas pendidikan, kepemudaan dan pendidikan nonformal dan olahraga kepala seksi pengelolaan pendidikan anak usia dini dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kepala seksi pengelolaan pendidikan nonformal dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra kepala bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan dinas pendidikan, kepemudaan sastra dan olahraga kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi ai tpp pegawai tpp jabatan ka8. karangasem pertimbangan be8an kera prestasi kera tempat bertugas kondisi kera kelangkaan profesi obyektif lainnya kepala seksi kurikulum dinas pendidikan, pemujaan dan olah1raga kepala seksi pembinaan pengembangan dan dinas pendidikan, kepemudaan perlindungan bahasa dan sastra serta perizinan dan olahraga pendidikan bidang pendidik dan tenaga kependidikan kepala bidang pendidik dan tenaga kependidikan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga kepala seksi perhitungan dan pemetaan pendidik dan dinas pendidikan, kepemudaan tenaga kependidikan dan olahraga kepala seksi penataan pendistribusian pendidik dan dinas pendidikan, kepemudaan tenaga kependidikan dan olahraga bidang kepemudaan dan olahraga kepala bidang kepemudaan dan olahraga dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga dina kee hutan kepala dinas kesehatan dinas kesehatan sekret lat dln kee hutan sekretaris dias kesehatan dinas kesehatan kepala subbagian umum dinas kesehatan kepala subbagian keuangan dinas kesehatan bidang upaya kesehatan kepala bidang upaya kesehatan dinas kesehatan bidang peningkatan kapasitas 8sumber daya kesehatan kepala bidang peningkatan kapasitas sumber daya dinas kesehatan kesehatan bidang farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan minuman kepala bidang farmasi, alat kesehatan dan dinas kesehatan pengawasan makanan minuman utd rumah sakit pratama direktur rumah sakit pratama rumah sakit pratama kepala seksi keperawatan rumah sakit pratama kepala seksi pelayanan medis ruah sakit pratama kepala seksi penunjang medis rumah sakit pratama kepala subbagian tata usaha rumah sakit pratama laboratorium kesehatan kepala utd laboratorium kesehatankelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi asc tpp pegawai tpp jabatan ka. karangasem pertimbangan ban kera pres'asi kera tempat bertugas kondisi! kera kelangkaan profesi 0vet lainnya utd puskesmas berantem kepala puskesmas berantem dinas kesehatan kepala tata usaha dinas kesehatan utd puskesmas selat kepala puskesmas selat dinas kesehatan kepala tata usaha dinas kesehatan utd puskesmas semen kepala puskesmas semen dinas kesehatan kepala tata usaha dinas kesehatan utd puskesmas rendang kepala puskesmas rendmanggis kepala puskesmas manggis dins kesehatan kepala tata usaha dinas kesehatan utd pure mas manis kepala puskesmas manggis dinas kesehatan kepala tata saha dinas kesehatan rumah sakit umum daerah direktur rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah bagian tata usaha kepala bagian tata usaha rumah sakit umum daerah kepala subbagian umum dan kepegawaian rumah sakit unum dae rah kepala subbagian penyusunan program, evaluasi dan rumah sakit umum daerah pelaporan kepala subbagian keuangan dan akuntansi rumah sakit umum dae rah bidang pelayanan kepala bidang pelayanan rumah sakit umum dae rah kepala saksi pelayanan medis rumah sakit umum daerah kepala seksi keperawatan rumah sakit umum daerah bidang penunjang kepala bidang penunjang rumah sakit umum daerah kepala seksi penunjang medis rumah sakit umum daerah kepala seksi penunjang non medis rumah sakit umum daerah kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi asc 1pp pegawai tpp jabatan ka. karangasem pertimbangan ban kera prestasi kera tempat bertugas kono#si kera kelangkaan proses o8yeti lainnya bidang pengembangan 8sumber daya manusia dan penjamin mutu kepala bidang pengembangan sumber daya manusia rumah sakit umum daerah dan penjamin must kepala seksi pengembangan sumber daya manusia ranah sakit umum dae rah dan pendidikan dan pelatihan kepala seksi penjamin mutu dan akreditasi rumah sakit tum daerah dina pemeran umum dan penataan rung perumahan rakyat dan kawasan perm ukl man kepala dinas pekerjaan umum dan penataan rang, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman eluretarlat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan dinas pekerjaan umum dan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepala subbagian umum dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepala subbagian keuangan dinas pekerjaan mum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman bidang 8sumber daya kepala bidang 8sumber daya air dinas pekerjaan mun dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman bidang bina konstruk kepala bidang bina konstruksi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman bidang cipta karya kepala bidang cipta arya dinas pekerjaan umu dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman bidang bina marga kepalabidang penataan ruang kepalelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi asc tpp peta wal tpp jabatan ab. karangasem pertimbangan ban ker)a prestasi kera tempat bertugas kondisi kera kelangkaan profesi o8aktif lainnya bidang perumahan dan kawasan permukiman kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukimen kepalasekretariat dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluar sekretariskepala subbagian umum dan keuangan dinas sosial, pemberian kepala bidang pemberdayaan dan perlindungan sosialrehabilitasi solid dan penanganan bencana kepala bidang rehabilitasi sosial dan penanganan dinas sosial, pemberdayaan bencanadinas sosial, pemberdayaan berencana perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hal anal kepala bidang pemberdayaan perempuan dan dinas sosial, pemberdayaan pemenuhan hak anak perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana utd ppa 11f kepala utdusaha kepala subbagian tata usahlas a$c gawa kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi jabatan karan gas tpp kera peta4 kera temp bertugas kon kera kelangkaan profesi pet6angan 08vet lain dina pemadam kebakaran dan penyelamatan kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sekretariat dina pemadam kebakaran dan penyelamatan sekretaris dinas peladen kebakaran dan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan penyelamatan kepala subbagian umum dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kepala subbagian keuangan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan bidang pencegahan kepala bidang pencegahan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kepala seksi pencegahan dan inspeksi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kepala seksi peningkatan kapasitas aparatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan bidang pemadaman, penyelamatan dan warna pramana kepala bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dinas pemadam kebakaran dan prasarana penyelamatan kepala seksi pemadaman kebakaran, penyelamatan dinas pemadam kebakaran dan dan evakuasi penyelamatan kepala seksi sarana prasarana, informasi dan dinas pemadam kebakaran dan pengolahan data penyelamatan dina lingkungan hid kepala dinas lingkungan hidup dinas lingkungan hidup sekretariat din lingkungan sekretaris dinas lingkungan hidup dinas lingkungan hid kepala subbagian umum dan keuangan dinas lingkungan hidup bidang perencanaan pengelolaan lingkungan hid kepala bidang perencanaan pengelolaan lingkungan dinas lingkungan hidup hid bidang pengelolaan sam pah kepala bidang pengelolaan sam pal dinas lingkungan hid bidang pengendalian lingkungan hid kepala bidang pengendalian lingkungan hidup dinas lingkungan hidup utd laboratorium lingkungan kepala utd laboratorium lingkungan dinas lingkungan hidup kepala sebagian tata usaha dinas lingkungan hidup dinas kependudukan dan pencatatan bill kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil sekretariat haas kependudukan dan pencatatan 8pil sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil kepala subbagian umum dinas kependudukan dan pencatatan sipil kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi pegawafesi o8aktif lainnya kepala subbagian keuangan dinas pendudukan dan pencatatan sipil bidang pelayanan pencatatan sipil kepala bidang pelayanan pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil bidang pelayanan pendaftaran peduduk kepala bidang pelayanan pendaftaran peduduk dinas kependudukan dan pencatatan sipildinas kependudukan dan kependud akan pencatatan sipil bidang pengelolaan profil kependudukan kepala bidang pengelolaan profil kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas pemberdayaan masyarakat dan dena kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sekretariat dina pemberdayaan masyarakat dan desa sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kepala subbagian mum dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kepala subbagian kenangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bidang penataan den kepala bidang penataan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kerjasama desa kepala bidang kerjasama desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bidang administrasi pemerintahan dea kepala bidang administrasi pemerintahan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bidang lembaga dea kepala bidang lembaga desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dinbagian unum dinas perhubungan kepala subbagian kenangan dinas perhubungan bidang land lint s kepala bidang lalu lintas dinas perhubungan kepala saksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dinas perhubungan kepala seksi pembinaan dan keselamatan lalu lintas dinas perhubungan dan penegakan hukum kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi bas pegawai tpp jabatan gab. kara ngasem pertimbangan ban kera prestasi kera tempat bertugas kondisi kera kelangkaan profesi 08yuti lainnya bidang angkutan kepala bidang angkutan dinas perhubungan kepala seksi terminal dan parkir dinas perhubungan pala saksi angkutan orang dan barang dinas perhubungan bidang sarana dan prasarana bidang sarana dan prasarana dinas perhubungan kepala seksi penyediaan perlengkapan dan prasarana dinas perhubungan jalan kepala seksi rehabilitasi dan pemeliharaan dinas perhubungan perlengkapan dan prasarana jalan utd pengujian kendaraan bermotor kepala pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan kepala subbagian tata usaha dinas perhubungan dinas komunikasi dan informatika kepala dinas komunikasi dan informatika dinas komunikasi dan information sekretariat dinas komunikasi dan informatika sekretaris dinas komunikasi dan information dinas komunikasi dan informatika kepala subbagian umum dan keuangan dinas komunikasi dan informatikdinas nominasi dan publik informatika ing aplikasi informatika kepalakepala bidang persandian dan statistik sektoral dinas komunikasi dan informationsekretariat dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan sekretariskepala subbagian umum dinas operasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan kepala subbagian keuangan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan bidang koperasi kepala bidang koperasi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi asc 1pp gawa jabatan ab. larangan m pertimbangan be&an kera prestasi kera tempat bertugas kondisi kera kelangkaan profesi obyektif lain bidang usaha menengah, kell, mikro kepala bidang usaha menengah, kecil, mikro dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan bidang perdagangan kepala bidang perdagangan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan bidang perindustrian kepalkepala utd metrologi legal dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dinas ketenagakerjaan kepala dinas ketenagakerjaan dinas ketenagakerjaan sekretariat dinas ketenagakerjaan sekretaris dinas ketenagakerjaan dinas ketenagakerjaan kepala subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan bidang perencanaan dan penempatan tenaga ker]a kepala bidang perencanaan dan penempatan tenaga dinas ketenagakerjaan kerja bidang hubungan industrial kepala bidang hubungan industrial dinas ketenagakerjaan utd balad latihan ker]a kepala utd bala latihan kerja dinas ketenagakerjaan kepala subbagian tata usaha utd balai latihan dinas ketenagakerjaan kerja dinas kebudayaan dan pariwisata kepala dinas kebudayaan dan pariwisata dinas kebudayaan dan pariwisata sekretariat dina kebudayaan dan pariwisata sekretaris dinas kebudayaan dan pariwisata dinas kebudayaan dan pariwisata kepala subbagian mum dan keuangan dinas kebudayaan dan pariwisata bidang kebudayaan dan kesenian kepala bidang kebudayaan dan kesenian dinas kebudayaan dan pariwisata bidang sejarah, car budaya dan permusuhan kepala bidang sejarah, cagar budaya dan dinas kebudayaan dan perumuman pariwisata bidang destinasi dan pemasaran prlwlsata kepala bidang destinasi dan pemasaran pariwisata dinas kebudayaan dan pariwisata kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi basic tpp pegawai tpp jabatan ka8. karangasem pertimbangan b san kera prestasi kera tempat bertugas kon kera kelangkaan proses o8aktif lainnya bidang pengembangan 8sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif kepala bidang pengembangan sumber daya pariwisata dinas kebudayaan dan dan ekonomi kreatif pariwisata dinterpadu satu pintu pelayanan terpadu satu pintu belretarlat las penanam modal dean pelayanan terpadu satu pintu sekretaris dinas penanaman modal dan pelayanan dinas penanaman modal dan terpadu satu pint pelayanan terpadu satu pintu kepala subbagian umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintudinas penanaman modal dan fungsional penanaman modbatu pintu koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan dinas penanaman modal dan fungsional pelayanan terpadu satu pint pelayanan terpadu satu pintu dina perpustakaan dan pearl pan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan belretarlat dinas perpustakaan dan years pan sekretaris dinas perpustakaan dan kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan kepala subbagian umum dan keuangan dinas perpustakaan dan kearsipan bidang perpustakaan pala bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan bidang pearl pan kepala bidang kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan dinas pertanian, pangan dan perlahan kepala dinas pertanian, pangan dan perikanan dinas pertanian, pangan dan perikanan belretrlat dinas pertanian, pangan dan perikanan sekretariat dinas pertanian, pangan dan perikanan dinas pertanian, pangan dan perikanan kepala subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian kepala bidang penyediaan dan pengembangan dinas pertanian, pangan dan pasaran pertanian perikanan bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian bidang penyediaan dan pengembangan sarana dinas pertanian, pangan dan pertanian perikanan bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian bidang pengendalian dan penanggulangan bencana dinas pertanian, pangan dan pertanian perikanan kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi asc tpp pegawai tpp jabatan ka8. karangan m pertimbangan b 8an kera res tasi kera tempat bertugas kondisi kera kelangkaan prof obyektif lainnya bidang diversifikasi dan ketahanan pangan kepala bidang diversifikasi dan ketahanan pangan dinas pertanian, pangan dan perikanan bidang pengelolaan sumber daya ekonomi, penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan kepala bidang pengelolaan 8sumber daya ekonomi, dinas pertanian, pangan dan penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan perikanan pangan bidang perikanan kepala bidang perikanan dinas pertanian, pangan dan perikanan utd alai pelaksana penyuluhan pertanian kepala utd balai pelaksana penyuluhan pertaniuskewan kepala utd puskcswroduksi perikanan budidaya air tawar kepala utd produksi perikanan budidaya air tawarsatuan polisi pamong praja kepala satuan polisi pamong praja aturan polisi among praja belretarlat satuan polls pamong praja sekretaris satan polisi parking praja batuan polisi pamong praja kepala subbagian umum dan kepegawaian sat uan polisi pamong praja kepala subbagian penyusunan program, evaluasi dan satuan polisi pamong praja pelaporan kepala subbagian keuangan satuan polisi pamong praja bidang penegakan perundang undangan daerah kepala bidang penegakan perundang undangan daerah satuan polisi pamong praja kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan satuan polisi pamong praja kepala saksi penyelidikan dan pendidikan satuan polisi pamong praja bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan mayarakat kepala bidang ketentraman, ketertiban umum dan satuan polisi pamong praja perlindungan masyarakat kepala seksi koordinasi dan kerjasama satuan polisi pamong praja kepala seksi operasi dan pengendalian satan polisi pamong praja bidang 8sumber daya polls pamong praja kepala bidang $sumber daya polisi pamong praja satuan polisi pamong praja kepala seksi pengembangan dan kapasitas satuan polisi pamong praja kepala saksi pembinaan penyidik pns satuan polisi pamong praja kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi basic tpp pegawai tpp jabatan ab. karangasem pertimbangan ban kera prestasi kera tempat bertugas kondisi kera kelangkaan proses o8yet lainnya badan perencanaan, penelitian dan pengembangan dae rah kepala.h sekretariskepala subbagian umum dan keuangan badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerahbadan perencanaan, penelitian pembangunan daerah dan pengembangan daerah bidang koordinasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manual kepala bidang koordinasi perencanaan pemerintahan badan perencanaan, penelitian dan per bangunan manusia dan pengembangan daerah bidang koordinasi perencanaan perekonomian dan sumber daya alam kepala bidang koordinasi perencanaan perekonomian badan perencanaan, penelitian dan sumber daya alan dan pengembangan daerah bidang koordinasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan kepala bidang koordinasi perencanaan infrastruktur badan perencanaan, penelitian dan kewilayahan dan pengembangan daerah bidang penelitan dan pengembangan kepala bidang penelitian dan pengembangan badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah badan kepekaan dan pengembangan 8sumber daya man using kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber badan kepegawaian dan daya manusia pengembangan sumber daya manusia sekretariat badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manual sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan badan kepegawaian dan sumber daya manusia pengembangan sumber daya manusia kepala subbagian umu badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kepala subbagian kenangan badan kepegawaian dan pengembangan 8sumber daya manusia bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepala bidang pengadaan, pemberhentian dan badan kepegawaian dan informasi pengembangan sumber daya manusia kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi bas tpp pegawai tpp jabatan ka8. karangan m pertimbangan b ban kera prestasi kera tempat bertugas kondisi kera kelangkaan proses objektif lainnya bidang pengembangan kompetensi aparatur kepala bidang pengembangan kompetensi aparatur badan kepegawaian dan pengembangan 8sumber daya manusia bidang mutasi, promosi dan penjualan kinerja aparatur kepala bidang mutasi, promosi dan penilaian kinerja badan kepegawaian dan aparat pengembangan 8sumber daya manusia badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah sekretariat badan pengelola keuangan dan aset darah sekretaris badan pengelola keuangan dan aset daerah badan pengelola keuangan dan aset dae rah kepala subbagian umum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah bidang anggaran kepala bidang anggaran badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala sub bidang perencanaan anggaran badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala sub bidang penyusunan dan informasi badan pengelola keuangan dan anggaran aset daerah bidang perbendaharaan kepala bidang perbendaharaan badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala sub bidang pelayanan per bendaharawan badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala sub bidang pengelolaan kas daerah dan badan pengelola keuangan dan pembiayaan aset daerah bidang akuntansi dan pelaporan kepala bidang akuntansi dan pelaporan badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala subbidang evansi dan pelaporan badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala subbidang penyusunan laporan keuangan dan badan pengelola ketangan dan pertanggungjawaban anggaran aset daerah bidang pengelolaan barang milli der.h kepala bidang pengelolaan barang milik daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala subbidang perencanaan, penggunaan dan badan pengelola keuangan dan pemanfaatan barang milik daerah aset daerah kepala subbidang pengamanan, pemindahtanganan badan pengelola keuangan dan dan penghapusan barang milik daerah aset daerah bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah kepala bidang perencanaan, pengembangan, badan pengelola keuangan dan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah aset daerah kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi as 1pp pegawai tpp jabatan ka8. karangasem pertimbangan 8an kera pres tasikeria tempat bertugas kondisi kera kelangkaan profesi o8yet lainnya kepala sub bidang pengembangan dan pelayanan pajak badan pengelola keuangan dan daerah aset daerah kepala sub bidang pemeriksaan dan monitoring pajak badan pengelola keuangan dan dae rah aset daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala subbidang pendataan pajak daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah kepala subbidang penetapan pajak dae rah badan pengelola keuangan dan aset daerah badan kesatuan banga dan politik kepala badan kesatuan bangsa dan politik badan kesatuan bangsa dan politik sekretariat badan kesatuan banga dan politik sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik badan kesatuan bangsa dan politik kepala subbagian umum dan keuangan badan kesatuan bangsa dan politik bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan badan kesatuan bangsa dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama polibadan kesatuan bangsa dan kemasyarakatan politik bidang kewaspadaan nasional dan penanganan kon kepala bidang kewaspadaan nasional dan penanganan badan kesatuan bangsa dan konflik politik badan penanggulangan bencana daerah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana badan penanggulangan bencana daerah daerah sekretariat badeoc rah kepala subbagian umum dan keuangan badan penanggulangan bencana dae rah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan badan penanggulangan bencana dae rah bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi badan penanggulangan bencana daerah kecamatan kubu camat kecamatan kubu kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi bas tpp pegawai tpp jabatan ab. karangasem pertimbangan ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi kera kelangkaan proses obyektif lain sekretariat kecamatan sekretaris kecamatan kecamatan kubu kepala subbagian umum, kepegawaian dan keuangan kecamatan kubu kepala subbagian penyusunan program, evaluasi dan kecamatan kubu pelaporan seki pemberdayaan mayarakat des.a kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa kecamatan kubu ell pelayanan umum kepala seksi pelayanan min kecamatan kubu eks ketentraman dan ketertiban kepala seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan kubu sesi kesejahteraan sosial kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan kubu seks pemerintahan kepala seksi pemerintahan kecamatan kubu kecamatan abang camat kecamatan abang belretarlat kecamatan sekretaris kecamatan kecamatan abang kepala subbagian umum, kepegawaian dan keuangan kecamatan abang kepala subbagian penyusunan program, evaluasi dan kecamatan abang pelaporan eks pemberdayaan mayarakat dea kepala saksi pemberdayaan masyarakat desa kecamatan abang seks pelayanan umum kepala seksi pelayanan umum kecamatan abang seksi ketentraman dan ketertiban kepala saksi ketentraman dan ketertiban kecamatan abang bell kesejahter an sosial kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan abang seks pemerintahan kepala saksi pemerintahan kecamatan abang kecamatan karangasem camat kecamatan karangasem sekretariat kecamatan sekretaris kecamatan kecamatan karangasem kepala subbagian umum, kepegawaian dan keuangan kecamatan karangasem kepala subbagian penyusunan program, evaluasi dan kecamatan karangasem pelaporan else pemberdayaan masyarakat des kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa kecamatan karangasem bekal pelayanan umum kepala saksi pelayanan umum kecamatan karangasem kelas asc pegawai kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasses obyektif lainnya seksi ketentraman dan ketertiban kepala saksi ketentraman dan ketertiban kecamatan karangasem seksi kesejahteraan sosial kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan karangasem seks pemerintahan kepala seksi pemerintahan kecamatan karangasem kelurahan karangasem lurah kecamatan karangasem sekretariat kelurahan karangasem sekretaris lurah kecamatan karangasem sellsolusi pembangunan kepala seksi pembangunan kecamatan karangasem sell pelayanan umum kepala saksi pelayanan umum kecamatan karangasem kelurahan sebagai lurah kecamatan karangasem sekretariat kelurahan began 31f sekretaris lurah kecamatan karangasem sekiell pembangunan pala seksi pembangunan kecamatan karangasem sell pelayanan unum kepala saksi pelayanan mum kecamatan karangasem kelurahan padangkita arah kecamatan karangasem sekretariat kelurahan padangkita sekretaris lurah kecamatan karangasem sell pemerintahan dan kesejahteraan sosial kepala seksi pemerintahan dan kesejahteraan sosial kecamatan karangasem sesi pembangunan kepala seksi pembangunan kecamatan karangasem sell pelayanan umum kepala seksi pelayanan mum kecamatan karangasem kecamatan manis camat kecamatan manggis sekretariat kecamatan sekretaris kecamatan kecamatan manggis kepala subbagian unum, kepegawaian dan keuangan kecamatan manggis kepala subbagian penyusunan program, evaluasi dan kecamatan manggis pelaporan kelas bas awal kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi tpp jabatan as. karangasem pertimbangan ban kera prestasi kera tempat bertugas kondisikerja kelangkaan profesi o8yet lainnya seksi pemberdayaan masyarakat des.a kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa kecamatan manggis seksi pelayanan umum pala seksi pelayanan umum kecamatan manggis seks ketentraman dan ketertiban kepala saksi ketentraman dan ketertiban kecamatan manggis seksi kesejahteraan solid kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan manggis solusi pemerintahan kepala saksi pemerintahan kecamatan manggis kecamatan semen camat kecamatan semen sekretariat kecamatan sekretaris kecamatan kecamatan semen kepala subbagian mum, kepegawaian dan keuangan kecamatan semen kepala subbagian penyusunan program, evaluasi dan kecamatan semen pelaporan sesi pemberdayaan magyar lat dea kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa kecamatan semen seksi pelayanan kepala seksi pelayanan umum kecamatan semen seksi ketentraman dan ketertiban kepala seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan semen eks kesejahteraan sosial kepala saksi kesejahteraan sosial kecamatan semen seks pemerintahan kepala seksi pemerintahan kecamatan semen kecamatan rendang camat kecamatan rendang sekretariat kecamatan sekretaris kecamatan kecamatan rendang kepala subbagian umum, kepegawaian dan ketangan kecamatan rendang kepala subbagian penyusunan program, evaluasi dan kecamatan rendang pelaporan ell pemberdayaan masyarakat dea kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa kecamatan rendang seksi pelayanan umum kepala seksi pelayanan umum kecamatan rendang sell ketentraman dan ketertiban pala seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan rendang bekal kesejahteraan sosial kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan rendang seksi pemerintahan kepala seksi pemerintahan kecamatan rendang kelas kriteria penambahan tpp nama jabatan unit organisasi basic tpp jabatan ka. karangan m timbangan san kera pres tan kera tempat bert gas kondisi kern kelangkaan pro#el 0vxn lain'a kecamatan selat camat kecamatan sent sekretariat kecamatan sekretaris kecamatan kecamatan selat kepala subbagian umum, pegangan dan keun.gan kecamatan slat pela subbagian penyusunan program, evaluasi kecamatan selat pela peran sell pemberdayaan may rakyat dea kepala seksi pemnberday aan masyarakat desa kecamatan lat bell pelayanan umum kepala seksi pelayanan umum kekuatan lat bell ketentraman dan ketertiban kepala seksi ketentraman dun ketertiban kecamatan lat seki kesejahteraan soil kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan selat seki pereriataban kepala seki pemerintahan kecamatan silat cam tan berantem carat kecamatan tandem sekretariat kecamatan sekretaris kecamatan kecamatan bandar kepala 8subbagian mum, pegadaian dan eunngnun kecamatan bandar kepala subbagian penyusunan program, evaluasi dan kecamatan debate 0c0 pela peran selai pemberdayaan maysuralt dea kepala seksi pemberdayaan masyurnlat dea kecamatan bandar bell pelayanan umum kepala bukti pelayanan karat berantem selat ketentraman dan ketertiban kepala seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan banten elf keefahtersun soal kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan [e bender 8else pemerintahan kepala seksi pemerintahan kecamatan bandar tambahan pengadilan pegawai jabatan staf ahli bupati, fungsional dan pelaksana lingkungan pemerintah kabupaten karangasemkriteria penambahan tpp kelas bas tpp gawa nama jabatan unit kerja instansi jabatan ka. karangasem pertimbangan tpp b ban kera prestasikera tempat bertugas kondisi kera kelangkaan o8yeti# lainnya profesi secret lat daerah staf ahli bupati bidang sumber daya sekretariat daerah sekretariat dara manusia staf ahli bupati bidang ekonomi dan sekretariat daerah sekretariat dae rah pembangunan staf ahli bupati bidang pemerintahan dan sekretariat daerah sekretariat daerah kesejahteraan bagian pemerintah dan kesejahteraan rakyat analis kebijakan ahli muda daging pemerintahan dam sekretariat daerah kesejahteraan rakyat analis kerja sama bagian pemerintahan dan sekretariat daerah kesejahteraan rakyat analis pemerintahan umum dan otonomi bagian pemerintahan dan sekretariat daerah daerah kesejahteraan rakyat pengolah data bagian pemerintahan dan sekretariat dae rah kesejahteraan rakyat pengadministrasi perbuatan bagian pemerintahan dan sekretariat dara kesejahteraan rakyat analis hukum pertama han bagian pemerintahan dan sekretariat dae rah kesejahteraan rakyat pengemudi bagian pemerintahan dan sekretariat daerah kesejahteraan rakyat pengadministrasi umum bagian pemerintahan dan sekretariat daerah kesejahteraan rakyat penyusun rencana kegiatan dan anggaran bagian pemerintahan dan sekretariat daerah kesejahteraan rakyat analis upacara adat bagian pemerintahan dan sekretariat daerah kesejahteraan rakyat analis hibah daerah bagian pemerintah han dan sekretariat daerah kesejahteraan rakyat penyusun ahan pembinaan umat bagian pemerintahan dan sekretariat daerah kesejahteraan rakyat pengelola data upacara adat bagian pemerintahan dan sekretariat daerah kesejahteraan rakyat pengelola monitoring dan evaluasi begin pemerintahan dan sekretariat daerah kesejahteraan rakyat bagian hukum perancang peraturan perundang bagian hukum sekretariat daerah undangan ahli muda penyuluh hukum ahli muda bagian hukum sekretariat daerahmbangan 1pp jabatan b ban kera prestasikera temp bertugas kondisi kera lang akan 08yt lanny pro#es analis hukum ahli muda bagian hukum sekretariat daerah pengadu administrasi data peraturan perundang bagian hukum sekretariat daerah undangan analis produk hukum bagian hukum sekretariat daerah analis peraturan perundang undangan dan bagian hukum sekretariat daerah.h rancangan peraturan perundang undangan penyusun bahan penyuluhan hukum bagian hukum sekretariat daerah pengolah data informasi dan hukum bagian hukum sekretariat daerah penyusun han bantuan hukum bagian hukum sekretariat dae rah pengemudi bagian hukum sekretariat daerah pengadministrasi hukum bagian hukum sekretariat daerah analis permasalah han hukum bagian hukum sekretariat dae rah bagian perekonomian dan pembangunan analis kebijakan ahi muda aging perekonomian dan sekretariat daerah pembangunan analis data dan informasi bagian pere kodomain dan sekretariat dae rah pembangunan pengelola tahun perencanaan bagian perekonomian dan sekretariat dae rah pembangunan pengelola monitoring dan evaluasi bagian perekonomian dan sekretariat rural pembangunan pengolah bagian perekonomian dan sekretariat dae rah pembangun pengelola program dan kegiatan bagian perekonomian dan sekretariat daerah pembangunan pengadministrasi umum bagian perekonomian dan sekretariat daerah pembangunan pengemudi bagian perekonomian dan sekretariat dae rah pembangunan begin pengadu an bar ng dan jana pengelola pengadaan barang jasa ahli bagian pengadaan barang dan sekretariat dae rah serta jasa pengelola pengadaan barang jasa ahli bagian pengadaan barang dan sekretariat dae rah muda jasa analis kebijakan ahli muda bagian pengadaan rang dan sekretariat dae rah jasa penyusun program anggaran dan pela porn bagan pengadaan parang dan sekretariat daerah jasa pengadministrasi keuangan bagian pengadaan arang dan sekretariat daerah jasa pengadministrasi umum bagian pengadaan barang dan sekretaris daerah jasa pengemudi bagian pengadaan barang dan sekretariat daerah jasa pengolah data bagian pengadaan parang dan sekretariat daerah jasa pengelola program dan regia tan bagian pengadaan barang dan sekretariat daerah jasa menelaah penerapan dan pelayanan teknis bagian pengadaan barang dan sekretariat daerah jasa pengelola layanan pengadaan secara bagian pengadaan barang dan sekretariat daerah.h elektronik jasa kriteria penambahan tpp kelas asc tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi ab.karangasem per8angan tpp jabatan b ban kera prestasikera temp bertugas kondisi kelangkaan 0by kt lainnya pr0rs pengolah data pelayanan bagian pengadaan barang dan sekretariat daerah jasa analis pera sala han hukum pagan pengadaan parang dan sekretariat daerah jasa bagian umum perencana ahli muda bagian umur sekretariat daerah analis kebijakan ahli muda bagian umum sekretariat daerah penyusun rencana kegiatan dan anggaran bagian umum sekretariat daerah penyusun kebutuhan barang inventaris bagian umum sekretariat daerah penyusun laporan keuangan bagian umum sekretariat daerah benda har bagian umum sekretariat daerah verifikator keuangan bagian umum sekretariat daerah.h penata kendaraan dina bagian umum sekretariat daerah ajudan angin umu sekretariat daerah pengelola kepegawaian bagian umur sekretariat daerah pengelola bantuan operasional bagian umum sekretariat dae rah sekretaris angin umum sekretariat daerah pana jaan bagian umum sekretariat daerah pengolah data bagan umum sekretariat dae rah pengadministrasi umum bagian umum sekretariat dae rah teknisi peralatan dan mesin bagian umum sekretariat daerah teknisi listrik dan jaringan bagian umum sekretariat dae rah pengadministrasi perbuatan bagan umum sekretariat dae rah pranata tama bagian umur sekretariat daerah prabu teman bagian umum sekretariat daerah pengadministrasi keuangan bagian unum sekretariat daerah petugas karna nan bagian umum sekretariat daerah pengemudi bagian umum sekretariat daerah pengemudi vip bagan umum sekretariat daerah prabu dati bagian umum sekretariat dae rah bagian organisasi analis kebijakan ahli muda bagian organisasi sekretariat daerah analis data dan informasi bagian organisasi sekretariat daerah pengadministrasi umum bagan organisasi sekretariat daerah.h pengolah data bagian organisasi sekretariat due rah ana lis kinerja bagian organisasi sekretariat darab ana kelembagaan bagian organisasi sekretariat dae rah pengadu administrasi perbuatan bagian organisasi sekretariat daerah pengemudi bagian organisasi sekretariat dae rah analis jaba tan bagian organisasi sekretariat dae rah analis tata laksana bagian organisasi sekretariat dae rah bagian protokol dan komunikasi pimpinan analis kebijakan ahi muda bagian protokol dan komunikasi sekretariat daerah pimpinan subbagian protokol penyusun dahan informasi dan publikasi subbagian protokol sekretariat daerah penyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian protokol sekretariat dae rah pengemudi subbagian protokol sekretariat daerah pengolah data bagian protokol sekretariat daerah kriteria penambahan tpp kelas basic pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ab. karangasem pertimbangan tpp b ban era pr stasi kera tempat bertugas kon0ii kera kelangkaan 0by kt lainnya pro#esl petugas protokol subbagian protokol sekretariat daerah pranata acara subbagian protokol sekretariat daerah analis protokol subbagian protokol sekretariat daerah jurnalis subbagian protokol sekretariat daerah perancang grafis bagian protokol sekretariat daerah penata liputan subbagian protokol sekretariat dae rah belretarlat dewan perwakilan rakyat daerah bagian umum analis kebijakan ahli muda bagian umum sekretariat dewan perwakilan rakyat dae rah pengadministrasi umum subbagian tata usaha sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pengemudi subbagian tata usa sekretariat dewan perwakilan rakyat dae rah pengadministrsi perbuatan subbagian tata usaha sekretariat dewan perwakilan rakyat dae rah sekretaris subbagian tata usaha sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah rambu taran subbagian tata usaha sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah prabu kebersihan subbagian tata usaha sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah petugas kama subbagian tata usa sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pengelola instalasi air dan listrik subbagian tata usaha sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pengolah data subbagian tata usa sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah operator radio subbagian tata usa sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bagian program dan keuangan perencana ahli muda bagian program dan keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah analis kebijakan ahli muda bagian program dan keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pengelola program dan kegiatan bagian program dan keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kriteria penambahan tpp kelas bas tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ua8. karangasem pertimbangan tpp b ban kera prestasikera tempat bertugas kondisi kelangkaan obyektif lanny pro sl penyusun rencana kegiatan dan anggaran bagian program dan keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah verifikator keuangan bagian program dan keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat dae rah benda hara bagian program dan keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pengelola keuangan bagian program dan keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pengelola data transaksi align program dan keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pengolah data laporan keuangan bagian program dan keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bagian persidangan dan perundang undangan analis kebijakan ahli muda bagian persidangan dun sekretariat dekat perundang undangan perwakilan rakyat daerah analis hukum ahli mada bagian persidangan dan sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah analis peraturan perundang undangan dan bagian persidangan dan sekretariat dewan rancangan peraturan perundang undang perundang undangan perwakilan rakyat daerah pengelola peraturan perundang undangan gian persidangan dan sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah penyusun risa lat angin persidangan den sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah penyusun naskah rapat pimpinan bagian persidangan dan sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah ditulis rapat bagian persidangan dan sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah pengelola persidangan bagian persidangan dan sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah pengadministrasi umum bagian persidangan dan sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah petugas protokol bagian persidangan dan sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah ajudan hain persidangan dan sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah kriteria penambahan tpp kelas asc tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ua8. kara.ngasem pertimbangan tpp b ban kerja prestasikera tempat bertugas kondisikera klang akan oby kt lainnya prof( pengelola dokumentasi aging persidangan dan sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah analis protokol bagian persidangan dan sekretariat dewan perundang undangan perwakilan rakyat daerah bagian fasilitas penganggaran dan penganan analis kebijakan ahli muda bagian fasilitasi penganggaran sekretariat dewan dan pengawasan perwakilan rakyat daerah pengadministrasi umum bagian fasilitasi penganggaran sekretariat dewan dan pengawasan perwakilan rakyat daerah pengelola pengawasan hain fasilitas penganggaran sekretariat dewan dan pengawasan perwakilan rakyat daerah pengolah data bagian fasilitas penganggaran sekretariat dewan dan pengawasan perwakilan rakyat daerah inspektorat daerah sekretariat inspektorat daerah rencana sekretariat inspektorat daerah inspektorat daerah analis kebijakan ahli muda sekretariat inspektorat daerah ins rektorat daerah pengadministrasi unum subbagian umum dan inspektorat daerah keuangan pengadu administrasi perbuatan bagian unum dan inspektorat daerah keuangan pru kebersihan subbagian umum dun inspektorat daerah keuangan pengemudi subbagian umum dan inspektorat daerah keuangan pengelola warna dun prasarana kantor subbagian umum dan inspektorat daerah keuangan pengadministrasi kepegawaian subbagian umum dan inspektorat daerah keuangan verifikator keuangan subbagian umu dun inspektorat daerah keuangan penyusun laporan keuangan subbagian umum dam inspektorat daerah keuangan pengolah data subbagian umum dan inspektorat daerah keuangan pengadministrasi keuangan subbagian umum dan inspektorat daerah kenangan benda hara subbagian umum dan inspektorat daerah keuangan analis data dan informs subbagian umum dan inspektorat daerah keuanganudtpp b ban kerja prestasikeria temp bertugas kondisi kera kelangkaan 08y1kt lanny profesi auditor ahli pertam rah p2upd ahli pertamarahada inspektur pembantu wilayah inspektorat daerah auditor ahli pertama inspektur pembantu wilayah ins rektorat dara.h p2upd ahli madya inspektur pembantu wilayah inspektorat daerah p2upd ahli mada inspektur pembantu wilayah inspektorat daerah p2upd ahli person rah inspektur pembantu wilayah iii auditor ahli madya inspektur pembantu wilayah ill inspektorat daerah auditor ahi muda inspektur pembantu wilayah ill inspektorat dae rah auditor ahli pertama inspektur pembantu wilayah illll inspektorat daerah p2upd ahli per inspektur pembantu wilayah ill inspektorat daerah pengolah data administrasi pemeriksaan inspektur pembantu wilayah ill inspektorat dae rah inspektur pembantu wilayah auditor ahli madya inspektur pembantu wilayah inspektorat dae rah auditor ahli muda inspektur pembantu wilayah inspektorat daerah auditor ahli sertrah upp ahli pertamka. kara gas m per4tangan tpp ban kera pr stasikera temp ber tugas kondisi kera lang akan 08yet# lainnya pro sl pengolah data administrasi pemeriksaan ria kelangkaan oby kt lanny profesi inspektur pembantu investigasi dan pengaduan mayarakat auditor ahli madya inspektur pembantu investigasi inspektorat daerah dan pengaduan masyarakat auditor ahli muda inspektur pembantu investigasi inspektorat derah dan pengaduan masyarakat auditor ahli pertama inspektur pembantu investigasi ins rektorat dae rah dan pengaduan masyarakat p2upd ahli madya inspektur pembantu investigasi inspektorat daerah dan pengaduan masyarakat p2upd ahli muda inspektur pembantu investigasi inspektorat daerah dan pengaduan masyarakat p2upd ahli pertama inspektur pembantu investigasi inspektorat daerah dan pengaduan masyarakat pengolah data administrasi pemeriksaan inspektur pembantu investigasi inspektorat daerah dan pengaduan masyarakat dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga pengawas sekolah madya sebagai kerdil) dinas pendidikan, kepemudaan dan dinas pendidikan, pengawas sekolah utama sebagai kerdil) dinas pendidikan, kepemudaan dan dinas pendidikan, olahraga0a konrudaan dan olah aaa pengawas sekolah muda dinas pendidikan, kepemudaan dan dinas pendidikan, olahraga kepemudaan dan olahraga pengawas sekolah madya dinas pendidikan, kepemudaan dan dinas pendidikan, late pea kee udaan dan olah aaa pengawas sekolah utama dinas pendidikan, kepemudaan dan dinas pendidik.an, olahraga kepemudaan dan olahraga sekretariat dina pendidikan ketemu an dan olahraga perencana ahli muda sekretariat dinas pendidikan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola hinga kepemudaan dan ola harga analis kebijakan ahli muda sekretariat dinas pendidikan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola harga kepemudaan dan ola harga pengadministrasi perbuatan subbagian umum dan kenangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola harga tamu kebersihan subbagian umum dan keuangan dins pendidikan, kepemudaan dan ola drag petugas keamanan subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dam ola harga pengadministrasi umum subbagian dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola harga kelas kriteria penambahan tpp bas tpp gawa nama jabatan unit kerja instansi jabatan ua. .manga m pertimbangan tpp b ban kera pestasikera tempat bertugas kondsike kelangkaan obat lainnya profesi pengolah data subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola harga pengemudi subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola hra penyusun kebutuhan barang inventaris subbagian unum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola rage pengelola database spm subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola harga mengelola ahan perencanaan subbagian umur dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola braga pengelola program dan kegiatan subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola harga penyusun program anggaran dan pela peran subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan den ola harga penyusun laporan keuangan subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola harga benda hara subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola harga verifikator keuangan subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola harga pengolah data laporan keuangan subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola harga pengadmimistrasi keuangan subbagian dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola hargo analis data dan informasi subbagian umum dan keuangan dinas pendidikan, kepemudaan dan ola raga bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pengembang kurikulum ahli muda bidang pengelolaan pendidikan dins pendidikan, sekolah dasar dan sekolah kepemudaan dan menengah pertama ola harga analis peserta didik seksi pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, kalah dasar kepemudaan dan ola harga pengolah data seksi pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, sekolah dasardas8. kara gas m pertimbangan tpp b ban era restasikera temp bertugas kondisi kera keuangan kt# lanny proses analis peserta didik seksi pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, sekolah menengah pertama kepemudaan dan ola harga pengolah data seksi pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, kola menengah pertamamenengah pertama kepemudaan dan ola harga bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal pengembang kurikulum ahli muda bidang pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, anak usia dini dan pendidikan kepemudaan dan nonformal ola harga analis peserta didik seksi pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, anak usia dini kepemudaan dan ola orang pengolah data seksi pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, anak using dini kepemudaan dan ola harga pengadministrasi umum seksi pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, anak usia dini kepemudaan dan ola harga andil peserta didik seksi pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, nonformal kepemudaan dan ola harga pengolah data seksi pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, nonformal kepemudaan dan ola harga pengadministrasi umum seksi pengelolaan pendidikan dinas pendidikan, nonformal kepemudaan dan ola harga bidang pengembangan kurikulum, bahasa dan s tr pengembang kurikulum ahli muda bidang pengembangan dinas pendidikan, kurikulum, bahasa dan sastra kepemudaan dan olahraga pengolah data seksi kurikulum dinas pendidikan, kepemudaan dan ola drag pengadministrasi umum seksi kurikulum dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga penyusun kurikulum, modul dan seksi kurikulum dinas pendidikan, bahan ajar kepemudaan dan ola hura pengolah data seksi pembinaan, dinas pendidikan, pengembangan dan derlind angan kepemudaan dan bahasa dan sastra serta ola bra perizinan pendidikan pengadministrasi umum seksi pembinaan, dinas pendidikan, pengembangan dan perlindungan kepemudaan dan masa dan sastra serta olahraga perizinan pendidikrtb4ngan tpp b ban kera pr stasi ra bertugas kondisi kela.angkatan 08yet lanny profesi penyusun modul pembelajaran seksi pembinaan, dinas pendidikan, bahasa dan sastra pengembangan dan perlindungan kepemudaan dan masa dan sastra serta ola harga perizinan pendidikan bidang pendidik dan tenaga kependtdfan pengawas sekolah ahli muda bidang pendidik dan tenaga dinas pendidikan, kependidikan kepemudaan dan ola harga analis kebutuhan pendidik dan seksi perhitungan dan pemetaan dinas pendidikan, tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kepemudaan dan kependidikan olahraga pengolah datahraga pengadministrasi umum bra analis data dan informasi pendidik seksi penataan pendistribusian dinas pendidikan, dan tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kepemudaan dan pendidikan ola rage pengolah data seksi penataan pendistribusian dinas pendidikan, pendidik dan tenaga kepemudaan dan pendidikan ola harga pengadministrasi unum seksi penataan pendistribusian dinas pendidikan, pendidik dan tenaga kepemudaan dan kependidikan ola bra bidang kepemudaan dan olahraga pelatih olahraga ahli muda bidang kepemudaan dan dinas pendidikan, ola harga kepemudaan dan olahraga pengolah data bidang kepemudaan dan dinas pendidikan, ola harga kepemudaan dan ola bra pengadministrasi umum bidang kepemudaan dan dinas pendidikan, ola bra kepemudaan dan ola orang prabu kebersihan bidang kepemudaan dan dinas pendidikan, olahraga kepemudaan dan olahraga sat uan pendidikan taran kanak kanal guru ahli muda sebagai kepala sekolah satuan pendidikan taman dinas pendidikan, kana.k kanak kepemudaan dan ola harga guru ahli madya sebagai kepala satu pendidikan taman dinas pendidikan, kola kanaknya kepemudaan dan ola harga guru ahli pertama satuan pendidikan tama dinas pendidikan, kana k kanak kepemudaan dan ola harga guru ahli muda satuan pendidikan taman dinas pendidikan, kana k kanakh. karangasem pertimbangan tpp b ban kera prestasikera temp bertugas kondisi kera k lang akan oby kt lainnya prof guru ahli madya satuan pendidikan taran dinas pendidikan, kana k ka nak kepemudaan dan ola brega pengadministrasi umum satuan pendidikan teman dinas pendidikan, kana k kanak kepemudaan dan ola harga satuan pendidikan sekolah dasar guru ahli muda sebagai kepala sekolah) satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, dasar kepemudaan dan ola harga guru ahli madya sebagai kepala satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, sekolah dasar kepemudaan dan ola harga guru ahli pertama satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, dasar kepemudaan dan olahraga guru ahli muda satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, dasar kepemudaan dan ola hargo guru ahli madya satuan pendidikan sekolah dins pendidikan, dasar kepemudaan dan ola harga pengadministrasi mum satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, dasar kepemudaan dan ola bra petugas keamanan satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, dasar kepemudaan dan ola harga satuan pendidikan sekolah menengah pertama guru ahli muda sebagai kepala sekolah) satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, menengah ahli pertama kepemudaan dan ola harga guru ahli madya sebagai kepala satuan pendidikan sekolah dina pendidikan, sekolah) menengah ahli pertama kepemudaan dan ola harga guru ahli pertama satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, menengah ahli pertama kepemudaan olahraga guru ahli muda satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, menengah pertama kepemudaan dan olahraga guru ahli may satuan pendidikan sekolah dins pendidikan, menengah pertama kepemudaan dan ola harga pengadministrasi imun satu pendidikan sekolah dinas pendidikan, menengah pertama kepemudaan dan ola harga pengelola pendidikan satuan pendidikan sekolah dins pendidikan, menengah pertama kepemudaan dan ola bra pengadministrasi kependidikan satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, menengah pertama kepemudaan dan ola rage kriteria penambahan tpp unit kerja kelas bas tpp pegawai nama jabatan instansi jabatan ab. karangasem pertimbangan tpp b ban kera prestasi kera temp bertugas kon0sik ria kela akan 0by ktk lanny prof se petugas keamanan satan pendidikan sekolah dinas pendidikan, menengah pertama kepemudaan dan ola harga prabu akti satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, menengah pertama kepemudaan dan ola hargo batuan pendidikan sekolah menengah pertama batu atp guru ahli muda sebagai kepala sekolah satuan pendidikan sekolah dinas pendidikan, menengah ahli pertama satu kepemudaan dan atap ola harga guru ahli madya sebagai kepala satu pendidikan sekolah dinas pendidikan, sekolah) menengah ahli pertama satu kepemudaan dan atap ola harga guru ahli pertama satuan pendidikan kalah dinas pendidikan, menengah ahli pertama satu kepemudaan dam atap olahraga guru ahli muda satan pendidikan sekolah dinas pendidikan, menengah pertama satu atap kepemudaan dan ola harga guru ahli madyaadministrasi umumelola harga petugas keamanan satu pendidikan sekolah dins pendidikan, menengah pertama satu atap kepemudaan dan ola harga pengadministrasi keraga prabu baku satu pendidikan sekolah dinas pendidikan, menengah pertama satu atap kepemudaan dan ola harga sat uan pendidikan sanggar kegiatan belajar pamong belajar ahli mudrga pamong belajar ahli mady.ga pamong belajar ahli pertama satuan pendidikan sanggar dinas pendidikan, kegiatan belajar kepemudaan dan ola bra pamong belajar ahli muda satuan pendidikan sanggar dinas pendidikan, kegiatan belajar kepemudaan dan ola braga pamong belajar ahli madya tuan pendidikan sanggar dinas pendidikan, kegiatan bela jjabatan b ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi kera langkan 0by kt lainnya prof pengadministrasi umum satuan pendidikan sanggar dinas pendidikan, kegiatan bela jar kepemudaan dan ola harga petugas keamanan satuan pendidikan sanggar dinas pendidikan, kegiatan belajar kepemudaan dan ola harga prabu ba.kti satuan pendidikan sanggar dinas pendidikan, kegiatan bela jar kepemudaan dan ola harga dins kesehatan sekretariat dinas kesehatan perencana ahli muda sekretariat dinas kesehatan dinas kesehatan analis kebijakan ahli muda sekretariat dinas kereta tan dinas kesehatan administrator kesehatan ahli muda sekretariat dinas kesehatan dinas kesehatan sekretaris subbagian umum dinas kesehatan pengadministrasi umum subbagian unum dinas kesehatan pengadministrasi perbuatan subbagian umum dinas kesehatan penyusun kebutuhan barang inventaris subbagian umum dinas kesehatan pengelola sarana dan prasarana kantor subbagian umum dinas kesehatan pengelola pemanfaatan barang milik daerah subbagian umum dinas kesehatan pengelola data subbagian umum dinas kesehatan pranata kearsipan subbagian umum dinas kesehatan pengemudi bagan umum dinas kesehatan petugas keamanan subbagian umum dinas kesah tamu kebersihan subbagian umum dinas kesehatan pengelola kepegawaian subbagian umum dinas kecoa tan analis data dan informasi subbagian umum dina kereta tan bendahara subbagian keuangan dinas kesehatan penyusun laporan keuangan subbagian keuangan dinas kesehatan pengelola data subbagian keuangan dinas kesehatan verifikator keuangan subbagian keuangan dinas kesehatan pengadministrasi perencanaan dan program subbagian keunngnun dinas kesehatan pengelola program dan laporan subbagian keuangan dinas kesehatan bidang upaya kesehatan epidemiologi kesehatan ahli pertama bidang upaya kesehatan dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli muda bidang upaya kesehatan dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli madya bidang paya kesehatan dinas kesehatan administrator kesehatan ahli pertama bidang upaya kesehatan dinas kesehatan administrator kesehatan ahli muda bidang upaya kesehatan dinas kesehatan administrator kesehatan ahli madya bidang upaya kesehatan dinas kereta tan apoteker ahli pertama bidang upaya kesehatan dinas kesehatan asisten apoteker penyelia bidang upaya kesehatan dinas kesehatan asisten apoteker terampil pelaksana bidang upaya kesehatan dinas kesehatan nutrisionis terampil pelaksana bidang upaya kesehatan dinas kesehatan nutrisionis penyelia bidang upaya kesehatan dinas kereta tan teknik tata bangunan dan perumahan bidang upaya kesehatan dinas kesehatan ahli pertama sanitation mahir pelaksana lanjut bidang upaya kesehatan kera tempat bertugas kondisi ruangan 0by kt lainnya sanitation penyelia bidang upaya kesehatan dinas kesehatan penyuluh kesehatan masyarakat ahli bidang upaya kesehatan dinas kesah tan mud penyuluh kesehatan masyarakat ahli bidang upaya kesehatan dinas kesehatan madya analis pembayaran jaminan kesehatan bidang upaya kesehatan dinas kesehatan pengelola program dan kegiatan bidang upaya kesehatan dinas kesehatan pengelola datadokter ahli pertama bidang upaya kesehatan dinas kesehatan bidan ahli pertama bidang upaya kesehatan dinas kesehatan perawat ahli pertama bidang upaya kesehatan dinas kesehatan pengemudi ambulanspengemudi bidang upaya kesehatan dinas kesehatan dang peningkatan kapa(ts sumber daya kesehatan administrator kesehatan ahli muda bidang peningkatan kapasitas dinas kesehatan sumber daya kesehatan penyuluh kesehatan masyarakat ahli bidang peningkatan kapasitas dinas kesehatan muda sumber daya kesah tan pengelola program dan kegiatan bidang peningkatan kapasitas dinas kesehatan sumber daya ketemu tan pengelola data bidang peningkatan kapasitas dinas kesehatan sumber daya kesehatan pengadministrasi unum bidang peningkatan kapasitas dina kesehatan sumber daya kesehatan bidang frm si, alat kesehatan dan peng was.n makanan minuman apoteker ahli pertama bidang farmasi, alat kereta tan dinas kesehatan dan pengawasan maka nan minuman apoteker ahli muda bidang farmasi, alat kesehatan dina.s kesehatan dan pengawasan maka nan minuman apoteker ahli madya bidang farmasi, alat kesehatan dinas kesehatan dan pengawasan maka nan minna asisten apoteker terampil pelaksana bidang farmasi, alat kesehatan dinas kesehatan dan pengawasan makanan minuman asisten apoteker penyelia bidang farmasi, alat kesehatan dinas kesehatan dan pengawasan makanan migran nutrisionis ahli muda bidang farmasi, alat kesehatan dinas kesehatan dan pengawasan kanan minuman kriteria penambahan tpp kelas bas 1pp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ab. larangan m tangan tpp b ban kera prestasinya tempat bertugas kono#si ria kelangkaan 08y kt lanny prof teknisi elektro medis ahli muda bidang farmasi, alat kecoa tan dinas kesehatan dan pengawasan kanan mantan 34f administrator kesehatan ahli pertamadya bidang farmasi, alat kesehatan dinas kesehatan dan pengawasan kanan minuman pengelola program dan kegiatan bidang farmasi, alat kesehatan dinas kesehatan dan pengawasan maka nan minuman pengelola data bidang farmasi, alat kesehatan dinas kesehatan dan pengawasan makanan minuman pengadministrasi umum bidang farmasi, alat kesehatan dinas kereta tan dun pengawasan kanan minuman utd umah bait prata administrator kesehatan ahli muda seksi pelayanan medis rumah sakit prata pengelola data seksi pelayanan medis rumah sakit prata pengadu administrasi umum seksi pelayanan medis rumah sakit prata administrator kesehatan ahli muda seksi keperawatan ruma sakit prata pengelola data seksi keperawatan ruma sakit prata pengadministrasi umum seksi keperawatan rumah sakit prata administrator kesehatan ahli muda seksi penunjang medis rumah sakit prata pengelola data seki penunjang medis rumah sakit pea tama pengadministrasi umum seksi penunjang medis rumah sakit pratama pengadministrasi umum subbagian tata usa rumah sakit prata benda hara subbagian tata usaha ruma sakit prata pengadministrasi perbuatan subbagian tata usaha rumah sakit pratama pengelola peranan tan parang milik daerah subbagian tata usaha rumah sakit patra pengadministrasi kepegawaian subbagian tata usaha rumah sakit pra tari pengemudi ambulans subbagian tata usa rumah sakit pratama pengemudi subbagian tata usaha rumah sakit pratama petugas kea nan subbagian tata usaha rumah sakit pratama prabu kebersihan subbagian tata usaha rumah sakit prata1a verifikntor keuangan subbagian tata usaha rumah sakit pratama pengelola data subbagian tata usa rumah sakit prata pranata kearsipan subbagian tata usa rumah sakit pratama pengadu administrasi perencanaan dan program subbagian tata usaha rumah sakit pratama pengadministrasi rekam medis dan subbagian tata usaha rumah sakit pratama informasi penyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian tata usa rumah sakit pratama pengelola program dan laporan subbagian tata usa rumah sakit prata dokter ahli pertama utd rumah sakit pratama rumah sakit pratama kriteria penambahan tpp kelas asc pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ua. karapas m imbangan tpp b ban kera prestasikera temp bertugas kon0is!ke kelangkaan lainnya prof dokter ahli muda utd rumah sakit pratama rumah sakit prata dokter ahli madya utd rumah sakit prata rumah sakit prata perawat pelaksana terampil rumah sakit pratama rumah sakit prata perawat mahir pelaksana lanjut tan utd rumah sakit pratama rumah sakit pata perawat penyelia utd rumah sakit prata rumah sakit prata perawat ahli pertama utd rumah sakit pratama rumah sakit prata perawat ahli muda rumah sakit pratama rumah sakit prata perawat ahli madya utd rumah sakit pratama ruma sakit pratama perawat ahli utama rumah sakit pratama rumah sakit pratama bidan terampil pela ksa utd rumah sakit pra tari rumah sakit pratama bidan mahir pelaksana lanjutan utd rumah sakit prata rumah sakit pratama bidan penyelia utd rumah sakit prata rumah sakit pata bidan ahli pertama utd rumah sakit pratama rumah sakit prata bidan ahli muda utd rumah sakit prata rumah sakit pratama bidan ahli madya upp rumah sakit prata rumah sakit prata nutrisionis terampil pelaksana upp rumah sakit prata rumah sakit pratama nutrisionis mahir pelaksana lanjutan utd rumah sakit prata rumah sakit panama nutrisionis penyelia rumah sakit prata rumah sakit pratama nutrisionis ahli pertama upp ruah sakit prata rumah sakit pratama nutrisionis ahli muda utd rumah sakit prata1na rumah sakit pra tama nutrisionis ahli madya utd rumah sakit prata ruma sakit prata dokter gigi ahli pertama upp rumah sakit prata rumah sakit pratama dokter gigi ahli muda utd rumah sakit prata rumah sakit pra tam dokter gigi ahli madya upp rumah sakit prata rumah sakit prata dokter gigi ahli utama utd rumah sakit warna rumah sakit pru tama sanitation terampil pelaksana utd ruah sakit prata rumah sakit pratama sanitation mahir pelaksana lanjutan utd rumah sakit pratama rumah sakit tma sanitation penyelia utd rumah sakit pra tam rumah sakit pratama sanitation ahli pertama utd ramah sakit prata rumah sakit prata sanitation ahli muda utd rumah sakit pertama rumah sakit pratama sanitation ahli madya utd rumah sakit prata rumah sakit pra tari perawat gigi terampil pelaksana utd rumah sakit pratama rumah sakit pratama perawat gigi mar pelaksana lanjutan prp rumah sakit pratama rumah sakit prata perawat gigi penyelia utd rumah sakit prata rumah sakit patahan perawat gigi ahli pertama utd rumah sakit prata ruma sakit pea tama perawat gigi ahli muda utd rumah sakit prata rumah sakit pratama perawat gigi ahli madya upp rumah sakit prata ruma sakit pra tame apoteker ahli pertama prp rumah sakit prata1a rumah sakit pratama apoteker ahli muda upp rumah sakit prata rumah sakit pertama apoteker ahli madya utd rumah sakit prata rumah sakit pratama apoteker ahli utama utd rumah sakit pratama rumah sakit prata asisten apoteker terampil pelaksana utd rumah sakit prata rumah sakit pratama asisten apoteker mahir pelaksana rumah sakit pratama rumah sakit pra tuna lanjutan asisten apoteker penyelia utd rumah sakit pratama rumah sakit prata penyuluh kesehatan terampil pelaksana utd rumah sakit prata rumah sakit pratama kriteria penambahan tpp kelas bas tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ab. kara ngasem pertimbangan tpp b ban kera prestasi kera tempat bertugas kondom!ke tangan 08yet lainnya or penyuluh kesehatan hir pelaksana utd rumah sakit pratama rumah sakit pratama lanjut tan penyuluh kesehatan penyelia utd rumah sakit pra tama rumah sakit pratama penyuluh kesehatan ahli pertama utd rumah sakit prata rumah sakit prata penyuluh kesehatan ahli muda utd rumah sakit pratama rumah sakit prata penyuluh kesehatan ahli madya rumah sakit prata rumah sakit pratama administrasi kesehatan ahli pertama upp rumah sakit pratama rumah sakit prata administrasi kesehatan ahli muda utd rumah sakit pratama rumah sakit prata administrasi kesehatan ahli madya utd rumah sakit pratama rumah sakit prata pranata laboratorium kereta tan rumah sakit prata rumah sakit prata terampil pelaksana pranata laboratorium kereta tan iptv rumah sakit prata rumah sakit pratama mahir pelaksana lanjutan purna laboratorium kesehatan penyedia rumah sakit prata rumah sakit prata pranata laboratorium kesehatan ahli utd rumah sakit pratama rumah sakit prata pertama pranata laboratorium kesehatan ahli utd rumah sakit pratama rumah sakit prata muda penata laboratorium kesehatan ahli upp rumah sakit pratama rumah sakit prata madya epidemiologi kesehatan upp rumah sakit pratama rumah sakit pra tema terampil pelaksana epidemiologi kesehatan mahir pela ksa utd rumah sakit prata rumah sakit prata lanjut tan epidemiologi kesehatan penyelia upp umah sakit prata rumah sakit prata epidemiologi kesehatan ahli pertama upr rumah sakit pratama rumah sakit prata tna epidemiologi kesehatan ahli muda utd rumah sakit prata rumah sakit prata epidemiologi kesehatan ahli madya utd rumah sakit prata rumah sakit platina perekam medis terampil pelaksana utd rumah sakit prata1a rumah sakit prata rna perekam medis mahir pelaksana utd rumah sakit prata umah sakit prata lanjut tan perekam medis penyelia upp rumah sakit pratama rumah sakit patung perekam medis ahli pertama upp rumah sakit pratama rumah sakit prata perekam medis ahli muda ptd rumah sakit prata rumah sakit pratama perekam medis ahli madya utd rumah sakit prata rumah sakit pratama laboratorium kee hat benda har subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kereta tan laboratorium kecoa tan pengelola pemanfaatan rang milik dara.h subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium kesehatan pengadministrasi umum subbagian tata usaha utd dinas kesah tan kesehatan laboratorium kecoa tan pengadministrasi kepegawaian subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan bora torium kereta tan pengelola data subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium kecoa tan kelas kriteria penambahan basic tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ka. karangasem pertimbangan tpp b ban kerja pr stasikeria tempat bertugas kondisi kera language 0bkt# lanny prof si petugas keamanan subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium kesehatan pengadministrasi perbuatan subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium kesehatan pengemudi subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kereta tan moratorium kesehatan prabu kebersihan subbagian tata usaha utd dinas kecoa tan kesehatan laboratorium kesehatan pengadministrasi perencanaan dan program subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium kecoa tan dokter ahli pertama subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium kesehatan dokter ahli muda subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan moratorium kesehatan dokter ahli madya subbagian tata usaha utd dinas kesehatan sha tan laboratorium kesehatan pranata laboratorium kesehatan subbagian tata usaha utd dinas kesehatan terampil pelak sauna kesehatan laboratorium kesehatan pranata laboratorium kereta tan subbagian tata usaha utd dinas kesehatan mahir pelaksana lanjutan kesehatan laboratorium kesehatan pranata laboratorium kesehatan penyelia subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium kesehatan penata laboratorium kesehatan ahli subbagian tata usaha utd dinas kesehatan pertama kesehatan laboratorium kesehatan pranata laboratorium kesehatan ahli subbagian tata usaha utd dinas kesehatan muda kesehatan laboratorium kereta tan pangan laboratorium kesehatan ahli subbagian tata usaha utd dinas kereta tan madya kesah tan laboratorium kereta tan sanitation terampil pelaksana subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kecoa tan laboratorium kesehatan sanitation mahir pelaksana lan utan subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium kesehatan sanitation penyelia subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kereta tan laboratorium kesehatan sanitation ahli pertama subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium kecoa tb ban kera pr stasikeria temp bertugas kondisi+ kera klang akan 08y kt lainnya profesi sanitation ahli muda subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium kesehatan sanitation ahli madya subbagian tata usaha utd dinas kesehatan kesehatan laboratorium scha elola program dan laporan tata usaha dinas kesehatan verifikator keuangan tata usaha dinas kesehatan pranata kearsipan tata usa dinas kesehatan pengadu ministers umum tata usaha dias kesehatan pengadministrasi perencanaan dan program tata usa dinas kesehatan pengadu administrasi perbuatanengemudi tata usaha dins kesehatan prabu kebersihan tata usaha dinas kesehatan petugas nama nan tata usa dinas kesehatan penyusun rencana kegiatan dan anggaran tuta usa dinas kesehatan dokter ahli pertusa upp puskesmas karangasem dinas kesehatan dokter ahli muda upp puskesmas karangasem dinas kesehatan dokter ahli madya utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat pelaksana terampil utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat penyelia upp puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat ahli pertama utd puskesmas karangasem dins kesehatan perawat ahli muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat ahli madya upp puskesmas karangasem dins kesehatan perawat ahli putra utd puskesmas karangasem dinas kesehatan bidan terampil pela.sana utd puskesmas karangasem dinas kesehatan bidan mar pela sana lanjutan utd puskesmas karangasem dinas kesehatan bidan penyelia utd puskesmas karangasem dins kesehatan bidan ahli pertama puskesmas karangasem dinas kesehatan kriteria penambahan tpp kelas bas gawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ab. karangasem pertimbangan tpp b ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi lang akan 0by kt lainnya proses bidan ahi muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan bidan ahli madyas kesehatan nutrisionis mahir pelaksana lanjut tan utd puskesmas karangasem dinas kesehatan nutrisionis penyelia utd puskesmas karangasem dinas kereta tan nutrisionis ahli pertama utd puskesmas karangasem dinas kesehatan nutisionis ahli muda puskesmas karangasem dinas kereta tan nutrisionis ahli madya utd puskesmas karangasem dinas kesehatan dokter gigi ahli pertama utd puskesmas karangasem dinas kecoa tan dokter gigi ahli muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan dokter gigi ahli may utd puskesmas karangasem dinas kesehatan dokter gigi ahli utama utd puskesmas karangasem dina.s kesehatan sanitation terampil pelaksana utd puskesmas karangasem dinas kesehatan sanitation mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas karangasem dinas kesehatan sanitation penyelia utd puskesmas karangasem dinas kesehatan sanitation ahli pertama utd puskesmas karangasem dinas kesah tan sanitation ahli muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan sanitation ahi madya utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat gigi terampil pelaksana utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat gigi mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat gigi penyelia upp puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat gigi ahli pertama utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat gigi ahli muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat gigi ahli madya utd puskesmas karangasem dinas kesehatan apoteker ahli pertama puskesmas karangasem dinas kesehatan apoteker ahli muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan apoteker ahli madya utd puskesmas karangasem dinas kesehatan kriteria penambahan tpp kelas baik tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan a8. karangasem pertimbangan tpp b ban kera prestasikerla temp bertugas kono#si kera lang akan 08aktif lanny prof apoteker ahli asisten apoteker mahir pelaksana utd puskesmas karangasem dinas kesehatan lanjutan asisten apoteker penyelia utd puskesmas karangasem dins kesehatan penyuluh kereta tan terampil pelaksana utd puskesmas karangasem dinas kesah tan penyuluh kesehatan mahir pelaksana utd puskesmas karangasem dinas kesehatan lanjutan penyuluh kesehatan penyelia upp puskesmas karangasem dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli pertama utd puskesmas karangasem dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli madya utd puskesmas karangasem dinas kesehatan administrasi kesehatan ahli pertama utd puskesmas karangasem dinas kesehatan administrasi kesehatan ahli muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan administrasi kesehatan ahli madya utd puskesmas karangasem dinas kesehatan pranata laboratorium kereta tan puskesmas karangasem dinas kesehatan terampil pelaksana pranata laboratorium kesehatan utd puskesmas karangasem dinas kesehatan mahir pelaksana lanjutan pranata laboratorium kesah tan penyelia upp puskesmas karangasem dinas kereta tun pranata laboratorium kee hutan ahli puskesmas karangasem dina kesehatan pertama pranata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas karangasem dinas kesehatan muda penata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas karangasem dinas kesehatan madya epidemiologi kesehatan utd puskesmas karangasem dinas kesehatan terampil pelaksana epidemiologi kesehatan mahir pela sana utd puskesmas karangasem dinas kereta tan lanjutan epidemiologi kesehatan penyelia utd puskesmas karangasem dins kesehatan epidemiologi kesehatan ahli pertama utd puskesmas karangasem dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli madya utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perekam medis ahli pertama utd puskesmas karangasem dinas kesehatan pereka medis ahli muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan kriteria penambahan tpp kelas asc tpp gawa nama jabatan unit kerja instansi ab. karangasem perti8akan jabatan b ban kera pr!atas!kera temp bertugas kon kera tangan 0by kt lanny arts perekam medis ahli madya utd puskesmas karangasem dinas kesehacoa tan pengemudi ambulans tata usa dinas kesehatan pengemudi tata usa dinas kereta tam petugas kea manan tata usaha dinas kesehatan pru kebersihan tata usaha dins kesehatan venifika tor keuangan tatutd puskesmas karangasem dinas kesehatan dokter ahli mada utd puskesmas karangasem dinas kesehatan dokter ahli madya puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat pelaksana terampil upp puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas karangasem dimas kesehatan perut penyelia utd puskesmas karangasem dinas kesah bidan terampil pelaksana utd puskesmas karangasem dins kesehatan bidan mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas karangasem dinas kesehatan bidan penyelis kesehatan dokter gigi ahli muda utd puskesmas karangasem dinas kesehatan sanitation terampil pelaksana utd puskesmas karangasem dinas kesehatan perawat gigi penyelia utd puskesmas karangasem dinas kesehatan apoteker ahli perpenyuluh kesehatan mahir pelaksana utd puskesmas karangasem dinas kesehatan lanjum8akan tpp b ban kera prestasikera tempat bertugas kono#si kera tangan 0bukti lanny pro penata laboratorium kecoa tan utd puskesmas karangasem dinas kesehatan terampil pelaksana prana moratorium kesehatan utd puskesmas karangasem dinas kesehatan mahir pelaksana lanjutan epidemiologi kesehatan penyelia utd puskesmas karangasem dinas kesehatan utd puskesmas berantem benda hara tata usaha dinas kesehatan pengelola pemancar tan barang milik daerah tata usa dinas kesehatan pengelola data tata usaha dinas kesehatan pranata kearsiprekam medis dan tata usa dinas kesehatan informasi pengadministrasi umum tata usaha dinas kereta tan pengadministrasi perencanaan dan program tata usaha dinas kesehatancoa tan pengemudi bulan tata usa dinas kesehatan pengemudi tata usaha dinas kesehatan petugas keamanan tata usaha dinas kesehatan prabu kebersihan tata usa dinas kesehatan venifikator juga tata usaha dinas kesehatan penyusun rencana kegiatan dan anggaran tata usaha dins kereta tan dokter ahli pertama upr puskesmas berantem dinas kesehatan dokter ahli mada utd puskesmas berantem dinas kesah tan dokter ahli madya utd puskesmas demanded dinas kesehatan dokter ahli utama utd puskesmas tandem dinas kesehatan perawat pelaksana terampil utd puskesmas bandar dinas kesehatan perawat mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas berantem dinas kecoa tan perawat penyalin puskesmas dependen dinas kesehatan perawat ahli serta utd puskesmas banden dinas kesehatan perawat ahli muda upr puskesmas berantem dinas kesehatan perawat ahli madya utd puskesmas tandem dinas kesehatan bidan ahli pertama utd puskesmas demanded dinas kesehatan bidan ahli muda up'td puskesmas bandar dinas kesehatan bidan ahli madya utd puskesmas demanded dinas kesehatan bidan terampil pelaksana utd puskesmas tandem dinas kesehatan bidan mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas banden dinas kesehatan bidan penyelia utd puskesmas tandem dinas kesah tan nutrisionis ahli pertama utd puskesmas berantem dinas kesehatan nutrisionis ahli muda utd puskesmas bandar dinas kesehatan nutrisionis ahli madya utd puskesmas berantem dinas kesehatan nutrisionis terampil pelaksana upp puskesmas bender dinas kereta tan nutrisionis mahir pelaksana lanjut tan utd puskesmas demanded dinas kesehatan nutrisionis penyelia utd puskesmas demanded dinas kesehatan dokter gigi ahli pertama utd puskesmas demanded dinas kesehatan dokter gigi ahli muda utd puskesmas bandar dinas kesehatan kriteria penambahan tpp kelas bas tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi ka8. karangasem pertimbangan 1pp jabatan lang akan b ban ker)a prestasikera temp bertugas kondisi ria 08yet lainnya prof dokter gigi ahli madya upp puskesmas berantem dinas kesehatan dokter gigi ahli utama utd puskesmas berantem dinas kesehatan sanitation ahli pertama utd puskesmas berantem dinas kesehatan sanitation ahli muda utd puskesmas berantem dinas kesehatan sanitation ahli may uid puskesmas bandar dinas kesehatan sanitation penyelia utd puskesmas berantem dinas kereta tan sanitation terampil pelaksana utd puskesmas berantem dinas kesehatan sanitation penyalin upp puskesmas bandar dinas kesah tan perawat gigi ahli pertama utd puskesmas banden dinas kesehatan perawat gigi ahli muda puskesmas berantem dinas kesehatan perawat gigi ahli madya utd puskesmas demanded dinas kesehatan perawat gigi penyelia utd puskesmas be.bande dinas kesah tan perawat gigi pelaksana terampil utd puskesmas berantem dinas kesah tan apoteker ahli pertama puskesmas berantem dinas kesehatan apoteker ahli muda utd puskesmas demanded dinas kesehatan apoteker ahli madya utd puskesmas berantem dinas kesehatan asisten apoteker ahli pertama puskesmas berantem dinas kereta tan asisten apoteker ahli muda utd puskesmas bandar dinas kesehatan asisten apoteker ahli madya utd puskesmas demanded dinas kesehatan asisten apoteker penyelia utd puskesmas berantem dinas kesehatan asisten apoteker mahir pela sana utd puskesmas demanded dinas kesehatan lanjut tan asisten apoteker terampil pelaksana utd puskesmas berantem dinas kesehatan penyuluh kesehatan terampil pelaksana utd puskesmas iebandem dins kesehatan penyuluh kesehatan ahli pertama utd puskesmas berantem dias kesehatan pranata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas dependen dinas kesehatan pertama pranata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas berantem dinas kesehatan muda pranata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas [tandem dinas kesehatan madya pranata laboratorium kesehatan utd puskesmas demanded dinas kesehatan penyelia pranata laboratorium kesehatan puskesmas banden dins kesehatan mahir pelaksana lanjutan pranata laboratorium kereta tan iptv puskesmas demanded dinas kesehatan terampil pela sana epidemiologi kereta tan utd puskesmas berantem dinas kereta tan terampil pelaksana epidemiologi kesehatan mahir pelaksana utd puskesmas bandar dinas kesehatan lanjutan epidemiologi kesehatan penyelia utd puskesmas berantem dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli pertama utd puskesmas berantem dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli muda utd puskesmas tandem dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli madya utd puskesmas bender dinas kesehatan perekam medis ahli pertama utd puskesmas dandim dinas kesehatan perekam medis ahli muda uid puskesmas berantem dinas kesehatan perekam medis ahli madya puskesmas bandar dinas kesehatan utd puskesmas lat benda hara tata usaha dins kesehatan kriteria penambahan tpp kelas bas igawa nama jabatan unit kerja instansi ab. args m rombongan tpp jabatan b ban era restasikera temp bertugas kondisi klang akan oby kt lainnya pro su reta tan pengadministrasi kepegawaian tata usaha dinas kereta verifikator keuangan tata usa dinas kesehatan pranata kearsipan tata usaha dinas kesehatan dokter ahi pertama utd puskesmas selat dinas kesehatan dokter muda utd puskesmas selat dinas kepe tan dokter ahli may@ utd puskesmas selat dinas kesehatan perawat pelaksana terampil utd puskesmas selat dinas kepe tan perawat mahir pelaksana lanjutan upp puskesmas selat dinas kereta tan perawat penyelia utd puskesmas selat dinas kesehatan perut ahli muda utd puskesmas selat dinas kesah tan perawat ahli madya utd puskesmas selat dinas kesehatan bidan terampil pela sana utd puskesmas selat dinas kesehatan bidan mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas selat dinas kesehatan bidan penyelia puskesmas selat dinas kecoa tan bidan ahli muda upp puskesmas selat dinas kereta tan nutrisionis terampil pelaksana utd puskesmas selat dinas kesehatan dokter gigi ahli mud utd puskesmas selat dinas kesehatan dokter gigi ahli madya utd puskesmas selat dinas kereta tan sanitation terampil pelaksana utd puskesmas selat dinas kesehatan sanitation mahir pela sana lanjutan utd puskesmas selat dinas kesehatan perawat gigi terampil pelaksana puskesmas selat dins kecoa tan perawat gigi penyelia puskesmas selat dinas kecoa tan apoteker ahli pertama puskesmas selat dinas kesehatan asisten apoteker terampil pelaksana utd puskesmas lat dinas kesehatan penyuluh kesehatan terampil pelaksana utd puskesmas selat dinas kereta tan penyuluh kesehatan ahli madya utd puskesmas selat dinas kesehatan penata laboratorium kesehatan utd puskesmas selat dinas kesehatan terampil pelaksana epidemiologi kesehatan utd puskesmas selat dinas kesehatan terampil pela sana utd puskesmas semen benda hara tata usa dinas kereta tan pengelola pemancar tan barang milik daerah tata usaha dinas kesehatan pengelola data tata usaha dinas kesehatanla tempat bertugas kondisi kera kelangkaan oby ktm lainnya proses penyusun rencana kegiatan dan anggaran tata usa dinas kesehatan pranata kearsipan tata usaha dinas kesehatan verifikator keuangan tata usperlu kebersihpuskesmas semen dinas kesehatan dokter ahli muda utd puskesmas semen dinas kesehatan dokter ahli madya puskesmas semen dinas kesehatan perawat pelaksana terampil utd puskesmas semen dinas kesehatan perawat mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas semen dinas kesehatan perawat penyelia utd puskesmas semen dins kesehatan perawat ahli pertama utd puskesmas semen dinas kesehatan perawat ahli muda puskesmas semen dinas kesehatan perawat ahli madya utd puskesmas semen dinas kesehatan perawat ahli tuna utd puskesmas semen dinas kesehatan bidan terampil pela kan utd puskesmas semen dinas kesehatan bidan mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas semen dinas kesehatan bidan penyelia utd puskesmas semen dinas kesehatan bidan ahli pertama utd puskesmas semen dinas kesehatan bidan ahli muda upp puskesmas semen dinas kesehatan bin ahli madya up'td puskesmas semen dinas kesehatan nutriionis terampil pelaksana puskesmas semen dinas kesehatan nutrisionis mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas semen dinas kesehatan nutrisionis penyelia utd puskesmas semen dinas kesehatan nutrisionis ahli pertama utd puskesmas semen dinas kesehatan nutrisionis ahli muda utd puskesmas semen dinas kesehatan nutrisionis ahli madya utd puskesmas semen dinas kesehatan dokter gigi ahli pertama utd puskesmas semen dinas kesehatan dokter gigi ahli muda up'td puskesmas semen dinas kesehatan dokter gigi ahli madya puskesmas semen dinas kesehatan dokter gigi ahli utama utd puskesmas semen dinas kesehatan sanitation terampil pela sauna utd puskesmas semen dinas kesehatan sanitation mar pelaksana lanjutan utd puskesmas semen dinas kesehatan sanitation penyelia utd puskesmas semen dina kesehatan sanitation ahli pertama utd puskesmas semen dinas kesehatan sanitation ahli muda utd puskesmas semen dinas kesehatan sanitation ahli madya puskesmas semen dinas kesehatan perawat gigi terampil pela sana utd puskesmas semen dinas kesehatan perawat gigi mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas semen dinas kesehatan perawat gigi penyelia puskesmas semen dinas kesehatan kriteria penambahan tpp kelas baik pegawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan tpp jabatan ab. karangasem kelangkaan b ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi+kera 08y kt lainnya prof se perawat gigi ahli per1ma utd puskesmas semen dinas kesehatan perawat gigi ahli muda utd puskesmas semen dinas kesehatan perawat gigi ahli madya puskesmas semen dinas kesehatan apoteker ahli pertama utd puskesmas semen dinas kesehatan apoteker ahli muda utd puskesmas semen dinas kesehatan apoteker ahli madya utd puskesmas semen dinas kereta tan apoteker ahli utama puskesmas semen dinas kesehatan asisten apoteker terampil pelaksana upp puskesmas semen dinas kesehatan asisten apoteker mahir pelaksana utd puskesmas semen dinas kesehatan lanjutan asisten apoteker penyelia upp puskesmas semen dinas kesehatan penyuluh kesehatan terampil pelaksana utd puskesmas semen dinas kesehatan penyuluh kesehatan mar pelaksana utd puskesmas semen dinas kesehatan lanjutan penyuluh kesehatan penyelia utd puskesmas semen dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli pertama utd puskesmas semen dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli mud utd puskesmas semen dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli madya upp puskesmas semen dinas kesehatan administrasi kesehatan ahli pertama utd puskesmas semen dinas kesehatan administrasi kesehatan ahli muda urp puskesmas semen dinas kesehatan administrasi kesehatan ahli madya utd puskesmas semen dins kesah tan penata laboratorium kesehatan puskesmas semen dinas kesehatan terampil pelaksana penata laboratorium kecoa tan utd puskesmas semen dinas kereta tan mahir pelaksana lanjutan purna laboratorium kesehatan penyelia utd puskesmas semen dinas kesehatan pusat laboratorium kesehatan ahli upp puskesmas semen dinas kesah tan pertama penata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas semen dinas kesehatan muda pranata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas semen dinas kesah tan madya epidemiologi kesehatan utd puskesmas semen dinas kesehatan terampil pelaksana epidemiologi kesehatan mahir pela sana utd puskesmas semen dinas kesehatan lanjutan epidemiologi kesehatan penyelia utd puskesmas semen dinas kereta tan epidemiologi moschata ahli pertama utd puskesmas semen dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli muda utd puskesmas semen dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli madya utd puskesmas semen dinas kesehatan perekam medis ahli pertama utd puskesmas semen dinas kesehatan perekam medis ahli muda puskesmas semen dinas kesehatan perekaman medis ahli madya puskesmas semen dinas kesehatan utd puskesmas rendang bendahara tata usaha dinas kesehatan pengelola pemanfaatan arang milik daerah tata usa dinas kesehatan pengelola data tata usaha dinas kesehatan pengadministrasi umur tata usa dinas kesehatan kriteria penambahan tpp kelas ba$c tpp gawa nama jabatan unit kerja instansi jabatan ua8. larangan per tm6angan 1pp b ban kera prestasikeria temp bertugas kondisi ria kelangkaan 0by kt# lannytugas keamanan tata usa dinas kesehatan pru kebersihan tata usa dinas kesehatan dokter ahli pertama utd puskesmas rendang dinas kesehatan dokter ahli mada utd puskesmas rendang dinas kesehatan dokter ahli madya utd puskesmas rendang dinas kesehatan perawat pelaksana terapi utd puskesmas rendang dinas kereta tan perawat mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas rendang dinas kereta tan perawat penyelia utd puskesmas rendang dinas kesehatan perawat ahli pertama utd puskesmas rendang dinas kesehatan perawat ahli muda utd puskesmas rendang dinas kesehatan perawat ahli madya utd puskesmas rendang dinas kereta tan bidan terampil pelaksana utd puskesmas rendang dinas kesehatan bidan mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas rendang dinas kesehatan bidan penyelia utd puskesmas rendang dinas kesehatan nutrisionis terampil pelaksana utd puskesmas rendang dinas kesehatan dokter gigi ahli pertama utd puskesmas rendang dinas kereta tan dokter gigi ahli muda utd puskesmas rendang dinas kesehatan dokter gigi ahli may@ utd puskesmas rendang dinas kesehatan sanitation terampil pelaksana utd puskesmas rendang dinas kesehatan sanitation penyalin utd puskesmas rendang dinas kecoa tan sanitation ahli serta utd puskesmas rendang dinas kesehatan sanitation ahh muda utd puskesmas rendang dinas kesehatan perawat gigi mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas rendang dinas kesehatan perawat gigi penyelia utd puskesmas rendang dinas kesehatan apoteker ahli pertama utd puskesmas rendang dinas kesehatan asisten apoteker penyelia utd puskesmas rendang dinas kecoa tan penata laboratorium kereta tan utd puskesmas rendang dinas kesehatan terampil pela saa penata laboratorium kee tan penyelia utd puskesmas rendang dinas kereta tan perekam medis ahli pertama utd puskesmas rendang dinas kesehatan utd puskesmas abang benda hara tata usaha dinas kesehatan pengelola pemancar tan arang milik daerah tata usa dinas kesah tan pengelola data tata usaha dinas kesehatan penyusun rencana kegiatan dan anggaranumum tata usaha dinas kesehatan pengadministrasi tersuratdokter ahli pertama utd puskesmas abang dinas kesehatan dokter ahli muda puskesmas abang dinaab. karangasem pertimbangan tpp ban kera prestasikeria tempat bertugas kondisi ria kela.ngan 0obyektif lainnya prof dokter ahli madya uid puskesmas abang dinas kesehatan perawat pelaksana terampil utd puskesmas abang dinas kesehatan perawat mahir pelaksana lanjuuda puskesmas abang dinas kesehatan bidan terampil pela sana utd puskesmas abang dinas kesehatan bidan mahir pelaksana lanjutan puskesmas abang dinas kesehatan bidan penyelia utd puskesmas abang dinas kesehatan nutrisionis terampil pelaksana utd puskesmas abang dinas kereta tan nutrisionis ahli muda utd puskesmas abang dinas kesehatan dokter gigi ahli pertamelia utd puskesmas abang dinas kesehatan sanitation ahli muda utd puskesmas abang dinas kesehatan perawat gigi terampil pelaksana prppenyelia utd puskesmas abang dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli pertama upp puskesmas abang dinas kereta tan penata laboratorium kesehatan utd puskesmas abang dinas kesehatan terampil pelaksana epidemiologi kesehatan ahli pertama utd puskesmas abang dinas kesehatan utd puskesmas abang benda hara tata usaha dinas kesehatan pengelola pemanfaatan barang milik daerah tata usa dins kesehatan pengelola data tata usaha dinas kesehatan penyusun kebutuhan barang inventaris tata usa dinas kesehatan penyusun rencana kegiatan dan anggaran tata usaha dinas kesehatan pengadministrasi perencanaan dan program tata usa dinas kesehatan penata kearsipan tata usu dinas kereta tan pengadministrasi umum tata usa dinas kesehatan pengadministrasi perbuatan tata usaha dinas kereta tan pengadministrasi kepegawaian tata use dimas kesehatan pengemudi ambulans tata usah dinas kesehatan pengemudi tata usaha dinas kesehatan petugas krama nan tata usa dinas kesehatan prabu kebersihan tata dinas kesehatan verifikator keuangan tata usu dinas kesehatan dokter ahi pertama utd puskesmas abang dinas kesehatan dokter ahli muda utd puskesmas abang dinas kesehatan dokter ahli madya utd puskesmas abang dinas kesehatan perawat pelaksana terampil utd puskesmas abang dinas kereta tan perawat mahir pelaksana lanjut adya puskesmas abang dinas kesehatan bidan terampil pelak sane utd puskesmas abang stasi kera tempat bertugas kondisi kera tangan 0obyektif lainnya bidan mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas abang dinas kesehatan bidan penyelia utd puskesmas abang dinas kesehatan nutrisionis mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas abang dinas kesehatan nutrisionis ahli pertama utd puskesmas abang dinas kesehatan dokter gigi ahli mudalin utdperawat gigi penyalimahir pelaksana utd puskesmas abang dinas kesehatan lanjutan penyuluh kesehatan ahli pertama utd puskesmas abang dinas kesehatan penata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas abang dinas kesehatan pertama pranata laboratorium kereta tan utd puskesmas abang dinas kesehatan terampil epidemiologi kesehatan ahli pertama utd puskesmas abang dinas kesehatan perekam medis ahli pertama upr puskesmas abang dinas kesehatan utd puskesmas kubu bendahara tata usaha dinas kesehatan pengelola peranan tan barang milik daerah tata usaha dinas kesehatan pengelola data tata usa dinas kesehatan pengadministrasi umum tata usa dinas kesehatan pengadministrsi perencanaan dan program tata usaha dinas kereta tan pengadministrasi kepegawaian tata usaha dias kesehatan pengemudi ambulans tata usa dinas kesehatan pengemudi tata sha dinas kereta tan petugas keamanan tata usa dinas kesehatan prabu kebersihan tata usaha dinas kesehatan dokter ahli pertama puskesmas kubu dinas kesehatan 91f dokter ahli muda utd puskesmas kubu dinas kereta tan dokter ahli madya utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat pelaksana terampil utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat mahi pelaksana lanjutan prp puskesmas kubu dinas kesehatan perawat penyalin upp puskesmas kubu dinas kesehatan perawat ahli pertama utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat ahli muda utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat ahli madya utd puskesmas kubu dinas kecoa tan perawat ahli utan utd puskesmas kubu dinas kesehatan bidan terampil pela kantd puskesmas kubu dinas kesehatan bidan ahli pertama utd puskesmas kubu dinas kesehatan bidan ahli muda upp puskesmas kubu dinas kesehatan bidan ahli madya utd puskesmas kubu dinas kesehatannian tpp jabatan b ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi sangkaan oby kt lanny or nutrisionis terampil pelaksana utd puskesmas kubu dinas kesehatan nutrisionis ahli pertama utd puskesmas kubu dinas kesehatan nutrisionis ahli muda utd puskesmas kubu dins kesehatan nutrisionis ahli madya upr puskesmas kubu dinas kesehatan dokter gigi ahli pertama utd puskesmas kubu dinas kesehatan dokter gigi ahli muda utd puskesmas kubu dinas kesehatan dokter gigi ahli madya utd puskesmas kubu dinas kesehatan dokter gigi ahli utama utd puskesmas kubu dinas kesehatan sanitation terampil pelaksana utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat gigi terampil pelaksana utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat gigi mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat gigi ahli pertama up'td puskesmas kubu dinas kesehatan perawat gigi ahli mudaehatan apoteker ahli muda utd puskesmas kubu dinas kesehatan apoteker ahli madya puskesmas kubu dinas kesehatan apoteker ahli utama utd puskesmas kubu dinas kesehatan asisten apoteker terampil pelaksanatpp puskesmas kubu dina kereta tan penyuluh kesehatan terampil pelaksana upp puskesmas kubu dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahi pertama puskesmas kubu dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli muda utd puskesmas kubu dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli madya utd puskesmas kubu dinas kesah pp puskesmas kubu dinas kesehatan administrasi kesehatan ahli madya upp puskesmas kubu dinas kesehatan penata laboratorium kesehatan upp puskesmas kubu dinas kesehatan terampil pelak sane peanut laboratorium kesehatan penyedia utd puskesmas kubu dinas kesehatan penata laboratorium kesehatan ahli urp puskesmas kubu dinas kesehatan pertama perannya laboratorium kesehatan ahli uprpuskesmas kubu dinas kesah tan terampil pelaksana epidemiologi kesehatan ahli pertama utd puskesmas kubu dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli muda utd puskesmas kubu dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli madya up'tdutd puskesmas kubu dinas kesehatan perekam medis ahli madya upp puskesmas kubu dinas kesehatan utd puskesmas kubu benda hara tata usa dinas kecoa tan kriteria penambahan tpp kelas basic+ ria kelangkaan oby kt lainnya prof sisha dinas kesehatan pranata kearsipan tata sha dinas kesehatan pengelola program dan laporan tata usaha dinas kesehatan pengadministrasi umum tata sha dinas kesehatan pengadu administrasi perencanaan dan program tata usaha dinas kesehatan pengadministrasi perbuatan tata usa dinas kesehatan pengadministrha dinas kesah petugas kea kanan tata usaha dinas kesehatan puu kebersihan tata usaha dinas kesehatan dokter ahli pertama utd puskesmas kubu dinas kesehatan dokter ahli muda utd puskesmas kubu dinas kesehatan dokter ahli madya utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat pelaksana terampil upp puskesmas kubu dinas kesehatan perawat mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat penyalin upr puskesmas kubu dinas kesehatan per@wat ahli pertama utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat ahi muda upp puskesmas kubu dina kesehatan perawat ahi madya upp puskesmas kubu dina kesehatan perawat ahli uta upp puskesmas kubu dinas kesehatan bidan terampil pela kannapp puskesmas kubu dinas kesehatan bidan ahli pertama puskesmas kubu dinas kesehatan bidan ahli mada utd puskesmas kubu dinas kesehatan bidan ahli madya upp puskesmas kubu dinas kesehatan nutrisionis terampil pelaksana utd puskesmas kubu dinas kesehatan nutrisionis mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas kubu dinas kesehatan nutriionis penyelia utd puskesmas kubu dinas kesehatan nutriwionis ahli pertama utd puskesmas kubu dinas kesehatan nutriionis ahli muda utd puskesmas kubu dinas kesehatan nutrisionis ahli may utd puskesmas kubu dinas kesehatan dokter gigi ahli pertama puskesmas kubu dinas kesehatan dokter gigi ahli muda prp puskesmas kubu dinas kesehatan dokter gigi ahli madya puskesmas kubu dinas kesehatan dokter gigi ahli utama upp puskesmas kubu dinas kesehatan sanitation terampil pelaksana utd puskesmas kubu dinas kesehatan sanitation mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas kubu dinas kesehatan sanitation penyelia utd puskesmas kubu dinas kesehatan sanitation ahli pertama utd puskesmas kubu dinas kesah sanitation ahli muda upp puskesmas kubu dinas kesehatan sanitation ahli madya upp puskesmas kubu dinas keschatnm perawat gigi terampil pelaksana utd puskesmas kubu dinka8. karangasem per4tangan tpp b ban kera restasikera tempat bertugas kondisi ria elang akan oby kt lainnya prof perawat gigi mahir pelaksana lanjut tan utd puskesmas kubu dinas kesehatan perawat gigi ahli pertama upp puskesmas kubu dias kesehatan perawat gigi ahi muda utdah tan apoteker ahli muda utd puskesmas kubu dinas kesehatan apoteker ahli madya utd puskesmas kubu dinas kesehatan apoteker ahli uta1a puskesmas kubu dinas kereta tan asisten apoteker terampil pelaksana (prpupp puskesmas kubu dinas kesehatan penyuluh kesehatan terampil pelaksana upp puskesmas kubu dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli pertama upp puskesmas kubu dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli muda puskesmas kubu dinas kesehatan penyuluh kesehatan ahli madya upp puskesmas kubu dinas kesehatd puskesmas kubu dinas kesehatan administrasi kesehatan ahli madya utd puskesmas kubu dinas kesehatan pranata laboratorium kesehatan puskesmas kubu dinas kesehatan terampil pelak sana penata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas kubu dinas kesehatan pertama penata laboratorium kesehatan ahliutd puskesmas kubu dimas kesehatan terampil pelaksana epidemiologi kesehatan ahli pertama upp puskesmas kubu dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli muda upp puskesmas kubu dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli madyaprp puskesmas kubu dinas kesehatan perekam medis ahli madya utd puskesmas kubu dinas kesehatan entomology kesehatan pelaksana utd puskesmas kubu dinas kesehatan utd puskesmas manis bendahara tata usaha dinas kereta tangolahranata kearsipan tata usahkelas kriteria penambahan tpp basic tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ab. arang pertimbangan tpp beban kera prestasi ria tempat bertugas kondisi ria kelangkaan o8yet lanny profesi dinas kesehatan pengemudi tat usa dinas kesehatan petugas keamanan tata usaha dinas kesehatan prabu kebersihan tata usaha dinas kesehatan verifikator keuangan tata usaha dinas kesehatan dokter ahli pertama utd puskesmas manggis dinas kereta tam dokter ahli mada utd puskesmas manggis dinas kesehatan dokter ahli madya ptd puskesmas manggis dinas kesehatan perawat pelakutdpuskesmas manggis dinas kesehatan perawat ahli madya upp puskesmas manggis dinas kesehatan perawat ahli utama utd puskesmas manggis dinas kesah tan bidan terampil pela alin utd puskesmas manggis dinas kesehatan bidan ahli pertama ptd puskesmas manggis dinas kesehatan bidan ahli muda utd tpp puskesmas manggis dinas kesehatan nutrisionis penyelia utd puskesmas manggis dias kereta tan nutrisionis ahli pertama upp puskesmas manggis dinas kesehatan nutrisionis ahli muda utd puskesmas manggis dinas kereta nutrisionis ahli madya utd puskesmas manggis dinas kereta tan dokter gigi ahli pertama utd puskesmas manggis dinas kesehatan dokter gigi ahli mud utd puskesmas manggis dinas kereta tan dokter gigi ahli maypuskesmas manggis dinas kesehatan sanitation mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas manggis dinas kesehatan sanitation penyelia utd puskesmas manggis dinas kereta tan sanitation ahli pertama utd puskesmas manggis dias kesehatan sanitation ahli muda utd puskesmas manggis dinas kesehatan sanitation ahli madya puskesmas manggis dinas kesehatan perawat gigi terampil pela sana ptd puskesmas manggis dinas kereta tan perawat gigi mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas manggis dinas kesehatan perasehatan perawat gigi ahli muda utd puskesmas manggis dinas kesehatan perawat gigi ahli madya utd puskesmas manggis dinas kereta s kesehatan apoteker ahli utama utd puskesmas manggis dinas kesehatan kriteria penambahan tpp kelas asc tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ka8. karangasem pertanian tpp ban kera pantas!ke ria tempat bertugas kondisi kelangkaan obat lainnya prof seuta asisten apoteker penyalin utd puskesmas manggis dinas kesehatan penyuluh kesehatan terampil pelaksana utd puskesmas manggis dinas kesehatan penyuluh kesehatan mahir pelaksana upp puskesmas manggis dinas kesehatan lanjutan penyuluh kesehatan penyedia utd puskesmas manggis dinas kesehasehatan penyuluh kesehatan ahli madya utd puskesmas manggis dinas kesehatan administrasi kesehatan ahli tertua utd puskesmas manggis dinas kesehatanranata laboratorium kesehatan puskesmas manggis dinas kesehatan terampil pelaksana pranata laboratorium kesehatan cipta puskesmas manggis dinas kesehatan mar pelaksana lanjut tan pranata laboratorium kesehatan penyelia utd puskesmas manggis dinas kesah tan pranata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas manggis dinas kesehatan pertama pranata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas manggis dinas kesehatan mada pana laboratorium kesehatan ahli upp puskesmas manggis dinas kecoa tan madya epidemiologi kesehatan puskesmas manggis dinas kecoa tan terampil pela sana epidemiologi kesehatan mahir pela sana utd puskesmas manggis dinas kesehatan epidemiologi kesehatan penyelia utd puskesmas manggis dinas kesehatantd puskesmas manggis dins kesehatan epidemiologi kesehatan ahli madya utd puskesmas manggis dinas kesehatan perekam medis ahli pertama utd puskesmas manggis dinas kesehatan perekam medis ahi muda utd puskesmas manggis dins kesehatan perekam medis ahli madya utd puskesmas manggis dinas kesehatan utd puskesmas manis benda hara tata usaha dinas kesehatan pengelola pemanfaatan barang milik daerah tata usrabu kebersihan tata usaha dinas kesehatan dokter ahli pertama puskesmas mangga dinas kesehatan dokter ahli muda prp puskesmas manggis dinas kesehatan dokter ahli madya utd puskesmas manggis dinas kesehatan kriteria penambahan tpp kelas bas tpp p(gawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan uab. karangasem pertimbangan tpp b ban kera pr stasikeria temp bertugas kendi!kera kelangkaan 08yet lainnya pros perawat pela utd puskesmas manggis dinas kesah tan perawat ahli madya utd puskesmas manggis dinas kereta tan perawat ahli utama utd puskesmas manggis dimas kesehatan bidan terampil pelakelia puskesmas manggis dinas kesehatan bidan ahi pertama puskesmas manggis dinas kesehatan bidan ahli mudaan utd puskesmas manggis dins kesehatan nutrisionis penyelia utd puskesmas manggis dinas kesehatan nutrisionis ahli pertama utd puskesmas manggis dinas kereta tan nutrisionis ahli muda utd puskesmas manggis dinas kesehatan nutrisionis ahli madya upd puskesmas manggis dinas kesehatan dokter gigi ahli pertama utd puskesmas manggis dinas kesehatan dokter gigi ahli muda upp puskesmas manggis dinas kesehatan dokter gigi ahli madyautd puskesmas manggis dinas kesehatan sanitation mahir pelaksana lanjutan ptd puskesmas manggis dinas kesehatan sanitation penyelia utd puskesmas manggis dinas kesehatan sanitation ahli pertama utd puskesmas manggis dinas kesehatan sanitation ahli muda puskesmas manggis dinas kesehatan sanitation ahli madya utd puskesmas manggis dinas kesah tan perawat gigi terampil pela sana utd puskesmas manggis dinas kesehatan perawat gigi mahir pelaksana lanjutan utd puskesmas manggis dinas kesehatan pera reta tan perawat gigi ahli muda utd puskesmas manggis dinas kesehatan perawat gigi ahi madya utd puskesmas manggis dinas keseha kecoa tan apoteker ahli utama utd puskesmas manggis dinas kereta tannjutan asisten apoteker penyelia utd puskesmas manggis dinas kereta reta tan penyuluh kesehatan ahli madya upp puskesmas manggis dias kesehatan administrasi kesehatan ahli pertama utd puskesmas manggis dinas kesehatan kriteria penambahan tpp kelas bas tpp awal nama jabatan unit kerja instansi jabatan ka8. batangas per4tangan tpp b ban kera prestasikera tempat bertugas kondisi kera pelanggan oby ktf lainnya orenata laboratorium kesah tan utd puskesmas manggis dinas kesehatan terampil pelaksana penata laboratorium kesehatan ahli upp puskesmas manggis dinas kesehatan pertama penata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas manggis dinas kesehatan muda penata laboratorium kesehatan ahli utd puskesmas manggis dinas kesehatan madya epidemiologi kesehatan utd puskesmas manggis dinas kesehatan terampil pelak sanap'td puskesmas manggis dinas kesehatan epidemiologi kesehatan ahli madya utd puskesmas manggis dinas kesehatan pereka medis ahli pertama utd puskesmas manggis dinas kesehatan perekam medis ahli muda upp puskesmas manggis dinas kesehatan perekam medis ahli madya utd puskesmas manggis dinas kesehatan rumah sakit umum daerah dokter ahli pertama spesialis) rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah dokter ahli muda spesialis) rumah sakit unum daerah rumah sakit umum daerah dokter ahli madya spesialis) rumah sakit umm daerah rumah sakit unum daerah dokter utama (khusus specialist) rumah sakit umum daerah rumah sakit unum daerah dokter ahli pertama rumah sakit umum daerah rumah kit umum daerah dokter ahli mada ramah sakit unum daerah rumah sakit umum daerah dokter ahli madya rumah sakit umum daerah rumah sakit unum daerah dokter utm rumah sakit umum daerah rumah sakit umum dae rah dokter gigi ahli madya rumah sakit umum daerah rumah sakit urun daerah dokter gigi ahli utama rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah perawat ahli pertama rumah sakit umum daerah rumah sakit umum dae rah perawat ahli muda rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah pera wat ahli madya rumah sakit umum daerah rumah sakit umum dae rah perawat terampil rumah sakit unum daerah rumah sakit umum daerah perawat mahir rumah sakit uum dae rah rumah sakit umum daerah perawat penyelia rumah sakit umum daerah ruma sakit unum daerah perawat gigi terampil rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah kriteria penambahan tpp kelas asc tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ab. karangasem per4tangan tpp ban ker)a prestasi kera tempat bertugas kondisi kera kela akan 0by kt lainnya profesi perawat gigi mahir rumah sakit umum daerah rumah sakit umum dae rah perawat gigi penyalin rumah sakit umum dae rah rumah sakit umum daerah bidan ahli pertama rumah sakit umum daerah rumah sakit mum daerah bidan ahli muda rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah bidan ahli madya rumah sakit unum daerah rumah sakit umum daerah bidan terampil rumah sakit umum daerah rumah sakit unum daerah bidan mahir rah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah bidan penyelia rumah sakit umum daerah rumah sakit umum dae rah apoteker ahli pertama rumah sakit umum daerah rumah sakit umu daerah apoteker ahli muda rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah apoteker ahli madya rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah asisten apoteker terampil rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah asisten apoteker mahir rumah sakit umum daerah ruma sakit umum daerah asisten apoteker penyelia rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah nutrisionis ahli pertama rumah sakit umum daerah rumah sakit gram daerah nutrisionis ahli muda rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah nutrisionis ahli madya rumah sakit umum daerah rumah sakit umm daerah nutrisionis penyalin rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah sanitation ahli serta rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah nutrisionis terampil rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah nutrisionis mahir rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah sanitation ahli muda rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah sanitation ahli madya rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah sanitation mahir rumah sakit daerah rumah sakit umum daerah sanitation penyelia rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah pranata laboratorium kesehatan ahli rumah sakit umum daerah rumah sakit umum pertama daerah pranata laboratorium kesehatan ahli rumah sakit umum daerah rumah sakit umum mada daerah kriteria penambahan tpp kelas bas tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ka8. kama ngasem pertimbangan b ban ker)a prestasiker)a temp bertugas kondisi ria kela angkatan oby kt# lanny profesi pranata laboratorium kesehatan ahli rumah sakit umum daerah rumah sakit umum madya daerah pusat laboratorium kesehatan rumah sakit umum daerah rumah sakit umum terampil daerah pranata laboratorium kesehatan mahir rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah pranata laboratorium kesehatan penyelia rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah radiografi medis terampil rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah radiogrufer medis mahir rumah sakit umum daerah rumah sakit unum daerah radiografi medis penyelia rumah sakit umum daerah rumah sakit unum daerah teknisi elektromedik ahli pertama rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah fisioterapis ahli pertama rumah sakit umma daerah rumah sakit umum daerah fisioterapi pis ahli muda rumah sakit umum daerah ruma sakit umum dae rah fisioterapis ahli madya rumah sakit umum dae rah rumah sakit umum darah fisioterapi pis terampil rumah sakit umum daerah rumah sakit tun daerah fisioterapis mahir rumah sakit umum daerah rumah sakit unum daerah fisioterapis penyelia rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah teknisi transfusi darah terampil rumah sakit umum daerah rumah sakit unum dae rah teknisi transfusi dari mahir rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah teknisi transfusi darah penyelia rumah sakit umum daerah rumah sakit umm daerah penata anestesi ahli pertahun rumah sakit umum dae rah rumah sakit umum daerah penata anestesi ahli muda rumah sakit umm daerah rumah sakit umum daerah penata anestesi ahli madya rumah sakit umum daerah rumah sakit unum daerah asisten penata anestesi terampil ruma.h sakit umum daerah rumah sakit umum daerah asisten penata anestesi mali rumah sakit umur daerah rumah sakit unum daerah asisten penata anestesi penyelia rumah sakit umum daerah.h rumah sakit umum daerah perekam medis ahli pertama rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah perekam medis ahli terampil rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah bagian tata una pengelola disiplin pegawai subbagian umum dan rumah sakit unum kepegawaian daerah kriteria penambahan tpp kelas asc tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan jabatan ab. karangasem kelangkaan b ban kera prestasikeria temp bertugas kondisi kera oby kt lanny or pengelola kepegawaian subbagian umum dan rumah sakit umum kepegawaian daerah pengelola kendaraan subbagian umum dan rumah sakit umum kepegawaian daerah pengadministrasi kepe wajan subbagian umum dan rumah sakit umum kepegawaian daerah pengadministrasi perbuatan subbagian umum dan ramah sakit umum kepegawaian daerah pengelola peraturan perundang undangan subbagian umum dan rumah sakit unum kepegawaian daerah pengadministrasi umum subbagian umum dan rumah sakit umum kepegawaian daerah petugas keamanan subbagian umum dan rumah kit umum kepegawaian daerah pengadministrasi sarana dan prasarana subbagian umum dan rumah sakit umum kepegawaian daerah analis data dan informasi subbagian unum dan rumah sakit umum kepegawaian daerah pengemudi subbagian mum dan rumah sakit umum pegawai daerah pengelola barang milik dae rah subbagian unum dan rumah sakit umum keegan akan daerah pengemudi ambulans subbagian umum dan rumah sakit unum kepegawaian daerah juru pungut retribusi subbagian keuangan dan rumah sakit unum akuntansi daerah pengadministrasi penerimaan subbagian keuangan dan rumah sakit umum akuntansi daerah pemeriksa laporan dan transaksi keuangan subbagian keuangan dan rumah sakit umum akuntansi daerah pengelola database surat perintah subbagian keuangan dan rumah sakit umum membayar akuntansi daerah pengelola pendapa tan subbagian keuangan dam rumah sakit umum akuntansi daerah pengelola data belanja dan laporan subbagian keuangan dan rumah sakit umum keuangan akuntansi daerah pengelola akuntansi subbagian keuangan dan rumah sakit umum akuntansi daerah pengadministrasi keuangan subbagian keuangan dan rumah sakit umum akuntansi daerah benda hara subbagian ruang dan rumah sakit umum akuntansi daerah pengelola gaji subbagian keuangan dan rumah sakit umum akuntansi daerah pengadministrasi umum subbagian keuangan dan rumah sakit umum akuntansi daerah pengadministrasi unum subbagian penyusunan program, rumah sakit umum evaluasi dan pela peran daerah pengolah data subbagian penyusunan program, rumah sakit unum evaluasi dan pela peran daerah kriteria penambahan tpp kelas bas tpp gawa nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan tpp jabatan ab. karangasem lang#aan b ban kera pa stasi ra tempat bertugas kondisi#kera 0bukti lanny pr0rts penyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian penyusunan program, rumah sakit umum evaluasi dan pelaporan daerah bidang pelayanan pengadministrasi umum seksi pelayanan medis rumah sakit umum daerah pengolah data seksi pelayanan medis rumah sakit umum daerah pemasaran jenazah seksi pelayanan medis rumah sakit umum daerah pengadministrasi umum seksi pelayanan keperawatan ruma sakit umum daerah pengelola keperawatan seksi pelayanan keperawatan ruma sakit umum daerah bidang penunjang pengadu administrasi unum seksi penunjang medis rumah sakit umum daerah pengadministrasi umum seksi penunjang non medis rumah sakit umum daerah pengelola instalasi seksi penunjang non medis rumah sakit umm daerah pengelola sistem dan jaringan seksi penunjang non medis ruah sakit umum daerah teknisi pemeliharaan warna dan prasarana seksi penunjang non medis rumah sakit umum daerah pengolah makanan seksi penunjang non medis rumah sakit umum daerah pram kebersihan seksi penunjang non medis rumah sakit umum daerah binatu rumah sakit seksi penunjang non medis rumah sakit umum daerah bidang pengembangan sumber daya manusia dan penjamin mutu pengadministrasi umur saksi penjamin mutu dan rumah sakit umum akreditasi daerah pengadministrasi umum seksi pengembangan sumber rumah sakit umum daya manusia dan diklat daerah haas pekerjaan umum dan pent an ruang, perumahan rakyat dan kisah pemuka man elretarlat dins pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan per mukim perencana ahli muda sekretariat dinas pekerjaan dinas pekerjaan umum umum dan penataan ruang, dan penataan kuang, perumahan rakyat dan kawasan perupa han rakyat dan permukiman kawasan permukiman rambu kebersihangemudi subbagian umum dinas pekerjaan umum dan penataan kuang perubahan rakyat dan kawasan permukiman petugas keamanan subbagian umum dinas pekerjaan umum dan pena tan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman kriteria penambahan tpp kelas basic tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan tpp jabatan ka8. kara ngasem langkan b ban kera prestasikeria temp bertugas kondisi rla oby kt lanny proses sekretarisadu administrasi perbuatanelola kepegawaian subbagian umum dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perubahan rakyat dan kawasan permukiman pranata kearsipan subbagian umum dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengolah datakegiatan dan anggaran subbagian umum dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman ana data dan informasi subbagian umum dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perubahan rakyat dan kawasan permukiman verifikator keuangenda hara subbagian keuangan dinas pekerjaan umum dan penataan rung perumahan rakyat dan kawasan pemukiman pengelola akuntansi subbagian kerang dinas pekerjaan uum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengelola gaji subbagian kenang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengadministrsi keuangan subbagian keunngnu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, pecahan rakyat dan kawasan permukiman penata keuangan subbagian keuangan dinas pekerjaan umum dan penata karangasem langkan b ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi kera proses obyektif lanny pengelola dataanggaran subbagian keuangan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perubahan rakyat dan kawasan permukiman pengadministrasi penerimaidang sumber daya air teknik pengairan ahli muda bidang sumber daya air dins pekerjaan umur dan pena than ruang, perubahan rakyat dan kawasan permukiman analis pengelolaan sumber daya air bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. perupa han rakyat kawasan permukiman menelan data statistik pengelolaan daerah bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum aliran sungai dan penataan ruang, peruana han rakyat dan kawasan permukiman pengelola penggunaan dan pengendalian bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum pera faa tan sumber daya air dan pena than rua ng, perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengelola sumber daya air bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perubahan rakyat dan kawasan permukiman pengawas irigasi bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permainan pengamat, perumahan rakyat dan kawasan permukiman teknisi pengelolaan sumber daya airgolah sarana dan prasarana pengairanjaga pintu air bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perupa b. karangasem langkan ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi ra o8yet# lanny or( pengelola pemeliharaan jaringan irigasi bidang sumber daya air dinas pekerjaan umur dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman juru perupa han rakyat dan kawasan permukiman ida.ng bina konstruksi pembina jasa konstruksi ahli muda bidang bina konstruksi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengadu administrasi umum bidang bina konstruksi dinas pekerjaan umur dan pena tan ruang, perupa han rakyat dan kawasan peru iman menelaah mutu konstruksi bidang bina konstruksi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat den kawasan permukiman pengelola jaa konstruksi bidang bina konstruksi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perupa han rakyat dan kawasan permukiman analis teknik dan materi bidang bina konstruksi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perubahan rakyat dan kawasan pemukiman pengadu ministers sistem informasi bidang bina konstruksi dinas pekerjaan umum pengendalian pembangunan dan pena tan rung. perumahan rakyat dan kawan permukiman bidang cipta karya teknik tata bangunan dan perupa han bidang cipta karya dinas pekerjaan umum ahli mada dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman teknik penyehatan lingkungan ahli bidang cipta karya dinas pekerjaan umum muda dan pena tan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengawas bangunan dan gedung bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman analis infrastruktur bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan pena tan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengadministrasi umum bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan pena tn m lang akan b ban kera prestasi kera tempat bertugas kondisi kera 0yet lainnya profesi penyusun program anggaran dan pela peran bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman pengawas jaringan utilitas bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perubahan rakyat dan kawasan permukiman pemelihara sarana dan prasarana bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan rung, perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengadministrasi gedung atau bidang cipta karya dinas pekerjaan umum bangunan dan penataan ruang. perupa han rakyat dan kawasan permukiman operator alat beratjuru pungut retribusiida.ng bina marga teknik jalan dan jembatan ahli muda bidang bina marga dinas pekerjaan umum dan penataan rua ng, perupa han rakyat dan kawasan pemukiman analis jalan emba tanuelanh audit selama tan jalanalis pengembangan infrastrukturranata pengelolaan legeruangan bidang bina marga dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, peruana han rakyat dan kawasan permukiman menelaah pengelolaan leger jalan bidang bina marga dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perub8.karangasem ruangan b ban kera pr stasi kera tempat bertugas kon0si oby kt lanny pengelola pemeliharaanriksa jalan dan jembatan bidang bina marga dinas pekerjaan umum dan pena tan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengawas jalan dan emba tpengelola pembangunan dan pemeliharaan bidang bina marga dinas pekerjaan umum jalan dan penataan kuang perumahan rakyat dan kawasan permukiman penyusun kebutuhan perlengkapan jalan bidang bina marga dinas pekerjaan umum dan pena than ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman menelaah laik fungsi prasarana fisikngadministrsi perencanaan dan programlihara perla tan bidang bina mark dinas pekerjaan umum dan pena tan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengawas pengoperasian alat berat bidang bina marga dinas pekerjaan umur dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengelola pembangunan dan pemelihara.n bidang dina marga dinas pekerjaan unum jembatan dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pemeliharaan bidang bina marga dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perupa han rakyat dan kawasan permukiman operator alat erat bidang bina marga dinas pekerjaan umum dan pena than ruang, perupa han rakyat dan kawasan permukiman pemilik dalam bidang bina mark dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perupa han rakyat dan kawasan permukiman bidang penataan ruang kriteria penambahan tpp kelas baik tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi ua8. karangasem rombongan jabatan b ban kera prestasikera tempat bertugas kon ria tangan kt# lainnya ort penata ruang ahli mudanalis pengembangan wilayahgeospasialtatakegiattata ruang bidang penataan ruang dinas pekerjaan unum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengadministrasi umum bidang penataan kuang dinas pekerjaan umum dan pena than ruang, perupa han rakyat dan kawasan permukiman analis pemanfaatangawas tata ruang bidang penataan ruang dinas pekerjaan umum dan penataan rung, perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengelola perencanaan teknik tata bidang penataan ruang dinas pekerjaan unum bangunan dan penataan ruang, perupa han rakyat dan kawasan permukiman pengelola pengendalian pemanfaatanata ruang bidang penataan ruang dinas pekerjaan umum dan pena than ruang, perumahan rakyat dan kawasan perlu iman pengadministrasi penerimariteria penambahan tpp kelas tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ab. karangasem pertimbangan 1pp b an kera pr atas kera temp bertugas kondisi ria kelangkaan oby kt lainnya prof analis pengendalian lahgiatan anggaran bidang penataan kuang dinas pekerjaan umum dan penataan kuang, perupa han rakyat dan kawasan permukiman analis tataanalis penertiban pemancar tan ruang bidang penataan ruang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengelola kegiatan dan anggarbidang perumahan dan kawa n permukiman teknik tata bangunan dan perumahan bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan umum ahli muda permukiman dan penataan ruang, perupa han rakyat dan kawasan permukiman teknik penyehatan lingkungan ahli bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan umum muda permukaan dan pena than ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman penyusun rencana kegiatan dan anggaran bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan umum permukiman dan penataan rung, perupa han rakyat dan kawasan permukiman analis bangunan gedung dan permukiman bidang perupa han dan kawasan dinas pekerjaan umum permukiman dan pena than ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman analis pengembangan sarana dan prasarana bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan umum permukiman dan penataan ruang, perupa rakyat dan kawasan permukiman pemelihara bangunan bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan umum permukiman dan penataan ruang, perupa han rakyat dan kawasan permukiman eme vihara sarana dan prasarana bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan umum permukiman dan penataan rua.ng, perumahan rakyat dan kawasan permukiman menelaah penyehatan ling.dengan bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan umum permukiman permukiman dan penataan ruang, perupa han rakyat dan kawasan permukiman kriteria penambahan tpp kelas baik tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi ua8.kara ngasem pertimbangan tpp jabatan b ban kera prestasi kera tempat bertugas kondisi kera kuang.aan 0by kt# lainnya profesi pengadministrasi sistem informasi bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan unum pengendalian pembangunan permukiman dan penataan ruang, peru han rakyat dan kawasan permukiman pengawas bangunan dan gedung bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan umum permukiman dan penataan ruang, perusahaan rakyat dan kawasan permukiman pengawas jaringan utilitas bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan umum permukaan dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman penata bangunan gedung dan permukiman bidang perumahan dan kawasan dinas pekerjaan umum permukiman dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman pengolah data bidang perumahan dan kawa sat dinas pekerjaan umum permukiman dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dinaelretarlat dina sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan kelurga berencana perencana ahli muda sekretariat dinas sosial, dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak, dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan pengendalian penduduk keluarga berencana dan keluarga berencana verifikator keuangenda har141f prabu kebersihan subbagian umum dan keuangana prestasi kera tempat bertugas kondisi ria tangan 0by kt lainnya prof pengadministrasi umumumum dan keuanganeamansarana dan prasarana kantorsi perbuatyusun rencana kegiatan dan anggarana]is data dan informasipegawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan tpp jabatan ka8. ara ngasem langkan b ban kera prestasi kera tempat bertugas kondisi rla oby ti lainnya prof si pengolah datpenyuluh sosial ahli muda bidang pemberdayaan dan dinas sos sejahteraan sosial bidang pemberdayaan dan dinas sosial, perlindungan sosial pemberdayaan perempuan dun perlindungan anak, pengendalian pend uduk dan keluarga berencana pengelola pemberdayaan lembaga sosial ialam kebersihangawa nama jabatan unit kerja instansi ua8. karangasem pertimbangan tpp jabatan b ban kera prestasi temp bertugas kondisi kera la.angkatan oby kt lanny arts pengolah data.k, pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang rehabilitasi sosial dan penanganan bencana penyuluh sosial ahli mudrehabilitasi sosial dan dinas sos uduk dan keluarga berencana analis rencanrehabilitasi dan pelayankelas basic tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ab. karangasem rombongan tpp b ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi kela angkatan ktk lanny profesi pengadministrasi umumolah datlogistikpenata kependudukan dan keluarga bidang pengendalian penduduk dinas sosial, berencana ahli mudatahanna kesejahteraen keluarga berencana pengelola data bidang pengendalian penduduk dias sos ic ipr pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ab. karangan m pertimbangan tpp b ban kera prestasikera temp bertugas kondisi ria lang akan 0by ktf lainnya prof se pengadministrasi umum, pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang member day an perempuan dan pemenuhan hak anal penyuluh sosial ahli muda bidang pemberdayaan dinas sosial, perempuan dan pemenuhan hak pemberdayaapengangkatan dan bidang pemberdayaan dinas sosial, pengakuan anak perempuan dan pemenuhan hak pemberdayaan perempuan ana dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pengawas perempuan dan anak bidang pemberdayaan dinas sosial, perempuan dan pemenuhan hak pemberdayaan perempuan ana dan perlindungan anak, pengendalian pend uduk dan keluarga berencana pengelola pemberdayaan, perlindungan bidang pemberdayaan dinas sosial, perempuan dan anak perempuan dan pemenuhan hak pemberdayaan perempuan ana.k dan perlindungan ana.k, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pengelola penguatan pengurus tuna bidang pemberdayaan dinas sosial, gender perempuan dan pemenuhan hak emberdavaninas sosial, perempuan dan pemenuhan hak pemberdayaan perempuan anakrombongan jabatan ab. karangasem keuangan ban kera pesta5ike ria tempat bertugas kondisi kera 08yet lainnya pengolah data bidang pemberdayaan dinas sosial, perempuan dan pemilu han hak pemberdayaan perempuan ana perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana utd ppa pekerja sosial ahli muda utd ppaklinis ahli mudalinks ahli pertama utd ppa dinas sos inl, pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana.k, pengendalian penduduk dan keluarga berencana konseldia tjaga asrama utd ppa dinas sosial,kuang#akan ban kera pr stasikerla temp bertugas kondisi kera 0obyektif lainnya pro#esl pengadu administrasi umum subbagian tata usaha dinas pengemudi subbagian tata usaama sha pengadministrasi umutugas keamatata usaha dinas sosial, pemberdayaan pere1puan dan perlindungan ana.k, pengendalian penduduk dan keluarga berencana penjaga asramaadam kebakaran dan penyelamat sekretariat dins berada kebakaran dan penyelamat kriteria penambahan tpp kelas bas 1pp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ab. arang pertimbangan tpp ruang#aan b ban kera press'asi kera temp bertugas ondel prof oby kt lainnya perencana ahli muda sekretariat dinas pemadam dinas pemadam kebakaran dan penyelamat tan kena karan dan penyelamat tan pengadministrasi perbuatan subbagian umum dinas pemadam kebakaran dan penyelamat tan pengadministrasi urun subbagian umum dinas pemadam kena karan dan penyelamat tan tamu kebersihan subbagian umum dinas pemadam kebakaran dan penyelamat tan petugas keamanan subbagian umum dinas pendar kebakaran dan penyelamat tan sekretaris subbagian umum dinas pemadam kebakaran den pendeta tan pengadministrsi warna dan prasarana subbagian umum dinas pemadam kebakaran dan penyelamat tan pengemudi subbagian umum dinas pemadam kebakaran dan penyelamat tan analis data dan informasi subbagian umum dinas pemadam kena karan dan penyelamat tan benda hara subbagian keuangan dinas pemadam kena karan dan penyelamat tan 147f pengelola datu laporan keuangan subbagian keuangan dinas peladen kebakaran dan penyelamat tan verifikator keuangan subbagian keuangan dinas pemadam kebakaran dan penyelamat tan pengelola akuntansi subbagian keuangan dinas pernadarn kebakaran dan penyelamat tan bidang pencegahan pengadministrasi umum seksi pencegahan dan inspeksi dinas berada kebakaran dan penyelamatan pengolah data seksi pencegahan dan inspeksi dinas pemadam kena karan dan penyelamat tan penyuluh rencana seksi pencegahan dan inspeksi dinas peladen kena karan dan penyelamat tan pengolah data seksi peningkatan kapasitas dinas pemadam aparatur kena karan dan penyelamat tan kriteria penambahan tpp nama jabatan unit kerja instansi kelas tpp ua8.larangan m pet8akan jabatan langkan (ban kera pr atas kera temp bertugas dr+ kera ktf lanny prof si pengadministrasi umum seksi peningkatan paritas dinas pemadam aparatur kebakaran dan penyelamat bidang pemadaman, penyelamatan dan saran prana analis kebakaran ahli muda bidang pemadaman, penyelamat tan dinas berada cii dan sarana karena kebakaran dan penyelamat tan analis kebakaran ahli madya bidang permata man, penyelamatan dinas pemadam dan sarana prasarana kena karan dam penyebaran tan operator komunikasi seksi pemula man kena karan, dina pemadam cii penyelamat tan dan evakuasi kena karan dan penyelamat tan pengadministrasi umum seksi peradaban kebakaran, dinas mada oii pengelana tan dan evakuasi kebakaran dam penyelamat prata pemadam kebakaran seksi peradaban kena karan, dinas berada oc11 penyelamat tan dan evakuasi kena karan dan penyelamat tan pengemudi mobil pemadam kena karan seksi pemadaman kebakaran, das perang penyelamat tan dan evakuasi kena karan dan penyelamat analis bencana seksi sarana prasarana, informasi dinas madam dan pengolahan data kena karan dan penyelamat tan pengolah data seksi sarana prahara na, informasi dinas pemadam cii dan pengolahan data kebakaran dan penyelamat tan penyusun rencana pengadaan warna dan seksi sarana prasarana, informasi dinas pemadam prasarana dan pengolahan data kena karan dan penyelamat tan montir teknik seki warna prasarana, informasi dina pemadam oii dan pengolah han data kena karan dan penyelamat tan dina lingkungan hidup secretary lat dins lingkungan hidup perencana ahli muda sekretariat dinas lingkungan dinas lingkungan hidup hid prabu tatanan bagian umum dan keuangan dinas lingkungan hidup tamu kebersihan subbagian umum dan keuangan dinas lingkungan hidup .0cii petugas mana subbagian umum dan keuangan dinas lingkungan hidup pengadministrasi perbuatan subbagian umum dan keuangan dinas lingkungan hidup pengemudi subbagian umum dan keuangan dinas lingkungan hid verifiktor keuangan subbagian uru dan keuangan dinas lingkungan hidup cii pengolah data subbagian umum dan keuangan dinas lingkungan hid cii pengadministrasi umum subbagian umum dan keuangan dinas lingkungan hidup cii. karangasem kelangkaan b ban kera prestasi ria temp bertugas kondisi 08ykt lainnya profesi benda hara subbagian umum dan keuangan dinas lingkungan hidup analis data dan informasi subbagian umum dan keuangan dinas lingkungan hid bidang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup pengendali dampak lingkungan ahli bidang perencanaan pengelolaan dinas lingkungan hid muda lingkungan hidup pengawas ling.dungan bidang perencanaan pengelolaan dinas lingkungan hid lingkungan hidup pengelola dokumen mengenai analisis bidang perencanaan pengelolaan dinas lingkungan hid dampak lingkungan lingkungan hidup pengelola informasi lingkungan bidang perencanaan pengelolaan dinas lingkungan hidup lingkungan hidup analis lingkungan hidup bidang perencanaan pengelolaan dinas lingkungan hidup lingkungan hid penyusun program pengawasan prasarana bidang perencanaan pengelolaan dinas lingkungan hidup wilayah dan lingkungan hid lingkungan hidup menelaah proses bidang lingkungan bidang perencanaan pengelolaan dinas lingkungan hid lingkungan hidup penyuluh lingkungan hidup bidang perencanaan pengelolaan dinas lingkungan hidup lingkungan hidup pengelola pengaduan publik bidang perencanaan pengelolaan dinas lingkungan hidup lingkungan hidup bidang pengelolaan sampah pengendali dampak lingkungan ahli bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup muda pengadministrasi nota perhitungan pajak bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup den retribusi daerah penyuluh lingkungan hidup bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup pengawas pagan petugas kebersihan bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hid jalan, saluran dan selokan pengawas pangan angkutan sampah bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hid pengadministrasi tempat pembuangan akhir bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup pengawas sarana eng.kel bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup pengelola penataan sam pah bidang pengelolaan sam pah dinas lingkungan hidup petugas keamanan tempat pembuangan bidang pengelolaan sam dinas lingkungan hidup akhir pengelola perbengkelan dan pengujian bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup kendaraan bermotor kriteria penambahan tpp kelas bas pegawai nama jabatan unit kerja instansi ab. larangan m pertimbangan tpp jabatan b ban kera prestasikera temp bertugas kondisi ria k lang akan oby kt lanny profesi pengemudi bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup pengolah data bidang pengelolaan sampah dias lingkungan hid pengadministrasi umur bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup bidang pengendalian lingkungan hidup pengendali dampak lingkungan ahli bidang pengendalian dinas lingkungan hidup muda lingkungan hidup menelaah dampak lingkungan bidang pengendalian dinas lingkungan hid lingkungan hidup pengelola informasi ling.dungan bidang pengendalian dinas lingkungan hidup lingkungan hidup analis adaptasi dampak peru han iklim bidang pengendalian dins lingkungan hidup lingkungan hidup pengelola pemeliharaan konservasi bidang pengendalian dinas lingkungan hidup lingkungan dan kawasan lingkungan hidup pengelola lingkungan bidang pengendalian dinas ling.dungan hidup lingkungan hidup utd laboratorium lingkungan penata pengambilan sampel utd laboratorium lingkungan dinas lingkungan hidup analis lingkungan hidup utd laboratorium lingkungan dinas lingkungan hidup dinas kependudukan dan pencatatan 8pil administrator database abi pertama dinas kependudukan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pencatatan sipil administrator data base ahli muda dinas kependudukan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil pencatatan sipil operator informasi administrasi dinas kependudukan dan dinas kependudukan dan kependudukan terampil pencatatan sipil pencatatan sipil operator informasi administrasi dias kependudukan dan dinas kependudukan dan kependudukan mahir pencatatan sipil pencatatan sipil operator informasi administrasi dinas kependudukan dam dinas kependudukan dan kependudukan penyelia pencatatan sipil penata tan sipil sekretariat dins kependudukan dan pencatatan sipil perencana sekretariat dinas kependudukan dinas kependudukan dan dan pencatatan sipil pencatatan sipil petugas keamanan bagian umum dinas kependudukan dan pencatatan sipil peramu tainan subbagian umum dinas kependudukan dan pencatatan sipil prabu kebersihan subbagian umum dinas kependudukan dan penata tan sipil pengemudi subbagian umum dinas kependudukan dan pencatatan sipil sekretaris subbagian umum dinas kependudukan dan pencatatan sipil pengadministrasi perbuatan subbagian umum dinas kependudukan dan penata tan sipil pranata kearsipan subbagian umum dinas kependudukan dan pencatatan sipil kriteria penambahan tpp kelas bas awal nama jabatan unit kerja instansi raga4m pertimbangan 1pp jabatan keuangan b ban kera stasi kera empat bertugas kon0rt 08y kt lainnya prof s pengadu administrasi sarana dan prasarana subbagian dinas spend dudukan dan pencatatan sipil penyusun program anggaran dan pela peran subbagian umu dinas depend akan dan penata tan sipil pengadu administrasi kepekaan subbagian dinas kependud akan den pencatatan sipil pengolah data subbagian dinas kependudukan dan pencatatan sipil pengelolaan penataan sarana dan pasar subbagian umum dinas spend dudukan dan penataan sipil pengelola dahan perencanaan subbagian dinas depend uduk dan pencatatan sipil analis data dan informasi subbagian umum dinas spend ulan dan pena tata sipil pengolah data subbagian kenangan dinas kependud akan dan pencatatan sipil verifikator keuangan subbagian keuangan dinas spend akan pencatatan sipil benda bar subbagian keuangan dinas depend uduk dan penataan sipil pengadministrasi keuangan subbagian keuangan dinas spend usulan dan pencatatan sipil pengelola akuntansi subbagian keuangan dinas kependud ukn dan penentu tan sipil bidang pelayanan pencetak 8sipil penata pendudukan dan keluarga tiang pelayanan pencatatan dinas pend uduk dan berencana ahli muda sipil pencatatan sipil pengadu administrasi akta perkawinan, perceraian, bidang pelayanan penata tan dinas depend dudukan dan penegak uan, peningkatan dan pengusaha.n sipil pencatatan sipil ana pengadu administrasi lain kawin dan ijin cerai bidang pelayanan pencatatan dinas pendudukan dan sipil pencatatan sipil pengadu administrasi akt kelahiran dan kematian bidang pelayanan penata tan dinas kependud akan dan sipil pencatatan sipil pengolah dat bidang pelayanan penata tan dinas spend akan den sipil pencatatan sipil franca kearsipan bidang pelayanan pencatatan dinas depend dukun dan sipil pencatatan sipil bid pelayanan pendaftaran kedua penata kependudukan dan keluarga bidang pelayanan pendaftaran dinas spend akan dan berencana ahli muda kedua pencatatan sipil pengadministrasi kependudukan bidang pelayanan penata tan dias spend dudukan dan sipil pencatatan sipil pengolah data bidang pelayanan penata tan dinas depend akan dan sipit pencabutan sipil pengelola mutasi pend uduk bilang pelayanan pencatatan dinas depend dudukan dan sipil pencatatan sipil bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan penata kependudukan dan keluarga bidang pengelolaan informasi dinas depend dudukan dan berencana ahli muda administrasi depend akan pencatatan sipil pengelola sistem informasi kependud akan bidang pengelolaan informasi dinas depend akan dan administrasi kependud akan pencatatan sipil kriteria penambahan tpp kelas bas tpp gawa nama jabatan unit kerja instansi tangan tpp jabatan ua8 args m lagaan ban kera stasi ra t!mat bertugas nr4 kera 08ykt# lanny ort pengelola sistem dnn jaringan bidang pengelolaan informasi dinas kependudu kan dan administrasi kependudukan penata tan sipil pengelola data baseadministrasi umumelola data bidang pengelolaan informasi dinas kependudukan dan administrasi kependudukan pencatatan sipil analis data dan informasi bidang pengelolaan informasi dinas kependudukan dan administrasi kependudu penata tan sipil pengelola situs web bidang pengelolaan informasi dinas kependudukan dan administrasi kependudukan penata tan sipil bidang pengelolaan profil kependudukan penata kependudukan dan keluarga bidang pengelolaan profil dinas kependudukan dan cii berencana ahli mud kependudukan penata tan sipil penyusun analis dampak pendudukan bidang pengelolaan profil dinas kependudukan dan kependudukan penata tan sipil pengolah data bidang pengelolaan profil dinas kependudukan dan kependudukan penata tan pil pengawas kependudukan bidang pengelolaan profil dinas penduduk kan dan kependudukan pena tan sipil pengadministrasi kependudukan bidang pengelolaan profil dinas kependudukan dan kependudukan penata tan sipil dina pemberdayaan may rekat dan des elretrlat dina pemberdayaan mayarakat dan dea perencana ahli muda sekretariat dinas pemberdayaan dinas pemberdayaan cii masyarkat dan desa syarikat dan desa pengemudi subbagian umum dinas pemberdayaan mayarakat dan desa petugas kera nan subbagian umum dinas pemberdayaan masyarakat dan desa prabu kebersihan subbagian umum dinas pemberdayaan masyarakat dan des pengadministrasi perbuatan subbagian umum dinas pemberdayaan masyarakat dan des pengudministrsi umum subbagian umum dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pengolah data subbagian umum dinas pemberdayaan masyarakat dan des.a analis data dan informasi subbagian umum dinas pemberdayaan masyarakat dan desa verifikator keuangan subbagian keuangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa benda subbagian keuangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pengolah data subbagian keuangan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa penyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian keuangan dinas pemberdayaan xll masyarakt dan desa bidang penataan den penggerak swadaya masyarakat ahli muda bidang penataan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kriteria penambahan tpp kelas bas pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan kab. karangasem pertimbangan tpp baterai prestasi ria temp bertugas kondisi ria langkan oby kt lainnya profesi pengadu administrasi umum bidang penataan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pengolah data bidang penataan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bidang kerjasama desa penggerak swadaya masyarakat ahli bidang kerjasama desa dinas pemberdayaan muda masyarakat dan desa pengadministrasi umum bidang kerjasama desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pengolah data bidang kerjasama desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bidang administrasi pemerintahan dess penggerak swadaya masyarakat ahli bidang administrasi dins pemberdayaan muda pemerintahan des.a masyarakat dan desa pengadministrasi umum bidang administrasi dinas pemberdayaan pemerintahan desa masyarakat dan desa pengolah data bidang administrasi dinas pemberdayaan pemerintahan desa magyar.kat dan desa pengelola teknologi informasi bidang administrasi dins pemberdayaan pemerintahan desa masyarakat desa pengelola data bidang administrasi dinas pemberdayaan pemerintahan desa masyarakat dan desa bidang lembaga dea penggerak swadaya masyarakat ahli bidang lembaga desa dinas pemberdayaan muda masyarakat dan desa pengolah data bidang lembaga desa dinas pemberdayaan masyarakat dan dess pengelola teknologi informasi bidang lembaga des dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pengadministrasi umum bidang lembaga desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa has perhubungan sekretariat dins perhubungan perencana ahli muda sekretariat dinas perhubungan dinas perhubungan pengemudi subbagian umum dinas perhubungan pengadministrasi umum subbagian umum dinas perhubungan pengolah data subbagian umum dinas perhubungan pengelola data subbagian umum dinas perhubungan pengadministrnsi persuratam subbagian umum dinas perhubungan prabu kebersihan subbagian umum dinas perhubungan tugas kemana subbagian umum dinas perhubungan analis data dan informasi subbagian umum dinas perhubungan verifikator kenangan subbagian keuangan dinas perhubungan benda hara subbagian keunngnun dinas perhubungan penyusun program anggaran dan pela peran subbagian keuangan dinas perhubungan pengolah program dan laporan subbagian keuangan dinas perhubungan bidang lalu lint s pengadministrusi umum seksi manajemen dan rekayasa dinas perhubungan lalu lintas pengelola rekayasa lalu lintas seksi manajemen dan rekayasa dinas perhubungan lalu lintas kriteria penambahan tpp kelas bas tpp awal nama jabatan unit kerja instansi jabatan ka8. kara ngasem ruangan tpp b ban ker)a prestasi kera temp bertugas kondisi kera lang#aan 08yet lanny pr0r pengelola data jaringan transportasi jalan seksi manajemen dan rekayasa dinas perhubungan lalu lintas pengadu administrasi umum seksi pembinaan dan dinas perhubungan selama tan lalu lintas dam penegakan hukum pengawas lau lintas darat seksi pembinaan dan dinas perhubungan keselamatan lalu lintas dan penegakan hukum pengolah seksi pembinaan dan dinas perhubungan selama tan lalu lintas dam penegakan hukum bidang angkutan pengelola perparkiran seksi terminal dan parkir dinas perhubungan pengelola terminal seksi terminal dan parkir dinas perhubungan pengawas terminal seksi terminal dan parkir dinas perhubungan pengadministrasi umum seksi terminal dan parkir dinas perhubungan analis transportasi seksi angkatan orang dan dinas perhubungan rang pengawas keselamatan angkutan seksi angkutan orang dan dinas perhubungan barang pengadu administrasi mum seksi angkutan orang dan dinas perhubungan arang pengelola data transportasi jalan seksi angkutan orang dan dinas perhubungan barang bidang sarana dan pr saran pengadministrasi umum seksi penyediaan perlengkapan dinas perhubungan dan prasarana jalan pengelola sistem informasi sarana dan seksi penyediaan perlengkapan dinas perhubungan prasarana dalam dan prasarana jalan penyusun kebutuhan perlengkapan seksi penyediaan pelengkap pan dinas perhubungan jalan dan prasarana jalan pengadministrasi umu seksi rehabilitasi dan dinas perhubungan pemeliharaan pelengkap pan dan prasarana jada pemelihara sarana dan prasarana seksi rehabilitasi dan dinas perhubungan pemeliharaan perlengkapan dan besarnya jalan pengelola kelengkapan jalan seksi rehabilitasi dan dinas perhubungan pemeliharaan perlengkapan dan prasarana lan penyusun kebutuhan perlengkapan seksi rehabilitasi dan dinas perhubungan jalan meme iha rain perlengkapan dan prasarana jalan utd pengujian kendaran bermotor penguji kendaraan bermotor pemula utd pengujian kendaran dins perhubungan bermotor penguji kendaraan bermotor terampil utd pengujian kendaraan dinas perhubungan bermotor penguji kendaraan bermotor mahir utd pengujian kendaraan dinas perhubungan bermotor kriteria penambahan tpp kelas bas tpp p gawai nama jabatan unit kerja instansi ab. args m pertimbangan tpp jabatan beban ker)a prestasi kera tempat bertugas kon language 08y kt lainnya profesi penguji kendaran bermotor penyelia utd pengujian kendaraan dinas perhubungan bermotor pengolah data sub bagian tata usaha dinas perhubungan pengelola perbengkelan dan pengujian sub bagian tata usaha dinas perhubungan kendaraan ber motor pengadministrasi pengujian kendaraan sub bagian tata usa dinas perhubungan bermotor pengelola pengujian kendaraan sub bagian tata usaha dinas perhubungan juru pungut retribusi sub bagian tata usaha dinas perhubungan dins komunikasi dan informatika sekretariat dinas komunikasi dan format lies perencana ahli muda sekretariat dinas komunikasi dinas komunikasi dan dan informatika informatika penyusun program anggaran dan pela peran subbagian bagian umum dan dinas komunikasi dan keuangan informatika pengolah data subbagian bagian umum dan dinas komunikasi dan keuangan informatika pengadministrsi perbuatan subbagian bagian umum dan dinas komunikasi dan keuangan informatika pengemudi subbagian pagan umum dan dinas komunikasi dan keuangan informatika verifikator keuangan subbagian bagian umum dan dinas komunikasi dan keuangan informatika penyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian bagian umum dan dinas komunikasi dan keuangan informatika benda hara subbagian bagian umum dan dinas komunikasi dan keuangan informatika pengelola retribusi daerah subbagian ilaga umum dan dinas komunikasi dan keuangan informatika pengadministrasi mum subbagian bagian umum dan dinas komunikasi dan kenangan informatika petugas cemaran subbagian pagan umum dan dinas komunikasi dan keuangan informatika prabu kebersihan subbagian bagian umum dan dinas komunikasi dan keuangan [informatika pengolah data porn keuanganpengelola sarana dan prasaranabidang pengelolaan komunikasi dan informal publik pranata hubungan masyarakat ahli bidang pengelolaan komunikasi dinas komunikasi dan muda dan informasi publik informatika penata komputer ahli muda bidang pengelolaan komunikasi dinas komunikasi dan dan informasi publik informatika penata komputer ahli pertama bidang pengelolaan korumiknasi dinas komunikasi dan dan informasi publik informatika.a kriteria penambahan tpp kelas basica tempat bertugas kondisi ria pelanggan oby kt lainnya prof analis derita bidang pengelolaan komunikasi dinas komunikasi dan dan informasi publik informatika pengolah data bidang pengelolaan komunikasi dinas komunikasi dan dan informasi publik informatika redaktur bidang pengelolaan komunikasi dinas nominasi dan dan informasi publik informatika pengelola situs atau web bidang pengelolaan komunikasi dinas komunikasi dan dan informasi publik informatika pengelola data penyuluh dan layanan bidang pengelolaan komunikasi dinas komunikasi dan informasi dan informasi publik informatika bidang aplikasi informatika hubungan masyarakat ahli muda bidang aplikasi informatika dinas kornmikasi dan informatika pranata komputer ahli muda bidang aplikasi informatika dinas komunikasi dan inform tin penata komputer ahli pertama bidang aplikasi informatika dinas komunikasi dan informatika pengelola kemanan sistem informasi bidang aplikasi informatika dinas komunikasi dan information pengelola sister dan jaringan bidang aplikasi informatika dinas komunikasi dan information pengelola situs atau web bidang aplikasi informatika dinas komunikasi dan informatika analis standar teknologi informasi bidang aplikasi informatika dinas komunikasi dan informatika analis sumber daya iptek bidang aplikasi informatika dinas komunikasi dan informatika pengelola teknologi informasistatistics ahli mada bidang persandian dan statistik dinas komunikasi dan sektoral informatika penata hubungan masyarakat ahli bidang persandian dan statistik dinas komunikasi dan muda sektoral informatika sandman ahli muda bidang persandian dam statistik dinas komunikasi dan sektoral informatika sandman terampil bidang persandian dan statistik dinas komunikasi dan sektoral informatika operator transmisi sandi terampil bidang persandian dan statistik dins komunikasi dan sektoral informatika pranata hubungan masyarakat terampil bidang persandian dan statistik dinas komunikasi dan sektoral informatika operator sandi dan telekomunikasi bidang persandian dan statistik dinas komunikasi dan sektoral informatika analis persandian bidang persandian dan statistik dinas komunikasi dan sektoral informatika operator telekomunikasi bidang persandian dan statistik dinas komunikasi dan sektoral informatika kriteria penambahan kelas bas pegawai nama jabatan unit kerja instansi ab. larangan m pertimbangan tpp jabatan ban kera pr stasi ria temp bertugas kondisi ria lang akan o8yet lanny prof s pengawas telekomunikasi bidang persandian dan statistik dinas komunikasi dan sektoral informatika analis statistik bidang persandian dan statistik dinas komunikasi dan sektoral informatika pengelola data statistik bidang persandian dan statistik dinas komunikasi dan koral informatika dinas koperasi, sha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan sekretariat dinas koperasi, usaba kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan perencana ahli muda sekretariat dinas koperasi, dinas koperasi, usa usaha kecil dan menengah, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan perindustrian dan perdagangan prabu kebersihan subbagian umum dinas operasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dnn perdagangan engadministrasi umum subbagian umum dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan pengadministrasi perbuatan subbagian umum dinas koperasi, usa kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan pengemudi subbagian umum dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan petugas keamanan subbagian umum dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan analis data dan informasi subbagian unum dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan venifika tor keuangan subbagian keuangan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan benda hara subbagian keuangan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian den perdagangan pengadministrasi umum subbagian keuangan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan penyusun laporan kenanganasc pegawai nama jabatan unit kerja instansi imbangan jabatan ab. karangasem langkan b ban ker)a pr stasikeria temp bertugas kondisi kera 08y kt lanny prof pengolah dataja prestasikeria temp bertugas kondisi ria langkan 0best lainnya prof bidang koperasi pengawas koperasi bidang koperasi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dam perdagangan pengadministrasi umum bidang koperasi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan penyuluh koperasi bidang koperasi dinas koperasi, usa kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan pengolah data bidang koperasi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan bidang usaha menengah, kecil, metro pengawas operasi ahli mudgangan pengadministrasi unum bidang usaha menengah, kecil, dinas operasi, sha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan pengolah datna ngan bidang perdagangan penyuluh perindustrian dan perdagangan bidang perdagangan dinas operasi, usaha ahli muda kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan engadministrasi umum bidang perdagangan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan pengolah data bidang perdagangan dinas operasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan bidang perindustrian penyuluh perindustrian dan perdagangan bidang perindustrian dinas koperasi, usaha ahli mda kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan pengadministrasi umum bidang perindustrian dinas s nama jabatan unit kerja instansi ua. karangan m pertimbangan tpp jabatan ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi ria kela angkatan oby kt lainnya profesi pengolah datpranata laboratorium kemetrologinn utd metrologi legal dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan pengawas kemetrologian utd metrologi legal dinas operasi, usa kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan pengamat tera utd metrologi legal dinas koperasi, lisa kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan genera terampil utd metrologi legal dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan genera ahi pertama utd metrologi legal dinas operasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian perdagangan pengadministrasi umum utd metrologi legal dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dat perdagangan dina ketenagakerjaan sekretariat dinas ketenagakerjaan perencana ahli muda sekretariat dinas dinas ketenagakerjaan ketenagakerjaan pengadministrasi umum subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan pengemudi subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan petugas keamanan subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan peramu kebersihan subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan prabu taran subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan pengelola program dan laporan subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan verifikator keuangan subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan bendahara subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan pengadministrasi perbuatan subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan penyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan kriteria penambahan tpp kelas ba\c tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan tpp jabatan ka8.karangasem klang akan b ban kera prestasikera temp bertugas kondisi kera 08yeti lanny prof si pengolah data bagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan pengelola sarana dan prasarana subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan pengolah data laporan keuangan subbagian umum dan keuangan dinas ketenagakerjaan analis data dan informasi subbagian umu dan keuangan dinas ketenagakerjaan bidang perencanaan dan penempatan tenaga kerja pengawas ketenagakerjaan ahli muda bidang perencanaan dan dinas ketenagakerjaan penempatan tenaga kerja pengantar kerja ahli muda bidang perencanaan dan dinas ketenagakerjaan penempatan tenaga kerja penata kerja ahli pertama bidang perencanaan dan dinas ketenagakerjaan penempatan tenaga kerja pengelola bahan pelatihan dan produktivitas bidang perencanaan dan dinas ketenagakerjaan penempatan tenaga kerja pengelola ketransmigrasian bidang perencanaan dan dinas ketenagakerjaan penempatan tenaga kerja analis dahan pengendalian penggunan bidang perencanaan dan dinas ketenagakerjaan tenaga kerja asing tka) penempatan tenaga kerja analis bahan menempa tan tenaga kerja dan bidang perencanaan dan dinas ketenagakerjaan perluasan kesempatan kerja penempatan tenaga kerja analis han pelayanan antar kerja bidang perencanaan dan dinas ketenagakerjaan penempatan tenaga erj pengelola dahan perencanaan tenaga kerja bidang perencanaan dan dinas ketenagakerjaan penempatan tenaga kerja pengelola tenaga kerja indonesia tki) bidang perencanaan dan dinas ketenagakerjaan penempatan tenaga kerja bidang hubungan industrial pengawas ketenagakerjaanmadya mediator hubungan industrialpertama analis han pengupahan bidang hubungan industrial dinas ketenagakerjaan pengelola bahan hubungan industrial dan bidang hubungan industrial dinas ketenagakerjaan jaminan sos ial analis han kelembagaan dan kerja sama bidang hubungan industrial dinas ketenagakerjaan hubungan industrial analis han persyaratan kerja bidang hubungan industrial dinas ketenagakerjaan analis han penvelesninn bidang hubungan industrial dinas ketenagakerjaan perselisihan hubungan industrial analis han jaminan sosial tenaga kerja bidang hubungan industrial dinas ketenagakerjaan utd alai latihan kerja instruktur pela kann unit pelaksana teknis daerah dinas ketenagakerjaan bala latihan kerja instruktur pelaksana lanjutan unit pelaksana teknis daerah dinas ketenagakerjaan balai latihan kerja kriteria penambahan tpp kelas asc tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan a8. karangasem tangan tpp b ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi kera kelangkaan 08yet lainnya pro#ts struktur penyelia unit pelaksana teknis daerah dinas ketenagakerjaan balai lahan kerja instruktur ahh pertama unit pelaksana teknis daerah dinas ketenagakerjaan pali latihan kerja instruktur ahli muda unit pelaksana teknis daerah dinas ketenagakerjaan balai latihan kerja instruktur ahli madya unit pelaksana teknis daerah dinas ketenagakerjaan balai latihan kerja pengelola program dan kegiatan sub bagian tata usaha dinas ketenagakerjaan dins kebudayaan dan pariwisata sekretariat dins kebudayaan dan pariwisata perencana ahli muda sekretariat dinas kebudayaan dinas kebudayaan dan dan pariwisata pariwisata pengemudi sebagian umum dan dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata tamu kebersihan sub bagian umum dan dins kebudayaan dan keuangan pariwisata pengadministrasi umum subbagian umum dan dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata pengadministrasi persurtnn subbagian umum dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata 177f mengolah data sub bagian umum dan dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata pengolah data transaksi sub bagian umum dan dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata verifikator keuangan sub bagian umum dan dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata pengolah data peran keuangan bagian umum dan dinas kebudayaan dam keuangan pariwisata pengelola data base surat perintah sub bagian umum dan dinas kebudayaan dan membayar keuangan pariwisata kreasi sub bagian umum dan dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata pengelola saran dan prasarana sub bagian umum damn dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata endahuar sub bagian umum dan dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata penyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian mum dan dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata analis data dan informasi sub bagian umum dan dinas kebudayaan dan keuangan pariwisata bidang kebudayaan dan kesenian pamong budaya ahli muda bidang kebudayaan dan dinas kebudayaan dan kesenian pariwisata pengelola bantuan kebudayaan bidang kebudayaan dan dinas kebudayaan dan kesenian pariwisata pengelola data warisan udara bidang kebudayaan dan dinas kebudayaan dan kesenian prawira pengelola data bidang kebudayaan dan dinas kebudayaan dan kesenian pariwisata pengelola data nilai budaya bidang kebudayaan dan dinas kebudayaan dan kesenian pariwisata bidang sejarah, cagar budaya dan permusuhanab. karangasem langkan ban kera prestasi kera tempat bertugas kon s4kera 08yet lanny rrs pamong udara ahli muda bidang sejarah, cagar budaya dinas kebudayaan dan dan perruseuman pariwisata pengelola cagar budaya dan koleksi bidang sejarah, cagar budaya dinas kebudayaan dan museum dan permusuhan pariwisata pengelola data pemanfaatan cagar budaya bidang sejarah, cagar budaya dinas kebudayaan dan dan koleksi museum dan permusuhan pangsa pengelola data warisan budaya benda bidang sejarah, cagar budaya dinas kebudayaan dan dan permusuhan pariwisata pengelola dokumen cagar budaya dan seksi pembinaan, dinas kebudayaan dan koleksi museum pengembangan potensi seni pariwisata tradisional dan pementasan semi bidang destinasi dan perasaan pariwisata adatnya kepariwisataan dan ekonomi bidang destinasi dan pemasaran dinas kebudayaan dan kreatif ahli muda pariwisata pariwisata pengelola promosi dan informasi bisa bidang destinasi dan pemasaran dinas kebudayaan dan pariwisata pariwisata pengelola data bidang destinasi dan pemasaran dinas kebudayaan dan pariwisata pariwisata pengadministrasi umu bidang destinasi dan pemasaran dinas kebudayaan dan pariwisata pariwisata bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif avatara kepariwisataan dan ekonomi bidang pengembangan sumber dinas kebudayaan dan kreatif ahli muda daya pariwisata dan ekonomi adiwira kreatif pengolah data bidang pengembangan sumber dinas kebudayaan dan daya pariwisata dan ekonomi parilis kreatif pengadministrasi umum bidang pengembangan sumber dinas kebudayaan dan daya pariwisata dan ekonomi pariwisata kreatif dina penanaman modal dan pelayanan term du batu pintu belretsrlat dinas penanaman modal dan pela kanan term du batu pintu perencana ahli muda sekretariat dinas penanaman dinas penanaman modal modal dan pelayanan terpadu dan pelayanan ter pad satu pint sat pintu tamu kebersihan subbagian umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pengelola data subbagian umum dan keuangan dinas penawaran modal dan pelayanan terpadu satu pintu pengelola surat subbagian umum dan keuangan dina pena man modal dan pelayanan terpadu sat pitu tugas keamanan subbagian umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pengemudi subbagian umum dan keuangan dins penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuan kera prestasikera temp bertugas kondisi kelangkaan 0by kt lanny or( sekretaris sumba gion umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pint verifikator keuangan subbagian umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pint benda hara subbagian umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pengelola monitoring dan evaluasi subbagian unum dan keuangan dinas penanganan modal dan pelayanan terpadu sat pintu penyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengevaluasi program dan kinerja subbagian umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pengelola laporan keuangan subbagian umum dan keuangan dinas penanganan modal dan pela ye.nan ter pad satu pintu pengadministrasi unum subbagian umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pengelola sarana dan prasarana kantor sumba gian umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan term@du satu pintu analis data dan informasi subbagian umum dan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pint koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal analis kebijakan ahli madya koordinator jabatan fungsional dinas pena man modal dan kelompok jabatan dan pelayanan terpadu nasional pena naman modal satu pintu analis kebijakan ahli muda koordinator jabatan fungsional dimas penanaman modal dan kelompok jabatan dun pelayanan terpadu fungsional pena naman modal satu pintu penyuluh perindustrian dan perdagangan koordinat tor jabatan fungsional dinas penanaman modal ahli mada dan kelompok jaba tan dan pelayanan terpadu fungsional penanaman modal satu pint pengelola kerjasama penanaman modal man modal satu pitu penyusun rencana promosi koordinat tor batan fungsional dinas penanaman modal dan kelompok jabatan dan pelayanan terpadu fungsional peranan modal sat pitu kriteria penambahan tpp kelas baik tpp pegas nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan jabatan al. larangan m langkan b ban kera prestasi kera temp ber tugas kondisi 0by ktf lainnya proses pengelola datan modal satu pintu pranata promosi koordinator jabatan fungsional dinas pena man modal dan kelompok jabatan dan pelayanan terpadu fungsional pena naman modal satu pintu pengelola sim penanaman modal koordinator jabatan fungsional dinas penanaman modal dan perizinan terpadu dan kelompok batan dan pelayanan terpadu fungsional penamaan modal satu pintu analis penanaman modal koordinator jaba tan fungsional dinas penanaman modal dan kelompok tam dan pelayanan terpadu fungsional pena naman modal satu pintu analis pengembangan potensi daerah seksi pelayanan perizinan dan dinas pena naman modal non perizinan sektor pariwisata dan pelayanan terpadu dan sektor ketenagakerjaan satu pintu koordinator jabatan fungsional dan kelompok jab tan fungsional pelayanan term du batu pintu analis kebijakan ahli madan koordinator jabatan fungsional dinas penanaman modal dan kelompok tan dan pelayanan terpadu fungsional penanaman modal satu pintu analis kebijakan ahli mudaman modal satu pint penyuluh perindustrian dan perdagangan koordinator jaba tan fungsional dinas penanaman modal ahli muda dan kelompok jabatan dan pelayanan terpadu fungsional pelayanan terpadu satu pintu satu pintu analis pengaduan masyarakat koordinator jaba tan fung ional dinas penanaman modal dan kelompok tan dan pelayanan terpadu fungsional pelayanan terpadu satu pint satu pintu pengelola dokumentasi perizinan koordinator jaba u pintu satu pint analis dokumen perizinan koordinator jabatan fungsional dinas pena pengelola bahan penatalaksanaan koordinator jaba tan fungsional dinas penanaman modal pelayanan perizinan dan kelompok batan dan pelayanan terpadu fungsional pelayanan terpadu satu pintu satu pint kriteria penambahan tpp kelas basic tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan jabatan ka8. karangasem kela angkatan ban kerja pr striker)a temp bertugas kondisi kera obyek lanny profesi pengelola pengaduan publik koordinator jaba pintu satu pint penyusun bahan informasi dan publikasi pengelola data koordinat tu pengelola perizinan koordinator jaba tan fungsional dinas pena man modal dan kelompok jabatan dan pelayanan terpadu fungsional pelayanan terpadu satu pint satu pintu pengadministrasi perizinandins perpustakaan dan kearsipan sekretariat dinas perpustakaan dan kearsipan perencana ahli muda sekretariat dinas perpustakaan dinas perpustakaan dan dan kearsipan kearsipan pengolah data subbagian dan dinas perpustakaan dan kenangan kearsipan peru kebersihan subbagian umum dam dinas perpustakaan dan keuangan kearsipan pengadministrasi perwira tan subbagian unum dan dinas perpustakaan dan keuangan kearsipan verifikator keuangan subbagian umum dan dinas perpustakaan dan kenanga kearsipan tugas keamanan subbagian umum dan dinas perpustakaan dan keuangan kearsipan pengemudi subbagian umum dan dinas perpustakaan dan keuangan kearsipan benda hara subbagian umum dan dinas perpustakaan dan keuangan kearsipan sekretaris subbagian umum dan dinas perpustakaan dan keuangan kearsipan pengadministrasi umum subbagian umum dan dinas perpustakaan dan keuangan kearsipan analis data dan informasi subbagian umum dan dinas perpustakaan dan keuangan kearsipan bidang perpustakaan pustakawan terampil bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan pustakawan mahir bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipanab.karangasem lang akan b ban era prestasikera temp bertugas nbr kera obyektif lainnya prof pustakawan penyelia bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan pustakawan ahli pertama bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan pustakawan ahli muda bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan pustakawan ahli madya bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan pustakawan ahli utama bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan pengelola bahan pustaka bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan penyuluh perpustakaan bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan pengadministrasi perpustakaan bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan pengelola pustaka elektronik bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan pengawas perpustakaan bidang perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan pengelola perpustakaan bidang perpustakaan dinas berpusat kanan dan kearsipan bidang kearsipan arsiparis terampil bidang kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan arsiparis mahir bidang years span dinas perpustakaan dan kearsipan arsiparis penyelia bidang kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan arsiparis ahli serta bidang kearifan dinas perpustakaan dan kearsipan arsiparis ahli muda bidang kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan arsiparis ahli madya bidang kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan arsiparis ahli utan bidang kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan penyuluh kearsipan bidang kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan purna laboratorium kearsipan bidang kearsipan dinas perpustakaan dam kearsipan pranata reproduksi arsip bidang kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan purna kearsipan bidang kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan pranata restorasi arsip bidang kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan din pertanian, pangan dan perkenan 8elretrlat dins pertanian, pangan dan perjalanan analis kebijakan ahli muda sekretariat dinas pertanian, dinas pertanian, pangan pangan dan pernikahan dan perikanan perencana ahli muda sekretariat dinas pertanian, dinas pertanian, pangan pangan dan periksa nan dan perikanan kriteria penambahan tpp kelas bas pegawai nama jabatan unit kerja instansi ab. karangasem pertimbangan tpp jabatan ban ker)a prestasikeria temp bertugas kondisi ria kelangkaan obyektif lanny prof se pengadu administrasi umum subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola data pencairan dana subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola data subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan verifikator keuangan subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pagan dan perikanan pengolah data subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan benda hara subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan penyusun laporan keuangan subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan sekretaris subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola sarana dan prasarana kantor subbagian umm dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan pengemudi subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan petugas keamanan subbagian umum dan keuangan dins pertanian, pangan dan perikanan pau kebersihan subbagian umum dan kenangan dinas pertanian, pangan dan perikanan pru hati subbagian unum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola program dan peran subbagian umu dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan pengadministrasi perbuatan subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan analis monitoring, evaluasi dan pelaporan subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pagan dan perikanan pengelola bahan perencanaan subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola akuntansi subbagian umum dan keuangan dinas pertanian, pangan dan eniknnan analis data dan [informasi subbagian unum dan kepada dinas pertanian, pangan dan perikanan bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian pengawas bibit ternak ahli mada bidang penyediaan dan dies pertanian, pangan pengembangan prasarana dan perikanan pertaniprasarana dan perikanan pertanian pengelola data bidang penyediaan dan dinas pertanian, pangan pengembangan prasarana dan perikanan pertanian pengelola dan perencanaan dan pela peran bidang penyediaan dan dinas pertanian, pangan usaha tani pengembangan prasarana dan perikanan pertanian pengadministrasi umum bidang penyediaan dan dinas pertanian, pangan pengembangan prasarana dan perikanan pertanian kriteria penambahan tpp kelas baik tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi rombongan tpp jabatan ab.karangasem ruangan b ban kera prestasikera temp bertugas kon0 kera ktk lanny arts bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian pengawas mutu hasil pertanian ahli bidang penyediaan dan dinas pertanian, pangan muda pengembangan sarana pertanian dan perikanan pengawas alat dan mesinsarana pertanian dan perikanan pengawas mutu bibit ternakasar hasil pertanipengawas mutu pakanalis informasi pasar hasilotensi budidaya serealia bidang penyediaan dam dinas pertanian, pangan pengembangan sarana pertanian dan perikanan pengelola teknologi perkemihan bidang penyediaan dan dinas pertanian, pangan pengembangan warna pertanian dan perikanan penyusun teknis usaha budidayarana dan prasaranumumenilaian varietasasca panen bidang penyediaan dan dinas pertanian, pangan pengembangan sarana pertanian dan perikanan pena dokumen hasil produksiertifikasi perlindungan bidang penyediaan dan dinas pertanian, pangan varietas pengembangan sara pertanian dan perikanan pengelola data bidang penyediaan dan dinas pertanian, pangan pengembangan warna pertanian dan perikantpp b ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi ria kelangkaan 08yet lanny prof pemeriksa alat dan mesimbiayaangelola komoditasbidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian pengendali organisme pengganggu bidang pengendalian dan dinas pertanian, pangan tumbuhan ahli muda penanggulangan bencana dan perikanan pertanian medik veteriner ahli muda bidang pengendalian dan dinas pertanian, pangan penanggulangan rencana dan perikanan pertanian analis sarana dan prasarana pertanian bidang pengendalian dan dinas pertanian, pangan ahli muda penanggulangan rencana dan periksa nan pertanian pengelola teknologi pengendalian organisme bidang pengendalian dan dinas pertanian, pangan pengganggu tumbuhan penanggulangan bencana dan perikanan pertanian pengelola teknologi perkemihanelola dampak fenomena alan bidang pengendalian dan dinas pertanian, pangan penanggulangan rencana dan perikanan pertanian pengelola data penilaian varietasdministrasi umum bidang pengendalian dan dinas pertanian, pangan penanggulangan bencana dan penekanan pertanian pengelola datawas penyakit dan pengendali punya kit bidang pengendalian dan dinas pertanian, pangan hewan penanggulangan rencana dan perikanan pertanian pengawas sanitasi usaha peternakan, dam bidang pengendalian dan dinas pertanian, pangan kesehatan masyarakat veteriner penanggulangan bencana dan perikanan pertanian analis pestisida bidang pengendalian dam dinas certain, pangan penanggulangan bencana dan perikanan pertanian bidang diversifikasi dan ketahanan pangan analis ketahanan pangan ahli muda bidang diversifikasi dan dinas pertanian, nga ketahanan pangan dan perikanan pengawas harga pangan bidang diversifikasi dan dinas pertanian, pangan ketahanan pangan dan perikanan pengelola ketersediaan dan kerawanan bidang diversifikasi dan dinas pertanian, pangan pangan ketahanan pangan dan perikanan kriteria penambahan tpp kelas basicja temp bertugas kon ria kelangkaan oby kt lainnya prof s pengelola ketahanan pangan bidang diversifikasi dan dinas pertanian, pangan ketahanan pangan dan perikanan bidang pengelolaan sumber daya ekonomi, penanganan kerawanan dan pengawasan year nan pangan analis ketahanan pangan ahli mudaamanan pangan pengawas mutu hasil pertanian ahli bidang pengelolaan sumber dins pertanian, pangan muda daya ekonomi, penanganan dan perikanan kerawanan dan pengawasan kena nan pangan pengelola ketersediaan dan kerawanan bidang pengelolaan sumber dinas pertanian, pangan pangan daya ekonomi, penanganan dan berikan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan penyuluh pang keamanan pangan pengelola pangan hara pna nan pangan bidang perikanan pengelola produksi perikanan tangkap bidang perikanan dinas pertanian, pangan ahli mada dan perikanan analis pasar hasil perikanan ahli muda bidang perikanan dinas pertanian, pangan dan perikanan analis akuakultur ahli muda bidang periksa nan dinas pertanian, pangan dnn perikanan pengelola kesehatan ikan ahli mud bidang perikanan dinas pertanian, para dan perikanan pengawas perikanan ahli muda bidang periksa nan dinas pertanian, pangan dan perikanan analis kenelaynan bidang perikanan dinas pertanian, pangan dan perikanan analis mutu hasil perikanan bidang perikanan dinas pertanian, pangan dan perikanan analis alat penangkap ikan dan alat bant bidang perikanan dinas pertanian, pangan penangkap pan ika dan perikanan analis kesehatan ikan dan lingkungan bidang perikanan dins pertanian, pangan dan perikanan analis benih bidang periksa nan dinas pertanian, pangan dan perikanan analis budidaya perikanan bidang perikanan dinas pertanian, pangan dan perikanan penyusun rencana pemanfaatan jenis akan bidang perikanan dinas pertanian, pangan dan perikanan penyusun rencana bahan teknis kereta tan bidang perikanan dinas pertanian, pangan ikan dan lingkungan dan perikanan penyusun rencana bahan teknis prasarana bidang perikanan dinas pertanian, pangan dan sarana budidaya dan perikanan pengelola pengembangan dan pembinaan bidang perikanan dinas pertanian, pagan usa dan perikanan kriteria penambahan tpp kelas bas pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan ua8. karangasem pertimbangan tpp b ban kera pr stasi rla temp ber tugas kondisi langkan 08yet lanny prof pengelola statistik perikanan bidang perikanan dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola pengembangan budidaya dan bidang perikanan dinas pertanian, pangan pemasaran perikanan dan perikanan utd bald pelaksana penyuluhan pertanian penyuluh pertanian utama subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan penyuluh pertanian ahli madya subbagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan penyuluh pertanian ahli muda subbagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan penyuluh pertanian ahli pertama subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan penyuluh pertanian terampil subbagian tata isa dinas pertanian, panganmay dan perikanan pengendali organisme pengganggu subbagian tata usa dinas pertanian, pangan tumbuhan ahi mudapertama dan perikanan pengendali organisme panggang subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan tumbuhan terampil dan perikanan analis kapasitas penyuluhan subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola program penyuluhan subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola administrasi sistem informasi subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan penyuluhan dan perikanan penata data base kelembagaan petani sub bagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan analis kelembagaan penyuluh sub bagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan analis materi penyuluh sub bagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan analis metode penyuluhan sub bagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola penguatan dan pemberdayaan sub bagian tata usa dinas pertanian, pangan lembaga dan perikanan pengadministrsi perbuatan sub bagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan peugadministrasi umum sub bagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola program dan kegiatan sub bagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan pengolah data sub bagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan pram kebersihan sub bagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan petugas keamanan sub bagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola lahan pertanian sub bagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikana temp bertugas kondisi4 ria kerang akan oby kt lainnya profesi pengelola teknologi organisme panggang8 sub bagian tata usaha dinas pertanian, pangan tumbuhan dan perikanan utd puskesmas medik veteriner ahli pertama kepala subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan medik veteriner ahli muda kepala subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan medik veteriner ahli madya kepala subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan medik veteriner pelaksana pemula kepala subbagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan medik veteriner pelaksana kepala subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan medik veteriner pelaksana lanjutan kepala subbagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan pengawas bibit ternak kepala subbagian tata sahregister kepala subbagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan engadministrasi sarana dan prasarana kepala subbagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan petugas keamanan kepala subbagian tata usaha dins pertanian, pangan dan perikanan paruh kebersihan kepala subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan purna pengambilan sampel kepala subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola data kepala subbagian tata usa dinas pertanian, pangan dan perikanan pengelola rumah potong hewan kepala subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan pengawas sanitasi usaha peternakan, dan kepala subbagian tata usa dinas pertanian, pangan kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan utd produksi perikanan budidaya air war pengawas perikanan ahli pertama kepala subbagian tata usengadministrasi perbuatan kepala subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan petugas manan kepala subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dun perikanan pengelola pengembangan budidaya dan kepala subbagian tata usa dinas pertanian, pangan pemasaran ikan dan perikanan pram benih akan kepala subbagian tata usaha dinas pertanian, pangan dan perikanan 8aturan polisi pamong praja sekretariat satuan polisi pamong praja pengadministrasi umum subbagian umum dan satuan polisi pamong kepegawaian praja kriteria penambahan tpp kelas asc ipr pegawai nama jabatan unit kerja instansi ab. ara nga rombongan tpp jabatan b ban kera prestasi kera temp bertugas andik ra kelangkaan kt~ lanny pro#ts pengadministrasi perbuatan subbagian umum dan tuan polisi pamong kepegawaian praja pengemudi subbagian umum dan satuan polisi pamong kepegawaian praj pru kebersihan subbagian umum dan satuan polisi pamong kepegawaian praj pengolah data subbagian umum dan satuan polisi pamong kepegawaian praja analis data dan informasi subbagian umum dan satuan polisi among kepegawaian praja benda hara subbagian keuangan satuan polisi pamong praja verifikator keuangan subbagian keuangan satan polisi pamong praja pengolah data subbagian keuangan satuan polisi pamong praja penyusun program anggaran dan pela peran subbagian penyusun program, satuan polisi pamong evaluasi dan pela peran praja pengolah data subbagian penyusun program, satan polisi parking evaluasi dan pela peran praja bidang penegakan perundang undangan daerah polisi pamong praja terampil pelaksana bidang penegakan satan polisi pamong pemula perundang undangan daerah praja polisi pamong praja terapi pelaksana bidang penegakan satuan polisi pamong perundang undangan daerah praja polisi among praja mahir pelaksana bidang penegakan satuan polisi pamong lanjut tan perundang undangan daerah praja polisi pamong praja terampil penyelia bidang penegakan satuan polisi pamong perundang undangan daerah.h praja polisi pamong praja ahli pertama bidang penegakan satuan polisi pamong perundang undangan dae rah praja polisi pamong praja ahli muda bidang penegakan satuan polisi pamong perundang undangan dae rah praja polisi pamong praja ahli madya bidang penegakan satuan polisi pamong perundang undangan der praja pengolah data seksi pembinaan, pengawasan satuan polisi parking dan penyuluhan praja pengadministrasi umum seksi pembinaan, pengawasan satuan polisi pamong dan penyuluhan praj analis polisi pamong praja seksi pembinaan, pengawasan satuan polisi pamong dan penyuluhan praja analis baha keterangan hukum seksi penyelidikan dan satuan polisi pamong penyidikan praja penyidik seksi penyelidikan dan satuan polisi among penyidikan praja pengolah data seksi penyelidikan dan satuan polisi among penyidikan praj@ bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat polisi pamong praja terampil pelaksana bidang ketentraman, ketertiban satuan polisi among pemula umum dan perlindungan praja masyarakat kriteria penambahan tpp kelas basic tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan 1pp jabatan ua8. karangasem kela akan ban kera restasikerja empat bertugas kondisikera 08y kt lainnya prof polisi pamong praja terampil pelaksanmahir pelaksana bidang ketentraman, ketertiban satuan polisi pamong lanjutan mum dan perlindungan praja masyarat kat polisi pamong praja terampil penyelia bidang ketentraman, ketertiban satuan polisi pamong umum dan perlindungan praja masyarakat polisi pamong praja ahli pertamahi muda bidang ketentraman, ketertiban satuan polisi pamong umum dan perlindungan praj masyarakat polisi pamong praja ahli may bidang ketentraman, ketertiban satuan polisi pamong umum dan perlindungan praj masyarakat pengelola keamanan dan ketertiban seksi operasi dan pengendalian satuan polisi among praja analis perlindungan masyarat kat seksi operasi dan pengendalian satan polisi among praj pengolah data seksi operasi dan pengendalian satuan polisi among praja pengolah data seksi koordinasi dan kerjasama satuan polisi pong praja pengelola data keamanan dan ketertiban seksi koordinasi dan kerjasama satuan polisi pamong praja analis data dan kerjasama seksi koordinasi dan kerjasama satuan polisi pamong pemasaran tan praja bidang 8sumber daya polls pamong praj polisi pamong praja mahir pelaksana bidang sumber daya polisi satuan polisi pamong lanjutan pamong praj praja polisi pamong praja terampil penyelia bidang sumber daya polisi satuan polisi pamong pamong praja praja polisi pamong praja ahli pertama bidang sumber daya polisi satuan polisi among pamong praja praja polisi pamong praja ahli muda bidang sumber daya polisi satuan polisi among pamong praja praja polisi pamong praja ahli madya bidang sumber daya polisi satuan polisi pamong pamong praja praja pengolah data seksi pengembangan dan satuan polisi pamong pesta praja pengadministrasi umum seksi pengembangan dan satuan polisi pamong kapasitas praja analis pengembangan kompetensi seksi pengembangan dam satuan polisi among kapasitas praja pengolah data seksi apps pembina satuan polisi pamong penyidik pegawai negeri sipil) praja pengadministrasi mum seksi apps pembinaan satuan polisi pamong penyidik pegawai negeri sipil) praj kriteria penambahan tpp kelas bas 1pp pegawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan tpp jabatan ab. karangasem kelangkaan ban kera prestasi ria temp bertugas kondisi kera 0ykt lainnya prof si analis penyidik pegawai negeri sipil seksi apps pembinaan satuan polisi pamong penyidik pegawai negeri sipil) praja badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah ekretrlat badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah perencana ahli mada sekretariat badan perencanaan, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan penelitian dan daerah pengembangan daerah analis kebijakan ahli muda sekretariat badan perencanaan, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan penelitian dan dae rah pengembangan daerah verifikator keuangan sub hain umu dan badan perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan daerah pengelola dahan perencanaan sub bagian umum dan badan perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan daerah penyusun program anggaran dan pela peran sub bagian umum dan badan perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan daerah bendahara sub bagian umum dan adan perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan daerah pengadministrasi perbuatan sub bagian unum dan badan perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan daerah pengadministrasi umum sub bagian umum dan adan perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan dae rah pengemudi sub bagian umum dan badan perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan daerah tugas mana sub bagian unum dan harun perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan daerah prabu kebersihan sub bagian umum dan badan perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan daerah pengelola data sub bagian umum dan badan perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan darab analis data dan informasi sub bagian umum dan badan perencanaan, keuangan penelitian dan pengembangan daerah bidang perencanaan, pengendalian dan value pembangunan daerah analis kebijakan ahli marah perencana ahli muperencankriteria penambahan tpp kelas bas tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi rombongan tpp jabatan uab. kara ngasem kelangkaan b ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi kera 0by kt lanny profesi pengelola datsistem informasimonitoring, evaluasi dan pelaporan rah bidang koordinasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia perencana ahli muda bidang koordinasi perencanaan badan perencanaan, pemerintahan dan per bangunan penelitian dan manusia pengembangan daerah mengelola bahan perencanaan bidang koordinasi perencanaan adan perencanaan, pemerintahan dan pembangunan penelitian dan lusinmerintahan dan pembangunan penelitian dan manus pengembangan daerah pengelola program dan kegiatan bidang koordinasi perencanaan hada perencanaan, pemerintahan dan pembangunan penelitian dan manusia pengembangan daerah bidang koordinat perencanaan perekonomian dan sumber daya alam perencana ahli madaahan perencanaanperekonomian dan sumber data penelitian dan alam pengembangan daerah bidang koordinasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan perencana ahli mada bidang koordinasi perencanaan badan perencanaan, infrastruktur dan kewilayahan penelitian dan pengembangan daerah pengelola ahan perencanaan bidang koordinasi perencanaan badan perencanaan, infrastruktur dan kecilnya han penelitian dan pengembangan daerah pengadministrasi perencanaan dan program bidang koordinasi perencanaan aden perencanaan, infrastruktur dan kecilnya han penelitian daninfrastruktur dan kecilnya han penelitan dan pengembangan daerah bidang penelitian dan pengembangan peneliti ahli muda bidang penelitian dan badan perencanaan, pengembangan penelitian dan pengembangan dae rahuab. larangan tangan 8ban kera prestasi ria temp bertugas kondisi kera 0by ti lainnya prof si penyusun bahan kebijakan bidang penelitian dan badan perencanaan, pengembangan penelitian dan pengembangan daerah analis penelitian bidang penelitian dan badan perencanaan, pengembangan penelitian dan pengembangan daerah analis sumber daya iptek bidang penelitian dan badan perencanaan, pengembangan penelitian dan pengembangan daerah pengelola data kreativitas dan inovasi bidang penelitian dan badan perencanaan, pengembangan penelitian den pengembangan daerah badan kepegawaian dan pengembangan 8sumber daya manusia sekretariat baden kepegawaian den pengembangan 8sumber daya manusia perencana ahli muda sekretariat badan kepegawaian badan kepegawaian dan dan pengembangan sumber pengembangan sumber daya manus daya manus petugas keamanan sub bagian umum adan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia sekretaris sub bagian umum adan kepegawaian dam pengembangan sumber daya manus pru kebersihan sub bagian umum badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pengemudi sub bagian umum badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manus pengelola surat sub bagian umum badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manus pengelola sarana dan prasarana kantor sub [bagian umum badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manus pengolah sub bagian umum adan pegawai dan pengembangan sumber daya manusia pengadministrasi kepegawaian sub bagian umum badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manus pengadministrasi umum sub hain umu badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manus analis data dan informasi sub bagian umum badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia penyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian ruang adan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manus pengelola program dan laporan sub bagian keuangan badan kepegawaian dan pengembang sumber daya manus.iarangasem bangunan b ban kera prestasi kera temp bertugas kondisi ria 08yet lanny prof pengolah data sub bagian keuangan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manus pengolah data porn keuangan sub bagian keuangan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia verifikator keuangan sub bagian keuangan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia benda hara sub bagian keuangan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi analis sdm aparatur ahli muda bidang pengadaan, badan kepegawaian dan pemberhentian dan informasi pengembangan sumber daya manus pengelola formasi dan pengadaan pegawai bidang pengadaan, adan kepegawaian dan pemberhentian dan informasi pengembangan sumber daya manus analis perencanaan sumber daya manus bidang pengadaan, badan kepegawaian dan aparatur pemberhentian dan informasi pengembangan sumber daya manusia pengelola kepegawaian bidang pengadaan, badan kepegawaian dat pemberhentian dan informasi pengembangan sumber daya manus pengelola sistem informasi mana been bidang pengadaan, badan kepegawaian dan kepegawaian pemberhentian dan informasi1 pengembangan sumber daya manusia analis data dan informasi bidang pengadaan, badan kepegawaian dean pemberhentian dan informasi pengembangan sumber daya manusia analis kelembagaan bidang pengadaan, badan kepegawaian dan pemberhentian dan informasi pengembangan sumber daya manusia pengelola profesi sumber daya manus bidang pengadaan, badan kepegawaian dan pemberhentian dan informasi pengembangan sumber daya mans bidang pengembangan kompetensi aparatur analis sdm aparatur ahli mud bidang pengembangan badan kepegawaian dan kompetensi aparatur pengembangan sumber daya manus analis diklat bidang pengembangan adan kepegawaian dan kompetensi aparatur pengembangan sumber daya manusia pranata diklat bidang pengembangan badan kepegawaian dan kompetensi aparat pengembangan sumber daya manus pengelola penyelenggaraan diklat bidang pengembangan badan kepegawaian dan kompetensi aparatur pengembangan sumber daya manusia analis pengembangan kompetensi bidang pengembangan adan kepcgawan dan kompetensi aparatur pengembangan sumber daya manus kriteria penambahan tpp kelas bas 1pp pegawai nama jabatan unit kerja instansi rombongan jabatan ua8.karangasem langkan b ban kera prestasikera temp bertugas kon0ike ria 08y kt# lanny ort$ pengelola profesi sumber daya manusia bidang pengembangan badan kepegawaian dan kompetensi aparatur pengembangan sumber daya manus pengelola kepegawaian bidang pengembangan badan kepegawaian dan kompetensi para pengembangan sumber daya manus pengadministrasi tugas belajar dan bidang pengembangan badan kepegawaian dan lain belajar kompetensi aparatur pengembangan sumber daya manus bidang mutasi, promosi dan penilaian kinerja aparatur analis sdm aparatur ahli mudsistem informasi manajemen bidang mutasi, promosi dan badan kepegawaian dan kepegawaian perilisan kinerja aparatur pengembangan sumber daya manus analis kinerjelola disiplin pegawaautis bidang mutasi, promosi dan badan kepegawaian dan penilaian kinerja aparatur pengembangan sumber data manusia perancang sistem informasi kepegawaian bidang mutasi, promosi dan badan kepegawaian penilaian kinerja aparatur pengembangan sumber daya manus analis kesejahteraan sumber daya manusia bidang mutasi, promosi dan adan kepegawaian dan aparatur penilaian kinerja aparatur pengembangan sumber daya manus analis penganugerahyusun rencana mutaspengembangan karieradministrasibadan pengelola keuangan den aset daerah ekretsrlat badan pengelola keuangan dan aset daerah analis kebijakanperencanakriteria penambahan tpp instansi kelas as pegawai nama jabat.an unit kerja jabatan ka8. karangasem rombongan 1pp kelangkaan b ban kera pr stasi ria temp bertugas kono# or( oby kt lanny pranata komputer ahli muda sekretariat badan pence lola badan pengelola keuangan keuangan dan aset daerah dan aset daerah pengelola bahan perencanaan subbagian umum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah penyusun program anggaran dan pelaporan subbagian unum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset dae rah benda hara subbagian unum dan ketangan badan pengelola keuangan dan aset daerah verifikator data laporan keuangan subbagian umum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah penata laporan keuangan subbagian dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah pra kebersihan subbagian umum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah petani keamanan subbagian dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah pengelola warna dan prasarana kantor subbagian umum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah penyusun kebutuhan barang inventaris subbagian umum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah pengadministrasi subbagian umum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset dee rah pengelola kepegawaian subbagian umum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset dae rah pengemudi subbagian umum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah analis data dan informasi subbagian umum dan keuangan badan pengelola keuangan dan aset daerah bidang angin analis keuangan pusat dan daerah ahli bidang anggaran badan pengelola keuangan mud dan aset daerah analis perencanaan anggaran subbidang perencanaan badan pengelola keuangan anggaran dan aset daerah penyusun program anggaran dan pela peran subbidang perencanaan badan pengelola keuangan anggaran dan aset daerah kriteria penambahan tpp kelas asc gawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan 1pp jabatan ab.karangasem tangan ban kera pr atas!kera temp bertugas kondisi kera oby kti lainnya arts penyusun rencana keuangan subbidang penyusunan dan badan pengelola informasi anggaran keuangan dan aset daerah verifikator anggaran subbidang penyusunan dan badan pengelola informasi anggaran keuangan dan aset daerah pengadministrasi anggaran subbidang penyusunan dan badan pengelola informasi anggaran keuangan dan aset daerah bidang perbendaharaan analis keuangan pusat dan daerah ahli bidang per bendaharawan adan pengelola muda keuangan dan aset daerah pengolah daftar gaji subbidang pelayanan badan pengelola perbendaharaan keuangan dan aset daerah verifikator keuangan subbidang pelayanan badan pengelola perbendaharaan keuangan dan aset dae rah analis perbendaharaan subbidang pelayanan badan pengelola berbeda barang keuangan dan aset daerah pengadministrasi umum subbidang pelayanan adan pengelola perbendaharaan keuangan dan aset daerah pengolah datu perbendaharaan subbidang pengelolaan kas adan pengelola daerah dan pembiayaan keuangan dan aset daerah pengolah data sistem informasi subbidang pengelolaan padan pengelola berbeda harian daerah dan pembiayaan keuangan dan aset daerah analis pelaporan dan transaksi keuangan subbidang pengelolaan kas badan pengelola daerah dan pembiayaan keuangan dan aset daerah analis aplikasi dan pengelolaan data sistem subbidang pengelolaan kas badan pengelola keuangan daerah dan pembiayaan kenangan dan aset dae rah bidang akuntansi den pelaporan analis keuangan pusat dan daerah ahli bidang akuntansi dan pela peran adan pengelola muda keuangan dan aset daerah analis keuangan subbidang evolusi dan adan pengelola pela peran keuangan dan aset daerah pena laporan keuangan subbidang evolusi dan badan pengelola pela peran keuangan dan aset daerah pengelola akuntansi subsid evolusi dan badan pengelola pela peran keuangan dan aset daerah pengolah data sistem akuntansi bidang evolusi dan adan pengelola pela peran keuangan dan asetsem kelangkaan b ban kera pestasikera tempat bertugas kondisi ria 08yet lanny prof si analis laporan keuangan subbidang penyusunan porn badan pengelola keuangan dan ketangan dan aset bertanggungjawab ban anggaran daerah penyusun laporan keuangan subbidang penyusunan laporan badan pengelola keuangan den keuangan dan aset bertanggungjawab ban anggaran daerah pengadministrasi kenangan subbidang penyusunan laporan.n badan pengelola keuangan dan keuangan dan aset pertanggungjawaban anggaran daerah bidang pengelolaan barang mini der.h analis keuangan pusat dan daerah ahli bidang pengelolaan barang milik adan pengelola muda daerah keuangan dan aset daerah penata laksana barang penyelia bidang pengelolaan parang milik badan pengelola dae rah keuangan dan aset dae rah pena laksana barang mahir bidang pengelolaan barang milik badan pengelola daerah keuangan dan aset daerah pena laksana barang terampil bidang pengelolaan barang milik badan pengelola daerah keuangan dan aset daerah analis aset daerahrah daerah analis standar harga rah daerah pengelola arang persediaan subbidang perencanaan, bad.an pengelola penggunaan dan pera faa tan tangan dan aset barang milik daerah darah pengelola pemancar tan parang milik daerah subbidang perencanaan, badan pengelola penggunaan dan perannya tan kenangan dan aset barang milik daerah daerah analis aset daerah subbidang penjara nan, adan pengelola pemindahtanganan dan keuangan dan aset penghapusan barang milik daerah daerah penyusun rencana hasil telaahan usu subbidang pengamanan, adan pengelola penghapusan barang pemindahtanganan dan keuangan dan aset penghapusan parang milik dae rah daerah bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah analis keuangan pusat dan daerah ahli bidang perencanaan, badan pengelola muda pengembangan, pengendalian keuangan dan aset dan evaluasi pendapatan daerah.hlang akan b ban kera pr atas kera temp tugas ondisikera ktk lainnya prof pengelola data pelayanan perpajakan subbidang pengembangan dan badan pengelola pelayan nan pajak daerah keuangan dan aset daerah analis pajak dan retribusi daerah subbidang pengembangan dan badan pengelola pelayanan pajak daerah keuangan dan aset daerah pengelola pendaftaran, pendataan pajak, dan subbidang pengembangan dan badan pengelola retribusi pelayanan pajak daerah keuangan dan aet daerah pengadministrasi pajak subbidang pengembangan dan badan pengelola pelayanan pajak darab keuangan dan aset dae rah analis metode pemeriksaan subbidang pemeriksaan dan adan pengelola monitoring pajak daerah keuangan dan aset daerah pengolah data administrasi pemeriksaan subbidang pemeriksaan dan badan pengelola monitoring pajak daerah keuangan dan aset daerah pengelola data pencegahan dan monitoring subbidang pemeriksaan dan badan pengelola monitoring pajak daerah keuangan dan aset daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah analis keuangan pusat dan daerah bidang pengelolaan pendapatan badan pengelola daerah keuangan dan aset daerah analis pajak daerah subbidang pendataan pajak adan pengelola daerah keuangan dan aset daerah analis penagihan pajak subbidang pendataan pajak padan pengelola daerah kenangan dan aset daerah pengelola pendaftaran, pendataan pajak, dan subbidang pendatang pajak badan pengelola retribusi dae rah keuangan dan aset daerah pengelola data dan dokumen perpajakan subbidang benda tan pajak badan pengelola dae rah kenangan dan aset daerah pengolah data penagihan pajak subbidang pendataan pajak badan mengelola daerah keuangan dan aset daerah pengadministrasi pajak subbidang pendataan pajak badan pengelola daerah ketuanya dan aset daerah analis penilaian subbidang penetapan pajak adan pengelola daerah keuangan dan aset daerah.h pengolah data pendataan, pemetaan dan subbidang penetapan pajak badan pengelola penilaian daerah keuangan dan aset darah pengelola penagihan dan pengawasan subbidang penetapan pajak badan pengelola daerah.h keuangan dan aset daerah badan kesatuan bangs dan polit sekretariat badan kesatuan banga dan polit kriteria penambahan tpp kelas bas 1pp p gawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan tpp jabatan ab. karangasem lan aan b an kera pr stasi ra temp bertugas kono1si kera oby ktf lanny prof perencana ahli muda sekretariat badan kesatuan adan kesatuan bangsa bangsa dan politik dan polite analis kebijakan ahli muda sekretariat badan kesatuan adan kesatuan bangs bangsa dan politik dan politk penyusun laporan keuangan subbagian umum dan keuangan adan kesatuan dans dan politik pengemudi subbagian umum dan keuangan padan kesatuan bangsa dan politik sekretaris subbagian umum dan keuangan badan kesatuan bangsa dan polit pengadu administrasi perry tan subbagian umum dan keuangan badan kesatuan bangsa dan polite pengolah data subbagian umum dan keuangan badan kesatuan bangs dan polit penyusun program anggaran dan pela porn subbagian umum dan keuangan adan kesatuan bangsa dan politik verifikator keuangan subbagian unum dan keuangan adan kesatuan bangsa dan politk benda hara subbagian umum dan keuangan badan kesatuan bangsa dan politik pengelola sarana dan prasarana kantor subbagian umum dan keuangan adan kesatuan manga dan polit prabu kebersihan subbagian umum dan keuangan badan kesatuan bangsa dan polit.ik pengadministrasi umum subbagian umum dan keuangan badan kesatuan bangsa dan polite analis data dan [informasi subbagian umum dan ruang adan kesatuan bangsa dan politk bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya , agama analis kebijakan ahli muda bidang ideologi, wawasan badan kesatuan hangs kebangsaan dan kota hanan dan politk ekonomi, sosial budaya, agama analis ideologi bidang ideologi, wawasan adan kesatuan [angsa kebangsaan dan ketahanan dan politik ekonomi, solid budaya, agama analis wawasan kebangsaan bidang ideologi, wawasan badan kesatuan bangsa kebangsaan dan ketahanan dan post ekonomi, sosial budaya, gara analis forum kerukunan umat bidang ideologi, wawasan badan kesatuan angsa kebangsaan dan ketahanan dan polite ekonomi, sosial budaya, gama pengelola data bidang ideologi, wawasan badan kesatuan bangsa kebangsaan dan ketahanan dan politik ekonomi, sosial budaya, agama analis sosial budaya bidang ideologi, wawasan badan kesatuan bangsa kebangsaan dan ketahanan dan politk ekonomi, sosial budaya, kriteria penambahan tpp kelas baik tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan tpp jabatan ka8. uaragase kelangkaan ban era pr atas kera temp bertugas kondisi kera 08yet lanny or analis ketawa nan ekonomi bidang ideologi, wawasan badan kesatuan bangsa kebangsaan dan eta hanan dan politik ekonomi, sosial budaya, agama pengadministrasi umum bidang ideologi, wawasan badan kesatuan bangsa kebangsaan dan kota nan dan polite ekonomi, sosial budaya, agara bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan analis kebijakan ahli mada bidang politik dalam negeri dan badan kesatuan bangsa organisasi memasyarakat tan dan polite analis partai politik dalam negeri bidang politik dalam negeri dan adan kesatuan bangsa organisasi memasyarakat tan dan polite analis kerjasama lintas sektor bidang politik dala negeri dan badan kesatuan bangsa organisasi memasyarakat tan dan polite pengelola orita politik dan organisasi bidang politik dalam negeri dan badan kesatuan angsa kemasyarakatan organisasi emasynraka tan dan polite pengelola data bidang politik dalam negeri dan badan kesatuan bangsa organisasi memasyarakat tan dan politik pengadministrasi mum bidang politik dalam negeri dan adan kesatuan angsa organisasi kemayaraka dan politik bidang kelapa an nasional dan penanganan konflik analis kebijakan ahli muda bidang kewaspadaan nasional badan kesatuan bangsa dan penanganan konflik dan polite analis data intelijen bidang kewaspadaan nasional badan kesatuan bangsa dan penanganan konflik dan politik analis forum kewaspadaan dini masyarakat bidang kewaspadaan nasional adan kesatuan bangsa dan penanganan konflik dan pole pengelola datu intelijen bidang kewaspadaan nasional adan kesatuan bangsa dan penanganan kon flip dan polite analis pertahanan dan keamanan bidang kewaspadaan nasional badan kesatuan pangsa dan penanganan konflik dan polite analis politik hukum dan keamanan bidang kewaspadaan nasional badan kesatuan bangsa dan penanganan konflik dan polite analis kesiapsiagaan bidang kewaspadaan nasional badan kesatuan bangs dan penanganan konflik dan politik analis pemetaan jaringan kelompok radikal bidang kewaspadaan nasional badan kesatuan bangsa terorisme dan penanganan konflik dan politi analis pengawasan orang asing damn bidang kewaspadaan nasional adan kesatuan bangs.a lembaga asing dan penanganan konflik dan polite analis keamanan bidang kewaspadaan nasional badan kesatuan hangs.a dan penanda nan konflik dan polite pengelola data bidang kewaspadaan nasional adan kesatuan bangsa dan penanganan konflik dan polite pengadministrasi umum bidang kewaspadaan nasional badan kesatuan pangsa dan penanganan konflik dan polite badan penanggulangan bencana daerah selretrlat badan penanggulangan bencana daerah kriteria penambahan tpp kelas bas tp pegawai nama jabatan unit kerja instansi rn4 bagan 1pp jabatan ua8.batangas m lagaan b an pt$ task ra temp bertugas kono4 ktk lanny orbit perencana ahli mud sekretariat badan adan pena nggulangan pena.gulungan rencana dae rah bencana daerah analis kebijakan ahli muda sekretariat badan padan penanggalan pena gulungan rencana dae rah bencana dae rah pengelola layanan kepuasan subbagian umum dan keuangan badan penanggulangan bencana dae rah pengemudi subbagian muta dan keuangan adan penanggulangan bencana dae rah pengadu minisstani perwira tan subbagian umum dan keuangan adan penanggulangan rencana daerah pengadministrasi mum subbagian unum dan keuangan adan pengguna ngan bencana daerah pengadministrasi kepegawaian subbagian umum dan keuangan adan penangulanun bencana daerah pengadministrasi keuangan subbagian umum dan keuangan adan penanggalan ngan rencana daerah penyusun laporan keuangan subbagian umu dan keuangan badan penanggulangan bencana dae rah verifikator keuangan subbagian umum dan keuangan badan penanggulangan bencana dae rah mengelola sarana dan prasarana kantor subbagian umum dan keuangan badan penanggulangan bencana dee rah benda hara subbagian umum dan keuangan badan penanggulangan bencana dae rah prabu kebersihan subbagian umum keuangan adan penanggulangan bencana due rah rambu bakti subbagian umum dan keuangan adan penanggulangan bencana dae rah analis data dan informasi subbagian umum dan keuangan badan penanggulangan bencana daerah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pengolah bahan rencana penanggulangan bidang pencegahan dan eada penanggulangan rencana kesiapsiagaan bencana dae rah penyuluh rencana bidang pencegahan dan baden penanggulangan kesiapsiagaan bencana daerah.h analis mitigasi bencana bidang pencegahan dan adan penanggulangan kesiapsiagaan bencana dara.h menelan bahan kajian rencana alam bidang pencegahan dan padan penanggulangan kesia peragaan rencana dae rah pengadministrasi umum bidang pencegahan dan hada pena nggulangan kesiapsiagaan rencana darah pena penanggulangan rencana bidang pencegahan dan badan pena nggulangan kesia peragaan bencana dae rah pengelola sistem jaringan sering tan dini bidang pencegahan dan eada pena nggulangan kesiapsiagaan rencana dae rah bidang kedaruratan dan logis penata penanggulangan bencana bidang kedaruratan dan logistik badan penanggulangan bencana daerah.h pengolah data bidang kedaruratan dan logistik adan penanggulangan bencana dae rah ana his bencana bidang kedaruratan dan logistik badan pena nggulangan bencana dae rah kriteria penambahan tpp kelas ba\c pegawai nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan tpp jabatan a8. karangan m kelangkaan b ban kera prestasi kera temp bertugas kon kera 08y kt lainnya prof pengadministrasi umum bidang kedaruratan dan logistik badan pena nggulangan bencana daerah penyusun program perencanaan operasi bidang kedaruratan dan logistik badan penanggulangan bencana dae rah penyusun rencana kebutuhan logistik bidang kedaruratan dan logistik badan penanggalan ngan bencana daerah bidang rehabilitasi dan rekonstrul penata pena nggulangan rencana pena pena nggulangan badan penanggulangan bencana bencana dae rah pengolah data bidang rehabilitasi dan padan penanggulangan rekonstruksi bencana dae rah pengadministrasi umum bidang rehabilitasi dan badan penanggulangan rekonstruksi bencana daerah analis kerusakan fisik dan bangunan bidang rehabilitasi dan badan penanggulangan rekonstruksi bencana daerah pengelola laporan dan evaluasi pelak makanan bidang rehabilitasi dan badan penanggulangan bantuan bencana rekonstruksi bencana daerah kecamatan kubu belretarlat kecamatan pengemudi subbagian umum, kepegawaian kecaman tan kubu dan keuangan pengadministrasi perbuatan subbagian umum, kepegawaian kecamatan kubu dan keuangan pengadministrasi unum subbagian umum, kepegawaian kecamatan dan keuangan benda hara subbagian umum, kepegawaian kecaman tan kubu dan keuangan pengolah data subbagian umum, kepegawaian kecaman tan kubu dan kenangan prabu kebersihan subbagian umum, kepegawaian kecamatan kubu dan keuangan petugas kera nan subbagian um, kepegawaian kecamatan kubu dun keuangan verifikator keuangan subbagian unum, kepegawaian kecaman tan kubu dan keuangan pengolah data subbagian penyusunan program, kecamatan kubu evaluasi dan pela porn penyusun program anggaran dan pela peran subbagian penyusunan program, kecaman tan kubu evaluasi dan pela peran seks pemberdayaan magyar eat des pengolah data seksi pemberdayaan masyarakat kecoa tan kubu desa pengadministrasi umum seksi pemberdayaan masyarakat kecamatan kubu desa sell pelayanan umum pengolah data seksi pelayanan umum kecamatan kubu pengadministrasi umum seksi pelayanan umum kecamatan kubu sekuel ketentraman dan ketertiban pengolah data seksi ketentraman dan kecaman tan kubu ketertiban kriteria penambahan tpp kelas 1pp gawa nama jabatan unit kerja instansi rombongan jabatan ua8.manga flanagan b(ban kera pr stasi ra temp bertugas kondisi ktf lanny pr0rt$f pengadministrasi unum seksi ketentraman dan kecamatan kubu meter bean else kesejahteraan sosial pengolah data seksi kesejahteraan sosial kecamatan kubu pengadministrasi umum seksi kesejahteraan sosial kecamatan kubu seki pemerintahan pengolah data seksi pemerintah kecaman tan kubu pengadministrasi mum seksi pemerintah kecaman tan kubu kecamatan abang sekretariat kecamatan pengemudi subbagian umum, kepegawaian secara tan abang dan keuangan pengadministrsi perguruan subbagian urn, kepegawaian kecermatan abang dan keuangan pengadu administrasi umum subbagian umum, kepegawaian kecaman tan abang dan keuangan bendahara subbagian umum, kepegawaian kecamatan abang dan keuangan pengolah data subbagian umum, kepegawaian kecamatan bang dan keuangan prabu kebersihan subbagian umum, kepegawaian learn tan abang dan keuangan petugas krama nan subbagian umum, kepegawaian kecamatan abang dan keuangan verifikator keuangan subbagian umum, kepegawaian kecamatan bang dan keuangan pengolah data subbagian penyusunan program, kecamatan bang evaluasi dan pela porn penyusun program enggan dan pela peran subbagian penyusun nan program, kecamatan aba evolusi dan pela peran sell pemberdayaan mayr eat pengolah data seksi pemberdayaan masyarakat kecaman tan bang desa pengadministrasi unum seksi pemberdayaan masyarakat kecamatan abang desa sell pelayanan unum pengolah seksi pelayanan unum kecamatan bang pengadu ministers umum seksi pelayanan umum kecaman tan abang sell ketentraman ketertiban pengolah data seksi ketentraman dan kecamatan abang ketertiban pengadministrasi umum seksi ketentraman dan kecaman tan abang ketertiban else kesejahter an sos[al pengolah data seksi kesejahteraan sos ial kecamatan abang pengadministrasi umum seksi kesejahteraan sosial kecaman tan abang sell pemerintahan mengolah data seksi pementasan kecamatan abang pengadministrasi seksi pemerintahan kecaman tan abang kecamatan karangasem sekretariat kecamatan kriteria penambahan tpp kelas asc pegawai nama jabatan unit kerja instansi imbangan tpp jabatan as.bagasi language ban era pr stasikera tempat bertugas kono#i kera 08yet# lainnya pro(st pengemudi subbagian umum, kepegawaian kecermatan karangasem den keuangan pengadministrasi perbuatan subbagian umum, kepegawaian kecaman tnn karangasem dan keuangan pengadministrasi umum subbagian umum, kepegawaian kecamatan karangasem dan keuangan benda hara subbagian unum, kepegawaian kecamatan karangasem dan keuangan pengolah data subbagian umum, kepegawaian secara tan karangasem dan keuangan prabu kebersihan subbagian umum, kepegawaian kecamatan karangasem dan ketangan petugas keamanan subbagian mum, pegawai kecamatan karangasem dan keuangan verifikator keuangan subbagian umum, kepegawaian kecaman tan karangasem dan keuangan pengolah data subbagian penyusunan program, kecamatan karangasemkarangasem evaluasi dan pela peran seksi pemberdayaan masyarkat dea pengolah data seksi pemberdayaan masyarakat kecamatan karangasem desa pengadministrasi umum seksi pemberdayaan masyarat.kat kecamatan karangasem des seki play#nan umur pengolah data seksi pelayanan umum kecamatan karangasem pengadministrsi umum seksi pelayanan umum kecamatan karangasem eks ketentraman dan ketertiban pengolah data seksi ketentraman dan kecaman tan karangasem ketertiban pengadministrasi unum seksi ketentraman dan kecamatan karangasem ketertiban sell kesejahteraan sosial pengolah data seksi kesejahteraan sosial kecamatan karangasem pengadministrasi unum seksi kesejahteraan sosial kena tan karangasem seksi pemerintahan pengolah data seksi pemerintah kecaman tan karangasem pengadministrasi umum seksi pementas han kecaman tan karangasem kelurahan karangasem belretarlat kelurahan karangasem ell pemerintahan dan kesejahteraan sosial pengadministrasi umum seksi pemerintahan dan kecaman tan karangasem kesejahteraan sos ial pengolah data seksi pemerintah dan kecamatan karangasem kesejahteraan sos ial sell pembangunan pengadministrasi umum seksi pembangunan nama tan karangasem pengolah data seksi pembangunan kecamatan karangasem self pelayanan umum pengadministrasi umum saksi pelayanan umum kecamatan karangasem kriteria penambahan tpp kelas pegawai nama jabatan unit kerja instansi rombongan tpp jabatan ua8.barang m ruangan ban era pr stasi t(mat bertugas kono#s4kera ktf lanny pr0 arts pengolah data seksi pelayanan umum kecaman tan karangasem kelurahan began secretary lat kelurahan sub gan sell pemerintahan dan kesejahteraan sosial pengadu ministers urun seksi pemerintahan dan kecamatan karangasem kesejahteraan sos iad pengolah data seksi pemerintahan dan kecaman tan karangasem kesejahteraan sos ial sekuel pembangunan pengadministrasi umum seksi pembanguan kecamatan karangasem pengolah data seksi pembangunan kecamatan karangasem sell pela nan umum pengadu administrasi mum seksi pelayanan mun kecamatan kara ngasem pengolah data seks pelana nan umum kecamatan karangasem kelurahan padangkita sekretariat kelurahan padangkita eks pemerintahan dan kesejahteraan sosial pengadministrsi umum seksi pemerintahan dan kecamatan karangasem kesejahteraan sosial pengolah data seki pemerintahan dan kecamatan karangasem kesejahteraan sos ial sell pembangunan engadministrasi umum seksi pembangunan kecamatan karangasem pengolah data seksi pembangunan kecaman tan kara gas er seki pelayanan umum pengadministrasi umum seksi pelayanan umum kecamatan arangnser pengolah data seksi pelayanan umum kecaman tan karangasem kecamatan mang&i sekretariat kecamatan pengemudi subbagian umum, kepegawaian kecamatan ngga dan keuangan pengadministrsi perbuatan subbagian umum, kepada aan kecamatan manga dan keuangan pengadministrasi umum subbagian umum, kepegawaian kecamatan manggis dan keuangan benda hara subbagian umum, kepegawaian kecamatan mang dan keuangan pengolah data subbagian umum, kepegawaian kecamatan manis dan keuangan tamu kebersihan subbagian umum, kepegawaian kelima tan mang8 dun keuangan petugas kea manan subbagian umum, kepegawaian kecaman tan manggis dan keuangan venifikator kelapa subbagian umum, pegawai kecamatan manggis dan keuangan pengolah data subbagian penyusunan program, kecamatan manggismanis evaluasi dan pela peran sesi pemberdayaan masyarakat des kriteria penambahan tpp kelas baik tpp pegawai tpp nama jabatan unit kerja instansi pertimbangan jabatan karangasem language ban era pr stasi kera tempat bertugas kon0rt ra 08y kt lainnya pro pengolah data seksi pemberdayaan masyarakat kecamatan manggis desa pengadministrasi umum seksi pemberdayaan masyarakat kecaman tan manggis desa sell pelayanan umum pengolah data seksi pelayanan umum kecamatan manggis pengadministrasi umur seksi pelayanan umum kecamatan manggis seki ketentuan dan ketertiban pengolah data seksi ketentraman dan kecaman tan manggis ketertiban pengadministrasi umm seksi ketentraman dan kecamatan mangan ketertiban sell kesefahter an sosial pengolah data seksi kesejahteraan sosial kecamatan manggis pengadministrasi umum seksi kesejahteraan sosial kecamatan manggis teks pemerintahan pengolah data seksi pemerintahan kecamatan mang8is pengadministrasi umum seki pemerintah han kecamatan manggis kecamatan semen sekretariat kecam tan pengemudi subbagian umum, kepegawaian kecamatan semen dan keuangan pengadministrasi perbuatan subbagian umum, kepegawaian kecaman tan semen dan keuangan pengadministrsi unum subbagian umum, kepegawaian kecap tan semen dan keuangan benda hara subbagian umum, kepegawaian kecaman tan semen dan keuangan pengolah data subbagian umum, kepegawaian kean tan semen dan keuangan tamu kebersihan subbagian umum, kepegawaian kecamatan semen dan keuangan petugas keamanan subbagian umum, kepegawaian kecaman tan semen dan keuangan verifikator keuangan subbagian umum, kepegawaian kecamatan semen dan keuangan pengolah data subbagian penyusunan program, kecamatan semensemen evaluasi dan pela porn sekuel pemberdayaan mayarakat des.a pengolah data seksi pemberdayaan masyarakat kecamatan semen desa pengadministrasi umum seksi pemberdayaan masyarakat kecamatan semen desa seki pelayanan unum pengolah data seksi pelayanan mum kecamatan semen pengadu administrasi umum seksi pelayanan umum kecaman tan semen sell ketentraman dan ketertiban pengolah data seksi ketentraman dan kecamatan semen ketertiban kriteria penambahan tpp kelas bas tpp pegawai nama jabatan unit kerja instansi jabatan a8.karangasem pertimbangan b ban kera pr stasi ra temp bertugas donasi kera k language 0yet lainnya prof( pengadu administrasi umum seksi ketentraman dan kecamatan semen ketertiban sell kesejahteraan sosial pengolah data seksi kesejahteraan sosial kecamatan semen pengadministrasi umum seksi kesejahteraan sosial kecamatan semen seks pemerintahan pengolah data seksi pemerintahan kecaman tan semen pengadministrasi umum seksi pemerintahan kecamatan semen kecamatan rendang selretrlat kecamatan pengemudi subbagian umum, kepegawaian kecamatan rendang dan keuangan pengadministrasi perbuatan subbagian umum, kepegawaian kecamatan rendang dan keuangan pengadministrasi umum subbagian umum, kepegawaian kecamatan rendang dan keuangan benda hara subbagian umum, kepegawaian kecamatan rendang dan keuangan pengolah data subbagian umum, kepegawaian kecamatan rendang dan keuangan tamu kebersihan subbagian umum, kepegawaian kecamatan rendang dan keuangan petugas keamanan subbagian umum, kepegawaian kecamatan rendang dan keuangan verifikator keuangan subbagian umum, kepegawaian kecamatan rendang dun keuangan pengolah data subbagian penyusunan program, kecaman tan rendangrendang evaluasi dan pela peran sell pemberdayaan masyarakat des pengolah data seksi pemberdayaan masyarakat kecamatan rendang desa pengadministrasi unum seksi pemberdayaan masyarat kecamatan rendang desa sell pelayanan umum pengolah data seksi pelayanan umum kecamatan rendang pengadu ministers umum seksi pelayanan umum kecamatan rendang seksi ketentraman dan ketertiban pengolah data seksi ketentraman dan kecamatan rendang ketertiban pengadministrasi umu seksi ketentraman dan kecamatan rendang ketertiban seki kesejahteraan sosial pengolah data seksi kesejahteraan sos ial kecamatan rendang pengadministrasi umum seksi kesejahteraan sosial kecamatan rendang solusi pemerintahan pengolah data seksi pemerintah han kecamatan rendang pengadministrasi umum seksi pemerintahan kecamatan rendang kecamatan selat sekretariat kecamatan kriteria penambahan tpp kelas pegawai nama jabatan unit kerja instansi ab.arang pertimbangan tpp jabatan b ban kera prestasikera tempat bertugas kondisi kera tangan 08yeti lanny prof pengemudi bagian umum, kepegawaian kecaman tan selat dan keuangan pengadministrasi perbuatan subbagian umum, kepegawaian kecaman tan selat dan keuangan pengadministrasi umum subbagian umum, kepegawaian kecaman tan selat dan keuangan benda hara subbagian umum, kepegawaian kecaman tan selat dan keuangan pengolah data subbagian umum, kepegawaian kecamatan lat dan keuangan pram kebersihan subbagian umum, kepegawaian kecamatan selat dan keuangan petugas keamanan subbagian umum, kepegawaian kecamatan selat dan keuangan verifikator keuangan subbagian umum, kepegawaian kecamatan selat dan keuangan pengolah data subbagian penyusunan program, kecaman tan selatselat evaluasi dan pela peran seksi pemberdayaan masyarakat des pengolah data seksi pemberdayaan masyarat kat kecaman tan selat desa pengadministrasi umum seksi pemberdayaan masyarat kat kecamatan selat des.a seki pelayanan umum pengolah data seksi pelayanan umum kecamatan lat pengadministrasi umum seki pelayanan umum kecaman tan selat elf ketentraman dan ketertiban pengolah data seksi ketentraman dan kecamatan lat ketertiban pengadministrasi umum seksi ketentraman dan kecamatan lat ketertiban seks kesejahteraan sola pengolah data seksi kesejahteraan sosial kecamatan selat pengadministrasi unum seksi kesejahteraan sosial kecamatan selat elf pemerintahan pengolah data seksi pemerintah han kecoa tan selat pengadministrasi umum seksi pemerintah han kecaman tan selat kecamatan berantem sekretariat kecamatan pengemudi subbagian umum, kepegawaian kecaman tan tandem dan kenangan pengadministrasi perbuatan subbagian umum, kepegawaian kecamatan tandem dan keuangan pengadministrasi unum subbagian umum, kepegawaian kecamatan banden dan keuangan bendahara subbagian umum, kepegawaian kecaman tan bandar dan keuangan pengolah data subbagian umum, kepegawaian kecamatan tandem dan keuangan kriteria penambahan tpp kelas bas &gawa nama jabatan unit ker]a instansi ab. manga m tambangan 1pp jabatan b ban kera pr stake tip ber tugas kondisinya kelangkaan 03y kt# lainnya ports paru kebersihan subbagian umu, peta nan kecamatan banden eua petugas kea nan subbagian um, kepegawa ian keemasan bundel dan keuangan verifikator keuangan subbagian umu, kepegawaian kecamatan tandem dan keuangan persona data subbagian penurunan program, kegiatan bandeng evaluasi dun pelaporan penyusun program angg ran dan pela peran subbagian penurunan program, kecamatan ibunda evaluasi dan pela peran solusi pemberdayaan mayr alt des.a pengolah data seksi pembeda nan masyarat kat kecamatan banden desa pengadministrasi uum seksi pemberdayaan masyarat kat kecamatan tandem des sell pelayanan unum pengolah data seki pelayanan unn kecamatan here ndez pengadministrasi uhm seki pelayanan munn kecamatan de bande seki ketentraman dan ket esteban mengolah data seki ketentraman dan kepada le bender ketertiban pengadministrasi (mun sesi ketentuan dan keempat debunya ketertiban sekai kesejahteraan sola pengolah data seksi kesejahteraan sos.ial kecamatan lebunden pengadministrasi unum seksi kesejahteraan sos ial kecamatan bebandeu self pemerintahan pengolah data seksi pemerintahan kecamatan bande pengadministrasi relasi pemerintahan kecamatan ndeuntuk berikan pelayanan kualitas dibidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kom potensi kerja tuk membekali diri dalam tsuki pasar kerja, bersaing dalam dunia kerja nyata, dalam rangka menghadapi era persaingan bebas, buka sah a lap kerja sendiri (tenaga kerja mandiri) serta tuk meningkatkan produktivitas kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan kabupaten karimun; bahwa berdasark rah menegaskan bahwa pada dinas atau badan, daerah kabupaten karimkegiatan teknis penunjang tertent\| balai latihan kerja blk) pada dinas tenaga kerja dan perindustriantenagakerjaan (ketenagakerjaan nomor ahun tentang tandaunun nomor peraturan bupati karim nomor ahun tentangterakhirsunan organisasi dan uraian tugas dinas daerah berita daerah kabupaten karim tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupatidinas adalah dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten karimun;kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas daerah. balai latihan kerjameningkatkan produktivitas kerjasama sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. unit pelaksana teknis dinas balai latihan kerja pada dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten karim yang selanjutnya disebut utd blk adalah lem bagi pelatihan kerja milik pem perintah daerah yang merupakan tem pat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga dan menguasai tuk meningkatkan produktivitas kerjasama sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. kepala utd adalah kepala utd blk pada dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten karimun. pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan memberi, memkepelatihan adalah seorang yang memiliki kualifikasi keenam plan atau keahlian kom potensi tertentu yang ditugaskan melaksanakan tugas tugas yang terkait dalam proses pelatihan. kelompok ata fungsional adalah sekelompok jab atan yang berisi fungsi dan tugas atau kegiatan teknis berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keenam plan tertentu. bab maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah sebagai pado bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan san pem perintahkan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kew kenangan daerah. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah wujudkan penyelenggaraan pem p bagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas tara penyelenggaraan uru san pem perintahkan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kew kenangan daerah. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pem bentukan dan kedudukan; tugas, fungsi dan seru organisasi; uraian tugas; kerja; pem biaya; dan ketentuan penutup. bab iii pembentukan dan kedudukan bagian kesatu pem bentukan pem perintah daerah bentuk utd blk pada dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten karim dengan tipe bagian kedua kedudukan utd blk berada dibawa dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten karim yang diri pin oleh kepala utd setingkat dengan eselon iv.a atau jab atan pengawas dan dibantu oleh kepala subbagian tata saha dengan eselon iv.b atau ata pengawas. kepala utd blk dalam melaksanakan tugas berada dibawa dan bertanggung jaw kepada kepala dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten karimun. bab tugas, fungsi dan struktur organisasi bagian kesatu tugas utd blk punyai tugas berikan dan menyediakan layanan pelatihan dan pem bersamaan bagi tenaga kerja, seru tenaga pelatihan daerah. bagian kedua fungsi utd blk dalam menyelenggarakan tugas sebagai ana dim maksud dalam punyai fungsi pelayanan sebagai berikut; penyusunan program kegiatan pengen tangan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja; pengelolaan san ketatausahaan; penyiapan bah pelaksanaan kerja sam lintas perangkat daerah, lintas pem perintah daerah dan lintas pem perintah sat serta non pem perintah. pelaksanaan bim ringan pelatihan dan pem dagangan bagi calon tenaga dan pencari kerja. pelaksanaan pengkajian, inventarisasi dan identifikasi pelatihan kerja. pelaksanaan pem ajaran sosialisasi dan penyuluhan; pem berikan rekor endash dan sertifikasi; dan penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas bagian ketiga struktur organisasi tru organisasi utd blk terdiri dari: kepala utd blk; sub bagian tata usaha; dan kelompok jab atan fungsional. tru organisasi utd blkkepala utd sebagai ana dim maksud dalam punyai tugas pokok mem pimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam penyelenggara layanan pelatihan dan pem bersamaan bagi tenaga kerja, struktur tenaga pelatihan daerah. ntuk melaksanakan tugas pokok sebagai ana dim maksud pada kepala utd punyai fungsi: penyusunan program kerja utd blk; pem binaan dan meningkatkan kem puan para pegawai dalam lingkungan utd blk; pengordinasian dan mengendalikan sem kegiatan penyelenggaraan layanan utd blk; penyusunan rekor endash hasil pelatihan kerja; pelaksanaan adm ilustrasi utd blk; dan pengevaluasian hasil kerja utd blk. uraian tugas sebagai ana dim maksud pada sebagai berikut: melaksanakan penyusunan program kerja, usulan dalam rencana strategis, rencana kerja tah rencana pengadaan, rencana anggaran kas utd blk; membagi tugas kepada baw bahannya; bina dan meningkatkan kem puan para pegawai lingkungan utd blk; melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan sem kegiatan penyelenggaraan layanan utd blk; melaksanakan adm ilustrasi utd blk; menyiapkan bahan bahan kebijakan teknis terkait utd blk; melaksanakan dengan asan lingkup utd blk; melaksanakan evaluasi hasil kerja utd blk; melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkungan utd blk; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. bagian kedua sub bagian tata saha sub bagian tata saha pada utd blk punyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pem binaan adm ilustrasi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta rum tangga utd blk pada dinas tenaga kerja dan perindustrian kabupaten karimun. ntuk melaksanakan tugas pokok sebagai ana dim maksud pada sub bagian tata saha punyai fungsi: menyusun program kerja utd blk; bina dan meningkatkan kem puan para pegawai dalam lingkungan utd blk; mengoordinasikan dalam mengendalikan sem kegiatan penyelenggaraan layanan utd blk; melaksanakan adm nitrasi utd blk; dan mengevaluasi hasil kerja lingkup subbagian tata saha. uraian tugas sebagai ana dim maksud pada sebagai berikut: melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan program kegiatan; membagi tugas kepada baw ahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan pengelolaan adm ilustrasi rat menyurat, kepegawaian, dan keuangan; mengelola pelaksanaan uru san sarana, prasarana dan rum tangga; melaksanakan koordinasi lingkup internal maupun eksternal; mengevaluasi hasil kerja utd blk; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. sub bagian tata saha sebagai ana dim maksud pada diri pin oleh kepala sub bagian yang berada dibawa dan bertanggungjawab kepada kepala utd. bab kelompok jabatan fungsional kelompok ata fungsional pada utd balai latihan kerja punyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas utd sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. bab vii tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala utd blk wajib: melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sam baik lingkungan internal maupun eksternal; melaksanakan mengkoordinasikan kepada baw ahan, berikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksana tugas baw ahan; melaksanakan sistem pengendalian internal; melaksanakan dengan asan pelaksanaan tugas baw ahan masing masing; dan menyiapkanblk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan direktorat jenderal pem binaan pelatihan dan produktivitas kementerian ketenagakerjaan republik indonesia; balai besar pengen tangan latihan kerja kem entertain ketenagakerjaan republik indonesia; unit pelaksanaan teknis usat balai latihan kerja; dinas ketenagakerjaan provinsi; dunia sah dan dunia industri; dinas instansi terkait daerah; bpjs ketenagakerjaan; dan lembaga latihan kerja asta b rsa kerja khusus lembaga pendidikan. bab viii pembiayaan segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas utd blkkepulauan riau; anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten karimun; dan sum ber lain yang sah dan tidak mengikanutup ditetapkan tanjung balai karim pada tanggal januari bupati karim ufs diundangkan tanjung balai karim pada tanggal januari merah kabupaten karimun,struktur organisasibupati karimun,
bupati karimun provinsi kepulauan riau peraturan bupati karimunk alias realisasi penerima aan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dengan berdasarkan ketentuan peraturan dae rah nomor ahun tentang pajak daerah, bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi adm inisiun, perlu berikan pem belasan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2) ahun bahwa berdasarkan perti tangan sebagai ana dim maksud dalam diatas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang penghapusan sanksi inisiatif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ahun sam pai dengan tahun kabupaten karimun. mengingat undanganaturan pelaksanaanun nomor sebagai ana telah diubah denganun nomor ahun tentang pem bentukan dan susunan perangkat daerah lembaran daerah kabupaten karimun usulan organisasi dan uraian tugas badan daerah berita daerah kabupaten karim. bab ketentuan umum alam ati ini dengan: daerah ate krim un. erin tah daerah erin tah aten krim un. rim daerah ise daerah aten krim un. kepala adan atan daerah adalah kepala adan pendapatan daerah ate krim un. ajak erk than yang selanjutnya disebut dengan belasan denda alah belasan ajak esai taa lib yang rte dim manfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kaw asan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertama tangan. bumi adalah perm bukaan bum yang meliputi tanah dan perairan kedalam perairan kedalam laut. subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau adan yang secara nyata punyai atu hak atas bumi peroleh manfaat atas bumi,punyai suatu hak atas bumi dan atau peroleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, peroleh manfaat atas bangunan. tahun pajak adalah jangka waktu yang lam anya (satu) tahun kalender. pajak yang terutang adalah pajak yang haru dibayar pada atu saat, dalam inisiatif adalah sanksi berupa pem bayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat ketela batan pem bayaran pajak, berupa bunga yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat ketela batan pem bayaran pajak. urat pem beritahukan pajak terutang, yang selanjutnya disingkat spot, adalah rat yang digunakan untuk beritahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak. tempo adalah batas waktu pem bayaran pbb p2 setiap tahunnya. bab pemberian penghapusan sanksi administratif dalam rangka penanganan piutang pbb p2 dan tuk meringankan beban wajib pajak melaksanakan kewajiban perawakannya serta tuk meningkatkan penerima aan pbb p2, bupati dapat menghapuskan sanksi adm inisiatif. penghapusan sanksi adm inisiatif sebagai ana dim maksud pada dilakukan terhadap sanksi adm inisiatif pbb dari tahun sam pai dengan tahun asal penghapusan sanksi adm inisiatif diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pem bayaran dalam jangka waktu mulai tanggal maret sam pai dengan desember alam wajib ajak ela telah tan sem ber san inisiatif tetap berlaku sesuai dengan tata cara pemberian penghapusan sanksi administratif istri tif alam asal erik ila wajib ajak ela ara pok p2 sam istri tif pbb atas melalui sistem info asi pbb p2. peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal areaiii bab penutup ditetapkan tanjung balai karimun pada tanggal bupati karim1 diundangkan tanjung badai i\inipun pada tanggal merah kabupaten karimun uhd. firmansyah berita daerah kabupaten karimun tahun nomordengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karimun, bahwa dalam rangka penataan organisasi serta uraian tugas pada kecam atan dan kelurahan lingkungan pem perintah daerah dan dengan telah dilaksanakannya penataan kelam bagian serta adanya penyesuaian enklatur perangkat daerah perlu disusun peraturan bupati karim tentang usulan organisasi dan uraian tugas kecam atan dan kelurusulan organisasi dan uraian tugas kecam atan dan kelurahanklasifikasi, kodifikasi,m bentukan kecam atan selat gelam dan kecam atan sugi besar lembaran daerah kabupaten karim ahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang susunan organisasi dan uraian tugas kecamatan dan kelurahan un. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten karimun. kecam atan adalah kecam atan lingkungan kabupaten karimun. adalah kepala kecam atan lingkungan pem perintah kabupaten karimun. kelurahan adalah kelurahan lingkungan pem perintah kabupaten karim un. lurah adalah kepala kelurahan lingkungan pem perintah kabupaten karim un. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan paragraf kecam atan kecam atan merupakan perangkat daerah yang punyai wilayah kerja tertentu dan diri pin oleh camat. berkedudukan baw dan bertanggung jaw kepada bupati melalui sekretaris daerah. sekretariat kecam atan diri pin oleh sekretaris kecam atan yang berkedudukan dibawa dan bertanggung jaw kepada camat. tiap tiap seksi diri pin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawa dan bertanggung jaw kepada melalui sekretaris kecamatan. tiap tiap sub bagian diri pin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawa dan bertanggung jaw kepada sekretaris kecam atan. paragraf kelurahan kelurahan sebagai perangkat kecam atan yang punyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pem perintahkan wilayah kelurahan yang diri pin lurah. lurah berkedudukan dibawa bertanggung jaw kepada camat. sekretariat kelurahan diri pin oleh seorang sekretaris kelurahan yang berkedudukan baw dan bertanggung jaw kepada lurah melalui sekretaris kelurahan. tiap tiap seksi diri pin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan baw dan bertanggung jaw kepada lurah. bagian kedua tugas pokok dan fungsi paragraf kecam atan kecam atan punyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pem perintahkan yang dili bahkan bupati kepada menangani sebagian san otonomi daerah. ntuk melaksanakan tugas pokok sebagai ana dim maksud pada kecam atan punyai si: pelaksanaan koordinasi kegiatan pem bersamaan masyarakat; pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan tenteram dan ketertiban pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan; pelaksanaan koordinasi pem peliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pem perintahkan tingkat kecam atan; pem binaan dan dengan asan penyelenggaraan pem perintahkan kelurahan; pelaksanaan pelayanan ketatausahaan kecam atan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pim pinang. paragraf kelurahan kelurahan punyai tugas pokok melaksanakan sebagian san pem perintah yang menjadi kew kenangan daerah yang dili bahkan bupati kepada lurah. ntuk melaksanakan tugas pokok sebagai ana dim maksud pada kelurahan punyai si: penyelenggaraan kegiatan pem perintah an, pem bersamaan masyarakat, kesejahteraan sosial serta ketentuan dan ketertiban sesuai kew kenangan yang dili bahkan bupati; melaksanakan pelayanan ketatausahaan kelurahan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pim pinang. bab iii susunan organisasi bagian kesatu kecam atan tipe usulan organisasi kecam atan tipe terdiri da; seksi pem bersamaan masyarakat; seksi kesejahteraan sosial; seksi lingkungan hidup; dan seksi tentram dan ketertiban. strukturdua kecam atan tipe usulan organisasi kecam atan tipe terdi, tentram dan ketertiban; seksi pem bersamaan masyarakat; seksi kesejahteraan sosial; dan seksi lingkungan hidup. trutiga kelurahan usulan organisasi kelurahan, terdiri dari lurah; sekretariat; seksi pem perintahkan, tentram dan ketertiban; seksi pem bersamaan masyarakat; dan seksi kesejahteraan sosial. tru organisasi kelurahan sebagai ana tercantum pada lam peran iii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab eselonisasi bagian kesatu kecam atan merupakan jab atan struktural eselon iii.a. sekretaris tipe merupakan jab atan struktural eselon dan sekretaris tipe merupakan jab atan seru ral eselon iv.a. kepala seksi kecam atan merupakan jab atan struktural eselon iv.a. kepala sub bagian kecam atan merupakan jab atan struktural eselon iv.b. bagian kedua kelurahan lurah merupakan jab atan struktural eselon iv.a. sekretaris lurah merupakan jab atan struktural eselon iv.b. kepala seksi kelurahan merupakan jab atan struktural eselon iv.braisan atan. uraian tugas sebagai ana dim maksud pada sebagai berikut menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian; melaksanakratuunitd seksi pem perintahkanpem perintahkan. uraian tugas sebagai ana dim maksud pada sebagai berikut tingkat kecam atan;pem perintahkan; menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis san pem perintahkswaujuh seksi tenteram dan ketertiban seksitenteram dan ketertiban. ntuk menyelenggarakan tugas sebagai ana dim maksud pada seksi tenteram dan ketertibantentuan dan ketertiban tingkat kecam atan; menyiapkan ahan penyusunan konsep kebijakan teknis san ketentuan dan ketertibaninformal pedagang kaki lima; melaksanakan tanda pelayanan minimal spm) bidang ketentuan dan ketertiban tingkat kecam atan daluraiaumumumum dan kepegawaian; melaksanakan saparaturrai, tenteram dan ketertiban tingkat kecam atan; melaksanakan koordinasi dengan satu kerja perangkat daerah dan instansi vertikal bidang penyelenggaraan pem perintahkan, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan; menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis san pem perintahkan, tenteram dan ketertibbidang pem perintahkan, tenteram dan ketertiban dalam penyelenggaraan pelayanan adm ilustrasi terpadu enam atan (paten);sah informal pedagang kaki liman tugas pokok dan ura1an tugas kelurahan bagian kesatu lurah lurah punyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pem perintahkan yang dili pakan oleh cam sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pem perintahkan lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan. uraian tugas sebagai ana dim maksud pada sebagai rik menyusun rencana dan program kerja kelurahan; menyelenggarakan tugas tugas pem perintahkan dan pem perintahkan kelurahan; menyelenggarakan kegiatan pem perintahkan, pem bersamaan masyarakat dan kesejahteraan sosial serta ketentuan dan ketertiban sesuai kew kenangan yang dili bahkan camat. melaksanakan pem binaan tenteram dan ketertiban, pem bersamaan masyarakat dan kesejahteraan sosial; melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka penataan dan pem binaan; melaksanakan pelayanan ketatausahaan kelurahpunyai tugas bantu lurah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pem perintahkan dan berikan pelayanan adm ilustrasi kepada seluruh eran at ap ratu kelurahan. uraian tugas sebagai ana dim maksud pada sebagai rik menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan; mengelola adm ilustrasi serum ahtanggaan dan kearsipan; mengelola adm ilustrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; menyusun doku perencanaan kelurahan; melaksanakan pelayanan adm inisiatif kepada seluruh kerja lingkungan kantor kelurahan; menyusun neraca keuangan dan barang milik daerah lingkungan kelurahan; melaksanakan koordinasi dan kerjasama bidang tugasnylurah dalam menyiapkan bah perencanaperintahkan, tenteram dan ketertiban; menyiapkan bahan perum san program dan pem binaan penyelenggaraan pem perintahkan, tenteram dan ketertiban; menyusun program dan penyelenggaraan adm nitrasi kependudukan dan catatan sipil; melaksanakan lay kepada masyarakat dal bidang pem perintahkan, tenteram dan ketertiban; melaksanakan regnum bulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bah pem binaan pem perintahkan, tenteram dan ketertiban tingkat kelurahan; melaksanakan regnum bulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bah kebijakan teknis bidang pem perintahkan, tenteram dan ketertiban tingkat kelurahan; melaksanakan pelayanan data dan informasi bidang pem perintahkan; melaksanakan fasilitasi san pertanahan wilayah kelurahan; melaksanakan fasilitasi hubungan tar lembaga, baik lem bagi pem perintah maupun lem bagi asta masyarakat wilayah kelurahan; melaksanakan pem binaan organisasi sosial kem asyarakatan dan lem bagi kem asyarakatan lainnya serta koordinasi dan fasilitasi pem bentukan lem bagi kem asyarakatan wilayah kelurahan; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan pem karan pem bentukan ata penggabungan dan rw, serta pem pilihan ketua wilayah kelurahan; melaksanakan bim ringan dan fasilitasi terhadap rt rw wilayah kerja kelurahan; melakukan koordinasi dan pem binaan kesatuan pelindung masyarakat (lintas) wilayah kerja kelurahan melalui sistem team anan lingkungan agar tercipta rasa dan tenteramlurah dalam menyiapkan perencanaan,bersamaan masyarakat; menyiapkan bahan penyusunan program dan pem binaan bidang pem bersamaan masyarakat; melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pem bersamaan masyarakat; pelaksanaan dan fasilitasi pem binaan pem bersamaan masyarakat; melakukan dengan asan dan fasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat; mengkoordinasikan pelaksanaan pem bangunan dayakesejahteraan sosial kesejahteraan sosial punyai tugas bantu lurahnyusun rencana dan program kerja seksi kesejahteraan sosial; menyiapkan bahan penyusunan program dan pem binaan bidang kesejahteraan sosial; melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial; pelaksanaan dan fasilitasi pem binaan sosial budaya masyarakat; melaksanakan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya; melaksanakan pem binaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan melaksanakan pem binaan organisasi kepe udaan, kesenian, olahraga dan pem bersamaani tata kerja dalam melaksanakan tugasnya cam at, lurah, sekretarisasing m asing maupun antara organisasi kecam atan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok asing asing. setiap pim pinang satu organisasi wajib mengawasi baw bahannya asing asing dan apabila terjadi penyair pangan agar enam pinang satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan baw bahannya asing m asing dan berikan bim ringan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas baw ahan. setiap pim pinang organisasi wajib patuhi, mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan asing m asing serta enam pakan laporan berkala atau sew waktu w waktu sesuai kebutuhan. bab ketentuan lain lain jenjang jab atan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan peraturaka peraturan bupati karim nomor tahun tentang usulan organisasi dan uraian tugas kecam atan tipe dan kelurahan berita daerah kabupaten karimhp. fj^manaktugas bupati karimunbupati karim tugas lampiran iiilurahan bupati karimun tugas
enim bang: mengingat:gembangan anak usia dini holistik integratif kabupaten karimun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karimun, seb daya sia card rod tif eru asar seh perlu berlin diri bersifat listrik integratif; jam din perlu esh gizi, berlin gan seja tera ila secara sim lta sistem tis, elu teri terasi dan sin ela ela erk gan nak sia ini holistik negatif perlu itu dalam peraturan bupati; erd asar tim gan seb alam perlu eta peraturan ati ten penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif kabupaten karimunutusan: tetapkarimun. bab ketentuan umum asal peraturan dengan: daerah ati krim un. retoris daerah retoris daerah aten krim un. erw wakilan rakyat daerah ela isin dprd erw wakilan rakyat daerah aten krim un. enam atan enam atan aten krim un. ayan sela ise ayan aten krim un. kepala ayan sela seb kepala ayan abu paten krim un. nak sia ini seja alam (enam elon alam lahir, lahir sia (du delapan hari, (satu) (dua pat) (dua) (enam nak sia ini sela isin paud alah itu sejak lahir (enam ila lalu brian eru erk roh milik sia dalam leb lanjut paud elon pok erm ain tip nak, atu athfal lain sederajat. nelayan terpadu sela seb osman alah kelola dan seen dari, oleh era dalam even erd anak erik dalam peroleh ela sar resep tia bayi. keluarga alita sela isin bkb alah lay eru eta team ilan orang kota elu arga erik tim alam berbagai erk kaitan dan nak egaliter sela isin tas ela sia erik draw atan relid gan agi (tiga) (delapan) holistik seca harfiah erh sistem seca seb sek ian segaris tid term isa term perkdan terintegrasi. keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dari suami, dan atau ibu angkat. pengasuh pengganti adalah orang tua atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak. parenting adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumbfitas seperti memberi makan (nourishuing), memberi petunjuk (guiding), dan melindungi (protectiorang lain secara fisik maupun emosional, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan dari pihak pihak yang terkait. bab tujuan dan prinsip asal paud porselen paud term esia card ceria era lak lia. paud adalah: term sse seca klip gizi, oral sio seh erk seca tim elon ur; berlin dari seg era ela era ita berada; porselen ela seca teri terasi dan sela tar lem terkait, isi wilayah; term itm term ait itu oran elu arga, erin tah daerah alam paud hi. paud rin sip seb erik ela elu teri terasi itu dini dilayani seca sia term ela sistem tik tren lin mikro, makro klip gizi, berlin pen ela erk mesin itu ela dib erik seca agar ar b terjadi term dini; ela isk rim asi itu ela latar elak sia agam peta (delapan) itu tita draw atan gizi, tim erm ain istria erb bicara berlin gan ela termed ikan terjun serta diterima oleh elon syarak at; fisip itu erd anak sek itar lin ela sia dini; erb sis seru tif itu lokal bersifat dal ela kegiatan erm ain anak; elo erin itu ija lin sek tor sta erin isa terkait. bab iii strategi, sasaran, dan penyelenggaraan bagian satu strategi asal strategi paud hi, meliputi: ela itm asi kerjasama tar orang daerah lem yemen gara org isa terkait; sita eten kad bkb, osman even lem paud, ten paud; even klorin eval asi; even paud daerah; even karakter dini. bagian dua asal paud hi, adalah: syarak at; kad osy bkb, paud, aan sejak terapan keluarga; yemen ela ten ela perangkat daerah terkait; regu tinggi, isa profesi, isa isa sik ssa lem bagian tiga penyelenggaraan asal yemen garapan paud ila oleh erin tah daerah seb berikut: ela ela dini; ela permisi; ela adik asi; erik ela tih yemen gara ten aga ela ten bkb. asal nelayan paud seb dal asal meliputi: lay pen lay gizi peran atan; berlin gan dan seja tera revisi seb dal asal eru term yemen gara paud daerah. advokasi seb dal asal alah strategi para gam term even garapan kegiatan paud daerah. pelatih seb dal asal ila leh eran daerah term ait gan ela seb lay seb dal asal yat a,m elips ti: paud; lay paud; uru aga didikan paud. lay gizi draw atan seb alam asal yat meliputi: ela keluarga; lita reproduksi; term era card as; layanan seb alam asal fc, meliputi: anak; elu arga ela tem sita keluarga. layanan berlin seb alam asal yat ela berlin gan term nak. layanan sejak terapan seb alam asal ela silika peroleh ela ira art titan asal yemen garapan ela paud daerah ila seca teri terasi, sin erg is, erp orm stan ar, rose kriteria tela tetap yemen garapan ela holistik negatif ila leh paud. alam paud tid ela ela din listrik negatif seca mandiri ila seca teri terasi gan bkb osman alam ela even garapan sia listrik teg tif seb alam erin tah daerah kerjasama regu tinggi, isa profesi, isa isa lem syarak at. bab tugas pengen tangan anak usia diniholistik integratif asal ran even rain paud daerah gas. seb berada serta jaw ati. seb sela peta pati. asal paud sebagaimana dimaksud dalam tugas: sik bijak gem gan nak sia ini listrik teg tif daerah; sik ren program kegiatan ngaran paud orang daerah terkait; lisa aya alam ran ela paud daerah; sik paud daerah; dan even vok asi alam ran paud daerah. asal elan cara sek retreat sio ila oleh as. sek retreat seb dip oleh etu ija leh kepala as. sek retreat erik tek istri sik tin kabupaten. sek retreat seb t(l)d peta retoris daerah. bab tanggung jawab asal yemen garapan paud eru jaw era erin tah daerah erin tah dan syarak at. yemen garapan ela paud ila seca teri terasi, sin erg is, erp orm sta rose kriteria tela tetap erin tah at. asal serta even garapan paud daerah. serta jaw yemen garapan paud tin eca kepala etan ggu jaw yemen garapan paud tin esa elu asal jaw erin tah daerah seb asal ila oleh: klip seb asal esh seb dalam asal sia gen alian keluarga eren erd ayan trem berlin gan nak yan seb alam asal sipil seb alam asal erd ayan syarak yan seb alam asal dan entertain agam layanan sebagai ana dim maksud dalam dan ela jaw seb sik oleh retoris daerah. seb alam asal ela silika si, vok asi, gem gan gem gan nak sia ini tin eca asal erin tah esa seb alam asal ela ela silika si, gan tek is, revisi, vok asi, ela tih gelap oran term ait gem gan nak sia ini holistik negatif esa bab peran serta masyarakat asal syarak berperan serta alam yemen garapan gem gan nak sia ini holistik negatif aik seca peran gan kolom isasi. eran serta seb ila melalui: brian iran term ait keb bijak gem gan nak sia ini holistik integratif; rlu terkait gem gan sia ini holistik integratif; gem gan nak sia ini holistik integratif; tem bagi gan sia ini holistik integratif. eran serta seb ila ten ratu ran eru bab kerjasama dan kemitraan asal perintah daerah alam even garak gem gan nak sia ini holistik integratif ola ija citraan ratu ran eru bab vii pelaporan asal tua gelap ork yemen garapan gem gan nak sia listrik integratif ati seca erk ala alin sed (satu) kali dal sew ila perlu bab viii pembiayaan asal perlu bagi yemen garapan gem gan nak sia holistik negatif anggaran elan daerah lain tid gik at. bab penutup asal peraturan elak tan gagal agar setia oran eta erin peraturan ini eta dal berita daerah aten rim ditetapkan tanjung balai karimun pada tanggal maret diundangkan tanjung balai karimun pada tanggal maretdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karimun menimbang rin ria ari aji tiga kelas ara, rim siu rim rlu ria aji etis ara rim rin rimkuan tan singingi dan kota ataatas baran negara republik indonesia ado sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten karim berita daerah kabupaten karimuntahun anggaran berita daerah kabupaten karim organisasi perangkat daerah yang disingkat opd adalah lembagapenerima undangan adalah warga negara yang penuhi persyaratan tertentu menerima penghargaan penghobi atan dari negara dalam bentuk pem berikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangdan atas namyang bersua ber dari doku pelaksana anggaran. surat perintah pencairan perintah daerah daerah dengan perhatikan kem puan keuangan daerah. bab aparatur negara; pns yang dipekerjakan luar instansi pem perintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi dilingkungan pem perintah daerah; calon pns; ppp; pegawai non pegawai aparatur sipil negara; dan pim pinang adan layanan umum daerah (blue); dan pejabat negara. pegawai non pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf adalah arga negara indonesia; pendanaan belanja pegawainya bersua ber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan diangkat oleh pejabat yang memiliki kew kenangan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat negara sebagai ana dim maksud pada terdiri atas bupati dan wakil bupati; dan pim pinang dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karim penerima undangan sebagai ana dim maksud pada meliputi anak, atau orang tua penerima tunjangan tam undangan yang mengatur mengenai pem berikan tunjangan tam bahan penghasilan bagi pensiun pns; ari aya aji tiga kelas alam asal tid erik pns alam asal alam hal: lain itu rin jin leh tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pns dan ppp terdiri atas gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan ata atau tunjangan dan (lim persen sila rinjab atan atau tunjangan dan lima puluh persen tam bahan penghasilan rin tunjangan hari raya bagi pegawai non aparatur sipil negara adalah sesuai dengan nilai anggaran yang tercantum dalam doku pelaksanaan anggaran ahun anggaran pada asing m asing opd. tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pim pinang ana dim maksud dan huruf g,paling banyak sebesar undangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada pns pada blue tersebut yang jab atan pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jab atan ata tunjangan tunjangan hari raya dan undangan gaji ketiga belas bagi pim pinang dan anggota dprd paling banyak sebesar kaum lasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jab atan pim pinang inisiatif pim pinang dsebesar penghasilan (satu) bulan gaji terusanundangan hari raya dan gajiapril ahun bab iii gaji ketiga belas sebagai ana dim maksud dalam dibayarkan paling cepat pada bulan juli. dalam hal gaji ketiga belas sebagai ana dim tahun pejabat penandatangan spm mengajukan spm tunjangan hari raya dam gaji ketiga belas kepada mpelaksanaan peraturan bupati ini dibebankan pada apbd kabupaten karim un pada tanggal april karimun diundangkan tanjung balai karimun pada tanggal plh. sekretaris daerah kabupaten karimun junaidi berita daerah kabupaten karimun tahun nomor
bupati karim peraturan bupati karimu, perlu menetapkan peraturan bupati karim. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksudkanabupaten karimudaerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan beserta perlengkapannya dan rumah dinas anggota beserta perlengkapannyakendaraan dinas bagi pimpinan dprd dan sebagai tunjangan kesejahteraan bagi anggota dprd. appraisal adalah penafsiran nilai atas suatu harta kekayaan yang berbentuk tanah, bangunan, mesin dan harta kekayaan lain. bab tujuan pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasitunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dprd diberikan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan dan kendaraan dinas bagi pimpinan dprd tunjangan perumahan bagi anggota dprd diberikan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota dprd. pemerintah daerah dapat menyediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi bagi anggota dprd. tunjangan perumahan danpimpinan dprd akan dihitung dan ditetapkan apabila pimpinan dprd tidak lagi menempati rumah negaraperumahan anggota dprd adalah sebesar rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang. dalam hal pemerintahan kabupaten karimun telah dapat menyediakan rumah negara beserta perlengkapannya bagi anggota dprd, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan sejak anggota dprd menempati rumah negara dimaksud. bab besaran tunjangan transportasi besaran tunjangan transportasi pimpinan dprd akan dihitung dan ditetapkan apabila pimpinan dprd tidak lagi menggunakan kendaraan dinastransportasi anggota dprd adalah sebesar rp. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang. besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam dan dihitung oleh pemerintah daerah melalui appraisal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan minimal (satu) kali dalam (tiga) tahun. bab pembiayaan biayasekret daerah kabupaten karimun,engan diundangkannya peraturan daerahsunan perangkat, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap nom enklatur jab atan lingkungan satuan polisi pamong praja. mengingat undang undang nomor tturan polisi pamong prasebagai aanbupati karim nomor ahun tentang usulan organisasi dan uraian tugas adan daeraheberapa ketentuan peraturan bupati karim nomor berita daerah kabupaten karim ahun nomor diubah sebagai rik ketentuan diubah,menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban dan tenteram serta perlindungan masyarakat. kepala atur jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas tugas tertentu satpol pp. kondisi kerja adalah jawab atas pelaksanaan kegiatan mengajukan perm intan pem bayaran. surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat spm adalah doku tuk penerbitan urat perintah pencairan ana (sp2d)doku yang diterbitkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (ppid) selaku bendahara umum daerah (bud) tuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) berdasarkan spm. urat setoran pajak yang selanjutnya disingkat ssp adalah bukti pem aturan polisi pamong praja yang dibentuk tuk melakukan pem binaan dan dengan kum bulan anggota satpol yang terdiri dari beberapa orang yang diketuai oleh satu orang kom anda regu. anri adalah kom anda regu yang bawahi sepuluh orang anggota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut honorarium operasional ptt satpol berdasarkan kondisi kerja sebagai ana dim maksud dalam diberikan kepada pti dan peleton praja; anggota ptt satpol pp; dan anri pos penjagaan. besaran honorarium operasional sebagai ana dim maksud pada selanjutangan penemu pamannya dalam berita daerah kabupaten karimun. diundangkan tanjung balai karimtetapkan tanjung balai karim pada tanggal desemberkelancaran program national paralympic committee kabupaten semarang, maka perlu didukung dengan pemberian dana bantuan hibah dari pemerintah kabupaten semarang kepada national paralympic committee, sudah tidak sesuai dengan ketentubantuan hibah kepada national paralympic committeeini digunakan sebagai pedoman dalam pemberikabupaten semarang agar sesuai dengan mekanisme, maksud, tujuan dan sasaran penggunaannyacnn bagian hukum sekretariat serah kabupaten semarang, tema, kristina aryan nip. lampiranlatar belakang national paralympic committee kabupaten semarang mempunyai tugas yang salah satunya adalah membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi. setiap tahun national paralympic committee kabupaten semarang mempersiapkan para atlet dalam pelatihan yang berkelanjutan dan terarah untuk dapat memperoleh peringkat pada pekan paralympic nasional. guna mendukung target perolehan peringkat sebagaimana tersebut diatas, perlu adanya pemberian bantuan hibah kepada national paralympic committee kabupaten semarang. agar pemberian bantuan hibah untuk national paralympic committee kabupaten semarang dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk teknisnya agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. maksud dan tujuan maksud: sebagai pedoman untuk penggunadalam rangka persiapan mengikuti pekan paralympic nasional, sebagaisebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban, sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran, dan sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. tujuan untuk: meningkatkan motivasi atlet dan pelatih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan meringankan beban biaya dalam melaksanakan tugas national paralympic committee kabupaten semarang dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan prestasi olahraga. sasaran sasaran pemberian hibah adalah national paralympic committee. penggunaan bantuan penggunaan bantuan pemberian bantuan hibah kepada national paralympic committee kabupaten semarang adalah untuk: bantuan uang saku atlet dan pelatih kabupaten semarang, pelepasan kontingen, pendampingan saat event berlangsung, dan perlengkapan pendukung latihan. kriteria penerima bantuan kriteria penerima bantuan hibah adalah national paralympic committee kabupaten semarang dengan persyaratan sebagai berikut: memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas, dan tertib administrasi seperti buku, nobulan, buku tamu, daftar hadir, dan laporan pertanggungjawaban. mekanisme pemberian bantuan tata cara pengajuan bantuan national paralympic committee kabupaten semarangmbuat proposal permohonan yang diantaranya berisi uraian kegiatan beserta kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran berjalan dengan dihampiri: foto copy kepengurusan yang masih berlaku, foto copy nomor pokok wajib pajak national paralympic committee kabupaten semarang, cc. rencana kegiatan untuk tahun berjalan, perincian anggaran untuk kegiatan, dan foto copy rekening bank atas nama national paralympic committee kabupaten semarang. tata cara penyeleksipenyeleksian verifikasi terhadap usulan permohonan bantuan hibah. apabila berdasarkan verifikasi, dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuanntuanbantuan hibah dengan keputusan bupati. bupati semarang menetapkan daftar penerima bantuan hibah beserta besaran bantuan hibah dengan keputusan bupati. tata cara penyaluran bantuan penyaluran penyerahan bantuan hibah dari pemerintah kabupaten semarang kepada penerima bantuan hibah dilakukan setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah. penyaluran bantuan hibah diberikan melalui transfer rekening penerima bantuan hibah. nama rekening penerima bantuan hibah adalah national paralympic committee kabupaten semarang. national paralympic committee kabupaten semarang menyerahkan tanda terima atau akuntansi bermaterai cukuphibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penerima bantuan hibah berkewajiban menyampaikan surat pertanggungjawaban keuanganpaling lama (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan dengan dihampiri: naskah perjanjian hibah, perincian penggunaan anggaran, akuntansi dan nota tanda terima pembayaran jasa, akuntansi dan nota tanda pembelian barang, surat pembayaran pajak, daftar penerimaan uang saku uang transport barang perlengkapan, dan laporan pelaksanaan kegiatan. selain surat pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf penerima bantuan juga berkewajiban menyampaikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan dengan anggaran yang dimintakan bantuan hibah setiap (enam) bulan sekali kepada kepala dinas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga kabupaten semaranghibah dilaksanakan oleh kepala dinas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga kabupaten semarang, dan
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati semarang, menimbang: aa. bahwa dengan telah ditetapkannya keputusan bupati semarang nomor peg tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pengawas dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan lingkungan pemerintah kabupaten semarang, perlu memberikisebutkan bahwa, bahwa ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka perlu mengatur mengenai:pemberian tunjangan besaran tunjangsetara dengan jabatan pengawas yang setingkat. besaran tunjangan bagi pejabat fungsional yang merangkap jabatan struktural kemudian dilantik kembalifungsional sebesar yang diterima sebelumnya. tunjangan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan mulai bulan januari tahun sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penghasilan penyetaraan jabatan. dalam hal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam belum dianggarkan dalam rekening tunjangan fungsional pegawai negeri sipil, maka dapat diberikan melalui rekening tunjangan strukturalsa bagian hukum sekretariat telah kabupaten semarang, seks celana keras , kissing aryan nip."
bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan dalam bidang kesatuan bangsa dan politikyang memiliki peran penting dalam pembangunan kabupaten semarang, pemerintah daerah perlu memberikan hibah; bahwa petunjuk teknis perri; regulasi yang ada makabupati semarang, dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbntang nomor tahun peraturan bupati semarang provinsi! jawa tengah bupati semarpetunjuk pelaksanaanbantuan babketentuan umum babmenetapkan memutuskalinan sesuai lengan aslinya e~~bagian hukum kabupaten semarang, berita daerah kabupaten semarang tahun nomor \.{. djarot supriyanto ttd. sekretaris daerah kabupaten semarang, diundangkan ungaran pada tanggal ngesti nugraha ttd. bupati semarang, ditetapkan ungaran pada tanggal agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengulangan peraturan bupati ini lengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten semaranghibah kepada badan, lembaga clan organisasi kemasyarakatan dalam bidang kesatuan bangsa clan politikketentuanpenutup bab iii: sebagai pedomandan sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban. maksud dan tujuan latar belakang sesuai rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten semarang tahun visi (dua puluh) tahun kabupaten semarang yaitu kabupaten semarang yang adil, mandiri, dan sejahtera. salah satu kebijakan dalam mencapai visi atas adalah meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. pemerintah kabupaten semarang menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat salah satunya adalah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berperan untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui berbagai pembinaan, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatansalah satu upaya dukunganuntuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upayabah dan dalam dan lampu ran peraturan bupati semarang nomor " \ tahun tentang petunjuk teknis pemberian kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan bidang kesatuan ban gsa politik kabupaten semarangmemiliki kepengurusan daerah; memiliki keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat; dan kriteria penerima bantuan penggunaan bantuan hibah yang diberikanuntuk: membiayai operasional dan atau pelaksanaan kegiatan; dan mendukung pembangunan dan atau renovasi, pengadaan perbaikpenggunaankriteria bantuan sasaran penerima hibah meliputiasaranmemberikan kepastian hukum dalamtata cara penyaluran bantuan;dan kesatuan bangsa dan politikdan kesatuan bangsa dan politik kabupaten semarang melakukan verifikasi terhadap permohonan usulan bantuan proposal; apabila berdasarkan verifikasi dari badan kesatuan bangsa dan politikh. tata cara pengajuan bantuanmengajukan permohonan kepada bupati semarang melalui kepala badan kesatuan bangsa dan politik; rencana anggaran biaya; susunan kepengurusan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;dan foto copy rekening bank atas nam. mekanisme pemberian bantudaerah; dan memiliki sekretariat tetap daerah;kesatuan bangsa dan politik kabupaten semarang;pengawasan pengawasan dan sans!dan kesatuan bangsa dan politik;dengan ketentuan peraturan perundang undangan; laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian penggunaannya;dan laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan. penyaluran hibah diberikan melalui transfer dari rekening perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan kepada rekening penerima hibah pada bank yang ditunjuk; nama rekening penerima hibah adalah nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan; dan menyerahkan tanda terima atau akuntansi bermeterai cukup. ngesti nugraha ttd. bupati semarang,digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, agar tercapai hasil kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangantambahan lembaran daerah kabupaten hulu sungai selatanhulu sungai selatan daftar tabel tabel definisi sarana air minum dan sanitasi yang layak improved . tabel pembagian dan luas wilayah kabupaten hulu sungai selatan tabel jumlah penduduk tahun dan proyeksi tahun kabupaten hulu sungai selatan . been tabel jumlah rumah tangga menurut sumber air minum tahun tabel jumlah rumah tangga menurut jenis sarana sanitasi tahun tabel perkembangan kinerja pelayanan amp kabupaten hulu sungai selatan tahun .o.coor wco womoomommmalnana tabel permasalahan mendesak air minum. tabel permasalahan mendesak sanitasi sektor air limbah. tabel permasalahan mendesak sanitasi sektor persamaan. tabel permasalahan sanitasi sektor drainase. jcooou. tabel permasalahan mendesak sanitasi sektor pubs . tabel tantangan pengembangan air minum m.j.oe tabel tantangan pengembangan sanitasi sektor air limbah. tabel tantangan pengembangan sektor persamaan . tabel tantangan pengembangan sektor drainase . jjj.i.id. tabel tujuan dan sasaran pelayanan amp jangka menengah. tabel rekapitulasi penambahan cakupan akses terhadap air minum sampai dengan tahun .o.oo wooommmannlnnanaa tabel proyeksi kebutuhan air minum kabupaten hulu sungai selatan sampai dengan tahun .e.oo woo mana tabel tujuan dan sasaran pembangunan amp jangka menengah kabupaten hulu sungai selatan tahun . tabel program dan kegiatan bidang air minum . tabel program dan kegiatan bidang sanitasi . tabel analisis kebutuhan investasi pelayanan air minum. tabel analisis kebutuhan investasi pelayanan sanitasi. tabel rencana pembiayaan .eeeeee tabel formulir pemantauan dan evaluasi rad amp . daftar gambar gambar wilayah administrasi kabupaten hulu sungai selatan. bab pendahuluan latar belakang dalam rangka mewujudkan pada pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam rpm mengingat tahun merupakan tahun terakhir masa berlakunya rpm maka kebijakan ini tentunya harus dilanjutkan dan menjadi muatan dalam penyusunan rpm yang akan menjadi dasar atau dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis renstra) kementerian lembaga k l). berdasarkan data susunan, bps) hingga tahun capaian untuk air minum layak baru sekitar sedangkan untuk sanitasi sebesar berkaitan dengan hal itu, maka perlu dilakukan percepatan melalui kegiatan fasilitasi kepada pemda. pemerintah daerah dapat mengintegrasikan berbagai program prioritas dan kebijakan nasional bidang air minum dan sanitasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. selain sebagai perwujudan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional, hal ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam undang undang tahun tentang pemerintahan daerah. sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan undang undangpemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. pada lainnyabahwa universal access pada prinsipnya adalah pemenuhan hak warga atas layanan dasar yang diamanatkan dalam sesuai jenis dan mutu layanan yang ditetapkan dalam spm nya. untuk mendukung percepatan pemerintah daerah dalam menuju persen akses aman air minum, persen kawasan permukiman kumuh, dan persen sanitasi layak, pemerintah kabupaten perlu memiliki kebijakan yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta csr). dengan demikian belanja daerah untuk pemenuhan spm tersebut mutlak harus diprioritaskan, maka pemerintah kabupaten harus menyusun strategi, program dan skema pembiayaan untuk penyediaan akses air minum dan sanitasi tingkat kabupaten. masa depan kita semua berharap sudah tidak berkutat lagi dengan persoalan persoalan yang diakibatkan oleh buruknya layanan air minum dan sanitasi. melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat menekan angka kesakitan terkait sehingga dapat menurunkan biaya pengobatan dan biaya biaya lainnya yang timbul. peningkatan akses pada air minum aman dan sanitasi yang memadai secara langsung dapat mengurangi jumlah pasien rumah sakit setiap daerah, karena kualitas kesehatan masyarakatnya yang membaik. kualitas sumber daya manusia sdm) juga akan meningkat, yang tercermin pada peningkatan indeks pembangunan manusia (ipm). masyarakat yang memiliki akses baik pada air minum dan sanitasi cenderung memiliki kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik. sementara sektor ekonomi, pembangunan air minum dan sanitasi berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. jadi kita tidak hanya bicara soal akses, melainkan lebih luas lagi, yaitu masa depan bangsa. dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam melaksanakan mandatnya untuk pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi tingkat kabupaten menuju akses,salah satu instrument kebijakan tersebut adalah rencana aksi daerah bidang air minum dan penyehatan lingkungan rad amp).sebagaiagar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, rad amp ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program kegiatan dalam rad amp mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen rkd dan apbd dan atau rpm, bagi kabupaten yang sedang menyusun rpm. selanjutnya pemerintah kabupaten nantinya dapat melakukan kajian ulang terhadap rpm dan renstra skpd mengenai pemuatan kebijakan amp seperti yang tertuang dalam rad amp, sehingga pemerintah kabupaten dapat melaksanakan kebijakan amp secara berkelanjutan. rad amp mempunyai fungsi sebagai berikutistematika penyusunan rad amp adalah sebagai berikut: bab.bab. kondisi umum pencapaian, permasalahan dan tantangan kondisi saat ini permasalahan tantangan bab. iii isu strategis, arah kebijakan dan strategi isu strategis arah kebijakan strategi pencapaian bab. kebutuhan investasi perkiraan kebutuhan investasi rencana pembiayaan bab. pemantauan dan evaluasi mekanisme pemantauan dan evaluasi rad amp formulir pemantauan dan evaluasi rad amp. bab. vii penutupdan 9g.protected spring well air tak terlindungi) sumur terlindungi) vendor provided water collected rain water (air air dari hujan) penjual pedagang) water disinfected the point bottled water air use kemasan) water provided tanker truck (air dari tanker truck) sarana improved layak improved") tidak layak sanitasi sewerbab kondisi umum pencapaian, permasalahan dan tantangan kondisi saat ini kabupaten hulu sungai selatan merupakan salah satu kabupaten wilayah provinsi kalimantan selatan, yang terletak pada dan 1159bt. adapun batas batas administratif kabupaten hulu sungai selatan sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kabupaten hulu sungai selatan dan kabupaten hulu sungai utara, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten hulu sungai utara dan kabupaten tapin sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten tapin, dan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten banjar dan kabupaten kotabaru. wilayah administrasi kabupaten hulu sungai selatan beserta batas administrasinya ditunjukkan pada gambar gambar wilayah administrasi kabupaten hulu sungai selatan ternate selatan dinas pekerjaan umum nan os1) kandangan kode pos tahun anggaran pai peta peta wilayah administrasi l0mamak aah, aan skala sang been ona end serat dan grid utm ta tt peta orientasi fp, lan ab. barito tak lia kab. hulu sungai tengah pel keterangan ibukota kecamatan desa bataskabupaten ' batas kecamatan sungai danau jalan arteri kolektor lokal kecamatan rangkiang daha barat daha selatan ieee daha utara kalumpang ieee kandangan ab. barito kuala ieee loksado bee padang batung ieee simpul sungai raya kab. tapin inn telaga langsat sini citra satelit aster tahun rtrw prov kalimantan selatan same kab. kotabaru kab. banjar ab. banjar fasa dang tmn kab. tanah bumbu atau dengan sebutan lain, sebab badan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunsumber air minum yang layak adalahluas wilayah kabupaten hulu sungai selatan seluas t1. km2, yang terbagi pada (sebelas) wilayah administrasi kecamatan dan terdiri dari (seratus empat puluh empat) desa dan (empat) kelurahan, dengan pusat pemerintahan sekaligus ibukotanya yaitu kota kandangan. tabel pembagian dan luas wilayah kabupaten hulu sungai selatan tuas km2) padang batung loksado telaga langsat rangkiang sungai raya simpul kalumpang o daha selatan daha barat a02 daha utara jumlah yaa dias sumber kabupaten hulu sungai selatan dalam angka jumlah penduduk kabupaten hulu sungai selatanhulu sungai selatan kecamatan tahun batung loksado langsat rangkiang sungai raya simpul 1s. \|1s. kalumpang daha selatan\| daha barat sumber bps, kabupaten hulu sungai selatan dalam angka data diolah) berdasarkan rincian tabel diatas jumlah penduduk kabupaten hulu sungai selatanhulu sungai selatan,nya, capaian kinerja pelayanan air minumsumber air minum tahun perpipaan perpipaan jumlah kecamatan dam non sum sumur mata total dam bor gali air sungai (unit) padang batung oos\| so11 loksado telaga langsat 10a\| rangkiang o27\| 27o\| a2a\|is7a\| o\| kalumpang 9so\| daha selatan daha barat daha utara jumlah sumber data capaian spm air minum tahun sanitasi status capaian kinerja pelayanan sanitasi kabupaten hulu sungai selatan, rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan, dannimasinya, capaian kinerja pelayanan sanitasijenis sarana sanitasi tahun jamban iemaiban jawab jumlah kloset flengsensan umum jumlah akses abs belum no\| kecamatan pribadi geng akses sharing kk) (kk) jiwa) \|(( kk) jiwa)\| kk) (kk) padang .57a\| e7o\| es5\| s99\| batung 374a\| telaga langsat\| kalumpang paha selatan gg9\| jumlah sumber data web stem indonesia tabel perkembangan kinerja pelayanan amp kabupaten hulu sungai selatan tahuair minum yang layak perdesaan perkotaaot, sanitasi yang layak perdesaan perkotaan permasalahan air minum penganan air bersih saat ini yang menjadi masalah adalah keterbatasan debit air yang ada dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat kabupaten hulu sungai selatan, daerah rawa saat musim kemarau datang air menjadi sangat sulit sehingga perlu doping tangki air damrawa yang meliputi kecamatan daha utara, daha barat, daha selatan, sebagian kecamatan kalumpang dan sebagian kecamatan simpul. kondisi air rawa yang banyak mengandung zat besi fe)keperluan sehari hari. tabel permasalahan mendesak air minum sistem air minum permukiman: aspek jumlah penduduk kabupaten hulu sungai pengembangan selatan tahun sebesar jiwa atau sarana dan kk. sedangkan jumlah sambungan prasarana: rumah sr) dam kabupaten hulu sungai selatan adalah pengguna. user interface: kesimpulan akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai y6. jaringan perpipaan dam belum menjangkau disebagian besar wilayah yang ada, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat kabupaten hulu sungai selatan, pada saat musim kemarau datang air menjadi sangat sulityang dialiri sungai. kondisi air sungai yang banyak mengandung bakteri e.colimemenuhi keperluan sehari hari.belum optimalnya peran kpspams dan asosiasi spam perdesaan perundangan perundangan perda perlu perhal, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan dan penegakan belum adanya peraturan perundangan perda hukum: perlu perhal, dan lain lain) terkait retribusi air limbah permukimandunia usaha masih kurangnya sosialisasi mengenai swasta:ey. pmk pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan) dll. permasalahan kabupaten hulu sungai selatan dalam mencapai universal access bidang air minum aman dan berkelanjutan adalah sebagai berikut teknis permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan sumber air baku yang layak, kurangnya persebaran jaringan perpipaan dam, masih adanya kebocoran air jaringan eksisting dam,. sosial permasalahan yang dihadapi adalah: rendahnya daya beli masyarakat terhadap penyediaan sarana air minum d kurang optimalnya pengelolaan sarana air minum yang telah terbangun, terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana air minum perdesaan, kurangnya monitoring pengelolaan sarana prasarana air minumair minum, tingginya biaya operasional pemeliharaan pasca konstruksi, terbatasnya anggaran untuk perluasan jaringan air minum, sumber sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan bidang penyediaan sarana air minum belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target universal access. lingkungan permasalahan yang dihadapi adalah kerusakan lingkungan daerah tangkapan dan resapan air akibat alih fungsi lahan, keterbatasan sumber air beberapa desa, pencemaran terhadap sumber air. sanitasi sektor air limbah penganan sanitasi untuk sektor air limbah saat ini yang menjadi masalah adalah persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan yang mendesak. sebagian masyarakat kabupaten hulu sungai selatan lebih mudah membuang limbahnya saluran sungai atau karena keterbatasan ekonominya belum mampu menyediakan sarana sanitasi sendiri. masih banyak septic tank yang tidak sesuai standar karena konstruksi kayu dan tidak kedap air, sehingga terjadi rembesan dan mencemari air tanah. rendahnya capaian sanitasi sektor air limbah juga dipengaruhi kawasan pemukiman kabupaten hulu sungai selatan yang padat, terutama perkotaan sulit untuk menempatkan saluran pembuangan air limbah dan septic tank yang sesuai dengan persyaratan kesehatan. tabel permasalahan mendesak sanitasi sektor air limbah sistem sanitasi permukiman: aspek kepemilikan pengembangan jamban sarana dan kabupaten hulu prasarana: sungai selatan ga96 adalah user interface: nae dengan rincian psi jamban pribadi jamban plengsengan cembung dan jamban umum sharing adapun yang masih abs sebesar pengumpulan& tempat pembuangan limbah tinja dari penampungan memiliki closet, namun pengolahannya limbah pengolahan awal tinjunya mengunakan sistim pengolahan limbah tinja septian aman adalah dan sisanya mengunakan sistim pengolahan limbah tinja lain lain. pengangkutan truck penyedot tinja unit (belum berfungsi pengaliran optimal) optimal) pembuangan akhirsystem yang berbasis masyarakat dan dunia masih kurangnya sosialisasi mengenai usaha pentingnya pengelolaan swasta: dalam menggunakan peran masyarkat dalam menggerakkan peran masyarakat komunikasi, pubs pmk pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan) dil. permasalahan kabupaten hulu sungai selatan dalam meningkatkan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut, kurangnya ketersediaan sarana sanitasi. sosial permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama bagi masyarakat perdesaan, rendahnya daya beli masyarakat terhadap penyedia kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana amp, terbatasnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana sanitasi perdesaan, terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edu kasi kie) pubs, kurangnya monitoring pengelolaan sarana prasarana sanitasisanitasi, sumber sumber pendanaan lain sektor persamaan berdasarkan informasi dari dinas lingkungan hidup, tata kota dan perdesaan permasalahan yang dihadapi untuk saat ini adalah masih tingginya volume timbunan sampah khususnya sampah dari permukiman penduduk hal ini menggambarkan rendahnya peran serta masyarakat dalam penanganan sampah. sebagian masyarakat belum memahami tentang pengelolaan sampah terutama pengetahuan tentang pemilahan sampah sesuai dengan konsep kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengumpulan sampah sehingga membuang sampah sembarangan. masih adanya persepsi masyarakat bahwa pengelolaan persamaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. keterbatasan daya tampung lokasi tpa tempat pembuangan akhir). kurangnya jumlah tenaga dan armada atau prasarana pengangkutan mengakibatkan sampah yang terlambat diangkut, sehingga menimbulkan bau dan lindi tps dan transfer depo. peraturan daerah tentang ketentuan penanganan persamaan belum ada keahlian teknis persamaan petugas masih kurang. tabel permasalahan mendesak sanitasi sektor persamaan sistem sanitasi permukiman: aspek volume timbunan sampah kota kandangan pengembangan adalah m3 hari, sedangkan volume sampah sarana dan terangkut per hari tempat pembuangan akhir prasarana: tpa) rata rata sebanyak m3 hari atau 90y6. sisa sampah rumah tangga yang tidak terangkut diperkirakan dibakar atau diproses dengan cara lain. pengumpulan sistem pengumpulan sampah kabupaten setempat hulu sungai selatan secara umum individual datang dibuang langsung tps, dan pola komunal tidak langsung sampah diangkut tapi kumpul gerobak kendaraan roda tiga selanjutnya menuju tps. gerobak sampah unit motor sampah unit dan pick unit penampungan tps (bak biasa) unit sementara(tps) tps kontainer) unit transfer depo unit pengangkutan dump truck yang ada unit dumptruck unit compact truck masih prosesustainable development goals yang selanjutnya disebut adalahmbuangan penutupan tpa akhir kapasitas cakupan pelayanan persamaan hanya wilayah pengelolaan perkotaan dan sebagian beberapa sampah kecamatan desa, namun disebagian besar wilayah kecamatan desa masyarakat mengelola sumpahnya sendiri dengan ditimbun, dibakar dan sebagainya. makin besarnya timbunan sampah, belum maksimalnya usaha pengurangan sampah dari sumbernya kelembagaan dan belum memakainya perangkat perda yang peraturan diperlukan dalam pengelolaan persamaan dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator sdm kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas pendanaan rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas pola penanganan sampah belum optimal rendahnya dana penarikan retribusi peran serta masih rendahnya kesadaran masyarakat masyarakat terbataskat potensi masyarakat belum dikembangkan permasalahan sanitasi sub sektor drainase permasalahan yang dihadapi adalah adanya genangan yang terjadi saat musim penghujan yang beberapa wilayah kabupaten hulu sungai selatan. hal ini memerlukan penanganan yang cukup serius dari pemerintah kabupaten hulu sungai selatan. permasalahan drainase kabupaten hulu sungai selatan saat ini sangat mendesak untuk ditangani, ada tiga bagian wilayah yang harus ditangani yaitu wilayah pegunungan, perkotaan dan wilayah rawa. sarana drainase yang telah dibangun ketiga wilayah tersebut masih fokus wilayah kecamatan. adapun permasalahan yang ada sebagai berikut belum adanya master plan sistem drainase kabupaten hulu sungai selatan. belum semua wilayah kabupaten hulu sungai selatan yang terlayani sistem drainase. sebagian saluran drainase wilayah perkotaan sudah rusak dan belum berfungsi secara optimal. adanya sebagian besar wilayah kabupaten hulu sungai selatan yang merupakan rawa dengan lama genangan bulan. dibeberapa saluran (drainase) kabupaten hulu sungai selatan difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah sehingga akan menghambat laju aliran air (debit air). pemeliharaan saluran drainase yang terbatas. dimensi saluran drainase yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan, sebagian besar terlalu sempit. masih tingginya debit air yang langsung ditampung oleh penampang saluran drainase dan sungai akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menampung air hujan. beberapa hal masih terlihat perilaku masyarakat terhadap sarana drainase adalah sebagai berikut masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jaringan pembuangan limbah baik limbah domestic maupun limbah home industri tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai tps (tempat pembuangan sampah) masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jamban untuk bab. masih tingginya debit air yang langsung ditampung oleh saluran drainase dan sungai akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menampung, resapan dan mengolah air hujan. tabel permasalahan sanitasi sektor drainase sistim drainase user interface jumlah yang halaman bagian depan rumah bebas dari genangan air ketika musim hujan sebanyak sedangkan halaman bagian depan rumah masih genangan air sebanyak ,58y0 sebagian besar wilayah kabupaten hulu sungai selatan adalah rawa dengan lama genangan bulan pengumpulan pe gray water masih bercampur dengan saluran ngelolahan awal drainase belum ada sumur resapan masih tingginya debit air ketika musim hujan yang langsung ditampung penampang saluran drainase sungai karena kurang pengetahuan kurang kesadaran masyarakat menampung air hujan dengan membuat sumur resapan mengatakan dalam bumi pengangkutan pe dimensi saluran drainase yang kurang sesuai aliran dengan kondisi lapangan sebagian terlalu sempit sebagian saluran drainase diwilayah perkotaan sudah rusak dan belum berfungsi secara optimal beberapa saluran drainase kabupaten hulu sungai selatan difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah sehingga menghambat laju debit air lain lain dokumen belum tersedianya masterplan skala kota dan perencanaan dokumen perencanaan lainnya peran serta masih rendahnya kesadaran masyarakat masyarakat memelihara saluran drainase, bahkan saluran drainase difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah tabel permasalahan mendesak sanitasi sektor pubs berdasarkan hasil masih rendahnya kesadaran sebagian kecil era masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan pola hidup masyarakat perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal lemahnya kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap program program yang bersifat preventif dan promosi (pencegahan dan promosi) tantangan tantangan nasional dalam penyediaan air minum dan sanitasi. sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerjamencapai per penduduk survei morbiditas diare kempes, mencuci tangan dengan sabun masih jarang dilakukan, sekitar persenair tersebut masih mengandung bakteriipada tahun sesuai dengan data dam hulu sungai selatan jumlah pelanggan telah mencapai sambungan rumah atau melayani dari total penduduk kabupaten hulu sungai selatan. tabel tantangan pengembangan air minum aspek pelayanan air minum untuk wilayah kabupaten pengembangan hulu sungai selatan baik yang sistem sarana dan perpipaan maupun yang masih menggunakan prasarana: air minum nonperpipaan dengan sumber air berasal dari sumur, dan mata air lainnya. sumber air minum rumah tangga yang terbesar adalah bersumber dari air sungai dam o), sumur gali sumur bor perpipaan non dam dan mata air y60) aspek penyediaan air bersih perpipaan kabupaten pendanaan: hulu sungai selatan dibagi menjadi (dua) yaitu sistem air bersih perkotaan dan sistem air bersih perdesaan. untuk perkotaan sebagai tanggung jawab dam kab. hulu sungai selatan yang mengelola jaringan air bersih perkotaan, perdesaan sebagai tanggung jawab dinas pekerjaan umum dan tata ruang kab. hulu sungai selatan dan pemerintah desa setempat dalam hal penyediaan prasarana dan sarananya, adapun pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. aspek untuk daerah perkotaan pelayanan air bersih kelembagaan: dilaksanakan oleh dam, dengan daerah pelayanan bna kota kandangan meliputi wilayah pelayanan sebagai berikut wilayah kandangan kota wilayah kandangan utara wilayah kandangan barat wilayah kandangan selatan wilayah kandangan timur wilayah sungai raya disamping itu juga terdapat daerah pelayanan diluar batas administrasi dan tentatif kota kandangan. hal ini terjadi karena adanya interkoneksi sistem jaringan distribusi dengan beberapa ikk yang menyebabkan meluasnya wilayah pelayanan bna kota kandangan. ikk yang termasuk kedalam wilayah pelayanan bna kota kandangan adalah sebagai berikut ikk muara bantu ikk padang batung ikk rangkiang ikk telaga langsat ikk kalumpang ikk simpul ikk sungai raya ikk tambak bikin ikk hankyung ikk habitat ikk bahaya daha barat aspek undang undang republik indonesia peraturan undang undang republik indonesia nomor perundangan dan tahun tentang sumber daya air. penegakan peraturan pemerintah republik indonesia hukum: peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pengaturan airair. peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang analisis mengenai dampak lingkungan. peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang spam. keputusan menteri republik indonesia keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang pelayanan kesehatan sehat pakai air spa). petunjuk teknis petunjuk teknis nomor kdt pet judul petunjuk teknis penerapan pompa hidran dalam penyediaan air bersih. petunjuk teknis nomor kdt pet judul pedoman teknis tata cara sistem penyediaan air bersih komersil untuk permukiman. peraturan daerah. peraturan daerah. aspek peran peran serta masyarakat dan gender sangat serta masyarakat dibutuhkan dalam pengelolaan air bersih, ini dan dunia usaha dikarenakan kebutuhan air bersih tiap tahun swasta: meningkat sementara jumlah debit air yang ada tiap tahun berkurang. saat ini bagi masyarakat yang kebutuhan air bersihnya tercukupi masih belum ada kesadaran untuk berbagi air bersih dengan masyarakat yang lain, mereka lebih senang bila air rumahnya terbuang percuma, ini terjadi desa desa yang sumber airnya berlimpah. untuk daerah perkotaan masih terlihat adanya pemborosan dalam penggunaan air yang melalui meter dam belum adanya kesadaran hemat air dalam rumah tangga. permasalahan dan tantangan kabupaten hulu sungai selatan dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut: teknis: tantangan yang dihadapi adalah perkembangan teknologi penyediaan air bersih yang semakin maju belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan menurunnya kemampuan system yang ada (eksisting), 0d. kondisi debit sumur dalam terus menurun dari tahun tahun belum adanya studi tentang kwalitas dan potensi air bersih kabupaten hulu sungai selatan terbatasnya sarana dan prasarana serta alat penunjang sosial: tantangan yang dihadapi adalah: pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses sanitasi layak, tidak semua kecamatan dan beberapa desa tidak terlayani air bersih perubahan budaya masyarakat, kelembagaan tantangan yang dihadapi adalah: belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan kabupaten hulu sungai selatan penanganan masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas dalam rpm pendanaan tantangan yang dihadapi adalahdalam memanfaatkan dana desa untuk kegiatan air minum. lingkungan tantangan yang dihadapi adalah: berkurangnya sumber daya air akibat bencana dll. berkurangnya jumlah dan debit mata air bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industrikecenderungan pola tanam masyarakat yang tidak mendukung kelestarian sumber mata air sanitasi cakupan pengelolaan limbah cair sampai dengan tahun kabupaten hulu sungai selatan dari jumlah penduduk yang ada jiwa, sebanyak jiwa telah memiliki akses terhadap jamban (cakupan jamban ,76y0). dan sebanyak jiwa yang pengolahan limbah tinjunya mengunakan sistim pengolahan limbah tinja septian aman yo) tabel tantangan pengembangan sanitasi sektor air limbah sistem pengembangan sanitasi aspek minat masyarakat masih rendah terhadap pengembangan program pemerintah terkait sanitasi sarana dan l. rendahnya pengelolaan air limbah rumah prasarana: tangga belum adanya pengelolaan limbah terpadu pembangunan sarana dan prasarana sanitasi umum tidak berfungsi maksimal pembangunan sarana sanitasi belum memenuhi standar kesehatankelembagaan: limbah cair baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga dilakukan oleh dinas lingkungan hidup, tata kota dan perdesaan berkerja sama dengan dinas kesehatan dan dinas pekerjaan umum, tetapi hanya terbatas pada aspek pengelolaan saluran saluran dan peningkatan akses masyarakat terhadap jamban wc. karena hingga saat ini kabupaten hulu sungai selatan belum memiliki instalasi pengolahan limbah terpadu. aspek peraturan undang undang republik indonesia perundangan dan undang undang republik indonesia nomor penegakan hukum: tahun tentang kesehatan.izin lingkunganmenteri republik indonesia keputusan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor menlu tentang program kali bersih. keputusan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor tahun tentang baku mutu air limbah. petunjuk teknis petunjuk teknis nomor kdt ped judul pedoman teknis penyehatan perumahan. petunjuk teknis nomor kdt pet judul petunjuk teknis spesifikasi instalasi pengolahan air sistem berpindah pindah mobile) kapasitas liter detik. petunjuk teknis nomor kdt pan judul panduan dan petunjuk praktis pengelolaan drainase perkotaan. petunjuk teknis nomor kdt pet judul petunjuk teknis tata cara pengoperasian dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga non kakus. aspek peran serta pengelolaan limbah cair domestik saat ini dikelola oleh masyarakat secara pribadi, masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dunia usaha limbah cair belum maksimal, secara umum masih dibutuhkan peran pemerintah dalam swasta: penguatan kelembagaan baik internal maupun tingkat masyarakat. perandapat dikategorikan sebagai berikut bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh pemrakarsa. bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair lingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan. secara keseluruhan peran sertabelum maksimal, masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari pemerintah kabupaten hulu sungai selatan, baik penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya. sektor persamaan layanan persamaan kabupaten hulu sungai selatan masih sangat terbatas, hal ini dipengaruhi karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang. tabel tantangan pengembangan layanan persamaan sektor persamaan pengembangan dibuang dalam satu tempat. pelaksanaan sarana dan berisi (tujuh belas) tujuan dan (seratus enam puluh sembilan) target yang diharapkan dapat dicapai padapresiden dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat rvhp serta memperhatikan rvhpkabupaten hulu sungai seladengan target dan target rpm akses aman rad amp kabupaten hulu sungaikabupaten hulu sungai selatan tahun disusun berdasarkan rpm kabupaten hulu sungai selatan dan berkedudukan sebagai dokumen dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang harus digunakan dalam penyusunan rkd, senja skpd, dan apbd kabupaten hulu sungai selatan sampai dengan prasarana: program pemilihan sampah masih belum memberikan hasil yang memuaskan produksi sampah masih besar daripada sampah yang terangkut dan jarak angkut yang relatif jauh masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap iuran dan waktu pembuangan sampah, serta kabupaten mengakibatkan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan persamaan terbatas sehingga dalam penganggaran menganut sistem prioritas karena aspek sanitasi belum sepenuhnya menjadi program prioritas dalam dokumen dokumen perencanaan kabupaten yang ada kelembagaan: semua pihak sangatlah harapkan. karena keberadaan kelembagaan juga sangatlah berhubungan dengan pemanfaatan sampah, pengolahan sampah, menjamin tersedianya sarana prasarana persamaan serta memfasilitasi pengelolaan persamaan. karena apabila tidak adanya hubungan kelembagaan dalam pengelolaan sampah maka tidak akan map mengoptimalkan pengelolaan sampah yang ada. diantara kelembagaan tersebut yang berperan sangat penting adalah dri peran pemerintah, peran masyarakat, peran swasta, peran lsm, dll. aspek peraturan undang undang republik indonesia perundangan dan tahun tentang pengelolaan penegakan hukum: sampah undang undang tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peraturan daerah kabupaten hulu sungai selatan nomor tahun tentang pengelolaan sampah peraturan daerah perda)retribusi golongan jasa umumaspek peran serta masyarakat sebagai sumber penghasil masyarakat dan sampah rumah tangga, harus turut dunia usaha membantu pemerintah dalam pengelolaan swasta: persamaan kabupaten hulu sungai selatan. bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan menaruh sampah pada wadah tertutup, sehingga tidak menjadi sumber lalat atau binatang lain dan tidak menimbulkan bau. selain itu, masyarakat dapat berperan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sungai, dapat memilah sampah organik dan anorganik saat membuang sampah begitu pula dengan dunia usaha swasta. peran swasta sangat dibutuhkan dalam pengelolaan persamaan. dengan keberadaan swasta dalam pengelolaan sampah dapat membantu meringankan beban pemerintah. peran swasta dalam pengelolaan sampah dapat berdampak pada positif terhadap pengelolaan sampah kota, karena setidaknya keberadaan pihak swasta mampu menjawab permasalahan yang hadapi pemerintah sehingga tercipta kondisi pengelolaan sampah yang ideal. aspek komunikasi, media yang digunakan untuk sosialisasi pmk pemberdayaan dan promosi persamaan dirasa masih masyarakat jender belum menarik perhatian untuk dan kemiskinan) dll pengelolaan sampah sektor drainase beberapa saluran drainase yang ada kabupaten hulu sungai selatan saat ini belum berfungsi secara optimal, kondisi inisedangkan untuk jaringan drainase sekunder dan primer, beberapa lokasi terputus oleh timbunan tanah atau gorong gorong yang sempit yang kemudian tersumbat oleh tumpukan sampah yang menyebabkan terhambatnya aliran air hingga meluap badan jalan. kondisi ini diperparah dengan topografi jalan jalan yang bergelombang, sehingga volume air menumpuk dan member daerah yang relatif lebih rendah tabel tantangan pengembangan drainase sektor drainase pengembangan kabupaten hulu sungai selatan saat ini sarana dan belum berfungsi secara optimal, kondisi ini prasarana:aspek instansi pemerintah kabupaten hulu sungai kelembagaan selatan yang menangani dan terkait dalam pengelolaan drainase antara lain dinas pekerjaan umum kabupaten hulu sungai selatan bidang cipta karya dan perumahan) dan dinas lingkungan hidup kabupaten hulu sungai selatan. tanggung jawab pengelolaan drainase kota tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada institusi pemerintah daerah, tetapi juga menuntut peran sektor swasta (dunia usaha) dan masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan saluran drainase tersebut. ketiga unsur ini mempunyai hubungan saling ketergantungan yang harus disinergikan supaya drainase lingkungan yang ada berfungsi secara optimal aspek pendanaan menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target masih dipangku oleh pemerintah kota. untuk swasta dan masyarakat dan kelembagaan lainnya masih belum berperan besar aspek peraturan peraturan menteri pekerjaan umum perundangan dan prt m tentang penegakan hukum: penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. peraturan menteri pekerjaan umum o1 prt m tentang standartsampahaspek peran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan masyarakat dan drainase lingkungan kabupaten hulu dunia usaha sungai selatan secara keseluruhan masih swasta: kurang, hal ini terlihat dari prilaku masyarakat terhadap pemeliharaan sarana drainase lingkungan. akan tetapi sudah ada keterlibatan laki laki dan perempuan dalam pembersihan saluran drainase lingkungan yang sudah dikelola oleh masyarakat rw). peran serta masyarakat diperlukan dalam pengelolaan drainase lingkungan antara lain: pembersihan saluran dengan cara kerja bakti setiap lingkungan yang dilakukan secara rutin maupun spontanitas. membuat saluran pembuangan air limbah rumah tangga belakang rumah aspek komunikasi, masih kurangnya media penyebaran pmk pemberdayaan informasi dan komunikasi sektor drainase masyarakat jender terutama untuk melibatkan masyarakat dan dan kemiskinan) dll para perempuan untuk pengelolaan drainase yang ada lingkungannya terutama lingkungan menengah kebawah dan lingkungan kumuh serta lingkungan pasar teknis permasalahan yang dihadapi perkembangan teknologi tentang sanitasi yang semakin maju belum semua rumah tangga mempunyai jamban sehat. sosial tantangan yang dihadapi pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga semakin banyak yang memerlukan akses sanitasi layak. perubahan budaya masyarakat. kelembagaan belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan. belum tersedianya acuan pelaksanaan program penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan kabupaten hulu sungai selatan. penanganan masalah penyehatan lingkungan belum menjadi program prioritas dalam rpm. pendanaan kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat. lingkungan bertambahnya pencemaran limbah rumah tangga dan industri. bab iii isu strategis, arah kebijakan dan strategi penyusunan rencana aksi daerah pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan bertujuan untukingkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola sarana air minum dan sanitasi, meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat, sasaran yang ditargetkan tercapai dengan penyusunan rad amp tahun adalah sebagai berikut meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari menjadi meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari menjadi meningkatnya kapasitas unit produksi air secara maksimal meningkatkan jumlah kelembagaan pengelola sarana air minum dan sanitasi perdesaan meningkatkan angka kepemilikan jamban wc) pribadi pernyataan tujuan dan sasaran dilengkapi dengan tabel pertahanan pencapaian sasaran tahun sebagai berikut tabel tujuan dan sasaran pelayanan amp jangka menengah indikator target kinerja pada tahun ke no\| tujuan sasaran kinerja ayo myiwyi meningkatnya tingkat (pelayanan air cakupan akses air bersih minum yang y01 meningkatkan perkotaan layak dan cakupan berkelanjutan akan akses air menjadi melaksanakan minum yang replikasi program tingkat layak dan pelayanan air berkelanjutan asias bersih melaksanakan y0180, tembi perdesaan emb binaan spam menjadi meningkatkan meningkatkan meningkatnya cakupan akses masyarakat akses sanitasi akses sanitasi terhadap sanitasi keluarga dari yang layak dari yo\| yo1 yv01 dan menjadi menjadi berkelanjutan tahun menurunnya menurunkan angka angka perilaku abs perilaku abs dari masyarakat dari ngp menjadi menjadi meningkatnya cakupan tersedianya kepemilikan tangki ngk septic septik yang aman komunal dari unit menjadi unit tersedianya imam lala ika boaololuy \|\| skala komunal adanya tersusunnya dokumen rencana masterplan masterplan pengelolaan air air limbah limbah rumah dan tangga yang terarah persamaan dan terpadu kabupaten tersedianya instalasi terbangunnya pengolahan lumpur plt tinja plt tersedianya instalasi pengolahan air terbangunnya limbah ipar) ipar komunal dari unit menjadi unit adanya penambahan tersedianya fasilitas kewalahan peradaban dan prana pengelolaan sampah ersampahan skala kabupaten yang memadai tps 3r6 unit penambahan sarana pengangkutan sampah dump truk unit arm roll truk unit roda sebanyak unit meningkatnya beny kesadaran pengelola dan masyarakat dalam terlaksananya dena kegiatan rutin pan, sosialisasi pengelolaan persamaan persamaan (ksm test partisipatif 3r) meningkatkan kinerja teknis meningkatnya dan kapasitas unit unit ipa baru pengelolaan produksi dam pemanfaatan idle capacity meningkatnya jumlah sambungan rumah meningkatkan mengaktifkan fungsi jumlah okp 10kp kp \| kp kapasitas kpspams secara kpspams spam spam spam spam indikator lalu lurtrayrwy kelembagaan \|mandiri sebagai kp masyarakat bentuk peran spam pengelola masyarakat dalam sarana air pengelolaan air minum dan minum sanitasi meningkatkan cakupan penduduk perilaku cuci yang meningkatnya tangan pakai memahami perilaku cuci sabun y01 ,72y0 ,45y01 ,28y0 ,55y6 tangan pakai sabun sampai menerapkan o ( perilaku hidup bersih dan sehat partisipasi dalam motivator asyararar masa masyarakat bentuk motivator oran masyarakat orang sumber hasil analisa tim penyusun issue stategis sebagaimana dikemukakan sebelumnya, proporsi penduduk dengan akses air minum aman kabupaten hulu sungai selatan sampai dengan tahun adalah dan proporsi penduduk dengan akses sanitasi layak adalah o. dibandingkan dengan perkotaan, kondisi perdesaan relative lebih rendah. untuk mencapai target amp, kabupaten hulu sungai selatan dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang akan ditangani sampai dengan yaitu: aspek teknis: kapasitas sumber air bakuan lain lain. kapasitas produkan lain lainan lain lain. penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendalaan lain lain. aspek sosial: masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pubs.::esiapan kpspams desa desa pamsimas sebagai penyedia layanan air minum dan sanitasi perdesaan.: masih minimnya alokasi apbd untuk amp dalam tiga tahun terakhir. rekapitulasi penambahan cakupan akses terhadap air minum sampai dengan tahun adalah sebagai berikut tabel . tahun cakupan penduduk dengan akses air minum layak cakupan penduduk perdesaan dengan akses air minum layak jumlah penduduk dengan akses air minum layak (jiwa) jumlah penduduk perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa) tambahan penduduk perkotaan dengan akses air minum layak tambahan penduduk perdesaan dengan akses air minum layakhulu sungai selatan sampai dengan tahun imitator satuan far bot png jumlah penduduk prosentase cakupan pelayanan jumlah penduduk dalam daerah pelayanan sambungan taman prosentase cakupan pelayanan man man jumlah penduduk terlayani dengan sambungan langsung liwa jumlah awal sambungan rumah wals jumlah sambungan penambahan jumlah sambungan lo. 7ei\| m0o. jumlah kebutuhan air dengan sambungan rumah sambungan kutu u u l tingkat pelayanan mana enne jumlah penduduk terlayani dengan sambungan ku hu liwa jumlah jiwalsambungan kutu twa jumlah ku hu jumlah kebutuhan air sial jumlah kebutuhan domestik jumlah kebutuhan non domestik domestik) total kebutuhan kehilangan mantan kebutuhan antisipasi kebakaran kebutuhan) 2e0n2\| 2ra2e\| tenan) kebutuhan maksimum, kebutuhan puncak, kebutuhan minimum, dalam rangka memenuhi proyeksi kebutuhan air sampai dengan tersebut, maka isu strategis pengembangan spam kabupaten hulu sungai selatan yang akan ditangani sampai dengan mendatang adalah sebagai berikut: aspek teknis jaringan perpipaan pemenuhan kebutuhan unit air baku mencakup: it det pemenuhan kebutuhan unit produksi mencakup: it det pemenuhan kebutuhan unit distribusi mencakup: it det pemenuhan kebutuhan unit pelayanan mencakup: it det.bab pelaksanaan pelaksanaan rad amp kabupaten hulu sungai selatan tahun adalah melalui rkd, senja skpd, apbd kabupaten hulu sungai selatan, serta dapat melalui integrasi rad amp kabupaten hulu sungaihulu sungai selatan tahun dengan dana luar apbd kabupaten hulu sungai selatan maka pelaksanaan program kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh bappelitbangda dan skpd teknis terkait. pendanaan pelaksanaan rad amp kabupaten hulu sungai selatan tahun terbuka bagihulu sungai selatan dengan pihak penyandang dana. pelaksanaan rad amp kabupaten hulu sungai selatrubah target hulu sungai selatanhulu sungai selatanarah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten hulu sungai selatan periode tahun menetapkan bahwa misi dan visi kabupaten hulu sungai selatan adalah sebagai berikut: visimisi mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkunganprioritas pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi dituangkan dalam butir prioritas pembangunan daerah berikut peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia. peningkatan akses dan kualitas kesehatan. revitalisasi pertanian dan perikanan. pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. penguatan umkm dan koperasi. pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial. peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaanhulu sungai selatan,98y0 menjadi ,55y6 mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan, dari kapasitas air baku liter det menjadi it det meningkatkan kapasitas pengelola sarana prasarana amp menjadi 100y6 tabel berikut inihulu sungai selatan tahun indikator target kinerja pada tahun tea besaran kinerja 9ag ool amy meningkatkan meningkatnya cakupan ,78y0 ,70y0 ,62y9 cakupan cakupan penduduk akses air akses air yang minum yang minum aman mengakses air layak dan dan minum yang berkelanjutan berkelanjutan layak dan dari ,94y6 berkelanjutan menjadi ,54y6 tambahan cakupan 100x perkotaan tambahan cakupan perdesaan meningkatkan meningkatnya cakupan cakupan cakupan penduduk akses akses sanitasi yang sanitasi yang layak mengakses yang layak dan sanitasi yang yo1 y01 ,0y9 ,9y6 dan berkelanjutan layak dan berkelanjutan dari ,76y0 berkelanjutan menjadi tambahan cakupan s2,0ax perkotaan y60 tambahan cakupan perdesaan menjamin pasokan air debit pasokan ketersediaan meningkat air sumber dari indikator mal lalu lal pasokan air it detik yang menjadi sustainable it detik dan dapat diandalkan meningkatkan meningkatnya cakupan cakupan cakupan rumah tangga penduduk penduduk yang yang yang menerapkan memahami menerapkan cakupan y65 .99y0 ,00y6 dan pubs, dari rumah tangga menerapkan ,94y5 yang pubs menjadi menerapkan pubs menguatnya meningkatnya kelembagaan \|jumlah pengelola spam yang kp kp kp \| kp kp pelayanan berkinerja spam spam spam\| spam spam air minum tinggi. dan sanitasihulu sungai selat100y6nggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi amp kabupaten hulu sungai selatansampai dengan adalah sebagai berikut program unit air baku meliputi perlindungan dan konservasi sumber daya alam pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya penyelamatan dan pelestarian sumber mata air penelitian dan pengembangan sumber air baku baru program unit produksi meliputi peningkatan kapasitas produksi pemeliharaan dan pembangunan reservoir (pompa intake submersible dan kecukupan daya listrik terpasang) pembangunan, pemeliharaan dan optimalisasi kapasitas bronchapturing peningkatan sarana dan prasarana laboratorium program unit distribusi meliputi pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi penambahan sambungan rumah pemasangan dan penggantian meter induk pemutakhiran data dan sistem jaringan program unit pelayanan meliputi penggantian meter pelanggan meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan baik dalam hal penataan ruang loket dan sarana penunjang pembayaran maupun pengaduan dan lain lain klasifikasi golongan pelangganmeningkatkan kualitas produksi air meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan mengurangi kebocoran air rehabilitasi jaringan pipa distribusi menambah sambungan rumah program pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan meliputi pengembangan dan optimalisasi spam perdesaan perluasan spam perdesaan melalui program pamsimas, dak, replikasi dan program program lainnya meningkatkan kapasitas pengelola spam perdesa identifikasi sumber kehilangan air tera ulang meter air dan mengganti yang yang rusak, kurang baik atau tingkat keakuratannya rendah penyempurnaan sistem pelaporan program pengembangan spam program prioritas pengembangan spam perdesaan meliputi: pengembanganjaringan sambungan rumah optimalisasi spam perdesaan yang telah terbangun penguatan kelembagaan pengelola spam perdesaan memfasilitasi terbentuknya asosiasi pengelola spam perdesa program pengelolaan lingkungan program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi konservasi sumber daya air serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup peningkatan konservasi daerah tangkapan air penanaman tanaman sekitar mata air, dengan tanaman keras pelestarian dan pengembangan keanekaragaman peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam penanganan kerusakan lingkungan tabel program dan kegiatan bidang air minum kode program kegiatan opd pelaksana program peningkatan akses kegiatan pembangunan sarana dinas putra dan mutu air bersih dan prasarana air bersihsarana dinas pendidikan prasarana pendidikan air bersih dan sanitasi sekolah menengah pertama fasilitasi kegiatan terlaksananya fasilitasi dinas putra pamsimas iii sharing kegiatan pamsimas iii sharing apbd) apbd) fasilitasi kegiatan terlaksananya fasilitasi dinas putra pamsimas iii (apbn) kegiatan pamsimas iii (apbn) fasilitasi kegiatan terlaksananya fasilitasi dinas putra pamsimas iii (dak kegiatan pamsimas iii (dak penugasan) penugasan) kegiatan pelatihan terlaksananya kegiatan dinas putra penguatan kapasitas kp pelatihan penguatan kapasitas spam desa pamsimas kp spam desa pamsimas pembinaan asosiasi kp terlaksana pembinaan dinas putra spam dalam rangka asosiasi kp spam dalam penguatan kp spam rangka penguatan kp spam program dan kegiatan bidang air sanitasi program peningkatan penerapan pubs program prioritas peningkatan penerapan pubs meliputi pengawasan kualitas air minum konsumsi masyarakat advokasi dan bimbingan teknis jamban sehat advokasi dan pembinaan desa stem bimbingan teknis dan pengawasan rumah sehat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masyarakat pembinaan kader posyandu evaluasi pelaksanaan desa siaga pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat peningkatan gerakan cuci tangan pakai sabun program peningkatan kebutuhan sanitasi program prioritas penyediaan kebutuhan sanitasi meliputi pembangunan jamban komunal pembangunan ipar komunal psp pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat program pembangunan infrastruktur perdesaan penyediaan sarana dan prasarana pengolah limbah cair dan pembuatan biogas program pengelolaan lingkungan program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi pengembangan lingkungan sehat tabel program dan kegiatan bidang sanitasi kode program kegiatan opd pelaksana program promosi kesehatan upaya promosi kesehatan dan dinas kesehatan pemberdayaan kesehatan masyarakat program pengelolaan air kegiatan pembangunan sarana dinas putra limbah dan drainase prasarana air limbah program pengembangan peningkatan operasi dispora plh kinerja pengelolaan dan pemeliharaan persamaan prasarana dan sarana persamaan program pengembangan pengembangan dispora plh kinerja pengelolaan teknologi persamaan persamaan program pengembangan penyediaan prasarana dispora plh kinerja pengelolaan dan sarana persamaan pengelolaan persamaan program pengembangan peningkatan peran dispora plh kinerja pengelolaan serta masyarakat persamaan dalam pengelolaan persamaan program peningkatan kualitas dispora plh lingkungan rumah tidak layak huni perumahan dan pemukiman sehat program peningkatan jalan dispora plh lingkungan perumahan perumahan dan pemukiman sehat program penataan bangunan dispora plh lingkungan dan lingkungan perumahan dan perumahan pemukiman sehat program peningkatan jalan dispora plh lingkungan permukiman perumahan dan pemukiman sehatdinas pendidikan prasarana pendidikan sarana air bersih dan sanitasi sekolah menengah pertamakses air minum layak dan sanitasi yang memadaihulu sungai selatanhulu sungai selatan
bupati sragen provinsi jawa tengah peraturan bupati sragen nomor tahun tentang lembaga kemasyarakilihan pengurus lpml desa diselenggarakan oleh kepala desa secara demokratis pada forum musyawarah desa. susunan pengurus lpml terdiri dari: ketua, wakil ketua sekretaris: bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan. pengurus lpml adalah penduduk desa setempat dengan persyaratan,elapan belasbersedia dipilih menjadi pengurus lpml, bukan perangkat desa setempat dan bukan anggota bpd maupun anggota lkd lainnya, memiliki keterampilan dan atau pengetahuan terkait pembangunan desa, dan bersedia dipilih menjadi pengurus lpmlpembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, camat, dan pemerintah desangan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. bab vii penggantian atau pemberhentian pengurus anggota lkd pengurus anggota lkd dapat diganti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal: meninggal dunia, atas permintaan sendiri, tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus lkd, melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat desa sebagai anggota pengurus lkd, tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus lkdb viii sumber dana sumber dana lkd dapat diperoleh dari: bantuan pemerintah, bantuan pemerintah provinsi, cc. bantuan pemerintah daerah, bantuan pemerintah desa, swadaya dari anggota masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan peralihan lkd yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya peraturan bupati ini, tetap diakui keberadaannya sebagai lkd. pengurus lkd yang telah menjabat sebelum peraturan bupati ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirmbentukan lembaga memasyarakat desa kelurahan berita daerah kabupaten sragen tahun nomor sepanjang mengatur tentang lk pemerintahan dan kesra yaa kan asian hukum 17x serve kabupaten sragen niat widianto, s.h., membina sppdalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kepala. upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat,b maksud dan tujuan peraturan bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedomanpembentukan lkd bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. tujuan pengaturan lkd meliputi: mendudukkan fungsi lkdruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini melingkupi: lkd: hubungan kerja lkd, pembinaan dan pengawasan, penggantian dan pemberhentian pengurus anggota lkd, dan sumber dana. bab lkdmeliputi: rt, pkk, karang taruna, posyandu, dan lpmlgian keempat tugas lkd'clgian kelima pengurus lkd dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibentuk pengurus lkd. pengurus lkd adalah warga masyarakat desa setempatgian keenam dibentuk lingkungan penduduk desaatau perangkat desa yang ditunjuk. susunan pengurus terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara: dan bidang sesuai kebutuhan. yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah warga setempat dengan syarat syaratua puluh limadan bukan perangkat desa setempat dan bukan anggota bpd maupun anggota lkd lainnyabagian ketujuh pkk pkk dibentuk setiap desa. pengurus pkk adalah penduduk desa setempat dengan persyaratan,, bersedia dipilih menjadi pengurus pkk, bukan perangkat desa, bukan anggota bpd, dan bukan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lainnya. susunan pengurus pkk desa, terdiri dari: ketua: wakil ketua: sekretaris: bendahara, dan kelompok kerja. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kelompok kerja penahan dan pengamalan pancasila, serta gotong royong, kelompok kerja ii: pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan beroperasi, kelompok kerja iii: pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga, dan kelompok kerja iv: kesehatan, lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. ketua pkk dijabat oleh istri kepala desa. ketua pkk sebagaimana dimaksud pada apabila kepala desa perempuan, maka ketua pkk dijabat oleh istri perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa. bagian kedelapan karang taruna. keorganisasian karang taruna berada desa yang diselenggarakan secara otonom oleh warga karang taruna setempatbersedia dipilih menjadi pengurus karang taruna, bukan perangkat desa, bukan anggota bpd, dan bukan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lainnya. kepengurusan karang taruna desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga karang taruna desa dan dikukuhkan oleh kepala desa setempat. bagian kesembilan posyandu posyandu merupakan salah satu bentuk ukm posyandu dibentuk tingkat dusun dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan luas wilayah sampai dengan tingkat rt. posyandugelola posyandu terdiri dari pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pengurus posyandu terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara: dan kader posyandu sebagai petugas pelaksana kegiatan posyandu, terdiri dari langkah pendaftaran. langkah penimbangan. langkah pencatatan. langkah pelayanan kesehatan. langkah penyuluh kesehatan disetiap desa dibentuk pokja posyandu yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, komunikasi, edukasi, informasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja pos pelayanan terpadu. kepengurusan pokja posyandu desa struktur kepengurusan pokja posyandu terdiri atas: ketua: sekerpokja posyandu desa dibentuk dengan keputusan kepala desa. pokja posyandu desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf bertanggungjawab kepada kepala desa masa kepengurusan pokja posyandu dan posyandu selama tahun dan dapat dipilih kembali. pokja posyandu dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh kader posyandu. bagian kesepuluh lpml lpml dibentuk ditingkat desa.
lapanmenteri dalam negeri nomor kedua tanggal oktober tentangmakabesardlyp3 bagian hukum setda bupati sragen a setda jml, kanan, pd. s.h.m.gua)barang milik daerah, serta untuk optimalisasi pemanfaatan barang milik daerahbarang milik daerah lembaran daerah kabupaten sragen tahun nomor memutuskan: menetapkanrita daerah kabupaten sragen tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan ditambah (dua) yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut sebesar (dua persen) per hari dari nilai perbaikan dan atau penggantian yang masih terutang,antara dan disisipkan (satu) baru yaitu 108a, sehingga berbunyi sebagai berikut 108afak aten sragen pada tanggal mei gian hukum bupati sragen, eta nee ttd pre lagi atlanta, pd, s.h.,m. tembi xp. binunjangan dan biaya operasional badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetangyanan kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berhasil guna dan berdaya guna perlu memberikan tunjangan dan operasional badan bermusyawarah desa serta insentif rukun tetangga yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, bahwa sesuai ketentuan huruf angka danselaipat digunakan untuk tunjangan dan operasional badan bermusyawarah desa dan insentifdan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetanggunjangan dan biaya operasional badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetanggbadan permusyawaratan desa selanjutnya disingkat bpd,selanjutnya disingkat rt, adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsitunjangan badan bermusyawarah desa adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota bpd dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. operasional badan bermusyawarah desa adalah biaya yang diberikan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang bpd. insentif rukun tetangga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetanggnjangan dan operasional bpd bagian kesatu tunjangan bpd anggota bpd dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya diberikan tunjangan. tunjangan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam apb desa dialokasikan dalam kelompok belanja pegawai pada pos belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. tunjangan anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: ketua paling tinggi sebesar (empat puluh keseratus) dari besaran penghasilan tetap kepala desa, wakil ketua paling tinggi sebesar (sembilan puluh keseratus) dari besaran tunjangan ketua bpd, cc. sekretaris paling tinggi sebesar (delapan puluh keseratus) dari besaran tunjangan ketua bpd,dan anggota paling tinggi sebesar (tujuh puluh keseratus) dari besaran tunjangan ketua bpd. tunjangan anggota bpd sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap bulan. pembayaran tunjangan anggota bpd bersamaan dengan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan melalui bendahara desa. bagian kedua operasional bpd untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang bpd diberikan biaya operasional bpd. biaya operasional bpd sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk dan minum, terdiri dari: makan dan minum rapat bpd, makan dan minum harian kantor,dan makan dan minum tamu bpd. biaya penyusunan dan pembahasan peraturan desa, biaya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan fungsi bpd, dan biaya keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. biaya operasional bpd ditetapkan paling tinggi (dua puluh per seratus) dari besaran biaya operasional pemerintah desa yang ditetapkan dalam apb desa. biaya operasional bpd sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap bulan. pelaksana kegiatan pengelolaan biaya operasional bpd sebagaimana dimaksud pada sekretaris bpd. pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada wajib menatausahakan keuangan dan membuat pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terjadi penambahan biaya operasional pada apb des perubahan, maka penambahan biaya operasional dibagi secara proporsional untuk operasional pemerintah desa dan operasional bpd. pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada dengan peruntukan: (delapan puluh per seratus) untuk operasional pemerintah desa, dan (dua puluh per seratus) untuk operasional bpd. bab insentif rukun tetangga insentif diperuntukkan sebagai biaya operasional dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi rt. penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada meliputi: biaya penyediaan barang pakai habis dan atk, biaya makan dan minum, terdiri dari: makan dan minum rapat, makan dan minum kegiatan gotong royong,dan makan dan minum tamu rt. biaya penyelenggaraan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. biaya operasional ditetapkan paling sedikit sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap bulan. ketatausahaan biayiii pembiayaan tunjangan dan operasional bpd serta insentif rukun tetangga dibiayai dari apb desa. tunjangan dan operasional bpd serta insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada1i1tanian dan ptanian dan ptanian dan ptanian dan pangan melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksimantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketersediaan pangan,bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan, melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan, il. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis kewaspadaan pangan dan gizi, melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasinekaragaman dan keamanan pangan kepala seksi penganekaragaman danpenganekaragaman dan keamanan pangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penganekaragaman dan keamanan pangan menyelenggarakan fungsi: melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi penganekaragaman dan keamanan pangan, bahan bimbingan teknis dan supervisi, bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dalam rangka promosi kegembangan pangan pokok lokal bahan bimbingan teknis dan supervisi, bahan pemantauan dan evaluasi serta, prasarana dan penyuluh menyusun kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhnyuluhan, menyusun program penyuluhengelolaan lahan dan irigasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi lahan dan irigasi menyelenggarakan fungsi melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi lahan dan irigasi, melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknisupuk, pestisida dan alat mesin pertanian kepala seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan, pengolahan, penyusunan bahan perumusan kebijakupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pupuk dan pestisida menyelenggarakan fungsi melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, melakukan penyediaan pupuk, pestisida alat mesin pertanian, melakukan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida alatuluhan kepala seksi penyuluhbinaan teknis, pemantauan serta evaluasi seksi penyuluhyuluhan, melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan, tugas dan kegiatan penyuluh base bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, melakukan penyiapan bahan dan pengembangan kompetensi kerjaanaman pangan dan hortikulturapenyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan bahan perumuss17, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura kepala seksi perbenihan, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas melakukan,benihan,, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura:benih bidang tanaman pangan dan hortikultura, melakukan penyiapan bahan pengawasan mutu dan penggunaan benih tanamanpengamatan d, pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura kepala seksi pengolahan, pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura, pemasaran hasilngolahan, pemasaran hasilkebunan kepala bidang perkebunanperkebunan kepala seksi produksi perkebundan pemantauan serta evaluasi bidang produksi perkebunan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi produksibenih tanaman perkebunan, melakukan penyiapan bahan pengawasan mutu dan penggunaan benih tanampengendalian organisme pengganggu tumbuhan opt) bidang perkebunan, melakukan menyiapkan bahan pengamatan dan pemantauan opttanian dan pangan kepalantukpeternakan dan kesehatan hewcc.bitan dan produksi kepala seksi pembibitan dan produksiuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepalagelolaan sumber daya genetik hewan, melakukan penyiapan bahan penyediaan,benih bibit ternak, hijauan pakan ternak hpt)hewan kepala seksi kesehatan hewankepala seksi kesehatan hewrapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan dan kesejahtera daerah wabah penyakit hewan menular, melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat pengecermasyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran kepala seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaranntuki sertifikasi unit usaha produk hewan skala keciltanian dan ptanian dan pdan perkebun bidanguntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pertanian dan p,tahanan pangan kepalatribusi dan konsumsi pangan kepala seksi distribusi dan konsumsi pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasidistribusi dan konsumsi pangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi distribusi dan konsumsi pangan menyelenggarakan fungsi melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi distribusi dan konsumsi pangan, melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang distribusi, harga, dan konsumsi pangan, melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian bidang distribusi, harga, dan konsumsi, dan konsumsi pangan, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang distribusi, harga, dan konsumsikonsumkonsumsi pangan,rdistribusi dan konsumsi:ejahterasimpang tigtaman nasional gunung palung ngp)timur menuju dengan koordinat dan yang terletak bukit kawasan ngp, selanjutnya arah selatan menyusuri sungai kawasan ngp sampai pada dengan koordinat dan yang terletak kawasan ngp, selanjutnya arah barat menyusuri sungai buluh kawasan ngp sampai pada dengan koordinat dan yang terletak sungai buluh kawasan ngp, dan .tk selanjutnya arah barat menuju dengan koordinat dan blampiran peraturan bupati majene nomor tahun tanggal oktober tentangbab pendahuluan latar belakang. negara terutamaermasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi tanpa kecuali. dalam struktur masyarakat kita masih terdapat kesenjangan peran laki laki dan perempuan. kesenjangan ini telah membudaya serta menyebabkan perempuan dan anak pada posisi subordinat, termarginalisasi, mempunyai beban ganda dan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. perempuan dan anak juga sering dirugikan dalam masalah kepercayaan yang menyebabkan tidak memperoleh hak yang sama, bahkan dirampas hak kepercayaannya, seperti kasus perebutan harta dan hak waris, pengasuhan anak, perceraian, tuntutan ganti rugi dan kasus ketenagakerjaan. mengenai kekerasan dan eksploitasiterhadap perempuan dan anak setiap tahun jumlahnya terus meningkat yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupuntakut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. untuk mempermudah layanan kepada korban, maka perlu dilakukan penjangkauan dengan membentuk unit reaksi cepat penanganan masalah perempuan dan anak urc) untuk membantu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a) dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten majene dalam memberikan layanan lanjutan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. urc dibentuk disetiap kecamatan dalam wilayah kabupaten majene dengan fungsi urc yaitu: melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahanpusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a) atau lembaga layanan lainnya, dan melakukan rujukan dan atau rekomendasi kepada pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut. salah satu bagian penting yang diperlukan dalam memberikan layanan sesuai dengan fungsinya adalah dengan menetapkan standar operasional prosedur sop) yang memberikan arahan kepada anggota urc. sop ini menggunakan pendekatan dan berorientasi: untuk melihat dan memastikan kondisi korban yang sebenarnya sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan, pemberian perlindungan dan bantuan darurat kepada korban, dan cc. pemberian rekomendasi untuk memberikan layanan lanjutan kepada korban. landasan hukumerkadang penampilannya capek, kurus, nervous, galak, dan cemas, urc dalam permasalahan yang menyangkut anak, agar dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. setelah melakukan identifikasi urc harus memberikan nama, alamat, dan nomor kontak. bab pertolongan darurat bila diperlukan urc dalam melaksanakan tugasnya dapat memberikan pertolongan darurat kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tempat kejadian. pertolongan darurat tersebut diberikan dalam bentuk: pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, apabila perempuan dan anak mengalami luka ringan, membawa dokter untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan, apabila perempuan dan anak mengalami sakit akibat dari kekerasan, dan membawa rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. dalam keadaan darurat karena perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tinggal rumah pelaku yang kemungkinan akan terjadi kekerasan kembali, maka urc dapat memberikansaran dan masukan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk: memilih satu atau lebih tetangga yang dapat diberitahu agar mereka memberikan bantuan bila terjadi keributan lagi, melatih diri tentang cara keluar rumah dengan aman dengan memperhatikan letak pintu, menyiapkan sebuah tas yang berisi kunci cadangan, uang, surat penting dan pakaian yang dititipkan kepada kerabat untuk mengantisipasi bila suatu saat perlu meninggalkan rumah dalam keadaan terburu buru, menggunakan kode atau tanda tertentu untuk anak, anggota keluarga, teman dan tetangga bila membutuhkan bantuan darurat darurat dari polisi, dan memutuskan kemana akan pergi bila harus meninggalkan rumah dan bagaimana cara mengatasinya. bab pengungsian korban dalam hal perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ditempat kejadian ternyata diancam dan diintimidasi sehingga membahayakan keamanan dan keselamatannya, maka urc wajib, menyelamatkannya dengan menempatkan atau mengungsikan korban tempat yang aman, dan meminta pertolongan perlindungan sementara kepada kepolisian. tempat yang aman antara lain dirumah: orangtua, saudara kandung yang laki laki atau perempuan, keluarga dari ayah, dan keluarga dari ibu. selain itu urc juga dapat mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya seperti ketua rt, ketua rw, tetangga yang dianggap aman dan mau menerimanya. urc juga dapat mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada teman atau koleganya yang mau menerima dan menjamin keselamatan dan keamanan serta kerahasiaannya. apabila urc mengalami kesulitan untuk mencarikan sanak saudara, orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya dan teman koleganya yang mau menerima perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, maka urc dapat mengungsikan perempuan dan anak p2tp2a, rumah aman yang dibentuk: kementerian lembaga antara lain rumah perlindungan sosial anak, unit pelayanan perempuan anak, rumah perlindungan sosial wanita, rumah perlindungan trauma center, pusat pelayan terpadu, lembaga perlindungan saksi dan korban, pusat krisis terpadu, masyarakat, antara lain lembaga bantuan hukum, women crisis center, dan lembaga sejenis lainnya. oleh karena itu urc harus berkoordinasi dengan lembaga yang bersangkutan agar perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat diungsikan tempat yang bersangkutan. urc juga perlu meminta kepada pengelola layanan tersebut atas untuk: merahasiakan keberadaan perempuan dan anak, dan memenuhi kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan selama dalam pengungsian. selanjutnya urc perlu memantau perkembangan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tempat pengungsian dengan melakukan kunjungan tempat pengungsian, atau melalui sarana komunikasi yang tersedia, untuk menanyakan kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada pengelola tempat pengungsian. berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, maka urc mengevaluasi pelaksanaan pengungsian perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. evaluasi yang dilakukan antara lain yaitu layanan yang diberikan serta keamanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan lain sebagainya. hasil evaluasi dapat digunakan urc sebagai pegangan untuk mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. bab vii rujukan dan rekomendasi urc dalam melaksanakan fungsinya dapat melakukan rujukan untuk memberikan layanan lanjutan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan kategori layanan yang: memerlukan penanganan ahli hanya dapat diberikan oleh unit layanan teknis diperlukan bersifat gawat kritis terkait dengan penegakan hukum langkah langkah yang perlu dilakukan urc dalam melakukan rujukan, antara lain: berkoordinasi dengan p2tp2a atau lembaga layanan lainnya untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, menyerahkan surat rujukan dan dokumen lengkap kepada p2tp2a atau lembaga layanan lainnya, mempersiapkan kendaraan untuk membawa korban p2tp2rempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dap2tp2a untuk melakukan rujukan kembali lembaga layanan lainnya. setelah perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mendapatkan layanan rujukan dan memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban, maka urc melaporkan pelaksanaan rujukan kepada p2tp2a atau lembaga layanan lainnya. bupati majene, cap ttd fahmi bassiana pengertian. dalam standar operasional prosedur ini yang dimaksud dengan unit reaksi cepat penanganan masalah perempuan dan anak yang selanjutnya disebut urc dibentuk disetiap kecamatan dalam wilayah kabupaten majene berdasarkan keputusan bupati. standar operasional prosedur yang selanjutnya disebut sop adalah langkah langkah standar yang harus dilakukan oleh urc dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. permasalahan perempuan dan anak adalah kasus yang dihadapi perempuan dan anak baik yang bersifat litigasi dan non litigasi. kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan padapusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang selanjutnya singkat p2tp2layanan ini dapat berbentuk satu atap atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan masing masing daerah. trauma adalah gangguan dalam diri perempuan dan anak sebagai akibat cedera fisik dan atau emosionalruang lingkup. sop penanganan masalah perempuan dan anak meliputi (lima) jenis pelayanan yaitu: penjangkauan, identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan, perlindungan terhadap perempuan dan anak lokasi kejadian (pertolongan darurat), penempatan dan pengungsian perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dan rujukan dan atau rekomendasi. sasaran. sasaran sop ini adalah unit reaksi cepat urc) kecamatan. bab prinsip prinsip umum urc dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip prinsip sebagai berikut: non diskriminasi, artinya setiap anggota urc berkewajiban memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan tidak mem bedakan atau mendiskriminasikan layanan berdasarkan ras, agama, kepercayaan suku dan bangsa serta status social. hubungan setara dan menghormati, artinya urc harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk teman aman , yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan pada lingkungan yang telah merusak kehidupannya sebagai akibat dari permasalahan yang dialami sehingga perempuan dan anak yang mengalami permasalahan memperoleh tempat untuk menumpahkan perasaan, kecemasan dan ketakutan dan mendapat perlindungan sampai dapat mengambil keputusannya sendiri untuk tindakan apa yang akan dilakukan. menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya urc dalam memberikan layanan harus dilakukan tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiaannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman. kerahasiaannya ini sangat diperlukan, mengingat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan merasa malu bila kasusnya diketahui orang lain. untuk itu urc harus menyediakan ruangan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan. memberi rasa aman dan nyaman, artinya urc harus memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diberikan layanan. menghargai perbedaan individu (individual differences), artinya urc harus memahami bahwa setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahandengan yang lain dalam hal apapun. tidak menghakimi, artinya urc harus memastikan bahwa apapun kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkan nya atas kejadian yang dialami. menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri, artinya urc harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar perempuan dan orang tua anak mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan urc. menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, artinya urc dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh perempuan dan anak yangmengalami permasalahan. empati, artinya urc harus mengi dan memahami apa yang dirasakan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. untuk itu urc harus mengikuti semua yang diekspresikan oleh korban. urc dalam melaksanakan fungsinya jangan melakukan hal sebagai berikut: membuka rahasia korban, kurang serius dari masalah yang dirasakan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan menganggap baik bila permasalahan telah diketahui lebih cepat maka masalahnya tidak terlalu buruk, menyalahkanperempuan dan anak yang mengalami permasalahan, misalnya dengan menanyakan apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan mengganggap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sebagai fokus kesalahan, kurang menghormati hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya, menerima permasalahan sebagai hal biasa. bab iii penjangkauan prosedur penjangkauan dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut perempuan dan anak yang mengalami permasalahan melaporkan masalahnya bagian pengaduan p2tp2a, ataupun lembaga layanan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui telepon, sms, whatsapp, media sosial, surat oleh korban maupun pihak lain. melalui urc, perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat mengadukan permasalahannya bagian pengaduan p2tp2a, ataupun lembaga layanan lainnya. permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan bagian pengaduan p2tp2a, ataupun lembaga layanan lainnya dapat diperoleh dari pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik. berdasarkan laporan tersebut, bagian pengaduan p2tp2a, ataupun lembaga layanan lainnya melakukan analisis kasus apakah diperlukan penjangkauan atau tidak. apabila bagian pengaduan p2tp2a, ataupun lembaga layanan lainnya menganggap perlu dilakukan penjangkauan maka dibuatkan surat tugas yang ditandatangani oleh kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak selaku pengarah urc, atau ketua urc, atau wakil ketua urc, atau ketua p2tp2a, atau pimpinan lembaga layanan lainnya. sebelum melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, urc dapat melakukan hal sebagai berikut memastikan kembali alamat rumah perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait, antara lain dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, p2tp2a, kepolisian, rt rw, atau perwakilannya. bab identifikasi masalah pidana. sebelum melakukan identifikasi, urc harus:lakukan identifikasi, memastikan adanya pendamping dari,bila korban adalah perempuan maka diupayakan wawancara dilakukan oleh urc perempuan, bila korbannya laki laki maka upayakan wawancara dilakukan oleh urc laki laki, dan bila korbannya anak anak maka wawancara dapat dilakukan oleh urc laki laki atau pun perempuan,,permasalahan yang terjadi terhadap perempuan dan anak bukan kesalahannya, menciptakan suasana yang mendukung dan tidak menuduh, seperti pernyataan tidak seorangpun patut menerima kekerasan dalam keadaan apapun, jika permasalahan adalah kekerasan dalam rumah tangga, ajukan pertanyaan dengan hati hati dan jelaskan bahwa urc memiliki perhatian dan peduli dengan keluarga korban, jika tidak bersedia untuk selanjutnya ceritanya, biarkan menunda. karena mungkin korban belum siap menceritakan apa yang terjadi atau dapat membangkitkan depresinya dan tanyakan kapan dapat diwawancarai kembali, memberikan motivasi kepada perempuan dan anak agar dapat menghadapi masalah antara lain dengan memberikan motivasi tanggung jawab korban terhadap keluarga anak, pekerjaan yang harus dipenuhi atau penguatan dari sisi agama, menghindari rasa takut untuk bertanya, karena kemungkinan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan menutupi permasalahannya, padahal sebetulnya mereka sangat mengharapkan urc untuk bertanya, jelaskan bahwa banyak lembaga yang siap membantunya, bila perempuan dan anak diam dan tidak mau menjelaskan persoalannya, meyakinkan bahwa urc adalah teman dekat yang dapat: menjamin kerahasiaannya, memberikan perlindungan dan rasa aman, dan menyampaikan kebutuhannya.tanyakan tentang proses terjadinya permasalahan secara rinci: seperti apa kejadiannya, apa yang menjadi pemicu, kenderaan apa yang dialami, apa akibatnya, oleh siapa, kapan, dimana, bagaimana melakukannya, berapa kali, respon apa yang dilakukan korban atau pelaku, apakah mengalami permasalahan dalam buang air kecil atau buang air besar, mengeluh nyeri yang tidak jelas sebabnya, kontraksi otot, kesemutan dan nyeri perut, sering nyeri kepala atau sulit tidur, apakah perempuan dan anak pernah mengalami permasalahan sebelumnya yang mengakibatkan trauma. observasi pada saat wawancara, urc harus melakukan observasi menilai kondisi kesehatan fisik dan psikis perempuan dan anak yang mengalami permata lahan, pendamping, pengantar serta menilai apakah butuhkan tindakan medis cepat atau segera. untuk itu yang perlu diperhatikan tentang tanda tanda kekerasan, diantaranya:rauma ringan atau berat, luka yang meninggalkan bekas berupa memar pada tubuh khususnya sekitar mata dan wajah, cedera akibat pukulan benda tajam, gigi tanggal, kelainan bentuk hidung akibat patah tulang hidung, pendarahan dari hidung akibat pukulan, rendah diri dengan menganggap dirinya bodoh, tampak jauh lebih tua dari umurnya, atau mengalami hambatan dalam perkembangan fisiknya, terkadang penampilannya terlihat menutup nutupi, capek, kurus, nervous, galak, dan cemas, terkadang selalu berteriak dengan suara aneh atau tiba tiba melakukan gerakan aneh luar kebiasaan, terkadang berbicara seperti dalam keadaan tertekan dan diserang serta berhati hati jika berbicara sesuatu yang benar terjadi, terkadang menunjukkan ada sesuatu yang akan dikatakan, tapi tidak mampu mengatakannya seperti isyarat gerakan tubuh, biasanya mengisolasi diri dan sulit untuk bersosialisasi, biasanya sangat ketakutan bila yang mengantar adalah pelaku, perhatikan bagaimana masalah mempengaruhi keberfungsian dalam lingkungan sosialnya. setelah melakukan identifikasi urc harus memberikan nama, alamat, nomor kontak, dan meminta korban untuk menyimpannya tempat yang aman. masalah perdata sebelum melakukan identifikasi, urc harus.banyak lembaga yang siap membantunya,dan tanyakan tentang proses terjadinya permasalahan secara rinci: seperti apa kejadiannya dan apa yang menjadi pemicu, pada saat wawancara, urc harus melakukan observasi menilai kondisi psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan serta menilai apakah dibutuhkan tindakan medis cepat atau segera. untuk itu yang perlu diperhatikan, diantaranya:
bupati probolinggo provinsi jawa timur peraturan bupati probolinggo nomor: tahunerapan penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil calon pegawai negeri sipil secara online untuk menilai kinerja pegawai secara proporsional, terukur dan transparan, perluroad map reformasi birokrasi lingkungan pemerintah kabupaten probolinggopenetapan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dalam rangka penyelesaian penilaian prestasi kerjajabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat ppk, adalah bupati, adalah calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten probolinggo. pns cons yang dipekerjakan atau diperbantukan luar instansi induknya, adalah pns cons dan lembaga pendidikan. mutasi kepegawaian, adalah pemindahan dan pengangkatan pns copenilaian prestasi kerja pns cons, calon pegawai negeri sipil. prestasi kerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pns co, adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pns cons. sistem penilaian sasaran kerja pegawai online yang selanjutnya disingkat skp, adalah sistem yang melakukan penyusunan, perekaman dan perhitungan nilai skp secara online. kinerja, uraian tugas, adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas, adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. target, adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. tugas tambahan,, adalah kemampuan pns corilaku kerja, adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pns,unit kerja. pejabat penilai,. atasan pejabat penilai, adalah atasan langsung dari pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan, administrator skp, adalah pengolah data e skp pada badan kepegawaian daerah yang ditindaklanjuti dengan keputusan kepala badan kepegawaian daerahrbaikan data, adalah perubahan data pegawai pns cons sesungguhnya sesuai dengan dokumen dan peraturan perundang undangan yang berlaku. validasi data, adalah kegiatan pemeriksaan kinerja bawahan oleh atasan langsung melalui sistem berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab maksud dan tujuan sistem penilaian skp dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan skp secara online. tujuan ditetapkannya sistem penilaian skp lingkungan pemerintah daerah adalah mempercepat dan mempermudah penyusunan, perekaman, rekapitulasi perhitungan nilai serta pendokumentasian skp pns cons. bab iii penyusunan dan perekaman skp, maka jumlah anggaran dicantumkan sebagai bagian skp. bagi pns cons dan dan ditetapkan setiap awal tahun sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada tugas dan fungsi, paling lambat tanggal (lima) pada bulan januari setiap tahunnyapenilaian skp sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnpenyusunan, perekaman, perhitungan nilai dan pendokumentasian skp dilakukan melalui aplikasi skp secara online (e skp). formulasi perhitungan dan formulir laporan skp sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab penerapan e skp setiap pns cons wajib menyusun skp melalui e skp. e skp sebagaimana dimaksud pada dapat diakses melalui website https: setiap pns cons mempunyai user dan password masing masing. dalam hal terjadi perubahan user dan password, maka pns cons wajib mengajukan surat permohonan dari instansi kepada administrator melalui kepala badan kepegawaian daerah. pengisian rincian skp dipentingkan kepada pejabat penilai. pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewajiban untuk memvalidasi formulir skp, pencapaian skp yang diusulkan oleh bawahannya. dalam hal terjadi perubahan data pada pengisian skp, maka pns cons wajib melakukan peremajaan data. dalam melakukan validasi, pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam dapat mendelegasikan dengan mengajukan surat permohonan kepada badan kepegawaian daerah. bab pengisian kinerja setiap pns cons wajib mengisi kinerja harian sebagai pelaksanaan kegiatan tugas jabatan berdasarkan rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan detail tugas jabatan skp. pengisian kinerja harian dilakukan setiap hari selambat lambatnya (tujuh) hari kalender. pengisian kinerja harian akan mempengaruhi nilai pencapaian pada skp. bab pelaporan pns cons wajib mencetak hasil penilaian skp melalui aplikasi e skp setiap (satu) tahun sekali. dalam hal terjadi mutasi, maka pns cons wajib mencetak hasil penilaian e skp sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas. pns cons dilarang merubah hasil cetakan dari aplikasi. bab vii sanksi administrasi pns cons yang tidak menyusun e skpcobupatijd) sinformasi publik: dan ji. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang hubungan masyarakat dan layanan informasi publik sesuai peraturan perundang undangeknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan teknologi informasi, tata kelola dan keamanan informasi government pengembangan aplikasi, layanan informasi dan komunikasi elektronik serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan teknologi informasi dan komunikasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada bidang teknologi informasi dan komunikasi mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang teknologi informasi dan komunikasi, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi: cc. penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan bidang teknologi informasi dan komunikasi, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang teknologi informasi dan komunikasi, mengoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang teknologi informasi dan komunikasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang undangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikaseknologi informasi dan komunikasi, pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuaitatistik dan persandian serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi penyusunan program kerja bidang statistik dan persandian, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian, cc. penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian, mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang statistik dan persandian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang statistik dan persandian sesuai peraturan perundang undangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik dan persandtatistik dan persandian, pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang statistik dan persandian, dan ji. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang statistik dan persandian sesuai peraturan perundang undangan. bidang statistik dan persandian sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahi seksi statistik, dan seksi persandelengaraan statistik sektoral, survai kesehatan, pendidikan, sosial, bidang ekonomi, politik hukum dan ham sebagai informasi strategis pemerintah daerahstatistik mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi statistik, perumusan kebijakan teknis seksi statistik, pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi seksi statistik, perencanaan teknis khusus seksi statistik, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi statistik, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi stattatistik: pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan bahan laporan, pelaksanaan tugas dan fungsi seksi statistik, dan pelaksanaan tugas lain seksi statistik yang diserahkan oleh kepala bidang sesuai dengan peraturan perundang undangan. seksi persandimanan sandi, hubungan komunikasi sandi, sandi dan prasarana, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan bidang persandirsandian mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi persandian, perumusan kebijakan teknis seksi persandian, cc. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi seksi persandian, perencanaan teknis khusus seksi persandian, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi persandian, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi persandsandirsandian, dan pelaksanaan tugas lain seksi persandianmunikasi dan informatika kabupaten landak terdiri atas kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon ilb, yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional dinas komunikasi dan informatiku nip. a45 ira a00 pan kedepan aha ing nnz2z flo dr opa sis dri en. 5x0 3g & see gta ea. born wwi dan informatikaertaris daerah adalah sekertaris daerah kabupaten bandung baratsarana dan prasarana, seksi kurikulum: dan seksi kesiswaan. bidang pendidikan sekolah menengah pertama, membawakan: seksi sarana dan prasarana, seksi kurikulum: dan seksi kesiswaan. bidang bina pendidik dan tenaga pendidikan, membawakan: seksi bina pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, seksi bina pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, dan seksi bina pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal dan pendidikan masyarakatkekasaran dan kesetaraan, dan seksi kursisubbagian penyusunan subbagian keuangan subbab kepegawaian program dan umum bidang pendidikan sekolah bidang pendidikan sekolah bidang bina pendidik dan bidang pendidikan anak usia dasar menengah pertama tenaga kependidikan dini, nonformal dan informal seksi bina pendidik dan tenaga seksi kelak seksi kurikulum seksi kurikulum kependidikan sekolah tengah ksi beaksaraan dan kesetaraan pertama seksi bina pendidik dan tenaga seksi kesiswaan seksi kesiswaan pan nan seksi kursus dan kelembagaan dan pendidikan masyarakat bupati bandung barat, ttd. abubakarwilaywilayrencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten bandung barateksi adalah seksiinaskewilayahan daerah yang selanjutnya disingkat ppd adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan kewilaykewilayewilayahan wajib adalah urusan pemerintahan kewilayahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. urusan pemerintahan kewilayahan pilihan adalah urusan pemerintahan kewilaybadrencanaan fisik dan tata ruang bidang perencanaan fisik dandalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan fisik dan tata ruangpelaksanadan cc. pelaksanaanbidang perencanaan fisik danfisik dan tata ruangruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota dan serta sarana prasarana perumahan dan pemukimfisik dan tata ruang terdiri atas: subbidang tata ruang dan lingkungan hidup, subbidang infrastruktur wilayah dan kota, dan subbidang sarana prasarana perumahan dan pemukiman. subbidang tata ruang dantata ruang dan lingkungan hidup. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang tata ruang dan lingkungan hidup tahuntata ruang dan lingkungan hidup, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup. subbidang tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbidang tata ruang dan lingkungan hidup, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasikebijakan teknistata ruang dan lingkungan hidup, pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan desa bidang tata ruang dan lingkungan hidup, petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan, keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan, petunjuk manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan, petunjuk pengembangan pembangunan kewilayahankawasan strategis, dan peraturan bidang penataan ruang tingkat kabupaten.tata ruang dan lingkungan hiduptata ruang dan lingkungan hiduptata ruang dan lingkungan hidupebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakatnetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten rtrw), melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapaa. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang, bb.tata ruang dan lingkungan hidup, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup, dd.tata ruang dan lingkungan hidup, ee. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, ff. melaksanakan tugas operasional bidang tata ruang dan lingkungan hidup, gg. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup, hh. melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup, ii.tata ruang dan lingkungan hidup, dan ji: melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbidang infrastruktur wilayah dan kofrastruktur wilayah dan kota. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang infrastruktur wilayah dan kofrastruktur wilayah dan kota, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah dan kota, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah dan kota. subbidang infrastruktur wilayah dan kota mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan program kerja subbidang infrastruktur wilayah dan kota, melaksanakan penyusunan bahan pengkajifasilitasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah dan kota, melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah dan kotfrastruktur wilayah dan kota, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbidang sarana prasarana perumahan dan permukimsarana prasarana perumahan dan permukiman. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang sarana prasarana perumahan dan permukimsarana prasarana perumahan dan permukiman, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman. subbidang sarana prasarana perumahan dan permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan program kerja subbijakan teknisspmsarana prasarana perumahan dan permukiman, melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang sarana prasarana perumahan dan permukimansarana prasarana perumahan dan permukiman, melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalimelaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan nyusunan dokumen perencanaan bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi transportasi, jalan, jembatan, sumber daya air (pengendalian banjir, irigasi, dan penyediaan air bersih minum), saluran, limbah domestik dan industri, persamaan, perumahan dan permukiman, telekomunikasi, utilitas lingkungan dan drainasembinasarana prasarana perumahan dan permukimfasilitasi perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman, melaksanakan ketatausahaan perencanadan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kelima bidang perencanaan ekonomi bidang perencanaan ekonomdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan ekonompelaksanadan cc. pelaksanaanbidang perencanaan ekonomekonomiekonomi terdiri atas, subbidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral, subbidang perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan subbidang investasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif. subbidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya minerrtanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineralperikanan, energi dan sumberdaya mineral, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral. subbidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan program kerja suboordinstandar pelayanan minimperikanan, energi dan sumberdaya mineral, melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang pertanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral, j . melaksanakan koordinasi perencanaan, pelakskonsultasiperikanan, energi dan sumberdaya mineraltugas operasionfasilitketatausahtanian, perikanan, energi dan sumberdaya mineral, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbidang perindustrian, perdagangan koperasi dd. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang perindustrian, perdagangan koperasi dpelaksanaan penyusunan bahan pelaporcc. pelaksanasubbidang perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan program kerja suboordinbijakanspmpengelolaan data dan informasiperencanaan, pelaksnsultasiusulan program pembangunan tahunan bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengahyang meliputi perencanaan industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil menengah umkm), investasi daerah dan pembiayaan publikmbindengan unit kerja terkait, melaksanakan tugas operasionalfasilitetatausahmelaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbidang investasi, pariwisata budaya danvestasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang investasi, pariwisata budaya danvestasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang investasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang investasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif. subbidang investasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan program kerja subbidang investasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasibijakan teknisspmpengelolaan data dan informasi pembangunan bidang investasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif, j . melaksanakan koordinasi perencanaan, pelakskonsultasi perencanaan dan pengendali ekonomi kreatif, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan bidang investasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatifmbinatugas operasional bidang investasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif' melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan bidang investasi, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif, melaksanakan ketatausahaan perencanaperencanaan sosial bidang perencanaan sosial, pengelolaan data, pemuda dan olahraga, serta kesejahteraan sosial. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud perencanaan sosiapelaksanadan cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi lapor. bidang perencanaan sosialsosialsosial terdiri atas subbidang kesehatan, subbidang pengelolaan data, pemuda dan olahraga, pemuda dan olahraga, dan subbidang kesejahteraan sosial. subbidang kesehathatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang kesehathatan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang kesehatan. subbidang kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan program kerja subbidang kesehatan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang kesehathatan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan bidang kesehathatan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan standar pelayanan minimal bidang kesehathatan, melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang kesehatan, j . melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bidang kesehatan, melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang kesehathatanhatan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan bidang kesehathathatan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan bidang kesehathatan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan tugas operasional bidang kesehatan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan bidang kesehathatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbidang pengelolaan data, pemuda dan olahrag, pemuda dan olahraga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pengelolaan data, pemuda dan olahragmuda dan olahraga, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang pengelolaan data, pemuda dan olahraga, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang pengelolaan data, pemuda dan olahraga. subbidang pengelolaan data, pemuda dan olahragpemuda dan olahraga, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasibijakanstandar pelayanan minimal bidang pengelolaan data, pemuda dan olahraglolaan data, pemuda dan olahraga, melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang pengelolaan data, pemuda dan olahraga, j . melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bidang pengelolaan data, pemuda dan olahraga, melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pengelolaan data, pemuda dan olahragapemuda dan olahragpemuda dan olahragpemuda dan olahragapemuda dan olahragpemuda dan olahragngelolaan data, pemuda dan olahraga, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan tugas operasionalfasilitasi perencanaan pembangunan bidang pengelolaan data, pemuda dan olahraga, melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan bidang pengelolaan data, pemuda dan olahragngelolaan data, pemuda dan olahraga, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbidang kesejahteraan sosijahteraan sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang bidang kesejahteraan sosialjahteraan sosial, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. subbidangsosial yang meliputi sosial, budaya, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan penanggulangan bencana alam, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknisjahteraan sosial, melaksanakan penyusunan bahan pengkajianjahteraan sosial, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosijahteraan sosial, melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang kesejahteraan sosial, melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bidang kesejahteraan sosial, melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang kesejahteraan sosialjahteraan sosialjahteraan sosial, oo. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahnyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi tenaga kerjjahteraan sosijahteraan sosial, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan bidangoperasional bidang kesejahteraan sosial, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosijahteraan sosial, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian ketujuh bidang perencanaan pemerintahan kewilayahan bidang perencanaan pemerintahdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan pemerintahan kewilayahpelaksanadan cc. pelaksanaanbidang perencanaan pemerintahan kewilayahpemerintahan kewilayahan, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan kewilayahan, pemerintahan kewilayahan umum dan aparatur dan kelembagaan, cc. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakoordinerjasamapemerintahan kewilayahan terdiri atas, subbidang pemerintahan kewilayahan kewilayahan, subbidang pemerintahan kewilayahan umum, dan subbidang aparatur dan kelembagaan. subbidang pemerintahan kewilayahankewilayahan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pemerintahan kewilayahkewilayahan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan kewilayahan, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan kewilayahan. subbidang pemerintahan kewilayahankewilayahan.kewilayahfasilitasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan kewilayahan, melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan kewilayahkewilayahan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbidang pemerintahan umumumum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pemerintahan umuumum, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum. subbidang pemerintahan umumumumumum yang meliputi pemerintahan umum umum, pemerintahan umum desa, otonomi pertanahan kependudukan, kelembagaan, penatalaksanaan dan perlindungan masyarakatumumumum., melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umumumumumum, melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan bidang pemerintahan umumumum. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pemerintahan umum, il.perencanaan pemerintahan umumumum, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan program pembangunan tahunan bidang pemerintahan umumumum, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umumumumumum, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum, melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umumumum, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbidang aparatur dan kelembagaaparatur dan kelembagaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang aparatur dan kelembagaaparatur dan kelembagaan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang aparatur dan kelembagaan, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang aparatur dan kelembagaan. subbidang aparatur dan kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan program kerja subbidang aparatur dan kelembagaan,oo. melaksanakan tugas operasional perencanaan pembangunan bidang aparatur dan kelembagaan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi perencanaan pembangunan bidang aparatur dan kelembagaan, melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan bidang aparatur dan kelembagaencanaan aparatur dan kelembagaan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kedelapan bidang monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangan bidang monitoring, evaluasi,dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang monitoring, evaluasi,cc.monitoring, evaluasi, dan penelitian terdiri atas, subbidang monitoring dan evaluasi, subbidang penelitian dan pengembangan, dan cc. subbidang pengelolaan data, subbidang monitoring dan evaluasidan tugas teknis bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. subbidang monitoring dan evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan program kerja subbidang monitoring dan evaluasi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi bidang monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kecamatan desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antara kecamatan desa dengan swasta, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, j penyusunan bahan pengkajian kerjasamapembinaan bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pelaksanaan rencana pembangunan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan tugas operasionalfasilitasi bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, melaksanakan ketatausahaan bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, aa dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dan bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbidang penelitian dan pengembangbidang penelitian dan pengembangan perencanaperencanaan pembangunan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan. subbidang penelitian dan pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan program kerja subbidang penelitian dan pengembangan, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi bidang penelitian dan pengembangan, cc. melaksanakan penyusunan data bahan pengkajian kebijakan teknispenyusunan bahan pengkajian kerjasama bidang penelitian dan pengembangan perencanaan perencanaan pembangunan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, j . melaksanakan tugas operasionalfasilitasi bidang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan, il. melaksanakan ketatausahaan bidang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas bidang penelitian dan pengembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. subbidang pengelolaan da. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pengelolaan dalaksanaan penyusunan bahan pelaporan perencanaan pembangunan bidang pengelolaan data, dan cc. pelaksanaan tugas teknis perencanaan pembangunan bidang pengelolaan data. subbidang pengelolaan datmelaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi bidang pengelolaan data, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang pengelolaan data, melaksanakan pengelolaan data dan informasi, serta monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangata, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, il. melaksanakan tugas operasional teknis bidang pengelolaan data, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bidang pengelolaan data, melaksanakan ketatausahaan perencanaan pembangunan bidang pengelolaan datarencanaan pembangunanpenanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten seluma, bahwa berdasarkanketenagakerjaan dan transmigrasitahuperaturan bupati seluma nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasihurufnanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu terdiri dari, pengaduan, data, informasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan ekonomi dan pembangunan,tim teknis, dan jabatan fungsionalromosi penanaman modal, seksi pengembangan iklim penanaman modal. bidang ketenagakerjaan, terdiri dari seksi syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, seksi pengupahan, kelembagaan dan jaminan sosial, dan seksi penempatan, perluasan kerja dan pelatihan produktivitas tenaga kerja. bidang ketransmigrasian, terdiri dari seksi pembinaan sosial budaya transmigrasi, seksi penempatan dan pemukiman transmigrasi, dan cc. seksi pembinaan usaha ekonomi transmigrasi. struktur organisasi dan tata kerja dinas ketenagakerjaanelan rpe bagian rukun sila (on kaba rupa usang (itrn jai maa kasubbag serut irawan realisasi ane saga bundar diundangkan tais pada tanggal olehuher sekretaris daerah, iri sos., berita daerah kabupaten seluma tahun nomor. no6 kes) g22 rn) v2. egg p3 (21x) a's pai mm, kej tr) cmo ngz\| kta) kes) '88y v32 dang le) 30x a55 luv) rt) a39 mma, er lng pria lang ted uan ke) ps) x\|xx \|z8\| z010 peng jenis isa xx) . rups adi mas . ae) a09 andr sc2\|l s5? s5.m.moc com. o#c# jom man a". call int a08 30x ae) m7 os\|jox9 \|lssgls33 tad ss3leg\|lax eli 3elisyug saling2v jan small sari mn lt, lo19 sl\| ela lola pan au) ola hokalelala x zssiselsig ejz ke) a.$ pas) ll sama v, au) mm dd. tea sksellassil sell sell ke) d oe (on
n.kanan dan peternakkanan dan peternakrikanan dan peternak sertasekretariat adalah sekretariat pada dinas perikanan dan peternakan kabupaten bandung barat. bidang adalah bidang lingkungan dinas perikanan dan peternakan kabupaten bandung barat. subbagian adalah subbagian lingkungan dinas perikanan dan peternakan kabupaten bandung barat. seksi adalah seksi lingkungan dinas perikanan dan peternakan kabupaten bandung barat. unit pelaksana teknis daerah adalah unsur pelaksana tekniikanan dan peternakan dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternaklautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian aspeklautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternakan, mengkoordinasikan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian aspek peternakhewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan, merumuskan rencana pembangunan bidang kesehatan hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner, dan perikanan, memfasilitasi penyelenggaraan program,hewan, peternakan, kesehatan masyarakat veteriner,rikanan bidang perikadalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perikanpelaksanadan cc. pelaksanaanbidang perikanikanan, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan, cc. melaksanakan pengkajian perumusoordinasierjasama bidang pembenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dnihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkubenihan, budidaya dan produksi dan kesehatan ikan dan lingkungan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang perikanan terdiri atas: seksi pembenihan, seksi budidaya dan produksi, dan cc. seksi kesehatan ikan dan lingkungan. seksi pembeninihan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembenihan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang pembenihan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang pembenihan, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang pembenihan. seksi pembenihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pembenihan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang pembenihan, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang pembenihan, melaksanakan identifikasi dan sasaran pembenihan, melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dan induk ikan, melaksanakan penyusunan bah ikan dan atau benih ibudidaya dan produksi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi budidaya dan produksi, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang budidaya dan produksi, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang budidaya dan produksi. seksi budidaya dan produksi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang budidaya dan produksi, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang budidaya dan produksi, melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan dan pembudidaya ikan, melaksanakan penyelenggaraan pendampingan usaha kecil pembudidaya ikan, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan, melaksanakan penyusunan bahan, melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produksisehatan ikan danikan dan lingkungan. dalampengkajian kebijakan teknis bidang kesehatan ikan dan lingkungan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang kesehatan ikan dan lingkungan, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang kesehatan ikan dan lingkungan. seksi kesehatan ikan dan lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi kesehatan ikan dan lingkungan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang kesehatan ikan dan lingkungan, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kesehatan ikan dan lingkungan, melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, melaksanakan pelayanan dan penanganan kesehatan ikan dan lingkungan, melaksanakan penyebaran ikan perairan umum dan danau situ wabitan, budi daya dan produksi, dan pakan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang peternakbitan, budi daya dan produksi, dan pakan, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan, dan cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan. bidang peternakternakan, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan, cc. melaksanakan pengkajian perumusan pedomoordinasi bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pakan, melaksanakan pengkajian bahan pembinaan bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan paerjasama bidang pembibitan, budi daya dan produksi, dan pabitan, budi daya dan produksi, dan pbitan, budi daya dan produksi, dan pakbitan, budi daya dan produksi, dan pakan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang peternakan terdiri atas, seksi pembibitan, seksi budi daya dan produksi, dan seksi pakan. seksi pembibibitan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembibitan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang pembibitan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang pembibitan, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang pembibitan. seksi pembibitan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi pembibitan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang pembibitan, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang pembibitan, melaksanakan identifikasi dan sasaran pembibitan, melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih bibit ternak, melaksanakan penyusunan bahan penyediaan dan peredaran benih bibit ternaeksi budi budi daya dan produksi, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang budi daya dan produksi, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang budi daya dan produksi. seksi budi daya dan produksi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang budi daya dan produksi, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang budi daya dan produksi, melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan, melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, melaksanakan penyusunan bahan pengawasan produkakan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pakan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang pakan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang pakan, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang pakan. seksi pakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi pakan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang pakan, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang pakan, melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan pakan ternak, melaksanakan penyusunan bahan pengawasan peredaran dan pengunaan pakan dan hijauan pakan ternak, melaksanakan penyusunan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak hpt), melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang penam bidang kesehatan hewan bidang kesehatan hewdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang kesehatan hewpelaksanacc. pelaksanaanbidang kesehatan hewsehatan hewkesehatan hewan terdiri atascc. seksi kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan. seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan mempunyai fungsi: pelaksanapelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan. seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obagamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, melaksanakan identifikasi dan sasaran pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewaneksi pencegahan dan pemberantasan penyakimberantasan penyakit hewan. dalamlaksanapelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyakicegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosislembagaan kesehatan hewan dan perlindunganesehatan hewan dan perlindungan hewan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewlembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan. seksi kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindungan hewan, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kelembagaan kesehatan hewan dan perlindunganidentifikasi sasaran pelayanbina usaha bidang bina usahdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang bina usahpelaksanacc. pelaksanaanbidang bina usahbina usaha, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan tekniperumusoordinerjasamadan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang bina usaha, terdiri atas,cc. seksi higiene, sanitasi dan perawan. seksi pengolahan dan pemasaran hasil produk perikn pemasaran hasil produk perikananrikanpelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanrikanan. seksi pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanrikanan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk perikanmelaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil perikanan, melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil perikanrikanan, melaksanakan identifikasi dan sasaran pengolahan dan pemasaran hasilolahan dan pemasaran hasil produk peternternakpelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakternakan. seksi pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakternakan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakmelaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan, melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakternakan, melaksanakan identifikasi dan sasaran pengolahan dan pemasaran hasil peternseksi higiene, sanitasi dan perahigiene, sanitasi dan perawan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi higiene, sanitasi dan perawan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang higiene, sanitasi dan perawan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang higiene, sanitasi dan perawan, dan cc. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis bidang higiene, sanitasi dan perawan. seksi higiene, sanitasi dan perawan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi higiene, sanitasi dan perawan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang higiene, sanitasi dan perawan, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang higiene, sanitasi dan perawan, melaksanakan identifikasi dan sasaran higiene, sanitasi dan kesejahteraan hewan, melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis pengeluaran dan atau pemasukan produk hewan, melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi nomor kontrol veterindan peternakdinas peternakan dan perikdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah bumbu, menimbang bahwa pemerintah kabupaten tanah bumbunah bumbu yang berada dalam dan atau luar kabupaten tanah bumbu, bahwa perlindungan, pengakuan, penentuan status hukum, perlu diatur dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipilmelaporkan kepada instansi pelaksana paling lama (empat belas),pergian.surat kuasa, dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor(enam puluh) hari(dua) bulan sampai dengan (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah: memperoleh persetujuan dari kepala instansi pelaksana, dan memperoleh penetapan pengadilan negeri bagi orang asing. pencatatan kelahiran yang melebihi dari (satu)kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan sipil. kutipan atau salinan akta kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat memdari lurah kepala desa. bagian ketiga pencatatan perkawinan perkawinan bagi bukan yanginstansi pelaksana paling lamalurah, untuk dicatat dan diterbitkan surat keterangan status perkawinan yang disahkan camatyang tetap, untuk dicatat dalam register akta perkawinan dan direkam dalam data base kependudukbagian kedelapan pencatatan pengakuan anak pengakuan anak diluar kawin wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana, paling lama (tiga puluh) hariangan pengesahan perkawinan orang tuannyagian kesepuluh(tiga(tiga puluh) hari sampai dengan (satu) tahun harus mendapat izin dari instansi pelaksana. pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu lebih dari (satu) tahun harus berdasarkan penetapan pengadilan negeritiga puluh) hari paling lama (tiga puluh) harisepuluh) hari sejak kedatangdua (enam puluh) hari sejak penetapan pengesahkepala instansi pelaksana harus menunjukkan kutipan akta dan atau salinan akta catatan sipil aslilima)), surat keterangan bukti pelaporan perkawinan luar negeri, tanda bukti pelaporan kelahiran pengakuan anak, pengangkatan anak, perceraian dan kematian luar negeri, dan surat keterangan belum menikah. surat keterangan pencatatan sipil ditanda tangani oleh kepala instansi pelaksana dan pejabat yang ditunjuk. bab ketatausahaan pendaftaran penduduklakukan oleh dinas, kecamatan dan kelurahandan buku induk penduduk. instansi pelaksanaj . data cadangan.tanah bumbu meliputi kegiatan perekaman data pendaftaran penduduk kedalam database kependudukan, pengelolamanabangko dokumen kependudukinstansi pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang mempunyai kualifikasi izin percetakan sekuritikomputerisasi dan menggunakan perangkat lunak siak. bagian ketiga pembukuan penggunaan bangkomeliputi nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan bangko,. babar. bab sanksi administrasi. setiap penduduk yang bepergian tidak membawa ktp dikenakan denda administrasi sebesarsi sebesar rp. dua ratus lima puluh ribu rupiah).waktu sesuai standart pelayanan minimal dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar rp. lima ratus ribu rupiah). denda administratif sebagaimana dimaksud dan dalam peraturan daerah ini setoran kas daerah sebagai penerimaan daerahdandanhukum dan hak asasi manusia nomor m.o1 hl. tahun tentang tatacara pendaftaran penduduksegala sesuatu yang belum diatur tentang persyaratan, tata cara dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipiltanah bumbu. ditetapkan tanah bumbu pada tanggal desember bupati tanah bumbu, ttd mardaani h.masing diundangkan tanah bumbubagian hukum setdadprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tanah bumbu. bupati adalah bupati tanah bumbu, dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah bumbukepala desa lurah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah dalam wilayah desa kelurahan yang beradaitadiseluruh wilayah kesatuan republik indonesia. pencatatan sipil adalah catatan peristiwa penting, yang dialami oleh sespersetujuan menjadi penduduk selanjutnya disebuselanjutnya(satu) tahun sesuai denganpasangan suami isterial sementara dan orang asing tinggal terbatas. bab hak dan kewajiban setiap penduduk tinggal tetap.kewajiban sebagaimana dimaksud pada termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk. bab iii, tempat tanggal lahir, alamat, jati diri lainnya yang lengkap, dan perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dalambagian keempat. penduduk sebagaimana dimaksud hanya diperbolehkanberusia tahun, dan paling cepat saat perkawinan dan paling lambatwni yang berusia (enam puluh) tahun ktp berlaku seumur hidup. perpanjangan ktp diajukan paling lambat (empat belas): dan penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas foto berwarna biruinstansi pelaksana,memuat tanda tangan atau cap jempol yang bersangkutan. ktp wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian. bagian kelima pendaftaran peristiwa kependudukan paragraf perubahan alamat perubahan alamat karena terjadi pemekaran wilayah kecamatan dan desa kelurahan wajib mengganti dan ktp. pindah datang penduduk dalam wilayah negaradari luar daerah yang pindah daerah wajib melapor kepada instansi pelaksannerbitan atau perubahan dan ktp. paragraf pindah datang penduduk antar negaramberdayaan koperasi dan usaha mikro dengan rahmat tuhan yang maha esamerintah daerah sesuai dengan kewenangannyyelenggarakandayaan koperasi dan usaha mikrx, dan meneng yang selanjutnya disebut dinas. pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan tinggikoperasi danlembaga pendidikan tinggikoperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah yang selanjutnya disebut pendataan koperasi adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan maupun tidak langsung melalui perangkat daerah terkaitota madiun. kamar dagang dan industri daerah yang selanjutnya disebut adinda adalah kamar dagang dan industri daerah kota madiun. bab asas dan tujuan bagian kesatu landasan, asas dan tujuanemberdayaan koperasi dan usaha mikro bagian kesatu umum pemerintah daerah berwenang melakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi d. bagian kedua pendataan paragraf tujuan, sasaran, dan manfaat pendataan koperasi dan usaha mikrosaha mikro oleh dinassaha mikromerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. sasaran pendataan koperasi dan usaha mikro adalah: terselenggaranya kegiatan pengumpulan data secara langsung dari koperasi dan usaha mikrosaha mikrosaha mikro, dan berkembangnya kualitas serta kemampuan koperasi dan usaha mikromanfaat pendataan koperasi dan usaha mikro adalah: meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan data koperasi dan usaha mikrosaha mikro. paragraf sumber data data koperasi diperoleh dari kementerian koperasi, dinas, dewan koperasi indonesia daerah, dan koperasi. data usaha mikro berasal dari camat. paragraf pendataan koperasi dan usaha mikro dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pendataan dan pemutakhiran data koperasi dan usaha mikro. dinas melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada kepada walikota. hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu. pendataan koperasi dan usaha mikrosaha mikro harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. ketentuan mengenai pendataan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. paragraf pengelolaan data pengelolaan data koperasi dan usaha mikro dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: spesifik, lengkap dan akurat, akuntabel: rapi, terpadu (integrated), dan berkelanjutan. tahapan pengelolaan data koperasi dan usaha mikrosaha mikro sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas untuk data koperasi dan usaha mikro daerahsaha mikroparagrafdukungan surat pengantarzin usaha simpan pinjam, permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam' line maupun on line. permohonan dengan cara off line dilakukan melalui dinasdinasetentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotasimpan pinjamuntuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro, pemerintahsaha mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahsaha mikro kepada walikotakoperasi dan usaha mikrokoperasi dan usaha mikromaka: usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai usaha mikro mitra usahanya, dan usaha menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha mikro mitra usahanya. bagian keempat kemudahan perizinan pemerintah daerah memberikan kemudahan perizinan bagi koperasi dan usaha mikro. proses pemberian kemudahan perizinan yang diberikan kepada koperasi dan usaha mikro dilakukan secara transparan dan akuntabel. ketentuan mengenai pemberian kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. bagian kelimamelalui koperasi dan usaha mikro dan difasilitasi,bagian keenam koordinasi dengan pemangku kepentingan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro perlu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun dekopinda. bab pelaksanaan pemberdayaan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan dekopinda, kadin daerah, dan lembaga pendidikan secara sinergis menyelenggarakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. pemberdayaan koperasi dan usaha mikro oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro secara sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan dekopinda sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh dinas. pemerintah daerah menyediakan dana untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. badan usaha milik negara daerah wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, bentuk pembiayaan lainnya serta hibahmengenai pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikota. bab bentuk kegiatan pemberdayaan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro dilakukan dalam bentuk kegiatankoperasi dan usaha mikro untuk usaha mikro, fasilitasi sertifikasi halal. pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan dekopinda memberikan pendampingan usaha terhadap setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud padamasyarakat, dunia usaha, dan dekopinda. pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap koperasi yang keanggotaannya dalam daerah dan yang sudah berbadan hukum. pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap usaha mikro baik perorangan maupun yang tergabung dalam asosiasi, paguyuban, atau kelompok jasa usaha bersama. bab penumbuhan iklim usaha pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro dengan menetapkan peraturan perundang undangan daerahcara aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusifkoperasi dan usaha mikro dandaer dan usaha mikro atas segala informasi usaha. aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan untuk mewujudkan kemitraan antar koperasi dan usaha mikro, mewujudkan kemitraan antara koperasi dan usaha mikrousaha mikro dan usaha mikrowalikota dan usaha mikro dankoperasi dan usaha mikro, melindungi usaha tertentu yang strategis untuk koperasi dan usaha mikro dan usaha mikro dalam dan luar negeri, memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk koperasi dan usaha mikro dalam dan luar negeri, memberikan insentif dan tata cara pemberikoperasi dan usaha mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. pelaksanaan aspek kesempatan dan aspek promosi sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah bab vii pembinaan dan pengawasan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan badan usaha koperasi dan usaha mikro yang keanggotaannya dalam daerah. pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usahvpeayanbagian hukum in:berdayaan koperasi dan usaha mikro umum pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah umkm) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. dalam hal ini koperasi dan umkm hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuk daya saing. ketentuan ini telah tercantum secara tegas dalam dokumen rvhpn selanjutnya, penjabaran rencana jangka menengah harus disusun dengan landasan berpikir bahwa pemberdayaan koperasi dan umkm merupakan upaya strategis yang berkesinambungan tingkat nasional maupun tingkat daerah. komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah sangat diperlukan agar pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi dan umkm dapat meningkatkan terus daya asingnya berhadapan dengan perusahaan perusahaan yang berskala besar. komitmen ini dapat ditunjukkan dengan rencana yang berkesinambungan dari rencana program jangka menengah yang telah dilaksanakan sebelumnya. dalam peraturan daerah ini, prinsip prinsip pengembangan koperasi dan umkm dikembangkan dengan arah sebagai berikut. pertama, perluasan basis usaha berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. kedua, penguatan kelembagaan koperasi dan umkm, yang dilaksanakan dengan strategi: perluasan akses kepada sumber permodalan, terutama perbankan, memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan, dan memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung non finansial. ketiga, pengembangan koperasi dan umkm untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. keempat, pengembangan koperasi dan umkm sebagai penyedia barang dan jasa pasar lokal. mengingat betapa pentingnya posisi koperasi dan umkm dalam peningkatan kesejahteraan rakyat daerah dan masih banyaknya hambatan struktural maupun hambatan manajerial bagi kelompok pelaku usaha ini. betapapun, komitmen harus diwujudkan dalam bentuk affirmative action atau tindakan keberpihakan. yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa pemerintah memang harus melindungi koperasi dan umkm yang kebanyakan merupakan kelompok usaha yang masih lemah dan mengalami banyak hambatan untuk bersaing dengan usaha usaha berskala besar. pemerintah daerah pada tahap berikutnya juga diatur untuk melakukan fasilitas dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, usaha kecil dan menengah. kemudian, pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kebutuhan pendataan untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. supaya dapat berlaku efektif, maka peraturan daerah ini juga memerintahkan supaya penyusunan peraturan pelaksanaan dilakukan dalam waktu (tiga) bulan sesudah ditetapkannya peraturan ini. ii. demi,,,, yang dimaksud pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. misalnya adalah kementerian koperasi dan ukm, pemerintah daerah propinsi jawa timur, dekopinda, asosiasi ukm, bank, dan lain lain. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud spesifik adalah data yang menggambarkan secara khusus indikator koperasi dan usaha mikro huruf yang dimaksud lengkap dan akurat adalah huruf yang dimaksud akuntabel adalah data yang dikumpulkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan huruf yang dimaksud rapi adalah huruf yang dimaksud terpadu (integrated) adalah data yang dikumpulkan melibatkan unit kerja kementerian dan dinas dan akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian, dinas dan para pemangku kepentingan yang terkait huruf yang dimaksud berkelanjutan adalah pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikrocukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan penyimpanan dataperaturan daerah kota madi nomor tahun tentang retro busi pelayanan kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota madi un, menimbang bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan puskesmas dengan jaringannya dan rumah sakit umum daerah kota madiun perlu didukung sumberdaya kesehatan yang memadaikesehatan perlu diganti: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padai1 tentang pedoman tarif pelayanan kesehatan bagi peserta akses persero) dan anggota keluargam jamkesmas,rumah sakit umum daerah, yang selanjutnya disingkat rsud, adalah rumah sakit umum yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan. direktur rumah sakit umum daerah, yang selanjutnya disebut direktur rsud, adalah direktur rsud kota madiun. pejabat yang ditunjuk adalah kepala dinas kesehatan kota madiun dan atau direktur rsud kota madiun. kas daerah adalah kas, puskesmas dengan atau tanpa perawatan, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan puskesmas atau rsud. penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya kesehatan bagi seseorang yang menjadi tunggangannya. orang yang tidak mampu miskin adalah: mereka yang tidak mampu dan dibuktikan dengan surat pernyataan miskin oleh yang bersangkutan dan disahkan oleh pejabat berwenang: mereka yang dipelihara oleh badan dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan: atau cc. mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan mendapat rekomendasi pejabat berwenang. pelayanan kesehatan adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas dan rsud,medik adalah pelayanan untuk keperluan menunjang penegakan diagnosa atau untuk mengetahui perjalanan penyakit dan menentukan serta monitoring hasiluntuk mendukung pelayanan medikrawat inap (berobat jalan). pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan kedaruratan medik atau bedahintermediate adalah pelayanan kesehatap intensif adalah pelayanan rawat inap yang memerlukan pengawasan atau observasi dan tindakan atau terapi yang terus menerus untuk penyelamatatau tindakan medik operatif. pelayanan rawat sehari one day careserta menempati tempat tidur selama kurang dari satu hari dan bisa dilaksanakan ruangan khusus rawat darurat atau ruang rawat inaprsud atau puskesmas perawatkriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, penggunaan peralatan medik dan profesionalisme dikelompokkan dalam tindakan medik kecil, sedang, canggih dan khusus. tindakan medik operatif kegawatdaruratan (emergency) adalah tindakan medik operatifk non operatif adalah tindakan medikatau prostetik. pelayanan pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan, penyimpanan, konservasi dan bedah yang dilakukan oleh rsud atau puskesmas untuk kepentingan pemakaman dan proses peradilan. pelayanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, antara lain untuk pelayanan visum repertum, pelayanan klaim asuransi, dan resume medik.dalam bentuk laporan tertulis oleh dokter, atas sumpah jabatan berdasarkan keilmuan, tentang apa yang dilihat diperiksa yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan hukum medikpelayanan depo farmasi unit pelayanan farmasi) adalah pelayanan obat, alat kesehatan habis pakai dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi yang dilaksanakan oleh instalasi unit farmasi rsud ataurspenunjang non medik yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan medikelayanan transportasi pasien (ambulance, puskesmas atau tempat lain tempat tujuan yang ditetapkan dengan mobil khusus jenazah atas indikasi medis atau atas permintaan pasien keluarganya. biaya akomodasi adalah biaya makan, penggunaan linen, fasilitas rawat inap, peralatan medis dasar tertentu dan pelayanan umum lainnya ruang rawat inap. biaya makan adalah biaya non diet pasien rawat inap rsud atau puskesmas perawatan. biaya makan diet adalah biaya penyediaan makanan diet pasien sesuai jenis diet (padat, cair dan komposisi) dan kondisi pasien berdasarkan permintaan dokter yang merawat. formularium rumah sakit adalah daftar obat obatan sesuai kelas terapi yang resmi digunakan sebagai acuan dasar untuk pemberian terapi pengobatan rsudmediwalikota, sedangkan untuk hari rawat kurang dari jam dan lebih dari jam dihitung sama dengan (satu) hari rawat inapjasa pelayanan, yang selanjutnya disingkat jpyang meliputjasa yang diterima puskesmas dan rsud atas pemakaian sarana dan fasilitas bahan alat habis pakai ( yang dihitung dengan menggunakan biaya satuan (unit cost)pakai habis, biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya langsung lainnya dengan tanpa memperhitungkan biaya investasi dan gaji pegawai negeri sipil. bahan alat kesehatan habis pakai dasar, yang selanjutnya disebut bahu, adalah obat obatan, bahan kimia, alat kesehatan pakai habis, bahan radiologi dan bahan sediaan farmasi lainnya yang digunakan secara langsung dan bersifat umum sebagai komponen biaya variabel dari komponen jasa sarana. jaminan kesehatan masyarakat, yang selanjutnya disebut jamkesmasagar kebutuhan dasar kesehatan yang layak dapat dipenuhi. jaminan kesehatan masyarakat daerah, yang selanjutnya disebut jamkesmasdadaerah agar kebutuhan dasar kesehatan yang layak dapat dipenuindividu, keluarga dan masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan dibidang kesehatan atau kemanfaatan umum lainnyabagian kesatu asas, maksud dan tujuan pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, keadilan (non diskriminatif)pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, guna terjaminnya mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainability) pelayanan kesehatan puskesmas dan rsud sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan, agar masyarakat (pasien), pemberi pelayanan (provider), pengelola puskesmas dan pengelola rsud dapat terlindungi dengan baik. tujuan pelayanan kesehatan meliputi: mewujudkan masyarakat daerah yang sehat dan produktif, menyelenggarakan pelayanan kesehatan rsud dan puskesmas yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan: cc. menyediakan jenis pelayanan kesehatan rsud dan puskesmaslaksanakan program dan kegiatan operasional rsud dan puskesmas sesuai rencana strategis dinas kesehatan dan rsud serta rencana pembangunan jangka menengah daerah rpj md) kota madiun: mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan rsud dan puskesmas. bagian kedua jaminan pelayanan kesehatan bagi orang yang tidak mampu miskin yang mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin tersebut dibebankan pada dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan apbd. dalam hal kejadian luar biasa klb)kejadian luar biasa klb) dan atau bencana alam tersebut, dibebaskan dari retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemeriksaan spesimen terkait program pemerintah atau pemerintah daerah dalam pemberantasan penyakit menular tertentu dibebaskan dari pungutan retribusi dan dijamin oleh pemerintah daerah. pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana puskesmas atau rsud dibebankan pada pemerintah atau pemerintah daerah. bagi pasien dengan status tempat tinggal tidak tetap) dan narapidana dapat dibebaskan dari biaya pelayanan dengan membawa surat keterangan dari pihak berwenang dan ditempatkan kelas iii. surat keterangan sebagaimana dimaksud pada harus diserahkan dalam waktu selambat lambatnya (tiga kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat. dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada yang bersangkutan belum dapat menunjukkan syarat yang dimaksud, maka kepadanya dikenakan tarif umum yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian biaya pembebasan retribusi diatur dengan peraturan walikota. bagian ketiga kerjasama pelayanan kesehatan puskesmas atau rsud dapat melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanannya. bentuk kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kerjasama pelayanan kesehatan dengan perusahaan asuransi atau pihak ketiga (perseroan, perusahaan swasta atau badan hukum lainnya): kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan lainnya: cc. kerjasama penyediaan peralatan medik dan atau penunjang medik (laboratorium dan radiologi): kerjasama pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik dengan institusi pendidikan. kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan penjaminan asuransi dikenakan retribusi sesuai perjanjian kerjasama atau sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penjamin asuransi sebagaimana dimaksud pada antara lain: pt. asuransi kesehatan akses): pt. aspek jamsostek): pt. jasa raharja: od. pt. asuransi lainnya: dan atau perusahaan lainnya. dalam hal mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf jasa medisnya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh direktur rsud atau kepala dinas kesehatan dengan pihak ketiga, sedangkan jasa sarana disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya. dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, rsud dan puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan peralatan medik dan atau penunjang medik sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai peraturan perundang undangan. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada dan harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, saling menguntungkan kedua pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. ketentuan lebih lanjut dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang dibandingkan retribusi dari penyelenggaraan pelayanan kerjasama kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan besaran retribusi dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. pelayanan kesehatan yang dijamin atau dibiayai dari program pemerintah atau pemerintah daerah, besaran retribusi disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan program jamkesmas atau jamkesmasda. bab iii jenis dan klasik kasi pelayanan kesehatan bagian kesatu umum jenis jenis pelayanan rsud dan puskesmas, meliputi: pelayanan kesehatan, terdiri dari: pelayanan rawat jalan: pelayanan kegawatdaruratan: pelayanan rawat inap: pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan: pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: pelayanan medik gigi dan mulut: pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi): pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen: pelayanan perawatan kesehatan masyarakat: pelayanan pengujian kesehatan (medical check up): pelayanan farmasi klinik dan gizi klinik: pelayanan mexico legal pelayanan pemulasaraan jenazah, pelayanan kesehatan tradisional komplementer (batra). pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik, pelayanan kesehatan lainnya, meliputi: pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan transportasi jenazah, pelayanan rekam medis dan administrasi klaim pihak ketiga, pelayanan sterilisasi dan binatu: pelayanan pembakaran limbah medis padat (insinerator). klasifikasi pelayanan kesehatan rsud dan puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: berdasarkan kelas perawatan (akomodasi), terdiri dari: kelas iii: kelas il: kelas kelas utama: non kelas, terdiri dari: rawat bersalin, rawat bayi (neonatus perinatologi): rawat isolasi: rawat intermediate, rawat intensif, rawat sehari (one day care): dan rawat invasif. berdasarkan kategori pasien klasifikasi tindakan medik dan atau penunjang medik, terdiri dari: pasien umum, yang berasal dari perawatan kelas iii dan kelas ii: pasien privat, yang berasal dari perawatan kelas dan kelas utama. setiap pelayanan rsud dan puskesmas dikenakan retribusi yang meliputi komponen: jasa sarana: dan jasa pelayanan. bagian kedua pelayanan kesehatan rsud dan puskesmas paragraf pelayanan rawat jalan jenis pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka terdiri dari: pelayanan poliklinik umum: pelayanan poliklinik spesialis: cc. pelayanan poliklinik kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: pelayanan poliklinik gigi dan mulut: pelayanan konsultasi. berdasarkan kategori pasien, pelayanan rawat jalan diklasifikasikan dalam: pelayanan pasien umum untuk selain pelayanan poliklinik spesialis: dan pelayanan pasien privat untuk pelayanan poliklinik spesialis. setiap awal pemberian pelayanan rawat jalan dilakukan pemeriksaan kesehatan umum dan dikenakan retribusi yang diwujudkan dalam bentuk tarif karcis harian. pelayanan sebagaimana dimaksud pada untuk puskesmas bagi penduduk daerah sudah termasuk pemberian obat paket standar (generik) sesuai resep dokterretribusi tersendiri sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya. bagi pasien baru rsud atau puskesmasbiaya penggantian kartu identitas. paragraf pelayanan kegawatdaruratan pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilaksanakan unit gawat darurat oleh dokter umum. dalam hal keterbatasan dokter umum, pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh tenaga keperawatan yang terlatih (bersertifikat) dalam penanganan pasien kegawatdaruratan. penanganan sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab dokter rsud atau puskesmas yang bersangkutan. setiap awal pemberian pelayanan kegawatdaruratan dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan umum yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian. retribusi pelayanan kegawatdaruratan dibedakan dengan retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan mempertimbangkan: tingkat kesulitan: kompleksitas kondisi pasien: variabilitas resiko pada pasien: penyediaan peralatan emergency: tenaga kesehatan: dan layanan penyelamatan jiwa pasien. pasien kegawatdaruratanpelayanan kegawatdaruratan diklasifikasikan sebagai tindakan medik kegawatdaruratan (emergency) dan berlaku tarif tunggal. dalam hal pasien kegawatdaruratanselain pemeriksaan kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya. paragraf pelayanan rawat inap jenis pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: rawat inap umum, rawat inap bersalin: rawat inap bayi (neonatus perinatologi): rawat inap isolasi: rawat inap intermediate, rawat inap intensif, 9g. rawat sehari (one day care): dan rawat invasif. berdasarkan kelas perawatan, klasifikasi rawat inap terdiri dari: kelas iii: kelas il: cc. kelas, kelas utama: dan non kelas meliputi: rawat bersalin, rawat bayi (neonatus perinatologi): rawat isolasi, rawat intermediate dan rawat intensif, rawat sehari (one day care): dan rawat invasif. penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan termasuk pelayanan makan pasien. pelayanan makan pasieyang mendapat pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya,retribusi akomodasi (lima puluh persen) dari retribusi akomodasi ibunya sesuai kelas perawatan yang ditempatinya. pasien bayi yang dirawat ruang rawat bayi (perinatologi) dikenakan retribusi akomodasi penuh. pasien yang membutuhkan pelayanan medik atau pelayanan penunjang medik penyegaran dikenakan tarif retribusi pelayanan kegawatdaruretribusi akomodasi penuh sesuai kelas perawatannya. setiap pasien rawat inap dikenakan retribusi tersendiri, meliputi: retribusi sedangkan akomodasi non kelas berlaku tarif tunggal (single tarif. makanan diet khusus (padat: konsultasi ditempat (on site, besaran retribusi dipersamakan dengan visite, konsultasi melalui telepon harus seizin sepengetahuan pasien keluarganya dengan besaran retribusi paling banyak sebesar (lima puluh persen) dari konsultasi ditempat. pasien dengan penjaminan diluar yang dijamin oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dapat pindah kelas diatasnya yang dijamin dalam perjanjian kerjasama dengan kewajiban membayar selisih retribusi akomodasi dan tindakan medisnya (cost sharing). pasien miskin berhak ditempatkan kelas iii. dalam hal kelas iii sebagaimana dimaksud pada penuh, untuk sementara ditempatkan kelas dan harus segera dipindahkan apabila kelas iii telah tersedia. pasien tahanan kepolisian atau kejaksaan yang membutuhkan rawat inap ditempatkan kelas illuang rawat isolasi dan berlaku tarif tunggal.: pelayanan endoskopi, pelayanan aparascopy, cc. pelayanan invasive minimal intervensionis urogenital pelayanan invasif diagnostik kardiovaskuler (kaderisasi jantung cath jab). pelayanan rawat sehari (one day care) merupakan pelayanan kesehatan dalam bentuk paket,non operatif yang dapat diselenggarakan dalam waktu pelayanan kurang dari jam dan tidak perlu rawat inap. direktur rsud care) dipungut retribusi. ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. paragraf pelayanan medik jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: tindakan medik, meliputi: tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif. tindakan anestesi, cc. pelayanan medik psikiatrik: visite dan konsultasi medik. klasifikasi pelayanan medik dikategorikan sebagai berikut: berdasarkan kondisi pasien, diklasifikasikan menjadi: tindakan medik elektif (terencana): dan tindakan medik kegawatdaruratan (emergency). berdasarkan asal pasien, diklasifikasikan meliputi: tindakan medik pasien umum (berasal dari perawatan kelas ill dan kelas ii): tindakan medik pasien privat (berasal dari perawatan kelas dan kelas utama): dan tindakan medik non kelas (berlaku tarif tunggal). besarnya tarif retribusi tindakan medik kegawatdaruratan (emergency) sebagaimana dimaksud pada huruf angka jasa pelayanan paling banyak ditambah sebesar (tiga puluh persen) dari tarif tindakan medik elektif (terencana), tindakan medik (operatif maupun non operatif) dikelompokkan dalam klasifikasi: tindakan medik sederhana: tindakan medik kecil: tindakan medik sedang, tindakan medik besar. tindakan medik canggih: tindakan medik khusus. jasa medik spesialis anestesi ditetapkan sebesar (tiga puluh dua persen) dari jasa medik operator. penambahan jenis jenis tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. tindakan medik operatif puskesmas diklasifikasikanlam huruf angkretribusi tindakan medikk operator atau jasa pelayanan medikkasa pelayanan medik operator sebagaimana dimaksud pada dan paling banyak (delapan puluh persen) dari jasa pelayanan tindakan medik operatif yang dilakukanaragraf pelayanan penunjang medik jenis pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: pelayanan laboratorium klinik, meliputi: pemeriksaan hematologi:, pemeriksaan imunologi dan serologi: pemeriksaan toksikologi napa): pemeriksaan patologi anatomi. pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik meliputi: pemeriksaan radiodiagnostik dengan kontras, pemeriksaan radiodiagnostik tanpa kontras: pemeriksaan radiodiagnostik imaging: pelayanan diagnostik elektromedik. jenis pemeriksaan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada puskesmas dan teknisi elektromedik). klasifikasi pelayanan penunjang medik dikategorikan dalam: berdasarkan kondisi pasien, meliputi:, meliputi: pasien umum: pasien privat. pelayanan penunjang medik bagi pasien rawat intensif, rawat intermediate dan rawat darurat diklasifikasikan dalam pemeriksaan penunjang medik penyegaran (kegawatdaruratan). retribusi pemeriksaan penunjang medik penyegaran (kegawatdaruratan) sebagaimana dimaksud pada huruf angka paling banyak ditambah sebesar (tiga puluh persen) dari retribusi pemeriksaan penunjang medik elektif (terencana normal). retribusi pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai dengan asal klasifikasi kunjungan polikliniknya, yaitu poliklinik umum atau poliklinik spesialis (privat). setiap pelayanan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya. pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat rsud atau puskesmas diklasifikasikan sebagai pasien privat. dalam hal terjadi pengulangan pelayanlaboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung per parameter pemeriksaan. rsud danretribusi pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan: ekspor pemeriksaan: lokasi (regio): dan jenis alat radiologi. jasa sarana pemeriksaan radiodiagnostik sudah termasuk biaya bahan film, bahan kimia dan pembacaan. pemeriksaan dengan jenis alat radiologi sebagaimana dimaksud pada huruf yang membutuhkan bahan kontras sudah termasuk bahan kontras sesuai jenis bahan kontras serta harga yang berlaku saat itu. pemeriksaan usg ultra sono grafis) termasuk cetakan hasil (print out dan pembacaannya kecuali pemeriksaan kehamilan janin usg monitor). paragraf pelayanan keperawatan pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: asuhan keperawatan (oleh perawat atau bidan): tindakan keperawatan mandiri: cc. tindakan keperawatan tugas limpah, tindakan keperawatan kolaboratif (tim medik): pelayanan pendampingan rujukan pasien. asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk pasien rawat inap diklasifikasikan dalam: asuhan keperawatan minimal (minimum nursing cara untuk kategori pelayanan (satu) jam sampai (tiga) jam per hari: asuhan keperawatan parsial (partial nursing care) untuk kategori pelayanan (empat) jam sampai (enam) jam per hari: asuhan keperawatan total (total nursing care) untuk kategori pelayanan (tujuh) jam sampai (sembilan) jam per(sembilan) jam perasuhan keperawatan minimal, jasa pelayanan keperawanannya paling banyak sebesar (sepuluh persen) dari biaya akomodasi: kategori pelayanan asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawanannya paling banyak sebesar 20y6 (dua puluh persen) dari biaya akomodasi: cc. kategori pelayanan asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawanannya maksimal sebesar (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi: kategori pelayanan asuhan keperawatan intensif, jasa pelayanannya maksimal sebesar (tiga puluh persen) dari biaya akomodasihuruf dibawah supervisi dan tanggung jawab tenaga medik yang bersangkutan. tindakan keperawatan tugas limpah dan tindakan keperawatan kolaboratif (tim medik) sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruparagraf pelayanan kesehatan dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir daerah. dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada rsud dan puskesmas masing masing wajib menyelenggarakan pelayanan obstetri neonatal esensial komprehensif pone) dan pelayanan obstetri neonatal dasar pond) dengan melakukan audit maternal perinatal secara periodik. pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelayanan kesehatan ibu: dan pelayanan kesehatan anak dan bayi baru lahir (neonatus perinatal. pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelayanan penyakit kandungan, antara lain dan tidak terbatas pada pemeriksaan iva ( section visual asam asetat), cryo therapy dan pap smear, pelayanan tindakan medik operatif kebidanan dan penyakit kandungan rsud disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi tindakan medik operasinya, cc.pemeriksaan dan perawatan ibu hamil ante natal care ano), pertolongan persalinan normal dan perawatan nifas post natal care pnc): dan pertolongan persalinan dengan tindakan medik, berupa: tindakan pervaginam, dan tindakan medik operatif. retribusi pelayanan tindakan medik operatif kebidanan terdiri dari: persalinan normal persalinan dengan penyulut atau dengan tindakan, tindakan medik kebidanan: dan cc.: operator (dokter spesialis kandungan orgsyn) anestesi, dan atau cc. dokter spesialis anak. besaran jasa dokter spesialis anak paling banyak (lima belas persen) dari jasa medik operator. pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan menurut: tenaga kesehatan pelaksana: jenis alat kontrasepsi: dan cc. ada tidaknya penyulut. retribusi pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk biaya alat kontrasepsi, makasebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: pemeriksaan kesehatan umum gigi dan mulut: konsultasi kesehatan gigi dan mulut:: tempatan sementara: tempatan tetap: pembersihan karang gigi: dan incisa abses. pelayanan medik gigi spesialis: pelayanan proses gigi (gigi tiruan). pelayanan ortodoksi dan prostodonsi (gigi tiruan plat acn id diperhitungkan tersendiri sesuai kebutuhan dan harga yang berlaku saat itu. dalam hal rsud atau puskesmas belum tersedia sarana untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.kota. paragraf pelayanan rehabilitasi medik fisioterapi) pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi) sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dikelompokkan sebagai berikut: berdasarkan pemakaian dan jenis alat, terdiri dari: sederhana: sedang: canggih: khusus khusus berdasarkan asal pasien, terdiri dari: pasien umum: pasien privat. komponen retribusi pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi) sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: jasa sarana, meliputi: pemakaian sarana (infra red, swd, usg, electro therapy, tens, parafin): bahan habis pakai dasar. jasa pelayanan meliputi pelayanan rehabilitasi medik oleh tenaga medis dan atau tenaga fisioterapi. penghitungan retribusi pelayanan rehabilitasi medik (fisioterapi) sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan: kelompok tindakan: dan jenis alat terapi yang dipakai. paragraf pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dalam bentuk pelayanan pemberian transfusi darah. komponen retribusi pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada meliputi: jasa sarana, meliputi: pemakaian sarana (freezer, blood warren): bahan habis pakai dasar. jasa pelayanan meliputi pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan. penghitungan retribusi pelayansebagaimana dimaksud dalam huruf angka menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik. gas medik sebagaimana dimaksud pada untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen bahu tindakan medik operatif,etapan harga gas medik sebagai komponen bahu sebagaimana dimaksud pada disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu. jasa sarana pemakaian gas medik meliputi: sewa tabung atau instalasi sentral gas medik: dan sewa pemakaian nanometer oksigen. jasa pelayanan pemakaian gas medik meliputi: jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani:volume (liter) atau jam pemakaian sejak nanometer dan pemakaian masker oksigen pada pasien disesuaikan dengan kondisi unit pelayanan. paragraf pelayanan perawatan kesehatan masyarakat pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf angka: kunjungan rumah (home visit): perawatan rumah (hore care): dan atau pemeriksaan kesehatan kerjrsud atau puskesmas dan atau atas pertimbangan tertentu. dalam hal perawatan rumah (home care) sebagaimana dimaksud pada huruf memerlukan tindakan medik terbatas atau tindakan keperawatan, harus dijamin keamanan medis dan keselamatan pasien. retribusi tindakan medik terbatasrsud atau puskesmas dan diklasifikasikan sebagai pelayanan privat. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemeriksaan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan walikota. paragraf pelayanan pengujian kesehatan medical check up) pelayanan pengujian kesehatan (medical check up) sebagaimana dimaksud dalam huruf angka merupakan paket pelayanan, meliputi: pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji: pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin: cc. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta asuransi: pengujian kesehatan untuk calon pegawai, untuk pendidikan, untuk melamar pekerjaan atau untuk keperluan tertentu.. retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaahjamaah haji wanita usia subur dan menikah, dikenakan tambahan retribusi pemeriksaan test kehamilan. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemeriksaan kesehatan umum, pemberian tetanus toksin tt):oleh pemerintah atau pemerintah daerah, pasien dibebaskan dari biaya pemberian tetanus toksin tt). paragraf pelayanan farmasi klinik dan gizi klinik pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud dalam huruf angka merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab rsud danklinik sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelayanan konsultasi informasi obat: pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (buyer): cc. pelayanan farmasi klinik: pelayanan pencampuran (handling) obat sitostatika. untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, rsud danrsud ataudiatur dengan peraturan walikota. pelayanan gizi klinik sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: pelayanan konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap: pelayanan makanan non diet pasien rawat inap: cc. pelayanan penyediaan makanan diet khusus. ketentuan lebih lanjut mengenai makanan diet khusus sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. paragraf pelayanan medico legal pelayanan medico legal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka: pelayanan visum repertum, meliputi: visum repertum korban meninggal dunia, visum repertum korbanuntuk kebutuhan surat keterangan kematian: cc. pelayanan resume medis: pelayanan klaim asuransi. pelayanan visum repertum puskesmas terbatas pada visum repertum korban hidup pemeriksaan luar serta dapat disesuaikan dengan kompetensi dan ketersediaan tenaga medik terlatih atau dokter spesialis yang membidangi pemeriksaan forensik. biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana (visum repertum korban hidup) dan atau pemeriksaan (visum repertum korban meninggal dunia) ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pemerintah daerah melalui apbd. pelayanan klaim asuransi diklasifikasikan sebagai pelayanan privat. paragraf pelayanan pemulasaraan jenazah jenis pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: perawatan jenazah, meliputi memandikan, membersihkan, mengamankan membungkus jenazah: penyimpanan jenazah: cc. pelayanan otopsi (bedah m), diklasifikasikan sebagai berikut: otopsi klinik: otopsi lapangan. pelayanan pemulasaraan jenazah puskesmaslayanan pemulasaraan jenazah berlaku proporsional untuk semua kondisi jenazah dalam rangka pemakaman atau peraturan. ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan jenazah khusus diatur dengan peraturan walikota. paragraf pelayanan kesehatan tradisional komplementer batra) pelayanan kesehatan tradisional komplementer (batra) sebagaimana dimaksud dalam huruf angka merupakan inovasi pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana, fasilitas dan tenaga terampil dibidangnya. pelayanan kesehatan tradisional komplementer (batra) sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dalam bentuk pelayanan akupunktur, akupresure, laser akupunktur, atau hyonotherapy dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. bagian kedua pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya rsud dan puskesmas dapat memberikan fasilitasi dan pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik sebagaimana dimaksud dalam huruf jenis pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan dalam: pelayanan pendampingan internship lulusan pendidikan kedokteran. pelayanan pembimbingan praktek klinik komunitas mahasiswa kedokteran: cc. pelayanan pembimbingan praktek klinik komunitas mahasiswa keperawatan kebidanan: pelayanan pembimbingan praktek klinik komunitas mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya: pelayanan praktek praktek siswa dan atau mahasiswa non kesehatan: pelatihan (house training): studi banding (benchmarking). untuk menjamin keamanan, keselamatan pasien dan atau kenyamanan pasien, rsud dan puskesmas wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadapatauraktek dan penelitian sebagaimana dimaksud pada rsud dan atau: institutional fee: bahan habis pakai selama praktek, penggunaan sarana dan fasilitas: dan penggunaan air, listrik dan atau telepon. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: honorarium pembimbing klinik dan atau pelatih: pelayanan pembimbing manajemen rsud dan atau puskesmas. biayaiga pelayanan kesehatan lainnya paragraf pelayanan transportasi pasien ambulance) dan transportasi jenazah pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka disesuaikan ketersediaan transportasi pasien (ambulance) dan atau mobil jenazah. pelayanan transportasi pasien (ambulance) sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan dalam jenis meliputi: pelayanan transportasi pasien (ambulance) tanpa kru pendamping: pelayanan transportasi pasien (ambulance) rujukan didampingi (satu) tenaga keperawatan: cc. pelayanan transportasi pasien (ambulance) emergency yang dilengkapi dengan emergency kit dan (dua) orang tim kegawatdaruratan. dalam hal puskesmas belum tersedia transportasi pasien (ambulance),gu fungsi utama pelayanan puskesmas keliling. komponen retribusi pelayanan transportasi pasien (ambulance) terdiri dartarif awal diperhitungkan untuk kilometer pertama pulang pergi), sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per kilometer (pergi): (pergi): jasa pelayanan, meliputi: jasa pelayanan untuk sopir:transportasi pasien (ambulance)kegawatdaruratan. untuk penghantaran luar kotasebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh sopir dan (satu) orang petugas pendamping jika penghantaran luar daerah. komponen retribusi pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada meliputbiaya awal diperhitungkan untuk kilometer pertama kilometer pulang pergi) setara (tujuh puluh lima persen) harga bahan bakar yang berlaku saat itu, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per kilometer (pergi):: cc. jasa pelayanan, meliputi: jasa pelayanan untuk sopir: jasa pelayanan untuk petugas pendamping sopir. biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pulang pergi termasuk petugas pendamping. untuk penghantaran luar daeraaragraf pelayanan rekam medis dan administrasi klaim pihak ketiga pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilaksanakan oleh tenaga profesi perekam kesehatan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelayanan kartu pasien baru yang berlaku seumur hidup (single numbering identity) pelayanan rekam medik rawat jalan per kunjungan: cc. pelayanan rekam medik rawat darurat per kunjungan: pelayanan administrasi rawat inap yang dikenakan sekali selama dirawat, pelayanan resume medik dan atau salinan rekam medik: pelayanan rekam medik jenazah (register jenazah). pelayanan administrasi klaim pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. besaran retribusi administrasi klaim pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada paling banyak sebesar (dua koma lima persen) dari total klaim. paragraf pelayanan sterilisasi dan binatu pelayanan sterilisasi dan binatu sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan sarana prasarana dan peralatan yang dimiliki rsud dan puskesmas. pelayanan sterilisasi dan binatu sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelayanan sterilisasi instrumen alat operatif, alat kesehatan tertentu, cc. linen steril, dan pelayanan pencucian. paragraf pelayanan pembakaran limbah medis padat ( generator) dalam melaksanakan fungsinya, rsud dan puskesmas dapat mengoptimalkan sarana prasarana dan peralatan yang dimiliki dengan memberikan pelayanan pembakaran limbah medis padat (inceneratonh sebagaimana dimaksud dalam huruf angka kepada pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. pelayanan pembakaran limbah medis padat ( nceneraton) sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan dalam: limbah medis padat mudah terbakar, dan limbah medis padat sulit terbakar. pelayanan pembakaran limbah medis padat (nceneraton sebagaimana dimaksud pada meliputi pengolahan limbah medis padat rumah sakit klinik yang memerlukan pembakaran ( nceneraton) sesuai peraturan perundangan. bab retro busi bagian kesatu nama, objek dan subjek retribusi setiap pelayanan kesehatan rsud atau puskesmas semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan rsud atau puskesmas. dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan puskesmas keliling, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, bumn, bumi, atau pihak swasta. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan kemanfaatan pelayanan kesehatan dari rsud atau puskesmashitung berdasarkan: jenis, klasifikasi, dan atau frekuensi pelayanan kesehatan yang diterima oleh subjek retribusi: untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding:petugas yang menyertai: untuk pengolahan sampah medik dihitung berdasarkan jenis, kategori, dan volume sampah medik rumah sakit klinik pihak ketiga. bagian keempat prinsip dan sasaranningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya rsud dan puskesmas. sasaran penetapan besarnya tarif retribusinirlaba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing pelayanan sejenis. struktur komponen tarif retribusi terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan. penghitungan biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud pada berdasarkan biaya satuan unit cost) yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (variabel cost) untuk penyediaan per jenis pelayanan, meliputi: biaya bahu dasar, biaya operasional: biaya pemeliharaan: belanja pegawai non gaji: dan biaya investasi riil. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya meliputi: jasa pelayanan umum: dan jasa pelayanan profesi. jasa pelayanan profesi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk tindakan medik operatif meliputi: jasa medik operator, asisten operator: jasa medik anestesi: dan asisten (penata) anestesiperaturan daerah iniekonomi: penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan rsud dan puskesmas undangan: ccdelapanwilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerahinstansi pemungut instansi pemungut retribusi pelayanan kesehatan adalah rsud dan puskesmas dan jaringannya. bab tata kelola keuangan hasil pemungutan retribusi seluruhnya disetor kas daerah sebagai pendapatan fungsional rsud atau puskesmas. dalam hal rsud telah ditetapkan sebagai pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) berlaku ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur badan layanan umum daerah blue). seluruh pendapatan yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada dikembalikan kepada instansi pemberi pelayanan dan puskesmas. pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada menggunakan mekanisme apbd setelah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dpa dpp) dinas kesehatan atau dokumen pelaksanaan anggaran dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dpa dpp) rsud. pengalokasian jasa pelayanan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) apbd paling banyak (empat puluh empat persen) dari rencana target pendapatan rsud atau puskesmas. pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada menggunakan sistem remunerasi yang ditetapkanmasih dapat ditagih selama jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat terutanglampiran peraturan daerah kota madiun nomor: tahun tanggal desember retro busi pelayanan kesehatan puskesmas tarif rp) nian pelayanan jan rawat jalan umum poliklinik rawat jalan puskesmas puskesmas pembantu umum, gigi), penentuan diagnosa dan pemberian obat pada setiap kunjungan rawat jalan ugd pertolongan oleh dokter umum tindakan medik injeksi tindakan kecil, salah satu bawah ini: rawat luka rawat luka bakar grade pasang infus dewasa tindakan sedang, salah satu dibawah ini: incisa abses cross incisa angkat jahitan rawat luka bakar grade jahit luka jahitan pengambilan cerpen tindik pasang infus bayi tindakan besar, salah satu dibawah ini: pengambilan benda asing rawat luka gangren tindakan khusus, salah satu dibawah ini: jahit luka jahitan ekstraksi kuku ff. circumsisi (termasuk perawatan luka) kia kunjungan bayi (kunjungan neonatus dtk) bayi sakit balita sakit pra sekolah sakit kunjungan bukti (konseling) kunjungan (konsultasi dan dengan pemberian pil kondom) suntik (tanpa obat) anc per kunjungan pengambilan secret vagina kontrol iud implant pasang cabut implant insersi iud lepas iud rawat inap visite dokter visite dokter spesialis oksigen o ) (liter per menit) pelayanan kebidanan persalinan pemeriksaan obstetri ginekologi pertolongan persalinan normal (dokter) pertolongan persalinan normal (bidan) pertolongan persalinan normal dengan penyulut pertolongan persalinan dengan vakum kreasi perawatan perinatal infant warmer incubator per hari tindakan hisap lendir max 3x hari) memandikan bayi rawat tali pusat sidin ibu bayi ronde funding per hari terapi solum pasang ngt infus umbilikus fototerapi (paket) resusitasi kardiopulmoner tanpa inkubasi rawat jalan gigi pemeriksaan gigi (dengan atau tanpa pengobatan) cabut gigi cabut gigi susu gigi cabut gigi tetap gigi cabut gigi tetap dengan penyulut gigi tempat gigi gigi tempatan tetap tempatan standart kecil besar tempatan dengan sinar kecil besar tempatan sementara perawatan syaraf setiap gigi tindakan lain lain pembersihan karang gigi scaling setiap regio operkulektomi incisa abses intra oral uji kesehatan pemeriksaan kesehatan umum: calon tenaga kerja, keperluan sekolah, keperluan pendidikan pelatihan, mencari sim, mendaftar naik haji, pertandingan) pemeriksaan (tes) buta warna pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji standar (diluar pemeriksaan penunjang) pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin pemeriksaan elektromedik usg ekg nebulizer pemeriksaan penunjang medis laboratorium) direct feses hemoglobin hb) leococyt differential count eritrosit trombosit laju endap darah led golongan darah hematrocit urine reduksi urine protein i. sedimen urine test kehamilan samurai gula darah cholesterol trigliserida sept slot pemeriksaan ims testing hiv test malaria lain lain konsultasi konsultasi dokter spesialis (on site) konsultasi gizi (klinik gizi) konsultasi sanitasi (klinik sanitasi) klinik vct jasa konseling vct deteksi dini dan pengobatan awal kanker leher rahim iva pengambilan sediaan papsmear krio terapi follow post krio terapi rawat jalan rsud rawat jalan poliklinik man jenis pelayanan poliklinik) retribusi sarana pelayanan pemeriksaan kes. umum klinik umum) pemeriksaan medik gigi klinik gigi) pemeriksaan dokter spesialis klinik spesialis) konsultasi gizi pelayanan rekam medik pasien baru pasien lama rawat jalan instalasi gawat darurat jenis pelayanan tarif jasa jasa retribusi sarana pelayanan dokter umum dokter spesialis pelayanan observasi jam pelayanan rekam medik retro busi rawat inap puskesmas kelas perawatan jumlah biaya makan jasa sarana akomodasi kelas kelas kelas iii rsud denganmakan puasa asa sarana sarana biaya jasa retribusi tanpa dengan makan sarana inkubator inkubator pasien diet pasien diet biasa pasien diet khusus pasien non diet tanpa makan puasa visite tama eng sea kelas iii kelas kelas paviliun perinatologi one day care rawat intermediate rawat intensif pelayanan rekam medis pel sowtaayaan \|jtasxo padatan jaran pelayanan medi jenis jenis tindakan medik operatif kej kaomeek jensmndaan sederhana biopsi cabut gigi permanen tanpa penyulut cabut gigi sulung dengan insist abses nekrotomi dengan komplikasi parasentense telinga rawat komplikasi ekstraksi dengan cure dan alvolgyl sederhana chalazion hordeulum granulosa edulis upperculectomi dengan reposisi dislokasi tm) insist abses ekstra oral pencabutan gigi dengan penyulut reposisi dislokasi tm) kecil1 fraktur proc alveolar insist abses septi mastid peritoneal othematom mucocele edulis besar kecil upperculectomy fistulectomi gingivektomi alveolectomi odontectomy pterigium sirkumsisi dengan anestesi lokal vasektomi sedang odontectomy dengan komplikasi pasang wsd reposisi fraktur vena seksi sedang ekstrasi tumor jinak biopsi dalam narkoba umum cauterisasi debridement eksis ionisasi enucleatie extirpasi kista extirpasi polip libro denom mama ganglion polita hemoroidektomi hydrogen operasi lima proctoscopy sistotomi sirkumsisi dengan anestesi umum pencabutan gigi sulung permanen dengan tubektomi tonsilektomi turbinektomi insist abses dengan rectosigmoidoscopy business dengan besar angkat pen screw apendektomi akut bronschocopy rigid eksplorasi abses parafaringeal kista nukleasi eviserasi eksplorasi vagina hernia tanpa komplikasi ice ecc (tidak termasuk iol) laparatomi percobaan kehamilan ektopik terganggu kistektomi vasektomi subkutaneus miomektomi repair sistem reposisi fraktur dengan konsili adenoidectomy trakheostomi torsi testis vesicolithotomi sectio alta) besar apendektomi perforata herniotomi bilateral histerektomi total hernia incarcerata komplikasi kolostomi laparatomi lensa tanam iol) mastoidektomi radikal open reduksi fraktur dislokasi lama operasi perineum simple mastectomy prostatektomi retropubic reparasi fistula resiko vaginal tiroidektomy colisistectomy batu ginjal canggih1 ablasi retina amputasi fore handguarter operasi tumor jinak ovarium canggih vasektomi radikal megalodon hirschprung operasi tumor ganas ovarium spleenec gastric tomi khusus histerektomi radikal resepsi hear retribusi tindakan medik operatif umum bedah non sectio caesar tindakan medik operatif terencana sederhana sederhana kecil kecil sedang sedang besar besar canggih canggih tindakan medik operatif darurat sederhana sederhana kecil kecil sedang sedang besar1 besar canggih canggih khusus retribusi tindakan medik operatif dan non operatif kebidanan parts normal parts patologi dengan induksi dengan tindakan terencana darurat crease manual placenta tanpa penyulut jenis jenis tindakan medik non operatif sederhana ambil darah vena injeksi (maksimal kali per hari) angkat drain post operasi gip hit kateter dari bus hisap lendir kali, maksimal kali per hari) insulinisasi paket memandikan bayi lepas pemasangan roaring tube rawat luka sederhana rawat tali pusat siren sidin ronde flooding per hari spoofing irigasi kateter per hari suppostaria anus terapi solum test buta warna garpu tala transfusi darah suction kali per hari) pengukuran antropometri pasang oksigen setting inkubator sederhana angkat jahitan mata digitalisasi injeksi koloid konjungtiva open bur observasi pasca operasi (di ruang rr) pasang infus anak ngt rawat komplikasi ekstrasi dengan cure dan alvolgyi rectal touches tindik vulva higiene wsd aff pasang head box pamor pasang pulse oxymeter incubator transport infant warmer per hari pasang infus pasang mayo anoscopy kecil1 ambil darah arteri angkat batu uretra angkat jahit perineum angkat wire angkat tampon business ekstraksi corpus alienus kuku segmen dilatasi pilosus ekstraksi iud tanpa penyulut epilepsi silia fiksasi thorax fab endoskopi refraksi ganti balut gastric cooling (maksimal kali per hari) irigasi mata telinga jahit kauteriasi mata nebulizer necrotomi tanpa komplikasi perawatan tracheostomy pap smear pasang kateter pesarium pasang ransel perban spark pasang tampon hidung perawatan saluran akar gigi pulpa mumifikasi) pengobatan pulpa dengan sitoject persiapan operasi mata rawat luka bakar sedang rawat luka sedang reposisi mandibula regulasi cepat gula darah regulasi cepat tekanan darah footer last sondage saluran air mata traksi dunlop setting infus pump setting sering pump setting monitor observasi intensif ruang khusus (rawat intensif, rawat intermediet, isolasi, perinatologi, vk) kecil heparinisasi irigasi gigi dan mulut ohi jahit pavement infus umbilikus pasang giyserin split pasang infus pump hari pasang sering pump hari pasang monitor hari pasang skin traction pasang tampon roll hidung pembersihan karang gigi grade per rahang pengisian saluran akar cabut gigi sulung dengan chlorethyi pembongkaran tempatan rawat luka bakar berat rawat luka besar tempatan glass monomer kelas resusitasi bayi baru lahir sedang ekstraksi iud dengan penyulut jahit pasang tampon uterus pembersihan karang gigi grade per rahang mmm pref fungsi sites pleura rawat vital pulpektomy endo intrakranial tempatan glass monomer klas toilet oral cavity sedang douglas punct pasang angkat ett jahit perineum ruptur pasang cvp anak dewasa pasang laminasi pembongkaran gigi palsu tempatan light curing besar phlebotomy tempatan light curing resusitasi kardiopulmoner tanpa inkubasi besar aspirasi cairan sendi hemarthrosis fototerapi (paket) injeksi intra partikular lumbal fungsi khusus defibrilasi dc shock) kemoterapi exchange transfusi khusus fungsi cairan pleura sites penggunaan pemasangan ventilator cap ventilator khusus cryo terapi retribusi tindakan medik non operatif ran sederhana1 sederhana2 kecil kecil sedang sedang besar 4s,e0o0\| besar ,e00\| se,800o\| khusus s4o0o0\| khusus khusus retribusi pelayanan penuh ang medi retribusi pelayanan laboratorium patologi klinik jenis pemeriksaan parameter tarif tarif tarif a21 darah hematologi darah lengkap rutin otomatis) gol darah gol darah rhesus hdt apps ppt led automatic parasitology malaria (igg igm) gula darah gdp pp acak stik) ginjal bun kreatinin ric acid otomatis ric acid stik hati alkali phosphatase bill. direct bill. total gamma prot albumin protein total slot otomatis slot manual sept otomatis sept manual neonatal bilirubin lemak cholesterol fotometri) cholesterol stik) hdl ldl trigliserida fotometri) trigliserida stik) imunologi rheumatoid faktor manual drl manual kidal manual dengue test igg igm) manual iis antibody manual antigen manual ast manual crp manual hbe manual anti hcv manual anti hbe manual hba manual toponim manual antibody otomatis antigen otomatis ast otomatis crp otomatis hbe otomatis anti hcv otomatis anti hbe otomatis hba otomatis toponim otomatis elektrolit kalium natrium klorida kalsium khusus hiv narkoba panel kimia klinik ldh bbc phosphorus amilase comb iron fee) lipase magnesium yss il. urine rutin urine lengkap sedimen urine khusus test kehamilan ii. tinja rutin tinja lengkap lainnya iv. cairan tubuh mikrobiologi bta gram lainnya lain lain tumor marker cea psa afp hormon tiroid tsh pengambilan sample orang retribusi pelayanan radiologi jenis pemeriksaan tarif tarif tarif jasa jasa jasa jasa jasa jasa retribusi retribusi retribusi set ankle antebrachii bof castaneus yss cervical navicula colon garis elbow lemur genus gigi humerus pxx lumbosacral thoracolumbal mambo manus panoramik pedis pelvis shoulder skull thorax tmj retro retro cast usg usg usg transvaginal waters wrist retribusi pelayanan diagnostik elektromedik sederhana: ecg sedang: eeg canggih emg retribusi pelayanan keperawatan rsud kelas perawatan tarif retribusi kelas kelas kelas1l paviliun perinatologi one day care rawat intermediate rawat intensif pelayanan rehab sitasi medi (fi terapi jenis tindakan kelompok jenis tindakan sederhana tindakan dengan memakai alat, meliputi: infra red diathermi parafin, electro therapy, atau cc. traksi. sedang tindakan dengan memakai alat, meliputi: infra red alathermi parafin dan electro therapy, infra red diathermi parafin dan traksi. atau cc. electro therapy dan traksi. canggih tindakan dengan memakai alat, meliputi infra red alathermi parafin, electro therapy dan traksi. khusus latihan dengan alat. khusus latihan tanpa alat. retribusi kelompok jasa jasa jumlah jasa jasa jumlah sarana pelayanan sarana pelayanan sederhana sedang canggih khusus1l khusus retro busi pemakaian oksi gen rsud tea retribusi gizi klinik jenis pelayanan jasa pelayanan konsultasi gizi rawat inap pelayanan makanan non diet pelayanan makanan diet retribusi pelayanan konsultasi jasa retro busi pelayanan medi col legal paket pelayanan jasa pelayanan pelayanan visum repertum korban hidup pemeriksaan luar pemeriksaan dalam pelayanan resume medis retribusi pemasaran jenazah jasa melo jemtagran sasaran pain jerat perawatan jenazah penyimpanan jenazah per hari konservasi jenazah retribusi pelayanan transportasi mobil ambulans dalam daerah tujuan jasa sarana layanan bms) sopir anti dokter perawat sopir luar daerah jasa sarana jarak km) (km) sopir bms bms bms bms ata an sean ata mobil jenazah dalam daerah poo jasa pelayanan jarak tujuan (km) bms bms dalam kota kilometer pertama lumpur) luar daerah bea kes bms bms setiap penambahan dari pertama retro busi pelayanan pembakaran mbah medi padat (insinerator) jenis pelayanan bhp jasa sarana jasa jumlah pelayanan pembakaran limbah medis per (dua) kilogram wali kota madi un, ttd bambang iri anto, sh, mm.
lembaran daerah asigelolaan pasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maluku tengah, menimbang bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat, maka diperlukan pasar yang aman, nyaman dan tertib, bahwa pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan pengaturan terhadap pasar baik yang sudah berdiri maupun yang akan berdiri sehingga suasana pasar yang aman, nyaman dan tertib dapat terwujudmaluku tengah. pembangunannya tidak sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah disahkan, dan izin usaha digunakan tidak sesuai dengan peruntukaatau pejabat yang ditunjuk dalam bentuk pengawasan dilapangan, penyuluhan dan pelaporan. tata cara melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padn dan sertagala bentuk pemberian hak pemanfaatan kios, los, dan pelataran dalam pasar milik pemerintah daerah, penyelenggaraan pasar swasta, dan izin usaha pasar modern dengan luas gerai bawah (dua ribu meter persegi), paling lambat tiga) bulan sejak peraturan daerah ini dinyatakangelolaan pasar umum pembangunan pasar merupakan pembangunan sarana wilayah untuk mempertemukan para pembeli dan penjual pada suatu tempat khusus yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. sudah tentunya pembangunan pasar tersebut harus memperhatikan berbagai aspek dan harus dikelola dengan baik sehingga pasar tersebut dapat tertata dan diperuntukan sesuai dengan fungsinya. samping itu peraturan daerah ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan dan pengelolaan pasar, supaya apa yang diharapkan dari pasar itu sendiri dapat berjalan dengan baik, aman dan nyaman sehingga akan benar benar dapat memajukan perekonomian kabupaten maluku tengah. peraturan daerah ini mengatur mengenai pasar tradisional baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta, dan mengatur pemberian izin dan rekomendasi bagi usaha pasar modern. dengan pengaturan mengenai pengelolaan pasar diharapkan terwujud keamanan, kenyamanan, dan ketertiban pasar, dan pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. ii. demi s d cukup jelasah. pemerintah daerah adalah bupati maluku tengahdan pelataranngawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan, milik swastmalukumalukutradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah, swasta maupun pasar modern.. pengelolaan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:, pengaturan tempat parkir, keamanan dan ketertiban serta kebersihan dalam kawasan pasar, danwenang. pengelolaan pasar tradisional milik pemerintah daerahpenggolongan pasar dilihat dari kepemilikan, pasar dapat digolongkan menjadi: pasar milik pemerintah daerah, dan pasar milik swasta. dilihat dari bentuk pelayanan pasar dapat digolongkan menjadi: pasar tradisional, dan pasar modern. dilihat dari sifat mendistribusikannya, pasar dapat digolongkan menjadi: pasar eceran, dan pasar permulaan grosir. bab standarisasi pembangunan pasar pembangunan pasar dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan swasta yang telah mendapat ijin dari bupati. pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada minimal memenuhi standarisasi pasar meliputi kios atau los: jalan dan gang: saluran pembuangan air, bak tempat pembuangan sampah, kantor pasar, toilet:il. tempat tera ulang, dan taman dan penghijauan tempat ibadah setiap bangunan pasar diberi batas atau tanda pemisah yang jelas dengan bangunan bangunan sekitarnya. pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten maluku tengah. bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan pasar pasar yang khusus tempat tertentu yang merupakan tempat untuk berjualan barang tertentu. bupati atau pejabat yang ditunjuk mengatur penempatan barang dagangan setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan pasar tradisional wajib mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. syarat syarat teknis, administratif dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin, sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. pembinaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab pasar tradisional pemerintah daerah bagian kesatu klasifikasi pasar pasar tradisional. pasar tradisional dibagi dalam (tiga) klasifikasi, yaitu sebagai berikut pasar kelas pasar kelas ii, dan cc. pasar kelas iii. klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada kriterianya diatur dengan peraturan bupati. penetapan pasar yang termasuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kedua bentuk bentuk hak pemanfaatan pasar paragraf surat keterangan hak pemanfaatan tempat berjualan setiap orang atau badan yang memiliki surat jual beli hak pemanfaatan tempat berjualan yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku baik dengan pemerintah daerah maupun pengembang yang ditunjuk pemerintah daerah, diberikan surat keterangan hak pemanfaatan tempat berjualan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada berlaku selama lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap (satu) tahun sekali. apabila hak pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada sudah berakhir, maka pemegang hak dapat melakukan perpanjangan hakhak pemanfaatan tempat berjualapemakai. apabila setelah habis masa hak pemanfaatan tempat berjualan, pemegang hak tidak melakukan perpanjangan hak pemanfaatan atas tempat berjualan, maka pemegang hak wajib menyerahkan bangunan dimaksud kepada pemerintah daerah. surat keterangan hak pemanfaatanyaitu kartu tanda penduduk ktp) pemohon penanggung jawab badan, kartu keluarga kk): surat perjanjian jual beli hak pemanfaatan tempat berjualan, ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. tanda bukti pembayaran lunas pembelian hak pemanfaatan tempat berjualan. surat keterangan hak pemanfaatatata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragraf kartu tempat berdagang dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta ketertiban berdagang pasar, setiap orang atau badan yang berdagang secara tetap dan tidak tetap pasarpada terdiri dari (lima) jenis dengan rincian sebagai berikut kartu untuk pedagang tetap yang menempati kios, kartu untuk pedagang tetap yang menempati los, kartu untuk pedagang tetap yang menempati pelataran, kartu a2, untuk pedagang tidak tetap yang menempati kios, dan kartu b2, untuk pedagang tidak tetap yang menempati los. kartu tempat ber, kartu keluarga kk), surat keterangan hak pemanfaatan tempat berjualan, dan surat perjanjian sewa yang ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi orang atau badan yang memanfaatkan tempat berjualan melalui sewa. bagian ketigawajib memenuhi ketentuandilarang: menggunakan tempat berjualan sebagai lemparkan kios, los yang sudah ada: membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor lkios, los yang sudah ada, dan menjualbelikan atau menyewakan tempat berjualan milik pemerintah daerah kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran kegiatan usaha pasar, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dagangan lokasi pasar diwajibkan melakukannya pada tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. bagian keempat pencabutan dan penarikan hak para pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan dan kartu tempat berdagang pasar tradisional milik pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dcabut haknya untuk menempati tempat berjualan dan dapat dipindahkan haknya kepada orang atau badan lain oleh bupati atau pejabat yang ditunjukbupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu selambat lambatnya (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak. tata cara pencabutan dan pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pencabutan dan pemindahan hak atau pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam dapat ditindaklanjuti dengan pengalihan hak secara langsung kepada pihak lain oleh bupati dan pejabat yang ditunjuk. bab pasar tradisional swasta setiap badan yang membangun dan mengelola sendiri pasar tradisional harus terlebih dahulu memiliki izin pengelolaan pasar dari bupati. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikutdan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. izvii pasar modern bagian pertama izin usaha setiap perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan usaha pasar modern yang luas gerainya kurang dari (dua ribu meter persegi), wajib memiliki izin usaha pasar modern dari bupati. setiap perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan usaha pasar modern dengan luas gerai lebih dari (dua ribu meter persegi), wajib mengajukan rekomendasi penyelenggaraan pasar modern kepada bupati. izin usaha pasar modern diperlukan sebagai surat izin usaha perdagangan. izin usaha pasar modern berlaku selama perusahaan pasar modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap (lima) tahun sekali. izin usaha pasar modern diterbitkan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. perusahaan pasar modern yang telah memiliki izin usaha pasar modern, tidak yang diwajibkan memiliki surat izin usaha perdagangan. perusahaan pasar modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan lokasi wajib memperoleh izin baru. permohonan izin usaha dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dan diajukan secara tertulis kepada bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut untuk izin usaha pasar modernrekomendasi penyelenggaraan pasar modern:proposal rencana usaha, dan dokumen pengelolaan lingkungan. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. atas dasar penelitian administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada bupati atau pejabat dapat menerima atau menolak permohonan izin usaha yang diajukan. tata cara permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pasar modern diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua pencabutan izin usaha izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dapat dicabut kembali apabila: izin usaha yang diberikan ternyata didasarkan atas keterangan keterangan yang keliru atau palsu,
peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timur nomor tahun rencana pembangunan jangka menengah (rpmnimbang4347+mt2ran neg1:menetapmenengah daerah kabupaten ogan komering ulu timuogan komering ulu timur. bab pengertian dan tujuanrja kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada ipjp daerah dengan memperhatikan rpm nasional. rpm mempunyai tujuan antara lain:; menguraikan rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang periode lima tahunan melalui sumber pembiayaan apbd dalam skala prioritas; merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja bupati pada setiap akhir tahun anggaran progress report) dan akhir masa jabatan dengar menggunakan lima indikator yaitu: masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. bab ill ruang lingkup dan sistematika ruang lingkup dan substansi manfaat rpm terbatas pada program dan kegiatan yang dibiayai apbd kabupaten. sistematika rpm tahun disusun sebagai berikut: babi pendahuluan bab kondisi umum wilayah kabupaten oku timur bab ill visi dan misi bab stra tepi pembangunan dae rah arah kebijakan keuangan daerah bab kebijakan umum bab vii program pembangunan daerah bab viii penutup naskah rpm adalah sebagaimana tertuang dalam buku revisi rpm yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. babi ketentuan penutup 2aea a a sata aea tentang rencana pembangunan jangka menengah rpm) daerah kabupaten ogan komering ulu timur tahun dinyatakan dicabuttanggal +or@c bupati ogan komering herman de diundangkan martapura pada tanggal sekretaris daerah ''kabupaten ogan komering ulu timu timur, lembaran daerah_kabupaten ogan komering ulu timur tahun nomor i=l dimana: keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah jumlah indikator kinerja sasaran titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran frekuensi nilai capaian indikator pada suatu interval jumlah interval kabupaten oku timur dalam mewujudkan misi kabupaten ogan komering ulu timur akan sangat tergantung pada komitmen doquot doon keseimbangan pembangunan daerah. bupati ogan komering ulu timu herman der=>< lampiran peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timur nomor 3tahun tanggal adan perencanaan pembangunan daerah ka6paten oku 719m'ur as wm] 'halamanrlindungan fakir miskin dan anak terlantar dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota madiun, menimbang bahwa kesejahteraan sosial dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak setiap warga negara, bahwa perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat secara terencana, terarahfakir miskin dnyelenggaraan kesejahteraan sosiallindungan fakir miskin dduduk adalah penduduk kota madiun. keluarga adalah suami, isteri, anak anak yang belum kawin,gangkatan adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaananak terlantar adalah seseorang yang berusia bawah (delapan belas) tahun dan belum menikah, meliputirlindungan anak terlantar, maksud, dan tujuan bagian kesatu asas penyelenggaraan perlindungan fakir miskin berasaskan: kemanusiaan, keadilan sosial, cc. nondiskrimininasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan. penyelenggaraan perlindungan anak terlantar berasaskan: mendiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. bagian kedua maksud upaya perlindungan fakir miskin dan anak terlantar dimaksudkan untuk: memberikan arah agar penanganan dan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar dan jaminan tubuh kembang anak terlantar secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial dan jaminan tumbuh kembang anak terlantar secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. bagian ketiga tujuan upaya perlindungan fakir miskin dan anak terlantar bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar fakir miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat, terentaskannya fakir miskin dari kemiskinan, terwujudnya jaminan tumbuh kembang anak terlantar, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. bab iii pendataan dan penetapan fakir miskin dan anak terlantar bagian kesatu pendataan pendataan fakir miskin dan anak terlantar mencakup: kategori dan kriteria, dan mekanisme. kategori fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: fakir miskin dan anak terlantar yang register, dan fakir miskin dan anak terlantar yang belum register. ketentuan mengenai kategori fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. fakir miskin dan anak terlantar yang belum register sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki jenis sebagai berikut: gelandangan, pengemis, perseorangan dari komunitas adat terpencil, anak terlantar danfakir miskin dan anak terlantar sebagai berikut: seorang fakir miskin dan anak terlantar yang belum register dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada ketua tempat tinggalnya, ketua melakukan pendataan warga fakir miskin dan anak terlantardan memperhatikan masukan dari potensi sumber kesejahteraan yang ada, hasil pendataan dari ketua melalui musyawarah mufakat dengan disampaikan kepada lurah setempat, dan lurah menyampaikan hasil pendataan fakir miskin dan anak terlantar kepada walikota melalui camat. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendataan fakir miskin dan anak terlantar diatur dalam peraturan walikota. bab hak dan kewajibanterlantar berhaknama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraandankewajiban pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar diatur dalam peraturan walikota.terlantar berkewajiban: menghormati orangtua wali, menghormati keluarga, guru dan masyarakat, cc.upaya perlindungan fakir miskin bagian kesatu umum upaya penanganan fakir miskin daerah dilakukan melalui: penyediaan sumber mata pencaharian bidang usaha sektor informal, bantuan akses permodalan dansebagaimana dimaksud dalam hurufdayaakses permodalan dan pemasaran hasil usaha bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam hurufinformasi pasarsebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf.psikologis,upaya perlindungan anak terlantartapemberian bimbingan moral dan keagamaan, pemberian bantuan hukum, dan pelayanan sosial. pelaksanaan kegiatan penanganan dan perlindungan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. bab vii koordinasi dan pengawasan bagian kesatu koordinasi walikota mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar pada tingkat daerahdan pengawasan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar. peran serta sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: badan usaha, organisasi kemasyarakatan, perseorangandalam perlindungan fakir miskin dan anak terlantar daerah, meliputi:pada'bagian hukum blindungan fakir miskin dan anak terlantar umum kesejahteraan sosial dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan kebutuhan dasar warga negara. konstitusi tepatnya dalamserta memajukan kesejahteraan umum yang kemudian turunkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia uud disebutkan bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara . secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara. letak penyelenggaraan pemenuhan amanat konstitusi tersebut ada pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing masing dengan bijaksana. sebagai administrator penuh, masing masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. upaya upaya oleh pemerintah pusat dan wajib dibantu penyelenggaraannya oleh daerah tersebut bertujuan untuk melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka pembangunan nasional, ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang berdampak pada semakin banyaknya fakir miskin serta anak anak yang terkena dampak atas kemiskinan tersebut. ii. demi cukup jelaskewajibannya, pemerintah daerah melibatkan lembaga lembaga sosial atau kelompok kepentingan, sampai anak bisa mandiri. huruf cukup jelas huruf dalam penanganan dan perlindungan anak terlantar terhadap program pendidikan wajib belajar tahun pemerintah daerah hanya sebatas memfasilitasi karena sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsdalam pelaksanaan pendanaan dalam perlindungan fakir miskin dan anak terlantar daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan daerahsali nan peraturan daerah kota madi nomor tahun tentang retro busi pelayanan pasarseiring dengasar adalah dinas pasar kota madiun. kepala dinas pasar adalah kepala dinas pasar kota madiun. pejabat yang ditunjuk adalah kepala dinas pasar kota madiun. kas daerah adalah kas daerah kota madiun. pasar adalah tempat yang diberi bataskios luar, kios dalamekala kecil, modal kecil dan dengan proses perdagangan jual beli dengan,daerah adalah pasar pasar dalam wilayah kota madiun yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah kota madiun. koordinator pasar adalah seorang pegawai negeri sipil dari dinas pasar yang ditunjuk oleh kepala dinas pasar yang diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola unit pasar tertentu. pasar khusus adalah pasar yang diklasifikasikan khusus untuk berjualan barang dagangan tertentu. pasar umum adalah pasar yang menyediakan jenis dagangan kebutuhan sehari hari. pasar kelurahan lingkungan adalah pasar wilayah kelurahan lingkungan bawah koordinasi lurah yang bersangkutan dengan pembinaan dari dinas pasar. pasar sementara adalah pasar yang menempati tempat atau area tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan walikota atau pejabat yang ditunjuk akibat dampak dari pembangunan pasar atau bencana alam dengan kondisi bangunan tidak permanen atau bersifat tradisional dan tidak bersifat rutinitas.pendukung pasar. tempat dataran adalah tempat dalam bangunan pasar atau halaman pasar berwujud kios luar kios dalampedagang adalah orang pengusaha yang melaksanakan transaksi barang jasa pasar, baik yang menetap atau tidak menetap (olokan). pedagang olokan adalah pedagang yang dalam kegiatan usahanya menggunakan fasilitas pasar secara tidak menetap. surat izin penempatan, yang selanjutnya disingkat sip, adalah surat izin penempatan yang diberikan kepada pedagang sebagai hak penempatan menempati tempat dataran kawasan pasar. pemanfaatan adalah pendayagunaan fasilitas pasar oleh pedagang atau pihak ketiga instansi dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna usahakfasilitas pasar adalah sarana dan prasarana pasar berwujud kios luar kios dalam beda los luar los kios khusus gudang landasan parkir landasan bongkar muat kamar mandi wc yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga dan atau kerjasama antar keduanya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk usaha dalam pasar. kios adalah bangunan permanen bagian dalam pasarbeda adalah los pasar berlantai keras, beratap yang dicetak petak dengan penyekat permanen dan atau semi permanen yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan. los adalah unit bangunan dalam pasarluar los adalah landasan dalam pasar dan luar pasar baik yang berlantai keras maupun berupa areal terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk tempat berjualan dan atau tempat promosi produk pabrikan set kawasan pasar baik yang dipergunakan oleh pedagang maupun untuk fasilitas umum jalan gang dan lainnya dalam kawaswalikota menentukan tempat untuk mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, memperkecil dan atau menutup pasar untuk kepentingan umum. walikota menentukan pasar umum dan atau pasar khusus sesuai dengan jenis dagangan jasa. walikota berdasarkan lokasi, jumlah pedagang dan pengunjung, serta fasilitas yang tersedia menetapkan kelas pasar. kelas pasar sebagaimana dimaksud pada meliputi pasar kelas pasar kelas dan pasar kelas iii. pengaturan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. kepala dinas pasaruhan dan kesehatan bagi pedagang dan semua pihak yang berkepentingan dalam pasar. kepala dinas pasariii ketentuan menggunakan tempat os los setiap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tempat berdagang dalam pasar harus mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis dengan menyertakan keterangan dan bukti bukti sebagai berikut: nama, tempat, tanggal lahir umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal alamat: luas dan letak tempat berjualan: jenis dagangan usaha: lunas angsuran pembangunan sewa tempat dataran, dan i. dengan melampirkan: materai secukupnya, foto berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar: dan fotokopi ktp yang masih berlaku sebanyak (tiga) lembar. atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang berkepentingan diberikan sip oleh kepala dinas pasar atas nama walikota, setelah membayar lunas semua kewajibannya. sip sebagaimana dimaksud pada memuat: identitas pedagang yang bersangkutan: dan hak, kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi dan ditaati. sip memberikan hak penempatan kepada pedagang yang memperoleh fasilitas pasar untuk kelangsungan berdagang berusaha dalam pasar. pemegang sip adalah pedagang dalam pasar yang namanya tercantum dalam sip. selain sip sebagaimana dimaksud pada kepada pedagang diberikan kartu tanda pengenal pedagang. sip sebagaimana dimaksud pada dan kartu tanda pengenal pedagang sebagaimana dimaksud pada diberikan jangka waktu (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan daftar ulang. bab peri dengan ketentuan sebagai berikut: memberitahukan pemindahan hak tersebut kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui koordinator pasar yang bersangkutan: pedagang pengganti harus memenuhi dan mematuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam dan biaya pemindahan hak penempatan ditetapkan sebagai berikut: tempat dataran bentuk bedak los luas tempat dataran tarif retribusi m? per hari: tempat dataran bentuk kios luar kios dalam: luas tarif retribusi m? per hari. bagi pedagang pemegang sip yang meninggal dunia ditetapkan:paling lama (enam puluh) hari sejak pemegang sip meninggal dunia: apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf tidak ada permohonan dari pihak keluarga, makabab kerja sama pengelolaan fasi tas pendukung pengelolaan fasilitas pendukung pasar berupa kamar mandi dan tempat parkir kendaraandalam sekurang kurangnya memuat: identitas para pihak, maksud dan tujuan: ruang lingkup perjanjian: jangka waktu, besaran kontribusi dan tata cara pembayaran: hak dan kewajiban: sanksi dan pemutusan perjanjian: resiko, i. force majeure: dan penyelesaian perselisihan. besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan potensi pendapatan objek perjanjian kerjasama. bab pelayanan pasar bagian pertama tata tertib pedagang yang hendak mendirikan, menambah atau mengubah tempat dataran atau bangunan harus mengajukan permohonan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui koordinator pasar yang bersangkutan. tata cara untuk mendirikan, menambah atau mengubah tempat dataran atau bangunan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. untuk menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasar pada peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada pemasangan reklame dalam kawasan pasar dikenakan retribusi atas pemakaian tempat, sedangkan izin pemasangan dan pajak reklame diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pedagang dalam kawasan pasar diharuskan membayar pengganti biaya penerangan dan air yang disediakan, yang besarnya ditetapkan oleh kepala dinas pasar dengan memperhatikan ketentuan tarif yang diatur oleh perusahaan listrik negara untuk mengganti biaya penerangan dan oleh perusahaan daerah air minum untuk mengganti biaya pemakaian air. setiap pedagang yang berjualan kawasan pasar dipungut retribusi kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagi pedagang yang berjualan pagi dan sore, dipungut retribusi (satu setengah) jumlah retribusi yang harus dibayar, atau pagi (seratus persen) dan sore (lima puluh persen). pengaturan jam buka pasar diatur dengan peraturan walikota. bagian kedua hak, kewajiban dan larangan pedagang pasar mempunyai hak: menggunakan tempat dataran sesuai dengan haknya: melakukan transaksi jual beli barang jasa yang tidak dilarang peraturan perundang undangan: cc. mendapat perlindungan sesuai peraturan perundang undangan. pedagang pasar mempunyai kewajiban: menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan:cc. merawat bangunan kios luar kios dalam beda los yang dipergunakan sebagai tempat berjualan sehingga tetap dalam kondisi baik dan terpelihara: menaati peraturan perundang undangan. untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah pada tempat sasarannya. pembuangan harus langsung dimasukkan dalam kotak sampah dan setiap kali penuh pedagang yang bersangkutan wajib membuang dalam bak sampah pasar yang telah disediakan. selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan pedagang yang menghasikan sampah cukup banyak wajib membuang sumpahnya langsung tempat pembuangan sampah tps) atau kontainer sampah yang disediakantidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat dataran yang menjadi haknya. setiap pedagang pasar dilarang: mendirikan, menambah, mengubah tempat dataran atau bangunan dalam pasar serta memasang dan menambah instalasi dan daya listrik serta instalasi air tanpa izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk, menggunakan payung atau tenda untuk melindungi barang dagangannya tanpa izin tertulis dari kepala dinas pasar, cc. mengganti jenis barang dagangan sehingga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam sip kecuali atas izin walikota atau pejabat yang ditunjuk mengalihkan sip,empati tempat dataran yang bukan haknya: menggunakan tempat dataran sebagai tempat tinggal rumah tangga: menggunakan sip untuk jaminan bank kecuali mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk: memindah atau mengalihkan hak penempatan dari tempat dataran sebagian atau seluruhnya kepada orang pribadi atau badan lain tanpa izin kepala dinas pasar: menggunakan tempat dataran sebagai gudang untuk menyimpan barang dagangan: menjual dan atau membagi tempat dataran menjadi lebih dari satu tempat yang luasnya tidak memenuhi syarat layak untuk berjualan barang dagangan: memasang reklame dalam bentuk soft painting pada bangunan dilingkungan pasar, membawa atau menempatkan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor lorong lorong pasar atau dalam pasar,dalam pasar dan kawasan pasar, oo. merusak dan mengotori pasar dan kawasan pasar, dan melakukan tindakan yang dapat menggangu ketentraman dan ketertiban pasar. setiap pengunjung pasar dilarang: menginap dan bertempat tinggal dalam pasar: melakukan kegiatan mengemis, pemulung, mengamen, dan atau kegiatan lain yang dapat mengganggu membahayakan keamanan dan ketertiban umum: cc.kedalam pasar dan kawasan pasar, membawa dan atau meletakkan: dan melakukan tindakan yang dapat menggangu ketentraman dan ketertiban pasar. bagian ketiga surat izin penempatan kartu tanda pengenal pedagang olokan berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun. sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir, pedagang yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan sip dan kartu pengenal pedagang.. dalam hal kepentingan daerah, walikota dapat mencabut sip dengan hak penempatannya baik untuk selama lamanya atau jangka waktu tertentuoordinator pasar dalam waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak ditaati, walikota atas laporan kepala dinas pasar dapat memerintahkan pengosongan secara paksa. pemberian sip sebagaimana dimaksud dalam mempertimbangkan pada ketentuan penyediaan tempat dan penempatan pedagang sekurang kurangnya (enam puluh persen) untuk golongan ekonomi lemah dan sebanyak banyaknya (empat puluh persen) untuk golongan ekonomi kuat. bagi pedagang yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dapat dicabut izinnya, dengan prosedur sebagai berikut: teguran lisan (satu) kali oleh kepala dinas pasar atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas pasar, peringatan tertulis (tiga) kali dalam (tiga) minggu oleh kepala dinas pasar: pencabutan izin oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. bagi pedagang dalam pasar yang karena akibat sesuatu hal harus menempati pasar sementara, pedagang yang bersangkutan dikenakan retribusi sebesar (lima puluh persen) dari ketentuan tarif retribusi. bab vii retro busi bagian kesatu nama, objek dan subjek retribusi setiap pelayanan dan pemanfaat dipungut retribusi dengan nama retribusi pelayanan pasar. objek retribusi adalah setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pasar yang meliputi: pelayanan mutasi balik nama atas izin penempatan: pelayanan kebersihan pengelolaan sampah pasar: cc. penggunaan kamar mandi wc, penggunaan listrik pelayanan penerangan halaman pasar, pemanfaatan lahan kawasan pasar untuk kegiatan promosi dan atau reklame, penggunaan landasan untuk memasukkan barang dagangan dalam pasar: 9g. penggunaan landasan untuk tempat bongkar muat barang: dan penggunaan landasan untuk tempat parkir penitipan kendaraan dan barang. pemanfaatan fasilitas pasar dapat diberikan dalam bentuk angsuran pembangunan maupun penyewaan meliputi: kios luar kios dalam beda los luar los kios khusus gudang: tanah lahan terbuka dan bangunan lainnya dalam pasar: listplank topeng jewel tembok pagar dalam bangunan pasar untuk kepentingan pemasangan papan reklame iklansetiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pasar yang disediakan pemerintah daerah. bagian kedua golongan retribusi retribusi pelayanan pasar termasuk golongan retribusi asa umum. bagian ketiga cara mengukur tingkat penggunaan jasadasarkan pada luas, jenis, tempat, kelas pasar, nilai strategis dan jangka waktu. luas sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam ukuran (meter persegi). nilai strategis sebagaimana dimaksud pada adalah nilai yang diberikan untuk lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan promosi dan penyewaan fasilitas pasar lainnya diluar kios luar, kios dalam, los dan bedak ditetapkan (dua puluh lima persen) dari besarnya tarif retribupelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan pasar. bagian kelimakios gudang per per hari: pasar kelas rp. pasar kelas rp. pasar kelas iii rp. los beda per per hari: pasar kelas rp. pasar kelas rp. pasar kelas iii rp. luar ios per per hari: pasar kelas rp. pasar kelas rp. pasar kelas iii rp. angsuran pembangunan per me: kios luar pasar kelas rp. kios luar pasar kelas rp. kios luar pasar kelas iii rp. beda pasar kelas rp. beda pasar kelas rp. beda pasar kelas iii rp. besarnya tarif retribusi ternak per ekor pasar hewan: sapi, kerbau rp. per hari kambing dan ternak lain sejenis rp. per hari besarnya retribusi pemakaian km wc: mandi dan buang air besar rp. buang air kecil rp. besarnya tarif retribusi pemakaian landasan bongkar muat barang: tonase bawah rp. tonase antara rp. tonase antara rp. besarnya retribusi memasukkan barang dagangan per koli dalam pasar: pasar kelas rp. pasar kelas rp. pasar kelas iii rp. pemakaian daya listrik kios luar gudang los disesuaikan dengan tarif pln: besarnya retribusi kebersihan pengelolaan sampah per hari lingkungan pasar: los rp. kios luar kios dalan beda rp. olokan luar los rp. besarnya retribusi sekali parkir pasar: sedan, pick dan sejenisnya rp. roda dua (sepeda motor) rp. roda empat jenis box truk rp. sepeda panca rp. il. besarnya retribusi sewa tanah tempat untuk reklame per per hari: pasar kelas rp. pasar kelas rp. pasar kelas iii rp. besarnya tarif retribusi untuk kegiatan promosi lingkungan pasar per per hari ditetapkan dengan perhitungan: pasar kelas rp. pasar kelas rp. pasar kelas iii rp. besarnya tarif penggunaan air minum, disesuaikan dengan tarif dam. pemanfaatan fasilitas pasar dalam bentuk penyewaan sebagaimana dimaksudkan dikenakan uang penyewaan per tahun sebagai berikut: kios kios khusus gudanglos beda: pasar kelas luas m?) rp. hari pasar kelas luas (mm?) rp. hari pasar kelas iii luas (mm?) rp. hari cc. luar losuang penyewaan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk tagihan listrik, tagihan air, dan retribusi kebersihan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf pada jenis dagangan tertentu dan tempat tempat penyimpanan dagangan strategis pada pasar tertentu dikenakan tambahan retribusi sebesar (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang telah ditetapkan. jenis dagangan tertentu dan tempat tempat penyimpanan dagangan strategis pada pasar tertentu26pasar pasarsar adalah dinas pasar. bab viii angsuran pembangunan dan penyewaan fasilitas pasar yang dibangun sampai dengan tahun diberlakukan sistem angsuran pembangunan dan retribusi lainnya sesuai dengan peraturan daerah ini. fasilitas pasar yang dibangun mulai tahun diberlakukan sistem penyewaan dengan perhitungan antara lain: tarif retribusi luas tempat dataran hari (yang dibayar dimuka): tarif retribusi sampah hari (yang dibayar dimuka). dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah fasilitas pasar yang disekitarnya telah berlaku sistem angsuran pembangunan sebagaimana dimaksud pada pedagang pada pasar pasar yang dibangun sampai dengan tahun selain dikenakan angsuran pembangunan juga dikenakan retribusi sebesar (seratus persen) dari nilai tempat datar stasi sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pemberian teguran lisan, peringatan tertulis dan pencabutan hak penempatan. sip dapat dicabut apabila pemegang izin tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, ttd drs. maiogan komering ulu timur nomor ahun tentang alokasi dana perimbangan desa kabupaten ogan komering ulu timur denganrahmattuhanyangmahaesa bupati ogan komering ulu timur, menimbang mengingat bahwa untuk menjamin ;kabupaten kota, dan bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota;; dahi. pertimbangan anak:ud dalm hulu .a, dan perlu membentuk er,turn dae1ah y.ng mengena loka dana 'undangan desa undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara '6l') cbagammnana telah diubah dengan undang undang nomor tahun lembaran negara taif== '=;= =.z =s=peraturan daerah; pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemeriyang.oo.dana alokasi khusus desa, yang selanjutnya disebut omerupakan prioritas daerahapat diperio desa;ll; bagi hasil pajak daerah kabupaten minimal (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;(sepuluh per seratus), yang pembagian untuk setiap desa secara proporsional;;odan lain lain kekayaan milik desa. '""""' ,.,._, .,__ " ' ' " ' ' fee , " ,. ,._ . . _. ' w . ;dana alokasi khusus ooomaupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barangbergerak inventaris peraturan babi ;; peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditindaklanjuti dengan keputusan kepala desa;; desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggung alokasi dana desa. besaran add proporsional adalahogan komering ulu timur. .a case:a; kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung; pendidikan dasar; kesehatan;; luas wilayah; potensi ekonomi; partisipasi masyarakat;alokasi dana desai= add add dimana add {xl.v x2. ti}. tanda; dengan add add tandalokasi dana desa proporsional desa total alokasi dana desa proporsionalpenyimpanan, nomor rekening, transfer, surat pembayaran, mekanisme pengajuan dar lain lain lanjut melalui peraturan bupati. menyangkut permintaan diatur lebih penggunaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut: paling sedikitdesa;iipertanggungjawaban kepada bpd. laporan keterangaan yang berlaku herman deru diundangkan martapura pada tanggal september sekretaris daerahlampiran peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timur nomor tahun tanggal september diagram sumber pendapatan desa pendapatan desa belanja desa sumber sumber) penggunaan) pendapatan asli hasil usaha desa terserah kebijakan desa (pad) hasil kekayaan desa desa itu sendiri hasil swadaya dan partisipasi hasil gotong royong lain lain pendapatan desa yang sah dana alokasi perimbangan dana desa desa penerimaan pajak daerah (minimal alokasi dana desa alok asi dana retribusi tertentu desa pelayanan daerah(sebagian) add minimal publik fisik dan non fisik) operasional dana perimbangan add pembiayaan keuangan pusat dan proporsional kelembagaan desa daerah minimal dana terserah alokasi amanat dari khusus (oak) pemberi desa tugas berbantuan terserah hibah, kebijakan sumbangan, lain desa ltu lain sendiri bupati ogan komering ulu timur, herman deru
tatikalselotamadya daerah tingkat banjarmasin nomor tahun tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga lembaran daerah kota banjarmasinng, bab ketentuan umumprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota banjarmasips adalah rapat umum pemegang saham pt. bank kalsel.. bank pembangunan daerah kalimantan selatan yang selanjutnya disebut pt.pt.kalsel sebesar rp. ,(lima belas miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut rp. (lima miliar rupiah) berasal dari apbd p tahun anggaran rp. (sepuluht. bank kalsel berdasarkan peraturan daerah nomor tahun sebesar rp. , (enam puluh tujuht. bank kalsel menjadi sebesar rp. , (delapan puluh duapt.pt. bank kalsel berupa deviden danpalpn. penjelasan atasumum dalam rangka memperkuat struktur permodalan pt. bank kalselkalsel
ikea wali kota madi peraturan daerah kota madi nomor tahun tentang retro busi pelayanan persamaan desersi hengelolaan sampah dan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat lingkungan kota madiun diperlukan upaya upaya perlindungan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengelolaan sampah yang lebih baikdan pengelolaan persamaan kebersihan kotamadya daerah tingkat madiersihan dan pertamanan adalah dinas kebersihan dan pertamanan kota madiun. pejabat yang ditunjuk adalah kepala dinas kebersihan dan pertamanan kota madiun. kas umum daerah adalah kas umum pemerintah kota madiulayanan persamaan kebersihan adalah pengangkutan sampah dari sumber sampah pasif dan tempat penampungan sementara tempat pemrosesan akhir serta penyediaan lokasi tempat pemrosesan akhir yang diselenggarakan oleh pemerintahsampah bagian kesatu asas, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pengelolaan sampah diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan penghasil sampahgendalikan timbunan sampah dalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang sehat, bersih, indah dan berwawasan lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. sasaran pengelolaan sampah adalah meningkatnya kualitas lingkungan, meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk hidup bersih, indah dan sehat. ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi ketentuan: pengelolaan sampah, retribusi pelayanan persamaan kebersihan. pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sampah yang berasal dari kegiatan: rumah tangga: tempat usaha dan atau komersial: cc. fasilitas umum: fasilitas pendidikan sekolah: fasilitas sosial: tempat industri: dan pertanian. bagian kedua pengelolaan sampahsampah. dalam kegiatan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan pelayanan persamaan kebersihan. bagian ketiga prosedur pengelolaan sampah pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: pengurangan: pemilahan: cc. pengumpulan, pengangkutan: pengolahan: dan pemrosesan akhir. pengurangan sampah dilakukan dengan cara: mengurangi produksi dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit daur ulang: menggunakan dan atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung. pemilahtpa dilakukan setiap hari.st menuju tpa. pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara fabrikasi sampah menjadi bernilai ekonomi dan atau penimbunan ( landfill), insinerasi dan atau cara lainya sesuai dengan jenis sampah, kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ramah lingkungan. bagian keempat mekanisme asa pelayanan persamaan kebersihan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan persamaan kebersihan yaitu: pengambilan dari sumber sampah pasif (sampah hasil proses alam): pengangkutan sampah dari tps tpa, pemrosesan akhir sampah tpa: dan penyediaan lokasi tpa. bab iii hak dan kelas ban hak pemerintah daerah dalam pengelolaan persamaan adalah menentukan besaran tarif retribusisampah kepada masyarakat, memberikan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah: menentukan dan menyiapkan tps: menentukan dan menyiapkan test: menentukan dan menyiapkan tpa: memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari tps test tpa: memelihara kebersihan tempat tempat umum dan jalan umum: menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai: melaksanakan pemrosesan akhir sampah dan atau pengolahan sampah tpa, mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri: dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. dinas pasar mempunyai tugas pengelolaan sampah atas kebersihan pasar pasar pemerintah daerah yang pemrosesannya langsung tpa atas petunjuk walikota atau pejabat yang ditunjuk. kelurahan berkewajiban mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan wilayah kelurahan masing masing dengan membentuk satuan tugas kebersihan. hak masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikumasyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut: mengelola sampah berwawasan lingkungan: mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis sampah, setiap pemilik kendaraan bermotor roda (empat), wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya, setiap kendaraan yang ditarik oleh hewan wajib dilengkapi dengan alat penampung kotoran hewan menariknya: setiap pedagang yang menjajakan dagangnya dengan cara dijunjung, dipikul atau didorong termasuk para pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah: setiap penyelenggara keramaian umum wajib membersihkan tempat penyelenggaraan dan sekitarnya, masyarakat wajib membuang sumpahnya wadah yang disediakan pemerintah daerah tps yang telah ditentukan, kecuali dinas pasar dan atau pengusaha yang menghasilkan sampah lebih dari (setengah) ton atau (satu) per hari, harus dibuang langsung tpa sesuai petunjuk walikota atau pejabat yang ditunjuk, berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah: memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah: dan oo. membayar retribuuan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan kepada lurah, camat dan instansi teknis. dalam penyampaian pengaduan disertai dengan informasi sekurang kurangnya mengenai identitas pelapor: perkiraan volume dan jenis sampah: alat bukti: lokasi terjadinya pembuangan sampah liar: waktu diketahuinya pembuangan sampah liar. bab tata cara membuang sampah sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan wajib dipilah antara sampah organik dan anorganik. sampah yang sudah dipilah wajib ditampung tps pada tempat terpisah. tps sebagaimana dimaksud dalam dibuat dengan (dua) kompon, kesehatan dan keindahan lingkungan. tps berkapasitas sekurang kurangnya (enam) meter kubik. bab larangan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan sampah dilarang: memasukkan sampah dalam wilayah daerah:dan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. bab vii retro busi bagian kesatu nama, objek dan subjektingkat penggunaan dan manfaat fasilitas persamaan kebersihmempertimbangkan volume sampah, jenis sampah dan kemanfaatan dari fasilitas umum dan dalam rangka meringankan biaya pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah daerah. bagian kelima struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah inersamaan kebersihan adalah dinas kebersihan dan pertamanan. bab v!retribusi pelayanan dan pengelolaan persamaan kebersihan dalam sh, mm, pd. lembaran daerah kota madiun tahun nomor lampiran peraturan daerah kota madiun nomor tahun tanggal desember tari retro busi pelayanan persamaan desersi han tari lingkungan golongan retribusi keterangan rumah kediaman golongan rp. tepi jalan besar golongan rp. tepi jalan samping yang yang dilalui angkutan umum golongan iii rp. dalam kampung pemukiman ksatria atau asrama golongan rp. lebih dari orang pondokan penghuni golongan rp. sampai dengan orang penghuni hotel bintang 3ke rp. atas bintang rp. melati rp. melati rp. melati rp. rumah makan baki tama rp. baki madya rp. baki wahana rp. rumah sakit tipe rp. tipe rp. tipe rp. tipe rp. rumah bersalin rp. poliklinik atau puskesmas rp. apotek atau laboratorium rp. atau toko obat bioskop cineplex rp. biasa rp. gedung golongan rp. kapasitas lebih dari orang golongan rp. kapasitas sampai dengan orang kantor pemerintah rp. swasta komersial rp. swasta sosial rp. taman kanak kanak atau rp. play group sekolah dasar rp. slip atau sta rp. akademi atau perguruan rp. tinggi atau kursus dan bimbingan test toko toko lingkungan golongan rp. luas bangunan perdagangan lebih dari golongan rp. luas bangunan sampai dengan mm? toko toko lingkungan rp. pemukiman usaha usaha lain: salon kecantikan golongan rp. lebih dari (tiga) tempat duduk golongan rp. sampai dengan (tiga) tempat duduk billboard bowling rp. potong rambut golongan rp. lebih dari (tiga) tempat duduk golongan rp. sampai dengan (tiga) tempat duduk tempat hiburan rp. setiap bulan karaoke gedung olah raga rp. usaha besar menengah bengkel atau reparasi golongan rp. perbengkelan roda (empat) atas golongan rp. perbengkelan roda (dua) bermotor golongan iii rp. perbengkelan tidak bermotor usaha pertukangan golongan rp. usaha besar menengah golongan rp. usaha kecil pabrik atau industri golongan rp. luas bangunan lebih dari mm? golongan rp. luas bangunan lebih dari mm? sampai dengan golongan iii rp. luas bangunan sampai dengan keramaian umum insidentil rp. sekali pertunjukan besar insidentil bahu jalan rp. sosial rp. sekali pertunjukan kecil pedagang kaki lima menetap rp. setiap hari olokan rp. setiap hari warung rp. setiap bulan pasar terminal sampah rp. setiap bulan kering sampah rp. setiap bulan basah tpa rp. sekali membuang per meter kubik wali kota madi un, ttd bambang iri anto, sh, mm. pemerintah kabupaten poso peraturan daerah kabupaten posposo, menimbang aa. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengawasan terhadap penduduk atau anggota masyarakat yang berada wilayah hukum kabupaten poso pandang perlu lakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalamrdiskriminasi bentukfas foto berwarna merahsesuai dengan ketentuan yang berlaku:sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian kedua pendaftaran perubahan alamatpenduduk wni danantara dalam satu desa kelurahan klasifikasi antara desa kelurahan dalam satu kecamatan klasifikasi antara kecamatan dalam satu kabupaten kota klasifikasi antara kabupaten kota dalam satu provinsi, dan klasifikasi antaraempat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang dari daerah asal. jl) penerbitan surat keterangan pindah datang bagi wniberikan kepada penduduk, tetapi diteruskan oleh kepala desa lurah tempat perekaman data kependudukan tdk)camat selanjutnya dilaporkan oleh penduduk ke tempat tujuan kepada kepala desa lurah untuk mendapatkan pengesahan. s5) surat keterangan pindah datang bagi wni untuk klasifikasi dan ditandatangani oleh pejabat yang mengelola adminduk dan dilaporkan oleh penduduk di(l), dan digunakan sebagai dasar penerbitan tempat asal atau tempat tujuan dan penerbitan perubahan alamat dalam ktp dan hanya anggota keluarga. pendaftaran pindah datang penduduk wni dalam wilayah indonesia sebagaimana maksud pada dan menggunakan formulir surat keterangan pindah datang wni sesuai dengan ketentuan yang berlaku. paragraf pendaftaran pindah datang pendudukinstansi pelaksana pengelola adminduk kabupatenlaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk daerah tujuan berdasarkan laporan penduduk paling lama (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya surat keterangan pindah datang dari daerah asal. jinstansi pengelola adminduk. surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar penerbitan bagi orang asing tinggal tetap daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat ktp bagi orang asing tinggal tetap daerah tujuan danasing tinggal tetap, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan formulir surat keterangan pindah datang orang asing tinggal terbatas dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku. paragraf pendaftaran wni tinggal sementara (l) instansi pelaksanaan admindukoleh kepala desa atau lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama (empat belasbagaimana dimaksud pada menggunakan formulir surat keterangan pindah datang sementara dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku. formulir permohonan tinggal sementara dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diproses daerah tujuan, dan bangko surat keterangan tinggal sementara dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlakuinstansi pelaksana admindukkeluarkan oleh camat setempat. jl) surat pengantar pindah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh camat setempat menjadi surat penerbitan pindah keluar negeri untuk diteruskan kepada instansi pelaksana yang mengelola adminduk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten sebagaiindonesia, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan surat keterangan pindah luar negeri untuk warga negara indonesia sesuai denganketentuan yang berlaku. paragraf pendaftaran kedatangan wni dari luar negeri (l) instansi pelaksana adminduk melakukan pendaftaran kedatangan warga negara indonesia dari luar negerijl) pendaftaran kedatangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud berdasarkan laporan penduduk yangsesuai dengan ketentuan yang berlaku.tap. jl) pendaftaran kedatangan orang asingdalam wajib dibawa pada saat berpergian. s5)sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bangko surat keterangan tempat tinggalpendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yamg mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam dilaporpada instansi pelaksana admindukbagian kelima pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (l) instansi pelaksanapengungsi, penduduk korban bencana alam, dan komunitas adat terpencil. jl)onflik sosial. pendataan komunitas adaptasi terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan. bab persyaratan untuk memperoleh dokumen kependudukan kk, ktp dan surat keterangan tinggal sementara wni dan orang asing bagian pertama kartu keluarga wni dan orang asing tinggal tetap persyaratan kartu keluarga permohonan baru ditetapkan sebagai berikut asli surat pengantar pengurus setempat, mengisi formulir yang telah disediakan desa kelurahan, asli kartu keluarga lama, surat keterangan pindah datang dari daerah asal bagi tamu ingin menjadi penduduk wilayah kabupaten poso. perubahan pergantian persyaratan untuk asli pengantar pengurus setempat termasuk untuk pergantian dan perubahan alamat, mengisi formulir yang telah disediakan desa kelurahan asli kartu keluarga lama, surat pernyataan dan bukti perubahan (bagi permohonan perubahan kk), surat tanda lapor hilang dari kepolisian, untuk penggantian karena hilang, urat keterangan pindah datang dari desa kelurahan (untuk perubahan alamat karena perpindahan antar desa kelurahan dalam satu kecamatan dan surat keterangan pindah datang dari kecamatan (untuk perubahan alamat karena perpindahan antar kecamatan dalam wilayah kabupaten poso persyaratan kartu keluarga orang asing ditetapkan sebagai berikut: kartu izin tinggal tetap kitap) dari kantor imigrasi, surat keterangan pendaftaran penduduk tetap skt), surat tanda melapor diri std) dari kepolisian republik indonesia:surat keterangan hilang dari kepolisian bagi penggantian karena hilang skt dan kpps, paspor dan jaminan tempat tinggal dari sponsor kedatangan khusus bagi orang asing tinggal sementara yang berubah status pendudukannya menjadi orang asing tinggal tetap. bagian kedua kartu tanda penduduk wni dan orang asing persyaratan kartu tanda penduduk untuk wni ditetapkan sebagai berikut permohonan baru surat pengantar dari pengurus setempat foto copy kartu keluarga mengisi formulir yang telah disediakan desa kelurahan dan bagi pemohon baru wajib menyerahkan foto ukuran sebanyak (tiga) lembar perpanjangan asli kartu tanda penduduk lama surat keterangan dari pengurus setempat foto copy kartu keluarga dan mengisi formulir yang telah disediakan desa kelurahan. perubahan penggantian asli surat pengantar dari pengurus setempat foto copy kartu tanda penduduk yang telah berubah rusak mengisi formulir yang telah disediakan desa kelurahan dan asli surat tanda lapor hilang dari kepolisian, untuk penggantian karena hilang persyaratan ktp bagi orang asing tinggal tetap ditetapkan sebagai berikut foto copy kartu keluarga surat keterangan pendaftaran penduduk tetap skt) yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana mengelola administrasi kependudukan kartu izin tinggal kitap) dari dirjen imigrasi surat tanda melapor diri std) dari kepolisian republik indonesia mengisi formulir yang telah disediakan dan skt dan kpps khusus bagi orang asing tinggal terbatas yang berubah status kependudukan menjadi tinggal tetap bagian ketiga surat keterangan tinggal sementara bagi wni dan orang asing persyaratan ditetapkan surat keterangan bagi wni tinggal sementara ditetapkan sebagai berikut surat pengantar dari pengurus setempat surat keterangan pindah sementara dari daerah asal asli ktp dari daerah asal pas foto ukuran sebanyak lembar dan mengisi formulir yang telah disediakan desa kelurahan dan diketahui camat. surat keterangan tinggal sementara sets) bagi orang asing persyaratan yang ditetapkan sebagai berikut surat keterangan izin tinggal terbatas kita surat keterangan izin tinggal tetap kitap paspor dan jaminan tempat tinggal dari sponsor kedatangan,dan pas foto ukuran sebanyak lembar. jl) permohonan kk, ktp dan surat keterangan tinggal sementara bagi warga negara indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan berkas permohonan tersebut akan diproses oleh kepala desa lurah dan diketahui camat selanjutnya penerbitannya dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan permohonan kk, ktp dan surat keterangan tinggal sementara bagi orang asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya diproses langsung dan dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan persetujuan instansi pelaksana. pencatatan kelahiran yang melampaui jangka waktu (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. kutipan akte kelahiran bagi anak yang belum berusia (delapan belas) tahun tidak dipungut biaya. s5) kutipan akta kelahiran bagi mereka yang berusia (delapan belas) tahun atau lebih dan atau sudah menikah dipungut biaya. jalam bertanggung jawabdiwilayah tempat domisilidinas kependudukan, catatan sipil adalah dinas kependudukan, catatan sipil kabupaten pososo dibawah kecamatan. desa atau yang akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada wilayah kabupaten poso. rukun tetangga selanjutnya singkat adalah lembaga sosial masyarakat yang independen bentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja desa kelurahan dalam pelayancatatan sipil pengelolaan informasi pendudukindonesia sesuai dengan peraturan perundang pakan izin terbatas dari instansi yang berwenang. pencatatan kelahiran bagi anak temuan pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan formulir pelaporan kelahiran, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlakupaling lama (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodatasesuai dengan ketentuan yang berlakuenam puluh) hari sejak kelahiran pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan formulir pelaporan lahir mati sesuai dengan ketentuan yang berlaku surat keterangan lahir mati, kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan formulir pelaporan lahir mati orang asing, kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagian ketiga pencatatan perkawinan wilayah negara kesatuan republik indonesia jl) oleh instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukainstansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganinstansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudusesuai dengan ketentuan yang berlaku.: register akta perkawinan, dan kutipan akta perkawinan. bagian keempatinstansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukansesuai dengan ketentuan yang berlaku.instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukajl) berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pejabat gencsesuai dengan ketentuan yang berlaku. register akta perceraian, dan kutipan akta perceraian. bagian keenamsesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian ketujuh pencatatan pengakuan anak jl) pengakuan anak luar kawin dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada registersesuai dengan ketentuan yang berlaku register akta pengajuan anak, dan kutipan akta pengakuan anak. bagian kedelapan pencatatan pengesahan anak jl)sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian kesembilan pencatatan kematian (l) instansi pelaksanesuai dengan ketentuan yang berlaku, surat keterangan kematian, dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku, register akta kematian, dan kutipan akta kematian. jl)sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kematian warga negara indonesiasesuai dengan ketentuan yang berlakusesuai dengan ketentuan yang berlaku. kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatassesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian kesepuluh pencatatan perubahan nama (l) instansi pelaksana admindukjyang dimaksud pada pejabat pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta paling lambat (tiga puluh) hari sejak mendapatkan salinan putusan pengadilantigabelas pencatatan perubahan kewarganegaraan (l) keputusan pengadilan perubahjl) data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan republik indonesia diteruskan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilviii persyaratan penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan akta perceraian dan akta kematian bagian petama akta kelahiran jl) untuk mendapatkan akta kelahiran harus melampirkan persyaratan sebagai berikut surat keterangan pelaporan kelahiran dari kepala desa lurah, surat keterangan kelahiran dari bidan rumah sakit atau rumah bersalin atau dukun yang membantu kelahiran, photo copy surat nikah akta perkawinan orang tua yang bersangkutan, photo copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk orang tua bersangkutan, dan photo copy akta kelahiran surat keterangan imigrasi dan std surat tanda melapor diri) orang tua yang bersangkutan bagi orang asing. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam merupakan persyaratan penerbitan akta kelahiran yang kelahirannyabagian kedua akta kematian jl) untuk mendapatkan akta kematian harus melampirkan persyaratan sebagai berikut surat pengantar setempat: surat keterangan pelaporan kematian dari kepala desa lurah setempat, domisili yang bersangkutan, surat keterangan kematian dari dokter atau rumah sakit atau puskesmas bagi mereka yang saat kematiannya berada dalam perawatan medis, akta kelahiran yang bersangkutan, kartu keluarga dan ktp orang tua, dan photo copy dengan menunjukkan asli paspor atau dokumen imigrasi dan std bagi orang asing. persyaratan sebagaimana maksud dalam ini merupakan persyaratan penerbitan akta kematian yang kematian berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian. penerbitan akta kematian yang laporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam harus mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana. bagian ketiga akta perkawinan j0) untuk mendapatkan akta perkawinan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut surat pengantar pengurus setempat, asli surat keterangan untuk perkawinan dari kepala desa lurah setempat, photo copy dengan menunjukkan asli surat bukti perkawinan dari pemuka agama, photo copy akta kelahiran masing masing yang bersangkutan, photo copy surat baptis sidi surat keterangan dari pemuka agamanya bagi kedua calon mempelai photo copy ktp dan kk, pas photo berdampingan ukuran sebanyak lembar, photo copy dan asli akta perceraian dan atau akta kematian suami istri bagi mereka yang pernah kawin, photo copy dan asli akta kelahiran anak yang akan akui dan sahkan sebagai anak suami istri jika ada, photo copy dengan menunjukkan asli paspor dan surat tanda melapor diri std bagi orang asing, photo copy dengan menunjukkan asli izin perkawinan dari komandan bagi anggota tni dan polri, il. bagi calon mempelai dibawah usia tahun harus ada izin orang tua wali, izin pengadilan negeri bagi calon mempelai laki laki usia dibawah tahun dan wanita dibawah tahun: dan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam merupakan perkawinan selain agama islam yang dilakukan paling lama (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinannya. perkawinan yang beragama islam wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan untuk catat dan direkam dalam data base kependudukan. bagian keempat akta perceraian untuk mendapatkan akta perceraian harus melampirkan persyaratan sebagai berikut keputusan pengadilan yang mempunya kekuatan hukum tetap, kutipan akta perkawinan, kartu keluarga dan ktp: kutipan akta kelahiran, bagi wni keturunan yang sudah ganti nama membawa surat bukti ganti nama: dan bagi penduduk orang asing membawa dokumen imigrasi dan std. bagian kelima pengangkatan anak untuk persyaratan pengangkat kandung (jika ada), kartu keluargapenetapan putusan dari pengadilan negeri. bagian keenam akta pengakuan anak untuk mendapatkan akta pengakuan anak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut photo copy dan asli akta kelahiran anak yang bersangkutan, kartu keluarga keluarga dan ktporang asing tinggal tetap membawa dan ktp. bagian ketujuh pengesahan anak untuk persyaratan pengesah, kartu keluarga dan ktp orang tua kandung. bab bangko dokumen kependudukan bagian kesatu pengadaan jl)instansi pelaksana yang membutuhkan bangko dokumen penduduk harus mendapat nomor registrasi bangko dari departemen dalam negeri, sebelum melakukan pengadadalah kejadian yang alami penduduk yang harus :bukti diri sebagai legitimasi.an kedua pengisian datadan jumlah dokumen yang diterbitkan. bab ketatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (l)kependudukan yang mengelola administrasi kependudukanungdari(l) instansi pelaksankependudukan.p .identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan,,instansi pelaksanatujuh hari, surat keterangan pindah paling lambat tujuh hari, surat keterangan pindah datang paling lambat tujuh hari, surat keterangan luar negeri paling lambat tujuh hari surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat tujuhtujuh hari surat keterangan kelahiran paling lambat tujuh hari surat keterangan lahir mati paling lambat tujuh hari surat keterangan kematian paling lambat tujuh hari surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat tujuh hari, dan surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan bab xii pelaporan jyang mengelola administrasi kependudukan. bupati melalui instansi pelaksana yang mengelola admindukii pengawasan jl) untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah melaksanakan razia ktp dan atau surat kependudukan lainnya dalam daerah kabupaten poso. tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud ini, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. bab xiv pembatalan apabila ditemukan kartu tanda keluarga, kartu tanda penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakupendanaan yang berkaitan dengan penyelenposo. dalam hal tidak ada atau cukup tersedia penyidik dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso maka penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik polri melalui surat izin bupat, memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain yang berhubungan tindak pidana dibidang kependudukan,ndudumaksud dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam perpanjangan ktp sebagaimana dimaksud dalam dan pindah datangagaimana dimaksud pada terhadap penduduk warga indonesia paling banyak rp. (satu juta rupiahw):satu juta rupiah). setiap tamu sebagaimana dimaksud dalam yang tidak melapor sesuai batas yang ditentukan dikenakan sanksi administratif paling banyak dua ratus ribu rupiah),lima puluh ribu),(dua ratus ribu rupiah). dalam hal pejabat pada instansi pelaksansuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah,dan atau denda sesuai dengan ketentumenerbitkan dan atau mendistribusikan bangko dokumen kependudukanpidana dengan pidana yang sama ditambah sekebdengan berlakunya peraturan daerah ini, ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai jenis bahan dasar bangko kartu tanda penduduk ktp)dan peraturan lainnya yangsingkatregistrarsingkat bip adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang miliki oleh seseorang yang singkat bis adalah buku untuk mencatat keberadaan dan status yang miliki oleh seseorang yang buat untuk setiap keluarga dan diperbaiksingkat bms adalah buku yang gunakan untuk mencatat perubahan setiapagar setiap orang, mengetahuiis daerah kabupaten poso abjad lawas lembaran daerah kabupaten poso tahun nomor tamu adalah orang yang bukan penduduk kabupaten poso yang datang wilayah hukum kabupaten poso karena mempunyai kepentingan antara lain dikarenakan berkunjung, pekerjaan pendidikan, berdagang dan atau pindah sementara dan pindah menetap. bab penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil jl) bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan, pencatatan peristiwa penting penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk kartu keluarga kk): kartu tanda penduduk ktp) surat keterangan penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil meliputi akta kelahiran akta kematian akta perkawinan akta perceraingkatan anak pengesahan anak perubahan nama: perubahan kewarganegaraan peristiwa penting lainnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana maksud pada laksanakan oleh instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan. bab iii registelaksanakan oleh registrar. registrar sebagaimana maksud dalam angkat oleh bupati dari pegawai negeri sipil perangkat desa yang memenuhi persyaratan. jl) pejabat pencatatan sipil adalah pegawai negeri sipil pada unit pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan kabupaten. pejabat pencatatan sipil sebagaimana pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan. pejabat pencatatan sipil menerima, melakukan verifikasi dan ,ada instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan. jl) daerah daerah yang terkondisi geografisnya terpencil, bupati dapat mengangkat pejabat pencatatan pejabat pencatatan sipil luar biasa sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pejabat pencatatan sipil luar biasaadministrasi kependudukan. bab hak dan kewajiban jl) setiap penduduk dan tamu wilayah kabupaten poso berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk. setiap penduduk, berhak mendapat pelayanan pencatatan sipil. jl) setiap tamu diwilayah kabupaten poso wajib melaporkan diri kepada kepala desa lurah melalui setempat, paling lambat satu kali dua puluh empat jam. setiap penduduk wajib mencatatkan setiap peristiwa penting yang terjadi atas diri dan atau keluarganya kepada kepala desa lurah setempat. setiap kepala keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya anggota keluarganya kepada kepala desa lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama (empat) belas hari kerja sejak perubahan itu terjadi. kewajiban sebagaimana maksud dalam dan termasuk melaporkan setiap mutasi dan atau perubahan data yang terjadi. bab pendaftaran penduduk bagian pertama pencatatan biodata, nik, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk paragraf pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukansesuai dengan ketentuan biodata penduduk untuk wni (berkepala keluarga), biodata penduduk untuk orang asing dan biodata penduduk untuk perubahan data tambahan anggota keluarga warga negara indonesia. jl) penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak maksud pada menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jl) pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana maksud dalam dilakukan oleh petugas unit pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan yang berdasarkan laporan penduduk maksud pada menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlakumaksud pada berlaku seumur hidup terdij)) terbitkan kepala instansi pelaksana yang mengelola administrasiikan oleh pemerintah berdasarkanmenggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bangko dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku. paragraf kartu tanda penduduk j0) ktp diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan ditanda tangani oleh kepala instansi pelaksana. ktp berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda bukti diri. ktp diberikan kepada penduduk wni dan orang asing tinggal tetap dan telah berusia (tujuh belas)(s5) penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku ktp kepada kepala desa lurah hari sebelumnybagi penduduk korban bencana diberikan ktp oleh pemerintah kabupaten tanpa pungut biaya. kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana pelaksana yang mengelola administrasi kependudukans5) ktp untuk penduduk wni yang berusia tahun keatas berlaku seumur hidup.
bupati buru provinsi maluku peraturan daerah kabupaten burru, menimbang aa.dan olahraga bagi masyarakatkriteria pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal bidang usaha kawasan pariwisata:bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten buru. bupati adalah bupati buru. pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yebadan legislatif daerah. organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut opd adalah opd yang berwenang dibidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga kabupaten bukongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasandan pariwisata adalah tempat yang dimiliki ragakenakan kepada pengunjungwajib retribusi adalahkabupaten burupariwisattempat rekreasi dan olah ragabesarnya retribusi sebagaimana dimaksud ini adalah sebagai berikut tiket masuk untuk wisatawan mancanegara rp. wisatawan nusantara rp. peneliti wisatawan mancanegara s d hari rp. s d hari rp. s d bulan rp. s d tahun rp. wisatawan nusantara s d hari rp. s d hari rp. s d bulan rp. s d tahun rp. parkir kendaraan sebagai berikut sepeda motor rp. sedan jeep minibus rp. bus besar truk rp. bagi yang berjualan atau mengadakan usaha didalam lingkungan objek wisata penjual asongan rp. , per hari penjual rp. , per hari penyewa warung kios rp. , per hari penyewa pelampung renang perahu alas tikar rp. , per hari pengguna sarana dan prasarana dive center set peralatan selam diving rp. , per hari set peralatan snorkeling rp. , per hari unit perahu dive rp. , per hari unit camera under water rp. , per hari unit camera gpro rp. , per hari unit dive computer rp. , per hari buah wet suit rp. , per hari set mask and snorkel rp. , per hari buah tabung selam rp. , per hari buah bcd rp. , per hari buah bantal renang rp. , per hari fotografer atau sejenisnya yang menggunakan tempat destinasi pariwisata atau rekreasi yang hasilnya dikomersilkan, dikenakan retribusi sebesar rp. , per hari. klasifikasi preceding , per hari, videoklip rp. , per hari. setiap sarana angkutan yang dipergunakan mengangkut pengunjung obyek wisata dan sekaligus digunakan sebagai sarana akomodasi dan atau bermalam diwajibkan memilliki surat izin dari bupatiapabila kunjungan obyek wisata melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud maka kepada pengunjung dikenakan tambahan retribusi sebesar lima puluh persen) dari tarif yang harus dibayar untuk setiap hari kelebihan khusus untuk pemanfaatan peralatan dive center sebagaimana dimaksud pada angka dilarang disewakan untuk kegiatan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik peralatasetiap orang yang mendirikan bangunan untuk berjualan atau mengadakan usaha dalam areal obyek wisata milik pemerintah daerah diwajibkan memiliki izin dari bupati sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan dikenakan retribusi. tarif retribusi dapatipemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skr yang bertanggungjawab terhadap fasilitas rekreasi dan pariwisata pemerintah daerah. retribusi yang sudah dipungut disetor kas daerah. bab viii pengecualian anak anak dibawah umur tahun, orang yang nyata nyata bertempat tinggal didalam lokasi obyek wisata dan pejabat yang sedang melakukan tugas atau dinas yang berkaitan dengan pengembangan tempat rekreasi dan pariwisata dibebaskan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. orang yng memasuki obyek wisata dengan tujuan pendidikan dan atau penelitian serta rombongan dengan jumlah sekurang kurangnya dua puluh lima) orang diberikan potongan sebesar lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku. potongan retribusi dimaksud diberikan oleh petugas pemungut setelah pengunjuk mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut menunjukan kartu tanda penduduk, kartu tanda pelajar mahasiswa dan atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku menyerahkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan tentang tugas pendidikan penelitian yang dikeluarkan. bentuk formulir isian sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjutewajiban dan larangan setiap pengunjung diwajibkan menjaga kebersihan, memelihara ketertiban dan keamanan serta kelestarian lingkungan obyek rekreasi dan pariwisata setiap kapal yang dipergunakan mengangkut pengunjung diwajibkan menyediakan tempat pembuangan sampah dan peralatan keselamatan penumpang. dalam lingkungan obyek rekreasi dan pariwisata dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan atau sejenisnya serta mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan tercela lainnya dilarang membawa, menjual dan mengkonsumsi narkoba atau sejenisnya, serta makanan dan minuman yang dapat memabukkan didalam lingkungan obyek wisata. babini diberisanksi administrasi untuk wajib retribusi tempat rekreasi dan pariwisata yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kerugian keuangan daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling xiii ketentubuku ud: rally ib. .
. rp. bertambah. rp. jumlah pendapatan setelah rp. perubahan. belanja semula.i rp. bertambah. rp. jumlah belanja setelah rp. perubahan. j. pembiayaan penerimaan semula. rp. bertambah. rp. jumlah penerimaan rp. setelah perubahan. pengeluaran semula. j. rp. bertambah ( berkurang). rp. jumlah pengeluaran rp. setelah perubahan. jumlah pembiayaan neto setelah perubahan. rp.berkurang) rp. jumlah pendapatan rp. asli daerah setelah perubahan . dana perimbangan semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana rp. perimbangan setelah perubahan . lain lain pendapatan daerah yang sah semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah lain lain rp.(berkurang) rp. jumlah pajak daerah rp. setelah perubahan. retribusi daerah semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah retribusi rp. daerah setelah perubahan. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula.. jj. lain lain pendapatan asli daerah yang sah semula.rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana bagi hasil rp. setelah perubahan. dana alokasi umum semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana alokasi rp. umum setelah perubahan. dana alokasi khusus semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana alokasi rp. rp. jumlah hibah setelah rp. perubahan. dana darurat semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah hibah setelah rp. perubahan. dana bagi hasil pajak provinsi semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana bagi rp. hasil pajak provinsi setelah perubahan. dana penyesuaian dan otonomi khusus semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus.. dana penyesuaian tunjangan kependidikan semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana penyesuaian tunjangan kependidikan rp. setelah perubahan .o.oooooooo www. dana pasca bencana alam semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana pasca bencana alam setelah rp. perubahan. .oooooonnnannannnannannnaa. (dl) belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja tidak langsung semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja tidak langsung setelah rp. perubahan. .oooooonnnannannnannannnaa. belanja langsung semula. jj. rp. bertambah (berkurang)unga semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja bunga setelah perubahan. rp. belanja subsidi semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja subsidi setelah perubahan. rp. belanja hibah semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja hibah setelah perubahan. rp. belanja bantuan sosial semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan. rp. belanja bagi hasil semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan. rp. belanja bantuan keuangan semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja bantuan keuangan setelah rp. perubahan. belanja tidak terduga semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja tidak terduga setelah rp.arang dan jasa semula. rp. bertambah (berkurang) rp. rp. belanja modal semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah penerimaan setelah perubahan. rp. pengeluaran semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah siapa tahun anggaran sebelumnya setelah rp. perubahan. .ooooooo woman pencairan dana cadangan semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah pencairan dana cadangan setelah rp. perubahan.o hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan semula.. jj. penerimaan pinjaman daerah semula. rp. bertambah (berkurang) rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman rp. setelah perubahan. penerimaan piutang daerah semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah penerimaan pirang daerah setelah rp. perubahan. jbertambah (berkurang) jumlah pembentukan dana cadangan setelah rp. perubahan. penyertaan modal semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah penyertaan modal setelah rp. perubahan.loan pembayaran pokok utang semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah pembayaran pokok utang setelah rp. perubahan. pemberian pinjaman daerah semula. rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah pemberian pinjaman setelah rp.dharmasraya, menimbang bahwa untukan untuk melaksanakan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf diatas dan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik6, keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksana tata usaha keuangan daerah dan perumusan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.dana depresiasi. bagian, kelompok, dan jenis belanja modal.kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek dan rincian objek belanja sesuai dengan penggunaan utang daerah. jumlah pinjaman yangutang, jenis, obyek dan rincian obyek belanja administrasi umum. bagian keenam dana cadangan (l) jpenggunaan dana cadangan dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah, objek transfer dari dana cadangan. bagian, kelompok, dan jenis belanja modal. bagian ketujuh proses penyusunan apbd apbd yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud memuat: yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. jl) dalam rangka menyiapkan rancangan apbd, pemerintah daerah bersama sama dprd menyusun arah kebijakan umum apbd. dalam menyusun arah kebijakan umumearah. mekanisme penyusunan arah dan kebijakan umum apbd ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. berdasarkan arah dan kebijakan umum apbd sebagaimana dimaksud pada bupati menyusun strategi dan prioritas apbd untuk menyusun strategi dan prioritas apbd, bupati membentuk tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai oleh sekretaris daerah dan anggotanya terdiri dari unsur pejabat perangkat daerah yang terkait. mekanisme penyusunan arah kebijakan umum apbd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. berdasarkan arah dan kebijakan umum apbd sebagaimana dimaksud pada serta strategi dan prioritas apbd sebagaimana dimaksud pada jl),mekanisme pembuatan kebijakan penganggaran unit kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. usulan program, kegiatan dan anggaran unit kerja sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada dan. penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. (l) rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerahsebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan apbd. bagian kedelapanrserta laporannya. lampiran. rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:(penyertaan modal daerah, daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah, daftar dana cadangan, daftar rekapitulasi apbd berdasarkan program kegiatan, rincian apbd sebagaimana dimaksud pada huruf memuat uraian kelompok, jenis dan objek pendapatan, belanja serta pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah. susunan aktiva daerah dan susunan utang daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. s5) rancangan peraturan daerah tentang apbd berserta laporannya sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagian kesembilansebelum dilakukan pembahasan, rancangan peraturan daerah tentang apbd perlu sosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. (s5) penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan kembali kepada dprd. jika dprd belum menyetujui rancangan peraturan daerah tentang apbd pemerintah daerah dapat menggunakan apbd tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan apbd persetujuan dprd terhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd menjadi peraturan daerah tentang apbd selambat lambatnya satu bulan setelah anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) ditetapkanmemuat anggaran bab perubahan apbd bagian pertama proses penyusunans danbupati sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun usulan perubahan program, jenistim anggaran pemerintah daerahyjlr, daftar piutang daerah, daftar pinjaman daerah, daftar investasi (penyertaan modal daerahdan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. bagian ketiga penetapan perubahan apbd jl dprd menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd yang telah disetujui dprd ditetapkan oleh bupati,jenis,objek,rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. berdasarkan peraturan daerah tentang perubahan apbd, bupatibab kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati kedudukan keuangan dprd kedudukan keuangan dprdkas daerah. bendaharawan umum daerah bud) mengeluarkan surat tanda setoran atau bukti penerimaan kas lainya yang sah. surat tanda setoran atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi. jl) khusus untuk perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pendapatan daerah, satuan pemegang kas menunjuk kasir penerima uang pada unit kerja tertentu yang bertugas mengumpulkan uang hasil pajak daerah dan retribusi daerah. kasir penerima uang sebagaimana dimaksudj0periodik.endahara umum daerah. mekanisme pertanggung ribukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain lain pendapatan asli daerah yang sah. j, dibukukan pada pos hutang perhitungan pihak ketiga. bagian kedua pengeluaran kasjdiperbantukan pada badan usaha milik daerahun gaji pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab daerah. jl) pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggung jawaban spj) yang dihampiri dengan bukti bukti yang sah. spj berikut laporannya sebagaimana dimaksud disampaikan kepada bupati paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. bagian ketiga pembiayaan jl)prinsip prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan apbd dilakukan sebagai berikut: hemat, tidak mewah, efisiensimberikan kesempatan berusahaharga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan keputusan bupati. (l) seluruh barang yang pengalamannya atas beban apbd, wajib dibukukan keunit kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi pemerintahan deaerimaan daerah dan disetor seluruhnya rekening kas daerah. aset daerah dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah. penghapusan aset daerah sebagaimana dimaksud pada berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak ditetapkan oleh bupati dengan persetujuan dprd, dan untuk barang inventaris lainnya ditetapkan dengan keputusan bupati,serah terima. aset sebagaimana dimaksud pada diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. penambahan atau pengurangan nilai akibat perubahan status hukum aset milik daerah dibukukan pada rekening aset daerah tersebut dan dicatat dalan daftar inventaris barang daerah. pengelolaan barang daerah selanjutnya diatur dalam peraturan daerah sendiri. bagian kelima, (d0),bab laporan pertanggung :, bagian keduserta realisasi pembiayaan. mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati.agian keempat laporan akhir tahun anggaran jl) setelah tahun anggaran berakhir, bupati laporan aliran kas, djabat pengelola keuangan daerah adalah pejabat. dan lembaga teknis pemegang kekuasaan umumlaporan keuangan tersebut kepada dprd. bendahara umumdan segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah. pengguna anggaran daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna anggaran belanjatentang apbd, perubahan apbd, dan perhitungan apbd adalah dokumen yang diterbitkan pemerintah daerah yang bersifat terbuka dan diundangkan dalam lembaran daerah. pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satuan anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah. belanja daerah adalah merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran kas daerah. anggar berdasarkan tolok ukur kinerja, standar analisis belanja dan standar biaya. pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daerah yang merupakan hak dan kewajiban daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, serta transaksi untuk menutupi atau memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun berjaldananya terjadi dalam perdagangan. kerugian keuangan daerah adalah setiap kerugian daerah yang nyata dan pasti jumlahnya, baik yang langsung maupun tak langsung, neraca daerah: laporan pertanggung . laporan perhitungan apbd sebagaimana dimaksud pada hurufdari penanggungjawab program kegiatan.memuat ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan kinerja keuangan daerah yang mencakup anatara lain: pencapaian kinerja daerah dalam melaksanakan program yang direncanakposisi rekening dana cadangan, jl) laporan aliran kas sebagaimana dimaksud padadapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung. jl) neraca daerah sebagaimana dimaksud pada menyajikan informasi mengenai posisi aktiva hutang ekuitas dana pada tanggal tertentu. posisi aktiva hutang sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk dalam pengertian sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan didasari laut, kandungan pertambangan serta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional. bagian kelima dokumen rancangan peraturan daerah tentang perhitungan apbd. daftar piutang daerah, daftar utang daerah, daftar investasi (penyertaan modal) daerah, daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah, daftar dana cadangan daerah, daftar surat perintah membayar uang semu) yang masih belum dicairkan, daftar aset yang diperoleh pada tahun berkenaan, il. daftar belanja modal selama tahun berkenaan, laporan keuangan badan usaha milikbagian keenam penetapan perhitungan apbd jl) rancangan peraturan daerah tentang perhitungan apbd beserta laporannya disampaikan oleh bupati kepada dprd untuk dimintakan persetujuan. pencapemerintah daerah. jimaksud dalamselambat lambatnya (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. peraturan daerah tentang perhitungan apbd dilengkapbab pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah bagian pertama pembinaan bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan nagari wilayahnya. pembinaan sebagaimana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua pengawasan pengawasan atas kebijakan pelaksana apbd dilakukan oleh dprd. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlakubupatian internal pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ini tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pemerintah daerah. pejabat pengawasan internal pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ini melaporkan hasil pengawasan kepada bupati. bagian ketiga pemeriksaan jl) pemeriksaan atas pengelolpengawas sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. jl) kepala daerah wajib memberikan izin kepada aparat pengawas fungsional lainnyabadan pengawas propinsi. bab kerugian keuangan daerah (l) setiap kerugian daerah baikperbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan pejabat pengelola keuangan daerah dan pegawai lainnya. penyelesaian kerugiinjaman daerah (l) setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan dprd dan persetujuan tersebut diundangkan dalam lembaran daerah. pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah pusat. daerah dilarang melakukan tindakpemerintah daerah wajib menyelenggarakan administrasi pinjaman daerah, dan secara berkala dilaporkan kepada dprd dan temuannya disampaikan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan. pelaksanaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiii ketentuan lain lain peraturan daerah tentang kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud dan peraturan daerah tentang kedudukan keuangan dprd sebagaimana dimaksud merupakan suatu kesatuan dari peraturan daerah. bab xiv sanksi untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah, dikenakan sanksi administrasi dan atau saksisemua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuanganapril pj. bupati dharmasraya, ttd. nasrul syukur diundangkan pulau punjung pada tanggal aprilhukum seeatosu gambia tai iv.b.tik dalam penyelenggaraan pemerintahotonomi daerah semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi,si yang bertanggungjawabpelaksanaany,oleh sebab itu, dan semangat otonomi daerah. ketentuan tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah tersebut diatur melalui peraturan daerah perda), seperti yang ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. perlu landasan yang jelas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui peraturan daerah untuk memberi keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. saat ini pemerintah telah menetapkan, memuatzas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci disusun dan ditetapkan oleh masing masing daerah. ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci antara lain mencakup keuangan daerah, diatur oleh masing masing daerah melalui peraturan daerah. hal ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah deau, serta pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. ii. penjelasan demi. yang dimaksud dengan ekonomis (tepat guna) dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanalah yang dimaksud dengan efektifitas (hasil guna) dalamf dengan transparan dalamsumber sumber ekonomi daerah melalui penyajian informasi keuangan kepada masyarakat. yang dimaksud bertanggung jawab dalamazas keadilan dalaman kewajiban. yang dimaksudperubahan dan perhitunganpendekatan kinerja pada dasarnya merupakan pendekatan dalam penyusunan apbd yang mengutamakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat mulai dari tahap penyiapan rancangan apbd sampai dengan tahap pengesahannya pada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam apbd. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disebut dengan anggaran belanja tidak tersangka. cukup jelas. cukup jelasabupatenpenetapan pejabat pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksana anggaran. pendelegasian kewenangan bupati kepada pejabat pengelola keuangan daerah diatur dengan keputusan bupati. dalam melaksanakan tugasnya, bendahara umum daerah bertanggungjawab kepada bupati. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. format rekonsiliasi bank ditetapkan dengan keputusan bupati. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. secara periodik minimal (tiga) bulan sekali kepala unit kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang kas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas belanja administrasi umum adalah belanja tak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah aset), pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerahnjualan dan pembelian, tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang.: tidak mengharapkan adanya hasil lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi, pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tsisa perhitungan anggaran tahun berkenaan berjalan) adalah selisih lebih dari surplus defisit ditambah komponen komponen pembiayaan berupa penerimaan daerah dan dikurangi komponen komponen pembiayaan berupa pengeluaran daerah dalam perhitungan apbd tahun anggaran tertentu. sisa perhitungan anggaran tahun lalu adalah salah satu komponen pembiayaan berupa penerimaan daerah yang merupakan hasil pemindah bukan dari sisa perhitungan anggaran berkenaan. kas daerah adalah tempat yang fungsi, laporan aliran kas adalah laporan yang memuat saldo kas awal ditambah dengan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, selama periode (satu) tahun anggaran, piutang daerah adalah jumlah uang yang menjadi milik daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakudana darurat adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang bersumber dari apbn untuk keperluan mendesak. neraca pemerintah daerah adalah laporanngecualian batas waktu penyetoran khususnya bagi domisili satuan pemegang kas yang secara geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, serta dalam rangka efisiensi biaya penyetoran rekening kas daerah. cukup jelas. cukup jelas pembiayaan menunjuk sumber sumber penerimaan dan atau pengeluaran daerah yang digunakan untuk mengalokasikan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan unit organisasi perangkat daerah adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti dprd dan sekretaris dprd, bupati dan wakil bupati, sekretaris daerah, serta dinas dan lembaga teknis daerah lainnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelasobjek pendapatan misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, rincian objek pendapatan misalnya rawat jalan dan rawat inap pada retribusi pelayanan kesehatan. termasuk bagan dan susunan kode rekening pendapatan daerah. belanja aparatur daerah adalah belanja yang manfaatnya dinikmati oleh aparatur (tidak langsung dinikmati oleh publik). sedang belanja yang manfaatnya langsung dinikmati oleh publik. kriteria masing masing bagian belanja tersebut ditetapkan dengan keputusan bupati belanja administrasi umum adalah belanja periodik yang eksistensinya tidak secara langsung dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram. belanja operasi dan pemeliharaannon investasi (tidak menambah aset fisik). belanja modalinvestasi (menambah aset fisik)bagan dan susunan kode rekening pembiayaan. cukup jelas. penentuan metode depresiasi dan umur ekonomis mengacu pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dengan keputusan bupati. cukup jelas. pinjaman daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan, sama dengan pihak lain termasuk masyarakat. tatacara utang daerah ditetapkan dengan keputusan bupati, termasuk diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai pokok dan bunga utang. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasmenunjukkan sasaran dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman untuk menyusun strategi dan prioritas apbd serta rancangan apbd cukup jelas cukup jelas strategi merupakan pendekatan, metode, tekhnik yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam arah dan kebijakan umum apbd. prioritas berkaitan dengan penentuan skala urutan sasaran pencapaian yang ditetapkan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. cukup jelas cukup jelas kebijakan penganggaran unit kerja antara lain memuat rencana anggaran satuan kerja, standar pelayanan yang akan dicapai, standar analisa belanja, tolok ukur kinerja, standar biaya. cukup jelas cukup jelas penjaringan aspirasi masyarakat april juni.. penyiapan pra rapid dan rapid september november cukup jelas rancangan peraturan daerah tentangcukup jelas pembahasan rancangan peraturan daerah tentang apbd dilakukan dalam bulan november desember dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang apbd dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas rencana anggaran satuan kerja adalah dokumen perencanaan yang merupakan pengganti daftar usulan kegiatan duk) dan daftar usulan kegiatan proyek dup). sedang dokumen anggaran satuan kerja merupakan pengganti daftar isian kegiatan dik) dan daftar isian proyek( dip). cukup jelas. huruf kebijakan yang bersifat strategis dalam hal ini berkaiatan dengan adanya perubahan strategi dan prioritas apbd yang penting dan mempunyai dampak terhadap efektifitas dan efisiensi pencapaian arah dan kebijakan umum apbd. cukup jelas cukup jelas cukup jelas penyajian perubahan apbd dimaksud agar dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan realisasinya dalam perhitungan apbd. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas penetapan batas waktu dimaksud mempertimbangkan kecukupan waktu untuk penyelesaian program dan kegiatan setelah perubahan apbd sampai dengan akhir tahun anggaran dan kelangkaan profesi. cukup jelas yang dimaksud pegawai negeri sipil dalam ini adalah pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh pemerintah daerahstatus hukum barang milik daerah khususnya penghapusan barang milik daerah berupa barang bergerak dan barang tidak pergerakan barang bergerak seperti kendaraan dinas, kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas cukup jelas cukup jelas cukup jelas penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah dapat berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam. kalimat prinsip prinsip akuntansi yang diterima umum pada ini merupakan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku sesuai dengan standar dan kelaziman dalam bidang akuntansi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. laporan dimaksud memuat kemajuan pelaksanaan apbd pertriwulan. cukup jelas. cukup jelas. nota perhitungan, posisi dana cadangan, bab azas umum pengelolaan keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungtahun fiskal apbd sama dengan tahun fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara apbn)nggaran pendapatan belanja daerahkepastian tersedianya penerimaan daerahpedoman tentang pengurusan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan apbd, pelaksanaan tatausaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan apbd mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.neraca pemerintah daerah merupakan ikhtisarpenyusunan neraca pemerintahanpencapaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis put) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan. keluaran put) yang digunakan. masukanini bukan bersifat pemeriksaan, tetapipengawasan internal atas nama bupati yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan aparat pengawas fungsional lainnya adalah badan pemeriksa keuangan bpk) dan inspektorat jenderal irjen) departemen. cukup jelassebagaimana yang dimaksud padpenyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, dan dapat dikeluarkan dengan persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk. jl)bab iii pejabat pengelola keuangan daerah bagian pertama pemeganggelola penerimaan dan pengeluaran kas, pemegang barangj .(1l), bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada pejabat pengelola keuangan daerah. bagian kedua bendahara umum daerah bendahara umum daerah menatausahakan kas serta kekayaan lainnya yang dimiliki dan dikuasai daerah. jlan ditetapkan dengan keputusan bupati dan disampaikan kepada dprd untuk diketahui. uang milik daerah yang sementara belum digunakan, dapat didepositokan dan atau diinvestasikan dalam jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. bunga deposito, bunga giro dan penerimaan dari investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah. bendahara umum daerah dengan laporan bankbagian yang melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. tugas pokok dan fungsi bendahara umum daerah selanjutnya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian ketiga penggunaankepala satuan kerjakerja yang dipimpinnya. kepala unit kerja pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh pemegang kas sedikit dirinya (tiga) bulan sekali. kepala unit kerja pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya kepada bupati. jl) disetiap unit kerja perangkat daerah ditunjuk (satu) pemegang kas untuk melaksanakan tata usaha keuangan daerah dan (satu) pemegang barang untuk melaksanakan tata usaha barang daerah. pemegang kas dan pemegang barang sebagaimana dimaksud pada adalah jabatan non struktural fungsional yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya. jl) dalam melaksanakan tata usaha sebagaimana dimaksud pada pemegang kas dapat dibantu oleh beberapa pembantu pemegang kass5) tugas pokok dan fungsi pemegang kas, pemegang barang sebagaimana dimaksud pada serta tugas pokok dan fungsi pembantu pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan dengan keputusan bupati. jlunit kerjapengecualian batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatiasesuai dengan bidang pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka standarisasi kode rekening yang sesuai dengan klasifikasi untuk penyusunan statistik keuangan pemerintah, bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan jenis kewenangan daerah serta tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanausunan bidang pemerintah dan unit kerja perangkat daerah dalam apbd ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakupadaobyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan. susunan pendapatan daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga belanja daerah jl) belanja daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik bagian belanja aparaturbagian belanja pelayanan publikbagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka. setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud dan kecuali belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka, dirinci menurut jenis belanja yang meliputi belanja pegawai personalia, belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud dirinci menurut objek belanja setiap objek belanja dirinci menurut rincian objyang berhubungdan disampaikan kepada dprd untuk diketahuimerupakananggaran belanja daerah. bagian kelima pembiayaan jl)transfer dana depresiasi, pembayaran pokok utang, penyertaan modal yang merupakan pengeluaran daerah. penggunaan surplus penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dprdutangs5)dengan sumber sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah. susunan pembiayaan ditetapkan dengan keputusan bupatiumur ekonominya. pemerintah daerah dapat membentuk dana depresiasi dari depresiasi aset daerah sebagaimana dimaksud pada untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.adanya regulasi daerah terkaitinaan dan pengawasan kearsipan daerah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bahan pertanggungjawaban nasional, unit pengeloljawab pemerintah. sehubungan dengan hal tersebut dikota tidore kepulauan dengan peraturan daerah. penyelenggaraan kearsipwalikotadidaerah cukup jelas.. cukup jelas. yang dimaksud dengan nilai guna arsip adalahsekunderadiatur, fungsi dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil akibat kegiatan itu:hterayelenggaraan kearsipan kota tidore kepulauan. bab ketentuan umum dalam peraturan daerahlembaga kearsipakota tidore kepulauandaftar yang berisi tentangantor perpustakaan dan kearsipsatuan kerja perangkatkantor perpustakaan danunit penyelenggara kearsipan daerahr arsiparis, memberikan kesejahteraan kepada arsiparis dan tenaga kearsipan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku, menyelenggarakan bimbingan teknis kearsipan, menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standarisasi peralatan kearsipan,, melaksanakan kerjasama antara daerah dan atau negara dalam penyelenggaraan kearsipan,daeratau badan hukum yang memiliki arsip bernilai guna, wajib menyerahkan kepada unit pengeloltata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. arsip dinamis aktif pada prinsipnya bersifat tertutup, apabilaapabilaunit pengelola arsip. arsip statis dinilai berdasarkan nilai guna arsip yang terkandung dalamnya oleh unit pengelola arsipunit pengelola arsipketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku. bab viii pembinaan dan pengawasan walikota
bupati aceh tengah peraturan bupati aceh tengah nomor 1tahun tentang penyaluran kekurangan dana kampunglakukan penyaluran kekurangan dana kampung kabupaten aceh tengah tahu, gadoman teknis penggunadana kampung kabupaten aceh tengah tahun dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: kampung selanjutnya disebut.@anunkampung adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan olehreje setelah dibahas dan disepakati bersama genap mufakat,penyaluran kekurangan dana kampung kabupaten aceh tengah tahun sebesar rp. (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), penyaluran kekurangan dana kampung kabupaten aceh tengah tahun sebagaimana dimaksud pada untukan sebagaimana dimaksud dalam untuk masing masing kampungbupati ini. penyaluran kekurangan dana kampung sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui transfer dari rekening kas umum kabupaten aceh tengah rekening kas kampung yang bersangkutan. s.j. ta, kampung yang telah menerima transfer kekurangan dana kampung sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan surat tanda telahmei bupati aceh tengah deasarupam diundangkan takengon pada tanggal1) mei #se kre daerah: karimansyah.i(uv mei daftar penyaluran kekurangan dana kampung kabupaten aceh tengah tahun penyaluran kampung jumlah rp) kampung ise ise kecamatan linge kampung wih porak kecamatan silih nara bupati aceh tengah anasarupoin
sekretariat daerah dan staf ahli bupati kabupaten kendal bagan organisasi sekretariat daerah dan staf ahli bupati kabupaten kendal bupati wakil bupati sekretaris nnn nnnnnnnnnpabennnnnnnn oh, daerah kelompok jabatan fungsional staf film bupati iii staf ahli bupati staf ahli bupati bidang bidang bidang keuangan. dna pemerintahan, kemasyarakatan perekonomian hukum, dan dan sumber dan pembangunan politikadministrasi ono pengadaan bagian bagian protokol dan rakyat hukum pimpinan bagian subbagian subbagian tata usa. pimpinan subbagian penyusunan pembinaan pengelolaan subbagian subbagian subbagian subbagian otoko! subbagian subbagian subbagian komunikasi dan subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian administrasi kesejahteraan bantuan hukum perekonomian pengelolaan keuangan pelayanan ala dan mata kewilayahan sosial pengendalian layanan pengadaan program secara elektronik subbagian subbagian rumah subbagian subbagian kerja sama subbagian gan sumber daya alam tangga dan kinerja dan subbagian subbagian perlengkapan reformasi birokrasi otonomi daerah masyarakat informasi evaluasi dan pembinaan dan pelaporan advokasi pengadaan barang dan jasa bupati kendal, cap ttd mira annisa
d), salinan wj, reabaranbaran dengan desa sudah api kecamatan jawab selatan, desa segara parit kecamatan tebas, desa semperi dan desa semperisabaransungai sambas besar, dan sebelah barat berbatasan dengan desa semperi dan desa semperi kecamatan jawab selatan. pasai batas desa sabaran. kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju pbu yanggotong royong, desa segara paritgotong royongmotong batas tanah masyarakat menuju pbu yang terletak pada rw dusun usahausahaditarik lurus menuju pbu yang terletak pada wilayah berada wilayah rw dusun pantaikemudian ditarik lurus menuju median sungai sambas besarsekaligus titik bantu dari median sungai sambas besar, merupakan titik awal pertemuan desa sabaran dengan desa semperi beradakemudiandan bt: pbu menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong parit pbu berada tepi jalan pustu desa sabaranjalan, desa semperi kecamatan jawab selatan dengan titik koordinat dan bt, pbu menyusuri menyusuri tepi jalan pustu desa sabaran pbu berada tepi jalan pustu desa terletak pada wilayah rw dusun sungai dungan, desa sabaran, kecamatan jawab selatan dengan rw dengan titik koordinat dan bt, pbu menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong jalan raya sabaran jeli air pbu tepi paritdan bt, pbu menyusuri batas tanah masyarakat menuju pbu terletak pada wilayah beradatani lili pbu terletak pada wilayah iparit jumbo sungai dunganbaran sungaijanur kuning, desa semperisberada tepi parito1 dan bt, pbu menyusuri tepi parit menuju pbu berada tepi paritpertigaan parit padal1l.pbu menyusuri tepi parit. titik pertemuan desa ini, berada pada wilayah rw dusun sedan, desa sudah api dengan rw dusun karya bakti, desa semperiudah api, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju dengan titik koordinat dan pbu mengikuti tepian parit batas tanah masyarakatma dengan titik koordinat dan bt, pbu menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju pbu berada pintu air jut sudah apio1 dan bt, pbu menyusuri jut sudah api menuju pbu berada berada ujung jutdan bt, pbu menyusuri jut sudah api menujupbu menyusuri jut sudah api menuju pbu berada tepi parit jumbosudah apibatas tanah masyarakat sampaijut menuju pbu berada berada tepi parit depan rumah liu jiu bongdan parit jumbo pbu yangbaran kecamatan jawab selatan sebagaimana dimaksud dalam maka luas wilayah desa sabarann, sesuai\| dengan aslinya bagan hukum, fat sean pembina tk. (iv b) p:: lampirankoordinat batas desa sabaran kecamatan jawab selatan kabupaten sambas nama titik ken selatan.sesuai dengan aslinya bupati sambas, kepala.p ian hukum, ttd ken rei tabah roman surili ane. arjun, pembina tk. (iv b) lea lampiran peraturan bupati sambas nomor tahun tentang peta batas desa sabaran mei kecamatan jawab selatan kabupaten sambas data peta batas desa sabaran kecamatan selatan nnd pbu o3gpb marilah tua legenda sana bei dana sani dangan pbu inn sontak sambas besar nan mena peta lokasi ann iran bi: naya feng aa, were penahan negara bagi bupati sambas kendal asi pbu jasa dab san gee kana didi
salinan bta bupati rembang propbesaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasiberdasarkan hasil kajian menunjukan adanya perubahan harga setempat sehingga perlu melakukan perubahan standar besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam hurufhal pemerint, bulan, wakil ketua , bulan, cc. anggota , bulanewan perwakilan rakyat daerah sebesargina sesuai dengan aslinya asn a21) hukum parang sin berita tingkat yp
yana liyan bupati ogan komering ilir peraturan bupati ogan komering ilir nomor:elitian dan pengembangan daerah, bahwa organisasi dan tata kerja badan penelitian dan pengembanganinformas. elitian dan pengembangan daerah merupakan unsur penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan keuangan, sub bagian. . sub bagian umum dan kepegawaian. bidang pengkajian pemerintahan dan sosial budaya, bidang pengkajian ekonomi dan sumber daya alam, bidang inovasidangkepala badan penelitian dan pengembangan daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penunjang urusan penelitian dan pengembangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala badan menyelenggarakan fungsi: a.merumuskan. . merumuskan kebijakan operasional, pengkajian, analisismengkoordinasikan kebijakan operasional, pengkajiancc. merencanakan pengembangan program kelembagaan dalam penelitian, pengembangan dan inovasi bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam, dan pendayagunaan iptek, melaksanakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan, mengkoordinasikan pelaksanaan teknis bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah, membina, menilai, dan mendelegasikan wewenang kepada aparatur yang dipimpinny, menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan publikasi hasil penelitian, menyelenggarakan pelayanan administrasi dan izin penelitian, mengatur surat menyurat, mengatur urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor, mengatur tata usaha kepegawaian, g.mengatur. . mengaturub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas penunjang subkegiatan tahunan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya, menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan, cc. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, merencanakan dan menyusun statistik kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, menypengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak hak keuangan lainnya, mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya, j . melaksanakan verifikasi atas permintaan dana belanja tidak langsung maupun belanja langsung. sub bagian. . sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas penunjangurusan surat menyurat, melaksanakan pelayanan administrasi dan izin penelitian,istrasi kepegawaian seperti, menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan penatalaksanaan, menyiapkan pengusulan jabatan struktural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatanpenelitian, pengembangan dan inovasi bidang pemerintahan dan sosial budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengkajian pemerintahan dan sosial budaya dan sosial budaya, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.merencanakan. . cc.pemerintahan dan sosial budayaempat bidang pengkajian ekonomi dan sumber daya alam bidang pengkajian ekonomi dan sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi dibidang ekonomi dan sumber daya alam. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengkajian ekonomi dan sumber daya alam dan sumber daya alam, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam hurufekonomi dan sumber daya alamlima bidang inovasi bidang. . bidang inovasi mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi melalui pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang inovasi menyelenggarakan fungsi: menyusun bahan dan program kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi untuk merumuskan kebijakan bidang inovasi daerah, melaksanakan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf cc. merencana teknologi, melaksanakan paparan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, menyusun dan merumuskan hasil perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan difusi teknologidalam rangka memberikan rekomendasi kepada bupati. bab unit pelaksana teknis daerah pada daerah. . badan penelitian dan pengembanganelitian dan pengembanganelitian dan pengembanganbalitbangbagan susunan organisasi badan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten ogan komering ilir sub bagian sub bagian umum dan perencanaan dan kepegawaian keuangan bidang pengkajian bidang pengkajian bidang inovasi sosial budaya dan ekonomi dan sumber pemerintahan . daya alam sub koordinator dan sub koordinator dan sub koordinator dan baal kelompok jabatan bae lombok jabatan been kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional bupati ogan komering ilir, dto. iskandar
ina peraturan bupati brebes nomor tahunpk. tanggal agustus hal persetujuan retensi arsip jra)(urusan perpustakaan dan urusan kearsipan ditetapkan bupati bersama perangkat daerah terkait. ketentuan mengenai jra substantif urusan perpustakaan dan urusini meliputi urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. jra substantif urusan perpustakaan berpedoman pada pedoman retensi arsip tentang pedoman retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan perpustakaan. jra substantif urusan kearsipan berpedoman pada pedoman retensi arsip tentang pedoman retensi arsip urusan kearsipan. jra substantif urusan perpustakaan dan urusan kearsipanpenentuan retensi arsip aktif dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesaiurusan perpustakaan dan urusan kearsipan
bupati situbondo peraturan bupati situbondo nomor. tahun tentang perpanjangan batas usia n:namun pegawai nl". gl: sipil yang menduduki jabatan seru1"11j.ral j'. sl: lon dilingkunganpemerintaiixabijpaten sln bond imbang den(,an rahmat tujuan yang maha .esa bupati1s1toronto, bahwa dalam range pemboman karir pegawai nq:mi s:sipil, khusus dya pegawai negeri sipil yang mc!lductuki jabatan seru1.'rural eselon tingga:mp! pamainlah kabupdm sm! milik>, tipe ls,g pa1u pelpaqj dg3 batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon liqkuogan pemerintah kabupaten situbondo lengan '. ao,ran l\sqmi. lul ut.du,g not tahun leila.g l'obk pokok kcpegawaillll lembang negara republik undone,;ia tahun nomm tambahan lembaran negara republik indoor,ia nomor telah diubah dengan undang undang nomor tahm j1an1 perubahan atu undang undang nomo, tahun tent.mg pokok pokok kepegawaian lembar begin republik fmtoiw.,ia l'abu n_. !). tant b m++ + neg republik indonesia nomor undang undang nomor tah tentang pemerintahan daerah lembaran legal'll republik lndonesia tamu nomor tambahan lcm:baran negara republik idwp:aia nomor :bh clubs j,, ,t,,, unda,g flu nao. tala, tentang pmioohan kedua alas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembu;uan ne~ republik ndm,ei.ia tahun nomor s9, t11111bahan lembaran negara repuhlw hv!. sia name peraturan pcmcrintab nomor talun centang pei,,baheoti pq;asli negeri sisi la, j,.; npm repabtit iida ' t4'mn nomor tambahan lamban negara rq,publik indonesia nomor sebagaimana telah bebe1apa kali diubah terakhir dengan peraturan l"emc:pindah n4diisi' :!p tamu 1a,ta11g perubcalw, dua atas p<lrlduran pemain.dk name tamu tarung pel>eremita pegawai near,i sipil ncaa rqd,lik indonesia tahun2008 nomor pc.rawan pemerintah nomor icj tahun tentang pengangkatan j>pegawai ne1:,' sipil dalam jabatan s1cultural lembaran negara. republik london~a tahun nomor tambahan lembaran ne~ n11nior 4t>tk) sebapill131la te1ah diubah deng: i per,ne ji111l!h null tahi ten,wg p~!' bull jmn uis pc:marimba nomor joo tabid tema l'enp !hmn ~ai negeri sipil dalam j:nbaum struktural .eml>linen negara republic ln(i(inersia talium nomor tant.bahan lembaran nema nom!lf' pematung perocrintah nomor tahun f~1ang wewenang pcngaogkai,u, pemindahan dan pemberhentian l"pegawai ni:gi:ri sipil lembang ni;gara republik fnwmesia tahun nomor tambahan .lembaran naga." repel>lik indonesia nomor keputusan kepala badan kepegawaian negara nomor tahun rent.mg k~tuan laksanakan pemeran pc:meriah non of" tahun tentu pengangkat"n pegawai negeri sipil dalam jabal struktur .semi ~ !dab diglib pl!r.uur.m pt. .cinta nomor tahun ki:pula.'!:ln kq,a.la badan k~kawasan negara nomor tahun .cnw1g petunjuk tcl!is pelaksanaan peraturan pcm"'rendah n<ll oj' tahun tentu1g w~g penting)cat. pemindahan, clan pembcrbcnlian pegawai negeri sipil: keburu. gubenur jawa timur nomor tahun tentang rem.~ usia l'pensiun pesawat cgi sisi. yang menduduki abs an ~struktural tli;elo11 ling u11gan pemerintah propinsi ju.wa timur. mcapenatlkma: surat f.darah menteri negara pendayagunaan \aparatur negara tanpa maret nomor se m.p an tentang p~jangan batas usia ptosis pegawai negeri sipil yang bench1talk jabatan struktural eselon dan eselon memutuskan: meaetaplwl hati.ka.n lltlpatj ::.utang perpanjangan batas usia pensiun l'pegawai ne.geri su'il ~ang menduda jabatan struktural eselon lingkungan pemerintah1j kab ul' a"f.en subordo. pt:gawai negeri sipil yang mcwiuduki jaba ao struktural ji11 lon yang merriam kelas p.,align: jima puluh =) tmm darat ~mg secara bertahap still j)yj.i dmg;m il'lia (eni.lli puluh) talium. paul2 perpanjangan batas usia pcl bagi pejabat eselon sebagaimana dimaksud da!am j'asal diberikan setiap {dua} l1iii denga: ,alitttffil!fpn ller~i berikut memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi; mff'miliki line,ja ya,ig baik; memiliki mora dlm integritas yang lmk.; sc::lml j:mumi dan roha yang dim,iklan, det,gm1 kee:l"t!l'lg11t1 dolce pemeran!ah kabu)l'1ten situbondo; mcj upcrtimhllngbn prosa<, kaderisasi. l"uaf3 (i) keputusan perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat eselon sdiaggimana dimaksud daun dan diberikan setelah melalui (iiu sll " penilaian yang dilakukan oleh bad:m penirnbeogao pangulu dan jabar bapa.raka1) kab11panen situbondo, hasil penilaian dari badan pertama'tangan pbnglcat dan jabatllll baprrjakat) ka1 ju. j,aren situbondo ~begairnallil dikbud pada (l) disampaikan kepada bupati situbondo. pula4 perpanjallpi hams usia semiun bagi pejabat eselon gimana dimana :lbm dan dmsaphn old> .8uj,io.i sifat>o.do. p:1111al dalan hal terdapat l'eja'oet f.selon yang tidak dip:panjang batas usia penmmmya. bupati menctaplam kepuasan pemberhentian jabatan muklural pejabat dimaksud. terhadap pejabat eselon yang telah mendapatkan ~angon batas ~ia pensiun ,;sebelum. berlakunya penltllmll. bupati ri, dapat ifeq,panjang mbe bllllk (atau) j11m bc.sikunya, dalam hid pejabat bagaimana demak pada abn diperpanjang kembali barat tl is pcmiunnya. maka bcr.laku ketentuan dalam pematung\ bupati ini. panel7 dengan berlakunya pemeran bupati uli, maka peraturan bumi bond nomor tahun2006 lalat .8afa< usia pensiun sisi.l yae menduduki jabatan stok:lurah eselon lingkungan pemerintah kabupaten situbondo dianut dan dinyatakan tidal. berlalu. l'luar pera1uran 13bupati mu1ai bedak.u pada tangga) diundang. agar selillfl orang dap: mimgctahuinya, memerintahkan pengundangan per.t. w11d bupati ini dengan penempalallnya dalam berita daerah kabupaten situbondo. diundang)<an ,ti situbondo sep l'aris da.merah sfl ton.do,
lampiran peraturan bupati kendal nomor tanggal desember standarisasi honorarium dan tunjangan tesamabemyaa ear 0os0o belanja desaratatas imiyarasya zrmiyara lorem belanja besadiatas bicara org bin tenor keordimatorpprb teseanja desai mira bean desaratatas imiyarasya gemari orefpim belanja besadiatas bicara ore bin stoner bendahara desa teseanja desai maa bean desaratatas imiyarasra gemari dream belanja besadiatas bicara ore bin sifonoretaksana kegiatan pkp) belanja desanya miyako bean desaratatas imiyarasya gemari dream belanja besadiatas2bicara ore btn honorarium tpk pengadaan barang daa honor ketua tpk pengadaan barang jasa eritonor sekretaris pengadaan barang jasa conor anggota tpk pengadaan barang jasa pama yewaraga rain team bidang rafi gomorarum pengenaan asa yikepata desa eseretars bsa peran conoraumpegaspengasasi lorena bupati kendal, cap ttd mira annisa
salinan p2) we), bupati kendal provinsi jawa tengah peraturan bupati kendal nomor tahunkedisiplinan kepala desa dan perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa sekaligus sebagai pelaksana pelayanan publik, berkaitan erat dengan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan kepala desa dan perangkat desa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang desa sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu mengaturselamabagian ketujuh cuti bersama cuti bersama diberikan dengan berpedoman pada cuti bersama yangdelapan ketentuan lain terkait cuti kepala desa dan perangkat desa yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. dalam hal kepala desa dankepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan. bab ketentuan lain lain hari dan jam kerja serta cutiserta cuti bagi staf perangkat desa yang berasal dari perangkat desa sebagai hasil penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. hari dan jam kerjabagi staf perangkat desa yang diangkat berdasarkan kebutuhan. staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan hak cuti. dalam hal staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada tidak masuk kerja karena suatu keperluan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan izin kepada kepala desa. cuti kepala desa dan perangkat desabab ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi hari dan jam kerja kepala desa dan perangkat desa, dan cuti kepala desa dan perangkat desa. bab iii hari dan jam kerja kepala desa dan perangkat desa bagian kesatu hari kerja kepala desa dan perangkat desa hari kerja kepala desa dan perangkat desa adalah (lima) hari, mulai hari senin sampai dengan hari jum'at. hari libur kerja kepala desa dan perangkat desa berpedoman pada ketentuan hari libur kerja yang berlaku pada pemerintah daerah. jdih.kendalkab.go.id dalam keadaan tertentu, kepala desa dapat menentukan hari libur kerja selain sebagaimana dimaksud dalam hari libur kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada antara lainhari libur kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. hari liburhari liburbagian kedua jam kerja kepala desa dan perangkat desa jumlah jam kerja efektif selama (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud adalah jam menit dengan ketentuan sebagai berikut hari senin sampai dengan kamis jam hari jum'at jam dalam keadaan tertentu, kepala desa dapat menentukan jam kerja selain sebagaimana dimaksud dalam jam kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud padajam kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. jamjamjdih.kendalkab.go.id kepala desa dan perangkat desa wajib melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai hari kerja dan atau jam kerja. dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala desa dan perangkat desa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban luar hari kerja dan atau jam kerja sebagaimana dimaksud pada bab cuti kepala desa dan perangkat desa bagian kesatu umum kepala desa dan perangkat desa berhak atas cuti. cuti sebagaimana dimaksud pada, dan cuti bersama. pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut camat atas nama bupati memberikan cuti kepada kepala desa, dan kepala desa memberikan cuti kepada perangkat desa. bagian kedua cuti tahunan kepala desa dtahunan. hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada (l) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. jdih.kendalkab.go.idbesar kepala desa dan perangkat deskepala desa dan perangkat desa yang masa kerjanya belum (lima) tahun, untuk kepentingan agama. kepala desa dan perangkat desbesar. hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh kepala desa dan perangkat desa untuk memberikan hak atas cuti besar. hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berselama menggunakan hak atas cuti besarsebagai kepala desa dan perangkat desa. jdih.kendalkab.go.id bagian keempat cuti sakit kepala desa dan perangkat desa yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. kepala desa dan perangkat des. kepala desa dandari rumah sakit umum daerah dr. secondo. kepala desa dandari rumah sakit umum daerah dr. secondo. apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada kepala desa dan perangkat desa belum sembuh dari penyakitnya, kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala desa dan perangkat desjdih.kendalkab.go.id memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan. kepala desa dancuti sakit diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti sakit. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada dicatat oleh sekretaris desakepala desa dan perangkat desa, berhak atas cuti melahirkan. untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada kepala desa dan perangkat desa diberikan cuti besar. lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada dan adalah (tiga) bulan. untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalammelahirkan. selama menggunakan hak cuti melahirkanjdih.kendalkab.go.id,lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berpejabat yang berkarena alasan penting. dalam hal yang mendesak, sehingga kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting, camat tempat kepala desa dan perangkat desauntuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting. pejabat yang berkepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan. jdih.kendalkab.go.idudah apiudah api dengan desa segara parit kecamatan tebas, desa sabaran, desa semperi desa waralaba desa matang terap kecamatan jawab selatan,udah api kecamatan jawab selatan adalah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa matang terap kecamatan jawab selatan dan desa dungan laut kecamatan jawabdesa sabaran, desa semperi dan desa waralaba kecamatan jawab, dan sebelah barat berbatasan dengan desa matang terap kecamatan jawab selatan. batas desa sudah apiselanjutnya ditarik garis. titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara desa sabaran kecamatan jawab selatan dengan desa sudah api kecamatan jawab selatan, batas desa sudah api kecamatan jawab selatan dengan desa sabaran kecamatan jawab selatan, dimulai dari pbu, selanjutnya menyusuri jut dan parit jumbo menuju pbu dengan koordinat dan berada tepi parit depan rumah liu jiu bong pada wilayahpbu menyusuri jut menuju pbu dengan koordinat dan berada tepi parit jumbo dan jutsampai memotong parit jumbo menuju pbu dengan koordinat dan berada batas tanah masyarakat pada wilayah rt, dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnyadengan koordinat dan pada wilayah rt, dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya, titik ini berada tepi jut, pbu menyusuri juparit jumbo: pbu menyusuri batas tanah masyarakat menuju pbu dengan koordinat dan ber, pbu menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju pbu dengan koordinat danujung jut, pbu menyusuri jut sudah api menuju pbu dengan koordinat dan berada pintu air jut sudah api pada wilayah rt, dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya, pbu menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju pbu dengan koordinat dan berada tepi parit jumbotepi batas tanah masyarakat, pbu mengikuti tepian parit batas tanah masyarakat menuju pbu. titik ini berada batas tanah masyarakat, pbu menyusuri batas tanah masyarakat menuju pbu dengan koordinat dan. titik batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah rw dusun sabaran parit, desa sabaran dengan rw4, dusun sadar, desa sudah api dan dengan rt1 rw1 dusun karya bhakti desa semperi kecamatan jawab selatan. titik kesepakatan ini merupakan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara desa sabaran dengan desa sudah api kecamatan jawab selatan, titik ini berada tepi tanah jang efek, batas desa sudah api kecamatan jawab selatan dengan desa semperi kecamatan jawab selatan, dimulai dari pbu pbu pbuaj: pbu menyusuri tepi parikecamatan jawab selatan, pbu menyusuri tanah milik masyarakat dan memotong parit menuju pbu berada tepi jalan tani dengan koordinat dan masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya, pbu menyusuri tepi jalan tani menuju pbu berada tepi jalan tani dengan koordinat o1 dan masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya, pbu menyusuri batas tanah masyarakat menuju pbu berada tepi sungai sempertepi sungai semperi menuju pbu berada tepi sungai semperidan memotong jalan nafis dan sungai semperi menuju pbuya, desa waralaba dengan rw dusun karya bakti, desa semperi kecamatan jawab selatan, batas desa sudah api2sungai waralabawaralaba menuju pbu berada tepi persimpangan sungai waralaba sudah api dengan koordinat o1tugu pintu gerbang desasungai sudah apimotong, batas desa sudah apidan memotong paridan memotong jalan jut matang terapjalan porosjalan poros matang terap arah waralaba selanjutnya memotong pintu air dan menyusuri parit jumbo menuju pbu berada tengah parit jumbotepimotong jalan jut matang terap dan menyusuri jalan jut matang terapbatas tanah masyarakat menuju pbu berada tepi batas tanah masyarakat dengan koordinat dan titik kesepakatan ini dan dengan rw dusun jeruk, desa dungan laut kecamatan jawab, batas desa sudah api kecamatan jawab selatan dengan desa dungan laut kecamatan jawab, dimulai dari: pbu pbumotong jalan sintetis dan paridan batas tanah masyarakat menuju pbu dengan koordinat dan yang berada padal1., memotong jalan parit penghubung desa sudah api dengan desa dungan lau:, pbuo1udah api kecamatan jawab selatan sebagaimana dimaksud dalam maka luas wilayah desa sudah apidinsesudi dengan aslinya bagian hukum, sekretariat oke, l.se pembina tk. (iv b) ship219680612 lampirankoordinat batas desa sudah api kecamatan jawab selatan kabupaten sambas nama titik pan pan dengan aslinya bupati sambas, kepala shah hukum, semana) ngel a tabah roman surili mars. pembina tk. (iv b) nip. ss pat
hanggulangan bencana daerah, bahwa organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana.ogan komering ilir. kepala. kepala badan penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disebut kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten ogan komering lir. unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah adalah unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah kabupaten ogan komering lir. kepala unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah adalah kepala unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah kabupaten ogan komering ilanggulangan bencana daerah kabupaten ogan komering ilir, terdiri dari: kepala pelaksana badan, sekretariat terdiri dari sub bagian program, sub. . sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian.yat(l) badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam. mpunyai fungsi mengarahkan penyusunan program penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah, cc. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, menyelenggarakan administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, mengevaluasi, memantau dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, menyelenggarakan: merencanakan operasional tugas koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lingkungan badan penanggulangan bencana daerah, membagi tugas mengkoordinasikan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis badan penanggulangan bencana daerah, cc. menyela pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum,adan penanggulangan bencana daerah, mengatur dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi unsur pengarah, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas badan penanggulangan bencana daerah, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan fungsi dan tugasnya. sub bagian. . sub bagian program sub bagian programanggulangan bencana daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian programmembimbing pelaksanaan pembangunan media senter pusat database sistem penanggulangan bencana daerahdibidang penanggulangan bencana pada saat pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melaksanakan fungsi merencanakan operasional mengkoordinasikan dan pelaksanambagi tugas dalam rangka perumusngatur hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat pra bencana dan pemberdayaan masyarakat, d.mengevaluasi. . bencana. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penanganan darurat dan logistik, membagi tugas bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi, cc. menyela tugas penanganan kedaruratan dan logistik selaku komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, mengatur hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi,dalam. . dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksirehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana, membagi tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana, menyela penghitungan, penilaian tingkat kerusakan dan kerugian akibat yang ditimbulkan oleh bencana pada saat pasca bencana, mengatur hubungan kerja dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana, mengevaluasi, memantau, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana unit pelaksana teknis daerah pada badan penanggulangan bencanaanggulangan bencanaanggulangan bencanaanggulangan bencana daerah. . badan penanggulangan bencanaanggulangan bencanaanggulangan bencana. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerahpenanggulangan bencana daerah kabupaten ogan komering n perlu socks202 bpbbagan susunan organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten ogan komering ilir sub bagian program sub bagian keuangan sub bagian umum dan kepegawaian bidang pencegahan dan bidang penanganan bidang rehabilitasi dan kesiapsiagaan darurat dan logistik rekonstruksi sub koordinator dan sub koordinator dan sub koordinator dan paresantann kelompok jabatan putaran kelompok jabatan bee kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional bupati ogan komering ilir, do. iskandar
i"', bupati situbondo ftratvran bupati srrtjbondo .n'nomor t.ahun llo tentang kar'rotunda pengenal .l'pegawai need sipil lingkungan nmeiuntab kabupaten tijbondo dengan kalimat tujuan yang maha esa b\pati ttl bond, bedah11 pna we11i1 :last , juta m111a, budi stub,ado ndiiidi' tah1111 tealllllg pedoman pakaian oit bagi pegawai negeri sipil clan kepala desa li~ pwi>.telah ki,h,.,ren situbondo serta guna menumbuhkan disiplin sel'llt lanl!gllllg jawab pegawai. negeri si pi], p:rlv j'm'll&" karin tanda pma ill pegawai neg.mi sipil cli ngk)geo hm ringan l(.,_'l' vcd si.tnboodo jlllll ,,a ditetapkan denga, perahu11111 bupati. "'w'rnz 1dalla new tilihllll 1cr, pokok pokok kepcpwaiau lembaran netra republik lndrorsja rahim. non ss, tambalan lembu1nm legam rqu, ;1e nek+ nomor rbagairnaoe udah diubah dengan undang undang ndj110 tahun lll1taua pffltbahen undang~ nomor tahun tentang pokok ,tol kepegawaian lembang legam republik indonesia tahlil no!oo tambahan lemma nem republik lndonesia now undang undang nomor tamu tentang pemerintahan dan1b jembatan negara tahun nomor tambahan lembaran ne gm. noijuit sebagaimana 1elah diubah beberapa tali 1akhir lengan u l plans nomor tu!lll .,,,.ng pcruliaba """' w nomor tahun rentang pernah'riutahao daerah (.l.emllanm negara tahn nomor tambahan lembang negara nomor pembom pemerintah not.)t tahun tentang j>.:mbm:miwa mps ckn kode etik pegawai negi:ri sipil lantaran rcpublilt jnf'+ nn'1i6 tahun mebp.kan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintahan anim pemcrintm, pemindahan daesh propinsi, dan l'pemerintah daesh kabupaten kota (l.er11baran nc21u'a republik indonesia tahun nomor tambaball lembaran negara republik l.don,:i,,; nomor perawat menteri dala negeri nomor tahun tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil lingkungan dupa11eme11 dalan negeri dan pet:lintah darab sebagaimana telah diubah dengan peralunm menteri dalam negeri nonton tah1111 reptans perubwmn portman memori dalllrn negeri nomor tah tentang <:akan jiwa.'> pegawai negeri sipil lingkungan departemen dalam ngm pemcrimah daerah; pc.natura diienlh k3hujatan situbondo ottlllr tahun tentang urusan pemerintah daerah situbondo lembang llacrah kabupaten situbondo tahum noiiioi' peraturan bupati situbondo nomor tahi tentang pec woman hkaillll dinas bagi pegawai ngm sipil dan kepala desa. lingkungan pemerintah kabupaten situbondo. memutuskan peraturan bupati tentang kartu ganda pengenal pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabur 'f.n tl. j bond. pital kartu tanda pengenal pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten situbondo memiliki bentuk, isi, umum dan nama s,,bagaimana tersebut cteam lampiran clan .merupakan bagian iii jlg 1idak terpisabbn dengan peraturan bupati ini. kami tanin penemu pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud .ia 1misa1 dari term foto d ngan phs1il press (eliminating). pasal2 kann janda penemu pegawai negeri sipil sendiri ata.<: ~an depan du, bagian belalang, yang masing m.using iii cll1 wlt i!. bagian .memuat: lambang daerah; nusa l'cmeriomh daerah; foto ~wai dengan mencapai pakaian din.as yang berlalu; nama pegawai nt=geri sipil. bagian bell wing, memuat name pegawai; nomor induk pep di; nama jat.batan s1ruktumll.sabetan fwwamna); postal~i; golongan darah; masa berlaku1. pejabat yang mengeluarlron; tanda tanpa pejabat yang meogcluarbn; nana teng pejabat yung rncngcluarlan. tuli , nama pada kartu tiada pcn,final pegawai n~eri sipil berwarna biru iu$ doo!!f!r vj3l'lla das.u biru lang.l pua! ww:na da.,;ar fom pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf angka dis~uraikan dengan jabatan pegawai yang b=angkutan. nama dosa sthagairo a11a dimaksud roda (i), ditentukan scbagaiberikw: :eselon nama d.a8ar coklat muda; eselon nama da'lll" biru tua; k~on wllllllll dasar bim muda; peta wali non eselon staf w.una dasar tuning; pegawai pejabat fimgsiooa warna dasar abu ahu. tanda dan tulisan yang tercantum pada togian depan jtu janda pengenal pegawai negeri sipil kayu ldemitas pegawai negri sipil) yaitu: lambang i>della dicetak bagian atas dan bawahnya tertulis pemerintah kabupaten situbondo; pengesahan kartu tanda. pengenal) pegawai negeri sipil terletak dibagian oow.ih clan di:tandatangani oleh o,,pati situbondo. pula kartu tanda pengenal pegawai next:ri sipil sebagaimana dimaksud dalam memiliki masa berlalu selama (empat) ylwn sejak tangga)tl ditahan. kami tanda pcugeml pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam passi wajib dikenal o!eh pegawai ling'dungan j>pemerintah kabupaten situbondo selama m,,,laksaoabn juga., gam kerja). mengikuti upa,cara benda.cita kepcrluandinas lalunya. segala biaya yang ber1te ul8 dengan pem'buatan k.anu tank psgc:na1 pegawai negeri sipil dibebankan pada angin pe, kapal,m dan belanja dam apbd) k'"bog,e n sicabondn. pai;al dengan herlnkunyn peraturan bupati mi, maka peraturan bupati situbondo nomor tahun tentang kartu tanda pcngcoal pcl!,lewat negeri sipil kartu identitas pegawai negeri sipil) link1gim pcmcriolah ~ i !p'dm situbondo l chul dan dinyatakan tidak berjam. pii sell rer.mir.m ini mulai berlaku pada tanggal diet,,langkan all' sc:li.q, or.mg dapil mengetahuinya. memerintah. pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten situbondo. diundangkan situbondo padatangga!l18 oct pk. st: kll takes did. rah situbondo bo.rachman pembina utama mods njp. 101d ditetapkan situbondo pac1a tanggal pati satu'rondo, ?>;t? sr:a:, dadang widianto, s.e eselon em,~int.>.h ka&upm el' tl bond nama ata ii.iii . ~mul ciri mami iii well: ucu ., .,., . i , .t~ ~ ti.~ ""' . eselon ill el\ erina!i l<ab\paten nl' nama biodata ., . ctr gpw,n~ .,. .,.ea, .~:~ il,mi~ !j.: . lt, piast') . eselon . , em ntah ~asu~aten l ll nbo nama bio data . . ccw ooi. dai,h . . t.11t111,, . .: ~l: . .,. . lampiran pematung b~ati situbondo blica cl! mlr tah11112010 staf laksana .:~r. ; i :t ~ama .,l :. ': data tll atra .,., j.ua'l!iii j'.tn:ft . '""'~ . . ;.~: .,. ., . fungsional pemerintah l<adipat n seru~ nt>o nama biodata inai& . u.m d:fl lffl milah imu """ . .,.,.ll.lllilnn ?ti i., .,.,_,.,., mt, keterangan bahan kartu identitas pegawai negeri sipil kabupaten situbondo kertas .ukuran mpv white mm) (standart card) tinta dura rite matte (pigment); finest ink covers clips kartu from card bahan pl.as . :k~ ~ lil;l)~ui' . warna biru tua bupati smreondo. ::z_::. dadang widianto,s.r'
g. bupati kendal provinsi jawa tengah peraturan bupati kendal nomor tahun tentang pelaksanaan pendidikan anak usia dini pra sekolah dasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kendalmengatur pendidikan anak usia dini paud)ik paud melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan paud pra sekolah dasar non formal, memberikan pelayanan kesehatan, gizi,dan keterlibatan orang tua serta akses layanan paud pra sekolah dasar formal dan non formal yang bermutu, dan tenaga perpustakaan, kebersihan,pra sekolah dasar formal dan non formalformal dan non formal dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan. kurikulum paud pra sekolah dasar formal dan non formalformal dan non formalformal dan non formalformal dan non formal dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra, atau model pembelajaran lainnya dengan pendekatan saintifik. bab vpra sekolah dasar formal dan non formal dilakukan oleh instansi terkait instansi yang membidangi melalui pengawas, penilik paud pra sekolah dasar formal dan non formal yang dilakukan secara berkala. penyelenggara paud pra sekolah dasar formal dan non formal wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun pelajaran. penyelenggara paud pra sekolah dasar formal dan non formalviii pembentukan gugus paud pembentukan gugus paud difasilitasi oleh pengawas tk penilik paud dan ditetapkan oleh kepala dinas dengan rekomendasi dari koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan. jarak lembaga paud pra sekolah dasar formal dan non formal pra sekolah dasar formal dan non formalguru kepaguru formal dan non formal, formal dan non formal, memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai, dan memiliki manajemen paud pra sekolah dasar formal dan non formal yang baik. penentuan paud pra sekolah dasar formal dan non formal menjadi paud inti ditetapkan oleh kepala dinas, dan dapat dipilih kembalian paud pra sekolah dasar formal dan non formal paud. bab bunda paud bunda paud kabupaten dijabat ex officio istri bupati dan dan menggerakan pelaksanaan paud . pembinaan atas penyelenggaran paud pra sekolah dasar formal dan non formal dilakukan oleh dinas dan atau perangkat daerah terkait. pembinaan sebagaimana dimaksud pada ll), meliputi bidang: peningkatan profesionalisme gurundidikan anak usia diniaman penitipan anak yang selanjutnya disingkat tpa adalah snak usia dini jalur pendidikan nonformal yang. bab iii pelaksanaan paud pra sekolah dasar bagian kesatu tujuan dan orientasi penyelenggaraan tujuan penyelenggaraan paud pra sekolah dasar adalah a.ya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, danpra sekolah dasar berorientasikan padapra sekolah dasar. bagian kedua bentuk penyelenggaraan penyelenggaraan paud pra sekolah dasar dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. penyelenggaraan paudpra sekolah dasar melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk kb, tpa, dan sps. penyelenggaraan paud pra sekolah dasar formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain. penyelenggaraan paud pra sekolah dasardirian dan pertanggungjawaban satuan paud pra sekolah dasar formal dan non formal dapat didirikan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. satuan paud pra sekolah dasar formal yang didirikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf berbentuk negeri yang secara teknis diselenggarakan oleh dinas. tanggungjawab pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan paud pra sekolah dasar formal dan non formal adalah pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan, memberikanenyelenggaran paud pra sekolah dasar holistik integratif. tanggungjawab pendiri dalam penyelenggaraan paud pra sekolah dasar formal dan non formal antara lain menyusun rencana paud pra sekolah dasar formal dan non formal meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan paud pra sekolah dasar formal dan non formal yang bersangkutan, menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar, menyediakan guruaud pra sekolah dasar formal dan non formalpaud pra sekolah dasar formal dan non formal sebagai berikut: tpa adalah anak usia tahun, sps adalah anak usia tahun, adalah anak usia tahun: dan adalah anak usia tahun. bagian kedua standar penyelenggaraan standar penyelenggaraan satuan paud pra sekolah dasar formal dan non formal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut memiliki izin pendirian dangurumoral agamaj .ra sekolah dasar formal dan non formal peserta didik paud pra sekolah dasar formal dan non formal sesuai stupa adalahdidik paud pra sekolah dasar formal dalam satu rombongan belajar tk, minimal (lima belas) anak. jumlah peserta didik paud pra sekolah dasar non formal dalam satu rombongan belajar tpa, dan sps, minimal (sepuluh) anak. penerimaan peserta didik paud formal pra sekolah dasarpra sekolah dasar formal dan non formal jenis layanan paud pra sekolah dasar formal dan non formal terdiri atas usia lahir tahun dapat melalui sps atau tpa, usia tahun dapat melalui sps, kb, atau tpa, dan usia tahun dapat melalui tk, sps, atau tpa. waktu kegiatan paud pra sekolah dasar formal dan non formal sesuai usia dan frekuensi pertemuan terdiri atas: usia lahir tahun,, satu kali pertemuan minimal (seratus lima puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal tiga kali per minggu, dan usia tahun,paud pra sekolah dasar formal dan non formal terdiri ataspra sekolah dasar formal dan nonpra sekolah dasarguru dan tenaga kependidikan bagian kesatu pendidik paud pra sekolah dasar formal dan non formal guru paud pra sekolah dasar formal dan non formalbagian kedua tenaga kependidikan paud pra sekolah dasar formal dan non formal tenaga kependidikan paud pra sekolah dasar formal dan non formal terdiri dari kepala, pengawas tk,pra sekolah dasar formal dan non formal diangkat oleh penyelenggara. bagian ketiga hak, tugas, dan tanggung jawab guru dan tenaga kependidikan hak guru dan tenaga kependidikan paud pra sekolah dasar formal dan non formal adalah mendapatkan pengakuan sebagai guru dan tenaga kependidikan paud pra sekolah dasar formal dan non formal dengan jawab guru dan tenaga kependidikan pada paud pra sekolah dasar formal dan non formal adalah sebagai berikut kepala, menyelenggarakan satuan paud pra sekolah dasar formal dan non formalpra sekolah dasar formal,
salinan we),engan adanya focusing anggaran lingkungan pemerintah kabupaten kendal yang berakibat pada pengurangan pagu anggardalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaanya sesuai nota dinas kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kendal nomor disdikbud tanggal september perihal pengajuan perubahjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.id sekolah menengah pertama lingkungan pemerintah kabupaten,jdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.iddalam (tiga) tahaprsesuai dengan aslinya, pada tanggal oktober kepala'bagian hukum sekretaris daerah ((s setda kep ex.karang. desa adalah desa sari makmur kecamatan sekarangri makmur dengan desa sempadan, desa sekarang, desa rambatan, desa matang segara kecamatan sekarang, dan desa menebangari makmur kecamatan sekarang adalah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa sempadan kecamatan sekarang dan desa menebang kecamatan jawab, sebelah timur berbatasan dengan desa sekarang kecamatan sekarang, sebelah selatan berbatasan dengan desa rambatan kecamatan sekarang, dan sebelah barat berbatasan dengan desa matang segara kecamatan sekarang. batas desa sari makmur kecamatan sekarang dengan desa sempadan. kemudian menyusuri menyusuri parit batas dan batas tanah masyarakat menuju pbu dengan koordinat "lu danpbu menyusuri sisantara parit dan jalan tanipada tanah masyarakat, pbu menyusuri batas tanah masyarakat pbu dengan koordinat dan yang berada padabatas tanah masyarakat, pbu menyusuri paritisi jalan tanikebunan masyarakat, pbu memotong jalan tani dandan memotong jembatan sari makmur sempadan: pbu menyusuri sisi tepi parit proyek menuju pbu dengan koordinat dan berada tepi parit proyek. titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga desa yaitu desa sari makmur dengan desa sempadan dan desa sekaranginar harapan desa sempadan dengan rw dusun sumber lestari desa sekarangmpadan kecamatan sekarang, batas desa sari makmur kecamatan sekarang dengan desa sekarangkarang dan desa sempadanumber lestari desa sekarang, dan dengan rw dusun sinar harapan desa sempadan kecamatan sekarang, kemudianada batas tanah masyarakat, pbu menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong parit pbu dengan titik. titik ini berada pada tanahbatas desa sari makmur kecamatan sekarang dengan desa rambatan kecamatan sekarang, dimulai dari pbukemudiantitik ini berada berada disekarang kecamatan sekarang. titik ini berada berada ditepi parit jumbo jalan raya rambatan sari makmur, pbu menyusuri batas tanah masyarakat areal persawahan menuju pbu dengan koordinat dan berada ditepi batas tanah masyarakat. titik ini merupakan merupakan titik simpul pertemuan desa sari makmur dengan desa rambatanparit lintang, desa sari makmur kecamatan sekarang dengan rw dusun ringkas, desa rambatan kecamatan sekarang, dan dengan rw dusun seberat, desa matang segara kecamatan sekarang, batas desa sari makmur kecamatan sekarang dengan desa matang segara kecamatan sekarang, dimulai dari pbu merupakan titik simpul pertemuan desa sari makmur dengan desa rambatan dan dengan desa matang segara kecamatan sekarang, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menujtepi parit pamong menuju pbu yang berada tepirwsrwos'nyusuri parit batas tanah masyarakat menuju pbu yang berada tepi jalan desa sari makmur matang segarajalan desa sari makmur matang segara dan parit kemudiankemudian menyusuri tepi parit jumbo menuju pbu yang berada tepi parit jumbomotong jalan desa sari makmur matang segaratepi parit serangparit serang dan selanjutnya. titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah dan dengan rw dusun menebang timur, desa menebang, kecamatan jawab, batas desa sari makmur kecamatan sekarang dengan desa menebang kecamatan jawab, dimulai dari pbu, kemudianiliktepi parit samping jalan tani menujuri makmur kecamatan sekarang sebagaimana dimaksud dalam maka luas wilayah desa sari makmur kecamatan sekarang8 udi lengan aslinya kepala bagian hukum, ( nos. margin, pembina tk. iv b) mabes haa nikoordinat batas desa sari makmur kecamatan sekarang kabupaten sambas satlinatrs sesuai dengan aslinya bupati sambas (ss kepala da) hukum, ttd ear bnn maroon tabah roman surili uri har. ilina tk. (iv b) sat peta batas desa sari makmur kecamatan sekarang ro5 pbu pbu skala na, can ga. pbu dungan laut pby legenda pbu kantor desa sari makmur koordinat batas desa sari makmur batas dusun : batas desa jalan pbu pb! sungai esa dusun serang dusun darussalam dusun harapan ppu. sumber data: peta rbi skala tahun peta administrasi kabupaten sambas same pbu berita acara kesepakatan penegasan batas desa tanggal agustus sana peta lokasi bsn era garam sisa para paru iri sera prion pbu lek pada eka segarauparit paw ran kemana tan man syy last nia aeon pbu not 10p1tot pma, salina hai lin aag akan aslinya netariat dawosala hukum, bupati sambas, a rambatan aa ttd av b penta oga tabah roman surili:a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kayong utara dalam melaksanakan tugas kediamannya, telah ditetapkbahwa berdasarkan ketentuan dpegawai negeri sipil yang telah mendapat izin belajar dan dinilai berprestasi baik, dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan biaya pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang merupakan pejabat pembina kepegawaianpejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menetapkan pemberian dan pencabutan izin belajar. unit organisasi adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten kayong utarabab persyaratan persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan izin belajar bagi pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut: memiliki surat izin belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan melalui pimpinan unit organisasi kepada bupati kayong utara up. kepala bagian kepegawaian setda kabupaten kayong utara dengan melampirkan memiliki surat izin belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, fotokopi raport caturwulan semester terakhir yang dilegalisir pada jenjang slip dan sta dengan minimal rata rata (enam koma lima), fotokopi ipk semester terakhir yang dilegalisir pada jenjang diploma, akta mengajar bidang studi dan strata dengan nilai minimal rata rata (dua koma tujuh puluh lima), fotokopi ipk semester akhir yang dilegalisir pada jenjang spesialis dan pasca sarjana dengan nilai minimal rata rata (tiga koma nol nolkabupaten kayong utara, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan lembaga lain (sponsor), bagi sarjana akta mengajar bidang studi, spesialis dan pasca sarjana dan doktoral harus melampirkan proposal penelitian yang telah disetujui lembaga pendidikan dan fotokopi surat dari lembaga pendidikan untuk penelitian. bab iii besarnya bantuan biaya pemberian bantuan biaya pendidikan ijin belajar bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kayong utara, sebagai berikut untuk slip sederajat diberikan maksimal adalah rp. (satu juta rupiah). untuk sta sederajat diberikan maksimal adalah rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah). untuk diploma, akta mengajar bidang studi dan sarjana diberikan maksimal adalah rp. (dua juta rupiah). untuk spesialis dan pasca sarjana diberikan maksimal adalah rp. (empat juta rupiah). untuk spesialis dan doktoral diberikan maksimal adalah rp. (delapan juta rupiah). bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan (satu) kali pada semester akhir menjelang penyelesaian pendidikannya atau setelah selesai pendidikannya. babahun tentang pemberian biaya penunjang pendidikan izin belajar kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kayong utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.sintang peraturan bupati sintrumah dinas bagi: bahwa pemerintah kabupaten sdan ,pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan kabupaten sin dewan perwakilan rakyat der ata bintang sebagaimana dimaksud pada huruf pelajar diperlukan guna menunjang kelancaran perwakilan aan tugas, fungsi dan wewenang dewan rakyat daerah kabupaten sintang, mana berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf penata dan huruf atas, maka perlu menetapkan ran bupati sintang tentang tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan ben alan rakyat daerah kabupaten sintang tahun ila indonesia nomor tambahan lembaran negara publik indonesia nomor undang undang 0n1 n96 padang undang nomor tahun tentang majelis syawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan perwakilan rakyat daerah daerah, dan dewan tahun lembaran negara republik indonesia republik nomor tambahan lembaran negara indonesia nomor kesan undang nomor tahun tentang tah opin tambahan lembaran negara republikn1n87 peralatan pemerintah nomor tahun tentang pemerintah tuan pemerintahan antara pemerintah, daerah kab daerah provinsi, dan baba aga indonesia ana tata lanka are palapa ian negara nomor tambahan lembaran publik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang republik indosanekat daerah lembaran negara lembar9n1nsg pera tentapaerah kabupaten sintang nomor tahun kabupaten susunan organisasi perangkat daerah sintang tah sintang lembaran daerah kabupaten daerah kab nomor tambahan lembaran diubah paten sintang nomor sebagaimana telah nomor aan peraturan daerah kabupaten sintang sintang ahun lembaran daerah kabupaten daerah nomor tambahan lembaran kabupaten sintang nomor dog ran daerah kabupaten sintang nomor tahun daerah centang anggaran pendapatan dan belanja memberi paten sintang tahun anggaran note aran daerah kabupaten sintang tahun mor memutuskan menetapkan peraturan bupati sintang. kepala daerah adalah bupati sintang. mimpi dahan dprd adalah ketua dan wakil wakil ketua kabupaten sintang. anggota dprd adalah mereka yang diresmikan nggotaannya sebagai anggota dprd kabupaten bentang dan telah mengucapkan sumpah janji pinsip dan tujuan pelaksanaan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dprd dilaksanakan dengan prinsip kepastian, kepatutan, kewajaran,dan rasional. . 90din9n member beri tan tunjangan perumahan bertujuan untuk fungsi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan ngka kpn pan dan anggota dprd dalam rangka kualitas, produktivitas dan kinerjanya. bab iii tunjangan perumahan pimpinan dprd kabupaten sintang disediakan masing masing (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya. anggota dprd kabupaten sintang disediakan masing masing (satu)sebagaimana dimaksud pada dan dibebankan pada apbd kabupaten sintang tahun anggaran dalam hal pimpinan dan anggota dprd kabupaten sintang diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada pemerintah kabupaten sintang paling lambat (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian berakhir masa bakti. penyediaan rumah jabatan dan rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam dan baru tersedia sebanyak (satu) unit rumah jabatan bagi ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sintang. bagi wakil wakil ketua dprd kabupaten sintang yang belum mendapat rumah jabatan dan anggota dprd kabupaten sintang yang belum mendapat rumah dinas, disediabab iv. mn1a91 bab besarnya tunjangan perumahan besarnya tunjangan perumahan bagi wakil wakil tua dprd kab rp. kabupaten sintang sebesar sembilandelapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan bagi masing masing anggota. kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sintang penerima tunjangan perumahanelanja tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dprd kabupaten sintang dibebankan pada apbd kabupaten sintang tahun anggaran pengelolaan dana tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd kabupaten sintang dilaksanakan oleh sekretaris dprd kabupaten sintang dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan lain lain ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini berlaku untuk tahun anggaran terhitung mulai tanggal januari sampai dengan desember bab v. yunani bab ketentuan penutup perahu diundangkan bupati ini mulai berlaku pada tanggal agar bca orang mengetahuinya memerintahkan penemu angan peraturan bupati ini dengan pamannya dalam berita daerah kabupaten sintang. ditetapkan sintang pada tanggal desember hana bupati sintang, yakimbentukan unit pelaksana teknis benih ikan pada dinas perikansekretariat adalah sekretariat pada dinas perikanan kabupaten kapuas hulu. sekretaris adalah sekretaris dinas perikanbenih ikan yang yang selanjutnya disingkat upt adalah utd pada dinas perikanan kabupaten kapuas hulu, kepala upt adalah kepala unit pelaksana teknis benih ikan pada dinas perikanan kabupaten kapuas hulu. bab pembentukan dan klasifikasi dengan peraturan bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis benih ikan pada dinas perikanan kabupaten kapuas hulu. unit pelaksana teknis benih ikan merupakan unit pelaksana teknis daerah pada dinas perikan perikanan kabupaten kapuas hulubenih ikan upt mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas, yaitu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan, pendistribusian dan pemasaran benih, pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan oleh masyarakat, pemberian pelayanan administratif, dan penyediaan data benih ikan. bagian kedua kepala unit pelaksana teknis benih ikan kepala upt mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pembenihan ikan serta pendistribusian dan pemasaran benih ik bi, mengkoordinasikan kegiatan upt dengan unit kerja lain, pelaksanaan pemijahan, pengedaran, pembesaran, pemanenan dan pendistribusian benih ikan, pelaksanaan pengembangan produksi,, pengendalian operasional kolam pembenihan sebagai penghasil benih, pendistribusian dan pemasaran benih ikan, pengawasan mutu benih induk ikan: domestikasi ikan perairan umum, il. fasilitasi sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik pib), pengelolaan data pembenihan ikan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja uptbi, pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, cc.sesuai tugas dan fungsidinas dan secara operasional wajib berkoordinasi denganbenih ikan pada dinas perikan28 desember bupati kapuas hulu, a.ni. nasir diundangkan putussibau pada tanggal29susunan organisasi unit pelaksana teknis benih ikan pada dinas perikanan kabupaten kapuas hulu sumber daya air kabupaten kapuas hulu kepala upt sub bagian tata usaha jabatan fungsional dat sea ema ( bupati kapuas hulu, a.mi. nasir
bupati demak provinsi jawa tengah peraturan bupati demak nomor tahuntindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan 8, good governance), bahwa guna mewujudkan asas pemerintahan negara yang baik good governance) sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas laporan masyarakat dan aparatur sipil negara terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui sistem pelaporan pelanggaran whistle blowing systemlaporan pelanggaran whistle blowing system)b penghargaan pelapor (whistle blower)sesuai peraturan peraturan perundang undangan. bab pendanaan pendanaan bagi pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran whistle blowing system) lingkungan pemerintah kabupaten demakadalah aparat pengawas internal pemerintah daerahdemakkabupaten demakpelanggaran terhadap azas azas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkanmaksud dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negarasistem pelaporan pelanggaran whistle blowing system wbs) adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang dilakukan oleh pelapor pengungkapan dugaan pelanggaran. pelapor (whistle blower) pemerintah kabupatenbab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi aparatur sipil negara atau masyarakat dalam mencegah atau melaporkan adanya pelanggaran lingkungan pemerintah kabupaten demak. peraturan bupati ini bertujuan untuk: a.mencegah dan mengantisipasi terjadinya proses pelanggaran. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. bab iii: pelanggaran terhadap asas pemerintahan negara yang baik:, bab hak hak pelapor hak pelapor (whistle blower)pelaporketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaksana sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing system) bagian kesatu umum sistem pelaporan pelanggaran whistle blowing system), lingkungan pemerintah kabupaten demak dilaksanakan oleh unit pengelola pengadaan. unit pengelola pengadaan sebagaimana dimaksud terdiri dari: unit pengelola tingkat kabupaten, dan unit pengelola tingkat perangkat daerah. unit pengelola pengadaan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. unit pengelola tingkat perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah. bagian kedua struktur organisasi upp struktur organisasi upp tingkat kabupaten demak adalah sebagai berikut: pengarah bupati ketua sekretaris daerah sekretaris inspektur anggota paling sedikit terdiri dari: para asisten sekretaris daerah, kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan: kepala bagian hukum sekretariat daerah: dan kepala bagian organisasi sekretariat daerah. sekretariat paling sedikit terdiri dari: unsur inspektorat daerah, unsur badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan: dan unsur bagian hukum sekretariat daerah. susunan organisasi upp tingkat perangkat daerah adalah sebagai berikut: penanggungjawab kepala perangkat daerah, ketua sekretaris kepala bagian tata usaha: dan anggota para pejabat eselon iii dan yang dinilai berintegritas. bagian ketiga tugas upp tugas upp tingkat kabupaten adalah mengelola pelimpahan pengaduan dari upp tingkat perangkat daerah dengan tahapan sebagai berikut: menerima pelimpahan upp tingkat perangkat daerah dan mengadministrasikan pelimpahan pengaduan, berkoordinasi dengan upp tingkat perangkat daerah sebagai pihak yang memberikan pelimpahpelapor (whistle blower)dan membuat pelaporan pengelolaan pengaduan secara tertulis setiap (enam) bulan sekali. memberikan perlindungan kepada pelapor (whistle blower) dengan cara menjaga kerahasiaan identitas pelapor (whistle blower) kecuali untuk keperluan pemeriksaan. tugas upp tingkat perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:kepada kepala perangkat daerah, membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan,pelapor (whistle blower), dengan cara menjaga kerahasiaan identitas pelapor (whistle blower) terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala perangkat daerah. upp tingkat perangkat daerahkabupaten melalui sekretariat upp tingkat kabupaten. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud sebagai berikut: benturan kepentingan, keterbatasan kewenangan penanganan pengaduan, dan atau perlu pendalaman pemeriksaan. bab mekanisme pengaduan laporan pengaduan dapat disampaikan dengan cara: langsung melalui upp, atau tidak langsung melalui:pada huruf disediakan oleh upp tingkat perangkat daerah atau upp tingkat kabupaten. laporan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui upp tingkat perangkat daerah atau upp tingkat pemerintah daerah, laporan pengaduan kepada upp sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: disampaikan kepada upp tingkat perangkat daerah dalam hal materi laporan pengaduan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan disampaikan kepada upp tingkat kabupaten dalam hal materi laporan pengaduan tidak terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerahvii pengelolaan pengaduan pengelolaan pengaduan oleh upp tingkat perangkat daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: registrasi: setiap pelapor (whistle blower) yang menyampaikan laporan pengaduan diberikan nomor register, dan nomor register pelapor (whistle blower) digunakan sebagai identitas pelapor (whistle blower) dalam melakukan komunikasi antara pihak pelapor (whistle blower) dengan upp tingkat perangkat daerah. setelah nomor register diberikan, upp tingkat perangkat daerah melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: dalam hal materi laporan pengaduan sesuai kewenangan perangkat daerah terkait maka dilakukan kajian analisis, dalam hal materi laporan pengaduan bukan kewenangan perangkat daerah terkait maka laporan pengaduan akan diteruskan perangkat daerah lain yang terkait atau upp tingkat kabupaten, dalam hal materi laporan pengaduan bersifat sumur tidak jelas maka upp tingkat perangkat daerah akan: meminta informasi tambahan pelapor (whistle blower), jika identitasnya jelas, tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, jika identitas pelapor (whistle pada huruf angka memuatpada huruf dan huruf upp tingkat perangkat daerah memberikan rekomendasi kepada tim penanganan pengaduan berupa: pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance): penanganan dan atau pemeriksaan, dan tindak lanjut dilakukannya audit investigasi atau pemeriksaan khusus oleh upp tingkat pemerintah daerah (apabila akan dilimpahkan). ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan pada berlaku secara mutasi mutans terhadap pengelolaan pengaduan oleh upp tingkat kabupaten, upp tingkat kabupaten berhak melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus dengan mekanisme sebagai berikut: setelah mendapatkan rekomendasi upp tingkat perangkat daerah, upp tingkat kabupatenasn, hasil audit atau pemeriksaan khusus dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada asn yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, dan rekomendasi kepada bupati atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: hukuman disiplin: dan atau pengembalian kerugian negara. bab viii pemantauan dan evaluasi upp tingkat kabupaten memantau dan atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pengaduan yang dilakukan oleh kepala perangkat daerah dan upp tingkat perangkat daerah. dalam hal pelapor (whistle blower)pelapor (whistle blower) dapat menghubungi upp tingkat perangkat daerah maupun upp tingkat kabupaten. dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pelapor (whistle blower), upp tingkat kabupaten menyelenggarakan sistem pemantauanperangkat daerah.
bupati demak provinsi jawa tengahkode klasifikasi dasar jenis arsip nit pengolah daerah perumahan (site surveyterbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengelolaan assinering untuk penentu \|yang mengganggu sumber daya alam pada saluran pengumpulan kebijakan, kinerja perangkat diputar kabupaten instansi pengolahan pengawasan, daerah dan demak bangunan penegak hukum pemerintah desaterbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang lingkungan hidup untuk penentu \|yang mengganggu bidang pada dinas kebersihan lingkungan kebijakan, kinerja perangkat lingkungan hidup kode klasifikasi dasar miasta\| jenar oran wan era pencemaran pengawasan, daerah dan kabupaten demak pencemaran air penegak hukum pemerintah desaterbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang penataan dan laboratorium lingkungan untuk penentu \|yang mengganggu penataan perlindungan air, udara, tanah kebijakan, kinerja perangkat dan pengelolaan analisis dampak lingkungan pengawasan, daerah dan lingkungan hidup pada pengembangan teknologi lingkungan penegak hukum pemerintah desa dinas lingkungan hidup pengembangan kapasitas kabupaten demak pengamanan lingkungan peralatan pekerjaan umum terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat subbagian untuk penentu \|yang mengganggu umum dan kepegawaian kebijakan, kinerja perangkat pada pengawasan, daerah dan diputar penegak hukum pemerintah desa kabupaten demak dinperkim kabupaten demak pengawasan rahasia dibatasi hanya memiliki dampak irbanwil pada kebijakan dan program pengawasan untuk penentu \|yang mengganggu inspektorat pengawasan perencanaan pengadaan proyek kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak pengawasan inventarisasi asset pengawasan, daerah dan sekretariat bagian pengawasan organisasi dan tata laksana penegak hukum pemerintah desa umum subbagian pengawasan perpustakaan dan dokumen umum dan pengawasan penelitian riset kepegawaian pada pengawasan perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi masing masing perangkat daerah pengawasan pertanahan bpn bidang pemerintahan rahasia dibatasi hanya memiliki dampak irbanwil pada pengawasan pemerintahan provinsi untuk penentu \|yang mengganggu inspektorat pengawasan pemerintahan daerah kabupaten kotapolitik rahasia dibatasi hanya memiliki dampak irbanwil pada pengawasan partai termasuk pendanaan partai, atribut partai,dll untuk penentu \|yang mengganggu inspektorat kode klasifikasi dasar miasta\| mma jenar rae era pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, pengawasan. daerah dan sekretariat bagian pengawasan terhadap kepercayaan terhadap tuhan yme pemerintah desa umum subbagian umum dan kepegawaian pada masing masing perangkat daerah bidang keamanan ketertiban rahasia dibatasi hanya memiliki dampak irbanwil pada pengawasan kesbangpolinmas untuk penentu \|yang mengganggu inspektorat pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana alam sarsejahteraan rakyat rahasia dibatasi hanya memiliki dampak irbanwil pada pengawasan pembangunan desa untuk penentu \|yang mengganggu inspektorat pengawasan penyelenggaraan pendidikan kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak pengawasan kebudayaan pengawasan, daerah dan sekretariat bagian pengawasan kesehatan makanan obat penegak hukum pemerintah desa umum subbagian pengawasan sara (suku agama ras) umum dan pengawasan kesejahteraan sosial kepegawaian pada pengawasan kependudukan migrasi urbanisasi masing masing pengawasan kehumasan media massa dan penyiaran perangkat daerah pengawasan bantuan subsidi masyarakat bidang perekonomian rahasia dibatasi hanya memiliki dampak irbanwil pada pengawasan perdagangan dan perindustrian untuk penentu \|yang mengganggu inspektorat pengawasan pertanian dan perkebunan kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak pengawasan kehutanan pengawasan, daerah dan sekretariat bagian pengawasan pertambangan esdm penegak hukum pemerintah desa umum subbagian pengawasan peternakan dan kesehatan hewan umum dan pengawasan tenaga kerja dan ketransmigrasian kepegawaian pada pengawasan mdn pma masing masing pengawasan perbankan moneter perangkat daerah pengawasan kelautan dan perikanan bidang pekerjaan umum rahasia dibatasi hanya memiliki dampak irbanwil pada pengawasan pengairan untuk penentu \|yang mengganggu inspektorat pengawasan jalan kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak pengawasan jembatan pengawasan, daerah dan sekretariat bagian pengawasan bangunan penegak hukum pemerintah desa umum subbagian pengawasan tata ruang kota umum dan pengawasan tata lingkungan kepegawaian pada kode klasifikasi dasar jas joan doa era were ii pama pengawasan air minum perangkat daerah pengawasan pejabat publik rahasia dibatasi hanya memiliki dampak irbanwil pada penyimpangan pejabat publik untuk penentu \|yang mengganggu inspektoratpegawaian rahasia dibatasi hanya memiliki dampak irbanwil pada pengawasan pengadaan pns untuk penentu \|yang mengganggu inspektorat pengawasan penilaian dan disiplin pns kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak keanggotaan pns dalam parpol pengawasan, daerah dan sekretariat bagian penyimpangan pejabat pns penegak hukum pemerintah desa umum subbagian persengketaan pns umum dan kepegawaian pada masing masing perangkat daerah bidang keuangan rahasia dibatasi hanya memiliki dampak irbanwil pada pengawasan anggaran untuk penentu \|yang mengganggu inspektorat pengawasan akuntansi kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak pengawasan perbendaharaan pengawasan, daerah dan sekretariat bagian pengawasan pengelolaan kas daerah penegak hukum pemerintah desa umum subbagian pengawasan pendapatan umum dan kepegawaian pada masing masing perangkat daerahes(bupati demak ttd hm. natsir lampiraetentuan penggunaan prasarana dan sarana penyimpanan arsip dinamis biasa terbuka tidak ada pengguna yang tidak memerlukan back up secara teratur pengguna yang berasal tidak memerlukan persyaratan dan berasal dari prasarana dan untuk tujuan pemulihan (dari eksternal dan prasarana dan sarana prosedur khusus. eksternal dan sarana khusus. sistem dalam rangka internal yang khusus. internal yang menjamin autentisitas mempunyai hak akses. mempunyai hak arsip. akses. terbatas ada persyaratan dibatasi hanya tidak memerlukan ja. back up secara dibatasi hanya untuk la. autentikasi server, dan prosedur untuk penentu prasarana dan teratur untuk tujuan penentu kebijakan, dengan kebijakan, sarana khusus. pemulihan sistem pengawas internal dan memberikan cap pelaksana dalam rangka eksternal serta penegak langkah langkah terbatas pada kebijakan, menjamin autentisitas \|hukum. keamanan dengan fisik arsip. pengawas internal arsip, operating system dan eksternal serta khusus atau aplikasi khusus: penegak hukum. file file elektronik firewall dan sistem (termasuk database) sistem sertarahasia ada persyaratan\| dibatasi hanya\| diperlukan back up secara dibatasi hanya untuk ja. autentikasi server, dan prosedurluntuk penentu\|prasarana dan\| teratur untuk tujuan \|penentu kebijakan, rahasia dengan\|kebijakan, sarana khusus. pemulihan sistem pengawas internal dan \|(b. langkah langkah memberikan caplpengawas internal dalam rangka eksternal serta penegak keamanan dengan rahasia pada\|dan eksternal serta menjamin autentisitas \|hukum. operating system fisik arsip. penegak hukum. arsip, khusus atau aplikasi ehir1a:sangat rahasia ada persyaratan dibatasi hanya diperlukan back up secara dibatasi hanya untuk ja. autentikasi server, dan prosedur untuk penentu prasarana dan\| teratur untuk tujuan \|penentu kebijakan, sangat rahasia kebijakan, sarana khusus. pemulihan sistem pengawas internal dan \|b. langkah langkah dengan pengawas internal dalam rangka eksternal serta penegak keamanan dengan memberikan cap dan eksternal serta menjamin autentisitas (hukum. operating system sangat penegak hukum. arsip, khusus atau aplikasi rahasia pada khusus: fisik arsip.internal atau oleh bupati demak ttd hm. natsir lampiran iii peraturan bupati demak nomor tahun tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip lingkungan pemerintah kabupaten demak prosedur pengiriman arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip tingkat arsip konvensional arsip elektronik klasifikasi biasa terbuka tidak ada persyaratan prosedur khusus. tidak ada prosedur khusus. terbatas amplop terrahasia, elektronik atau emailsangatsangatsangat rahasia, elektronik atau email sangatbupati demak tta hm. natsir lampiran peraturan bupati kabupatenlasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis fasilitasi pemerintah kabupaten demak kode klasifikasi dasar polaastan\| sasa dena tas mario merreatan is. $t. umum . lambang meliputi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat bagian garuda eksternal dan dampak yang umum subbagian bendera kebangsaan internal yang mengganggu kinerja umum dan daerah provinsi kabupaten kota) mempunyai hak perangkat daerah kepegawaian bagian bandar umbul umbul akses dan pemerintah desakehormatan penghargaan khusus untuk non pns)bintang internal yang mengganggu kinerja umum dan satyalancana mempunyai hak perangkat daerah kepegawaian bagian akses dan pemerintah desa pada masing satvakarva nugraha penghargaan secara adat masing perangkat penghargaan lainnya kalpataru. unakarti. adipura dsb!hari raya besar biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat bagian nasional agustus, hari pahlawan, hari anak, hsn dsb) eksternal dan dampak yang umum subbagian internal yang mengganggu kinerja umum dan keagamaan mempunyai hak perangkat daerah kepegawaian bagian kode klasifikasi dasar tobadian\| semasa mas saito sedotan hari ulang tahun hut hari jadi propinsi kab kota) akses dan pemerintah desa\|capan meliputi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat bagian terimakasih eksternal dan dampak yang umum subbagian selamat internal yang mengganggu kinerja umum dan mohon diri mempunyai hak perangkat daerah kepegawaian bagian akses dan pemerintah desa pada masing bela sungkawa masing perangkat ucapan lainnyandanganjabatan pamongpraja dan pejabat lainnyakode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolah akses dan pemerintah desa pada masing masing perangkat bagian umum setda kabupaten demak, bagian protokol dan komunikasi pimpinan setda kabupaten demak urusan dalam biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat bagian gedung kantor, termasuk instalasi listrik, telepon, otomasi, air eksternal dan (dampak yang umum subbagian minum, hidrat, alarm, dan internet internal yang mengganggu kinerja umum dan mempunyai hak perangkat daerah kepegawaian bagian rumah dinas akses dan pemerintah desa pada masing akomodasi persinggahan (mess wisma hotel) masing perangkat rumah susun apartemen daerah, peminjaman sarana prasarana kantor (ruang, gedung, kendaraan, lcd, laptop dll) bagian umum setda pengurusan kendaraan dinas kabupaten demak, keamanan ketertiban kantor bagian protokol dan kebersihan kantor komunikasi pimpinan protokol upacara bendera dan tata tempat) serta kabupaten pemasangan gambar presiden wakil presiden il. audiensi penerimaan tamu kerjasama kerjasama barang dan jasa biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat bagian penawaran barang dan jasa) eksternal dan dampak yang umum subbagian barang barang bergerak dan barang tidak bergerak internal yang mengganggu kinerja umum dan mempunyai hak perangkat daerah kepegawaian bagian jasakode klasifikasi dasar nas dei age demak pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukan, lelangprakualifikasi rapat persiapan, hps, penjelasan internal yang mengganggu kinerja umum dan spk, kontrak amandemen addendum, teguran mempunyai hak perangkat daerah kepegawaian bagian surat perintah mulai kerjaan smk) akses dan pemerintah desa pada masing serah terima pekerjaan masing perangkat pemeriksaan pekerjaan daerah: perpanjangan waktu force major bagian umum setda denda kabupaten demak, sanggahan bagian pengadaan pemeliharaan barang jasa barang jasa pada setda kabupaten demak inventaris terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat bagian pendataan barang milik negara untuk penentu \|yang mengganggu umum subbagian pemeliharaan barang milik negara kebijakan, kinerja perangkat umum dan penghapusan barang milik negara pengawasan daerah dan kepegawaian bagian serta penegak pemerintah desa pada masing hukum masing perangkat daerah: bidang aset pada bakpao kabupaten demak kekayaan daerah terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat bagian barang barang tidak bergerak (tanah,perkebunan, pertanian, untuk penentu \|yang mengganggu umum subbagian hutan. tambak) kebijakan, kinerja perangkat umum dan barang barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen pengawasan daerah dan kepegawaian bagian bangunan bersejarah dll) serta penegak pemerintah desa pada masing tanaman hukum masing perangkat alat alat berat daerah: hewan bidang aset pada barang persediaan dalam gudang bakpao kabupaten alat pengangkut (darat, laut, udara) demak peralatan pabrik laboratorium peralatan kesehatan medis rumah sakit, balai pengobatan) perpustakaan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang perpustakaan pameran bahan perpustakaan eksternal dan dampak yang pada dinas pengolahan katalog, bibliografi) internal yang mengganggu kinerja perpustakaan dan sirkulasi layanan mempunyai hak perangkat daerah kearsipan kabupaten keanggotaan akses dan pemerintah desa demak kode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolahil. kemitraan, forum perpustakaan, kerjasama antar perpustakaan dokumentasi kearsipan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang kearsipan pada pola klasifikasi eksternal dan dampak yang dinas perpustakaan dan akuisisi arsip internal yang mengganggu kinerja kearsipan kabupaten penyusutan arsip mempunyai hak perangkat daerah demak akses dan pemerintah desa jadwal retensi arsip penilaian arsip pemindahan arsip sg. penyerahan arsip pemusnahan arsip pembinaan kearsipan pengawasan bimbingan kearsipan il. pemeliharaan, pelestarian konservasi arsip fumigasi dan termit control laminasi oo.kearsipan sistem kearsipan sistem jaringan kearsipan sandi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang informatika dan kode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolah telegram, tele, radio, isb untuk penentu \|yang mengganggu persandian pada dinas data elektronik kebijakan, kinerja perangkat komunikasi dan pengawasan daerah dan informasi kabupaten serta penegak pemerintah desa demak hukum perencanaan dan evaluasi meliputi rvhpn rencana biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang pembangunan jangka panjang nasional), prod rencana eksternal dan dampak yang pada bappeda dan pembangunan jangka panjang daerah), musrenbang, internal yang mengganggu kinerja litbang kabupaten musrebangpus antar kementerian, musrenbangnas, mempunyai hak perangkat daerah demak musrenbangdes akses dan pemerintah desa sekretariat bagian rpm rencana pembangunan jangka menengah nasional), umum bagian renstra rencana strategis rpm rencana pembangunan program dan jangka menengah daerah renstra bappeda keuangan pada program nasional perangkat daerah rkp rencana kerja pembangunan) rka kl rencana kerja anggaran kementerian lembaga) rkd rencana kerja pembanguan daerah) rencana kerja perangkat daerah kua kebijakan umum anggaran), kuda kebijakan umum biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang perubahan anggaran) dan pas penetapan plafon anggaran eksternal dan dampak yang pada bappeda dan sementara) internal yang mengganggu kinerja litbang kabupaten jawaban bupati atas pandangan fraksi mempunyai hak perangkat daerah demak nota keuangan akses dan pemerintah desa\| sekretariat bagian rkt rencana kerja tahunan) umum bagian rko rencana kerja operasional) program dan keuangan pada laporan perangkat daerah laporan berkala laki laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) ppd laporan pelaksanaan pemerintah daerah evaluasi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang litbang evaluasi rencana strategis eksternal dan dampak yang subbidang pelaporan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah internal yang mengganggu kinerja dan evaluasi pad evaluasi rencana kerja pemerintah daerah mempunyai hak perangkat daerah bappeda dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah akses dan pemerintah desa litbang kabupaten kabupaten kota sekretariat subbab evaluasi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kota program dan keuangan pada kode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolah aan perangkat daersubbagian susunan organisasi dan tata kerja internal yang mengganggu kinerja umum dan mempunyai hak perangkat daerah kepegawaian bagian tata tertib kantor, jam kerja, termasuk pengaturan hari dan jam akses dan pemerintah desa pada masing kerja pegawai masing perangkat organisasi badan non pemerintah daerah, organisasi badan internasional organisasi semi pemerintah bks aksi subbagian kelembagaan dan analis jabatan pada bagian organisasi setda kabupaten demak penatalaksanaan, tata naskah dinas, stempel dinas dan stempel biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat bagian jabatan, papan nama instansi pemerintah non pemerintah, alamat eksternal dan dampak yang umum subbab alamat kantor dan pejabat, ketentuan pakaian dinas dan atribut internal yang mengganggu kinerja umum dan mempunyai hak perangkat daerah kepegawaian tata hubungan kerja akses dan pemerintah desa bagian pada standart operasional prosedur subbagian pelayanan evaluasi dan pelaporan penatalaksanaan publik dan tata analisis jabatan dan pengukuran beban kerja laksana pada bagian pengukuran penilaian beban kerja jabatan struktural dan organisasi setda fungsional kabupaten demak uraian jabatan penelitian dan pengembangan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang litbang pada riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan eksternal dan dampak yang bappeda dan sampai dengan laporan akhir riset internal yang mengganggu kinerja litbang kabupatenpengembangan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang litbang pada arenosa kreativitas dan inovasi masyarakat) eksternal dan dampak yang bappeda dan internal yang mengganggu kinerja litbang kabupaten kode klasifikasi dasar tobadian\| semasa mas saito sedotan sinar sistem inovasi nasional)sida sistem inovasi daerah) meliputi cluster, kab kota, desa biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang litbang pada inovatif eksternal dan dampak yang bappeda dan inkubator teknologi dan bisnis internal yang mengganggu kinerja litbang kabupaten mempunyai hak perangkat daerah sekretariat bagian akses dan pemerintah desa umum subbab umum dan kepegawaian bagian pada pameran produk inovasi ristek biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang litbang pada btc bisnis teknologi center) eksternal dan \|dampak yang bappeda dan internal yang mengganggu kinerja litbang kabupaten kapten penerapan iptek) mempunyai hak perangkat daerah demak hki (fasilitasi hak kekayaan intelektual) akses dan pemerintah desa\| sekretariat bagian kajian strategis diskusi forum group discussion fgd) umum subbab umum dan seminar kepegawaian workshop bagian pada perangkat daerah rapat koordinasi rapat teknis biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang litbang pada lokakarya eksternal dan dampak yang bappeda dan diseminasi sosialisasi hasil penelitian internal ang mengganggu kinerja litbang kabupaten mempunyai hak perangkat daerah demak kerjasama penelitian akses dan pemerintah desa\| sekretariat bagian perekayasaan umum subbab balitbang jaringan penelitian dan pengambangan) umum dan kepegawaian publikasi ilmiah bagian pada jurnal ilmiah perangkat daerah konferensi rapat koordinasi gubernur, bupati walikota, biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat bagian komponen eselon lainnya termasuk pimpinan opd instansi eksternal dan dampak yang umum subbab lainnya diluar kemendagri internasional dalam negeri, internal yang mengganggu kinerja umum dan internasional luar negeri mempunyai hak perangkat daerah kepegawaian alkana aan damarintah nasa asian tii nada kode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolah mda kali lililoli dihiasi pasa perangkat daerah subbab tata usaha dan kepegawaian pada bagian umum setda kabupaten demak bagian protokol dan komunikasi pimpinan setda kabupaten demak perjalanan dinas surat perintah tugas spt), surat tugas biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat bagian dan spp, meliputi eksternal dan dampak yang umum subbab umum perjalanan presiden wakil presiden daerah internal yang mengganggu kinerja \|dan kepegawaian perjalanan menteri daerah mempunyai hak perangkat daerah bagian pada perjalanan pejabat tinggi pejabat eselon akses dan pemerintah desa\| perangkat daerah perjalanan pns, termasuk surat perintah tugas spt) dan suratii. kepegawaianiode klasifikasi dasar jas joan doa eramutasi meliputi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendidikan dan pengangkatan cons menjadi pegawai negeri sipil pns)pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil golongan i iii mempunyai hak perangkat daerah kabupaten demak akses dan pemerintah desa pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari rahasia dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengadaan, jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan untuk penentu \|yang mengganggu jabatan dan sistem menduduki jabatan, sumpah janji eselon i ivpengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian rahasia dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengadaan, sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki untuk penentu \|yang mengganggu jabatan dan sistem jabatan, sumpah janji.kenaikan gaji berkalakenaikan pangkat golongan i iv biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendidikan pemindahan pelimpahan berbantuan golongan i iv eksternal dan (dampak yang dan pelatihan lolos butuh mutasi pegawai dari instansi lain) internal yang menggangu kinerja mutasi dan mempunyai hak perangkat daerah dokumentasi, dan data sering dan penempatan kembali akses dan pemerintah desa bidang kepangkatan, kode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolah j . penunjukan tugas belajar dalam negeri, luar negeri, pembinaan dan tunjangan belajar. penempatan kembali. lain belajar) pemberhentian pada wajib militeredudukan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendidikan dan peninjauan masa kerjapenyesuaian pangkat gajighargaan ijazah pencantuman gelar)esejahteraan pegawai biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang kepangkatan, tunjangan struktural dan fungsional), kehormatan, dana eksternal dan dampak yang pembinaan dan kematian uang muka), tambahan penghasilan, tunjangan internal yang menggangu kinerja pemberhentian pada cacat mempunyai hak perangkat daerah bpp kabupaten demak dana aspen, akses bantuan kesehatan, bantuan pendidikan akses dan pemerintah desa perawatan kesehatan poliklinik, klinik konsultasi, perawatan dokter, obat obatan, keluarga berencana) perumahan pns dispensasi cuti meliputi: biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang kepangkatan, kode klasifikasi dasar jas osn doa era tahunan eksternal dan \|dampak yang pembinaan dan besar internal yang menggangu kinerja pemberhentian pada mempunyai hak perangkat daerah bpp kabupaten sakit akses dan pemerintah desa demak bersalin alasan penting sekretariat bagian luar tanggungan negara umum subbab umum dan kepegawaian bagian pada perangkat daerah penilaian biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang kepangkatan, penghargaan bintang satyalancana karya satya, kenaikan eksternal dan (dampak yang pembinaan dan pangkat anumerta, hadiah berupa kenaikan pangkat, pegawai internal yang menggangu kinerja pemberhentian pada teladan) mempunyai hak perangkat daerah bpp kabupaten demak akses dan pemerintah desa hukuman (ringan, sedang, berat)kebijakan dan \|pribadi demak penegak hukum sekretariat bagian umum subbab umum dan kepegawaian bagian pada perangkat daerah konduite dp3demak sekretariat bagian umum subbab umum dan kepegawaian bagian pada perangkat daerah ujian dinas tingkat dan iii biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang kepangkatan, kode klasifikasi dasar jas joan doa erapenilaian kinerja struktural dan fungsional)sekretariat bagian umum subbab umum dan kepegawaian bagian pada perangkat daerah rehabilitasitata usaha kepegawaian meliputi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pengadaan, formasibetting daftar urut kepegawaiankode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario surenregistrasi, sistem informasi kepegawaian nip nomor induk biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pengadaan, kepegawaian) karpet kartu pegawai) legitimasi tanda eksternal dan (dampak yang jabatan dan sistem pengenal), daftar keluarga, kartu baris kartu suami kartu internal yang menggangu kinerja informasi pada bpp istri)legitimasi tanda pengenal tanggal lahir, penggantian nama kewenangan mutasi kepegawaian pelimpahan wewenang, spespisekretariat bagian umum subbab umum dan kepegawaian bagian pada perangkat daerah pemberhentian meliputi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendidikan kode klasifikasi dasar tobadian\| semasa mas saito sedotan permintaan sendiri termasuk pengunduran diri eksternal dan \|dampak yang gdengan hak pensiun golongan pns golongan i iv, pensiun biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendidikan janda duda, pensiun yatim piatu uang muka pensiuarena meninggalalasan lain, diantaranya kuburan jasmantidak dengan hormatdemak kebijakan dan \|pribadi penegak hukum pembekalan pns yang akan purna tugas dan tali asihdidikan pegawai biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendidikan perencanaan program dan pelaporan diklat eksternal dan (dampak yang dan pelatihan pendidikan prajabatan internal yang menggangu kinerja mutasi dan tan mempunyai hak perangkat daerah dokumentasi pada cc. pendidikan dalam prajabatan diklat pim, diklat teknis, diklat akses dan pemerintah desa bpp kabupaten fungsional) demak kursus kursus, penataran, bimbingan teknis sekretariat bagian pengembangan pegawai tugas belajar, ijin belajar, tunjangan umum subbab belajar, bantuan pendidikan, penempatan kembali) umum dan kepegawaian metode kuliah, ceramah symposium, diskusi, kuliah bagian pada lapangan ol, widya wisata, kkn, kurikulum, karya tulis) perangkat daerah tenaga pengajar administrasi pendidikan fasilitas pendidikan sarana pendidikan keuangan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang anggaran nota keuangan untuk penentu \|yang mengganggu pada bakpao kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak apbn pengawasan daerah dan apbd sekretariat bagian umum subbab program dan kode klasifikasi dasar jas) joan doa era keuangan bagian pada perangkat daerah anggaran terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang anggaran keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan untuk penentu \|yang mengganggu pada bakpao opd ppid, keputusan bupati tentang penunjukan pemimpin, kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak dpa dpp deal opd ppid dokumen pelaksanaan pengawasan daerah dan sekretariat bagian anggaran dokumen pelaksanaan perubahan anggaran serta penegak pemerintah desa umum subbab anggaran kas hukum program dan surat penyediaan dana spd) keuangan bagian pada perangkat daerah akuntansi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang akuntansi pada laporan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd untuk penentu \|yang mengganggu bakpao kabupaten kebijakan, kinerja perangkat pengawasan daerah dan serta penegak pemerintah desa hukum perbendaharaan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang perbendaharaan surat perintah pencairan dana sp2d) untuk penentu \|yang mengganggu dan akuntansi pada surat penolakan penerbitan sp2d kebijakan, kinerja perangkat bakpao kabupaten daftar penguji sp2d pengawasan daerah serta penegak hukum pembinaan perbendaharaan yaitu biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang anggaran bintik bintik kursus yang berkaitan dengan keuangan eksternal dan (dampak yang pada bakpao internal yang menggangu kinerja kabupaten demak mempunyai hak perangkat daerah sekretariat bagian akses umum subbab program dan keuangan bagian pada perangkat daerah pengelolaan kas daerah terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang laporan pemotongan iwp, perum, pph dari gaji untuk penentu \|yang mengganggu perbendaharaan dan kebijakan, kinerja perangkat akuntansi pada laporan rekapitulasi penerimaan daerah pengawasan daerah bakpao kabupaten daftar pemotongan dan penyetoran pajak ppn pph) dari serta penegak demak kode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario suren cv, pt, atau instansi hukum sekretariat bagian surat tanda setoran sts) umum subbab laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah program dan rekonsiliasi meliputi surat rekonsiliasi penerimaan, laporan keuangan bagian rekonsiliasi rank pada perangkat daerah laporan mutasi penempatan deposito terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang surat perintah transfer uang satu) untuk penentu \|yang mengganggu perbendaharaan dan kebijakan, kinerja perangkat akuntansi pada pengawasan daerah dan bakpao kabupaten serta penegak pemerintah desa demak hukum sekretariat bagian umum subbab program dan keuangan bagian pada perangkat daerah evaluasi dan pengendalian meliputi tuntutan ganti rugi, tuntutan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang anggaran perbendaharaan, evaluasi dan perubahan dan pertanggungjawaban untuk penentu \|yang mengganggu pada bakpao apbd kabupaten kota kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak pengawasan daerah dan sekretariat bagian serta penegak pemerintah desa hukum umum subbab program dan keuangan bagian pada perangkat daerah pendapatan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendapatan perimbangan keuangan eksternal dan (dampak yang pada bakpao bagi hasil pajak internal yang menggangu kinerja kabupaten demak pajak bumi bangunan pbb) sekretariat bagian bea perolehan hak atas tanah bangunan bpt) umum subbab pajak penghasilan orang pribadi pph program dan bagi hasil bukan pajak keuangan bagian sumber daya alam migas pada perangkat subsidi daerahkode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolah sik retribusi bidang kesehatan, bidang seni budaya dan pariwisata, biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendapatan bidang perekonomian, perindustrian, dan perdagangan termasuk eksternal dan (dampak yang pada bakpao pasar internal yang menggangu kinerja kabupaten demak retribusi bidang pertanian, dan peternakan (termasuk pemotongan mempunyai hak perangkat daerah sekretariat bagian hewan) akses dan pemerintah desa umum subbab retribusi bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan program dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, keuangan bagian parkir, dll). pada perangkat daerah retribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendapatan lelang hasil hutan, flora fauna, dll eksternal dan (dampak yang pada bakpao retribusi bidang perikanan dan kelautan internal yang menggangu kinerja kabupaten demak retribusi bidang pertambangan pelampung hak perangkat daerah sekretariat bagian retribusi pemanfaatan air permukaan dan metrologi akses umum subbab retribusi bidang lainnya (termasuk sampah) program dan keuangan bagian pada perangkat daerah bea meliputi balik nama kendaraan bermotor, balik nama biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendapatan, kendaraan diatas air, eksternal dan (dampak yang bidang aset daerah internal yang menggangu kinerja pada bakpao cukai, pungutan mempunyai hak perangkat daerah kabupaten demak retribusi akses dan pemerintah desa bunga deposito sekretariat bagian bunga tabungan umum subbab program dan penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan keuangan bagian daerah tp tgr) pada perangkat sumbangan pihak ketiga dealer, kayu daerah bantuan meliputi bantuan presiden, menteri, gubernur, bupati, biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pendapatan paddinamis adalahkode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolah lainnya eksternal dan (dampak yang bakpao kabupaten internal yang menggangu kinerja demak mempunyai hak perangkat daerah akses dan pemerintah desa pendapatan lainnya meliputi: terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pendapatan, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan untuk penentu \|yang mengganggu bidang aset daerah pada pelepasan hak atas tanah kebijakan, kinerja perangkat bakpao kabupaten penjualan rumah jabatan rumah dinas pengawasan daerah dan demak serta penegak pemerintah desa penjualan kendaraan dinas roda hukumbupati demak ttd hm. natsir klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis substantif pemerintah kabupaten demak kode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolah ls. ie pemerintahan pemerintah kabupaten kota biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bagian pemerintahan monografi eksternal dan dampak yang setda kabupaten demak internal yang mengganggu kinerja mempunyai hak perangkat daerah akses dan pemerintah desa kebijakan pemerintah kabupaten kota terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bagian pemerintahan kode klasifikasi dasar jenis arsip laporan kinerja pertanggung jawaban bupati walikota kpj) untuk penentu \|yang mengganggu setda kabupaten demak kebijakan, kinerja perangkat koordinasi pengawasan daerah dan organisasi perangkat daerah serta penegak pemerintah desa instansi vertikal hukum kerjasama antar provinsi daerah, dan luar negeri sister city) bupati walikota meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, wakil bupati walikota meliputi pencalonan, pengangkatotonomntukubahan bataskarmasalahan batas wilayah terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bagian pemerintahan kode klasifikasi dasar tobadian\| semasa mas saito sedotindahan ibukota kabupaten kotamadyarian dan penggantian nama kota, daerah, jalnyerahan urusrintahan wilayah kecamatan, meliputi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bagian pemerintahan eksternal dan dampak vang setda kabupaten demak kode klasifikasi dasar nit pengolah pembentukan kecamatan internal yang mengganggu kinerja pembentukan kecamatan mempunyai hak perangkat daerah pemekaran kecamatan akses dan pemerintah desa perluasan perubahan batas wilayah kecamatan pemindahan ibukota kecamatan pemerintahan desa kelurahan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang pamong desa (meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, untuk penentu \|yang mengganggu pemerintah dan kepala desa, kelurahan meliputi pencalonan, pemilihan, kebijakan, kinerja perangkat administrasi desa pada pengawasan daerah dan dinpermades p2kb biaya pemilihan kepala desa serta penegak pemerintah desa kabupaten demak lembaga musyawarah daerah, meliputi pembentukan, hukumdan belanja desa kelurahan apb des kel) terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang rutin (termasuk penghasilan pamong desa) untuk penentu \|yang mengganggu pemerintah dan pmb kebijakan, kinerja perangkat administrasi desa pada minang nan pengawasan daerah dan dinpermades p2kb anggaran belanja tambahan serta penegak pemerintah desa kabupaten demak pendapatan desa hukum urusan desa terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat untuk penentu ang mengganggu pemeran tah dan kebijakan, kinerja perangkat administrasi desa pada penerimaan yang berasal dari pemerintah propinsi pengawasan daerah dan dinpermades p2kb penerimaan yang berasal dari pemerintah kabupaten kota serta penegak pemerintah desa kabupaten demak penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang hukumhasil dari gotong royong masyarakat kekayaan desa bond desa, tanah bengkok, tanah titisan, tanah biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang pengangguran, tanah desa lainnya, jalan desa, bangunan desa, eksternal dan dampak yang pemerintah dan kekayaan desa.kode klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersan pop pporeirveaamtntaman akses dan pemerintah desa\| kabupaten demak lembaga lembaga tingkat desa rembug desa, badan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang permusyawaratan desa, lkd dlldan akses dan pemerintah desa\| kabupaten demakkewilayahan meliputi pemekaran wilayah desa kelurahan, biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bagian pemerintahan pembentukan desa kelurahan, perubahan batas wilayah eksternal dan dampak yang setda kabupaten perluasan desa kewilayahan, perubahan nama nama desa internal yang mengganggu kinerja demak kelurahan, permasalahan batas desa, penyatuan desa kelurahan mempunyai hak perangkat daerah akses dan pemerintah desa\| sekretariat, bidang pemerintah dan administrasi desa pada dinpermades p2kb kabupaten demak pembangunan desa meliputi, biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang pembinaan usaha gotong royong, swadaya gotong royong, eksternal dan dampak yang pengembangan usaha lembaga sosial desa lsd latihan kerja masyarakat, internal yang mengganggu kinerja ekonomi dan kawasan penyuluhan, kelembagaan desa mempunyai hak perangkat daerah pedesaan pada perekonomian desa, produksi desa, keuangan desa, koperasi akses dan pemerintah desa\| dinpermades p2kb desa, penataan bantuan pembangunan desa, alokasi bantuan kabupaten demak pembangunan desa, pelaksanaan bantuan pembangunan desa prasarana desa, pembinaan bimbingan teknis, pemukiman kembali penduduk, masyarakat pra desa, pemugaran perumahan dan lingkungan desa pengembangan desa tingkat perkembangan desa, unit daerah kerja pembangunan dkp), tata desa, perlombaan desa koordinasi sektor khusus k), rapat koordinasi horizontal rkh), terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang tim koordinasi pusat, kerjasama untuk penentu \|yang mengganggu pemerintah dan kebijakan, kinerja perangkat administrasi desa pada pengawasan daerah dan dinpermades p2kb kode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario suren san rwdprd kabupaten kota terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bagian persidangan dan keanggotaanpencalonan pengawasan daerah dan kabupaten demak pengangkatan dan pengambilan sumpah serta penegak pemerintah desa pelanggaran hukum pemberhentian antar waktu terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bagian persidangan dan meninggal duniamengundurkan diri pengawasan daerah dan kabupaten demak diberhentikan serta penegak pemerintah desa hukum alat kelengkapan dewan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bagian persidangan dan pimpinan untuk penentu \|yang mengganggu perundang undangan badan musyawarah kebijakan, kinerja perangkat pada sekretariat dprd pengawasan daerah dan kabupaten demak komisi serta penegak pemerintah desa badan legislasi daerah hukum badan anggaran badan kehormatan alat kelengkapan lain pansus) persidangan rapat rapat, rapat paripurna, rapat paripurna terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bagian persidangan dan istimewa, rapat pimpinan dprd, rapat badan musyawarah, untuk penentu \|yang mengganggu perundang undangan rapat badan anggaran, rapat badan legislasi, rapat badan kebijakan, kinerja perangkat pada sekretariat dprd kehormatan, rapat pansus, rapat komisi, rapat gabungan pengawasan daerah dan kabupaten demak komisi, rapat konsultasi, rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta penegak pemerintah desa rapat dengar pendapat umum, rapat pemandangan umum, hukum rapat fraksi fraksi (tata tertib dan kode etik kode klasifikasi dasar mohmatiman\| samaran wacana pengisian peso reses peninjauan kunjungan lapangan, kunjungan kerja studi banding konsultasi kesejahteraan meliputi keuangan dan penghargaan hak sekretaris dpr kabupaten hukum kewenangan pusattap mpr konvensi perdata tanah, rumah, utang piutang, gadai, hipotek, notaris pidana tindak pidana umum, tindak pidana khusus perundangan tingkat provinsi meliputi perda, dephub perlu biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bagian hukum pada ingus eksternal dan dampak yang setda kabupaten perundangan tingkat kabupaten kota meliputi perda, kep bup internal yang mengganggu kinerja demak perlu nbsp mempunyai hak perangkat daerah jdi hukum pada perundangan tingkat desa meliputi peraturan desa akses dan pemerintah desa bagian hukum setda kabupaten demak perundangan tingkat desa meliputi keputusan kepala desa rahasia pengguna dari memiliki dampak bagian hukum pada eksternal dan yang mengganggu setda kabupaten demak internal yang kinerja perangkat mempunyai hak daerah dan akses pemerintah desa peradilan tata usaha negara pengadilan tata usaha negara rahasia pengguna dari memiliki dampak bagian hukum pada tingkat pertama, pengadilan tinggi tata usaha negara, mahkamah eksternal dan yang mengganggu setda kabupaten demak tata usaha negara agung internal yang kinerja perangkat mempunyai hak daerah dan akses pemerintah desa peradilan umum pengadilan negeri tingkat pertama, kewenangan pusat pengadilan tinggi, mahkamah agung kode klasifikasi dasar jas joan doa era peradilan agama islam pengadilan agama islam tingkat pertama, pengadilan tinggi agama islam, mahkamah agama islam agung peradilan militer mahkamah militer tingkat pertama, mahkamah militer tinggi, mahkamah militerkewenangan pusat banding kasasi werden verzet peninjauan kembali grasi, amnesti, abolisi eksekusi pembinaan hukum pembinaan kesadaran hukum kadarkum) kajian hukum peraturan perundang undangan dokumentasi dan informasi hukum bantuan hukum, meliputi lbhwenangan pusat kejaksaan penuntut umum penuntut khusus hukum adat politik terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, seksi pembinaan dan pemahaman ideologi negara untuk penentu \|yang mengganggu kesatuan bangsa dan kesatuan bangsa kebijakan, kinerja perangkat politik pada kantor pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri termasuk laporannya pengawasan daerah dan kesbangpolinmas kode klasifikasi dasar jasa) keadaan politik luar negeri serta penegak pemerintah desa kabupaten demak evaluasi dan pengawasan pembinaan ipoleksosbudhankam hukum orde baru orde reformasi kepartaian terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, seksi partai politik untuk penentu \|yang mengganggu hubungan antar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol kebijakan, kinerja perangkat lembaga pada kantor program kerja, data kegiatan parpol pengawasan daerah dan kesbangpolinmas pembinaan parpol serta penegak pemerintah desa kabupaten demode klasifikasi dasar jasa) era pemilu (pemilihan umum), pilkada (pemilihan kepala terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, seksi pencalonan, pemilihan bupati walikota untuk penentu \|yang mengganggu kesatuan bangsa dan nomor urut tanda gambar kebijakan, kinerja perangkat politik pada kantor kampanye pengawasan daerah dan kesbangpolinmas dana kampanye serta penegak pemerintah desa kabupaten demak petugas pemilu kpu kabupaten, ppk panitia pemilihan hukum pemilih daftar pemilih pemutakhiran data, bahan dps terkait dp4 data penduduk pemilih potensial pemilu dari kependudukan, dps daftar pemilih sementara disp daftar pemilih sementara hasil perbaikan dpt daftar pemilih tetap sarana tps, kendaraan, surat suara, kotak suara, logistikpengawasan pemilu pilkada terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, seksidemdemakdemak. peraturan bupati ini dimaksudkan untuk: mendorong perangkat daerah agar membebaskan arsip dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifbupati ini bertujuan untuk: menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis lingkungan pemerintah kabupaten demakkode klasifikasi dasar jas joan doa era pemantauan untuk penentu \|yang mengganggu kesatuan bangsa dan pelanggaran kebijakan, kinerja perangkat politik pada kantor sengketa pengawasan daerah dan kesbangpolinmas bawaslu kabupaten serta penegak pemerintah desa kabupaten demak ppl petugas pengawas lapangan hukum keamanan dan ketertiban umum biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang eksternal dan dampak yang ketentraman dan internal yang mengganggu kinerja ketertiban umum pada mempunyai hak perangkat daerah kantor satpol akses dan pemerintah desa\| kabupaten demak keamanan dan ketertiban umum terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang kebijakan pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan untuk penentu \|yang mengganggu ketentraman dan kebijakan, kinerja perangkat ketertiban umum pembinaan dan pengaturan mengenai larangan pengawasan daerah dan bidang penegakan pencegahan dan penanggulangan gangguan ancaman keamanan serta penegak pemerintah desa produk hukum daerah program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan hukum pada kantor satpol kabupaten demak laporan dari instansi yang berwenang pengamanan sidang tamu negara) pengawalan pejabat koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum trantibum pengawasan trantibum terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang penegakan pelaksanaan perda untuk penentu \|yang mengganggu ketentraman dan pembinaan penyuluhan pelanggaran perda kebijakan, kinerja perangkat ketertiban umum patroli wilayah pengawasan daerah dan bidang penegakan laporan kunjungan vip, vip, tamu asing serta penegak pemerintah desa produk hukum daerah pengamanan hukum pada kantor satpol pengawalan kabupaten demak pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pertahanan kewenangan pusatkewenangan pusat kode klasifikasi dasar jas joan doa era latihan militer wajib militer operasi militer kekaryaan abri pejabat sipil dari abri diklasifikasikan disfungsi kemanunggalan tni dengan rakyat keamanan kewenangan polri kepolisian senjata api tajam hura hura demonstrasi bahan peledak perjudian surat surat kaleng pengaduan masyarakat himbauan atau larangan polisi pamong praja terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang untuk penentu \|yang mengganggu ketentraman dan kebijakan, kinerja perangkat ketertiban umum pengawasan daerah dan bidang penegakan serta penegak pemerintah desa produk hukum daerah hukum pada kantor satpol kabupaten demak perlindungan masyarakat terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang kebijaksanaan pemerintah mengenai pembentukan mail dan untuk penentu \|yang mengganggu perlindungan pengangkatan pemberhentian anggota hansip kebijakan, kinerja perangkat masyarakat dan pengerahan dan pengendalian hansip pengawasan daerah dan pemadam kebakaran kegiatan pelaksanaan matrik hansip dan mena serta penegak pemerintah desa pada kantor satpol pembinaan anggota hansip lintas hukum kabupaten demak penghargaan anggota hansip seksi perlindungan masyarakat pada kantor kesbangpolinmas kabupaten demak hansip lintas lanjut usia terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang data matrik hansip dan mena untuk penentu \|yang mengganggu perlindungan pendidikan latihan hansip dan mena kebijakan, kinerja perangkat masyarakat dan latihan ketrampilan pam swakarsa pengawasan daerah dan pemadam kebakaran orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh masyarakat serta penegak pemerintah desa pada kantor satpol hukum kabupaten demak orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh seksi perlindungan pemberian tali asih bagi anggota masyarakat pada pembinaan dan diklat kantor pengangkatan pemberhentian anggota lintas kesbangpolinmas kode klasifikasi dasar jasa) masa jan nan pendidikan latihan lintas kabupaten demakanggota lintas kejahatan kewenangan polri makar pemberontakan terorisme pembunuhan penganiayaan, pencurian perampasan subversi penyelundupan narkotika penipuan dan pemalsuan uang ijazah kejahatan pemalsuan lainnya sekretariat, bidang pelaporan untuk penentu \|yang mengganggu pemberdayaan penanganan korban kebijakan, kinerja perangkat perempuan dan kenakalan pengawasan daerah dan perlindungan anak pada kenakalan remaja pelajar, razia, penyuluhan serta penegak pemerintah desa dinas p2pa kabupaten perselingkuhan hukum bencana terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang pelatihan, posko bencana untuk penentu \|yang mengganggu kedaruratan dan surat keputusan kebijakan, kinerja perangkat logistik, bidang berita acara, mou pemerintah pusat bnpb pengawasan daerah dan pencegahan dan gunung berapi gempa tsunami serta penegak pemerintah desa kesiapsiagaan pada banjir tanah longsor, angin topan, kebakaran hukum bpbd kabupaten pemadam kebakaran demak kekeringan bidang perlindungan posko bencana masyarakat dan koordinasi unsur pengarah penanggulangan bencana pemadam kebakaran kode klasifikasi dasar jas joan doa era wan kabupaten demak kecelakaan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang kedaruratan dan latihan sar untuk penentu \|yang mengganggu logistik pada bpbd latihan ketrampilan penyelamatan air dan menyelam kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak pengawasan, daerah dan pelatihan managemen bagi pejabat penegak hukum pemerintah desa bidang kedaruratan dan investigasi penyelidikan kepekaan untuk penentu \|yang mengganggu logistik pada bpbd asuransi kecelakaan kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak pengawasan, daerah dan penegak hukum pemerintah desa pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat bidang perencanaan untuk penentu \|yang mengganggu rehabilitasi dan perencanaan teknis kebijakan, kinerja perangkat rekonstruksi pada bpbd rekomendasi pengawasan, daerah dan kabupaten demak bantuan bencana penegak hukum pemerintah dessekretariat pada bpbd instansi pemerintah pusat eksternal dan dampak yang kabupaten demak instansi pemerintah daerah internal yang mengganggu kinerja lembaga internasional mempunyai hak perangkat daerah lembaga non pemerintah nasional akses dan pemerintah desa kesejahteraan rakyat biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat dan kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat eksternal dan dampak yang bidang pada dinas internal yang mengganggu kinerja sosial, pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai hak perangkat daerah perempuan dan anak asuh akses dan pemerintah desa perlindungan anak orang tua asuh kabupaten demak kdrt kekerasan dalam rumah tangga) subbagian kesejahteraan sosial kode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario suren dan subbagian kesejahteraan masyarakat pada bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten demak pembangunan desa kelurahan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang pembinaan usaha gotong royong swadaya gotong royong, untuk penentu \|yang mengganggu pada pungutan kebijakan, kinerja perangkat dinpermasdes lembaga sosial desa lsd): pembinaan, klasifikasi, proyek, pengawasan, daerah dan p2kb kabupaten musyawarah penegak hukum pemerintah desa subbagian latihan kerja masyarakat kader masyarakat, kuliah kerja nyata kesejahteraan pembinaan kesejahteraan keluarga pkk) program, pembinaan masyarakat pada penyuluhan publikasi, peragaan, sosio drama, siaran pedesaan, bagian kesejahteraan kelembagaan desa kelompok tani, rukun tani, subak, dharma tirta rakyat pada setda bulan bhakti gotong royong masyarakat bbcom kabupaten demak perekonomian desa terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang produksi desa pengolahan, pemasaran untuk penentu \|yang mengganggu pemerintahan dan pembiayaan pembangunan desa inventarisasi data, petunjuk kebijakan, kinerja perangkat administrasi desa pembinaan pelaksanaan, pelaksanaan dan perkembangan pengawasan, daerah dan bidang pembangunan, bantuan simulasi, perkreditan desa, pelaporan penegak hukum pemerintah desa pengembangan usaha program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan ekonomi dan ppm mp) kawasan perdesaan pada dinpermades koperasi desa badan usaha unit desa bud, koperasi usaha pikir kahiinaten unit desa kud) subbagian penataan bantuan pembangunan desa jumlah desa yang diberi kesejahteraan alokasi bantuan pembangunan desa pusat, daerah masyarakat pada pelaksanaan bantuan pembangunan desa bantuan langsung, bagian kesejahteraan rakyat pada setda kabupaten demak sarana dan prasarana desa terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang prasarana desa pembinaan, bimbingan teknis untuk penentu \|yang mengganggu pemerintahan dan pemukiman kembali penduduk lokasi, diskusi, pelaksanaan kebijakan, kinerja perangkat administrasi desa pengawasan, daerah dan bidang masyarakat pradesh pembinaan, penyuluhan penegak hukum pemerintah desa pengembangan usaha pemugaran perumahan dan lingkungan desa rumah sakit, ekonomi dan teknologi tepat guna ttg) kawasan perdesaan pada dinpermades dan kabupaten demak subbagian kode klasifikasi dasar jasa) ame tera kesejahteraan masyarakat pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak pengembangan desa terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang tingkat perkembangan desa jumlah desa, pemekaran desa, untuk penentu \|yang mengganggu pemerintahan dan unit daerah kerja pembangunan dkp), musrenbag kecamatan kebijakan, kinerja perangkat administrasi desa tata desa profil desa dan kelurahan inventarisasi, penyuluhan pengawasan, daerah dan bidang pengembangan perlombaan desa pedoman, penilaian, kejuaraan, piagam penegak hukum pemerintah desa usaha ekonomi dan kawasan perdesaan pada dinpermades p2kb kabupaten demak koordinasi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang sektor khusus untuk penentu \|yang mengganggu pemerintahan dan rapat koordinasi horisontal kebijakan, kinerja perangkat administrasi desa team koordinasi pusat tkp) pengawasan, daerah dan pada dinpermades kerjasama luar negeri perguruan tinggi penegak hukum pemerintah desa dan kabupaten kementerian lembaga pemerintah demak lembaga lainnya subbagian kesejahteraan masyarakat pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak bantuan langsung masyarakat bantuan langsung tunai blt, terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang jaminan kesehatan masyarakat (perawatan, persalinan, pengobatan untuk penentu \|yang mengganggu perlindungan dan jaminan pendidikan kebijakan, kinerja perangkat jaminan sosial pada pengawasan, daerah dan dinsosp2pa penegak hukum pemerintah desa kabupaten demak subbagian kesejahteraan sosial, subbagian kesejahteraan masyarakat pada bagian kesejahteraan rakyat setda kadipaten demak pendidikpendidikan eksternal dan dampak yang pada mendikbud pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalis internal yang mengganggu kinerja kabupaten demak pendidikan kemasyarakatan, pkb dll) mempunyai hak perangkat daerah subbagian akses dan pemerintah desa kesejahteraan kode klasifikasi dasar jasa) ame tera masyarakat pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak sarana pendidikan (termasuk akreditasi) biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang pada pra sekolah paud pendidikan anak usia dini playground, taman eksternal dan dampak yang mendikbud kabupaten kanak kanak tk) internal yang mengganggu kinerja demak sekolah dasar mempunyai hak perangkat daerah sekolah menengah akses dan pemerintah desa sekolah kejuruan perguruan tinggiteladan, pertukaran pelajar) sekolah pendidikan luar biasa pendidikan non formal taman baca masyarakat pendidikan luar sekolah pemberantasan buta huruf administrasi sekolahan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang pada persyaratan masuk sekolah, testing, ujian pendaftaran, aspek eksternal dan dampak yang mendikbud kabupaten internal yang mengganggu kinerja demak tahun pelajaran mempunyai hak perangkat daerah hari libur akses dan pemerintah desa penyusunan rkt, ras ppdb penerimaan peserta didik baru surat keterangan pengganti ijazah surat keterangan kesalahan penulisan ijazah uang sekolah diantaranya spp, spi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang bea siswa dan penghargaan siswa berprestasi untuk penentu \|yang mengganggu pada mendikbud ijazah, sertifikat kebijakan, kinerja perangkat kabupaten demak kurikulum pengawasan, daerah dan subbagian karya tulis, karya ilmiah, jurnal penegak hukum pemerintah desa kesejahteraan ujian masyarakat pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak metode belajar biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang pada kuliah eksternal dan dampak yang mendikbud kabupaten ceramah, simposium, seminar internal yang mengganggu kinerja demak diskusi mempunyai hak perangkat daerah kuliah lapangan, kkn kuliah kerja nyata), magang praktek pkl akses dan pemerintah desa kode klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersan aan tutor, pamong belajar, tenaga pengajar guru, dosen, dekan, terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang rektor, guru dosen teladan, guru dosen berprestasi untuk penentu \|yang mengganggu pembinaan guru dan kebijakan, kinerja perangkat tenaga kependidikan pertukaran guru dosen luar negeri pengawasan, daerah dan pada mendikbud sertifikasi guru penegak hukum pemerintah desa kabupaten demak bimbingan teknis pelatihan bagi guru tk,sd,smp) seleksi kepala sekolah diklat kepala sekolah hakase tk, sd, smp) ptk berprestasi pendidikan dan tenaga kependidikan sarana pendidikan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang pada bangunan pendidikan gedung sekolah, kampus, pusat kegiatan, eksternal dan dampak yang mendikbud kabupaten buku internal yang mengganggu kinerja demak perlengkapan sekolah mempunyai hak perangkat daerah sistem informasi pendidikan akses dan pemerintah desa pengembangan teknologi informasi komunikasi pendidikan keolahragaan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang pembinaan keolahragaan olah raga prestasi pon, sea games, untuk penentu \|yang mengganggu pembinaan olahraga sarana prasarana keolahragaan peralatan olah raga, kebijakan, kinerja perangkat pada dispora kemitraan olah raga pengawasan, daerah dan kabupaten demak pesta olah raga meliputi persen pekan olah raga dan seni), penegak hukum pemerintah desa subbagian hobby kesejahteraan masyarakat pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak kepemudaan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang pertukaran pemuda untuk penentu \|yang mengganggu kepemudaan dan paskibraka kebijakan, kinerja perangkat kepramukaan pada sarana prasarana kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja pengawasan, daerah dan dispora kabupaten kemitraan pemuda penegak hukum pemerintah desa demak karang taruna subbagian kepramukaan kepanduan kesejahteraan masyarakat pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak kebudayakebudayaan eksternal dan dampak yang pembinaan pembinaan bidang kebudayaan internal yang mengganggu kinerja kebudayaan pada kesenian mempunyai hak perangkat daerah mendikbud cabang kesenian seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni akses dan pemerintah desa kabupaten demak kode klasifikasi dasar jas joan doa era sarana gedung kesenian, padepokan, lembaga adat, kegiatan subbagian bina kepurbakalaan mental spritual pada museum bagian kesejahteraan peninggalan kuno candi, termasuk pemugaran, benda rakyat setda kabupaten demak sejarah dan nilai tradisional bahasa usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan festival, pentas seni cagar budaya tempat ibadah masjid, gereja, vihara dll) tempat pemerintahan istana, kerajaan dll) makam tokoh agama, tokoh pemerintahan dll penuh kepercayaan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang untuk penentu \|yang mengganggu pembinaan kebijakan, kinerja perangkat kebudayaan pada pengawasan, daerah dan mendikbud penegak hukum pemerintah desa kabupaten demak subbagian bina mental spritual pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak kesehatan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan untuk penentu \|yang mengganggu pada dinas pembinaan kesehatan kebijakan, kinerja perangkat kesehatan kabupaten pengawasan, daerah dan sekretariat, bidang penegak hukum pemerintah desa pada rsud kabupaten demak jiwa terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pelayanan perawatan untuk penentu \|yang mengganggu dan sumber daya obat obatan kebijakan, kinerja perangkat kesehatan pada pengadaan pengawasan, daerah dan dinkes kabupaten penyimpanan obat penegak hukum pemerintah desa demak pengawasan obat bidang pelayanan obat terlarang pada rsud sunan kelamin, hiv, aids, ims kalijaga demak pelayanan medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan subbagian igd kesejahteraan sosial ibs pada bagian icu kesejahteraan rakyat kode klasifikasi dasar alas joan bonita era farmasi demak. laboratorium patologi anatomi, forensik bank darah rumah sakit terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pelayanan sanitasi rumah sakit untuk penentu \|yang mengganggu dan sumber daya css laundry kebijakan, kinerja perangkat kesehatan pada kasus hukum rumah sakit pengawasan, daerah dan dinkes kabupaten tenaga medis penegak hukum pemerintah desa demak perencanaan tenaga medis bidang pelayanan perijinan untuk tenaga medis pada rsud sunan standarisasi alat kesehatan kalijaga demak penyimpanan alat kesehatan subbagian distribusi alat kesehatan kesejahteraan sosial ipar instalasi pengolahan limbah) pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak rekam medik rahasia dibatasi hanya memiliki dampak bidang pemasaran untuk penentu \|yang mengganggu dan rekam medis kebijakan, kinerja perangkat pada rsud sunan pengawasan, daerah dan kalijaga kabupaten penegak hukum pemerintah desa demak subbagian kesejahteraan sosial pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak gigi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pelayanan mata eksternal dan dampak yang dan kesehatan kesehatan ibu dan anak internal yang mengganggu kinerja masyarakat, bidang psb jaminan pengamanan sosial bidang kesehatan) mempunyai hak perangkat daerah pencegahan dan jamkesmas akses dan pemerintah desa pengendalian jamkesda penyakit menular jampersal (p2pm) pada dinas bpjs bagian tata usaha, jaminan lainnya bidang pelayanan, pemeriksaan obat bidang pemasaran distribusi obat dan rekam medis obat generik pada rsud sunan t.b.c kalijaga kabupaten kusta bidang perlindungan frambusia dan jaminan sosial menjami.menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan, dan mewujudkan terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai lingkungan pemerintah kabupaten demakdankabupaten demakkabupaten demak sebagai berikut: arsip dinamis yang tercipta lingkungan pemerintah kabupaten demak diklasifikasikan menjadi informasi biasa terbuka, terbatas dan rahasia,huruf kode klasifikasi dasar jasa) ame tera kolera pada dinas p2pa sars, dan jenis penyakit lainnya kabupaten demak pemberantasan penyakit menular sumber binatang subbagian malaria kesejahteraan sosial dengue hemorrhage fever demam berdarah, dhf) pada bagian malaria kesejahteraan rakyat setda kabupaten serangga demak rabies biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pencegahan antraks eksternal dan dampak yang dan pengendalian leptospirosis internal yang mengganggu kinerja penyakit menular chikungunya mempunyai hak perangkat daerah p2pm) pada dinas penyakit lainnya akses dan pemerintah desa kesehatan kabupaten pemberantasan dan pencegahan penyakit menular sumber binatang demak pektoris bidang pelayanan ima irama mastcmik akut) pada rsud sunan hipertensi kalijaga kabupaten stroke demak diabetes melitus dm) subbagian pemberantasan dan pencegahan penyakit ca. serviks kesejahteraan sosial pemberantasan dan pencegahan penyakit ca. mammal pada bagian pemberantasan dan pencegahan penyakit ca. hear kesejahteraan rakyat pemberantasan dan pencegahan penyakit ca. paru, dan penyakit setda kabupaten demak. epidemiology dan karantina etika) terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pencegahan imunisasi untuk penentu \|yang mengganggu dan pengendalian surveilans kebijakan, kinerja perangkat penyakit menular pestisida pengawasan, daerah dan p2pm) pada dinas pencemaran udara penegak hukum pemerintah desa kesehatan kabupaten jamban keluarga mahal kesehatan institusi bagian tata usaha, higiene sanitasi bidang pelayanan, tempat tempat pembuatan dan penjualan makanan, minuman bidang pemasaran sarana air minum dan rekam medis, pestisida, insektisida bidang keperawatan pencemaran pada rsud sunan jamban keluarga, sanitasi rumah tangga kalijaga kabupaten kesehatan institusi, misal poskestren, sanitasi masjid dll demak higiene sanitasi ca. mammal subbagian higiene sanitasi ca. hear kesejahteraan sosial higiene sanitasi ca. paru pada bagian kejadian khusus kesejahteraan rakyat dekopensatiokordosis (serangan jantung) setda kabupaten kode klasifikasi dasar jasa) masa jan nata asma demak.keperawatan komite medik rsu, rsj, khusus rawat inap rawat jalan penunjang medis radiologi gizi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang mutu rumah sakit untuk penentu \|yang mengganggu pada dinas akreditasi kebijakan, kinerja perangkat kesehatan kabupaten ikm indeks kepuasan masyarakat) pengawasan, daerah dan bidang pemasaran promosi layanan kesehatan penegak hukum pemerintah desa dan rekam medis pendayagunaan tenaga medis bidang keperawatan kegiatan bhakti sosial tenaga medis pada rsud sunan thi tenaga kesehatan haji indonesia) kalijaga kabupaten diklat tenaga kesehatan medis demak diklat tenaga kesehatan para medis subbagian pendidikan dibidang kesehatan termasuk pendidikan spesialis kesejahteraan sosial pada bagian peralatan kesehatan kesejahteraan rakyat perijinan berkaitan dengan alat kesehatan setda kabupaten pengobatan alternatif tradisional demak. pijat tusuk jarum akupuntur spi satuan pengawas internal) terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pelayanan iso untuk penentu \|yang mengganggu dan sumber daya psb problem solving for better hospital) kebijakan, kinerja perangkat kesehatan bidang jamu tradisional herbal pengawasan, daerah dan kesehatan dukun penegak hukum pemerintah desa masyarakat, bidang bekam pencegahan dan lembaga penyedia layanan kesehatan pengendalian puskesmas dan puskesmas keliling penyakit menular kode klasifikasi dasar jas joan doa era poliklinik dan balai kesehatan p2pm) pada dinas rumah bersalin kesehatan kabupaten posyandu posyandu ibu hamil dan balita, posyandu lansia jemaat tim spi dan mutu, laboratorium kesehatan tim iso, bidang apotik pelayanan pada sanatorium kesehatan rsud sunan kalijaga kanker kabupaten demak kesehatan masyarakat meliputi penyuluhan kesehatan subbagian pemalsuan obat kesejahteraan sosial pemberantasan dan pencegahan penyakit pada bagian pencegahan penyakit kesejahteraan rakyat pemberantasan dan pencegahan penyakit menular langsung setda kabupaten .m.l) demak. laboratorium klinik kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan bantuan bidang keagamaan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki kewenangan pusat islam eksternal dan dampak yang subbagian bina peribadatan sholat, zakat, puasa, haji umroh internal yang mengganggu kinerja mental spiritual pada infak, shodagoh mempunyai hak perangkat daerah bagian kesejahteraan rumah ibadah masjid, mushola, surau) akses dan pemerintah desa rakyat setda tokoh agama kabupaten demak pendidikan agama pendidikan tinggi agama menengah, ts. dasar, pra sekolah, lembaga pendidikan non formal tpo madrasah diniyah, pondok sarana pendidikan meliputi, buku, alat peraga pendidikan, gedung tenaga pengajar biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki kewenangan pusat dakwah pengajian, mto, istiqomah dll) eksternal dan dampak yang subbagian bina organisasi lembaga keagamaan internal yang mengganggu kinerja mental spiritual pada harta agama wakaf, baitulmal dsb mempunyai hak perangkat daerah bagian kesejahteraan mazhab agama islam akses dan pemerintah desa rakyat setda organisasi keagamaan bukan politik, majelis ulama, dewan hisab kabupaten demak tokoh agama, rohaniawan da' kyai, ustadz dll) kristen protestan peribadatan, rumah ibadah gereja dll, tokoh agama, rohaniawan\|( pendeta, nomine, dll), mazhab agama kristen protestan, organisasi gerejani katolik peribadatan rumah ibadah gereja dll, tokoh agama, rohaniawan, pastur, mazhab agama katolik organisasi gerejani kode klasifikasi dasar jasa) ame noer hindu peribadatan rumah ibadah pura dll, tokoh agama, rohaniawan, mazhab, organisasi agama hindu budha peribadatan rumah ibadat candi, vihara dll, tokoh agama, rohaniawan, mazhab, organisasi agama budha kong peribadatan, rumah ibadat klenteng, dll, tokoh agama, rohaniawan, mazhab, organisasi agama kong sosial biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang rehabilitasi penderita cacat eksternal dan dampak yang rehabilitasi sosial cacat ganda internal yang mengganggu kinerja pada dinas p2pa cacat fisik mempunyai hak perangkat daerah kabupaten demak cacat mental akses dan pemerintah desa\| subbagian rehabilitasi sosial kesejahteraan sosial gelandangan orang terlantar, anak jalanan pada bagian pengemis kesejahteraan rakyat tuna susila setda kabupaten anak nakal demak tuna wisma lanjut usia korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang untuk penentu \|yang mengganggu rehabilitasi sosial kebijakan, kinerja perangkat pada dinas p2pa pengawasan, daerah dan kabupaten demak penegak hukum pemerintah desa subbagian kesejahteraan sosial pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak masyarakat miskin raskin, blt dll terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang sumbangan sosial untuk penentu \|yang mengganggu pemberdayaan sosial kebijakan, kinerja perangkat dan penanganan pengawasan, daerah dan fakir miskin pada penegak hukum pemerintah desa dinas p2pa subbagian kesejahteraan sosial pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten kode klasifikasi dasar tobadian\| semasa mas saito sedotan jaa perintisan dan kepahlawanan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang pahlawan meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan untuk penentu \|yang mengganggu pemberdayaan sosial perintis kemerdekaan meliputi pembinaan, penghargaan kepada kebijakan, kinerja perangkat dan penanganan cacat veteran pengawasan, daerah dan fakir miskin pada kesejahteraan sosial penegak hukum pemerintah desa dinas p2pa kabupaten demak subbagian kesejahteraan sosial pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak korban bencana biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang jaminan sosial eksternal dan dampak yang perlindungan dan pencarian dana untuk sumbangan penyelenggaraan undian, internal yang mengganggu kinerja jaminan sosial pada panti asuhan mempunyai hak perangkat daerah dinas p2pa panti reda akses dan pemerintah desa kabupaten demak bimbingan sosial subbagian masyarakat suku terasing meliputi bimbingan pendidikan, kesejahteraan sosial pmi pada bagian makam kesejahteraan rakyat umum setda kabupaten pahlawan demak khusus keluarga, raja krematorium kesejahteraan anak dan keluarga biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang kesejahteraan anak eksternal dan dampak yang pemberdayaan pengarusutamaan hak hak anak pula) internal yang mengganggu kinerja perempuan dan perlindungan anak mempunyai hak perangkat daerah perlindungan anak anak asuh akses dan pemerintah desa pada dinas p2pa kualitas hidup perempuan kabupaten demak perlindungan perempuan subbagian ibu teladan kesejahteraan sosial pengarusutamaan gender pug) pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak kependudukan dan catatan sipil biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pelayanan kebijakan dan program pemerintah untuk kependudukan eksternal dan \|dampak yang pendaftaran penduduk pendaftaran penduduk internal yang mengganggu kinerja pada dindukcapil identitas penduduk mempunyai hak perangkat daerah kabupaten demak kode klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersan biodata penduduk data pribadi akses dan pemerintah des, perpindahan penduduk wna dalam wilayah indonesia, perpindahan penduduk wna dan wni tinggal sementara, daerah terbelakang, bedil desa perpindahan penduduk antar negara wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional) meliputi penduduk indonesia luar negeri, orang asing tinggal sementara, orang asing tinggal tetap, perpindahan penduduk antar negara wilayah perbatasan antar negara lintas batas internasional pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan meliputi akibat bencana alam, akibat kerusuhan sosial, pendaftaran penduduk daerah terbelakang, pendaftaran penduduk rentan pencatatan sipil biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pencatatan sipil kelahiran, kematian dan advokasi eksternal dan dampak yang pada dindukcapil perkawinan, perceraian dan advokasi perkawinan agama islam, internal yang mengganggu kinerja kabupaten demak perkawinan agama non islam, perceraian agama islam, perceraian mempunyai hak perangkat daerah agama non islam, advokasi) akses dan pemerintah desa pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi pencatatan kewarganegaraan akibat perkawinan, akibat kelahiran, non perkawinan non kelahiran, naturalisasi, perubahan wni wna informasi kependudukan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pengelolaan teknologi informasi eksternal dan dampak yang informasi administrasi pengolahan data kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, internal yang mengganggu kinerja kependudukan dan kejadian vital penduduk, penduduk non registrasi, pelayanan mempunyai hak perangkat daerah pemanfaatan data pada informasi kependudukan akses dan pemerintah desa dindukcapil perkembangan penduduk kabupaten demak pengarahan kuantitas penduduk struktur jumlah, komposisi, fertilitas, kesehatan reproduksi, morbiditas penduduk, mortalitas pengembangan kuantitas penduduk anak dan remaja, penduduk usia produktif, penduduk lanjut usia, gender)ode klasifikasi dasar tobadian\| semasa mas saito sedotan ema mmm atas transmigrasi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pembinaan penyiapan informasi daerah transmigrasi eksternal dan \|dampak yang penempatan tenaga informasi potensi peluang bekerja dan berusaha daerah internal ang mengganggu kinerja kerja pelatihan dan mempunyai hak perangkat daerah produktivitas pada perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi akses dan pemerintah desa dinakerind pemasyarakatan sosialisasi transmigrasi kabupaten demak peran serta subbagian bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah kesejahteraan sosial kerjasama bidang transmigrasi pada bagian kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik kesejahteraan rakyat setda kabupaten permukiman transmigrasi demakata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi peta informasi standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran fasilitas tanah permukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya,kemanfaatan areal tanah rancangan kopling tsm biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pembinaan pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha eksternal dan dampak yang penempatan tenaga penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan internal yang mengganggu kinerja kerja pelatihan dan mempunyai hak perangkat daerah produktivitas pada inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah akses dan pemerintah desa dinakerind pengukuran batas unit pemukiman kabupaten demak penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan subbagian sarana pemukiman transmigrasi kesejahteraan sosial pembinaan, pengendalian, penyiapan bangunan rumah pada bagian pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih kesejahteraan rakyat setda kabupaten pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi demakpengarahan, pemindahan dan penempatan pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pembinaan penempatan eksternal dan dampak yang penempatan tenaga teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan internal yang mengganggu kinerja kerja pelatihan dan kode klasifikasi dasar tobadian\| semasa mas saito sedotan pengerahan akses dan pemerintah desa dinakerind pendaftaran dan seleksi calon transmigran kabupaten demak berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran subbagian transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan kesejahteraan sosial pada bagian kesejahteraan rakyat pemberangkatan transmigran biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang pembinaan pengangkutan transmigran melalui laut, darat dan udara eksternal dan dampak yang penempatan tenaga jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan hak haa pelaksanaan pengurusan pemberangkatan akses dan pemerintah desa dinakerind pengawalan perjalanan transmigran kabupaten demak pengaturan rute pemberangkatan subbagian alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan kesejahteraan sosial penempatan transmigran pada bagian kesejahteraan rakyat kesiapan lokasi dan daya tampung setda kabupaten pendataan transmigran dilokasi yang masih dibina demaksindan pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan pendidikan kode klasifikasi dasar unit pengolahasa terbuka pengguna dari tidak memiliki subbagian kesejahteraan bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama eksternal dan (dampak yang sosial subbagian bina bibi adaptasi kat internal yang mengganggu kinerja mental spiritual pada ingin adaptasi syara mempunyai hak perangkat daerah bagian kesejahteraan bimbingan pelaksanaan menumbuhkan interaksi sosial akses dan pemerintah desa\| rakyat setda kabupaten pelayanan pos daerah transmigrasi demaksekretariat, bidang alat kontrasepsi eksternal dan dampak yang keluarga berencana pelayanan meliputi lestari, mandiri internal yang mengganggu kinerja dan ketahanan dan penyuluhan lapangan (pkb) mempunyai hak perangkat daerah kesejahteraan pos desa akses dan pemerintah desa keluarga pada akseptor dinpermasdes p2kr kahiinaten subbagian kesejahteraan sosial pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten demak media massa biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat dan bidang kebijakan dan program pemerintah dalam bidang media massa eksternal dan dampak yang pada dinas komunikasi internal yang mengganggu kinerja \|dan informasi kabupaten mempunyai hak perangkat daerah demak akses dan pemerintah desa kode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario suren surat kabar biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang informasi dan majalah eksternal dan dampak yang komunikasi pada jurnal mempunyai hak perangkat daerah demak press release, klarifikasi berita, press statistik akses dan pemerintah desa perindustrian perdagangan termasuk harga bahan bakukotahubungan antar lembaga non pemerintah wahana komunikasi masyarakat, lembaga lembaga pemerintah pertemuan bakohumas dan kehumasan, pengelolaan informasi dan dokumentasi pid pembinaan bidang infobox training fotografi training berita jurnalistik bintik infobox media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki kewenangan komisi media elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila eksternal dan (dampak yang penyiaran indonesia radio internal yang mengganggu kinerja daerah pengawasan lembaga penyiaran mempunya hak perangkat daerah ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksudgamanan pengamanan arsip dinamis dilakukan oleh pencipta arsip terhadap fisik arsip: sarana dan prasarana, penentuan pengelola arsip, daftar arsip terbatas, dan daftar arsip rahasia. bagian kedua sarana sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis lingkungan pemerintah kabupaten demakprasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi: dan kode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario suren kelompok pemantau isi siaran akses udi fciiicilil labelsekretariat, bidang pada pembinaan bidang infobox eksternal dan dampak yang dinas komunikasi dan hubungan antar lembaga internal yang mengganggu kinerja informasi kabupaten non pemerintah wahana komunikasi masyarakat, lembaga mempunyai hak perangkat daerah demak lembaga pemerintah pertemuan bakohumas dan kehumasan, akses dan pemerintah desa pengelolaan informasi dan dokumentasi pid luar negeri promosi luar negeri kunjungan wartawan asing fasilitas peningkatan pelayanan informasi sistem naskah sosialisasi kegiatan kepala daerah gubernur himpunan naskah sambutan, himpunan paparan, himpunan dialog interaktif rubrik materi pointer sambutan, paparan, naskah keynote speaker, pembuatan kolom khusus hasil hasil pembangunanpinsi jawa tengah pengelolaan website pemerintah kabupaten demak perekonomian biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang dewan stabilisasi eksternal dan dampak yang pada dinas pengadaan pangan internal yang mengganggu kinerja perdagangan pengadaan sandang mempunyai hak perangkat daerah koperasi dan ukm perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuatu bidang akses dan pemerintah desa kabupaten demak klasifikasi pada masalahnya. subbagian perekonomian pada bagian perekonomian dan sumber daya alam setda kode klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersan aan nan kabupaten demak perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuatu bidang terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang klasifikasi pada masalahnya. untuk penentu \|yang mengganggu perijinan, bidang kebijakan, kinerja perangkat penanaman modal pengawasan, daerah dan pada dinpmptsp penegak hukumrdagangan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang eksternal dan \|dampak yang perdagangan pada internal yang \|mengganggu kinerja dinas perdagangan mempunyai hak perangkat daerah koperasi dan ukm akses danromosi perdagangan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang pekan raya untuk penentu \|yang mengganggu perdagangan pada pameran kebijakan, kinerja perangkat dinas perdagangan event event pengawasan, daerah dan koperasi dan ukm pelelangan, distribusi penegak hukum pemerintah desa kabupaten demak pemasaran sembako subbagian pemasaran hasil industri perekonomian pada penentuan harga pokok bagian perekonomian bina usaha dan sarana perdagangan dan sumber daya rencana dan program kerja alam setda pelaksanaan pelayanan administrasi kabupaten demak pelaksanaan teknis pemantauan evaluasi dan pelaporan pemasaran garam, minyak goreng, minyak tanah, sabun dan sebagainya. pertokoan, kaki lima, kios kode klasifikasi dasar massa eta mmm posorneretntaan pusat perbelanjaan perijinan ho, gangguan, reklame, dll) terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang penerbitan sup untuk penentu \|yang mengganggu perizinan pad perpanjangan kebijakan, kinerja perangkat dinpmptsp ijin prinsip pengawasan, daerah dan kabupaten demak rekomendasi penegak hukum pemerintah desa subbagian perdagangan antar pulau perekonomian pada kerjasama bahan baku bagian perekonomian industri pemasaran dan sumber daya kontrak alam setda kabupaten demak tera tera ulang ukuran takaran timbangan dan anak timbangan cap tanda tera biaya tera kalibrasi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, utd bantuan peralatan eksternal dan dampak yang metrologi legal pada proposal internal yang mengganggu kinerja dindagkop dan mempunyai hak perangkat daerah ukm kabupaten surat perjanjian kontrak akses dan pemerintah desa demak serah terima subbagian perijinan rekomendasi tanda pabrik perekonomian pada kemetrologian bagian perekonomian standart tingkat tiga dan sumber daya alam setda standart kerja satuan ukuran kabupaten demak ukuran metrologi peralatan laboratorium metrologi tanki ukur mobil meter taxi kwh meter spbu pasar biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang perdagangan ekspor eksternal dan dampak yang pada dindagkop ekspor hasil industri internal yang mengganggu kinerja dan ukm kabupaten ijin ekspor mempunyai hak perangkat daerah demak akses dan pemerintah desa pengembangan pasar luar negeri subbagian kode klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersan managemen perdagangan internasional perekonomian pada ekspor hasil industri bagian perekonomian kebijakan dan sumber daya pemasaran alam setda pemberitahuan ekspor barang kabupaten demak pengawasan mutu barang eksportir terdaftar evaluasi dan pelaporan impor terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang perizinan pada ijin impor untuk penentu \|yang mengganggu dinpmptsp kabupaten pemberian jin kebijakan, kinerja perangkat demak pengawasan, daerah dan pengendalian ijin penegak hukum pemerintah desa standart mata dagang import terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang perdagangan managemen perdagangan internasional untuk penentu \|yang mengganggu pada dindagkop kegiatan import kebijakan, kinerja perangkat dan ukm kabupaten pembinaan import pengawasan, daerah dan demak pengendalian import penegak hukum pemerintah desa subbagian pemantauan import perekonomian pada faktor faktor pendukung bagian perekonomian pengawasan mutu barang import dan sumber daya penyaluran kegiatan import alam setda kabupaten demakterbuka pengguna dari tidak memiliki bidang perdagangan kerjasama bahan baku eksternal dan dampak yang pada dindagkop industri pemasaran internal yang mengganggu kinerja dan ukm kabupaten kontrak mempunyai hak perangkat daerah demak pengembangan potensi perdagangan luar negeri akses dan pemerintah desa\| subbagian pengembangan potensi luar negeri perekonomian pada promosi dan informasi bagian perekonomian pameran dan sumber daya kerjasama alam setda pergudangan termasuk tanki penyimpanan minyak goreng kabupaten demak peti kemas kode klasifikasi dasar jenis arsip nit pengolah tanki penyimpanan aneka usaha perdagangan koperasi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang bina usaha koperasi eksternal dan dampak yang koperasi, usaha internal yang mengganggu kinerja mikro, kecil dan koperasi pertanian dan perkebunan mempunyai hak perangkat daerah menengah pada koperasi pertanian tanaman pangan akses dan pemerintah desa dindagkop dan ukm kabupaten koperasi perkebunan demak subbagian perekonomian pada bagian perekonomian dan sumber daya alam setda kabupaten demak koperasi non pertanian terbatas dibatasi hanya tidak memiliki sekretariat, bidang koperasi perikanan untuk penentu (dampak yang koperasi, usaha kebijakan, mengganggu kinerja mikro, kecil dan koperasi peternakan pengawasan, perangkat daerah menengah pada penegak hukum \|dan pemerintah desa dindagkop dan ukmmbinaan usaha biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki amp4d sekretariat, bidang pembinaan usaha kecil koperasi, usaha usaha mikro kecil dan menengah umkm) mikro, kecil dan menengah pada permodalan koperasi dindagkop dan pemupukan koperasi ukm kabupaten pemanfaatan modal demak perbankan dan asuransi subbagian permodalan luar koperasi perekonomian pada bagian perekonomian kredit program umum dan sumber data kode klasifikasi dasar jenis arsip nit pengolah ann kredit program khusus alam setda distribusi dan jasa koperasi kabupaten demak distribusi dan bahan pokok biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang perdagangan, distribusi aneka bahan eksternal dan dampak yang bidang koperasi, pena internal yang mengganggu kinerja usaha mikro, kecil distribusi kerjasama niaga mempunyai hak perangkat daerah dan menengah pada jasa angkutan akses dan pemerintah desa dindagkop dan jasa perumahan ukm kabupaten aneka jasa demak koperasi kelistrikan, industri dan telekomunikasi subbagian koperasi kelistrikan perekonomian pada koperasi industri bagian perekonomian opera dan sumber daya koperasi telekomunikasi alam setda bina lembaga koperasi kabupaten demak organisasi koperasi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang anggaran dasar dan akte pendirian koperasi untuk penentu \|yang mengganggu koperasi, usaha kebijakan, kinerja perangkat mikro, kecil dan pemberian badan hukum koperasi pengawasan, daerah dan menengah pada penyelesaian pembubaran koperasi penegak hukum pemerintah desa dindagkop dan perangkat koperasi ukm kabupaten pengakuan koperasi sekolah demak amalgamasi subbagian tertib organisasi koperasi perekonomian pada bagian perekonomian penyelesaian perselisihan persengketaan dan sumber daya bimbingan kesadaran hukum alam setda bina hubungan alat kelengkapan organisasi koperasi kabupaten demak rapat anggota tahunan koperasi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang pengurus dan badan pemeriksa eksternal dan dampak yang koperasi, usaha dewan koperasi indonesia deepin) internal yang mengganggu kinerja mikro, kecil dan mempunyai hak perangkat daerah menengah pada badan penasehat dan pertimbangan koperasi unit desa bpp kud) akses dan pemerintah desa dindagkop dan ukm kabupaten demak subbagian perekonomian pada diarninia dhwalrnma amin kode klasifikasi dasar jenis arsip nit pengolah danial fci ckuiioliliai1 dan sumber daya alam setda kabupaten demak bina tata laksana koperasi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang klasifikasi koperasi pedesaan untuk penentu \|yang mengganggu koperasi, usaha klasifikasi koperasi perkotaan kebijakan, kinerja perangkat mikro, kecil dan pengawasan, daerah dan menengah pada klasifikasi koperasi sekunder penegak hukum pemerintah desa dindagkop dan klasifikasi kud mandiri ukm kabupaten administrasi penatalaksanaan koperasi demak administrasi koperasi pedesaan subbagian administrasi koperasi perkotaan perekonomian pada karyawan manager koperasi bagian perekonomian dan sumber daya sumber daya manusia alam setda test tenaga kerja sukarela terdidik) kabupaten demakterbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang pengawasan koperasi primer untuk penentu \|yang mengganggu koperasi, usaha kebijakan, kinerja perangkat mikro, kecil dan pengawasan koperasi sekunder pengawasan, daerah dan menengah pada koperasi jasa audit penegak hukum pemerintah desa dindagkop dan pengawasan usaha ukm kabupaten pengawasan usaha mikro demak pengawasan usaha kecil subbagian pengawasan usaha menengah perekonomian pada bagian perekonomian dan sumber daya alam setda kabupaten demak kode klasifikasi dasar jenis arsip nit pengolah kerjasama kantor akuntan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang penyuluhan koperasi eksternal dan dampak yang koperasi, usaha pembinaan kader koperasi internal yang mengganggu kinerja mikro, kecil dan mempunyai hak perangkat daerah menengah pada masyarakat umum akses dan pemerintah desa dindagkop dan forum komunikasi ukm kabupaten kelompok tani demak petugas penyuluh koperasi lapangan pkl) subbagian penilaian tingkat nasional perekonomian pada usaha mikro kecil dan menengah umkm) bagian perekonomian dan sumber daya pembinaan usaha mikro alam setda pembinaan usaha menengah kabupaten demak kredit usaha kredit usaha kecil kredit usaha menengah pertanian terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang tanaman pangan untuk penentu \|yang mengganggu tanaman pangan dan rencana dan program kebijakan, kinerja perangkat hortikultura pada pengawasan, daerah dan dinas pertanian dan bimas idmas termasuk kredit penegak hukum pemerintah desa pangan kabupaten pelaporan dan evaluasi pertanian demak produksi palawija subbagian sumber padi daya alam pada bagian perekonomian panen gagal pus) dan sumber daya alam setda kabupaten demak hortikultura sayuran, buah buahan, tanaman hiasina diawal nia kode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario suren danial fci ckuiioliliai1 dan sumber daya alam setda kabupaten demak sarana usaha pertanian terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang peralatan untuk penentu \|yang mengganggu tanaman pangan dan kebijakan, kinerja perangkat hortikultura pada meliputi traktor dan sebagainya pengawasan, daerah dan dinas pertanian dan pembenihan dan pembibitan penegak hukum pemerintah desa pangan kabupaten pupukirigasi pertanian terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang rehabilitasi lahan pertanian untuk penentu \|yang mengganggu prasarana, sarana tanah pertanian pangan kebijakan, kinerja perangkat dan penyuluhan pada pengawasan, daerah dan dinas pertanian dan persawahan penegak hukum pemerintah desa pangan kabupaten perladangan demak kebun pengusaha, petani subbagian sumber lahan kritis kta daya alam pada bagian perekonomian dan sumber daya alam setda kabupaten demak perlindungan tanaman terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang prasarana, pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan untuk penentu \|yang mengganggu sarana dan penyakit tanaman pangan kebijakan, kinerja perangkat penyuluhan pada hama tanaman pangan pengawasan, daerah dan dinas pertanian dan memberantas penegak hukum pemerintah desa pangan kabupaten pestisida demak agensi pengendalian subbagian sumber kode klasifikasi dasar jas joan doa era daya alam pada bagian perekonomian dan sumber daya alam setda kabupaten demak pemasaran dan promosi pertanianmbangan sumber daya pertanian terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat pada untuk penentu \|yang mengganggu dinas pertanian dan kebijakan, kinerja perangkat pangan kabupaten pengawasan, daerah dan demak penegak hukum pemerintah desa bidang pendidikan dan pelatihan, mutasi dan dokumentasi pada bpp kabupaten demak tata kawasan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang perijinan pada untuk penentu \|yang mengganggu dinpmptsp kabupaten kebijakan, kinerja perangkat demak pengawasan, daerah dan penegak hukum pemerintah desa perikanan dan kelautan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat pada dinas rencana program, statistik, prospek dan pelaporan bidang untuk penentu ang menganggu kelautan dan perikantigaemakmpat kategori klasifikasi keamanan dan aksesdan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, arsip dinamis pada lingkungan inspektorat, cc. arsip dinamis pada perangkat daerah berbentuk badan dan atau dinas, arsip dinamis pada lingkungan satuan polisi pamong praja, dan arsip dinamis pada lingkungan unit kerja unit pelaksana teknis dinas. kode klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersan perikanan dan kelautan kevijakall, kl1 all kab upa lil cilik pengawasan, daerah dan penyuluhan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang perikanan teknologi eksternal dan \|dampak yang budidaya, bidang internal yan mengganggu kinerja pengolahan dan mutu produksi perikanan mempunyai 'hak perangkat daerah hasil perikanan pada standarisasi mutu hasil perikanan akses dan pemerintah desa diurutkrikanan budidaya bib, cubic terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang perikanan sertifikasi kesehatan ikan untuk penentu \|yang mengganggu budidaya, bidang usaha perikanan kebijakan, kinerja perangkat pengolahan dan mutu pengawasan, daerah dan hasil perikanan pada pelatihan nelayan penegak hukum pemerintah desa diurutkan pembinaan wanita nelayfasilitas perizinan pembudidayaan ikan sup, sisi, skp dll) biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang perikanan pembenihan eksternal dan dampak yang budidaya, bidang pemasaran dan pengolahan hasil perikanan internal yang mengganggu kinerja pengolahan dan mutu eksport hasil perikanan mempunyai hak perangkat daerah hasil perikanan pada import hasil perikanan akses dan pemerintah desa diurutkan pemasaran dalam negeri kabupaten demak pengusaha perikanan subbagian sumber kode klasifikasi dasar massa eta mmm sarana perikanan daya alam pada pengendalian hama dan penyakit bagian perekonomian penyakit ikan dan sumber daya hama ikan alam setda kabupaten demak obat obat termasuk sertifikasinya pelabuhan perikanan pantai biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang tpi ppi tempat penjualan ikan pusat penjualan ikan) eksternal dan dampak yang perikanan tangkap kesyahbandaran internal yang mengganggu kinerja dan kelautan, bidang peralatan penangkapan kapal, perahu, jaring, pump dsb mempunyai hak perangkat daerah pengolahan dan akses dan pemerintah desa pemasaran perikanan, utd tempat pelelangan ikan pada diurutkan subbagian sumber daya alam pada bagian perekonomian dan sumber daya alam setda kabupaten demak konservasi dan suaka laut biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang perikanan transplantasi bibit karang eksternal dan dampak yang budidaya, bidang terumbu karang internal yang mengganggu kinerja pengolahan dan mutu mangrove mempunyai hak perangkat daerah hasil perikanan, akses dan pemerintah desa bidang pengolahan garam dan pemasaran harta karun didalam laut peri perikanan pada pembinaan pendidikan masyarakat pesisir diurutkan pengusaha, nelayan kabupaten demak kapal motor boat subbagian sumber jaring daya alam pada bagian perekonomian cold storage dan sumber daya tempat alam setda kabupaten demak peternakan dan kesehatan hewan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang peternakan produksi untuk penentu \|yang mengganggu dan kesehatan pembibitan kebijakan, kinerja perangkat hewan, utd nencaunraecan daerah aan penaemhanaoan kode klasifikasi dasar nit pengolah penyebaran dan pengembangan peternakan prengyawowari, priori kai lgu tangani peng gan penegak hukum pemerintah desa ternak pada dinas budidaya pertanian dan pangan usaha peternakan kabupaten demak pelayanan usaha subbagian sumber pengolahan hasil dan pemasaran daya alam pada bagian perekonomian pengembangan sdm dan kelembagaan peternakan dan sumber daya alam setda kabupaten demak promosi produksi peternakan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang peternakan kesehatan hewan untuk penentu \|yang mengganggu dan kesehatan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan kebijakan, kinerja perangkat hewan, utd pengawasan, daerah dan pengembangan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan penegak hukum pemerintah desa ternak pada dinas obat obat termasuk sertifikasinya pertanian dan pangan pelayanan kesehatan hewkesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang peternakan untuk penentu \|yang mengganggu dan kesehatan zoonosis dan kesejahteraan hewan kebijakan, kinerja perangkat hewan, utd hygiene dan sanitasi pengawasan, daerah dan pengembangan penegak hukum pemerintah desa ternak pada dinas produk hewani pertanian dan pangan laboratorium kesehatan hewan kabupaten demak pengujian mutu asal hewan subbagian sumber pengujian mutu produk bahan asal hewan day alam pada bagian perekonomian standarisasi bibit ternak dan sumber daya inseminasi buatan alam setda kabupaten demak produksi distribusi dan pemasaran terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang peternakan kode klasifikasi dasar nit pengolah pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi untuk penentu yang mengganggu dan kesehatan kebijakan, kinerja perangkat hewan, utd kawasan peternakan pengawasan, daerah dan pengembangan penyebaran ternak penegak hukum pemerintah desa ternak pada dinas pembibitan dan budidaya ternak pertanian dan pangan kabupaten demak ternak non ruminansia ternak ruminansia subbagian sumber organisasi peternakan day alam pada bagian perekonomian asosiasi peternakan dan sumber daya kelompok tani ternak alam setda kabupaten demak perkebunan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang perkebunan program dan pelaporan pelaporan dan evaluasi perkebunan, untuk penentu yang mengganggu pada dinas pertanian monitoring, statistik perkebunan kebijakan, kinerja perangkat dan pangan pengawasan, daerah dan kabupaten demak produksi karet, teh, tembakau, tebu, cengkeh, penegak hukum pemerintah desa kelapa kopra kelapa sawit kopi, kakao jenis tanaman yang lain) subbagian sumber usaha perkebunan pembibitan, kelompok tani, kemitraan daya alam pada bagian rekomendasi ijin usaha perkebunan bagian cre kanoman dan sumber daya perlindungan tanaman alam setda hama kabupaten demak pestisida pupuk alat dan mesin perkebunan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang perkebunan power prayer untuk penentu \|yang mengganggu pada dinas pertanian hand kebijakan, kinerja perangkat dan pangan prayer pengawasan, daerah dan kabupaten demak polybag penegak hukum pemerintah desa alat laboratorium perkebunan subbagian sumber reagen daya alam pada bagian merek sarana alat produksi perkebunan bagian cre kanoman dan sumber daya pengolahan lahan alam setda terasering kabupaten demak pemasyarakatan penyuluhan kode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario suren sosialisasi informasi ketahanan pangan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang ketahanan program bimbingan massalpengembangan sarana sumber daya pengawasan, daerah dan kabupaten demak pembinaan teknologi penegak hukum pemerintah desa sarana produksi dan permodalan subbagian sumber kelembagaan daya alam pada bagian perekonomian dan sumber daya alam setda kabupaten demak agribisnis terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang tanaman mutu hasil untuk penentu \|yang mengganggu pangan dan pengelolaan hasil pangan kebijakan, kinerja perangkat hortikultura pada pengawasan, daerah dan dinas pertanian dan pemasaran hasil penegak hukum pemerintah desa pangan kabupaten kemitraadistribusi pangan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang ketahanan sistem dan pola distribusisarana dan prasarana distribusi pengawasan, daerah dan kabupaten demak pengadaan dan cadangan pangan penegak hukum pemerintah desa kewaspadaan dan keanekaragaman pangan subbagian sumber rawan pangan, keamanan dan mutu pangan daya alam pada pola konsumsi pangan masyarakat bagian perekonomian dan sumber daya sistem informasi pangan alam setda kabupaten demak kode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario suren penyuluhan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang ketahanan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama pelaku usaha, eksternal dan (dampak yang pangan pada dinas stake holder internal yang mengganggu kinerja pertanian dan pangan mempunyai hak perangkat daerah kabupaten demak kelembagaan struktural, non struktural, pelaku utama pelaku akses dan pemerintah desa penyelenggaraan penyuluhan program metode, promosi pameran subbagian sumber kampanye, penghargaan lomba materi) daya alam pada bagian perekonomian dan sumber daya alam setda kabupaten demak perindustrian biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang undang undang gangguan eksternal dan dampak yang perindustrian pada industri logam internal yang mengganggu kinerja dinakerind mempunyai hak perangkat daerah kabupaten demak industri mesin elektronik akses dan pemerintah desa industri kimia farmasi subbagian industri tekstil perekonomian pada industri makanan minuman bagian perekonomian dan sumber daya alam setda aneka industri perusahaan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang home industri untuk penentu \|yang mengganggu perindustrian pada aneka kerajinan kebijakan, kinerja perangkat dinakerind pengawasan, daerah dan kabupaten demak kerajinan rakyat penegak hukum pemerintah desa usaha negara subbagian peran perekonomian pada perum bagian perekonomian dan sumber daya persero alam setda perusahaan daerah kabupaten demak energi dan sumber daya mineral terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang minyak bumi bensin untuk penentu \|yang mengganggu pengelolaan sumber pengusahaan kebijakan, kinerja perangkat daya alam pada perijinan pengawasan, daerah dan diputar rekomendasi penegak hukum pemerintah desa kabupaten demak kode klasifikasi dasar jenis arsip nit pengolah kontrak kerjalolaan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengelolaan eksploitasi untuk penentu \|yang mengganggu sumber daya alam penyaluran kebijakan, kinerja perangkat pada diputar tangki, pompa, tanker pengawasan, daerah dan kabupaten demak penegak hukum pemerintah desa energi subbagian sumber energi alternatif daya alam pada bagian perekonomian gas rawa dan sumber daya bahan bakar nabati biofuel) alam setda biogas kabupaten demak energi baru terbarukan perijinan rekomendasi teknisterbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengelolaan wilayah usaha pertambangan tiup) untuk penentu \|yang mengganggu sumber daya alam kebijakan, kinerja perangkat pada diputar tiup bantuan pengawasan, daerah dan kabupaten demak tiup bukan logam penegak hukum pemerintah desa tiup logam subbagian sumber tiup batubara daya alam pada rekomendasi teknis bagian perekonomian dan sumber daya perijinan alam setda iup eksplorasi kabupaten demak iup operasi produksi iup operasi produksi khusus kode klasifikasi dasar jenis arsip nit pengolahterbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengelolaan reklamasi untuk penentu \|yang mengganggu sumber daya alam kebijakan, kinerja perangkat pada diputar penutupan pengawasan, daerah dan kabupaten demak air tanah penegak hukum pemerintah desa cekungan air tanah cat) subbagian sumber pemetaan cat day alam pada bagian perekonomian imbuhan cat dan sumber daya lepasan cat alam setda konservasi kabupaten demakkode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolah gerakan tanah longsoran, amblesan) pengawasan, pengendalian hidrologi kesamudraan pengamatan energi perhubungan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang angkutan dan perlu darat untuk penentu \|yang mengganggu jalan pada dinas crnubungan para kebijakan, kinerja perangkat perhubungan angkutan jalan raya pengawasan, daerah dan kabupaten demak nan penegak hukum pemerintah desa perizinan subbagian perekonomian pada terminal bagian perekonomian alat angkutan dan sumber daya alam setda kabupaten demak lalu lintas jalan raya terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang lalu lintas untuk penentu \|yang mengganggu pada dinas keamanan lalu lintas, rambu rambu kebijakan, kinerja perangkat perhubungan uji kelayakan kendaraan bermotor eur) pengawasan, daerah dan kabupaten demak penegak hukum pemerintah desa kecelakaan lalu lintas subbagian merek jembatan timbang lebih muatan norman bagian perekonomian uji mutu dan sumber daya alam setda kabupaten demak lalu lintas jalan sungai dan danau kewenangan pusatkode klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersalur layar dermaga terminal penumpang terminal kontainersertifikasi kesempurnaan kapaldaftar arsip vital dan lain lain, cc. arsip yang terkait dengan memorandum understanding, dan daftar arsip rahasia, dan arsip dinamis yang karena sifatnya menjadi arsip rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kode klasifikasi dasar nit pengolahijin berlayar ijin pembangunan ijin usaha perserta apian kewenangan pusatudara kewenangan pusatudara pesawat udara dermaga klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersan muatan dalam negeri muatan luar negeri empu sertifikasi kelayakan kelayakan pesawat udara kelayakan peralatan penunjang kelayardakode klasifikasi dasar tobadian\| semasa mas saito sedotan bos yss nis benda pos perangko kewenangan pusatterbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang informatika dan kebijakan untuk penentu \|yang mengganggu persandian, bidang peralatan kebijakan, kinerja perangkat komunikasi dan statistik telepon pengawasan, daerah dan pada diskominfo penegak hukum pemerintah desa kabupaten demak internet uso terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang informatika dan telegram, tele sbb, facsimile untuk penentu \|yang mengganggu persandian, bidang satelit. stasiun bumi kebijakan, kinerja perangkat komunikasi dan statistik pengawasan, daerah dan pada diskominfo radio komunikasi penegak hukum pemerintah desa kabupaten demak sistem terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang informatika dan pembinaan penerbitan untuk penentu \|yang mengganggu persandian pada aa. kebijakan, kinerja perangkat diskominfo kabupaten perijinan pengawasan, daerah dan demak penegak hukum pemerintah desa pariwisata dan rekreasi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang usaha pariwisata eksternal dan dampak yang pengembangan obyek internal yan mengganggu kinerja daya tarik wisata usaha jasa pariwisata mempunyai 'hak perangkat daerah dan ekonomi kreatif usaha jasa biro perjalanan wisata akses dan pemerintah desa pada dinas restoran dan rumah makan pariwisata kabupaten izin usaha objek dan atraksi wisata demak pengusahaan objek dan daya tarik wisata subbagian kode klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersan usaha sarana pariwisata perekonomian pada ijin pariwisata bagian perekonomian dan sumber daya jin usaha pariwisata alam setda ijin usaha jasa pariwisata kabupaten demak ijin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata ijin usaha sarana wisatawan biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki bidang promosi dan wisatawan nusantara eksternal dan dampak yang pemasaran pada wisatawan mancanegara mempunyai hak (perangkat daerah kabupaten demak promosi dan informasi pariwisata akses dan pemerintah desa dalam negeri subbagian luar negeri perekonomian pada perhotelan bagian perekonomian dan sumber daya status hotel alam setda kelas hotel kabupaten demakjsekretariat, bidang institusi eksternal dan dampak yang pengembangan obyek asosiasi internal yang mengganggu kinerja daya tarik wisata mempunyai hak perangkat daerah dan ekonomi kreatif lembaga kepariwisataan akses dan pemerintah desa pada dinas pariwisata kabupaten demak kode klasifikasi dasar jas joan doa era subbagian perekonomian pada bagian perekonomian dan sumber daya alam setda kabupaten demak meteorologi biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki kewenangan pusat curah hujan eksternal dan dampak yang hujan buatan internal yang mengganggu kinerja penerowongan bintang mempunyai hak perangkat daerah tenaga kerja biasa terbuka pengguna dari tidak memiliki sekretariat, bidang data permintaan tki tkw dari luar negeri eksternal dan dampak yang pembinaan hubungan data persediaan tki tkw dari daerah internal yang mengganggu kinerja industrial dan jaminan job order tki luar negeri oleh putri mempunyai hak perangkat daerah sosial ketenagakerjaan rekrutmen calon tki tkw akses dan pemerintah desa\| pada dinakerind seleksi maker luar negeri kabupaten demaksekretariat, bidang pemberangkatan luar negeri eksternal dan dampak yang pembinaan hubungan pembekalan akhir pemberangkatan tki tkw luar negeri internal ang mengganggu kinerja industrial dan jamin mempunyai hak perangkat daerah sosial ketenagakerjaan berita acara serah terima tki tkw akses dan pemerintah desa \|pada dinakerind kabupaten demak pemulangan maker terbatas dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang kepulangan tki tkw karena kontraknya habis untuk penentu \|yang mengganggu pembinaan penempatan pemulangan tki tkw ilegal kebijakan, kinerja perangkat tenaga kerja pelatihan pengawasan, daerah dan dan produktivitas pada tki tkw terkena kasus pidana penegak hukum pemerintah desa dinakerind kabupaten penempatan maker penempatan maker mandiri terdidik kmt) demak kode klasifikasi dasar klasifikasi jenis arsip keamanan maan pertimbangan unit pengolaha kerja lokal daerahk bks tenaga kerja orang asing rahasia dibatasi hanya memiliki dampak sekretariat, bidang rekomendasi perpanjangan ijin kerja tenaga asing ikta) untuk penentu \|yang mengganggu pembinaan penempatan kebijakan, kinerja perangkat tenaga kerja pelatihan rencana penggunaan tenaga kerja asing rata) pengawasan, daerah dan dan produktivitas pada kualifikasi keahlian tenaga kerja asing penegak hukum pemerintah desa dinakerind kabupaten perjanjian kerja dengan negara asing demak sekretariat bidang penanaman modal dalam negeri untuk penentu \|yang mengganggu pengendalian kebijakan, kinerja perangkat pengawasan dan penanaman modal asing pengawasan, daerah dan pengendalian pada modal patungan (joint venture) penyertaan modal penegak hukum pemerintah desa dinpmptsp kabupaten pasar uang dan modal demak saham perbankan moneter terbatas dibatasi hanya memiliki dampak kewenangan pada bagian kredit untuk penentu \|yang mengganggu kredit bank jateng asuransi kebijakan, kinerja perangkat dana kecelakaan lalu lintas pengawasan, daerah dan polis penegak hukum pemerintah desa premi tertanggung pemegang polis uang pertanggungan investasi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak kewenangan pada bagian tabungan deposito, tabanan, task, tapelpram untuk penentu \|yang mengganggu pelayanan bank jateng deposito kebijakan, kinerja perangkat tabanan pengawasan, daerah dan kode klasifikasi dasar nit pengolah task penegak hukum pemerintah desa tapelpram bank pembangunan daerah bank jateng bkk, bpr bkk, bank pasar alat pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer agraria kewenangan pusat tata guna tanah pengurusan hak hak tanah guna usaha hak guna bangunan pemetaan dan pengukuran kewenangan pusatkewenangan pusatkode klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa serskewenangan pusat perusahaan daerah pembangunan perumahan kode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario surekewenangan pusatool bee untuk penentu \|yang mengganggu marga, bidang tata kebijakan, kinerja perangkat ruang, bangunan dan pengawasan, daerah dan pertanahan, bidang penegak hukum pemerintah desa pengelolaan sumber daya alam pada disp kabupaten arsitektur terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang tata ruang, bahan bangunan untuk penentu \|yang mengganggu bangunan dan tanah dan batu kebijakan, kinerja perangkat pertanahan pada pengawasan, daerah dan diputar kabupaten aspal penegak hukum pemerintah desa demak besi dan logam lainnya besi beton besi profil (konstruksi) paku kode klasifikasi dasar tobadian\| semasa mas saito sedotan aluminium profil terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang tata ruang, bahan bahan perlindungan dan pengawetan cat, tech oil, untuk penentu \|yang mengganggu bangunan dan semen kebijakan, kinerja perangkat pertanahan pada pengawasan, daerah dan diputar kabupaten terhadap radiasi atom kayu terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang tata ruang, bahan penutup atap untuk penentu \|yang mengganggu bangunan dan alat alat penggantung dan pengunci kebijakan, kinerja perangkat pertanahan pada bahan bahan bangunan lainnya pengawasan, daerah dan diputar kabupaten instalasi penegak hukum pemerintah desa demakksplosif pengairan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengelolaan irigasi untuk penentu \|yang mengganggu sumber daya alam pada bangunan waduk kebijakan, kinerja perangkat diputar kabupaten bendungan pengawasan, daerah dan demak tanggul penegak hukum pemerintah desa menara pengambilan pembangunan dermaga bangunan pengambilan bendungan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengelolaan bendungan dengan pintu bilas untuk penentu \|yang mengganggu sumber daya alam pada bendung dengan pompa kebijakan, kinerja perangkat diputar kabupaten pengawasan, daerah dan demak pelimpahan banjir penegak hukum pemerintah desa pengambilan bebaspengamanpemerintah kabupaten demak. kode klasifikasi dasar tobadian\| semasa mas saito sedotan pengambilan bebas dengan pompa sumur dengan pompa kantung lumpur terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengelolaan self eksterior untuk penentu \|yang mengganggu sumber daya alam pada scope chanel kebijakan, kinerja perangkat diputar kabupaten pengawasan, daerah dan demak bangunan pembawa penegak hukum pemerintah desa saluran saluran induk saluran sekunder supresi terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengelolaan tersier untuk penentu \|yang mengganggu sumber daya alam pada saluran kuarter kebijakan, kinerja perangkat diputar kabupaten pengawasan, daerah dan demak saluran pasangan penegak hukum pemerintah desa saluran tertutup terowongan bangunan bangunan bagi bangunan bagi dan sadap terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengelolaan bangunan sadap untuk penentu \|yang mengganggu sumber daya alam pada bangunan check kebijakan, kinerja perangkat diputar kabupaten bangunan terjun pengawasan, daerah dan demak bax tersier penegak hukum pemerintah desa got miring talang python gotong gorong pelimpahan samping bangunan pembuangan saluran saluran pembuangankode klasifikasi dasar polaastan\| sman dena nota mario surenterbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang bina marga, jembatan untuk penentu \|yang mengganggu bidang pengelolaan jembatan inspeksi kebijakan, kinerja perangkat sumber daya alam pada jembatan hewan pengawasan, daerah dan diputar kabupaten penegak hukum pemerintah desa demak tangga cuci kubangan kerbau waduk lapangan bangunan penunjang jaringan telepon stasiun argo terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang bina marga, bangunan tpi dan pasar ikan untuk penentu \|yang mengganggu bidang pengelolaan polder kebijakan, kinerja perangkat sumber daya alam pada tanggul keliling pengawasan, daerah dan diputar kabupaten tanggul penegak hukum pemerintah desa demakbuangklasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersanterbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang bina marga, saluran untuk penentu \|yang mengganggu bidang pengelolaan saluran lalu lintas kebijakan, kinerja perangkat sumber daya alam pada saluran muka pengawasan, daerah dan diputar kabupaten bangunan penegak hukum pemerintah desa demakkode klasifikasi dasar madina\| masa jaan nsp jalan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang bina marga pada jalan kota untuk penentu \|yang mengganggu diputar kabupaten daerah penguasaan kebijakan, kinerja perangkat demak tanah pengawasan, daerah dan penegak hukum pemerintah desa bangunan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang bina marga pada bangunan sementara untuk penentu \|yang mengganggu diputar kabupaten jalan sementara kebijakan, kinerja perangkat demak kantor proyek pengawasan, daerah dan gedung proyek penegak hukum pemerintah desa barak kerja laboratorium lapangan rumah badan jalan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang bina marga pekerjaan tanah (earth work) untuk penentu \|yang mengganggu bidang tata ruang, stabilisasi kebijakan, kinerja perangkat bangunan dan perkerasan pengawasan, daerah dan pertanahan pada kode klasifikasi dasar madina\| masa jet nata lapisan pondasi bawah penegak hukum pemerintah desa diputar kabupaten lapisan pondasi demak pagar trap penahan brondong jalan provinsi kewenangan pemerintah daerah penguasaan propinsi tanah tanaman bangunan jalan sementara jembatan sementara kantor gedung proyek barak kerja terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang pengelolaan laboratorium lapangan untuk penentu \|yang mengganggu sumber daya alam, rumah kebijakan, kinerja perangkat bidang tata ruang, badan jalan pengawasan, daerah dan bangunan dan pekerjaan tanah (earth work) penegak hukum pemerintah desa pertamanan pada stabilisasi diputar kabupaten perkerasan (pavement) demak kode klasifikasi dasar jas joan doa era tee lapis pondasi lapis permukaan drainage parit gorong gorong (cover) buku trotoar tanah perkerasandaerah penguasaan badan jalan jalan nasional kewenangan pusat perkerasan lapis pondasi, lapis permukaan) drainase gorong gorong, parit) median daerah samping bangunan perlengkapan dan pengamanan rambu rambu) jembatan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang bina marga jembatan pada jalan kota kabupaten untuk penentu \|yang mengganggu bidang tata ruang, daerah penguasaan kebijakan, kinerja perangkat bangunan dan tanah pengawasan. daerah dan pertanahan pada kode klasifikasi dasar nas dei tanaman penegak hukum pemerintah desa diputar kabupaten bangunan demakterbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang bina marga pada bangunan untuk penentu \|yang mengganggu diputar kabupaten kebijakan, kinerja perangkat demak gelagar pengawasan, daerah dan lantai penegak hukum pemerintah desa perkerasan jalan organ trotoar sandaran talang air bangunan pengaman terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang bina marga pada trap penahan untuk penentu \|yang mengganggu diputar kabupaten kebijakan, kinerja perangkat demak brondong pengawasan, daerah dan trek dam penegak hukum pemerintah desa kist dam compute klip bangunan pelengkap rambu rambu tanda tanda lalu lintas kode klasifikasi dasar tobat sean dean cat meariiakoa sersan patok pengaman patok row (sempadan) prit badan perkerasan drainage baku median bidang bina marga pada pondasi untuk penentu \|yang mengganggu diputar kabupaten pondasi kepala jembatan nan kinerja perangkat demak pondasi pilar penegak hukum pemerintah desa pondasi angker bangunan bawah kepala jembatan pilar pilot landasan kode klasifikasi dasar jenis arsip nit pengolahowangunan pelengkap dan pengaman (rambu rambu bangunan terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang tata ruang bangunan pemerintah gedung pengadilan, rumah pejabat negara, untuk penentu \|yang mengganggu bangunan, dan bangunan pendidikan taman kanak kanak, sd& sekolah kebijakan, kinerja perangkat pertanahan pada bangunan rekreasi pengawasan, daerah dan bidang perumahan kode klasifikasi dasar jas joan doa sean bangunan olah raga penegak hukum pemerintah desa pada dinperkim gedung kesenian, gedung pemancar kabupaten demak bangunan perdagangan pusat perbelanjaan, bidang perumahan pada rumah contoh untuk penentu \|yang mengganggu dinperkim kabupaten real estate kebijakan, kinerja perangkat demak elemen bangunan pengawasan, daerah dan pondasi penegak hukum pemerintah desajendela sorong, jendela vertikal tata ruang kota terbatas dibatasi hanya memiliki dampak bidang tata ruang daerah perdagangan pelabuhan untuk penentu \|yang mengganggu bangunan, dan daerah pusat perbelanjaan kebijakan, kinerja perangkat pertanahan pada pengawasan, daerah dan diputar kabupaten daerah perkantoran penegak hukum pemerintah desa demak daerah pemerintahan
saing untuk melaksanakan ketentuanmunikasi, informatika dan statistik kabupaten kapuas hulu. kepala dinas adalah kepala dinas komunikasi, informatika dan statistik kabupaten kapuas hulu. sekretariat adalah sekretariat pada dinas komunikasi, informatika dan statistik kabupaten kapuas hulu. sekretaris adalah sekretaris dinas komunikasi, informatika dan statistiklayanan pengadaan secara elektronik dan sistem informasi publik yang selanjutnya disebut upt lpse dan sip adalah utd pada dinas komunikasi, informatika dan statistik kabupaten kapuas hulu. kepala unit adalah kepalsistem pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disingkat sse,serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. babi pembentukan dan klasifikasi dengan peraturan bupati ini dibentukunit pelaksana teknis layanan pengadaan secara elektronik dan sistem informasi publik sebagaimana dimaksud dalam adalah unit pelaksana teknis daerah pada dinas komunikasi, informatika dan statistik kabupaten kapuas hulu kelas bab iii kedudukan upt lpse dan sip berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang menjalankan tugas teknis penunjang pada dinas. upt lpse dan siplpse dan siplpse dan layanan pengadaan secara elektronik dan sistem informasi publik upt lpse dan sip dan sistem layanan informasi publik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt lpse dan sip menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik, penyelenggaraan sistem informasi publik, dan pengelolaan data layanan pengadaan barang jasa secara elektronik dan teknologi informasi komunikasi. bagian kedua kepala unit pelaksana teknis layanan pengadaan secara elektronik dan sistem informasi publik kepala upt mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik dan sistem layanan informasi publikrja upt lpse dan sip, mengkoordinasikan kegiatan upt lpse dan sip dengan unit kerja lain, pelaksanaan layanan pengadaan pengelolaan sistem yang berkaitan dengan informasi publik, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik dan informasi publik, pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada kepala dinas dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik dan layanan sistem informasi publik: pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi upt lpse dan siplpse dan siplpse dan sip lpse dan sip, pengelolaan surat menyurat dan kearsipan,bagian tata usaha:ub bagian tata usahadengan tugas dan fungsinya. kepala upt dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainlpse dan sip dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung teknis dan operasional upt lpse dan sipsusunan organisasikepala upt subbagian raa nnn nan tata usaha jabatan fungsional teri bupati kapuas hulu, an. nasir
hn, bupati sintang peraturan bupati sintaberdasarkan ketentuan,huruf, dan bertanggung jawab, maka perlu adanyahwa untuk melaksanakan maksud huruf huruf dan huruf atasmengingat. pa, mengingat undang. indore undang nomor tahun tentang penetapan barber undang darurat nomor tahun tentang negara daerah tingkat kalimantan lembaran lembar @publik indonesia tahun nomor tambahan undang negara republik indonesia nomor sebagai tahhonesta tahun nomor tambahan lembaran ckan peraturan perundang undangan lembaran saba republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang. 9n11n3 jika terjadi oleh bud ruangan pengeluaran dana bossa yang dilakukan maka keju bendahara dinas sekolah akibat kesalahan data, bendahara dana tersebut harus dibayar oleh bud atau tahap beri nas pendidikan kepada sekolah pada penyaluran pendidikan dag setelah ada perubahan keputusan kepala dinas kebudayaan. dana bossa dilakukan oleh kepala sekolah atau dilas sekolah, diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat ald sewaktu waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan sa'do minimum sesuai peraturan yang berlaku untuk sedangkan untuk smp, sma dan smk harus diambil seluruhnya dari bendahara dinas perda: arus diambil seluruhnya pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan jumlah pada triwulan bersangkutan dengan saldo minimum, bukan termasuk pemotongan. pengambilan dana bossa untuk sd,smp,sma dan smkoleh pihak manapun. dana bossa dalam suatu tahun anggaran mutlak tidak harus habis dipergunakan pada tahun anggaranpenggunaan dana bossa sebagaimana dimaksud pada akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. png ian dentata seng rani pelan sebagai berikut bossa disekolah harus memperhatikan hal hal prioritas ama operasional boa dana bossa adalah untuk kegiatan bagi sekolah tidak yang telah menerima dana alokasi khusus dak), pera hen kan menggunakan dana bossa untuk mencukupi dag sama, sebaliknya jika dana bossa tidak dimaksud untuk pembelanjaan yang diperbolehkan sebagaimana subniger pada maka sekolah dapat mempertimbangkan benda pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu den papan hibah, dan pendapatan sekolah lainnya yang sah san tetap memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku:an dana bossa dilarang secara ganda double accounting) dengan dana bos. dana bossa dilarang. untuk kegiatan rehaibijitaa tim mana: afiliasi ringan pemeliharaan bangunan sekolah, elemen bossa sekolah harus membuat rencana kerja memilih satu atau lebih tersebut lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan ngan standar upah yang berlaku masyarakat. bab vil monitoring supervisi pel pelaksanaan kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh tim manajemen bossa kabupaten sintang. p. bentuk kegiatan monitoring dan supervisi sebagaimana dimaksud pada,pelaksanaan monitoring pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dengan bekerjasama antar lembaga baya terkait, dengan mencari fakta, investigasi, penyelesaian secara baik. bab viii. oling bab pelapor ran dan pertanggungjawaban keuangan bossa sekolah wajib kepada dinas ntuk melaporkan hasil dan penggunaan dana bossa materi statistik, harus dilaporkan sekolah adalah yang berkaitan dengan dana penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan seb pertanggungjawaban keuangan dengan tata urutan ten tercantum dalam lampiran iii yang merupakan bagian pisahkan dari peraturan bupatisebagaimana dimaksud pada, yaitu: pengawasan melekat yang dilakukan oleh dinas dan sekolah. dengan prioritas utama dalamssa:hasan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan pena bpk) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit, pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan bpk) sesuai dengan kewenangan, pengawasan mas program bossa harakat dalam rangka transparansi pelaksanaan syarak oleh unsur mas arakan it unit pengaduan yang term yi: unit unit peng terdapat indikasi apat sekolah kabupaten sintang. apabila segera dilaporkan kep pangan dalam pengelolaan bossa, agar ada instansi lembaga berwenang lainnya, pengawas fungsional atau lembaga sanksi term negara tanya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan aparat pej atau sekolah dan atau siswa akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. sanksi undang undangan dan undang undang yang berlaku pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja):: cc. penerapan proses hukum, yaitu mulai proses peny sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini masih tetap berlaku. bab xi. ogt1n3 bab ketentuan penutup peraturan hina bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. agar seti aturan orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 9d! desember penjabat bupati sintang, prim diundangkan sintang pada tanggal desa bea"lampiran ' : par 0011n9 one bupati sintang tanggal, tahun tentang.susunan tim sekop elemen pelaksanaan dana bantuan operasional dan kebudayaan kabupaten sintang tim pelaksana bossa dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sintang) manager, unit pendataan smp:sintang adalah melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan formulir bos 01a, bos o01b dan bos 01c) dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh kemdikbud, melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data berdasarkan dapodikmengkompilasi nomor rekeningf ., melakukan sosialisasi pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program bos. men on1111 manajemen, revisi alokasi dana bos tiap sekolah melalui kap pusat apabila mani provinsi kepada tim manajemen memerintahkan kesalahan ketidaktaatan perubahan data secara online tana memantau pelaporan penggunaan dana sekolah: mengumpulkan dan merek inversi alias penggunaan dana bos dari sen asi laporan realis kepala skpd pendidik selanjutnya melaporkan kepa berikutnya paling lambat januari tahun melakukan formulir bos kb): dengar monitoring pelaksanaan program bos sekolah monitor memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim storing kabupaten kota, memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat formulir bos 06a dan formulir bos 06b): pp., mengusulkan daftar sekolah kecil yang memperoleh dana bos dengan ketentuan alokasi minimal kepada tim bos provinsi, melakukan pendataan peserta didik penerima kartu indonesia pintar kip) dari tim manajemen bos sekolah.:: dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku barang, mengirim dan meng update data pokokpendidikan formulir bos 01a, bos 01b dan bos 01c) secara lengkap dalam sistem yang telah disediakan oleh kemdikbud: membuat ras yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah formulir bos k1 dan bos k2): tindakan dan jauhkan sekolah dari asap rokok memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada, mengelola. mengelola dana bos mengumumkan secara bertanggung jawab dan transparan, sekolah dan tengan dana yang diterima dan dikelola oleh pengumuman bayaran penggunaan dana bos (ras) papan bendahara dan ket yang ditandatangani oleh kepala sekolah, mengumumkan dena sekolah formulir bos marnulir bos 04j: dana bos papan pengumuman ame setara formal dan material atas penggunaan membuat terimanyaj formulir daan realisasi penggunaan dana bos triwulanan pertanggung: s k7 dan bos k7a) sebagai bentuk untuk jawaban penggunaan dana dan disimpan sekolah perlukan monitoring dan audit: membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas bos k7b dan bos k7c). ai: memasukkan data penggunaan dana bos setiap triwulan kedalam sistem onlinemelalui membuat laporan tahunan diserahkan skpd pendidikan kabupaten kotaks dan bos k6):sintangformat bos kt7), gg mengusulkan daftar nama penerima bsm sesuai dengan pemegang kartu penjamin sosial kps) dan usulan diluar kps kepada tim manajemen bos kabupaten sintang. memonitor dan meminta sekolah untuk memasukkan data individu secara online. bupati sintang, hakim wa. ni lampiran pera nomor bati sintang tanggal: tahun tentang :komp open komponen yang dapat dibiayai dari dana bantuan sekolah daerah kabupaten sintang tahun anggaran no! komponen item penjelasan pembiayaan pembiayaan ha . undang pemberi dang nomor tahun tentang tahun daerah lembaran negara republik indonesia republik ind nomor tambahan lembaran negara beber ones nomor sebagaimana telah diubah tahun terakhir dengan undang undang nomorll.p sab pemerintah nomor tahun tentang tya nasional pendidikan lembaran negara republik onesna pembelian bah habis pakai an bahan buku tulis, jalurlan cadang alat kantor kanan daya dansa listrik, air, telepon, penggunaan internetmaupun voucher sebesar rp.perbaikan kamar mandi dan atap bocor, perbaikan siswa harus dijamin pintu dan jendela. berfungsi dengan baik. perbaikan meleleh, jika dalam keadaan perbaikan sanitasi mendesak dan tidak ada sekolah kamar mandi sumber dana lainnya, dan wc), perbaikan dana bossa dapat lantai ubin keramik digunakan untuk dan perawatan pembelian meja dan fasilitas sekolah kursi siswa jika kursi lainnya dan meja yang ada sudah rusak berat pembayaran honorarium guru honorer (hanya sesuai kebutuhan bulanan guru honorer untuk memenuhi spm) sekolah dan tenaga kependidikan pegawai administrasi honorer termasuk administrasi bossa) pegawai perpustakaan penjaga sekolah satpam pegawai kebersihan operator sekolah kepramukaan besaran honor operator standar minimal rp. bln dan maksimal rp. bln disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah data besaran bossa pengembangan . pence gumi mangan profesi kkg mgm dan khusus untuk sekolah kkk maksbangsa pembelian pelanggar komputer desktop workstation sesuai kebutuhan printer atau printer sekolah plus scanner laptop infocus biaya lainnya layar monitor komponen lea telah alat peraga media bagi sekolah yang terpenuhi pandan, pembelajaran mendapatkan dak dari bossa anya mesin ketik tidak bolehkegiatan lainnya pengadaan buku sesuai kebutuhan ktp bagi siswa dan sekolah guru siswa buku membiayai kegiatan dalam rangka hari besar nasional dan upacara keagamaan acara keagamaan. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan ktp). membangun kantin sekolah yang sederhana. kegiatan lomba lomba siswa termasuk pengadaan hadiah dan transportasi guru dan siswa peserta lomba. rehab ringan dan sedang. pengadaan kostum olahraga yang sifatnya inventaris sekolah. pembayaran rekening listrik, telepon dan air. pembuatan laporan sekolah. honor guru, wakil kepala sekolah, petugas laboratoratorium, petugas perpustakaan, dan staf tata usaha yang jumlahnya tidak melebihi dari dari dana bossa. pengadaan laptop dan infocus sebagai inventaris sekolah. pengadaan bola lampu, dan kipas angin untuk inventaris sekolah. membantu. aan manyar mms sasa ber man membantu transportasi siswa miskin. biaya transportasi pengambilan dana bos dan bossa. kegiatan sekolah lainnya yang sangat membutuhkan siswa dalam rangka peningkatan mutu sekolah jab sintang, lampiran iii peraturan bulan sbn tan tanggal! iun tentang: tart desember laporan pertanggung abccpenpada dinas pendidikan kabupaten sintang., lembar pencatatan pengaduan,,. pembukuan sekolah dikaji sekolah mah membuat pembukuan dari dana yang diperoleh dengan tulis nam bos. pembukuan yang digunakan daun menggunakan komputer. buku yan gunakan adalah sebagai berikut. dan kas umum ini disusun untuk masing masing rekening yang dimiliki oleh sekolah. pembukuan dalam buku kas berhak meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang bunga:. tana daan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran apa dalam haj engan tulis tangan atau menggunakan dapa wajib men pembukuan dilakukan dengan komputer, ben j0. selai cetak buku kas umum dan buku buku pem ang kurangnya sekali dalam satu bulan dan me ba ipi bentuk faktur sebagai lampiran akuntansi: pat dipisah dalam setiap bukti pembayaran harus disetujui dibayar oleh bendahara: ju! kepala sekolah dan lunas segala. nan wr segala jenis bukti sebagai bah keluaran harus disimpan oleh bendahara bos bukti dan bahan laporan. (et bupati sintang, hakim lampiran ikan buat sintang tanggal tahun tentang penuh dan teknis penggunarpajakan dalam penggunaan dana bantuan sekolah kabupaten sintang tahun anggaran sana para oat perpajakan dalam penggunaan dana bossa diatur ily6012. . tahu bantuan operasional sekolah: angan dana bantu aoa daerah kabupaten sintang nomor tahun dae amp pengelolaan keuangan daerah lembaran tampan. kabupaten sintang tahun nomor seb ahan lembaran daerah kabupaten sintang nomor mana, telah diubah dengan peraturan daerah kalian sintang nomor tahun lembaran daerah ledupaten sintang tahun nomor tambahan lembaran daerah kabu bi ketentuan umum daerah adalah kabupaten intan adalah bupati kepala daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintah daerah tahan daerah. penyelenggara pemeran pemerintah. aman maa. golongan iii dengan tarif (lima persen) dari penghasilan bruto. golongan dengan tarif (lima belas persen) dari penghasilan brutodua juta dua puluh lima besarnya penghasilan tidak kena pajak tkp), adalah: status sendiri juta tambahan status kawin juta tambahan tanggungan keluarga, maksimal orang juta(dua ratus ribu rupiah). b.dilakukan. dilakukan pemotongan dalam hal penghasilan sehari atau rata rata penghasilan sehari melebihi (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. penjabat bupati sintang, karim pemerintahan daerah ada pemerintah daerah dan hah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh otonomi dan tugas tno naa perwakilan rakyat daerah menurut asas dalam sistem dan bantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya sebagaimana dimaksud gap negara kesatuan republik indonesia indonesia tahun alam undang undang dasar negara republik dinas adalah dinas idi kepala dinas sala namanya kebudayaan kabupaten sintang. kabupaten sintang kepala dinas pendidikan dan kebudayaan satuan pendidikan menyelenggarakan per kelompok layanan pendidikan yang pada setiap jenjang dan ikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pendidik adalah sila pendidikan. dosen, konselor kependidikan yang berkualitas sebagai guru, fasilitator, dan pee pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, berpartisipasi dalam lain sesuai dengan kekhususannya serta dewan pendidikan maan gerakan pendidikan. unsur masyarakat yan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai komite sekolah bala orangtua wali peserta dis: lembaga mandiri yang beranggotakan yang peduli pendidik adik, komunitas sekolahserta tokoh masyarakat anggaran banana aan dan belanja negara selanjutnya disingkat apbn anggaran pend dapatan dan belanja negara republik indonesia, apbd adalah pes bai daerah yang selanjutnya disingkat pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang. bantuan optamopal sekolah yang selanjutnya disingkat bos adalah ana biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan harsimtber pan sebagai pelaksana program wajib belajar yang bantuan operasional sekolah daerah selanjutnya disebut bossa adalah penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksanaan program wajib belajar. kas umum daerah yang selanjutnya disebut dengan kud adalah kas umum daerah kabupaten sintang... sekolah menengah pertama selanjutnya disingkat smp adalah sekolah yang dilaksanakan setelah lulus pendidikan dasar. sekolah. an1n98 sekolah menengah merupakan lembaga pernah terbuka selanjutnya disingkat smp adalah merupakan bagian pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapi pendidikannya tae induk yang dalam menyelenggarakan sekolah satu atap sel metode belajar mandiri. memiliki wilayah yan lanjutnya disingkat sayap adalah smp yang manajemen atau dua sama dengan yang dapat dikelola secara satu sekolah menengah ate men yang berbeda. pendidikan tingkat sea selanjutnya disingkat sma adalah jenjang sekolah menengah kemas dilaksanakan setelah lulus smp. pendidikan tingkat see uan selanjutnya disingkat smk adalah jenjang yang dilaksanakan memiliki kekhususan kejuruan tertentu madrasah ali ulus smp. sil pendidikan desah yang selanjutnya disingkat adalah jenjang setelah lulus smp atas yang berciri khas agama islam dan dilaksanakan maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman acuan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penggunaan dana dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan bossa tahun anggaran agar penggunaan dana bossa tepat sasaran, efektif dan efisien untuk penyelenggaraan wajib belajar (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar (dua belas) bagi pengelola bossa agar dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan penyelewe. m1n99 besaran aya diberikan berd muda sebagaimana dimaksud pada negeri swasta malah siswa dengan ketentuan pisah siswa bae besaran rp. (enam ribu dua ratus smp negeri geri siswa bulan: ngan besaran rp. (tiga belas ribu rupiah) smp m rupiah) ppp besaran rp. (sepuluh ribu negeri dengan besaran rp. (dua puluh satu rupiah) siswa bulan: sma m swasta dengan besaran rp. (tiga belas ribu span) siswa bulan, smk oo. dina jean teknologi dan rekayasa dengan besaran rp. sung puluh dua ribu rupiah) siswa bulan: sata pertanian dan kehutanan dengan besaran rp. (tiga puluh dua ribu rupiah) siswa bulan:(dua belas)(enam) bulan dengan wilayah ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bab implementasi bossa semua sekolah sd sdb negeri, smp small smp negeri dan sta. sma ma dan smk negeri dan swasta kabupaten sintang swa wajib menerima dana bossa. sekolah menolak menerima bossa sebagaimana dimaksud apabila da) maka sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya pada aya dik orang tua atau wali peserta didik. dari peserta didik, penolakan. plt pen apa pan sebagaimana dimaksud pada tetap menjamin kai orang tua siswa melalui komite lah tersebut. rangsangan pendidikan siswa miskin sekolah pama yang menerima bossa wajib melaksanakan pengelolaan pemerintah sesuai pedoman bossa yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. program bossa sebagai pendukung wajar pendidikan dasar (sembilan) tahun dan rintisan wajar (dua belas)(sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar (dua belas)cc.::sekolah penerima dana bossa sebagaimana dimaksud pada harus melaksanakan pengelolaan dana bossa secara profesional, transparan, dan akuntabel. agar. agar bossa dapat n11 harus memiliki tepat guna dan tepat sasaran maka sekolah (empat) tahunan rencana jangka menengah rjm) yang disusun untuk mel rencana kan pencairan dana bossa sekolah harus menyusun anggar tahunan rkt) dalam bentuk rencana kegiatan dan sekolah ras). penyu anggaran rencana jangka menengah rjm) dan rencana kegiatan semdndija sekolah ras) harus disetujui dalam rapat dewan kisah setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan swasta oleh dinas bagi sekolah negeri dan yayasan bagi sekolahjemen kabupaten dan tim manajemen sekolah dengan susunan tim dan tugas pokokselanjutnya,di(bukan atas nama pribadi) untuk sd, dan untuk smp, sma smk dari kud. bagi sekolah yan sekolah harus belum memiliki rekening, seperti sekolah baru, maka sekolah bukan gera membuka rekening bank atas nama kepala atas nama pribadi kirim tim manajemen bos dan segera mengirim tim manajer rekening bos kabupaten sintang mengkompilasi nomor nomor rekening sekolah yang telah digunakan pada tahun dan tim manajemen ada), kemudian mengirimkannya kepada kepala selat dinas berkewajiban menandatangani naskah hibah kepada sekolah penerima bossa. dana bossa disalurkan, danapabila terdapat sisa dana sekolah pada akhir tahun anggaran, eka dana tersebut tetap milik kas sekolah dan harus digunakan lah. untuk kepentingan seko ihan penyaluran dana bossa yang dilakukan oleh jika terjadi kelebihan ppn sekolah akibat kesalahan dat tau bendahara dinas ata, maka bud dana tersebut harus dikembalikan kas daerah, dan rkan kelebihan dana tersebut kepada dinas. wali jika.sesuai ketentuan dalamsebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dalam peraturan bupati setiap\|oe\| pemeliharaan fasilitas jamban umum mck umum (oa pemeliharaan sistem pembuangan air limbah drainase, airlimbah rumah tangga) \|oa \|oo pemeliharaan taman taman bermain anak milik desa \|oa dukungan pelaksanaan program jambanisasi untuk keluarga miskin o \|os pembuatan terasering pembersihan daerah aliran sungai plesetan sungai"" o tao tag ema ema too pembuatan rambu tamu jalan desa joe \|o2 penyelenggaraan informasi publik desa poster, baliho di) joe \|o3 pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa joe jos \|o1daa pengeras suara (loudspeaker) telepon umum radio single side band ssb) \|o6e lain lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika \|o7\|o7pa(os sub bidang pariwisata jos \|o1 pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa \|o8 \|o2 pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik "") \|o8s \|o3 pengembangan pariwisata tingkat desadaa kan rumah penginapan angkutan wisata jos \|o1 lain lain kegiatan sub bidang pariwisata dibidang pembinaan kemasyarakatan \|o1 (sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat jo1 bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskinm kun aman marah dan meraka dengan kanan telor heeamg ramayana \|o2 melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa bbgrmi dn teori remas jos \|oo\| pembinaan karangtaruna iib kepemudaan olahraga tingkat desa jos lain lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga) emang \|oa pembentukan pembinaan lembaga kemasyarakatan ( o \|o1 sub bidang kelautan dan perikanan (ot bintik pelatihan pengenalan ttg untuk perikanan darat nelayan jot pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu o jo2 sub bidang pertanian dan peternakan \|oo pembangunan saluran irigasi tersier sederhana joo peningkatan produksi tanaman perkebunan alat produksi dan pengolahan perkebunan lil toe teesamgremgemaeatanmaay jos lain lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa eng ember fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anakpenyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas perempuan, anak, dan kelompok marginal emas usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas perempuan, anak, dan kelompok margin tor teen were jos pengembangan promosi produk unggulan desa meh an"nrt eos inn dangan penamaan melapembangunan kantor bum desa sarana prasarana bum desa (menjadiasetdesa) " pelaksanaan audit keuangan bum desa, evaluasi perkembangan bum desa '' ' ' ' \| lain lain kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal ''' tlh oleng ega \|o7 (oo pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan sosialisasi teknologi tepat guna posyantekdes dan atau antar desa percontohan teknologi tepat guna untuk produksiengan daa (sub bidang penanggulangan bencana sub bidang keadaan darurat jos sub bidang keadaan mendesakop urutan a00 pemaparan a10 \|pendapatan asli desa aaa basi usaha desa aaa bagi hasil bum des bersama ae) basi aset desa aja ole pelelangan ikan milik desa ale os) pemanfaatan sarana prasarana olahraga ole hasil badan kredit desa hasil wisata tempat rekreasi makam dan atau top #bahasan yang dika ten desa aaa yoo) hasil peralatan milik desa yang dikelola oleh desa swadaya, partisipasi dan gotong royong aja bantuan masyarakat berupa uang aaa (tain tain pendapatan asli desa aaa yoo tain tain pendapatan asi desa aje) \|pendapatan transfer aaa bana desa ajaoeo\| basi hasil pajak dan retribusi kabupaten kota alokasi dana desa bantuan keuangan provinsi lain lain bantuan keuangan apbd provinsi bantuan keuangan kabupaten kota '' \| lain lain bantuan keuangan dari apbd tpp kebapatangaata lana sah pendapatan lain lain aaan asam senapan pak penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi perang nan san prasarana yang peron penerimaan bantuan dari perusahaan yang degan san tangan yana ass koreksi kesalahan belanja tahun tahun sebelumnya sole bunga bank oje bunga bank tain lain pendapatan desa yang sah soo bantuan dari pemerintah kementerian hasil penerimaan atas tuntutan ganti kerugian ema men kanan (s3 lain lain pendapatan desa yang sah serang sja belanja pegawai sja penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sja iso tunjangan pengabdian kepala desa jae penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa iso tunjangan penghargaan perangkat desa says \|salinan sosial kepala desa dan perangkat desa soap tunjangan bpd seo belanja barang dan jasa belanja barang perlengkapan belanja perlengkapan alat rumah tangga dan dpp mama kemanan tanaka sah belanja bahan bakar minyak gas isi ulang dpi tabung pemadam kebakaran tag sea fe) belanja barang konsumsi makan minum) sepi belanja bendera umbul umbul spanduk sea fo) belanja pakaian dinas seragam atribut sela belanja dokumentasi paleo\| belanja jasa honorarium belanja jasa honorarium pembantu tugas umum belanja jasa honorarium tenaga kanfivotesykonssitangnagmamber belanja jasa honorarium oom mekbyopeny bendahara desa. ses belanja perjalanan dinas uang saku peserta rapat, pelatihan, sosialisasi, image han maesa sea belanja jasa sewa belanja jasa sewa lainnya ses belanja operasional perkantoran (se belanja jasa kurir pos giro belanja jasa service peralatan elektronik dan pata pakan belanja jasa transaksi keuangan admin bank, pangan latin bang s pole belanja pemeliharaan s pole ji) belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat belanja pemeliharaan kendaraan bermotor s leste \|sf belanja pemeliharaan peralatanyangsementara pagubelanja pemeliharaan bangunan s pole so) belanja pemeliharaan jalan belanja pemeliharaan jembatan belanja pemeliharaan irigasi saluran opo sungayempangyar berat belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi oop gita telepon, momen komunikasi ee belanja pemeliharaan lapangan olahraga jo1\| belanja pemeliharaan lainnya belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada mamasa san yang orphan kepada belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan belanja bantuan mesin peralatan kendaraan dpp antik biseratcan kepada manyar belanja bantuan bangunan untuk diserahkan dpp permata masyarakat nan naa peranan belanja barang untuk diserahkan kepada araayaratan lainya kapas sos belanja medal s 1soap belanja modal pengadaan tanah \|oo belanja modal pengadaan tanah lainnya belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat asas belanja modal pembayaran honor tim pelaksana m0s belanja modal peralatan elektronik dan alat studio belanja modal peralatan merelai dan aksesoris dpn mangan aan manan dan hoon belanja modal peralatan alat ukur belanja modal peralatan rambu rambu patok s e belanja modal peralatan khusus kesehatan belanja modal peralatan khusus metantangresernakan perikanan belanja modal peralatan, mesin dan alat berat sos saja modal kendaraan belanja modal kendaraan lainnya so\|saja\| belanja modal gedung, bangunan dan taman belanja modal gedung, bangunan, taman honor ali ea belanja modal gedung, bangunan, taman upah emas belanja modal gedung, bangunan, taman bahan adi net tema belanja modal gedung, bangunan, taman sewa aan kanan belanja modal jalan prasarana jalan belanja modal jalan honor tim pelaksana mpa kemanan oran tan pelaksana belanja modal jembatan belanja modal jembatan honor pelaksana dpp ketan ena memakan tenor tenkaana fo2 belanja modal jembatan upah tenaga kerja jos belanja modal jembatan bahan baku material joa\| belanja modal jembatan sewa peralatan belanja modal irigasi embung drainase air float persamaan pgn belanja modal irigasi embung drainase dll mpi manor cetakan ketaatan belanja modal irigasi embung drainase dll upah bel kan bad mc "ensssssienssalbun belanja modal irigasi embung drainase dll ate belanja modal irigasi embung drainase dll sewa kan kai me sos belanja modal jaringan instalasi belanja modal jaringan instalasi honor tim may ana mata belanja modal jaringan instalasi upah tenaga olah tenan belanja modal jaringan instalasi bahan maid indi met5175elkekakssa jos belanja modal jaringan instalasi sewa peralatan belanja modal lainnya jot belanja khusus pendidikan dan perpustakaan belanja khusus olahraga belanja modal khusus poin kesemtanfketmaayaan keagamaan ojo belanja modal tumbuhan tanaman jos belanja modal hewan belanja modal lainnya soya) belanja tidak terduga saya belanja tidak terduga goo pemsrayaa sja \|penerimaan pembiayaan eropa tahun sebelumnya ajo spa tahun sebelumnya jae) pencairan dana cadangan jae for pencairan dana cadangan ja hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan gas jot hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan also penerimaan pembiayaan lainnya joo\| penerimaan pembiayaan lainnya g2) pengeluaran pembiayaan saja pembentukan dana cadangan jot pembentukan dana cadangan ja) penyertaan modal desa penyertaan modal desa jas) (pengeluaran pembiayaan lainnya joo pengeluarmengacu kepada peraturan bupati demak tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa pedoman dan peraturan bupati demak tentang alokasi dana desa tahun dan mendasarkan kemampuan keuangan dan prioritas desa. belanja barang dan jasa ran satuan biaya keterangan honorarium tim pelaksana kegiatan (tpk) untuk pengadaan barang jasa ja. nilai pagu pengadaan s.d. rp. juta ema ja00000 honor tpk dibayarkan sekretaris sesuai dengan waktu nilai pagu pengadaan diatas rp. juta s.d rp. dalam hal anggota tpk juta melaksanakan lebih dari ketua kata) kegiatan, dapat sekretaris nora berdasarkan jumlah oo. anggota kegiatan yang ditugaskan nilai pagu pengadaan diatas rp. juta tema a00. 5sasetais amasota (honorarium operator ja. honorarium operator siskeudes ob \|b. honorarium operator spades sid ' ' \| ' ob honorarium tenaga kerja non perangkat tenaga kerja non perangkat a: berpendidikan sd slip sederajat honorarium dengan b berpendidikan sta sederajat ja. untuk memenuhi standar berpendidikan sederajat pelayanan desa yang telah berpendidikan sederajat ditetapkan, diperlukan mengangkat tenaga honorer desa sesuai kebutuhan kontrak perjanjian dibuat oleh kepala nn (honorarium pengelola keuangan desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pang nan ena sawan pen nilai pagu dana rp. sejuta nilai pagu dana diatas rp. juta s.d rp. kei adala dana bee nilai pagu dana diatas rp. milyar s.d rp. rpm nai pagu dana diatas rp2 milyar koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa kali re" mkssniakakasisei nnn nilai pagu dana rp. sejuta ja7solo nilai pagu dana diatas rp. juta s.d rp. ket""sadknsielnssdiadadhossndacel bni bnnnnnnnnnnnnnnn nilai pagu dana diatas rp. milyar s.d rp. milyar ja: nilai pagu dana diatas rp milyar es bersolo pelaksana kegiatan anggaran ja. nilai pagu dana s.d rp. juta ob bidang nan nilai pagu dana diatas rp. juta s.d rp. ob bidang milyar nilai pagu dana diatas rp. milyar s.d rp. ob bidang milyar jd. nilai pagu dana diatas rp. milyar ob bidang nan bendahara desa ooh taat pagu dana s.d rp: juta es aro nilai pagu dana diatas rp. jutes aro honorarium pengurus penyimpan barang pembantu pengurus barang os voodoo ketua mann anggota oo men honorarium tim penyusun rkp desa ketua sekretaris anggota bo barangdanjasa belanja bahan pakai habisoperasional kantor, operasional bpdcetak dan penggandaanatuan biaya uang saku kegiatan uang saku kegiatan sosialisasi penyuluhan pelatihan sosialisasi penyuluhan bintik diklat teknis fungsional pelatihan bintik yang rekonsiliasi yang dilaksanakan dalam dilaksanakan dalam daerah daerah uang saku tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan satuan biaya uang transport kegiatan tidak diberikan uang yang dilaksanakan dalam daerah. lembur dan uang makanbesiisssnkasssinlansisiedossdnnn conan rapat koordinasi satuan biaya konsumsi ta makan orang rapat merupakan satuan makanan kecil snack orang biaya yang digunakan untuk satuan biaya konsumsi jamuan tamu dan biaya pengadaan konsumsi bam san pan pend termasuk minuman tamu dari pemerintah pusat dan makanan kecil (snack) makan orang untuk rapat pertemuan \|b makanan kes snake orang untuk rapat koordinasi, tamu dari pemerintah provinsi8 jateng dan atau kadal nessbadisisssdkssisssdas dna makan rang b makanan kecil snack) orang tamu biasa ta makan orang b makanan kes snack) orangsementara pagupagu sementara paguuang maa rp) biaya perjalanan dinas aparat perjalanan dinas dilaksanakan dengan satuan biaya uang harian ketersedian anggaran, efisien dan satuan biaya uang harian zona jarak dari demak), dinas dari tempat kedudukan tempat salatiga perjalanan dinas luar daerah dan dalam kepala desa ketua bpd daerah. sekdes wakil ketua bpd sekretaris bpd perangkat desa anggota bpd biaya perjalanan dinas luar daerah perangkat desa merupakan biaya perjalanan dinas dari p zona jarak dari demak), tempat kedudukan tempat tujuan dan yaitu kota magelang, kab magelang, kembali tempat semula terdiri dari batang, boyolali, temanggung dan uang harian, rembang uang transportasi perjalanan tempat kepala besa ketua bpd "juan pergi pulang. sekdes wakil ketua bpd sekretaris bpd \| biaya penginapan hotel atau perangkat desa anggota bpd penginapan lainnya. non perangkat desa dikenal secara jumpa representatif dibayarkan secara lumpur zona dari demak) ) e merupakan batas tertinggi pakan batas tertinggi yaitu kab wonosobo, banjarnegara, blora, kebumen, purworejo, sukoharjo, sragen karanganyar, klaten, kota pekalongan, kab. pekalongan, kota untuk sewa kendaraan dalam kota, uang tegal, kab tegal pemalang, surakarta, transportasi perjalanan tempat tujuan wonogiri pergi pulang biaya penginapan hotel kepala desa tema bpd atau penginapan lainnya dibayar sesuai sekdes wakil ketua bpd sekretaris bpd dengan biaya riil yang dibuktikan dengan perangkat desa anggota bpd tiket bukti pembayaran. non perangkat desa apabila dalam pelaksanaan kegiatan a zona jarak dari demak) perjalanan dinas terdapat pengeluaran riil yaitu kab purbalingga, banyumas, yang tidak dapat diperoleh bukti kepala desa ketua bpd biaya sesuai dengan pengeluaran dengan sekdes wakil ketua bpd sekretaris bpd membuat surat pernyataan pengeluaran perangkat desa anggota bpd fil won perangkat desa t data hal pelaksana perjalanan dinas satuan biaya uang harian tidak menggunakan fasilitas hotel atau dari tarif hotel kota tempat tujuan jawa timur sesuai dengan tingkatan pelaksana kepala desa tema bpd \|voodoo menuai angan angkatan pelaksana sekdes wakil ketua bpd sekretaris bpd pejalan perangkat desa anggota bpd non perangkat desa perjalanan dinas luar daerah bagi io. pelaksana, karena faktor transportasi provinsi luar pulau jawa '' ' ganjaran guna mempersiapkan kepala desa ketua bpd '' ) \| 'oh pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian sekdes wakil ketua bpd sekretaris bpd pertanggungjawaban, dapat dialokasikan perangkat desa anggota bpd biaya penginapan dan uang harian sesuai non perangkat desa satuan biaya uang harian ketentuan berlaku, untuk (satu) hari kepala desa ketua bpd pelaksanaan kegiatan. sekdes wakil ketua bpd sekretaris bpd perangkat desa anggota bpd ji. dalam hal biaya penginapan atau non perangkat desa akomodasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan yang diikutifasilitas transportasi kepala desa dan ketua bpd kereta api bus kelas eksekutif kapal laut kelas eksekutif sekdes wakil ketua bpd sekretaris bpd perangkat desa non perangkat desa kereta api kelas eksekutif bus kelas eksekutif kapal laut kelas eksekutif:hm. natsirdan ii. tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desasosial kepala desa dan perangkat desa, tunjangan bpd, berpedoman pada ketentuan peraturan bupati demak tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa dlaksana tugasembaga desagelolaan aset desail.pmsebagai berikut dalam rangka pencapaian visi misi bupati demak yang tertuang dalam rpm periode dan rencana kerja pemerintah daerah tahun maka pemerintah desa wajib mengalokasikan dalam apb desa anggaran untuk kegiatan sebagai berikutanganan kekurangan gizi kronis (stunting), kegiatan penanggulangan kemiskinan, kegiatan pengelolaan posyandu balita, posyandu lansia, dan posyandu: kegiatan penyelenggaraan paud, kegiatan dengan pola padat karya tunai, kegiatan pembangunan pengelolaan pemeliharaan perpustakaan desa, kegiatan perbaikan pemugaran rumah tidak layak huni rth): kegiatan pengelolaan sampah, j .kegiatan penyediaan sarana prasarana layanan sanitasi desa, prioritas belanja kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa add) dan dana desa dd) wajib memperhatikan hasil (output) dan manfaat (outcome), sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembebanan anggaran. pendapatan asli desa desa) wajib didasarkan dengan peraturan desa atau peraturan kepala desa dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi. seluruh desa wajib dibukukan dalam buku kas umum dan dicantumkan dalam apb desa. dalam hal penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, kepala desa melaporkan kepada camat dengan tembusan kepada bupati. kepala desa mengajukan permohonan pencairan belanja tak terduga beserta rencana anggaran belanja rab) kepada camat untuk pengesahannya. pemerintah desa wajib menggunakan aplikasi sistem keuangan desa siskeudes) dalam penginputan rpm desa, rkp desa, apb desa dan pengelolaan keuangan desa. dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola aset desa, maka pemerintah desa wajib melaksanakan penginputan aset desa dalam aplikasi sistem pengelolaan aset desa spades). visualisasi dan dokumentasi pembahasan vi. teknis evaluasi rancangan apb desaan atau, rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa, rancangan peraturan desa tentang perubahan apb desa yang telah disepakati bersama bpd. rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan apb desabupati demak tentang pedoman:ma. keputusan camat lnnannnaan, menimbang:, peraturan bupati demak nomor.tentang pedoman penyusunan apb desa tahun. memutuskan: menetapkan kesatu hasil evaluasi atas sistem apb desa perubahan apb desa adalah sebagai berikut dst (lembar evaluasi terlampir) ketiga rancangan peraturan desa tentang apb desa perubahan apb desa . inimann ananaanaa. lembar evaluasi apb desa kabupaten demak kecamatan desa me) mama lama mma aspek komponen periksa alat verifikasi keterangan aspek administrasi dantegalits lakamsatbemocaaasperlu tentang tentang apb desa atau rancangan pembahasan dan penyelamatan pemdes pedoman pengelolaan keuangan desa, pemdes tentang perubahan apb desa tentang apb desa perubahan rancangan peraturan desa tentang dilakukan tepat waktu apb desa (dilihat tanggal keputusan)bpd apb desa rancangan pemdes tentang tentang apb desa perubahan apb desa perubahan apb desa aspek kebijakan dan struktur apb desa perubahan apb desa jump apakah rancangan pemdes tentang rkp desa atau rkp desa perubahan apb desa atau rancangan pemdes tahun berkenaan tentang perubahpermendagri dan perlu telah sesuai dengan peraturan tentang pedoman perundang undangan pengelolaan keuangan desandapatan desa pemdes terkait desa (misal pemdes yang bersumber dari pendapatan asli tentang pungutansama apakah penempatan pos belanja telah permendagri dan perlu sesuai dengan peraturan perundang tentang pedoman undangan pengelolaan keupermendagri dan perlu dalam apb desa paling banyak tentang pedoman dipergunakan untuk pengelolaan keuangan desa siap dan tunjangan kades dan perangkat desa, tunjangan dan operasional bpd, siap, tunjangan dan operasional peraturan bupati demak tentang untuk kepala desa dan perangkat kedudukan keuangan bagi kepala desa sesuai yang ditetapkan dalam desa dan perangkat desa yang peraturan bupati didalamnya mengatur tentang siapperaturan desa tentang dana telah ditetapkan debum desa, telah sesuai dengan pembentukan bum desa dan hasil uji peraturan perundang undangan dan(amataesmesa\| apakah sil ipa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.epan kantor desa dan atau tempat yang strategis lainnysebesar (sepuluh keseratus) dari jumlah serangan tanah bond desa bagi desa yang jumlah serangan bond desanya bawah rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah). terhadap desa desa yang jumlah serangan tanah bond desanya rp250. sampai dengan rp1. (satu miliar rupiah) jumlah maksimal biaya operasional bpd adalah sebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah). terhadap desa desa yang jumlah serangan tanah bond desanya atas rp1. (satu miliar rupiah) jumlah maksimal biaya operasional bpd adalah sebesar rp3010. (sepuluh juta rupiah) bersumber dari apb desa selain dana desa. alokasi biaya operasional bpd harus memperhatikan prosentasealih aan ) ls, pemerintah desa ii. kecamatan. kabupaten demak tahun tai ai: tetesmdiundangkan di. pada tanggal. sekretaris desa .i. lembaran desa . tahun nomor . lampiran peraturan desacontoh: kode rekening uraian anggaran sumber dana denies dengan dr monte table lab\| frenpapaan jala pages a12 transfer pendapatanlainlauus \|o1 penyediaan penghasilan tetap dan ppi lanmntersabem tonton belanja pegawai administrasi kependudukan, ealunspaunedan keadaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan surat pengantar pelayanan ktp, kartu tjeforfser belanja barangdandasa pelaksanaan pembangunan desa andaikan pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasarana perpustakaan taman s posseesanja modal penanggulangan bencana, keadaan penata tema nomor soo penanggulangan bencana sos belanja tak terduga keadaan darurat soepeesanja tak terduga ama retosypensm moe open penerimaan pembiayaan see peemgluaran pembiayaan nn.ng, ami by, ni, pemerintah desa . ii. kecamatan. kabupaten demak tahun tag tai: nag ton@eesasattak. transfer rp. lain lain pendapatan yang sah rp. jumlah pendapatan rpesesasattak. belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa rp. bidang pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan rp. bidang pemberdayaan masyarakat rpesesataaaakak. bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa rpesesataaaakak. jumlah belanja rpe asas. surplus defisit) rp. pembiayaan desa penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan selisih pembiayaan (a b) pesanesanakesa. pada tanggal. kepala desa contoh as apa moe mens mon mak pendapatan moe anak mena andapatantamtan oper penerimaan dari hasil kerjasama antar desa cerna pendapatan joo jumlahpendapatan isi serangga penyelenggaraan pemerintahan desa ' ' penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan cell lema pemeran ema tan taman pori enveediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa iojorpsnaanja pegawai tor penghasilan tetap tunjangan kepala bsa forfsooni radian obyek belanjamii rengamaryramyanan kamu kawanan doo teyorfejarh belanja barang bandara iisjojejaja belanja jasa honorarium moo rincian obyek belanja yoon pelaksanaan pembangunan dasa ajo andi pembangunan rehabilitasi penis ikatan sarana prasarana dian ekepatataan taman peran besardanearptar pop \|os is\| belanja modal ' \|os\| belanja modal redundan \|os\| rincian obyek belanja: poo lo) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak ' ' ) penanggulangan bencana \|oo\| penanggulangan bencana sj1 (oo(sja belanja tak terduga s\|i \|oo\| \|oo\|o0\| belanja tak terduga oo belanja tak terduga oo map lang leo surplus prism) luka moe moo mainan pembiayaan joon spa tahun sebelumnya moe tahun sebelumnya other pengeluaran pembiayaan olotegerjn pembentukan dana cadangan ererterrembentukan dana cadangan ill rekor asc.. kolom volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan kolom .c) dan volume (jumlahwo\| kecil ojenisdokumen waktu ket penyusunan rancangan \|a. rancangan peraturan desa minggu peraturan desa tentang apb desa ta. apb desa ta. oleh pembahasan dengan sekretaris desa pelaksana kegiatan lembaga kemasyarakatan laporan sekdes kepada \|a)peraturan desa tentang peraturan desa tentangperaturan desa tentang apb desa ta. rapat musyawarah surat undangan, berita acara hari persiapan pembahasan lampiran berita acara apb desa ta. rapat paripurna ila)engan pemerintah desa, dan visualisasi acara rapat musyawarah desa paripurna, hari oleh ketua pelaksana surat undangan muses kegiatan musyawarah uji publik), daftar hadir desa penetapan muses, berita acara apb desa ta. dan muses dan visualisasi uji publik): acara muses, rapat paripurna ii, \|c) surat undangan hari penyampaian laporan paripurna ii, daftar hadir panitia musyawarah paripurna ii, berita acara desa, penandatanganan paripurna dan keputusan bpd tentang visualisasi acara kesepakatan apb desa paripurna ii, dan ta. dan sambutan keputusan bpd tentang tertulis kepala desa). kesepakatan rancangan apb desa ta. verifikasi dan evaluasi \|a) surat pengantar kepala minggu anggaran pendapatan dan desa kepada camat: belanja desa tahun lembar evaluasi apb desa anggaran oleh tim ta. dan asistensi kecamatan yang visualisasi acara evaluasi dibentuk oleh camat. verifikasidemak\| pemerintah kabupaten demak kaka kecamatan nueeeceneeneta desa ee ever ooooccoanettt ca) jalan. nota dinas kepada yth. bapak kepala desa mnc. dari sekretaris desa tanggal pnaanananananuntuk menjadikan periksa dan sebagai laporan. sekretaris desa, demak\| pemerintah kabupaten demak kaa kecamatan neeceececaeas, desa see sen ennenennenentaan kap jalan.carrera. kepada: yth. ketua bpd tempat surat pengantar nomor . ds. badan permusyawaratan desa . aung kecamatan.kabupaten demak (la jalan. ane. nomor bpd ds. kenaaananangaa2019 lampiran kepada perihal undangan musyawarah yth. sn. persiapan pembahasan rancangan apb desa tahun anggarannanaanannanaanannan anna pukul wib s d selesai tempat anannannaannannann nana an, :a ketua padanan sam wakil koma pom sek kepala kanenvenanananaoo. harga rp.) paripurna musyawarah desa paripurna jumlah rp. ketua bpd . badan permusyawaratan desa . kecamatan.kabupaten demak (ebay jalan senonoh00000. peananaaaaaan samaran. nomor bpd ds. kepada lampiran yth. loco perihal undangan rapat di paripurna tempat penyampaian dan pembahasanpukul po. wib s d selesai tempat anaannanaaanaaa nana nana susunan acara:j.dusasaran hasan maa mama rerangatvsa erangkatpesa oo angksnp aan pada, apes sai ema era ea, area apes . bas kecamatan.kabupaten demak , jalan. penanannaanaaan knannnn: nomor bpd ds. kepada lampiran yth. sn. perihal undangan rapat musyawarah desa muses) di tentang penyampaian tempat2020, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada: hari tanggal knanannanaanannan aan aaaaaa pukul pon. bs d selesai tempat ananananaan nana nana susunan acara pembukaan oleh ketua bpd: sambutan kepala desa.: sambutan camat.! penyampaian rancangan apb desa ta. oleh kepala desa, tanya jawab dan uji publikbpd, tembusan yth. camat .i.o.demak. kebijakan pemerintah daerah kabupaten demak tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten demak tahun dan rencana kerja pembangunan daerah rkd) merupakan penjabaran dari rpm. tujuan pembangunan:daftar hadir rapat musyawarah desa (muses) tentang apbdesa tahun anggaran desa . j.j. kecamatan . jjj. tanggal . pas) bendahara ama jas f#&\| #&\| #et, wakil downnenenekkkknnnnn ketua kepala lo. dnnnnnnnnnnanaan desa tahun anggaran foto acara musyawarah desa tentang apb desa tahun anggaran demak) badan permusyawaratan desa . kecamatan.kabupaten demak atu) jalan. nomor bpd ds. kepada: lampiran yth. sn.pukul ho. wib s d selesai tempat anaannanaaanaaa nana nanadantangan eta desa ketua bpd sean bpd bea angkat tee ketua lpm ketua karang tama ema tpp seragam posyandu mass: ski rt rw bumi ema bp spammatahari tua wak ketua esa kepala lo. annnnnnnnnnnanaaaademak) badan permusyawaratan desa . kecamatan.kabupaten demak jalan. uguntuk melaksanakan ketentuan . peraturan bupati demak nomorrehabilitasi jalan rusak (peningkatan infrastruktur yang mendoro, peningkatan sarana prasarana perhubungan,,,, pembinaan pemuda dan atlet, pembangunan sarana prasarana olahraga,ee) dengan uraian sebagai berikut: pendapatan desa rp. belanja desa rph asetat. surplus defisit pembiayaan desa penerimaan pembiayaan sasak. pengeluaran pembiayaan spesies. selisih pembiayaantetapkan: . pada tanggal. badan permusyawaratan desa. ketua, contoh format peraturan desa tentang perubahan apb desa tahun anggaran peraturan desa. kecamatan . kabupaten demak nomor. tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. tahun anggaran tki gs, alih aan pemerintah desa . ii. kecamatan. kabupaten demak tahun (pp sunrincian sebagai berikut: pendapatan desa semula rpheesasaakak. bertambah (berkurang) rpesaesesasaattaa. jumlah pendapatan setelah perubahan rphesesesatatkakh belanja desa semula rpheesasaakak. bertambah (berkurang) rpesasesasaaatan. jumlah belanja setelah perubahan rpeeaasankakaknrpesasesasnatataa. jumlah penerimaan setelah perubahan rp.bertambah) rp.) rp.) leo titer nol ll. po. ll. yo. terror pooontoh format peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan apb desa tahun anggaran peraturan kepala desa. kecamatan .kabupaten demak nomor. tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. tahun anggaran tki ng, alih aan ) ls, pen, pemerintah desa . kecamatan. kabupaten demak tahunlia van sana feeeeeenan.bertambah berkurang sejumlah rp. ( es acak bertambah (berkurang) rpesesnnstanan. jumlah desa setelah perubahan rp. transfer semula res acak bertambah (berkurang) rpesesaatatatanaaan jumlah pendapatan transfer setelah perubahan rpeesesasatatkaka. lain lain pendapatan yang sah semula res acak bertambah (berkurang) rpesesnnstanan. jumlah lain lain pendapatan yang sah setelah perubahan res acak jumlah pendapatan setelah perubahan res acak belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa semula senat. bertambah (berkurang) pesenesasaaaaan jumlah setelah perubahan rpeesnanaanakaa. bidang pembangunan semula rpe sense. bertambah (berkurang) rp. jumlah setelah perubahan rpr esesenatnaka. bidang pembinaan kemasyarakatan semula senat. bertambah (berkurang) rpesaesesasaattaa. jumlah setelah perubahan rpeeencanataakaah bidang pemberdayaan masyarakat semula rpe sense. bertambah (berkurang) rp. jumlah setelah perubahan rpr sejenak bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa semula rpe sense. bertambah (berkurang) rp. jumlah setelah perubahan rpr sejenake sense. bertambah (berkurang) rph sesak. jumlah setelah perubahan rpr sejenak pengeluaran pembiayaan semula rph east. bertambah (berkurang) rph sesak. jumlah setelah perubahan rpr sejenak selisih pembiayaan setelah perubahan rpeesesasatatat. ditetapkan di. pada tanggal. kepala desa ode rekening semula menjadi bertambah sumber uraian keluaran anggaran uraian keluaran anggaran (berkurang) dana output rp) output rp) volume satuan volume satuan 00an sob kepala sa, . j.ooto bidang penyelenggara pemerintahan desa \|o1 sub bidang penyelenggaran belanja siap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa jo1 \|oe penyediaan operasional bpd rapat atk, makan minum pakatan seragam fisika penyediaan tali asih kepala desa ''''# ' \|o2 lain lain kegiatan sub bidang sarana prasarana pemerintahan desa) '''''''"''' ' ' '' 5jl e lain lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, dapil statistik dan kearsipan m5. tor pen peg feromon femen kena espana joe penyusunan kebijakan desa pemdes perkakas selain perencanaan keuangan joe fog pengembangan sistem informasi desa \|o9 koordinasi kerjasama penyelenggaraan pemerintahan pembangunan desa penyusunan dan penetapan standar satuan harga desa sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan ditingkat desa aas asing pertama bidang pertanahan adminstrasi pajak bumi dan bangunan pbb) pengadaan pelepasan tanah kas desa ' '' merek w \|o1 (sub bidang pendidikan jot pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana prasarana alat peraga paud tk pataka tpo madrasah non formal jot fog pengelolaan perpustakaan milik desa pengadaan buku, honor, taman baca) jos pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajarbentuk ketan ana '''''#'' ' ' ,' ,' ' lain \|o2\|o2 \|oo pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana prasarana posyandu polindes pkd \|o2 \|90r\|r)(penyandang disabilitas fasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ' ' ' ' \| " lain lain kegiatan sub bidang kesehatan tato pemeran tem pem amg jos (oo pemeliharaan gedung prasarana balai desa balai kemasyarakatan (os \|o8 pemeliharaan embung milik desa ios foo pemeliharaan monumen gapura batas desa (os pembangunan pemeliharaan talud pengaman tebingapaan mesin jahit peralatan bengkel kendaraan bermotor mesin bubu untuk mendler (pemasaran produk desa pasar sayur? pasar hewanfbae laanam yos lain lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang ''''''''#''#'' ''g laen
salinan bupati demak provinsi jawa tengah peraturan bupati demak nomor tahun tentdemak, menimbang a.bahwa dalam upaya pelaksanaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf,:yang membidangi perencanaan pembangunan, yang membidangi pengelolaan keuangan, dandemakdari apbd dan apbdemak nomor tahun tentang pembentukanperaturan bupati demak nomor tahun tentang penerapan standar pelayanan minimal kabupaten demak, memutuskan:tahun.demakds:hasil perkembangan pelaksanaan tugas subbagian keuangan:satusatuan, cc. penyelenggaraan penatalaksanaan satuan, penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan satuan, pengelolaan barang milik satuegakan dan operasi bidang penegakan dan operaegakan dan operasiteknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penegakan dan operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja bidang penegakan dan operasi: penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang penegakan dan operasi: cc. penegakan peraturan daerah, pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat: pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang penegakan dan operasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi seksi pada bidang penegakan dan operasi secara periodik, pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang penegakan dan operasiegakan dan operasi terdiri dari: seksi penegakan dan penyelidikan, seksi pengendalian operasidan operasi. seksi penegakan dan penyelidik dan mempunyai tugas membantu bidang penegakan dan operasi dalam penegakan perundang undangan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penegakan dan penyelidikan melaksanakan fungsi: penyusunan rencana kegiatan seksi penegakan dan penyelidikan, penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang undangan daerah: fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang undangan daerah, fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang undangan daerah, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi penegakan dan penyelidikanseksi pengendalian operasi mempunyai tugas membantu bidang penegakan dan operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanngendalian operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana kegiatan seksi pengendalian operasi, penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, cc. pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelaksanaan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi seksi pengendalian operasi,'pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi seksi pada bidang perlindungan masyarakat secara periodik,, terdiri dari kelompok jabatan fungsional bagian keenam bidang peningkatan kapasitas personil bidang peningkatan kapasitas personilingkatan kapasitas personil sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personilbidang peningkatan kapasitas personil melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja bidang peningkatan kapasitas personil, penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang peningkatan kapasitas personil: pelaksanaan diklat dasar dan fungsional satuan polisi pamong praja, pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang data dan informasi kependudukan: pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi seksi pada bidang data dan informasi kependudukan secara periodik: pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang peningkatan kapasitas personilingkatan kapasitas personil terdiri dari kelompok jabatan fungsional bagian ketujuh unit pelaksana teknis pada satusatusatuan melalui pejabat administratorunit kerja wajib menyampaikan data data yang berkaitan dengan perencanaan, kinerja, aparatur, tatalaksana, kelembagaan, keuangan dan aset barang kepada kepala satuan melalui sekretaris sebagai bahan penyusunan laporanapabila kepala satuan dan pejabat struktural lainnya satuan berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan wajibsatuan polisi pamong praja dan pegawai asn yang melaksanakan tugas pada unit pelaksana teknisw6oal bupati kapuas hulu, fransiskus diundangkan putussibau pada tanggal november goal sekretaris daerah paten kapuas hulu, oi hukepala satuan nen aroma emosi sekretariat subbagian subbagian het bonsai sda bidang bidang bidang penegakan dan perlindungan peningkatan operasi masyarakat kapasitas personil span best maen akan seksi kelompok jabatan kelompok jabatan jabatan dan pengendalian fungsional fungsional penyelidikan operasi upt bupati kapuas hulu,atuan adalah satuan polisi pamong praja kabupaten kapuas hulu kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja kabupaten kapuas hulu. sekretariat adalah sekretariat pada satuan polisi pamong praja kabupaten kapuas hulu. sekretaris adalah sekretaris satuan polisi pamong prajsatuan polisi pamong praj,laksanakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman umum dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan: pelaksanaan administrasi satuan,, unit pelaksana teknis upt), dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya. dalam hal kepala satusatuan. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala satuansatusatuan, pengelolaan administrasi keuangan satuan, penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana satuansatuan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja satusatusatuan:satusatumengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan satuan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kegiatan subbagian keuangan, penyelenggaraan tata usaha keuangan satuan, penyusunan neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan satuan, penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan satutelah ditetapkanunit pelaksana teknis daerah pelayanan pajak bumi dan perkotaan utd pbb2) tidak dibentuk kembali dan kewenangan verifikasi penelitian piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi menjadi kewenangan kepala sub bidang penerimaan, penagihan dan pelaporan pada badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah, bahwa guna mengakomodir pelimpahan kewenangan verifikasi penelitidiubah sebagai berikut: ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutbilamana perlu penelitian lapangan, penelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh subid penerimaan, penagihan dan pelaporan yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian,idang pendapatan dan kepala badan. ketentuan dan diubah,subid penerimaan, penagihan dan pelaporan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak,:ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana dimaksud pada dapat diusulkan dengan atau tanpa menyebutkan nomor obyek pajak, nama dan alamat wajib pajak, hapus tagih dan hapus buku atas piutang tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahxx.) sta gepimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan untuk, maka perlu kebijakan teknis dalam pelaksanaanan, sis sal lap) (pl rah sis3 gas da3 sea fav san eka see: aja sia s(z5 tua sig a38 52lg 22la. fa) bi: msg hee eta tali aa? dadak gan ia) sal are 22las lala aria33 isis lx sis petala2 \|s3\| ang pada aba ngh a3o5 ts. s\| tai. naa en: w35 wes osis sis esia ads penataan jani sejak agar stabil len jai egg ria mis sia siri sisa landas z s pria peta ne3 aas ber (s3 bas tg: exit sss up) pem sig eksis sie3 (8a #\|s agassi saja ine ss, als s ss is8 n 8s85\|o dea sid sia tea salsa 'ej sja sss sss3s ts, ata ass apa dea 2al (sg sess s55 isi \|s gag s3gigi piala .\|a sala sis. sisi (2s s#las nila ina oss$ men maa iga saad dalian jelang pen seals siasat aas o2\|. rela ep) daa ejasaasa mat sis tea sasa beta) jan . sisi (si dls mala tam situs le) tel nn: an. ses seg s3t siiasaiai ceres ahiagasa2 kasbaratjain yang setara dengan jabatan eseloadalah pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui rekrutmen dan seleksi terbuka dengan melibatkan panitia seleksi dan memberikan kesempatan kepada pns dilingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan maupun pns dari kabupaten kota lain dalam wilayah provinsi kalimantan barat. lowong jabatandilingkungan pemerintah daerah dilingkungan pemerintah daerah. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka lingkungan pemerintah daerah. bab asas dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan berdasarkan asas terbuka, tidak diskriminatif, kompetitif dan akuntabel. pasai asdilingkungan pemerintah daerahstanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan. asnya yang dibutuhkan untuk menjaring calon yang memenuhi standar sesuai kebutuhan. asas akuntabel sebagaimana dimaksud dalam yaitu penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratamaiii pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama: jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon untuk sekretaris daerah, dan jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon ii.b untuk sekretaris dprd, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan polisi pamong praja, staf ahli bupati dan asisten lingkungan sekretariat daerah. bab tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratamamelakukan penyeleksian hingga terpilihnya (tiga) nama calon pejabat untuk setiap (satu! lowongan jabatan. nama calon pejabatyang memimpin sekretariat daerah setara eselon i.a sebelum ditetapkan oleh bupati dikoordinasikan dengan gubernur. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada gubernur. khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris dprd sebelum ditetapkan oleh bupati dimintakan bupati mengusulkan calon yang dipilih panitia seleksi kementerian dalam negeri melaui gubernur untuk mendapat persetujuan. pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama terbuka bagi pns daerah dan pns kabupaten kota dalam wilayah provinsi kalimantan barat. apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu 3tiga) orang, maka panitia seleksiidak terpenuhi, maka bupati dapat memerintahkan atau menunjuk pns yang memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai calon pejabat yang akan diisi. bab persyaratan umum dan administrasi pasai (l): memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan cc. mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada panitia seleksi. persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama terdiri atas: surat lamaran (ditulis tangan sendiri oleh pelamar menggunakan tinta hitam dan bermaterai foto kopi ijazah minimal d.iv: daftar riw hidup, yang memuat pengalaman riw jabatan, riw pendidikan dan alasan memilih jabatan yang dilamar, foto kopi keputusan pengangkatan sebagai cons dan pns, foto kopi sertifikat diklat kepemimpinan tk. dan tk. iii serta sertifikat diklat teknis maupun fungsional: foto kopi hasil penilaian skp sasaran kerja pegawai) (dua) tahun terakhir: surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit pemerintah, surat keterangan bebas narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium disatu) bulan terakhir: dan foto kopi lp2p laporan pajak pajak pribadi) tahun terakhir. untuk pns yang berasal dari provinsi kabupaten kota diluar daerah selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan tertulis dari: gubernur atau pejabat yang berwenang dari tempat asal pns yang bersangkutan apabila yang bersangkutan pns dari pemerintah provinsi, atau bupati walikota atau pejabat yang berwenang dari tempat asal pns apabila yang bersangkutan pns dari pemerintah kabupaten kotaiga) tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi. tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembentukan panitia seleksi, penyusunan kriteria jabatan, dan penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong akan diisi. pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: dalam setiap seleksi terbuka dapat dibentuk l(satu) panitia seleksi: pembentukan panitia seleksi dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan kain dengan cara menyampaikan keputusan bupati tentang pembentukan panitia seleksi dengan melampirkan riw hidup panitia seleksi, unsur dalam keanggotaan panitia seleksi terdiri atas: pejabat terkait dilingkungan pemerintah daerah, pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi: dan akademisi pakar profesional. persyaratan untuk ditetapkan sebagai panitia seleksi: memiliki pengetahuan dar atau wawasan yang berkaitan dengan jenismemiliki moralitas, integritas dan etika yang baik: dan independen secara politis maupun organisasi kemasyarakatan. jumlah panitia seleksi harus ganjil, yaitu paling sedikit s(lima) orang dan paling banyak sembilan) orang yang salah satunya adalah penilai kompetensi (assessor). perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak (dua) sampai (tiga) orang), dan dalam melaksanakan seleksi, panitia seleksi, panitia seleksi dibantu oleh tim sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan bupati. penyusunan kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan oleh tim kompetensi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. tim kompetensi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. kriteriandar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pengumuman lowongan jabatan, seleksi administrasi seleksi kompetensi, wawancara akhir, penelusuran (rekam jejak jabatan) calon, hasil seleksi, dan tes kesehatan dan psikologi. bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kepegawaian sebelum melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka, harus berkoordinasi dengan kain. cara melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada adalah melalui penyampaian dokumen rencana pelaksanaan seleksi yang terdiri dari: nama jabatan yang akan diisi, syarat administrasi dan kompetensi untuk jabatan yang akan diisi, cc. susunan panitia seleksi beserta riw hidup, metode seleksi yang akan digunakan assessment center, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi), dan rencana jadwal pelaksanaan seleksi. m4) pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. (l) tata cara pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai berikut: gdiumumkapr secara terbuka dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, dan atau media cetak (surat kabar daerah), media elektronik (termasuk media online internet), dilaksanakan paling kurang (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran dan dapat diperpanjang jika diperlukan, cc. memuat persyaratan, dsebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut, penetapan paling sedikit (tiga) calon yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap (satu) lowong jabatan: apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu (tiga) orang, maka panitia seleksi mengevaluasi persyaratan dan mengulang pengumuman pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh ketua partai seleksi. seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut: seleksi kompetensi terdiri atas kompetensi manajerial, kompetensi bidang dan kompetensi sosio kultural: kompetensi manajerialbidang, kompetensi sosio kultural pada tahap seleksi kompetensi bidang, setiap calon menyusun makalah paper dengan tema yang ditentukan pada saat uji kompetensi dan ditulis tangan, dalam melakukan penilaian kompetensi, panitia seleksi dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor), dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial, menggunakan: metode assessment center dan apabila metode assessment center belum dapat digunakan secara lengkap, dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisis kasus atau presentasidan kompetensi sosial kultural, menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya: dan apabila dalam melakukan penilaian kompetensi bekerja sama dengan tim penilai kompetensi wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikutdan cc dan karakter. penelusuran (rekam jejak) calon sebagaimana dimaksud dalam fl) huruf diatur sebagai berikut:: dan cc. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan. hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikutkelulusan melalui pejabat yang berwenang dan bersifat rahasia: jika pejabat berwenang masuk dalam panitia seleksi, hasil seleksi disampaikan langsung kepada pejabat pembina kepegawaian, panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian, pejabat yang berwenang mengusulkan tiga) nama calon yang telah dipilih panitia seleksi kepada pejabat pembina kepegawaian: dantes kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut: dan peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi. tahap monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam harus meliputi: calon yang sudah dipilih dan ditetapkan, dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian, status kepegawaian bagi calon, paling lama (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja, dan pejabat pembina kepegawaian daerah penggantian pejabat dan masa jabatan pimpinan tinggi pratama pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi pratama selama (dua) tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali pejabatabupaten sanggau, diberikan kesempatan selama enam) bulan untuk memperbaiki kinerja. dalam hai(hh berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada pejabat sebagaimana dimaksud padakan sebagai calon. bab viiidaerah merencanakan dan menyiapkan biaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab ketentuan lain lain pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan selamabagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan pensiun kurang dari (satu) tahusekretaris daerah kabupaten sanggau, ttd: a.l. leysandri berita daerah kabupaten sanggau tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya: kep bagian hukum dan ham bus, se. pembina ip.
bupati demak provinsi jawa tengah peraturan bupati demak nomor tahun tentang tata kelola komisi irigasi kabupaten demak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati demak, menimbang bahwa dalam rangka kebutuhan irigasi untuk berbagai pihak serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah, perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasidalam huruf perlu disusun tata kelola komisi irigasomisi irigbagian kedua keanggotaan komisi irigasi keanggotaan komisi irigasi terdiri atas: wakil pemerintah daerah: wakil p3a, gp3a, dan ip3a, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya lembaga non pemerintah yang dalam kegiatan utamanya menggunakan jaringan irigasi)sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas, wakil sekretariat daerah, wakil dari diputar, wakil dari dispertan, wakil dari bappeda litbang, dan wakil satuan kerja perangkat daerah teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi. wakil p3a, gp3a, dan ip3abagian ketiga jumlah anggota komisi irigasi jumlah anggota komisi irigasi disesuaikan dengan kebutuhan, agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien. jumlah anggota dari unsur pemerintah kabupaten demak dan unsur non pemerintah berimbang. bagian keempat hak dan kewajiban anggota komisi irigasi hak anggota komisi irigadaerah. kewajiban anggota komisi irigamenghadiri rapat rapat komisi irigasi dan kegiatan lain, mentbagian kelima sekretariat komisi irigadiputar. staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari: bappeda litbang, diputar, dan atau dispertdiputarbupati membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi kabupatenppeda litbang, diputar dan dipertudari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: pengidentifikasian perangkat daerahb.pengusulan dinas instansi sebagaimana dimaksud huruf kepada bupatidimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan melalui: a.pertemuan, hasil pemilihan calon anggota dari unsur nonpemerintahdibuatkanbupati sesuai dengan kewenangannya.vii hubungan kerja antar komisi irigasi hubungan kerja antara komisi irigasi dengan komisi irigasi provinsi bersifat konsultatif dan koordinatif. hubungan kerja komisi irigasi dengan dewan sumber daya air provinsi, daerah dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif. bab vikabupaten demak pada dokumen pelaksanaan anggaran diputar. sekretariat komisi irigasidilakukan oleh sekretariat komisi irigasi melalui diputar. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, komisi irigasi yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh bupat,komisi irigasi kabupaten demakengahputar adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten demak. dinas pertanian dan pangan yang selanjutnya disebut dispertan adalah dinas pertanian dan pangan kabupaten demak. badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, yang selanjutnya disebut bappeda litbang, adalah badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten demakdan kebutuhan lainnya yang meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, dan irigasi pompbanyaknya air per satuan ruang dan waktu saat pemberian air yang dapat digunakan untuk menunjang pertanian serta kebutuhpenyaluran air dalam jaringan irigasi primericdemak yang selanjutnya disebut komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten demak, wakil gp3a tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi kabupaten demak serta unsur terkait lainnya dalam hal pengelolaan irigasi kabupaten demaktata kelola komisi irigasi kabupaten demak. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: memberikan kepastian hukum pembentukan komisi irigasi, mewujudkan lembaga koordinasidan mewujudkan lembaga yang dapat menjadi. bab iii ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan bupathubungan kerja antar komisi irigasi, dan pembiayaan. bab kedudukan, wilayah kerja, tugas, dan fungsi komisi irigasi dibentuk dengan keputusan bupati dan berada bawah sertadaerahdaerahyang berada dalam satu daerah yang sudah ditugasi pembentukan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerahdaerah, baik yang sudah ditugasi pembentukan maupun yang belum ditugasi pembentua.merumuskan rencana kebijakan dalam rangkah.3a, gp3a, dan ip3a, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya daerah. bab susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja komisi irigasi bagian kesatu susunan organisasi komisi irigasi pengurus komisi irigasi terdiri atas: ketua: ketua harian: ketua bidang bila diperlukan, dan d.anggota, yang terdiri dari: anggota tetap dan anggota tidak tetap. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh kepala bappeda litbang. ketua harian sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh kepala diputarengelolaan sumber daya alam pada diputar, dan sekretaris yang dijabat oleh kepala bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pada dispertan. ketua bidang sebagaimana dimaksud pada huruf diketuai oleh wakil unsur non pemerintah dari wakil unsur gp3abutuhan yang diperlukan dan disepakati.
salinan bupati demak provinsi jawa tengah peraturan bupati demak nomor tahunsehatan kepada masyarakat yang bermutu dan berkualitas, perlu disusun tata kelola internal rumah sakit hospital law) bagi seluruh pelaksana layanan kesehatan rumah sakit umum daerah sultan fatah kabupaten demak sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berkualikelola internal rumah sakit hospital law)hentikan pengelola (pimpinan), dewan pengawas dan komite medi dan standar pelayanan minimal, menyetujui pinjaman jangka panjang, dan memberikan penghargaan kepada individu yang berprestasi. bab viii dewan pengawas bagian kesatu pembentukan dewan pengawas dewan pengawas pada rsud sultan fatah dibentuk dengan keputusan bupati. jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling banyak (tiga) orang dan salah satu diantaranya ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas. bupati melakukan penilaian terhadap kinerja dewan pengawas yang meliputi kuantitas, kualitas dan perilaku yang dilakukan setahun sekaliatau sewaktu sewaktu atas permintaan pemilik rumah sakit. bagian kedua tugas, wewenang dan kewajiban dewan pengawas paragraf umum dewan pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang yang dilakukan oleh pejabat pengelola dan bertanggung jawab kepada bupati. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dibentuk pada rsud sultan fatah berdasarkantugas dewan pengawas memiliki tugas: memantau perkembangan kegiatan blue rsud sultan fatah, menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonpemilik secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam satu semester atau sewaktu waktu atas permintaan pemilik. paragraf wewenangwajiban dewan pengawas berkewajiban: memberikan pendapat dan saran kepada bupati melalui kepala dinas kesehatan mengenai rencana bisnis dan anggaran rba)lalui kepala dinas kesehatankepala dinas kesehatangian ketiga keanggotaan dewan pengawas anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam terdiri darihonorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam besaranny seratus) dari gaji direktur, honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar (tiga puluh enam per seratus seratus) dari gaji direktur. bab struktur organisasi dan pejabat pengelola rumah sakit bagian kesatu pengorganisasian struktur organisasi rsud sultan fatah terdiri atassebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pemimpin yaitultan fatah berkedudukan sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah sebagai badan layanan umum daerah yangltan fatltan fatahltan faltan fatahbagian ketiga persyaratan pejabat pengelola paragraf syarat direkturj, memiliki ijazah dokter atau dokter gigi, memiliki sertifikat pelatihan pelatihahami semua peraturan perundangan yang terkait dengan rumah sakit, mampu menjalankan operasional rumah sakit dengan berpedoman pada peraturan perundangan, menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundangan, menetapkan regulasi rumah sakit, menjamin kepatuhan staf rumah sakit dalam implementasi regulasi rumah sakit, menindaklanjuti laporan dari hasil pemeriksaan dari badan audit eksternal, menetapkan proses pengelolaan dan pengendalian sumber daya manusia dan keuangan sesuai peraturan perundangan. paragraf syaratsyarat kepala subsyarat kepala subberstatus pegawai negeri sipi:.kan kepegawaisyarat kepala bidang pelayanan syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknismemenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. paragraf syarat kepala bidang keperawatan syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bidang keperawatan adalah: seorang sarjana keperawatan atau ners atau sarjana kesehatan yang laidandan memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. paragraf syarat kepala bidang pemasaran dan rekam medis syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bidang pemasaran dan rekam medis adalah: seorang sarjana kesehatan atau sarjana lain, berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan adminstrasi yangdan memenuhi persyaratan administrasikepegawaian paragraf persyaratan kepala seksi pemasarandan memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. bagian keempat uraian tugas pejabat pengelola paragraf,j .:paragrafparagrafcc.keperawatan kepala bidang keperawatan mempunyai uraian tugas: cc.utd (ppk blue). dewan pengawas adalah dewan yang bertugas memberikan saran, pertimbangan kepada direktur untuk membantu usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan secara prima rsud sultan fatilik rsud sultan fatah yang selanjutnya disebut pemilik adalah pemerintah daerah. direktur adalah pemimpin rumah sakitvisite dokter adalah kunjungan dokter kepada pasien ruang rawat inap. konsultasi medis adalah pemeriksaan pasien oleh dokter dan atau permohonan pemeriksaan dokter satu kepada dokter lain demi usaha penyembuhan pasien.aragraf kelompok medis fungsional kelompok medis fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja bidang medis dalam jabatan fungsional. kelompokmedis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait. bab tata kerjarapat sebagaimana dimaksud pada harus tertuang dalam dokumen nobulan rapat dan daftar hadir.ltan fatltan fatganpelaksana dan dalam pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan berkoordinasi dengan bidang atau dan menteri kesehatan melalui dinasbab xiii organisasi pendukung bagian kesatu satuan pengawas internalmerupakan jabatan non structuraldirekturduabagi staf medis rumah sakit gunadalam merupakan jabatan non struktural yang yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepadajabatbagian keempatlimakomite mutu dan keselamatan pasiefungsi komite mutu dcc.bagian keenambagian ketujuh komite etik penelitian komite etik penelitianetik penelitian. komite etik penelitiaetik penelitian sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direkturbelum dapat dilakukan oleh dokter yang ada rumah sakit atau untuk melaksanakan alih teknologi. tenaga kontrak adalah tenaga yang direkrut oleh rumah sakit berdasarkan kebutuhan dan keahliannya dengan jangka waktu tertentu yang disahkan oleh direksikeperawatan adalah imbalan yang diterima oleh petugas tenaga keperawatan dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien meliputi pengkajian, diagnosa, tindakan keperawatan. jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan perawatan penderita. kelompok staf medis adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang berhakti tertentuugas komite etik penelitian sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: melakukan koordinasi pelaksanaan etik penelitian kesehatan lingkungan rumah sakit umum daerah sultan fatah kabupaten demak, menelaah protokol penelitian kesehatan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, merangkum hasil telaah dan membuat keputusan hasil persetujuan etik (ethical approval), menerbitkan dokumen persetujuan etik (ethical approval), melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penelitian kesehatan yang telah memperoleh persetujuan etik (ethical approval), merekomendasikan pemberhentian pelaksanaan penelitian yang dinilai menyimpang atau tidak sesuai dengan protokol yang telah diberikan persetujuan etik kepada direktur rumah sakit umum daerah sultan fatah demak dan kepala ruang instalasi tempat penelitian kesehatan dilaksanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan etik penelitian kesehatan lingkungan rumah sakit umum daerah sultan fatah kabupaten demak, memantau pelaksanaan kegiatan etik penelitian kesehatan agar sesuai target yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan kegiatan komite etik dengan ruang instalasi lainnya, mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi pedoman etik penelitian kesehatan, mengarahkan penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan komite etik, il. mengkomunikasikan hal hal yang berkaitan dengan tugas pokok komite etik kepada direktur rumah sakit umum daerah sultan fatah kabupaten demak, menandatangani laporan dan dokumen hasil pelaksanaan tugas komite etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan. bagian kedelapan komite farmasi dan terapi komite farmasi dan terapifarmasi dan terapi. komite farmasi dan teraptugas komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: menetapkan kegiatan yang harus dibuat oleh komite farmasi dan terapi dalam tahun, mengawasi pelaksanaan kebijakan terapi farmasi yang tepat dan rasional, menyusun formularium yang menjadi dasar dalam penggunaan obat obatan rsud sultan fatah kabupaten demak: evaluasi formulariumj, penghapusan daftar obat yang tidak digunakan, menyusun kebutuhan obat rasional bersama ksm, penetapan obat yang masuk formularium rumah sakit, dan sosialisasi formularium rumah sakit. melaksanakan evaluasi penulisan resep sesuai formularium dan penggunaan obat generik bersama instalasi farmasi rumah sakit: membuat laporan dan rekomendasi dalam pemilihan pengunaan perbekalan farmasi kepada direktur, mengembangkan kebijakan tentang pengunaan obat monitoring efek samping obatsembilan tata kerja organisasi pendukungan struktur tata kelola internal rumah sakit hospital law) pada rsud sultan faelolaan sumber daya manusia bagian kesatu pengangkatan pegawai sumber daya manusia rsud sultan fatah berasal dari pegawai negeri sipil pns) dan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ppp) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rsud sultan fatah dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada dari profesional lainnya yang dikategorikan sebagai pegawai non pns.sud sultan fatah yang berasal dari pns disesuaikan dengan peraturan perundangan undangan. pengangkatand. pengelolaan pegawai: pengelolaan pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ppp) diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,cara lain yang efektif dan efisienhuruf rekruitmennya dilakukan dengan cara seleksi, yaitu seleksi administrasi, psikologi test, seleksi akademik dan keterampilan, wawancara dan medical check up. outsourcing pegawai sebagaimana dimaksud pada hurufdan jasa sesuai ketentuan yang berlaku. kerja. bagian kedua kenaikan pangkat dan rotasidan diberikan berdasarkan sistem remunerasi blue. kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud dalam. bagian ketigmpat pemberhentian pegawai pemberhentian pegawai rsud sultan fatah yang berasal dari pns dan atau ppp diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,aramedis tahun, dan batas usia pensiun tenaga non medis tahun. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.seragam dinas rsud sultan fatah berpedoman pada peraturan bupati tentang pakaian dinas. untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas seragam dinas sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan oleh direktur bab pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit rsud sultan fatah bab xvisultan fatah sebagai staf medis maka dokter harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berlisensi suntuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki perilaku dan moral yang baik. tata laksana penerimaan sebagai staf medis rsud sultan fatahsud sultan fatahmedis staf medis yang bergabung dengan rsud sultan fatah dikelompokkan jawab secara mandiri dan bertanggung gugat sesuai ketentuan yang berlaku rumah sakit,sud sultan fatahomite medis kesulitan menentukan kewenangan klinik maka, semua staf medis rsud sultan fatahdan dapat meminta pendapat dari kolegiumutu dan keselamatan pasien adalah organisasi nonstruktural dan independen dibawah koordinasi direktur rumah sakit yang bertujuan untuk keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit. komite pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit adalah pengelola kegiatan pencegahan pengendalian infeksi rumah sakit yang bertanggungjawab langsung pada direktur, dengan melibatkan seluruh instalasi unit yang ada rumah sakit dalam keanggotaannyamaksud peraturan bupati ini adalah: sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola internal rumah sakit hospital law) bagi pemilik, dewan pengawas, direktur, kepala bagian, kepala bidang, tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kesehatan pasiensultan fatahdalam hal anggota kelompok staf medis rumah sakit menghendaki kewenangan klinik maka dapat menyusun dan mengusulkan kepada komite medis mengenai jenis jenis kewenangannya dan melanjutkantujuan peraturan bupati ini adalah: terwujudnya penyelenggaraan rumah sakit yang efektif, efisien dan berkualitas: dan terwujudnya. bab iii nama, logo, dan status kepemilikan nama rumah sakit adalah rumah sakit umum daerah sultan fatah kabupaten demak. logo rumah sakit adalah suatu gambar dengan arti tertentu yang mewakili arti dari rumah sakit umum daerah sultan fatah kabupaten demak.dudukan rumah sakit berada wilayah kabupaten demak, yaitu jalan raya semarang purwodadi desa bambang, kecamatan karangan, kabupaten demak. rsud sultan fatah merupakan aset milik pemerintah daerah kabupaten demak. bab visi, misi, nilai, filosofi dan motto visi rsud sultan fatah adalah menjadi rumah sakit pilihan bagi semua kalangan . misi rumah sakit adalah: menyiapkan sumber daya rumah sakit yang kompeten dan berkualitas: menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman dan nyaman, senantiasa mengembangkan pelayanan yang terbaik, dan membangun kerjasama antar mitra kerja. motto rumah sakit adalah sahabat menuju sehat nilai yang dianut rumah sakit adalah: professional, akuntabel: cc. semangat, tidak diskriminasi, dan integritas. janji layanan rumah sakit adalah melayani dengan cepat, tepat, dan memikat. bab kedudukan rumah sakit kedudukan rumah sakit merupakan unit pelaksana teknis daerahsultan fatahkepala dinas. bab tugas dan fungsi rsud sultan fatahsud sultan fatahuntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada rsud sultan fatah mempunyai wewenang: merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan rsud sultan fatah, b.dan kebutuhanvii wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap keberlanjutan operasional rsud sultan fatah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. pemerintah daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran yang dialami rsud sultan fatah. pemerintah daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pihak lain termasuk pasien akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan rsud sultan fatah. pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya, menetapkan direksi rumah sakit, menetapkan representasi pemilik yang selanjutnya disebut dewan pengawas, melakukan penilaian kinerja representasi pemilik setahun sekali, melakukan evaluasi terhadap kinerja direktur rumah sakit setahun sekali, menetapkan struktur organisasi rumah sakit, menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit, bertanggung jawab dan berwenang memberikan arahan kebijakan rumah sakit, menetapkan peraturan tentang pola tata kelola rumah sakit: menyetujui dan mengumumkan visi dan misi rumah sakit, mendelegasikan wewenang, sosialisasi, dan pelaksanaan visi misi rumah sakit kepada direktur rumah sakit, il. melakukan review berkala terhadap pelaksanaan visi dan misi rumah sakit, bertanggung jawab dan berwenang menilai dan menyetujui anggaran, bertanggung jawab dan berwenang menyetujui rencana strategis, bertanggung jawab dan berwenang menyetujui penyelenggaraan pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian, bertanggung jawab dan berwenang menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan menindaklanjuti laporan, bertanggungjawab dan berwenang mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan biaya bertanggung jawab dan berwenang mengawasi hak dan kewajiban pasien, bertanggungjawab dan berwenang mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit, bertanggung jawab dan berwenang mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan perundang undangan,
salinan bupati demak provinsi jawa tengahgingat bahwa penerapan sistem badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis daerah utd) bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya dengan memperhatikan praktek bisnis yang sehat, bahwa rumah sakit umum daerah sultan fatah kabupaten demak merupakan salah satu utd yang menerapkan sistem pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue), sehingga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan badan layanan umum daerah, perlu disusunaragraf umum pembina dan pengawas blue rsud sultan fatahrsud sultan fatah dengansultan fatah memiliki: a.b.ap::direkturltan fatah, b.menilai kinerja keuangan maupun kinerja non iii struktur anggaran badan layanan umum daerah rsud sultan fatah struktur anggaran blue rsud sultan fatah, terdiri atas pendapatan blue, belanja blue, dan pembiayaan blue. pendapatan blue rsud sultan fatahrsud sultan fatahltan fatahsultan fatahsultan fatahrsud sultan fatah. pendapatan blue rsud sultan fatahsultan fatahrsud sultan fatah yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber penuaan untuk mendukung kegiatan blue. pendapatan blue rsud sultan fatahrsud sultan fatah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui rekening kas blue rsud sultan fatah belanja blue rsud sultan fatah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas:rsud sultan fatahsultan fatahrsud sultan fat penerimaan utang pinjaman bab perencanaan dan penganggaran badan layanan umum daerah blue rsud sultan fatah dalamhasil usaha lainnya, apbn, apbd, dan sumber pendapatan blue rsud sultan fatahditetapkan dalam peraturan bupati tentang standar satuan harga. dalam hal blue rsud sultan fatah belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada blue rsud sultan fatah belanja dan pembiayaan, perhitunganltan fatahltan fatah sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf diintegrasikan dikonsolidasikan dalam rka utrsud sultan fatah. belanja blue rsud sultan fatah sebagaimana dimaksud dalam yang sumber dananya berasal dari pendapatan blue rsud sultan fatahltan fatah diintegrasikan dikonsolidasikan dalam rka utrsud sultan fatahltan fatah sebagaimana dimaksud dalam diintegrasikan dikonsolidasikan dalam rka utppid sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bakpao sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd sultan fatahpelaksanaan anggaran blue rsud sultan fatah blue rsud sultan fatah menyusun dpa berdasarkan peraturan daerah tentang apbd untuk diajukan kepada tapi kabupaten demak dpa sebagaimana dimaksud dalam memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan. tapi mengesahkan dpa sebagai dasar pelaksanaan anggaran blue rsud sultan fatah. dpa yang telah disahkan oleh tapi. dpa menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari apbd. dpa dan rbaan direktur rsud sultan fatah, laporan belanja blue rsud sultan fatah dan laporan pembiayaan blue rsud sultan fatahtrsud sultan fatah, direktur membuka rekening kas blue rsud sultan fatah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rekening kas blue rsud sultan fatahltan fatah sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dalam pengelolaan kas, blue rsud sultan fatahltan fatah dilaporkan setiap hari kepada direktur melalui pejabat keuangan. dalam pelaksaan anggaran, blue rsud sultan fatah utang dan piutang persediaan, aset tetap dan investasi, dan ekuitaspengelolaan belanja blue rsud sultan fatah pengelolaan belanja blue rsud sultan fatahltan fatah yang bersumber dari pendapatan blue rsud sultan fatahltan fatah blue rsud sultan fatah mengajukan usulan tambahan anggaran dari apbd kepada ppidltan fatahrsud sultan fatah selain apbd dengan prognosis tahun anggaran berjalan. besaran presentasiltan fatah pengelolaan barang bagian kesatu pengadaan barang dan atau jasa blue rsud sultan fatah pengadaan barang dan atau jasa pada blue rsud sultan fatahltan fatahsyaratltan fatahrsud sultan fatahii tarif layanan badan layanan umum daerah blue rsud sultan fatahltan fatahltan fatahrsud sultan fatltan fatahrsud sultan fatah sebagaimana dimaksud pada direktur dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari: yang membidangi kegiatan blue,erah. bab piutang dan utang pinjaman badan layanan umum daerah blue rsud sultan fatahultan fatah. blue rsud sultan fatahrsud sultan fatah dapat melakukan utang pinjaman sultan fatahrsud sultan fatahsama blue rsud sultan fatah blue rsud sultan fatah sultan fatahsultan fatah yang bersangkutan merupakan pendapatan blue rsud sultan fatahsultan fatsultan fatah bupati adalah bupati demit pelaksana daerah pada dinas kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang dinas kesehatanrumah sakit umum daerah milik pemerintah daerah yang dikelola dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue). dinas kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas kesehatan kabupaten demak, kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten demak,, yang selanjutnya disingkat blue rsud adalah unit pelaksana teknis daerahebut adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran pengguna barang.engelolaan investasi bluersud sultan fatah merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran blue rsud sultan fatah selama (satu) tahun anggaran. sisa lebih perhitungan anggaran blue rsud sultan fatah sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada periode anggaran. sisa lebih perhitungan anggaran blue rsud sultan fatahsultan fatahrsud sultan fatah merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja blue rsud sultan fatah dalam hal anggaran blue rsud sultan fatahrsud sultan fatahrsud sultan fatah menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. laporan keuangan blue rsud sultan fatultan fatahrsud sultan fatah mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi. blue rsud sultan fatahngawas daeraiv pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap blue rsud sultan fatah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan blue, bupati melaporkan blue rsud sultan fatahjasa pelayanan pegawai blue rsud sultan fatah dapat diberikan jasa pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan. jasa pelayanan blue rsud sultan fatahusulan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pada unit kerja blue rsud sultan fatah dengan persetujuan direktur. bab xvi evaluasi dan penilaian kinerja evaluasi dan penilaian kinerja blue rsud sultan fataltan fatah sebagaimana ditetapkan dalam renstra dan rbunit pelaksana teknis daerah blue yang selanjutnya disebut utd bluejabat pengelola blue rsud sultan fatah kabupaten demakblue rsud sultan fatah kabupaten demak yang terdiri atas direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis. pengguna anggaran blue rsud sultan fatah kabupaten demakdemakpada organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten demakgelola keuangan pendapatan dan aset daerah yang selanjutnya disingkat bakpaosatuan pemeriksasultan fatah kabupaten demaklaporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan rsud sultan fatah kabupaten demakebut dpiutang blue rsud sultan fatah kabupaten demak adalah jumlah uang yang akan diterima oleh rsud sultan fatah kabupaten demak dan atau hak rsud sultan fatah kabupaten demakutang blue rsud sultan fatah kabupaten demaksaingjawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. pejabat pengelola blue rsud sultan fatahrsud sultan fatah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah. blue rsud sultan fatah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. bab sumber daya manusia bagian kesatu pejabat pengelola dan pegawai sumber daya manusia blue rsud sultan fatah terdiri atas: pejabat pengelola:sultan fatah dalam pemberian layanansultan fatah. pejabat pengelola dan pegawai blue rsud sultan fatah berasal dari: aparatur sipil negarasultan fatah dapat mengangkat pejabdirektur bertanggungjawab kepada bupati. pejabat keuangan dan pejabat teknisbertindak selaku kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barangdan dpph.sebutcangkang, memperhatikan keputusan bersama kepala desa seluas kecamatan putussibau utarapril keputusan bersama kepala desa cangkang kecamatan putussibau utara dan kepala desa tanjung berumeidan berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa antara desa cangkang kecamatan putussibau utarapeta batas wilayah desa cangkangcangkangcangkangcangkang kecamatan putussibau utara dengan desa seluas kecamatan putussibau utara dimulai dari titik. batas desa cangkang, selanjutnya arah selatan menuju titik batas batas cangkang tanjung beruang pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah tenggara menuju titik batas sungai kerudung pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah tenggara menuju titik batas tunam pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah tenggara menuju titik batas lubang lelaki pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah timur menuju titik batas blok pt. bia pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menuju titik batas blok pt. bia pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah tenggara menujuteluk sindir kecamatan bika dimulai dari, selanjutnya arah barat daya menujuhulu kecamatan bika dimulai dari, selanjutnya arah barat daya menujukecamatan bika dimulai dari, selanjutnya arah barat daya menujupenyerang kecamatan bika dimulai darijalan ruang pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah utaradan bt. batas desa cangkang kecamatan putussibau utara dengan desa kirin nangka kecamatan embaloh hilir dimulai daris1' dan bt, selanjutnya arah utara menuju titik batas nanga sungai mengeras pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah utara menuju titik batas.cangkangnovember a03 buprpnkapuas hulu, fransiskus diana diundangkan putussibau pada tangen november deni pesan retiring abah kabupaten kapuas hulu, (se tna sea erna (yod. zaini uas berita daerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor pgjjpan sesuai dengan aslinya tei ma)bagian hukum mua mibapaten kapuas hulu eda)n sea aset robin, sh.m. pembina tktitik koordinat batas desa cangkang kecamatan putussibau utara lintang bujur nomor nama lokasi deskripsi batas mama run tamu bri gang cangkang kirin nan nangka seluas batas cangkang cangkang seluas \|. seluas tanjung tanjung mana beruang beruang (batas cangkang cangkang tanjung beruang tanjung beruang cangkang \|sunaarse rupa hanung cangkang \|row tanjung beruang cangkang jwsanatetani tanjung beruang cangkang blok 1scp.bia agung beruang cangkang oo? blok soc pt. bia tanjung beruang cangkang lokasi sawit tanjung beruang sasa teluk sindir kelapa sawit (kayu cangkang teluk nyamuk) sindir bika hulu cangkang bika \|o saja osn cangkang bika \|. kayu sepeti nanga mandat aa. ia, penyerang cangkang das jamuawwuana lana batas kirin nangka cangkang aa: cangkang penyerang kirin ani kar mori, penyerang nangka nanga sungai cangkang kirin mengeras nangka yan kapuas hulu, sama
bupati demak salinan provinsi jawa tengahstandar pelayanan minimal dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjaminan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus terpenuhi apabila suatu unit pelaksana teknis daerah akan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue), bahwa rsud sultan fatah kabupaten demak merupakan salah satu utd pada dinas kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue)susun standar pelayanan minimal pada badan layanan umum daerah rsudtanggap pelayanan dokter gawat darurat judul waktu tanggap pelayanan dokter gawat aam cawan tujuan terselenggaranya pelayanan yang cepat, responsive daan mampu menahan tawar darurat.ben frekuensi pengumpulan setiap bulan penata headsbi denominator jumlah seluruh pasien yang sampling (minimal less pedesaan penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat tim mutu panitiaatikan keadaan pengen definisi operasional kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi angan tertutup pelayanan yang gran frekuensi pengumpulan setiap bulan aan papan numerator jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pen denominator jumlah seluruh pasien gawat darurat yang penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat tim mutu panitia kematian pasien jam gawat darurat tujuan terselenggaranya pelayanan yang efektif dan \|nanya menyiratkan panas pat gear definisi operasional kematian jam adalah kematian yang terjadi nata pre btn sek pat datang frekuensi pengumpulan tiga bulan pendis adas numerator jumlah pasien yang meninggal dalam periode esa denominator jumlah seluruh pasien yang tangani gawat pede ang stan saman penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat ata baya pamdiberikan frekuensi pengumpulan tiga bulan nama batan numerator jumlah pasien gawat darurat yang tidak membayar kas "alasan denominator jumlah seluruh pasien yang tangani gawat epa tana ngan aan penanggung jawab kepala instalasi gawat daruratan definisi operasional klinik spesialis adalah klinik pelayanan rawat jalan panen rumah sak yng aya ben dokter sesat frekuensi pengumpulan bulan san numerator jumlah hari buka klinik spesialis yang dilayani denah fem dok menata sam wkt sati pan denominator jumlah seluruh hari buka klinik spesialis dalam snkatodaakas penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan pesumo data ppa dean nan ketersediaan pelayanan rawat jalan tujuan tersedianya jenis pelayanan rawat jalan definisi operasional pelayanan rawat jalan adalah pelayanan rawat maan pecinta yang laksanakan drum frekuensi pengumpulan bulan pendis mas numerator jenis jenis pelayanan rawat jalan spesialistik yang bsd nnn pe ted standar minimal kesehatan anak, penyakit dalam, hee dedaunan, ambon penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan pemaumpaata pkn keke mantan buka pelayanan sesuai ketentuan tujuan tersedianya pelayanan rawat jalan spesialistikpengumpulan bulan pendapat mas nnn numerator jumlah hari pelayanan rawat jalan spesialistik maa ang taman pertemuan dalam plan denominator jumlah seluruh hari pelayanan rawat jalan asas penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan era kesana waktu tunggu rawat jalan tujuan tersedianya pelayanan rawat jalan spesialistik pada hari kerja yang mudah dan cepat diakses olehlemari frekuensi pengumpulan bulan penakepuasan pelanggan pada rawat jalan tujuan terselenggaranya pelayanan rawat jalan yang dae \|mampu membetankeuasan pangan definisi operasional kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi danang enggan hadap pelayanan yang eka frekuensi pengumpulan setiap bulan peranan numerator jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan men aa denominator jumlah seluruh pasien rawat jalan yang survey penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan tim mutu panitia .a. penegakan diagnosa melalui pemeriksaan mikroskopis tujuan terlaksananya diagnosis melalu pemeriksaan definisi operasional penegakan diagnosis melalui pemeriksaan tan frekuensi pengumpulan bulan pendaasd kas numerator jum lah penegakan diagnosis melalui maen pemerasan mkiskop dlam denominator jumlah penegakan diagnosis dalam sean penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan pesumo data ppa dean nanioereton menjdi rumah sakit. tujuan tersedianya data pencatatan dan pelaporan papan definisi operasional pencatatan dan pelaporan semua pasien yang poin frekuensi pengumpulan bulan pendapat numerator jumlah seluruh pasien rawat jalan yang dicatat penanggung jawab kepala instalasi rawat jalan semen apa ntahjaahana frekuensi pengumpulan bulan aman pan numerator jumlah tenaga dokter spesialis dan perawat yang men denominator jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang penanggung jawab kepala instalasi rawat inapfrekuensi pengumpulan bulan san numerator jumlah pasien dalam satu bulan yang mempunyai peng pma denominator jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu san penanggung jawab kepala instalasi rawat inap ketersediaan pelayanan rawat inap tujuan tersedianya jenis pelayanan rawat inap yangfrekuensi pengumpulan bulan pend numerator jenis jenis pelayanan rawat inap spesialistik yang pena yang standar minimal kesehatan anak, penyakit dalam, kedalam ama penanggung jawab kepala instalasi rawat inap pemsumpadata pon perawi naap jam visite dokter spesialis tujuan terhambatnya kepedulian tenaga medis terhadap deretan wait pemboran pengampengumpulan tiap bulan penalskaas mess numerator jumlah visite dokter spesialis antara jam denominator jumlah pelaksanaan visite dokter spesialis yang " mereka penanggung jawab kepala instalasi rawat inap komite medik panitiatiap bulan prosalsbasasl mac numerator jumlah pasien yang mengalami infeksi pasca kasa pep denominator jumlah seluruh pasien yang dioperasi dalam satu penanggung jawab ketua komite medik komite mutu tim mu dekubitus, phlebitis, sepsis, dan infeksi luka operasi frekuensi pengumpulan tiap bulan pendis ada numerator jumlah pasien rawat inap yang terkena infeksi penanggung jawab kepala instalasi rawat inap komite medik panitiraket keesokan kemasantiap bulan penalskaas kecepenanggung jawab kepala instalasi rawat inap data kematian pasien jam tujuan terhambatnya pelayanan pasien rawat inapbulan pedas mass numerator jumlah kejadian kematian pasien rat inap denominator jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam satu standar international) ndr kes pekan penanggung jawab ketua komite mutu tim mutu ama kejadian pulang paksa tujuan terhambatnya penilaian pasien terhadaptha frekuensi pengumpulan bulan pedas mas denominator jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam satu penanggung jawab ketua komite mutu tim mutu amkepuasan pelanggan rawat inap tujuan terhambatnya persepsi pelanggafrekuensi pengumpulan bulan san numerator jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pee penanggung jawab ketua komite mutu tim mutu 11l.a. penegakan diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopis judul penegakan diagnosis melalui pemeriksafrekuensi pengumpulan bulan pendaasd kas numerator jumlah penegakan diagnosis melalui dee pemerasan makroskopis diam denominator jumlah penegakan diagnosis dalam sean penanggung jawab kepala instalasi rawat inap pemsumpaidata pen peran nyataaberontss (jai raman bait. tujuan tersedianya data pencatatan dan pelaporan fe tenesssssasssl definisi operasional pencatatan dan pelaporan semua pasien yang kama frekuensi pengumpulan bulan penalasstss mas numerator jumlah seluruh pasien rawat inap yang dicatat apa penanggung jawab kepala instalasi rawat inap temp mana asap iv. bedah sentral waktu tunggu operasi elektif tujuan terhambatnya kecepatan penanganan antri definisi operasional waktu tunggu operasi elektif adalah tengah waktu mulai dokter memutuskan untuk operasi yang terencana sampai dengan operasi mulai frekuensi pengumpulan bulan numerator jumlah pasien yang meninggal dieja operasi petakedua waktu kematian meja operasitinel event perlskatsnsi kedislksidssss numerator jumlah pasien yang meninggal dieja operasi mesi edanamp pan pan senam nanbulan dan sentinel event aan naa"aadane antena mun pan operasi pad orang yang salah"ekatujuan tergambarkannya ketelitian dalam pelaksanaan operasi dan kesesuaiannya tindakantinel event maan pen namaenanggung jawab kepala instalasi bedah sentral komite medis anesalah tindakan pada menandai" s tujuan tergambarkannya ketelitian dan kecermatan dokter bedah dalam melaksanakan tindakan hjawab kepala instalasi bedah sentral komite medis enaprnssdsssa mesias numerator jumlah pasien yang mengalami komplikasi kasa "sana denominator jumlah pasien yang dioperasi dalam waktu satu eka penanggung jawab kepala instalasi bedah sentral komite medis persalinan dan perinatotiap bulan apadnomaagr kendaraan camps ulangan dan train standar pendarahan yo, pre eklampsia sepsis isa (sadel penanggung jawabjaafrekuensi pengumpulan bulan pendis msi numerator jumlah tenaga dokter sp. og, dokter umum terlatih pecahan permainan rmh tan denominator jumlah seluruh tenaga dokter dan bidan yang bnn emak penanggung jawab komite mutu ampat mepasi definisi operasional pemberi pelayanan persalinan dengan penyulut san san pen frekuensi pengumpulan bulan prnsdisdssad mass denominator jumlah seluruh tenaga dokter yang melayani aan penanggung jawab komite mutu eren asi keana tujuan tersedianya pelayanan persalinan dengan tindakan kamfrekuensi pengumpulan bulan pesat mas numerator jumlah tenaga dokter sp. og, dokter spesialis kasa pee eka denominator jumlah seluruh tenaga dokter yang melayani aon ratan degan angan opera penanggung jawab komite mutu kemampuan menangani bbl judul kemampuan menangani bbl tujuan terhambatnya kemampuan rumah sakit dalam apa jah sari kalah definisi operasional bbl adalah bayi yang baru lahir dengan berat san pan frekuensi pengumpulan bulan penguasa numerator jumlah bbl yang berhasil pem aer denominator jumlah seluruh bbl yang pen peta eyang penanggung jawab komite medik komite mutu ema enambulan pedas mas numerator jumlah persalinan dengan seksi kesatria dalam penanggung jawab komite mutu kepuasan pasien persalinan tujuan terhambatnya persepsi pasiepeta frekuensi pengumpulan bulan pendapat mas numerator jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari dean pang penkasemat dengan kar yang same 7jamnta frekuensi pengumpulan bulan numerator jumlah pasien yang kembali perawatan intensif mae \|knganbamuyangaama jam dlam! tan denominator jumlah seluruh pasien yang dirawat ruang less peer tor mendua penanggung jawab komite medik mutu beam aaaaaa pemberi pelayanan unit intensif tujuan tersedianya pelayanan intensif tenaga yang ang definisi operasional pemberi pelayanan intensif adalah dokter sp. an,bulan prosalsbasasl msi numerator jumlah tenaga dokter sp. an, dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, perawat ema denominator jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang pen penanggung jawab komite medik mutu were kesndasn nnnnnnnntang standar pelayanan minimal padaolahengan menerima hasil yang sudah diekspertisi (dibaca dan disimpulkan hasilnya) frekuensi pengumpulan bulan pedas mas numerator jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan ata saba pena denominator jumlah pasien yang foto thorax dalam bulan pee san ban penanggung jawab kepala instalasi radiologi pengamat tea peran asa,ga ahli untukradiologi yang mempunyai kewenangan untuk melakukanbulan pendaki masi numerator jumlah foto rontgen yang dibaca dan diverifikasi naa (sangar mesnleadnoay nan satu puan denominator jumlah seluruh pemeriksaan foto rontgen dalam anal penanggung jawab kepala instalasi radiologi benmpdata depan eat naga kejadian kegagalan pelayanan rontgen tujuan terhambatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan ana definisi operasional kegagalan pelayanan rontgen adalah kerusakan manan ang dapat frekuensi pengumpulan bulan pesat mas numerator jumlah foto rusak yang tidak dapat dibaca dalam daa daan penanggung jawab kepala instalasi radiologi ketan pelaksana ekspedisi hasil pemeriksaan rontgefrekuensi pengumpulan bulan aman teman numerator jumlah pasien yang disurvei yang menyatakan peraga yana tarakan penanggung jawab ketua komite mutu tim mutu were kelas ninninenggankaga peti "re masa penanggung jawab kepala instalasi laboratorium penanda kana sat bebatuansana frekuensi pengumpulan bulan perksikatansi misi numerator jumlah hasil lab yang diverifikasi hasilnya oleh mete nabtaerapennt datang trik dalam ban denominator jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam pee pan ema aan penanggung jawab kepala instalasi laboratorium pesampaaa aps sean labananantt i definisi operasional kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah aan peranan kai tboatrtun pada sala orang frekuensi pengumpulan bulan pendosa dasles daa penanggung jawab kepala instalasi laboratorium pesampaaa aps sean labananan kepuasan pelanggan tujuan terhambatnya persepsi pelanggan terhadap definisi operasional kepausan pelanggan adalah pernyataan puas oleh sarjana kerap layanan moon frekuensi pengumpulan bulan penalti masdengan data apa eat tontonaan yang oem tujuan terhambatnya kesinambungan pelayanbulan pesat mas numerator jumlah seluruh pasien yang drop out dalam denominator jumlah seluruh pasien yang diprogram rehabilitasimoda tujuan terhambatnya kejadian kesalahan klinis dalam kanbulan pendis masspeer penanggung jawab kepala instalasi rehabilitasi medik pemangsa dta oon mania maa kepuasan pelanggan judul tidak adanya kejadian kesalahan tindakenggan bertatap pelayaran tak frekuensi pengumpulan bulan penadabast mas numerator jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari men amen yang daan penanggung jawab kepala instalasi rehabilitasi medik pena bata memasakke, frekuensi pengumpulan bulan numerator jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat meet (hahpanen yangaisurey sam ati maan penanggung jawab kepala instalasi farmasi pemampatan pen maka amanfrekuensi pengumpulan bulan pendapat mas nnn numerator jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat (akan pas yang dry daan olapena tujuan terhambatnya kejadian kesalahan dalam pabean bat ban selamptenan denominator jumlah seluruh pasien instalasi farmasi yang kana paman gang penanggung jawab kepala instalasi farmasi pengamat kas paman kepuasan pelanggan tujuan terhambatnya persepsi pelanggan terhadap peer sasa mal definisi operasional kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh frekuensi pengumpulan bulan amen paman numerator jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari yang ata perang penanggung jawab kepala instalasi farmasi penulisan resep sesuai formularium tujuan terhambatnya efisiensi pelayanan obat kepada asi definisi operasional formularium obat adalah daftar obat yang "alan frekuensi pengumpulan bulan pan numerator jumlah resep yang diambil sebagai sample yang raha gta denominator jumlah seluruh resep yang diambil sebagai sample penanggung jawab kepala instalasi farmasi pengamat san amanrbulan pesat mas numerator jumlah pasien rawat inap yang disurvei yang danang \|mendapat makanan watt ata bulan penanggung jawab kepala instalasi gizi kepala instalasi rawat inap ppa dean pan daan nana sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien tujuan terhambatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan pen tan aabulan pedas mas numerator jumlah kumulatif porsi sisa makanan dari pasien pee saas penanggung jawab kepala instalasi gizi kepala instalasi rawat inap ema dan papan daan nana tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet tujuan terhambatnya kesalahan dan efisiensi pelayanan pia definisi operasional kesalahan dalam memberikan diet adalah ana tahan dalan membela frekuensi pengumpulan bulan pesat mas numerator jumlah pemberian makanan yang disurvei dikurangi jumlah pemberian makanan yang salah penanggung jawab kepala instalasi gizi kepala instalasi rawat inap ema dan papan daan nana xiaa tujuan terhambatnya kemampuan bank darah rumah dai antar menyewakan ketuban darah frekuensi pengumpulan bulan pendis mas numerator jumlah permintaan kebutuhan darah yang dapat pesan penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah sakit umum daerah sultan fatah yang selanjutnya disingkat rsud sultan fatah adalah rumah sakit umum daerah sultan fatah kabupaten demak yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue): direktur rsud adalah direktur rsud sultan fatah kabupaten demakb maksud dan tujuan penyusunan spm dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi rsud sultan fatahyusunan spm, cara perhitungan rumus pembilang dan penyebut standar satuan pencapaian kinerja dan sumber data. bab iii jenis pelayanan, indikator kinerja dan target bagian kesatu jenis pelayanan rsud sultan fatah menyediakan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis sertadan rujukan.bulan denominator jumlah seluruh pasien yang mendapat transfusi ass pee asbes penanggung jawab kepala utd amanatbeige eta tujuan terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap esa definisi operasional pasien keluarga miskin makin) adalah pasien taka frekuensi pengumpulan bulan pendapat mass numerator jumlah pasien makin yang dilayani rumah sakit denominator jumlah seluruh pasien makin yang datang asn pengen akadasnda penanggung jawab direktur rumah sakit amat pamaaan seo plan tujuan terhambatnya tanggung jawab dokter dalam penataan emanumerator jumlah rekam medik yang disurvei dalam bulan men penanggung jawab kepala instalasi rekam medik hadir pelayanan kelengkapan informed content setelah mendapat informasi yang jelas judul kelengkapan informed content setelah mendapat informasi yang lotbulan penssdakas massnanggung jawab kepala instalasi rekam medik pemompa dta mean dampantukan oleh petugas. frekuensi pengumpulan tiap bulan pertlsiatansi kadis numerator jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis kaca ann pers denominator total sample penyediaan rekam medis yang diamati kosi ter naa sumber data hasil survey pengamatan ruang pendaftaran rawat jalan untuk pasien baru ruang rekam medis untuk pasien lama penanggung jawab kepala instalasi rekam medis penang bata mamake tujuan terhambatnya kecepatan pelayanan rekam medisfrekuensi pengumpulan tiap bulan penalskaas mess numerator jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis denominator total penyediaan rekam medis rawat inap yang pata sumber data hasil survey pengamatan ruang pendaftaran peta tang pendataan penanggung jawab kepala instalasi rekam medis xv. pengolahan limbah baku mutu limbah cair tujuan terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap ambang batas yang ditolerir dan diukur dengan indicator: bod biological oxygen demand) ng liter cod chemical oxygen demand) ng liter tss total suspended solid) mg liter frekuensi pengumpulan bulan nama pen numerator hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah und penanggung jawab kepala prs ema mpr pengolahan limbah pada berbahaya sesuai dengan aturan judul pengolahan limbah pada berbahaya sesuai tujuan terhambatnya mutu penanganan limbah padapatbulan pan numerator jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan sindarponetx open yang diamati denominator jumlah total proses pengolahan limbah padat yang ang penanggung jawab kepala prs kepala amatujuan terhambatnya kepedulian direksi terhadap upaya retakbulan perksikatasi misi lanjuti ppa penanggung jawab direktur rumah sakit kesini nnnnnnn(kian movajidan tts longcc bisnis rumah sakit, dan indicpengumpulan bulan prnlskassas numerator laporan akuntabilitas kinerja yang lengkap dan ena vaitintan menit utan dala aan denominator jumlah laporan akuntabilitas yang seharusnya kadar fee unkandaa penanggung jawab direktur empat ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat tujuan terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap haasatu tahun numerator jumlah pegawai yang diusulkan tepat waktu sesuai meter \|aaingekenian danger dalam yan denominator jumlah seluruh pegawai yang seharusnya been kena pangan dalm penanggung jawab kepala bagian tata usaha ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji berkala judul ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji dan mensslesi" "esassskad tujuan terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap jai definisi operasional kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji secara periode sesuai peraturan kepegawaian yang die dat pemain kgeponan ang frekuensi pengumpulan satu tahun numerator jumlah pegawai yang mendapatkan kenaikan denominator jumlah seluruh pegawai yang seharusnya esa padan penanggung jawab kepala bagian tata usaha pemenmpdta mean apa badan gam. tujuan terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap tepengumpulan satu tahun numerator jumlah karyawan yang mendapat pelatihan mainan 20m penata penanggung jawab kepala bagian tata usaha emsumpat pena pesan cost recovery tujuan terhambatnya tingkat kesehatan keuangan rumah aan sangan kbulan pengasas dasi denominator jumlah pembelanjaan operasional dalam satu tea penanggung jawab kepala bagian tata usaha keuangan pengampu data kpn badan sha kanan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan tujuan terhambatnya disiplin pengelolaan keuangan "de penanggung jawab kepala bagian tata usaha keuangan semen dta apa badan gana (kaltiap bulan dan ang ana daan penanggung jawab bagian keuangan ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesehatan waktu sesuai kesehatan waktu tujuan terhambatnya kinerja managemen dalam (memetakan kendaraan kawastiap bulan aan ban numerator jumlah bulan dengan kelambatan pemberian denominator penanggung jawab bagian keuangan paman dta kansetiap bulan aman perawat numerator total waktu buka (dalam jam) pelayanan era penanggung jawab ambulance kereta jenazah pengampu data moana keadaan jenis pelayanan medisy, dan pelayanan intensif. jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium patologi klinik, cc.makin, pelayanan rekam medik,il. pelayanan pemasaran jenazah, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, pelayanan laundry, dan oo. pelayanan pencegahan pengendalian infeksi. bagian kesatu indikator kinerja dan target indikator kinerja dan target digunakan untuk mengukur mutu pelayanan berdasarkan tujuan dan ruang lingkup pelayanan. indikator kinerja dan targcepatan memberikan pelayanan ambulans kereta jenazah rumah sakit judul kecepatan memberikan pelayanan @mmtsaikersn amen dimaunsatit tujuan terhambatnya tanggapan rumah sakit dalam menyediakan kebutuhan pasien akabulan aman pan numerator jumlah penyediaan ambulance kereta jenazah denominator jumlah seluruh permintaan ambulance kereta penanggung jawab penanggung jawab ambulance dengan data eenasinalarap angan) xviii. pemasaran jenazah waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah judul waktu tanggap pelayanan pemulasaraan tujuan terhambatnya kepedulian rumah sakit terhadap dae \|iktutunan pasien span pemnimsaraan engan definisi operasional waktubulan penalti mas numerator total kumulatif waktu pelayanan pemulasaraan mene ikatan pasien yang camat dam sat ban penanggung 15 unit harus sudah ditanggapi frekuensi pengumpulan bulan pan numerator total kumulatif waktu pelayanan pemulasaraan penanggung jawab kepala prs ketepatan waktu pemeliharaan alat tujuan terhambatnya ketepatan dan tanggapan dalampan numerator jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan (service) sea sat batan denominator jumlah seluruh alat yang seharusnya dilakukan eee lamatbaran dat ban annkayaan peralatan laboratorium oleh balai taman termal mogtotan bani frekuensi pengumpulan tahun pendis numerator jumlah seluruh alat laboratorium yang dikalibrasi nee denominator jumlah alat laboratorium yang perlu dikalibrasi pee dean jang shaun penanggung jawab kepala instalasi laboratorium pemumpadata pon petahana xx. pelayanan laundry tidak adanya kejadian linen yang hilang tujuan terhambatnya pengendalian dan mutu pelayanan frekuensi pengumpulan bulan numerator jumlah linen yang hilang dalam hari sampling kebab sman denominator jumlah linen yang seharusnya ada pada hari siapa penanggung jawab kepala instalasi laundry pemuda ppa perasamean esai? tujuan terhambatnya pengendalian dan mutu pelayanan eajaa t frekuensi pengumpulan bulan numerator jumlah hari dalam satu bulan dengan penyediaan jala penanggung jawab kepala instalasi laundry peran kasih keduadefinisi operasional adalah anggota tim ppi yang telah mengikuti depan niatan dan pelatihan dasar tan frekuensi pengumpulan setiap bulan prnsdidssasd kandas penanggung jawab ketua komite ppi mama ketersediaan alat pelindung diri apd): masker, sarung tangan karet, penutup kepala, frekuensi pengumpulan setiap hari penalskatas betis nnn penanggung jawab tim ppi amatramatersedia rumah sakit. minimal (satu) parameter, antara lain:frekuensi pengumpulan setiap hari naa numerator jumlah instalasi yang melakukan pencatatan dan penanggung jawab tim ppi mma bupati demak, ttd hm. natsir indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud dalam menjadi acuan dalam pemberian pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam dan uraian spm berdasarkan jenis pelayanan medis dsultan fatah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai spm. direktur rsud bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai spm. penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab penerapan direktur rsudsetiap unit kerja lingkungan rsud sultan fatahsawan tujuan terhambatnya kemampuan rumah sakit dae jaammembertan layanan camfrekuensi pengumpulan setiap bulan prosa kesan ninnin numerator jumlah kumulatif pasien yang mendapat nene tongan missing camat dapat denominator jumlah seluruh pasien yang mendapat peomnage kentongan ning gan dapat penanggung pengumpul kepala instalasi gawat darurat ana pase aya ama jam buka pelayanan gawat darurat definisi operasional jam buka jam adalah gawat darurat selalu manan apmembeian layanan sama jam penuh frekuensi pengumpulan setiap bulan penatalskakas sedasian pelayanan pesawat daratan yang bersertifikat atas bts acts ppid judul pemberian pelayanan pesawat daratan tang pemetikan ams imayacis angin tujuan tersedianya pelayanan gawat darurat oleh dae iga kompeten dan tang giat darurat.tag frekuensi pengumpulan setiap bulan peka kiss numerator jumlah tenaga yang bersertifikat ena dijomsrt peak denominator jumlah tenaga yang memberikan pelayanan ass med penanggung jawab unit yang membidangi pendidikan dan pelatihan tan memang pekan gan pakan. ketersediaan tim penanggulangan bencana tujuan kesiagaan rumah sakit untuk memberikanfrekuensi pengumpulan tiga bulan sekali gunakan kebon mnnnnnnnnnnn numerator jumlah tim penanggulangan bencana yang ada nan penang yng penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat peneampaata ana pen sayauntuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatdemak, perlu mengatur besaran tarifnyaebu, peraturan bupati demak nomor tahun tentang standar pelayanan minimal pada pusat kesehatan masyarakat kabupaten demak, persalinan puskesmas pond persalinan normal oleh persalinan normal oleh persalinan dengan penyulut asuhan kebidanan kunjungan luar gedung pelayanan kesehatan diluar p., kunjungan gedung puskesmas penggunaan mobil puskesmas keliling untuk rujukan pasien (jasa sarana bahan bakar jasa per sopir jasa perawat berikutnya pendampingan tindakan medik berat, pengambilan kista theron, sirkumsisi, vasektomi, pengangkatan per tindakan ganglion, lima, jahit luka lebih dari cryo terapi sedang, insist abses herdeolum, pemasangan implant, jahit luka 6s d per tindakan pasang nasogastric tube ngt), luka bakar lebih dari ringan, jahit luka s.d pasang kateter, pemasangan tud, tindakan papsmear, per tindakan fisioterapi, luka bakar kurang dari yo, nebulaizer sederhana, suntik, tindik, ambil segmen, perawatan luka, pasang dan lepas per tindakan infus, perawatan tali pusar, heating suntik per tindakan pemasangan dan lepas per tindakan implan pemasangan dan lepas iud per tindakan injeksi abu per tindakan injeksi ats per tindakan injeksi tenaga per tindakan terapi crayon per tindakan heating up aff heating per tindakan dan perawatan luka per berikutnya steroid suppositoria per tindakan tindakan medik khusus puskesmas pond curate pasca abortus perawatan bayi dengan per hari inkubator tindakan medik gigi pengobatan gigi per kunjungan pengobatan gusi per kunjungan konsultasi dokter per kunjungan berat pencabutan dengan per gigi komplikasi ringan: pencabutan gigi sulung per gigi dengan topical anestesi pencabutan gigi tetap pencabutan gigi sulung engan anestesi tempatan gigi sementara tempatan gigi dengan sias 10n omer tempatan gigi dengan komposit tambalan per gigi dengan sinar terpanas gigi matan saluran akar pembersihan karang gigi tindakan pelayanan kesehatan mata pemeriksaan virus koreksi virus pengambilan corpus per mata lineup incisa hoedeolum pemeriksaan buta warna per kunjungan pemeriksaan penunjang medik radiodiagnostik rontgen) pembacaan hasil rontgen electro radiografi ekg) darah rutin aj) jumlah leo, diff per sampel count, laju endap darah) hemoglobin manual led manual hitung jumlah leukosit hitung jenis leukosit per test diff count hitung jumlah eritrosit neutrofil limfosit hitung jumlah per test trombosit hitung jumlah man per test masa perdarahan masa pembekuan pembendungan retraksi bekuan per test ebt oem pars angan ph, prot. red. per test sediment dakota pemeran mikroskopis pemeriksaan pnp mmr pel amsomowammsmota manda pemeriksaan neisseria per gonorrohoeae pemeriksaan sorynebacterium per diptheriae pemeriksaan treponema pandum per pemeriksaan mycobacterium leprae per pemeriksaan candida per pemeriksaan mikrofilaria per pemeriksaan plasmodium per pemeriksaan scistosoma per pemeriksaan trichomonas amuba per pemeriksaan amuba per pemeriksaan telur cacing per pemeriksaan claudia per pemeriksaan sampel makanan formalin kualitatif hematologi darah rutin hb, jml leo, diff count, laju endap per sampel darah) hemoglobin manual led manual hitung jumlah leukosit hitung jenis leukosit diff count hitung jumlah eritrosit hitung jumlah trombosit hitung jumlah retikulosit masa perdarahan masa pembekuan percobaan perbedaan retraksi bekuan golongan darah mcv mch mhc darah lengkap analyses parameter darah lengkap analyses parameter cyanmethacmoglobin haematokrit hitung jumlah leukosit hitung jumlah eritrosit per test pel mmpomami mmr "esa disosiasi issn naa pon dinas eksis disisi denda btn dinas sevatahan pasar ( perbuanyti man ben pembelajaran: pia kota kabupaten kabupaten mean mika kes mic praktek kerja lapangan seorang ming pelayanan visum repertum penyidikan kepentingan asuransi ken tes bener tes biner o o o\| usg kehamilan perusak \|\| rapid test percent test iva persen baby spa per bayi \| corpus alienus telinga per telinga extract kuku ringan berkuku extract kuku berat berkuku akupuntur per tindakan bekam kering per tindakan bekam basah per tindakan per jarum telinga per tindakan bupati demak, ttd hm. natsir peraturan bupati demak nomor tahun tentang tata kelola badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat, keputusan bupati demak nomor tahun tentang penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada dua puluh tujuh) pusat kesehatan masyarakat lingkungan kabupaten demak, memutuskan:kesmas yang menerapkan ppk bluegawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan untuk penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupanunit cost adalah hasil pembagian antara total biaya (cost) yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan jumlah unit produk yang dihasilnama tarif layanan blue puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh blue puskesmas atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa. obyek tarif layanan terdiri atas:terdiri atas:undangan. pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: praktek klinik, praktek non klinik, cc. penelitian, dan pelayanan studiterdiri atas: unit costbiaya operasional jasa pelayanan proses analisis besarnya tarif layananesarnya tarifstruktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan. besarnyaketentuan mengenai pelayanan yang mendukung program pemerintah dan kasus kasus emergency tertentu sebagaimana dimaksud padabesarnya pembiayaan pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau dengan perjanjian kerja sama pks) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatanpuskesmastarif layanan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat tarif satuan jasa jasa jenis pelayanan pelayanan sarana pelayanan total rp) rp) rp) rawat jalan rawat jalan per kunjungan unit gawat darurat ugd per kunjungan pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk per jiwa keterangan sehat dalam gedung pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk per jiwa keterangan sehat luar gedung pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan per jiwa asuransi pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar pemeriksaan dalam gedung pelayanan pemeriksaan per kesehatan untuk visum luar pemeriksaan luar gedung pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli: dokter spesialis per kunjungan pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat berangkat haji pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin rawat inap one day care akomodasi makan minum pemeriksaan dokter pertama visite: poo dokter spesialis asuhan keperawatambangan kawasan agropolitan hijau embpenataan ruang wilayah kabupaten kapuas hulu yang telah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi dan bagian dari kawasan strategis nasional jantung kalimantan yang merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, perlu dilakukan pengembangan kawasan agropolitan hijau yang merupakan bagian dari koridor kawasan strategis nasional jantung kalimantan dengan menerapkan konsep manajemen ekonomi hijau guna mengembangkan, melestarikan, dan atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan berdasarkan nilai nilai strategis dari kawasan yang bersangkutan agar kegiatan pemanfaatan ruang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan sehingga selaras dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bahwa perlu direncanakan alokasi ruang dan program kegiatan secara rinci untuk mendorong berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka memacu pertumbuhan kawasan agropolitan berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten kapuas hulu secara terpadu dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan produksi pangan pokok untuk mencapai kemandirian pangan hingga menjadi ekspor kabupaten, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, pengembangan budi daya pertanian berdasarkan prinsip pertanian konservasi, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon sebagaimana dicanangkan pada peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf perda kabupaten kapuas hulu tahun pemerintah kabupaten kapuas hulu perlu penetapan kawasan strategis kabupaten agropolitan sebagai upaya untuk pengembangan agropolitan kabupaten kapuas hpengembangan kawasan agropolitan hijau embnomor sebagai undang undang lembaran negara republik indonesia peran masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan hijau emban. bab iii peran dan fungsi rencana pengembangan serta cakupan kawasan agropolitan hijau emban bagian kesatu peran dan fungsi rencana tata ruang kawasan agropolitan hijau emban rencana pengembangan kawasan agropolitan hijau emban berperan sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian dalam arti luas kawasan agropolitan hijau emban untuk mengembangkan nilai ekonomi kawasan demi terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, serta tercapainya tpb tujuan pembangunan berkelanjutan). rencana pengembangan kawasan agropolitan hijau emban berfungsi sebagai: a.pedoman untuk, b.instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian dalam arti luas dan kegiatan lanjutannya serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten, cc. pedoman untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan strategis dalam rangka percepatan pencapaian tpb tujuan pembangunan berkelanjutan). yang terkait dengan penataan ruang berdasarkan peraturan perundang undangan yang belum terakomodasi dalam rtrw rencana tata ruang kabupaten kapuas hulu tahun dan, han masukan untuk revisi penetapan ksk dalam revisi rtrw rencana tata ruang kabupaten) kapuas hulu yang kebijakan pengembangannya secara lebih rinci merupakan muatan dari rtrw rencana tata ruang kabupaten) kapuas hulu hasil revisi. bagian kedua cakupan kawasan agropolitan hijau emban kawasan agropolitan hijau emban yang luasnya kurang lebih (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat hektare, meliputi (dua puluh enam) desa yang terletak kecamatan hulu gurung dan kecamatan pengakuan dengan pusat pengembangannya berupa pkl yaitu kawasan perkotaan sesuai sebagai pusat kegiatan hierarki tertinggi kawasan tersebut. bab maksud dan tujuan maksud dari pengembangan kawasan agropolitan hijau emban adalah sebagai acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan hijau emban. tujuan dan pengembangan kawasan agropolitan hijau emban adalah mewujudkan sistem budi daya pertanian berkelanjutan yang mampu mendorong perekonomian kabupaten kapuas hulu dengan tetap memelihara fungsi kabupaten konservasi dan mewujudkan tercapainya tpb kawasan strategis nasional jantung kalimantan. bab kebijakan dan strategi pengembangan kawasan agropolitan hijau emban bagian kesatu kebijakan penataan ruang kawasan agropolitan hijau emban kebijakan pengembangan kawasan agropolitan hijau emban meliputi:, pengembangan kegiatan pertanian dalam arti luas berbasis subsektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, cc., pemberdayaan kawasan budidaya dalam rangka mempertahankan karakteristik kegiatan utama kawasan, dan daya. bagian kedua strategi pengembangan kawasan agropolitan hijau emban strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas, menguatkan sistem pelayanan wilayah sesuai peran dan fungsi yang diemban masing masing pusat kegiatan, dan meningkatkan nilai jual komoditas dengan menambahkan nilai tambah dalam pengolahan serta pengemasan. strategi pengembangan kegiatan pertanian dalam arti luas berbasis subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mengembangkan subsektor pertanian pangan sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah dengan mengintegrasikan pengembangan subsektor peternakan dan perikanan budi daya untuk pemenuhan kebutuhan ikan konsumsiserta berdaya saing tinggi, menerapkan pendekatan pengembangan pertanian dan perkebunan dengan pendekatan agropolitan, mengembangkan sarana prasarana penunjang kegiatan subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menunjang produktivitas dan peningkatan ekspor dan substitusi impor, pengelolaan kegiatan pertanian terpadu, pengembangan budi daya ikan konsumsi agar tidak memanfaatkan kolam bekas kegiatan penambangan, dan pemanfaatan kolam bekas kegiatan penambangan untuk perikanan budi daya hanya diperbolehkan untuk komoditas ikan hias, kecuali pada kolam yang telah diketahui kandungan logam beratnya bawah ambang batas minimum logam berat. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mengembangkan simpul transportasi dalam dan luar kecamatan inti dalam peningkatan aksesibilitas dan interkonektivitas antar kawasan, mengembangkan kawasan terpadu pada kegiatan kegiatan yang menimbulkan bangkitkan dan tarikan, mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong terjalinnya interkonektivitas moda yang mencukupi, dan meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi dengan mendorong aksesibilitas pada koridor perdagangan. strategi pemberdayaan kawasan budidaya dalam rangka mempertahankan karakteristik kegiatan utama kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengembangan klaster kegiatan budidaya terpadu yang mendorong pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan, b.mendorong kegiatan budidaya yang selaras dengan tujuan penataan ruang, dan menahan kegiatan kegiatan yang tidak mendorong atau menghambat perkembangan produktivitas sektor unggulan dan lokal. strategidaya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak mengganggu kawasan fungsi lindung, mengendalikan kegiatan budidaya agar selaras dengan tujuan penataan ruang kawasan: mendorong kegiatan budidaya dan lindung yang selaras dengan pengembangan sektor unggulan kawasan, mengendalikan dan inventarisasi kawasan lindung yang terdapat pada kawasankawasan agropolitan hijau emban bagian kesatu umum rencana struktur ruang kawasan agropolitan hijau emban ditetapkan dengan tujuan mendukung upaya pengembangan kawasan agropolitan hijau dan peningkatan produksi dan produktivitas sektor unggulan secara berkelanjutan. rencana struktur ruang kawasan agropolitan hijau emban terdiri atas: sistem pusat kegiatan ekonomi, dan sistem jaringan sarana dan prasarana. sistem jaringan sarana dsistem persamaan, sistem prasarana dan sarana lingkungan, dan penyediaan prasarana lainnya. bagian kedua sistem pusat kegiatan ekonomi sistem pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pusat kegiatan lokal pkl) yaitu perkotaan sesuai, dan pusat pelayanan lingkungan ppl) yaitu kota menendang. pengembangan kawasan pusat kegiatan ekonomi agropolitan difokuskan pada pengolahan hasil pertanian dan perikanan, pemasaran, pengembangan masyarakat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, serta pengembangan prasarana dan sarana penunjang ekowisata, agrowisata, dan wisata edukasi perkotaan sesuai. bagian ketiga sistem jaringan transportasi sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jaringan jalan dan jembatan, terminal penumpang, dan alur pelayaran sungai. jaringan jalan dan jembatan kawasan agropolitan hijau emban sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: a.jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer, meliputi ruas jalan: sp. seram nanga sesuai (segmen batas kecamatan seberang nanga sesuai), dan nanga sesuai nanga semangat (segmen nanga sesuai batas kecamatan bosan tanjung), b.jalan kabupaten yang dipersiapkan pembangunannya hingga berfungsi sebagai jalan kolektor primer, meliputi ruas jalan simpang secara sp. sebuah (segmen simpang secara batas kecamatan selembar, jongkong atau selembar), jalan kabupaten yang dipersiapkan pembangunannya hingga berfungsi sebagai jalan lokal primer, meliputi ruas jalan: menendang nanga pemenang (segmen menendang batas kecamatan jongkong): nanga dangkal landau kumbang (segmen batas kecamatan silat hulu landau kumbang), nanga sesuai landau kumbang nanga taman, dan bosan tanjung nanga taman (segmen batas kecamatan bosan tanjung nanga taman), d.jalan kabupaten yang direncanakan berfungsi sebagai jalan lingkungan primer, meliputi ruas jalan: makan ujung said (hingga bts. kecamatan jongkong): dan riam panjang nanga sangan (hingga bts. kecamatan bosan tanjung), e.jalan desa yang direncanakan berfungsi sebagai jalan lingkungan primer antarkecamatan yang berstatus jalan kabupaten atau jalan strategis kabupaten, meliputi ruas jalan: hubung permit (penunjang wisata belian komplek), nanga sesuai pariwisata goa menjadi), dan nanga lidi permata kerangan panjang, jalan desa yang direncanakan berfungsi sebagai jalan lingkungan primer, meliputi ruas jalan: jl. lintas selatan buang, sp. sui. medang sui. medang, buah lambang trans buah sejahtera, dan buah mau trans buah mau, jalan notatus yang direncanakan berfungsi sebagai jalan lingkungan primer dan direncanakan ditetapkan statusnya menjadi jalan desa, meliputi ruas jalan: sejahtera mandiri beringin, kelakar beringin, dan sulang pinang laka sp. lidah, dan h.jalan kabupaten yang direncanakan berfungsi sebagai jalan lingkungan sekunder, meliputi ruas jalan: jl. pesantren dalam perkotaan sesuai, dan jl. pesantren dalam perkotaan sesuai. rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi terminal tipe desa nanga sesuai, kecamatan hulu gurung, dan alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sungai emban yang melintasi kecamatan pengakuanpembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan pengembangan energi terbarukan. pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada berupa peningkatan kapasitas pld kecamatan pengakuan. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi suit) yang menghubungkan kota sintang dengan kota putussibau yang melalui kecamatan hulu gurung dan pengakuan, dan pengembangan jaringan transmisi tegangan menengah hingga mencapai seluruh desa kawasan agropolitan. pengembangan potensi energi terbarukan berupa pengembangan mikrohidro, mikrohidro, dan energi surya yang jika dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakua.peningkatan jangkauan pelayanan jaringan nirkabel yang dipancarkan menara telekomunikasi atau bts base transceiver station) dari dan perangkat seluler, dan atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru seluruh desa, b.d.jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran seluruh desa, dan jaringan stasiun radio lokal hingga seluruh pelosok pedesaan. bagian keenam sistem jaringan sumber daya air sarana prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sistem wilayah sungai dan cekungan air tanah,dan jaringan air baku: dan cc. sistem pengendalian sebagai mana banjir dan daya rusak air. wilayah sungai yang dimaksud pada huruf adalah wilayah sungai kapuas bagian hulu das kapuas yang meliputi: sub das said selembar (di desa tani makmur), sub das embun, sub das penemuan elegan (di desa pengakuan hilir dan buah lambang), dan sub das bunut (di desa buah lambang). cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah cekungan air tanah kapuas hulu. pengembangan sistem prasarana dan jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan untuk: pemenuhan kebutuhan air bersih, dan b.pemenuhan kebutuhan air irigasi pada kawasan pertanian beririgasi wilayah kecamatan hulu gurung dan pengakuan. bangunan pengambilan air baku (intake) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan semua kecamatan untuk: pelayanan air minum secara gravitasi, atau pelayanan air minum melalui instalasi pengolahan air minum ipa). bangunan bendung untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangan semua desa kecamatan hulu gurung serta desa pinang laka, maradona, sira jaya, riam panjang, dan hulu pengakuan. untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang ketersediaan air baku untuk pelayanan air minum secara gravitasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi sebagaimana dimaksud pada pengembangan bangunan pengambilan air baku diiringi dengan penetapan kawasan lindung sumber air yang selanjutnya dikelola secara terintegrasi dengan upaya rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan. pengembangan sistem pengendalian banjir dan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengelolaan secara lestari kawasan lindung sumber air baik dalan kawasan hutan ataupun luar kawasan hutan melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan: budi daya tanaman tahunan produktif atau pembangunan pengaman pinggiran sungai untuk mencegah erosi atau longsor terutama kawasan terbangun pinggiran sungai emban, sungai pengakuan, dan sungai sesuai, pengembangan sistem jaringan drainase terutama kedua sisi ruang manfaat jalan terutama pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, dan d.pembuatan tanggul beberapa lokasi yang rawan genangan banjir. bagian ketujuh sistem penyediaan air minum sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pelayanan jaringan air minum perpipaan. pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada meliputi: peningkatan kapasitas dan pembangunan reservoar yang berdekatan dengan bangunan pengambilan air baku untuk pelayanan air minum secara gravitasi dengan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan air bersih desa yang memiliki sumber air baku untuk pelayanan air bersih secara gravitasi: b.pembangunan reservoar bantu untuk pelayanan pusat permukiman yang relatif jauh dari lokasi sumber air bersih namun masih memungkinkan mendapat pelayanan air bersih secara gravitasi di: desa sejahtera mandiri yang bersumber dari bukit orang tua desa beringin untuk pelayanan air minum perkotaan sesuai, dan desa riam panjang yang bersumber dari bukit jajang untuk pelayanan air minum desa riam panjang dan buah lambang, pengoptimalan kapasitas produksi dan pembangunan ipa sederhana yang sumber air bakunya dari sumur dalam desa yang tidak terjangkau pelayanan air minum secara gravitasi yaitu desa saran, kerangan panjang, pengakuan hilir, dan makan, pemeliharaan jaringan yang sudah ada serta pembangunan jaringan pipa transmisi dan pipa sekunder baru untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum, dan penyediaan hidran atau kran umum air bersih kantor desa dan pusat dusun yang diprioritaskan desa yang sulit dijangkau pelayanan jaringan air bersih yang air tanahnya berkualitas buruk atau debit air bakunya tidak memadai. bagian kedelapan sistem jaringan drainase rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penyediaan jaringan drainase dengan sistem terbuka dan atau tertutup. rencana pengembangan sistem jaringan drainase terdiri atas: penggunaan sungai sungai utama seluruh kecamatan. penggunaan saluran drainase yang sudah ada, pembuatan saluran drainase baru kedua sisi ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan d.pembuatan saluran drainase baru untuk mempercepat pengeringan daerah rawan genangan. bagian kesembilan sistema.rencana sistem pembuangan air limbah domestik yang dikembangkan pada kawasan kawasan yang belum memiliki sistem terpusat, dan rencana sistem pembuangan air limbah terpusat. sistem pembuangan limbah cair domestik setempat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengurangan penggunaan jamban cembung, peningkatan penggunaan sistem on site baik individual maupun komunal dengan perpipaan, peningkatan penerapan pembangunan tangki septik secara terstruktur dan lengkap, dan peningkatan pelayanan pengelola sedot tinja. sistem pembuangan air limbah terpusat meliputi instalasi pengolahan air limbah ipar) pusat kawasan agropolitan. untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dari bahaya pencemaran air limbah terhadap tanah, air, dan udara diupayakan penerapan konsep daur ulang. bagian kesepuluh sistem persamaan rencana sistem persamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyediaan lahan sebagai tempat penampungan sementara tps) sampah setiap desa, dan pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (test) sebagaidesa pinang laka kurang lebih (enam ratus) meter sebelah timur laut pld yang diawali dengan pembangunan tempat pengolahan sampah dengan prinsip (reduce, reuse dan recycle) atau tps sebagaiuntuk meningkatkan perlindungan lingkungan dari bahaya pencemaran dari sampah terhadap tanah, air, dan udara, diupayakan penerapan konsep (reduce, reuse, recycle, replace, dan replace) dan penerapan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan. bagian kesebelas sistem prasarana dan sarana lingkungan pengembangan sistem prasarana dan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyediaan lapangan dan gedung olah raga, penyediaan ruang terbuka hijau kota, dan cc. penyediaan fasilitas pejalan kaki. penyediaan lapangan dan gedung olah raglokasi evakuasi bencana. penyedia ruang terbuka hijau kottaman kota, taman bermain, dan lokasi evakuasi bencana. penyediaan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terutama jalan jalan kawasan yang berfungsi sebagai pkl dan ppl melalui: pengoptimalan dimensi dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki ruas jalan yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki: dan pembangunan fasilitas pejalan kaki ruas jalan yang belum terdapat fasilitas pejalan kaki. pengembangan fasilitas pejalan kaki dilengkapi dengan penyediaan lampu jalan, bangku, kotak sampah, dan zebra cross terutama pada kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan, dan kawasan pengembangan pariwisata. bagian kedua belas penyediaan prasarana lainnya penyediaan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, penyediaan pelayanan pemadam kebakaran: cc. penyediaan instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun: dan penyediaan fasilitas utama pada lokasi evakuasi bencana. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan setiap kecamatan, b.pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan setiap kecamatan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas peribadatan setiap kecamatan, pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional kawasan perkotaan sesuai, dan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan gedung serba guna kawasan perkotaan sesuai dan menendang yang dapat berfungsi dengan baik sebagai fasilitas utama evakuasi bencana. penyediaan pelayanan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada huruf diprioritaskan kawasan perkotaan sesuai. penyediaan instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan desa saran. penyediaan fasilitas utama pada lokasi evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada huruf dilakukan kawasan perkotaan sesuai dan menendang secara terpadu dengan pengembangan atau pembangunan gedung serba guna dan atau gedung olah raga. bab vii rencana pola ruang kawasan agropolitan hijau emban bagian kesatu umum (l) rencana pola ruang kawasan agropolitan hijau emban ditetapkan dengan tujuan mewadahi berbagai jenis kegiatan fungsional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau. rencana pola ruang kawasan agropolitan hijau emban sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rencana pola ruang kawasan lindung, dan rencana pola ruang kawasan budidaya yang berupa kawasan hutan lindung, b.kawasan perlindungan setempat yang berupa kawasan sempadan sungai, danrawan tanah longsor yang ditetapkan juga untuk berfungsi sebagai kawasan lindung sumber air. kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kawasan hutan lindung yangbaran dan luasan kawasan hutan lindung meliputi: hutan lindung seberang dengan luas kurang lebih sebelas ribu dua puluh delapan) hektare yang berada desa tunas muda, parang, hubung, buang, menjahit dan tani makmur, hutan lindung digabung dengan luas kurang lebih dua ribu sembilan ratus tujuh) hektare yang berada desa hubung, lubuk untuk, nanga sesuai, dan landau kumbang, dan hutan lindung bukit utuh dengan luas kurang lebih (lima puluh delapan) hektare yang berada desa karya mandiri. kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kawasan yang dibatasi oleh garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar: fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang sekitarnya, kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai, dan daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi. garis sempadan sungaidalam kawasan perkotaan, ditentukan, dan b.. perlindungan terhadap kawasan lindung sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan selain untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor, juga untukdan pemenuhan pertanian rakyat. kawasan lindung sumber air merupakan kawasan lindung yang batasnya ditetapkan pada ketinggian antara (seratus sepuluh) meter hingga (seratus dua puluh) meter atas permukaan laut. bagian ketiga rencana kawasan budidaya (l) kawasan budidaya merupakan kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberkawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kawasan hutan produksi, kawasan budi daya pertanian berkelanjutan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, dan kawasan pariwisata. kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam hurufkawasan hutan produksi berfungsi untuk: memantapkan kualitas hutan kabupaten konservasi dan konektivitas koridor ksn jantung kalimantan kawasan agropolitan hijau emban yang meliputi das emban penemuan dengan memperkaya keanekaragaman hiroduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, dan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. kawasan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan produksi yang dapat dikonversi. kawasan hutan produksi terbatas hpt) sebagaimana dimaksud pada terdiri atas hpt nanga terindah sungai melawi sungai ambalan dengan luas kurang lebih (tiga ribu enam ratus lima) hektare yang tersebar desa tunas muda, parang, hubung, dan landau kumbang. kawasan hutan produksi tetap hp) sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: hutan produksi nanga kalis sungai sudan dengan luas kurang lebih (enam belas ribu delapan ratus tiga) hektare yang tersebar desa nanga sesuai, landau kumbang, karya mandiri, nanga yen, sejahtera mandiri, beringin, maradona, sira jaya, hulu pengakuan, riam panjang, dan buah lambang, hutan produksi selembar dengan luas kurang lebih (lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hektare yang tersebar desa pengakuan hilir, makan, dan buah lambang. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi hpk) sebagaimana dimaksud pada terdiri atas hutan produksi konversi selembar dengan luas kurang lebih hektare yang terletak perbatasan utara desa buah lambang. kawasan budi daya pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan untuk: pengembangan budi daya pertanian dengan prinsip pertanian konservasi, melakukan budidaya tanaman pangan dan peternakan yang dapat dengan mengintegrasikan budi daya perikanan, melakukan koordinasi dengan berwenang pengelolaan jaringan irigasi serta dalam pemeliharaan jaringan irigasi (bangunan bendung, saluran, dan pembagi air) serta mempertahankan debit aliran air irigasi, pemulihan lahan pertanian perkotaan yang telah beralih fungsi kembali menjadi lahan pertanian perkotaan, pengendalian alih fungsi lahan dari perkebunan pertanian khususnya dalam upaya mencegah pembukaan ladang tani bermukim yang melakukan pembakaran pada lahan kebun, pengendalian pembuangan limbah penggunaan pestisida dan pupuk kegiatan pertanian badan air irigasi atau sungai, dan memperkaya daya tarik pariwisata dengan pengembangan agrowisata. pengembangan kawasan budi daya pertanian berkelanjutan disertai dengan mengintegrasikan budi daya perikanan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pangan, pelestarian komoditas khas lokal, pengembangan sistem pengolahan, pemasaran produk, dan diversifikasi produk dari hasil pertanian, perikanan dan hasil hutan bukan kayu, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, pengembangan kontribusi daerah, konservasi air dan tanah, dan keberlanjutan iklim mikro kawasan agropolitan hijau yang menunjang produktivitas komoditas yang dikembangkan secara berkelanjutan. kawasan budi daya pertanian berkelanjutan terdiri atas kawasan pertanian pangan berkelanjutan kp2b) dan kawasan perkebunan. pengembangan kp2b sebagaimana dimaksud pada diarahkan pada lahan yang memiliki ketinggian bawah (seratus dua puluh) meter dari permukaan laut serta memiliki kemiringan kurang dari (delapan persen) yang terdiri atas pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. kegiatan budi daya pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada dikembangkan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b) dengan mengintegrasikan kegiatan perikanan budi daya pada daerah irigasi yang tersebar di: semua desa kecamatan hulu gurung selain desa karya mandiri dan desa nanga yen, dan desa permata, pinang laka, maradona, sira jaya, dan riam panjang kecamatan pengakuan. pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada diarahkan pada lahan yang memiliki ketinggian atas (seratus) meter dari permukaan laut atau memiliki kemiringan atas (delapan persen) yang dimanfaatkan untuk pengembangan budi daya pertanian tanaman tahunan baik dengan tumpang sari maupun tumpang sela. pengembangan budi daya tanaman pangan dan peternakan wilayah tertentu kesatuan pengelolaan hutan kph) desa landau kumbang, karya mandiri, nanga yen, beringin, riam panjang, dan hulu pengakuan dilakukan melaui skema kerjasama antara kph dengan mitra kerjasamamerupakan lingkungan tempat hunian atau tempat pengembangan perumahan dan tempat kegiatan yang mendukung berkehidupan dan penghidupan masyarakat dengan fungsi pelayanan pendidikan, peribadatan, kesehatan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan perkantoran yang didukung prasarana pelayanan transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi. kawasan permukiman yang dipacu perkembangannya dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan perkotaan sesuai dan menendang. pengembangan kawasan permukiman dalam kawasan hutan diiringi dengan penyelesaian proses perubahan batas kawasan hutan. penyelesaian proses perubahan batas kawasan hutan untuk pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk areal permukiman dengan jumlah masyarakat yang bermukim paling sedikit (sepuluh) kepala keluarga desa riam panjang, hulu pengakuan, beringin, landau kumbang, karya mandiri, nanga yen, dan hubung. kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada huruf berfungsi untuk kegiatan ekonomi dalam pengolahandiperuntukkan bagi: industri besar dan menengah, industri kecil dan rumah tangga, dan kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf berbasis kebutuhan wisata dan berbahan baku komoditas hasil pertanian yang tidak menimbulkan polusi dapat berlokasi kawasan peruntukan industri, penetapan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan untuk pengembangan kawasan pariwisata belian komplek yang meliputi wisata alam, wisata edukasi, dan agrowisata. kawasan pariwisata belian komplek meliputi desa hubung, lubuk untuk, nanga sesuai, dan landau kumbang kecamatan hulu gurung. bab viii arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan hijau emban bagian kesatu umum arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan hijau emban merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada meliputi: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan disertai dengan upaya mengurangi kesenjangan intraregional dengan menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan regional dan global, meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dan mengakhiri segala bentuk kemiskinan melalui upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan untuk memaksimalkan substitusi impor komoditas pangan pokok hingga mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan ekspor berbagai produk unggulan, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan melakukan tindakan cepat dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan dampaknya melalui upaya melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, pemulihan degradasi lahan, penghentian kehilangan keanekaragaman hi, serta pengelolaan hutan secara lestari untuk menjamin ketersediaan air baku dengan kualitas dan kuantitas yang memadai sepanjang tahun untuk menunjang pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata disertai dengan upaya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dalam rangka menguatkan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, dan menjadikan permukiman inklusif yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang tangguh meliputi prasarana transportasi yang baik ketersediaan energi yang andal dan terjangkau, layanan telekomunikasi yang baik dan luas, serta ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkualitas hingga mendorong inovasi dan menjamin meningkatnya industri inklusif dan berkelanjutan. arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada memuat indikasi program utama jangka menengah lima tahunan pengembangan kawasan agropolitan hijau. indikasi program utama dalam pemanfaatan ruang kawasan agropolitan hijauprogram jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud padakawasan agropolitan hijau emban yang meliputi: tahap pertama adalah program lima tahun pertama pada periode tahap kedua adalah program lima tahun kedua pada periode tahap ketiga adalah program lima tahun ketiga pada periode dan tahap keempat adalah program lima tahun keempat pada periode bagian kedua indikasi program utama perwujudan struktur ruang kawasan agropolitan hijau emban indikasi program utama perwujudan struktur ruang kawasan agropolitan hijau emban sebagaimana dimaksud pada huruf diprioritaskan pada: peningkatan kualitas jalan terutama untuk menjamin kelancaran pemasaran hasil produksi pada desa yang belum terlayani dengan baik yaitu desa beringin, desa hulu pengakuan, desa pinang laka, desa pengakuan hilir, dan desa saran pengembangan energi terbarukan meliputi pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pengolahan biogas, peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi terutama untuk menunjang pengembangan sistem informasi pemasaran produksi local, pengembangan sistem penyediaan air bersih terutama desa buah lambang, desa makan, desa kerangan panjang, dan desa saran: dan rehabilitasi dan pengembangan sistem jaringan irigasi. bagian ketiga indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan agropolitan hijau emban indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan agropolitan hijau emban sebagaimana dimaksud dalam huruf diprioritaskan pada: pengembangan kawasan budi daya pertanian berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip pertanian konservasi, yang terdiri atas: pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b) dengan sistem salib, yang terintegrasi dengan peternakan dan perikanan budi daya, pengembangan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan lp2b) dengan tanaman semusim komoditas pangan unggul berdaya simpan tinggi yang dibudidayakan secara organik, dan pengembangan perkebunan yang ramah lingkungan. b.pengembangan petak percontohan (templat) pertanian organik terpadu komoditas unggulan sebagai sarana untuk peningkatan kapasitas petani pangan, pekebun, peternak, dan pemudi daya ikan desa lubuk untuk, kelakar, buah lambang, dan pinang laka yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan diiringi dengan pengembangan kelembagaan dan kemitraan untuk keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas bahan baku, peningkatan kualitas dan kuantitas pengolahan hasil, serta stabilitas dalam pemasaran, rehabilitasi dan emeliorasi lahan bekas tambang dengan budi daya tanaman pakan ternak, pemanfaatan daerah sempadan sungai dan rawan genangan banjir dengan budi daya aren serta pemanfaatan daerah berambut dengan budi daya sagu, perlindungan kawasan hutan lindung dan kawasan lindung sumber air yang merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor: aktualisasi batas dalam kawasan hutan dengan tanaman yang memiliki daya serap karbon tinggi serta berfungsi baik dalam pengisian air tanah dan meminimalkan erosi untuk penegasan batas kegiatan perhutanan sosial dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, atau memanfaatkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat yang meliputi: batas kawasan hutan lindung, batas kawasan lindung sumber air yang juga merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor, batas kawasan hutan produksi, batas kawasan hutan untuk pengembangan arboreus vegetasi endemik kalimantan: batas kawasan hutan untuk ketahanan pangan, batas kawasan permukiman dan cadangan untuk perkembangannya secara terkonsentrasi, dan batas tanah objek reformasi agraria, dan h.pengembangan pariwisata yang meliputi wisata alam, wisata edukasi, dan agrowisata. pemanfaatan kawasan hutan melalui perhutanan sosial untuk: melestarikan kawasan lindung sumber air dalam rangka menjamin ketersediaan air sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta untuk keperluan budi daya pertanian dan perikanan, menunjang pemantapan koridor keanekaragaman pada ksn jantung kalimantan dengan pengembangan arboreus vegetasi endemik kalimantan untuk menunjang wisata alam dan wisata edukasi, rehabilitasi hutan dan lahan, dan peningkatan hasil hutan bukan kayu dengan wanatani, wanaternak, dan wanamina. bab pengelolaan kawasan agropolitan hijau emban dalam pengembangan kawasan agropolitan hijau emban, dilakukan pengelolaan secara terpadu dan bersinergi oleh pemerintah kabupaten. pengelolaan kawasan agropolitan hijau emban sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh sold terkait dalam lingkup pemerintah kabupaten. untuk keperluan pengelolaan kawasanbupati. kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, serta pelaporan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran penataan ruang. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan peran serta masyarakatagropolitan hijau emban peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan agropolitan hijau emban dilibatkan untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi serta kelestarian lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat kawasan agropolitan hijau emban. peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan agropolitan hijau emban dilakukan pada: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan cc. pengendalian pemanfaatan ruang.: merumuskandalam: masukan terkaitikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang kawasan agropolitan hijau embkawasan agropolitan hijau embanagropolitan hijau emban. pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan agropolitan hijau embketentuan lain lain peraturan bupati ini merupakan panduan untuk pelaksanaan program pemanfaatan ruang kawasan agropolitan hijau emban dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan merupakan kebijakan dasar dalam pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi kecamatan hulu gurung dan pengakuan. jangka waktu peraturan bupati tentang pengembangan kawasan agropolitan hijau emban ini sejak tanggal ditetapkan hingga diundangkannya revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten kapuas hulu yang memuat kebijakan pengembangan kawasan agropolitan hijau emban ini sebagai kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, peraturan bupati ini dilengkapi dengan peta rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang skala serta rincian indikasi programagropolitan hijau emban ini dapat diperluas menjadi kawasan agropolitan hijau dengan nama lain sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan perluasan yang meliputi kecamatan bosan tanjung, jongkong, selembar (bagian tenggara), bunut hulu, dan mengubah. bab xii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, semua peraturan bupati izin: sebagai berikut: l.untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan peraturan bupati ini: dan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, diberikan masa transisi selama (dua) tahun untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan bupati inida pegal ttovenzbe kup kpkupuas hulu, ara "mt a.a sun bintang bangil eni sea diundangkan putussibau pada tanggal tremor goal seks war ikdabrah kabupaten kapuas hulu (ohd. zaini beri ta d kabupaten kapuas hulu tahun ya nomor aliran sesuai dengan aslinya sada bagian hukum (in: kapuas hulu hu. tiang bat sh.m. benigna len beritata ruang kawasan perbatasan negara kalimantan, peraturan presiden nomor tahun tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hkabupaten kapuas hulu tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pengembangan kawasan agropolitan hijau embankabupaten kapuas huludengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian desa desadengangropolitan hijau adalah kawasan agropolitan yang dikembangkan untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjanmasyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat,bupati ini meliputi: peran dan fungsi rencana pengembangan serta cakupan kawasan agropolitan hijau emban, maksud dan tujuan pengembangan kawasan agropolitan hijau emban, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan agropolitan hijau emban, rencana struktur ruang kawasan agropolitan hijau emban, rencana pola ruang kawasan agropolitan hijau emban, arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan hijau emban, pengelolaan kawasan agropolitan hijau emban,ii tentang apotek rakyperlindungan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, perlu penataan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kefarmasian, bahwa peraturan menteri kesehatan nomor menkes per i1 tentang apotek rakya1 tentang apotek rakyi tentang apotek rakyat. peraturan menteri kesehatan nomor menkes per ii1 tentang apotekurunkan angka kematian neonatal danditetapkan peraturan menteri kesehatan tentang pelayanan kesehatan neonatal esensialneonatal esensial.vitamin k. menteri kesehatan republik indonesia vitamin adalah vitamin yang larut dalam lemak, merupakan suatu naftokuinon yang berperan dalam modifikasi dan aktivasi beberapa protein yang berperan dalam pembekuan darah, seperti faktor i,vii,ix,x dan antikoagulan protein dan serta beberapa protein lain seperti protein dan yang belum banyak diketahui peranannya dalam pembekuan dalayanan kesehatan neonatal esensial bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin kelainan pada bayi, terutama dalam jam pertama kehidupan. pelayanan kesehatan neonatal esensial sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari pelayanan kesehatan anak yang dilakukan secara komprehensifpelayanan kesehatan neonatal esensial sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. pelayanan kesehatan neonatal esensial dilakukan terhadap bayi baru lahir. pelayanan kesehatan neonatal esensial sebagaimana meliputi tatalaksana bayi baru lahir. menteri kesehatan republik indonesia pelayanan neonatal esensial (nol) sampai (enam) jam sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dalam ruangan yang sama dengan ibunya atau rawat gabung. pelayanan neonatal esensial (nol) sampai (enam) jam sebagaimana dimaksud pada. menteri kesehatan republik indonesia pemberian vitamin sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan mencegah perdarahan bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin pemberian injeksi vitamin dan imunisasi sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan pada saat kunjungan neonatal pertama kn1mberian injeksi vitamin pada bayi baru lahir terdapatdalam memberikan pelayanan kesehatan neonatalmeliputi: instrumen pencatatan, instrumen pelaporan, dan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. dalam hal pelayanan kesehatan neonatal esensial dilakukan oleh puskesmas, pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada berupa kompilasi atas semua pelayanan kesehatan anak yang diberikan. instrumen pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: rekam medis, yang meliputi pantograf, formulir bayi baru lahir, dan formulir pencatatan bayi muda, instrumen pencatatan puskesmas, yang meliputi registrasi kohort ibu dan registrasi kohort bayi, dan cc. instrumen pencatatan untuk keluarga berupa buku kia. instrumen pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas laporan: laporan bulanan, dan laporan kematian. pemantauan . menteri kesehatan republik indonesia pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat manajemen untuk melakukan pemantauan program kesehatan ibu dan anakprogram kia sebagaimana dimaksud pada meliputi pelayandan balita. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan neonatal esensial terdapatpelayanan kesehatan neonatal esensial pendahuluan angka kematian bayi berhasil diturunkan secara tajam dari per kelahiran hidup pada tahun 1990an menjadi per kelahiran hidup ski penurunan kematian neonatal berlangsung lambat yaitu dari per kelahiran hidup pada tahun 1990an menjadi per kelahiran hidup ski dimana dari kematian bayi terjadi pada periode neonatal, sekitar yo nya terjadi pada umur hari riskesdas penyebab kematian neonatal indonesia disajikan pada tabel dibawah. tabel penyebab kematian neonatal indonesia penyebab kematian neonatal penyebab kematian neonatal berdasarkan sort tahun berdasarkan riskesdas tahun asfiksia gangguan kelainan pernapasan bbl prematuritas prematuritas tetanus sepsis masalah pemberian asi hipotensi masalah hematologi kelainan darah terus infeksi post matur kelainan kongenital masalah utama bayi baru lahir pada masa perinatal dapat menyebabkan kematian, kesakitan dan kecacatan. hal ini merupakan akibat dari kondisi kesehatan ibu yang jelek, perawatan selama kehamilan yang tidak adekuat, penanganan selama persalinan yang tidak tepat dan tidak bersih, serta perawatan neonatal yang tidak adekuat. bila ibu meninggal saat melahirkan, kesempatan hidup yang dimiliki bayinya menjadi semakin kecil. kematian neonatal tidak dapat diturunkan secara bermakna tanpa dukungan upaya menurunkan kematian ibu dan meningkatkan kesehatan ibu. perawatan antennata dan pertolongan persalinan sesuai standar, harus disertai dengan perawatan neonatal yang adekuat dan upaya upaya untuk menurunkan kematian bayi akibat bayi berat lahir rendah, infeksi pasca lahir (seperti tetanus neonatorum, sepsis), hipodermik dan asfiksia. sebagian besar kematian neonatal yang terjadi pasca lahir disebabkan oleh menteri kesehatan republik indonesia penyakit penyakit yang dapat dicegah dan diobati dengan biaya yang tidak mahal, mudah dilakukan, bisa dikerjakan dan efektif. intervensi imunisasi tetanus tiroid pada ibu hamil menurunkan kematian neonatal hingga the lancet neonatal survival negara berkembang, sekitar bayi mengalami asfiksia lahir tingkat sedang dan berat. bayi asfiksia yang mampu bertahan hidup namun mengalami kerusakan otak, jumlahnya cukup banyak. hal ini disebabkan karena resusitasi tidak adekuat atau salah prosedur. resusitasi yang dilaksanakan secara adekuat dapat mencegah kematian dan kecacatan pada bayi karena hipoksia. intervensi post natal terhadap peningkatan ketrampilan resusitasi bayi baru lahir dapat menurunkan kematian neonatal hingga the lancet neonatal survival penyumbang utama kematian bbl adalah prematuritas, infeksi, asfiksia lahir, hipodermik dan pemberian asi yang kurang adekuat. beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kematian karena hipodermik pada bayi berat lahir rendah bbl) dan bayi prematur jumlahnya cukup bermakna. perilaku kebiasaan yang merugikan seperti memandikan bayi segera setelah lahir atau tidak segera menyelimuti bayi setelah lahir, dapat meningkatkan risiko hipodermik pada bayi baru lahir. intervensi untuk menjaga bayi baru lahir tetap hangat dapat menurunkan kematian neonatal sebanyak the lancet neonatal survival salah satu penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian bayi baru lahir adalah pneumonia, suatu infeksi yang dapat terjadi saat lahir atau setelah lahir. faktor risiko terpenting terjadinya pneumonia adalah perawatan yang tidak bersih, hipodermik dan pemberian asi yang kurang adekuat. pneumonia pada bayi baru lahir gejalanya tidak jelas dan seringkali tidak diketahui sampai keadaannya sudah sangat terlambat. penurunan angka kematian neonatal memerlukan upaya bersama tenaga kesehatan dengan melibatkan dukun bayi, keluarga dan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi baru lahir. untuk mengukur keberhasilan penerapan intervensi yang efektif dan efisien, dapat dimonitor melalui indikator cakupan pelayanan yang mencerminkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir. penurunan angka kematian neonatal dapat dicapai dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan sejak bayi dalam kandungan, saat lahir hingga masa neonatal. menteri kesehatan republik indonesia grafik cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi misaki sesuai antennata care persalinan past natal care asi dini jam asi eksklhasit mo. setelah lahir grafik ini mengambarkan kesenjangan pelayanan kesehatan tingkat nasional, yang ditandai persentase cakupan tidak sama tinggi. penurunan kematian neonatal lebih mudah dicapai jika cakupan pelayanan kesehatan mencapai persentase yang sama tingginya, the lancet neonatal series mensyaratkan sekurangnya perawatan neonatal esensial pada saat lahir kewaspadaan umum universal precautions bayi baru lahir bbl) sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan atau kontaminasi mikroorganisme selama proses persalinan berlangsung maupun beberapa saat setelah lahir. beberapa mikroorganisme harus diwaspadai karena dapat ditularkan lewat percikan darah dan cairan tubuh misalnya virus hiv, hepatitis dan hepatitis sebelum menangani bbl, pastikan penolong persalinan telah melakukan upaya pencegahan infeksi berikut: persiapan diri sebelum dan setelah bersentuhan dengan bayi, cuci tangan dengan sabun kemudian peringkat (lihat lampiran memakai sarung tangan bersih pada saat menangani bayi yang belum dimandikan. persiapan alat pastikan semua peralatan dan bahan yang digunakan, terutama klem, gunting, alat alat resusitasi dan benang tali pusat telah disinfeksi tingkat tinggi dtt) atau sterilisasi. gunakan bola karet pengisap yang baru dan bersih jika akan melakukan penginapan lendir dengan alat tersebut. jangan menggunakan bola karet pengisap yang sama untuk lebih dari satu bayi. bila menggunakan bola karet pengisap yang dapat digunakan kembali, pastikan alat tersebut dalam keadaan bersih dan steril. pastikan semua pakaian, handuk, selimut dan kain yang digunakan untuk bayi sudah dalam keadaan bersih dan hangat. demikian pula halnya timbangan, pita pengukur, termometer, stetoskop dan benda benda lain yang akan menteri kesehatan republik indonesia bersentuhan dengan bayi, juga bersih dan hangat. dekontaminasi dan cuci semua alat setiap kali setelah digunakan. persiapan tempat gunakan ruangan yang hangat dan terang, siapkan tempat resusitasi yang bersih, kering, hangat, datar, rata dan cukup keras, misalnya meja atau dipan. letakkan tempat resusitasi dekat pemancar panas dan tidak berangin, tutup jendela dan pintu. gunakan lampu pijar watt dengan jarak dari bayi sebagai alternatif bila pemancar panas tidak tersedia. penilaian awal untuk semua bbl, lakukan penilaian awal dengan menjawab pertanyaan: sebelum bayi lahir:, sambil meletakkan bayi atas kain bersih dan kering yang telah disiapkan pada perut bawah ibu, segera lakukan penilaian berikut: apakah bayi menangis atau bernapas tidak megah megah? apakah tonus otot bayi baik bayi bergerak aktif? dalam bagan alur manajemen bbl dapat dilihat alur penatalaksanaan bbl mulai dari persiapan, penilaian dan keputusan serta alternatif tindakan yang sesuai dengan hasil penilaian keadaan bbl. untuk bbl cukup bulan dengan air ketuban jernih yang langsung menangis atau bernapas spontan dan bergerak aktif cukup dilakukan manajemen bbl normal. jika bayi kurang bulan minggu hari) atau bayi lebih bulan minggu hari) dan atau air ketuban bercampur mekonium dan atau tidak bernapas atau megah megah dan atau tonus otot tidak baik lakukan manajemen bbl dengan asfiksia. menteri kesehatan republik indonesia bagan alur manajemen bayi baru lahir persiapanktif bayi cukup bulan bayi tidak cukup bulan dan atau ketubanjernih air ketuban bercampur memoriam dan bayi menangis atau atau bernapas bayi megah megah atau tidak bernapas tonus otot bayi dan atau baik bayi begerak aktif tonus otot bayi tidak baik bayi lemas manajemen bayi manajemen bayi baru lahir baru lahir normal dengan asfiksia menteri kesehatan republik indonesia bagan alur manajemen bayi baru lahir normalsuhan bayi baru lahir jaga bayi tetap hangat isap lendir dari mulut dan hidung (hanya jika perlu) peringkat pemantau tanda bahaya klem, potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun kira kira menit" setelah lahir lakukan inisiasi menyusu dini beri suntikan vitamin intramuskular, paha kiri anterolateral setelah inisiasi menyusu dini beri salep mata antibiotika pada kedua mata pemeriksaan fisis beri imunisasi hepatitis intramuskular, paha kanan anterloteral, kira kira jam setelah pemberian vitamin pemotongan dan pengikatan tali pusat sebaiknya dilakukan sekitar menit setelah lahir (atau setelah bidan menyuntikkan oksidasi kepada ibu) untuk memberi waktu tali pusat mengalirkan darah (dengan demikian juga zat besi) kepada bayi se) menteri kesehatan republik indonesia bagan alur manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia penilaian sebelum bayi lahir apakah kehamilan cukup bulan? apakah air ketuban jernih, tidak tercampur mencium? segera setelah bayi lahir apakah bayi menangisi atau bernapas tidak megah megah? apakah tonus obat bayi baik bayi bergerak aktif? jika bayi tidak cukup bulan dan jika air ketuban tercampur mekonium atau tidak bernapas atau megah megah dan atau lemas jika bayi menangis jika bayi tidak potong tali pusat atau bernapas bernapas atau normal megah megah langkah awal buka mulut lebar, jaga bayi tetap hangat usap dan isap atur posisi bayi potong tali leader dari mulut isap leader pusat peringkat dan rangsang taktil reposisi jika bayi bernapas normal jika bayi tidak bernapas bernapas megah asuhan pasca resusitasi megah pemantauan tanda bahaya ventilasi perawatan tali pusat pasang cungkup, perhatikan cekatan inisiasi menyusu dini ventilasi dengan tekanan air. pencegahan hipotensi jika dada mengembang lakukan ventilasi 20x pemberian vitamin dengan tekanan air selama detik pemberian salep tetes mata pemeriksaan fisis pencatatan pelaporan jika bayi tidak bernapas bernapas megah megah jika bayi mulai bernapas normal ulangi fertilisasi sebanyak selama detik hentikan veritas hentikan ventilasi dan nilai kembali napas tiap asuhan pasca resusitasi detik jika bayi tidak bernapas spontan sesudah menit resusitasi, siapkan rujukan, nilai denyut jantung jika bayi dirujuk konseling jika tidak mau dirujuk tidak berhasil lanjutkan resusitasi sesudah menit bayi tidak bernapas pemantauan tanda bahaya spontan dan tidak terdengar denyut perawatan tali pusat jantung pertimbangkan menghentikan pencegahan hipotensi resusitasi pemberian vitamin k1 konseling pemberian salep tetes mata pencatatan dan pelaporan pencatatan dan pelaporan tw, menteri kesehatan republik indonesia uht oa posisi yang benar kurang ekstensi terlalu ekstensi gambar mengatur posisi bayi sumber: beck al, gambar pemilihan cungkup ukuran dan posisi subgrup terlalu subgrup terlalu cungkup terlalu yang benar bawah kecil besar benar salah salah sat gambar resusitasi dengan balon yang mengembang sendiri memakai gambar perlekatan cungkup antara hidung dan pipi tidak baik. gambar ventilasi sumber: who, pencegahan kehilangan panas saat lahir, mekanisme pengaturan suhu tubuh pada bbl, belum berfungsi sempurna. oleh karena itu, jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas tubuh maka bbl dapat mengalami hipodermik. bayi dengan hipodermik, berisiko tinggi untuk mengalami sakit berat atau bahkan kematian. hipodermik mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun berada dalam ruangan yang relatif hangat. bayi prematur atau berat lahir rendah lebih rentan untuk mengalami hipodermik. walaupun demikian, bayi tidak boleh menjadi hipertermia (temperatur tubuh lebih dari mekanisme kehilangan panas bbl dapat kehilangan panas tubuhnya melalui cara cara berikut: evaporasi adalah kehilangan panas akibat penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri. hal ini merupakan jalan utama bayi kehilangan panas. kehilangan panas juga terjadi jika saat lahir tubuh bayi tidak menteri kesehatan republik indonesia segera dikeringkan atau terlalu cepat dimandikan dan tubuhnya tidak segera dikeringkan dan diselimuti. konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. meja, tempat tidur atau timbangan yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi akan menyerap panas tubuh bayi melalui mekanisme konduksi apabila bayi diletakkan atas benda benda tersebut. konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. bayi yang dilahirkan atau ditempatkan dalam ruangan yang dingin akan cepat mengalami kehilangan panas. kehilangan panas juga terjadi jika ada aliran udara dingin dari kipas angin, hembusan udara dingin melalui ventilasi pendingin ruangan. radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan dekat benda benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. bayi dapat kehilangan panas dengan cara ini karena benda benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi (walaupun tidak bersentuhan secara langsung). evaporasi konveksi radiasi konduksi gambar mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir sumber short msm ' mencegah kehilangan panas cegah terjadinya kehilangan panas melalui upaya berikut: ruang bersalin yang hangat suhu ruangan minimal tutup semua pintu dan jendela. peringkat tubuh bayi tanpa membersihkan pernik peringkat bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan pernik. pernik akan membantu menghangatkan tubuh bayi. segera ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. letakkan bayi dada atau perut ibu agar ada kontak kulit ibu kulit bayi setelah tali pusat dipotong, letakkan bayi tengkurap dada atau perut ibu. lurusan dan usahakan dua bahu bayi menempel dada atau perut ibu. usahakan kepala bayi berada antara payudara ibu dengan posisi sedikit lebih rendah dari puting payudara ibu. menteri kesehatan republik indonesia inisiasi menyusu dini gunakan pakaian yang sesuai untuk mencegah kehilangan panas selimut tubuh ibu dan bayi dengan kain hangat yang sama dan pasang topi kepala bayi. bagian kepala bayi memiliki permukaan yang relatif luas dan bayi akan dengan cepat kehilangan panas jika bagian tersebut tidak tertutup. jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir lakukan penimbangan setelah satu jam kontak kulit ibu kulit bayi dan bayi selesai menyusu. karena bbl cepat dan mudah kehilangan panas tubuhnya (terutama jika tidak berpakaian), sebelum melakukan penimbangan, terlebih dulu selimut bayi dengan kain atau selimut bersih dan kering. berat bayi dapat dinilai dari selisih berat bayi pada saat berpakaian atau diselimuti dikurangi dengan berat pakaian atau selimut. bayi sebaiknya dimandikan pada waktu yang tepat yaitu tidak kurang dari enam jam setelah lahir dan setelah kondisi stabil. memandikan bayi dalam beberapa jam pertama setelah lahir dapat menyebabkan hipodermik yang sangat membahayakan kesehatan bbl. rawat gabung ibu dan bayi harus tidur dalam satu ruangan selama jam. idealnya bbl ditempatkan tempat tidur yang sama dengan ibunya. ini adalah cara yang paling mudah untuk menjaga agar bayi tetap hangat, mendorong ibu segera menyusui bayinya dan mencegah paparan infeksi pada bayi. resusitasi dalam lingkungan yang hangat apabila bayi baru lahir memerlukan resusitasi harus dilakukan dalam lingkungan yang hangat. transportasi hangat bayi yang perlu dirujuk, harus dijaga agar tetap hangat selama dalam perjalanan. pelatihan untuk petugas kesehatan dan konseling untuk keluarga meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan dan keluarga tentang hipodermik meliputi tanda tanda dan bahayanya. jangan memandikan bayi sebelum jam setelah lahir dan sebelum kondisi stabil pemotongan dan perawatan tali pusat memotong dan mengikat tali pusat klem, potong dan ikat tali pusat dua menit pasca bayi lahir. penyuntikan oksitosin pada ibu dilakukan sebelum tali pusat dipotong. menteri kesehatan republik indonesia lakukan pengeditan ke tali pusat dengan klem logam dtt dari dinding perut (pangkal pusat) bayi. dari titik jepitan, tekan tali pusat dengan dua jari kemudian dorong isi tali pusat arah ibu (agar darah tidak terpancar pada saat dilakukan pemotongan tali pusat). lakukan pengeditan ke dengan jarak dari tempat jepitan ke arah ibu. pegang tali pusat antara kedua klem tersebut, satu tangan menjadi landasan tali pusat sambil melindungi bayi, tangan yang lain memotong tali pusat diantara kedua klem tersebut dengan menggunakan gunting dtt atau steril. ikat tali pusat dengan benang dtt atau steril pada satu sisi kemudian meningkatkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya lepaskan klem logam penjepit tali pusat dan masukkan dalam larutan klorin letakkan bayi tengkurap dada ibu untuk upaya inisiasi menyusu dini. nasihat untuk merawat tali pusat cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun puntung tali pusat. menasihatkan hal ini juga kepada ibu dan keluarganya. mengoleskan alkohol atau povidon yodium masih diperkenankan apabila terdapat tanda infeksi, tetapi tidak dikompreskan karena menyebabkan tali pusat basah atau lembab. berikan nasihat pada ibu dan keluarga sebelum meninggalkan bayi: lipat popok bawah puntung tali pusat. luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih, sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. jika puntung tali pusat kotor, bersihkan (hati hati) dengan air dtt dan sabun dan segera peringkat secara seksama dengan menggunakan kain bersih. perhatikan tanda tanda infeksi tali pusat: kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, tampak nanah atau berbau. jika terdapat tanda infeksi, nasihat ibu untuk membawa bayinya fasilitas kesehatan. inisiasi menyusu dini imd) prinsip pemberian asi adalah dimulai sedini mungkin, eksklusif selama bulan diteruskan sampai tahun dengan makanan pendamping asi sejak usia bulan. pemberian asi juga meningkatkan ikatan kasih sayang (asih), memberikan nutrisi terbaik (asuh) dan melatih refleks dan motorik bayi (asah). menteri kesehatan republik indonesia langkah inisiasi menyusu dini dalam asuhan bayi baru lahir langkah lahirkan, lakukan penilaian pada bayi, peringkat: saat bayi lahir, catat waktu kelahiran sambil meletakkan bayi perut bawah ibu lakukan penilaian apakah bayi perlu resusitasi atau tidak jika bayi stabil tidak memerlukan resusi. pernik akan membantu menyarankan dan menghangatkan bayi. setelah dikeringkan,punggung tangan bayi. bau cairan anion pada tangan bayi membantu bayi mencari puting ibunya yang berbau sama. periksa uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus (hamil tunggal) kemudian suntikan oksitosin intra muscular pada ibu. langkah lakukan kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama paling sedikit satu jam: setelah tali pusat dipotong dan diikat, letakkan bayi tengkurap dada ibu. lurusan bahu bayi sehingga bayi menempel dada ibu. kepala bayi harus berada antara payudara ibu lakukan kontak kulit bayi kulit ibu dada ibu paling sedikit satu jam. mintalah ibu untuk memeluk dan membelai bayinya. jika perlu letakkan bantal bawah kepala ibu untuk mempermudah kontak visual antara ibu dan bayi. hindari membersihkan payudara ibu. selama kontak kulit bayi kulit ibu tersebut, lakukan manajemen aktif kala persalinan. langkah biarkan bayi mencari dan menemukan puting ibu dan mulai menyusu: biarkan bayi mencari, menemukan puting dan mulai menyusu anjurkan ibu dan orang lainnya untuk tidak menginterupsi menyusu misalnya memindahkan bayi dari satu payudara payudara lainnya. menyusu pertama biasanya berlangsung sekitar menit. bayi cukup menyusu dari satu payudara. sebagian besar bayi akan berhasil menemukan puting ibu dalam waktu menit tapi tetap biarkan kontak kulit bayi dan ibu setidaknya jam walaupun bayi sudah menemukan puting kurang dari jammenteri kesehatan republik indonesia bila bayi harus dipindah dari kamar bersalin sebelum jam atau sebelum bayi menyusu, usahakan ibu dan bayi dipindah bersama dengan mempertahankan kontak kulit ibu dan bayi. jika bayi belum menemukan puting ibu imd dalam waktu jam, diposisikan bayi lebih dekat dengan puting ibu dan biarkan kontak kulit dengan kulit selama menit berikutnya. jika bayi masih belum melakukan imd dalam waktu jam, pindahkan ibu ruang pemulihan dengan bayi tetap dada ibu. lanjutkan asuhan perawatan neonatal esensial lainnya (menimbang, pemberian vitamin kl, salep mata) dan kemudian kembalikan bayi kepada ibu untuk menyusu. kenakan pakaian pada bayi atau tetap diselimuti untuk menjaga kemangkatannya. tetap tutupi kepala bayi dengan topi selama beberapa hari pertama. bila suatu saat kaki bayi terasa dingin saat disentuh, buka pakaiannya kemudian telungkupkan kembali dada ibu dan selimut keduanya sampai bayi hangat kembali. tempatkan ibu dan bayi ruangan yang sama. bayi harus selalu dalam jangkauan ibu jam dalam sehari sehingga bayi bisa menyusu sesering keinginannya. lima urutan perilaku bayi saat menyusu pertama kali dan membawa jarinya mulut lahir dengan kontak kulit dengan kulit bayi menendang, menggerakkan terus menerus tanpa kaki, bahu, lengan dan badannya terputus kearah dada ibu dengan mengandalkan indra penciumannya puting ibu pedoman menyusui (who unicef, breast feeding promotion and support, mulai menyusui segera setelah lahir (dalam waktu satu jam) jangan berikan makanan atau minuman lain kepada bayi (misalnya air, madu, larutan gula atau pengganti susu ibu) kecuali diinstruksikan oleh dokter atas alasan alasan medis, sangat jarang ibu tidak memiliki air susu yang cukup sehingga memerlukan susu tambahan enfin, al, berikan asi eksklusif selama enam bulan pertama hidupnya dan baru dianjurkan untuk memulai pemberian makanan pendamping asi setelah periode eksklusif tersebut. berikan asi pada bayi sesuai dorongan alamiahnya baik siang maupun malam kali atau lebih, dalam jam) selama bayi menginginkannya. menteri kesehatan republik indonesia pencegahan perdarahan karena sistem pembekuan darah pada bayi baru lahir belum sempurna, maka semua bayi akan berisiko untuk mengalami perdarahan tidak tergantung apakah bayi mendapat asi atau susu formula atau usia kehamilan dan berat badan pada saat lahir. perdarahan bisa ringan atau menjadi sangat berat, berupa perdarahan pada kejadian ikutan pasca imunisasi ataupun perdarahan intrakranial. untuk mencegah kejadian diatas, maka pada semua bayi baru lahir, apalagi bayi berat lahir rendah diberikan suntikan vitamin phytomenadione) sebanyak dosis tunggal, intra muscular pada anthro lateral paha kiri. suntikan vitamin dilakukan setelah proses imd dan sebelum pemberian imunisasi hepatitis perlu diperhatikan dalam penggunaan sediaan vitamin yaitu ampul yang sudah dibuka tidak boleh disimpan untuk dipergunakan kembali. pencegahan infeksi mata salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi mata diberikan segera setelah proses imd dan bayi selesai menyusu, sebaiknya jam setelah lahir. pencegahan infeksi mata dianjurkan menggunakan salep mata antibiotik tetrasiklin yo. cara pemberian salep mata antibiotik: cuci tangan (gunakan sabun dan air bersih mengalir) kemudian peringkat jelaskan kepada keluarga apa yang akan dilakukan dan tujuan pemberian obat tersebut. tarik kelopak mata bagian bawah kearah bawah. berikan salep mata dalam satu garis lurus mulai dari bagian mata yang paling dekat dengan hidung bayi menuju bagian luar mata atau tetes mata. ujung tabung salep mata atau pipet tetes tidak boleh menyentuh mata bayi. jangan menghapus salep dari mata bayi dan anjurkan keluarga untuk tidak menghapus obat obat tersebut. van gamer cara memberikan salep mata antibiotik sumbar who, menteri kesehatan republik indonesia pemberian imunisasi imunisasi hepatitis pertama (hb diberikan jam setelah pemberian vitamin secara intramuskular. imunisasi hepatitis bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis terhadap bayi, terutama jalur penularan ibu bayi. penularan hepatitis pada bayi baru lahir dapat terjadi secara vertikal (penularan ibu bayinya pada waktu persalinan) dan horisontal (penularan dari orang lain), dengan demikian untuk mencegah terjadinya infeksi vertikal, bayi harus imunisasi hepatitis sedini mungkin. penderita hepatitis ada yang sembuh dan ada yang tetap membawa virus hepatitis didalam tubuhnya sebagai carrier (pembawa) hepatitis. risiko penderita hepatitis untuk menjadi carrier tergantung umur pada waktu terinfeksi. jika terinfeksi pada bayi baru lahir, maka risiko menjadi carrier sedangkan yang terinfeksi pada umur dewasa risiko menjadi carrier y6. imunisasi hepatitis (hb harus diberikan pada bayi umur hari karena: sebagian ibu hamil merupakan carrier hepatitis hampir separuh bayi dapat tertular hepatitis pada saat lahir dari ibu pembawa virus. penularan pada saat lahir hampir seluruhnya berlanjut menjadi hepatitis menahun, yang kemudian dapat berlanjut menjadi sirosis hati dan kanker hati primer imunisasi hepatitis sedini mungkin akan melindungi sekitar 75y6 bayi dari penularan hepatitis lakukan pencatatan dan anjurkan ibu untuk kembali untuk mendapatkan imunisasi berikutnya sesuai jadwal pemberian imunisasi. pemberian identitas semua bayi baru lahir fasilitas kesehatan harus segera mendapatkan tanda pengenal berupa gelang yang dikenakan pada bayi dan ibunya untuk menghindari tertuanya bayi, sebaiknya dilakukan segera setelah imd. gelang pengenal berisi identitas nama ibu dan ayah, tanggal, jam lahir dan jenis kelamin. apabila fasilitas memungkinkan juga dilakukan cap telapak kaki bayi pada rekam medis kelahiran. undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri. tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan menuliskan keterangan lahir untuk digunakan orang tua dalam memperoleh akte kelahiran bayi, lembar keterangan lahir terdapat dalam buku kia. menteri kesehatan republik indonesia anamnesis dan pemeriksaan fisik hari pertama kelahiran bayi sangat penting. banyak perubahan yang terjadi pada bayi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan dalam rahim kehidupan luar rahim. pemeriksaan bbl bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin jika terdapat kelainan pada bayi. risiko terbesar kematian bbl terjadi pada jam pertama kehidupan, sehingga jikawaktu pemeriksaan bbl: setelah lahir saat bayi stabil (sebelum jam) pada usia jam (kunjungan neonatal pada usia hari (kunjungan neonatal pada usia hari (kunjungan neonatal persiapan persiapan alat dan tempat alat yang digunakan untuk memeriksa: lampu yang berfungsi untuk penerangan dan memberikan kehangatan. (b) air bersih, sabun, handuk kering dan hangat (c) sarung tangan bersih (d) kain bersih (e) stetoskop ()? jam dengan jarum detik (g) termometer (h) timbangan bayi pengukur panjang bayi ()) pengukur lingkar kepala. tempat pemeriksaan dilakukan tempat yang datar, rata, bersih, kering, hangat dan terang persiapan diri (a) sebelum memeriksa bayi, cicilan tangan dengan sabun dan air bersih mengalir kemudian peringkat dengan lap bersih dan kering atau diinginkan. jangan menyentuh bayi jika tangan anda masih basah dan dingin. (b) gunakan sarung tangan jika tangan menyentuh bagian tubuh yang ada darah seperti tali pusat atau memasukkan tangan dalam mulut bayi. (c) cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir setelah pemeriksaan kemudian peringkat (d) untuk menjaga bayi tetap hangat, tidak perlu menelanjangi bayi bulat bulat pada setiap tahap pemeriksaan. buka hanya bagian yang akan diperiksa atau diamati dalam waktu singkat untuk mencegah kehilangan panas. menteri kesehatan republik indonesia persiapan keluarga jelaskan kepada ibu dan keluarga tentang apa yang akan dilakukan dan kemudian hasilnya setelah selesai. langkah langkah pemeriksaan pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisis. catat seluruh hasil pemeriksaan. lakukan rujukan sesuai pedoman tbs. anamnesis tanyakan pada ibu dan atau keluarga tentang masalah kesehatan pada ibu: (a) keluhan tentang bayinya (b) penyakit ibu yang mungkin berdampak pada bayi tbc, demam saat persalinan, kpd jam, hepatitis atau syphilis, hiv aids, penggunaan obat). (c) cara, waktu, tempat bersalin, kondisi bayi saat lahir (langsung menangis tidak) dan tindakan yang diberikan pada bayi jika ada. (d) warna air ketuban (e) riw bayi buang air kecil dan besar (?) frekuensi bayi menyusu dan kemampuan menghisap pemeriksaan fisik prinsip: (a) pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bayi tenang (tidak menangis) (b) pemeriksaan tidak harus berurutan, didahulukan menilai pernapasan dan tarikan dinding dada kedalam, denyut jantung serta perut bayi sehat akan gerak aktif harus berwarna merah muda, tanpa adanya kemerahan atau bisul hitung pernapasan dan lihat tarikan frekuensi napas normal kali per dinding dada kedalam ketika bayi menit yang kuat meletakkan stetoskop dada kiri kali per menit setinggi apes kondisi dengan thermometer penyesuaian pada saat proses persalinan, lihat dan raba bagian kepala umumnya hilang dalam jam ubun ubun besar rata atau tidak menonjol, dapat sedikit menonjol saat menteri kesehatan republik indonesia o abayimenangis oo lihat bagian dalam mulut bibir, gusi, langit langit utuh dan tidak ada bagian yang terbelah masukan satu jari yang menggunakan nilai kekuatan isap bayi. sarung tangan dalam mulut, raba bayi akan mengisap juta jari pemeriksa langit langit lihat dan raba perut perut bayi datar, teraba lemas tidak ada perdarahan, pembengkakan, lihat tali pusat nanah, bau yang tidak enak pada tali pusat atau kemerahan sekitar tali pusat lihat punggung dan raba tulang kulit terlihat utuh, tidak terdapat lubang belakang dan benjolan pada tulang belakang lihat ekstremitas hitung jumlah jari tangan dan kaki lihat apakah kaki posisinya baik atau bengkok dalam atau keluar lihat gerakan ekstremitas simetris atau tidak lihat lubang anus terlihat lubang anus dan periksa apakah hindari masukkan alat atau jari mencium dalam memeriksa anus biasanya mencium keluar dalam jam tanyakan pada ibu apakah bayi setelah lahir sudah buang air besar lihat dan raba alat kelamin luar bayi perempuan kadang terlihat cairan tanyakan pada ibu apakah bayi vagina berwarna putih atau kemerahan sudah buang air kecil bayi laki laki terdapat lubang uretra pada ujung penis pastikan bayi sudah buang air kecil dalam jam setelah lahir timbang bayi berat lahir timbang bayi dengan menggunakan dalam minggu pertama, berat bayi selimut, hasil dikurangi selimut mungkin turun dahulu baru kemudian naik kembali dan pada usia minggu umumnya telah mencapai berat lahirnya. penurunan berat badan maksimal untuk bayi baru lahir cukup bulan maksimal untuk bayi kurang bulan maksimal bayi lingkar kepala normal menilai cara menyusul, minta ibu kepala dan badan dalam garis lurus, untuk menyusui bayinya wajah bayi menghadap payudara, ibu mendekatkan bayi tubuhnya bibir bawah melengkung keluar, sebagian besar aureola berada dalam mulut bayi mengisap dalam dan pelan kadang disertai berhenti sesaat formulir bayi baru lahir catat hasil pemeriksaan formulir bayi baru lahir. formulir ini merupakan catatan medik yang harus disimpan oleh petugas kesehatan. tuliskan juga menteri kesehatan republik indonesia hasil pemeriksaan buku kesehatan ibu dan anak (kia) beberapa informasi yang diperlukan sesuai dengan petunjuk penulisan buku kia. apabila dijumpai keadaan yang tidak normal, gunakan formulir tbs untuk pemeriksaan lebih lanjut formulir bayi baru lahir pemeriksa nama dan tandatangan) . wee nama bayi .i.ellada jenis kelamin . nama orang tua .i.obeelanlnaan ala mat ii. tanggal jam lahir . ian lahir pada umur kehamilan . postur, tonus danaktivitas kulitbayi daadantdakmenana sedang tidak menangis detakjantung suhuketak kepala mata mulut (lidah, selaputlend) perutean tali pusat punggung tulangbelakang (1l. lubanganus alatkelamin berbadan panjangbadan lingkar kepala asuhan konseling waktu (tanggal, jam) keterangan salep mata antibiotika bayi yang perlu dirujuk perawatan bayi rumah tanggal . tanggal . kunjungan neonatal menteri kesehatan republik indonesia pemulangan bayi lahir normal bayi yang lahir fasilitas kesehatan seharusnya dipulangkan minimal jam setelah lahir apabila selama pengawasan tidak dijumpai kelainan. sedangkan pada bayi yang lahir rumah bayi dianggap dipulangkan pada saat petugas kesehatan meninggalkan tempat persalinan. pada bayi yang lahir normal dan tanpa masalah petugas kesehatan meninggalkan tempat persalinan paling cepat jam setelah lahir. petugas melakukan pemeriksaan lengkap untuk memastikan bayi dalam keadaan baik, dan harus memberikan konseling tanda bahaya dan perawatan bayi baru lahir serta memberi tahu jadwal kunjungan neonatus dan tanda bahaya yang harus diperhatikan adalah: tidak mau minum atau memuntahkan semua atautarikan dinding dada kedalam yang sangat kuat atau merintih atau teraba demam (suhu aksial atau teraba dingin (suhu aksial atau nanah yang banyak mata atau pusar kemerahan meluas dinding perut atau il. diare atau tampak kuning pada telapak tangan dan kaki perawatan neonatal esensial setelah lahir menjaga bayi tetap hangat setelah bayi dilahirkan dan berhasil melalui adaptasi dari intra ekstra uteri, bayi harus dijaga tetap hangat. beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga bayi tetap hangat adalah: jelaskan kepada ibu bahwa menjaga bayi tetap hangat adalah sangat penting untuk menjaga bayi tetap sehat bayi memakai pakaian yang lembut, hangat, kering dan bersih, bila perlu bayi memakai tutup kepala, sarung tangan dan kaos kaki meyakinkan bayi menggunakan baju dan diselimuti bayi harus dirawat gabung dengan ibunya sehingga ibu mudah menjangkau bayinya apabila bayi harus dipisah dengan ibunya, meyakinkan bayi menggunakan pakaian yang hangat dan diselimuti raba telapak kaki bayi, bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit kulit, atau ditambah selimut dan lakukan penilaian ulang jaga ruangan tetap hangat menteri kesehatan republik indonesia posisi tidur bayi tidur bersama ibu tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan bayi. sebaiknya bayi tidur bersama ibu bawah kelambu, terutama untuk daerah malaria. posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah terlentang atau miring, tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap terlebih tanpa pengawasan terus menerus. pemeriksaan setelah lahir menggunakan tbs pada prinsipnya waktu yang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan setelah bayi lahir adalah: sebelum bayi dipulangkan pengertian bayi dipulangkan dibagi menjadi yaitu: apabila bayi lahir rumah, pengertian dipulangkan berarti pada saat petugas meninggalkan rumah tempat ibu bersalin. petugas meninggalkan rumah tempat bersalin minimal jam setelah lahir. apabila bayi lahir fasilitas kesehatan, bayi dipulangkan minimal jam setelah lahir. pemeriksaan ini menggunakan formulir bayi baru lahir seperti dijelaskan pada bab sebelumnya. pada saat kunjungan ulang pengertian kunjungan ulang juga terbagi menjadi pengertian, yaitu apabila bayi dibawa oleh keluarga fasilitas kesehatan karena suatu masalah. sesuai jadwal kunjungan neonatus. pemeriksaan yang dilakukan mengacu pada manajemen terpadu balita sakit khususnya pada kelompok umur kurang dari bulan. pemeriksaan neonatus menggunakan tbs untuk mengetahui apakah seorang bayi baru lahir dalam keadaan sehat atau sakit dapat dilakukan dengan memeriksa tanda dan gejala utama pada bayi. pemeriksaan tersebut menggunakan bagan bayi muda pada pedoman manajemen terpadu balita sakit. tanda atau gejala pada bayi muda sakit kadang merupakan suatu masalah tersendiri atau bagian dari suatu penyakit. untuk membantu petugas kesehatan supaya dapat menangani masalah bayi muda dibuat suatu bagan yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit. klasifikasi bukan merupakan diagnosis tetapi dengan klasifikasi ini petugas bisa melakukan langkah langkah untuk melakukan pertolongan pada bayi sakit. dengan bagan ini petugas kesehatan diharapkan mampu mengklasifikasikan bayi sakit, melakukan tindakan atau pengobatan, memberikan konseling dan memberikan pelayanan tindak lanjut. petugas akan menulis hasil pemeriksaannya formulir tbs dan menggunakan buku bagan tbs sebagai alat batunya. menteri kesehatan republik indonesia dalam setiap kunjungan rumah petugas harus mampu menanyakan kepada ibu masalah yang dihadapi oleh bayinya apabila menemukan bayi sakit, harus mampu mengklasifikasikan penyakit bayi untuk: kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri diare terus kemungkinan berat badan rendah cc. menangani masalah pemberian asi menentukan status imunisasi menentukan masalah atau keluhan lain menentukan tindakan dan memberikan pengobatan bila diperlukan bila perlu, merujuk bayi muda dan memberi tindakan pra rujukan melakukan konseling bagi ibu memberikan pelayanan tindak lanjut. keterampilan tersebut diatas secara lengkap dipelajari dalam pelatihan tbs bagian bayi muda. pada buku ini akan dibahas cara memberikan tatalaksana bayi muda menurut tbs. penilaian dan klasifikasi jika seorang anak atau bayi muda dibawa klinik, petugas kesehatan menggunakan keterampilan komunikasi yang baik untuk: menanyakan kepada ibu tentang masalah anaknya memeriksa adakah tanda bahaya umum yang menunjukkan kondisi yang mengancam jiwa. memeriksa bayi muda untuk tanda dan gejala, pemberian vitamin dan imunisasi membuat klasifikasi berdasarkan algoritma pada buku bagan dalam buku bagan terdapat warna merah muda bayi sakit berat dan harus dirujuk segera setelah diberi pengobatan pra rujukan kuning bayi dapat berobat jalan dan membutuhkan pengobatan medis spesifik dan nasihat hijau bayi sakit ringan dan cukup diberi nasihat sederhana tentang penanganan rumah menilai dan mengklasifikasikan untuk kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri permasalah untuk kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri untuk semua bayi yang dibawa tempat pelayanan kesehatan atau setiap melakukan kunjungan rumah dengan memeriksa tanda dan gejala berikut ini. seorang bayi akan diklasifikasikan apabila didapatkan salah satu tanda pada lajur yang sesuai. menteri kesehatan republik indonesia cara mengklasifikasikan kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri klasifikasi tidak mau minum atau memuntahkan semuanya. atau riwpenyakit sangat berat atau infeksi tarikan dinding dada dalam yang kuat bakteri berat atau merintih atau demam hipodermik nanah yang banyak mata atau pusar kemerahan meluas sampai dinding perut pustu kulit, atau pusar kemerahan atau bernanah mungkin bukan infeksi menilai dan mengklasifikasi diare berak encer dan sering, merupakan hal biasa pada bayi muda yang mendapat asi saja. ibu akan mengenali bayi yang diare karena perubahan bentuk tinja yang tidak seperti biasanya dan frekuensi beratnya lebih sering dibanding biasanya. tanyakan kepada ibu apakah bayinya menderita diare. apabila bayi menderita diare diklasifikasikan berdasarkan derajat dehidrasinya dengan menggunakan tanda dan gejala berikut ini. seorang bayi muda akan diklasifikasikan sesuai derajat dehidrasinya apabila terdapat atau lebih tanda dan gejala pada lajur yang sesuai. cara mengklasifikasikan diare terdapat atau lebih tanda berikut liturgis atau tidak sadar ama mata cekung diare dehidrasi berat cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat terdapat atau lebih tanda berikut gelisah atau rewel mata cekung diare dehidrasi ringan sedang cubitan kulit perut kembalinya lambat tidak cukup tanda untuk dehidrasi menteri kesehatan republik indonesia catatan cara memeriksa cubitan kulit cubit kulit perut bayi (di tengah tengah antara pusar dan sisi perut bayi) dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. jangan menggunakan ujung jari, karena dapat menimbulkan rasa sakit. letakkan tangan anda sedemikian rupa sehingga lipatan cubitan kulit sejajar dengan tubuh bayi (memanjang dari atas bawah tidak melintang tubuh bayi). angkat semua lapisan kulit dan jaringan bawahnya dengan mencubit kulit perut untuk mengetahui turgor. amati kembalinya sangat lambat detik) lambat segera menilai dan mengklasifikasi diare diklasifikasikan derajat seterusnya apabila ditemukan satu atau lebih tanda dan gejala yang didapatkan pada lajur yang sesuai dengan klasifikasi. cara mengklasifikasikan terus jam) kuning ditemukan pada umur terus berat lebih dari hari, atau kuning sampai telapak tangan telapak kaki atau tinja berwarna pucat, atau jam sampai hari dan tidak sampai telapak tangan telapak terus kaki memeriksa dan mengklasifikasikan kemungkinan berat badan rendah dan atau masalah pemberian asi periksa semua bayi muda untuk kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian asi. gunakan standar who untuk menentukan berat badan berdasarkan umur. untuk mengetahui masalah pemberian asi, lakukan penilaian tentang cara menyusui jika terdapat kondisi bawah ini: ada kesulitan pemberian asi, atau diberi asi kurang dari kali dalam jam, atau diberi makanan minuman lain selain asi, atau berat badan rendah menurut umur, dan tidak ada indikasi dirujuk menteri kesehatan republik indonesia lakukan penilaian tentang cara menyusui: apakah bayi diberi asi dalam jam terakhir? jika tidak, minta ibu menyusui jika ya, minta ibu menunggu dan memberitahu anda jika bayi sudah mau menyusu lagi amati pemberian asi dengan seksama lihat, apakah posisi bayi seluruh badan bayi tersangka dengan baik, kepala dan badan bayi lurus, dada bayi menghadap dada ibunya, badan bayi dekat badan ibu lihat apakah bayi melekat dengan baik dagu bayi menempel pada payudara, mulut terbuka lebar, bibir bawah membuka keluar, eropa lebih banyak dibagian atas daripada dibawah mulut lihat dan dengar apakah bayi menghisap dengan efektif? bayi mengisap dalam, teratur, diselingi istirahat, hanya terdengar suara menelan setelah mengklasifikasikan berat badan menurut umur dan menilai cara menyusui, diklasifikasikan kemungkinan berat badan rendah dan atau masalah pemberian asi, sesuai tanda dan gejala bawah ini. seorang bayi muda akan diklasifikasikan pada klasifikasi tertentu apabila didapatkan satu atau lebih tanda atau gejala lajur yang sesuai. cara mengklasifikasikan kemungkinan berat badan rendah dan atau masalah pemberian asi tanda gejala ada kesulitan pemberian asi, atau berat badan menurut umur rendah, atau asi kurang dari kali per hari, atau mendapat makanan minuman lain selain asi, atau berat badan rendah posisi bayi salah, atau menurut umur dan atau tidak melekat dengan baik, atau masalah pemberian asi tidak mengisap dengan efektif, atau terdapat luka atau bercak putih mulut (thrush), atau terdapat celah bibir langit langit tidak terdapat tanda gejala diatas dan tidak ada masalah pemberian asi cara pengisian formulir pencatatan petugas kesehatan harus menuliskan hasil pemeriksaannya formulir pencatatan. berikut ini adalah formulir pencatatan bayi muda umur kurang dari bulan yang terdiri dari halaman. baris atas berisi menteri kesehatan republik indonesia identitas, berat badan, suhu badan, keluhan dan jenis kunjungan kontak dengan bayi muda. bagian selanjutnya merupakan catatan penilaian dan klasifikasi bayi muda. berikut ini adalah petunjuk cara pengisian formulir pencatatan jawaban pertanyaan dengan cara menulis apabila tidak ada pilihannya apabila terdapat pilihan lingkar jawaban yang anda pilih berikan tanda centang i1) belakang atau tidak pada pertanyaan yang memerlukan jawaban atau tidak pada kolom penilaian lingkar tanda atau gejala yang anda temukan pada pemeriksaan tulislah klasifikasi sesuai dengan buku bagan tbs pada kolom klasifikasi tulislah tindakan atau pengobatan yang diperlukan pada kolom tindakan pengobatan tulislah waktu kunjungan ulang terdekat pada baris yang berisi kunjungan ulang pada bagian akhir halaman ke untuk imunisasi berikan tanda centang pada imunisasi yang sudah diberikan atau tulis tanggal pemberian. lingkar imunisasi yang dibutuhkan. apabila pada saat itu memberikan imunisasi tulislah jenis imunisasi yang diberikan bagian tindakan pengobatan dan buku kia untuk bayi yang memerlukan rujukan segera tidak perlu dilakukan penilaian pemberian minum, tidak perlu diberikan imunisasi walaupun diperlukan. pe, menteri kesehatan republik indonesia formulir pencatatan bayi muda umur kurang dari bulan tanggal . ion nama bayi: jak l p nama orang tua aang menteri kesehatan republik indonesia.anaanansanankan bb u22sd nanantananaaan ibu mengalami kesulitan pemberian asi? ya. tidak. jika ya, berapa kali dalam jam? . kali alat apa yang digunakan. adapulsudah vitaminyang imunisasi yang dibutuhkan hari ini) diberikan hari ini hb . bcg . polio l. laman memeriksa masalah keluhan lain kunjungan ulang . hari memeriksa masalah keluhan ibu menteri kesehatan republik indonesia tindakan dan pengobatan tentukan tindakan dan beri pengobatan untuk setiap klasifikasi sesuai dengan yang tercantum dalam kolom tindakan pengobatan pada buku bagan, kemudian catat dalam formulir pencatatan. jenis pengobatan yang mungkin akan diberikan: memberi tindakan pra rujukan untuk anak sakit yang dirujuk. memberi dosis pertama dari obat yang sesuai kepada anak yang membutuhkan pengobatan khusus dan mengajari ibu cara meminjamkan obat, cara pemberian makan dan cairan selama anak sakit dan cara menangani infeksi lokal rumah. memberi nasihat tentang penatalaksanaan anak sakit rumah. bayi muda yang termasuk klasifikasi merah muda memerlukan rujukan segera fasilitas pelayanan yang lebih baik. sebelum merujuk, lakukan tindakan pengobatan pra rujukan. jelaskan kepada orang tua bahwa tindakan pengobatan pra rujukan diperlukan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup anak. minta persetujuan orang tua informed consent) sebelum melakukan tindakan pengobatan pra rujukan. bayi muda dengan klasifikasi kuning dan hijau tidak memerlukan rujukan. lakukan tindakan pengobatan dan nasihat untuk ibu termasuk kapan harus segera kembali serta kunjungan ulang, sesuai dengan buku bagan. menentukan perlunya rujukan bagi bayi muda bayi muda yang membutuhkan rujukan adalah yang mempunyai klasifikasi berat (berwarna merah muda) seperti: penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat terus berat diare dehidrasi berat khusus untuk klasifikasi diare dehidrasi berat, jika tidak ada klasifikasi berat lainnya dan tempat kerja saudara mempunyai fasilitas dan kemampuan terapi intravena, maka dapat dilakukan langkah rehidrasi dengan rencana terapi terlebih dahulu sebelum merujuk. jika fasilitas tersebut tidak ada, rujuk segera. tindakan dan pengobatan pra rujukan berikan semua tindakan pra rujukan yang sesuai dengan klasifikasinya sebelum merujuk bayi muda. beberapa tindakan yang memperlambat rujukan dan tidak sangat mendesak tidak diberikan sebelum rujukan, seperti mengajari ibu mengobati infeksi lokhepatitis virus dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kesehatan republik indonesia, menimbang bahwa hepatitis virus merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan memerlukan upaya penanggulangan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan agar kesakitan, kematian, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dapat ditekan serendah rendetapkan peraturan menteri kesehatan tentang penanggulangan hepatitis virinanggulangan hepatitis virus. bab ketentuan umum dalam peraturan ini ini yang dimaksud dengan: hepatitis virus adalah penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus. penanggulangan hepatitis virusnya tidak meluas antar daerah maupun antarnegara yang dapat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa klb) wabah serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, produktivitas dan angka harapan hidup. surveilans. menteri kesehatan republik indonesia surveilans hepatitis virus adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian hepatitis virus serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan hepatitis virushepatitis viruspenyelenggaraan penanggulangan hepatitis virusmerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus sebagaimana dimaksud pada dan menunjuk satuan kerja atau unit pengelola program untuk melaksanakan penanggulangan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. jenis hepatitis virus terdiri atas: hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis (vha), hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis (vhb), hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis (vhc), hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis (vhd), dan hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis (vhe). terhadap jenis hepatitis virus sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan penanggulangan berdasarkan cara penularannya, yaitu: hepatitis virus yang penularannya melalui focal oral untuk hepatitis dan hepatitis dan hepatitis. menteri kesehatan republik indonesia hepatitis virus yang penularannya melalui parenteral untuk hepatitis hepatitis dan hepatitis penanggulangan hepatitis virus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui kegiatan: promosi kesehatan, perlindungan khusus, cc., promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan untuk: peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap gejala, cara penularan, cara pencegahan, penanganan penderita, dan resistensi obat hepatitis virus, menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan hepatitis virus, cc. peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan hepatitis virus: dan peningkatan komitmen pemangku kepentingan untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan penanggulangan hepatitis virus. perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan paling sedikit dengan penggunaan kondom, penggunaan alat pelindung diri, dan atau mencegah penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dilaksanakan untuk: hepatitis melalui imunisasi secara aktif, dan hepatitis melalui imunisasi secara aktif dan pasif pemberian. menteri kesehatan republik indonesia pemberian imunisasi hepatitis dianjurkan diberikan kepada pelaku perjalanan daerah endemis, petugas kesehatan, penjajah makanan, atau masyarakat yang mempunyai risiko tertular dan menularkan. pemberian imunisasi hepatitis aktif wajib diberikan kepada bayi baru lahir segera setelah kelahirannya. pemberian imunisasi hepatitis pasif diberikan kepada bayi baru lahir dari ibu dengan hepatitis segera setelah kelahirannya. surveilans hepatitis virus sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berbasis faktor risiko dan berbasis kejadian dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui penemuan penderita secara aktif dan pasif. surveilans hepatitis virus dilakukan dalam rangka: pemantauan wilayah setempat, kewaspadaan dini, dan atau cc. surveilans sentinel. dalam hal terjadi klb hepatitis dan hepatitis dilakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit dilakukan dengan cara: peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas lingkungan, cc. skrining darah donor, skrining organ untuk transplantasi, dan penggunaan alat alat medis yang berpotensi terkontaminasi virus hepatitis. deteksi dini dan penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau dilakukan secara khusus lapangan secara aktif. untuk. menteri kesehatan republik indonesia untuk mendukung deteksi dini dan penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada dilakukan uji sebagai konfirmasi pada laboratorium terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal deteksi dini menunjukan hasil reaktif, wajib dilakukan rujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut. penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan pengobatan dan perawatan pada setiap penderita. penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai pedoman nasional pelayanan kedokteran atau standar pelayanan tatalaksana penyakit yang berlaku. dalam penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus harus didukung dengan: ketersediaan sumber daya kesehatan yaitu sumber daya kesehatan manusia, pendanaan, teknologi, sarana dan prasarana, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virusanggulangan hepatitis virus pedoman penanggulangan hepatitis virus pendahuluan hepatitis virus merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, yang berpengaruh terhadap angka kesakitan, angka kematian, status kesehatan masyarakat, angka harapan hidup, dan dampak sosial ekonomi lainnya. besaran masalah hepatitis virus indonesia dapat diketahui dari berbagai hasil studi, kajian, maupun kegiatan pengamatan penyakit. menurut riskesdas tahun didapatkan hasil prevalensi sebesar o0 dan prevalensi hepatitis ,08y6, sehingga apabila diestimasi secara kasar maka saat ini terdapat juta orang terinfeksi hepatitis dan atau hepatitis dari jumlah tersebut akan menjadi kronis juta), dan dari jumlah yang kronis tersebut berpotensi untuk menjadi sirosis hati dan kanker hati primer ,4juta). sedangkan untuk hepatitis dan hepatitis besaran masalah tidak diketahui dengan pasti. namun mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, maka masyarakat indonesia merupakan kelompok berisiko untuk tertular hepatitis dan hepatitis laporan yang diterima oleh kementerian kesehatan menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terjadi klb hepatitis sedangkan untuk hepatitis jarang dilaporkan indonesia. laporan klb hepatitis yang diterima oleh kementerian kesehatan pada tahun terjadi kabupaten paser kalimantan timur), bengkulu bengkulu), kediri jawa timur) dan kabupaten sijunjung dan pesisir selatan sumatera barat). beberapa daerah juga mengalami klb hepatitis tetapi tidak melaporkan kementerian kesehatan, misalnya jawa timur, kalimantan barat, dan wilayah lainnya. dengan besaran masalah yang ada dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya yang terencana, fokus, dan meluas agar epidemi hepatitis virus ini dapat ditanggulangi. untuk itu diperlukan payung hukum berupa peraturan menteri kesehatan yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksana kegiatan dalam melakukan penanggulangan hepatitis virus ini. menteri kesehatan republik indonesia ii. penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, perlindungan khusus,. promosi kesehatan promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, perubahan perilaku, keterampilan, dan komitmen dalam penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus, sehingga masyarakat memahami hepatitis virus secara baik dan benar dan mampu untuk mengakses terhadap upaya perlindungan khusus, pemberian imunisasi, mengetahui dan memahami cara pencegahan untuk dirinya, orang lain, dan masyarakat luas, serta mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan hepatitis virus. selain itu, peningkatan komitmen bagi para pemimpin diperlukan dalam mendukung upaya penanggulangan hepatitis virus ini. promosi kesehatan dilakukan terhadap masing masing jenis hepatitis virus berdasarkan cara penularannya, melalui kegiatan sebagai berikut.dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan, mengingat jenis hepatitis virus ini dapat menimbulkan klb. oleh karena itu, kebiasaan cuci tangan pakai sabun caps) secara benar terutama pada saat saat kritis , yaitu sebelum makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui bay, sangat penting untuk mencegah penularan hepatitis dan hepatitis kegiatan advokasi dan sosialisasi ini diutamakan pada para pengambil keputusan, penentu kebijakan, dan penyandang dana yang diharapkan memberikan dukungan, baik secara politis, kebijakan, maupun dana, untuk mewujudkan program penanggulangan hepatitis wilayahnya, seperti gubernur, bupati walikota, dprd provinsi dan kabupaten kota, bappeda provinsi dan kabupaten kota, camat, pengelola media cetak dan elektronika, dunia menteri kesehatan republik indonesia usaha, dan organisasi profesi. selain itu, advokasi dan sosialisasi juga disampaikan kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti guru sekolah, tokoh masyarakat agama, pimpinan pondok pesantren, dan pengelola usaha jasa boga katering rumah makan. penyebarluasan informasi tentang penanggulangan hepatitis dan hepatitis dengan memanfaatkan media informasi yang berbasis budaya lokal merupakan pilihan yang baik agar masyarakat semakin menyadari pentingnya memelihara kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya, khususnya dalam pencegahan hepatitis dan hepatitis intervensi perubahan perilaku. intervensi perubahan perilaku adalah upaya yang dilakukan agar masyarakat dalam kesehariannya melakukan perilaku hidup bersih dan sehat agar terhindar dari tertular dan menularkan hepatitis virus ini. kegiatan dalam intervensi perubahan perilaku berupa promosi kesehatan dan bagaimana hidup sehat, difokuskan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, kebersihan diri, lingkungan, dan tata cara pengelola lapangan yang higienis dan santer, dan hal hal lain. dalam pengelolaan makanan yang higienis dan santer, antara lain dengan memperhatikan bahan, alat, dan tempat yang digunakan. penjajah pangan agar senantiasa menjaga kebersihan pangan, memisahkan bahan pangan matang dan mentah, memasak makanan sampai matang, menyimpan makanan pada suhu aman, menggunakan air bersih dan bahan pangan yang baik. kebiasaan lain yang perlu dipelihara adalah buang air besar dengan cara cara yang santer, yaitu membuang tinja jamban santer. petugas kesehatan yang bertugas fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan penyuluhan dan konsultasi agar masyarakat memperoleh wawasan dan pemahaman yang benar dalam kegiatan mencegah penyebaran hepatitis dan hepatitis lingkungan keluarga maupun masyarakat. pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat stem) merupakan alternatif yang baik dalam kebudayaan perilaku hidup bersih dan sehat agar tumbuh kembang kemandirian masyarakat guna mencegah hepatitis dan hepatitis menteri kesehatan republik indonesia hepatitistentang hepatitis hepatitis dan hepatitis yaitu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan komitmen bagi masyarakat, petugas kesehatan, pengambil keputusan dan tokoh masyarakat, tentang cara penularan, cara pencegahan termasuk perlindungan khusus dan pengurangan dampak buruk, deteksi dini, akses layanan, dan dukungan terhadap penanggulangannya, sehingga universal access bagi pelaksanaan penanggulangan hepatitis virus dapat dipenuhi dan dirasakan oleh masyarakat. kepada para pengambil keputusan perlu dilakukan advokasi sehingga didapatkan dukungan yang optimal untuk mendukung upaya pengendalian hepatitis ini. sedangkan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dengan baik tentang hepatitis hepatitis dan hepatitis serta cara penularan dan pencegahannya, melakukan perlindungan khusus, pengurangan dampak buruk, dan imunisasi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat terutama pada kelompok masyarakat berisiko, seperti menghindari penggunaan jarum suntik, alat kesehatan, dan alat lain yang menimbulkan luka pada tubuh, yang tidak steril, mencegah perilaku seksual berisiko, tidak bertukar sikat gigi, pisau cukur, dan alat tattoo, serta menghindari perilaku berisiko lainnya yang berpotensi menularkan hepatitis dan hepatitis melakukan deteksi dini, dan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terinfeksi atau berisiko. intervensi perubahan perilaku intervensi perubahan perilaku dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan, pemberian konseling, dan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung perubahan perilaku yang dilakukan. intervensi perubahan perilaku dilakukan pada kelompok populasi berisiko tinggi maupun kelompok populasi rawan tertular dan menularkan penyakit ini. pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat atas kesadarannya dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan hepatitis virus sesuai dengan kapasitas masyarakat tersebut. aan menteri kesehatan republik indonesia pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pada seluruh komponen masyarakat dengan membentuk kelompok sebaya (peer group) atau supporting group sebagai motivator dan sumber informasi untuk meningkatkan akses pelayanan serta merubah perilaku, dan menjadi relawan pendamping orang dengan hepatitis virus. secara khusus, keberhasilan promosi kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus diharapkan dapat menghasilkan dukungan dari berbagai pihak, seperti: pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya kesehatan yang memadai untuk penanggulangan hepatitis wilayahnya, program dan sektor terkait serta lembaga swadaya masyarakat lsm) secara bersama sama bermitra untuk membantu program penanggulangan hepatitis virus, setiap penduduk yang memiliki risiko bersedia diberikan imunisasi setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai pedoman yang berlaku, setiap penduduk memiliki psp pengetahuan, sikap dan perilaku) dan mendukung penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus, dan setiap penderita hepatitis virus mau memeriksakan diri fasilitas pelayanan kesehatan dan melaksanakan penanganan secara mandiri dan terus menerus. perlindungan khusus perlindungan khusus adalah upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat terlindungi dari penularan hepatitis virus. perlindungan khusus dapat dilakukan melalui kegiatan pengurangan dampak buruk, seperti: penggunaan kondom penggunaan kondom terutama ditujukan bagi kelompok masyarakat yang memiliki hubungan seksual berisiko. pengunaan alat pelindung diri apd) penggunaan apd diwajibkan bagi petugas kesehatan atau masyarakat yang melakukan aktifitas berisiko, seperti memakai masker dan sarung tangan, dan baju dan kacamata pelindung. menghindari penggunaan jarum suntik dan alat kesehatan peralatan lainnya yang tidak steril masyarakat wajib menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian atau tidak steril, terutama pada kelompok menteri kesehatan republik indonesia pengguna napa suntik, pengguna tattoo, tindik, dan akupunktur. peralatan lainnya seperti misalnya untuk tindik, peralatan pada kedokteran gigi, operasi, hemodialisis, dll pemberian imunisasi pemberian imunisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terjadinya penularan hepatitis virus. pemberian imunisasi hanya dilaksanakan untuk hepatitis dan hepatitis imunisasi hepatitis dilakukan dengan cara pemberian vaksin hepatitis sebanyak dua kali dengan jarak sampai bulan terhadap masyarakat atas usia tahun. imunisasi hepatitis dilakukan secara sukarela. imunisasi hepatitis untuk bayi yang lahir dari ibu dengan negatif atau status ibu tidak diketahui diberikan vaksin hepatitis sesegera mungkin (sangat dianjurkan imunisasi hepatitis pada bayi baru lahir diberikan pada bayi usia jam sesudah kelahiran (hb bersamaan dengan pemberian vitamin kl1). pemberian imunisasi ini kemudian dilanjutkan sesuai program imunisasi nasional, yaitu usia bayi bulan, bulan, dan bulan. imunisasi hepatitis mampu memberikan perlindungan terhadap infeksi hepatitis selama lebih dari tahun. keberhasilan imunisasi dinilai dari terdeteksinya anti serum penderita setelah pemberian imunisasi hepatitis lengkap kali). apabila bayi lahir dari ibu dengan positif maka imunisasi dengan immunoglobulin harus diberikan jam dari kelahirannya, bersamaan dengan hb dilanjutkan sesuai program imunisasi nasional, yaitu usia bayi bulan, bulan, dan bulan. selanjutnya pada saat bayi tersebut berusia bulan dilakukan pemeriksaan dan titer anti bs. pemberian imunisasi hepatitis pada pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, seperti kelompok populasi yang melakukan praktik seksual berisiko, pengguna napa suntik, petugas kesehatan, mahasiswa pelajar sekolah kesehatan seperti perawat, bidan analis, laporan, orang dekat keluarga tinggal serumah, pasangan orang dengan hepatitis orang dengan riw keluarga hepatitis dan orang dengan infeksi menular seksual ims). menteri kesehatan republik indonesia dikecualikan terhadap kelompok masyarakat yang belum dan atau yang tidak lengkap mendapat imunisasi hepatitis pada saat lahir, dilakukan pemeriksaan dan anti sebelum diberikan imunisasi. apabila hasil pemeriksaan keduanya negatif maka dianjurkan imunisasi hepatitis sejumlah dosis dengan jadwal bulan, bulan, dan bulan. surveilans hepatitis virus surveilans hepatitis virus dilakukan secara aktif dan pasif dalam rangka pemantauan wilayah setempat, kewaspadaan dini, dan surveilans sentinel. pemantauan wilayah setempat pemantauan wilayah setempat dilakukan dengan cara sebagai berikut. pengamatan terhadap masyarakat dan lingkungan wilayah yang berisiko melalui pendekatan sentinel area pengamatan melalui pendekatan sentinel area difokuskan terhadap lingkungan wilayah yang memiliki risiko hepatitis dan hepatitis seperti akses terhadap air dan sanitasi yang rendah, kawasan daerah aliran sungai, tempat tempat umum, serta lingkungan khusus antara lain pondok pesantren dan lembaga pemasyarakatan. pengamatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk hepatitis dan hepatitis melalui pelaporan kasus. kewaspadaan dini kewaspadaan dini dilakukan apabila dalam pemantauan wilayah setempat diketahui bahwa suatu wilayah berpotensi timbul klb dengan memenuhi kriteria, antara lain: kualitas kesehatan lingkungan yang buruk, ditemukan virus hepatitis dan hepatitis atau ditemukan satu kasus positif hepatitis dan hepatitis surveilans sentinel surveilans sentinel dilakukan pada kelompok populasi berisiko untuk memperoleh gambaran tentang besaran masalah, kecenderungan, pola penyebaran, faktor risiko potensial, dan infeksi silang antar jenis hepatitis virus, maupun infeksi lainnya seperti hiv dan infeksi menular seksual lainnya. pelaksanaan surveilans sentinel hepatitis pada kelompok berisiko tinggi ini, diintegrasikan pada surveilans sentinel hiv. menteri kesehatan republik indonesia disamping itu surveilans sentinel hepatitis dilaksanakan pada balita fasilitas layanan kesehatan. pelaksanaan surveilans sentinel ini dilaksanakan setahun sekali, untuk selanjutnya tatacara pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis pelaksanaan surveilans pengamatan hepatitis dan pengendalian faktor risiko hepatitis dan hepatitis pengendalian faktor risiko terhadap hepatitis dan hepatitis dilakukan melalui: cuci tangan pakai sabun caps) secara benar pada saat kritis, yaitu: pengolahan makanan yang benar, meliputi: menjaga kebersihan, seperti: mencuci tangan sebelum memasak dan keluar dari toilet mencuci alat alat masak dan alat alat makan membersihkan dapur memisahkan bahan makanan mentah dan makanan matang: menggunakan alat yang berbeda untuk keperluan dapur dan untuk makan menyimpan bahan makanan matang dan mentah tempat yang berbeda memasak makanan sampai matang: memasak makanan pada suhu minimal terutama daging, ayam, telur, dan makanan laut memanaskan makanan yang sudah matang dengan benar menyimpan makanan suhu aman: jangan menyimpan makanan suhu ruangan terlalu lama menteri kesehatan republik indonesia memasukan makanan yang ingin disimpan dalam lemari pendingin jangan menyimpan makanan terlalu lama kulkas menggunakan air bersih dan bahan makanan yang baik: memilih bahan makanan yang segar (belum kadaluarsa) dan menggunakan air yang bersih mencuci buah dan sayur dengan baik pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga hepatitis hepatitis dan hepatitis pengendalian faktor risiko terhadap hepatitis hepatitis dan hepatitis dilakukan melalui kegiatan: peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cerminan pola hidup yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan. mencegah lebih baik daripada mengobati, prinsip kesehatan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan program pubs, khususnya dalam pengendalian penularan hepatitis hepatitis dan hepatitis diantaranya: imunisasi pada pasangan seksual penderita hepatitis tidak bertukar alat alat pribadi, seperti sikat gigi, alat cukur dan gunting kuku. menutup luka yang terbuka agar darah tidak kontak dengan orang lain penggunaan alat alat steril pada setiap praktek kecantikan yang menggunakan alat tajam, seperti alat perawatan wajah, kuku tangan, kuku kaki dan alat cukur. skrining darah donor palang merah indonesia sejak tahun telah melakukan pemeriksaan hepatitis dan pada setiap kantung darah donor. bila hasil pemeriksaan tersebut reaktif maka kantung darah tersebut tidak dipergunakan atau dimusnahkan. cc. skrining organ untuk transplantasi setiap tindakan transplantasi cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh tubuh yang lain, atau dari suatu tempat tempat yang lain pada tubuh yang sama harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan hepatitis hepatitis dan hepatitis menteri kesehatan republik indonesia penggunaan alat alat medis yang berpotensi terkontaminasi virus hepatitis penanganan limbah jarum suntik yang benar, sterilisasi alat sebelum melakukan prosedur invasif medis. deteksi dini dan penemuan kasus hepatitis penemuan kasus hepatitis dilakukan melalui orang yang mempunyai gejala interim dan urine seperti air teh. diagnosis hepatitis ditegakkan selain adanya gejala klinis yang kadang tidak muncul, berdasarkan hasil pemeriksaan m anti vha serum penderita reaktif. hepatitis dan hepatitis deteksi dini hanya dilakukan pada hepatitis dan hepatitis secara aktif dan pasif terhadap kelompok berisiko tinggi, yaitu: ibu hamil adalah ibu yang mengandung janin dalam rahim dari hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma, petugas dan kontak langsung dengan darah dan cairan tubuh pasien, mahasiswa pelajar kesehatan adalah orang yang belajar perguruan tinggi atau smk bidang kesehatan khususnya kedokteran, keperawatan, kebidanan, dan analis kesehatan, wanita penjaja seks wps) adalah wanita yang melakukan praktek seks komersial baik secara langsung maupun terselubung, pengguna napa suntik pensiun) adalah mereka yang menggunakan napa (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain) yang disuntikkan, waria adalah kependekan dari wanita pria, yang berarti pria yang berjiwa, bertingkah laku, berpenampilan serta mempunyai perasaan seperti wanita, yang mempunyai perilaku seks berisiko, lelaki seks dengan lelaki lsl) gay adalah laki laki bukan waria yang mengakui dirinya pernah melakukan kontak seksual dengan sesama laki laki dan atau waria, menteri kesehatan republik indonesia warga binaan pemasyarakatan wbp) adalah pria dan wanita yang sudah divonis menjalani hukuman yang berada lapas lembaga pemasyarakatan) yang ada indonesia, pasien klinik infeksi menular seksual ims) adalah setiap orang yang didiagnosis sebagai penderita ims, orang dengan infeksi hiv adalah orang yang telah terinfeksi hiv: penerima layanan hemodialisis adalah setiap orang dengan keadaan gagal ginjal menerima layanan pembersihan darah dimana darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan beredar dalam sebuah mesin diluar tubuh yang disebut analyzer, dan, il. pasangan keluarga yang tinggal serumah dengan penderita hepatitis adalah apabila salah seorang anggota pasangan atau anggota keluarga ada yang menderita hepatitis orang dengan riw keluarga terinfeksi hepatitis yaitu orang dengan keluarga dekat seperti ayah kandung dan ibu kandung dengan riw terinfeksi hepatitis deteksi dini dan penemuan kasus dilakukan berdasarkan prosedur sebagai berikut. setiap ibu hamil yang datang fasilitas pelayanan kesehatan ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan hepatitis dapat juga dengan hiv dan syphilis apabila fasilitas pelayanan kesehatan tersebut telah siap. kelompok berisiko lainnya ditawarkan pemeriksaan hepatitis dan hepatitis apabila mereka bersedia maka mereka harus menandatangani informed consent dan wawancara untuk pengisian data yang diperlukan. selanjutnya diambil darah vena sebanyak ml, bila hasil pemeriksaan puskesmas dengan metode rapid test reaktif maka dilakukan pemeriksaan lanjutan pada fasilitas layanan kesehatan yang mampu melakukan, untuk dilakukan pemeriksaan konfirmasi. penegakan diagnosis hepatitis dilakukan dengan metoda serologi, dengan metoda yang mempunyai spesifikasi dan sensitifitas lebih tinggi, setelah hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan, maka untuk pengobatan penanganan kasus dilakukan pemeriksaan molekuler (pcr). menteri kesehatan republik indonesia untuk mendeteksi anti hcv pemeriksaan awal dilakukan dengan metoda rapid test, lalu selanjutnya perlu dilakukan perasaan laboratorium untuk konfirmasi, setelah didapatkan hasilnya untuk penanganan pengobatan perlu dilakukan pemeriksaan molekuler pcr) dan pemeriksaan genotipe. secara teknis dan rinci diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis deteksi dini hepatitis dan serta untuk aspek laboratorium diatur pada pedoman pedoman pemeriksaan laboratorium hepatitis. penanganan kasus hepatitis penanganan hepatitis pada penderita, adalah pengobatan, tidak spesifik, utamanya meningkatkan daya tahan tubuh (istirahat dan makan makanan yang higienis dan bergizi), rawat inap hanya diperlukan bila penderita tidak dapat makan dan minum serta dehidrasi berat, isolasi tidak diperlukan, selain dilakukan pengobatan terhadap kasus hepatitis perlu didukung penanganan terhadap perilaku dan lingkungan, seperti: disinfeksi serentak terhadap bekas cairan tubuh dari penderita, imunisasi pasif pada orang yang terpajang cairan tubuh penderita, hepatitis penanganan pada ibu hamil bila hasil pemeriksaan laboratorium untuk konfirmasi reaktif, maka pasien dirujuk rumah sakit yang telah mampu melakukan tatalaksana hepatitis dan terdekat. penanganan selanjutnya sesuai sop rumah sakit rujukan pembiayaan secara mandiri, atau menggunakan bpjs atau asuransi lainnya. (feedback). bila hasil deteksi dini hepatitis puskesmas non reaktif, maka ibu hamil tersebut dianjurkan pemeriksaan anti h untuk mengetahui ada tidaknya antibodi. menteri kesehatan republik indonesia bila hasil pemeriksaan dan anti non reaktif, maka dianjurkan vaksinasi hepatitis sebanyak kali secara mandiri. penanganan bayi yang dilahirkan dari ibu dengan hepatitis reaktif bayi yang dilahirkan dari ibu yang hepatitis hbs ag) reaktif, maka dianjurkan agar diberikan hepatitis immunoglobulin ig), vitamin vaksinasi hepatitis hari ke (hb diberikan sesegera mungkin kurang dari jamsetelah bayi berusia atas bulan, perlu dilakukan pemeriksaan dan anti pada bayi tersebut. penanganan bayi yang dilahirkan dari ibu dengan hepatitis non reaktif bayi yang dilahirkan dari ibu dengan hepatitis non reaktif, maka diberikan vitamin dan sesegera mungkin (dianjurkan agar diberikan kurang dari jam)penanganan pada kelompok populasi berisiko lainnya bila hasil konfirmasi menunjukkan hepatitis reaktif, maka dirujuk kts yang mampu melakukan tatalaksana hepatitis dan penanganan selanjutnya sesuai sop berlaku rumah sakit hasil pemeriksaan, penanganan dan rekomendasi tim ahli rumah sakit rujukan dikirim ftp yang merujuk untuk umpan balik. bila hasil deteksi dini hepatitis puskesmas non reaktif, maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan anti untuk mengetahui ada tidaknya antibodi. bila hasil pemeriksaan dan anti non reaktif, maka dianjurkan vaksinasi hepatitis sebanyak kali. penanganan kasus terpajang hepatitis selain penanganan kasus yang ditemukan pada deteksi dini hepatitis maka penanganan kasus yang ditemukan dapat juga dilakukan pada saat orang terpajang virus hepatitis yaitu mereka yang mengalami inokulasi langsung atau kontak mukosa langsung dengan cairan tubuh penderita hepatitis menteri kesehatan republik indonesia d22 maka profilaksis yang digunakan adalah big single dose ml kg bb, yang diberikan sesegera mungkin. penderita lalu harus menerima imunisasi hepatitis dimulai dari minggu pertama setelah pajanan. bila pajanan yang terjadi adalah kontak seksual, maka pemberian dosis big ml kg harus diberikan sebelum hari setelah pajanan, dan diikuti dengan imunisasi. pemberian vaksin hepatitis dan big bisa dilakukan pada waktu bersamaan, namun lokasi injeksi yang berbeda pengobatan hepatitis pada pasien hepatitis kronik yang baru terdiagnosis, beberapa pemeriksaan perlu dilakukan sebelum langkah terapi dipertimbangkan. hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, apabila diperlukan. tatacara pengobatan, serta jenis obat yang digunakan diatur lebih lanjut pada buku pnp pedoman tatalaksana hepatitis terapi infeksi virus hepatitis akut sembilan puluh lima persen pasien hepatitis akut dewasa akan mengalami resolusi dan serokonversi spontan tanpa terapi antiviral. maka, pada kondisi ini terapi umumnya bersifat tidak spesifik, utamanya meningkatkan daya tahan tubuh (istirahat dan makan makanan yang bergizi). rawat inap hanya diperlukan bila pasien tidak dapat makan dan minum serta terjadi dehidrasi berat.!! pada pasien dengan hepatitis akut fulminan, pemberian antiviral seperti amirudin bisa memperpendek fase simtomatik dan mempercepat perbaikan klinis dan biokimia,namun tidak mencegah perkembangan hepatitis akut menjadi hepatitis kronik. terapi infeksi virus hepatitis kronik indikasi terapi terapi pada pasien hepatitis kronik adalah sesuatu yang harus betul betul dipertimbangkan dengan matang. beberapa faktor yang diketahui mempengaruhi hasil akhir terapi dan dijadikan indikator memulai terapi adalah: nilai dna vhb serum. nilai dna vhb merupakan salah satu indikator mortalitas dan morbiditas yang paling kuat untuk hepatitis banyak studi telah membuktikan bahwa nilai dna vhb serum yang tinggi menteri kesehatan republik indonesia iu ml) adalah prediktor sirosis dan khs yang kuat.? makapenggunaan kadar dna vhb sebagai indikasi memulai terapi dan sebagai tujuan akhir terapi merupakan hal yang sangat penting. status ag. status pasien telah diketahui memiliki peranan penting dalam prognosis pasien dengan hepatitis kronik. beberapa panduan yang ada telah mencoba membedakan indikasi terapi hepatitis berdasarkan status ag, dengan pasien negatif diindikasikan memulai terapi pada kadar dna vhb yang lebih rendah. nilai alt serum. kadar alt serum telah lama dikenal sebagai penanda kerusakan hati, namun kadar alt yang rendah juga menunjukkan bahwa pasien berada pada fase dan akan mengalami penurunan respons terapi. telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa respons obat yang lebih baik dapat ditemukan pada pasien dengan alt yang meningkat. derajat kerusakan hati pada pemeriksaan histopatologis (biopsi). adanya tingkat kerusakan histologis yang tinggi juga merupakan prediktor respons yang baik pada pasien dengan hepatitis namun, mengingat tindakan ini bersifat invasif, penggunaannya sebaiknya hanya pada pasien yang memiliki risiko tinggi khs atau pada populasi tertentu. pemeriksaan awal pada semua pasien yang dicurigai menderita hepatitis adalah pemeriksaan ag. pasien lalu dapat dikelompokkan berdasarkan status ag nya menjadi pasien hepatitis kronik positif atau negatif. pasien positif lalu dapat dikelompokkan lagi menjadi berdasarkan status dna vhb nya. pasien cukup menjalani pemantauan dna vhb, ag, dan alt rutin setiap bulan. demikian pula pasien yang memiliki kadar dna vhb iu ml harus dipertimbangkan untuk mendapat terapi bila nilai alt nya lebih besar dari kali batas atas normal. pasien dengan kadar dna vhb tinggi, ag, dan menteri kesehatan republik indonesia alt rutin setiap bulan. pasien pasien ini berada pada fase sehingga terapi tidak akan efektif. pada pasien pasien ini,pasien yang memiliki kadar dna vhb tinggi dan kadar alt kali batas atas normal yang menetap selama lebih dari bulan atau memiliki risiko dikompensasi hati harus mendapat terapi. pemberian terapi juga dianjurkan pada pasien dengan dna vhb tinggi dan alt atas kali batas atas normal. namun pada pasien kelompok terakhir ini, bila dna vhb masih bawah iu ml dan tidak ditemukan tanda dikompensasi hati, maka terapi bisa ditunda bulan untuk memantau munculnya serokonversi spontan. semua pasien yang berada dalam kelompok indikasi terapi ini diduga berada fase sehingga terapi bisa memberikan hasil optimalrinsip tatalaksana pada kelompok pasien dengan negatif hampir sama dengan pada pasien dengan positif, namun batasan dna vhb yang digunakan lebih rendah, yaitu iu ml dan cukup menjalani pemantauan dna vhb dan alt rutin setiap bulan. demikian pula pasien dengan kadar dna vhb iu ml dan alt rutin setiap bulan. pada pasien pasien ini, berdasarkan konsensus perhimpunan peneliti hati indonesia phi)menteri kesehatan republik indonesia pasien yang memiliki kadar dna vhb tinggi dan kadar alt atas kali batas atas normal yang menetap selama lebih dari bulan atau memiliki risiko dikompensasi harus mendapat terapiembahasan lebih lanjut mengenai pemantauan dan hasil akhir terapi dapat dilihat masing masing bagian bawah. pasien pasien hepatitis kronik yang memiliki risiko khs yang tinggi juga harus menjalani pemantauan (surveilans) khs setiap bulan sekali. pasien yang termasuk dalam kelompok risiko tinggi mencakup laki laki ras asia dengan usia tahun, perempuan ras asia dengan usia 50tahun, pasien dengan sirosis hati, dan pasien dengan riw penyakit hati lanjut keluarga. surveilans ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan afp dan usg hati secara berkala. terapi pada pasien hepatitis kronik dengan sirosis sedikit berbeda dari kelompok yang belum sirosis. pada pasien dengan sirosis kompensasi, indikasi terapi masih ditentukan kadar dna vhb. pasien dengan kadar dna vhb iu ml tidak perlu terapi dan cukup menjalani pemantauan dna vhb, asg, dan alt rutin setiap bulan. sebaliknya, pasien yang memiliki kadar dna vhb iu ml harus mendapat terapi. pilihan jenis terapi pada pasien hepatitis kronik dengan sirosis kompensasi ditentukan oleh kadar alt pasien. pada pasien yang memiliki kadar alt kali batas atas normal, pemberian terapi interferon maupun analog nukleus(t)ida sama sama bisa dipertimbangkan. namun pada pasien dengan alt kali batas atas normal, terapi interferon tidak bisa diberikan sehingga pilihan yang tersisa hanya analog nukleosft)ida. pada pasien hepatitis kronik yang mengalami sirosis dekompensata, terapi antiviral harus segera diberikan tanpa memandang kadar dna vhb ataupun alt. interferon dikontraindikasikan pada kondisi ini sehingga pilihan yang tersedia tinggal analog nukleosft)ida. terapi suportif sirosis lain juga harus diberikan dan transplantasi hati bisa dipertimbangkan. menteri kesehatan republik indonesia pilihan terapi dengan pilihan yang kita miliki saat ini, radiasi virus secara total dari tubuh masih belum bisa dilakukan. kalaupun virus berhasil ditekan jumlahnya dalam darah, dna virus masih dapat ditemukan dalam sel hati dalam kondisi dorman. dna ini bisa mengalami reaktivasi kemudian hari. target serokonversi ag, walau memberikan nilai prognosis yang sangat baik, juga sangat sulit dicapai. maka terapi pada hepatitis kronik ditujukan untuk menekan progresivitas penyakit arah sirosis atau khs. dengan terapi saat ini, walaupun radiasi virus tidak bisa dilakukan, pasien hepatitis bisa bebas dari sirosis atau khs seumur hidupnya. inilah mengapa terapi sebaiknya disarankan pada setiap pasien yang memiliki indikasi. pemilihan terapi yang paling sesuai dengan pasien adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai terapi. sampai saat ini terdapat setidaknya jenis obat hepatitis yang diterima secara luas, dengan kekurangan dan kelebihan masing masing, yaitu terapi interferon terapi dengan interferonhanya diberikan dalam jangka maksimal tahun. terapi dengan interferon selama tahun secara umum lebih baik dalam hal serokonversi dan daripada terapi analog nukleus(t)ida yang diberikan pada durasi yang sama. terapi analog nukleosft)ida terapi dengan analog nukleosft)ida secara umum memiliki efektivitas yang cukup baik, walau pada pemakaian tahun efektivitas beberapa jenis analog nukleus(t)jiwa masih kurang baik daripada interferon. namun penggunaan analog nukleosft)jiwa jangka panjang memiliki efektivitas yang sebanding atau bahkan lebih baik daripada interferon. bila dibandingkan dengan interferon, terapi analog nukleus(t)jiwa memiliki kelebihan berupa ringannya efek samping dan cara pemberian yang oral. obat jenis ini juga bisa digunakan pada pasien yang mengalami penyakit hati lanjut. pada prinsipnya, terapi analog nukleosft)ida harus diteruskan sebelum tercapai indikasi penghentian terapi atau timbul kemungkinan resistensi dan gagal terapi (lihat bagian kegagalan terapi). namun menteri kesehatan republik indonesia d7 khusus untuk pasien dengan fibrosis hati lanjut, terapi analog nukleosft)ida harus diberikan seumur hidup. sistem rujukan nasional untuk pasien dengan hepatitis didesain melibatkan seluruh komponen kesehatan yang ada masyarakat indonesia, dimulai dari ftp sebagai garda terdepan hingga rumah sakit umum daerah tipe sistem rujukan nasional disusun untuk mendeteksi dini masyarakat indonesia dengan hepatitis memberikan tatalaksana yang adekuat sesuai dengan indikasi, memantau terapi dan progresivitas penyakit, mencegah terjadinya perburuan kondisi, dan mencegah terjadinya resistensi. setiap komponen memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda untuk menjamin terlaksananya tujuan dibentuknya sistem rujukan nasional. fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) sebagai lini terdepan, ftp memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan pada kelompok dengan risiko tinggi maupun pasien dengan tanda dan gejala klinis yang sesuai. dokter umum bertugas pada sistem rujukan ini. apabila pasien memiliki hasil pemeriksaan positif, pasien kemudian segera dirujuk dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit umum daerah tipe b c. ftp tidak menyediakan obat obatan antivirus untuk terapi hepatitis pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap dilakukan pada institusi kesehatan yang lebih tinggi fasilitas kesehatan tingkat sekunder kts) fasilitas kesehatan tingkat sekunder. fasilitas kesehatan tingkat sekunder diperlengkapi dengan pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap dan beberapa jenis obat antivirus untuk memberikan tatalaksana kepada pasien hepatitis yang dirujuk oleh ftp. pemeriksaan penunjang yang wajib disediakan oleh kts adalah: usg biopsi hati afp pemeriksaan laboratorium: alt anti menteri kesehatan republik indonesia pemeriksaan dna vhb kuantitatif dilakukan dengan melibatkan laboratorium yang terdapat tiap provinsi. darah pasien diambil kts ini, kemudian dikirimkan sesuai dengan 28protokol pengiriman sampel. dokter spesialis penyakit dalam diperbolehkan melakukan tatalaksana pada pasien dengan syarat hasil pemeriksaan positif dan nilai dna vhb yang rendah iu ml iu ml) pada pemeriksaan praterapi. pemberian regulated interferon hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi fasilitas kesehatan tingkat tersier ktt). tidak ada obat antivirus yang disediakan untuk anak pada kts ini. fasilitas kesehatan tingkat tersier. ktt memiliki obat antivirus dan pemeriksaan yang lebih lengkap dibandingkan dengan kts. pasien dewasa dirujuk dari kts apabila terdapat resistensi, memerlukan pengobatan regulated interferon, nilai negatif, atau nilai dna vhb yang tinggi iu ml) pada pemeriksaan praterapi. pada anak, pasien dirujuk ktt dan untuk mendapatkan pemeriksaan biopsi dan tatalaksana sesuai indikasi apabila terdapat peningkatan alt lebih dari kali lipat batas atas normal pada pemeriksaan laboratorium kts. seluruh pemeriksaan pada kts dan pemeriksaan dna vhb kuantitatif tersedia pada kts ini. pada kts ini, dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi dan dokter spesialis anak konsultan gastroenterohepatologi bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan dan tatalaksana terhadap pasien hepatitis yang dirujuk dari kts hepatitis penanganan pada hasil deteksi dini hepatitis adalah: bila hasil konfirmasi laboratorium menunjukkan hepatitis reaktif, maka dirujuk rumah sakit yang mampu melakukan tatalaksana hepatitis dan penanganan selanjutnya sesuai sop yang berlaku rumah sakit. menteri kesehatan republik indonesia. bila hasil pemeriksaan hepatitis non reaktif, maka dilakukan penyuluhan (kie). pengobatan hepatitis pada penderita yang telah terdiagnosis maka sebelum memulai terapi antivirus hepatitis perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya konfeksi dengan virus hepatitis (vhb) dan hiv, mencari kemungkinan penyakit komorbid lain seperti penyakit hati alkohol, penyakit hati autoimun dan non alcohol fatty liver disease (nald). pengobatan hepatitis tatacara pemeriksaan, pengobatan dan obat yang digunakan, diatur lebih lanjut dalam pnp pedoman tatalaksana hepatitis penatalaksanaan hepatitis lebih tertuju pada hepatitis kronik karena seringkali pasien hepatitis datang pusat pelayanan kesehatan sudah dalam fase kronik. tujuan pemberian antivirus adalah mencegah munculnya komplikasi penyakit hati seperti fibrosis, sirosis, karsinoma hepatoselular dan kematian. target terapi antivirus adalah pencapaian svr. untuk memantau kemungkinan mencapai suatu svr perlu dilakukan pemeriksaan hcv rna secara berkala. apabila kondisi rvr tercapai maka dapat diperkirakan ,5y0 svr akan tercapai tanpa memandang genotipe. penelitian yang dilakukan oleh fried dkk dari pasien hepatitis dengan genotipe yang diberikan terapi peg ifn rbv, pasien dengan genotipe mencapai rvr, pasien dengan genotipe mencapai rvr dan pasien dengan genotipe mencapai rvr. faktor prediksi rvr meliputi genotipe, usia, muatan virus, kadar alt dan derajat fibrosis. sedangkan, penelitian oleh sulkowski dkk., menunjukkan bahwa perbedaan ras juga mempengaruhi pencapaian svr. dari hasil penelitian tersebut didapatkan tingkat pencapaian svr pada ras orang kulit putih mencapai ras afrika amerika mencapai o, ras orang latin mencapai dan ras asia amerika mencapai y9. pasien hepatitis genotipe svr dapat dicapai pada 46y6 pengguna peg na2a dan pada pengguna peg na2b. svr dapat dicapai pada pasien genotipe dan sebesar pada pasien genotipe baik dengan menggunakan peg menteri kesehatan republik indonesia na2a maupun peg na2b. pencapaian svr asia adalah sebesar pada pasien dengan genotipe pada pasien dengan genotipe pada pasien dengan genotipe dan pada pasien dengan genotipe pencapaian svr indonesia adalah sebesar pada pasien genotipe pada pasien dengan genotipe dan pada pasien dengan genotipe penelitian yang dilakukan oleh lin dkk., pada pasien hepatitis kronik genotipe dan terapi dengan peg ifn rbv menunjukkan bahwa tingkat svr tertinggi ditemukan pada kelompok pasien dengan usia kurang dari tahun dan tingkat svr terendah ditemukan pada kelompok pasien dengan usia lebih dari tahun. demikian juga penelitian oleh marco dkk., yang menganalisis perbedaan jenis kelamin terhadap svr menunjukkan pencapaian svr pada pasien wanita hepatitis genotipe dengan usia lebih dari tahun didapatkan lebih rendah dibandingkan usia kurang dari tahun. dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa menopause mempengaruhi pencapaian svr pada pasien wanita hepatitis genotipe sedangkan pada pasien pria hepatitis genotipe tidak didapatkan hubungan antara usia dengan pencapaian svr. pemberian terapi antivirus dapat dipertimbangkan bagi pasien hepatitis kronik naive dengan sirosis kompensasi tanpa memandang nilai alt dan tidak memiliki kontraindikasi terhadap interferon alfa maupun ribavirin. pasien dengan fibrosis berat metalik score f3 f4) terapi antivirus sangat dianjurkan untuk segera diberikan. pasien dengan fibrosis sedang metalik score f2) maupun fibrosis ringan pemberian terapi antivirus dapat diberikan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko pengobatan. pemberian terapi antivirus pada pasien dengan sirosis hati kompensasi ditujukan untuk mengurangi risiko komplikasi terjadinya sirosis hati dekompensata dan risiko terjadinya karsinoma hepatoselular. tatalaksana hepatitis akut tatalaksana hepatitis akut dapat ditunda sampai minggu untuk menunggu terjadinya resolusi spontan terutama pada pasien hepatitis akut yang simtomatik. akan tetapi, pada pasien dengan genotipe il28b non cc pemberian terapi antivirus dapat diberikan lebih awal yaitu minggu karena kemungkinan terjadinya resolusi spontan lebih rendah. pemberian imunoterapi dengan peg ifn dapat diberikan dalam tatalaksana hepatitis akut. durasi terapi hepatitis akut pada genotipe dilanjutkan selama minggu dan pada genotipe atau dilanjutkan menteri kesehatan republik indonesia selama minggu. penambahan ribavirin tidak meningkatkan pencapaian svr pada pasien hepatitis akut yang sedang terapi dengan peg ifn. terapi pada infeksi hepatitis kronik dalam kurun waktu tahun terakhir, terapi standar untuk hepatitis kronik adalah kombinasi antara regulated interferon a peg na) dan ribavirin rbv). terapi ini memberikan hasil yang kurang memuaskan pada pasien dengan genotipe karena hanya pasien yang berhasil mencapai sustained biological response (svr) sedangkan pada genotipe dan sekitar dapat mencapai svr. kemajuan yang dicapai pada terapi hepatitis kronik adalah penemuan agen direct acting antivirus (daa) yaitu boceprevir (boc), telaprevir (tvr), simeprevir, sofosbuvir, dll. akan tetapi sampai saat ini yang tersedia indonesia adalah boceprevir. pada pedoman ini akan dibahas mengenai panduan terapi antivirus dan monitoringnya. mekanisme kerja antivirus untuk lebih memahami cara kerja dari obat antivirus yang digunakan pada pengobatan hepatitis kronik akan dibahas secara singkat mekanisme kerja dari masing masing obat. mekanisme kerja regulated interferon peg ifn) interferon merupakan protein yang dihasilkan oleh tubuh dan bersifat sebagai imunomodulator. mekanisme kerja interferon adalah menghambat berbagai tahap replikasi virus meliputi saat virus masuk dalam sel tubuh, coating, sintesis rna dan sintesis protein. regulated ditambahkan dalam formula obat untuk membuat interferon bertahan lebih lama dalam tubuh. manfaat lainnya meliputi penurunan toksisitas, meningkatkan stabilitas obat, perlindungan terhadap proteolitik dan memperbaiki daya larut. pemberian peg ifn 1x minggu juga membantu meningkatkan kepatuhan pasien dan memberikan kediaman bagi pasien. terdapat beberapa tipe peg ifn, namun yang sering digunakan dalam pengobatan hepatitis adalah peg ifn a2a dan peg ifn a2b. perbedaan antara peg ifn a2a dan peg ifn a2b selain strukturnya adalah waktu paruh absorpsi, waktu paruh eliminasi dan waktu konsentrasi maksimal ditemukan lebih lama pada peg ifn a2b. menteri kesehatan republik indonesia beberapa studi menunjukkan keunggulan peg ifn a2a dibandingkan peg ifn a2b meskipun ada juga studi yang menunjukkan tidak adanya perbedaan efektifitas keduanya dalam terapi hepatitis kronik. mekanisme kerja ribavirin mekanisme kerja ribavirin masih belum sepenuhnya dimengerti. saat ini terdapat beberapa hipotesis mengenai mekanisme kerja ribavirin yaitu: menghambat langsung replikasi vhc menghambat enzim inline monophosphate dehydrogenase pada tubuh pasien menginduksi mutagenesis rna virus imunomodulasi melalui induksi sel respons imun t helper th1) ribavirin cepat diabsoprsi (waktu paruh sekitar jam) dan didistribusikan secara luas seluruh tubuh setelah pemberian oral, metabolisme utama terjadi ginjal. mekanisme kerja daa! standar terapi dalam tatalaksana hepatitis kronik adalah kombinasi peg ifn dan ribavirin. seiring dengan berkembangnya penemuan direct acting antiviral daa), untuk meningkatkan angka keberhasilan pencapaian svr pada genotipe pada tahun fda merekomendasikan penggunaan triple therapy menggunakan peg nt# rbv dengan boceprevir telaprevir. sampai saat ini terdapat lebih dari daa dan yang terbaru adalah sofosbuvir dan simeprevir. sofosbuvir somali@) adalah suatu analog ns5b nucleotide polymerase inhibitor. sofosbuvir bekerja menghambat kerja enzim rna polymerase yang dibutuhkan virus hepatitis untuk bereplikasi. dibandingkan dengan daa pendahulunya, sofosbuvir memiliki efek samping yang lebih sedikit, durasi terapi yang lebih pendek, dan efektifitas lebih baik. gane al. melakukan sebuah studi pada pasien hepatitis genotipe naive dan genotipe yang null responden. kemudian pasien tersebut dibagi menjadi kelompok (imunoterapi sofosbuvir, sofosbuvir rbv dengan atau tanpa peg ifn selama atau minggu). hasil studi tersebut menunjukkan pasien genotipe naive yang terapi dengan sofosbuvir rbv mencapai svr, pasien genotipe naive mencapai svr. akan tetapi pada pasien genotipe null responden pencapaian svr hanya sehingga dapat menteri kesehatan republik indonesia disimpulkan bahwa pasien genotipe naive dapat sembuh sempurna dengan pemberian sofosbuvir rbv selama minggu. terapi menggunakan sofosbuvir dan kombinasinya pada bulan desember fda menyetujui penggunaan sofosbuvir sebagai daa pertama yang dapat digunakan sebagai terapi pada seluruh genotipe hepatitis kronik. dosis sofosbuvir mg hari dalam kombinasinya dengan ribavirin atau peg ifn. pada gangguan ginjal ringan sedang tidak diperlukan penyesuaian dosis sofosbuvir akan tetapi tidak diperbolehkan pada pasien dengan gangguan ginjal berat gfr ml menit .73m?). tabel. pengaturan penggunaan sofosbuvir2? regimen terapi genotipe atau peg ifn rbv sof minggu genotipe rbv sof minggu (kontraindikasi ifn) genotipe rbv #asof minggu genotipe rbv #asof minggu genotipe sof # ledipasvirt2 minggu above tentang penggunaan obat sofosbuvir, beserta rejimen turunan dan kombinasinya, akan diatur dan disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang terjadi. pengobatan dan obat baru hepatitis saat ini berkembang sangat pesat, ketentuan tentang obat dan pengobatan akan diatur lebih laut dalam buku pnp tatalaksana hepatitis dan rujukannya. iii. penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan dalam rangka penanggulangan hepatitis virus diarahkan untuk kebijakan peningkatan akses pelayanan yang berkualitas, terjangkau, dan merata, pemberian diagnostik dan pengobatan yang efektif dan efisien. sesuai dengan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan, perlu pula menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dan pengembangan bidang lain dalam rangka penanggulangan hepatitis virus, seperti hepatoprotector dan penggunaan obat tradisional. menteri kesehatan republik indonesia iv. koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus terutama kepada jajaran kesehatan pusat dan daerah, organisasi profesi, para pakar terkait, lembaga donor, serta lintas sektor terkait. pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan difokuskan untuk: peningkatan kemampuan deteksi dini dan kinerja surveilans antarjajaran kesehatan, organisasi profesi, dan para pakar, serta lembaga donor dengan sasaran masyarakat berisiko dan wilayah endemis, dan pemberdayaan masyarakat agar semakin memahami tata cara pemeliharaan kesehatan, baik untuk dirinya, keluarga, maupun masyarakat lingkungannya, serta untuk pendampingan bagi mereka mereka dengan hepatitis dan atau dalam upaya mencegah penularan hepatitis virus dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai budaya masyarakat, dengan sasaran terutama pada pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, seperti posyandu, upaya kesehatan sekolah uks), kelompok masyarakat berkebutuhan khusus, warga binaan pada lembaga pemasyarakatan. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus, hal yang penting dan memerlukan peran aktif masyarakat, antara lain dalam memberikan pengetahuan melalui penyuluhan serta informasi tentang hepatitis virus secara berkelanjutan. peran serta masyarakat yang dapat dilakukan terutama adalah bagaimana masyarakat menjadi agen perubahan dalam rangka upaya promosi dan preventif serta penanganan kasus. upaya promosi yang dapat dikembangkan lingkungan masyarakat adalah dengan memelihara dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memasak makanan yang higienis dan santer, menjaga pola makan untuk mencegah obesitas, menjaga keharmonisan keluarga dengan menghindari berganti ganti pasangan melakukan hubungan seksual berisiko, serta tidak menjalankan perilaku eksklusif" yang negatif seperti penyalahgunaan napa dan mengonsumsi alkohol. menteri kesehatan republik indonesia upaya preventif yang dapat dikembangkan lingkungan masyarakat, antara lain dengan melakukan komunikasi yang intensif agar menerima pemberian imunisasi bagi bayi, anak anak, dan ibu hamil, menangkal isu dan kampanye negatif terhadap pemberian imunisasi, dan menganjurkan sedini mungkin untuk mengikuti deteksi dini dan pengobatan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. dalam hal lingkungan keluarga maupun warga masyarakat sekitar terdapat penderita hepatitis virus, khususnya hepatitis setelah memperoleh petunjuk dari petugas kesehatan, masyarakat dapat melakukan perawatan dan mengawasi penderita agar menelan obat secara teratur dan sampai tuntas, sedangkan untuk kontak dianjurkan agar senantiasa berhati hati dan memelihara pola hidup bersih dan sehat. dalam rangka penanggulangan klb hepatitis dan hepatitis masyarakat dapat berperan aktif untuk memutus mata rantai penularan dengan tetap memelihara kesehatan lingkungan, menganjurkan kepada keluarga dan warga lingkungannya untuk segera berobat agar tidak menjadi sumber penularan sehingga klb dapat segera dihentikan. vi. pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap aspek manajemen dan teknis. pemantauan dan penilaian terhadap aspek manajemen dilakukan untuk memberikan gambaran aksesibilitas, kualitas pengelolaan program, permasalahan, dan dampak. pemantauan dan penilaian terhadap aspek teknis dilakukan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan resistensi penanganan kasus. pemantauan dilaksanakan oleh pengelola program, baik pusat maupun daerah, pada saat program penanggulangan sedang berlangsung guna memberikan koreksi atau perbaikan segera terhadap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. sebagai contoh, dalam pemberian imunisasi hepatitis yang sebaiknya diberikan kepada bayi segera setelah kelahirannya, maka apabila pemberian imunisasi pada bayi dilakukan luar periode waktu segera setelah kelahiran bayi pada suatu wilayah, disarankan agar selanjutnya pemberian imunisasi dapat dilakukan secepatnya (segera setelah bayi lahir), dalam konteks ini pemantauan dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran tentang aksesibilitas, kualitas pengelolaan program, masalah, dan dampaknya. gambaran selengkapnya data dan informasi yang diperoleh pada saat proses pemantauan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. menteri kesehatan republik indonesia jumlah bayi yang proporsi bayi yang a b peningkatan imunisasi hepatitis memperoleh insiden dan segera setelah lahir imunisasi hepatitis prevalensi .\|b segera setelah hepatitis dibagi jumlah bayi lahir dibagi jumlah yang lahir pada periode yang sama bayi yang imunisasi pada (a) saat usia hari (b) evaluasi dilaksanakan oleh pengelola program, baik pusat maupun daerah, setelah pelaksanaan penanggulangan dilakukan pada satu tahun anggaran selesai. hasil evaluasi dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan apakah program penanggulangan hepatitis virus dilanjutkan, dikembangkan, atau dibatasi. sebagai contoh gambaran evaluasi pada kasus pemberian imunisasi hepatitis sebagaimana tabel atas, dapat disimpulkan bahwa: apabila masalah yang terjadi semakin besar, maka program dipertimbangkan untuk dikaji kembali, dan apabila kualitas pengelolaan program mencapai lebih dari program dipertimbangkan untuk ditingkatkan. dalam pemantauan dan evaluasi perlu ditetapkan indikator kinerja, baik untuk mengukur luaran (output) maupun dampak (outcome), sebagai berikut: indikator kinerja output indikator kinerja output diperuntukkan bagi satuan kerja yang melaksanakan kegiatan operasional, seperti kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas), dinas kesehatan kabupaten kota, dan unit pelaksana teknis. indikator kinerja output penanggulangan hepatitis virus antara lain: prosentase kabupaten kota yang melakukan advokasi dan atau sosialisasi tentang hepatitis virus. prosentase kabupaten kota yang melakukan deteksi dini hepatitis pada kelompok berisiko. prosentase kabupaten kota yang melakukan pengamatan hepatitis dan atau pada kelompok berisiko tinggi. indikator kinerja outcome indikator kinerja outcome penanggulangan hepatitis virus antara lain: menteri kesehatan republik indonesia prosentase masyarakat yang mengetahui dengan benar tentang hepatitis virus prosentase kelompok masyarakat berisiko yang mendapatkan layanan lanjutan atas deteksi dini yang diikuti prosentase kelompok berisiko tinggi yang mengikuti pengamatan penyakit dan mendapatkan layanan lanjutan prosentase penanggulangan klb hepatitis dan pada suatu wilayah sesuai prosedur yang berlaku indikator kinerja impact indikator kinerja impact penanggulangan hepatitis virus antara lain: prevalensi hepatitis pada bayi yang lahir dari ibu dengan positif zero new infection) prevalensi hepatitis pada bayi dari penurunan prevalensi hepatitis sebesar 30y6 dari kondisi saat ini vii. pencatatan dan pelaporan kegiatan pencatatan dan pelaporan dilaksanakan bertujuan untuk mendokumentasikan semua tahap kegiatan pengendalian hepatitis yang sudah dilaksanakan mulai dari input, proses, output, outcome dan impact. pencatatan berisi hal hal yang lebih rinci dan lebih detail tentang semua kegiatan (proses) yang sudah dilakukan, sedangkan pelaporan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan waktu dan format yang telah ditentukan. secara rinci proses pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus berdasarkan hierarki administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut. puskesmas wajib mencatat setiap kejadian hepatitis virus dan selanjutnya dilakukan pelaporan kepada kabupaten kota sesuai sistem pelaporan terpadu sp2tp), dengan menggunakan format terlampir form form lb1 data kesakitan dan penyakit menular). dikecualikan untuk kejadian hepatitis dan hepatitis yang biasanya timbul sebagai klb, maka laporannya mengikuti prosedur pelaporan klb wabah. dalam pelaporan rutin hepatitis virus, selain mencantumkan data juga harus disertai analisis dan rencana tindak lanjut penanggulangan. dinas kesehatan kabupaten kota wajib menyampaikan laporan kejadian hepatitis virus dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit dan klinik, secara berkala setiap (tiga) bulan sekali. setiap laporan disertai dengan analisis menteri kesehatan republik indonesia situasi dan kecenderungan, pengendalian faktor risiko, dan kemajuan cakupan pemberian imunisasi. dinas kesehatan provinsi wajib menyampaikan laporan kejadian hepatitis virus secara berkala setiap (enam) bulan sekali, yang merupakan hasil kompilasi dari laporan kabupaten kota wilayahnyawilayah. satuan kerja pusat yang memiliki tugas dan fungsi bidang penanggulangan penyakit wajib menyampaikan laporan kejadian hepatitis virus secara berkala setiap (enam) bulan sekali yang merupakan hasil kompilasi dari laporan provinsi dan upt, wilayah. viii. pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus dilakukan terhadap upaya untuk mencegah risiko, kemampuan deteksi dini, dan penanggulangan klb. pembinaan penanggulangan hepatitis virus dilakukan melalui: pemberdayaan masyarakat, dengan cara sosialisasi, kemitraan, dan advokasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dengan pelatihan teknis dan manajemen, pendidikan serta penugasan khusus yang relevan dengan upaya penanggulangan, dan pembiayaan, dengan penyediaan dana untuk keseluruhan kegiatan penanggulangan pada seluruh jenjang administrasi pemerintahan termasuk unit pelaksana teknis sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh program. pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus dilaksanakan secara fungsional baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri kesehatan republik indonesia, ttdakses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional perlu didukung dengan pendanaan yang memadai, bahwa penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana telah diaturlum mengakomodasi pendanaan untuk program jaminan kesehatan nasional dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakketentuandiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat digunakan untuk: penurunan faktor risiko penyakit tidak menular, penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi, cc. peningkatan promosi kesehatan, peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan kerja dan olahraga, peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan j . pembangunan atau pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan atau penyediaan peralatan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan. selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pajak rokok digunakan untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional. penggunaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada sebesar (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatanterhadap sasaran yang meliputimagelangjiwa prof. dr. seroja mageloptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan yang paripurna dengan kekhususan pelayanan kesehatan bidang penyakit jiwjiwa prof. dr. seroja magelang, bahwa peraturan menteri kesehatan nomor menkes per iii tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit jiwa prof. dr. serayo magelangjiwa prof. dr. seroja magelang yang selanjutnya disingkat rsj prof. dr. seroja magelang merupakan upt yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal. rsj prof. dr. seroja magelrsj prof. dr. seroja magelangrsj prof. dr. seroja magelang menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan bidang penyakit jiwabagian kesatu umum rsj prof. dr. seroja magelang dipimpin oleh direktur utama. susunan organisasi rsj prof. dr. seroja magelang terdiri atas: direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang, direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara, dan direktorat sumber daya manusia, pendidikanterdiri atas: bidang pelayanan medik dan keperawatan, dan bidang pelayanan penunjang. bidang pelayanan medik dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan:, danbidang pelayanan medik dan keperawatan terdiri atas: seksi pelayanan medik, dan seksi pelayanan keperawatanmedis. seksi pelayanan penunjang nonmedis. bagian ketiga direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara direktorat, barang milik negara, ddipimpin oleh seorang direktur. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat perencanaan, keuangan, dan barang milik negara menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, cc. pengelolaan barang milik negara, pengelolaterdiri atas: bagian perencanaan dan evaluasi, dan bagian keuangan dan barang milik negara. bagian perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakiapbagian perencanaan dan evaluasi terdiri atas: subbagian perencanaan program, dan subbagian evaluasi dan pelaporan. subbagian perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program. subbagian evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakitbagian keuangan dan barang milik negara terdiri atas: subbagian penyusunan dan evaluasi anggaran, subbagian penyusunan dan evaluasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaketiga direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum direktorat, dan urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan umum. direktorat sumber daya manusia, pendidikanumum menyelenggarakan fungsi: pengelolpelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat, pelaksanaan kerja sama, dan pelaksanaan urusan umum. direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan umum terdiri atas: bagian sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian, dan bagian organisasi dan umum. bagidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitiandanbagian sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian terdiri atas: subbagian administrasi sumber daya manusia, dan subbagian pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian. subbagian administrasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan perencanaan sumber daya manusia. subbagian pengembangukanbagian organisasi dan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakorganisasi dan umum, menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan hukum, penataan organisasi dan tata laksana, cc. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan kerja sama,organisasi dan umum terdiri atas: subbagian hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat, dan subbagian umum. subbagian hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan urusan hukum, penataan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan. subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan urusan dengan kekhususan bidang penyakit jiwa. kelompok staf medis merupakan wadah nonstruktural yang terdiri daridarsj prof. dr. seroja magelan dan mengembangkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja rumah sakit lingkungan rsj prof. dr. seroja magelrsj prof. dr. seroja magelrsj prof. dr. seroja magelangmempunyai hubungan kerja. bab eselon direktur utama adalah jabatan struktural eselon ii.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama. direktur adalah jabatan struktural eselon il.b.arsj prof. dr. seroja magelstruktur organisasi rsj prof. dr. seroja magelrsj prof. dr. seroja magersj prof. dr. seroja magelangd he. waad mad tel at bang ug: ia! area oma lal lha dasi kena pun mayan inda 2a3zas here musi kel na mua awali yani doha bim ori mila isl dio btr aketentuan lampiran iii hurufhingga keseluruhan lampiran iii huruf berbunyi sebagai berikut: lampiran iii bagihukum .\|menteri kesehatan republik indonesia kela besaran sub direktorat bina pelayanan ikommatanututaanggr \| \|kamera keluarga sat kedokteran keluarga kepala seksi standarisasi sub keluarga kepala seksi bimbingan dan evaluasi doa keluarga kepala sub direktorat bina pelayanan pelayanan darahdarah\|reoamsuw bagantua urat) aan nan \|oas ngisooo rujukan kalau sugandi umm sa1g0o0 kesehatan rujukan umum menteri kesehatan republik indonesia kelas besaran nama jabatan jabatan tunjangan nb( bagian tata usaha lisnan kepala sub bagian tata usahakepala sub bagian tata usahpengamanan fasilitas kesehatan surakarta kepala urusan tata usaha kepala loka pengamanan fasilitas kesehatan banjarbaru kepala urusan tata usaha 1a0.yaa. direktur utama rumah sakit pusat otak nasional direkturdirektur umum dan keuangan rumah sakit pusat otak nasional kepala bidang medik rumah sakit pusat otak nasional lag kepala bidang keperawatan rumah sakit pusat otak nasional kepala bidang penunjang rumah sakit pusat otak nasional kepala bagian sdm rumah sakit pusat otak nasional kepala bagian diklat rumah sakit pusat otakan perlengkapan rumah sakit pusat otak nasionaljian dan kalibrasi, dan laik pakai, perlu dilakukan pengujian dan atau kalibrasi, bahwa sudah tidak sesuai dengan implementasi pengaturan penyelenggaraan pengujian dan kalibrasi alatujian dan kalibrasi alatdiv tentang organisasi dan tata kerja balai pengamanan fasilitas kesehatan, peraturan menteri kesehatan nomor menkes per tentang loka pengamanan fasilitas kesehatan, peraturan kepala badan pengawas tenaga nuklir nomor tahun tentang uji kesesuaian pesawat sinar radiologi diagnostik dan intervensionjian dan kalibrasi alat kesehatan. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: pengujinyafasilitas. dai sasadalah tempathasil pengujian dankalibrasi. balai pengujian fasilitas kesehatan adalah unit pelaksana teknis kementerian kesehatan atau unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional bidang pengujian dan kalibrasi prasarana dan alat kesehatsertifikat adalah jaminan tertulis atau tercetak yang diberikan dikeluarkan oleh lembaga laboratorium institusi pengujian dan kalibrasi yang telah terakreditasi untuk menyatakan kelayakan pengujian dan kalibrasi. label adalah segala bentuk tulisan dan atau gambar yang dicetak dan ditempelkan pada alat kesehatan untuk memberikan keterangan laik tidak laikpesawat sinar adalah uji untuk memastikan pesawat sinar dalam kondisi andal, baik untuk kegiatan radiologi diagnostik maupun intervensionis dengan memenuhpengujian dan kalibrasi alat kesehatan bertujuan untuk: memberikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan, menjamin . las menteri kesehatan republik indonesia menjamin tersedianya alat kesehatan yang sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya, dan cc. meningkatkan akuntabilitas, dan mutu pelayanan balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan dalam pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan. alat kesehatan yang dilakukan pengujian dan atau kalibrasi merupakan dan memiliki parameter penunjukan, keluaran, atau kinerja. bab penyelenggaraan pengujian dan kalibrasi bagian kesatu umum setiap alat kesehatan yang digunakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan atau kalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan. dalam melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan, balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan harus mengacu pada metode kerja pengujian dan atau kalibrasi. metode kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. pengujian dan atau kalibrasi dilaksanakan atas permohonan pemilik atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada terhadap pengujian dan atau kalibrasi yang dilaksanakan oleh balai pengujian fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, kantor kesehatan haji indonesia arab saudi, dan rumah sakit yang terkena bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . las menteri kesehatan republik indonesia pengujian alat kesehatan yang terdapat fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya meliputi uji fungsi, uji keselamatan, dan uji kinerja. uji fungsi sebagaimana dimaksud pada merupakan pengujian secara keseluruhan melalui uji bagian bagian alat kesehatan dengan kemampuan maksimum tanpa beban sebenarnya, sehingga dapat diketahui apakah secara keseluruhan alat kesehatan dapat dioperasikan dengan baik sesuai fungsinya. uji keselamatan sebagaimana dimaksud pada merupakan pengujian yang dilakukan terhadap alat kesehatan untuk memperoleh kepastian tidak adanya bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan alat kesehatan. uji kinerja sebagaimana dimaksud pada merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar kinerja dari suatu alat kesehatan sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi. bagian kedua jenis dan jangka waktu pengujian dan kalibrasi alat kesehatan jenis alat kesehatan yang wajib dilakukan pengujian dan atau kalibrasipat menetapkan jenis alat kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada untuk dilakukan pengujian dan atau kalibrasi. pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dilakukan secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. pengujian dan atau kalibrasi pesawat sinar tidak perlu dilakukan apabila pengujian dan atau kalibrasi jatuh pada tahun yang bersamaan dengan uji kesesuaian pesawat sinar uji kesesuaian pesawat sinnukliran. dalam kondisi tertentu, alat kesehatan wajib diuji dan atau dikalibrasi sebelum jangka waktu (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada kondisi. hat las menteri kesehatan republik indonesia kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: mengikuti petunjuk pemakaian alat kesehatan, diketahui penunjukan atau keluarannya atau kinerjanya atau keamanannya tidak sesuai lagi, telah mengalami perbaikan, telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi, telah dilakukan instalasi, dan atau belum memiliki sertifikat pengujian dan atau kalibrasi. bagian ketiga sertifikat dan label alat kesehatan yangalat kesehatan yang tidak memenuhi standar berdasarkan hasil pengujian dan atau kalibrasi diberikan surat keterangan dan label tidak laik pakai. sertifikat sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat keterangan: uraian tentangdan alamat fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya, uraian kondisi dan identifikasi yang tidak meragukan dari barang yang diuji atau dikalibrasi, jangka waktu berlakunya sertifikat, hasil pengujian dan atau kalibrasi serta tingkat penelitiannya, metode kerja yang dipakai, dan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang darilabel sebagaimana dimaksud pada dan paling sedikit memuat keterangan:fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya, cc. nomor . las menteri kesehatan republik indonesia cc. nomor sertifikat atau nomor surat keterangan, nama dan nomor seripernyataan laik pakai atau tidak laik pakai, dan batas waktu pengujian dan atau kalibrasi ulang. label sebagaimana dimaksud pada harus ditempelkan pada bagian alat kesehatan yang mudah terlihat dan tidak mudah lepas atau rusak. contoh sertifikat dan labdan label diterbitkan olehsertifikat untuk alat kesehatan yang diuji dan atau dikalibrasi instalasi unit rumah sakit diterbitkan oleh balai pengamanan fasilitas kesehatan pengampunan. label untuk alat kesehatan yang diuji dan atau dikalibrasi instalasi unit rumah sakit dapat diterbitkan oleh instalasi unit rumah sakit yang melakukan pengujian dan atau kalibrasi. sertifikat dan label sebagaimana dimaksud pada harus mencantumkan nomor sertifikat dan label. nomor sertifikat dan label sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh direktur jenderal sesuai kodifikasi yang ditentukan. nomor sertifikat dan label sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai permohonan yang diajukan oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian alat kesehatan. bagian keempat tarif pengujian dan atau kalibrasi pengujian dan atau kalibrasi yang dilaksanakan oleh balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan milik pemerintah atau pemerintah daerah dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengujian . las menteri kesehatan republik indonesia pengujian dan atau kalibrasi yang dilaksanakan oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan milik masyarakat swasta dikenakan tarif yang ditetapkan oleh masing masing institusi pengujian fasilitas kesehatan. bab iii balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan bagian kesatu jenis balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dilakukan oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan. balai pengujian fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: balai pengamanan fasilitas kesehatan, dan loka pengamanan fasilitas kesehatan. institusi pengujian fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: institusi pengujian alat kesehatan, dan instalasi unit rumah sakit. instalasi unit rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf harus merupakan instalasi unit rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan sekaligus sebagai rumah sakit pendidikan. balai pengujian fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah. institusi pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta masyarakat. institusi pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak bidang jasa pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan. . las menteri kesehatan republik indonesia instalasi unit rumah sakit harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan secara internal. pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud pada merupakan penyelenggaraan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan hanya untuk alat kesehatan milik rumah sakit yang bersangkutan. instalasi unit rumah sakit sebagaimana dimaksud pada harus melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan bawah pengampunan balai pengamanan fasilitas kesehatan sesuai wilayah kerjanya. bagian kedua klasifikasi balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian alat kesehatan balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian alat kesehatan diklasifikasikan menjadi: balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian alat kesehatan kelas aj:atau institusi pengujian alat kesehatan kelas dandan institusi pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanannya. selain melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian alat kesehatan kelas dan kelas dapat melakukan pendampingan, pelatihan, advokasi, dan penelitian. . las menteri kesehatan republik indonesia balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian alat kesehatan yang telah memenuhi persyaratan dan mampu melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan atas kemampuan pelayanannya, dapat meningkatkan kelasnya. balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian alat kesehatan yang naik kelas harus memperbaharui izin operasional. bagian ketiga persyaratan balai pengujian fasilitas kesehatan danharus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, peralatan, dokumen, laboratorium, dan sumber daya manusia. lokasi balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan. ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memenuhi: surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup spl), atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ukl upl) untuk balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya dalam melakukan pengujian dan atau kalibrasi. bangunan balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan harus permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal. bangunan instalasi unit rumah sakit dapat terintegrasi atau terpisah dari instalasi unit lainnya. bangunan . las menteri kesehatan republik indonesia bangunan balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatanbalai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan harus memiliki ruang paling sedikit terdiri dari ruangan kerja laboratorium, ruangan pelayanan, dan ruangan manajemen. ruang sebagaimana dimaksud padalai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan harus memiliki alat ukur analyzer, alat uji, dan alat kalibrasi sesuai dengan jenis pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan. alat ukur analyzer, alat uji, dan alat kalibrasi sebagaimana dimaksud pada harus terkalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan kelas kelas atau laboratorium uji dan kalibrasi level (dua) yang terakreditasi. alat ukur analyzer, alat uji, dan alat kalibrasi sebagaimana dimaksud pada harus terpelihara dengan baik serta memiliki petunjuk pemakaian dan pemeliharaan. balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan harus mempunyai dokumen mutu yang terdiri dari: panduan mutu, prosedur mutu, lembar kerja, dan metode kerja sesuai yang ditetapkan oleh direktur jenderal, sesuai jenis pengujian dan atau kalibrasi. balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan harus memiliki laboratorium sesuai dengan pelayanan yang diberikan. laboratorium sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laboratorium pengujian dan kalibrasi, laboratorium . dh menteri kesehatan republik indonesia laboratorium uji kesesuaian x ray dan proteksi radiasi, dan atau laboratorium prasarana kesehatan, laboratorium pengujian pemantauan dosis personal, laboratorium pengujian alat ukur radiasi, dan atau laboratorium uji produk. sumber daya manusia dalam pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan paling sedikit terdiri atas kepala balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan, penanggung jawab laboratorium, penanggung jawab mutu teknis dan manajemen pelayanan, tenaga pelaksana, dan tenaga administrasi. penanggung jawab laboratorium pengujian dan kalibrasi, laboratorium uji kesesuaian x ray dan proteksi radiasi, laboratorium pengujian alat ukur radiasi, dan laboratorium uji produk harus memiliki kualifikasi: pendidikan fisika, teknik elektro, teknik biomedis, teknik fisikarasarana kesehatan harus memiliki kualifikasi: pendidikan teknik elektro, teknik lingkungan, atau teknik fisikaprasaranaengujianatau radiodiagnostik, memiliki pengalaman kerja paling singkat (tiga) tahun bidangnya sesuai pendidikan, dan memiliki. dh menteri kesehatan republik indonesiamutu teknis dan manajemen pelayanan harus memiliki kualifikasi: pendidikan teknik elektro, teknik lingkungan, teknik fisika, fisika, teknik elektro, teknik biomedis, teknik mesin, teknik industri, radiodiagnostikmutulaboratorium pengujian dan kalibrasi dan laboratorium uji kesesuaian x ray dan proteksi radiasi harus memiliki kualifikasi: pendidikan fisika, teknik elektro, teknik biomedis, teknik fisika, teknik instrumentasi, teknik elektromedik, iii teknik elektromedik, atau iii teknik instrumentasiradiodiagnostik, atau iii radiografi, dan pimpinan dan penanggung jawab laboratorium dapat merangkap sebagai tenaga pelaksana dan tenaga administrasi. penanggung jawab mutu teknis dan manajemen pelayanan tidak dapat merangkap jabatan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan berdasarkan klasifikasilas menteri kesehatan republik indonesia bagian keempat kewajiban dan larangan balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan wajib: melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan, berdasarkan pedoman pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan, melaksanakan dokumentasi kegiatan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan, melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja mutu pengujian dan kalibrasi berkala secara internal dan eksternal meliputi interkomparasi, uji profisiensi, atau uji banding, mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan, melakukan kalibrasi alat kalibrator secara berkala, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, dan melaksanakan pelaporan. balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan dilarang meminjamkan gedung dan peralatan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan kepada balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan lainnya. penanggung jawab dan tenaga pelaksana balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan dilarang merangkap menjadi penanggung jawab dan tenaga pelaksana padalainnya. bab izin operasional bagian kesatu prosedur izin operasional balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan harus memiliki izin operasionalasih memenuhi persyaratan. . las menteri kesehatan republik indonesia untuk memperoleh izin operasional balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian alat kesehatan, pimpinan balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian alat kesehatanakta pendirian badan hukum, rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten kota setempat, profil balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian alat kesehatan yang meliputi visi dan misi, lingkup pelayanan atau jenis dan jumlah alat kesehatan yang dapat dilayani untuk pengujian dan atau kalibrasi, lokasi, bangunan, peralatan, dokumen, sumber daya manusia, dan struktur organisasi, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk memperoleh izin operasional instalasi unit rumah sakit, kepala atau direktur rumah sakitsalinan izin operasional rumah sakit, fotokopi salinan penetapan sebagai rumah sakit rujukan sekaligus sebagai rumah sakit pendidikan, jenis dan jumlah peralatan pengujian dan kalibrasi yang dimiliki, jenis dan jumlah alat kesehatan yang dapat dilayani untuk pengujian dan atau kalibrasi secara internal, bukti pemenuhan persyaratan. bagian kedua prosedur perpanjangan izin operasional perpanjangharus dilakukan paling lambat (enam) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir. permohonan . las menteri kesehatan republik indonesia permohonan perpanjangan izin operasional disampaikan secarasalinan fotokopi izin operasional yang lama, kelengkapan persyaratan, bukti akreditasi, dan laporan penyelenggaraan pelayanan yang telah dilakukan. bagian ketiga tata cara penerbitan izin operasional untuk melakukan penilaian terhadap permohonan izin operasional dan perpanjangan izin operasional yang diajukan, direktur jenderal membentuk tim penilai paling lama (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan izin diterima lengkap. tim penilai sebagaimana dimaksud pada melakukan penilaian paling lama (empat belas) hari kerja sejak penugasan. dalam hal terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, tim penilai memberikan rekomendasi perbaikan dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja. tim penilai melaporkan hasil penilaian kepada direktur jenderal paling lama (tujuh) hari kerja sejak penilaian selesai dilakukandirektur jenderal memberikan atau menolak permohonan izin operasional dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diterimaan pemberi izin dapat memperpanjang. las menteri kesehatan republik indonesia tim penilai sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas wakil dari kementerian kesehatan dan dinas kesehatan serta dapat mengikutsertakan organisasi profesi terkait. tim penilai sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan. dalam jangka waktu dua tahun sejak memperoleh izin operasional, balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian alat kesehatan wajib terakreditasi oleh komite akreditasi nasional. dikecualikan dari ketentuan bagi institusi pengujian fasilitas kesehatan berupa instalasi unit rumah sakit. bagian keempat perubahan izin operasional perubahan izin operasional harus dilakukan apabila terjadi: perubahan nama balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan, perubahan alamat dan tempat, dan atau cc. peningkatan kelas. perubahsebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengajukan permohonan izin operasional baru serta melampirkan: surat pernyataan penggantian nama, perubahan alamat dan tempat, dan atau peningkatan kelas, dan salinan fotokopi izin operasional yang lama, sebelum perubahan. bab jaminan mutu hasil pengujian dan atau kalibrasi setiap balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan wajib memenuhi jaminan mutu hasil pengujian dan atau kalibrasi melalui interkomparasi, uji profisiensi, atau uji banding. interkomparasi . las menteri kesehatan republik indonesia interkomparasi, uji profisiensi, atau uji banding sebagaimana dimaksud pada merupakan syarat akreditasi. interkomparasi, uji profisiensi, atau uji banding dilakukan setiap tahun secara berkala. uji profisiensi diselenggarakan oleh balai pengujian fasilitas kesehatan kelas atau kelas milik pemerintah yang ditetapkan oleh menteri. bab pelaporan balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan setiap (tiga) bulan sekali. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten kota, dan balai pengujian fasilitas kesehatan kelas milik pemerintah. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat tentang cakupan dan hasil pelaksanaan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan. bab vii pembinaan dan pengawasan menteri, gubernur, dan bupati walingikutsertamenuhi kebutuhan masyarakat terhadap alat kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya sesuai persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dan. las menteri kesehatan republik indonesia pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pelatihan dan atau kegiatan pemberdayaan lain. dalam rangka pembinaan dan pengawasan, menteri dapat memberikan sanksi administratifterhadap ketentuan peraturan menteri ini. sanksi sebagaimana dimaksud pada dijatuhkansebagai berikut: melakukan pelayanan tanpa izin operasional, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan atau melakukan laranganghentian pelayanan, dan atau cc. pencabutan izin. bab viii ketentuan peralihan izi. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, permohonan izin yang sedang dalam proses penetapan diberikan sesuai ketentu. balai pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatanbab. daav tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sarana pelayanan kesehatan,n naaatau kalibrasi alat kesehatan daftar alat kesehatan dan persyaratan minimal balai pengujian fasilitas kesehatan ataualat kesehatan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan mampu melayani pengujian kalibrasi jenis jenis jenis jenis peralatan high risk: peer anesthesia ventilator apnea monitors yoo argon enhanced coagulation units aspirations emergency and rachel) autotransfusion unis blood pressure units invasive) yoo capnometers yoo defibrillators (including automated external defibrillator) electrosurgical surgical diathermy) units fetal monitors o o o yoon heart lung bypass unis yoo hemodialysis units o o o\| humidifiers heat) ooo o\| facto hyperthermia unis yoo incubator infant, including transport units) ji8 intra aortic ballon pumps teasers surgical) oo) mobile high efficiency filter air cleaner nuclear medicine systems joximeters pulse, yoo eos mentor arammamas peritoneal dialisis units oo) phacoemulsification units ' ) e\| physiology monitors and monitoring systems mat menteri kesehatan republik indonesia radiant farmers infant heh radiographic dye investors oo radiologi imaging systems pera resuscitators card) resuscitators pulmonary yoo heh paman lee oxide o\|) tourniguets pneumatik) yoo oli peabosamatso\|oo carbon dioxide monitors wentilatorss yoo dana naa mampu melayani pengujian kalibrasi jenis jenis jenis jenis tee scanner pama ras urine) blood bank refrigerator oo) o o\| blood gas analyzer o oo\| blood pressure units noninvasive electronic fused critical care)) blood solution farmers (cardiac output units pama equipment circumcision champs (io eryosurgical unis oo iii electrocardiographs par lee electroencephalographs oo endoseopes oo internal pumps revoked potential unis oo jlaparoseopie insufflators oo jlithotriptrs ooo)o lou oxygen air proportions o o o \| o o o\| phonocardiogaph uut phototherapy units pee, leo pama pulmonary function analyzer yoo radiant farmers adult pm lol (except rachel)\|) scales for critical applications (e.g., hemodialysis and neonatal care units) pee lee location) menteri kesehatan republik indonesia lil fraction unts ' o\| (readers oo) o\| ultrasound scanner ' o)o\| mampu melayani pengujian kalibrasi 26jenis 20jenis 10jenis 2jenis alternating pressure pads oo hei inspirator low volume) breast pumps (cast cutter ' o o i\|ooo oto circulating fluid pumps therapy) electric bes electric wheelchair ooo\| patient care) electronic thermometer oo iii examination list o)o\| fiberoptic light sources teh i3lot ophthalmoscopes ' oo\| jialoxygen concentrations ooo \| lisfparafin baths smoke evacuatorss o\| lis sphygmomanometers o o \| stimulator physical therapy surgical lists ooo o powo oto surgical microscope o ooo)o\| teh surgical tabel oo temperature monitors ' )o\| ultrasonik nebulizers o o oo \| ama therapy) (\|26f whirlpool baths pasmasimatome mampu melayani kalibrasi alat ukur pabean pass pawan surveymeter osimeter poo mampu melayani kalibrasi alat ukur kawasan apsis pass pem simulator ooo)o\|o electro safety analyzer esa) teh wachometer teh loe i(esu) (jr menteri kesehatan republik indonesia petbriator analyzer oo oo poo pop k17 handy calibration use device analyzer incubator analyzer ventilator tester oo termometer moro pipe analytical balance oo metro iemmonygromeer jalatukurlaannya dea pena denis asem 2jamie pages general purposexray k12 (ouroseopy yoo too fear ten ko) pentalxray o o i\|oo mental panoramio k16 mammography k17 fangiogapy persian yoo too fray mobile oo yoo amp melayani paparan adas mampu melayani uji peralatan kedokteran nuklir menyediakan pelayanan film badge dan atau thermo luminesen dosemeter jumlah minimal badge yang uji badge badge badge aan jumlah minimal pelayanan jenis uji produk jenis aan telah menyelenggarakan uji profisiensi secara berkala loamtnmiimatsnisutpronsena sites pages poo sebagai laboratorium rujukan institusi\| institusi penguji penguji po, iia fe, ha, ra lean hat, menteri kesehatan republik indonesia instalasi laboratorium pengujian dan kalibrasi dengan tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi pengujian dan atau kalibrasi: dat kesehatan \|15orang 12orang borang 8orang pesawat kesehatan sorang sorang serang orang alat kesehatan pendidikan tenaga 10orang orang pelaksana paling rendah alat kesehatan orang kualifikasi pendidikan tenaga pelaksana paling rendah ii. instalasi laboratorium uji kesesuaian x ray dan proteksi radiasi dengan tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi pengujian dan atau kalibrasi: (2jenis peralatan x ray kualifikasi orang orang orang tenaga sinis peralatan x ray (orang orang (pelaksana paling rendah perataan joan isi iii. instalasi laboratorium prasarana kesehatan dengan tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi pengujian dan atau kalibrasi orang prasarana kesehatan iv. instalasi laboratorium pengujian pemantauan dosis personal dengan tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi pengujian dan atau kalibrasi: pendidikan pelayanan tld tenaga 4orang 3orang orang pelaksana paling rendah pemain \|. ia. alat kalibrasi besaran dasar kelistrikan serangan ac dg) anis tara tatanan jenis jenis era iban sleapasitansi aka, (aa tana menteri kesehatan republik indonesia alat kalibrasi besaran dasar ini leni tekanan gaya pressure calibration jenis jenis alat kalibrasi besarandasar oo anak timbangan anak timbangan class class e2, analytical balance jenis jenis analytical jai peralatan pengujian kalibrasi alat kesehatan sesuai kemampuan 125jenis 100jenis 50jenis jenis pelayanan sumber radiasi yang digunakan untuk ker gonta sesium cobalt jalatpembacaan dosispersonal ' \| reader ana tenteram pensitomeer jenis lenis jenis proeesngtt alat ukur uji kesesuaian x ray sesuai kemampuan panganan semis apsis pests ih. jalatukuruji prasarana 2jenis jalan ukur uji produk jenis produk paw jadian opera profiesiensi jenis jenis jenis alat kesehatan jponguan tentu pengujian kalibrasi memiliki ruangan lab. ' ) o \| memiliki ruangan lab. uji kesesuaian memiliki ruangan lab. uji prasarana memiliki ruangan lab. uji pemantauan memiliki ruangan lab. alat ukur penanggung radiasi jawab dan tenaga pelaksana pada lab alat ukur radia(jr pan ang nas menteri kesehatan republik indonesia memiliki ruangan lab uji produk penanggung jawab dan tenaga pelaksana pada lab uji produkmemiliki ruangan persiapanalat ) \| ' v memiliki ruangan administrasi dapat difungsikan sebagai tempat pengolahan data, arsip, perpustakaan, dan tempat pertemuan memiliki ruangan untuk menaruh alat kalibrasi memiliki parkir bnn instalasi listrik keberlangsungan sumber listrik (memiliki ups dan genset) (instalasi air bersih dns nas instalasi pengelolaan limbah non lan pan ad. proteksi kebakaran van lan lan sistem komunikasi minimal line telepon dan fax, line internal (interkom) aksesinternet yan kendaraan operasional pelayanan non yan yan status badan hukum untuk lembaga non pemerintah pembimbingan teknis mutu institusi penguji kalibrasi po, beta lean da! tana menteri kesehatan republik indonesia la. struktur organisasi tatalaksana tata kerja uraian standar tugas pelayanan minimal, panduan mutu, standar prosedur operasional komite teknis komite teknis peralatan kesehatan, kesesuaian ray, dan pemantauan posisi personal terakreditasi iso: iec iso ii. instalasi unit rumah sakit pap mma electro cartography timbangan bayi photo therapy sering pump operating lamp menteri kesehatan republik indonesia, ttd nila farid melek dai skalibrasi alat kesehatan sertifikat dan label alat kesehatan contoh sertifikat kop surat berisi nama institusi penguji, alamat, nomor izin) sertifikat pengujian kalibrasi mof #.oo merek model tipe nomor serilas menteri kesehatan republik indonesia ii. contoh surat keterangan kop surat berisi nama institusi penguji, alamat, nomor izin) surat keterangan pengujian kalibrasi mof #.oo nama alat nomor registrasi merek model tipe nomor seri nama pemilik identitas pemilikp2, ml, ada: menteri kesehatan republik indonesia iii. contoh label alat kesehatan radiasi laik pakai warna hijau telah dilakukan pengujian kalibrasi tanggal panas laik pakai s d tan. nomor sertifikat pengujian kalinya .o.oooooooo romcomaneranannannnnnnnnn anakan keterangan aneranannannnnnnnnn anakan dinyatakan aman bagi pekerja, penderita, dan lingkungan alat kesehatan radiasi tidak laik pakai warna merah telah dilakukan pengujian kalibrasi tanggal dannannnnnnnnnannnnn nana nomor surat keterangan pengujian kalinya .oooooooo woo woo.nrankrannnntnnnannnnnan akan keterangan nrankrannnntnnnannnnnan akan dinyatakan tidak aman bagi pekerja, penderita, dan lingkungan p2, ml, hh menteri kesehatan republik indonesia alat kesehatan non radiasi laik pakai warna hijau telah dilakukan pengujian kalibrasi tanggal penaaamemalaik pakai s d . nomor sertifikat pengujian kalinya .oo wco. woo wo. oom nama ruangan panai nama alat nnnnannnnnannannn anna merek nnnnannnnnannannn anna model tipe panai nomor seri anranknanannnnnnnnnnaanknaaaaaaan keterangan rnannnananknnnnnannannanaaakkaaaka dinyatakan aman bagi pekerja, penderita, dan lingkungan alat kesehatan non radiasi tidak laik pakai warna merah telah dilakukan pengujian kalibrasi tanggal nanannnnnnannannn mann anna nomor surat keterangan pengujian kalibrasi .ooooooocoo. oom nama ruangan han nata nnn nan nan paananaanananaapananpanana nama alat nnnannnnnnannannn mann annananaaaaaaanaaa merek nnnannnnnnannannn mann annananaaaaaaanaaa model tipe han nata nnn nan nan paananaanananaapananpanana nomor seri anranknanannnnnnnnnnaanknaaaaaaan keterangan anranknanannnnnnnnnnaanknaaaaaaan dinyatakan tidak aman bagi pekerja, penderita, dan lingkungan menteri kesehatan republik indonesia, ttd nila farid melek
berita negara republik indonesia pedoman.difteri diperlukan pelayanan laboratorium pemeriksa difteri yang bermutu guna menunjang penegakan diagnosis terhadap penyakit difmeriksaan difteri laboratori1 tentang laboratorium klinik:wabah dan upaya penanggulanganmeriksaan difteri laboratorium. pedoman pemeriksaan difteri laboratorium merupakan acuan bagi tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melakukan pemeriksaan difteri guna menunjang penegakan diagnosis penyakit difteri. lingkup pedoman pemeriksaan difteri laboratorium meliputi tatacara: pengambilan, penanganan, dan pengiriman yang dilakukan oleh laboratorium tingkat perifer, pemeriksaan spesimen oleh laboratorium rujukan provinsi atau laboratorium rujukan regional, dan uji toksigenitas oleh laboratorium nasional. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan difterlaboratorium dalam pemeriksaan difbab pendahuluan latar belakang distribusi kasus difteri indonesia pada tahun ditemukan hampir seluruh provinsi indonesia. data kementerian kesehatan tahun angka kejadian difteri sebesar kasus pada semua kelompok umur dengan dengan orang meninggal (cfr kasus paling tinggi ditemukan pada kelompok umur tahun yaitu orang anak riw imunisasi), diikuti kelompok umur tahun orang) dan tahun orang). difteri merupakan penyakit akut dimediasi toksin yang disebabkan oleh bakteri corynebacterium diphtheriae, bakteri basil aerob gram positif. produksi toksin hanya terjadi saat bakteri tersebut terinfeksi (terlisogenisasi) oleh virus spesifik (bakteriofag) yang membawa informasi genetik toksin tersebut. hanya strain toksigenik yang dapat menyebabkan penyakit berat. terdapat empat bertipe bakteri tersebut yaitu gravis, intermedius, mitis, dan berganti. semua strain mungkin memproduksi toksin dan menyebabkan penyakit parah. semua isolat diphtheriae harus diuji untuk toksigenisitas. penularan difteri paling sering dari orang orang dari saluran pernapasan, seperti saat pasien batuk atau bersin. jarang sekali transmisi terjadi melalui lesi kulit atau benda yang tercemar cairan dari pasien. organisme memproduksi toksin yang menghambat sintesis protein seluler serta berperan dalam destruksi jaringan lokal dan pembentukan pseudomembran. pseudomembran tersebut mengandung bakteri, sel inflamasi, dan jaringan nekrotik. seiring dengan pertumbuhan bakteri, semakin banyak endotoksin yang diproduksi sehingga inflamasi semakin berat dan nekrosis. hal ini kemudian dapat menyebabkan obstruksi jalan napas atau menyebar nasofaring, telinga tengah, wajah, mata. toksin tersebut kemudian absorpsi dalam pembuluh darah dan didistribusikan jaringan tubuh lain. toksin tersebut berperan dalam komplikasi mayor difteri yaitu miokarditis dan teoritis serta dapat juga menyebabkan trombositopenia dan proteinuria. strain yang tidak memproduksi toksin dapat menyebabkan faringitis ringan hingga sedang namun tidak berhubungan dengan pembentukan pseudomembran. penyakit difteri yang berat jarang terjadi dan kemungkinan disebabkan strain toksigenik yang tidak terdeteksi karena biakan yang inadequate. diagnosis dan tatalaksana difteri berdasarkan tanda dan gejala klinis difteri dengan konfirmasi laboratorium berupa mikroskopis, biakan, dan uji toksigenisitas (uji efek, pcr). gejala klinis difteri bergantung pada lokasi tempat bakteri imunitas penderitanya ada tidaknya toksin difteri yang beredar dalam sirkulasi darah. pencegahan difteri dapat dilakukan dengan vaksinasi dan imunisasi ulangan. tujuan sebagai acuan pemeriksaan difteri laboratorium dalam menunjang penegakan diagnosis penyakit difteri meliputi: pengambilan, penanganan, dan pengiriman spesimen. pemeriksaan spesimen mulai dari biakan, isolasi primer, skrining, hingga identifikasi bertipe. uji toksigenisitas. ruang lingkup pedoman ini menjelaskan tentang pengambilan, penanganan, dan pengiriman yang dilakukan oleh fasilitas laboratorium tingkat perifer, pemeriksaan spesimen dilakukan oleh laboratorium rujukan provinsi atau regional, dan uji toksigenisitas dilakukan oleh laboratorium rujukan nasional. bab spesimen jenis spesimen keberhasilan dari pemeriksaan difteri sangat bergantung dari proses pengambilan dan penanganan spesimen serta pengirimannya laboratorium. jenis spesimen yang diambil pada pemeriksaan difteri biasanya berasal dari usap tenggorok, usap hidung, usap nasofaring atau dari luka kulit (jika terdapat luka pada pasien tersangka difteri, maka usap luka tersebut harus diambil). dimungkinkan pula mengambil spesimen dari bagian tubuh lain sesuai dengan lokasi yang terinfeksi misalnya sekret mata pada difteri konjungtiva atau usap vagina pada difteri vagina. sampel yang berasal dari saluran pernafasan bagian atas atau dari organ organ vital pada pasien yang sudah meninggal dunia dapat diambil pada kasus yang ekstrim dimana otopsi diperlukan untuk menegaskan kematian yang disebabkan oleh difteri. pengambilan spesimen dalam mengambil spesimen pada area faring harus berhati hati terutama daerah yang pucat, serasi, dan kripto consular. usap nasofaring pada daerah inflamasi atau biakan usap pseudomembran dilakukan untuk diagnosis difteri. alat yang digunakan untuk mengambil spesimen adalah macron swab. alat dan bahan pengambilan spesimen dokumen formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter yang merawat atau dinas kesehatan provinsi kabupaten form wi1) atau surat permintaan pengambilan spesimen dari dinas kesehatan provinsi kabupaten) investigasi kit untuk pengambilan spesimen lapangan (tas ransel, alat tulis, global positioning system, senter, dan jas hujan) alat pelindung diri lengkap (masker, sarung tangan, jas lab, penutup kepala) swab kapas steril dengan tangkai poliester media transport anies spatula lidah saline steril (untuk membersihkan luka pada pengambilan usap luka) lampu senter kantong biohazard desinfektan (alkohol y0) labeling spesimen (pemberian label etiket) label etiket ini tempel pada tabung transport media anies dan data yang ditulis buku log antara lain: nomor nama penderita cc. umur jenis kelamin jenis spesimen tanggal jam pengambilan lokasi (nama tempat pengambilan) kolektor (petugas pengambil) jenis pemeriksaan cara pengambilan usap hidung nasofaring: siapkan transport media anies (yang sudah diberi label identitas penderita) dan kapas swab, petugas berdiri samping penderita dan memegang bagian belakang kepala penderita. cc. masukkan swab kapas dalam lubang hidung bagian luar names anterior ucapkan dengan memutar swab kapas secara merata sepanjang rongga hidung sampai dinding faring, dimakan detik agar cairan meresap kapas. jangan menekan kapas swab pada lubang hidung apabila dirasa ada sumbatan. selanjutnya tarik kapas swab keluar dengan hati hati dan masukkan dalam hidung satunya dengan urutan yang sama. masukkan dalam media transport anies. cara pengambilan usap tenggorok: siapkan transport media anies (yang sudah diberi label identitas penderita) dan swab kapas. cc. penderita diminta membuka mulut, pastikan bahwa faring jelas terlihat dan lidah ditekan dengan spatula lidah. masukkan swab kapas steril dan usap pada bagian yang diduga yakni antara jaringan sehat dengan membran berwarna putih. apabila tidak ada membran, masukkan swab kapas steril hingga menyentuh dinding belakang faring, usap kiri dan kanan pada dindingfaring dan tensil. tarik keluar dengan hati hati, tanpa menyentuh bagian mulut yang lain. masukkan swab kapas dalam media transport anies. ptn swab ken uah kanan menahan tepat #eevanoea the konsili tensil as3e2 gambar swab tenggorok cara pengambilan usap luka siapkantransport media anies (yang sudah diberi label identitas penderita) dan swab kapas steril, bersihkan luka terlebih dahulu menggunakan salin steril. ucapkan lidi kapas dengan kuat pada area luka. masukkan swab kapas dalam media transport anies. penanganan spesimen spesimen usap faring dan nasofaring sebaiknya segera dikirim laboratorium untuk diperiksa (dalam waktu jam j\|. apabila ditunda, maka spesimen dalam media transport harus disimpan pada suhu lemari (refrigerator). sampel harus segera dikirim laboratorium dalam waktu kurang dari jam. pengemasan spesimen spesimen atau isolat yang dirujuk atau dikirim laboratorium rujukan untuk pemeriksaan difteri, harus dapat menjamin keselamatan dan keamanan spesimen sampai laboratorium rujukan. spesimen atau isolat harus dikemas sesuai prosedur dan standar yang telah ditentukan, sehingga spesimen atau isolat sampai laboratorium rujukan hingga pada saat harus diperiksa dengan kualitas yang dapat dipertahankan baik. selain kualitas spesimen, pengemasan juga harus mampu menjamin keselamatan petugas dan pihak terkait dari bahaya tertular infeksi difteri dari spesimen atau isolat yang dikirim. sesuai dengan standar who, pengemasan spesimen atau isolat difteri menggunakan (tiga) lapis kemasan, dengan prosedur sebagai berikut: kotak pengiriman sebaiknya terdiri dari buah kemasan yang berfungsi sebagai kemasan primer dan kemasan sekunder. kemasan tersebut kemudian dimasukkan dalam kotak pengiriman yang bagian luarnyatutup tabung anies media yang berisi usap tenggorok dan usap hidung masing masing dilapisi dengan paradigm. masing masing tabung dibungkus tisu kemudian dimasukkan dalam kantung plastik klip atau dapat disusun rapi posisi tegak lurus, spesimen kemudian dimasukkan dalam kemasan primer yang terbuat dari bahan stainless steel wadah terbuat dari plastik (tidak disarankan menggunakan bahan yang terbuat dari paragon, karena bahan ini tidak dapat ditembus suhu dingin). diusahakan jangan ada celah diantara tabung. kemasan primer kemudian disusun rapi dalam cool box yang menjadi kemasan sekunder dan sekelilingnya diberi ice pack (pengiriman spesimen difteri sebaiknya pada suhu dingin c). antara kemasan primer dan kemasan sekunder sebaiknya diberi sekat dengan kertas koran stereo form untuk menghindarkan benturan selama perjalanan. waktu pengemasan harus diperhatikan posisi spesimen (bagian atas dan bawahnya), jangan sampai terbalik. kemasan sekunder kemudian dimasukkan dalam kotak bagian luar yang telahdisertakan juga dokumen pendukung data formulir kontak dan data investigasi serta formulir contoh pengepakan menurut wi. example packing and marking for category infectious substances see packing instruction for additional requirements) cap pernay receptacim kanda partita) . . apsobani material anna pada mna yoon arie (watertigha) aga. outer ana. ke ag pedaging package coronation mtr s00 her pranala sar1r3 dan eat menang ami yen agnnyann mpa matian merdu notes the smallest external dimension the outer packaging must lota jess rare 1surat, primary receptacie the secondary packaging must canabis withstanding, without saka3e, internal pressure producing prc3sur differential not iss than pa. untuk asagemasan dan pengiriman spesimen difteri dapat juga dilakukan dengan meryesnaisan kondisi yang ada tanpa mengurangi prinsip makna pengicau pebulu krsubul seri: control bawah ini, kl. pengiriman spesimen untuk pengiriman spesimen. pilihlah kargo atau jasa pengiriman yang dapat dipercaya baik dari segi keselamatan dan ketepatan waktu untuk sampai tempat tujuan. makin cepat sampai makin baik spesimen untuk diperiksa. akan lebih baik lagi jika spesimen dibawa oleh petugas sendiri, karena setiap saat kita dapat mengawasinya. setiap pengiriman spesimen harus selalu disertai data data penunjang spesimen seperti nama, lokasi pengambilan, alamat, dan tanggal pengambilan. bab iii media dan reagensia penyediaan kebutuhan media dan reagensia untuk pemeriksaan biakan diphtheriae sangat ditentukan oleh tindakan persiapan sebelumnya dan beberapa tindakan siap jadi. mutu dari media dan reagensia ditentukan sejak stok bahan baku dipesan, penyimpanan bahan baku, pembuatan sampai penyimpanan setelah jadi. jenis media dan reagensia pemeriksaan difteri dapat dilakukan dengan beberapa metode yang memerlukan berbagai macam media dan reagensia, yaitu: anies transport media dengan charcoal anies transport media tanpa charcoal media hole's media agar darah columbia telurium blood agar media tisdale media urea pyrazinamidase solution nitrat broth his serum water carbohydrate media pewarna gram pewarna albert's pewarna lesser's prosedur pembuatan media dan reagensia anies transport media dengan charcoalanies transport media cat. cm425 aguadest agar prosedur timbang gram anies transport media dan gram agar,kerlave dengan suhu selama menit gambar media anies dengan charcoal keterangan gambar media anies yang belum berisi sampel media anies yang sudah berisi spesimen usap tenggorok usap hidung anies transport media tanpa charcoal untuk pembuatan alatprosedur: timbang semua bahan ataslave dengan suhu selama menit. gambar media anies: ket nomor media agar yang belum berisi sampel nomor media anies yang sudah berisi spesimen usap tenggorok usap hidung media hole'soid holes media base darah domba yang dilukiskan potassium telurium aguadest prosedur cara melukiskan darah domba defibrinasi: letakkan darah domba defibrinasi dalam freezer selama minimal hari, ketika akan digunakan keluarkan darah domba yang sudah beku, dicairkan dalam suhu ruang kemudian divorced timbang oid holes media base sebanyak8t0, teriakan mediayang dilukiskan dan potassium telluride tuangkan dalam petridisk steril masing masing sebanyak gambar media hole's media agar darah columbiaagar darah columbia base darah domba defibrinasi aguadest prosedur timbang agar darah columbia base sebanyak gram3t0, teriakan media menggunakan autoclavedefibrinasi tuangkan kedalam petridisk steril masing masing sebanyak gambar media columbia blood agar telurium blood agar alat: autoclave cawan petri steril timbangan analitik erlenmeyer kertas gelas ukur bahan: media base agar darah air suling kalium telluride ystein asam klorida cc. prosedur: larutan gram (lihat petunjuk pabrikan) media base agar darah dengan air suling dipanaskan agar semua larut secara homogen sambil mengaduk perlahan teriakan agar menggunakan autoclave selama menit pada suhu kemudian diinginkan pada temperatur kamar sampai media mencapai suhu timbang kalium telluride dan larutan dalam air suling, kemudian teriakan dengan menggunakan autoclave selama menit timbang casting dan masukkan dalam tabung, setelah itu larutan dengan tetes asam klorida yo, kocok dan biarkan hingga larut media agar base darah yang telah distrik dan didiamkan sampai mencapai suhu ditambahkan darah domba, kemudian tambahkan casting yang terlarut dan tambahkan juga kalium telluride, homogenkan dengan cara mengocok secara perlahan kemudian tuang dalam petridisk sebanyak ml. media tisdale untuk pembuatan mi) alat autoclave cawan petri steril timbangan analitik erlenmeyer s5) kertas gelas ukur bahan: tisdale agar base disco tisdale suplemen vial aguadest steril) aguadest prosedur: timbang tisdale agar base sebanyak gram secara steril kemudian larutan dalam aguadest steril dengan cara dipanaskan hingga mendidih cek media yang telah dilarutkan (ph ,0t0, diinginkan media pada temperatur kamar sampai media mencapai suhu tambahkan diff tisdale supplement, hindari terjadi gelembung udara tuangkan dalam plate masing masing gambar media tisdale: catatan tisdale media plate yang sudah jadi, maksimal dapat digunakan untuk menumbuhkan kuman dalam jangka waktu hari. pada pembuatan media, diusahakan seluruh peralatan yang digunakan sudah steril. media urea untuk pembuatan alat: autoclave tabung bertutup ulir timbangan analitik kertas gelas ukur bahan: lepton kh2po4 glukosa facto agar prosedur: timbang lepton sebanyak sebanyak kh2po4 sebanyak glukosa sebanyak facto agar sebanyak larutan semua bahan diatas dalam aguadest dengan cara dipanaskan sampai mendidih tambahkan indikator phenol red bagikan pada elementer steril ml. teriakan pada suhu selama menit, agar ini dapat disimpan sebagai basal media. buat larutan urea dilarutkan dalam aguadest), kemudian teriakan dengan cara memfilter larutan menggunakan membran filter ul. tambahkan larutan urea pada basal media kemudian homogenkan. jika basal media sudah memadat, maka harus terlebih dahulu dicairkan dengan cara diletakkan dalam waterbath hingga mencair sempurna. diinginkan basal media hingga mencapai suhu baru kemudian tambahkan larutan urea seperti ketentuan atas. bagikan dalam tabung bertutup ulir steril dan miringkan gambar media urea: pyrazinamidase solution untuk pembuatan alat: tabung steril bertutup rapat timbangan analitik gelas ukur bahan: sigma ref p7136 aguadest prosedur: timbang reagen pyrazinamidase sigma ref p7136) larutan dalam aguadest lakukan sterilisasi dengan cara memfilter larutan menggunakan membran filter bagi pyz solution dalam tabung reaksi steril masing masing sebanyak s5) simpan suhu sebelum digunakan, dikondisikan reagen dalam suhu riang gambar pvrazinamidase solution nitrat broth untuk pembuatan alat: autoclave tabung steril bertutup rapat timbangan analitik gelas ukur bahan: nutrient broth oid cm67 potassium nitrate kno3) aguadest prosedur: timbang nutrient broth oid cm67 timbang potassium nitrate larutan dalam aguadest lakukan sterilisasi dengan cara autoclave selama menit pada suhu bagi nitrate solution kedalam tabung reaksi steril masing masing sebanyak simpan suhu sebelum digunakan, dikondisikan reagen dalam suhu ruang. gambar nitrat broth his serum water carbohydrate media alat: autoclave tabung reaksi steril timbangan analitik erlenmeyer kertas gelas ukur bahan: sodium phosphate na2 ox4) peptide aguadest larutan glukosa larutan sukrosa larutan malta larutan starch prosedur: buat larutan base media dengan cara: timbang gram sodium phosphate na2 ox4) phosphate dan gram peptide, larutan dalam aguadest dengan cara dipanaskan tidak boleh sampai mendidih. cek media yang telah dilarutkan (ph tambahkan serum kuda sebanyak dipanaskan dengan uap selama menit suhu tambahkan btb bagikan dalam erlemyer kemudian teriakan suhu selama menit pada masing masing base media tambahkan larutan karbohidrat yang telah distrik menggunakan membran filter ul: media glukosa base media lar. glukosa steril media sukrosa base media lar. sukrosa steril media malta base media lar. malta steril media starch base media lar. starch steril bagikan pada tabung tabung reaksi steril masing masing gambar his serum water carbohydrate media tur bai ana ame koe pewarna gram alat:gram (kristal violet) kristal violet ethanol 95y6 amonium oxalate aguadest gram (lugol iodine) iodine kristal potasium iodide aguadest gram peluncur) alkohol gram safran) safran ethanol 95y6 prosedur: pembuatan larutan gram timbang kristal violet sebanyak kemudian larutan dalam ethanol 95y6 larutan timbang amonium oxalate kemudian larutan dalam aguadest campuran larutan dan larutan simpan selama jam sebelum digunakankristal sebanyak dan potassium iodide sebanyak genus kristal dalam mortir tambahkan aguadest sedikit demi sedikit hingga iodine larut tempatkan larutan yang sudah jadi dalam botol coklat, beri identitas tanggal pembuatan dan petugas yang membuat pembuatan larutan gram simpan larutan alkohol secukupnya dalam botol bertutup rapat supaya alkohol tidak mudah menguap pembuatan larutan gram timbang safran sebanyak kemudian larutan dalam ethanol larutan stok) eceran larutan stok dengan aguadest. gambar pewarna gram dine colours kristal violet dan lodie alkohol dan safran catatan hanya sebagai gambar contoh diletakan dalam botol bening, untuk penyimpanan jangka panjang harus ditempatkan dalam botol coklat) pewarna albert's alatlarutan alberts toluidine blue b\|) malachite green cc) asam asetat glacial alkohol aguadest larutan albert iodine potassium iodide cc) aguadest prosedur: pembuatan larutan alberts timbang toluidine blue sebanyak malaise green sebanyak kemudian genus kristal dalam mortir tambahkan asam asetat glacial sebanyak dan alkohol sebanyak tambahkan aguadest dimakan selama jam, kemudian saring dansebanyak dan potassium iodide sebanyak kemudian genus kristal dalam mortir larutan dalam aguadest, saring dengan kertas saring tempatkan dalam botol coklat, beri label tanggal pembuatan dan petugas yang membuat pewarna lesser's alat: timbangan analitik gelas ukur batang pengaduk botol coklat untuk menyimpan larutan pewarna yang sudah jadi bahan: larutan ethylene blue ethanol asam asetat glacial aguadest larutan kristal violet ethanol aguadest larutan crysoidin visuvine bismarck brown aguadest prosedur: pembuatan larutan pipet ethylene blue sebanyak tambahkan aguadest, tambahkan ethanol 95x sebanyak dan asam asetat glacial sebanyakaj) timbang kristal violet sebanyak tambahkan ethanol tambahkan aguadest cj)timbang crysoidin visuvine bismarck brown sebanyak larutan dalam aguadesi tempatkan dalam botol coklat, beri label tanggal pembuatan dan petugas yang membuat gambar lesser dan lesser lesser catatan hanya sebagai contoh diletakkan dalam botol bening, untuk penyimpanan jangka panjang harus ditempatkan dalam botol coklat. bab pemeriksaan pemeriksaan mikroskopis metode pemeriksaan mikroskopis untuk difteri terdiri dari pewarnaan gram, pewarnaan albert, dan pewarnaan lesser. spesimen yang telah diambil selanjutnya dilakukan pewarnaan tersebut atas. tujuan masing masing pewarnaan berbeda. pewarnaan gram untuk melihat sifat gram dan morfologi bakteri sedangkan pewarnaan albert dan lesser untuk melihat granul metakromatik pada corynebacterium. prinsip pemeriksaan pemeriksaan mikroskopis tidak dapat dipakai untuk diagnosis karena tidak dapat membedakan corynebacterium patogen dengan corynebacterium non patogen yang merupakan bagian dari flora normal saluran pernapasan atas. secara umum, membedakan strain dengan pewarnaan tersebut atas tidak mungkin dilakukan. semua strain akan memiliki bentuk pleiomorfik antara lain seperti tongkat pemukul drum, halte dan tersusun palisade atau seperti huruf cina. pewarnaan albert khusus untuk melihat granul metakromatik atau volution. dengan pewarnaan ini, organisme akan berwarna hijau dengan granul berwarna gelap. dengan pewarnaan lesser, granul akan terlihat berwarna biru gelap. pemeriksaan ini tidak dapat dipakai untuk penegakkan diagnosis karena sebagian besar spesies corynebacterium memproduksi granul metakromatik. walaupun pada suspek difteri penemuan granul tersebut harus dilaporkan, namun disarankan untuk tidak melakukan pewarnaan pada usap tenggorok untuk diagnosis difteri. hal tersebut dikarenakan terdapat difteri non patogen yang dapat mengarah pada diagnosis yang salah. prosedur pembuatan sediaan spesimen: usap tenggorok, usap hidung atau usap luka dalam media transport anies alat: gelas objek unse spidol prosedur: label gelas objek sesuai dengan kode pasien ucapkan kapas swab steril dalam media anies atas objek glass peringkat sediaan pada suhu ruang fiksasi atas unse sebanyak kali sediaan siap diwarnai pewarnaan pewarnaan gram bahan: sediaan yang sudah fiksasi reagen: larutan gram (kristal violet) larutan gram (iodine lugol) larutan gram alkohol 96y0) larutan gram (safran) prosedur: menangi sediaan dengan larutan gram (kristal violet) dan dimakan selama menit, kemudian bilas kuat dengan larutan gram (iodine lugol) menangi sediaan dengan larutan gram (iodine lugol) dan dimakan selama menit bilas dengan air mengalir menangi dengan alkohol yo0 selama detik kemudian bilas dengan air mengalir s5) menangi dengan larutan safran selama detikm positif: bakteri akan berwarna ungu, bentuknya jelas batang atau focus gram negatif: bakteri akan berwarna merah, bentuknya jelas batang atau focus pewarnaan albert's bahan: sediaan yang sudah fiksasi reagen: larutan albert's larutan albert's prosedur:akan terlihat hijau atau hijau kebiruan pewarnaan lesser's bahan: sediaan yang sudah fiksasi reagen: larutan larutan larutan prosedur: buat campuran larutan dan dengan perbandingan menangi sediaan dengan campuran larutan dan dimakan selama detik menangi sediaan dengan larutan dan dimakan selama detik, kemudian peringkat bawah kertas saringberwarna coklat muda pemeriksaan biakan metode metode inokulasi yang digunakan adalah biakan pada media primer. selanjutnya koloni yang tumbuh lakukan uji skrining dan bertipe menggunakan metode konvensional atau semi otomatis tergantung dari fasilitas yang tersedia laboratorium pemeriksa. prinsip usap tenggorok usap hidup usap luka diinokulasikan pada media primer. media primer yang dapat digunakan adalah agar darah columbia (media non selektif), disertai dengan salah satu media selektif berikut ini: media hole's, telurium blood agar, dan media tisdale. inkubasi pada agar darah columbia dilakukan secara aerobik pada suhu selama jam. sedangkan inkubasi pada media hole's, telurium blood agar, dan media tisdale dilakukan pada suhu selama jam. setelah inkubasi, dilakukan pengamatan koloni yang tumbuh pada masing masing media. apabila koloni tidak tumbuh, inkubasi diulang selama jam. pada koloni yang tumbuh dilakukan pengecatan gram, jika didapatkan hasil gram positif batang maka koloni tersangka tersebut subbiakan pada media agar darah columbia inkubasi suhu selama jam. selanjutnya dilakukan uji skrining pada koloni yang telah subbiakan, jika hasil uji skrining mengarah pada patogenik corynebacterium maka selanjutnya dilakukan uji bertipe untuk menentukan spesies dan varian corynebacterium. setelah didapatkan hasil spesies dan varian, selanjutnya isolat kuman dikirim laboratorium rujukan nasional untuk diuji toksigenitas dan molekuler. gambar skema pemeriksaan biakan diphreriae skema pemeriksaan biakan diphteriae spesimen usap hidung tenggorok dimasukkan anies media anies rayon media selektif med3 non selektif madya hnyiess along columbia blood agar media teburitef ling ale, inkubasi jam inkubasi jam . pengecatan gram ditemukan gram ik! batang tidak ditemukan gram batang sang dimurnikan hasil negatif colmanti agar medial inkubasi jam screening test pyz, cys, urea, nitrat) p tali mengarah patagenlhi corynebarterluri feat melihat ali lugeeriik dil beri koloni hilir bae lrn7 untuk tuksigemi las uji pewiluanbotye dur: (da eko lahar oam deras ahan (a3 prasediir inokulasi pada media primer sjesiuan! usa iengporokf usap tidurpefusap tika dadar anemia transport anies alat dan bahan agar darah columbia telurium blood agar media hole's media tisdale ose unse prosedur beri label pada plat media yang akan digunakan sesuai dengan kode spesimen. lakukan inokulasi spesimen dari media transport anies media non selektif agar darah columbia disertai dengan salah satu dari media selektif berikut: media hole's, blood telurium agar atau media tisdale. inkubasi agar darah columbia (non selektif media) pada suhu selama jam dan media selektif pada suhu jam. inokulasi dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengucapkan spesimen pada salah satu sisi media, selanjutnya dilakukan goresan seperti pada gambar dibawah ini. area area . ' area3 area inkubasi agar darah columbia pada suhu selama jam, inkubasi media hole's, blood tente agar, dan media tisdale pada suhu selama jam. amati koloni yang tumbuh sesuai dengan ciri bawah ini agar darah blood tente media tisdale hitam dan ada zona bayangan pam tam gambar pertumbuhan koloni diphtheriae pada media agar darah columbia "bh gambar pertumbuhan koloni diphthenae pada media hole's gambar pertumbuhan koloni diphtheriae pada media blood teturite agar gambar pertumbuhan koloni diphtheriae pada media unstable uji skrining alat dan bahan agar darah columbia reagen pewarnaan gram cc) pyrazinamidase solution dh) pyz regent ferrous ammonium sulphate (tersedia secara komersial) nitrat broth nitrat dan nitrat (tersedia secara komersial) media urea agar ose unse objek glass mikroskop prosedur jika ditemukan koloni tersangka seperti gambar atas, maka koloni tersebut selanjutnya dilakukan pengecatan gram jika pada pengecatan gram ditemukan kuman basil gram positif maka segera lakukan pemurnian. jika ditemukan kuman selain basil gram positif, maka hasil biakan dianggap negatif. pemurnian dilakukan pada media agar darah columbia, lalu inkubasi selama jam amati koloni yang tumbuh, lakukan kembali pewarnaan gram dan pastikan hasilnya tetap basil gram positif. koloni yang telah murni sebagai basil gram positif, dilakukan uji skrining, uji skrining meliputi: pyrazinamide tes prosedur (a) pipet masing masing pyrazinamidase solutionmurnikan pada media agar darah columbia menggunakan ose steril kemudian campuran pada pyrazinamidase solutionce) tetesan tetes ferrous ammonium sulphate 20x dalam suspensi kuman (tersedia produk komersial pyz dari biomerieux) amati perubahan warna yang terjadi pembacaan hasil: positif merah orange negatif tidak terjadi perubahan warna interpretasi hasil positif corynebacterium non patogen negatif corynebacterium patogenik diphtheriae, c.ulcers dan cc. pseudotuberculosis) kontrol kualitas corynebacterium striatum nct corynebacterium ulcers nct gambar pyrazinamidase test reduksi nitrat tes prosedur la) pipet masing masing nitrat brothsubbiakan pada media agar darah columbia menggunakan ose steril kemudian campuran pada nitrat brothe) tetesan tetes reagen nitrat dan tetes reagen nitrat (tersedia produk komersial nitrat dari biomerieux) amati perubahan warna yang terjadi pembacaan hasil positif merahreduksi nitrat tes keterangan: kiri negatif kanan positif uji grease prosedur: (a) ambil koloni tersangka yang telah dimurnikan pada medium agar darah columbia lalu lakukan penanaman pada media urea (b) siapkan kontrol positif (strain kuman ulcers nct dan kontrol negatif (strain kuman striatum nct menggunakan cara yang sama seperti atas (c) inkubasi selama jam pada suhu (d) amati perubahan warna yang terjadi pembacaan hasil positif merah mudauji grease mpi keterangan: kiri negatif kanan positif mt) uji cystinase prosedur (a) ambil koloni tersangka yang telah dimurnikan pada media agar darah colombia. (b) inokulasikan pada media tisdale agar plate pada media tisdale dengan cara streaming tunggal. (c) goresan mata ose pada media tisdale area streaming untuk memperjelas zona coklat yang terbentuk disekitar koloni. (l) lakukan inokulasi kontrol positif nct dan kontrol negatif (nct menggunakan cara yang sama seperti atas. (e) inkubasi pada suhu selama jam. mengamati pertumbuhan koloni kuman dan zona coklat yang terbentuk. pembacaan hasil positif koloni warna hitam dikelilingi oleh zona berwarna coklat negatif koloni warna hitam tanpa dikelilingi zona berwarna coklat interpretasi hasil positif corynebacterium patogen diphtheriae, cc. ulcers dan pseudotuberculosis) negatif corynebacterium non patogen kontrol kualitas corynebacterium striatum nct corynebacterium ulcers nct gambar uji cvstinase gambar kanan menunjukkan hasil uji cystinase positif, gambar kiri menunjukkan hasil uji cystinase negatif. uji bertipe uji bertipe dapat dilakukan secara konvensional atau semi otomatis uji bertipe konvensional identifikasi corynebacterium patogen) alat dan bahan agar darah columbia his serum water carbohydrate media ose unse prosedur: jika hasil uji skrining mengarah kepada corynebacterium patogen diphteriae, eceran dan pseudotuberculosis) maka pemeriksaan dilanjutkan penentuan bertipe dengan menggunakan uji gula gula his serum (dengan serum kuda) meliputi: glukosa, malta, sukrosa, dan glikogen starch) ambil koloni tersangka yang telah dimurnikan pada media agar darah colombia menggunakan ose steril inokulasikan pada masing masing tabung uji gula gula his serum lakukan inokulasi kontrol positif starch glikogen diphtheriae var. gravis nct dan kontrol negatif (c. diphtheriae var. berganti nct menggunakan cara yang sama seperti atas (hanya pada tabung starch glikogen) (s) inkubasi pada suhu selama jam amati perubahan warna yang terjadi pembacaan hasil positif terjadi perubahan warna menjadi kuning negatif tidak terjadi perubahan warna kontrol kualitas corynebacterium diphtherae var, gravis nct corynebacterium diphtheriae var. berganti nct gambar uji gula gula his serum ran negatif positif a9 interpretasi hasil biochemical identification pathogenic corynebacteria cys \|py nior urea acid produced from glu mal user lyc tree cos \|bo its lose \|open also diphtheriae masam lelo bel ella babu armies file heel tamemeas (ee kec. dgn jga kec dgn kan pseudotuberculos cc. n a pseudodiphtheriti cum kao dea dan ela uji bertipe semi otomatis apy core test) alat dan bahan apy core test kit lidi kapas steril unse prosedur: uji skrining dan bertipe dapat pula dilakukan dengan menggunakan produk komersial yang sudah jadi apy core test) beri label pada tray apy core, basah tray dengan aguadest secukupnya. letakkan test medium atas tray ambil koloni tersangka yang telah dimurnikan pada media agar darah colombia menggunakan lidi kapas steril, suspension pada suspension medium dengan kekeruhan diatas garland inokulasikan suspensi pada ampul suspension medium menggunakan pipet tetes steril pada lubang yang berada dalam test medium nit sampai gel nit sampai esc tetes suspensi ure tutup dengan mineral oil gel tetes dengan suspensi hingga penuh pindahkan sisa suspensi dari ampul suspension medium ampul yang berisi medium kemudian homogenkan inokulasikan suspensi pada ampul medium menggunakan pipet tetes steril pada lubang yang tersisa dalam test medium sampai gly, tutup dengan mineral oil. nit sampai gel nit sampai esc tetes suspensi inkubasi pada suhu selama jam amati perubahan warna yang terjadi gambar prosedur uji bertipe semi otomatis apy core testi mua hat negatif aaa jenooooe key canton mah pola pom ski inai positif pra interpretasi hasil iya "yong role ctt tuan apes? mantan ambon one ena iva "mts" profile: ecc guna haiku bow ro? manset year baca nukerong profile coc kehati rp" mantan wal one rujukan salat jika identifikasi corynebacterium patogen diphtheriae ulcers pseudotuberculosis) telah selesai dilakukan, maka isolat harus segera dikirim laboratorium rujukan nasional untuk pemeriksaan toksigenitas dan molekuler. pengiriman isolat sebaiknya dilakukan pada suhu untuk menjaga kestabilan bakteri. alat dan bahan isolat murni dalam columbia agar media transport anies wadah plastik stainless steel (kemasan primer) cool box (kemasan sekunder) kotak luar dokumen yang berisi data isolat yang dikirim (data hasil uji skrining, bertipe dan kesimpulan identifikasi spesies) prosedur siapkan isolat yang sudah murni dalam media columbia agar ambil koloni bakteri secukupnya menggunakan swab kapas steril, masukkan dalam media transport anies lakukan proses pengemasan dan pengiriman isolat rujukan menggunakan prosedur yang sama dengan prosedur pengemasan dan pengiriman spesimen pada bab spesimen. a5. uji toksigenisitas uji yang paling penting pada diagnosis mikrobiologis difteri adalah deteksi strain yang memproduksi toksin. tidak semua isolat diphtheriae dapat memproduksi toksin. signifikansi klinis dan epidemiologis diphtheriae non toksigenik berbeda dengan yang tipe toksigenik. oleh karena itu, penting untuk mendapatkan hasil yang akurat secepatnya sehingga dapat mengonfirmasi diagnosis difteri dan mengetahui penyebaran penyakit dengan identifikasi kontak yang mungkin karier. terdapat beberapa metode vitro dan vivo yang tersedia namun metode ini bergantung pada availability sumber daya dan pengalaman staf laboratorium. metode yang umumnya digunakan untuk menentukan toksigenisitas adalah uji imunopresipitasi efek, yang saat ini sudah ditingkatkan. uji tersebut menggunakan medium efek yang dimodifikasi. uji toksigenisitas berupa uji efek dan pcr dapat dilakukan laboratorium rujukan. bab keselamatan dan keamanan kerja laboratorium keselamatan dan keamanan laboratorium adalah bagian penting pelayanan laboratorium. keselamatan kerja laboratorium merupakan upaya untuk melindungi petugas laboratorium dan orang sekitarnya dari risiko terkena gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari laboratorium. sedangkan keamanan laboratorium merupakan upaya keamanan yang diterapkan tingkat perorangan dan institusional untuk mencegah kehilangan, pencurian, penyalahgunaan, penyimpangan atau pelepasan dengan sengaja organisme patogen, toksin atau data. petugas laboratorium harus memiliki pemahaman akan pentingnya keselamatan dan keamanan laboratorium. hal ini mutlak perlu diperhatikan karena mempunyai dampak kesehatan langsung bagi petugas laboratorium dan dampak kesehatan yang tidak langsung terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya. tindakan pencegahan infeksi laboratorium melindungi petugas dan pasien: alat pelindung diri apd) selalu digunakan selama bekerja laboratorium. menghindarkan penyebaran percikan bahan infeksi dari spesimen pada saat pelaksanaan pemeriksaan (misalnya penanaman spesimen dengan sengkelit dan pada saat pembakaran sengkelit atas api). cc. spesimen ditempatkan dalam wadah yang tahan bocor. melakukan dekontaminasi permukaan meja kerja dengan desinfektan yang sebelum dan sesudah bekerja. tangan dicuci sesering mungkin dengan sabun desinfektan, tidak menyentuh mulut dan mata selama bekerja. tidak diperkenankan makan, minum dan merokok selama berada laboratorium. melaporkan kepada tim k3, apabila terjadi kecelakaan kerja dalam laboratorium. disiapkan wadah yang diisi desinfektan untuk peralatan yang telah digunakan dan terkontaminasi bakteri. a7. dilakukan sterilisasi yang benar sebelum mencuci alat atau membuang sisa spesimen. disediakan tempat pembuangan jarum suntik dan tisu atau kapas bekas pengambilan spesimen dan pasien. pakaian jas laboratorium dan sepatu kerja laboratorium mikrobiologi sebaiknya tidak dipakai luar daerah kerjanya. cara menggunakan alat laboratorium cara menggunakan pipet dan alat bantu pipet dihindarkan wmemipet dengan mulut, sebaiknya selalu digunakan alat bantu pipet. tutup kapas dimasukkan dalam mulut pipet untuk mengurangi kontaminasi. tidak diperkenankan meniupkan udara atau mencampur bahan infeksi dengan cara menghisap dan meniup cairan lewat pipet. tidak diperkenankan mengeluarkan cairan dari dalam pipet secara paksa. gunakan pipet ukur karena cairan tidak perlu dikeluarkan sampai tetes terakhir digunakan kapas yang telah diberi desinfektan bila ada tetesan cairan yang jatuh meja kerja dan kapas dibuang tempat penampungan pembuangan khusus untuk diotoklaf. pipet habis pakai direndam dalam wadah berisi desinfektan, dibiarkan selama18 jam sebelum disterilkan. cara pembukaan wadah pembukaan wadah (botol, cawan petri, sempit, tabung biakan, dan lain lain) dari bahan yang berpotensi menginfeksi dengan risiko tak terlihat yang menimbulkan aerosol atau kontaminasi pada kulit atau daerah kerja harus dilakukan dengan hati hati. berbagai pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko terinfeksi adalah sebagai berikut alat pelindung diri apd) digunakan dengan benar. tutup wadah dibuka dengan hati hati agar tidak terjadi aerosol. cc. spesimen yang bocor atau pecah hanya boleh dibuka dalam bio safety cabinet. cara pemeliharaan pemakaian lemari pendingin dan lemari pembeku lemari pendingin, lemari pembeku (freezer) dan tabung kering (dry ice) harus dibersihkan dan esnya dicairkan (detroit) secara teratur. setelah dibersihkan, permukaan dalam lemari pendingin dan lemari pembeku harus disinfeksi dengan desinfektan yang tidak korosif. cc. semua wadah yang disimpan harus diberi label yang jelas berisi nama bahan, tanggal disimpan dan nama orang yang menyimpan. wadah yang tidak berlabel dan bahan yang sudah kadaluwarsa harus dimusnahkan. cairan yang mudah terbakar tidak boleh disimpan dalam lemari pendingin. pengolahjika jumlah spesimen tidak banyak, maka tempat pemeriksaan spesimen dapat dilakukan pada meja khusus dalam area laboratoriumapat disinfeksi atau diotoklaf. wadah terbuat dari bahan tidak mudah pecah bocor. wadah diberi label tentang identitas spesimdiotoklaf ulangdianggap infeksius dan ditangani dengan hati hati. cc. meja penerima spesimen harus dibersihkan dengan desinfektan setiap hari. tidak diperkenankan menggunakan ludah untuk merekatkan label. tidak diperkenankan makan minum dan merokok saat bekerja. cuci tangan dengan sabun desinfektan setiap selesai bekerja dengan spesimen. tamu pasien tidak diperbolehkan menyentuh apapun pada meja dimana spesimen tersimpan. petugas pembawa spesimen dalam laboratorium mengenakan alat pelindung diri apd) saat membawa spesimen. membawa spesimen dalam specimen container. cc. mencuci tangan dengan desinfektan jika terkena tumpahan percikan dari spesimen. jika spesimen bocor tumpah, dekontaminasi specimen container dan sisa spesimen diotoklaf. lapor pada petugas tim keamanan kerja laboratorium jika terluka saat bekerja. pencegahan terhadap paparan infeksi pada saat bekerja laboratorium semua petugas laboratorium harus bekerja sesuai standar prosedur operasional spo) keselamatan dan keamanan kerja laboratorium dan menganggap semua spesimen merupakan bahan infeksius. hal hal yang penting dalam keselamatan dan keamanan kerja laboratorium: penggunaan alat pelindung diri apd). pengambilan spesimen hanya boleh dilakukan oleh petugas laboratorium. pemeriksaan sesuai standar prosedur operasional spo) pengelolaan limbah kecelakaan laboratorium laboratorium, infeksi bakteri merupakan risiko yang sering terjadi sebagai penyebab penularan utama pada petugas laboratorium, oleh sebab itu perlu diupayakan tindakan pencegahan dengan menyediakan fasilitas laboratorium, antara lain: perlindungan terhadap petugas laboratorium pemeriksaan kesehatan petugas secara rutin pemberian imunisasi vaksinasi pada petugas secara berkala cc. peningkatan daya tahan tubuh petugas penggunaan alat pelindung diri apd) secara benar peralatan k3: desinfektan peralatan p3k shower dan eye shower spill kit alat deteksi kebakaran alat pemadam api ringan agar) petunjuk arah evakuasi pengelolaan keamanan laboratorium keamanan laboratorium (insecurity) sebaiknya ditujukan secara khusus terhadap kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan keamanan fisik, keamanan staf, keamanan transportasi, pengawasan bahan, dan keamanan informasi. sebaiknya juga termasuk protokol tanggap darurat yang berhubungan dengan masalah keamanan, yang melibatkan pemadam kebakaran, petugas medis darurat serta petugas keamanan polisi. pelatihan diperlukan dalam rangka persiapan menghadapi keadaan darurat, sehingga pelatihan yang terus menerus untuk seluruh petugas laboratorium yang berkaitan dengan keamanan akan menjamin penerapan yang lebih baik. selain uraian sebagaimana tersebut atas, terkait dengan pengelolaan keamanan laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemantapan mutu pemantapan mutu laboratorium adalah suatu sistem yang dirancang untuk meningkatkan dan menjamin mutu serta efisiensi pemeriksaan laboratorium secara berkesinambungan sehingga hasilnya dapat dipercaya. kegiatan pemantapan mutu laboratorium terdiri atas: pemantapan mutu internal pmi) atau internal quality control pemantapan mutu external pme) atau external quality assurance eoa) peningkatan mutu quality improvement) pemantapan mutu internal (pmi) atau internal quality control pemantapan mutu internal biasa disebut quality control merupakan program yang dilakukan setiap laboratorium untuk melakukan pengujian mutu ujian sendiri secara berkesinambungan dan menyeluruh, mencakup semua tahap kegiatan laboratorium, mulai dari pra analitik, analitik sampai pasca analitik. pemantapan mutu internal untuk pemeriksaan corynebacterium diphtheriae dilakukan terhadap seluruh kegiatan dalam melakukan pemeriksaan laboratorium diphtheriae. semua pedoman prosedur pemeriksaan laboratorium corynebacterium diphtheriae yang telah dibuat dan dijalankan menjadi rujukan penilaian pemantapan mutu internal lahoratorimwm. adapun hal yang menjadi perhatian dalam melakukan pemuaian nala irit corynebactertum diphtkanae adalah adanya: buku pedoman pemeriksaan lahoratariun nari standar noscdur operasional sipil perawatan peralatan jabon lem ought conrad balik yang digunakan untuk biakan, isolasi jan identifikasi uji kualitas media dam keagensia pada peneriksarun biakan luftcri jenis media mikroorgatisimc hasil yang tek berisi kreator diharapkan trail hati kuali tis dia dani raga sir jis media mikroorganisme hasil yamg yekncrisi reaper diharapkan penguji kuali tas rudi dani raga sia wanspxrt pyogenes atc saat penanaman baru dan lot medium sub biakan number baru gonnorrhoeae acc media holes diphtheriae hitam, var. gravis nct mengkilat pada permukaannya setiap kali baik) pembuatan escherichia coli terhambat media acc tidak tumbuh media agar diphtheriae hitam, darah telurium var. gravis nct mengkilat pada permukaannya baik) bacillus subtilis terhambat setiap kali acc tidak tumbuh pembuatan escherichia coli terhambat media acc tidak tumbuh enterococcus hitam, faecalis acc koloninya kecil sekali kurang baik) media agar streptococcus tumbuh koloni darah pyogenes acc stretococcus setiap kali columbia haemolyticus pembuatan streptococcus tumbuh koloni media pneumoniae stretococcus acc haemolyticus media tisdale diphtheriae tumbuh koloni setiap kali var. berganti warna hitam pembuatan nct yang dikelilingi media dan setiap jis media mikroorganisme hasil yamg yekncrisi ringen diharapkan perpanjida kualitas media dani raga sia guna bayangan kali pengujian hitam (kontrol cystinase test positif) corynebacterium tumbuh koloni ulcers nct warna hitam tanpa dikelilingi zona bayangan hitam kontrol negatif) media starch diphtheriae terjadi setiap kali var. gravis nct perubahan pembuatan warna menjadi media dan setiap kuning kontrol kali pengujian positif) his serum diphtheriae tidak terjadi water sugar var. berganti perubahan nct warna kontrol negatif) media urea corynebacterium tidak terjadi setiap kali ulcers nct perubahan pembuatan warna kontrol media dan setiap negatif) kali uji skrining corynebacterium corynebacterium terjadi patogen striatum nct perubahan warna menjadi pink kontrol positif) pyrazinamidase corynebacterium terjadi setiap kali solution ulcers nct perubahan pembuatan warna menjadi reagen dan orange merah setiap kali uji jis media mikroorganisme hasil yamg yekncrisi ringen diharapkan perpanjida kuali tas rudi dani raga sianitrat broth corynebacterium terjadi setiap kali ulcers nct perubahan pembuatan warna menjadi reagen dan merah kontrol setiap kali uji positif) skriningreagen aureus acc tampak bakteri setiap minggu pewarnaan gram positif dan setiap gram focus penggunaan be. coli acc tampak bakteri batch dan lot gram negatif number baru batang pemantapan mutu eksternal (pme) atau external quality assurance (eoa) pemantapan mutu eksternal disebut juga quality assessment dimana kinerja laboratorium dinilai oleh suatu instansi lain yang lebih kompeten. hal ini dilakukan secara periodik. pemantapan mutu eksternal laboratorium difteri diselenggarakan oleh laboratorium rujukan nasional melalui kegiatan asistensi teknis dan atau bimbingan teknis dan panel tes. pemeriksaan mutu eksternal untuk laboratorium rujukan nasional dilakukan melalui kerjasama dengan world health organization collaborating centre who cc) for diphteriae and streptococcal infection. peningkatan mutu peningkatan mutu adalah proses yang terus menerus dilakukan oleh laboratorium dengan cara menganalisis setiap aspek dalam pemeriksaan laboratorium dan sebagai tindak lanjut kegiatan pmi dan pme untuk meningkatkan kinerja laboratorium. komponen kunci dalam proses ini meliputi identifikasi masalah, yang dilanjutkan dengan menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan, menetapkan prosedur baru, dan menjadwalkan evaluasi berkala dalam pemantauan yang dilakukan secara terus menerus. bab penutup pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar pada spesimen yang berkualitas dapat memberikan hasil yang akurat dan terpercaya, dengan tersusunnya pedoman pemeriksaan difteri laboratorium ini, semoga dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan tenaga lainnya dalam melakukan pemeriksaan difteri guna menunjang penegakan diagnosis penyakit difteri dan surveilans, mulai pengambilan spesimen sampai pembacaan hasil serta pencatatan dan laporannya. menteri kesehatan republik indonesia,dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kesehatan republik indonesia, menimbang bahwa pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, bahwa untuk mencapai indonesia bebas patung perlu dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan penanggulangan pemasangan pada orang dengan ganggu. bab ketentuan umum dalam peraturan menterinanggulangan pemasangan pada odg ditujukan untuk: menjamin pelayanan kesehatan bagi odg berdasarkan hak asasi manusia, menjamin odg mencapai kualitas hidup yang sebaik baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan terhadap pemasangan dan tekanan akibat pemasangan, dan cc. memberikan acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menghapuskan pemasangan pada odg. bab penyelenggaraan pemerintah pusat dancc. visit) atau layanan rumah (home car visit) atau layanan rumah (home carketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan pemasangan pada odg sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam pedomwewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan pemasangan pada odg, pemerintah pusat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: mendorong pelaksanaan penanggulangan pemasangan pada odg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, membuat kebijakan dalam upaya promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi: melakukan koordinasi dan kerjasama antar kementerian lembaga, melakukan advokasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah provinsisecara nasional, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang kesehatan jiwa tingkat pusat dan provinsi, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan secara nasional, menyediakan dukungan pembiayaan, mengembangprovinsiadvokasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah kabupaten kotaprovinsi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang kesehatan jiwa tingkat provinsi danprovinsi, menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkatkabupaten kotakabupaten kota, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang kesehatan jiwa tingkatkabupaten kotaj . melakukan pemantauan dan evaluasi. bab pencatatan dan pelaporan setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajibkesehatan daerah kabupaten kota setiap bulan. dinas kesehatan daerahdaerah provinsi setiap (tiga) bulan sekali. dinas kesehatan daerahbab monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan pemasangan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk menilai keberhasilan program penanggulangan pemasangan pada odg. dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait. bab peran serta masyarakat peran serta masyarakat dalam penanggulangan pemasangan dilaksanakan melalui: keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, pemberian informasi, edukasi, dan bimbingan, cc. pemberian dukungan dalam bentuk finansial, materiil, dan sosial, pembentukan dan pengembangan kelompok bantu diri serta organisasi konsumen dan keluargabab vii pendanaan pendanaan kegiatan penanggulangan pemas dan atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangankegiatan penanggulangan pemasangan pada odg sesuai dengan kewenangannya masing masing. menteri, gubernur, dantau tenaga ahli bidang kesehatan jiwa. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: advokasi dan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: monitoring dan evaluasi, dan verifikasi laporan kegiatan. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada diarahkan untuk mencapai tujuan penanggulangan pemasangan odpedoman penanggulangan pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa bab pendahuluan latar belakang pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa odg) merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, karena dilakukan pada orang dengan disabilitas yang mengakibatkan tidak mampu mengakses layanan yang dapat mengurangi tingkat disabilitasnya. tindakan" tersebut. berdasarkan hasil riset kesehatan dasar riskesdas) tahun dari sekitar orang dengan gangguan jiwa berat, satu antara odg tersebut pernah mengalami pemasangan dan peluang pemasangan tersebut lebih besar pada kelompok yang tinggal pedesaan atau berasal dari sosial ekonomi bawah. kedua fakta tersebut menggambarkan semakin jelas tentang faktor risiko terjadinya tindak pemasangan yang sebagian besar dilakukan oleh keluarga inti sebagai upaya perlindungan terhadap perilaku kekerasan yang berpotensi dilakukan oleh odg akibat gejala yang dialami dan tidak dapat teratasi karena kesulitan akses dan keterjangkauan layanan kesehatan. hal ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat gejala tersebut sebagian besar dapat diatasi dengan tata laksana yang adekuat. tidak tersuksesnya tata laksana yang adekuat menyebabkan tingginya angka pemasangan odg indonesia. gangguan jiwa yang tidak tertatalaksana dengan baik dapat mengakibatkan gejala semakin sulit untuk diatasi, gangguan menahun, dengan penurunan fungsi sosial dan okupasional yang semakin berat. kondisi tersebut tentunya akan semakin mempertinggi beban keluarga secara ekonomi maupun waktu dan tenaga akibat perawatan yang harus dilakukan karena ketergantungan yang terjadi. ketergantungan tersebut akan semakin meningkat akibat pemasangan yang dilakukan. pemasangan lama berdampak pada timbulnya disabilitas fisik, penyakit fisik kronik akibat infeksi, malnutrisi, dan dehidrasi yang sering berujung pada kecacatan permanen dan kematian. pemasangan juga mengakibatkan odg semakin sulit untuk melakukan integrasi masyarakat akibat disabilitas secara sosial, ekonomi, spiritual, dan budaya. kesemua jenis disabilitas ini tentu saja mengakibatkan beban yang sangat besar bagi individu, keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. stigma juga semakin besar terjadi bagi odg maupun keluarganya yang berujung pada perlakuan salah termasuk penelantaran. menyadari bahwa pemasangan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada kelompok rentan dengan faktor risiko yang sebenarnya dapat diturunkan risikonya sehingga tidak perlu mengakibatkan dampak dan beban yang besar terutama bagi odg dan keluarganya, kementerian kesehatan mencanangkan program indonesia bebas patung tahun diperkuat dengan pencanangan program stop pemasangan oleh kementerian sosial pada tahun secara garis besar kedua program bertujuan untuk meningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan yang terlibat, meningkatkan akses layanan yang berkualitas semua tingkat layanan, menyediakan skema pembiayaan yang memadai, terselenggaranya kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk menjamin terlaksananya berbagai bentuk upaya kesehatan jiwa, pengembangan rumah antara, dan terselenggaranya sistem pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. berbagai aktivitas dan program telah diselenggarakan terutama oleh kementerian kesehatan, mulai dari penguatan dari sisi regulasi dan kebijakan, kapasitas sumber daya, pengembangan berbagai modalitas layanan, kerja sama lintas sektor, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk mencapai indonesia benar benar bebas dari berbagai praktik pemasangan. pencapaian yang berhasil didokumentasikan antaranya: melengkapinya berbagai peraturan perundang undangan yang telah ada sejak undang undang dasar terbitnya undang undang nomor tahun tentang kesehatan jiwa yang disusul oleh berbagai rancangan peraturan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah menjadi dasar pengembangan yang sangat baik, meningkatnya jumlah provinsi yang memiliki regulasi lokal dan anggaran bidang kesehatan jiwa, ditemukannya kasus pemasangan berbagai provinsi indonesia sejak tahun dan antaranya telah mendapatkan tatalaksana medis, hampir orang dokter dan perawat serta kader dari provinsi indonesia telah mendapatkan peningkatan kapasitas lanjut tentang kesehatan jiwa dengan kurikulum yang lebih berstandar, dan peningkatan jenis obat gangguan jiwa yang tersedia dalam formularium nasional. namun demikian, semua perkembangan atas dirasakan belumlah cukup. rasa belum cukup tersebut muncul dengan adanya berbagai fakta dan permasalahan yang masih ditemukan lapangan baik yang berhubungan secara langsung dengan manajemen odg maupun manajemen bidang kesehatan jiwa secara menyeluruh. permasalahan tersebut antaranya meliputi: masih rendahnya implementasi dan daya ungkit dari regulasi dan kebijakan yang berlaku akibat dari rendahnya distribusi pengetahuan dan kemampuan advokasi dari berbagai pemangku kepentingan, syarat administrasi kependudukan dalam akses layanan kesehatan tidak terjangkau oleh odg terlebih dalam kondisi terpasang, meskipun sumber pembiayaan kesehatan sudah tersedia, masih belum optimalnya tingkat kolaborasi antar sektor, antar program, antar ketenagaan akibat kurangnya sistem komunikasi dan koordinasi antara pemegang program dan penyedia layanan sehingga layanan yang tersedia saat ini dirasakan masih terkoyak kotak dan sulit dijangkau oleh odg dan keluarga, rendahnya pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan jiwa masyarakat akibat kurangnya pengetahuan dan tingginya stigma, rendahnya cakupan layanan kesehatan jiwa yang salah satu buktinya adalah masih tingginya angka kesenjangan pengobatan (treatment gap) indonesia, masih ditemukannya kasus pemasangan (termasuk pemasangan kembali) akibat terputusnya pengobatan, sistem rujukan dua arah yang juga belum berjalan dengan mulus (seamless) antar tingkat layanan, masih rendahnya pemanfaatan obat dan belum tersedianya obat untuk manajemen kedaruratan psikiatri sebagai alasan utama dilakukannya praktik pemasangan, dan belum adanya sistem informasi yang mantap dan terpadu sehingga proses pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara sinergis oleh berbagai pemangku kepentingan. berdasarkan beberapa permasalahan atas, diperlukan adanya sebuah pedoman yang akan membantu para pemangku kepentingan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya menuju satu tujuan bersama, yakni peningkatan mutu layanan bagi odg untuk menjamin pemenuhan hak dan asasi bagi odg dan keluarga. tujuan pedoman ini disusun dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan pengetahuan, memberikan arahan, membangun kreativitas dan mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan pemasangan yang lebih baik melalui peningkatan: pemahaman terhadap fenomena kasus pemasangan dan pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan, pemahaman tentang sistem kesehatan dan sosial yang dapat mencegah praktik pemasangan, pemahaman terhadap berbagai upaya mencegah dan menanggulangi pemasangan yang dapat diselenggarakan, pemahaman tentang pentingnya kolaborasi lintas program, lintas sektor, multidisiplin, dan berbagai pemangku kepentingan, pemahaman peran masing masing tingkat pemerintahan, sektor dan individu dalam upaya bebas patung, upaya pemberdayaan dan kolaborasi dengan odg, keluarga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya bebas patung, pandangan, sikap, dan perilaku yang positif terhadap masalah kesehatan jiwa, dan pemahaman tentang sistem pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi berbagai upaya bebas patung. sasaran pedoman ini disusun untuk mengakomodir kebutuhan para pemegang program dalam menjalankan berbagai inisiatif program bebas patung seluruh wilayah indonesia sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembuat dan pengambil keputusan pemerintahan, para pemegang program kesehatan jiwa yang ada dinas kesehatan baik tingkat pusat maupun daerah. ruang lingkup ruang lingkup penulisan pedoman ini meliputi berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pemasangan baik yang terjadi pada fase pencegahan pemasangan (prapemasupengertian umum akses layanan kesehatan adalah kesempatan atau kemudahan konsumen atau komunitas dapat menggunakan layanan kesehatan yang sesuai dan sebanding dengan kebutuhan mereka. disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang orang dengan keterbatasan kemampuan (zendaya) dan sikap dan lingkungan yang menghambat mereka untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. diskriminasi adalah perilaku yang diakibatkan oleh adanya stigma. gangguan jiwa atau penyakit jiwa adalah gangguan penyakit yang dapat didiagnosis secara medis yang mengenai aspek kognitif pikiran, emosi, atau perilaku seseorang. hak asasi manusia adalah hak hak yang inheren melekat pada setiap manusia, apa pun kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal negara atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnykesenjangan pengobatan adalah proporsi orang yang memerlukan pengobatan tertentu tetapi tidak mendapatkannya. cara menghitungnya adalah jumlah orang dengan penyakit tertentu dikurangi jumlah orang yang mendapat pengobatan untuk penyakit tersebut dibagi jumlah orang dengan penyakit tersebut kali masalah psikososial adalah masalah psikologis dan masalah sosial yang saling mempengaruhiilaku kekerasan (violence) didefinisikan oleh who sebagai penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan, sebagai ancaman atau diwujudkan, terhadap diri sendiri, orang lain, atau kelompok masyarakat, yang berdampak pada atau mempunyai kemungkinan tinggi untuk mengakibatkan cedera, kematian, luka psikologis, gangguan perkembangan, atau derivasi. perlakuan salah adalah perlakuan yang tidak selayaknya, termasuk sini adalah perlakuan yang melanggar hak asasi atau hak sipil seseorang (penganiayaan abuse) dan kegagalan untuk menyediakan jawatan, bantuan atau bimbingan bagi orang dewasa atau anak yang bergantung dependen oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap perawatan mereka (penelantaran neglect)stigma adalah sikap dan keyakinan yang membawa orang untuk menolak, menghidari atau takut terhadap mereka yang dianggap berbeda. bab gambaran umum pemasangan pemasangan merupakan salah satu bentuk praktik perlakuan salah pada odg. tindak pemasangan dapat dicegah karena sebagian besar gangguan jiwa yang dialami, mudah untuk dikenali dan dapat dikurangi risikonya dengan tatalaksana yang adekuat. hasil penelitian menyebutkan berbagai jenis alasan pemasangan termasuk gangguan jiwa yang sering mengalami pemasangan sehingga dapat menjadi acuan dalam membantu mengembangkan berbagai upaya pencegahan pemasangan dengan memberdayakan potensi dan faktor pendukung yang ada. latar belakang alasan) tindakan pemasangan penelitian menunjukkan bahwa alasan utama tindakan pemasangan pada lebih dari kasus adalah adanya perilaku kekerasan. jika dikaji lebih dalam, pemasangan oleh keluarga terutama ditujukan utamanya untuk memberikan perlindungan, baik bagi odg maupun orang lain (masyarakat). perlindungan untuk odg antaranya adalah menghindarkan odg dari berbagai risiko tindak kekerasan dari masyarakat, risiko hilang (karena pergi dan tidak tahu jalan pulang), risiko terjatuh atau mengalami kecelakaan (karena ketidakmampuan mengidentifikasi risiko bahaya lingkungan sekitarnya). perlindungan bagi orang lain atau masyarakat adalah melindungi orang lain dari potensi perilaku kekerasan yang mungkin dilakukan oleh odg, akibat ketidakmampuan odg mengontrol impuls (dorongan) kemarahan yang dimilikinya. alasan alasan lain tindakan pemasangan antaranya adalah: ketidaktahuan keluarga dan masyarakat tentang gangguan jiwa yang bisa berakibat pada pendekatan yang salah diantaranya menganggap pemasangan sebagai bentuk terapi (mengikat roh jahat yang ada dalam diri odg, dll) persepsi negatif dan salah tentang gangguan jiwa, baik oleh keluarga maupun masyarakat ketidakmampuan untuk mengakses atau menjangkau layanan kesehatan, baik untuk mendapatkan tatalaksana pertama kali maupun untuk tatalaksana lanjutan. sebagai catatan, lebih dari kasus pemasangan, odg sudah pernah mengakses layanan kesehatan untuk mendapatkan tatalaksana merasa bahwa layanan kesehatan tidak membantu mengatasi masalah yang dialami odg. sebagai contoh: obat yang diberikan tidak mengatasi gejala, atau obat justru membuat kondisi odg makin buruk (karena odg mengalami efek samping obat), atau perawatan tidak membuat keluarga dapat memahami cara merawat ketika odg pulang dari perawatan, atau merasa bahwa layanan rumah sakit lebih tidak manusiawi keluarga tidak mampu merawat dan membantu odg terus menerus karena keluarga harus bekerja, berusia lanjut, merasa lelah dan jenuh dengan kondisi odg terutama bila odg bergantung total pada orang lain dan berlangsung menahun memelajari alasan alasan atas, akan memberikan gambaran tentang berbagai upaya yang perlu dikembangkan untuk mencapai program bebas patung indonesia. gangguan jiwa yang berisiko untuk mengalami pemasangan penelitian yang dilakukan aceh, samosir, jawa tengah, ntb, dan jawa barat menunjukkan bahwa tidak semua gangguan jiwa memiliki potensi untuk mendapatkan perlakuan salah pemasangan. berikut akan dijabarkan berbagai gangguan jiwa yang sering mengalami pemasangan, mengenali tanda dan gejala utamanya serta dampak dari gejala yang dialami. skizofrenia skizofrenia merupakan gangguan jiwa terbanyak yang mengalami pemasangan responden). hal ini disebabkan karena skizofrenia berisiko melakukan tindakan kekerasan akibat dari gejalanya. namun demikian, skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling mudah dikenali sehingga diharapkan dapat dilakukan tatalaksana sedini mungkin untuk menghindari risiko tersebut. skizofrenia membutuhkan tata laksana jangka panjang karena merupakan gangguan yang bersifat menahun (kronis) dan bisa kambuh. semakin sering kambuh, makin berat penurunan fungsi yang terjadi pada orang dengan skizofrenia ods). skizofrenia termasuk dalam gangguan psikotik. gangguan psikotik secara garis besar memiliki gejala utama: mengalami gangguan pengenalan realita, tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata, yang ditunjukkan dengan adanya gejala: keyakinan yang salah yang tak terkoneksi (waham delusi) bisikan tanpa sumber yang nyata, yang isinya menyuruh, mengomentari, atau mendiskusikan tentang ods (halusinasi) emosi dan perilaku yang tidak sesuai (misalnya telanjang, tidak merawat diri, mengumpulkan sampah dalam rumah, berbicara sendiri atau tertawa tanpa alasan yang jelas, dll) ketidakmampuan untuk menyadari bahwa dirinya sakit dan membutuhkan pertolongan pada skizofrenia, gejala gejala tersebut berlangsung selama satu bulan atau lebih. gejala gejala pada skizofrenia secara rinci terbagi pada beberapa fase sebagai berikut: fase prodromal fase proposal adalah fase sebelum sakit atau saat awal munculnya perubahan perubahan pada ods. tanda dan gejala yang mungkin dapat dikenali dari fase ini adalah perubahan atau gangguan ringan sedang pada pikiran, persepsi terhadap sesuatu yang diterima oleh panca indera, kemampuan berbahasa, pergerakan, sensasi tubuh, rentan terhadap stres, gangguan emosi, energi, konsentrasi, dan memori serta gangguan fungsi sosial. perubahan ini perlu dicermati pada kelompok yang memiliki risiko tinggi mengalami skizofrenia diantaranya adalah mereka yang memiliki riw keluarga dengan gangguan psikotik dan saat ini sedang mengalami penurunan fungsi, riw penyalahgunaan zat (narkoba), mereka yang memiliki isi pikir yang tidak biasa (kelompok yang eksentrik, penuh magis), mereka yang memiliki kecurigaan besar pada banyak hal (paranoid) atau mereka yang tidak mampu membina relasi dengan orang lain. fase sakit fase sakit adalah saat gejala dan tanda muncul. gejala yang dialami meliputi gangguan perasaan, perilaku, persepsi, pikiran, kognitif, dan motivasi. rincian dari gangguan gangguan tersebut adalah: gangguan perasaan gangguan perasaan sangat bervariasi mulai dari emosi yang meningkat (meledak ledak) hingga emosi yang kosong (tanpa ekspresi). respons emosi yang ditunjukkan juga bervariasi, bisa luas, menyempit, hingga mendatar sehingga ods terlihat seperti tanpa ekspresi. ekspresi emosi yang ditunjukkan bisa sesuai dengan situasi atau konteks, namun berlebihan (tanpa kendali tanpa alasan yang jelas) atau tidak sesuai. gangguan perilaku ods cenderung menarik diri secara sosial. seringkali ods tidak memperhatikan penampilannya, tidak mampu merawat diri, menjaga kerapian dan kebersihan dirinya. gejala gejala perilaku yang dapat diamati terdiri atas: bentuk bentuk gejala perilaku pada gangguan skizofrenia gejala perilaku definisi super tidak bergerak, tidak berbicara, dan tidak merespons meskipun sepenuhnya sadar gaduh gelisah aktivitas motorik yang tidak terkendali, hiperaktif, bergerak segala arah tanpa tujuan katalepsi posisi badan yang dipertahankan dalam waktu lama fleksibilitas ceria keadaan sikap tubuh yang dapat diatur tanpa perlawanan sehingga diistilahkan seluas lilin stereotip gerakan berulang tanpa tujuan atau mengambil sikap badan tertentu magnetisme gerakan berulang dengan tujuan tertentu yang dapat dilihat dalam bentuk berjalan dan gaya jalan relativisme menentang atau justru melakukan yang berlawanan dengan apa yang diminta command semua perintah dilakukan secara automatis automatis ekopraxia meniru perilaku atau gerakan orang lain gangguan persepsi persepsi merupakan sensasi yang diterima oleh panca indera (mata, telinga, hidung, lidah, kulit). ods mengalami gangguan dalam persepsinya yang ditunjukkan dengan gejala sebagai berikut: bentuk bentuk gejala gangguan persepsi pada gangguan skizofrenia gangguan persepsi definisi halusinasi kesalahan persepsi tanpa ada stimulus (obyek) yang nyata. halusinasi yang paling sering terjadi adalah halusinasi auditori (pendengaran), ods mendengar bisikan yang seringkali berkomentar atau menyuruh untuk melakukan tindakan membahayakan dirinya atau orang lain. jenis halusinasi lain adalah halusinasi penglihatan, penciuman, pengecapan, dan rataan taktil. ilusi kesalahan persepsi yang timbul terhadap stimulus (obyek) yang nyata depersonalisasi mengalami atau merasakan bahwa dirinya tidak nyata, berubah bentuk, atau asing terealisasi merasakan bahwa lingkungan sekitarnya berubah, tidak nyata, atau asing gangguan pikiran gangguan pikiran yang dialami orang dengan skizofrenia ods) meliputi gangguan pada proses pikir dan isi pikir. gejala pada proses pikir biasanya dikenali dari pembicaraannya, yang dilaporkan oleh keluarga atau masyarakat diantaranya: bicara ngaco (kacau) , bicara berputar putar , bicara muluk muluk (ketinggian) , bicara tidak nyambung , atau kesamben . gejala gejala yang sebenarnya perlu dikenali antaranya: bentuk bentuk gejala gangguan proses pikir pada gangguan skizofrenia gangguan proses pikir definisi bicara tidak nyambung ide (tema) pembicaraan berpindah (asosiasi longgar, pindah dari satu subyek subyek lain koherensi) yang tidak berhubungan sama sekali. dalam kondisi yang berat (koherensi). pembicaraan yang disampaikan secara umum tidak dapat dimengerti, antara ide yang satu dan ide lainnya tidak memiliki hubungan yang logis bicara berputar putar pembicaraan berputar sehingga (sirkumstansial, lambat mencapai inti pembicaraan tangensial) yang dimaksud (sirkumstansial) atau berputar namun tidak pernah mencapai tujuan pembicaraan secara langsung dan seringkali pada akhirnya tidak mencapai poin yang diharapkan bicara kacau membuat kata baru atau arti baru dari neologisme) kata yang telah ada, yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri terhambat blocking) pembicaraan tiba tiba berhenti, disambung kembali beberapa saat, namun tidak berhubungan dengan topik pembicaraan sebelumnya autisme tidak mau berbicara sama sekali atau mau berbicara namun sangat minimal ekolalia menirukan kata kata yang diucapkan orang lain gangguan isi pikir yang utama adalah waham, yaitu keyakinan salah yang tidak sesuai dengan fakta, budaya, agama, nilai nilai, dan status pendidikan, namun tetap dipertahankan walaupun telah diberikan bukti bukti yang jelas untuk mengoreksi keyakinan salahnya tersebut. jenis waham definisi waham merupakan kelompok waham yang meliputi: paranoid waham kebesaran: keyakinan atau kepercayaan salah bahwa dirinya orang yang sangat kuat, berkuasa, penting, atau terkenal contoh: ods merasa yakin dirinya adalah nabi besar waham kejaran (persekutorik): keyakinan salah bahwa ada orang yang bermaksud berbuat kurang baik pada dirinya (melukainya atau mendorong agar dirinya gagal). contoh: ods merasa yakin bahwa tetangganya ingin menyakiti waham rujukan: keyakinan keliru yang menganggap bahwa tingkah orang lain ditujukan kepadanya, membicarakan dirinya, memfitnah, meminta untuk melakukan sesuatu contoh: ods merasa yakin dirinya dibicarakan oleh orang orang sekitarnya atau merasa penyiar memberikan pesan khusus waham erotomania: keyakinan keliru, biasanya pada perempuan, merasa yakin bahwa seseorang mengejar ngejar dan mencintainya. contoh: ods merasa yakin bahwa agnes monika mencintainya waham cemburu: keyakinan keliru tentang pasangannya yang tidak setia contoh: ods merasa yakin bahwa kekasihnya berselingkuh jenis waham definisi waham keyakinan keliru bahwa keinginan, perasaan, dan kendali pikirannya dikendalikan oleh kekuatan dari luar, seperti: thought echo yaitu keyakinan bahwa isi pikiran berulang dan bergaung kepala contoh: ods merasa yakin ada orang yang membuat memikirkan ide yang sama terus menerus thought insertion yaitu keyakinan bahwa isi pikiran yang asing dari luar masuk dalam pikirannya atau isi pikirannya ditarik keluar oleh sesuatu dari luar dirinya (withdrawal) contoh: ods memiliki keyakinan seseorang menyisipkan atau menarik ide brilliant dalam otaknya thought broadcasting yaitu keyakinan bahwa isi pikirannya tersiar keluar sehingga orang lain dapat mengetahuinya contoh: ods yakin seseorang mencuri karya karya seninya waham keyakinan keliru bahwa diri dan lingkungannya nihilisttk atau dunia tidak ada, lenyap, atau menuju kiamat contoh: ods menangis terus karena meyakini bahwa dunia telah kiamat dan habis waham keyakinan salah terkait fungsi tubuh somatik contoh: ods memiliki keyakinan bahwa ada bom dalam perutnya gangguan motivasi dan neurokognitif gejala lain pada ods adalah gejala yang berhubungan dengan motivasi dan kognitif (kemampuan berpikir). gejala yang berhubungan dengan motivasi antaranya adalah tidak memiliki minat atau kehendak, tidak melakukan kegiatan (aktivitas), dan tidak mampu menyusun rencana sehingga menimbulkan diorganisasi (ketidakteraturan). gejala yang berhubungan dengan gangguan kognitif adalah gangguan konsentrasi, atensi (perhatian), gangguan memori (daya ingat) terutama memori jangka segera pendek, dan menurunnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. gejala gejala pada gangguan skizofrenia sering mengakibatkan ods berada dalam kondisi gaduh gelisah yang berisiko untuk melakukan kekerasan dan sulit untuk dipahami sehingga menghambat pemberian bantuan (pertolongan). kondisinya yang sering terlambat dikenali menyebabkan skizofrenia terkesan terjadi secara tiba tiba dan berpotensi disalahartikan bahwa gangguan ini adalah bagian dari proses budaya dan spiritual, dianggap kesurupan, kemasukan roh jin, keberatan nama ilmu, bahkan tidak jarang pula dianggap sakti oleh keluarga dan masyarakat. gangguan jiwa lain dengan perilaku gaduh gelisah dan kekerasan gejala perilaku berupa gaduh gelisah dan kekerasan tidak hanya terjadi pada gangguan skizofrenia. gaduh gelisah dapat diartikan sebagai kumpulan gejala agitasi (kegelisahan) yang ditandai dengan perilaku yang tidak biasa, meningkat, dan tanpa tujuan. seringkali menjadi awal dari perilaku agresif (menyerang) maupun perilaku kekerasan. perilaku agresif bisa berupa verbal kata kata (mengumpat, bicara kasar) maupun motorik gerak (melempar, merusak barang), yang tidak bertujuan untuk mencederai seseorang. sedangkan perilaku kekerasan ditujukan untuk mencederai, baik dirinya sendiri maupun orang lain (memukul, melukai diri, atau membunuh). berikut akan dipaparkan uraian singkat mengenai gangguan jiwa yang sering mengalami pemasangan akibat perilaku gaduh gelisah dan kekerasan yang dilakukan: gangguan demensia kerukunan berat) demensia merupakan kumpulan gejala yang disebabkan karena gangguan pada struktur otak yang mengakibatkan penurunan fungsi luhur (kognitif), gangguan bersifat menahun yang menurunkan fungsi seseorang serta mengganggu kegiatan sehari hari. gejala terutama pada daya ingat memori terutama kesulitan mengingat hal hal yang baru dipelajari (ingatan jangka pendek). namun dalam gangguan makin berat, ingatan yang sebelumnya (ingatan jangka panjang) juga hilang. manifestasi klinis gangguan demensia gejala kognitif gejala psikologi gejala perilaku mudah lupa terutama diidentifikasi perilaku agitasi, tapa waham delusi area baru jangka pendek halusinasi depresi (wandering) gejala kognitif gejala psikologi gejala perilaku kesulitan emosi labil gangguan tidur ber rasi dekonsentrasi kecemasan anxiety perilaku kebingungan kekanak perubahan (disorientasi waktu, kanakan (regresi kepribadian tempat, orang) keluhan somatik agresivitas penurunan daya nilai verbal: berteriak, (identifikasi risiko, mengumpat, memilih strategi, dan menyimpan menimbang konsekuensi) penurunan kemampuan merencanakan kesulitan menemukan kata kata atau memahami percakapan (akasia) pikiran tersendat (blocking) gejala dan zendaya harus sudah nyata setidaknya dalam waktu bulan. problem perilaku dan psikologi yang sering ditemukan pada orang dengan demensia antaranya gangguan persepsi, proses pikir, suasana perasaan, dan perilaku sering bulan disalahartikan sebagai skizofrenia. gangguan penyalahgunaan zat napa) gangguan penyalahgunaan zat berhubungan dengan kondisi utama yaitu intoksikasi (saat menggunakan zat) dan putus zat (withdrawal). intoksikasi adalah kumpulan gejala akibat penyalahgunaan zat yang memengaruhi satu atau lebih fungsi mental berupa: memori, orientasi, mood (perasaan), perilaku, sosial dan pekerjaan. kondisi intoksikasi baru ditegakkan bila ada bukti nyata penggunaan napa saat ini dalam dosis cukup tinggi untuk menimbulkan intoksikasi sesuai zat yang dipakai. gejala putus zat (withdrawal) adalah kumpulan gejala yang terjadi setelah menghentikan atau mengurangi penggunaan zat psikoaktif, sesudah penggunaan berulang kali yang berlangsung lama dan atau dalam jumlah yang banyak. gejala yang timbul sesuai dengan karakteristik zat psikoaktif yang dipakai. zat psikoaktif menurut cara kerjanya terbagi atas tiga, yaitu depresi (menurunkan aktivitas respons), stimulan (meningkatkan aktivitas respons) dan halusinogen (mengakibatkan halusinasi). berdasarkan karakteristik efek yang ditimbulkan saat pemakaian secara garis besar, terdiri atas: zat psikoaktif dan efek yang ditimbulkan depresi stimulan halusinogen alkohol amfetamin lsd lysergyc acid diethylamide) benzodiazepin metamfetamin pcp phencyclidine) opioid kokain canabis (dosis tinggi) ingatan kafein magic mushrooms canabis (dosis kecubung rendah) gejala psikologis akibat intoksikasi zat persepsi pikiran afek psikomotor respons verbal gangguan lesu, bicara opioid daya nilai, agitasi kacau perhatian, dan memori halusinasi kecurigaan perasaan agitasi depersonalisasi (ide paranoid) meningkat, canabis terealisasi sensasi waktu tidak berjalan terkendali lambat gangguan daya tidak suasana agresif, bicara pelo alkohol nilai terkendali perasaan labil sempoyongan suka berdebat gangguan gangguan perilaku kasar, bicara cadel benzodiazepin daya ingat emosi sempoyongan dan perhatian perilaku tak bicara cadel terkoordinasi, sempoyongan, inhalasi refleks menurun, tremor, kelemahan otot menyeluruh bingung agitasi, kokain paranoid kelemahan otot, diskinesia, distopia ilusi ide kebesaran euforia, perilaku berulang berdebat amfetamin halusinasi ide paranoid marah agresif perasaan labil halusinogen bingung tremor, bicara cadel persepsi pikiran afek psikomotor respons verbal liturgi, perilaku tak terkoordinasi kondisi yang tercantum dalam tabel dapat terjadi bertolak belakang pada saat putus zat, sehingga mengetahui jenis, dosis, dan waktu pemakaian sangatlah penting. gejala yang terjadi sebenarnya tidak berlangsung lama, maksimal zat bertahan dalam tubuh tidak lebih dari satu bulan, asalkan tidak ada pemakaian berulang. gejala psikologis akibat putus zat gangguan iritabel gangguan tidur canabis konsentrasi gangguan nafsu makan halusinasi tremor alkohol ilusi agitasi psikomotor halusinasi visual, anxiety hiperaktivitas autonomy taktil atau auditori tremor tangan benzodiazepin \|yang bersifat agitasi psikomotor sementara hui. mimpi buruk yang paranoid disforia agitasi terasa sangat nyata depresi penurunan aktivitas kokain dan jelas berat gangguan tidur perilaku kekerasan risiko bunuh diri mimpi aneh disforia hambatan psikomotor amfetamin keinginan kuat untuk menggunakan lagi gangguan afektif bipolar gangguan afektif bipolar adalah gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan perasaan gembira berlebihan (manik), hipomanik, sedih berlebihan (depresi), atau campuran kutub emosi tersebut dalam satu episode. gangguan bersifat episodik, berisiko kambuh, namun juga punya potensi mencapai kesembuhan dengan cepat jika mendapatkan tatalaksana yang adekuat dan segera. namun bila tidak, dapat berdampak besar untuk timbulnya kematian. gejala gejala tersebut ditetapkan sebagai gangguan jika gejala manik berlangsung minimal minggu, atau gejala hipomanik minimal hari, atau gejala depresi minimal minggu dan mengakibatkan gangguan aktivitas serta fungsi sehari hari. jika gangguan berat, maka bisa disertai dengan gejala psikotik, risiko bunuh diri, maupun risiko melukai orang lain, yang membutuhkan perawatan lebih intensif. risiko lain dalam kelompok gangguan ini adalah penyalahgunaan obat, zat, dan alkohol yang berujung pada perilaku berisiko lainnya seperti seks bebas. retardasi mental retardasi mental adalah kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menjalankan fungsi dalam kehidupan sehari hari. ditandai dengan gangguan pada beberapa area perkembangan seperti kognitif, bahasa, motorik, dan sosial selama periode perkembangan. ciri utamanya adalah ketidaksesuaian usia kemampuan yang dimiliki dengan usia sesungguhnya. sebagai contoh, seorang anak berusia tahun, namun memiliki kemampuan yang sesuai untuk anak umur bawah tahun. kondisi ini mengakibatkan keterbatasan fungsi intelegensi (penyelesaian masalah) dan fungsi perilaku adaptif (penyesuaian diri). secara umum, gejala dan tanda yang sering ditemukan pada seorang dengan retardasi mental antaranya: keterlambatan dalam perkembangan ketrampilan, seperti kemampuan untuk: berguling, duduk, merangkak, atau berjalan, keterlambatan atau mengalami masalah dalam kemampuan berbicara berbahasa, keterlambatan untuk menguasai ketrampilan lain seperti toilet training (buang air besar kecil pada tempatnya), berpakaian, makan, dan fungsi perawatan diri lainnya, kesulitan untuk mengingat sesuatu, kesulitan untuk berkonsentrasi, ketidakmampuan untuk menghubungkan antara apa yang akan dilakukan dan konsekuensinya, masalah perilaku seperti luapan emosi yang meledak ledak, agresif, ketidakmampuan untuk mengontrol mengendalikan impuls (keinginan dorongan), kesulitan untuk memecahkan masalah atau berpikir logis yang mengakibatkan ketergantungan pada orang lain (tidak mandiri, kurangnya rasa ingin tahu, bersikap pasif', penarikan diri dari kegiatan atau lingkungan sosial, rendah diri, kecenderungan melukai diri, toleransi yang rendah terhadap frustrasi, dan keras kepala (sulit dinasihati diberi masukan). penegakkan diagnosis retardasi mental terutama dilakukan melalui pemeriksaan (tes intelegensi). gangguan terkait perilaku pada anak dan remaja gangguan perilaku pada anak dan remaja yang dapat menyebabkan perilaku gaduh gelisah, agresif, dan kekerasan antaranya adalah gangguan perilaku menentang, gangguan atensi yang berat dan hiperaktif, serta gangguan autisme. gejala gejala yang biasanya menyertai meliputi: gangguan dalam perilaku sosial, komunikasi dan bahasa, gangguan dalam atensi (perhatian) yang berat dan tidak mampu untuk fokus, berhenti mengerjakan tugas sebelum menyelesaikannya dan pindah mengerjakan tugas lainnya, aktivitas berlebihan yang berat: lari lari berputar yang tidak bisa dikontrol, sulit untuk duduk diam, bicara atau bergerak terus, impulsivitas berlebihan: melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu, perubahan yang tiba tiba dalam perilaku atau hubungan dengan teman sebaya termasuk kemarahan dan penarikan diri, dan perilaku sosial, agresif, atau menentang yang berulang dan menetap, seperti berkelahi atau menggangguanak anak lain yang berlebihan, kejam terhadap binatang atau orang lain, senang merusak barang barang, bermain api, mencuri, sering berbohong, membolos, kabur dari rumah, perilaku provokatif yang menyimpang, terus menerus tidak patuh atau menentang. diperlukan waktu sedikitnya bulan untuk menegakkan diagnosis tersebut sambil memperhitungkan tingkat perkembangan anak atau remaja. penanggulangan pemasangan penanggulangan pemasangan meliputi berbagai upaya pencegahan, dan penanggulangan pemasangan baik yang terjadi pada fase pencegahan pemasangan (pra pemasaupaya, kegiatan, dan program program tersebut meliputi: fase pencegahan pemasangan melakukan advokasi dan sosialisasi memfasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan cc. menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau memberikan tatalaksana untuk mengontrol gejala melalui terapi meditasi maupun non meditasi termasuk untuk kondisi kedaruratan psikiatri mengembangkan layanan rawat harian (day care) fase penanganan pemasangan melakukan advokasi dan sosialisasi memfasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan melakukan pemeriksaan dan tatalaksana awal komunitas melakukan rujukan rumah sakit umum rsu) atau rumah sakit jiwa rsj) melakukan kunjungan rumah (home visit) atau layanan rumah (home care) mengembangkan layanan residensial termasuk layanan rawat harian (day care) mengembangkan kapasitas tenaga kesehatan layanan primer dan kader fase rehabilitasi pasca pemasangan melakukan advokasi dan edukasi memfasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan cc. menyediakan akses layanan kesehatan jiwa termasuk jaminan keberlanjutan terapi baik fisik maupun jiwa memberikan tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi meditasi dan non meditasi melakukan kunjungan rumah (home visit) atau layanan rumah (home care) rehabilitasi vokasional dan okupasional memfasilitasi odg dalam memperoleh modal usaha mandiri atau lapangan pekerjaan mengembangkan layanan tempat kediaman residensial dan layanan rawat harian (day care) mengembangkan kelompok bantu diri, organisasi konsumen dan keluarga memfasilitasi proses kembali (re integrasi) keluarga dan masyarakat rekapitulasi upaya upaya atas sesuai dengan masanya dapat dilihat dalam lampiran tantangan pasca pemasangan upaya penatalaksanaan pasca patung perlu memerhatikan berbagai tantangan baik yang dihadapi oleh odg pasca pemasangan atau keluarga. upaya penatalaksanaan pemasangan diharapkan mampu menjawab setiap kebutuhan yang diharapkan oleh odg dan keluarga. berikut ini akan dibahas tentang tantangan yang dihadapi oleh odg pasca pemasangan dan tantangan yang dihadapi keluarga pelaku rawat pasca patung. tantangan yang dihadapi oleh odg pasca pemasangan dan cara penyelesaiannya penatalaksanaan pemasangan bukan hanya terbatas pada upaya membebaskan pasien dari patung, namun juga mencakup upaya pencegahan terjadinya pemasangan kembali dan pemberdayaan odg pasca pemasangan. berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi odg pasca pemasangan: membina hubungan sosial hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dengan tujuan saling mempengaruhi satu sama lain. peningkatan ketrampilan membina hubungan sosial odg pasca pemasangan diawali dengan meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga dan berkembang dengan ketrampilan hubungan sosial dengan masyarakat. latihan peningkatan ketrampilan hubungan sosial dilakukan secara bertahap mulai dari keluarga, keterlibatan dalam kelompok dan berbagai kegiatan masyarakat. odg pasca pemasangan dianggap telah berhasil membina hubungan sosial jika telah mampu melakukan interaksi secara mandiri masyarakat. latihan ketrampilan sosial odg pasca pemasangan adalah kemampuan seorang untuk menyampaikan perasaannya atau mengkomunikasikan keinginannya kepada orang lain. latihan interaksi sosial dibagi menjadi tiga tahapan. tahap pertama adalah menerima ketrampilan interaksi sosial yaitu keterampilan untuk mengenali isyarat lingkungan sekitar dan hubungan interpersonal dengan orang lain. tahap kedua adalah keterampilan pengolahan kemampuan diri untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya internal sebagai persiapan interaksi. tahap ketiga adalah mengirimkan ketrampilan melalui pelaksanaan interaksi. keterampilan sosial terdiri atas dua keterampilan yaitu keterampilan ekspresif dan keterampilan reseptif. keterampilan ekspresif lebih menitikberatkan pada tiga kelompok perilaku yang berkontribusi terhadap kualitas kinerja sosial yaitu perilaku verbal, perilaku paralinguistik, dan perilaku nonverbal. perilaku verbal meliputi bentuk, struktur, isi dan jumlah kata yang digunakan selama percakapan. penggunaan akurat dari perilaku verbal memungkinkan saling pengertian dan mempertahankan percakapan yang masuk akal. perilaku paralinguistik menekankan pada karakteristik suara selama percakapan, termasuk volume, kecepatan, dan intonasi. penggunaan yang tepat dari perilaku paralinguistik memfasilitasi komunikasi yang akurat dari kasih sayang dan emosi. perilaku nonverbal memberikan isyarat keadaan emosionalseseorang. perubahan otot halus sekitar mulut dan mata mewakili suasana hati dan perasaan yang berbeda. oleh karena itu, koordinasi yang baik dari perilaku nonverbal memberikan sinyal yang tepat untuk menarik atau menolak orang untuk bercakap cakap. ketrampilan kedua adalah keterampilan reseptif yakni ketrampilan yang membantu seorang individu untuk memahami situasi sosial secara akurat. persepsi yang akurat dari situasi sosial memerlukan perhatian dari mitra interaksi, analisis situasi dan pengetahuan untuk melakukan penataan respon yang tepat. tahapan ketrampilan hubungan sosial pada odg pasca pemasangan dilakukan dalam empat tahapan. tahap pertama dimulai dengan mengajarkan ketrampilan sosial dalam kelurga inti. ketrampilan komunikasi dalam keluarga ini difokuskan pada komunikasi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan menjalankan hidup sehari hari. tahap kedua adalah latihan komunikasi dalam pendidikan dan karir pekerjaan. orang dengan gangguan jiwa pasca pemasangan diajarkan untuk mengenali situasi umum tempat kerja atau sekolah, mengkomunikasikan situasi stress ditempat kerja atau sekolah, berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan bawahan atau dengan rekan sejawat. tahap ketiga adalah latihan ketrampilan komunikasi dalam rangka memuaskan hubungan sosial dan intim. orang dengan gangguan jiwa diajarkan untuk melakukan hubungan dengan menitikberatkan pada rasa kasih sayang dan perhatian. tahap keempat adalah ketrampilan komunikasi agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dengan hak penuh. latihan ketrampilan sosial dalam rangka membantu odg pasca pemasangan ini dilakukan oleh seluruh komponen dalam masyarakat. perawat puskesmas mempunyai tanggung jawab utama untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap peningkatan ketrampilan odg. perawat perlu melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk terlibat aktif dalam latihan ketrampilan sosial yang dilakukan oleh odg. dalam menjalankan tugasnya perawat perlu melibatkan kader kesehatan jiwa, keluarga dan masyarakat. panduan evaluasi dapat diberikan kepada kader yang digunakan sebagai sarana evaluasi ketika kader melakukan proses kunjungan rumah. stigma dalam diri stigma diri adalah internalisasi dampak psikologi dari sebuah penilaian negatif. masalah kesehatan jiwa menyebabkan individu tidak diterima oleh lingkungannya sebagai teman, pekerja, tetangga atau pasangan. kondisi ini yang menyebabkan penilaian individu menjadi tidak berguna sehingga sulit mengembangkan rasa percaya kepada orang lain, penurunan intelegensi dan penurunan kemampuan. stigma diri terdiri atas empat komponen. komponen pertama kesadaran, yaitu individu sadar bahwa stereotype berhubungan dengan masalah kesehatan jiwa. stereotipe adalah sebuah pandangan atau cara pandang terhadap suatu kelompok sosial, dimana cara pandang tersebut lalu digunakan pada setiap anggota kelompok tersebut. komponen kedua adalah persetujuan, bahwa individu setuju dengan stereotype yang disandang oleh odg. komponen ketiga adalah aplikasi, yakni individu tersebut menerapkan stereotype pada dirinya sendiri. komponen keempat adalah membahayakan, yaitu odg membahayakan harga diri dan self efficacy dengan pandangan yang disandang oleh dirinya. reduksi stigma diri dapat dilakukan dengan melakukan psikoedukasi kepada odg pasca pemasangan. materi yang diberikan pada psikoedukasi meliputi informasi terkait distress yang dialami oleh odg, melatih individu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam dirinya, memberi kesempatan dalam memvalidasi perasaan odg dengan keyakinan dan sumber sumber pendukung dalam melakukan aktivitas, meningkatkan koping individu dalam menghadapi distress dan meningkatkan penggunaan dukungan formal atau informal bagi odg dan keluarga dalam mencari makna bagi odg. kegiatan reduksi stigma diri ini harus dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan kepada odg mempelajari koping baru. proses reduksi stigma diri dilakukan baik oleh tenaga kesehatan maupun seluruh lapisan masyarakat. keterlibatan keluarga untuk selalu menjadi pendamping utama odg merupakan dukungan terbesar bagi odg dalam mereduksi stigma yang dialami. keluarga dan masyarakat bertugas untuk senantiasa memberikan pujian dan dukungan positif terhadap setiap keberhasilan yang dicapai oleh odg. menghadapi sikap keluarga dan konflik ketegangan dalam keluarga trauma dimasa lalu akibat perilaku odg yang membahayakan orang lain seringkali menimbulkan ketegangan dalam hubungan dengan keluarga. keluarga merasa berada dalam bayangan masa lalu atas perilaku agresif dan tidak terkendali yang dilakukan oleh odg. kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga akibat kerusakan yang ditimbulkan menjadikan konflik bagi keluarga untuk menerima odg kembali dalam keluarga. upaya yang harus dilakukan tenaga kesehatan bersama seluruh unsur lintas sektor adalah membangun rasa percaya terhadap perubahan perilaku adaptif yang terjadi pada odg. pendampingan keluarga secara terus menerus dengan terlibat dalam hubungan odg dan keluarga harus dilakukan untuk menjalin interaksi yang harmonis. tenaga kesehatan dapat melakukan upaya bertahap untuk membantu keluarga menurunkan atau mengurangi ketegangan yang terjadi dalam hubungan dengan keluarga. tahapan reduksi konflik ketegangan dalam keluarga pada odg pasca pemasangan dapat dibaca dalam tabel berikut ini: tahapan aktivitas keluarga kaji penyebab utama ketegangan atau konflik yang dialami diskusikan penilaian odg terhadap sikap keluarga sebelum, selama dan pasca pemasangan dorong odg pasca patung dan keluarga untuk mengidentifikasi aspek positif masing masing partisipasi dampingi odg pasca patung dalam menyiapkan seluruh keperluan rumah tangga dalam meningkatkan ketrampilan dan kemandiriannya dampingi odg pasca patung keluarga dalam melakukan latihan ketrampilan dan kemampuan tahapan aktivitas evaluasi kemampuan dan ketrampilan dorong odg untuk melakukan komunikasi dengan keluarga dalam aktivitas sehari hari resolusi dorong odg pasca patung untuk menyampaikan perasaan, permintaan dan penolakan yang dirasakan secara serif dorong odg pasca patung untuk mengkomunikasikan setiap keberhasilan dan hambatan yang dialami oleh odg pasca patung dalam meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya kepada keluarga kontrol gejala dan cegah kambuh kekambuhan adalah peristiwa munculnya kembali gejala gejala yang sebelumnya sudah membaik. kekambuhan pada orang dengan skizofrenia diperkirakan mencapai pada tahun pertama, dan pada tahun kedua. beberapa situasi atau kejadian dapat memicu terjadinya kekambuhan pada odg. berikut ini diuraikan beberapa penyebab terjadinya kekambuhan pada odg pasca patung: menghentikan obat atau tidak minum obat yang diresepkan menggunakan obat obatan dan alkohol berada dalam situasi stress konflik dalam hubungan interpersonal baik dengan keluarga maupun lingkungan masyarakat penyakit atau kematian orang yang dicintai tiga aktivitas penting yang harus dilakukan dalam mencegah kekambuhan adalah mengenali tanda kambuh secara dini, melakukan tindakan saat kambuh dan mencari bantuan jika diperlukan. pada pengenalan dini kambuh, keluarga dan masyarakat diajarkan oleh tenaga kesehatan untuk senantiasa mengenali tanda atau gejala yang mengarah pada kekambuhan. tanda tanda kambuh tersebut diantaranya: terlalu banyak atau terlalu sedikit tidur menghentikan obat atau tidak mengkonsumsinya secara teratur merasa tegang, gugup, atau bermusuhan menarik diri dari lingkungan sosial penurunan motivasi kebersihan pribadi peningkatan paranoia, halusinasi, atau mendengar suara suara isi pikir yang membingungkan atau tidak masuk akal keyakinan palsu atau delusi (berpikir orang membicarakannya, menjadi terlalu percaya diri dengan kemampuannya) peningkatan perilaku yang merugikan diri atau orang lain (menghabiskan uang, menggunakan alkohol obat obatan) aktivitas kedua adalah melakukan tindakan saat terjadi kekambuhan. aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah membangun ketrampilan koping yang adaptif, mengidentifikasi situasi stress dan melakukan managemen situasi yang penuh dengan tekanan. membangun ketrampilan koping adaptif dapat dilakukan dengan cara menjaga pola makan yang sehat, olahraga secara teratur, tidur yang cukup, ketrampilan relaksasi dan ketrampilan berpikir positif. identifikasi situasi stres dapat dilakukan dengan memahami berbagai gejala yang muncul baik secara fisik, maupun psikologis. beberapa situasi stress yang mungkin dialami oleh odg pasca patung adalah memulai sekolah atau pekerjaan yang baru, hubungan dengan orang lain, perubahan dalam keluarga atau lingkungan sekitar dan berbagai masalah kesehatan fisik. managemen situasi yang penuh dengan tekanan dapat dilakukan dengan enam tahap kegiatan yaitu mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, memikirkan cara penyelesaian masalah yang konstruktif, menilai pro dan kontra setiap solusi yang teridentifikasi, memilih solusi dan mengevaluasi hasilnya. salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, keluarga dan masyarakat kepada odg pasca patung adalah mencegah terjadinya kekambuhan melalui keterlibatan dalam mengendalikan gejala. kegiatan pengontrolan gejala dapat dilakukan oleh seorang perawat dengan dukungan keluarga dan masyarakat. strategi yang diajarkankepada keluarga untuk mengurangi kekambuhan adalah memiliki dukungan sosial, belajar tentang kondisi dan gejala yang dialami, berpartisipasi dalam perawatan suportif dan terapi, menemukan pilihan obat yang bekerja tepat untuk odg, minum obat secara teratur sesuai yang diresepkan dan belajar mengelola stress. perawat dapat mendukung penurunan kekambuhan dengan cara melakukan hubungan terapeutik, kunjungan rumah dan psikoedukasi. perawat dapat membantu odg pasca patung untuk melakukan latihan kontrol gejala. beberapa latihan dilakukan sesuai dengan gejala yang ditemukan pada odg seperti contoh berikut: gejala yang muncul aktivitas yang dilakukan untuk mengontrol gejala perilaku kekerasan melatih odg mengidentifikasi tentang penyebab, gejala yang dirasakan, perilaku yang dilakukan, akibat perilaku kekerasan yang dilakukan melatih mengontrol perilaku kekerasan dengan cara kegiatan penyaluran energi kepatuhan terhadap meditasi penyampaian rasa marah secara serif kegiatan spiritual halusinasi melatih odg pasca patung untuk mengidentifikasi tentang halusinasi yang dialami melatih mengontrol halusinasi yang dialami dengan cara melakukan kompromi dengan halusinasi kepatuhan terhadap meditasi melakukan komunikasi dengan orang lain melakukan aktivitas sehari hari perilaku menarik melatih odg pasca patung untuk mengidentifikasi diri penyebab odg pasca patung menarik diri dari lingkungan sosial mengajarkan odg pasca patung untuk mengenali setiap hal positif dari sebuah interaksi dan hal negatif yang terjadi jika tidak terlibat aktif dalam sebuah interaksi gejala yang muncul aktivitas yang dilakukan untuk mengontrol gejala mengajarkan odg pasca patung untuk melakukan kegiatan interaksi secara bertahap mulai dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat perasaan tidak melatih odg pasca patung untuk mengidentifikasi berharga adanya perasaan tidak berharga melatih odg pasca patung untuk mengidentifikasi kemampuan positif yang masih dimiliki untuk dikembangkan mengajarkan odg pasca patung untuk melakukan kegiatan positif yang masih dimiliki untuk mencapai kemandirian dan produktivitas. perasaan ingin melatih odg pasca patung untuk mengidentifikasi menyakiti diri dan melakukan afirmasi terhadap kemampuan positif yang masih dimiliki melatih odg pasca patung untuk mengidentifikasi dan melakukan afirmasi terhadap aspek positif keluarga dan lingkungan sekitar mengajarkan odg pasca patung untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan positif yang masih dapat dilakukan. mengatasi disabilitas atau masalah kesehatan fisik akibat pemasangan pemasangan seringkali memberikan dampak fisik bagi odg pasca patung. pemasangan dapat mengakibatkan injury dan kematian yang dihasilkan akibat penekanan patung. tidak jarang patung menyebabkan kecacatan permanen yang dialami oleh odg pasca patung. pemasangan juga sering dikaitkan dengan ancaman gangguan kesehatan fisik berupa penyakit. latar belakang lingkungan tempat pemasangan yang kotor, lembab dan tanpa pencahayaan yang cukup sering ditengarai sebagai penyebab terjadinya penyakit fisik pada odg pasca pemasangan. sanitasi yang buruk dan kebersihan yang tidak memadai menambah deretan penderitaan odg dengan pemasangan. upaya yang dilakukan untuk mengatasi disabilitas dan masalah kesehatan fisik dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara teratur kondisi fisik odg pasca pemasangan. advokasi kepada keluarga dan lintas sektor dilakukan dalam upaya untuk menyediakan berumah yang layak bagi odg pasca pemasangan. latihan dan terapi fisik dilakukan untuk mengoptimalkan kondisi fisik odg. melakukan perawatan diri pemasangan seringkali menyisakan masalah bagi odg dalam ketrampilan perawatan diri. lamanya durasi pemasangan yang dialami oleh odg mengakibatkan penurunan kemampuan odg dalam hal perawatan diri. seringkali odg ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian, rambut gimbal, kuku kotor, gigi kotor, badan bau dan penuh kotoran. perawat dan keluarga mempunyai tanggung jawab untuk membantu odg menggunakan kemampuannya dalam rangka meningkatkan ketrampilan perawatan diri. peningkatan ketrampilan perawatan diri dimulai dengan memberikan pemahaman perawatan diri kepada odg didampingi oleh keluarga. perawat membantu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki oleh odg dalam melakukan perawatan diri. kemampuan yang dimiliki selanjutnya dikembangkan untuk melakukan proses perawatan diri. latihan melakukan perawatan diri dimulai dengan mengenalkan alat yang digunakan dalam rangka melakukan perawatan diri. aktivitas kedua adalah penjelasan prosedur yang benar untuk melakukan perawatan diri. pada langkah kedua ini perawat memberikan contoh tentang cara perawatan diri yang benar. odg pasca pemasangan melakukan demonstrasi tentang cara perawatan diri. setelah odg pasca pemasangan telah memahami seluruh proses maka tahap selanjutnya adalah mendorong odg mengaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari hari. keluarga sebagai sumber dukungan utama bertanggung jawab untuk menjadi pendamping bagi odg pasca pemasangan dalam melakukan perawatan diri. perawatan diri yang dilakukan tidak hanya terbatas pada mandi, namun juga termasuk berdandan, mengajarkan kemampuan makan secara benar dan pemanfaatan tilting secara tepat. evaluasi harian dilakukan oleh keluarga sedangkan evaluasi mingguan dapat dilakukan oleh kader kesehatan jiwa dan perawat. evaluasi kemampuan odg dilakukan secara terus menerus sampai dengan odg mampu secara mandiri dan tepat melakukan perawatan diri. mendapatkan kepercayaan dari keluarga dan masyarakat stigma diartikan sebagai kondisi individu yang dilabel negatif oleh lingkungan sosial. bagi masyarakat, odg dirasakan sebagai ancaman dan sering membuat resah karena dianggap sering berperilaku membahayakan. perilaku membawakan odg seringkali dianggap permanen dan tidak akan dapat diatasi dengan cara apapun. akibatnya odg jarang mendapat kepercayaan dari keluarga. kemampuan odg seringkali dipandang sebelah mata. pertanyaan yang sering disampaikan adalah apakah dia bisa? sering membuat odg semakin tidak percaya dengan keyakinannya. langkah yang dilakukan untuk membangun kepercayaan keluarga dan masyarakat adalah dengan melakukan orientasi kemampuan odg secara bertahap. pemberian tanggung jawab secara bertahap dinilai dapat membangun kepercayaan keluarga dan masyarakat terhadap kemampuan odg. berikut ini adalah langkah langkah yang dilakukan oleh perawat dalam rangka membantu odg untuk membangun kepercayaan dari orang sekitarnya adalah sebagai berikut: bantu odg pasca pemasangan untuk mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dapat dilakukan dorong odg pasca pemasangan untuk memilih satu tanggung jawab yang akan dilakukan dimulai dari hal yang sederhana misalnya mandi tanpa diminta oleh orang sekitar secara benar. tingkatkan tanggungjawab yang dilakukan oleh odg tidak hanya terbatas pada aktivitas perawatan diri, namun juga aktivitas sehari hari dirumah, tanggung jawab dalam kelompok sampai dengan tanggung jawab dalam masyarakat. evaluasi secara berkesinambungan setiap tanggung jawab yang dijalankan dan minta odg menceritakan setiap keberhasilan dan kendala yang dialami. mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha mengerjakan sesuatu pekerjaan merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang dilakukan kepada odg pasca patung untuk mencegah terjadinya kekambuhan. kegiatan yang berarti, seperti sekolah, kerja sukarela, bekerja paruh waktu dan pekerjaan penuh waktu memungkinkan odg pasca pemasangan untuk bertemu orang baru dan membangunhubungan pertemanan. setiap orang membutuhkan beberapa kegiatan yang berarti dalam kehidupannyauntuk memberikan kepuasan dalam perjalanan hidupnya. beberapa odg pasca pemasangan mampu untuk kembali bekerja dengan cara yang sama mereka lakukan sebelumnya. pekerjaan memainkan peran penting dalam pemulihan. terkadang pemasangan telah memberikan dampak yang besar bagi odg seperti kehilangan pekerjaan dan merasa tidak percaya diri. tanggung jawab untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan odg memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. berikut ini merupakan tahapan yang dapat dilakukan untuk membantu odg dalam rangka mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha. tenaga kesehatan dan peran lintas sektor membantu menyiapkan odg pasca pemasangan untuk bekerja, menemukan dan mempertahankan pekerjaan dan berkembang lingkungan kerja. pada tahap pertama ini perlu dilakukan penilaian minat karir, keterampilan kerja, dan tantangan kerja yang kemungkinan dialami oleh pasca pemasangan pemilihan jenis pekerjaan apakah lebih terfokus pada pekerjaan paruh waktu atau penuh. pertimbangan yang harus dipikirkan adalah apakah kemampuan dan stamina yang dimiliki memungkinkan odg pasca pemasangan siap untuk bekerja penuh waktu, paruh waktu atau membuka usaha sendiri. latihan kerja yang dibantu oleh peran lintas sektor seperti dinas sosial, dinas tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat atau relawan dalam mengasah ketrampilan odg advokasi kepada berbagai perusahaan sesuai dengan minat kerja odg penyaluran odg pasca pemasangan untuk bekerja secara mandiri baik melalui perusahaan maupun usaha pribadi. terlibat dalam aktivitas masyarakat (budaya, religi, politik) keterlibatan odg pasca pemasangan dilakukan untuk mengembalikan kemampuan sosialisasi tengah kehidupan bermasyarakat. persiapan untuk melibatkan odg pasca pemasangan dalam aktivitas dapat dilakukan melalui memberikan terapi aktivitas kelompok kelompok, pelatihan keterampilan sosial, penatalaksanaan pengobatan, sosialisasi dan rekreasi. terapi aktivitas kelompok diberikan oleh perawat masyarakat dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan yang dimiliki odg. ketrampilan sosial sederhana seperti melibatkan odg pada kegiatan keagamaan seperti sholat bersama masjid atau beribadah bersama gereja, kegiatan peringatan hari besar seperti terlibat dalam karnaval atau kerja bakti warga diharapkan mampu mengembalikan kemampuan odg dalam hidup bermasyarakat. odg juga diberikan kesempatan untuk menjalankan haknya dalam kehidupan berpolitik seperti mempunyai hak pilih. kegiatan rekreasi bersama dapat digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan dengan lingkungannya. perawat harus menyediakan sumber sumber pendukung bagi odg dimasyarakat dalam rangka membangun keterlibatannya masyarakat. nomer telepon yang dapat dihubungkan saat krisis akan membantu odg belajar untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. terbentuknya tim masyarakat yang turut bertanggung jawab untuk menjadi pendamping odg menguatkan potensi untuk terlibat dalam aktivitas masyarakat. ketrampilan yang harus diberikan diantaranya menjalankan ibadah keagamaan bersama, kegiatan kesenian, terapi fisik berupa olah raga, keterampilan, berbagai macam kursus, bercocok tanam, dan rekreasi. mengakses layanan publik (termasuk layanan kesehatan, sosial) secara mandiri kemandirian odg pasca pemasangan dapat dinilai dari pemanfaatan layanan publik. sejak terbebas dari patung, odg dihadapkan pada fakta bahwa dirinya merupakan individu mandiri yang harus mampu melakukan akses layanan publik. keterbatasan kemampuan seringkali menghambat proses peningkatan kemandirian odg dalam memanfaatkan layanan publik. orang dengan gangguan jiwa diajarkan untuk belajar mengakses layanan publik secara mandiri. tahap yang pertama dapat dilatih adalah membuat jadwal kunjungan puskesmas untuk mendapatkan pengobatan secara mandiri. penilaian didasarkan pada kepatuhan dan kemampuan untuk menjelaskan kondisi selama dirumah, menceritakan hasil dari perawatan dan pengobatan yang dijalani serta aktivitas yang dilakukan memberikan kepercayaan bagi odg pasca patung untuk memanfaatkan fasilitas publik. latihan dapat ditingkatkan dengan memberikan tanggung jawab seperti memanfaatkan fasilitas kantor pos, pasar, bank dan fasilitas publik lainnya. perawat atau pekerja sosial dapat melakukan pendampingan terlebih dahulu dengan menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan masing masing fasilitas publik, prosedur yang harus dijalani ketika menggunakan fasilitas publik dan keuntungan yang diperoleh dari masing masing fasilitas publik yang digunakan. keluarga dan masyarakat berperan aktif untuk membantu odg pasca pemasangan untuk memperoleh ketrampilan mengakses layanan publik secara benar. keputusasaan dan kebosanan yang bersangkutan dalam melanjutkan pengobatan orang dengan gangguan jiwa masih dapat dioptimalkan kemampuannya dengan syarat pengobatannya baik dan tidak terlambat. jika syarat tersebut dapat dipenuhi persen penderita skizofrenia bisa disembuhkan. sayangnya fakta masyarakat kita seringkali menemukan kondisi putus obat yang disebabkan karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan odg mempertahankan pengobatan secara benar. banyak odg yang kemudian menghentikan sendiri pengobatannya ketika merasa sedikit lebih baik karena alasan bosan mengkonsumsi obat secara rutin. faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan odg terhadap pengobatan dibagi menjadi lima dimensi yakni karakteristik pasien (misalnya, sikap terhadap penyakit dan obat obatan, pertimbangan sosial ekonomi, pengawasan sosial) manajemen perawatan (misalnya, perawatan komunitas dibandingkan dengan rawat inap atau rawat jalan) karakteristik obat (misalnya, efek samping, sensitivitas individu terhadap efek samping), gambaran klinis dari gangguan (misalnya, kronisitas, perasaan bersalah yang berlebihan pada individu dengan depresi, paranoid pada skizofrenia, penyalahgunaan zat dan morbiditas kecemasan) keahlian dokter (misalnya, pengetahuan tentang farmakologi, kemampuan empati, kemampuan menanamkan harapan, keberhasilan integrasi farmakologi dan psikoterapi). berikut ini merupakan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi keputusasaan dan kebosanan terkait pengobatan yang dijalani oleh odg. lakukan skrining sejak dini tentang pemahaman odg tentang jenis pengobatan yang diterima, manfaat yang didapat dan efek samping yang mungkin ditemui selama mengkonsumsi obat identifikasi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat sediakan akses yang mudah bagi odg jika ditemukan masalah dalam pengobatan seperti memberikan nomor telepon yang mudah dihubungi ketika terjadi masalah pada saat pengobatan dorong komunikasi secara teratur dengan tenaga kesehatan setiap perkembangan terkait pengobatan yang dijalani lakukan intervensi untuk meningkatkan kepatuhan odg mengkonsumsi obat: menyediakan form monitoring dan kalender besar dengan pena untuk mencatat pengobatan yang dijalani menyediakan kontainer obat dengan alarm untuk mengingatkan waktu minum obat memberikan label wadah dosis tunggal untuk mencegah pengambilan dosis obat tambahan membuat catatan harian untuk merekam efek samping yang dialami sebagai bahan diskusi dengan dokter pada saat kunjungan klinik melibatkan keluarga sebagai pendamping minum obat tantangan yang dihadapi oleh keluarga pelaku rawat pasca pemasangan dan cara penyelesaiannya keluarga sebagai pelaku rawat bagi pelaku rawat pasca pemasangan. merawat odg memberikan beberapa dampak bagi keluarga. dampak pertama dikaitkan dengan konsekuensi waktu perawatan yang panjang dengan hasil perawatan yang kurang optimal, burden disease, dan memberikan konsekuensi fisik, emosi dan perilaku bagi keluarga sebagai caregiver. berikut ini merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh keluarga sebagai pelaku rawat pasca pemasangan akses layanan baik kesehatan maupun non kesehatan termasuk ancaman ketidakberlanjutan terapi tingginya stigma yang disandang oleh odg mengakibatkan banyaknya kasus gangguan jiwa yang akhirnya disembunyikan dari lingkungan. pemisahan dari akses sosial menyebabkan kendala bagi odg mendapatkan kemudahan akses layanan kesehatan. tingkat partisipasi lingkungan sekitar yang rendah menyebabkan keluarga dihadapkan pada sebuah pilihan layanan yang tepat bagi odg. kronisitas yang dialami oleh odg mengakibatkan proses perawatan odg harus dihadapkan pada kenyataan waktu yang lama. akses pelayanan kesehatan jiwa sebelumnya lebih terbatas pada penatalaksanaan berbasis rumah sakit dimana daya kampungnya sangat terbatas. jauhnya fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan keengganan bagi keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kepatuhan pengobatan dan perawatan yang harus dijalani oleh odg. keluarnya undang undang kesehatan jiwa memunculkan paradigma baru dalam pelayanan kesehatan jiwa. pemerintah mencoba untuk mendekatkan layanan kesehatan jiwa melalui pendekatan puskesmas dengan menyelenggarakan pelayanan tidak hanya puskesmas namun petugas kesehatan yang melakukan kunjungan rumah untuk melakukan perawatan. tantangan yang dihadapi oleh puskesmas yakni jumlah sumber daya manusia dengan ketrampilan kesehatan jiwa yang sangat terbatas. masalah lain yang menjadi sangat penting adalah keterbatasan ketersediaan obat terutama pada kasus kasus rujuk balik. akibatnya keluarga dihadapkan oleh pilihan untuk kembali pelayanan tingkat tersier yang aksesnya cukup jauh dari tempat tinggal keluarga. keterbatasan ekonomi akhirnya menjadi alasan bagi keluarga untuk tidak melanjutkan keberlangsungan pengobatan dan perawatan yang harus dijalani oleh odg. pengetahuan tentang masalah pada odg masih rendah keterbatasan pengetahuan tentang masalah odg sering kali menjadi kendala bagi tenaga kesehatan untuk mendorong partisipasi aktif keluarga dalam merawat odg. tenaga kesehatan perlu melakukan pengkajian pengetahuan kepada keluarga tentang penurunan gejala gangguan jiwa, sumber dukungan dan ketrampilan keluarga, kebutuhan psikologis keluarga dan interaksinya dengan odg, kesadaran tentang hubungan kepuasan anggota keluarga terhadap pola hubungan yang dikembangkan oleh keluarga serta pemilihan, implementasi dan evaluasi program terapi yang dijalani oleh odg. keluarga seringkali menganggap bahwa odg tidak mampu untuk belajar perilaku yang konstruktif akibat stigma masyarakat. perawat dapat memberikan asuhan keperawatan bagi keluarga dalam rangka memampukan keluarga untuk melaksanakan tugas kesehatan keluarga yakni: mengenal masalah kesehatan anggota keluarga mengambil keputusan yang tepat dalam merawat anggota keluarga yang memerlukan pertolongan merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa menciptakan lingkungan yang kondusif keluarga dan lingkungan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat membantu pemulihan dan pemeliharaan kesehatan jiwa peningkatan pengetahuan keluarga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga tentang gangguan jiwa. pendidikan kesehatan keluarga dilakukan sedini mungkin sejak odg pasca pemasangan dibebaskan dari patung. pendidikan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas baik dokter maupun perawat. materi wajib yang diberikan antaranya adalah: definisi gangguan jiwa tanda dan gejala gangguan jiwa kebingungan emosi yang dialami oleh keluarga dukungan yang seimbang bagi keluarga mengajarkan strategi manajemen stress pada keluarga dan meningkatkan penerimaan perilaku yang terkait dengan gejala positif dan negatif odg. perawatan odg rumah keluarga merupakan orang yang paling lama berinteraksi dengan odg pasca pemasangan. tanggung jawab merawat menjadikan keluarga harus menjalankan berbagai fungsi dalam keluarga. rasa khawatir, ketegangan atau konflik dan tuntutan kenyamanan dari anggota keluarga yang lain mengakibatkan keluarga dihadapkan pada konflik keluarga. pembahasan tentang konflik keluarga akan dibahas secara terpisah. perawatan odg rumah oleh keluarga diawali dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan penunjang seperti sosialisasi dan pekerjaan. perawatan yang dilakukan rumah harus dilakukan dengan empat elemen dasar yaitu menjunjung martabat dan rasa hormat, berbagi informasi, partisipasi dan kolaborasi. perlakukan yang sama dengan anggota keluarga lain perlu dibangun agar odg tidak merasa dibedakan oleh keluarga. perawat wajib memberikan pendampingan yang terus menerus terhadap keberhasilan keluarga dan hambatan yang ditemui oleh keluarga selama memberikan perawatan rumah. mengembalikan kepercayaan kepada odg penurunan berbagai fungsi hidup mengakibatkan odg kehilangan kepercayaan dari keluarga. odg dianggap selalu memiliki keterbatasan. keluarga harus belajar untuk memberikan sebagain tanggung jawa kepada odg. tanggung jawab tersebut dimulai dari tanggung jawab ringan seperti tanggung jawab untuk mempertahankan perawatan diri, tanggung jawab bersosialisasi, mengambangkan ketrampilan dan kemandirian ekonomi. kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyiapkan keluarga adalah melalui pertemuan kelompok keluarga. tenaga kesehatan membantu keluarga untuk membangun kepercayaan dengan senantiasa terlibat aktif disetiap sesi perawatan dan pengobatan yang diberikan kepada odg. stigma dari masyarakat stigma dari masyarakat adalah label negatif yang didasarkan pada prasangka dan diskriminasi yang diberikan kepada individu karena dianggap memiliki penyimpangan perilaku. stigma dari masayarakat merupakan fenomena kelompok sosial yang luas tentang tindakan individu khususnya pada individu dengan masalah kesehatan jiwa. strategi yang dapat dilakukan untuk membantu menurunkan stigma dari masyarakat yang dirasakan oleh keluarga antara dengan cara protes bentuk protes dapat dilakukan melalui media dengan memberikan pesan pesan keras untuk menghentikan kekerasan pada odg dan tidak percaya pandangan negatif tentang gangguan jiwa. protes adalah strategi reaktif yang mencoba untuk mengurangi sikap negatif terhadap gangguan jiwa tetapi gagal untuk mempromosikan sikap yang lebih positif yang didukung oleh fakta. edukasi edukasi adalah aktivitas memberikan informasi sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkaitgangguan jiwa. pemahaman yang benar tentang gangguan jiwa, membantu masyarakat untuk menempatkan odg dan keluarga dalam penilaian yang seimbang. kontak kontak dengan odg langsung yang telah memiliki kemampuan hidup masyarakat akan mendorong keluarga untuk menurunkan stigma masyarakat. kontak dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang tersedia masyarakat seperti pertemuan warga, pengajian, kerja bakti, dan aktivitas lain yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. konflik keluarga ketegangan dalam keluarga konflik sering terjadi akibat perbedaan kepentingan dan pandangan atau penilaian dari sekelompok orang. keterbatasan kemampuan odg seringkali menyebabkan perbedaan penilaian terkait pentingnya merawat odg atau memfokuskan tanggung jawab keluarga pada perawatan anggota keluarga yang lain. rasa khawatir, bosan dan lelah seringkali menjadi pencetus konflik dalam keluarga. keterlibatan odg dalam lingkaran konflik seringkali menghadapkan keluarga untuk memberikan perhatian lebih dibandingkan anggota keluarga yang lain karena kekhawatiran terhadap ketidakmampuan odg dalam menerima konflik. kunci penyelesaian konflik dalam keluarga diantaranya adalah melalui komunikasi. pemberian pemahaman terhadap seluruh anggota keluarga tentang kondisi odg, perawatan jangka panjang yang harus dijalani oleh odg dan komitmen keluarga dalam membantu proses perawatan perlu dibangun melalui komunikasi yang intensif antara tenaga kesehatan dan keluarga. setiap anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya dan menggali setiap potensi yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga agar dapat berpartisipasi aktif dalam merawat odg pasca pemasangan. merasa bahwa odg adalah beban karena ketergantungannya (ekonomi maupun non ekonomi) program pengobatan dan perawatan dalam jangka waktu yang panjang seringkali menempatkan kondisi psikologis keluarga menjadi terbebani. kemajuan yang lambat dari setiap perkembangan odg pasca pemasangan memberikan gambaran bagi keluarga bahwa odg akan menjadi beban bagi keluarga baik secara ekonomi maupun ekonomi. keterbatasan kesempatan bagi odg untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan orang pada umumnya menambah deretan alasan bagi keluarga untuk menempatkan odg sebagai beban keluarga. langkah yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah dengan cara mengaktifkan pemberdayaan masyarakat sebagai daya dukung bagi keluarga untuk merubah pandangan bahwa odg adalah beban berat bagi keluarga. advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor untuk menemukan bakat dan kesempatan kerja bagi odg perlu diupayakan. testimoni tentang keberhasilan odg pasca pemasangan perlu diberikan kepada keluarga untuk menguatkan keyakinan keluarga tentang potensi yang dimiliki oleh odg. menghilangkan rasa kuatir, asas, takut perasaan cemas akan perilaku odg, kemampuan untuk mandiri dan masa depan odg menjadikan bayang bayang menakutkan bagi keluarga. kontak secara bertahap dengan meningkatkan durasi lamanya kontak dengan odg pasca pemasangan memberikan perasaan menenangkan bagi keluarga. prestasi odg untuk mengontrol gejala, menunjukkan kemampuan hidup sehari hari yang baik dan keberhasilan bekerja merupakan media untuk mengubah pikiran negatif keberadaan odg pasca pemasangan. perasaan cemas yang berkembang menjadi gangguan fisik perlu diatasi dengan melakukan manajemen anxiety. manajemen anxiety pada keluarga odg pasca pemasangan antaranya: dimensi elemen contoh aktivitas dalam keluarga reduksi mengurangi menyediakan waktu bersama situasi yang keluarga seperti dalam aktivitas menimbulkan makan bersama dengan kecemasan menekankan pada komunikasi hangat seluruh anggota keluarga menghindari memberikan tanggung jawab perbedaan kepada odg pasca pemasangan sebuah tugas harian yang dapat dilakukan bersama sama seperti gotong royong membersihkan rumah dengan target keberhasilan sesuai kemampuan serif kebiasaan dalam keluarga untuk meminta pertolongan atau menolak permintaan yang dianggap tidak wajar dengan disertai penjelasan yang rasional dimensi elemen contoh aktivitas dalam keluarga relaksasi pemenuhan melakukan penyusunan pola digit nutrisi yang sehat dengan dilengkapi nutrisi yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan fisik istirahat mengatur pola istirahat yang seimbang agar tercapai kebugaran tubuh olah raga melibatkan odg pasca patung untuk aktivitas olah raga sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dukungan menciptakan melibatkan seluruh anggota sosial sistem keluarga dalam pertemuan pendukung yang kelompok odg atau keluarga konstruktif untuk berbagi pengalaman dalam merawat meningkatkan membuat catatan harian tentang harga diri aspek positif sehingga dapat memfokuskan perhatian pada hal yang dapat dihargai orang lain kuatir menyinggung perasaan odg dan memicu kekambuhan jangan bilang apa apa nanti dia tersinggung, kalau tersinggung dia bisa mengamuk . kalimat tersebut seringkali kita dengar pada sebuah keluarga ketika merawat odg pasca pemasangan. keluarga seringkali membohongi diri dengan tidak mengatakan secara serif perasaannya kepada odg. latihan serif keluarga sebenarnya akan membantu odg untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah. keputusan tersebut diambil karena keluarga khawatir akan menyinggung perasaan odg sehingga dapat menyebabkan kekambuhan. latihan serif seharusnya dapat dilakukan oleh keluarga dalam hubungan dengan odg pasca pemasangan dan anggota keluarga yang lain. latihan dapat dilakukan secara bertahap yaitu langkah aktif mendengarkan apa yang dikatakan lalu menunjukkan kepada orang lain bahwa kita mendengar dan memahami mereka. langkah katakan apa yang anda pikirkan atau apa yang anda rasakan. kata namun dapat digunakan untuk menghubungkan kata yang baik pada langkah satu dan langkah dua. sejumlah alternatif kata yang dapat digunakan adalah sisi lain, samping itu, meskipun demikian, atau bagaimanapun langkah katakanlah apa yang anda inginkan terjadi. latihan serif harus dilakukan dua arah baik dari keluarga kepada odg maupun sebaliknya odg kepada keluarga. komitmen dari seluruh anggota keluarga akan membantu keberhasilan keluarga dalam melakukan pola komunikasi yang serif. j . kehilangan waktu untuk diri sendiri keterbatasan kemampuan odg pasca pemasangan berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan penyediaan waktu bagi odg. seluruh anggota keluarga dihadapkan pada kondisi merawat odg untuk mencapai hasil yang optimal. tanggung jawab melatih odg agar mampu melakukan aktivitas sehari hari dan mampu bermasyarakat memerlukan komitmen waktu yang panjang dari keluarga. akibatnya seringkali pelaku rawat (caregiver) kehilangan waktu pribadinya dan seringkali karena fokus utama kepada odg, anggota keluarga yang lain menjadi merasa terabaikan. bantuan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah dengan mengajarkan manajemen waktu dan menyediakan waktu khusus bagi keluarga untuk memanjakan kebutuhan masing masing. alokasi atau membatasi waktu atau menyediakan kurun waktu tertentu dilakukan untuk memfokuskan pada kebutuhan diri keluarga sebagai pelaku rawat odg pasca pemasangan. keuntungan dari alokasi waktu adalah memberikan kesempatan bagi keluarga untuk melakukan evaluasi dan menyusun strategi untuk membangun tujuan bersama odg pasca pemasangan. matriks kegiatan indonesia bebas patung berdasarkan fase kegiatan kegiatan pencegahan penanganan rehabilitasi pemangku kepentingan pemasangan pemasangan advokasi kepada pejabat dan psikiater, psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, pemerintah daerah dalam petugas pemerintahan sektor kesehatan, pekerja pengembangan regulasi, sosial, sektor keamanan, sektor pendidikan, kebijakan, dan programkelompok konsumen dan keluarga advokasi aparat desa untuk psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, pekerja pengurusan jaminan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pembiayaan satuan bakti pekerja sosial, petugas sosial masyarakat tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, grup konsumen dan keluarga menyediakan media media psikiater, psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, edukasi terapis okupasi, pekerja sosiallenggarakan kegiatan psikiater, psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, edukasi dan advokasi keluarga terapis okupasi, petugas pemerintahan sektor yang mungkin sebagai inisiatokegiatan pencegahan penanganan rehabilitasi pemangku kepentingan pemasangan sekaligus perawat sosial masyarakat, sektor keamanan, sektor utamadiakan akses layanan psikiater, psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, kesehatan jiwa yang lebih petugas pemerintahan sektor kesehatan, pekerja bermutulakukan pemeriksaan dan psikiater, psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat tatalaksana awal memberikan tatalaksana untuk psikiater, psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, mengontrol gejala melalui sektor keamanan (dalam kondisi tertentu terapi meditasi maupun non masyarakat), meditasi termasuk untuk kondisi kedaruratan psikiatri des ska sakit umum rsu) atau kegiatan pencegahan penanganan rehabilitasi pemangku kepentingan rumah sakit jiwa rsj) bila diperlukan melakukan kunjungan rumah dokter, perawat, pekerja sosial, tenaga (home visit) atau layanan kesejahteraan sosial kecamatan, satuan bakti rumah (home care) pekerja sosial, petugas sosial masyarakat tenaga kesejahteraan sosial masyarakat menjamin keberlanjutan terapi psikiater, psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, melalui bantuan akses layanan terapis okupasi, petugas pemerintahan sektor termasuk transportasi, kesehatan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan pengurusan jaminan, dan sosial kecamatan, satuan bakti pekerja sosial, akses layanansektor pekerjaan umum, grup konsumen dan keluarga rehabilitasi vokasional dan psikiater, psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, okupasional terapis okupasipendidikan, sektor tenaga kerja, sektor perdagangan kegiatan pencegahan penanganan rehabilitasi pemangku kepentingan melakukan upaya petugas pemerintahan sektor kesehatan, pekerja pengembangan akses sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, layanan dari sektor non satuan bakti pekerja sosial, petugas sosial kesehatan yang berupa masyarakat tenaga kesejahteraan sosial penyediaan modal usaha masyarakat, sektor tenaga kerja, sektor mandiri atau lapangan perdagangan, sektor agama, sektor kesejahteraan pekerjaan sosial, sektor perlindungan anak dan balita mengembangkan layanan day psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, terapis care (rawat harian) okupasi, pekerja social mengembangkan layanan psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, terapis residential okupasi, pekerja sosial, sector perumahan mengembangkan kapasitas psikiater, psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, tenaga profesional layanan terapis okupasi, petugas pemerintahan sektor primer dan kade mengembangkan kelompok psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, terapis bantu diri, organisasi okupasi, petugas pemerintahan sektor konsumen dan keluargakegiatan pencegahan penanganan rehabilitasi pemangku kepentingan membantu proses re psikiater, psikolog, dokter, perawat jiwa, perawat, integrasi kembali terapis okupasi, petugas pemerintahan sektor masyarakatmberikan wadah yang terapis okupasi, petugas pemerintahan sektor memungkinkan partisipasi kesehatan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan budaya, religi, dan politikbab iii pencegahan pemasangan orang dengan gangguan jiwa fakta yang terjadi dalam fenomena pemasangan pada odg komunitas menunjukkan bahwa praktik tersebut sebenarnya dapat dicegah. optimalisasi upaya pencegahan tidak hanya akan melindungi odg dari tindakan pemasangan namun juga dapat bermakna upaya untuk menghentikan pemasangan kembali serta peningkatan mutu layanan secara umum. bab ini akan menguraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik pemasangan yang sebenarnya merupakan upaya untuk meningkatkan status kesehatan dan kesehatan jiwa odg sehingga dapat berfungsi optimal baik bagi diri, lingkungan sekitar, dan masyarakat. upaya pencegahan tindakan pemasangan dan promosi kesehatan jiwa akan diuraikan secara rinci satu per satu dalam paparan berikut ini: advokasi dan sosialisasi dalam bahasa inggris, kata advokasi mengandung unsur multipel: defend (membela), promote (memajukan atau mengemukakan), create (menciptakan), dan change (melakukan perubahan). sehingga dapat disimpulkan bahwa advokasi berarti tidak hanya membela dan mendampingi, namun bersama sama dengan mereka melakukan banyak upaya upaya perubahan (memberdayakan). advokasi kesehatan jiwa didefinisikan sebagai berbagai upaya untuk mengubah hambatan struktural dan sikap yang menghalangi tercapainya keluaran kesehatan jiwa yang positif masyarakat. secara umum tujuan advokasi dapat dibagi dalam tujuan utama yaitu untuk mendapatkan: komitmen politik pada situasi saat dukungan dari para pembuat keputusan dirasakan belum kuat berpihak dukungan kebijakan pada saat komitmen telah diperoleh namun rencana kegiatan dan dukungan sumber daya untuk dapat mengimplementasikan belum sepenuhnya diperoleh penerimaan sosial dalam fase ketika rencana akan, sudah diimplementasikan, dan mengharapkan keberlanjutan implementasi rencana tersebut dukungan sistem dalam situasi ketika implementasi telah teruji manfaatnya dan mengharapkan perluasan atau peningkatan manfaat program dalam skala yang lebih besar dengan pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan kunci utama proses advokasi adalah komunikasi efektif, dan prinsip utama komunikasi efektif tertuang dalam jelas (clear), mudah dipahami tanpa kesulitan menginterpretasi, benar (correct), semua elemen akurat, konkret (concrete), memberikan gambaran spesifik, lengkap (complete), semua informasi yang penting tercakup, ringkas (concise), kata kata tidak berlebihan, meyakinkan (convince), menimbulkan kepercayaan, kontekstual (contextual), nyata dan menempatkan pada situasinya, berani (courage), berani mengemukakan kebenaran dan memimpin, hati hati (cautious), memperhitungkan berbagai kemungkinan, tidak sembarangan, dan sopan (courthouse), nadanya positif berfokus pada penerima. tahapan melakukan advokasi terdiri atas: memilih isu yang akan diangkat. isu yang akan diangkat sebaiknya merupakan isu prioritas yang telah mempertimbangkan besarnya masalah, dampak yang terjadi, potensi sumber daya (lebih baik bila melibatkan banyak sektor), dan program investasi. data yang jelas, benar, konkret dan kontekstual (nyata terjadi) serta lengkap mutlak diperlukan secara terus menerus, isu tersebut perlu mendapatkan dukungan pendapat baik dari sektor internal maupun eksternal melalui upaya penggalangan fakta dan opini dalam merancang strategi upaya tindak lanjut terhadap masalah yang ada, sangat diperlukan untuk memahami sistem yang berlaku saat ini baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun lokal, yang melibatkan unsur regulasi, kebijakan, sistem pembiayaan, kolaborasi, pemberdayaan, layanan, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem data serta informasi disesuaikan dengan isu yang telah dipilih melalui tahapan dan secara mudah kita akan mampu mengidentifikasi kolaborator kita baik sebagai orang yang perlu kita pengaruhi, orang yang akan bermitra dengan kita, maupun pengguna manfaat dari upaya advokasi yang kita lakukan bersama dengan kolaborator, merancang strategi advokasi yang akan dilakukan untuk memengaruhi para pemangku kebijakan. strategi perlu dibuat rinci untuk menjamin konsistensi topik, metode yang sesuai, serta waktu pelaksanaan. berbagai metode dapat dipilih untuk melakukan advokasi: lobi politik (political lobbying), menyelenggarakan seminar, presentasi, pelatihan untuk peningkatan pemahaman dan kapasitas, menggunakan media, serta menyelenggarakan pertemuan pertemuan dan perkumpulan untuk menggalang kebutuhan bersama akan perubahan yang diharapkan. pemantauan dan evaluasi berkala terkait penyelenggaraan advokasi perlu dilaksanakan secara berkala dengan menitikberatkan poin pemantauan pada: besarnya kolaborator (jumlah, jenis, tingkat, luas), ketepatan implementasi strategi, dan capaian dari target yang diharapkan. tahap ini juga perlu mengkaji lebih lanjut akar masalah bila ditemukan kendala dan tantangan, serta menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan depan. tindak lanjut dalam proses advokasi dapat berupa: melanjutkan proses advokasi, melibatkan lebih banyak kolaborator, menyesuaikan strategi advokasi, termasuk mengubah isu dengan tetap berpegang pada akar masalah yang akan diubah. strategi mengubah isu seringkali berhubungan dengan kebijakan strategi arah pembangunan yang telah digariskan oleh para pemangku kebijakan. tahapan tahapan ini kemudian akan tampil dalam bentuk siklus yang tidak terputus hingga tujuan bersama tercapai. untuk mencapai tujuan bersama tersebut, semua unsur dapat melakukan atau menginisiasi advokasi, dapat dilakukan mana pun, setiap waktu baik yang bisa kita rencanakan maupun tidak (misalnya kebetulan bertemu sebuah acara, pusat perbelanjaan, dll). advokasi dapat dilakukan dalam skala besar (kampanye publik) maupun skala kecil (misalnya pemanfaatan data dan informasi puskesmas untuk menjamin ketersediaan obat, dll). terkait pencegahan praktik pemasangan, topik topik advokasi yang dapat diusung antaranya: pentingnya masalah kesehatan jiwa, identifikasi dan program pada kelompok berisiko upaya deteksi dan manajemen dini program penjangkauan dan tatalaksana gangguan jiwa ketersediaan dan keberlangsungan sistem layanan, penyediaan infrastruktur (termasuk pembiayaan, sdm, sarana dan prasarana) kerjasama lintas sektor, lintas program, lintas profesi upaya rehabilitasi, penyediaan lapangan kerja, dan integrasi masyarakat terutama oleh para pemangku kepentingan sektor sosial sesuai dengandan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan peningkatan mutu layanan dengan memerhatikan dimensi mutu: efektivitas, efisiensi, keterjangkauan dan aksesibilitas, responsif (berfokus pada kebutuhan pasien), kesetaraan, dan aman. advokasi dapat ditujukan pada siapa saja yang berkepentingan dengan topik yang berbeda seperti: advokasi tenaga kesehatan dan kesehatan jiwa. tujuan advokasi ini terutama ditujukan untuk meningkatkan komitmen keterlibatan tenaga kesehatan dan kesehatan jiwa dalam penyediaan layanan kesehatan kesehatan serta dalam upaya memberdayakan konsumer dan keluarga dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi manajemen terapi terhadap masalah kesehatan dan kesehatan jiwa yang dihadapi advokasi pemerintah. advokasi ini ditujukan terutama untuk melibatkan konsumer dan keluarga dalam arena politik, dalam arti, terlibat dalam proses penyusunan regulasi, kebijakan, perencanaan dan program, implementasi, dan pengawasan serta evaluasi regulasi, kebijakan maupun program tersebut. advokasi kelompok konsumer dan keluarganya. advokasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan kesehatan jiwa, meningkatkan kapasitas untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pendapat. tujuan lain adalah untuk mendapatkan dukungan keluarga bagi proses pemulihan odg. advokasi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan kesehatan jiwa, kebutuhan odg akan dukungan dan kesempatan berpartisipasi baik dalam aktivitas sosial, religi, kultur secara inklusif. advokasi juga perlu dilakukan pada dan melalui media, terutama untuk ditujukan untuk pengembangan media edukasi public. untuk dapat mencapai tujuan tersebut media perlu mendapat asupan informasi yang berbasis bukti juga kemampuan menuliskan informasi tersebut secara benar dan adil. advokasi komisi perlindungan hak asasi manusia atau organisasi serupa. advokasi ini ditujukan untuk memberikan media bagi konsumer dan keluarga menyampaikan keluhan dan komplain terkait layanan yang diterimanya atau pelanggaran hak asasi manusia yang dialami odg terkait penyakitnya. tahapan pelaksanaan advokasi strategi strategis evaluasi opini dan fakta memahami implementasi ist mengembangkan membangun strategi koalisi tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses advokasi yang telah teridentifikasi dan cukup sering dihadapi serta upaya tindak lanjutnya adalah: tantangan tindak lanjut kebijakan autonomy daerah menetapkan indikator pencapaian provinsi baik secara spesifik bidang kesehatan maupun dalam lingkup kementerian dalam negeri memanfaatkan semua sumber regulasi, kebijakan, dan rencana pembangunan baik tingkat internasional, regional, nasional, maupun lokal sebagai sumber informasi pendorong stigma dan marginalisasi melakukan kajian kajian investasi bidang masalah kesehatan jiwa kesehatan jiwa meningkatkan pemahaman dan kapasitas untuk berdaya bagi semua pemangku kepentingan secara terus menerus mendorong kerjasama lintas sektor yang telah dimiliki untuk menjalankan perannya secara sinergis dan kolaboratif tantangan tindak lanjut melibatkan kelompok konsumen dan keluarga untuk menyuarakan kebutuhan dan investasi yang ditawarkan kebijakan dan program yang meningkatkan pemahaman dan kapasitas untuk berlaku masih terikat pada berdaya bagi semua pemangku kepentingan figur individu pemangku secara terus menerus kepentingan mendorong pembakuan sistem yang telah berjalan dalam skala regulasi yang lebih tinggi misalnya mendorong penyusunan peraturan gubernur, peraturan daerah, dll. edukasi kesehatan jiwa merupakan salah satu proses advokasi dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk memfasilitasi individu, keluarga kelompok dan masyarakat dalam rangka mempertahankan, meningkatkan dan memaksimalkan status kesehatan jiwa agar tidak terjadi pemasangan pada odg. edukasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial atau pun relawan, sebagai upaya kampanye dan promosi yang dilakukan dengan berbagai metode yaitu curah pendapat, demonstrasi, ceramah dan bermain peran. proses edukasi tentang pemasangan pada odg perlu didukung oleh ketersediaan media edukasi, misalnya kementerian kesehatan telah menyediakan berbagai leaflet, brosur, lembar balik dan lain lain. media edukasi yang dapat digunakan meliputi media cetak, media elektronik dan media papan. media cetak diantaranya adalah booklet, leaflet, flyer (selebaran) seperti leaflet tapi tidak dilipat, flip chart (lembar balik), rubrik (tulisan pada surat kabar), poster yang tempel tembok tempat umum, dan foto yang mengungkap informasi kesehatan. media elektronik dapat memanfaatkan televisi dan radio, juga internet. sedangkan media papan (billboard) digunakan untuk menempelkan informasi kesehatan jiwa yang dibaca semua orang. media edukasi disusun berdasarkan pada lima kerangka tugas kesehatan keluarga yaitu mengenali kondisi sehat atau adanya masalah kesehatan, membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat untuk mempertahankan kesehatan atau mengatasi masalah kesehatan, menyediakan asuhan keperawatan kepada anggota keluarga yang sakit, cacat atau yang beresiko, mempertahankan kondisi lingkungan rumah yang kondusif untuk mempertahankan kesehatan dan perkembangan personal masing masing anggota keluarga serta memanfaatkan sumber sumber pelayanan kesehatan yang ada masyarakat. isi media edukasi adalah tentang wawasan kesehatan jiwa, yang salah satunya mengenai penanganan pemasangan odg berbasis masyarakat. stigma (stigma diri, stigma orang lain dan stigma professional) dan rendahnya wawasan keluarga dan masyarakat tentang kesehatan jiwa merupakan hambatan utama dalam proses edukasi. bidang sosial pun dapat mengambil peran dalam edukasi keluarga. indikator pendukung proses edukasi pemasangan dapat dilihat dari pemahaman keluarga tentang dampak pemasangan terhadap pasien dan kesediaan keluarga memberi ijin untuk melepas patung saat dikunjungi oleh tim kesehatan jiwa puskesmas. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan biaya pengobatan, kesulitan ekonomi dan ketiadaan jaminan pembiayaan kesehatan merupakan sebagian penyebab kesenjangan pengobatan, orang yang memerlukan pengobatan tidak mendapatkannya. karena itu penting untuk menyediakan sistem asuransi kesehatan bagi odg untuk mendukung akses terhadap layanan kesehatan jiwa. apabila odg mendapatkan pengobatan dengan baik maka risiko untuk mendapat perlakuan salah dan pemasangan menjadi berkurang. ada dua skema asuransi kesehatan sosial yang dapat diakses oleh odg, yaitu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bpjs kesehatan) dan jaminan kesehatan daerah jamkesda), samping berbagai asuransi kesehatan komersial. bpjs kesehatan badan nasional yang menyelenggarakan asuransi kesehatan sosial jaminan kesehatan nasional jkn) adalah bpjs kesehatan. sebagaimana asuransi lainnya, peserta harus membayar iuran yang besarnya telah ditetapkan, namun bagi fakir miskin dan orang tidak mampu perannya dibayarkan oleh pemerintah. kelompok terakhir ini disebut penerima bantuan iuran pbi) jaminan kesehatan nasional jkn), yang kriterianya dan daftarnya ditetapkan oleh menteri bidang sosial. peserta non pbi dapat mendaftar melalui dua acara: didaftarkan oleh perusahaan tempat kerjanya, dan mendaftar sendiri secara perorangan kantor bpjs kesehatan. peserta perorangan harus mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga. manfaat yang diterima peserta jkn meliputi rawat jalan dan rawat inap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan sesuai indikasi. perlu diketahui, jkn tidak menanggung biaya pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas karena merupakan ranah jasa raharja. warga negara yang tidak memiliki data kependudukan resmi seperti gelandangan, pengemis, dan sebagainya, tetap berhak mendapatkan perlindungan jkn. pendaftaran bpjs kesehatan akan dilakukan melalui dinas sosial jamkesda daerah dapat mengembangkan jaminan kesehatannya sendiri untuk melengkapi kebutuhan penduduknya, selain karena diperbolehkan oleh peraturan perundangan juga karena alasan politis janji kampanye pemilihan kepala daerah akan layanan kesehatan gratis. keterbatasan jamkesda adalah skema iuran dan manfaat yang berbeda beda antar daerah, selain keterbatasan penggunaan yang hanya wilayah atau daerah yang bersangkutan. tetapi depan diharapkan seluruh jamkesda akan terintegrasi dalam jkn. bagi pemda yang telah mengintegrasikan program jamkesda program jkn, akan terdapat penduduk yang didaftarkan menjadi peserta jkn oleh pemda berdasarkan gubernur bupati walikota. samping pembiayaan bagi pengobatan atas, sumber pembiayaan lain bagi program kesehatan jiwa dapat diperoleh dari apbn, apbd, bantuan operasional kesehatan bok), lsm, atau pun dana komunitas. penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau akses layanan kesehatan (jiwa) sangat penting, karena masalah akses adalah salah satu penyebab utama keterlambatan pengobatan dan putus berobat. kendala yang ada antara lain akses pelayanan kesehatan jiwa tersier sulit karena biasanya terdapat hanya ibu kota provinsi, kesulitan lain adalah ketidaksiapan pelayanan kesehatan dasar untuk menangani kasus gangguan jiwa, serta letak geografis rumah pasien yang jauh dari layanan kesehatan. kebijakan pelayanan kesehatan jiwa indonesia mengacu pada undang undang nomor tahun tentang kesehatan jiwa. pada disebutkan bahwkebijakan tersebut mendorong pemerintah untuk memfasilitasi kemudahan akses layanan kesehatan jiwa. salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendekatkan akses pelayanan kesehatan jiwa masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa fasilitas pelayanan tingkat pertama. upaya ini dituangkan dalam salah satu sasaran pokok rencana strategis kementerian kesehatan tahun yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dtk). kesenjangan pelayanan karena ketidaktersediaan akses dari tempat mereka tinggal, menyebabkan banyak orang yang mengalami gangguan jiwa berat tidak mencari pertolongan pada tenaga kesehatan. keluarga dan masyarakat lebih memilih membawa pasien gangguan jiwa berobat pengobatan tradisional, pemuka agama, atau berbagai pengobatan alternatif lain. pemanfaatan rumah sakit jiwa baru dilakukan sebagai pilihan akhir ketika upaya yang dilakukan tidak berhasil. who melaporkan bahwa setiap empat orang beralih layanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terkait gangguan jiwa atau perilaku, sering didiagnosis dengan tidak benar dan atau tidak diobati. keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa tersebut menjadisalah satu alasan terjadinya pemasangan. upaya yang dilakukan untuk mengatasi fenomena tersebut adalah dengan meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan jiwa mulai dari puskesmas, rsu sampai dengan rsj. dalam rangka membantu pemerintah kabupaten kota meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas, pemerintah melalui kementerian kesehatan menyalurkan dana bantuan operasional kesehatan bok). pemanfaatan dana bok ini difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promosi dan preventif. pengembangan akses layanan kesehatan jiwa dilakukan dengan memberikan kewajiban kepada puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan memenuhi aksesibilitas obat obatan jiwa puskesmas. puskesmas merupakan layanan kesehatan primer yang terdekat dengan tempat tinggal pasien sehingga sangat logis apabila puskesmas dan layanan kesehatan dasar lain menyediakan layanan kesehatan jiwa dalam program ukp maupun nya. apalagi, upaya mendekatkan layanan dari puskesmas dapat ditingkatkan dengan adanya pos kesehatan, puskesmas keliling maupun kegiatan penjangkauan seperti perawatan kesehatan masyarakat puskesmas). peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan jiwa. perluasan akses layanan kesehatan jiwa dilakukan dengan melakukan skrining atau deteksi masalah kesehatan jiwa dan kasus pemasangan secara luas masyarakat. pengamatan faktor risiko masalah pemasangan merupakan bagian dari pengembangan akses layanan kesehatan jiwa level puskesmas. keuntungan dari kemudahan akses pelayanan kesehatan jiwa puskesmas ini adalah biaya perawatan yang harus dikeluarkan oleh keluarga puskesmas lebih murah dibandingkan biaya perawatan rsu atau rsj. pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan pada pelayanan kesehatan tingkat primer dapat meminimalisasi timbulnya stigma dan diskriminasi terhadap masalah gangguan jiwa. sebagian besar kasus pemasangan yang dirawat pada layanan dasar menunjukkan hasil yang baik. indikator terlaksananya pengembangan akses layanan kesehatan jiwa dapat dinilai melalui persentase temuan kasus gangguan jiwa dan pemasangan masyarakat. persentase kunjungan kasus patung oleh puskesmas persentase rujukan kasus pemasangan yang dilakukan oleh puskesmas. kesediaan obat obatan untuk kasus pemasangan puskesmas. penyelenggaraan layanan kesehatan jiwa oleh puskesmas bagi odg yang dipasang. ketersediaan tenaga ahli bidang kesehatan jiwa sebagai pendukung puskesmas yang dikembangkan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan. upaya pengembangan akses layanan kesehatan jiwa juga ditinjau dari sektor non kesehatan. kebutuhan pembiayaan dalam proses perawatan pasien yang dipasang memerlukan jaminan kesehatan yang diperoleh melalui sistem jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah. upaya rehabilitasi sosial diselenggarakan dengan kerjasama lintas sektor baik yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga maupun oleh unsur masyarakat. rehabilitasi difokuskan pada peningkatan kemampuan mengendalikan gejala dan sosialisasi dengan lingkungan, meningkatkan kemandirian dan produktivitas serta menurunkan stigma. kurangnya layanan pendampingan rutin oleh dinas sosial, dukungan masyarakat yang sangat rendah dan tidak ada dukungan kelompok konsumen mendorong terbentuknya tim lintas sektor yang menangani masalah kesehatan jiwa masyarakat mulai dari level kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. peran berbagai pemangku kepentingan perlu dikembangkan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan jiwa layanan primer. berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan pemasangan antara lain: bappenas dan kementerian koordinator pemberdayaan manusia dan kebudayaan biro bagian kesejahteraan rakyat kementerian koordinator politik, hukum, dan ham kementerian kesehatan dinas kesehatan kementerian sosial dinas sosial kementerian pendidikan dan kebudayaan dinas pendidikan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi kementerian komunikasi dan informasi dinas komunikasi dan informasi kementerian pemberdayaan aparatur negara kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah dinas koperasi dan ukm kementerian hukum dan ham kanwil hukum dan ham kementerian pemuda dan olah raga kementerian dalam negeri dinas kependudukan kementerian agama kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi indonesia kementerian keuangan kementerian perdagangan kementerian tenaga kerja dinas tenaga kerja badan penyelenggara jaminan sosial kepolisian tentara nasional indonesia komisi nasional ham badan nasional penanggulangan bencana badan penanggulangan bencana daerah pemberdayaan kesejahteraan keluarga badan pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa satuan polisi pamong praja puskesmas, rumah sakit umum, dan rumah sakit jiwa organisasi keagamaan dan masyarakat kelompok konsumer dan keluarga pemberian tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi meditasi maupun non meditasi tata laksana untuk mengontrol gejala gangguan jiwa terdiri atas terapi meditasi (obat) dan terapi non meditasi (non obat). terapi meditasi dalam proses pengobatan, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mengontrol gejala yang biasa dilakukan salah satunya dengan pemberian obat, atau disebut juga terapi meditasi atau intervensi farmakologi. untuk itu perlu diketahui apakah pasien dalam keadaan kedaruratan psikiatrik, atau kalau tidak, apakah berada pada salah satu fase pengobatan (fase akut, fase stabilisasi, atau fase rumahan maintenance). tujuan intervensi pada kondisi gawat darurat adalah secepat mungkin mengatasi masalah kedaruratan yang ada, sedangkan pada fase akut tujuannya adalah menyesuaikan dosis sehingga dicapai dosis minum yang efektif dan melihat sejauh mana obat dapat ditoleransi oleh pasien. pada fase stabilisasi, tujuan pengobatan adalah mencapai tingkat kesembuhan setinggi tingginya dengan efek samping seminimal mungkin dan mempertahankan efek pengobatan yang dicapai. fase rumahan bertujuan untuk mencegah kekambuhan berikutnya. dokter bertugas memberikan atau meresepkan obat yang akan digunakan dan perawat membantu memberikan atau menyuntikkan obat, memberikan penjelasan atau melanjutkan pemberian obat (dengan pelimpahan wewenang). mungkin diperlukan pelaku rawat atau orang yang dapat membantu memantau keteraturan minum obat pasien, mirip dengan pengawas minum obat bagi penderita tuberkulosis paru. kader kesehatan, tokoh masyarakat atau relawan dapat juga membantu dalam berbagai hal, misalnya mengingatkan kepatuhan berobat, mengambilkan obat, mendampingi, dsb. pedoman tata laksana dapat mengacu pada keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor hk. menkes tentang panduan praktik klinis bagi dokter fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang menggantikan kemenkes tahun dapat juga menggunakan modul pelatihan penatalaksanaan kasus gangguan jiwa yang sering ditemui fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp), kementerian kesehatan yang dikembangkan dengan mengacu pada gap intervention guide dari who. jenis obat obat psikiatrik layanan dasar mendapat tambahan yang cukup berarti dalam daftar obat esensial nasional dan formularium nasional yang baru yang selanjutnya disahkan dalam. psikofarmaka antipsikotik peresmian maksimal flufenazin hanya untuk imunoterapi rumahan pada pasien skizofrenia yang tidak dapat menggunakan terapi oral) inj mg ml (i.m.) amp minggu haloperidol tab mg" tab bulan tab mg" psikofarmaka antipsikotik peresmian maksimal tab mg" drops mg ml inj mg ml (i.m.) amp minggu untuk agitasi akut untuk kasus kedaruratan psikiatrik (tidak untuk pemakaian jangka panjang) inj mg ml amp minggu hanya untuk imunoterapi rumahan pada pasien skizofrenia yang tidak dapat menggunakan terapi oral. klorpromazin tab sal selaput mg" tab bulan .inj mg ml (i.m.) risperidon" imunoterapi skizofrenia adjective treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respon dengan pemberian lithium atau valerat tab tab bulan terapi non meditasi upaya mengontrol gejala melalui terapi non meditasi diselenggarakan dengan mengacu pada pengendalian gejala yang ditemukan pada odg yang dipasang. tatalaksana non meditasi meliputi pengendalian gejala pada odg yang dipasang diantaranya: perilaku kekerasan pengendalian gejala perilaku kekerasan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: menjelaskan penyebab marah mendiskusikan bersama pasien penyebab rasa marah perilaku kekerasan saat ini dan yang lalu dalam rangka menggali kemampuan odg terhadap pemahaman masalah yang dialami menjelaskan perasaan saat terjadi marah perilaku kekerasan terjadi mendiskusikan tanda tanda perilaku kekerasan bersama pasien yang meliputi: tanda dan gejala subjektif: perasaan tanda dan gejala objektif: tanda fisik menjelaskan perilaku yang dilakukan saat marah mendiskusikan bersama odg yang dipasang perilaku kekerasan yang biasa dilakukan pada saat marah: mendiskusikan tentang perilaku yang sering dilakukan ketika odg merasa kesal atau marah marah secara verbal marah terhadap orang lain marah terhadap diri sendiri marah terhadap lingkungan mendiskusikan bersama pasien akibat perilakunya mengidentifikasi akibat perilaku kekerasan yang dilakukan oleh odg baik bagi diri sendiri maupun orang lain melalui diskusi dengan odg yang dipasang menyebutkan cara mengontrol rasa marah perilaku kekerasan mendiskusikan cara mengontrol perilaku kekerasanyaitu dengan cara patuh minum obat, cara fisik, cara sosial, dan spiritual. mengontrol rasa marah perilaku kekerasan latihan pasien mengontrol perilaku kekerasannya dilakukan dengan cara: patuh lima benar minum obat: benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu cara fisik melalui tarik nafas dalam dan pukul kasur atau bantal. cara sosial atau verbal dengan cara menyatakan secara serif rasa marahnya cara spiritual melalui kegiatan ibadah atau berdoa sesuai keyakinan pasien halusinasi pengendalian gejala halusinasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: membantu odg mengenali gejala halusinasi yang dialami melatih odg mengontrol halusinasi latihan odg mengontrol halusinasi dimulai dengan memberikan penjelasan tentang cara mengontrol gejala halusinasi meliputi kompromi dengan halusinasi, mengajarkan kepatuhan pengobatan pada odg, mengajarkan komunikasi dengan anggota keluarga dan melakukan aktivitas sehari hari secara sendiri. waham pengendalian gejala waham dilakukan dengan cara mengorientasikan secara terus menerus odg terhadap lingkungan sekitar dan melatih berbagai kegiatan yang dapat dilakukan baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat. kegiatan yang diajarkan harus disesuaikan dengan kemampuan odg dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh odg. perilaku menarik diri pengendalian perilaku menarik diri difokuskan pada pengenalan secara mandiri penyebab dan alasan menarik diri dari lingkungan. latihan yang diberikan pada odg dengan perilaku menarik diri adalah memberikan latihan ketrampilan interaksi secara bertahap dengan lingkungan sekitarnya. perilaku bunuh diri pengendalian gejala perilaku bunuh diri diberikan dalam rangka mereduksi keinginan odg untuk menyakiti diri sendiri. fokus utama kontrol gejala bunuh diri adalah dengan kemampuan odg untuk mengidentifikasi pikiran positif baik dari segi diri sendiri maupun orang lain disekitar odg. odg diajarkan untuk menyusun dan melakukan kegiatan masa depan secara bertahap mulai dari kegiatan sederhana dalam rumah tangga sampai dengan kegiatan yang lebih kompleks seperti terkait dengan pekerjaan. perasaan minder pengendalian gejala minder pada odg diawali dengan mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. odg dibantu untuk menilai kemampuan yang dimiliki dan menetapkan atau memilih kegiatan sesuai kemampuan. kemampuan yang telah dipilih sebagai dasar untuk memberikan pelatihan pada odg berbagai kegiatan sesuai dengan kemampuan yang telah dipilih. kebersihan diri kemampuan kebersihan diri pada odg merupakan salah satu indikator pada tatalaksana gejala pada odg dengan pemasangan. ketrampilan yang diberikan antaranya adalah ketrampilan menjaga kebersihan diri, kemampuan untuk berdandan, ketrampilan makan secara benar dan kemampuan melakukan dan menggunakan fasilitas tilting secara benar. pengembangan layanan rawat harian day care) pengembangan layanan day care atau rawat harian merupakan sebuah bentuk upaya peningkatan mutu layanan berorientasi komunitas. secara umum, empat fungsi utama layanan day care adalah sebagai alternatif perawatan bagi pasien akut, memperpendek durasi perawatan pasien akut, merehabilitasi dan memelihara fungsi dari pasien kronik, dan mengupayakan tatalaksana yang lebih baik pada pasien yang kurang mendapatkan manfaat dari layanan rawat jalan. terdapat enam bentuk layanan day care untuk odg yaitu perawatan akut harian rs, perawatan transisi rs, program rehabilitasi vokasional, pusat layanan day care, layanan step dan step down, dan drop centre. definisi keenamnya akan diuraikan berikut ini: jenis layanan definisi perawatan akut menyediakan layanan diagnostik dan tatalaksana untuk harian pasien akut yang seharusnya dirawat inap atau ketika layanan rawat jalan tidak cukup untuk membantu pasien mengatasi gejala aku yang ada perawatan transisi menyediakan tatalaksana harian sebagai upaya untuk menutup kesenjangan antara layanan rawat inap dan rawat jalan setelah pasien keluar dari layanan akut. saat ini sering disebut sebagai bangsal sub akut, sehingga masih berupa layanan rawat inap jenis layanan definisi program rehabilitasi merupakan bentuk rehabilitasi vokasional yang secara vokasional berjenjang menyiapkan odg untuk bekerja. bentuk lain, supported employment merupakan bentuk rehabilitasi vokasional yang menempatkan odg untuk pendampingan belajar keterampilan tempat kerja yang nyata tanpa persiapan khusus. dua bentuk pendekatan ini biasanya dilakukan luar lingkup pusat layanan day merupakan suatu bentuk layanan yang ditujukan care untuk menyediakan layanan berkelanjutan bagi odg setelah keluar dari rawat inap layanan step layanan ini menyediakan akomodasi untuk secara and step down bertahap kembali masyarakat pasca perawatan rs. layanan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas odg untuk hidup mandiri komunitas (step up). sisi lain, layanan ini ditujukan untuk menurunkan kondisi yang dapat memicu kekambuhan sehingga mengurangi angka perawatan kembali (re adisi) (step down). saat ini, kementerian sosial sedang menyiapkan pengembangan model layanan ini dengan nama rumah antara. drop center lingkungan non klinis dimana odg dapat pergi sana untuk mendapatkan dukungan sosial dan mencari aktivitas. sangat bergantung pada tingkat kemandirian keluarga dan odg untuk mengakses layanan. saat ini layanan dengan model drop center sedang dikembangkan indonesia oleh kementerian sosial. nama layanan tersebut adalah unit informasi dan layanan sosial uis). indonesia, ada bentuk uis yaitu uis dengan lingkup suasana perkotaan dan suasana pedesaan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia serta karakteristik masyarakat setempat. keenam bentuk layanan tersebut menunjukkan perbaikan klinis yang lebih bermakna dibandingkan proses perawatan konvensional, meskipun antara enaknya perawatan akut harian dan supported employment memberikan hasil yang lebih bermakna dalam perbaikan klinis dan pencapaian pemulihan yang lebih besar. sebuah penelitian juga menyatakan bahwa adanya layanan day care dapat mengurangi lama perawatan pasien institusi rawat inap serta menurunkan biaya tatalaksana. sementara penelitian india menunjukkan bahwa layanan day care dapat membantu odg untuk: mengembangkan kebiasaan hidup teratur (rutin) dan produktif, menurunkan beban keluarga sehingga keluarga juga dapat berfungsi optimal dalam proses perawatan, memberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan hidup dalam kelompok masyarakat, dan hubungan interpersonal, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan lingkungan yang mendukung dan kondusif untuk belajar keterampilan (belajar dari kesalahan, mendapatkan umpan balik positif, dukungan sosial dari mitra bestari (peers), staf, dan anggota keluarga, menurunkan lama kontak dengan sumber konflik dan stresor yang biasanya bersumber dari keluarga atau lingkungan terdekat, membentuk kelompok bantu keluarga, dan meningkatkan pengetahuan tentang penyakit dan manajemen. mengembangkan layanan day care indonesia meskipun sangat dibutuhkan namun tidak selamanya mudah. tantangan yang mungkin dihadapi antaranya: bagaimana membuat layanan tersebut cost effective mengingat sumber daya yang dimiliki terbatas, dan tersedia bagi sebanyak mungkin orang, meningkatkan kesadaran dan pemahaman pusat pusat layanan komunitas untuk mengambil peran dalam layanan ini, terampil untuk secara proaktif melibatkan kelompok dukungan keluarga dalam mengumpulkan sumber daya dan meningkatkan keterampilan bantu diri, memastikan produk layanan yang diberikan terstruktur dan berstandar, membuat layanan ini mampu menghasilkan sumber daya secara ekonomi baik melalui upaya penggalangan dana, penghematan, maupun pemanfaatan produk usaha, tempat penempatan kerja dan sistem kontrol terhadap odg yang ditempatkan perlu dibuat lebih formal, lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan pasar, dan pengembangan berbagai alat pemantauan dan evaluasi efektivitas layanan. bab penanganan pemasangan orang dengan gangguan jiwa sejak tahun berbagai provinsi telah berupaya untuk berpartisipasi dalam program indonesia bebas patung kementerian kesehatan. hingga tahun telah ditemukan lebih dari kasus pemasangan indonesia namun diperkirakan jumlahnya masih banyak lagi masyarakat. berbagai pengalaman dan pelajaran juga telah ditemukan dalam tahun proses tersebut. tidak semua cerita sukses pelepasan patung dapat diperoleh, tidak semua tantangan dapat dijawab. oleh karenanya, penting untuk semua pihak yang terlibat dalam upaya pembebasan patung, untuk menyiapkan diri sebaik baiknya sebelum dan selama upaya tersebut kita lakukan. pada prinsipnya penyediaan layanan seharusnya sedekat mungkin dengan tempat tinggal odg. hal ini sesuai dengan tugas layanan primer atau puskesmas, yaitu menyelesaikan sebagian besar masalah kesehatan yang lazim ditemui. penatalaksanaan kasus ods atau odg yang mengalami pemasangan diutamakan dilakukan komunitas oleh puskesmas setempat. kasus kasus tertentu perlu dirujuk jika ada fasilitas rujukan rsu atau rsj, antara lain: indikasi bunuh diri, indikasi mencederai atau membunuh orang lain, disabilitas dan tidak mampu merawat diri karena gangguan jiwa, gejala psikotik yang persisten menetap yang resisten terapi awal bulan, ketidakpastian diagnosis, skizofrenia episode pertama, memerlukan tatalaksana psikoterapi dan psikososial (rehabilitasi) atau kebutuhan managemen kasus intensif, skizofrenia dengan kehamilan dan pasca persalinan, dan kondisi penyakit patologi yang terjadi bersamaan (komorbid), misalnya skizofrenia dan penyalahgunaan zat, skizofrenia dan epilepsi, dsb. kadang kala rsj mengambil inisiatif untuk melakukan pembebasan patung dengan mengirimkan tim tempat tempat pemasangan. program ini baik dan perlu didukung dengan memerhatikan beberapa hal yang akan membuat keluaran yang lebih optimal, antara lain: koordinasi dengan dinas kesehatan dan puskesmas setempat, melakukan penilaian awal kondisi fisik dan jiwa odg serta disabilitas dan kebutuhan layanan, apabila diputuskan untuk membawa odg rsj, sejak awal sudah mempertimbangkan rencana perawatan selanjutnya setelah selesai perawatan rsj, dan tetap menjalin komunikasi dengan keluarga dan puskesmas setempat, maupun layanan lain. berikut akan dibahas mengenai kegiatan kegiatan yang perlu dilakukan terkait upaya penanganan pemasangan. kegiatan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemasangan. advokasi dan sosialisasi edukasi menurut who adalah pendidikan kesehatan berupa kombinasi pengalaman yang dirancang untuk membantu individu dan masyarakat meningkatkan kesehatan melalui peningkatan pengetahuan atau mempengaruhi sikap individu untuk belajar. sedangkan advokasi adalah strategi untuk mempengaruhi pengambil keputusan. edukasi dan advokasi dilakukan keluarga baik yang berperan sebagai inisiator atau pemberi perawatan utama dari odg yang dipasang. sasaran edukasi dan advokasi pelepasan patung tidak saja dilakukan hanya kepada keluarga namun juga dilakukan kepada masyarakat, kader kesehatan jiwa dan tenaga kesehatan sebagai sistem pendukung bagi keluarga. edukasi dan advokasi dilakukan sebelum pelaksanaan proses pelepasan patung dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga untuk terlibat aktif dalam upaya pelepasan patung. tujuan dan bahan advokasi yang harus dipersiapkan pada saat melepaskan patung meliputi: keluarga tujuan advokasi pada keluarga adalah memberikan pemahaman tentang masalah pemasangan masyarakat, kebijakan yang melandasi pelepasan patung dan peran keluarga dalam merawat odg yang patung. materi advokasi difokuskan pada: pengetahuan keluarga tentang pelanggaran ham pada pemasangan pengetahuan tentang proses pembebasan patung negosiasi dengan keluarga terkait pembebasan patung peran keluarga dalam pembebasan patung dan perawatan paska pembebasan patung pengetahuan pendampingan keluarga pada odg baik selama pembebasan patung maupun paska patung pengetahuan keluarga tentang penyakit yang dialami odg dan gejalanya, pengenalan tanda tanda kambuh, pemanfaatan fasilitas kesehatan dan rujukan pengetahuan keluarga tentang pentingnya penanganan masalah kesehatan jiwa oleh tenaga ahli dalam bidang kesehatan jiwa masyarakat toma, toga, town, lintas sektor, petugas keamanan dan perangkat masyarakat) tujuan advokasi pada masyarakat adalah menurunkan kekhawatiran dan penilaian negatif masyarakat terhadap odg dan pemasangan. materi advokasi kepada masyarakat meliputi pengetahuan yang proporsional tentang gangguan jiwa dan pemasangan pengetahuan tentang peraturan perundang undangan dan pelanggaran ham terhadap pemasangan pengetahuan tentang stigma dan dukungan masyarakat terhadap keluarga dengan pemasangan pada odg mekanisme pelaporan terhadap temuan pemasangan masyarakat keterlibatan masyarakat dalam pelayanan administratif penatalaksanaan pemasangan pendampingan kepada keluarga yang anggota keluarganya mengalami pemasangan standar advokasi yang dilakukan pada perangkat tokoh masyarakat (toma) dan tokoh agama (toga) adalah menemui dan menjelaskan: tujuan pelepasan: melepas patung dengan pendekatan masyarakat proses pelepasan: penjelasan pada keluarga pengkajian kondisi klien yang dipasang melepaskan klien dari patung diawali dengan berbatas waktu memberi perawatan diri memenuhi kebutuhan nutrisi memenuhi kebutuhan sosialisasi pemberian terapi psikofarmaka rehabilitasi kader kesehatan jiwa (kader rbm pendamping penyandang disabilitas berat pdb) tujuan kegiatan advokasi kepada kader kesehatan jiwa dilakukan dalam rangka membantu penemuan dan proses pembebasan patung. materi advokasi yang dilakukan kepada kader adalah penemuan dan pelaporan kasus patung kunjungan rumah untuk memberikan dukungan sosial kepada keluarga ketika pelaksanaan proses pembebasan patung menggerakkan masyarakat untuk menurunkan stigma dan memberikan dukungan kepada keluarga. tenaga kesehatan tujuan advokasi yang dilakukan pada tim kesehatan lain adalah dalam rangka penemuan dan pemetaan kasus pemasangan suatu wilayah tertentu. materi advokasi tenaga kesehatan lain diantaranya adalah: identifikasi kasus pemasangan suatu wilayah pemberian edukasi kepada lingkungan sekitar pemasangan perawatan kondisi kesehatan kepada pasien patung sebelum, selama pembebasan pemasangan dan setelah proses pembebasan pemasangan koordinasi lintas sektor untuk mendukung proses pembebasan pemasangan pelaksanaan upaya edukasi dan advokasi seringkali dihadapkan dengan berbagai kendala. kemungkinan kendala yang ditemukan dalam proses edukasi dan advokasi keluarga meliputi: penolakan dari keluarga keluarga menolak dilakukannya proses pembebasan pemasangan akibat ketidaktahuan, stigma, keputusasaan akibat lamanya merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa, keterbatasan atau tidak ada pelaku rawat, serta penolakan dan tekanan dari masyarakat terhadap kebutuhan rasa aman akibat perilaku maladaptif pasien. keterbatasan tenaga ahli dalam bidang kesehatan jiwa jumlah tenaga ahli bidang kesehatan jiwa seperti psikiater, perawat spesialis jiwa, dan psikolog sangat terbatas. tenaga ahli dalam bidang kesehatan jiwa lebih banyak terkonsentrasi kota kota besar. kondisi ini berbanding terbalik dengan banyaknya temuan kasus pemasangan daerah pedesaan. akibatnya penatalaksanaan pemasangan belum dilakukan secara optimal. latar belakang budaya yang mendukung pemasangan. budaya mempengaruhi persepsi keluarga terhadap gejala yang dialami odg dengan pemasangan. beberapa daerah odg dengan pemasangan sering dikucilkan atau dibawa berobat dukun atau paranormal karena dianggap bahwa gangguan jiwa yang dialami diakibatkan karena kutukan atau disebabkan kekuatan jahat. kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa yang rendah. kendala utama partisipasi keluarga dalam perawatan kesehatan jiwa adalah rendahnya pengetahuan keluarga tentang kesehatan jiwa. keluarga seringkali tidak memahami tentang masalah kesehatan jiwa, penyebab, tanda dan gejala, dan bagaimana perawatan pada orang dengan gangguan jiwa. akibatnya kesadaran terhadap pentingnya penanganan sejak dini oleh ahli kesehatan jiwa tidak dilakukan. berbagai kendala tersebut merupakan tantangan bagi pemegang program kesehatan jiwa untuk melakukan berbagai inovasi. pemegang program jiwa dituntut melakukan implementasi edukasi dan advokasi secara handal, inovatif, dan tulus dalam bekerja. pemegang program jiwa mempunyai daya lenting yang luar biasa sebagai faktor pendukung dalam edukasi dan advokasi keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pembebasan odg yang patung. berikut ini merupakan standar upaya advokasi yang dapat dilakukan kepada keluarga dan masyarakat. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan advokasi kepada aparat desa dan kecamatan ditujukan untuk pengurusan jaminan pembiayaan. kepesertaan jkn yang dikelola oleh bpjs kesehatan sangat penting untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan tidak menghabiskan sumber keuangan keluarga. lebih lebih apabila penderita harus dirawat rumah sakit karena kondisinya memburuk atau kambuh. perawatan rumah sakit menuntut adanya jaminan pembayaran dan biaya perawatan yang tidak sedikit jika harus dibayar dari kantong sendiri. peran aparat desa sangat strategis dalam membantu mendapatkan kepesertaan jkn. lebih lebih lagi dukungan institusi dan pemerintah untuk radiasi patung sangat baik dan adanya respon positif dari tokoh masyarakat. bagi yang mampu, aparat desa cukup mendorong kepesertaan perorangan. bagi yang miskin untuk dapat masuk dalam daftar pbi jkn maka pembaruan periodik daftar tersebut yang dimulai dengan pendataan ulang secara berkala oleh kementerian sosial dinas sosial tidak boleh terlewatkan. aparat desa harus mengenali situasi sosial ekonomi warganya sehingga dapat memberikan masukan yang akurat pada saat pendataan. luar mekanisme atas, bagi gelandangan dan orang terlantar yang prosesnya harus melalui dinas sosial setempat, diperlukan dukungan dari aparat desa, kecamatan serta pekerja sosial kecamatan untuk mempermudah proses pengurusan pbi jkn. demikian juga bagi mereka yang pantas dijamin melalui jamkesda. untuk itu, advokasi aparat desa dan kecamatan, maupun lintas sekitarnya, perlu dilakukan secara teratur dan terencana. biaya untuk advokasi dapat diambil dari dana sosialisasi yang ada, atau ditumpangkan pada program lain. adapun alur pengurusan jaminan pembiayaan adalah sebagai berikut: persyaratan pengajuan terlantar kepengurusannya jaminan ktp dan kk) dibantu dinas sosial alur pengurusan jaminan pembiayaan kesehatan pemeriksaan dan tata laksana awal komunitas tatalaksana awal kasus pemasangan sangat penting untuk mengurangi zendaya dan disfungsi yang dialami oleh odg, memberikan harapan pada odg dan keluarganya, termasuk masyarakat bahwa gangguan jiwa dapat tatalaksana. tatalaksana juga ditujukan untuk mencegah disabilitas lebih berat yang juga bisa mengakibatkan kematian. pemeriksaan dan tata laksana awal harus dilakukan secepat mungkin, meskipun odg belum dapat dilepaskan dari patungnya. penatalaksanaan awal yang baik akan mempermudah proses pelepasan patung. mana kala keluarga dan masyarakat menyaksikan sendiri perbaikan gejala gejala gangguan jiwa dan kondisi umum serta keberfungsian odg yang dipasang, lebih besar kemungkinannya mereka lebih bersedia untuk melepaskan patung odg tersebut. pada saat menemui odg yang mengalami pemasangan sangat penting untuk melakukan pemeriksaan secara lengkap. yang dilakukan pada pemeriksaan dan penatalaksanaan awal adalah: pemeriksaan fisik yang ditujukan untuk memantau kondisi pasien secara umum maupun khusus. kondisi umum meliputi tanda vital, kesadaran, status nutrisi dan hidrasi, status fungsional dan pemeriksaan fisik multiorgan secara lengkap, dan status neurologis. pemeriksaan juga ditujukan untuk mencari disabilitas fisik akibat tindakan pemasangan tersebut. pemeriksaan status mental ditujukan untuk mengenali tanda dan gejala gangguan jiwa yang ada pada pasien, menegakkan diagnosis serta memahami latar belakang pemasangan sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan tatalaksana awal untuk mengatasi gejala terutama gejala yang menyebabkan pemasangan. apabila ada kondisi kegawatdaruratan harus segera diatasi, baik kedaruratan fisik (keadaan umum yang lemah, dehidrasi, infeksi berat dll.) maupun kedaruratan psikiatrik (delirium, gaduh gelisah dll.). sebagai pedoman dapat digunakan buku saku penatalaksanaan kegawatdaruratan psikiatrik fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dikembangkan direktorat bina kesehatan jiwa, kementerian kesehatan, memberikan pengobatan sesuai dengan diagnosis penyakit psikiatrik maupun penyakit lain yang didapatkan. memberikan asuhan keperawatan yang diperlukan sesuai kondisi odg. rujukan rumah sakit umum rsu) atau rumah sakit jiwa rsj) sistem rujukan kesehatan jiwa adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus atau masalah kesehatan jiwa yang diselenggarakan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. rujukan vertikal dilaksanakan melalui rujukan dari satu strata sarana pelayanan kesehatan jiwa paling dasar yakni puskesmas strata sarana pelayanan kesehatan jiwa setingkat rsu atau rsj. rujukan dapat juga diselenggarakan secara horizontal yakni pelaksanaan rujukan kasus atau masalah kesehatan jiwa pada strata sarana pelayanan kesehatan yang sama. keuntungan sistem rujukan kesehatan jiwa adalah: pertolongan pelayanan kesehatan jiwa dapat diberikan secara cepat dan murah oleh puskesmas peningkatan kapasitas dan ketrampilan tenaga kesehatan puskesmas tentang pelayanan kesehatan jiwa akan meningkatkan pengelolaan kasus gangguan jiwa dan pemasangan daerah masing masing rujukan odg dengan pemasangan dapat dilakukan jika pasien memenuhi indikator sebagai berikut: tetap agresif dan tidak kooperatif meskipun telah dilakukan penatalaksanaan psikofarmaka dan mendapat penatalaksanaan gejala dengan terapi non farmakologis pelayanan kesehatan tingkat pertama ditemukan kondisi kegawatdaruratan psikiatri dan atau terdapat penyakit penyerta maka dilakukan rujukan sarana pelayanan rujukan diperlukan konfirmasi diagnosis pada kasus baru sebelum dilakukan rujukan maka perlu dipersiapkan hal hal sebagai berikut: pernyataan persetujuan dari keluarga untuk dilakukan rujukan kesehatan jiwa rsu atau rsj, memastikan odg sudah terdaftar sebagai peserta jkn. apabila diinginkan menjadi penerima bantuan iuran pbi) maka kriteria dan daftarnya ditetapkan oleh menteri bidang sosial. pendaftaran tidak dapat dilakukan secara perseorangan, tetapi melalui proses verifikasi, validasi, dan penetapan menjadi pbi sebagaimana telah diatur oleh kementerian sosial. informasi tentang hal ini dapat diperoleh dari dinas sosial kabupaten kota, melengkapi persyaratan administrasi rujukan, mempersiapkan keluarga untuk ikut serta dalam proses merujuk, dan persiapan sistem transportasi rujukan. setelah semua perlengkapan rujukan telah selesai maka proses rujukan dapat dilakukan. rujukan diawali dengan komunikasi antara dokter puskesmas menghubungi psikiater layanan kesehatan yang akan menjadi tujuan rujukan. sampai dengan menit sebelum dirujuk pasien akan diberikan suntikan haloperidol smg dan diazepam 10mg im. selama dalam perjalanan pelayanan kesehatan rujukan pasien wajib ditemani oleh dokter atau perawat dan mempersiapkan fasilitas fiksasi mekanik atau psikofarmaka yang digunakan jika pasien menunjukkan perilaku gelisah atau agresif selama perjalanan. setia rumah sakit rujukan dokter perawat melakukan serah terima pasien dan menyerahkan surat pengantar rujukan dan kelengkapan administrasi yang lain. kendala yang sering ditemukan pada proses rujukan ini diantaranya adalah sulitnya transportasi rujukan yang digunakan untuk merujuk odg dengan pemasangan rsu atau rsj. biaya dan tanggung jawab transportasi masyarakat seringkali menimbulkan konflik sebelum proses rujukan. namun demikian kendala tersebut dapat diatasi apabila kerja sama antar unit layanan dan lintas sektor sudah digalang sebagai bagian dari upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan pemasangan, tidak menunggui ada masalah rujukan. kerja sama antara dinas kesehatan kabupaten, rsud, puskesmas dan rsj, juga dinas sosial sangat penting, bentuknya dapat berupa tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat tvjm) atau pun bentuk bentuk lainnya. sering kali diperlukan terobosan terobosan untuk mengatasi permasalah lapangan. setelah perawatan rsu dan rsj dan pasien dinyatakan boleh pulang maka rsu dan rsj wajib mengirimkan surat rujuk balik kepada puskesmas asal sebelum dirujuk. surat rujuk balik menjelaskan tentang kondisi terakhir pasien, terapi medis dan non medis yang diberikan selama rumah sakit dan terapi medis dan non medis yang harus dilanjutkan oleh puskesmas. puskesmas dapat melakukan konsultasi kepada rsu atau rsj apabila didapatkan ketidakjelasan informasi yang terdapat pada surat rujuk balik. puskesmas yang menerima rujuk balik wajib melakukan: kunjungan rumah pasien dan melakukan pemeriksaan fisik dan kondisi kejiwaan pasien. melakukan tindak lanjut atau perawatan kesehatan masyarakat dan memantau (follow up) kondisi klinis pasien sampai sembuh, mandiri dan produktif. berikut ini digambarkan alur rujukan rumah sakit dan rujuk balik puskesmas. rujukan rujukan puskesmas, poliklinik, \| rumahsakityang dokter praktek dan bekerjasamadengan rumah sakit jiwa rujuk balik rujuk balik emergency pulang emergency berobat pulang alur rujukan dari puskesmas rumah sakit dan sebaliknya program rujuk balik jkn rujukan dan rujuk balik yang dibicarakan atas adalah prosedur yang lazim dilakukan. odg yang dirujuk kembali puskesmas dari rs rsj akan mendapatkan obat sesuai yang ada puskesmas. akan sedikit berbeda mana kala tersedia program rujuk balik prb) jkn dari bpjs. salah satu penyakit yang termasuk prb adalah skizofrenia. odg yang masuk program rujuk balik jkn, apabila mendapatkan obat dari rs rsj yang tidak ada puskesmas, maka obat dapat diambil apotek yang bermitra dengan bpjs. untuk itu sebaiknya odg diminta segera memberi tahu puskesmas begitu keluar dari dan puskesmas memfasilitasi kontak dengan apotek yang bersangkutan agar penyediaan obat tidak terputus. kunjungan rumah home visit) atau layanan rumah home care) kunjungan rumah (home visit) atau layanan rumah (home care) adalah layanan kesehatan yang dilakukan rumah pasienhome visit atau home care bertujuan untuk memberikan perawatan dirumah sampai dengan pasien mandiri mengajarkan ketrampilan dasar kepada pasien dan keluarga memberikan edukasi kepada pasien, keluarga dan masyarakat sebagai upaya promosi dan pencegahan gangguan jiwa memberikan dukungan dalam pengelolaan kesehatan jiwa keluarga kunjungan rumah dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas (perawat perawat kesehatan jiwa masyarakat, dokter dan kader kesehatan kesehatan jiwa) kepada keluarga dengan gangguan jiwa. kader diberikan tanggung jawab untuk melakukan kunjungan rumah kepada pasien gangguan jiwa atau patung dengan kemampuan self care dan partial care dalam rangka mengevaluasi kemampuan yang dimiliki oleh pasien. perawat jiwa masyarakat dan dokter lebih fokus melakukan kunjungan rumah pada pasien pasien dengan kondisi total care. frekuensi kunjungan yang dilakukan oleh kader kesehatan jiwa adalah satu kali dalam satu minggu sedangkan perawat jiwa masyarakat dan dokter melakukan kunjungan dua minggu sekali. adapun tahapan kunjungan rumah yang dilakukan adalah sebagai berikut: perawat, dokter dan kader kesehatan jiwa menemui keluarga pertemuan pertama dengan keluarga ini difokuskan untuk mengidentifikasi kondisi dan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari hari, kepatuhan minum obat, ketrampilan sosialisasi dan kemampuan menyelesaikan masalah. evaluasi lain yang dilakukan pada tahap pertama kunjungan rumah ini adalah mengidentifikasi kemampuan dan hambatan yang dirasakan oleh keluarga dalam melakukan perawatan kepada odg selama rumah. dua informasi tersebut sangat diperlukan sebagai bahan perencanaan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pasien dan keluarga perawat, dokter dan kader kesehatan jiwa menemui pasien tahap kedua dari kunjungan rumah lebih menekankan pada pemeriksaan atau pengkajian kepada kondisi dan kemampuan pasien. pengkajian tentang tanda dan gejala harus dilakukan secara komprehensif sebagai dasar evaluasi pemberian terapi baik farmakologis maupun non farmakologis. pada kunjungan rumah dokter melakukan pemeriksaan terhadap kondisi medis dan psikiatrik, serta pengaruh terapi farmakologis bagi pasien. perawat menitikberatkan pada peningkatan ketrampilan seperti mengendalikan gejala, ketrampilan hidup sehari hari, kemampuan sosialisasi dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. kader kesehatan jiwa melakukan evaluasi dan memberikan dukungan terhadap kemampuan positif pasien agar tetap dapat dipertahankan secara optimal perawat, dokter dan kader kesehatan jiwa menemani keluarga bertemu pasien tahap ketiga kunjungan rumah adalah menemani keluarga untuk terlibat aktif dalam melatih dan monitoring kemampuan pasien. keluarga diajarkan untuk merawat pasien secara langsung, berkomunikasi dengan baik dan memberikan dukungan terhadap setiap pencapaian pasien. keluarga diajarkan melakukan pendampingan ketika pasien melakukan ketrampilan ketrampilan yang diajarkan baik oleh perawat, dokter dan kader kesehatan jiwa. perawat, dokter dan kader kesehatan jiwa menemui keluarga untuk pelimpahan tugas. tahap keempat dari kunjungan rumah adalah melimpahkan seluruh kegiatan yang diajarkan kepada pasien untuk dapat monitoring oleh keluarga. keluarga diminta sebagai pendamping utama bagi pasien dalam meningkatkan kemampuannya. pada tahap terakhir ini perawat dan dokter dapat memberikan edukasi penting terkait kondisi pasien dan upaya untuk meningkatkan kemandirian pasien pengembangan layanan tempat kediaman residensial) termasuk layanan rawat harian day care) memiliki tempat tinggal, komunitas, dan aktivitas merupakan kebutuhan penting bagi odg untuk mencapai pemulihan. kebutuhan tersebut setidaknya mengembalikan fungsi odg setidaknya sebagian dari kondisinya sebelum sakit, terlebih karena sebelumnya samping akibat gangguan jiwanya, odg tinggal bersama keluarga yang seringkali mengambil sebagian besar fungsi odg dengan dalih sedang sakit , kuatir stres , daripada ngamuk , dan berbagai alasan yang lainnya. pelaku rawat utama odg sebagian besar adalah orang tua yang kemudian bertambah usia sehingga sulit untuk merawat secara optimal hingga akhirnya meninggal dunia, sementara transfer ilmu untuk perawatan pasien tidak sempat dilakukan kepada anggota keluarga yang lain. bicara tentang kasus pemasangan, tidak jarang odg pasca pemasangan harus kehilangan tempat tinggal karena keluarga dan atau masyarakatnya tidak menghendaki odg untuk pulang rumahnya pasca perawatan dengan alasan trauma dengan perilaku odg sebelumnya. dalam kondisi tersebut, odg harus kehilangan tempat tinggal dan hidup tanpa pelaku rawat. hal tersebut sering mengakibatkan odg tinggal bertahun tahun rs, atau meninggalkan tanpa ijin dan kemudian hidup menggelinding jalan. sistem perawatan maupun layanan publik saat ini belum mampu mengakomodir kebutuhan tempat tinggal bagi odg tanpa pelaku rawat. sebagian besar mengharuskan pasien pulang dengan keluarga, sehingga bila tidak mungkin terjadi, biasanya mengambil langkah drop in atau mengirim pasien panti sosial. layanan publik dan sistem bantuan yang ada belum memungkinkan odg untuk memiliki dana untuk menyewa tempat tinggal rumah rumah bersubsidi milik pemerintah (bila ada). untuk menjembatani kesenjangan yang ada saat ini, layanan residensial dianggap perlu untuk dipertimbangkan. layanan residensial memiliki bentuk yang beraneka ragam, yaitu: fasilitas perumahan komunitas kelompok tinggal hidup berkelompok (group homes) panti (boarding home) dan rumah singgah rumah antara (halfway house) therapeutic community atau milieu therapy layanan rawat harian (day care) berikut akan dijabarkan satu persatu karakteristik dari masing masing jenis layanan. fasilitas perumahan komunitas fasilitas ini dapat merupakan fasilitas perumahan bersubsidi milik pemerintah seperti rumah susun. fasilitas perumahan ini tidak menyediakan layanan tatalaksana terhadap penyakitnya secara langsung (semua layanan disediakan dari luar), tidak juga membutuhkan aktivitas dalam bentuk kelompok, tidak memiliki batas waktu berapa lama bisa tinggal, mendorong untuk memiliki hidup yang lebih stabil dan memberikan rasa seperti tinggal rumah . peran fasilitas ini dalam mencapai pemulihan telah dibuktikan melalui banyak penelitian antaranya: menurunkan stigma dan meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, karena odg akan merasa diterima, tidak merasa kesepian, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan bila tinggal fasilitas yang khusus untuk odg meningkatkan fungsi global secara menyeluruh dan kualitas hidup. fungsi global yang dimaksud terdiri atas fungsi kognitif, masalah sosial, menurunkan disabilitas secara keseluruhan, dan kemampuan perawatan diri. cc. tinggal fasilitas perumahan dengan kualitas yang buruk akan meningkatkan risiko untuk re adisi (perawatan kembali) kenyataan bahwa perumahan lebih mampu meningkatkan kemampuan untuk tinggal komunitas dibandingkan layanan psikiatrik termasuk menurunkan rata rata perawatan kembali (re hospitalisasi) sekitar odg lebih memilih untuk tinggal komunitas dan akan memengaruhi persepsi subjektif tentang kualitas hidup mereka kriteria odg dapat hidup mandiri rumah komunitas antaranya: fungsi odg cukup baik, memiliki kemampuan untuk membina hubungan, dan terlibat dalam aktivitas luar rumah bila memiliki anak kecil, kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak tetap dapat terpenuhi cc. mampu membina interaksi antara anggota keluarga dengan baik odg mampu mengakses layanan dukungan yang disediakan dan memiliki ketaatan tatalaksana yang baik poin poin penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam menyediakan perumahan bagi odg antaranya: program residensial komunitas dapat menjadi program pengganti yang lebih baik dibandingkan perawatan jangka panjang pasien rs. untuk dapat menyelenggarakan program tersebut, sangat diperlukan diperlukan kerjasama antara berbagai kementerian yang terkait. saat ini program residensial komunitas masih terbatas pada layanan panti sosial yang dikelola oleh jajaran kementerian sosial dalam koordinasi dengan sektor kesehatan terutama untuk masalah kesehatan fisik. depan perlu dipikirkan pengembangan program residensial yang benar benar membuka peluang bagi odg untuk hidup mandiri komunitas dengan atau bantuan minimal dari penyedia layanan kesehatan jiwa. kesempatan untuk memilih akan berhubungan dengan tingkat kepuasan, stabilitas tempat tinggal, dan kesejahteraan secara emosi. terlibat dalam proses memilih akan lebih meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk hal hal domestik. kondisi ini juga merupakan program normalisasi melakukan tugas tugas normal yang dilakukan semua orang dan bukan dirawat seperti saat hidup odg memilih untuk tinggal sendiri, dapat memilih dan mendapatkan dukungan ketika dibutuhkan. berbagai studi menunjukkan bahwa semua orang ingin memiliki kebebasan untuk memilih dan fleksibel (terutama tentang dengan siapa seseorang mau tinggal). studi ini tentu saja tidak sepenuhnya mendukung program hidup berkelompok (group homes), rumah singgah atau rumah antara (rumah singgah), atau fasilitas tempat tinggal yang khusus lainnya bila semua desainnya dalam bentuk kelompok odg, termasuk mereka yang hidup menggelinding, dapat tinggal mandiri rumah meskipun sebagian membutuhkan layanan yang lebih khusus. layanan atau dukungan khusus tersebut biasanya berhubungan dengan tugas hidup sehari hari seperti mengatur keuangan, berbelanja, merencanakan makanan, dll. dukungan khusus ini dapat membantu odg untuk menghindari stres, menurunkan stimulus yang berlebihan, dan mencegah kekambuhan, terutama selama masa awal pulang perawatan, saat obat masih mengalami penyesuaian dosis dan efek samping. target utama program dukungan ini adalah mencapai kemandirian optimal, namun odg harus belajar ulang tentang keterampilan hidup mandiri dan dapat berlangsung bulanan atau tahunan hingga mencapai kembali fungsi tersebut secara penuh. program dukungan seperti ini sayangnya sering tidak tersedia layanan perumahan untuk individu dengan pendapatan rendah. perlu dipikirkan alternatif dukungan lain dari layanan kesehatan maupun layanan sosial terdekat, melalui program manajemen kasus. seorang manajer kasus dapat membantu untuk manajemen tatalaksana, aplikasi jaminan dan bantuan sosial lainnya, serta menemukan program rehabilitasi vokasional yang sesuai. bila seorang manajer kasus tidak dimungkinkan, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mempekerjakan tenaga paruh waktu yang berasal dari masyarakat yang peduli (dapat berfungsi seperti tenaga kader) kualitas lingkungan fisik merupakan lingkungan yang nyaman, memiliki lokasi yang dekat dengan fasilitas kesehatan, tempat berkumpulnya komunitas, mudah akses transportasi, keamanan gedung dan lingkungan tetangga. odg dalam proses pemulihannya, meskipun sebagian besar memilih untuk tinggal sendiri, memiliki potensi untuk merasa kesepian dan terisolasi. berbagai riset menunjukkan pentingnya jaringan dukungan sosial karena hubungan sosial akan memperbaiki perasaan sejahtera dan fungsi. koneksi dengan keluarga dan kerabat sebenarnya merupakan hal yang penting, tidak harus eksklusif pada kebutuhan untuk memiliki pasangan hidup. memiliki hewan peliharaan dari berbagi studi menunjukkan efek terapi karena dapat mengembangkan perasaan hidup penuh tujuan, harapan, dan jauh dari perasaan apatis. staf organisasi manajemen perumahan (jika ada). sebuah studi menganalisis menyatakan bahwa perumahan yang tidak terlalu ketat pengawasan dari pihak manajemen akan memperluas kesempatan untuk para penghuni menciptakan irama hidup normal yang lebih sesuai untuk odg. intinya penting untuk mempertimbangkan staf dengan pendekatan yang tidak mengancam , memberdayakan penghuni untuk hidup mandiri, penuh motivasi, layanan yang fleksibel dan responsif, melakukan pendekatan secara berkala pada kasus khusus penghuni yang memerlukan perhatian lebih. ekspresi emosi staf juga perlu mendapat perhatian terutama terkait perilaku dalam memberikan kritik, menunjukkan ketidaksukaan, perasaan jengkel atau kemarahan, dan nada suara negatif. ekspresi emosi negatif yang tinggi dapat meningkatkan kekambuhan (sama besar dengan ekspresi emosi keluarga atau masyarakat yang menolak). jika memungkinkan, perlu diakomodir kesempatan untuk mengekspresikan emosi dan tingkat stres terhadap fasilitas perumahan, antara staf maupun antara penghuni. kelompok tinggal hidup berkelompok (group home) fasilitas ini lebih terstruktur dibandingkan fasilitas perumahan komunitas karena dikelola oleh jaringan tenaga professional kesehatan jiwa dan memiliki aktivitas kelompok yang terjadwal. aktivitas kelompok ditujukan untuk memelihara interaksi sosial antar penghuni. kritik yang sering disampaikan terkait model layanan ini adalah kurangnya kesempatan bagi odg untuk mengungkapkan dengan siapa ingin tinggal. panti (boarding home) dan rumah antara rumah singgah (halfway house) hampir sama dengan group home, kelompok layanan tempat tinggal ini dikelola secara penuh oleh tenaga profesional kesehatan jiwa sehingga spesifik ditujukan untuk odg. kehadiran bentuk layanan seperti ini ditujukan terutama untuk membantu terbentuknya hubungan sosial, namun demikian hasil penelitian terbaru melaporkan bahwa kondisi tempat tinggal semacam ini menawarkan lebih sedikit kesempatan untuk dukungan sosial karena odg tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan kebutuhannya termasuk dengan siapa mereka ingin tinggal. layanan tempat tinggal seperti ini biasanya memiliki batas waktu tinggal kecuali pada kelompok odg yang membutuhkan dukungan khusus terus menerus. indikasi odg membutuhkan dukungan lebih: odg tanpa keluarga, memiliki penyakit multipel (termasuk diagnosis ganda dual diagnosis misalnya dengan penyalahgunaan zat dan alkohol, retardasi mental, penyakit fisik lebih dari dua diagnosis), usia lanjut mengalami skizofrenia yang berat anak anak merasa ketakutan dan jengkel, karena merasa hidup kehidupan perkawinan menurun odg memiliki perilaku yang tidak mudah seperti agresif atau tendensi perilaku antisosial yang ekstrim therapeutic community atau milieu therapy untuk kedua layanan tempat tinggal yang terakhir, pendekatan terapi lingkungan milieu therapy), upaya menciptakan lingkungan untuk tujuan terapeutik atau mendukung kesembuhan. pengertian lainnya adalah tindakan penyembuhan pasien melalui manipulasi dan modifikasi unsur unsur yang ada pada lingkungan yang berpengaruh positif terhadap proses penyembuhan baik secara fisik maupun psikis individu. milieu therapy diindikasikan untuk semua odg dalam tingkat yang berbeda beda. penerapan secara luas terutama pada odg yang sudah tidak dalam kondisi akut dan dalam persiapan kembali masyarakat. tujuan pendekatan ini secara luas adalah: membantu meningkatkan pengalaman positif dengan cara meningkatkan harga diri, mengembangkan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, mengurangi ketergantungan terhadap tenaga profesional, membantu belajar memercayai orang lain, mempersiapkan odg untuk kembali masyarakat, mengatasi gangguan dan perilaku maladaptif, dan mencapai perubahan yang positif untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka lingkungan harus bersifat terapeutik yaitu mendorong terjadi proses penyembuhan. prinsip prinsip milieu therapy adalah: prinsip kunci adalah keterlibatan (termasuk pelibatan) secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses pelayanan demokrasi, menanamkan rasa saling menghormati kebebasan antar individu odg dan tenaga profesional cc. membangun komunikasi antara odg dan tenaga kesehatan untuk manfaat terapeutik maksimal mendorong odg untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan optimal agar dapat meningkatkan harga diri membudayakan iklim bersosialisasi dengan cara memberikan kesempatan bagi odg untuk menjadi bagian dari kelompok individu bertanggung jawab atas tindakan sendiri dukungan sebaya dapat digunakan untuk memperkuat tingkat pemahaman dan komitmen untuk menjalankan aturan yang ada menciptakan situasi konfrontasi yang realistis artinya bukan menghindari konflik namun belajar untuk menghadapi dan menemukan solusi untuk memperbaiki, serta belajar dari konsekuensi baik positif maupun negatif untuk mencapai karakteristik dan prinsip prinsip atas, diperlukan pengembangan sumber daya antaranya: syarat lingkungan fisik: ruangan yang aman dan nyaman, menghargai privasi, terhindar dari alat alat yang dapat digunakan untuk mencederai diri sendiri atau orang lain alat alat medis, obat obatan, dan berbagai jenis cairan medis tersedia dan tersimpan dalam lemari terkunci keseluruhan ruangan mudah dipantau oleh tenaga profesional tata ruangan menarik dengan cara menempelkan poster yang cerah dan meningkatkan gairah hidup pasien, warna dinding cerah, pencahayaan cukup tersedia fasilitas yang dapat menghibur, menenangkan, dan memotivasi hidup seperti buku buku bacaan yang ringan dan, lucu, musik ceria, tv, dan film komedi. satu kamar untuk satu orang atau satu kamar untuk lebih dari satu orang, perlu dipertimbangkan karakteristik individunya untuk menghindari perlakuan salah antara odg tampilan fisik bangunan tidak mengesankan tampilan yang seperti penjara dengan jeruji besi tersedia kebijakan dan prosedur tertulis tentang prosedur pembatasan fisik baik dengan pengikatan maupun pengekangan untuk tujuan keamanan dan keselamatan odg lokasi dan letak gedung berada tengah tengah pemukiman penduduk atau masyarakat sekitarnya serta tidak diberi pagar tinggi, sehingga dapat membantu memelihara hubungan terapeutik dengan masyarakatserta menghindari kesan terisolasi bagian internal gedung meliputi penataan struktur sesuai keadaan rumah tinggal yang dilengkapi ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi tertutup, wc, dan ruang makan. masing masing ruangan tersebut diberi nama dengan tujuan untuk memberikan stimulasi untuk merangsang memori dan mencegah disorientasi ruangan. setiap ruangan harus dilengkapi dengan jadwal kegiatan harian, jadwal terapi aktivitas kelompok, jadwal kunjungan keluarga, dan jadwal kegiatan khusus misalnya rapat ruangan. fasilitas fasilitas berupa lemari, kursi, meja, peralatan dapur, peralatan makan, mandi, dsb. semua perlengkapan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan odg bebas berhubungan satu dengan yang lainnya serta menjaga privasi odg. ni kla . tentara na. kan ini bee ada milieu therapy ruang rehabilitasi syarat lingkungan sosial: komunikatif, bersahabat, dan mengembangkan sikap saling empati dengan cara saling menyapa sehingga odg merasa akrab dan familiar dengan lingkungan yang diharapkannya, odg merasa senang nyamandan menciptakan rasa aman dari ancaman apa pun, kebutuhan kebutuhan dasar odg mudah dipenuhi, lingkungan yang bersih, memberikan penjelasan setiap akan melakukan kegiatan, menekankan pada sosialisasi, memungkinkan terjadinya proses pertukaran informasi, dan interaksi kelompok dengan fokus pada komunikasi yang terapeutik, menerima odg apa adanya secara terbuka sebagai pribadi yang unik. odg merasa dihargai oleh setiap unsur dalam lingkungan sebagai individu yang memiliki hak, kebutuhan, dan pendapat serta menerima perilaku odg sebagai respons terhadap adanya stres, meningkatkan harga diri odg, membantu menilai dan meningkatkan hubungan sosial secara bertahap dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, fleksibel, dan dinamis yang memungkinkan odg berhubungan dengan orang lain, lingkungan yang dapat mengurangi pembatasan pembatasan atau larangan dan memberikan kesempatan kepada odg untuk terlibat, menentukan pilihan, mengambil keputusan, dan membentuk perilaku yang baru memberi kesempatan odg untuk terlibat, membantu odg dalam berinteraksi dengan odg lain, keluarga, dan tenaga profesional, jenis jenis kegiatan yang dapat dikembangkan sangat bervariasi dan dapat mengakomodir jenis jenis rehabilitasi lainnya seperti: psikoedukasi dan latihan keterampilan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan manajemen meditasi, meningkatkan kepercayaan diri, melakukan manajemen terhadap marah, cemas, berkabung, membantu untuk lebih serif, memiliki keterampilan relaksasi, menyelesaikan masalah, bertanggung jawab pada masalah kesehatan, pengaturan diet, aktivitas, dan perilaku berisiko terapi rekreasi merupakan terapi yang ditujukan untuk memanfaatkan waktu luang, dengan melakukan kegiatan konstruktif, menyenangkan, dan dapat mengembangkan kemampuan hubungan sosial. cc. terapi kreasi seni ditujukan untuk mengembangkan minat, hobi, dan talenta odg sesuai dengan bakat dan minat. bakat dan minat tersebut antaranya: terapi tari ditujukan untuk mengkomunikasikan tentang perasaan dan kebutuhan odg melalui gerak dan lagu, melatih kemampuan motorik, keseimbangan, dan koordinasi. terapi musik ditujukan untuk mengekspresikan perasaan marah, sedih, kecewa, kesepian, dan gembira. terapi lukis memiliki dasar bahwa menggambar dapat menurunkan ketegangan, melatih konsentrasi, mengekspresikan perasaan, menciptakan perilaku yang lebih adaptif. terapi membaca (biblio therapy): terapi ini memberi kesempatan odg, keluarga, dan tenaga profesional untuk membaca novel, majalah, buku buku, kemudian mendiskusikannya. tujuannya adalah untuk mengembangkan wawasan diri, mengekspresikan perasaan pikiran dan perilaku yang sesuai dengan norma norma yang ada, mengembangkan kemampuan untuk berbagi dan berdiskusi yang saling menghargai. pet therapy. terapi ini bertujuan untuk menstimulasi respons pasien yang tidak mampu mengadakan hubungan interaksi dengan orang orang sehingga merasa kesepian dan ingin menyendiri. terapi ini juga dapat meningkatkan kepekaan melalui kontak dengan bulu binatang dan memberikan rasa tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan. plant therapy. terapi ini mengajarkan pasien untuk memelihara segala sesuatu makhluk hidup dan membantu hubungan yang akrab antara satu pribadi kepada pribadi lainnya. sei esa mal pln titah jua milieu therapy dalam kegiatan dalam menjalankan pendekatan ini, begitu banyak profesi dapat terlibat, antaranya psikiater, psikolog klinis, perawat spesialis jiwa dan perawat, pekerja sosial, terapis okupasi, terapis musik, terapis rekreasi, terapis seni, ahli psikodrama, ahli gizi, dan lain lain. tim ini perlu bekerja bersama sama sesuai dengan kapasitasnya untuk menyusun rencana tatalaksana yang terpadu. sikap yang perlu dikembangkan oleh tenaga profesional adalah: mengkomunikasikan dengan jelas perilaku yang akan diubah dan atau dipertahankan sikap mengajak, terbuka, menawarkan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas odg dalam penyelesaian masalah konflik, mengubah tingkah laku menjadi lebih adaptif. senantiasa menjadi role model atau panutan mendorong interaksi antar odg memertahankan kontak dengan lingkungan melalui agenda harian, tanda pengenal bagi petugas kesehatan, foto foto kegiatan, dan lain lain selain para profesional, peran keluarga, tokoh agama, mitra bestari (peer support) sangat penting untuk membantu odg mencapai proses pemulihannya. layanan rawat harian day care) kebutuhan layanan day care bagi penyintas patung tidak berbeda dengan kebutuhan fase awal sebelum pemasangan. keduanya membutuhkan layanan tersebut untuk meningkatkan kapasitas dalam manajemen kesehatan maupun terkait kapasitas terkait fungsi sosial dan fungsi okupasional yang ingin dioptimalkan. uraian rinci mengenai layanan day care dapat dibaca bab iii. pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dan kader sumber daya manusia kesehatan jiwa menurut nomor tahun tentang kesehatan jiwa, terdiri daridibidang kesehatan jiwa. distribusi tenaga kesehatan jiwa profesional saat ini masih tidak merata karena banyak terkonsentrasi kota kota besar. dari segi jumlah, sdm kesehatan jiwa masih jauh dari kebutuhan yang diharapkan. laporan dari kementerian kesehatan menyebutkan bahwa proporsi tenaga kesehatan jiwa professional adalah sebanyak per populasi dengan rincian sebagai berikut psikiater kurang lebih orang per populasi) psikolog klinis sebanyak orang per populasi) perawat jiwa: orang per populasi) perawat spesialis jiwa sebanyak orang kurangnya jumlah maupun sebaran tenaga spesialis tersebut mengharuskan dioptimalkannya layanan kesehatan primer. keterbatasan kemampuan tenaga kesehatan layanan primer dan masih kurangnya dokter dan perawat terlatih jiwa menjadikan layanan kesehatan jiwa belum secara merata terintegrasi layanan primer. pengembangan kapasitas tenaga profesional layanan primer dilakukan dengan melakukan pelatihan secara bertahap kepada dokter umum dan perawat puskesmas. peningkatan kapasitas dokter umum puskesmas diselenggarakan melalui pelatihan general practitioner plus jiwa. peningkatan kapasitas perawat dilakukan melalui pelatihan basic, intermediate dan advance course community mental health nursing. setiap layanan primer diharapkan minimal memiliki satu orang dokter dan dua orang perawat yang terlatih. untuk menunjang kinerja dokter dan perawat puskesmas maka diperlukan dukungan sdm melalui pembentukan kader kesehatan jiwa. kader kesehatan jiwa dilatih untuk membantu proses deteksi, menggerakan masyarakat, kunjungan rumah dan rujukan pasien patung layanan kesehatan primer. setiap satu orang kader kesehatan jiwa diharapkan bertanggung jawab terhadap keluarga. bab rehabilitasi pasca pemasangan orang dengan gangguan jiwa melepaskan odg dari pemasangan bukanlah jaminan bahwa bila kondisi yang melatarbelakangi tindakan pemasangan tidak tatalaksana, maka pemasangan tidak akan terjadi kembali. latar belakang tidak hanya ditujukan untuk odg saja namun juga bagi anggota keluarga yang juga membutuhkan bantuan akibat kondisi sakit yang dialami odg. berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali praktik pemasangan terutama difokuskan untuk merehabilitasi fungsi fisik, psikiatrik psikososial, dan sosial odg penyintas patung. berikut upaya upaya yang dapat dilakukan: advokasi dan edukasi advokasi dalam rangka mencegah pemasangan kembali dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat dengan tujuan mengurangi stigma dan meningkatkan kemandirian odg pasca pemasangan. advokasi dan edukasi perlu dilakukan berbagai lintas sektor seperti dinas tenaga kerja, csr, dinas sosial atau berbagai pendanaan swasta lainnya terkait pemberdayaan odg dan bantuan modal usaha. bantuan modal dapat juga dikembangkan dari dana swadaya masyarakat untuk dikembangkan menjadi usaha kecil atau rumah tangga. media edukasi yang diperlukan pada fase pencegahan pemasangan kembali berisi tentang panduan cara perawatan odg pasca pemasangan, sikap keluarga dan masyarakat terhadap odg pasca pemasangan serta panduan peningkatan ketrampilan pada odg pasca pemasangan. kendala utama yang sering dihadapi oleh fasilitas pelayanan tingkat pertama adalah minimnya ketersediaan media yang disebabkan belum adanya alokasi dana yang digunakan untuk memenuhi berbagai media edukasi kesehatan jiwa puskesmas. upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan dengan pengambil kebijakan, csr, lembaga swadaya masyarakat untuk membantu ketersediaan media edukasi. kerjasama dengan institusi pendidikan dapat menjadi pilihan untuk mengatasi permasalahan minimnya pendanaan media edukasi pada odg, keluarga dan masyarakat tentang upaya pencegahan pemasangan kembali. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan menjadi peserta jkn sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pengobatan pada odg pasca pemasangan. sebagaimana halnya pada fase fase sebelum ini, advokasi kepada aparat desa, kecamatan serta kerja sama dengan petugas dinas sosial kecamatan dan kabupaten perlu dilakukan dalam rangka membantu odg untuk memeroleh kepesertaan jaminan kesehatan. lihat bab iii dan iv) saat ini sedang terjadi proses penggabungan berbagai skema asuransi kesehatan (jamkesda, jamkesmas, akses, sabri, jamsostek dsb.) menjadi satu dalam skema jkn. perhatian khusus perlu diberikan untuk menjamin peralihan tersebut bagi odg, agar kepesertaan jaminan kesehatan tidak terputus yang akan berdampak pada kesinambungan pengobatan. penyediaan akses layanan kesehatan jiwa termasuk jaminan keberlanjutan terapi upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa adalah melalui peran aktif tenaga kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mempersempit jarak layanan dengan tempat tinggal odg dan keluarga dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan terapi. bantuan akses layanan berupa transportasi dapat dilakukan melalui kerjasama sektor untuk memenuhi kebutuhan akses transportasi untuk proses terapi. pemanfaatan ambulans atau mobil desa dapat menjadi pilihan untuk mengatasi kendala akses layanan. sosialisasi tentang kebutuhan odg dan keluarga kepada pihak penjamin asuransi akan membuka peluang tersedianya kemudahan akses layanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. kemudahan pengurusan jaminan kesehatan melalui turut campur seluruh unsur masyarakat seperti perangkat desa dan kecamatan, dinas sosial, dinas kependudukan dan pihak penjamin asuransi akan sangat membantu peningkatan akses layanan kesehatan. tenaga kesehatan wajib memfasilitasi akses kerja bagi pasien patung dan memfasilitasi bantuan kesejahteraan sosial pada pasien patung. menyelenggarakan pengembangan akses layanan kesehatan jiwa mencakup bantuan kepada odg yang telah menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan kesempatan bekerja sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. pemanfaatan seluruh sumber daya tenaga kesehatan yang ada baik tingkat desa maupun puskesmas dihadapkan dapat mempermudah akses layanan kesehatan jiwa. kerjasama lintas sektor seperti dengan dinas sosial dalam rangka membantu pembiayaan proses perawatan bagi odg akan menurunkan risiko pemasangan kembali. tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi meditasi dan non meditasi upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan tatalaksana untuk mengontrol gejala melalui terapi meditasi adalah dengan menjamin ketersediaan obat tingkat puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa. penatalaksanaan pengobatan dijamin dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama tanpa terhambat oleh ketidakmampuan sumber daya tenaga kesehatan yang ada. pada penatalaksanaan terapi medis, keluarga dihadapkan berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan minum obat. pada pelaksanaan terapi non meditasi, tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan terapi non meditasi dan mendorong kerjasama dengan seluruh unsure masyarakat yang memberikan terapi non medis dengan berbagai pendekatan. tenaga kesehatan menjamin tidak adanya konflik kepentingan yang justru menghambat proses pencegahan pemasangan kembali. kunjungan rumah home visit) atau layanan rumah home care) uraian mengenai proses menyelenggarakan home visit dapat dibaca pada uraian proses home visit fase pelepasan patung. perbedaan utama home visit atau home care fase pelepasan patung dan pasca patung adalah pada fokus pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan. pada fase pelepasan patung, home visit home care difokuskan pada kesiapan odg untuk mengontrol gejala sebagai syarat utama pelepasan patung. home visit home care pada fase pasca pemasangan dilakukan untuk menyiapkan kemandirian dan produktivitas odg dalam hidup bermasyarakat. sayangnya pelaksanaan home visit atau home care belum menjadi prioritas dalam penatalaksanaan odg pasca pemasangan yang menjadi program utama puskesmas. rehabilitasi vokasional dan okupasional terapi vokasional dan okupasional merupakan jenis rehabilitasi yang paling sering dikembangkan karena ditujukan untuk mengembangkan keterampilan kerja bagi odg era dunia kerja yang lebih terstruktur dan lapangan kerja yang kompetitif. jenis rehabilitasi ini juga merupakan terapi yang paling mungkin dilaksanakan dalam lingkup perawatan rumah sakit maupun institusi rehabilitasi sebelum pada akhirnya mereka bekerja tempat tempat kerja komunitas. memiliki keterampilan kerja dan pekerjaan dapat meningkatkan peran sosial komunitas. keterampilan kerja dapat dilatihkan dengan dua metode yaitu train and place (dilatih kemudian ditempatkan) dan place and train (ditempatkan dan dilatih). untuk memungkinkan hal tersebut, rumah sakit atau institusi rehabilitasi perlu memiliki tempat tempat kerja komunitas yang dapat terwujud melalui kerjasama antara rumah sakit atau institusi rehabilitasi dengan layanan kesehatan terdekat dari tempat kerja, tempat tempat kerja, dan organisasi kemasyarakatan sangat penting. sama dengan tujuan rehabilitasi psikososial lainnya, terapi vokasional dan okupasional merupakan kontinum terapi dari lingkup institusi komunitas. kontinum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar berikut ini: kontinum terapi dari institusi komunitas manajemen dengan perbaikan keterampilan hidup mandiri, memiliki meditasi dan intervensi untuk hidup dan bekerja pekerjaan dan mencapai psikososial kemampuan untuk bekerja proses pemulihan penyakit latihan keterampilan tempat tempat kerja ) hidup (edukasi dan komunitas praktik) kemampuan untuk hidup latihan keterampilan l ) mandiri komunitas kerja (bangsal kerja) sdm yang terlibat sdm yang terlibat psikiater, perawat spesialis psikiater, perawat spesialis jiwa, dokter dan perawat jiwa, dokter, perawat, kader kesehatan jiwa, pekerja sosial, keluarga dan sdm yang terlibat psikiater, perawat spesialis jiwa, dokter, perawat, kader kesehatan jiwa, pekerja sosial, keluarga dan manfaat terapi vokasional dan okupasional antaranya: memberikan keuntungan secara ekonomi meningkatkan aktivitas sosial cc. memperbaiki rasa percaya diri dan kompetensi diri menjadi sarana untuk menyalurkan stres mengembangkan jaringan dukungan sosial menurunkan angka remisi dan hospitalisasi memperbaiki kemampuan untuk hidup mandiri dan kualitas hidup bentuk bentuk terapi vokasional dan okupasional bervariasi dalam bentuk yang sederhana hingga yang lebih kompleks, terdiri atas: penyusunan jadwal harian latihan perawatan diri: mandi, etika makan, olah raga, dan lain lain latihan seni: lukis, musik, keramik, dan lain lain latihan keterampilan: komputer, pertanian, peternakan, membuat batak, pernak pernik, memasak dan menyajikan makanan latihan melamar pekerjaan: membuat cv, menulis lamaran, melakukan wawancara, mengatasi kegagalan ptn pmi latihan keterampilan dan etika makan latihan seni musik pam kan nana gan tap agp aan latihan aktivitas fisik latihan masak dan menyiapkan makanan jak dia tau sal pen ruko tenan eta ara sat latihan berkebun bentuk bentuk latihan vokasional dan okupasional sumber: dokumentasi rsj. prof. dr. seroja, magelang dan rsj dr. soeharto heran, jakarta) tahapan terapi vokasional dapat digambarkan dalam bentuk grafik bawah ini: latihan keterampilan dasar program hidup masyarakat (bangsal kerja institusi) (tempat tinggal komunitas) tempat kerja transisi, (di komunitas, odg tinggal institusi) tahapan melakukan terapi vokasional dan okupasional tahap adisi penerimaan odg yang dapat mengikuti program ini adalah odg yang telah berada pada fase stabilisasi dan pemeliharaan (yaitu fase saat odg sudah tidak memiliki gejala yang jelas dan akut lagi) dan membutuhkan keterampilan kerja untuk meningkatkan kualitas hidupnya. tahap penilaian pada tahap ini dilakukan penilaian untuk berbagai domain yang berhubungan dengan gejala, fungsi, dan sumber daya. metode yang dipergunakan berupa wawancara untuk mengidentifikasi riw pekerjaan, status kondisi mental, fungsi, perilaku, relasi interpersonal, dan fungsi kognitif. proses selanjutnya adalah penyusunan program terapi yang dimulai dengan menentukan prioritas berdasarkan fungsi dan sumber daya pada odg yang tertinggi. program terapi perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan, tim pendamping, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta pemantauan reguler. tahap intervensi tahap intervensi dibagi menjadi (empat) tahap kegiatan yaitu: latihan keterampilan dasar bengkel kerja rumah sakit institusi rehabilitasi: tujuan: mendapatkan keterampilan kerja dan sosial lingkungan yang didukung oleh tenaga profesional. latihan keterampilan kerja yang diajarkan berupa keterampilan dasar yang melatih kognitif, motorik, dan sosial. program: meliputi pemberian meditasi, intervensi psikososial seperti psikoedukasi, psikoterapi individual, latihan keterampilan sosial, rehabilitasi kognitif, dan pertemuan komunitas. bentuk bentuk latihan vokasional dan okupasional yang dapat dikembangkan rumah sakit dan institusi rehabilitasi gea dab mani saus latihan perawatan rambut salon latihan kantin rehabilitasi rs institusi rehabilitasi rs institusi rehabilitasi latihan keterampilan kerja tempat kerja transisi definisi: tempat kerja transisi merupakan tempat kerja komunitas yang bersedia memberikan lapangan pekerjaan bagi odg yang masih menjalani perawatan rumah sakit atau institusi rehabilitasi. tujuan: untuk melatih keterampilan dan pengambilan keputusan tempat kerja komunitas dengan dukungan yang sesuai. program: durasi latihan berkisar antara bulan (fleksibel). intervensi yang dilakukan meliputi psikoedukasi, advokasi, latihan keterampilan sosial, latihan keterampilan kerja, pengaturan meditasi, dan manajemen penyesuaian lingkungan tempat kerja. perencanaan discharge: indikatornya adalah kemampuan autonomy dan tanggung jawab odg. penilaian dilakukan melalui pemeriksaan gejala dan perilaku, keterampilan kerja, manajemen meditasi dan simtoma, relasi interpersonal, kualitas hidup, status ekonomi, dan sistem jejaring sosial. pemeriksaan dilakukan bulan pasca latihan keterampilan kerja tempat transisi selesai dan odg akan kembali rumahnya. tahap penempatan kerja tujuan: untuk membantu odg untuk hidup masyarakat, memertahankan pekerjaan, dan mampu menghadapi kompetisi fasilitas sosial yang pada akhirnya akan membantu odg untuk hidup mandiri komunitas. program: pada tahap ini, odg sudah tidak tinggal rumah sakit. intervensi yang diberikan meliputi layanan kesehatan rawat jalan, manajemen meditasi oleh odg sendiri, manajemen kasus, pertemuan reguler, dan manajemen keuangan. tahap ini akan berlangsung selama bulan. tahap pemeliharaan kerja dan hidup mandiri komunitas. tujuan: untuk membantu odg untuk memperoleh status kehidupan mandiri secara ekonomi maupun psikologis. program: tahap ini tak berbatas waktu. intervensi psikososial yang diberikan semakin minimal dan diakses secara mandiri oleh odg. terapi vokasional sebaiknya diselenggarakan oleh tim yang tidak hanya berbasis rumah sakit, namun juga berbasis komunitas. tim tersebut dapat berisikan psikiater, dokter, psikolog, pekerja sosial, perawat, terapis okupasional, manajer tempat kerja komunitas, dan pelatih keterampilan kerja. tim ini bekerja secara sinergis sejak mulai tahap persiapan (penilaian dan penyusunan program), tahap pelatihan, tahap pendampingan tempat kerja komunitas, dan tahap evaluasi. tantangan penyelenggaraan layanan ini dapat berasal dari internal rumah sakit institusi rehabilitasi maupun eksternal rumah sakit institusi rehabilitasi. tantangan dari pihak internal antaranya: sarana prasarana untuk tempat kerja rumah sakit institusi rehabilitasi tidak adanya tenaga terampil untuk menyelenggarakan program latihan kerja biaya kegiatan belum terakomodir dalam sistem pembiayaan yang berlaku birokrasi kerjasama dengan pihak pihak yang menyediakan tempat kerja komunitas tantangan dari pihak eksternal rumah sakit meliputi: belum banyaknya tempat kerja komunitas yang bersedia menerima odg akibat stigma dan diskriminasi belum terbitnya hubungan rujukan yang jelas antara tenaga profesional wilayah tempat kerja komunitas sehingga sulit untuk melakukan pendampingan dan dukungan langsung bila diperlukan sulitnya menyalurkan tenaga dan memasarkan hasil kegiatan dan kerja pasien akibat dari stigma dan diskriminasi dalam menyelenggarakan kegiatan pendampingan odg pasca pemasangan, maka tenaga kesehatan bersama lintas sektor seperti dinas sosial melalui sumber daya pekerja sosial, task dan psm melakukan upaya bersama dengan fokus yang berbeda. misalnya pada tenaga kesehatan lebih pada pengendalian gejala sedangkan dinas sosial fokus pada bantuan kesejahteraannya. fasilitasi odg dalam memperoleh modal usaha mandiri atau lapangan pekerjaan salah satu upaya pencegahan pemasangan kembali adalah dukungan penyediaan modal usaha mandiri dan lapangan kerja. sebelum menjalankan usaha mandiri maka terdapat empat faktor yang perlu dipersiapkan yaitu: hak yaitu setiap odg memiliki kesempatan yang sama seperti orang lain. hal ini dapat dicapai dengan mengatasi hambatan untuk hak asasi manusia dan perlakuan yang adil, termasuk menurunkan efek dari stigma dan diskriminasi. ekonomi yakni ekonomi mendasari dan sifat dari pekerjaan yang tersedia harus dieksplorasi untuk mengidentifikasi peluang odg yang memenuhi pekerjaan tersebut. pengetahuan yaitu akses berbagai lapangan kerja bagi odg. kebijakan dukungan penghasilan yakni ketentuan program pekerjaan dan penghasilan yang diberikan pada odg. beberapa bidang kerja yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh odg antaranya adalah usaha sosial, wirausaha dan bisnis alternatif dan afirmatif. tanggung jawab pemodelan dapat dilakukan dengan melakukan advokasi kepada berbagai lintas sektor seperti dinas tenaga kerja, dinas sosial atau berbagai pendanaan swasta lainnya, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility csr). bantuan modal dapat juga diperoleh dari dana swadaya masyarakat untuk dikembangkan menjadi usaha kecil atau rumah tangga. pengembangan layanan tempat kediaman residensial) termasuk layanan rawat harian day care) kebutuhan layanan residensial dan layanan day care fase ini sama dengan kebutuhan setiap fase pemasangan lainnya. intinya layanan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal dan kapasitas mandiri odg untuk hidup komunitas. pengembangan rinci untuk kedua layanan ini dapat dibaca bab iii tentang layanan day care dan bab tentang layanan residensial. pengembangan kelompok bantu diri serta organisasi konsumen dan keluarga pembentukan kelompok bantu diri menjadi pilihan upaya pencegahan pemasangan kembali masyarakat dalam rangka meningkatkan koping yang konstruktif untuk mempertahankan kondisi odg pasca patung masyarakat. kelompok bantu diri atau kelompok swabantu adalah kumpulan dua orang atau lebih yang datang bersama untuk membuat kesepakatan saling berbagai masalah yang mereka hadapi dalam rangka memberikan semangat satu sama lain. kegiatan kelompok swabantu diawali dengan pembentukan kelompok. awal pertemuan kelompok swabantu perawat, psikolog, dokter dan tenaga kesehatan lain menjelaskan tentang definisi kelompok swabantu, tujuan, prinsip, beberapa kesepakatan (seperti nama kelompok, dan anggota kelompok) dan aturan yang digunakan oleh kelompok tersebut. kegiatan yang dilakukan oleh kelompok swabantu dimulai dari pemahaman terhadap masalah, identifikasi cara penyelesaian masalah, pemilihan cara penyelesaian masalah dan pelaksanaan tindakan untuk menyelesaikan masalah. kelompok swabantu diri tidak hanya dapat dilakukan oleh kelompok odg pasca pemasangan tetapi juga dapat dibentuk pada keluarga odg pasca pemasangan. beberapa organisasi konsumen dan keluarga dapat difasilitasi melalui kegiatan kegiatan masyarakat seperti pembentukan posyandu jiwa. kegiatan tidak hanya difokuskan pada pemeriksaan kemajuan ketrampilan dan kemampuan odg tetapi juga pada dukungan keluarga dalam mendirikan odg pasca pemasangan. kelompok keluarga dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan antar anggota sebagai bahan untuk meningkatkan kemampuan odg. pelaksanaan pengembangan kelompok swabantu dilakukan secara dini sejak odg terbebas dari pemasangan. untuk hasil yang optimal diperlukan keterlibatan lintas sektor seperti organisasi organisasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengembangan ketrampilan diri odg dan keluarga. fasilitasi proses kembali reintegrasi) keluarga dan masyarakat langkah lebih lanjut dalam upaya pencegahan pemasangan kembali adalah mengintegrasikan kembali odg pasca pemasangan dalam keluarga dan tengah kehidupan bermasyarakat. reintegrasi odg dalam keluarga berarti: meningkatnya kapasitas odg untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam lingkungan keluarga baik secara sosial, agama, budaya, maupun ekonomi meningkatnya pemahaman keluarga akan kondisi odg dan menambah kemampuan keluarga untuk membantu odg dalam proses pemulihan dan rehabilitasinya. peningkatan kapasitas tersebut sebenarnya telah dimulai sejak fase sebelum terjadinya pemasangan dan berlanjut pada fase penanganan pemasangan sampai fase rehabilitasi pasca pemasangan, melalui upaya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada odg dan keluarga, tatalaksana layanan kesehatan maupun saat kunjungan rumah, kegiatan rehabilitasi yang diikuti, aktivitas produktif yang diikuti, serta pengembangan kelompok bantu diri dan organisasi konsumen. integrasi masyarakat dilakukan dengan pendidikan secara luas tentang implementasi undang undang kesehatan jiwa tahun maupun undang undang penyandang disabilitas tahun dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat. peningkatan pemahaman tentang pemasangan bagi seluruh lapisan masyarakat perlu dilakukan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya pemasangan. dampak pemasangan dan upaya yang harus dilakukan harus dijelaskan dalam sebuah pedoman yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses. bappeda sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor diharapkan mendorong pengembangan peraturan daerah yang mendukung upaya pencegahan pemasangan. bappeda bertugas memfasilitasi pembiayaan baik dalam rangka promosi dan pencegahan, pelepasan dan rehabilitasi pasca pemasangan. peningkatan kapasitas petugas kesehatan jiwa puskesmas harus ditingkatkan agar memenuhi standar minimal sumber daya manusia puskesmas yang terdiri atas satu dokter dan dua orang perawat mahir jiwa. sebagai langkah awal dalam membangun proses reintegrasi keluarga dan masyarakat maka perlu dibangun kemampuan diri odg. kemampuan diri merupakan suatu keyakinan dalam kapabilitas seseorang. kemampuan diri odg pasca pemasangan akan meningkatkan kepercayaan diri odg. pendidikan kesehatan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan diri seseorang. berikut ini adalah tindakan yang untuk membangun kemampuan odg pasca pemasangan: peningkatan kesadaran terhadap kondisi sehat dan sakit peningkatan pemahaman tentang sumber masalah dan alternatif penyelesaiannya. peningkatan pengetahuan untuk mendapatkan sumber pendukung peningkatan kemampuan untuk ketrampilan penyelesaian masalah, komunikasi, toleransi, motivasi, harapan manajemen mar dan harga diri. keempat kegiatan ini diharapkan dapat membantu odg pasca pemasangan dalam terlibat aktif kembali keluarga dan masyarakat. kegiatan pencegahan pemasangan kembali dapat juga dikembangkan melalui pemberian wadah bagi odg pasca pemasangan dalam berbagai lini kehidupan masyarakat seperti dalam kegiatan berbasis budaya, religi dan politik. keterlibatan odg dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pengembangan budaya gotong royong dan saling menghargai dapat dituangkan dalam berbagai aktivitas harian antaranya kerja bakti, keterlibatan dalam kegiatan warga secara budaya, olah raga, atau agama. terbentuknya organisasi masyarakat yang mendukung aktivitas odg pasca pemasangan dapat dijadikan sebagai wadah untuk membangun partisipasi odg dalam kehidupan bermasyarakat. puskesmas sebagai layanan kesehatan primer bertugas untuk membantu odg pasca pemasangan mengakses berbagai organisasi masyarakat dalam ranga mengembangkan potensi diri yang dimiliki. bab pencatatan dan pelaporan kegiatan pengelolaan data selalu dimulai dengan pencatatan, pengumpulan data, validasi, analisis untuk membuat menjadi informasi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. saat ini sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian kesehatan terdiri atas: sistem informasi kesehatan nasional, sistem informasi puskesmas, dan sistem informasi rumah sakit sistem sistem informasi tersebut belum mengakomodir pelaporan kasus patung indonesia. namun demikian masing masing daerah yang telah menyelenggarakan program bebas patung berupaya menyelenggarakan sistem pelaporan kasus patung meskipun cukup beragam dalam definisi dan cara pengumpulan. potensi perbaikan dari sistem informasi yang ada terutama ditujukan untuk mengintegrasikan dengan sistem: pencatatan klinis pasien data dan informasi kasus (diagnosis) kesehatan nasional kesejahteraan sosial milik kementerian sosial kependudukan terutama untuk menunjang pencapaian indikator standar pelayanan minimal pencatatan dan pelaporan dalam program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga pelaporan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan semua fasilitas pelayanan kesehatan. pencatatan dan pelaporan terutama ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi terkaitgumpulan data memerlukan kepastian adanya: kualifikasi pengumpul, validator, dan analis data yang memadai panduan pengumpulan data dan indikator yang diukur formulir atau format pelaporan data kemampuan untuk menarik dan menganalisis data sistem umpan balik untuk sumber data sistem informasi publik penyediaan dan pengembangan sistem pengumpulan data tersebut perlu segera dimulai untuk menjamin manfaat data yang ada dalam pengembangan program kesehatan jiwa secara umum maupun program bebas patung dengan lebih baik. pencatatan dan pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten kota setiap bulan. selanjutnya dinas kesehatansetiap (tiga) bulan sekali. dinas kesehatan provinsi melakukan kompilasi pelaporan yang diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten kotformat pencatatan dan pelaporan tercantum dalam formulir sebagai berikut: rekapitulasi data kasus patung puskesmas: dinas kabupaten kota nomorkass oo. too registrasi kaus poo nama (jenis kelamin lo. (anggattahir lo. gaat too too (piagnosisuwa lo. diagnosis keperawatan poo masalah penyakit fisik gg. riw pengobatan poo layanan kesehatan poo balokkaya pop cara pemasangan rantai tes tea tea tea paman ps. js. (gs tahungwal pemasangan poo j5. riw tindak dan alasan pemasangan perilaku kacau yang bisa membahayakan pasien pama dilepaskan petugasyang melepaskan pop \|layanan pengobatan rujuk rsu \| rara feapiost oo jenis tata laksana aan mena kanan bani dns bensin ben rehabilitasi psikososial keterangan kolom diisi dengan nomor kasus yang terdiri dari dua digit tahun penemuan dua digit bulan nomor urutan penemuan. sebagai contoh: kolom registrasi disesuaikan dengan registrasi puskesmas kolom nama lengkap pasien, diusahakan minimal kata (misalnya siti binti mahmud) untuk menghindari tertukar kolom diisi dengan pada pasien laki laki dan pada pasien perempuan kolom tanggal lahir diisi dengan angka hari angka bulan angka tahun hh bb tttt) kolom alamat lengkap yang setidaknya mencantumkan nama desa dan kecamatan kolom diagnosis gangguan jiwa yang terdiri atas: gangguan mental organik gangguan mood: gangguan depresi berat, gangguan bipolar gangguan akibat napa dan alkohol retardasi mental cc. gangguan psikotik: skizofrenia, psikotik akut gangguan perilaku pada anak kolom diisi dengan diagnosis keperawatan pada individu tersebut kolom diisi dengan masalah atau penyakit fisik yang dialami, misalnya atrofi (anggota badan yang mana), paru, infeksi kulit dsb. sesuai dengan klasifikasi diagnosis puskesmas. kolom tahun awal mengalami gangguan jiwa kolom riw pengobatan yang dimaksud adalah pengobatan layanan kesehatan. diisi atau tidak kolom diisi dengan tempat layanan kesehatan diperoleh: puskesmas rsu rsj kolom cara pemasangan diisi memberikan tanda silang dengan metode pemasangan: balok kayu, rantai, tali, dikurung kamar, dll kolom frekuensi diisi dengan keterangan terus menerus bila patung dilakukan terus menerus, atau situasional bila pemasangan dilakukan sewaktu waktu (misalnya ketika orang tua bekerja, dil) kolom diisi dengan tahun awal pemasangan dilakukan kolom diisi dengan orang yang memiliki ide melakukan pemasangan (keluarga masyarakat pengobat tradisional dll) kolom diisi dengan memberi tanda silang pada alasan pemasangan, apakah karena tindak kekerasan, atau karena perilaku yang mungkin membahayakan pasien, atau lainnya kolom diisi dengan pernyataan bila pasien dapat dilepaskan dari patung, tidak bila tidak dapat dilepaskan dan blok diberi warna merah sebagai perhatian kolom diisi petugas kesehatan yang melepaskan patung apakah berasal dari puskesmas rsu rsj kolom diisi dengan sumber layanan pengobatan selanjutnya, apakah diperoleh dari puskesmas rsu rsj kolom diisi dengan memberi tanda silang pada jenis tatalaksana yang diberikan apakah terapi obat, edukasi keluarga, edukasi masyarakat, rehabilitasi psikososial (bisa lebih dari satu) kolom diisi dan tanggal pemasangan kembali, bila pasien dipasang kembali pasca dilepaskan, tidak bila pasien tidak dipasang kembali pasca dilepaskan dan blok diberi warna merah sebagai perhatian tambahkan kolom sebelah kanan, apabila pasien dilepaskan kembali dan tuliskan tanggalnya. demikian meneruskan apabila mengalami beberapa kali pemasangan lagi dan dilepaskan. rekapitulasi data kasus patung kasus patung tahun jumlah jumlah taman jumlah kasus payang total kasus baru kasus patung yang mengalami kasus keterangan (nama patung kasus patung yang mendapatkan pemasangan patung kabupaten kota yang sampai patung dilepaskan layanan kembali sampai melaksanakan layanan desember sepanjang kesia odg yang patung) sepanjang sepanjang desember sepanjang bananananannannnanan desember mengetahui: kepala dinas kesehatan provinsi . penanggung jawab program kesia nama nama nip. nip. pedoman pengisian formulir kolom jumlah kasus patung sampai desember jumlah total kasus patung sampai desember kolom jumlah temuan baru kasus patung sepanjang jumlah temuan baru kasus patung tahun januari desember kolom jumlah kasus patung yang dilepaskan sepanjang jumlah kasus patung (kasus patung tahun temuan baru kasus patung tahun yang dilepaskan tahun januari desember kolom jumlah kasus patung yang mendapatkan layanan kesia sepanjang jumlah kasus patung (kasus patung tahun temuan baru kasus patung tahun yang mendapatkan layanan kesia sampai desember kolom jumlah odg yang mengalami pemasangan kembali sepanjang jumlah odg yang mengalami pemasangan kembali sampai desember kolom jumlah total kasus patung sampai desember jumlah kasus patung sampai desember jumlah temuan baru kasus patung sampai desember jumlah kasus yang dilepaskan sepanjang jumlah odg yang mengalami pemasangan kembali sampai desember atau kolom kolom kolom kolom . kolom keterangan (nama kabupaten kota yang melaksanakan layanan odg yang patung) tuliskan nama kabupaten kota yang melaksanakan layanan odg yang dipasang bab vii monitoring dan evaluasi pemantauan pemantauan bukan sekedar cara untuk memastikan keberlangsungan jalannya suatu program atau aktivitas, juga merupakan cara untuk menjamin kompetensi, efektivitas dan efisiensi staf melalui observasi, diskusi, dukungan, dan bimbingan. pemantauan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mendorong anggota unit kerja agar berkontribusi positif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. kegiatan pemantauan meliputi: penetapan tujuan pemantauan melakukan kontak pada target pemantauan (kadang penyelia memilih untuk melakukannya secara mendadak sehingga kegiatan ini tidak perlu dilakukan) penyiapan daftar tilik pemantauan yang berisi hal hal apa saja yang akan supervisi menyiapkan bagan alur untuk kunjungan untuk menjaga agar efisien karena rute kunjungan direncanakan terlebih dahulu proses pemantauan dilakukan secara terbuka dan dirasakan manfaatnya bagi kedua belah pihak mendokumentasikan semua hal yang ditemukan dalam proses pemantauan baik yang berupa laporan observasi, hasil wawancara dan diskusi, termasuk proses edukasi, pemberian rekomendasi dan rencana tindak lanjut. umpan balik guna peningkatan kapasitas staf dapat dilakukan selama pemantauan maupun setelahnya. menganalisis data yang terkumpul dan mencari akar masalah maupun kebutuhan yang mungkin timbul menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi akar masalah atau menjawab kebutuhan baru yang timbul menuliskan laporan dan menyampaikannya pada pihak pihak terkait termasuk mereka yang dipantau frekuensi dan lama pemantauan ditentukan sesuai dengan program yang akan direncanakan. hal hal yang memengaruhi penetapan frekuensi dan lama pemantauan antaranya: durasi pelaksanaan program, jumlah aktivitas yang perlu dipantau (besar kecilnya program), metode pemantauan, jumlah penyelia, jarak wilayah kerja penyelia dengan tempat pelaksanaan program, ketersediaan dana untuk kegiatan supervisi. terkait dengan program bebas patung, pemantauan berjenjang sangat perlu dilakukan dan melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan. pemantauan berjenjang yang dimaksud tergantung dari asal dan luas program aktivitas yang akan diselenggarakan. sebagai contoh, bila program yang dilaksanakan merupakan turunan program nasional, maka alur supervisi dapat berbentuk sebagai berikut. pemerintah daerah alur supervisi dan pelaporan elemen pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemantauan sangat tergantung pada analisis pemangku kepentingan yang terlibat. dapat berasal dari komponen komponen berikut ini: kelompok konsumen dan keluarga tenaga kesehatan sektor sosial sektor pendidikan perumahan penyedia layanan pemerintah institusi pendidikan organisasi profesi petugas keamanan tenaga kesehatan tradisional organisasi keagamaan memiliki tim pemantauan yang terdiri atas komponen pemangku kepentingan yang terlibat akan meningkatkan objektivitas sistem supervisi dan sangat perlu dipastikan bahwa mereka yang melakukan pemantauan memiliki sedikit mungkin kepentingan terhadap program aktivitas tersebut untuk menurunkan conflict interest (konflik kepentingan) yang mungkin terjadi. evaluasi evaluasi adalah cara sistematis untuk belajar dari pengalaman dan menggunakan pelajaran itu untuk memperbaiki aktivitas yang sedang berlangsung dan mendorong perencanaan yang lebih baik dengan memilih berbagai alternatif tindakan. evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematik menyelidiki pencapaian hasil program. alasan dilakukannya evaluasi program: menelaah pelaksanaan layanan oleh program kesehatan sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan perbaikan program yang diperlukan menilai kemajuan kearah tujuan dan mengidentifikasi alasan terjadinya kesenjangan apabila ada berkontribusi terhadap perencanaan untuk mendokumentasikan dan menunjukkan hasil suatu proyek memperbaiki infrastruktur dan alokasi dana untuk program kini dan mendatang menjadikan aktivitas lebih relevan, lebih efisien dan lebih efektif. pertanyaan yang ingin dijawab dengan evaluasi: apakah intervensi atau aktivitas dilaksanakan sesuai rencana apakah isi intervensi atau aktivitas memenuhi standar apakah intervensi atau aktivitas mencapai hasil yang diharapkan setiap akhir tahun ada baiknya dilakukan evaluasi pencapaian semua program yang telah diselenggarakan dalam tahun. evaluasi dapat dilakukan secara mandiri (self assessment) maupun dilakukan penilaian oleh dinas kesehatan. instrumen penilaian mandiri pencapaian program bebas patung tersebut sebagai berikut: instrumen penilaian diri pencapaian program bebas patung melakukan penilaian diri secara terus menerus sebagai bentuk dari upaya monitoring merupakan ciri khas dari organisasi yang matang dan dinamis yang terus ingin melakukan pembenahan diri, melakukan manajemen risiko, dan menyusun strategi yang lebih efektif. demikian pula pelaksanaan evaluasi yang ditujukan untuk menilai pencapaian pencapaian dari rencana yang telah disusun awal, kemungkinan melakukan percepatan, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dan melakukan manajemen terhadap faktor faktor tersebut. untuk dapat melakukan penilaian diri dan evaluasi program tersebut, diperlukan instrumen yang terstruktur dan berstandar. instrumen akan membantu kita untuk: mengidentifikasi kondisi kita saat ini menyusun rencana tindak lanjut melakukan evaluasi berkelanjutan dengan patok duga (benchmark) yang sama memberikan arahan dan persepsi yang sama bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pelaksanaan program untuk dapat melakukan fungsi atas, maka instrumen yang baik selayaknya mengandung unsurunsur berikut ini: menguraikan unsur unsur yang akan diukur dengan bahasa yang mudah dipahami menggunakan bahasa yang mudah diukur dalam arti mudah untuk disusun target maupun indikator yang akan diukur mampu menunjukkan ukuran pencapaian saat ini dan target yang seharusnya mampu mengidentifikasi hal hal yang berpotensi untuk perbaikan dan menyusun rencana tindak lanjut dari potensi tersebut berbicara tentang program patung, maka instrumen pemantauan dan evaluasi sebaiknya berisi elemen elemen berikut ini: karakteristik daerah sebagai tolak ukur penilaian risiko, besar masalah, dan potensi ketersediaan dan tantangan terkait sumber daya yang meliputi aspek: regulasi dan kebijakan, finansial, kolaborasi multisektor (termasuk peran konsumen), sistem layanan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem data dan informasi karakteristik program yang dimiliki sebagai dasar pengukuran kesesuaian upaya intervensi dengan kebutuhan yang ada dan pencapaiannya peran masing masing pemangku kepentingan sebagai dasar penilaian kekuatan dan potensi pengembangan pemangku kepentingan kabupaten kota tanggal amma periode mma ii. karakteristik daerah ii. jumlah kecamatan bamamtartan jumlah penduduk mamanamemanajumlah puskesmas puskesmas kecamatan: puskesmas kecamatan yang memiliki poliklinik jiwa: kabupaten kota puskesmas kelurahan: puskesmas kelurahan yang memiliki poliklinik jiwa: puskesmas pembantu: puskesmas pembantu yang memiliki poliklinik jiwa: jumlah rumah sakit umum rumah sakit umum daerah: rumah sakit umum daerahrumah sakit umum kecamatan (bila jarak desa terjauh: . ada): jarak desa terdekat: . rumah sakit umum kecamatan (bila ada)rumah sakit umum swasta:umum swasta dengan layanan jiwa: rumah sakit umum swasti1. jumlah rumah sakit jiwa rumah sakit jiwa pusatdaerahy0swasta .km berdasarkan jenis kasus gangguan jiwa berat: gangguan jiwa gangguan jiwa mental emosional:kes "mii. jumlah temuan kasus patung baru kabupaten kota pada periode men identifikasi masalah kesehatan jiwa yang menjadi latar belakang tidak regulasi, kebijakan, dan perencanaan ii. regulasi tentang kesehatan keterangan rekomendasi tindak lanjut bsa regulasi tentang bebas keterangan rekomendasi tindak lanjut mmm kebijakan pemerintah terkait keterangan rekomendasi tindak lanjut kesehatan jiwa yang masih berlaku kebijakan pemerintah terkait keterangan rekomendasi tindak lanjut bebas patung yang masih berlaku perencanaan dinas keterangan rekomendasi tindak lanjut kesehatan terkait kesehatan jiwa yang masih berlaku perencanaan dinas keterangan rekomendasi tindak lanjut kesehatan terkait program bebas patung yang masih berlaku finansial pembiayaan dinas keterangan rekomendasi tindak lanjut kesehatan terkait kesehatan jiwa tahun berjalan pembiayaan dinas keterangan rekomendasi tindak lanjut kesehatan terkait program bebas patung tahun berjalan struktur organisasi keterangan rekomendasi tindak lanjut kesehatan jiwa dinas kesehatan ii. staf pengelola khusus keterangan rekomendasi tindak lanjut kesehatan jiwa dinas kesehatan ii. memiliki tvjm tim keterangan rekomendasi tindak lanjut pelaksana kesehatan jiwa masyarakat kabupaten kota tvjm menjalankan keterangan rekomendasi tindak lanjut fungsinya sesuai dengan tugas dengan target pencapaiannya hi. memiliki kerjasama keterangan rekomendasi tindak lanjut lintas sektor untuk melaksanakan program bidang kesehatan jiwa memiliki kerjasama keterangan rekomendasi tindak lanjut lintas sektor untuk melaksanakan program bebas patungnon konsumen dan keluarga)konsumen dan keluarga) memiliki kegiatan pelatihan keterangan rekomendasi tindak lanjut bagi odg dan atau keluarganya terkait kesehatan jiwa dan gangguan jiwa serta komunikasi melibatkan odg dan keterangan rekomendasi tindak lanjut keluarga dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi manajemen gangguan jiwa melibatkan odg dan keterangan rekomendasi tindak lanjut keluarga dalam arena politik, dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi regulasi, kebijakan, perencanaan, dan program memiliki sistem rujukan keterangan rekomendasi tindak lanjut berjenjang untuk kasus gangguan jiwa (kasus patung maupun non patung) sistem rujukan orang keterangan rekomendasi tindak lanjut dengan gangguan jiwa oleh kader kesehatan jiwa puskesmas periode penilaian sistem rujuk balik pasien keterangan rekomendasi tindak lanjut gangguan jiwa dari rsu rsj puskesmas periode penilaian memiliki layanan kesehatan keterangan rekomendasi tindak lanjut stay memiliki unit pelayanan keterangan rekomendasi tindak lanjut sosial keliling upsk) wilayah kabupaten kota yang berfungsi sesuai tugas dan fungsinya memiliki layanan day carelayanan residensialupaya, lembaga, keterangan rekomendasi tindak lanjut kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat yang dapat diakses oleh orang dengan gangguan jiwa yang berfungsi sesuai dengan tugas dan fungsinya dokter yang bertugas keterangan rekomendasi tindak lanjut puskesmas kabupaten kota dokter puskesmas terlatih keterangan rekomendasi tindak lanjut bidang kesehatan jiwa kabupaten kota paramedis puskesmas keterangan rekomendasi tindak lanjut terlatih bidang kesehatan jiwa kabupaten kota staf paramedis penanggung keterangan rekomendasi tindak lanjut jawab program jiwa (pada puskesmas dengan upaya kesehatan pengembangan kesehatan jiwa) paramedis pelaksana keterangan rekomendasi tindak lanjut program jiwa yang sudah dilatih kader kesehatan jiwa yang keterangan rekomendasi tindak lanjut dibina puskesmas kabupaten kota psikiater tersedia layanan keterangan rekomendasi tindak lanjut dokter subspesialis jiwa keterangan rekomendasi tindak lanjut bass perawat spesialis jiwa keterangan rekomendasi tindak lanjut bass dokter spesialis lain tersedia keterangan rekomendasi tindak lanjut sistem layanan kesehatan jiwa layanan primerretensi dan promosikurenemuan dan penjangkauan gangguan jiwa (termasuk kasus pemasangan)manajemen khusus kasus pasca pemasangan (termasuk tatalaksana masalah kesehatan fisik, pemantauan kontrol, identifikasi gejala kekambuhan, risiko bunuh diri, perlakuan salah baru, efek samping)kunjungan rumah dan perawatan rumahrehabilitupaya integrasi orang dengan gangguan jiwa puskesmas mempunyai keterangan rekomendasi tindak lanjut sistem informasi pengurusan jaminan kesehatan puskesmas mempunyai keterangan rekomendasi tindak lanjut sistem untuk memudahkan akses layanan kesehatan jiwa (termasuk penyediaan transportasi) puskesmas yang mempunyai keterangan rekomendasi tindak lanjut poliklinik (ruang) pelayanan kesehatan jiwa puskesmas yang mempunyai keterangan rekomendasi tindak lanjut materi edukasi kesehatan jiwa puskesmas yang mempunyai keterangan rekomendasi tindak lanjut obat obatan bidang kesehatan jiwa dengan jenis dan jumlah yang memadai puskesmas yang mempunyai keterangan rekomendasi tindak lanjut sistem manajemen kedaruratan psikiatri sistem layanan kesehatan jiwa layanan sekunder rsu melakukan upaya keterangan rekomendasi tindak lanjut kesehatan jiwa: pretensi dan promosi rsu melakukan upaya keterangan rekomendasi tindak lanjut (mmm rsuuu melakukan upaya keterangan rekomendasi tindak lanjut rsuu mempunyai sistem keterangan rekomendasi tindak lanjut informasi pengurusan jaminan kesehatan rsu) rsu yang mempunyai keterangan rekomendasi tindak lanjut poliklinik (ruang) pelayanan kesehatan jiwa rsu yang mempunyai materi keterangan rekomendasi tindak lanjut mimammanima ni. rsuuursj melakukan upaya keterangan rekomendasi tindak lanjut kesehatan jiwa: pretensi dan promosi rsj melakukan upaya keterangan rekomendasi tindak lanjut rsjjj melakukan upaya keterangan rekomendasi tindak lanjut (bas ema rsjj mempunyai sistem keterangan rekomendasi tindak lanjut informasi pengurusan jaminan kesehatan rsj, manajer kasus atau assertion community treatment) rsj yang mempunyai materi keterangan rekomendasi tindak lanjut damai rsjj yang mempunyai keterangan rekomendasi tindak lanjut rsjjsistem pencatatan dan keterangan rekomendasi tindak lanjut laporan kasus gangguan jiwa dari puskesmasengan patungumum dinas kesehatan ii1.jiwa dinas kesehatan pedoman pengisian instrumen penilaian diri pencapaian program bebas patung tata cara pengisian instrumen instrumen ini secara garis besar terdiri atas bagian bagian yaitu: bagian identitas sumber data bagian karakteristik daerah bagian iii karakteristik sumber daya penjelasan cara pengisian kuesioner cara pengisian kuesioner memiliki beberapa bentuk antaranya: pengisian langsung: memberikan jawaban singkat dan langsung terhadap butir penilaian yang diajukan penilaian berjenjang dengan cara memberikan: nilai (nol) bila tidak ditemukan sama sekali data yang dapat menunjukkan pemenuhan butir penilaian tersebut nilai (lima) bila ditemukan sebagian data yang dapat menunjukkan pemenuhan butir penilaian tersebut nilai (sepuluh) bila dapat menunjukkan pemenuhan butir penilaian tersebut memberikan tanda (v) pada kolom bila tidak relevan dengan kondisi atau perencanaan yang telah dibuat nama kabupaten kota: diisi dengan nama kabupaten atau kota yang tanggal penilaian: diisi dengan tanggal pengambilan data penilaian periode penilaian: diisi dengan kisaran bulan pengambilan data (misalnya januari maret (bila data diambil setiap bulan) atau januari juni (bila data diambil setiap bulan atau tahun (bila data diambil setiap tahun) men ii. jumlah kecamatan kabupaten kota: diisi dengan angka jumlah
aj ditetapkan peraturan menteri kesehatan tentangpmemutuskan . aiab ketentuan umum dalam peraturan menterie. tp) aj menteri kesehatan republik indonesilama menduduki jabatan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan. jaminan pemeliharajaminan pemeliharahakim agung mahkamah agung, menteri, wakil menteri dan pejabat tertentu. dalam keadaan daruratyang sedang berada luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan luar negeri, yang dilakukan melalui mekanisme penggantian biaya. bab manfaat dan pelayanan kesehatanmaksud dalam terdiri atas: pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, cc. pelayanan rawat inap, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan kehamilan dan persalinan, penggantian alat kesehatan, pelayanan medical check up, dan pelayanan ambulans dan evakuasi medik. pelayanan . na) kg menteri kesehatapelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyuluhan atau konsultasi kesehatan, pencegahan penyakit, berupa perawatan kesehatan ibu dan anak serta imunisasi, cc. pemeriksaan dan pengobatan non spesialistik, pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana, tindakan medis non spesialistik, pelayanan keluarga berencana, pemberian obat sesuai dengan kebutuhan medis, dan pertujukan rawat jalan tingkat lanjutan atau rawat inap atas indikasi medis. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan spesialistik dan subspesialistik, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis spesialistik dan subspesialistik, pelayanan rehabilitasi medis, dan pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: akomodasi kelas perawatan vip atau kelas perawatan lain yang setara vip rumah sakit pemerintah atau swasta, pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan oleh dokter spesialis dan subspesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis diagnostik dan terapi, baik spesialistik maupun subspesialistik, termasuk penggunaan alat kesehatan, transplantasi, implan dan teknologi terkini, perawatan intensif, rehabilitasi medis: dan pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. penggunaan teknologi terkini sebagaimana dimaksud pada huruf harus telah dilakukan penilaian dan mendapat rekomendasi dari komite penilaian teknologi kesehatan yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan. pelayanan . nt, g7, menteri kesehatan republik indonesia pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari penyuluhan, pemeriksaan, penunjang diagnosa, pengobatan dan tindakan atas indikasi medis, meliputi: konsultasi dan pemeriksaan, perawatan gigi dan mulut, cc. pencabutan gigi, konservasi dan penambahan gigi, pembuatan dan pemasangan protes gigi, kegawatdaruratan oriental, dan bedah mulut. pelayanan kehamilan dan persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan anak ketiga hidup, meliputi: pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan penunjang, persalinan dan gangguan kehamilan, pelayanan pasca persalinan, dan pelayanan pada abortus dan komplikasi kehamilan dan atau persalinan. penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam (satu) tahun. penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis alat kesehatan: kacamata, protes gigi gigi palsu, protes anggota alat gerak, alat bantu dengar (hearing aid), intra okular lens iol), korset tulang belakang, penyangga leher (collar neck cervical collar neck brace), dan alat bantu gerak. pelayanan medical check sebagaimana dimaksud dalam hurufbanyak (satu) kali dalam (satu) tahun, tidak termasuk keluarga. pelayanan ambulans dan evakuasi medik sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan penggantian biaya sesuai kebutuhan pelayanan evakuasi medik yang meliputi transportasi ambulans darat, air, dan udara dari lokasi rumah sakit sesuai indikasi medis. . na) menteri kesehatan republik indonesia pelayanan rawat jalan pada pelayanan kesehatan dapat langsung diperolefasilitas pelayanan kesehatan lanjutan.) haringgantian biaya pelayanan kesehatan luar negeribagaimana dimaksud dalam hanya diberikan untuk pelayanan medis, tidak termasuk biaya transportasi dan biaya lain luar pelayanan medis. penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran fasilitas kesehatan. . na) cake) menteri kesehatan republik indonesiaiberhentikan dari jabatannya,dari jabatan ditetapkan. sekretariat jenderal pada dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, badan pemeriksa keuangan, komisi yudisial, mahkamah konstitusi, mahkamah agung, kementerian dan lembaga pemerintah non kementeriankepada badan penyelenggara paling lambat (tujuh) hari kerja setelah pelantikan pejabat yang baru. bab iii ketentuan penutup pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini ditetapkan oleh badan penyelenggara setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. ketentuan mengenai. tdengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kesehatan republik indonesia, menimbang bahwasudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta program penanggulangan hiv dan aidhiv dan aids, perlu menetapkan peraturan menteri kesehatan tentang pengurangan dampak buruk pada pengguna napa suntik, keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk iii tentang standar pelayanan terapi dan rehabilitasi gangguan penggunaan narangan dampak buruk pada pengguna napa suntik. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:gurangan dampak buruk pada pensiun bertujubab pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pengguna napa suntik bagian kesatu umum pengurangan dampak buruk pada pensiun dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: penyediaan layanan berbasis hak, mengoptimalkan modalitas penyediaan layanan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pensiun, dan pelayanan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. pelaksandua layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial diarahkan untuk melakukan upaya promosi kepada pensiun untuk berhenti menggunakan napa. terhadap. las menteri kesehatan republik indonesia terhadap pensiun yang belum dapat berhenti menggunakan napa, upaya promosi dilakukan dengan: mendorong untuk tidak menggunakan napa suntik, atau mendorong penggunaan alat suntik steril. layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: penjangkauan dan pendampingan kepada pensiun, konseling kepada pensiun untuk pengurangan risiko, dan penyediaan paket pencegahan melalui alat suntik steril. kegiatan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pensiun mengenai dampak buruk penggunaan napa, mendekatkan pensiun kepada layanan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup fisik, mental, dan sosial dari pensiun, dan menghentikan beredarnya jarum suntik bekas pakai yang berpotensi menularkan hiv, hepatitis dan hepatitis layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial diselenggarakan oleh: puskesmas yang memiliki layanan pengurangan dampak buruk pada pensiun, dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lain yang menyelenggarakan kegiatan pengurangan dampak buruk pada pensiun. puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten kota setempat. lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada huruf harus bekerja sama dengan puskesmas sebagaimana dimaksud pada puskesmas wajib melaporkan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas kesehatan kabupaten kota setempat. bagian ketiga. daa menteri kesehatan republik indonesia bagian ketiga terapi rumahan opioid dan terapi ketergantungan napa lainnya pengurangan dampak buruk pada pensiun dalam terapi rumahan opioid dilaksanakan melalui: program terapi rumahan metadata, dan terapi rumahan buprenorfina. pengurangan dampak buruk pada pensiun dalam terapi ketergantungan napa lainnya dilakukan melalui layanan: detoksifikasi dan terapi putus zat, kondisi gawat darurat, morbiditas fisik dan psikiatri, rawat jalan, dan rehabilitasi rawat inap. terapi rumahan opioid dan terapi ketergantungan napa lainnya sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri. penyelenggaraan terapi rumahan opioid dan terapi ketergantungan napa lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pencegahan penularan seksual pengurangan dampak buruk pada pensiun dengan pencegahan penularan seksual diselenggarakan dalam bentuk: komunikasi, informasi, dan edukasi yang diarahkan secaracc. pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual. . las menteri kesehatan republik indonesia pengurangan dampak buruk pada pensiun dengan pencegahan penularan seksual bertujuan untuk: meningkatkan pengetahuan dan sikap yang dapat mendorong perubahan perilaku dalam mengurangi risiko terinfeksi hiv, menyediakan dan memberikan informasi yang benar dan tepat guna, mendukung terjadinya perubahan perilaku seks yang aman pada pensiun dan pasangan seksualnya, dan mengurangi insiden penularan hiv pada pensiun pasangan seksualnya. bagian kelima layanan konseling dan tes hiv serta pencegahan imunisasi hepatitis pengurangan dampak buruk pada pensiun melalui layanan konseling dan tes hiv serta pencegahan imunisasi hepatitis mencakup layanan: konseling dan tes hiv, dan pencegahan, diagnosis, dan terapi untuk hepatitis.bagian keenam kegiatan pendukung pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pengguna napa suntik untuk mendukung pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pensiun, dilakukan kegiatan sebagai berikut: penjangkauan dan pendampingan, pengembangan rumah singgah (drop centre): dan cc. pelaksanaan manajemen kasus pada pensiun dengan hiv. kegiatan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menjangkau pensiun yang lebih luas dan pemanfaatan pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pensiun secara efektif. bagian ketujuh. las menteri kesehatan republik indonesia bagian ketujuh pengaturan lebih lanjut ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pensiun sebagaimana dimaksud dalam sampai denganpengurangan dampak buruk pada pensiun, serta antar fasilitas pelayanmencegah penularan hiv aids lebih lanjut pada pensiundan meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan hiv aids. bab pencatatan dan pelaporan setiap penyelenggaraan pengurangan dampak buruk pada pensiun harus dilakukan pencatatan dan pelaporan oleh pengelola program secara berjenjang. pencatatan sebagaimana maksud pada dilaksanasetiap fasilitas pelayanan kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat organisasi masyarakat lain wajib melakukan pelaporan penyelenggaraan pengurangan dampak buruk pada pensiunmenteri. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan secara berkala dan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatandaerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengurangan dampak buruk pada pensiun. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan data indikator pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pensiun dan surveilans kesehatan program penanggulangan hiv dan aidsdicabut dan dinyatakan tidak berlakupedoman pengurangan dampak buruk pada pengguna napa suntik bab pendahuluan latar belakang tingginya angka penularan hiv dan penyakit lain yang ditularkan melalui darah pada kalangan pengguna napa suntik pensiun) sebagai dampak perilaku menyuntik yang tidak steril mendorong dilakukannya penanggulangan hiv dan aids pada pensiun. upaya untuk mengurangi penularan hiv pada pensiun dikenal dengan harm reduction (pengurangan dampak buruk pada pensiun). istilah harm reduction muncul pada awal tahun 1970an, dimana sebuah klinik ketergantungan obat memberikan resep heroin kepada para pengguna yang menjalani perawatan. berawal dari layanan tersebut sejarah pengurangan dampak buruk pada pensiun kemudian terus berkembang terutama terkait dengan permasalahan adisi dan epidemi hiv aids. badan kesehatan dunia world health organization who) mendefinisikan pengurangan dampak buruk pada pensiun sebagai konsep,yang dimaksud dengan perilaku yaitu perilaku penggunaan napa dengan jarum suntik dan perlengkapannya jarum suntik dan peralatan untuk mempersiapkan napa sebelum disuntikkan). komponen pengurangan dampak buruk pada pengguna napa suntik merupakan intervensi yang holistik komprehensif yang bertujuan untuk mencegah penularan hiv dan infeksi lainnya yang terjadi melalui penggunaan perlengkapan menyuntik untuk menyuntikkan las menteri kesehatan republik indonesia pengurangan dampak buruk penggunaan napa suntik mulai menjadi perhatian indonesia pada tahun dengan adanya peningkatan kasus penularan hiv dan aids melalui penggunaan jarum dan peralatan suntik yang tidak steril secara bergantian bersama pada kelompok pensiun. seiring dengan hal tersebut muncul pemikiran bahwa telah saatnya indonesia memerlukan intervensi untuk mencegah penularan hiv pada kelompok pensiun. pengurangan dampak buruk pada pensiun sebagai sebuah konsep intervensi penanggulangan hiv dan aids pada pensiun mulai ditambahkan untuk diterapkan indonesia. pada tahun departemen kesehatan dalam rencana strategis departemen kesehatan menyebutkan bahwa pengurangan dampak buruk napa menjadi salah satu prioritas dan pendekatan dalam penanggulangan hiv dan aids. pada strategi nasional penanggulangan hiv dan aids disebutkan pula pengurangan dampak buruk napa sebagai salah satu pendekatan yang harus dilakukan dalam penanggulangan hiv dan aids pada pensiun. untuk menjawab kebutuhan lapangan, kementerian kesehatan mengeluarkan pedoman pengurangan dampak buruk melalui. namun pedoman tersebut perlu disempurnakan mengingat upaya pengurangan dampak buruk pada pensiun saat ini semakin berkembang dan mencakup berbagai layanan yang lebih luas. berdasarkan amanat peraturan menteri kesehatan nomor tahun dan untuk dapat terselenggaranya layanan komprehensif serta sesuai dengan perkembangan program pengurangan dampak buruk pada penggunaan napa suntik lapangan diperlukan pembaharuan pedoman pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pensiun. strategi pengembangan program pengurangan dampak buruk pada pengguna napa suntik strategi pengembangan program pengurangan dampak buruk pada pensiun merupakan cara untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat infeksi hiv pada pensiun serta meningkatkan kualitas hidup dha. strategi dasar yang dikembangkan adalah sebagai berikut: penyediaan layanan yang berbasis hak sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara indonesia sebagaimana dimandatkan oleh undang undang nomor tahun tentang kesehatan, maka program pengurangan dampak buruk pada pensiun dikembangkan dalam bentuk program program yang mendukung kebutuhan terkini yaitu layanan pengobatan, dukungan dan perawatan terkait hiv dan aids dan infeksi penyerta sas menteri kesehatan republik indonesia seperti ims, konfeksi tb hiv dan hiv hepatitis serta layanan pencegahan penularan hiv untuk populasi pensiun dan pasangannya. mengoptimalkan modalitas penyediaan layanan berbasis institusi untuk melaksanakan komponen komponen dalam strategi paket intervensi komprehensif tersebut atas, maka penyediaan layanan perawatan dan pengobatan medis diselenggarakan oleh institusi kesehatan baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta. pendekatan ini dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. berbasis komunitas komponen komponen lain seperti penjangkauan, pendampingan serta pengorganisasian komunitas diselenggarakan oleh kelompok masyarakat termasuk komunitas pensiun. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pensiun disamping perilaku menyuntik dan kontak seksual yang tidak aman, faktor struktural seperti faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya juga berpengaruh terhadap kerentanan penularan hiv pada pensiun dan pasangannya. pengembangan lingkungan yang kondusif dalam program pengurangan dampak buruk pada pensiun atau intervensi struktural diharapkan dapat mengurangi hambatan struktural terhadap akses pelayanan pencegahan, perawatan dan pengobatan. melalui intervensi struktural, diharapkan kualitas pelayanan terkait dengan hiv dan aids dan dukungan sosial terhadap penanggulangan hiv dan aids semakin meningkat. layanan komprehensif dan berkesinambungan pengurangan dampak buruk pada pengguna napa suntikdan sektor sektor lain. atas dasar situasi dan dinamika epidemi hiv aids pada populasi pensiun, who unodc units mengembangkan rekomendasi paket komprehensif program pengurangan dampak buruk pada pensiun yang terdiri dari (sembilan) komponen agar layanan kepada pensiun bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran serta memperhatikan lingkungan yang dibutuhkan bagi pensiun untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. rekomendasi ini merupakan penyempurnaan dari rekomendasi sebelumnya yang terdiri dari (dua belas) komponen. sas menteri kesehatan republik indonesia kerangka intervensi tersebut terdiri dari komponen komponen program sebagai berikut: layanan alat suntik steril lass) terapi substitusi opioid dan perawatan napa lainnya konseling dan tes hiv (kt hiv) pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual promosi kondom untuk pensiun dan pasangan seksualnyaterapi antiretroviral vaksinasi, diagnosis dan terapi untuk hepatitis pencegahan, diagnosis dan terapi untuk tuberkulosis sementara itu, peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang penanggulangan hiv dan aids menyebutkan bahwa penyelenggarmengacu pada kemenkes nomor tahun dan rekomendasi paket komprehensif penanggulangan hiv dan aids bagi pensiun dari who unodc units atas maka paket komprehensif dalam pedoman ini diadaptasi dan dikategorikan dalam empat bentuk penyelenggaraan pengurangan dampak buruk yang telah ditetapkan. prinsip utama yang menjadi dasar dalam implementasi paket komprehensif ini adalah keterpaduan diantara intervensi yang dikembangkan. keterkaitan dan koordinasi diantara berbagai intervensi menjadi faktor yang menentukan efektivitas dan efisiensi dari program penanggulangan hiv aids bagi kelompok pensiun. pengembangan sistem rujukan yang kuat menjadi tuntutan mendasar untuk menerapkan prinsip keterpaduan ini. untuk mendukung efektivitas pengurangan dampak buruk pensiun, kegiatan pendukung harus dilakukan adalah kegiatan penjangkauan (outreach). intervensi ini merupakan pondasi yang sangat efektif untuk mengakses kelompok kelompok pensiun yang tersembunyi. intervensi pendukung lain yang perlu dilakukan adalah manajemen kasus bagi pensiun yang diketahui hiv positif dan penyediaan rumah singgah atau drop center. sas menteri kesehatan republik indonesia bab penyelenggaraan program pengurangan dampak buruk pada pengguna napa suntik bagian ini merupakan inti dari pedoman, yang menyajikan sembilan jenis program dalam paket komprehensif yang direkomendasikan oleh who unodc units untuk pengurangan dampak buruk pada pensiun. kesembilan komponen ini dikategorikan berdasarkan program pengurangan dampak buruk pada pensiun dalam kemenkes nomor tahun yaitu layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial terapi rumahan opioid dan dan terapi ketergantungan napa lainnya pencegahan penularan seksual yang akan mencakup:promosi kondom untuk pensiun dan pasangan seksualnya pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual layanan konseling dan tes hiv serta pencegahan imunisasi hepatitistiga kegiatan pendukung penting dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas kegiatan utama atas, yaitu: penjangkauan dan pendampingan, pengembangan rumah singgah (drop centre): dan pelaksanaan manajemen kasus pada pensiun dengan hiv. setiap penyelenggaraan program pengurangan dampak buruk pada pensiun harus diawali dengan tahapan persiapan dan perencanaan. persiapan penjajakan situasi cepat perencanaan program pengurangan dampak buruk pada pensiun harus didasarkan pada kebutuhan lapangan. penyediaan data berbasis bukti harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu melalui kegiatan penjajakan situasi cepat psc) atau rapid situation assessment rsa). psc meliputi penjajakan masalah dan penjajakan sumber daya yang tersedia atau mungkin diperlukan untuk menghadapi masalah. prinsip psc antara lain: dai sas menteri kesehatan republik indonesia waktu yang singkat, psc umumnya dilaksanakan dengan cepat (beberapa hari sampai beberapa bulan) karena waktu merupakan faktor penting jika menghadapi masalah sosial dan kesehatan yang sedang berkembang, terutama hiv yang mampu menyebar dengan cepat seluruh lapisan masyarakat. dana, psc sering dilaksanakan oleh satu atau dua orang yang bekerja cepat untuk mengumpulkan informasi, karena itu bisa mengurangi biaya manajemen, seperti gaji jangka panjang, membentuk kantor dan lain sebagainya. memanfaatkan data yang ada, psc menggunakan informasi yang telah tersedia semaksimal mungkin. menggunakan berbagai sumber data dan informasi, psc tidak tergantung hanya pada satu sumber atau survei. misalnya, data statistik pemerintah mengenai penangkapan, pusat rehabilitasi, wawancara dengan pensiun serta sumber data yang relevan dengan permasalahan penggunaan napa suntik. kecermatan yang tinggi, psc menyelidiki lebih dalam, mengumpulkan informasi dari bermacam sumber dan memeriksa ulang temuan dengan tokoh kunci, melakukan pengamatan sendiri dan statistik resmi. relevansi praktis terhadap intervensi, hasil psc terutama lebih bermanfaat untuk pengembangan intervensi dibanding untuk kepentingan ilmiah. memperkuat respon lokal, psc mengidentifikasi dan melibatkan stakeholders lokal, termasuk mereka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan intervensi. psc mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan relevansi praktis serta daya guna dari penjajakan tersebut. untuk memperoleh informasi, pelaksana psc bisa menghubungi berbagai pihak yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pensiun seperti pusat terapi ketergantungan napa suntik, kejaksaan dan kepolisian, penyedia layanan kesehatan, institusi pemerintah dan non pemerintah terkait lapas, dinas kesehatan, bnp k, dinas sosial, komunitas pensiun, serta individu individu yang memiliki kontak teratur dengan pensiun aktif). pada dasarnya psc merupakan penjajakan kualitatif atas permasalahan napa suntik suatu wilayah. informasi dasar yang biasanya dikumpulkan melalui psc adalah: mana pensiun dapat ditemukan? las menteri kesehatan republik indonesia mana tempat pertemuan atau tempat mereka berkumpul? misalnya, apakah ada rumah makan, bar, taman atau tempat main milyar tertentu? kira kira berapa banyak pensiun yang bertemu tempat tersebut? mana mereka membeli napa suntik? mana mereka biasa menyuntik? bagaimana pola utama mereka menyuntik? apakah ada napa suntik favorit, kombinasi beberapa napa suntik, atau obat yang diperoleh dari apotek? bagaimana dengan karakteristik yang menonjol dalam jaringan tersebut? seperti usia, ras kesukuan, pola penggunaan napa suntik, dan lingkungan. karakteristik dan tipe jaringan sosial pensiun termasuk hubungan antar jaringan sosial yang satu dengan yang lain. pola pola hubungan antara pensiun, misalnya hubungan seks antara pensiun, jumlah pasangan seks dan pola pola perilaku seks luar jaringan sosial pensiun. kesadaran dan perhatian terhadap hiv aids antara pensiun. norma sosial atau keyakinan terkait praktek perilaku berisiko, baik dalam penggunaan napa suntik maupun perilaku seks. il. frekuensi melakukan perilaku berisiko, baik dalam penggunaan napa suntik maupun perilaku seks termasuk polanya. pola mobilitas berbagai jenis tipe pensiun. perencanaan hasil psc menjadi dasar penting untuk mengembangkan rencana program pengurangan dampak buruk pada pensiun suatu wilayah. selain memperhatikan situasi lokal, perencanaan program juga perlu mengacu pada berbagai dokumen atau kebijakan pada tingkat nasional seperti: dokumen hasil survei terpadu biologis dan perilaku stop) kementerian kesehatan hasil survei cepat perilaku scp) dokumen hasil pencatatan dan pelaporan rutin dokumen hasil external review health sector response hiv and aids dokumen hasil evaluasi implementasi program yang didukung dana donor global fund, usaid, dfat, dan lain lain) perencanaan program perlu berfokus pada beberapa komponen utama program intervensi, yaitu: ketersediaan layanan cakupan kualitas sas menteri kesehatan republik indonesia potensi dampak identifikasi potensi pembiayaan program dan strategi mobilisasi sumber daya keuangan harus dikembangkan secara pararel dengan pengembangan strategi program. dengan demikian gambaran sejauh mana potensi dampak intervensi dengan potensi ketersediaan sumber daya keuangan yang ada dapat diperoleh. pelaksanaan program layanan alat suntik steril lass) dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial layanan alat suntik steril lass) dengan konseling perubahan perilaku diarahkan sebagai upaya promosi kepada pensiun agar berhenti menggunakan napa. meski demikian, perlu disadari bahwa menghentikan penggunaan napa tidak mudah dilakukan secara cepat. pada pensiun yang belum dapat berhenti menggunakan napa, upaya promosi disertai juga dengan mendorong penggunaan alat suntik steril. lass dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial dilakukan melalui kegiatan penjangkauan dan pendampingan, konseling pengurangan risiko dan penyediaan paket pencegahan melalui alat suntik steril kepada pensiun. lass menyediakan peralatan suntik steril termasuk jarum suntik berikut tabung atau sempitnya dan kapas beralkohol. penyediaan peralatan tersebut disertai dengan pemberian informasi tentang dampak buruk napa dan hiv aids, rujukan kepada layanan medis, hukum dan sosial dalam rangka peningkatan kesadaran terhadap perilaku berisiko serta dukungan terhadap perubahan perilaku pada pensiun sehingga terhindar dari infeksi hiv dan mau mengakses layanan kesehatan terkait hiv aids yang dibutuhkan. lass juga mengupayakan berhentinya peredaran jarum suntik bekas kalangan pensiun serta lingkungannya dengan mendorong mekanisme penukaran jarum bekas pakai dengan jarum sterilprogram lass membutuhkan acuan baik dalam aspek administratif maupun prosedural teknis pelaksanaannya. hat las menteri kesehatan republik indonesia dengan demikian pembagian peran dan fungsi dari semua komponen yang terlibat didalamnya menjadi jelas. tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pensiun mengenai dampak buruk penggunaan napa. mendekatkan pensiun kepada layanan layanan lain dalam upaya meningkatkan kualitas hidup fisik, mental dan sosial dari pensiun. menghentikan beredarnya jarum suntik bekas pakai yang berpotensi menularkan hiv, hepatitis dan sasaran pensiun yang masih belum mampu berhenti menggunakan napa suntik. pelaksana pelaksana program lass adalah: puskesmas yang memiliki layanan pengurangan dampak buruk pada pensiun puskesmas yang menyediakan lass adalah puskesmas yang telah ditetapkan kepala dinas kesehatan kabupaten kota setempat. puskesmas wajib melaporkan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya kepada kepala dinas kesehatan kabupaten kota setempat. lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lain yang menyelenggarakan kegiatan pengurangan dampak buruk pada pensiun lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lain yang menyediakan lass harus bekerja sama dengan puskesmas yang telah ditetapkan sebagai puskesmas penyedia lass. tim pelaksana lass terdiri dari: koordinator program, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. koordinator bertugas memantau dan melakukan supervisi kepada petugas lapangan lass dan melakukan koordinasi dengan koordinator program lainnya. petugas pelaksana, bertugas melaksanakan lass puskesmas dan drop in center dic) lsm, mulai dari pendaftaran sampai dengan pensiun keluar dari tempat pelayanan. petugas pelaksana mencatat dan menyimpan data pelaksanaan lass dengan menggunakan formulir standar yang tersedia. petugas pelaksana juga bertanggung jawab terhadap penyediaan dan penyimpanan jarum suntik steril, serta pengelolaan jarum suntik bekas pakai. sas menteri kesehatan republik indonesia petugas lapangan, bertugas mempromosikan program lass kepada para pensiun lapangan, memberikan lass kepada pensiun yang masih belum berkunjung puskesmas atau lsm secara mandiri dan membantu mendorong perubahan perilaku pensiun yang didampingi. prinsip prinsip pelaksanaan model layanan program lass menetap (fixed site): lass dilaksanakan pada tempat khusus seperti puskesmas atau drop center. tempat tersebut dapat juga menyediakan layanan lain seperti layanan kesehatan dasar, pengelolaan kasus, serta layanan konseling dan tes hiv bagi pensiun maupun pasangannya. bergerak (mobile): lass dilakukan oleh petugas lapangan dengan mendatangi tempat tempat yang sering dikunjungi oleh pensiun dengan membawa tas yang berisi paket alat suntik steril, media informasi, tabung, penjepit, dan formulir pencatatan yang dibutuhkan pada waktu yang telah ditetapkan. satelit, adalah perpanjangan dari layanan menetap model dimana lass dilakukan lokasi pensiun biasa berkumpul. pelaksana model satelit adalah relawan yang sudah dilatih dan bertanggung jawab untuk datang dan bekerja tempat dan waktu yang ditentukan. waktu layanan lembaga pelaksana program harus menentukan waktu yang tepat dimana pensiun dapat mengakses lass. petugas lapangan lass harus rutin dan teratur datang tempat dan waktu dimana pertemuan (kontak) dengan pensiun dapat dilakukan, sehingga informasi, edukasi dan rujukan layanan dapat diberikan. keterbatasan jam pelayanan lass harus dapat diantisipasi dengan metode satelit yang beroperasi luar jam operasional layanan menetap dan bergerak. proses pendaftaran klien program lass memperkenalkan program lass kepada pensiun. pemberian kartu identitas klien program lass. proses registrasi klien lass dilakukan agar kegiatan intervensi terselenggara secara sistematis dan terjamin akuntabilitasnya, tanpa melanggar asas kerahasiaan klien. pemberian paket materi pencegahan dan pengambilan jarum suntik bekas pakai. sas menteri kesehatan republik indonesia usia klien pensiun dari beragam usia mungkin akan mengakses program lass. program lass diharapkan dapat mengurangi risiko kaum muda terinfeksi hiv dan virus lain yang ditularkan melalui darah. klien dengan usia bawah tahun harus dinilai terlebih dahulu dan jika dimungkinkan mendapatkan proses konseling. hal ini bertujuan agar pemberian jarum suntik ini tepat sasaran tanpa mengabaikan hak hak anak, sesuai dengan undang undang perlindungan anak yang berlaku. pendistribusian jarum dan alat suntik steril pendistribusian paket materi pencegahan dilakukan kepada klien yang sudah terdaftar dalam program. paket materi pencegahan terdiri dari alat dan jarum suntik steril, kapas beralkohol dan media informasi tentang hiv aids dan napa suntik dalam bentuk leaflet atau brosur. jumlah alat dan jarum suntik steril yang didistribusikan harus mencukupi kebutuhan tiap pensiun. pengamanan dan pemusnahan jarum bekas mendorong pengembalian jarum suntik bekas pakai. pelaksana lass hendaknya menjelaskan bahwa jarum suntik bekas pakai yang dibuang secara sembarangan akan menimbulkan masalah pada lingkungan sekitar dan dapat menjadi alasan kuat ditutupnya program lass. menyediakan tempat wadah untuk menampung jarum suntik bekas pakai yang dikembalikan oleh pensiun maupun yang ditemukan lapangan. pensiun langsung memasukkan jarum suntik bekas pakai tempat wadah khusus. apabila ada jarum suntik yang dikembalikan dan menurut laporan bersih dan tidak dipakai, harus tetap dibuang dengan tata cara atas. tempat penyimpanan jarum bekas pakai tidak boleh terlalu penuh dan disegel. tempat penyimpanan jarum bekas harus langsung dibawa fasilitas yang memiliki insinerator. jika telah dimusnahkan, maka laporan tentang pemusnahan harus diarsipkan. lembaga pelaksana lass tidak memiliki insinerator dapat bekerja sama dengan fasilitas yang memilikinya. taat kewaspadaan universal untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. penanganan kecelakaan tertusuk jarum siram bagian yang tertusuk dengan air yang mengalir (air kran). sas menteri kesehatan republik indonesia jangan dipaksa agar luka mengeluarkan darah. luka jangan dihisap atau disedot dengan mulut. biarlah dengan sabun dan air. pakaian antiseptik dan kemudian tutupan dengan perban. carilah bantuan medis untuk melakukan penilaian risiko infeksi dan jika memungkinkan memberikan perawatan termasuk memberikan profilaksis pasca pajanan (post exposure prophylaxis pep). pelaporan insiden petugas lass harus menyusun laporan insiden lokasi lass. insiden dalam kontek program lass meliputi kejadian over dosis pensiun lokasi lass, luka tertusuk jarum atau luka lain yang dialami pensiun atau petugas lokasi kerja, atau kejadian yang timbul terkait keberadaan polisi dekat lokasi dimana petugas lapangan memberikan layanan. perlengkapan identitas program lass, dikembangkan untuk menjamin pemahaman masyarakat luas terhadap lass sebagai layanan kesehatan yang resmi pemerintah. logo dapat ditempatkan puskesmas, dic lsm, kartu identitas petugas lapangan atau pada lokasi lainnya yang mudah dilihat. kartu identitas petugas, semua petugas pelaksana program lass, terutama petugas lapangan harus membawa kartu identitas saat bekerja dan lapangan. kartu tersebut dapat dibuat oleh lembaga dengan sepengetahuan pihak terkait kpa dan dinas kesehatan setempat). kartu identitas klien, klien lass akan mendapatkan kartu yang menunjukkan bahwa mereka sedang mengikuti program lass. kartu ini berisi informasi singkat mengenai program lass, nama lembaga pelaksana dan kode klien (bukan nama dan alamat lengkap). kartu tersebut disediakan oleh lembaga yang memberikan layanan dengan sepengetahuan pihak terkait kpa dan dinas kesehatan setempat). peralatan yang harus disediakan jarum suntik steril berikut tahunnya dengan model dan jenis yang biasa dipakai oleh pensiun daerah tersebut. kapas beralkohol, digunakan untuk membersihkan permukaan kulit yang akan disuntik, membersihkan peralatan menyuntik lainnya atau untuk membersihkan tangan. paling sedikit disediakan (dua) kapas beralkohol untuk setiap jarum suntik dan tabung yang diberikan. hat las menteri kesehatan republik indonesia alat penyaring, dalam bentuk sejenis kapas atau bahan berserat lain yang berfungsi untuk memisahkan sisa napa suntik yang tidak larut ketika dicampurkan dengan air sehingga tidak ikut masuk dalam tabung suntik. media informasi terkait dengan hiv aids dan dampak buruk napa suntik, berupa brosur, buklet, stiker atau yang lainnya yang mencakup: mengurangi praktek penggunaan bersama peralatan menyuntik. risiko risiko berbagi peralatan menyuntik seperti filter, wadah, air. teknik teknik untuk membersihkan dan menyucihamakan peralatan suntik. cara memperoleh jarum dan alat suntik steril. penanganan yang aman terhadap peralatan suntik yang telah terkontaminasi. cara menyuntik yang aman bagi pensiun informasi terapi dan rehabilitasi napa suntik. pencegahan hepatitis dan hepatitis perawatan pembuluh darah dan abses. informasi terkait hukum dan kebijakan yang menyangkut pencegahan dan penanggulangan gangguan penggunaan napa suntik (misalnya undang undang nomor tahun tentang narkotika dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang wajib lapor pecandu narkotika). tabung atau wadah untuk menampung jarum suntik bekas pakai yang ditemukan lapangan atau dikembalikan oleh pensiun. penjepit (pinter) untuk mengambil jarum suntik bekas pakai yang ditemukan lapangan. sarung tangan (hand gloves) yang digunakan oleh petugas lass agar terhindar dari risiko tertusuk jarum ketika menerima atau mengambil jarum suntik bekas pakai. kemasan atau pembungkus paket materi pencegahan yang akan didistribusikan pada pensiun. formulir untuk mencatat kode dan jumlah pensiun yang mengakses lass, jumlah jarum maupun media informasi yang diberikan. program terapi rumahan opioid dan terapi ketergantungan napa lainnya tidak semua pensiun memiliki kesamaan dalam hal kebiasaan serta kebutuhan napa suntik yang dipakai. sas menteri kesehatan republik indonesia banyak pensiun melewati tahapan tahapan penggunaan napa suntik yang berbeda pada waktu yang berbeda beda dalam hidupnya. pada sebagian orang berbagai penjuru dunia, mengisap opium atau heroin, atau menyuntik heroin, tidak harus menjadi kecanduan terhadap zat zat tersebut. bagi sebagian besar orang yang menggunakan jenis napa suntik atas, terdapat sebuah periode waktu dimana menggunakan napa suntik tanpa berakibat kecanduan, sebab ketergantungan dapat terbentuk apabila napa suntik digunakan secara teratur selama beberapa waktu tertentu. periode ini bervariasi dari beberapa minggu hingga beberapa tahun. penggunaan yang teratur saja tidak dapat langsung dikategorikan sebagai ketergantungan, sebab perlu memenuhi kriteria ketergantungan sesuai diagnostic statistical manual mental disorders (dsm iv). oleh karena itu, pendekatan terapi pun hendaknya bervariasi pula. kita perlu mengetahui lebih banyak tentang siapa pensiun itu, bagaimana mereka menggunakan napa suntik, apa saja situasi dan kondisi sosial mereka, serta alternatif apa saja yang dapat ditawarkan secara realistis dalam situasi dan kondisi sosial mereka. pemahaman yang komprehensif tentang penggunaan napa suntik dan pensiun sangat dibutuhkan agar pendekatan terapi ketergantungan napa suntik dapat berlangsung dan bermanfaat. identifikasi dini para pensiun perlu dilakukan secara tidak menyolok lingkungan masyarakat. semakin berhasil upaya menggambarkan ketergantungan napa suntik sebagai sebuah penyakit dan pensiun memandang layanan terapi sebagai layanan yang bersifat rahasia dan penuh perhatian, maka akan semakin besar pula kemungkinan para pensiun berupaya memperoleh layanan tersebut atas inisiatif mereka sendiri. fokus terapi ketergantungan napa suntik adalah menyediakan berbagai jenis pilihan, yang dapat mendukung proses pemulihan melalui berbagai keterampilan yang diperlukdiperlukan. bentuk terapi ketergantungan napa suntik antara lain adalah: terapi rumahan opioid terapi rumahan opioid merupakan salah satu metode dalam terapi adisi terhadap narkotika jenis opioid suntik. metode ini dikembangkan untuk pensiun yang telah mengalami ketergantungan menahun, mengalami kekambuhan kronis dan sudah pernah menjalani terapi ketergantungan napa. sas menteri kesehatan republik indonesia menilik kepada kondisi tersebut, terapi rumahan opioid berfokus pada pengurangan dampak buruk dari penyuntikan napa melalui penyediaan narkotik opioid sintetis yang digunakan secara oral dengan pengawasan tenaga medis agar pensiun bisa berhenti menyuntik serta mengurangi risiko terpapar infeksi melalui peralatan menyuntik yang terkontaminasi virus dan bakteri. selanjutnya melalui terapi ini pensiun juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan proses pemulihan atas adiknya dengan metode rumahan serta penyediaan dukungan psikososial melalui proses konseling. terapi rumahan opioid lazimnya menggunakan (dua) jenis opioid sintetis sebagai substitusi yaitu metadata melalui terapi rumahan metadata trm) dan buprenorfina melalui terapi rumahan buprenorfina trb). trm merupakan bentuk terapi yang paling umum digunakan dan telah banyak dibuktikan berhasil memberikan dampak positif baik terhadap individu pensiun maupun terhadap penanggulangan hiv dan aids. mengenai hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya kajian efektifitas trm dari berbagai penjuru dunia yang dapat ditemukan pada berbagai laporan atau jurnal baik nasional maupun internasional. program terapi rumahan metadata trm) tujuan trm adalah untuk mengurangi dampak buruk kesehatan, sosial dan ekonomi bagi pensiun, khususnya untuk:penyulut kesehatan lainketentuan mengenai penyelenggaraan trm mengacu kepada, baik dalam aspek administratif maupun prosedural teknis pelaksanaannya, sehingga terdapat kejelasan pembagian peran dan fungsi dari semua komponen yang terlibat dalamnya untuk memastikan tercapainya tujuan menurunkan angka infeksi hiv maupun angka kesakitan dan kematian akibat aids pada pensiun. hat las menteri kesehatan republik indonesia terapi rumahan buprenorfina trb) terapi rumahan buprenorfina trb) merupakan salah satu alternatif dalam pengurangan dampak buruk napa yang menggunakan opioid. secara farmakologis buprenorfina adalah opioid agonis parsial yang memiliki efek opioid yang lebih lemah sehingga gejala putus zat bersifat lebih ringan dan memiliki risiko overdosis yang lebih rendahtrb membutuhkan acuan baik dalam aspek administratif maupun prosedural teknis pelaksanaannya. pedoman ini dapat dijadikan acuan sementara, sampai dengan proses penyusunan kebijakan tentang penatalaksanaan buprenorfina diterbitkan. sasaran sasaran dari program ini adalah para pengguna napa jenis opioid. kriteria inklusi pasien yang dapat mengikuti trb adalah: pasien ketergantungan dioda sebagaimana tertera dalam pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa indonesia iii (pdj iii). berusia atas tahun, atau pasien bawah tahun melalui pertimbangan medis khusus dan bawah pengawasan keluarga atau wali. toleran terhadap buprenorfina. toleran terhadap nalokson bila menggunakan buprenorfina bentuk kombinasi. tidak mengalami gangguan jiwa berat yang menyertainya. tujuan tujuan trb adalah untuk mengurangi dampak buruk kesehatan, sosial dan ekonomi bagi pensiun, khususnya untuk: hat las menteri kesehatan republik indonesiamasalah kesehatan lainnya. mengalihkan dari zat yang disuntikkan zat yang tidak disuntikkan. mengurangi penggunaan napa suntik yang berisiko, misalnya memakai peralatan suntik bergantian, memakai bermacam macam napa suntik bersama (polydrug use), menyuntikkan tablet atau disaring terlebih dahulupelaksana rumah sakit puskesmas klinik yang ditetapkan sebagai fasilitas rehabilitasi medis napa penyelenggaraan ptr dilakukan oleh tim terlatih yang terdiri dari dokter sebagai ketua, apoteker dan tenaga perawat sebagai anggota tim. prinsip prinsip pelaksanaan untuk mengantisipasi penggunaan buprenorfina dengan disuntikkan, pemberian buprenorfina dikombinasikan dengan nalokson. buprenorfina dalam bentuk tunggal dapat diresepkan bagi pasien dengan kondisi khusus, yaitu pasien hamil dan atau pasien yang sensitif terhadap nalokson. pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, foto thorax serta pemeriksaan hiv dan hepatitis dan sesuai indikasi menjadi bagian yang terintegrasi dari program ptr. pemberian buprenorfina dilakukan setelah tampak gejala putus zat opioid sedang sesuai clinical update withdraws scale cows). pemberian buprenorfina yang dikombinasikan dengan nalokson harus dikonsumsi secara sub lingual selama minimal (enam) bulan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kesehatan fisik dan psikis pasien. hat las menteri kesehatan republik indonesia penerimaan pasien transfer dari terapi rumahan metanol dilakukan pada pasien dengan dosis metanol yang rendah mg) serta telah berada pada dosis tersebut sedikitnya selama (satu) minggu. pemberian dosis awal buprenorfina dilakukan paling sedikit setelah jam penggunaan metanol yang terakhir. pemberian dosis bawa pulang harus melalui persetujuan dokter yang menangani pasien dengan berdasarkan evaluasi atas kondisi fisik dan psikososial pasien. tidak diperbolehkan memberikan buprenorfina nalokson dengan cara take home dalam terapi satu bulan pertama. pada bulan kedua, dokter diperbolehkan untuk memberikan buprenorfina nalokson take home dalam keadaan khusus hingga kali seminggu, memungkinkan hingga jam penggunaan buprenorfina nalokson tanpa pemantauan. pada bulan ketiga dan seterusnya, dapat diberikan dosis take home buprenorfina nalokson maksimal untuk satu minggu. jika pasien melakukan perjalanan, dimana pelayanan buprenorfina nalokson tidak tersedia, pasien diperkenankan untuk membawa dosis buprenorfina nalokson sesuai dengan kebutuhannya sebanyak kebutuhan minggu (maksimal kebutuhan bulan dalam kondisi khusus). pasien yang menggunakan buprenorfina yang mengalami kondisi krisis seperti upaya bunuh diri harus dilakukan intervensi dengan segera yang meliputi tindakan pengamanan, terapi medis, dan psikoterapi atau konseling. penurunan dosis buprenorfina dilakukan secara bertahap atas dasar kondisi pasien yang ditetapkan oleh dokter yang terlatih. penghentian terapi harus direncanakan terlebih dahulu berdasarkan evaluasi oleh dokter terlatih yang menangani pasien bersangkutan. sarana rumah sakit, puskesmas, maupun klinik yang menyelenggarakan ptr wajib memiliki tempat penyimpanan buprenorfina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hat las menteri kesehatan republik indonesia terapi ketergantungan napa lainnya ruang lingkup fokus terapi ketergantungan napa lainnya bagi pensiun adalah menyediakan berbagai jenis pilihan yang dapat mendukung proses pemulihan melalui berbagai keterampilyang diperlukan. tujuan terapi ketergantungan napa lainnya pada pensiun bertujuan untuk: menghentikan penggunaan napa suntik apapun, meningkatkan kesehatan pensiun dengan menyediakan dan memberikan terapi ketergantungan napa lainnya serta perawatan kesehatan umum, memberi ruang untuk menangani berbagai masalah psikososial dalam hidup pensiun, meningkatkan kualitas hidup pensiun baik secara psikologis, medis maupun sosial, dan menurunkan angka kematian karena overdosis dan menurunkan angka kriminalitas. sasaran pensiun yang ingin berhenti menggunakan napa suntik dan memelihara atau mempertahankan abstinensia dari penggunaan napa suntik. jenis layanan terapi ketergantungan napa lainnya pada pensiun detoksifikasi dan terapi putus zat detoksifikasi (sering disebut terapi detik) adalah suatu bentuk terapi awal untuk mengatasi gejala gejala lepas napa suntik (withdrawal state), yang terjadi sebagai akibat penghentian penggunaan napa suntik. detik bukan terapi tunggal, namun hanya sebagai langkah pertama menuju program terapi jangka panjang (rehabilitasi, program terapi rumahan substitusi). bila hanya dilakukan detik kemungkinan recaps sangat besar. variasi terapi detik sangat luas, antara lain: ultra rapid detoxification (hanya jam), home based detoxification, detik rawat inap dan detik rawat jalan. sas menteri kesehatan republik indonesia terapi terhadap kondisi gawat darurat pensiun sering menunjukkan perilaku yang dapat menyebabkan kecamatan baik bagi dirinya maupun bagi orang sekitarnya. kondisi paranoid, halusinasi, agresif, dan agitasi akut memerlukan pertolongan profesional dengan segera. terapi komordibitas fisik dan psikiatri banyak pensiun yang juga menderita gangguan jiwa, seperti: skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan kepribadian anti sosial, depresi berat sampai percobaan bunuh diri. gangguan diagnosis ganda tersebut memerlukan terapi yang terintegrasi dengan terapi ketergantungan napa suntik. terapi rawat jalan merupakan terapi yang membebaskan pensiun untuk tidak tinggal menginap rumah sakit. modifikasi terapi rawat jalan untuk pensiun sangat luas, seperti terapi rawat jalan intensif, terapi rawat jalan seminggu sekali. terapi ini tidak restriktif dan sering memberikan hasil paling baik bagi orang yang telah bekerja dan memiliki lingkungan sosial dan keluarga yang stabil. layanan ini dapat dilakukan oleh layanan kesehatan formal ataupun masyarakat. layanan dapat meliputi pendidikan kesehatan terkait penggunaan napa suntik, pemberian terapi medis, konseling individu, konseling kelompok, konseling keluarga, psikoterapi, evaluasi psikologi dan evaluasi sosial serta program kelompok dukungan (support group) berdasarkan program langkah maupun program lain. rehabilitasi rawat inap bila detoksifikasi terapi sindrom putus zat dan terapi rawat jalan berulang kali gagal, maka pasien perlu dipertimbangkan untuk mengikuti terapi rawat inap (yang juga disebut dengan istilah rehabilitasi), banyak metode yang digunakan dalam terapi rawat inap antara lain therapeutic community, dan the step recovery program. lama terapi umumnya bulan. sasaran utama dari terapi rawat inap adalah abstinence atau sama sekali tidak menggunakan napa suntik (drug free). dalam kedua program tersebut, umumnya mantan pensiun (yang benar benar telah bersih, recovering addict) diikutsertakan dalam kegiatan terapi samping tenaga profesional yang terlatih. sas menteri kesehatan republik indonesia pelaksana rumah sakit umum rumah sakit jiwa rumah sakit ketergantungan obat puskesmas lembaga rehabilitasi medis dan sosial prinsip pelaksanaan pelaksanaan terapi ketergantungan napa lainnya pada pensiun mengacu pada pedoman penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi gangguan penggunaan napa yang berlaku. program pencegahan penularan seksual sejumlah survei dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pensiun aktif berhubungan seksual dengan pasangan tetap, pasangan tidak tetap atau pasangan komersial. dengan pola perilaku seks yang berisiko, perilaku penggunaan napa suntik dan tingkat prevalensi hiv yang tinggi pada pensiun mengakibatkan penularan melalui hubungan seks pasangan seksualnya menjadi sangat mungkin. upaya mempromosikan perilaku seks yang aman dibagi menjadi yaitu: komunikasi, informasi dan edukasi kie) yang diarahkanpencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual ims). komunikasi, informasi dan edukasi pada pensiun dan pasangan seksualnya komunikasi, informasi dan edukasi kie) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan. kie dikembangkan untuk menyediakan informasi mengenai hiv dan aids dan penyedia layanan terkait, pengurangan dampak buruk napa suntik, risiko penularan hiv (penggunaan bersama peralatan menyuntik dan hubungan seksual), kesehatan reproduksi dan isu lain yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan pensiun. media kie dapat berupa media massa elektronik, media cetak yang mudah diakses atau dibagikan pada pensiun tempat tempat mereka berkumpul. ruang lingkup pengembangan materi kie yang sesuai kebutuhan dengan melibatkan pensiun untuk memastikan efektivitas jenis maupun isi dari media informasi yang akan digunakan. prosedur teknis pelaksanaan kie melalui kegiatan penjangkauan yang berkualitas dengan mempertimbangkan cakupan serta intensitas komunikasi dengan sasaran program. hat las menteri kesehatan republik indonesia tingkat pengetahuan komprehensif tentang hiv merupakan indikator utama keberhasilan program kie, namun indikator lain juga harus dikembangkan khususnya terkait dengan pemahaman pensiun dan pasangannya dalam cara cara pengurangan risiko penularan hiv dan dampak buruk lain dari penggunaan napa suntik. tujuan meningkatkan pengetahuan dan sikap yang dapat mendorong perilaku seksual yang aman untuk mengurangi risiko terinfeksi hiv. menyediakan dan memberikan informasi yang benar dan tepat gunaada pensiun. prinsip prinsip pelaksanaan keterlibatan pensiun dalam proses pembuatan dan pengembangan media informasi sangat penting. kesinambungan penyampaian informasi penting untuk memastikan tingkat pengetahuan pensiun dan pasangannya. media informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan pesan pencegahan antara lain: kampanye informasi terarah, yaitu kampanye untuk menjangkau pensiun yang rentan secara praktis termasuk cara memanfaatkan layanan layanan perawatan. metode ini dapat dilakukan dengan tahapan: penjajakan situasi lokal untuk mengidentifikasi: sikap, pengetahuan, dan perilaku berisiko media informasi yang akan digunakan sumber daya lokal hasil penjajakan digunakan sebagai dasar pengembangan materi tentang strategi strategi pengurangan risiko infeksi hiv. hat las menteri kesehatan republik indonesia diskusi interaktif kelompok pensiun diskusi dua arah merupakan metode yang efektif untuk menyampaikan pesan maupun informasi, terutama bila dilakukan secara informal dan akrab. pemberian informasi dalamnya mengacu kepada situasi keseharian yang dihadapi oleh pensiun. sarana media massa elektronik (video, siaran radio, televisi, dan lain lain). media cetak (poster, pamflet, buletin, dan lain lain). pertemuan maupun diskusi informal dengan pensiun dan pasangan pensiun. promosi kondom untuk pensiun dan pasangan seksualnya sejumlah penelitian indonesia telah menunjukkan bahwa sebagian besar pensiun laki laki secara seksual aktif berhubungan seks dengan pasangan seksual tetap atau tidak tetap. salah satu cara yang diketahui efektif untuk melakukan pencegahan penularan hiv bagi mereka yang telah aktif secara seksual adalah melalui penggunaan kondom yang konsisten. penggunaan kondom secara konsisten ini sangat didorong bagi pensiun yang telah diketahui hiv positif agar tidak menularkan hiv kepada pasangan seksualnya. ruang lingkup risiko penularan hiv melalui hubungan seks yang tidak aman dapat dikurangi dengan perilaku seks aman dimana salah satunya adalah penggunaan kondom yang benar dan konsisten. upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pemberian informasi tentang hubungan seks yang aman termasuk penggunaan kondom yang tepat dan konsisten untuk mencegah terjadinya penularan hiv. tujuan meningkatkan pemahaman pensiun dan pasangannya mengenai perilaku seks yang aman sebagai sebuah cara untuk menghindari penularan hiv. meningkatkan angka penggunaan kondom yang konsisten pada pensiun dan pasangannya. sasaran pensiun dan pasangan seks pensiun. hat menteri kesehatan republik indonesia pelaksana rumah sakit puskesmas institusi lembaga pemerintah lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya prinsip prinsip pelaksanaan membangun kepercayaan pensiun agar akses pemberian informasi dan pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi kepada pasangan pensiun lebih mudah. pendekatan promosi kondom dengan cara dan strategi sesuai dengan kondisi sosial setempat. memastikan kesinambungan informasi dan upaya upaya persuasif untuk penggunaan kondom yang konsisten. sarana media informasi tentang pengurangan risiko penularan hiv melalui transmisi seksual yang mencakup: infeksi menular seksual, penggunaan kondom, dan hubungan seks yang aman. direktori nama dan alamat organisasi fasilitas pelayanan kesehatan organisasi orang yang bisa dihubungi untuk mengakses layanan kesehatan dasar, rujukan terkait hiv aids dan napa suntik. informasi terkait kesehatan reproduksi. alat peraga penggunaan kondom. media massa sebagai alat promosi dan pembentukan opini terhadap kondom sebagai alat kesehatan. pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual ims) pencegahan ims pencegahan penularan ims dilakukan melalui pemberian informasi yang lengkap dan tepat mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, penularan dan cara penanganan ims, manfaat kondom sebagai alat pencegahan, promosi serta rujukan layanan pengobatan ims. ruang lingkup pendekatan khusus untuk mendorong perubahan perilaku seksual pensiun yang aman. pendekatan tersebut mempertimbangkan karakteristik pensiun dan ketersediaan media informasi terkait kesehatan reproduksi dan ims yang lengkap, termasuk penggunaan kondominformasi kesehattujuan meningkatkan pemahaman pensiun melalui pendidikan dan penyediaan informasi terkait kesehatan seksual dan penularan ims melalui hubungan seks yang tidak aman. mendorong terjadinya perilaku seks yang aman sehingga mampu menghindarkan diri dari penularan imslayanan kesehatan yang memiliki layanan pengurangan dampak buruk pada pensiun (rumah sakit, puskesmas, lapas, dan lain lain). prinsip prinsip pelaksanaan intervensi isu penularan seksual yang terintegrasi dalam kegiatan penjangkauan dan layanan pengurangan dampak buruk pada pensiun. metode pemberian informasi yang variatif, yaitu interaksi tatap muka per individu maupun kelompok dengan dukungan materi kie, metode demonstrasi dan metode bermain peran. konseling pasangan sarana media informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang spesifik dengan jenis pasangan seksual. prosedur standar penilaian risiko seksual individu pensiun. direktori penyedia layanan ims. kondom hat las menteri kesehatan republik indonesia pengobatan ims ruang lingkup ruang lingkup pengobatan ims pada pensiun lebih menitikberatkan pada: peningkatan kesehatan pensiun membutuhkan kelengkapan informasi terkait kondisi kesehatan yangem rujukan kesehatan. peningkatan akses pensiun untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan dan pengobatan ims. ketentuan mengenai pelaksanaan pengobatan ims mengacu pada pedoman penatalaksanaan ims yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tujuan memberikan informasi kepada pensiun tentang ketersediaan layanan ims yang ada wilayah tertentu termasuk prosedur untuk mengakses layanan tersebut. meningkatkan akses pensiun untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan dan pengobatan ims. sasaran pensiun dan pasangan seks pensiun. pelaksana rumah sakit puskesmas klinik praktik dokter yang menyediakan layanan penanganan ims. prinsip prinsip pelaksanaan penapisan ims dilakukan dengan penegakan diagnosis melalui pendekatan sindrom dan pemeriksaan laboratorium sederhana. pemberian pengobatan yang sesuai, konseling perubahan perilaku serta konseling pasangan. penapisan harus dilakukan secara berkala untuk mengobati ims secara dini, mempertahankan perubahan perilaku berisiko, dan penurunan prevalensi ims. sarana tersedia tenaga kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan konseling ims dengan tepat. las menteri kesehatan republik indonesia tersedia alat dan bahan untuk mendukung pemeriksaan ims. tersedia obat obatan ims yang sesuai. layanan konseling dan tes hiv serta pencegahan imunisasi hepatitis paket komprehensif bagi pengurangan dampak buruk pada pensiun dirancang sebagai intervensi berkesinambungan yang mengikuti tahapan perkembangan hiv aids. komponen komponen sebelumnya lebih menekankan pada upaya pencegahan. komponen ini sebagai upaya diagnosis untuk menentukan status keterpaparan terhadap infeksi hiv dan hepatitis, sehingga bisa menjadi landasan untuk rencana pengobatan dan perawatan bagi mereka yang terpapar dan upaya pengurangan risiko bagi yang belum terinfeksi. upaya diagnosis status kesehatan pada pensiun mencakup: konseling dan tes hiv layanan ini merupakan pintu masuk layanan kesehatan lanjutan terkait hiv aids dengan tahapan sebagai berikut: sesi konseling pra tes untuk memberikan informasi yang lengkap dan tepat sesuai kebutuhan klien, termasuk pemahaman tentang hiv aids, cara penularan dan pencegahan, pengobatan dengan terapi (arv) maupun pengobatan infeksi oportunistik termasuk tb, hepatitis dan ims. manfaat melakukan tes hiv. persetujuan melakukan pemeriksaan hiv melalui penandatanganan informed consent oleh klien. pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status sero hiv klien. sesi konseling pasca tes untuk memberikan intervensi psikis dan informasi layanan lanjutan sesuai kebutuhan, membantu klien melakukan perencanaan depan terkait hasil tes termasuk perubahan perilaku berisiko tinggi menjadi perilaku berisiko rendah. ruang lingkup upaya peningkatan kesehatan membutuhkan kelengkapan informasi terkait kondisi kesehatan klien sehingga dapatim rujukan kesehatan untuk populasi pensiun indonesiakonseling dan tes hiv mengacu pada peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang konseling dan tes hiv. tujuan layanan konseling dan tes hiv secara umum bertujuan untuk mengetahui status sero hiv klien dan secara khusus untuk: mendorong perubahan perilaku yang dapat mencegah penularan hiv. meningkatkan kesehatan klien, termasuk berupaya mencari perawatan untuk infeksi oportunistik. merencanakan masa depan dalam hubungannya dengan keluarga serta komitmen komitmen lainnya, termasuk mencegah terjadinya penularan vertikal hiv dari seorang ibu yang terinfeksi kepada anaknya. sasaran pensiun dan pasangan pensiun pelaksana rumah sakit puskesmas lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya yang menyelenggarakan kegiatan pengurangan dampak buruk pada pensiun. klinik yang memiliki layanan pemeriksaan hiv. prinsip prinsip pelaksanaan layanan konseling dan tes hiv rutin ditawarkan kepada pensiun yang mengikuti program lass maupun trm. tes hiv harus mengikuti komponen dasar (5c) yaitu). prinsip tersebut harus diterapkan pada semua model layanan konseling dan tes hiv. sas menteri kesehatan republik indonesia informed consent,penjelasan yang dimengerti tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien klien tersebut. confidentiality,onfidensialitas dapat dibagcounseling,serta memberikan informasi,layanan konseling hiv harus dilengkapi dengan informasi hiv dan aids, konseling pra konseling dan tes pasca tes yang berkualitas baik. correct test results, hasil tes harus akurat. layanan tes hiv harus mengikuti standar pemeriksaan hiv nasional yang berlaku. hasil tes harus dikomunikasikan sesegera mungkin kepada klien secara pribadi oleh tenaga kesehatan yang memeriksa. connections to, care, treatment and prevention services.layanan konseling dan tes hiv untuk menegakkan diagnosis klinis hiv, dilakukan melalui (dua) pendekatan, yaitu: tes hiv atas inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling (tipe). konseling dan tes hiv secara sukarela. layanan konseling dan tes hiv dapat diselenggarakan berbagai tatanan komunitas, yaitu dengan menjangkau klien potensial dan mendorong mereka untuk datang layanan statis atau menyelenggarakan layanan tempat mereka (bergerak mobile). model bergerak dapat bersifat sementara tetapi berkala atau sesuai kebutuhan. sas menteri kesehatan republik indonesia model ini perlu dukungan dan koordinasi dengan kegiatan penjangkauan (outreach)h dan pendukung sebaya peer educator pe) serta terkait dengan layanan komprehensif berkesinambungan lkb). penyelenggaraan konseling dan tes hiv dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan layanan hiv maupun secara mandiri. layanan konseling dan tes hiv fasilitas kesehatan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan kia, kb, kesehatan reproduksi, kesehatan remaja, ims, tb, hepatitis, dan napa dan rehabilitasi wilayah epidemi rendah atau terkonsentrasi, dan terintegrasi dengan seluruh layanan fasilitas kesehatan untuk wilayah dengan epidemi meluas. langkah dalam melaksanakan akhir fasilitas pelayanan kesehatan: pemberian informasi tentang hiv dan aids sebelum tes, persetujuan tes, pengambilan darah untuk tes, penyampaian hasil tes, konseling, dan merujuk pelayanan pdp bagi yang positif. informasi yang diberikan sebelum penawaran tes: informasi dasar tentang hiv dan aids. informasi dasar tentang cara penularan dan mengurangi risiko hiv. demonstrasi dan diskusi tentang penggunaan kondom atau jarum suntik steril. keuntungan dan isu potensial berkaitan dengan konseling. prosedur tes hiv dan penyampaian hasil tes hiv. informasi rujukan dan dukungan. konseling hiv pada pengguna napa dalam konseling hiv pada pengguna napa konselor memiliki tugas sebagai berikut: mengkaji dan mendiskusikan penggunaan napa yang memperberat terjadinya gangguan pikiran dan perasaan dan akan menghambat kemampuan penurunan pencegahan. mendiskusikan tentang interaksi silang antara napa yang digunakan, arv, obat infeksi dan farmakoterapi lain yang digunakan dalam pengobatan (termasuk metanol, buprenorfina dan obat obat psikiatri). mendiskusikan strategi pengurangan risiko dari hubungan seksual, dan penggunaan alat suntik bersama terkait penggunaan napa. sas menteri kesehatan republik indonesia mendiskusikan strategi penurunan penularan lewat pembuatan tato, dan penindakan bagian tubuh. mendorong klien untuk mengikuti terapi rehabilitasi napa sesuai jenis zat yang digunakannya atau terapi yang berorientasi abstinensia. mengkaji permasalahan lain yang dialami klien, seperti gangguan kejiwaan, masalah legal, ketiadaan dukungan keluarga sosial, dan permasalahan lain yang dapat menghambat adanya perubahan perilaku. melakukan rujukan kepada institusi penerima wajib lapor ipl) baik secara internal ataupun eksternal. sarana materi kie ruangan untuk melakukan konseling ruangan untuk mengambil darah (bisa juga dilakukan laboratorium) laboratorium reagen rapid hiv dan alat habis pakai pencegahan, diagnosis dan terapi untuk hepatitis penggunaan napa suntik beserta perilaku berisiko yang menyertainya berdampak pada tingginya risiko infeksi yang menular lewat darah. selain hiv, virus hepatitis juga dapat menular lewat kontak langsung dengan darah orang yang telah terinfeksi sebelumnya. virus hepatitis terdiri dari berbagai jenis, namun yang paling sering terjadi sebagai dampak buruk dari penggunaan peralatan suntik adalah hepatitis dan hepatitis hingga saat ini belum ada vaksin pencegahan untuk hepatitis ruang lingkup upaya peningkatan kesehatan pensiun membutuhkan adanya kesadaran terhadap risiko infeksi hepatitis. upaya meningkatkan kesadaran harus dilakukan secara sistematis melalui penyediaan informasi yang tepat guna dan merata. layanan pemeriksaan medis sebagai acuan dalam melakukan proses identifikasi layanan yang dibutuhkan sekaligus mendekatkan intervensi lanjutan melalui sistim rujukan kesehatanhat las menteri kesehatan republik indonesia penyediaan layanan edukasi tentang penyakit hepatitis seluruh sarana kesehatan. tujuan menyediakan akses untuk layanan pemeriksaan hepatitis dan hepatitis bagi pensiun. menyediakan layanan pemeriksaan hepatitis dan hepatitis rumah sakit yang telah memiliki tenaga ahli terlatih tata laksana hepatitis dan hepatitis sasaran sasaran yang masih aktif maupun yang dalam proses perawatan medis dan sosial untuk pemulihan adisi. pelaksana rumah sakit yang memiliki tenaga ahli terlatih untuk tata laksana hepatitis dan hepatitis lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya untuk penyelenggaraan promosi pencegahan hepatitis dan hepatitis prinsip prinsip pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan. pemberian informasi dan edukasi tentang penyakit hepatitis dan dilaksanakan terintegrasi dengan program konseling dan tes hiv bagi pensiun. pemberian vaksinasi hbv untuk pensiun harus melihat hasil pemeriksaan ag, yaitu bila hasil dan anti negatif. tata laksana pensiun dengan hbv dan hcv dapat dilakukan rumah sakit yang memiliki tenaga ahli terlatih untuk tata laksana hepatitis dan sarana fasilitas layanan yang terintegrasi dengan fasilitas layanan untuk konseling dan tes hiv termasuk ruang tunggu, ruang konseling, ruang pengambilan darah, ruang laboratorium dan ruang pemeriksaan kesehatan. media informasi tentang hepatitis yang memuat informasi tentang penularan, cara pencegahan dan pengobatan hepatitis serta infeksi hiv hbv hcv. basis data nasional terkait epidemi hepatitis indonesia melalui kegiatan surveilans hepatitis. las menteri kesehatan republik indonesia media kampanye untuk peningkatan ketersediaan layanan hepatitis, baik kampanye publik termasuk melalui media massa (siaran pers, siaran radio atau televisi) maupun kampanye terfokus melalui kegiatan audiensi rapat dengar pendapat dengan parlemen, diskusi publik, pamflet, buletin dan lain sebagainya. prosedur standar penanganan ko infeksi hiv hbv hcv. pengobatan antiretroviral arv) dan perawatan bagi penyakit penyerta konseling dan tes hiv adalah pintu gerbang untuk perawatan hiv. semakin cepat diketahui status hiv positif maka semakin cepat pula yang bersangkutan dapat memanfaatkan pengobatan dan perawatan hiv yang tersedia. morbiditas dan mortalitas yang diakibatkan oleh infeksi hiv karena keterlambatan pelayanan yang dibutuhkan dapat ditekan, termasuk penanganan infeksi penyerta yang dominan seperti tuberculosis (tb). pengobatan antiretroviral arv) program pengobatan antiretroviral arv) menyediakan akses terhadap kombinasi obat arv untuk dikonsumsi oleh dha seumur hidupnya, untuk memastikan virus hiv tidak dapat berkembang lagi. ruang lingkup ruang lingkup terapi arv mengacu kepada pedoman pengobatan antiretroviral yang berlaku, dengan memperhatikan konteks implementasi populasi pensiun seperti: persiapan memulai terapi arv untuk pensiun termasuk identifikasi riw penggunaan napa suntik dan diagnosa ko infeksi baik dengan maupun hepatitis. identifikasi potensi interaksi arv dengan napa suntik yang dikonsumsi pensiun termasuk metanol. jaminan ketersediaan pasokan obat melalui sistem pengadaan dan distribusi yang baik, dan sesuai dengan kebutuhan pensiun terutama jenis kombinasi arv yang sederhana. tujuan meningkatkan kualitas hidup dha melalui pengurangan angka kesakitan dan kematian akibat aids. menyediakan dan memberikan pengobatan dan perawatan berkualitas untuk pensiun yang hidup dengan hiv dan aids. sas menteri kesehatan republik indonesia mengintegrasikan layanan pengobatan dan perawatan aids bagi pensiun dalam program program pencegahan dan penanggulangan hiv. membuat dan mengembangkan pendekatan rangkaian kesatuan perawatan untuk hiv kalangan pensiun. sasaran pensiun yang hidup dengan hiv dan aids dan sudah memerlukan layanan pengobatan dengan terapi arv. pelaksana rumah sakit rujukan arv yang ditunjuk pemerintah. penyedia layanan kesehatan lainnya sebagai satelit dari rumah sakit rujukan, baik yang merupakan milik pemerintah puskesmas), lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya (klinik berbasis komunitas) maupun privat (klinik swasta) dan memiliki kapasitas menyelenggarakan layanan terapi arv. prinsip prinsip pelaksanaan pemberian akses terapi arv yang efektif untuk pensiun tanpa memandang jumlah cd4 atau stadium klinis. pemeriksaan penunjang dapat dilakukan sesuai dengan indikasi. terapi arv direkomendasikan pada semua pensiun dengan aktif, pensiun perempuan dengan infeksi hiv yang hamil, dan ko infeksi hepatitis tanpa memandang jumlah cd4. pemilihan rejimen obat arv yang digunakan dalam terapi untuk pensiun yang baru didiagnosa berupa tdf ftc efv atau tdf 3tc efv dalam bentuk fixed dose combination (fdc) dan diminum (satu) kali setiap jam (single dose pil). pada pensiun yang mengkonsumsi metanol, pemberian arv harus dilakukan dengan penyesuaian dosis metanol terutama apabila jenis obat arv yang dikonsumsi memiliki interaksi dengan metanol seperti efv, nvp dan rtv. pada dha pensiun yang mengalami konfeksi dengan hepatitis harus diperhatikan pemilihan rejimen obat yang digunakan atas dasar efek samping jenis arv tertentu terutama dalam hal hematologi dan hepatotoksisitas serta interaksi obat yang akan muncul apabila pensiun juga sedang menjalani pengobatan hepatitis dengan ribavirin, regulated interferon, dan direct acting antiviral daa). sas menteri kesehatan republik indonesia berdasarkan tingkat prevalensi hepatitis yang amat tinggi pada pensiun y6), terapi arv pada pensiun harus disertai pemantauan yang ketat terhadap risiko hepatotoksisitas oleh dokter maupun tenaga medis lainnya. pada dha pensiun yang mengalami konfeksi dengan tb, terapi arv harus dimulai sesegera mungkin untuk menahan laju infeksi tb. terapi arv dilakukan dalam kurun waktu minggu setelah pengobatan dilakukan dengan pilihan arv jenis efv sebagai pilihan dari golongan anti. penyelenggaraan perawatan, dukungan dan pengobatan mengacu pada peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang pedoman pengobatan antiretroviral. sarana ruang pemeriksaan kesehatan. media informasi tentang terapi arv dan jenis jenis obat yang digunakan, efek samping dan cara penanganannya dan interaksi arv dengan obat lain. layanan pemeriksaan laboratorium cd4 dan viral load untuk pemantauan terapi arperawatan penyakit penyerta tuberculosis merupakan infeksi oportunistik utama yang menyebabkan kematian pada dha. ko infeksi tb hiv akan semakin mempercepat perkembangan infeksi keduanya. ruang lingkup edukasi kepada pensiun yang meliputi informasi tentang bakteri tb, cara penularan dan penanganannya, cara mengurangi risiko terpapar bakteri serta arti penting sanitasi lingkungan untuk mencegah tb. kolaborasi tb hiv untuk menemukan dan mengobati kasus ko infeksi tb hiv sedini mungkin pada pensiun. pencegahan terjadinya kebal obat (tb mdr) pada pensiun. tujuan menurunkan risiko penularan pada pensiun. menjamin tersedianya layanan dots yang berkualitas dan berkolaborasi dengan layanan hiv. menurunkan risiko terjadinya kebal obat pada pensiun. hat las menteri kesehatan republik indonesia sasaran pensiun, pasangan pensiun dan keluarga yang hidup bersama dengan pensiun. pelaksana rumah sakit puskesmas klinik lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ditunjuk pemerintah. klinik lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya. penyedia layanan lainnya seperti balkesmas. prinsip prinsip pelaksanaan mengintensifkan penemuan kasus pada pensiun termasuk melalui penapisan risiko infeksi tb. penegakan diagnosis sesuai dengan alur diagnosis tb hiv. pengobatan harus dimulai lebih dahulu, kemudian obat arv tanpa menghentikan terapi tb. adalah penyakit yang dapat disembuhkan dengan tuntas melalui pengobatan oat yang teratur. pensiun yang sedang mengikuti trm dan pengobatan harus mendapatkan penanganan yang tepat termasuk interaksi yang timbul sebagai akibat kedua terapi tersebut. sarana ruang pemeriksaan kesehatan yang sesuai standar pencegahan pengendalian infeksi. media kie tentang penularan dan penanganan penyakit dan jenis jenis obat yang digunakan, efek samping dan cara penanganannya dan interaksi obat dengan arv maupun obat obatan lain. ketersediaan layanan pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosis dan pemantauan keberhasilan pengobatan tb. kesepakatan kerjasama tertulis antar instansi lembaga kesehatan yang menyelenggarakan layanan untuk dan hilas menteri kesehatan republik indonesia bab iii kegiatan pendukung pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pensiun untuk terselenggaranya program pengurangan dampak buruk pada pensiun, diperlukan kegiatan pendukung, berupa penjangkauan dan pendampingan (outreach), pengembangan rumah singgah atau drop center dic), dan manajemen kasus. penjangkauan dan pendampingan outreach) karakteristik pensiun biasanya tersembunyi sehingga sulit dijangkau melalui pendekatan formal. hal ini menyebabkan munculnya kebutuhan akan metode khusus untuk dapat menembus populasi mereka, yaitu melalui strategi outreach. kegiatan outreach terdiri dari penjangkauan dan pendampingan kepada pensiun baik secara individu maupun kelompok. outreach merupakan komponen pokok dalam intervensi kesehatan pada pensiun, karenanya kegiatan ini sangat menentukan keberhasilan program pengurangan dampak buruk pada pensiun. ruang lingkup outreach sebagai kegiatan yang dilakukan agar kelompok sasaran memiliki akses terhadap layanan publik yang dibutuhkan. outreach sebagai upaya melakukan pendidikan kepada masyarakat umum tentang persoalan persoalan yang dihadapi oleh kelompok kelompok yang tidak memiliki akses terhadap layanan publik dan implikasinya terhadap masyarakat umum. keterkaitan antara kegiatan penjangkauan dan pendampingan melalui pengorganisasian komunitas pensiun agar dapat mendorong perubahan struktural dan berdampak pada peningkatan kondisi komunitas pensiun. tujuan membuka akses kepada populasi pensiun. meningkatkan kesadaran pensiun mengenai hiv aids, dampak buruk penggunaan napa suntik dan perilaku berisiko lainnya melalui pemberian informasi yang lengkap dan tepat. memotivasi dan melibatkan pensiun untuk mengurangi risiko perilaku penggunaan napa suntik. memberikan dukungan secara terus menerus pada pensiun untuk mempertahankan perubahan perilaku lebih aman. peran aktif pensiun dalam upaya penanggulangan hiv aids dan pengurangan dampak buruk pada pensiun kalangan sebaya maupun kepada pihak lainnya. hat las menteri kesehatan republik indonesia sasaran pensiun, pasangan seks pensiun, keluargaenggunaan napa suntik. tim yang melaksanakan kegiatan penjangkauan harus mendapatkan pelatihan mengenai penjangkauan dan pendampingan. tim ini terdiri atas: petugas lapangan, yaitu mantan pensiun atau individu yang mempunyai kemampuan dan kesediaan masuk dalam komunitas pensiun. koordinator penjangkauan, berperan dalam memberikan dukungan dan pemantauan terhadap proses penjangkauan dan pendampingan lapangan. prinsip prinsip pelaksanaan tahapan kegiatan penjangkauan: membuka akses kepada populasi pensiun yang berada komunitas. pemetaan wilayah jangkauan dengan mengidentifikasi lokasi lokasi pensiun berkumpul. perekrutan petugas menjangkau. membangun hubungan dengan pensiun dan jaringan sosial pensiun. sosialisasi program kepada pemangku kepentingan. peningkatan kesadaran pensiun melalui pemberian informasi tentang resiko hiv aids, dampak buruk penggunaan napa suntik serta informasi tentang perawatan napa suntik atau perawatan hiv aids. memotivasi pensiun untuk mengurangi risiko perilaku penggunaan napa suntik dengan upaya mandiri yang paling mungkin. mendorong pensiun untuk mengikuti penilaian risiko individu individual risk assessment ira) maupun kelompok group risk assessment gra) secara berkala. kegiatan ini sekaligus berguna untuk memantau perkembangan pengetahuan dan perubahan perilaku pensiun. dukungan mempertahankan perubahan perilaku lebih aman termasuk kepatuhan program pengobatan, serta penyediaan maupun rujukan layanan: hat las menteri kesehatan republik indonesia layanan alat suntik steril layanan kesehatan dasar layanan konseling dan tes hiv layanan manajemen kasus program kelompok dukungan layanan perawatan ketergantungan napa suntik pelibatan pensiun, relawan atau fasilitator komunitas dalam upaya penanggulangan hiv aids. pencatatan dan pelaporan menggunakan format pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pedoman monitoring dan evaluasi program pengendalian hiv dan aids yang berlaku. monitoring dan evaluasi berkala tim penjangkauan dan pendampingan. sarana kartu identitas petugas menjangkau. material pendukung kie terkait dengan hiv aids dan napa suntik, berupa brosur, buklet, stiker atau media lainnya. paket pencegahan alat suntik steril, alcohol swab dan kondom. formulir formulir kegiatan lapangan seperti formulir penilaian risiko pribadi dan kelompok, daftar hadir pertemuan dan sebagainya sesuai kebutuhan. pengembangan rumah singgah atau drop center dic) ruang lingkup drop center adalah sebuah tempat yang memungkinkan semua aktivitas dalam intervensi pengurangan dampak buruk pada pensiun dilakukan, baik oleh staf program, kelompok sampingan maupun aktivitas pelayanan. dic dikembangkan dengan memperhatikan dua kepentingan utama, yaitu kepentingan pelayanan program dan kepentingan kelompok yang dilayaninya. tujuan: menyediakan tempat yang memudahkan kelompok sampingan untuk mengakses pelayanan pengurangan dampak buruk pada pensiun. menjadi tempat bagi berkumpulnya kelompok sampingan untuk beraktivitas terkait upaya perubahan perilaku. menyediakan tempat bagi staf program untuk melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan program layanan pengurangan dampak buruk pada pensiun. sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum tentang pengurangan dampak buruk pada pensiun. hat las menteri kesehatan republik indonesia sasaran pensiun, pasangan seks pensiun, masyarakat sekitar pensiun, keluarga,rinsip pelaksanaan lokasi dic yang nyaman, aman dan relatif mudah dijangkau sehingga memudahkan kelompok sampingan untuk berkunjung dan memanfaatkan layanan. fungsi dic dan jam operasional layanan drop yang jelas sehingga menjamin dic berjalan dengan efektif. tata ruang berdasarkan jenis kegiatan dan layanan yang dilakukan, misalnya pemisahan tempat peletakan jarum bekas, pertemuan sampingan, fungsi manajemen dan lain lain. layanan layanan yang bisa dilaksanakan dic biasanya antara lain: pertemuan diskusi pensiun. pertemuan kelompok dukungan baik pertemuan kelompok dukungan untuk yang sudah berhenti atau kelompok dukungan dha. kegiatan rekreatif dan kreatif bagi kelompok sampingan. layanan kesehatan dasar. konseling dan tes hiv (jika memungkinkan untuk tes hiv). konseling adisi dan layanan substitusi atau detoksifikasi. layanan informasi tentang program bagi masyarakat sekitar. layanan alat suntik steril dan pembagian material pencegahan yang lain. sosialisasi dic kepada masyarakat sekitar untuk menghindari salah persepsi tentang kegiatan kegiatan yang dilakukan. sarana bangunan yang memadai dan manfaatkan sebagai dic. perlengkapan kantor dan perlengkapan teknis yang memadai untuk mendukung kegiatan program. peraturan yang jelas tentang pemanfaatan dic. sas menteri kesehatan republik indonesia manajemen kasus ruang lingkup manajemen kasus merupakan layanan yang mengkaitkan bantuan lembaga penyedia dukungan medis dan psikososial bagi individu individu yang telah melalui tes hiv, baik yang hasilnya positif maupun negatif. fungsi manajemen kasus pada dasarnya lebih ditentukan oleh kebutuhan klien yang spesifik. keberhasilannya sangat tergantung oleh efektivitas kegiatan penjangkauan dan tindak lanjut layanan yang dibutuhkan klien. pelayanan manajemen kasus bagi orang dengan hiv aids positif antara lain melalui layanan medis, psikososial, sosial sehingga kualitas hidup dha dapat ditingkatkan. tujuan memfasilitasi orang dengan hiv aids dengan layanan komprehensif yang dibutuhkan dalam perawatan dan pengobatan hiv. mengembangkan jejaring layanan perawatan dan pengobatan komprehensif dengan lembaga lain. menyediakan rangkaian sesi konseling individual mengenai pengurangan risiko hiv yang mendukung populasi kunci untuk berperilaku lebih aman. prinsip prinsip pelaksanaan kegiatan pelayanan manajemen kasus adalah sebagai berikut: penilaian klien yang komprehensif, pengembangan rencana pelayanan secara individual, koordinasi pelayanan untuk menerapkan rencana pelayanan, monitoring pengamatan klien untuk menilai keberhasilan rencana dan evaluasi ulang dan revisi secara periodik rencana selama kehidupan klien. manajer kasus menerima rujukan klien dari pelayanan vct, petugas menjangkau, petugas medis dan jejaring lainnya. petugas manajer kasus harus menyediakan pilihan kepada klien untuk layanan yang tersedia, jika memungkinkan. rencana layanan individu harus diperbaharui setiap bulan. manajer kasus harus mengamati ulang, memutuskan dan mencatat jumlah kasus sesuai dengan status kasus dan tingkat aktifitas dari kebutuhan klien dan diperbaharui setiap bulan. kegiatan monitoring pelaksanaan layanan dilakukan setiap bulan sekali. jika klien berpindah petugas manajer kasus yang baru, arsip klien disediakan untuk petugas manajer kasus yang baru. tersedia dokumentasi tentang layanan yang diakses oleh setiap klien. kan menteri kesehatan republik indonesia koordinasi dengan petugas manajer kasus lain dan pelayanan kesehatan yang lain. agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seorang manajer kasus harus memiliki kompetensi sebagai berikut: mengikuti semua kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan rahasia, data dan infomasi klien. secara rutin memperbaharui daftar dan perkembangan layanan hiv aids yang berkesinambungan. memastikan bahwa klien menerima layanan sesuai kebutuhan. sarana direktori pelayanan hiv aids surat rujukan ding menteri kesehatan republik indonesia bab pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi pengurangan dampak buruk pada pensiun dilaksanakan berdasarkan pada sebuah kerangka kerja logis agar dapat memberikan pengumpulan dan analisis informasi yang terorganisir dan lengkap. pemantauan dan evaluasi merupakan mekanisme dari kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program pengurangan dampak buruk penggunaan napa suntik yang secara teknis dilakukan secara berjenjang oleh kementerian kesehatan, provinsi dan kabupaten kota serta berkoordinasi dengan kpa. kerangka kerja logis yang digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan hiv dan aids secara umumnya mencakup tahapan tahapan yang dimulai dari masukan proses keluaran hasil dampak. tahapan tersebut akan menyediakan ruang untuk mengkaji komponen komponen yang termasuk dalam aspek masukan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program (misal: sumber daya) kemudian dilanjutkan dengan menelaah proses pelaksanaan program kegiatan tersebut (misal: program lass) dan keluarannya pensiun mendapat alat suntik steril yang akan menjadi penghantar kepada hasil dari pelaksanaan program (misal: perubahan perilaku menyuntik yang berisiko pada pensiun) dan berujung terhadap terjadinya dampak jangka panjang (penurunan insiden hiv kelompok pensiun), seperti terlihat dalam tabel jenis kebutuhan data dalam kerangka kerja logis pemantauan dan evaluasi: evaluasi efektivitas perencanaan hasil dampak dan masukan proses keluaran perubahan efek pengembangan sumber program hasil menegah panjang analisis situasi indikator indikator indikator indikator indikator analisis input proses keluaran hasil: dampak respon tenaga kegiatan (misal misal insiden analisis biaya pengurangan untuk untuk hiv sumber daya logistik dampak lass lass: morbidity perencanaan perawat buruk jumlah perubahan dan pensiun pensiun perilaku mortality kebijakan lass, yang menyuntik aids trm, menerima yang pada pedoman perawatan jarum berisiko) pensiun napa, steril) norma hiv, pts, sosial dan lain lain) sas menteri kesehatan republik indonesia data nan dan perilaku program kerangka kerja logis ini menjadi dasar untuk mengembangkan indikator secara detil untuk setiap tahapan dalam setiap kegiatan dalam pengurangan dampak buruk pensiun seperti tampak pada bagian indikator monitoring program pengurangan dampak buruk pada pensiun) bawah. sistematika dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: identifikasi kebutuhan dilakukan mengacu pada tujuan (apa yang ingin dicapai) dan cara pencapaian (tahapan pelaksanaan program) yang telah ditetapkan. pengumpulan dan pengelolaan informasi dan data dibutuhkan untuk pengukuran indikator indikator komponen untuk setiap aspek dalam kerangka kerja logis monitoring dan evaluasi seperti data untuk aspek keluaran, hasil, dan dampak program proyek. samping itu juga perlu dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan operasional lapangan. refleksi hal hal kritis yang perlu diperbaiki dari para pemangku kepentingan (stakeholders). dari data informasi yang dikumpulkan perlu dianalisis dan direfleksikan oleh semua pemangku kepentingan, yang hasilnya digunakan untuk perbaikan serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi. komunikasi dan pelaporan hasil dari pelaksanaan semua kegiatan monitoring dan evaluasi kepada para pemangku kepentingan. komunikasi dan pelaporan hasil tersebut semestinya dimanfaatkan sebagai masukan baik untuk perbaikan pelaksanaan tahap tahap berikutnya dari kegiatan program proyek yang sedang berjalan maupun pelaksanaan program proyek serupa masa yang akan datang. pengumpulan data untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi untuk mengukur input, proses, keluaran, hasil dan dampak perkembangan proyek, program, ataupun strategi diperlukan alat ukur yang berupa indikator kinerja (performance indicators). pengumpulan data untuk monitoring dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. hat las menteri kesehatan republik indonesia metode pengumpulan data untuk pendekatan kuantitatif dapat dilakukan dengan: menggunakan statistik yang tersedia baik dari hasil survei maupun sensus. pengumpulan data dengan metode survei terhadap sampel dari populasi yang diamati baik yang bersifat khusus berkala maupun rutin. monitoring yang didasarkan pada data kuantitatif pada umumnya lebih berorientasi pada hasil atau tingkat pencapaian (ukuran kinerja) dan kurang mempertimbangkan proses. adapun metode untuk pendekatan kualitatif dapat dilakukan melalui: observasi pengamatan lapangan. wawancara mendalam. metode partisipatoris. diskusi kelompok terarah (focus group discussion fgd), maupun metode metode kualitatif lainnya yang pada umumnya tidak semata mata berorientasi pada hasil, tetapi juga proses. selain itu indikator kualitatif lebih mampu menggambarkan karakteristik yang sulit dideskripsikan dengan ukuran numerik. perangkat pemantauan dan evaluasi perangkat yang digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi, antara lain: laporan kegiatan harian staf pelaksana program. notulensi pertemuan koordinasi per divisi. notulensi pertemuan koordinasi seluruh staf. notulensi pertemuan dengan pihak eksternal (pertemuan koordinasi kpa, dinkes, dan seterusnya). laporan pencapaian program intervensi lass, prp dan prk, konseling dan tes hiv, rujukan manajemen kasus, dan seterusnya). laporan loka karya dan seminar. laporan pengelolaan logistik program (jarum, kondom, dan seterusnya). daftar hadir pertemuan pertemuan. dari perangkat perangkat tersebut diatas dapat dikembangkan berbagai jenis laporan, seperti: laporan indikator proses (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). laporan naratif kegiatan intervensi. laporan akhir program proyek. laporan tahunan institusi. sas menteri kesehatan republik indonesia indikator monitoring program pengurangan dampak buruk pada pensiun lass pemantauan masukan proses keluaran hasil jumlah jumlah jarum jumlah proporsi sumber per pensiun pensiun pensiun yang daya per minggu yang menyuntik manusia yang mendapatkan dengan yang telah diperbolehkan alat suntik meminjam dilatih jam steril jarum untuk operasional jumlah alat tempat umum menyelengg layanan lass suntik steril proporsi arakan fasilitas yang pensiun yang program layanan terdistribusi meminjam lass kesehatan untuk setiap jarum dari tersedianya jumlah hari pensiun pensiun yang pendanaan operasional dalam dikenal. untuk lass tahun proporsi program fasilitas jumlah pensiun yang lass pelayanan jarum bekas meminjamkan adanya kesehatan pakai yang jarum kepada kebijakan distribusi dikembalikan pensiun lain. pemerintah layanan lass pensiun proporsi untuk yang pensiun yang program beroperasi menggunakan lass dengan jarum steril tersedianya metode pada suplai menetap, penyuntikan material bergerak dan terakhir program satelit proporsi lass jumlah pensiun yang tersedianya rujukan lass selalu fasilitas dari petugas menggunakan untuk lapangan jarum steril penyelenggara pada setiap rain lass penyuntikan dalam minggu terakhir persentase jumlah pensiun yang sas menteri kesehatan republik indonesia tidak berbagi jarum dalam penyuntikan bulan terakhir terapi rumahan opioid pemantauan masukan proses keluaran hasil ketersediaan jumlah unit jumlah proporsi sumber daya layanan pensiun kepatuhan manusia terapi yang pasien terapi terlatih rumahan mendapat rumahan untuk opioid layanan opioid yang layanan jam program mengikuti terapi operasional terapi program rumahan pelayanan rumahan proporsi pasien opioid terapi metanol terapi rumahan adanya rumahan jumlah opioid yang kebijakan opioid pensiun tidak lagi pemerintah hari yang aktif menyuntik untuk operasional mengikuti proporsi pasien penyelenggara layanan program terapi rumahan aan program terapi terapi opioid yang terapi rumahan rumahan tidak lagi rumahan opioid metanol menggunakan opioid jumlah napa suntik tersedianya pensiun lainnya sumber daya yang peningkatan keuangan mendapat kualitas hidup untuk layanan pasien yang program program mengikuti terapi terapi program terapi rumahan rumahan rumahan opioid buprenorfin opioid tersedianya logistik dan perbekalan kesehatan untuk layanan terapi rumahan sas menteri kesehatan republik indonesia opioid tersedianya fasilitas pendukung layanan terapi rumahan opioid pencegahan penularan melalui hubungan seks kie kepada pensiun dan pasangan seksualnya pemantauan masukan proses keluaran hasil tersedianya jumlah jumlah proporsi sdm pensiun pensiun pensiun yang terlatih baru yang yang memiliki untuk dikontrak memperoleh pengetahuan melakukan jumlah informasi hiv komunikasi pasangan hiv dan komprehensif perubahan pensiun napa proporsi perilaku yang suntik pasangan tersedianya dikontrak jumlah pensiun yang pendanaan jumlah pasangan memiliki tahunan kontak pensiun pengetahuan untuk petugas yang hiv program menjangkau memperoleh komprehensif penyediaan dengan informasi kie pensiun hiv dan adanya jumlah napa kebijakan kontak suntik untuk petugas jumlah program dengan pensiun menjangkau pasangan yang pensiun mendapatkan kelompok materi kie pensiun jumlah tersedianya pasangan suplai pensiun material yang kie terkait memperoleh napa informasi suntik dan hiv dan dh menteri kesehatan republik indonesia hiv napa tersedianya suntik fasilitas fisik untuk layanan pdb program promosi kondom pemantauan masukan proses keluaran hasil tersedianya jumlah jumlah proporsi sdm pensiun pensiun yang pensiun yang terlatih yang menggunakan mengetahui untuk mengikuti kondom. cara promosi diskusi menggunakan kondom kelompok dengan benar tersedianya mengenai proporsi pendanaan kesehatan pensiun yang tahunan seksual menggunakan untuk jumlah kondom dalam program kontak setiap promosi antara hubungan kondom petugas seks selama adanya menjangkau bulan terakhir. kebijakan dengan untuk pensiun program jumlah promosi pensiun kondom yang tersedianya mengikuti suplai proses material penilaian promosi risiko kondom individu jumlah pensiun yang mengikuti demo pengguna kondom yang benar dh menteri kesehatan republik indonesia program pencegahan dan pengobatan ims pemantauan masukan proses keluaran hasil tersedianya jumlah jumlah persentase sdm pensiun pensiun pensiun yang terlatih yang yang mengadopsi untuk mengikuti mengunjungi pengurangan layanan proses layanan ims perilaku berisiko ims penilaian jumlah tertular maupun tersedianya risiko pasangan menularkan ims pendanaan individu pensiun tahunan jumlah yang untuk pasangan mengunjungi program pensiun layanan ims layanan yang jumlah ims mengikuti pensiun adanya diskusi yang kebijakan seksualitas melakukan untuk tes diagnosis layanan ims ims jumlah tersedianya pasangan suplai pensiun obat dan yang perbekalan melakukan kesehatan tes diagnosis ntuk ims layanan jumlah ims pasien yang tersedianya mendapat fasilitas pengobatan fisik untuk ims layanan ims tes dan konseling hiv serta pencegahan imunisasi hepatitis tes dan konseling hiv pemantauan masukan proses keluaran hasil persentase jumlah sumber daya pensiun pensiun pensiun las menteri kesehatan republik indonesia manusia yang yang yang terlatih dirujuk mengakses mengetahui melaksanakan layanan tes layanan tes status kts dan dan nya tersedianya konseling konseling jumlah pendanaan hiv dari hiv secara pasangan untuk seluruh lengkap pensiun layanan kts pensiun jumlah yang adanya yang pasangan mengetahui kebijakan dijangkau. pensiun status untuk persentase yang nya. layanan kts pasangan mengakses jumlah tersedianya pensiun layanan tes pensiun suplai yang dan hiv positif perbekalan dirujuk konseling yang kesehatan layanan tes hiv secara mendapat tuk layanan dan lengkap layanan kts konseling persentase perawatan, tersedianya hiv dari pensiun laki pengobatan fasilitas fisik seluruh laki dan dan untuk jumlah perempuan dukungan pelayanan yang yang persentase kts dijangkau. mengakses pensiun layanan tes yang dan mengadopsi konseling pengurangan hiv secara perilaku lengkap berisiko tertular maupun menularkan hiv terapi anti retroviral pemantauan masukan proses keluaran hasil tersedianya jumlah jumlah proporsi sdm terlatih pensiun yang pensiun pensiun layanan art mengikuti tes yang yang pernah tersedianya hiv secara eligible mengikuti pendanaan lengkap mendapat program tahunan jumlah art selama untuk pensiun yang pengobatan bulan dh menteri kesehatan republik indonesia program mengikuti arv atau lebih layanan art proses jumlah proporsi adanya konseling pra pensiun pensiun kebijakan art yang yang untuk jumlah memperoleh meneruskan program pensiun yang terapi art dalam art mendapatkan arv bulan tersedianya pemeriksaan terakhir suplai obat cd4 proporsi dan jumlah pensiun perbekalan pensiun yang yang drop kesehatan mengikuti out dari untuk pertemuan terapi layanan art kds tersedianya fasilitas fisik untuk layanan art layanan hepatitis pada pensiun pemantauan masukan proses keluaran hasil jumlah jumlah kie jumlah jumlah sdm yang hepatitis pensiun yang pensiun telah yang mengetahui yang terlatih kie terdistribusi informasi melakukan hepatitis persentase hepatitis deteksi dini dan pensiun dan hepatitis jumlah yang persentase persentase sdm yang diperiksa pensiun yang pensiun telah dilatih hepatitis positif yang untuk dan hepatitis mendapat menyelengg persentase dan akses arakan pensiun persentase layanan layanan yang pensiun yang sesuai alur kesehatan diperiksa infeksi hiv layanan hepatitis hepatitis dan hepatitis hepatitis dan dan dan dan persentase jumlah hiv hepatitis pensiun sdm yang yang telah mendapat terlatih akses untuk layanan dh menteri kesehatan republik indonesia menyelengg sesuai alur arakan layanan layanan infeksi hiv kesehatan hepatitis infeksi dan hiv hepatitis pencegahan, diagnosis, dan pengobatan evaluasi masukan proses keluaran hasil jumlah sdm persentase jumlah persentase yang telah pensiun pensiun pensiun dilatih untuk suspect yang yang menyelengga yang dirujuk mendapatkan menyelesaikan rakan untuk program program mendapatkan pengobatan pengobatan penanganan layanan infeksi diagnosis jumlah persentase tb hiv jumlah kasus angka jumlah unit materi kie pensiun kematian layanan yang yang akibat kesehatan terdistribusi konfeksi tb pada tb hiv pensiun hiv pensiun jumlah unit jumlah layanan pensiun kesehatan yang lapas mendapatkan dengan program tb pengobatan hiv dan art jumlah pendanaan tahunan untuk pengadaan dan distribusi oat dh menteri kesehatan republik indonesia penjangkauan dan pendampingan pemantauan masukan proses keluaran hasil tersedianya frekuensi jumlah proporsi sumber daya kegiatan pensiun pensiun manusia yang outreach per yang yang telah dilatih minggu per mengikuti memiliki untuk petugas proses pengetahuan melakukan lapangan penilaian tentang hiv kegiatan frekuensi risiko aids individu penjangkauan kegiatan jumlah proporsi tersedianya penilaian kelompok pensiun pendanaan risiko pensiun yang program individu yang memiliki penjangkauan frekuensi mengikuti pengetahuan adanya diskusi pend proses pengurangan kebijakan didikan penilaian dampak pemerintah lapangan risiko buruk pada yang frekuensi kelompok pensiun mendukung kegiatan jumlah proporsi program penilaian pensiun pensiun penjangkauan risiko baru yang yang pensiun kelompok dijangkau menyuntik tersedianya jumlah jumlah aman dalam fasilitas kelompok kontak setiap kali pencegahan pensiun petugas penyuntikan lapangan untuk yang dengan dalam satu kegiatan terbentuk pensiun minggu penjangkauan frekuensi jumlah terakhir dan pertemuan pertemuan proporsi pendampingan kelompok kelompok pensiun pensiun pensiun yang yang konsisten terselenggara menggunaka kondom jumlah setiap kali pensiun melakukan yang hubungan seks berisiko dalam satu lass bulan jumlah pensiun terakhir yang dirujuk proporsi daa alan menteri kesehatan republik indonesia layanan pensiun substitusi yang opioid dan mengikuti perawatan kts napa tingkat kepatuhan lainnya pasien trm pensiun dalam yang dirujuk mengi cuti layanan terapi kts jumlah pensiun yang dirujuk layanan ims jumlah pensiun yang dirujuk pelayanan art jumlah pensiun yang dirujuk layanan hepatitis dan jumlah pensiun yang dirujuk layanan jumlah pensiun yang diberikan kondom sas menteri kesehatan republik indonesia bab peran dan tanggung jawab peran dan tanggung jawab setiap komponen dalam penyelenggaraan program pengurangan dampak buruk pada pensiun adalah sebagai berikut: fasilitas pelayanan kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat terkait program pengurangan dampak buruk pada pensiun. melaksanakan layanan konseling dan tes. memberikan layanan pencegahan ims, kondom, pengurangan dampak buruk dan lain lain. memberikan layanan perawatan, dukungan dan pengobatan, layanan terpadu hiv tb, dan lain lain. melakukan pengumpulan data, kategorisasi, dan atau pemetaan sasaran. melakukan pencatatan dan pelaporan (rekam medis, baseline, profil demografis). mengirim data dinas kesehatan kabupaten kota setiap bulan. memanfaatkan data dan sistem infomasi, melalui sistem informasi hiv aids dan ims (sha). melakukan analisa data dan rencana tindak lanjut rtl). dinas kesehatan kabupaten kota mengumpulkan dan mengolah data dari sumber data puskesmas, rumah sakit, klinik dan lsm). memberikan umpan balik bulanan atau permintaan perbaikan data sumber data. mengirim data dinas kesehatan provinsi setiap bulan. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas program dan sektor. merencanakan pengembangan program. memperkuat jejaring dan koordinasi dengan mitra terkait. mengalokasikan anggaran, melengkapi sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai bagi terlaksananya keberhasilan program wilayahnya. melatih dan supervisi untuk upk. monitoring dan evaluasi program tingkat unit pelaksana, khususnya implementasi standar minimal layanan hiv tingkat kabupaten kota. melaksanakan jaminan mutu. dinas kesehatan provinsi mengumpulkan dan mengolah data dari dinas kesehatan kabupaten kota. memberikan umpan balik bulanan atau permintaan perbaikan data dinas kesehatan kabupaten kota. hat las menteri kesehatan republik indonesia setiap bulan mengirim data ditjen dan kemenkes ri. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas program. menyusun rencana program yang disesuaikan dengan prioritas dan rencana strategis daerah. memperkuat jejaring dan koordinasi dengan sektor terkait, lembaga swadaya masyarakat lsm) serta donor dalam penyusunan perencanaan. mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan, dan melengkapi berbagai sarana, prasarana dan peralatan yang memadai bagi keberhasilan program wilayahnya. melatih dan supervisi untuk kabupaten kota. monitoring dan evaluasi program tingkat kabupaten kota dan upk. melaksanakan jaminan mutu. kementerian kesehatan mengumpulkan dan mengolah data dari dinas kesehatan provinsi. memberikan umpan balik bulanan atau permintaan perbaikan data dinas kesehatan provinsi. menyusun rencana program yang disesuaikan dengan rencana strategis nasional. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas program tingkat nasional serta menentukan provinsi dan kabupaten kota prioritas dalam melaksanakan program. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan sektor terkait maupun lembaga swadaya masyarakat lsm) serta donor. mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan, operasional serta melengkapi berbagai sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai bagi keberhasilan program. melakukan pelatihan, pendidikan, dan supervisi untuk provinsi. melakukan monitoring dan evaluasi program tingkat provinsi, kabupaten kota dan upk. melaksanakan jaminan mutu. menteri kesehatan republik indonesia gambar: mekanisme pelaporan dan koordinasi pengurangan dampak buruk pada pensiun kementerian kpa nasional kesehatan (p2pl) dinas kpa provinsi kesehatan provinsi dinas kpa kesehatan kabupaten kota kabupaten kota fasilitas mitra terkait layanan (lsm) kesehatan memberikan laporan memberikan umpan balik alur koordinasi upaya peningkatan kualitas harus dilakukan melalui kerangka kerja program yang sistematis, tahapan perencanaan program yang terpadu serta dilakukan berdasarkan data evaluasi program penanggulangan aids indonesia. daa menteri kesehatan republik indonesia bab penutup pengurangan dampak buruk pada pensiun dibutuhkpada sektor sektor lain. pengembangan paket komprehensif program pengurangan dampak buruk pada pensiun ditujukan agar layanan kepada pensiun bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan dari pengurangan dampak buruk dapat tercapai. pelaksanaan program pengurangan dampak buruk pada pensiun memerlukan dukungan dan koordinasi antara pemangku kepentingan, sehingga dapat mengoptimalkan pengembangan paket komprehensif. untuk itu diharapkan pedoman ini dapat bersosialisasi dan terimplementasi dengan baik sehingga dapat mendukung upaya penanggulangan hiv dan aids indonesirogram pelayanan kesehatan. bantuan pemerintah. penyaluran. peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang penyaluran bantuan pemerintah program pelayanpenyaluran bantuan pemerintah khususnya program pelayanan kesehatan tahun anggarsuatu pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah tersebut(untuk lingkup direktorat jenderal ditjen) pelayanan kesehatan kementerian kesehatan adalah bantuan dalam bentuk barang yang tidak masuk dalam kriteria bantuan sosial dan diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehataninas kesehatan provinsi atauprovinsi atau agarri belanja negara apbn). menteri kesehatan adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang kesehdirektur jenderal adalah direktur jenderal pelayanan kesehatan kementerian.lembaga pemerintah, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, atau kelompok masyarakatbab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan menteri ini sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan bantuan pemerintah oleh dan transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. bab iii ruang lingkup ketentuan dalam peraturan menteri ini mengatur mengenai pemberian bantuan pada program pelayanan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dan focusing anggaran tahun anggaran bahwa pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: jenis bantuan pemerintah, kriteria, cc. mekanisme pemberian bantuan pemerintah, kewajiban penerima bantuan, perubahan dan penghentian bantuan, dan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan, bantuan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan memberikan bantuan kepada fasilitas pelayanan kesehatan milik pusat maupun daerah. bab jenis bantuan bantuan diberikan dalam bentuk hibah barang untuk digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. bantuan sebagaimana dimaksud pada bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara direktorat jenderal pelayanan kesehatan kementerian kesehatan tahun anggaran jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada meliputi: ambulans: kendaraan bermotor roda dua bagi petugas kesehatan, dan cc. peralatan kesehatan. bab kriteria bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan dengan kriteria: berdasarkan usulan e planning direktorat jenderal pelayanan kesehatan tahun anggaran dan atau usulan proposal yang sudah disetujui direktur jenderal pelayanan kesehatan, dan atau berdasarkan kondisi existing fasilitas pelayanan kesehatan yang bersumber dari data aplikasi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan aspek), cc. penyediaan barang diadakan melalui sistem purchasing, dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun pemerintah daerah yang memiliki ijin operasional atau teregistrasi kementerian kesehatan. berdasarakan kriteria sebagaimana dimaksud direktur jenderal menetapkan lokus penerima bantuan. bab mekanisme pemberian bantuan pemerintah pemberian bantuan pemerintah dapat dilakukan secara langsung kepada rumah sakit dan atau disalurkan melalui dinas kesehatan kabupaten kota. kpa menetapkakewajiban penerima bantuan pemerintah penerima bantuan pemerintah wajib menyampaikan laporan penerimaan bantuan yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan. penerima bantuan pemerintah wajiberima bantuan pemerintah wajibpertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk laporan pemanfaatan bantuanfasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan menteri ini. bab pemantauan dan evaluasi direktur jenderal melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian bantuandan pemanfaatannya. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada menteri dengan tembusan kepada inspberdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan direktur jenderal dapat memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis, atau penarikan kembali bantuan. bab pengawasanefektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung yang diterima oleh kementerian kesehatan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), perlu adanya pengaturan, bahwakerkerumum perencanaan pinjaman dan atau hibah luar negeri bidang kesehatan, memutuskan:erima hibah adalah satuan kerja lingkungan kementerian kesehatan yang menerima hibah. naskah perjanjian hibah yang selanjutnya disingkat nph adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai hibah langsung antara pemerintah pusat dengan pemberi hibah luar negeri dan atau hibah dalam negerisurat pengesahan hibah langsung yang selanjutnya disingkambukuan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibahmengesahkan pendapatan dan atau belanjapruntuk dan atas nama kpa kepada kuasa bendahara umum negarabendahara umum negara yang selanjutnya disingkat bun adalah menteri keualaporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadaibertugas mengelolantor pelayanan perbendaharaan negara khusus yang selanjutnya disingkat ppn khusus adalah instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan yang bertugas memproses pembayaran yang menggunakan dana pinjaman dan atau hibah luar negeri khususnya dalam bentuk valuta asing. memo pencatatan hibah langsung barang jasa surat berharga yang selanjutnya disebujabat penguji penerbitdan pengembalian hibahpengelolaan hibah adalah serangkaian kegiatan yang mencakup proses perencanaan, penyusunan dan penandatanganan perjanjian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi. persetujuan memo pencatatan hibah langsungibah langsterkait hibah langsung uang barang jasa surat berharga () yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran. ruang lingkup yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi tata cara pengelolaan hibah langsung bentuk uang barang jasa surat berharga baik satker non blu maupun satker blu, baik hibah langsung dalam negeri maupun hibah langsung luar negeri. bab kriteria, klasifikasi dan penggunaan kriteria hibah adalah:an uang barang jasa surat berharga yang diterima dari pemberi hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satker penerima hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk hibah, jenis, dan sumber hibah. bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada dibagi menjadi: hibah uang, terdiri diri: uang tunai, dan uang untuk membiayai kegiatan, hibah barang jasa, dan hibah surat berharga. berdasarkan jenisnya sebagaimana dimaksud pada hibah dibagi menjadi: hibah terencana: dan hibah langsung. berdasarkan sumbernya, sebagaimana dimaksud pada hibah dibagi menjadi: hibah dalam negeri, dan hibah luar negeri. hibah dalam negeri, sebagaimana dimaksud pada,dan perorangan.capaian sasaran kerja keluaran kegiat,bab iii tata cara perencanaan kegiatan yang dibiayai hibah langsung perencanaan kegiatan yang dibiayai melalui hibah langsung dapat diusul kepada menteri kesehatan melalui sekretaris jenderal. dalam menyampaikan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada harus dilampirkan proposal paling sedikit mencakup: latar belakang, tujuan, keluaran indikator yang akan dicapai, rencana kegiatan yang akan dilakukan, jangka waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan kegiatan, dan rencana jumlah anggaran yang dibutuhkan. untuk tawaran dari mitra pembangunan kesehatan calon pemberi hibah, selain proposal sebagaimana dimaksud pada harus juga melampirkan dokumen paling sedikit meliputi: profil mitra pembangunan calon pemberi hibah, kesediaan untuk membuat perjanjian dan atau turunan perjanjian sampai pejabat eselon ii, kesediaan untuk membuat bast apabila hibah dalam bentuk barang jasa surat berharga, untuk organisasi kemasyarakatan asing yang melaksanakan kegiatan operasional indonesia harus berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik, serta mempunyai izin prinsip dari kementerian luar negeri. berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam sekretaris jenderal membentuk tim untuk melakukan penilaian kelayakan usulan dan tawaran hibah langsung. tim sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: biro perencanaan dan anggaran, biro hukum dan organisasi, cc. biro keuangan dan barang milik negara biro kerja sama luar negeri, dan aparat pengawas internal pemerintah. dalam melakukan penilaian kelayakan usulan dan tawaran hibah langsung, tim menilai kelayakan teknis dan keselarasan perencanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satker calon penerima hibah. dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada tim berkoordinasi dengan unit terkait. penilaian kelayakan teknis sebagaimana dimaksud padaenerimaan hibah, yaitu transparan, akuntabel:,kerja dan rencana penarikankegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputihasil penilaian kelayakan teknis dan keselarasan perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan untuk usulan dari pimpinan unit eselon dituangkan dalam berita acara penilaian kelayakan usulelayakan usulan dari mitra pembangunan kesehatan calon pemberi hibah dituangkan dalam berita acara penilaian kelayakan tawarakukan penilaian tim memberikan rekomendasi kepada sekretaris jenderal. berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada sekretaris jenderal menyetujui atau menolak menetapkan rencana kegiatan yang dibiayai melalui hibah langsung yang diaju. dalam hal sekretaris jenderal menyetujui menetapkan rencana kegiatan yang dibiayai melalui hibah langsung sebagaimana dimaksud pada biro kerja sama luar negeriluar negeri. dalam hal sekretaris jenderal menyetujui rencana kegiatan yang dibiayai melalui hibah langsung sebagaimana dimaksud pada biro perencanaan dan anggarandalam negeri. bersamaan dengan proses penilaian sebagaimana dimaksud dalam satker calon penerima hibah melakukan konsultasi hibah kepada menteri keuangan u.p. dpr atau kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan. konsultasi hibah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan bila, dan cc. penarikan hibah konsultasi sebagaimana dimaksud padabab penyusunan dan penandatanganan perjanjian hibah langsung bagian kesatu penyusunan nph langsung setelah usulan rencana kegiatan yang dibiayai melalui hibah langsung mendapat persetujuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam mitra pembangunan kesehatan calon pemberi hibah, mengajukan rancangan nph dalam bahasa indonesia dan atau bahasa inggris. rancangan nph sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut: gambaran umum, bentuk hibah (uang barang), cc. identitas pemberi hibah dan penerima hibah, tanggal perjanjian hibah penandatanganan nph, ketentuan dan persyaratan, pelaksana kegiatan hibah, peruntukan hibah, mekanisme pelaksanaan, jumlah hibah, penyelesaian perselisihan, kesepakatan aturan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan, amandemen, jangka waktu pelaksanaan dan pengakhiran, lampiran, oo. tanda tangan kedua belah pihak, kementerian dan pemberi hibah. dalam menyusun rancangan nph sebagaimana dimaksud pada calon pemberi hibah berkonsultasi dengan: biro kerja sama luar negeri dan unit teknis terkait untuk hibah luar negeri, dan biro perencanaan dan anggaran dan unit teknis terkait untuk hibah dalam negeri. selain berkonsultasi sebagaimana dimaksud pada calon pemberi hibah juga menyampaikan rancangan nph untuk dilakukan penelaahan kepada: biro kerja sama luar negeri untuk hibah luar negeri, dan biro perencanaan dan anggaran untuk hibah dalam negeri. dalam melakukan penelaahan rancangan nph: biro kerja sama luar negeri dapat berkoordinasi dengan biro perencanaan dan anggaran,luar negeri, biro perencanaan dan anggaran dapat berkoordinasi dengandalam negeri. biro kerja sama luar negeri menyampaikan secara tertulis rancangan nph luar negeri yang telah disepakatidan direktorat pinjaman dan hibah kementerian keuangan untuk mendapatkan pandangan akhir. setelah permintaan pandangan akhir sebagaimana dimaksud pada biro kerja sama luar negeri menyampaikan kembali secara tertulis rancangan nph luar negeri yang telah disesuaikan berdasarkan pandangan akhiruntuk mendapatkan persetujuan penandatanganan dan kertas perjanjian. bagian kedua penandatanganan nph langsung penyiapan proses penandatanganan nph antara kementerian kesehatan dan pemberi hibah dilakukan oleh: biro kerja sama luar negeri untuk nph luar negeri, unit teknis terkait untuk nph dalam negeri. nph sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani oleh pejabat eselon atau eselon penerima hibah dan pemberi hibah. pejabat eselon atau eselon yang akan menandatangani nph luar negeri harus memperoleh surat kuasa dari menteri kesehatan yang prosesnya dilakukan oleh biro kerja sama luar negeri. pejabat penandatangan yang mewakili kementerian kesehatan dan pemberi hibah harus setara dalam status jabatan. penandatanganan nph sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam satu kesempatan atau dalam kesempatan yang terpisah (secara bergantian). dokumen nph luar negeri asli yang telah ditandatangani harus segera disampaikan kepada direktorat perjanjian internasional ekonomi sosial dan budaya kementerian luar negeri sekaligus meminta legalised naskah perjanjian certified true copy ctc) serta mengirimkan salinan naskah perjanjian kepada kementerian sekretariat negara. dokumen nph luar negeri asli sebagaimana dimaksud pada disimpan direktorat jenderal hukum dan perjanjian internasional kementerian luar negeri. dokumen nph dalam negeri asli sebagaimana dimaksud pada disimpan biro perencanaan dan anggaran. satker penerima hibah menyimpan salinan nph dan menyampaikan salinan nph untuk: hibah dalam negeri kepada pemberi hibah, biro keuangan dan barang milik negara, dan badan pemeriksa keuangan. hibah luar negeri kepada pemberi hibah, biro keuangan dan barang milik negara, biro kerja sama luar negeri, dan badan pemeriksa keuangan. bagian ketiga perubahan nph langsung dalam hal pelaksanaan nph langsung terdapat perubahan waktu perjanjian dan atau perubahan substansi, dapat dilakukan perubahan atas nph sesuai dengan kesepakatan tertulis antara pemberi hibah dan penerima hibah. tata cara usulan perubahan nph sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: kepala satker dan atau pemberi hibah mengajukan usulan perubahan nph kepada: biro kerja sama luar negeri untuk hibah luar negeri dengan tembusan kepada biro perencanaan dan anggaran, dan biro keuangan dan barang milik negara, biro perencanaan dan anggaran untuk hibah dalam negeri dengan tembusan biro keuangan dan barang milik negara, pengajuan usulan perubahan nph paling lambat tiga bulan sebelum masa laku nph berakhir dan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: rancangan perubahan nph, latar belakang usulan perubahan nph, rencana kegiatan pada periode perubahan nph, laporan hasil kegiatan pada periode sebelum perubahan nph, cc. biro kerja sama luar negeri melakukan penelaahan terhadap usulan perubahan nph luar negeri dan biro perencanaan dan anggaran untuk hibah dalam negeri, dalam melakukan penelaahan usulan perubahan nph sebagaimana dimaksud dalam huruf biro kerja sama luar negeri atau biro perencanaan dan anggaran dapat berkoordinasi dengan pemberi hibah, satker penerima dan atau pelaksana hibah, biro hukum dan organisasi, serta biro keuangan dan barang milik negara, berdasarkan hasil penelaahan, sebagaimana dimaksud dalam huruf biro kerja sama luar negeri menerbitkan rekomendasi perubahan nph langsung luar negeri dan biro perencanaan dan anggaran untuk hibah dalam negeri, berdasarkan rekomendasi biro kerja sama luar negeri untuk hibah luar negeri dan rekomendasi biro perencanaan dan anggaran untuk hibah dalam negeri, pemberi hibah dan penerima hibah menandatangani perubahan nph, satker penerima hibah menyampaikan salinan perubahan nph yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada biro kerja sama luar negeri, biro perencanaan dan anggaran, biro keuangan dan barang milik negara, dan badan pemeriksa keuangan. bab pengelola hibah langsung bagian kesatu pejabat perbendaharaan pengelola hibah langsung pejabat perbendaharaan pengelola hibah langsung, terdiri atas: kpa, ppk, cc. bendahara pengeluaran pembantu khusus hibah, pejabat penanda tangan sp2hl (pp sp2hl), dan pp spm. kpa sebagaimana dimaksud pada huruf untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber hibah langsung yaitu kpa satker yang bersangkutan. ppk sebagaimana dimaksud pada huruf untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hibah langsung yaitu ppk satker yang bersangkutan atau dapat ditunjuk ppk tersendiri oleh kpa. bendahara pengeluaran pembantu khusus hibah sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu bendahara pengeluaran pembantu yang mengelola uang hibah dan melaporkan kepada bendahara pengeluaran yang ditunjuk oleh kpa. pejabat penandatangan sp2hl dan sp4hl, sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf yaitu petugas pengantar spm (pp spm) satker yang bersangkutan. dalam rangka mengantar dan mengambil sp2hl, sp4hl, mph bjs, sp3b blu, kpa harus menetapkan pp spm. pp spm sebagaimana dimaksud pada bertugas mengantar mengambil sp2hl, sp4hl, mph bjs, sp3b blu. dalam hal pp spm telah ditetapkan sebelumnya, kpa harus melakukan revisi terhadap surat keputusan penunjukan pp spm dengan menambahkan kewenangan sebagai pengantar sp2hl, sp4hl, mph bjs, dan sp3b blu dan pengambil spl, sp3hl, persetujuan mph bjs, dan sp2blu sesuai dengan kebutuhan. revisi surat keputusan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala ppn. petugas pengantar sp2hl, sp4hl, mph bjs, sp3b blu, pengambil spl, sp3hl, persetujuan mph bjs, sp2b blu dalam menjalankan tugasnya menggunakan kartu identitas petugas satker kids). dalam pengelolaan hibah langsung, pejabat perbendaharaan dapat dibantu oleh pengelola hibah non asn baik perorangan maupun dalam bentuk sekretariat pengelola hibah atau yang sejenis sesuai dengan nph. pengelola hibah langsung non asn, sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab dalam pengelolaan hibah sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua tugas dan wewenang pejabat perbendaharaan pengelola hibah langsung kpa dalam melaksanakan anggaran hibah langsung, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah revisi dipa), menetapkan ppk dan pp spm, cc. menetapkan panitia pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran hibah, menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana hibah, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja hibah, melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran belanja hibah, memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran hibahhibah, dan menyusun laporan keuangan dan kinerja hibah sesuai dengan peraturan perundang undangan. ppk dalam melaksanakan anggaran hibah langsung, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana hibah, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa yang bersumber dari dana hibah, cc. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang jasa yang bersumber dari dana hibah, melaksanakan kegiatan swakelola yang bersumber hibah, mengendalikan pelaksanaan perikatan yang bersumber dari hibah: menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih dana hibah (pengujian dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dengan barang jasa yang diserahterimakan diselesaikan dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan)j .hibah. bendahara pengeluaran pembantu khusus hibah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: menerima dan menyimpan dana hibah, melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui dana hibah, melakukan pembayaran yang dananya berasal dari dana hibahatausahakan transaksi dana hibah, menyelenggarakan pembukuan transaksi dana hibah, mengelola rekening tempat penyimpanan dana hibah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu khusus hibah kepada bendahara pengeluaran satker, dan menjalankan tugas perbendaharaan lainnya. sp2hl dan sp4hl (pp spm) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki tugas dan tanggung jawab (sp2hl dan sp4hl)tata cara pelaksanaan hibah langsung satker non blu bagian kesatu pengajuan permohonan nomor register setiap nph langsung dalam bentuk uang barang jasa surat berharga harus mendapatkan nomor register dari kementerian keuangan. tata cara pengajuan permohonan nomor register, sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut:luarpr,dalamantor wilayah depan, dalam pengajuan permohonan nomor register hibah langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf harus melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: nph, ringkasan hibahuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani nph,sebagaimana dimaksud pada huruf tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf permohonan nomor register untuk hibah langsung, dihampiri dengan: hibah langsung uang: stahl, dan rekening koran, hibah langsung barang jasa surat berharga dihampiri dengan stahl. surat pernyataan telah menerima hibah langsung stahlnetapan nomor register hibah yang diterima oleh satker dari dpr dan atau kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan, salinannya disampaikan kepada biro kerja sama luar negeri, biro perencanaan dan anggaran, dan biro keuangan dan bmn. bagian kedua pengelolaan rekening hibah pengelolaan hibah langsung harus dikelola dalam rekening penampungan dana hibah langsung, selanjutnya disebut sebagai rekening hibah langsung. pengelolaan rekening hibah langsung, sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran pembantu khusus hibah satker terkait. rekening hibah langsung, sebagaimana dimaksud pada hanya dipergunakan untuk satu nomor register hibah, sebagaimana dimaksud dalam tata cara pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah langsung, sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: kepala satker pengelola hibah langsung kpa mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah langsung kepada direktur jenderal perbendaharaan u.p. direktur pengelolaan kas negarpembukaan rekening hibah langsung, sebagaimana dimaksud pada huruf harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas: surat pernyataan mengenai penggunaan rekeninghibah langsung yang dibuka pada bank umumlinan surat penerbitan nomor register hibah, berdasarkan persetujuan pembukaan rekening dari depan, sebagaimana dimaksud pada huruf kepala satker mengajukan usulan pembukaan rekening hibah langsung kepada bank umum, kepala satker harus melaporkan pembukaan rekening hibah langsung, sebagaimana dimaksud pada huruf kepada kepala biro keuangan dan barang milik negara serta depaatker penerima hibah dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung sambil menunggu terbitnya revisi daftar isian pelaksanaan anggaransatker pengelola hibah harussebelumnya. tata cara penyetoran dan pencatatan saldo rekening hibah rekening kas umum negara akun) diatur dalam peraturan perundang undangan.nph atau dokumen yang dipersamakan. rekening hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh pimpinan satker atau unit eselon dan solonya disetor rekening kas umum negara akun) kecuali ditentukan lain dalam nph atau dokumen yang dipersamakan segera setelah berakhirnya hibah dilaporkan kepada sekretaris jenderal u.p. biro keuangan dan barang milik negara. bagian ketiga penyesuaian pagu hibah dalam dipa kepala satker kpa pengelola hibah langsung dalam bentuk uang melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam dipa satker yang bersangkutankepala kantor wilayah depan untuk disahkan. revisi dipa, sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tata cara pengajuan permohonan revisi hibah, sebagai berikut: kepala satker kpa mengajukan permohonan revisi dipa atas hibah langsung bentuk uang yang dikelola kepada kantor wilayah depan setempat dengan tembusan kepada: kepala biro perencanaan dan anggaran, kepala biro keuangan dan barang milik negara, dan sekretaris unit eselon terkait: pengajuan permohonan revisi dipa sebagaimana dimaksud dalam huruf dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas: surat usulan revisi anggaran dihampiri matriks perubahan (semula menjadi), surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam), dan arsip data komputer rencana kerja anggaran kementerian negara lembaga daftar isian pelaksanaan anggaran,berjalan, sesuai realisasi penerimaan hibah, dan paling tinggi sebesar perjanjian hibah, setelah menerima persetujuan revisi dipa dari kantor wilayah depan setempat, satker melaporkan kepada biro perencanaan dan anggaran dan biro keuangan dan barang milik negara. dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibahpada akhir tahun berjalan. untuk pendapatan hibah yang pencariannya tidak melalui kuasa bunyang pencariannya tidak melalui kuasa bun tahun anggaran berikutnya. bagian keempat pelaksanaan hibah langsung hibah langsung dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan rpk). rpk sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup: jenis kegiatan, jumlah anggaran, cc. waktu pelaksanaan kegiatan, lokasi kegiatan, dan penanggung jawab kegiatan. pelaksanaan kegiatan hibah langsung harus mengacu pada nph beserta laporannya dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. dalam hal terjadi ineligible) tidak memenuhi syarat atas pendapatan hibah yang tidak diajukan register dan atau pengesahan oleh satker penerima hibahineligible atas pendapatan hibah yang telah diajukan register dan atau pengesahan oleh satker, negara dapat menanggung atas jumlah yang ineligible melalui dipa satker yang bersangkutanpk membuat spp hibah langsung atas seluruh pendapatan hibah langsung bentuk uang sebesar yang telah diterima, dan belanja yang bersumber dari hibah langsung sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada pp spm sebagai bahan pembuatan sp2hl. pp spm melakukan pengujian kebenaran spp beserta dokumen pendukung untuk menerbitkan sp2hl. pp spm menggunakan aplikasi spm untuk menerbitkan sp2hlkpa penerima hibah menyampaikan sp2hl sebagaimana dimaksud pada untuk mendapatkan spl kepada: ppn khusus hibah bagi hibah langsung yang bersumber dari luar negeri, atau ppn mitra kerjanya bagi hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri. pengajuan sp2hl ppn sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atasatas dasar sp2hl yang diajukan oleh satker, ppn menerbitkan spl dalam rangkap (tiga)pl yang diterima dari ppn, kepala satker kpa penerima hibah membukukan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam saldo kas satker. bagian keenam pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung bentuk uang kepada pemberi hibah dalam hal pengembalian dana hibah kepada pemberi hibah belum pernah dilakukan pengesahan pendapatan, pada saat pengajuan pengesahan sp2hl) pendapatan dicatat sebesar nilai fotonya atau . pencatatan pengembalian dana hibah, sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: satker melakukan transfer sisa kas hibah rekening pemberi hibah sesuai dengan perjanjian hibah, berdasarkan bukti transfer, sebagaimana dimaksud pada huruf satker melakukan penjualan manual pada aplikasi samba dan diungkapkan dalam lk. dalam hal pengembalian dana hibah kepada pemberi hibah telah dilakukan pengesahan pendapatan atau telah diterbitkan sp2hl spl, dilakukan dengan langkah sebagai berikut: satker melakukan transfer sisa kas hibah rekening pemberi hibah, ppk menerbitkan spp dan disampaikan kepada pp spm, pp spm melakukan pengujian kebenaran spp beserta dokumen pendukungnya sebagai bahan penerbitan sp4hl, dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh depan, pp spm menerbitkan sp4hlpengajuan sp4hl kepada ppn dihampiri dokumen pendukung: salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah, dan salinan bukti pengiriman transfer kepada pemberi hibah, atas dasar sp4hl yang diajukan oleh satker, ppn menerbitkan sp3hl dalam rangkap (tiga3hl yang diterbitkan oleh ppn, pa kpa membukukan pengurangan saldo kas k l dari hibah, saldo kas k l dari hibah tidak boleh bernilai negatif. bagian ketujuh pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung bentuk uang kas negara untuk sisa uang yang bersumber dari hibah tahun berjalan dan atau hibah tahun yang lalu yang pencariannya tidak melalui kuasa bun, sebagaimana dimaksud dalam disetor kas negara dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non, dan ppn khusus pinjaman dan hibah untuk hibah yang berasal dari luar negeri atau ppn mitra kerjanya untuk hibah yang berasal dari dalam negeri. berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada pa kpa melakukan: rekonsiliasi setoran kas negara dengan ppn khusus pinjaman dan hibah untuk hibah berasal dari luar negeri atau ppn mitra kerjanya untuk hibah berasal dari dalam negeri, pembukuan untuk pengurangan saldo kas k l dari hibah langsung dalam bentuk uang, dan penyampaian salinan bukti penerimaan negara kepada dpr. bagian kedelapan tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang jasa surat berharga pimpinan satker kpa yang menerima hibah dalam bentuk barang jasa surat berharga membuat dan menandatangani bast, bersama dengan pemberi hibah. format bast disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing masing pihak:dalam hal nilai barang jasa surat berharga dalam bast sebagaimana dimaksud pada hurufdalam hal bast tidak terdapat nilai,bast hibah sebagaimana dimaksud dalam harus disahkan dan dicatat oleh kementerian keuangan. kpa mengajukan pengesahan sp3hl bjs dan mph bjs secara bersamarangkap (tiga) kepada ppn mitra kerjanya atas seluruh: pendapatan hibahdalam bentuk jasa, dan atau setara kas dan atau investasi untuk pencatatan hibah dalam bentuk surat berharga. tata cara pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang jasa surat berharga sebagaimana dimaksud pada yaitu: kpa mengajukan pengesahan sp3hl bjs dan mph bjs secara bersamaan, dalam rangkap (tiga) kepada ppn mitra kerjanya dengan dihampiri: salinan surat penetapan nomor register hibah, bast, dan stahl,,apabila nilai barang jasa surat berharga dalam stahl dalam mata uang asing, penjabaran dalam mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi, atas dasar mph bjs yang diterima dari kpa, ppn menerbitkan persetujuan mph bjs, atas dasar persetujuan mph bjs yang diterima dari ppn dan bast, kpa mencatat aset dari hibah dalam aplikasi barang milik negara, atas pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang jasa surat berharga, diungkapkan secara memadai pada dan bmn. bab vii tata cara pelaksanaan hibah langsung satker blu bagian kesatu umum proses perencanaan dan nph langsung dalam bentuk uang barang jasa surat berharga pada satker blu berkonsultasi dengan unit eselon terkait. hibah langsung dalam bentuk uang barang jasa surat berharga yang diterima satker blu tidak memerlukan nomor register. hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada merupakan pnb satker blu. dalam rangka pengesahan terhadap penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang, satker blu mengajukan sp3b blu ppn. bagian kedua pengelolaan rekening rekening hibah satker blu dapat disatukan dengan rekening operasional. rekening hibah satker blu sebagaimana dimaksud pada tidak harus diajukan permohonan pembukaan rekening kementerian keuangan apabila sudah terdaftar kementerian keuangan. pencatatan pengelolaan rekening hibah satker blu dilakukan secara terpisah dengan pencatatan laporan keuangan operasional satker blu. satker blu wajib melaporkan pengelolaan dana hibah kepada sekretaris jenderal u.p. biro keuangan dan barang milik negara. rekening hibah satker blu harus ditutup apabila tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya. bagian ketiga penyesuaian pagu hibah dalam dipa satker blu dapat melakukan revisi dipa petikan yang diakibatkan atas penerimaan hibah langsung berupa uang. revisi dipa petikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal hibah langsung yang diterima berupa uang digunakan untuk belanja namun tidakrevisi dipa petikan sebagaimana dimaksud pada tidak diperlukan dalam hal: hibah langsung berupa uang yang tidak digunakan untuk belanja pada tahun anggaran berjalan, dan belanjapengajuan usulan pengesahan revisi dipa petikan blu disampaikan kepada kepala kantor wilayah depan, dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa: surat usulan pengesahan revisi dipa petikan yang dihampiri matriks perubahan (semula menjadi), salinan dipa petikan terakhir: dan cc. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi rka k l dipa revisi. usul pengesahan revisi dipa blu petikan akibat penerimaan hibah langsung berupa uang, dokumen pendukung yang disebutkan pada dihampiri dengan: surat pernyataan tanggung jawab revisi rba definitifdari kpa mengenai penerimaan hibah langsung berupa uang yang dicatat sebagai pnb blu pada tahun anggaran 20xx yang memuat dasar penerimaan hibah, identitas sumber hibah dan penerima hibah, serta nilai hibah. bagian keempat pengesahan pendapatan dan belanja pencatatan hibah langsung dalam sp3b blu, diatur dengan ketentuan: diakui sebagai pendapatan sebesar nominal uang yang diterima, dan diakui sebagai belanja sebesar nilai nominal barang jasa yang dibeli dari hibah langsung berupa uang. bagian kelima tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang jasa surat berharga hibah langsung yang diterima oleh satker blu berupa barang jasa tidak memerlukan revisi dipa petikan blu. pimpinan satker blupada paling sedikit memuat: tanggal serah terima, pihak pemberi hibahnilai barang jasa surat berharga yang tertera dalam bast dalam bentuk mata uang asing, harus dikonversi mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank indonesia pada tanggal bast. apabila bast tidak terdapat nilai makapendapatan hibah barang jasa dilaporkan dalam laporan operasional. bab viii monitoring dan evaluasi bagian kesatu monitoring dan evaluasi pimpinan satker pengelola hibah langsung melaksanakan. monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: rapat, pelaporan, cc. pelaksanaan kegiatan, dan atau kunjungan lapangan. pimpinan satker pengelola hibah langsung menyampaikan laporan hasil kepada sekretaris unit utama secara bulanan dan triwulanbulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud pada mencakup: perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan kendala yang dihadapi, dan langkah tindak lanjut yang diperlukan. sekretaris unit utama, sebagaimana dimaksud pada melakukan rekapitulasi dan analisis dan mengirimkan laporan sekretaris jenderal melalui kepala biro perencanaan dan anggaran, kepala biro keuangan dan barang milik negara, dan kepala biro kerja sama luar negeri. kepala biro perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada melakukan rekapitulasi dan analisis data untuk: disampaikan kepada sekretaris jenderal sebagai laporan secara bulanan, disampaikan kepada unit pengelola hibah langsung sebagai umpan balik secara bulanan, dan disampai laporan secara triwulanan. biro keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada melakukan rekapitulasi dan analisis data untuk: disampaikan kepada kementerian keuangan u.p. direktorat evaluasi, akuntansi dan setelan sebagai laporan secara triwulanan, dan menjadi bahan untuk melakukan konfirmasi dengan direktorat evaluasi akuntansi dan setelan secara triwulanan. biro kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada melakukan rekapitulasi dan analisis data untuk: bahan evaluasi pelaksanaan naskah perjanjian beserta laporannya yang sudah ditandatangani, dan bahan monitoring registrasi hibah. waktu penyampaian laporan: laporan bulanan dan triwulanan dari satker kepada sekretaris unit utama paling lambat setiap tanggal (enam) bulan berikutnya, laporan bulanan dan triwulanan dari sekretaris unit utama kepada sekretaris jenderal melalui biro perencanaan dan anggaran paling lambat setiap tanggal (delapan) bulan berikutnya, dan laporan triwulanan pelaksanaanlaporan pasca kegiatanenam) bulan setelah kegiatan dinyatakan selesai dengan tembusan kementerian kesehatan u.p. sekretariat jenderal biro perencanaan dan anggaran, biro kerja sama dan luar negeri, dan biro keuangan dan barang milik negara, dan biro komunikasi dan pelayanan masyarakat) dan pimpinan tinggi madya masing masing. bagian kedua konfirmasi data hibah. dalam hal terjadi ketidakcocokan data, keduahasil konfirmasi satker dengan pemberi hibah disampaikan kepada unit eselon unit eselon terkait melakukan rekapitulasi hasil konfirmasi masing masing satker. hasil rekapitulasi konfirmasi disampaikan kepada biro keuangan dan barang milik negara untuk kemudian direkam dan disampaikan dpr terkaitberita acara sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dpr u.pkementerianker. dalam hal terjadi ketidaksesuaibagian ketiga pelaporan keuangan transaksi hibah harus disajikan dalam laporan keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. pelaporan keuangan hibah diatur sebagai berikut: kpa sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, melaporkan pelaksanaan pengelolaan hibah langsung, tata cara penyajian laporan keuangan: saldo kas satker dari hibah disajikan dalam neraca dan diungkapkan secara memadai dalam lk,, beban jasa dari hibah dalam bentuk jasa disajikan dalam dan diungkapkan secara memadai dalam lk: danpelaporan keuangan hibah merupakan bagian dari laporan realisasi anggaran disampaikan oleh satker kepada biro keuangan dan barang milik negara paling sedikit dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan. komponen laporan keuangan hibah meliputi: laporan realisasi anggaran lra):, laporan operasional lo), laporan perubahan ekuitas lpe), neraca: dan lk. selain laporan keuangan, laporan hibah dilengkapi dengan laporan kegiatan (managerial report). yang memuat: penyajian informasi mengenai kebijakan hibah dimaksud, penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu semester atau satu tahun, cc. penyajian informasi mengenai, pengungkap, penjelasan atas lra dan neraca, penyajian basis pengukuran atas hibah, penyajian secara lebih rinci sumber atas jenis hibah, dan penyediaan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. bab pengawasan dan pengendalian setiap satker pengelola hibah langsung dalam bentuk uang barang jasa surat berharga harus melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan hibah. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan melaksanakan pertemuan berkala, melalui pengisian check list, atau inspeksi mendadak (sidak) agar dapat diketahui secara lebih dini bila terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan hasil pengawasan dilaporkan kepada pimpinan unit eselon pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara internal atas penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari hibah langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk mencapai pengelolaan dana hibah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pengawasan internal dan eksternal: sebagai aparat pengawas internal pemerintah, inspektorat jenderal melakukan: audit operasional pada satker, review atas laporan keuangan setiap (enam) bulan: dan mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. untuk hibah tertentu, berdasarkan nph, pengelolaan hibah diaudit oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemberi hibah baik internal maupun eksternal, cc. sebagai bagian dari apbn, pengelolaan hibah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan dan hasilnya akan mempengaruhi opini laporan keuangan kementerian. satker yang menerima hibah dalam bentuk uang barang jasa surat berharga yang tidak mengajukan register dan atau pengesahan, sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, tidak diperkenankan menerima hibah yang pencariannya tidak melalui kuasa bun pada tahun anggaran berikutnya. hibah yang diterima langsung oleh satker dan tidak dikelola sesuai dengan peraturan menteri keuangan menjadi tanggung jawab penerima hibahformulir penghinaan formulir berita acara penilaian kelayakan usulan kegiatan hibah langsung format berita acara penilaian kelayakan usulan kegiatan hibah langsung nomor. cek pada hari ini,. tanggal. bulan. tahun.( ssatker pengusul bonaaanannannaaaaa aan mitra bonanaanannannanaanaaa aan nama kegiatan bnkaaanannannanaanana aan nilai hibah yang diusulkan . jeunn tim penilai melakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelayakan teknis dan keselarasan perencanaan kegiatanccusulan hibah yang diajukan beanananaataanaeaeaan terlampir hasil penilaian dan masukan atas usulan yang disampaikan. demikian berita acara ini dibuat, sebagai laporan kepada biro perencanaan dan anggaran. jakarta,.u. . ketua tim penilai petunjuk pengisian berita acara penilaian kelayakan usulan kegiatan hibah langsung formulir berita acara penilaian kelayakan tawaran hibah langsung format berita acara penilaian kelayakan tawaran hibah langsung nomor. cek pada hari ini, knanaanannanaanaananaanan tanggal. jo.c. bulan. jj. tahun. (s5mitra bonkanaanannanaanaanan aa) nama kegiatan bnanaanannannanaanan aan nilai hibah yang diusulkan . jnn tim penilai melakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelayakan administratif, kelayakan teknis, dan keselarasan perencanaan kegiatan. penilaian kelayakan administratif mencakup aspek aspek sebagai berikut: ormas asing yang beroperasi indonesia harus memiliki ijin prinsip yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri, memiliki hubungan diplomatik dengan indonesiasebagaimana dimaksud padatawaran hibah yang diajukan branananaatanananeaaaan terlampir hasil penilaian dan masukan atas tawaran yang disampaikan. demikian berita acara ini dibuat, sebagai laporan kepada biro kerja sama luar negeri. jakarta,. jj.ii ketua tim penilai petunjuk pengisian berita acara penilaian kelayakan tawaran hibah langsung diisi keputusan penerimaan tawaran hibah, dapat berupa: diterima diterima dengan catatan ditolak formulir surat permohonan nomor register hibah langsung format surat permohonan nomor register hibah langsung kop surat satuan kerja? nomor! .oo sifat bekaananaananannanaanan aan lampiran bonkaanannannaaa aan hal permohonan permintaan nomor register hibah yth. sen berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan nomor.\| tentang administrasi pengelolaan hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah untuk proyek kegiatan . yang berasal dari . . sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada. . demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih. tembusan: petunjuk pengisian permohon . untuk hibah langsung dalam negeri hibah atau dokumen yang dipersamakan pemohokementerian lembaga atau kepala satuan kerja penerima hibah selaku pa kpaementerian lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan keuangan kementerian lembaga biro kerja sama luar negeri dan biro keuangan dan bmn) formulir ringkasan hibah format ringkasan hibah (kop surat) kementerian negara lembaga ringkasan hibah nama hibah nanannanaanan (hk nilai hibah nnnannanannan mata uang nanannanaanann nomor hibah grant nanannanannannn mp. nomor referensi lain nanannanaanan sk. tanggal penandatanganan nanannanaanan gi. kementerian lembaga nanannanaanan (nk penerima hibahnanannanannann sh. alamat kode satker nomor telepon facsimile e mail pemberi hibah nama nanannanannan alamat nomor telepon facsimile e mail sumber pembiayaan lembaga lembaga bilateral lembaga perorangan lainnya:.p.o. jenis pembiayaan nananaanann jenis hibah terencana langsung bentuk hibah uang barang jasa surat berharga penarikan hibah. j.(4a). tata cara penarikan opp ul c census hibah langsung rencana nan nun upn nota penonennnno ngi penarikan disbursements plan tgl bulan tahun dan seterusnya total diterushibahkan nn sektor pembiayaan lokasi proyek ai a tanggal efektif effective date tanggal bulan tahun tanggal efektif effective tanggal bulan tahun date. tanggal batas waktu tanggal bulan tahun mengefektifkan date effective limit . tanggal batas tanggal bulan tahun penarikan closing date . tanggal penutupan rekening date closing date. jenis biaya besar biaya jatuh tempo\| ketentuan pengiriman d.:\| ada tidak ada persyaratan mengefektifkan conditions precedent for effectiveness. . tempat, tanggal, bulan, tahun san nama nip nrp petunjuk pengisian ringkasan hibah diisi dengan nama eselon satuan kerja penerima dan pengelola diisi dengan jenis peruntukan pembiayaan dari hibah, misal bantuan page aman m. diisi dengan sektor yang dibiayai dalam hibah, misal infrastruktur, (pemakan dalam hal proyek berbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi ann gema diisi dengan tanggal penetapan penutupan rekening sesuai dengan beamjawatan daa adam perataan adadiisi dengan keterangan persyaratan persyaratan yang harus (paman mnetatoman formulir format surat pernyataan telah menerima hibah langsung stahl) format surat pernyataan telah menerima hibah langsung (stahl) skor surat satuan kerja surat pernyataan telah menerima hibah langsung (stahl) nomor . tanggal . menyatakan bahwa saya atas nama kementerian negara lembaga kxx) nasa. eselon (rx) enne satuan kerja ih:o pepggnananga to) bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa banana. yang diterima langsung dari pemberi hibah banana nilai hibah komitmen hibah baaaaanaanannannaaaaan digunakan dalam rangka . jen tanpa melalui ppn dengan rincian berikut: pendapatan . . . . . . . nip. dihampiri saat pengesahan hibah barang petunjuk pengisian surat pernyataan telah menerima hibah dan belanja langsung (stahl) nomor uraian pengisian diisi nomor stahl diisi tanggal stahl diisi kode dan uraian kementerian lembaga syarat dan ketentuan diisi kode akun pendapatan sesuai akan akun standar diisi uraian akun sesuai akpendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk barang pendapatan hibah luar negeri langsung bentuk barangpendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk surat berharga pendapatan hibah luar negeri langsung bentuk surat berharga diisi kode akun belanja sesuai bagan akun standar diisi uraian akun belanja sesuai bagan akun standar diisi uraian nama satuan kerja penerima hibah diisi kota tempat pa kpa dan tanggal penerbitan spam diisi nama pa kpa diisi nip nrp pa k untuk hibah bentuk uang diisi pagu anggaran belanja yang bersumber dari hibah langsung. untuk hibah bentuk barang jasa surat berharga dikosongkan diisi realisasi belanja terkait hibah langsung s.d.bulan lalu diisi realisasi belanja terkait hibah langsung.d.bulan lalu diisi realisasi belanja terkait hibah langsunguntuk bulan ini diisi realisasi belanja terkait hibah langsung s.d. bulan ini untuk hibah bentuk uang diisi sisa pagu belanja untuk hibah bentuk barang jasa surat berharga dikosongkan. diisi kota tempat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dan tanggal penerbitan stahl diisi nama pa kuasa diisi nip pa kuasa formulir permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah langsung format surat permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah langsung kop surat nomor po. . banananananananannng sifat ponanaananananananananaaaan lampiran lo.ju. pada penaaanankanana) untuk keperluan . jnip. cook. tembusan sekretaris jenderal kementerian negara lembaga . tata cara pengisian surat permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah langsung: \|penerimaan atau pengetvarantautaimnya diisi: bank indonesia nama bank umum kantor pos giro dimana rekening tersebut akan dibuka bank umditatausahakan oleh gdiisi sekretaris jenderal masing masing kementerian pemarah formulir surat pernyataan penggunaan rekening kop surat format surat pernyataan penggunaan rekening kop surat nomor penaananannann . kanananananananann a20 sifat ponanaananananananananaaaan lampiran lo. hal pernyataan pembukaan rekening. jj.yuk.. nomor ma)pada jj. hanya untuk keperluan . demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. kpa atau pejabat yang ditunjuk, tata cara pengisian surat pernyataan pembukaan rekening diispenerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain genformulir surat kuasa format surat kuasa kop surat surat kuasa nom ot.l) yang bertandatangan dibawah ini nama pak nip banana jabatan knnteenenananan an)pentas atas rekening pemerintah pusat pada. buntu ii. yaiturekening atas nama tata cara pengisian surat kuasa diisi nomor surat kuasa yang diterbitkan oleh kpa atau pejabat yang ditunjuk. puisi nama kpa atau pej abad yang ditunjuk diisi nomor induk pegawai kpa atau pejabat yang ditunjuk. diker" untuk satuan kerja blu diisi: nama kementerian lembaga satker diisi nama kementerian lembaga satker diisi nama kpa atau pejabat yang ditunjuk formulirpon . were sifat ponanaananananananananaaaan lampir. menunjuk peraturan menteri keuangan nomor :. pmk. tentang rekening milik kementerian negara lembaga satker dan surat kami tanggal . ,. nomor enapuisformulir surat pernyataan kesanggupan memasukkan dana hibah dalam dipa format surat pernyataan kesanggupan memasukkan dana hibah dalam dipa kop surat nomor panama. . kananananananaanng ena sifat ponanaananananananananaaaan lampiran. menunjuk peraturan menteri keuangan nomor: . nomor penanatanaananaaa. jj.ici. kedalam dipa kerana nomor semacam tatanan nana aka tanggal. demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. kpa atau pejabat yang ditunjuk, ben tan kana) tata cara pengisian surat pernyataan kesanggupan memasukkan dana hibah dalam dipa komet diisi kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara dengan wilayah kerja masing masing ppn dinomor register hibah diisi nama kementerian negara lembaga satuan kerja mengajukan diisi nomor kementerian negara lembaga stake yang mengajukan permohonan pembukaan rekening diisi tanggal kementerian negara lembaga satuan diisi nama kpa atau pejabat yang ditunjuk formulir laporan pembukaan rekening format laporan pembukaan rekening kop surat nomor . . sifat ponnanaanannanaanaan lampiran laporsena. pmk.os tentang rekening milik kementerian negara lembaga satker dan surat .i jiiueku. tanggal beananananannanbnanaanannanaanannann dengan nomor peeatasaalanaeaaa7) dengan nama rekening . jj. pada tanggal . pada .j ji. bersama ini juga kami konfrimasikan bahwa rekening tersebut agar masuk tidak masuk kedalam program treasury national polling tnp).tembusan petunjuk pengisian laporan pembukaan rekening nomoruangan kuasa bun daerah sesuai dengan wilayah kerja masing masing ppn diisi nama kota tempat lokasi ppn diisi direktur jenderal perbendaharaan atau kantor pelayanan perbendaharaan negara yang menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening diisi tanggal surat persetujuan pembukaan rekening diisi nama kementerian negara lembaga satker yang tercantum dalam surat persetujuan pembukaan rekening diisi penerimabuka sesuai dengan rekening koran diisi nama rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran tanggal pembukaan rekening diisi bank indonesia nama bank umum kantor giro dimana rekening tersebut dibuka diisi nama kpa atau pejabat yang ditunjuk diisi direktur jenderal perbendaharaan c.g direktur pengelolaan kas negara, apabila surat persetujuan diterbitkan oleh ppn atau ppn mitra kerja masing masing kementerian lembaga satker apabila surat persetujuan diterbitkan oleh direktur jenderal perbendaharaan c.g direktur pengelolaan kas negara sekretaris jenderal instansi vertikal masing masing kementerian lembaga satker formulir surat perintah pengesahan hibah langsung sp2hl) format surat perintah pengesahan hibah langsung sp2hl kementerian negara lembaga.i1) perintah pen tanggal: . nomor: saldo awal pendapatan hibah ipa belanja terkait hibah rana saldo akhir egypt tpi untuk periode triwulan . tahun anggaran :. dasar pengesahan satker kewenangan nama satker sem) xxxxx xxx. fungsi, submunisi, ba. unit eselon program xx.xx.xx. xx.xx kegiatan, output, lokasi, jenis belanja xxxx. xx. kkm. sumber dana cara penarikan xxl nomor register xxx xxx ba unit eselon bea jumlah uang lokasi akun satker jumlah uang samaran un) unesa) in, jumlah belanja nan leh) jumlah pendapatan . kepada bendahara umum negara untuk dibukukan seperlunya yaitu pem mena kan annanranen nlonnan aon nana naan pena nnannnap pan nan nen lina anang teri kepada aan aan ann a.n. kuasa pengguna anggaran pejabat penandatangan spm (imiintoeki nipinrp soon) ?. petunjuk pengisian surat perintah hibah langsung (sp2hl) diisi uraian ppn yang melakukan pengesahan, diikuti kode ppn diisi jumlah saldo awal dengan selisih antara pendapatan hibah dengan belanja terkait hibah diisi dasar diterbitkannya sp2hl, misalnya: nomor apbn, nomor dan tanggal dipa, atau dokumen penerimaan dan diisi kode satker digit), kode kewenangan digit), serta nama tatfill): untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari luar negeri dan diisi akun belanja sesuai akun akun belanja yang telah ada pada diisi kode bagian anggaran dan eselon kode lokasi: kode akun pendapatan: kode akun yang m.a. kode uraian pendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk pendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk (ingtembadaata pendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk uang pemerintah daerah pendapatan hibah dalan negeri langsung bentuk pendapatan hibah luar negeri langsung bentuk pendapatan hibah luar negeri langsung bentuk mana pendapatan hibah luar negeri langsung bentuk pendapatan hibah luar negeri langsung bentuk diisi nama kota dan tanggal diterbitkan sp2hl (sama seperti pada formulir surat pengesahan hibah langsung spl) format surat pengesahan hibah langsung (spl) kementerian keuangan surat pengesahan sala f direktorat jenderal perbendaharaan hibah langsung nomor ena aan sen) ppn ana d1) tanggal kaa usa tanggal sae aaa aaa satker nan nomor senin magna ac. tahun anggaran abe aaasana pen par pena ppp ptt kuasa bendahara umum negara kepala seksi pencairan dana kepala seksi bank giro pos bentuk anal mean rra der petunjuk pengisian surat pengesahan hibah langsung nomor uraian (x) diisi kode dan uraian ppn spl kode ppn kode bank saldo awal diisi sesuai sp2hl belanja terkait hibah diisi sesuai sp2hl saldo akhir diisi sesuai sp2hl sp2hl pengesahan hibah langsung diisi nip kepala seksi bank giro pos bentuk formulir surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung sp4hl) format surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung (sp4hl) kementerian lembaga .o.o.o.(1l) surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung tanggal :. nomor.rp. sn. pengembalian pendapatan hibah rp. . saldo akhir rp. sannnnnanaann dasar pengesahan satker kewenangan nama satker xxxx xxxxxxxxxx fungsi, submunisi, ba, unit eselon program xx.xx.xx.x. xx. kegiatan, output, lokasi, jenis belanja xxxkkk xx.xx sumber dana cara penarikan xx xx nomor register xxxxx pengembalian pendapatan hibah langsung ba unit eselon jumlah uang lokasi akun satker xxxx kek kanan jumlah pengembalian sewaan kepada bendahara umum negara untuk dibukukan seperlunya yaitu onnengvanurvesasacsneonasanoneesenggaanansonenn nanpenensensevaneeansusa nanauaan ape nan san amaaanneganapenan penanaman nanang menanam a.n. kuasa pengguna anggaran pejabat penandatangan spm . ?. petunjuk pengisian surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung (sp4hl) nomor ppn diisi tahun anggaranhll): untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari luar negeri dan kode cara penarikan ( ) diisi kode bagian anggaran, unit eselon kode lokasi, akun dan kode satker, dengan ketentuan: untuk pengembalian tahunanggaran berjalan diisi:. untuk pengembalian tahun anggaran lalu: kode ba, eselon kode lokasi, dan kode satker merujuk path kode satker penerbit sp4hl dengan akun pendapatan langsung bentuk uang kepada pemberi hibah sesuai bukti setor tanggal. nomor. pada poin formulir surat, pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung sp3hl) format surat pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung (sp3hl) kementerian keuangan surat pengesahan direktorat jenderal perbendaharaan pengembalian pendapatan hibah langsung eee ppn ana tanggal kana tanggal pernah hinyanatananaaak kai satker rda nomor sera tahun anggaran aaa teror telah disahkan pengembalian pendapatan hibah langsung sejumlah sisa hibah rp. pengembalian pendapatan hibah rp. saldo akhir rp. yaitu kapan sena nan pegang setan kena mal men nan antar mameaanaaaa anna kuna kuasa bendahara umum negara kepala seksi pencairan dana kepala seksi bank giro pos bentuk area inn nbsp petunjuk pengisian surat pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung ppn kode bank. sisa hibah mengikuti sp4hl pengembalian pendapatan hibah mengikuti sp4hl saldo akhir mengikuti sp4hl formulirformatan hibah bagian anggaran eselon :. kode dan nama satker peranan (oa. pemberi hibah negara donor peranan sj. nama donor pnnanaanannan (@)i nama proyek penanaanannan me. nomor tanggal perjanjian hibah . . nilai hibah pnanaanannan oa.). pa kpa banana nippengesahan diisikan kode dan uraian satuan kerja penerima lembaga nasional dari dalam negeri diisi lembaga nasional diisi nama proyek kegiatan yang dibiayai hibah diisi nilai komitmen nilai proyek yang diperjanjikan sesuai bean peta tang giperjaniean sesuai) acara serah terima serah terima ang diterima dilihat pada modul bagan akun standar) hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga pendapatan hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga formulir penyesuaian format memo pencatatan hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga mph bjs) penyesuaian format memo pencatatan hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga (mph bjs) kementerian negara lembaga. memo pencatatan hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga tanggal .( . nomor . kuasa bendahara umum negara, kantor pelayanan perbendaharaan negara . agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga tahun anggaran . dasar pelan satker kewenangan nama satker xxxxx xxxxx xx. fungsi, sub fungsi, ba, unit eselon program xx.xx.xx.xx.x. kegiatan, output, lokasi xxxx.xxx.xx. sumber dana cara penarikan xxxx. nomor register xxxxx. aset beban jasa pendapatan akun jumlah uang pendapatan ba unit eselon lokasi akun satker xxxxx. senapan kenannamannnnaan xxx.xx.xx.xx. xxx xxx. xxx jumlah aset beban \|. jumlah pendapatan penanaman jasa kepada bendahara umum negara untuk dibukukan seperlunya yaitu nnnnantemekkannnnnnnesemeaaa emamaana:( kuasa pengguna anggaran . ?. petunjuk pengisian memo pencatatan hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga (mph bjs) uraian diisi dengan uraian kementerian negara lembaga diisi dengan tanggal diterbitkan mph bjs. diisi dengan nomor mph bjs. diisi dengan uraian ppn yang melakukan pengesahan, diikuti kode diisi dengan tahun anggaran. diisi dengan dasar diterbitkannya mph bjs, yaitu dan tanggal serta nomor sp3hl bjs. diisi dengan kode satker digit), kode kewenangan digit), serta nama satker penerima hibah. diisi dengan fungsi, sub fungsi, ba, unit eselon program. diisi dengan kode kegiatan, output, lokasi, jenis belanja. untuk kegiatan dan output diisi kode kegiatan dan output yang ada pada satker berkenaan yang paling sesuai dengan maksud dan tujuan penerimaan hibah barang jasa surat berharga. diisi dengan sumber dana dan cara penarikan dengan ketentuan sebagai berikut kode hibah langsung barang dalam negeri lbd): untuk hibah langsung bentuk barang yang berasal dari dalam negeri dan kode cara penarikan ( ). kode hibah langsung barang luar negeri lbl): untuk hibah langsung bentuk barang yang berasal dari luar negeri dan kode cara penarikan ( ). kode hibah langsung jasa dalam negeri hljo): untuk hibah langsung bentuk jasa yang berasal dari dalam negeri dan kode cara penarikan ( ). kode hibah langsung jasa luar negeri hljo): untuk hibah langsung bentuk jasa yang berasal dari luar negeri dan kode penarikan ( ). diisi dengan nomor register. diisi dengan kode akun aset tetap aset lainnya persediaan sesuai denganjenis barang yang diterima dari donor, untuk mencatat hibah bentuk barang. diisi kode akun beban jasa sesuai jenis jasa yang diterima dari donor, untuk mencatat hibah bentuk jasa. dalam pengisian kolom ini, operator sas agar melakukan koordinasi dengan operator aplikasi simak bmn dan samba, untuk memastikan bahwa akun yang dicantumkan dalam mph bjs telah sesuai dengan jenis barang jasa yang diterima dari donor dan sesuai dengan ketentuan mengenai bagan akun standar. diisi dengan jumlah rupiah masing masing akun aset beban jasa. diisi dengan total rupiah jumlah asset beban terkait ubah. diisi dengan kode ba unit eselon lokasi akun satker .431xxx. kode akun pendapatan yang khusus digunakan dalam memo pencatatan hibah langsung barang jasa surat berharga mph bjs): untuk pendapatan dalam bentuk barang uraian pendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk barang untuk pendapatan dalam bentuk jasa uraianuntuk pendapatan dalam bentuk surat berharga kode akun pendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk suri berharga pendapatan hibah luar negeri langsung bentuk sura berharga diisi dengan jumlah rupiah masing masing akun pendapatan hibah. diisi dengan total rupiah jumlah pendapatan hibah. diisi dengan uraian keperluan pencatatan hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga. diisi dengan tanggal diterbitkannya mph bjs. (sama seperti point diisi dengan tanda tangan kuasa pengguna anggaran. diisi dengan nama dan nip nrp kuasa penggunaan diisi dengan barcode hasil enkripsi sistem aplikasi satker pengisian data sumber hibah (kolom kode akun aset atau beban jasa (kolom dan kode akun pendapatan hibah (kolom harus sinkron, sebagai berikut: kode akun aset kode akun pendapatan sumber hibah beban jasa hibah hibah langsung harus diisi kode akun harus diisi kode akun barang dalam negeri aset (akun 1xxxxx) pendapatan hibah lbd) dalam negeri langsung bentuk barang) ubah langsung harus diisi kode akun harus diisi kode akun barang luar negeri aset (akun 1xxxxx) pendapatan hibah lbl) luar negeri langsung bentuk barangdalam negeri langsung bentuk jasaluar negeri langsung bentuk jasa) formulir surat pernyataan tanggung jawab revisi rba definitif format surat pernyataan tanggung jawab revisi rba definitif kop surat logo. kementerian lembaga . unit eselon i. kop k l satuan kerja.) alamat .oee( surat pernyataan tanggung jawab revisi rba definitif otot: lu. untuk memenuhi kelengkapan usulan pengesahan revisi dipa blu, kami yang bertanda tangan bawah ini: nama banana nip nrp bekakaanananannanaaaa jabatan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran ) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal hal sebagai berikut: telah dilakukan revisi rba definitif sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan oleh pemimpin satker blu pemimpin satker blu dan diketahui oleh dewan pengawas "") pada tanggal . dokumen dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka revisi rba definitif telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh satuan kerja blu dan siap untuk diaudit sewaktu waktu. kami bertanggung pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran materai nip nrp.o. coret yang tidak perlu ) coret yang tidak perlu, sesuai dengan kewenangan revisi rba definitif petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab revisi rba definitif nomor revisi rba definitif diisi dengan nip nrp diisi dengan nama pengguna anggaran kuasa pengguna formulir laporan pelaksanaan kegiatan hibah luar negeri tahun format laporan pelaksanaan kegiatan hibah luar negeri tahun laporan pelaksanaan kegiatan hibah luar negeri tahun bulan aan nama proyek diisi denga nama proyek (bukan nama mitra) register diisi dengan nomor register yang terdaftar total hibah secara total alokasi hibah unit yang bersangkutan jika merupakan unit keseluruhan (alokasi hibah pelaksana dan total alokasi hibah secara keseluruhan jika unit pada unit ybs selama yang bersangkutan merupakan unit penanggung jawab yang periode proyek) pertanggungjawaban dipa unit pelaksana akan ditambahkan dipa unit penanggung jawab. ybs: yang bersangkutan rencana penarikan rencana penarikan alokasi yang akan dikeluarkan pada tahun alokasi) tahun alokasi penyerapan pada januari jumlah uang yang telah dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan realisasi (spj) pada periode tersebut, belum disahkan dengan bast dapat penyerapan pada april penyerapan pada september jumlah jumlah jumlah penyerapan pada tahun penyerapan tahun terhadap rencana persentase jumlah serapan tahun terhadap rencana berjalan penarikan tahun penarikan (alokasi) tahun penyerapan sd. desember tahun sebelumnya jumlah penyerapan s.d. desember tahun sebelumnya sejak awal khusus untuk hibah yang lebih dari proyek (kumulatif s.d. desember tahun sebelumnya) tahun) jumlah jumlah jumlah penyerapan s.d. desember tahun sebelumnya dan jumlah penyerapan penyerapan tahun berjalan kumulatif terhadap total hibah persentase jumlah serapan secara keseluruhan terhadap total secara keseluruhan hibah secara keseluruhan jenis hibah isi sesuai jenis hibah: hlu hibah langsung uang hlb hibah langsung barang hlj hibah langsung jasa hls hibah langsung surat berharga hibah terencana periode tgl penanda tanganan tanggal penandatangan proyek mou nchen tgl efektif proyek tanggal kegiatan efektif tgl penutupan proyek ken tanggal penutupan proyek instansi penanggung jawab executing agency) instansi yang melakukan perjanjian dengan mitra instansi pelaksana implementing agency) instansi yang melaksanakan proyek tujuan proyek tujuan dilaksanakannya proyek lokasi (pusat prov kab kota) sebutkan lokasi pelaksanaan proyek kegiatan informasi tentang kegiatan yang dilakukan hambatan masalah yang dihadapi dan sebutkan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang rencana tindak lanjut yang dilakukan direncanakan indikator kinerja output yang diperoleh indikator kinerja output yang diperoleh pada periode tersebut keterangan tambahan informasi yang perlu dimasukkan capaian programatik hibah luar negeri tahun nama satker mitra nama proyek bulan keterangan analisis pencapaian indikator target capaian indikator tawa nh):"m nn. formulir laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah dalam bentuk uang tahun anggaran triwulan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah dalam bentuk uang tahun anggaran triwulan . nama kementerian lembaga enanaanannannn nama pemberi hibah enannanaananna a3) deskripsi iv. tanggal penandatanganan nph kananannnanannan nana ana anakan aan anna nana anna vi. tanggal penutupan nph kananannnanannan nana ana anakan aan anna nana anna ix. instansi penanggung jawab kanaananannnannaaa naan ana nana anna ana aan aan (executing agency) nan nan nan net nan xx. instansi pelaksana (implementing agency) kananannnanannan nana ana anakan aan anna nana anna xi. lingkup pekerjaan xii. disbursements plan tahun anggaran disbursements plan (triwulan triwulan triwulan iii triwulan total loo loo xiii. pendapatan hibah periode uang masuk rekening telah disahkan sebagai pendapatan hibah triwulan ''''''''' triwulan ''''''''' triwulan tirwulaniv jumlah ''''' ' : ' ' ' xiv. alokasi dipa dan realisasi hibah tahun berjalan pagu dipa periode realisasi belanja triwulan triwulan triwulan iii triwulan jumlah petugas yang dapat dihubungi nama kanaaaananaanaaa ana jabatan kananaanaan nana unit organisasi kanakan nana aan aan alamat kantor kananaanaan nana nomor telepon knanananananan nanas anna nana nomor faksimili kananaanaan nana alamat email kananaanaan nana lampiran pelaksanaan hibah nama hibah knanaananan nana ii. nomor register knanaananan nana iii. nama donor knanaananan nana iv. implementing agency kanananannan aan izin pembukaan uang masuk rekening rekening revisi dipa pengesahan nilai satker nomor komitmen tgl sudah spl sp2hl surat rek inang tanggal jumlah belum nilai pendapatan belanja sp4hl sp3 hl ssp lo. oo. lo. lo. formulir rekapitulasi data penerimaan hibah tingkat eselon wilayah untuk bulan januari s.d. maret xxxx rekapitulasi data penerimaan hibah tingkat eselon wilayah untuk bulan januari s.d. maret xxxx bagian eselon registration project sumber time cas goonsiseruc eso alue curr curr\| foreign ency ency\| curr penerimaan uang masuk noresiste rover\| aoe ocu rance, huang barangays oo) tanpa\| uang baranguasa pemeran pengusaha mata songs pengen mata mata hibah uang valas ansi uang uang pula lol mma hewan jajan slmasasan (t0ertaluso \|\| pip apa tiri ppp i itt htmoetajuso das) \|\| berita acara konfirmasi kementerian . dengan kementerian keuangan untuk bulan januari s.d. maret xxxx penerimaan uang perbedaan nama satuan kerja masuk rekening tahun penerimaan hibah tahun ini (sphlmphlbjs) penerimaan hibah tahun ini (sphlmphlbjs) register project ini luang baranguasa tangan baranguasa oma kode vata mayang ara mata satker hibah uang uang valas uang valas uang valas tuas ant jso\| wjwowmlwans \|uso\| ajar sroesuleooon\| jr) ammad ao0000\| isa jto tere leodeal kementerian kesehatan, ttd nila farid mogok sekretariat ende sunidoyo, sh, mkm, hum kira ino nip
bidang kesehatan tahu. program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud padauraian mengenai masing masing program sebagaimana dimaksud pada dan pagu alokasi dana dekonsentrasi masing masing program perkementerian kesehatprovinsi wajib melakukan pelaporan, monitoring, dan evaluasi secara berkala.frogram indonesia sehat dengan pendekatan keluarga pis pk)kes prov kabkerpenyusunan laporan keuangan dan dan barang milik negara, melakukan pemantauan dan evaluasi. termasuk kegiatan integrasi pis pk lintas program. kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan. pengelolaan data dan informasi, termasuk data profil, data prioritas, data spm data keluarga sehat, dan sikka. kegiatan peningkatan kesehatan jemaah haji phi). pelayanan dukungan daerah.program pembinaan kesehatan masyarakat kegiatan gizi masyarakat penguatan intervensi suplementasi gizi ibu hamil dan balita, pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat, peningkatan surveilans gizi. kegiatan kesehatan keluarga pembinaan dalam peningkatan persalinan fasilitas pelayanan kesehatan, pembinaan dalam peningkatan pelayanan antennata, pembinaan dalam peningkatan pelayanan kunjungan neonatal pertama, pembinaan usaha kesehatan sekolah uks): pembinaan pencegahan stunting. pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi provinsi papua dan papua barat, pembinaan penguatan pelayanan kesehatan lanjut usia (lansia). kegiatan kesehatan kerja dan olahraga pengembangan kesehatan pekerja, koordinasi sosialisasi kegiatan kesehatan kerja dan olahraga, bimbingan teknis kegiatan kesehatan kerja dan olahraga, orientasi, pelatihan, dan tot kesehatan kerja dan olahraga. kegiatan kesehatan lingkungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan lingkungan, bimbingan teknis money terpadu kesehatan lingkungan, koordinasi, advokasi dan sosialisasi kesehatan lingkungan. kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pembinaan kabupaten kota dalam pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat, kampanye hidup sehat melalui berbagai media, pelaksanaan strategis promosi kesehatan dalam mendukung program kesehatan, pembinaan kabupaten kota dalam pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat papua dan papua barat, kampanye hidup sehat melalui berbagai media papua dan papua barprogram kesehatan masyarakat termasuk peningkatan integrasi pis dalam rangka pencapaian indikator keluarga sehat, menggerakkan pelaksanaan, pembinaan dan monitoring evaluasi, laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. program pembinaan pelayanan kesehatan. kegiatan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan. pertemuan teknis pengelolaan sarana, prasarana, dan alat spa) puskesmas: pertemuan penerapan aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan aspek) pada penyusunan kebutuhan spa fasilitas pelayanan kesehatan fasyankes): pertemuan teknis pengelolaan spa dalam rangka pemenuhan standar dan akreditasi rumah sakit, koordinasi teknis regional maintenance center rmc) sebagai sistem rujukan pemeliharaan spa fasyankespelaksanaan koordinasi, evaluasi dan peningkatan teknis pengelolaan program kerja sama antara puskesmas, utd dan dalam pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu. kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan. pertemuan teknis terkait kab kota dengan kesiapan akses layanan rujukan, pertemuan teknis terkait rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar, pertemuan teknis penyelenggaraan pelayanan telemedicine, pertemuan teknis integrasi rekam medik. kegiatan mutu akreditasi dan pelayanan kesehatan. dukungan mutu dan akreditasi puskesmas, dukungan peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit pemerintah, dukungan peningkatan dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya. kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional tata laksana asuhan mandiri kesehatan tradisional dengan pendekatan keluarga, pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelatihan teknis tenaga kesehatan dalam pelayananencanaan dan monitoring evaluasi terpadu program pelayanan kesehatan, konsultasi daerah pusat dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan. program pencegahan dan pengendalian penyakit. kegiatan surveilans dan karantina kesehatan. surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pd3i), peningkatan kapasitas sumber daya manusia sdm) dalam rangkalaksanaan kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit berpotensi kejadian luar biasa klb), advokasi, sosialisasi dan koordinbimbingan teknis dan monitoring evalungadaan media komunikasi, informasi, edukasi kie) imunisasi, distribusi logistik untuk imunisasi, upaya kesiapsiagaan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. pemberian obat pencegahan massal pop) filariasis dan kecabangan (termasuk provinsi papua dan papua barat), pencegahan dan pengendalian schistosomiasis, eliminasi malaria (termasuk provinsi papua dan papua barat): pengendalian malaria (termasuk provinsi papua dan papua barat), intensifikasi pencegahan dan pengendalian arbovirosis dan zoonosis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sdm) pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung p2pml). validasi data program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, distribusi dan pemantauan pemanfaatan logistik program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sdm) program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, intensifikasi penemuan kasus kusta aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit kusta, deteksi dini tuberculosis tbc), survei serologi frambusia. kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular p2ptm). deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, implementasi kawasan tanpa rokok ktr) dan upaya berhenti merokok, pencegahan dan pengendalian gangguan fungsional, pencegahan dan pengendalian gangguan kanker, peningkatan sumber daya manusia sdm) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.ketrampilan, kecakapan hidup kesehatan jiwa bagi anak dan remaja, pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang pemberdayaan orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan napa, pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa bagi tenaga kesehatan puskesmas, pelatihan skrining penyalahgunaan napa dengan instrumen alcohol smoking and substance involvement screening test assist)., pelaksanaan monitoring dan evaluasi, termasuk peningkatan integrasi pis dalam rangka pencapaian indikator keluarga sehat: pengelola keuangan, pelaksanaan rapat koordinasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit provinsi. program kefarmasian dan alat kesehatan. kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian pembekalan tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dan penggunaan obat rasional puskesmas: meningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi formularium nasional format) dan analisis farmakoekonomi rumah sakit: cc. sosialisasi evaluasi pelaksanaan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat gema cermat), serta optimalisasi agent change dalam rangka mendukung pis pk, fokus prioritas kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat german) kabupaten kota. kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatanelaksanakan monitoring ketersediaan obat dan vaksin serta hasil capaian program pelayanan kefarmasian fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan vaksin dan penerapan logistik instalasi farmasi provinsi kab kota, workshopkegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dinas kesehatan kabupaten kota dalam melakukan pembinaan dan monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, melaksanakan monitoring perizinan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dinas kesehatan kabupaten kota dalam pembinaan dan penyuluh keamanan pang, melaksanakan revi dana alokasi khusus dak) dan data program kefarmasian dan alat kesehatan, memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi program kefarmasian dan alat kesehatan, melaksanakan konsolidasi pelaporan keuangan dan barang milik negeradvokasi peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri dalam implementasi instruksi presiden,dan part, melaksanakan inspeksi sarana produksi alves dan part dan sarana penyalur alat kesehatan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalamlatihan sdm kesehatan pelatihan sdm kesehatan. kegiatan perencanaan dan pendayagunaan sdm kesehatan perencanaan kebutuhan sdm kesehatan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan provinsi dekonsentrasidata dan informasi bpsdm kesehatan penyusunan dokumen deskripsi bpsdm kesehatan. dukungan manajemen program bpsdm kesehatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. ii. penyusunan laporan keuangan dan bmn. iii. penyusunan laporan evaluasi dan akuntabilitas kinerja. iv. pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.dki jakarta jawa tengah yogyakarta aceh sumatera utara sumatera barat riau sumatera selattengah sulawesi selatan sulawesi tenggara nusa tenggara baratnusa tenggara timur bengkulu maluku utara bangka belitung kepulauan riau kalimantan utara totalmenteri kesehatan republik indonesia ,. , , os#t$( ,. 0oh9pew edd xkn higindmdo shdadodo lxp vnw shl ndo shm solo0d9 vvp sesuai9gd9 gd9 ngmiindvl lxp vonis veedjdip dod gid dgdindo rok 8gado 8gcd 1ipr 7kxg woo 5xp 6dni edd 3idxno o0hwl .mko ipr honey 3hu, way 3hi)i0od9 5xp 6inw cd9 3dxw9 0kill mko ipr honey 3hu.,, woo owiindvl 5xp 6dni exp phiednxs vpd mov viw veedjdip dod didik gdp cdot 8g6dw 1rp 7kxg woo 5xp 6dni edd ehgnundo ship ndido vedjdip dod gip dnvyxg dcd kiri gd9 xxi vwd ogwx hdnvdgdndg nhmoiwdo 3dvd gdg 3dvd 8gcd 8gcd 1pru 7kxg woo 5xp 6dni shx hohyendog 3hdkuwg hasil. evfkdndo woo @miindvlcd9 3hi) 19d9 5xp 6dni hjigjdw 89idw 89dj 1pru 7kxg wow 3ep higwkdg ddk ep edw9 1hdd 5sein ,96road 7dkx9o 1rp 7dp epk9 hp edd9 1hadid 5exen ,9crime 1rp veedjdip dod wid fixed ching 806dw 8gd 1rp 7kxg hp edd9 1hide 5sein g6remix 7kxg 1ipr 7dp edd9 hp edd9 wild 5fsxegn ,9ground idi ggd menteri kesehatan republik indonesia sid 8sgy 1pru 7kxg wow) .kdw9 eedd9 1hdd 5sein ,9from 7dmxo 1rp 7dp edd hp edd9 wdd hsien ,0ground sid 8sgy 1pru 7kxg wow) 5xp 6dni ep edd9 1hdd 5sein ,giroud 7dmxo 1rp 7dp edd hp edd9 wdd hsien ,0ground 3hdikwdg hasil head9 1rp 3hu ,,, wow) wdonvdyl gdg 7dw .hw pmid mkd yhi 1hdd 5sslein ,9ground 7kxg 1rp veedjdip dod wid fixed chord9 3hdzd9 hamil kdw9 1rp 7kxg child wild hsien 9gremio 7dmxo 1rp h9mundo ,). , , $., 3dvd 3dxw9 hiwiliglndoj gip dng shojo 5xp gini duduk igwixvl shdmdodo nevkdwg adj hahpinjjdunndg shdadodo9 nhvekdmdg shlrldojdg veffdld sdusxldd hahsidndg shdadgdg ids ulim9 gd9 jdz gdlxdw 5xp 6ini8p duduk lxp vonimadoj hindi shdadodo nevekmd9 dcd vep eigo gd9 mov shading 5xp 6dni exvxo duduk lxp vinimdoj behind9 shdadodo xwp sdg adik icdo dik dnk mov sha dna gdvdwndo gisa9 tiroid9 rwd9 mov shadniwdmk nenkxvxvdo sad digiling aa) menteri kesehatan republik indonesia 1i9 ohoglindo 5pdk 6inw vhdomwad grew h9giling duduk )i9 ndor behind9 rok shwedmdoj ehz hdi needed igwdovl 3hp high 3ip high ddk dwx eco dwd ndor indo hogilindg edoixodo dik hijxkedk ixojvl edoixodo ndor dcd xzmn phtml vinil mdk hotel shmadlndo ndor gimatendg cdot 3hnyld9 hiwilliol 2shdmrodo 5xp 6inw vhdomwad gveexw .ii9 shimrododcdak ngj giehindg rok shwedmdoj ehz doj vevxdlnhidw lkp vdniwnehsdcd sha hdijjdld sword lkp vonis gwan hahdojjdldnd9 shadow9 nhvekdndg clubs vdniwvhadk kklshmdwdo gdg wiggdundoj galendo cdot 3dildo hiwiliol 3ep high 3xvw adj vhdomwnd giveexw 3ep high duduk 3umgu9 hsxeoan 9gremio ndor doj nenkdvddo sep higwkdo ghjdld 5sslein ,9grokmid veedjdip dod gip dng comp 8ggd9j gado dadu hidup exen ggroemid 7dmxo hiwildgdok hiwiladoj hahpijjdldndo xxv9 sep higwkd9 gleicdoj nevkdndo 3hp high ddk duduk hoku yxxsdml inrd cd9 donde delik veedjdlxgvxusha hdidjjdld sep higwkd9 cdhldk yby6 3indo 5xp 6dni adsl gicilindg gd9 gvhmdjjdldndg rok 3ip high 3hp high' ddk dik dwd 3indo 5xp 6iniwndoj gigilindo gdg givhnojjdwdndo rok 3ep high hksdnd9 xow shdnvdgd ingin dll igwdgvl 3ep high adj jdv sworn cd9 nomad eid) nevkdwg disco igwdovl 3fp high wind ,9model 3ep high wand veedjdip dod gip dnvyxg sdg ddw htext. fried9 7wild dmirodo ,ggromid nep howiido dik edjdsep high oro amido omshdinvdod aa) menteri kesehatan republik indonesia awshdnvdod ingin veedjdip dod gip dng sdg ddw duka gihpjjdunndg ehlcnvdindo shbjhrdd9 nexdojd9 edge widodo vhadlghjjd9 nehwjwdo shkogddiyi xgj9 3indo 5xp gunman9j digiling9 gd9 gimhmbjjdldnd9 rok 3ep high ddk dux hksdnd9 xowshdnvdod ngw gdk edid nov gdk giepdjjdind9 ehcndindo shared9 nekdgido edge9 dodd gold vhvxdl ghjjdg ndeddo shd shkggdwj xggdojdo 3indo 5xp 6niwndoj giling rpk vdvd dux ehehjwn edge nxp nimo xukdnd dad hahn selip dkvdniywo inhxdind9 gol neygwdo veedjdip dod gip dng sdg dnd ejl 5xp 6iniwsxean ndor givhdmjjdwndg rdk edge9 nxp do ehmidxoilded 6iidwiilided veedjdip dod gip dng sdg giexnyndo ghbjdo dead9 nekdojdo ndor wid gilkgimrok dnxowg sean ,,, 3indo yghgdvdlndo ehjmnond 5xp 6iniwgiehsnndo high 5xp 6dni hys 5xp 6mniwhjhin go9 6niwwedoid9 3indo 5xp 6meniup hws hksdndg vnwindoyj giling9 child shp doh9 gwan mond dnx dgn hahmojjdlnndg shadow9 nhvekdmg shmerdojd9 vhfdld sdusxlod hahidndo shdndodo 3dvd menteri kesehatan republik indonesia 3dvd 5xp 6iniwehjhin hxksdndog 5xp 6inimdoj vps jxg gd9 ehxmidw hwd gdp mind zinc wiki gold gisiggdkndg gdllvdx @ndvlnh mndlwig 5xp 6inwehjhin veedjdip dgd gip dng sdg dnd gede ehehjmn exv ndido oxw ndwdydg her hhw del nrowighu 3dvd 5xp 6nnwmedojd9 hxsdndg 5xp 6iniwndj giling vandal www vdp nrogivl gdxkumgddp shdnyvdoddog nhjidwo wmd dot ehsrwovlehyedod dwk vdp dvd words gxw ehgfdod 5xp 6iniwwsdjjd vedjdip dgd gip dnvyxg sdd gede ehehwn yod xd) wind kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara proses perizinan rumah sakit bergerak dan rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan menteri. bab klasifikasi rumah sakit bagian kesatu umum. ray menteri kesehatan republik indonesiaj,, rumah sakit khusus kelas dan rumah sakit khusus kelas penetapan klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam dan didasarkan pada: pelayanan, sumber daya manusia, cc. peralatan, dan bangunan dan prasarana. setempata bangunan . menteri kesehatan republik indonesiaistem ventilasi, pencahayaan, instalasi ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan menteri. bagian kedua . menteri kesehatan republik indonesia bagian kedua rumah sakit umum. menteri kesehatan republik indonesia. menteri kesehatan republik indonesiaelapan belas) dokter umum untuk pelayanan medik dasar, (empat) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut, (enam) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar, (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang, (tiga) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis lain, (dua). menteri kesehatan republik indonesia (dua) dokter subspesialis untuk setiap jenis pelayanan medik subspesialisapoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit, (lima) apoteker yang bertugas rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit (sepuluh) tenaga teknis kefarmasian, (lima) apoteker rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit (sepuluh) tenaga teknis kefarmasian, (satu) apoteker instalasi gawat darurat yang dibantu oleh minimal (dua) tenaga teknis kefarmasian, (satu) apoteker ruang icu yang dibantu oleh paling sedikit (dua) tenaga teknis kefarmasian, (satu). menteri kesehatan republik indonesia. " ) ug menteri kesehatan republik indonesia. " ) menteri kesehatan republik indonesia. menteri kesehatan republik indonesia. e), net menteri kesehatan republik indonesia. menteri kesehatan republik indonesiarawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit (empatnet menteri kesehatan republik indonesia. menteri kesehatan republik indonesiakabupaten kota, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: belum tersedia rumah sakit kabupaten kota yang bersangkutan, rumah sakit yang telah beroperasi kabupaten kota yang bersangkutan kapasitasnya belum mencukupi, atau lokasi rumah sakit yang telah beroperasi sulit dijangkau secara geografis oleh sebagian penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. ketentuan mengenai rumah sakit umum kelas pratama diatur dalam peraturan menteri. bagian ketigamenteri dapat menetapkan jenis rumah sakit khusus lainnya. jenis rumah . menteri kesehatan republik indonesia,dan atau subspesialis sesuai kekhususan, pelayanan medik spesialis penunjang, sumber daya manusia, . menteri kesehatan republik indonesiatenaga kesehatan lain dan tenaga nonkesehatan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit, peralatan, yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi dan standar peralatan untuk masing masing jenis rumah sakit khusus diatur dengan peraturan menteri. bab perizinan rumah sakit bagian kesatu jenis izinmenteri mendelegasikan . menteri kesehatan republik indonesiapenanaman modal asing kepada direktur jenderal lingkungan kementerian kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya bidang pembinaan perumahsakitan. menteri mendelegasikan pemberian izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas penanaman modal dalam negeri kepadaabupatenrumah sakit penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam merupakan rumah sakit dengan pelayanan spesialistik dan subspesialistik. bagian kedua . pe, net menteri kesehatan republik indonesia: izin mendirikan bangunan imb), rekomendasi dari . menteri kesehatan republik indonesia j .yang akan dilaksanakan atau dioperasionalkan, yang terdiri dari! sistem manajemen organisasi termasuk sistem manajemen unit unit pelayanan, system unggulan pelayanan, arif teknologi peralatan, sistem . menteri kesehatan republik indonesia: . menteri kesehatan republik indonesia. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf . menteri kesehatan republik indonesia . menteri kesehatan republik indonesiaj . assessment sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana tercantum dalam formulir terlampir. menteri kesehatan republik indonesiapenanaman modal asing yang telah lengkap, menteri menugaskan pejabat yang berwenang bidang kesehatan tingkat provinsiyang telah lengkap, kepala pemerintah daerah provinsikepala pemerintah daerah kabupaten kota kota, dan asosiasi perumahsakitan daerah. tim visits sebagaimana dimaksud pada dandan harus menyampaikan laporan hasil visits kepada pejabat yang berwenang bidang kesehatan tingkat provinsi atau kabupaten kota paling lama (tujuh) hari kerja setelah visits dilakukan. berdasarkan laporan . ug menteri kesehatan republik indonesia berdasarkan laporan hasil visits sebagaimana dimaksud pada pejabat yang berwenang bidang kesehatan tingkat provinsi atau kabupaten kota menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan izin operasional kepada menteri, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota, menteri, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kotaataucc. nama rumah sakit, dan atau kelas rumah sakit. perubahan izin . ug menteri kesehatan republik indonesia: menteri kesehatan republik indonesia bab vii penamaan rumah sakit penamaan rumah sakit, dan etika. bab viii pembinaan dan pengawasan. menteri kesehatan republik indonesiaketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:, permohonan izin rumah sakit yang sedang dalam proses, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan menteri kesehatan nomor menkes per tentang perizinan rumah sakit,tetapi belum ditetapkan kelasnya harus mengajukan permohonan izin operasionalrumah sakit . menteri kesehatan republik indonesia rumah sakit khusus yang menggunakan nama kekhususan selain yang ditentukan dalam dan rumah sakit yang menggunakan nama sebagaimana dimaksud dalamumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk instansi pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam yang belum berbentuk unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam harus menyesuaikan diri paling lambat (dua) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan,! tentang klasifikasi rumah sakit, kecuali lampiran kriteria klasifikasi rumah sakit khusus sepanjang belum diganti, keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk xi tentang pelaksanaan perizinan rumah sakit, dan semua peraturan pelaksanaan yang terkait dengan klasifikasi, perizinan, dan penamaan rumah sakit sepanjang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini,k)aftar peralatan kesehatan pelayanan gawat darurat triage sphygmomanometer digital sphygmomanometer android ie. menaiki weighing scale baby weighing scale resusitasi (see \|olo bay resucitation crash cart lamp hanging lamp simetri portable aspirated vacuum sk) menteri kesehatan republik indonesia makan dekan mri tidur pasien elektrik tidur pasien manual digital sentimeter digital android sentimeter asteroid ole tindakan table tempat tidur ginekologi lamp hanging lamp operating lamp mobile dki bak dekan tidur pasien tidur pasien manual loo ladupasen tak tidur pasien elektrik tidur pasien manual bed side monitor patient asa (oo parameter resucitation crash cart stethoscope stetoskop digital sentimeter digital \|easa tenimser austria android sentimeter asteroid termometer digital too menteri kesehatan republik indonesia observasi bed side monitor patient fee parameter tee channels aon eni channels resucitation crash cart pneumatik split set o ) \| resusitator kit resucitation makan main bkn hki portable aspirated vacuum digital sentimeter digital android sentimeter asteroid daftar peralatan kesehatan pelayanan penyakit dalam periksa tempat tidur periksa kaa keke sentimeter asteroid d . kakak sentimeter digital ak) menteri kesehatan republik indonesia periksa examination table sentimeter digital sentimeter, asteroid stethoscope stetoskop kkn crash cart defibrilator khusus) saba (oo belakang jarum khusus) renal biopsi set jarum mere tru cut needle) (eoanertapmatorfvacuum doo portable aspirated vacuum ecg ekg electrocardiograph n.a channels channels oximeter pulse (onmetnfotogen satu. keke monitor patient monitor ecg ekg electrocardiograph dki bag channels bessa san ika channels crash cart menteri kesehatan republik indonesia nama alat rumah sakit ent examination set infusion pump lampu periksa examination lamp hanging lamp matras dekubitus minor surgery set nebulyzer pen light medical flash light pulse oximeter pulse stethoscope stetoskop suction pump sering pump bed patient electric tempat tidur pasien electric bed patient manual tempat sphygmomanometer android sentimeter asteroid sphygmomanometer digital sentimeter digital termometer digital timbangan pasien daftar peralatan kesehatan pelayanan bedah rumah sakit nama alt klinik rawat jalan) stethoscope status kop meja periksa tempat tidur periksa examination table pen light medical flash light refleks hammer tcd transcranial doppler sphygmomanometer android sentimeter asteroid sphygmomanometer digital sentimeter digital menteri kesehatan republik indonesia head lamp lampu kepala ' lem tanemakamp lamp hanging lamp elektrik) portable aspirated vacuum sentimeter asteroid obama bata sentimeter digital periksa examination table lamp hanging lamp minor surgery set electrocauter emergency set aan sentimeter asteroid sphygmomanometer digital ser bobo monitor patient monitor (entabefamator vakum portable aspirated vacuum menteri kesehatan republik indonesia lamp hanging lamp dan pediatric kaki pediatric) mesin anestesi defibrilator non electro surgery unit su) 1m1 ana untuk kepala dewasa dan pediatric) bor lo) untuk leher dewasa dan pediatric) eseesemu untuk torak dan cardiac dewasa v pranala untuk torak dan cardiac baby v ma. untuk abdomen dewasa schemes (lo untuk abdomen pediatric anna untuk urologi dewasa aaa untuk urologi pediatric fee untuk bedah plastik semasa untuk vaskuler minimalinvasive surgeryset ' v v mastektomiset nan operating microscope sk) menteri kesehatan republik indonesia cam lan pan lasoroen tote gastrocoscopy, colonoscopy endoskopi tht, bronchoscopy, ee erp cryosurgery microwave ebeg anna nusa) harmonic scale ' ' '\| cairan zealand cutting device \|us guided blood gas analyzer electrolyte analyzer cctv for operation y aan suotonpump oo sypgmomanometer minor surgery instrument set ' v set perawatan luka menteri kesehatan republik indonesia daftar peralatan kesehatan pelayanan kesehatan anak nama alat rumah sakit klinik rawat jalan) resusitation telescope sypgmomanometer dengan manset untuk bayi dan anak infant dan baby weighing scale termometeraxial reflex hammer cold chain kulkas vaksin termos portable baby suction pump oxygen set dan flow meter tongue patel stainless steel perawatan anak ecg ekg electrocardiograph channels ecg ekg electrocardiograph channels emergency trolley resucitation crash cart lampu periksa examination lamp hanging lamp oxygen concentration portable stethoskop pediatric stetoskop anak menteri kesehatan republik indonesia ana nam tidur anak daan pranata vacuum step stetoskop bayi sphygmomanometer android jae (\|\| manset untuk bayi dan anak sphygmomanometer digital jaa (ll manset untuk bayi dan anak egg (matetuamkteidenanae manset untuk bayi dan anak termometer axial tongue patel photo cardiograph menteri kesehatan republik indonesia \|infant stetoscope manset untuk bayi dan anak termometerrectal termometeraxial daftar peralatan kesehatan pelayanan obstetri dan ginekologi meja periksa ginekologi doppler pon lan gynecologycal examinations pap smear kit usg4dimensi \|usg3dimensi colposcopy stetoskop lane sk) menteri kesehatan republik indonesia oo. (nfusionset non oxygen set flowmeter recusitation set menteri kesehatan republik indonesia ben we, aaa menteri kesehatan republik indonesia po. botol menteri kesehatan republik indonesia uu tea 'd. kamar operasi kebidanan menteri kesehatan republik indonesia saat moster kerdioseka eos a t sk) menteri kesehatan republik indonesia spatellidah mini laparotomy set folding endurance tester center klem yoo inset( pisau loan) sentimeter lampusorot suctiompump ol. cardiotocography unit instrumenttrolley nanometer oo. electricbedmattas with bar handle jamboree option24em halted maggio forceps home chill17om screw driver hesaganol ' ' menteri kesehatan republik indonesia pisfotdewasa standarinfus lan electric suctiompump nan lan sa4a lo. daftar peralatan kesehatan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif jenis alat nama alat alat untuk pelayanan anestesi alat utama tindakan anestesi circuit mesin anestesi system sederhana mesin anestesi menteri kesehatan republik indonesia jenis alat nama alat rumah sakit mesin anestesi perma mesin anestesi canggih open system jackson rees dewasa, anak dan neonatus) ii. perlengkapan life support tindakan anestesi set laryngoscope coy nasopharyngeal tube oropharyngeal fala endotracheal dewasa oma too magi order dewasa mak mouth reader suction pas la. masker aneh breathing bvm (face mask) anak mma layan bayi pan pharyngeal mask lma o), menteri kesehatan republik indonesia jenis alat nama alat bag valve mask esa lala anak, dewasa simple mask nama kakak dewasa,anak oksigen tank tee circulation infusion timbangan. timbangan papa iii. monitor tindakan anestesi monitor sederhana monitor pee lila lal ontoremaan canggih monitor fee jas oksigen tidal co2 monitor tee jam darah monitor fungsi paru (pemeriksaan sk) menteri kesehatan republik indonesia iv. alat penunjang tindakan anestesi untuk sab sab does steril regional set anestesi cvc untuk nerve block nerve stimulator regional nest ukur cara manual spirometer manual mesin anestesi untuk vena emma cvp untuk operasi2 infant warmer neonatus bayi penghangat untuk operasi warming (and pediatri atau cooling) machine operasi lama untuk intubating inkubasi sulit pharyngeal atau airway mask airway sulit fastrach untuk inkubasi sulit glide scope atau airway sulit menilai kedalaman anestesi bis spectral (loc) level index score consciousness boot ole alat tambahan tindakan anestesi sumber oxygen oksigen dari concentration udara bebas kan menteri kesehatan republik indonesia jenis alat nama alat alat resusitasi dan emergency alat utama standar ventilator lola \|. is. cap nan lo. ho. ii. perlengkapan life support resusitasi dan emergency \|. dewasa ann coy jepara\| tube nan kan tube endotracheal pem lao dewasa maa kan may force dewasa dan jojo \|. dewasa \|. \|. io anak bol \|. mouthspreader apparatus \|. neckeolar ll. io. to. lo. .\| breathing masker aneh ioi mask) anak dewasa ll. bayi lo. pharyngeal nek keke menteri kesehatan republik indonesia rumah sakit jenis alat nama alat bag valve mask bvm) bayi, anak dan dewasa simple mask (plastik) dewasa dan anak jackson rees oksigen tank transport small size defibrillator sering pump infusion pump infusion mete sintase warmer standart infus timbangan pam lala short spine ema lala long spine tewas papa iii. alat monitor resusitasi dan emergency beside monitor monitor standar monitor pulse oxymeter saturasi oksigen monitor end nanometer tidal co2 monitor sentimeter tekanan darah monitor fungsi paru (pemeriksaan stetoscope suara nafas) menteri kesehatan republik indonesia jenis alat nama alat iv. alat canggih resusitasi dan emergency ker3 as man ann gas darah alat hemoglobin alat gula darah alat elektrolit alat pemeriksa laktat darah menilai kedalaman level consciousness pemeriksaan "sma airway pengukuran termodinamik, penilaian cardiac output, echocardiography fungsi anatomi jantung organ dalam alat dialisis mesin cert continuous renal replacement therapy atau ll. ko. loo. alat pelayanan terapi intensif alat utama ventilator canggih nan ventilator sangat canggih menteri kesehatan republik indonesia jenis alat nama alat peter ooh lo. \|cap ii. perlengkapan life support pelayanan terapi intensif dewasa maks kkn coy ank tube pem tube endotracheal tube ett) dewasa dan anak bayi) style magitoreep nata dewasa hak mouthspreader\| ' suction suction papa naa daan bvm (face mask) anak dewasa dan bayi) pharyngeal ann berikan ben bag valve mask nanti makes anak, dewasa simple mask pal lel dewasa,anak jackson rees kaka o), menteri kesehatan republik indonesia jenis alat nama alat oksigen tank sman te bo. skiing pump fusion pump infusion pee oo. \|. s5. infusewarmer standartintuse timbangan timbangan papa iii. alat monitor pelayanan terapi intensif monitor standar lila lal canggih canggih monitor (situasi foumeogmeer doko oksigen tidal co2 monitor halaman (tenameter pos powo darah monitor eba jam (pemeriksaan suara nafas) lo. lo. io. lo. lo. iv. alat penunjang pelayanan terapi intensif alat hb meter kamen apa hemoglobin alat lucu stick pemeran asn apa gula darah alat analisa blood gas analyzer jamparata pok elektrolit menteri kesehatan republik indonesia jenis alat nama alat ukur cara spirometer manual manual mesin anestesi untuk vena sea ame pasang cvp untuk does steril set tindakan pasang cvc, dan lain lain menilai tof guard tere obat relawan untuk infant warmer operasi2 neonatus bayi warming untuk penghangat (and cooling) dan terapi machine hipodermik untuk glide scope inkubasi sulit atau airway sulit untuk intubating inkubasi sulit pharyngeal atau airway mask airway sulit fastrach mesin o alat canggih pelayanan terapi intensif idaman jemaat ole gas darah contoh stat alat telo hemoglobin alat snn kesemek gula darah alat snn kekanak elektrolit sk) menteri kesehatan republik indonesia jenis alat nama alat alat laktat darah menilai kedalaman sedasi loc) bis spectral index score level consciousness pemeriksaan canggih unt bronchoscopy airway pengukuran termodinamik, penilaian cardiac output, echocardiogr fungsi ahy anatomi jantung organ dalam pengukuran termodinamik penilaian cardiac output, fungsi anatomi jantung organ dalam out put pico ukuran com ultrasonik cardiac cardiac output output non monitor invasif. mengganti eco extra fungsi corporal jantung membrane paru jangka oxygenator panjang sk) menteri kesehatan republik indonesia daftar peralatan kesehatan pelayanan mikrobiologi spesifikasi rumah sakit biosafety cabinet emang level iib mikroskop binokular, had kaka kan 1000x gelap ank fluoresen . . untuk pewarnaan unse vol nan liter, pintu kaca tembus pandang per sampai volume liter alat der pack refrigerator suhu kapasitas mass kakak liter) freezer kapasitas kandas cik liter deep freeze, suhu volume teri sentris volume tabung ml, kecepatan sampai dengan rpm refrigerator volume mar sk) menteri kesehatan republik indonesia spesifikasi rumah sakit refrigerator kapasitas micro centrifugal sekitar tabung, volume ml. timbangan kapasitas bkn bawah gram timbangan kapasitas kan media meter snn ann perangkat elektroforesis, horizontal mesin pembaca contoh: produk pcr, gel doc machine vortex inspirator mikropipet set: bawah mikro mikro, mikro, mikro, mikrometer waterpuriter liter \|elisa reader bath sekitar liter spectrophotometer\| inkubator kultur atau darah otomatis, baca alert dengan optic kapasitas sensing tabung mesin diagnostik vite atau min mikrobiologi menteri kesehatan republik indonesia spesifikasi rumah sakit nama alat no) namaalat alat kama kelas mesin diagnosis mit machine m.tuberculosis otomatis, mit shaking incubator volume liter instrumen satu set sterilisasi cairan dengan menggunakan pompa filter alat alat gelas: tabung reaksi, petri dish, erlenmeyer, pipet, daftar peralatan kesehatanmakroskopik) work station grossing station autopsi set pisau potong set) gunting (lurus, bengkok,kecil) gergaji listrik inset, scale alat pengukur penggaris besi) alat pengukur berat timbangan) alat pengukur berat timbangan) loop kaca pembesar tahunan alas pemotong jaringan) ruang pemrosesan jaringan (histologi) automatic tissue processing pp, menteri kesehatan republik indonesia rumah sakit adab mireteme waterbath crystal hoplite manual ruang klinik sitologi bahan fab meja troll untuk alat kursi spektrum color bebek) lo. ruang pemrosesan cairan (sitologi) masing masing microscope binokular mania base geology manual menteri kesehatan republik indonesia rumah sakit maa machine vortex ruang immunohistokimia immunohistokimia waterbath timer . microscope double head ruang imunofluoresensi mikroskop imunofluoresensi komputer . ruang patologi molekuler masing masing lo. ruang diagnosa latsenedepe open came attached lemari buku build in) ll. menteri kesehatan republik indonesia daftar peralatan kesehatan pelayanan patologi klinik peralatan umum biosafety cabinet level2 isme hood (lemari asam) imaginary air flow aa. freezer 200c freezer 800c poo mikroskop fuscescens stereomisroseope aau naa nan. rote v ll. 2eumehood aaa water perifer at. sitosestrifus potomeer irloweitomeer att peralatan gelas pelayanan hematologi hematologyanayeer live parts diferensial three parts diferensial ojo menteri kesehatan republik indonesia rumah sakit nama alat coagulometer agregometer spektrofotometer flow fotometri analisa lai peralatan laju endap darah led) ' v nan nan kimia klinik chemistry analyzer lan fotometri spektrofotometer elektroforesis isoelektrik focusing system lai analisa gas darah urine analyzer imunologi imunologi analyzer nefelometer enzyme immunoassay mikrobiologi mikroskop lapang gelap incubator co2 jaranaeerob umnspisator loo kultur otomatis biologi molekuler polymerase chain section pcr) daftar peralatan kesehatan pelayanan radiologi nama alat rumah sakit kelas diagnostik ukuraetapan nilai tingkat tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri sipil,uliperluhdalam bidang kesehatan.. saskerja radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pekerja radiasi, serta berada dalam medan radiasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rumah sakit, puskesmas, klinik bagian radiologi, balai kesehatan paru masyarakat, balai laboratorium kesehatan, laboratorium pengujian pesawat sinar laboratorium simetri radiasi perorangan, laboratorium kalibrasi alat ukur radiasi balai loka pengamanan fasilitas kesehatan, dan laboratorium radiografi radioaktif pada institusi pendidikan radiografi dan fisikawan medik. pekerja radiasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas, tenaga. menteri kesehatan republik indonesia tenaga teknisi kardiovaskuler yang bekerja pada pelayanan kardiologi intervensionis,yang diberikan kepada pekerja radiasi digolongkan berdasarkan tingkat risiko bahaya radiasi:cara terus menerus sebesar rp1. (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan,waktu waktu sebesar rp950. (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, risiko bahaya radiasi tingkat iii750. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan risiko bahaya radiasi tingkat425. (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. tingkat risiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud didasarkan pada total nilai faktor tingkat risiko bahaya radiasi yang diterima pekerja radiasi. faktor tingkat risiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud meliputi: faktor langsung atau tidak langsung rudal), faktorjenis radiasi (jr), dan faktor besarnya radiasi (br). jumlah total nilai faktor untuk tiap tingkat tunjangan bahaya radiasi yang dapat dipenuhi pekerja radiasi ditetapkan: bahaya. sas menteri kesehatan republik indonesiatenaga teknisi kardiovaskuler, dan tenaga radiofarmasi,elektromedis, bahaya radiasi tingkat iiikamar gelap radiologi dan perawat, danadministrasi radiologi. menteri menetapkan analisis jabatan bagi jabatan pekerja radiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. pengangkatan pertama kali dalam jabatan pekerja radiasi dilaksanakan setelah peraturan mengenai analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan. pemberian dan penghentian tunjangan bahaya radiasi ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan, gubernur atau bupati walikota setelah menerima usul dari pimpinan unit kerja pekerja radiasi yang bersangkutan. permintaan pembayaran tunjangan bahaya radiasi diajukan oleh petugas pengelola administrasi belanja pegawai bersamaan dengan pengajuan permintaan gaji berdasarkan keputusan menteri kesehatan atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . menteri kesehatan republik indonesia tunjangan bahaya radiasi dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pegawamenteri, gubernur atau bupati walikota melalui pembina kepegawaian menetapkan kembali keputusan mutasi tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi karena adanya perubahan pekerjaan atau pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. menteri, gubernur, atau bupati walikota melalui pembina kepegawaian dalam setiap permulaan tahun anggaran membuat surat pernyataan masih melaksanakan tugas bagi pekerja radiasi bidang radiasi kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. tunjangan bahaya radiasi dihentikan apabila pekerja radiasi yang bersangkutan: meninggal dunia, diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, cc. pindah instansi lain atau pindah unit lain yang tidak berada dalam medan radiasi: pindah jabatan lain luar jabatan pekerja radiasi, tidak dapat bekerja sebagai pekerja radiasi, menjalani cuti luar tanggungan negara, dan pekerja radiaskarena dijatuhi hukuman disiplin berat karena alasan lain. pekerja radiasi yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada huruf yang kemudian mengajukan banding kepada badan pertimbangan kepegawaian bapak), tunjangan bahaya radiasinya dibayarkan kembali setelah ada keputusan dari bapak bahwa pekerja radiasi yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman disiplin berat. . menteri kesehatan republik indonesia penghentian tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam terhitung bulan berikutnya sejak pekerja radiasi berhenti atau diberhentikan. tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara apabila pekerja radiasi yang bersangkutan menjalani cuti besar, dan cuti bersalin. pekerja radiasi yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada berhak mendapat tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara mulai bulan pada saat pekerja radiasi cuti besar, dan cuti bersalin berlaku tanggal (satu) pada bulan berjalan, dan apabila berlaku pada tanggal selanjutnya maka tunjangan bahaya radiasinya dihentikan mulai bulan berikutnya. pekerja radiasi yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan selama lebih dari enam bulan, pembayaran tunjangan bahaya radiasi dihentikan sementara mulai bulan ketujuh. menteri, gubernur, dan atau bupati walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangannyapekerja radiasi yang sejak november telah menerima tunjangan bahay, diberikan selisih kekurangan dari tunjangan bahaya radiasi berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang tunjangan bahaya radiasi. . las menteri kesehatan republik indonesia pekerja radiasi yang telah mendapat tunjangan bahaya radiasi berdasarkan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk xi1berhak mendapatkan tunjangan bahaya radiasi sesuai dengan peraturan menteri ini. penetapan dan penghentian tunjangan bahaya radiasi bagi anggotacontoh keputusan menteri kesehatan penetapan tunjangan bahaya radiasi keputusan menteri. ahok nomor . tentang penetapan tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri. fin menimbang bahwa sdr . nip . telah bekerja secara penuh dan diberi tugas tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berada dalam medan radiasi pada sarana kesehatan, bahwa radiasi dapat menimbulkan resiko kerusakan sel atau jaringan tubuh, efek somatik atau efek genetik, oleh karena itu perlu penetapanh . . nama penananananananann nip bknaanaanananann pangkat gol. ruang . jabatan pekerjaan . satuan organisasi . tingkat tunjangan bahaya radiasi nilai bevanananananann tingkat bevatatatananan kedua pegawai sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu diberikan tunjangan bahaya radiasi sebesar rp. . ce.)kesehatan . keputusan menteri kesehatan penetapan tunjangan bahaya radiasi kode tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi. menerima tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden nomor tahun tersebut dalam angka pegawai negeri sipil tersebut bekerja menerima tunjangan bahaya radiasi tersebut dalam angka sipil yang dimaksud angka man aus sebagaimana dimaksud angka rain tema maa sebagaimana dimaksud angka dari pekerja radiasi tersebut. bahaya radiasi yang menjadi hak pekerja radiasi berhak menerima tunjangan bahaya radiasi bahaya radiasi tunjangan bahaya radiasi menandatangani keputusan tersebut. contoh surat keterangan pekerja radiasi surat keterangan pekerja radiasi nomor loc yang bertanda tangan bawah ini dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pegawai negeri sipil no\| nama pangkat dan pendidikan tempat sebagai ket nip golongan bekerja demikian surat keterangan pekerja radiasi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. kenyamanan anna20 tanda tangan nip petunjuk pengisian surat keterangan pekerja radiasi kode pekerja radiasi. surat keterangan pekerja radiasi yang dibuatkan surat keterangan pekerja radiasi urat keterangan pekerja radiasi sebagaimana tersebut pada angka oli memanjang pedomannya sebaga pekerja radiasi menunjang pekerjaannya sebagai pekerja radiasisebagaimana tersebut pada angka tulislah keterangan keterangan lain yang dianggap perlu, seperti tunjangan bahaya radiasi dihentikan terhitung mulai tanggal . karena pekerja radiasi tersebut pindah . keterangan pekerja radiasi pekerja radiasi tersebut surat keputusan pekerja radiasi contoh surat pernyataan melaksanakan tugas surat pernyataan melaksanakan tugas nomor .o wmakkkkn yang bertanda tangan bawah ini nama bnanaaaananananaananaa nip bkaakaananannaananlaaaaan d2) pangkat golongan ruang .i jabatan benaakaaaananananalaln dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa nama besaakatatanaanananlaln nip bkaakaaanaaananaaanaaaaaan pangkat golongan ruang . yang diangkat. dan diberi tunjangan bahaya radiasi tingkat .(nilai . sebesar rp. sensasasan (lema) sebulann anan20 pejabat yang membuat pernyataan (nananana) tembusan disampaikan dengan hormat kepada pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan pegawai negeri sipil yang bersangkutan pejabat lain yang dipandang perlu petunjuk pengisian surat pernyataan melaksanakan tugas kode membuat penyataan. pernyataan. tulislah nama pekerja radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi berdasarkan peraturan presiden nomor tahun ala angka diatas. yang dimaksud dalam angkadalam angka atas sebagai pekerja radiasi. tulislah nomortulislah tanggalatas secara nyata mulai menjalankan tugas. atas. yang dimaksud dalam angka diatas. yang merupakan penjumlahan nilai faktor dan tingkat resiko bahaya radiasi. jabatan yang dimaksud dalam angka atas menurut peraturan presiden nomor tahun ini. ini. membuat surat pernyataan. contoh surat pernyataan telah melaksanakan tugas surat pernyataan telah melaksanakan tugas nomor le. yang bertanda tangan bawah ini nama bedakaaaananananaanaaa nip bankanaatanannaaaaaaaan d2) pangkat golongan ruang .i jabatan bkaakanaananaananalalaln dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa nama bkaakaananananananalalan nip bnkanaakanaaananaaananaaaaan pangkat golongan ruang . been berdasarkan surat keputusan . ju. nomor . tanggal . telah melaksanakan tugas sebagai see . berhak menerima tunjangan bahaya radiasi tingkat .(nilai . sebesar rp. manisan (ek) sebulan, terhitung mulai tanggal an20 pejabat yang membuat pernyataan (ena) tembusan disampaikan dengan hormat kepada pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan,telah melaksanakan tugas kode membuat pernyataan. pernyataan. tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan peraturan presiden nomor tahun tulislah nip dari pejabat yang dimaksud pada angka dimaksud dalam angka atas.dalam jabatan pekerja radiasi. jabatan pekerja radiasi sebagai dimaksud dalam peraturan presiden nomor tahun jabatan pekerjaanbahaya radiasi yang diterima pekerja radiasi tersebut angka telah melaksanakan tugas. telah melaksanakan tugas. membuat surat pernyataan. contoh surat keputusan mutasi tunjangan bahaya radiasi keputusan menteri. . nomor . tentang mutasi tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri nona jor menimbang bahwa sdr. nip . berdasarkan keputusan menteri . . nomor . tanggal . yang bersangkutan memiliki tunjangan bahaya radiasi tingkat .(nilai.) dengan tunjangan sebesar rp. .(.) yang berlaku terhitung mulai tanggal . bahwa berhubung ada perubahan . yang bersangkutan, oleh sebab itu perlu ditetapkan kenaikan penurunan tingkat. . nama beanataanananan nip hknatanansanana pangkat gol. ruang . jabatan pekerjaan . satuan organisasi . tingkat tunjangan bahaya radiasi (lama). nilai beatatananaann tingkat beratananananana berlaku sejak . besarnya beratananananann tingkat tunjangan bahaya radiasi (baru). nilai benataanaanan tingkat benataanaanank kedua mencabut tunjangan bahaya radiasi yang diberikan berdasarkan keputusan menteri . . nomor . tanggal. ketiga pegawai sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu diberikan tunjangan bahaya radiasi (h.) )terhitung mulai tanggal . keempat.ifikeputusan mutasi tunjangan bahaya radiasi nomor nomor uraian khnegeri sipil tersebut pada angka dalam jabatan pekerja radiasi. tersebut angka tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan tersebut pada angka tersebut pada angka tulislah penyebab adanya perubahan tingkat eee tersebut. radiasi tersebut bekerja. tunjangan bahaya radiasi. tersebut pada angkamelaksanakan tugas. radiasi tersebut pada angka sebelum adanya mutasi. pekenaradiasitesebutdiatas tunjangan bahaya radiasi. tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi yang mulai berlaku sejak tanggal tersebut pada angka tulislah nilai total tunjangan bahaya radiasi yang baru yang dimiliki pekerja radiasi tersebut pada angka dimiliki pegawai negeri sipil tersebut pada angka negeri sipil tersebut pada angka dalam jabatan pekerja radiasi. tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi setelah adanya perubahan nilai dan tingkat tunjangan. radiasi yang baru. tunjangan bahaya radiasi. tunjangan bahaya radiasi. keputusan tunjangan bahwa radiasi. keputusan mutasi. contoh surat pernyataan masih melaksanakan tugas surat pernyataan masih melaksanakan tugasbknananananananananaan x1) dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa nama bekaanananananatanann nip bankanaanaaanananaaan pangkat golongan ruang pegaanaananananananananan berdasarkan surat keputusan je. nomor . tanggal .i ieee telah melaksanakan tugas sebagai .berhak menerima tunjangan bahaya radiasi tingkat . (nilai . sebesar rp. iii. (ee) sebulan. terhitung mulai tanggalkenaananaaananan a20. pejabat yang membuat pernyataan (enenennln) tembusan disampaikan dengan hormat kepada:masih melaksanakan tugas nomor nomor uraian kode membuat pernyataan. tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat sea dan plakat yang membuat tunjangan bahaya radiasi berdasarkan peraturan presiden nomor tahun peka yang kenakan pat one atas. dimaksud pada angka diatas. ke: surat keputusan tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang bermaksud dalam angka atas dalamyang berhak diterima pekerja radiasi tersebut angka pernyataan masih melaksanakan tugas. membuat surat pernyataan. contohpekerjaan bknananananananananaan x1) berdasarkan surat keputusan sea nomor . tanggal . telah diangkat dalam jabatan . dan diberikan tunjangan jabatan sebesar rp. . (.) terhitung mulai tanggal dengan surat keputusan . nomor . tanggal tereesaaa telah melaksanakan . dengan berlakunya peraturan presiden nomor tahun maka tunjangan saya adalah sebesar rp. .i.ies (ee) untuk menjamin tertib administrasi dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memilih untuk diberikan tunjangan bahaya radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan presiden nomor tahunpeasanaasasanaman yang membuat pernyataan (ena) v7) mengetahui mengesahkan (enam) tembusan disampaikan dengan hormat kepada pegawai negeri yang bersangkutan, dan pejabat lain yang dipandang perlu. petunjuk pengisian surat pernyataan memilih tunjangan bahaya radiasi nomor nomor uraian kode pernyataan pernyataan radiasi yang membuat surat pernyataanama pejabat yang berwenang mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural fungsional atas atas eka tema diduduki pegawai negeri sipil tersebut. tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan \|kata tua yang berhak operan pegawai sipil tersebut pada angka berhak atas tunjangan jabatan strukturalatas dalam jabatatanggal pegawai negeri sipil tersebut pada angka secara nyata mulai menjalankan tugas sebagai pekerja radiasi tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan pekerja radiasi yang berhak diterima pekerja radiasi tersebut pada angka memilih tunjangan bahaya radiasi tulislah nama dan nip dari pegawai negeri sipil yang membuatcontoh surat keputusan penghentian tunjangan bahaya radiasi keputusan menteri .o. jeon nomor . tentang penghentian tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kesehatan republik indonesia, menimbang bahwa sdr. nip . berdasarkan keputusan menteri . . nomor. tanggal . yang bersangkutan memiliki klasifikasi tunjangan bahaya radiasi tingkat . (nilai.) dengan tunjangan sebesar rp. sememlek.) yang berlaku terhitung mulai tanggal sanaasaan bahwa berdasarkan surat keputusan . nomor . tanggal . sdr. . terkena mutasi kepegawaian berupa . berlaku terhitung mulai tanggal . bahwa berhubung dengan itu pembayaran tunjangan bahaya radiasi bagi sdr. . perlu dihentikan:putusan menteri kesehatan tentang penghentian tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi. kesatu pegawai departemen . jj. nama bnanaanananananana nip anannaanaanananaan pangkat gol. ruang . jabatan pekerjaan .i j. satuan organis iii. tingkat tunjangan bahaya radiasi, nilai bnanaananaasanasan tingkat bonanaananananaanana kedua tunjangan bahaya radiasi tingkat . (nilai .) sebesar rp. . l.) bagi pegawai negeri sipil tersebut pada dictum kesatu dihentikan. menteri .o jansurat keputusan penghentian tunjangan bahaya radiasi nomor nomor uraiansipil tersebut pada angka dalam jabatan pekerja radiasi. para angan tersebut angka tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan bahaya radiasi yang berhak diterima pekerja radiasi tersebut pada angka tersebut pada angka radiasi tersebut, sehingga pekerja radiasi tersebut tidak berhak lagi menerima tunjangan bahaya radiasi. tersebut. tulislah mutasi kepegawaian yang dialami pekerja radiasi tersebut sehingga pegawai negeri sipil tidak berhak memperoleh tunjangan bahaya radiasi. tersebut pada angka dihentikan tunjangan bahaya radiasinya tulislah instansi instansi vertikal tempat bekerja memperoleh tunjangan bahaya radiasi. angka tulislah pangkat dan gol ruang pegawai negeri sipil aersatuan organisasi tempat pegawai negeri sipil eka yana dimiliki pegawai negeri sipil tersebut pada angka negeri sipil tersebut angka pegawai negeri sipil tersebut pada angka tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan ini. tunjangan bahaya radiasi ini. keputusan ini. lanjuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah pada disebutkan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerahdinas sebagai satu perangkat daerah sebagai unsur pelaksana tugas kepala daerah, perlu diadakan penataan berdasarkan perempuan yang diwadahi dalam bentuk dinas: bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dan atas, maka perlutas:merintah adalah organisasi pemerintah dalam lingkup pemerintah kabupaten sinjai yang merupakan perangkat daerah pemerintah kabupaten sinjai. dinas adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset kabupaten sinjai yang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. serta tas: pemerintah kabupaten sinjai sekretaris adalah sekretaris pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset kabupaten sinjai. bidang adalah bidang pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset kabupaten sinjai. sub. bagian adalah sub. bagian pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset kabupaten sinjai. seksi adalah seksi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset kabupaten sinjai. il.set kabupaten sinjaimerupakan unsur pelaksana otonomi daerah. bagian kedua kedudukan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset merupakan unsur pelaksana tugas bupatiinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. bagian keempat fungsi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset: mengoordinasikan penyusunan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset: dan serta tas: pemerintah kabupaten sinjairincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan akan diatur kemudian dengan peraturan bupati. bab iii organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset terdiri dari kepala dinas sekretaris sub. bagian program sub. bagian keuangan sub. bagian umum dan kepegawaian bidang pengelolaan pendapatan, membawahi: seksi penetapan pajak dan retribusi dan penerimaan lain lain seksi dana perimbangan seksi evaluasi dan pengembangan pendapatan bidang anggaran membawahi seksi perencanaan anggaran pendapatan seksi perencanaan anggaran belanja seksi perencanaan anggaran pembiayaan bidang perbendaharaan, membawahi: seksi pembayaran seksi akuntansi dan pelaporan seksi pengelolaan kas bidang asset daerah, membawahi seksi pengelolaan asset seksi penilaian asset seksi penghapusan asset persen tas: pemerintah kabupaten sinjai unit pelaksana teknis dinas terdiri dari: kepala unit pelaksana teknis, sub bagian tata usaha,organisasi akan diaturatas sepengetahuan kepala dinas. kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan dari bupati bab tata kerjanya. setiap pimpinan unitlain lainan peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku:dan perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya dilakukan penyesuaijuni sekretaris paten sinjai, yacob lembaran daerah kabupaten sinjai tahun nomor an, nan aas oa. pemerintah kabupaten sinjai
yaa:mpildesember gubernur jambi ttd h.zulkifli nurdin diundangkan jambi padatanggal desember sekretaris daerah provinsi jambi ttd makam firdaus lembaran daerah provinsi jambi tahun nomor
na, pemerintah kabupaten sinjai peraturan daerah kabupaten sinjai nomor tahun tentang pajak hibuse, fee pemerintah kabupatenl: pemerintah kabupaten sinjh: pemerintah kabupaten sinjaa.a feeatau pertunjukan film, pertunjukan atau keramaian berupa karaoke keluarga, organ musik tunggal, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, permainan ketangkasan manual, mekanik, elektronik dan sejenisnya, panti pijat,refleksi, mandi uap, spa, steambath dan sejenisnya, pameran, pertunjukan pergelaran musik dan tari dan atau pertunjukan keseniandan pertunjukan sirkus, permainan komedi putar, akrobat, sulapsinjaikaraoke keluarga, organ musik tunggal, pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar (tiga puluh lima persen), permainan ketangkasan manual, mekanik, elektronik dan sejenisnya sebesar (dua puluh lima persen) panti pijat, mandi uap, spa, steambath sebesar (tiga puluh persen), pameran, pertunjukan pergelaran musik dan tari dan atau pertunjukan kesenian sebesar (sepuluh persen), permainan milyar, golf, dan bowling, pusat kebugaran (fitness center), balap kendaraan bermotor, pertandingan olah raga sebesar (dua puluh lima persen), dan pertunjukan sirkus, akrobat, sulapkabupaten sinjai. pemerintah kabupaten sinjai bab masa pajak dan saat pajak terutang pajak dikenakan untuk masa.a fee pemerintah kabupaten sinjaibupati. bagian kedua tata cara pembayaran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus. pemerintah kabupaten sinjai, fee pemerintah kabupaten sinjaimerintah kabupaten sinjaierintah kabupaten sinjai. pemerintah kabupaten sinjapemerintah kabupaten sinjai, pemerintah kabupaten sinjaie, pemerintah kabupaten sinjae, pemerintah kabupaten sinja.a fee pemerintah kabupaten sinjaiabupaten sinjaidaerah se, fee pemerintah kabupaten sinjai tingkat sinjadaerah kabupaten sinjai, tailed a. mappasere lembaran daerah kabupaten sinjai tahun nomor a.a feehibusenjai sesuai undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pajak hibunjai dapat memungut pajak hibutarif dan tarif pajak hiburan. dipajak dapat dilakukan misalnya dengapajak antara lain dapat diberikan kepada wajib pajakne: (nj rs. peraturan daerah kabupaten bungo nomor tahun tentang pajak reklamereklamereklameerah dan aset adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan asetreklame adalah izin yang diberikan oleh bupati untuk tempat penyelenggaraan reklame. kartu nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disingkasebagai pembayar.nyelenggaraan reklame setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat izin dari bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. isi materi reklame tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan kepentingan umum. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab penetapan kawasan zona reklame setiap penyebaran reklame wilayah daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang. penentuan . penentuan kawasan atau zona reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar diberbagai tempat wilayah daerah. penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkantrategis reklame nop reklame. ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame d. bab v, pengelolaan keuangan dan aset daerahpengelolaan keuangan daerah dan aset, fotokopi akte pendirian perusahaan berkas pendaftaran, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asemenerbitkan: surat pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan sistem pemungutan pajak daerah yang dikenakan, kartu ppd, penyerahan surat pengukuhan dan kartu ppd kepada pengusaha penanggung jawab atau kuasanya sesuai tanda terima pendaftaran. wajib pajak yang memenuhi kewajiban perawakannyareklame terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran ditempat reklamesanakan pada hari kerja berikutnya. ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian speed diatur dengan peraturan bupati. bab . bab. bab x .viitindak pidana bidang perpajakreklamepelayanan publikumerintah kabupaten sinjaunit pelayananpemerintah kabupaten sinjaipenyelenggara pelayanan publik dan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam wilayah kabupaten sinjaimerintah kabupaten sinjaiseluruh jenis pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan wilayah kabupaten sinjai serta pelayanan badan usaha milik negara badan usaha milik daerah maupun pelayanan publik strategis lainnyamalu pemerintah kabupaten sinjai malu pemerintah kabupaten sinjai melakukan pengawasan melakukan pengendalian, dan melakuksebagaimana dimaksud pada mempunyai terhadaporganisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya meliputi a.pelaksanaan pelayanan, b.pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, d.pengawasan internal, e.pelayanan publik unit pelayanan masing masing sesuai standar pelayanan, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan malu pemerintah kabupaten sinjai melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik unit pelayanan masing masing kepada pembina. bagian ketigapemerintah kabupaten sinjaicpemerintah kabupaten sinjaipemerintah kabupaten sinjaimalu pemerintah kabupaten sinjaimalu pemerintah kabupaten sinjamerintah kabupaten sinjaipemerintah kabupaten sinjai a17malu pemerintah kabupaten sinjaimerintah kabupaten sinjaipemerintah kabupaten sinjaimerintah kabupaten sinjaimalu pemerintah kabupaten sinjai, telepon, fax, sms short message service) center, e mail,pemerintah kabupaten sinjamalu pemerintah kabupaten sinjaimalu pemerintah kabupaten sinjaidan pengawasan oleh dprd, dan atau cc. pengawasan oleh ombudsman. pemerintah kabupaten sinjai bab viii evaluasi dan pelaporan setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban minimal setiap unitpemerintah kabupaten sinjai 2imalu pemerintah kabupaten sinjaimalu pemerintah kabupaten sinjaiema pemerintah kabupaten sinjai dan huruf huruf huruf huruf dan huruf huruf dan huruf dan dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. malu pemerintah kabupaten sinjaimalu pemerintah kabupaten sinjamalu pemerintah kabupaten sinjaimappasere lembaran daerah kabupaten sinjai tahun nomor malusinjailayanan publik yang dilaksanakan oleh kabupaten sinjai adalah pentiatuan kerja perangkat daerah (penyelenggara pelayanan publik)lam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang telahpemerintah kabupaten sinjaidengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi, untuk lebih mengoptimalkan pelayanan informasi publik provinsi jambi maka dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan provinsi jambiinformasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat undang undang dasar negara republik indonesia, undangpejambi tahun nomor peraturan daerahbabkomisi informasi provinsi jambi yang selanjutnya disingkat kip adalah komisi informasi provinsi jambdaerah yang selanjutnya disingkat ppid daerahkomisi informasi nomor tahun tentang standar layanan informasi publik. pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi daerah yang selanjutnya disingkat ppid daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu ppid daerahatasan ppid daerahmohon informasi publik yang diajukan oleh pemohodari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan atau anggardaerah, dan atau anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan atau sumbangan masyarakat. orang, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik yang menggunakan informasiinformasi adalah keterangan tertulis secara tertulis, disimpan, dikelola,undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkepentingan dengan kepentingan publik. pelayanan informasi publik adalahdan atau pelayanan administrasidaerah serta disajikan secara manual maupun elektronusat informasi adalah tempat pelayanan informasi publik yang dilengkapimohon informasi memperoleh informasi publik. daftar. daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara tertulis diatas kertas atau sarana lainnya yang dibuat dan atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan tertulis yang dibuat dan atau diterima oleh badan publikengketa pelayanan informasi publik adalah sengketa yang terjadinomor tahun tentang keterbukaan informasi publik. mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan komisi informasi provinsi jambmbi, sekelompok orang atau badan hukum atas beban badan publik negara berdasarkan kesepakatan mediasi komisi informasi daerahtujuan dan sasaran bagian kesatu tujuan pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, yaitu keterbukaan, partisipatif, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, memberikan.cc.mbi, bagian kedua sasaran sasaran pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam menjalankan kegiatannya menggunakan sumber keuangan negara berasal, dan badan publik yang dalam menjalankan kegiatannya seluruh dan atau sebagian anggarannya bersumber dari keuangan negara. sasaran pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan dukungan ketentuan perundangan undangan yang berlaku, fakta integritas yang berisi komitmen penyelenggara pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabelaspirasi, komunikatif, koordinatif dan responsif, sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. ketentuan. ketentuan lebih lanjut mengenai fakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan melalui peraturan gubernur dan atau peraturan dprd. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup kelembagaan pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi jambi, tatacara mendapatkan pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi jambi: batasan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib disediakan, batasan pelayanan informasi publik yang dikecualikan, media penyampaian pelayanan informasi publik, tatacara pengelolaan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi pelayanan informasi publik, pengaturan tentang komisi informasi provinsi pengaturan tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi kelembagaan ppid pengaturan tentang sanksi administratif. bab kelembagaan pelayanan informasi publik bagian kesatu umum dalam rangka pelayanan informasi publi:gian. bagian kedua pejabat pengelola informasi publik ppid daerah adalah pegawai negeri sipil, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: jenjang kepangkatan eselon untuk kepala ppid daerah, mengetahui dan menguasai informasi publik yang ada diinstansinya, cc. memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola informasi publik, dan atau, memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial. dalam melaksanakan tugas, ppid daerah dibantu oleh pejabat fungsional badan publik yang bersangkutan dengan jenjang kepangkatan eselon iii. bagian ketiga tugas ppid daerah ppid daerahperaturan perundang undangan yang berlaku: cc. menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, menetapkan standar operasional prosedur sop) dannjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ppid daerah memberikan laporan setiap (tiga) bulan kepada gubernur. babbadan publik secara tertulis dan atau tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri dan alasan permohonan. penyelenggaraan. penyelenggara badan publik mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik dan subjeklima belas) hari sejak diterimanya permohonan informasi publik, penyelenggara badan publik menyampaikan pemberitahuan tertulis, yang berisikan: kewenangan informasi yang dimohon, badan unit kerja daerah instansi terkait yang menguasai informasi yang dimohon tidak berada dibawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permohonan mengetahui informasi yang diminta, penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasandokumen yang dan atau dikaburkan dengan disertai alasan dan materinya, dan atau, alat penyampaian dan format informasi publik yang akan diberikan. badan publik. bab informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan bagian kesatu informasi publikyang dapat diakses oleh pemohon informasi secara cepat, mudah dan murah secara berkala. informasi publik sebagaimana dimaksud pada meliputi: perencanaan. perencanaan, kebijakan, pelaksanaan program pemerintah yang dibiayai oleh apbd, dan atau apbn, dan atau masyarakat, kegiatan dan pencapaian kinerja pemerintah daerah, proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban apbd, pelaksanaan apbn dalam rangka tugas berbantuan, kesepakatan dan komitmen kerjasama kemitraan, dengan badan usaha swasta, badan usaha asing dan atau sejenisnya dalam rangka investasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya daerah, produk peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan dprd, dan atau keputusan dprd, pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan perundang undangan, laporan keuangan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah kpj), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd)), informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lipid)) il. informasi publik lainnya sesuai, seperti bencana alam, penyakit menular, dan atau kebijakan publik yang akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam undang undang keterbukaan informasi. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga yang berdampak terhadap hajat hidup masyarakatbab vii penyampaian informasi publik pelayanan informasi publik disampaikan melalui: media cetak dan elektronik, website serta layanan kepada pemohon informasi yang dilakukan secara tertulis dengan memberikan alasan permintaan. konsultasi terbuka dengan menyediakan ruang partisipasi masyarakatrapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh pimpinan rapat badan publik daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai teknisraturan gubernur dan atau peraturan dprd. bab viii informasi publikdikecualikan sebagaimana diatur dalam undang undang keterbukaan informasi publik, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, informasi. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengancam kerahasiaan tempat penyimpanan barang harta peninggalan sejarah melayu jambi. ppid daerahbab pengelolaan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi pelayanan publik bagian kesatu tata cara pengelolaan keberatan setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan ppid daerahsebutkan pada dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh badan publik. bagian kedua jangka waktu pengajuantanggapan apabila atasan ppid daerah menguatkan putusan yang ditetapkan oleh ppid daerah. pengajuan. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada atasan ppid daerah melalui ppid daerah oleh pemohon informasi. bagian ketiga: atau abdikasi nonlitigasi proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi sebagaimana disebutkan pada huruf dilakukan oleh kipatau dimediasi oleh kip, maka sengketa informasi publikdisaksikan oleh kipkanpokok yang disengketakan setiap tahapan proses penyelesaianip tidak dapat menangani penyelesaian sengketa informasi publik yang menjadi kewenangannya, kip dapat meminta komisi informasi pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik. tata. tata cara meminta komisi informasi pusat oleh kip untuk menyelesaikan sengketa informasi publik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keempat gugatan pengadilan jika salah satu pihak tidak puas dengan penyelesaian sengketa yang difasilitasi komisi informasi pusat dapat mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara untuk badan publik secara tertulis. tatacara pengajuan gugatan sengketa informasi publik pengadilan tata usaha negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakupembiayaan penyelesaian sengketa informasi publik oleh badan publik dibebankan kepada pemerintah daerah. bagian kelima kasasi pihak yang tidak dapat menerima putusan pengadilan tata usaha negara dapat mengajukan kasasi mahkamah agung paling lambat (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan. tatacara pengajuan kasasi sengketa informasi pelayanan publik mahkamah agung dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembiayaan terkait dengan kasasi atas sengketa informasi publik oleh badan publik dibebankan kepada pemerintah daerah. hasil penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam dan dilaporkan oleh kip kepada gubernur dan dprd. . ganti rugi terkait kesepakatan mediasi kip terhadap badan publik yang disengketakan dibebankan kepada badan publik yang bersangkutan dan atau pemerintah daerah. bab komisi informasi provinsi bagian kesatu fungsi, tugas dan wewenang kiptugas dan wewenang kip diatur berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik. bagian kedua kedudukan kedudukan kip ibukota provinsi jambi. bagian ketiga susunan komisi informasi provinsi susun serta mencerminkan keseimbangan gender. kipmusyawarah seluruh anggota kip dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara. bagian. bagian keempat pertanggungjawaban kip bertanggungjawab kepada gubernur dan menyampaikan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada dprd. laporan lengkap kip sebagaimana disebutkan pada bersifat terbuka untuk umum. bagian kelimip dilaksanakan oleh sekretariat kip. penunjukan dan pengangkatan sekretariat kip ditetapkan melalui keputusan gubernur. dukungan keuangan kip sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd. bagian keenam pengangkatan dan pemberhentian syarat syarat pengangkatan anggota kip diatur berdasarkan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik dengan tambahan sebagai berikut: diutamakan memiliki sertifikat mediasi yang diselenggarakan oleh badan publik yang terakreditasi oleh mahkamah agung, lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit end proper test) yang diselenggarakan oleh dprd. pemberhentian anggota kip dilakukan berdasarkan keputusan kip dan diusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan. alasan anggota kip berhenti atau diberhentikan dilakukan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik. bab. bab koordinasi dan pelaporan bagian kesatu koordinasi pelayanan informasi publik dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah, setiap badan publik diwajibkan melakukan koordinasi. dalam hal ppid daerah badan publik yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat melakukan sendiri kerena keterbatasan sumberdaya dan atau keterbatasan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, ppid daerah badan publik yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan ppid daerah badan publik lainnya yang memiliki hubungan kerja terkait dan memiliki informasi publik yang diminta oleh pemohon. koordinasi masing masing badan publik dilakukan oleh ppid daerah. bagian kedua peketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penulisan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bab xii sanksi administrasi penyelenggara badan publik yang melanggar ketentuan mengenai pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab. bab xiii ketentuan peralihan dalam waktu paling lambat (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan, ppid daerah disetiap badan publik harus sudah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur dan atau keputusan dprd. sebelum ppid daerah terbentuk, pelayanan informasi publik dilakukan oleh skpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang komunikasi dan informasi dan atau bagian kehumasan disetiap skpd. bab xiv ketentuan penutup pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pusat pelayanan infomasi publik setiap badan publik dibebankan pada apbd.umum. masyarakat jambi memiliki falsafah hidup adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah yang menjadi landasan dan sumber inspirasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah. adat jambi juga menegaskan pemimpin arif, harus disembah (diikuti), pemimpin lalim, harus ditolak . falsafah dan konsep hidup masyarakat jambi diatas sejalan dengan prinsip prinsip pengelolaan tata pemerintahan yang baik, jujur, terbuka (transparan), partisipatif dan akuntabel atau yang biasa disebut dengan good governance . dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang jujur dan bersih (clean governance), dan pemerintahan yang terbuka (open governance), perlu ditetapkan peraturan daerah yang akan menjadi dasar, landasan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien. oleh karena itu, peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat jambi yang sesuai dengan falsafah hidup diatas, yang dapat dicapai jika penyelenggara pemerintahan daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara jujur, transparan, partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien. peraturan daerah ini untuk memastikan, sebagaimana ditegaskan pada undang undang dasar republik indonesia yang menyatadisamping itu, peraturan daerah ini juga merupakan tindak lanjut untuk mengimplementasikan amanat undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik. bagi penyelenggara pemerintahan daerah, peraturan daerah ini merupakan pedoman dalam,mbisecara bertanggungjawab provinsi jambi, memberikan kepastian ketersediaan informasi dan dokumen yang cepat,ii. demi istilah yang dirumuskan dalam ini dimaksudkan agar terdapat kesamaan pandang druang lingkup badan publik yang termasuk dalam peraturan daerah ini adalah:seperti bumi, bumn, koperasi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dan atau yang lainnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan gubernur jambi. huruf cukup jelas. huruf fakta integritas adalah pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani gubernur, dprd dan kepala skpd. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf budaya birokrasi yang melayani adalah birokrasi sebagai pelayan masyarakat (public servant) yang tidak meminta untuk dilayani, tetapi wajib melayani masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. huruf budaya politik dprd adalah tata pergaulan anggota dprd yang mencerminkan wakil rakyat atau pembawa aspirasi rakyat, bukan wakil dari kelompok atau golongan berdasarkan aliran politik atau partai politik. cukup jelas. cukup jelas. huruf jenjang eselon sesuai dengan sistem golongan kepangkatan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan dalam lingkungan pemerintah daerah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan pejabat fungsional badan publik dalam ketentuan ini antara lain, pegawai humas, pustakawan, arsiparis dan sejenisyang dikecualikan adalah sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dihitamkan yaitu bahwa informasi yang dikecualikan diberi tanda agar bisa dibedakan dengan informasi yang dapat dibuka. yang dimaksud dengan secara berkala adalah secara rutin, teratur, terjadwal dan dalam jangka waktu tertentu. cukup jelas. yang dimaksud mengumumkan secara serta merta adalah spontan dan pada saat itu juga. yang dimaksud dengan kebijakan publik yang akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adalah kebijakan yang apabila dibuat dan atau diumumkan publik dapat menimbulkan keresahan dan atau kemampuan daya beli dimasyarakat, seperti kenaikan harga bbm, bantuan langsung sementara (blm) dan sebagainya. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan media cetak adalah koran, buletin, brosur, selebaran, dan pamflet. sedangkan media elektronik adalah radio dan tv. huruf yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah kegiatan dengan mengundang masyarakat secara terbuka baik dalam ruang tertutup atau ruang terbuka. huruf yang dimaksud dengan rapat kerja adalah rapat antara anggota dprd badan anggaran badan musyawarah komisi gabungan komisi panitia khusus dengan gubernur dan atau pejabat yang ditunjuk. yang dimaksud dengan rapat dengar pendapatjabat pemerintah daerah yang mewakili instalasinya, baik atas undangan pimpinan dprd, maupun atas permintaan pejabat pemerintah daerah yang bersangkutan,dengar pendapat umumrseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan dprd, maupun atas permintaanparipurna adalah rapat anggota dprd yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas dprd, antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, dan menetapkan peraturan keputusan dprd. yang dimaksud dengan rapat paripurna istimewa adalah rapat anggota dprd yangcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan adalah segala tata aturan, norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat jambi yang apabila dilanggar dapat menimbulkan keresahan sosial dan atau konflik disanksi administrasi kepada pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan mengenai pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan oleh pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. tata cara penjatuhan sanksi administratif kepada anggota dprdperaturan tata tertib dprd. tata cara penjatuhan sanksi administratif kepada badan publik lainnya dan atau organisasi non pemerintahstandar operasional prosedur sop) internal dan atau berdasarkan ketentujumlah belanja setelah rp. perubahan defisit) setelah perubahan rp.(rp.rp. perubahan dana bagi hasil pajak dari propinsi dan dari pemerintah daerah lainnya semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah bagi hasil pajak dari rp. proprp. provins(berkurang) rp. jumlah belanja hibah setelah rp. perubahan belanja bantuan sosial semula rp.investasi daerah semula rp. bertambah rp. jumlah penyertaan modal rp. investasi)jana kian ham ba) se, nnrempinahlan, s.ip.,m. nip.
ian peraturan daerah kabupaten batang hari nomor tahun tentang retribusi izin gangguengaruhi dampak lingkungan perlu berikan izin gangguan.. bahwa pengaturan retribusi izin gangguan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten batang hari nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor tahun tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu digantganggstaatsblad tahun nomor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan staatsblad tahun nomor dan undang undang. jj. jjjfitas usahaperizinan tertentu adalah retribusiuntaskan kerangkanya. bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi izin gangguan nvokeizin tersebut. struktur tarif digolongkan berdasarkan atas perhitungan tarif lingkungan, luas ruang usaha, indeks lokasi, indeks gangguan. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut tarif lingkungan tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan besar rp. ,, m2. penetapan . jjj. penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi berikut kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan dampak gangguan besar induknya kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan dampak gangguan sedang induknya kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan dampak gangguan kecil induknya penetapan indeks lokasi berrusahaan yang melakukan kegiatan usaha dilokasi jalan yang tidak termasuk klasifikasi jalan sebagaimana tersebut ditetapkan indeks besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut contoh rig lrt keterangan rig retribusi izin gangguan tarif lingkungan indeks lokasi indeks gangguan lrt luas ruang tempat usaha penetapan jenis jenis usaha, perusahaan dan industri sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. babl mon bab viitiga) tahun, dan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlakurmohonan izin gangguan setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha kegiatan yang dapat menimbulkiwajibkan memiliki izin gangguan dari bupati.ptsp badan pelayanan terpadu satu pintu) kabupaten batang har rekomendasi dari camat setempat adanya persetujuan tetangga terdekat, (dua) tetangga sebelah kanan dan kiri, dan (dua)diatur dengan peraturan bupati.dokumen lingkungan. tetapkanperaturan menteri dalam negeri nomor tahunmenerbitkan izil. datakaakakaknipenuhi karena keadaan diluar kuasa. j.oempa bencana alamgangguan, kadaluarsa . jj. kadaluadaluarsa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab xviisebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab xviii linen bab xviii. melakukan kegiatan usahanya paling lama (satu) tahun setelah izin gangguan diterbitkan.setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin gangguan dilarangmenghalangi petugas pada saat dilakukjekkk)gangguan lembaranizin ganggugangguanrizinan tertentu ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf penetapan indeks gangguan besar, sedang, kecil ditetapkan berdasarkanhuruf penetapan indeks lokasi berdasarkan letak lokasi ditetapkan sesuaicukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten batang hari sebagai persetujuan tetangga terdekat, pemohon harus memperoleh ikan dari dua tetangga sebelah kanan dan kiri serta dua darisemua ketentuan diatur dengan peraturan bupati batang hari. . jeretribusi disetor secara bruto kas daerah melalui dinas pendapatan daerah kabupaten batang hari penetapan sanksi administrasi berdasarkan nomor tahu industri penyamakan pengawetan kulit industri penggilingan batu industri kertas pulp industri minyak goreng industri pupuk industri peralatan rumah tangga industri tepung beras industri tepung ikan industri kayu lapis (playbook) industri pembersih penyulingan minyak bumi industri pengolahan aspal industri pengasapan karet, club rubber industri the kopi industri minyak kelapa sawit cpo) industri alat komunikasi, pendirian tower pabrik bankaroni spageti restauran dan sejenisnya peternakan ayam ras babi sapi walet spbu toko emasindustri roti, kuealat pertanian dan pertukangan muller, tenggorokan beras dan penggilingan padi unit kecil supermarket swalayan rumah makan lesehan bangsal kayu perdagangan. perdagangan besi tua barang bekas molding kayu olahan) toko oli pelumas karaoke cafe hotel melati penginapan atau losmen photo studio dan cuci cetak film jual beli karet apotek distributor pupuk industri kerupuk usaha pengambilan tanah urugruang tempat penyimpanan barang yang menyatu dengan tempat usaha konveksi industri kerajinan rumah tangga industri kapuk usaha kerupuk catering salon lulusan tempat rekreasi rumah bersalin praktek dokter klinik kesehatan kolam renang usaha membelai usaha batik pabrik tempe, oncom, dan tahufoto copy tambal ban bengkel sepeda toko membelai perabot rumah tangga.o. toko elektronik toko aksesoristasiun radio milik swasta praktek doktergadaian toko keramik counter asesoris warung makan toko kaca bupati batang hari, ttd fattahlembaga teknilembaga tekniadalah kepala lembaga teknis daerah kabupaten jeneponto kepala bagian tata usaha adalah kepala bagian tata usaha pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan kepala bidang adalah kepala bidang pada lembaga teknis daerah kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan oo. kepala sub bidang adalah kepala sub bidang pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan p . unit pelaksana tehnis selanjutnya disebut upt adalah unit pelaksana operasional lembaga tehnis daerah kepala sub. bagian tata usaha dan kepala seksi adalah kepala sub. bagian tata usaha dan kepala seksi pada lembaga teknis daerah yang berbentuk kantor eselon adalah tingkat.badan perencanaan pembangunan daerah badan pengawasan daerah badan kepegawaian daerah kantor tata ruang dan pengawasan pembangunan kantor sosial kantor kebersihan pertamanan dan pemadam kebakaran kantor pariwisata, seni dan kebudayaan daerah kantor ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian kantor rumah sakit umum daerah lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah kabupaten jeneponto lembaga teknis(l)melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudmenunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. bab iii unit pelaksana tehnis (l). pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk unit pelaksana tehnis tertentu untuk melaksanakan sebah unit pelaksana tehnisbadan kantor dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat pembentukan unit pelaksana tehnis ditetapkan dengan keputusan bupati bab susunan organisasi bagian pertama badan perencanaan pembangunan daerah (l).elitian, pengembangan dan evaluasi sub bidang penelitian, pengembangan dan sistem perencanaan sub bidang evaluasi, statistik dan pelaporan bidang sosial ekonomi sub bidang sosial sub bidang ekonomi bidang fisik dan prasarana sub bidang perhubungan, pariwisata, kompas, seni dan budaya sub bidang sumber daya alam, pertambangan dan energirencanaan pembangunan daerah tetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua badan pengawasan daerah jl). susunan organisasi badan pengawasan daerah terdiri dari kepala badan bagian tata usaha sub bagian umum, sub bagian keuangan. bidang keuangan dan pembangunan sub bidang keuangan sub bidang pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur sub bidang pemerintahan sub bidang aparatur bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial sub bidang ekonomi sub bidang kesejahteraan sosial kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi badan pengawasngawasan daerah tetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga badan kepegawaian daerah (l). susunan organisasi badan kepegawaigembangan pegawai sub bidang perencanaan, pengembangan pegawai dan analisis jabatan sub bidang evaluasi dan pengkajian kinerja pegawai bidang pengadaan dan mutasi pegawai sub bidang pengadaan pegawai sub bidang mutasi, pensiun pemberhentian dan kesejahteraan. bidang pendidikan dan latihan kepegawaian sub bidang pendidikan dan latihan struktural sub bidang pendidikan, latihan fungsional dan teknis. kelompok jabatan fungsionalkepegawaian daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian keempat kantor tata ruang dan pengawasan pembangunan jl). susunan organisasi kantor tata ruang dan pengawasan pembangunan daerah terdiri dari kepala kantor sub. bagian tata usaha seksi perencanaan dan pengendalian tata ruang seksi perizinan pembangunan seksi pengawasan bangunan kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi kantor tata ruang dan pengawastata ruang dan pengawasan pembangunan daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kelima kantor sosial j). susunan organisasi kantor sosial daerah terdiri dari kepala kantor sub. bagian tata usaha seksi usaha kesejahteraan sosial seksi rehabilitasi sosial seksi bimbingan organisasi bantuan sosial kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi kantor sosisosial daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian keenam kantor kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran jl). susunan organisasi kantor kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran daerah terdiri dari kepala kantor sub. bagian tata usaha seksi kebersihan seksi pertamanan dan pemakaman seksi pemadam kebakaran kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi kantor kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakabersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketujuh kantor pariwisata, seni dan kebudayaan jl). susunan organisasi kantor pariwisata, seni dan kebudayaan daerah terdiri dari kepala kantor sub. bagian tata usaha seksi pengembangan pariwisata dan pemasaran seksi budaya dan seni seksi sejarah, purbakala dan museum kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi kantor pariwisata, seni dan kebudayapariwisata, seni dan kebudayaan daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedelapan kantor ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian jl). susunan organisasi kantor ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian daerah terdiri dari kepala kantor sub. bagian tata usaha seksi ketahanan pangan seksi kelembagaan dan diklat pertanian seksi penyuluhan pertanian kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi kantor ketahanan pangan dan penyuluhan pertanitahanan pangan dan penyuluhan pertanian daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kesembilan kantor rumah sakit umum j). susunan organisasi kantor rumah sakit umum daerah terdiri dari kepala kantor sub. bagian tata usaha seksi keperawatan seksi pelayanan penunjang media dan non medis seksi perencanaan dan pengembangan kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi kantor rumah sakit umumrumah sakit umum daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. bab kelompok jabatan fungsional pada(l). dalam melaksanakan tugas kepala badan, kepala kantor, kepala bagian tata usahalembaga teknilembaga teknilembaga teknis daerah terdiri dari kepala badan adalah eselon ii.b kepala kantor, kepala bagian tata usaha dan kepala bidang adalah iii. kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi dan kepala unit pelaksana tehnis adalah eselon i,kantor rumah sakit umum daerah santo daeng pasanglah diberikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dprd, yang ditetapkan dengan peraturan bupati dharmasraya nomor tahun bahwa berdasarkan laporan dari kantor jasa penilai publik muttagin bambang purwanto razak uswatun dan rekan nomor lap pem pnl p baru pdg mrr tanggal januari perihal studi penentuan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd, maka peraturan bupati dharmasraya nomor tahun perlu dilakukan perubahamemutuskanubah ketentuan dsehingga berbunyi sebagai berikut pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd adalah sesuai studi kompensasi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd yang dilaksanakan oleh kantor jasa penilai publik wakil ketua dprd orang) sebesar rp. bulan anggota dprd,( orang) sebesar rp. bulan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud tidak termasuk mobile, biaya listrik, air, gas dan telepttd. (#ceria beli arti ina mangan btn berita daerah kabupaten dharmasraya tahun nomor dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rembang, menimbang bahwa dalam rangka optimalisasi peralatan pekerjaan umum pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruangrembang. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten rembang. peralatan adalah suatu alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya pekerjaan konstruksi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten rembang. perbengkelan adalah pengetahuan dan keterampilan tentang peralatan dan metode untuk membuat, membentuk, mengubah bentuk, merakit ataupun memperbaiki suatu benda menjadi bentuk yang baru atau kondisi yang lebih baik secara manfaat maupun estetika. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt adalahralatan dan perbengkeldinas menyangkut teknis operasional peralatan dan perbengkelbab tata kerja dalam melaksanakan tugas kepala uptalat berat dan laboratorium bidang pekerjaan umumalat berat dan laboratorium bidang pekerjaan umumstruktur organisasikepala upt kelompok jabatan fungsional bupati rembang, abdul hafidz
slip ata ten anna pas tea leja jan mai been lan antena pap tan dag melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada ketua dprd tentangmenetapkan hasil rapat yang diselenggarakan tapi,oronasi ditetapkan wangi wangi bener kan orareta ation yoraronoua cash! bupati wakatobi, lia bukan par kabar. luteum arai diundangkan wangi wangi pada tanggal sekretaris daerahpetunjuk teknis tata cara, uraian pedoman penyusunan apbd tahun anggaran yang terdapatcegahan ancoaranm melania tareabiit malin dan mendesak. terhadap hal tersebut pemerintah daerah dapatpemerintah daerah tidak melakukan perubahan apbd,n, meliputi pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan apbd, pergeseran anggaran antar objek belanja dalam kegiatan berkenan: dan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam kegiatan berken, yaknekan kepada pimpinan dpr::pid: surat usulan kepala skpd:j:, surat pemberitahuan bupati terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan apbd kepada pimpinan dprskpd kepada nomor "nenekeren (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks daftar):h wanatani: daftar rincian pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan apbdb. format kop surat skpd kepada nomor mejek belanja dalam wangi wangi jenis belanja yangobjek belanja dalam jenis.c. format kop surat skpd kepada nomor kamarjek belanja dalam objek belanjad. format surat usulan kepala skpd terhadap perubahan uraian yang tercantum dala rincian objek belanja pada dpa skpd yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang kop surat kepada nomor panamajjek sebagai berikut: . kode perubahan uraian, harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja modal meliputi kegiatan: kegiatan. semen home kegiatan jjek belanja tersebut ubahan uraian dalam rincian objsemula menjadi satuan satuan langnnananananaaaan rp.10jt dimana rawan rp.10jt insan rp.10jt ann anta rp. dena rp. kepala skpd ., nama nip. daftar rincian perubahan uraian dalam rincian objek belanja modal' '' ' semula menjadi volume harga jumlah volume manga jumlah satuan satuan kepala skpd ., nama nip. daftar rincian perubahan uraian dalam rincian objek belanja modal atas perubahan lokasi kegiatan nama dan kode program nama dan kode kegiatan jenis belanja objek belanja rincian objek belanja ban uraian perhitungan uraian rincian semula menjadi objek belanja volume harga jumlah volume hain jumlah satuan satuan lokasi sebelumnya lokasi terakhir kepala skpd ., nama nip.berbahan parcacsaramn anooaramn antar ahli belanja dalam jenistema sekretaris daerah kabupaten wakatobi, nama dan gelar pangkat gol. ruang nip. tembusan yth. kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kab. wakatobi: yth. kepala bukan kab. wakatobi, arsippejabat pengelola keuanganngelola keuangan daerah kabupaten wakatobinenek pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten wakatobinmencelalaan keruangan daerah .g. format keputusan kepala skpd tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objjjek belanja pada dpa skpd . tahun anggaran 20xx:, bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obj. tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada dpa skpd .rubah uraian rincian objerubahan uraian rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu,woo. kepala skpd kabupaten wakatobi selaku pengguna anggarane.ooo oo. (jek belanja, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja: ooo wo#o# woo wajah berita acara persetujuan tapi nomor .coor.o.(:. substansi usulan perubahan uraian dala rincian objek belanja pada dpa skpd kegiatan oownaewanggennan telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap komponen perubahan uraian dalam rincian objjjikepada nomor sera yth. pimpinan dprd sifat penting kabupaten wakatobi lampiran (satu) berkas perihal pemberitahuan tentanglakukan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan apbd tahun anggaranalasan dan pertimbangan sebagai berikut:adanya keadaan darurat keadaan luar biasa yang harus merubah anggarandemikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. bupati wakatobi, nama relasi sepatu wawatonn, no::53t satuan kerja para ata daerah baskom cm. para pes ane att atttetapkanjek belanja maupun rincian objpergeseran yang disebabkanpergeseran yang disebabkan adanya keadaan kahar dan atau keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran. bab jenis dan mekanisme persetujuan pergeseran anggaran pergeseran anggaran dapat berupa pergeseran antar objek belanja dalam satu jenis belanja pada kegiatan berkenan, b.pergeseran antara rincian objek belanja dalam satu objek belanja pada kegiatan berken dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalamlebih dari (satu) kali dalam tahun anggaran berkenjek belanja yang meliputi perubahan lokasi, perubahan uraian, harga satuan dan atau volume. perubahan uraian rincian penjelas:ang aan bab tugas pihak terkait pihak terkait dalam pelaksanaan pergeseran anggaran adalah kepala skpd skpd, tim anggaran pemerintah daerah tapi):kepada ketua dprd, menerbitkan persetujujek belanja dalam jenis belanja berken
ge: aan bupati mempawah provinsi kalimantan barat peraturan bupati mempawah nomor& tahun tentang standar biaya kebutuhan makan minum rumah tangga pimpinan dprdpemerintah nomor tahun serta memperhatikan angka surat menteri dalam negeri nomor sj, perlu menetapkanainipimpinan dprd adalah ketua dprd kabupaten mempawah. rumah tangga adalah rumah jabatan ketua dprd kabupaten mempawah. bab standar biaya kebutuhan makan minum rumah tangga pimpinan dprd kabupaten mempawah pimpinan dprd disediakan belanja makan minum rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan dprd. belanja makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kebutuhan nyamakan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud pada standar biaya kebutuhan makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud sebagai berikut: makan pagi sarapan sebesar rp. seorang hari makan siang sebesar rp. seorang hari makan malam sebesar rp. seorang hari standar biaya kebutuhan makan minum sebagaimana dimaksud tidak termasuk pajak. biaya makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam tidak diberikan dalam bentuk udi, temp, wah pada tangkas sekretaris darah kabupaten mempawah bupati mempawah, o ochrizal riainorsan nine berita daerah kabupaten mempawah tahun .a919 nomor pihak
pettransmigrasi perlu dibentuk unit pelaksana teknis: bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan menteri tangmenimbangrmukiman transmigrasi upt) dengan peraturan bupati ini dibentuk utdunit permukiman kecamatan desa air bali dan jud nganti kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin, yang berkedudukan desa jud ngantiunit permukiman transmigrasi upt)ransmigrasi. bagian iii susunan organisasi susunan organisasi utd unit permukiman transmigrasi upt)kegiatan kegiatan penyiapan permukiman, mengkoordinasikan kegiatan kegiatan penyiapan areal, pendayagunaan lingkungan, penyiapan pembangunan, penyiapan sarana dan prasarana lainnya, penyusunan rencana, mengatur penempatan transmigran dan melakukan kegiatan pembinaan sosial, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, serta kelembagaan masyarakat transmigran daerah binaan, mengkoordinasikan kegiatan petugas petugas lapangan dari instansi terkait dalam penyelenggaraan program transmigran, penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara rutin dan periodik, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan. subbagian tata usaha mempunyai tugas mengelola administrasi umum untuk membantu kepala unit pelaksana teknis dinas unit pemukiman transmigrasi upt):musi banyuasin pada tanggal januar bupati musi banyuasin dodi reza alex noerdin diundangkan musi banyuasin padatanggal januariwara bagan struktur organisasi upt permukiman transmigrasilampiran peraturan bupati mamasa nomor tahun tanggal aprilamasa target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat kabupaten mamasaasangkayu(amasa indikator tahun potensi timbunan sampah rumah tangga 76a. .a8abupaten pasangkayu ton tahun) keterangan: potensi timbunan sampah (ton tahun). bupati mamasa, ttd ramlan badawi lampiran peraturan bupati mamasa nomor tahun tanggal april program kebijakan dan strategi kabupaten mamasa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utama peningkatan ka. melaksanakan dokumen tahun dlh semen pupr, klik, kinerja dan melaksanakan standar atau pemkab mamasa, pengurangan norma, kriteria teknologi kemenag dinkes, sampah standar, ramah kecamatan, kelurahan rumah prosedur, lingkungan yang angga dan dan kriteria \|tepat guna (best sampah spk) dalamipracticable sejenis pengurangan (technology) sampah sampah dalam rumah rumah pengurangan angga angga dan sampah rumah sampah angga dan sejenis sampah sejenis sampah sampah rumah rumah angga angga melaksanakan standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga, meliputi pembatasan dokumen tahun dlh semen pupr, klik, imbalan sampah kemenag sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utamadan olah raga, dinas sampah rumah koperasi, ukm dan anggastandar prosedur operasional (pengurangan sampah rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga, meliputi: pembatasan dokumen tahun dlh semen pupr, klik, imbalansektor (kebijakan strategi program satuan sektor utamapemantauan dan evaluasi kegiatan (pengurangan sampah rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga, meliputi: semen pupr, klik, pembatasan dokumen tahun dlh kemenag imbalan sampah dinkes, dinas rumah tangga pendidikan pemuda dan sampah dan olah raga, dinas sejenis sampah koperasi, ukm dan rumah tanggasektor (kebijakan strategi program satuan sektor utamadlh semen pupr, klik, penguatan keputusan kemenag koordinasi bersama, dinkes, dinas dan kerja peraturan pendidikan pemuda sama antara (bersama, atau dan olah raga, dinas pemerintah kerja sama koperasi, ukm dan pusat dengan dalam: perdagangan pemerintah kecamatan,lurah daerah pembatasan dokumen tahun dlh semen pupr, klik, imbalan, kemenag, bappeda pendaran ulang, dinkes, dinas dan pemanfaatan pendidikan pemuda kembali sampah dan olah raga, dinas rumah tangga koperasi, ukm dan dan sampah perdagangan sejenis sampah kecamatan,lurah rumah tangga anggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah dlh dprd pengurangan kab. mamasa, semen sampah rumah pupr, klik, angga dan kemenag, bappeda sampah sejenis dinkes, dinas sampah rumah pendidikan pemuda angga yang dan olah raga, dinas meliputi koperasi, ukm dan pembatasan perdagangan imbalan, kecamatan,lurah (pendaran ulang, dan pemanfaatan sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utama kena ''''''' penguatan\| penguatan pertemuan tahu dlh semen pupr, klik, komitmen komunikasi kemenag lembaga eksekutif dan bappeda, dinkes, dinas eksekutif dan legislatif dalam pendidikan pemuda legislatif pengelolaan dan olah raga, dinas pusat dan sampah pusat koperasi, ukm dan daerah dan daerah dan perdagangan dalam pelaksanaan kecamatan,lurah penyediaan forum anggaran komunikasi pengurangan tingkat pusat dan sampah daerah rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga penerapan\|l) penerapan kelompok dlh semen pupr, klik, dan sistem insentif rang bank kemenag pengembang untu sampah tahun dinkes, dinas sistem pengurangan pendidikan pemuda insentif dan sampah rumah dan olah raga, dinas disintesis angga dan koperasi, ukm dan dalam sampah sejenis perdagangan pengurangan sampah rumah kecamatan,lurah sampah angga berbasis rumah masyarakat peningkatan tangga dan melalui kegiatan kinerja sampah pendaran ulang penanganan sejenis dan pemanfaatan sampah sampah kembali sampah rumah rumah rumah tangga angga dan tangga dan sampah sejenis sejenis sampah sampah rumah tangga sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utama rumah penerapan kecamatan desa dlh semen pupr, klik, angga sistem disinsentif kemenag bagi dinkes, dinas kabupaten kota pendidikan pemuda yang tidak dan olah raga, dinas melakukan koperasi, ukm dan pengurangan perdagangan sampah rumah kecamatan,lurah angga dan sampah sejenis pelaksanaan sampah rumah spk angga berbasis masyarakat penyusunan dokumen dlh klik, dprd, peraturan bappeda, bagian perundang hukum, pemkab undangan dan kabupaten mamasa peraturan bupati mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan sampah rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga (tipping ee) melaksanakan dokumen dlh klik, bappeda, standar biaya bagian penanganan hukum, pemkab sampah rumah kabupaten mamasa angga dan sampah sejenis sampah rumah angga, meliputi pemilahan, (pengumpulan, pengangkutan, (pengolahan, dan sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utama mom smua pareja pan ami mon ana ane poor oma pendukung pemrosesan akhir penguatan koordinasi kerjasama penyusunan dokumen dlh klik, bappeda, antara kajian dan bagian pemerintah standar retribusi hukum, pemkab pusat dan jasa pelayanan kabupaten mamasa pemerintah p panganan daerah sampah rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan sampah rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga dalam: sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utama penyediaan dokumen dlh semen pupr, klik, lahanpembinaan dokumen dlh semen pupr, klik, (pemulung kemenag dinkesanggaran disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan pemerintah daerah dlh klik, semen pupr, penanganan dprd, bappeda sampah rumah angga danteknologi dokumen dlh klik, bappeda, penanganan pemkab kab. mamasa sampah rumah angga dan sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utamapembangunan unit dlh, dinas semen pupr,klik, dan revitalisasi pupr bappeda, pemkab kabupaten kab. mamasa kota peningkatan kecamatan dlh semen pupr, klik, penguatan penanganan kemenag keterlibatan sampah rumah dinkes, bappeda, dinas masyarakat tangga dan pendidikan pemuda melalui kie sampah sejenis dan olah raga, dinas sampah rumah koperasi, ukm dan angga yang perdagangan, dinas meliputi pemukiman rakyat pemilahan, kawasan pemukiman pengumpulan, dan pertanian pengangkutan, kecamatan,lurah pengolahan, dan kab. mamasa pemrosesan akhirmasyarakatkawasan pemukiman rakyat kawasan pemukiman dan pertanian kecamatan,lurah pengembangan model pemilahan sampah rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga melalui: jumlah unit unit tahun dlh semen pupr, klik, bank sampah kemenag masyarakatkawasan desa kelurahan dlh semen pupr, klik, (tps3r)ningkatan kemauan membayar (willingness pay) masyarakat ntuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga terdiri dari rumah tangga kecamatanasar unit dlh bappeda, dinas tradisionalu usaha unitenerapan2) peningkatan pelaku usaha dlh bappeda, dinas dan peran pelaku pendidikan pemuda ipengembangajusaha melalui dan olah raga, dinas skema panggung jawab koperasi, ukm dan investasi, sosial dan perdagangan, dinas operasional, lingkungan untuk pemukiman rakyat dan penanganan kawasan pemukiman pemeliharaan sampah rumah dan pertanian angga dan kecamatan,lurah sampah sejenis sampah rumah angga penguatan peningkatan orang dlh dan kemenhub ham, penegakan kapasitas aparat pemkab mamasa kemendagri, polres, hukum penegak hukum dan kejaksaan, bagian dalam hukumsektor (kebijakan strategi program satuan sektor utama(pengolahan, dan pemrosesan akhir pengawasan kecamatan dlh dprd, polres, terhadap dan kejaksaan, bagian ketaatan dalam hukum, bappeda pelaksanaan inspektorat, satpol operasional penanganan sampah rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga untuk kegiatan pengangkutan, (pengolahan, dan pemrosesan akhir sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utama penguatan pengintegrasian dokumen dlh dan klik, semen pupr keterlibatan pengurusan izin dpmptsp polres, dan pelaku usaha penanganan kejaksaan, bagian dalam sampah rumah hukum, bappeda penanganan tangga dan inspektorat, satpol sampah sampah sejenis rumah sampah rumah angga dan tangga dalam sampah lembaga sejenis perizinan terpadu sampah satu pintu yang rumah meliputi kegiatan angga pemilahan, melalui (pengumpulan, kemitraan pengangkutan, dengan (pengolahan, dan pemerintah pemrosesan akhir kabupaten seluruh pasangkayu kabupaten pasangkayu penangkapan kegiatan dlh dan dinas klik, semen penerapan (dan pemanfaatan pupr pupr, kemenkeu, app teknologi gas metana eda penanganan (menjadi sumber sampah energy listrik rumah angga dan sampah sejenis sampah rumah angga yang ramah lingkungan dan tepat guna sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utama ih. penerapan il) pembentukan dokumen dlh dprd, bappeda, dan mekanisme dan inspektorat, ipengembangasistem insentif satpol pp, bagian system dan disinsentif hukum insentif dan untuk disinsentig penanganan dalam sampah rumah penanganan tangga dan sampah sampah sejenis rumah sampah rumah angga dan angga yang sampah meliputi sejenis (pemilahan, sampah (pengumpulan, rumah pengangkutan, angga (pengolahan, dan pemrosesan akhir pembentukan dokumen dlh dprd, bappeda, dan penerapan inspektorat, sistem insentif satpol pp, bagian ntuk hukum penangananhukum, kecamatan kabupaten kota kelurahan yang tidak melakukan penanganan sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utamainsentif satpol pp, kecamatan ntuk kelurah. sektor (kebijakan strategi program satuan sektor utamapengelola hukum, kecamatan kawasan yang kelurahan idak melakuk bupati mamasa, ttd ramlan badawigegetan rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten magetan rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten magetan rasio ikg setiap desa terhadap ikg desa kabupaten magetan kab. alokasi formula kabupaten mageusunan dan penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. penetapan rincian dana desa untuk setiap desa kabupaten magekabupaten mageiiipemberdayaan masyarakat dan desa. bab sanksi bupati menunda penyaluran dana desa, dalam hal: bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desaandana desa untuk setiap desa kabupaten magetan tahun anggaran alokasi dasar alokasi alokasi dana desa kecamatan desa afirmasi formula rp. rp. rp. rp. aonkecamatan lembaran sedimen lembaran wetan tunggu dukuh kedungpanji ngeri pupus tapen krone alokasi dasar alokasi alokasi dana desa kecamatan desa afirmasi formula rp. rp. rp. kecamatan takaran rorasanae piringan 2buyung amamomeso akan lasso1 taram000 \|sawo ajar omomamo perdagangan nosesseta tano0o0 kepuhrejo ketik ataque atasan aongasena ta0aoo0 o\|jombang kagama dagangan nonseseta tano0o0 madigondo kecamatan kawedanan mangunrejo giripurno nng ent eaumeao eraganaan beserta tanah000 \|ca ron 6e72421. zaman lagaan nanemeta meaorooo0 sosok e72421. lemur keagamaan been tanmoooo lung boleh jambangan \| sukorejo tmommuo sagan ongnsena tea roo0o0 ngadirojo kammanelo akan semesta taro0oo genangan emookago perdagangan tanasena tenasoooo \|v1 kecamatan magetan sana tegangan tagged maenanoo0 ringinagung candirejo lakon atasan loses1a teaamoooo rosa alokasi dasar alokasi alokasi dana desa kecamatan desa afirmasi formula rp. rp. rp. rp. vii kecamatan plaosan nascar trumon atasan) fanbase1a agensi0o0 puntukdoro eum muna segan wage mona sibogoarum ramptome easaanl aeorasena aaairoooo t\|sumberagung ditekan bom atasan aenganeta oem buluharjo etaganganl anageseta #namo000 \|pacaran bbmanercung keagamaan sessneta aoamooo0 (v1 kecamatan penekan aan pilangsari atas canaan angelina taro0o0 sisi dowry amungsaa akan sansaseta anom \|( sumberdodol uno pasangan seanoseta annsaooo0 tap ls0rmutowor emgmaan amngoseta ararat000 pedagang giliran jabung \| rejomulyo dagangan) agonoseta nasa000 banjarese kecamatan sukomoro tahanan tambakan kamar atasan swansea tanah0o0 e72421. 6g7883. sukomoro eaganaanl engasena tanam000 \|oo07 bulu 6m2a21387\| alokasi dasar alokasi alokasi dana desa kecamatan desa afirmasi formula rp. rp. rp. pojoksatu oikedungguwo kembangan erasanaan names tao to0oo kenangan rom tegangan sasana taemmoooo turning pekoamntan bendo" omnes0s01 neo1na00 aero00 \| guru belokan lingkup tanjung momamua kesamaan seen team000 imanpane atasan sarasehan tana solo kemang keadaan vanessa tanamoooo ledakan mam atasan segasena tanssoooo bulugledeg duet lem atasan wiegose1a takes0oo \| eco \| s2218. 'kecamatan meses tnenoseaan soionaen ocasio0o \|suami waras mamungsemesa lesnar tesasena tenoroooo mana atasan anosmia tanpa0o0 s\|klagengambiran pangeran nama man eragonaen posesif terooooo ironowijayan ketua atasan saa0sena tanpa000 sumberejo atasan loose1a team000 jempol aan kemanan barat #nencseae asoenaeo sianseoooo banjarese karangsono purwodadi alokasi dasar alokasi alokasi dana desa kecamatan desa afirmasi formula rp. rp. rp. tanjung \| pengumpul s0. eaaoona atasanaan langen tasnaoooo gelaran oggi8.61i3\| rkomeorang asmara) tanesena tenamooo0 rejomulyo ramounasat berpasangan sname1a mamamoo00 klaten kecamatan xiii karangrejo manten har company eraganaan cesena tanaooooo \| ysamberembe etaganaan lose tenanoooo slp ikam keagamaan angota tanah0oo weblog maron aman atasan momo team0oo gubahan kauman pasangan lao genta temp000 \|xiv kecamatan karas sangar omg teraonooo sobontoro rammuksonao pasangan mangosena tanah000 po tadi 67o421. kulon jungle 7itemboro temenecunean keagamaan teoasena tanks000 oygeplak hs0rk0rok akan) nngaoseta tanpa000 guk kecamatan kartoharjo kartoharjo mam atasan sosro tanaooooo kelurahan men etaganaanl nondoseta traraoooo sisukowidi alokasi dasar alokasi alokasi dana desa kecamatan desa afirmasi formula rp. rp. rp. gelang 7jajar lamongan atasan naas tanah0o0 jeruk ramemweraw akan) napas tasatoooo bayam taman ram arasanaanl aoseseeta taxon000 kecamatan xvi ngariboyo selotinatah 2pendem ikamessi keagamaan aenaosena anamoooo \| selopanggung ummemou kun berpasangan gotong tensaoooo \| ibaleasri ikamoonoo eaganaanl konsen soo000 s ngariboyo mojopurno s01karbon erasaaanl aanaeseta como0oo banjarpanjang erasanganl danonena mono000 kecamatan memateomat \|strow doi \| semen goranggareng \|pe tun grey ratmokomant pasangan dasoseta tenosoooo sumbatan kamomil dagangan tasaseta tannsoooo ikenongomulyo maro etasanganl anggota asam00 xvi kecamatan sidorejo mom pemanasan amo reset asa campursari kalang uan atasan) angel sanam sisi kusama eaganaanl aseneseta sosio000 sidomulyo alokasi dasar alokasi alokasi dana desa kecamatan desa afirmasi formula rp. rp. rp. rp.aa, dakpada tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan penyaluran dana desapadaanggarmaksud pada belum kertas kerja penghitungan dana desa setiap desa kabupaten sampang tahun anggaran (ribu rupiah) kecamatan nama desa alokasi dasar alokasi salah penduduk typumlah penduduk miskin luas wilayah indeks laba bebas afirmasi bobot penduduk penduduk bobot bobot kesulitan bobot penduduk penduduk wilayah kesulitan geografis miskin miskin geografis banyuates morbatoh tertinggal kecamatan hama dos alokasi dasar msifkasi desa notasi pagu dana desa per idm jumlah rasio jumlah rasio luas rasio indeks total bobot alokasi formula desa afirmasi bobot penduduk penduduk bobot bobot kesulitan bobot dera dera (ep aan seat mma dan paman elo nina penilaian penanaman. aneh pama cc. manis chandna aaa minin manual antara aman aaa. maman mania anita ana iman ipnu amami mas n.ex (gl maan pama ul. man sg e ls. i angin ann (nina panas. rawon tunggu rnb nanda nan ee. kembang rerata aal bara rnererd lan meal .o .\|. \|. . \|. fara oot rrrfarrrne 000497goa \|. farerereemeeennea anis paman eco nyi maninininn min panai haanrann .biananana juni anananananananananang ann hama anak manual inn tanya. layanan tarian. aan manual eni tan au. nan ara miami m et nina. , milan pan mia mania (oli psi hunian ane nama pan. nan permana nina panai (hn pad mal. a21, aa han. haa ananannnanang panai: aman aaa hina mania, yan. sana rank aman mini lean aee anak anak aman rin maan pan .ua manik eka uci jaminan ane c2. nina nanang. uin keren mangun rentetan opo batal ren nach ntar una enteng oke rar sab oat ao, erneren arabe ala eeeeee. .i. \|. \|. .). el. 2i2b rh.ven107 bbi rrrrrrerenmeen bos! nan era permana elo nina penniankcl5l ninnin pan nina. ini nan. anananananinenanarang ana. hama ana lc. aau, inn taman. aan rank, ana mania aan min aman army mma amin (gl anan pan mama ninnin panai hmi anime. lan erakaaaaaaaaam sangat tertinggal \|. . .l. \|. \|. .\|. .\|. \|. oooooooooi090, aka maka ema sangat tertinggal \|. far 0005a hore. o00o6 rename oot lu. .\|. \|. \|. \|. fakta oot rrbarer tbl vefonenn rrerereneneeende not. cake teen man aan keaaaaaaaam sangat tertinggal \|.i221378 3h13 farmer irfan entered ramen lu. o00a1 .!. \|. .\|. .\|. \|. \|. rrrererenremeende lata.i ank lan daa rraaaemamon221 sangat tertinggal .\|.i2578 \|. ed0 harrier oot far eren demam voli saran oot rame aoa2 \|. elu. v. . fara oot far tren san lol sab rfenenewererernhd 0g, ian homo nba sangat tertinggal \|.i221378 fara oat ref aan, reverend emnrabemren aon. eeeeee. .\|. \|. .\|. . .\|. \|. . nrrreneneon01221305,\| lara keaaaaaaaam sangat tertinggal .i227378 msn frater free hana oot. fara oop rel hana oot oli run 2salah hara door tara oat rrnnbereeee .\|. drveveveneneeen0 nenek yuk xenon beta sangat tertinggal derek ala oase dada nenek beneran aoa era ora h.o 003g .elo. .,. \|. .j. .l.o. \|. were. nek ank day rank sangat tertinggal . a22 nee icon fara ello rbr oaa. tmn obat bara anno: isi, free oat, fan oat :1baa2 d.o dot rara eennbeneee: . a78568 2a5a rserereneneeen ala! kana nun ank daya rrnbaaaaaaaam sangat tertinggal ve. andi fara rebana nenek bolt nba neon bot hana aaa fana elang: otot oot fana aoa debate tren ssl oli: isbn nrbeeereran ban. knee sangat tertinggal . a22 rar oat seba dau xenon meenbemren look rfarurn saat anno: data enfin badai far oot aaa debate 00biologi annee1 asn. iii eren mada kok aka kak. rnbeaaaaaaam sangat tertinggal .\|.i221578 fara radar ooo share semen oot errberer e.m3321362 \|. \|., \|. oh. oon her 000a2 ata har soon rkererereeereren ban raba sangat tertinggal . a22 nis ati rbara osn far oase rata oot. rieure oat erie bagan panen yoga define. 387bol \|. oat fana oat. rebana 00gt ida. rrtlonrun022761:1oas xenon pada arena a2n sangat tertinggal farerenaabenaran ao, rnb oot dog ntar areal oli, batur nba hara elo. el. i8: \|. hana eerkareo. . . .ooooooooooooo.i non nenek uda anakan sangat tertinggal rerata ben aal rnb nfontereren beneran aoa rbu oa. ran ema aau oa, enfant 09b3to otd fara oot rennbenrei ).2005a8 7sol free peter nun nenek nan bet empang kenamaan dob, ena aer emenbomren obo karun oot, green bali hama soal rare 0aoa .!. \|. .i.o. .l. . \|.oo.ooooooo.o. dea knee daya, nba nan rar kun nenek oennnkenea bener2 mna ontetare mengamen solo fara efek ada pane aan. oa. irfan bot hantar doel. rta oli, rnnbeerer love. free oma. uya kateter nona tenan nan aan empang hood farereeeteeeraabeatan near data rbu dad record eenbnsen loan bear roro. del aai e.o. fan. \|. fara oot rebana 0007obt ost fan 6ai dot fren 2muo2a act perak e. adnan panas, panai aal maria. (nina aaa pama cc. main chain aaa lina manual ana: han aan a.a mania iain nan ipnu anyam enc nina. minat ana wina mama eksis mainan kanan aal ina han. petaka eren nan ee. kembang fase dos rbu renee anta batur oot, erosion blb pare rana terjun d3: daa fara oot tea oat ermnnbnreee: . \|. m64013.65a7. derererenenmeeeneeh 3o a knee snp rebana nan aan ben empang rfaneneaaakanan dang rnb ana ena ennrabemren aon lee. .!. \|. \|. .\|. .\|. . rrrreenmoenn2000167o perak ann panai. aman ann ari. nananana nanah ananananannanatanang panai: ana ana uc. hama au, nan tanaman: senayan rank a.a manila iai anak anak aman ani anak. in. kanan aan matian adik oat: e pinyin aman cet lina anime petaka need lan ntar nam aren onder ratan bet dena dll oot. nnfenteren nrabenren oat nreberern eeeeee: \|. . .). . . rrrrneneneeenp0 n2a pak ana nenek nan nari nan enteng onder ratan lan ab. ter 2aol ratan hati, enberare errorina sana pam, .o\|. . \|. fan 0ola erfarrree0009abb227 fa. bpa iel. fren bo. dea knee sun eren nan ntar una eenbneed onder fararur bot rnb dada enteng nenek fara dot anno hara .olo.o: .!. \|. .i.o. .i.o: . . .o.o.flooded18, akan uan peter atu tetes nan) kerana nerererenkenreg ende beneran banner dob, sebaran oao rnlenrerer nomer 40gb, .ol.o .o \|. \|. d.o rara ata nba dalton eocene abd heneewereeernn21 dua paten dan san serena nan ee. ang freed 2d, obo rnb referred emenlmm .i.o: .\|. \|. \|. \|. .\|. .\|. \|. l.de185, late efek nan kembang hhe pad, jadi da. none emenlonen alt rara ton ame aan ran . :29bgt.harian. far oot, rnnbanree love. aoa, o67b hrd laba and paten uan paten nan ee. empang hood freeware ott debate dag rnlenterend meneabenren oot ereberarn log eereeinith: \|. fa. 00la hara otd rae bener bar vefonenn no: rrererenmeweeend abang, laka aaarabaaaaaaam sangat tertinggal \|.i22, fara fara tool fana rentan oot nba dad sat hana pada aoa terjun bola har eter nba .\|. .ooo.o.o.de3501600 free paten ann need nan rear eren onder atur bot aan enteng arab 0s, .o .\|. \|. \|. '. .\|. .\|. \|., ooooooooooooie4121063,\| ane ena pan ann panai nina annananananana a mail aa ane. anaananananinananang ana. anak hian paru ini tani aan mana aman mana aaryan anak kanan a.bani ina ann nina mania min mania admin ann sep nanang can dea paten aan nenek nan kembang rfareneneeaaabean anno arerabemeen oot rrberarn .ol. . .o: . .o lo. harv 3tat referee a21 rnb fan dea knee la, rena nan kembang fanatik dana aan. rnb ennfenterere bnemenbonsen batur rondoni2 ags here fana terjun ao1sbt fara doel. ntar oli, renebeerer 361la love. han one ntar neraka nan aan kembang fase rnb penebar dad trend bio eren ao, barat dan ntar oli amar 00gb lane perlu:2517o2 00ga fara oat fara sia, far none, rererereneemeeenke ora. feb nan bana naam batasan nan aan kembang nba benar nad kean penn dad erna were batur eno pena raman venue nrn. far :00la eerbarure. . errerenenmeeendea go! ane esa perma: caa ann pernik: c1a a4 lawninnnn panai injak aha anananananinananani ana. aaa lc. panai nan tanganan hama rank. mana ana anarkis amami met acb aniniaknanan anak min pama. animis aman ce. panai ea. free nan beneran nan aan kembang rrenaaaaabenan adb, rnb erna rnenreruha knranrabenren oot erberern ala helm3: \|. \|. . \|. \|. \|. l.d065 nan bea naik nan kembang ternak bam oom ada errata antenna ori barat oat erna beli done oat rol data. enmnlur book oot tea ata efek lo. m0obo3. rrneneenrnmeenn free nan bean nenek nan ee. kembang ereraaadenanan oot dad eren nenrnre oqtb, fara eni dada ame rfaneun o:0alo elu: de. fara aoa errbaeen. . . eeoooooode194132 free pan bana ann perankan nan kembang freak aal bara oa. enfonterare bae emenbrnsen bara ema aal fana ensure setan ran von nan oaa nba 283bi forex2200a7 lip hand na. panai: lama paninnninil pan anannanananaa ea mal. aa ann. anananananinanatamang pama. nan anak lc. aman panai uan ana. jaya rank mana mana aamir jon anu. anda aman cin nina. makanan ana hasan mama c4, asinan ace lina haanannananannne knee daa nenek sama tengan ren lan tar una enteng oak ntar rnb aaa dad, rrnrereng aio meraba .l.o: . \|. . . \|. .). lor.010059827a2 . ban. rrrerereeeeenn203 nak ananda nan nan nam mene onder ter aal ren bar ada trend raba mod debate enzim. \|. .\|.o .\|. ar. starrer a00. rrnnbenmm . eeernoend0012oo,\| ledakan nan ntar nam mene obor tan rnb daa dada enteng pemenuhan oai far ena amar aaa rare .\|. . far ool7 debate 007asal rfagre oli rebana dos ane aan pan. lain pink sala aaa. aia pan mania. lina aang. jaan panai c . amir amin aaa lc. nina mana tani aan aan aaa manila ana mma kav. nina (iain ann maa adik mnnminiaran tia nnanananananane. nee enteng atu pantat nan ang hood freak dana daa, ennenrererd mmrnbenren ooo ola. \|. \|.o0060 .\|. . . .). \|. vla. :080a rrerereneeeenh220 a08 nda nee kendaraan dna nenek nan rar nam mene onder saran bot rnb oot ereberar alo eter jail onsen area rrberurn 2aba eren oot iia fav. 0obi fan. 7asasi har. 0oto fakta oot rrnnbeneree lo. bala renemememeeen200 mts, free kene depan aan vena nan rar una ended onder ntar oot bnr oat rrrmererd raba aon lu. 003a v.!. \|. .j. .\|. \|. .\|. . \|\|. rrererenenmeenm423 menendang onder atar nmr oot ena day nenek 2ad erenbonsen alot tas, hana oat del daa enter sta kanan ooa rerata oat makam .\|. l. e690 ane pen mn penarrer panen mal. a2, aa ann. anananannnananamangn mana aman lc. hama man, antara sana tarian kan mana uan nam mana siaran mma ninik janin anak mini mania e mantan ann nanang kena ann rate ann men eren lan rar nenek onder faraday abdi, rnb 2oo oao fana tia eren aoa barat oa. erna fa, rana terjun a3: 4003gi rn. fara aoa ermenbenmene \|. eveveneneneoenm02 la, ann ntt nan ente nan aan kembang rebana akan 0ob fara rare neon on, rnberg . alang, \|. fan 09bs os). fara oot rrebanree botol vf.ve.221a7long hdr ao. kenakan lan ee. gempa rerata sab, oot bar dad were merana ao. batur oot eren sda dee aan enelenrn ao7 tenun32: \|. fara joana endgame . oh. de279364 (ane ana pen mn penarik: lama panai maria. nina ana panai cc. manisnya anak janan parkir. amanat rank. aman manila jan lama anak ana imam mes. ianiniak cc. mantan anak main pama minin aman nanang ane pen mn pen awal lama ann manila, aa ann. anananananananananan aman aaa anak lain aan anne nama anand nan mana anak. dana aman m2. nina kanan ana mia adik hnininiaranel china nnannanan nne. knee ann rtereerenkererean senang ado fdr lan ee. ber empang lah were done blob sebatas data enfeneraen tkneneenbenren oob barat data error oles pare oat kanan oat fan bta fakta rta olb debate 01005321aat eocene b0a5 desert ang pan pena min mania ka. ann maria. ane. daan pama cc. main eu. mania aaa lina mana tanya janin angan mana manila aan sen anu aman ara aman man aan tamiang. aamir mia adik angin aan acc. (nan nanang han pena mn pena pandan, aa aang. jaa anaananananinananang ana: aaa naik can anu, aaa nya rank. minin mana tan ulin kanan ara amami ninik lc. mania aan mia panas angin aan iai panai ann peternak nan ee. kembang were oase dada eee about far dada hana para erna terjun sli2 otd rta nba veforene .72an renrnrnrernnena.! kan ann ank ubn efek nan aan empang rebana ema dan rentetan hnweenbonsen ori, erbarurn ata. non 23bli, here oost dada f2: gos har rara oto rennberere: \|. were ang pen llh mn paninarian k2, nan pan maria. lainya ann aaa anak cc. han. aman nak ummi paru tinnaninc aan rank mana uan pin minat ana lanang. ninik minna anak mini adik ain ann ac: nina naam. ali kaereraaen mua, rerrbanm3ok lan rar nan bro dennnfeneeneena bana dad era enerabemren ol. .!. \|. \|. \|. ha. oot vol. . drrenenemm uas,i mua knee tani rar una menbwendenndeeeen2n2ad ten sit erna anta pengecer dog rnlentereral menbomsen hobi barat bia marne aed ntar venue fara. fase :001g debate: biola eforenn lola french usa! (age ana perma mana menikah panen maa. la nya aman c2 manis. banana nak aman anu uc, ana. aan pandan mana utara anak aman ana lain man ninik cp. . ( nisan anak mia adik. angin aman. nina konon mou rfagre than taken ant rar eendendenndeereeten aren oil oot nba eren del meraba oot, rnberarn event: \|. \|.o0049 har. oo1 rrfarrrn. ). reremeeeen ist. kena mua serbet mnet daya vera naa empang freak oat rbu dog were enernbemren oot referer .id: \|.o. . \|. d0017 ha. d:004300a37 la. 3oan2o bal erereneeeen00013a2,\| onrereean maan refaneneeen batu bam free enbwnw denn kene near oot nba dod paman on. karun anno 0toba harap aaa selain0: . . fa. oon2 rfarrrni ef.e.23667la9al freed na! ant eni penis: mania panianinlk u1a lean ann aal male. a2, aa ann. anananananinananang ana: aman nan uc. hina anu uc, aamir: aan aamir mana uan kanan ana aman mep nianiniak minat ana adik minin aman. nan nnnananan enz ann penenun os: aman penari panai aal maria. lain nak aha anananananananananani ana. bani naik han anu, inn tanganan hama rank. nya anri tan ana. kanan dara umami mean anak. nisan anak mini anak iain arang a con ana nanang fana okopaman erefaveeesokodanan daya lan red kangen far dena dengan done dob. referee ona aoa terbesar ee. . \|. .\|. .l. \|. hdr mua rebana anakan lan rar una embed deeper2n n2ad fara errend enmerebemrer ol. ,. . \|,. . .\|. \|. . rrerereneneeenh2200a13 karena anan eeuolu.s bawah tengah were lan tangan far rebana akan daa were terencana rare0: ,.\|. 2567a1 \|. \|. \|. 007l rfararan gol rrfanree sag2i have. m3s day rrbenerereeererngeloba6, fee kontan erna luna renbendenennkeneaee daan ora nba nenas gemar ao. erfarurn erie, 2ssa .o0006 .\|. . \|. .\|. .l. \|. frame aa. ant enl ana penanaman panai il. amin pannananananar a mass. aa manakala anananananananananan ana dana ana uu: iman rank aamir aaa ana. maman mampu ana anan army umami msc. nina makanan pan mia pama (cc iain nan ank es: penanaman panas. aini panai para. lina akan anananananinenanatang mania aman aaa mania man aamir bayar aan aman mania aku aan danau awan ana nina (aman panai wina panas engine hninanarang cr. cina nanang aan beraaaaaaaam sangat tertinggal . a22 hrer non edan erna alunan lori rnbarare eren sat pake oto enerlur ab: s2att far oot lol parker poblaci enter lada rrbererereeereren oval po tt lokasi formula aaa ta, formula kasitkasi desa oambnendaguk gama penduduk miskin tas wilayah pagu daha desa pari afirmasi bobot penduduk penduduk bobot bobot kesulitan bobot penduduk penduduk cara cara wilayah geografis kesulitan geografis free efek nan tetes nan aan kembang freed naa oase renang oman rnberg 0alo . \|.o. . \|. o012 ha. ). 303d nenenenmeeenn o1oan fan nenek san peter nan aan empang rfaneneneeeiakenatan lol. door rerata areal oot baru 7d, pane oal rana terjun ip: oli fara. fara errbaneee: .\|. dreams kak maman pananiinn: lan pandan. aa ina anananananannananang amin. naik mana anu aan ann. anakan arak aman mania yaa aini aaa nan uan anak man ninik nan pan maniak yaa animal aman le: sana hammer. maman . panai: nan pandan. nina nina ana .c .c mania: nina aan tanaman anu aan anakan tarik layan mania amin aman uan darma emma amin minat anu iain mamamann hannibal ara anime korean keren kerekan nain anakan nan aan kembang fana, nenek lola nmr nenek ian volt nba oop rod alt hana saad fara terjun tan harta aas fara rnb 00029bs asi vel.e. here free knee ate ket nan aan empang have. rfaneneeeeeeeindeeenl do, entered solo. nenek semen dadi nba oop need data. far dala nan osn elu. .). oo. rehat oal rrrbarree .ofo.e. :6a73 freeware una aan knee dana anakan lan rah aren wonder nenek ola ember 2oo rnenterere nyala errnberern .e i0: \|.: .j. .,. . .j. .\|. \|. hdr korean keereranketeen aeaedanea nah arena bendera bawaan drone bola ool rnfonterer dna voa errore0: . \|. \|. .\|. .\|. \|. free muat. rara kerena men neraka ann ber were nenek oase mensen dada non sas tonbrnen foto data obb harta voa ntn obat erebanter00053 ala rta a92 aoo.2ali bana obb, konon tangan face uda rena lan nan ena ended one anri, carter non keren voa pare nada eror eren van bera ore: ana haram otot, elemen . \|. .\|. .l. vrrroot2209089 del pan perma lan pancaran esl, min panah male a22, mama ane anananananinananang aman aman anc. tanaman pada, nan. daa mania uan tan aaa aman minat ara aan ce. nina minin pan mia memikat mainan amal cina naam fren del angan fara anakan nan ee. grenada tot mnmnren oob far red rear va, oat, anno lolos amar enam. . . . .l. . . l.o.i345, free tangan fara rena nan kun nenek onde sd,carter mati near oot. rela oao erna ran aoa debate aag event ). .ol.o \|. \|. fara errbreen. \|. ererenenmt263 o ata fren angan fate kalangan rebana nan aan berkembang freak been rbu rta pameran voor rbara ooa nenek bad amar firma terjun han fana oot rebana oot rawan ala dod san rnb asus. rnwereren adetanban fase mamoru bal lan kembang rerata nenek voa ao, mean door bara oto nine soal pare osn eren perlu bilo7l do. oot fara oot rrnnbeneee: . drverenenenm20501363, referer tangan warren mua sankei nan ee. grenada nad near says rebana rta raba ao. bela. .\|. \|. .\|. . .\|. .\|. . .ooooooooo.id23 dee perma aia lina penari \|a wna ann mana. lina ane ana main mania aan anakan anu amin nik: aini ank mana mania aan kp. ann uc. anan army enam anak (minat anak mini manis aaa angin aman ann sala (mda menmmlk 112a lina panininian ll: mana panen aal mal. maa ana anananananenananemang neraka.dananya ajaran ug. man ank inn ane mainan aaa ulama mania anis. ann aman army aman mas. ca. nisan pan mia gambar (gl ltr angin on: afp cina aan sea xenon mel angan have ampeangan hdd lan freed ratan mati rentan rebana banten dood rrbarur eror. d:a bolt haram soon edaran v.e. aa. road rekanan koala rnrbenmeren0: .\|. ev.venenenwo.n.t22521648 knee daa aka nan rta mendera, ajaran beli, renbaren sana rnb dada nenek robot rara enim :122att fana ao, error bil folat hantar daa rataan rnb ,. lo.o.ii220, fren mia arek aed nan cnn mena denda al. nenbenesen float rebana meal von bara eno nis hu. .o . .\|. . 09ad here la. noor han neraka nan rta naa ende ode ten bala rnnbweren aaa. ada meal dada rnb nba aaa nan .lun 3olah door tara oat rmnnbenmoree0: .\|. verenenovo.nd2307a18 knee akar bendera lan mene ode aran bodi, rara oot eren lada. rrbarur ren aas haram oo2b eefanenn an. oob fara oot rebana aren. 4035aa. gol rvevenenenmement228 roro mia akan nona renda land cnn men ended2 l2ad ter lol lenmnsan soal rnb nenek oman food erat eno: dasi hara dada raman aoa terjun last rae oot. ntar aoa errenbeere: \|. rrverenenen22057231\| noor rare anda nan kun arena rar inheren lol oa. enfenererah ona dob nba erna lol ane aal rana hantar oot tara oat ermenbeneee: .,. berenam.ide1 o1gos,\| konon near saat lan aan empang have rebana ao, jabatan oot rar newsen ora rrberern ala \|. .\|.o . \|. . here. free maa rae paten nan aan bet empang rfenenaaakenan energi aon akan lada rbu error lada hama oat nan rn. oat naa oat rnb 29g2i, eforenn 02o banter ola knee mia aer tteee ananda anne oman von nada anno inner voa fara anno bal ton, porno aren bis obatan rae oot rara aoa enmenbeoene \|. were boo mana.) man penanaman pan mama. (lain nina pan c2 c mania eu. aman aan. hanan manual nina ina. jan aaa esa mana pe. cp. ann aman army, man tamiang mania anak ya, mia maniak mainan ane amin anime aan lah prove dna anno nan otak erna ann mera nobar rt, kawasan oat ernamran voli lv. 2g, .l.o: \|. \|. \|l.ds161397\| pena.) man menyalak tac ana han panas pel mama. (lain nina ana mania senin naik. mania manual tanya aan aaa mania aman aman anan army alami nina namanya, aia adik lea. animinaran arc. ina pan 288e1153\| o.solo o41soo 6a9s.sa 9i6a6s86\| bupati sampang ttd. slamet junaidipenetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten sampang tahun anggaran are desa banyuates batch banyuates tanah banyuates kembangleruk banyuates \|olor banyuates nea \|identik margantoko (aa \|identik \|identik gar. \|identik \|asemraja \|a8 \|identik bangkok \|karangpenang bulmatet \|kedungdung banjar \|ca kedungdung rahayu kedungdung batoporo timur \|kedungdung kedungdung kedungdung kramat ketapang banyusokah ketapang ketapangtaok ketapang banten barat \|oben napobaya \|oben \|kandung \|oben \|oben \|oben \|pandan \|oben madang \|oben \|kebunsareh a bupati sampang slamet junaidi lampiran iisampang tahun anggaran total dal pena kana kaca one penyaluran penyaluran penyaluran desa penyaluran penyaluran desa penyaluran penyaluran desa penyaluran penyaluran jumlah total o\|oo yoo sampang, . bupati samptunjuk pengisian kolom uraian kolom diisi tahapan penyaluran desa sebagai akibat adanya lpa atas yo, mengakibatkan adanya: put dana desa laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian out put dana desa sampai dengan tahap .tahun anggaran . kabupaten sampang pagu kabupaten kota rp. . capaian tenaga uraian out volume anggaran realisasi saldo durasi upah uraian out put rp) rp) rp) out put era rp) keterangan oo2oo lee l39 desa bidang penyelenggaraan pemerintahan kegiatan .ooooooooo wo. bidang pembangunan desa kegiatan .ooooooooooooo. bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan penyertaan modal dst .voodoo. bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan . desa bidang penyelenggaraan pemerintahan kegiatan .ooooooocooo. bidang pembangunan desa kegiatan .ooooooo woo bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan .ooooooo woo penyertaan modal dst . bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan . sampang, . bupati sampanglclan konfirmasi pengajar, sebesar kegiatan telah terlaksana, sebesar laporan pelaksanaan kegiatan cl put dana desa laporan realisasi penyerapan dan capaian out put dana desa tahap. tahun anggaran. pemerintah desa . kecamatan. kabupaten. uraian volume cara ancaman rea isasi sisa sapaan tenaga puas upah uraian output output pengadaan out put kerja ket orang hai lai isl.ooo. bidang pembangunan desa kegiatan .oo.ooo. bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan .ooooooo wo.o. bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan .oco. woo bidang tak terduga kegiatan . osl. san en0nconenvennennnna jumlah belanja lte penyertaan modal desa modal awal pengembangan usaha jumlah pembiayaan jumlah disetujui oleh. desa), tgl, bln, tahun bendahara desa kepala desaclampang ttd. slamet junaidialokasi khusus yang selanjutnya disebuindeks kesulitan geografisantor pelayanan perbendaharaan negara, yang selanjutnya disebut ppn adalah lembaga pemerintah yangpang tahun anggaran2019, dan alokasi formula setiap desa rincian dana desa sebagaimana tertuanglam peraturan bupati in2018pada dirinci yangformat laporan sebagaimana diatujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kwalitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan 7
remas !::, bab laporan realisasi penggunaan bagian desa dari pajak dan retribusi daerah s5) kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dprd setiap semester kepada bupati dan.: jon hj. mba damayanti putri diundangkan bima ma padatanggal jan sekretaris daerah kabupaten bima, sebuah pas pen salat mag pik hak pa tdr berita daerah kabupaten bima tahun nomor tahun gal gangan bagian desa dari pajak dan retribusi daerah kecamatan desa alokasi bagi secara merata alokasi ragi secara proporsional (40x) os ppa abon asa sica ajaimpasi nnsaassool tina .crust esa ioeasaon monta bakar baru dana baasaoo\| ofrotouwi (aol witamaci kan meremas ena \|tangga baru a20 areanotool nontotera nan 0a2, haramnya msi tirarnene.oo toemensa7oo\| utonsaassoo . . soo tes7a ato rainbow laa peer mana att sama alkananga ) tangga2solo\| bontekape 7a1. sisondosia slwegembe . 20rersspoo\| \|santo nanaasooo\| i204717000\| " 2eamnaagoo\| (hanmasool 2ot2 lo asaramoo\| maaf rada 1228n, bnn u tarnsasoo esossroeco\| loma men aka dateng gpaaasoool ama adaah ame afrabakodo angkasa00\| asesmen7. sang dan nan .\| kalapa manek sentana ,259o\| pandai li91, olibadinoni pag250no ane setan semena ame tegap ipa mal nisa aa, a5900 serrasosool waduwani 1223425n00\| sarasoao0 5sseanissoo\| 15j senapati i2234,a5o. sararasaoo\| sma\| under menconussungsnseisal omsensaa mara abe maa ah ata dangan desa,s50. alkena 1228a250. ,7a6. sicenggn rung isasraseool soap cnagaasooo\| meosecszoo\| alta i249425000\| arsnaoroo ,5s000\| o\|bina aras sabaseraool tenteaoroo ran kudus naskah kecamatan desa ket. ana alokasi bagi secara merata alokasi bagi secara proporsional (409c) aan dan (wajo obati amsaasoool inasaasooe\| 37t. maria aas000\| 2aa70030oo0o\| pea anal ,2a700o\| siapa nan aras0, maa kuasa,solo\| agonaoaoo\| maria utara ,b45613. kombo aman mana i2234, men ben tote messages? lalai oneraazoo\| dalam oal 2is2961t00o\| (oo arsip0noo\| poalbuis naru nan 2rs1820200\| a6, ra5. sangka bina aaasaasoool oki r20a mans40azo0l . . . mal buen esaray0\| t poj ud, ya! bajo auto asl naru barat mamasa bertanah putih asal japimaer s\|oi mati men e,i20, bnn ben iasasasoo\| tesrsooroo\| aja dam bnn dengan mnonnnnnngonnnnnnnnnannnnnnke ntt s.rsson. apa men . aja50. nunggu aan, ngomong: edan aninsaagai dirasa . flora aaaaaa000\| oanngasoo\| haa . .e3en2s00\| seragsaoo\| eoaonoo) ani omnsosssessesssssto emuewena aang ban snn pre nanga wera anprasos.oo\| (atas agama asset etalase\| bafkamema soo bgasaroo\| nooesesoo) mandala 5san,a7soo\| z:user)\| seinen\| mmm done tt doritunga \|. naaogasaoo\| bl: pena .m282399. hampa mona ,a69. nronypaase sesi sremvosssasm mine inn . a627,6t5. sen oma pesanan batan bumi pado nano nak a sso1neeson\| ping makna temannya nas, ats demam keren 2t0res200\| lagos ion asasaano0\| talk bebas aaa e\|sandre g sssssool esaassroo) bagian desa dari pajak dan retribusi daerah tan desa secara alokasi bagi secara merata alokasi bagi secara proporsional sea ina mm nan ana snn joalpao nnn emang int alan haag angga iassiraoo\| afwadu opa aan lanata san mana aaa (6lampung \|iitewintaa nya chstteku, oissisoo\| ten eesaasa akan iulraapo aan paradowane aaonsogon\| safir naa alkana a81, ikon were ,23n959. nana lambii nana ppang ikaboro anom para \|kuta e a20\| mma ooosiiw\| mom l pipa, \|sembari bete tegingorool area agapamooo sikaowa sltondu ,a88. t3, esrenoooh ai: kerana m pil panda ban len als, 2leto an. tonggondoa magna boen,oga. fksitonggorisa aan f oren aan sirene benar ens0ano0 n n. amara saat, aarsaraoo\| jagoan200\| ibalpoeo meaning mere lara 23hi22date00 .0n\| item\| bae . tenan (telah iioorraoo\| ea0 aa ata, gesreaapasoo\| moda7asia.oo\| ph, bupati bimysny pala) spa bacan hj. indah phamayamti putri mal
salinan atransportasi bagian hukum setda kabupaten bandung tahun hendak hd,transportasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal,dalam rangkaupaya meningkatkan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secaraorum transportasi darat adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara llajalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam dikelompokkan dalam beberapa kelas. pengelompokan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada:tentuan lebih lanjut mengenai kelas jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. jalur kereta api bersambungan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan operasi kereta serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jalur kereta api yang bersinggungan atau berintegrasi dengan jalur kereta api lain dilakukan stasiun kereta api persyaratan dengan syarat: memiliki ruang bebas jalur kereta api yang bersinggungan,perpotongan, dan atau persinggungan dengan jalur kereta api dilaksanakan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. bupatibupati dapat menutup perlintasan sebidang. pembangunan jalur kereta api baru dilarang menggunaknjamin dan keamanan pengguna jalan pada perlintasan sebidang. pembiay diperuntukkan bagi: fasilitas naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, fasilitas: keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. fasilitas sebagaimana dimaksud pada berupa sarana:fasilitasketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. padaketentuan mengenai. paragraf fasilitas operasi kereta api fasilitas operasi kereta api meliputi:::pemeliharaan prasarana perkeretaapian menjadi tanggungsetiap prasarana perkeretaapian wajib diuji dan diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pratiga sarana perkeretaapian kereta api menurut jenisnya terdiri atas: lokomotif, kereta: gerbong, dan peralatan khususukan oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah dalam melaksanakan pengoperasian dan perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum melalui perjanjian kerjasama. pengusahaan sarana perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum. setiap pengusaha sarana perkeretaapian daerah wajib mendapatkan izin dari bupati. pengusahaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan: kepentingan pelayanan umum, keselamatan fasilitaspengujian secara berkala terhadap sarana perkeretaapian.rkeretaapian adalahperkeretaapianketentuan lebih lanjut mengenai kereta api. dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas kereta api, penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian daerah wajib melapor kepada bupati. ketentuan mengenai lalu lintas kereta api dan tata cara pelaporan kecelakaan lalu lintas kereta api sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bagian kelima angkutan kereta api: barang umum, barang khusus, dan barang berbahaya. kereta api khusus dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha bidang tertentu. setiap badan usaha bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada yang melakukan kegiatan pengelolaan kereta api khusus daerah wajib memiliki izin dari bupati. pemegang izin sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan kegiatan operasional kereta api khusus secara berkala setiap (satu) tahun sekali kepada bupati. pemegang izin sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan perawatan, pemeriksaan, dan pengujian sarana dan prasarana paling sedikit (satu) tahun sekali. perawatan, pemeriksaan, dan: biaya pemanfaatan jalur kereta api, dan atau biaya operasional lainnya. tarif angkutan kereta api terdiri atas: tarif angkutan perkeretaapian untuk orang, dan tarif angkutan perkeretaapian untuk barang. ketentuan mengenai tarif angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulketentuan mengenai tarifangkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta ditetapkan oleh badan usaha yang bersangkutan berdasarkan mekanisme pasar. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. bagian keenam angkutan umum massal cepat berbasis rel pemerintah daerah menjamin ketersediaan sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kereta api. prinsip penyelenggaraan sistem angkutan umum massal cepat berbasis relsebagaimana dimaksud pada harus didukung dengan:transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: layanan yang terintegrasi dengan sebagian koridor sistem angkutan umum massal cepat berbasis relsebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. bab lalu lintas dan angkutan sungai dan danau bagian kesatu umum pemerintah daerah menjamin ketersediaan transportasi perairan yang meliputi: transportasi sungai, dan transportasi danau, bagian kedua prasarana transportasi sungai dan danau paragraf pelabuhan pelabuhan berperan sebagai:sebagaimana dimaksud dalam 162terdiri atas: pelabuhan sungai, dan pelabuhan danau. penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari skpd yang bertanggung jawab bidang perhubungan. rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dikeluarkan oleh skpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. paragraf alur pelayaran alur pelayaran terdiri atas: alur pelayaran sungai, dan alur pelayar atau pejabat yang ditunjuk. pemanfaatan perairan sebagaimana dimaksud pada meliputi:bungker terapung, perbaikan kapal terapung, terminal terapung, dan gudang terapung harus mendapatkan izin dari bupatiprasarana transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan 165 diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga sarana transportasi perairan paragraf jenis kapal sarana transportasi perairan daerah berupa kapal. kapal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kapal sungai, dan kapal danaun yang dapat bergerak jalan rel. lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian jalan rel. stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta apikapal sebagaimana dimaksud pada berukuran sampai dengan (tiga puluh lima)ton bobot mati. paragraf kelaiklautan kapal kelaiklautan kapal meliputi:jemen keamanan kapal. setiap kegiataniliki izin dari bupati dan memenuhi persyaratan keselamatan kapal meliputi: material, konstruksi: bangunan, permesinan, kelistrikan, stabilitas, perlengkapan alat penolong, dan elektrikalparagraftatus hukum kapal sebagaimana dimaksud padaskpd yang bertanggung jawab bidang perhubunganketentuan lebih lanjut mengenai sarana transportasi perairdan keselamatan pelayaran pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas dan menjaga keselamatterdiri dari pembangunan dan atau pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran. ketentuan lebih lanjut mengenai lalu lintas dan keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bagian kelima angkutan perairan paragraf jenis angkutan perairan angkutan perairan daerahterdiri atas: angkutan sungai, dan angkutan danau pelayaran angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan trayek. ketentuan mengenai trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf perizinan usaha angkutan izin usaha angkutan perairan terdiri atas: izin usaha angkutan sungai, dan izin usaha angkutan danau. izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh skpd yang bertanggung jawab bidang perhubungantarif tarif angkutan sungai dan danau terdiri atas: tarif angkutan orang, dan tarif angkutan barang. ketentuan mengenai tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan mengenai tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan perairan sebagaimana dimaksud dalam sampai deng:lingkungan skpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan:tentang sumber daya manusia lingkungan skpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab vii forum transportasi darat pemerintah daerah dapat membentuk forum transportasi darat. forum transportasi darattransportasi darat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bupati, kepala kepolisian resort bandung,transportasi darat sebagaimana dimaksud pada:): skpd yang bertanggungjawab bidang perhubuskpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan: memberikan pedoman skpd yang bertanggungjawab bidang perhubunganskpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan: dan cc.larangan setiap orang dilarang: memindahkan dan atau merubah prasarana jalan, mengubah fungsi jalan, membuat dan atau memasang sesuatu yang menyerupai prasarana jalan,daneda dan fasilitas pejalan kaki, il. merokok dalam kendaraan bermotor umum, menggunakan fasilitas pejalan kaki sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi, menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang tanpa izin, oo. memberikan izin dan atau membiarkan pihak lain menggunakan prasarana perkeretaapian yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan mendirikan bangunan diatas air pada alur pelayaran yang dapat mengganggu keselamatan pelayaradungdung daerah. penyelenggaraan transportasi kabupaten bandungcc. sistem transportasi provinsi,menjangkau seluruh pelosok wilayah kabupaten bandungdengan berlakunya peraturan daerah inikeadaan tertentu adalah pelaksanaan tugas yang berlangsung terhitung setelah tanggal januari sampai dengan desember dan atau sebelum desember terdapat pemutusan hubungan dalam pengelola, forklift, loader, excavator, dan crane: serta kendaraan bermotor khususjalur sepeda, rencana integrasi antarmoda, rencana kebutuhan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, rencana kebutuhan sarana dan prasarana transportasi angkutan kereta api: dan rasio luas jalan terhadap luas wilayah daerah sebesar (empat belasyang dimaksud dengan perlintasan sebidang adalahperpotongan sebidang antara jalur kereta api dengdan interlocking. huruf yang dimaksud dengan, baik menggunakan motor diesel atau listrik:dancapaian upaya sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan rtr dan dapat dievaluasi secara bertahap melalui rencanamoda, dan sistem operasional terintegrasi. dalam melaksanakan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana integrasi antarprovinsi, pemerintah daerah kabupaten kotadengan peraturan bupati. bab iii lalu lintas dan angkutan jalan bagian kesatu umumbagian kedua prasarana lalu lintas dan angkutan jalan paragraf umum prasarana lla terdiri atas: ruang lalu lintas, terminal, fasilitas parkir, perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung. paragrafterpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, efisien, serta terintegrasi, bahwasudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, kebutuhan penyelenggaraan transportasi, dan kewenangan pemerintah kabupaten bandungskpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan.alisis dampak lalu lintas. paragraf terminal terminal sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: terminal penumpang, dan terminal barang. penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah daerahsal. terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam hurufpenumpang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. terminal barang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: terminal barang umum, yang digunakan untuk kepentingan umum, dan terminal barang khusus, yang digunakan untuk kepentingan menunjang usaha industri tertentu. penetapan lokasi, pembangunan, perawatan, dan pengoperasian terminal barang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. terminal sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh skpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan. skpdparagraf fasilitas parkir fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: fasilitas parkir ruang milik jalan daerah: dan fasilitas parkir taman parkir atau gedung parkir yang dibangun khusus untuk parkir daerah. penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada dilarang mengganggu keselamatan, keamanan, dan kelancarruang milik jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memperhatikan: lebar jalan: volume lalu lintas, karakteristik lalu lintas: dimensi kendaraan, peruntukan lahan sekitar, dan peranan jalan yang bersangkutan. fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada harus disertai marka dan atau rambu parkir. setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan yang parkir ruang milik jalan wajib: mematuhi ketentuan tata cara parkir dan berlalu lintas, dan mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara atau pengelola parkir. setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dilarang parkir ruang milik jalan yang terdapat marka dan atau rambu larangan parkir. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan penindakan berupa: penguncian ban kendaraan, dan pemindahan kendaraan dengan cara pengecekan fasilitas parkir atau tempat penyimpanan kendaraan yangtaman parkir atau gedung parkir yang dibangun khusus untuk parkir daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat disediakan oleh pemerintah daerah atau badan usaha swasta. bupati dapat memindahkan atau mengalihkan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada jika terdapat bangunan gedung parkir dan atau taman parkir sekitar ruang milik jalan. paragrafataupengelolaan parkir meliputi penataan, penertiban, pembantu keamanan, dan penarikan retribusi parkir, menyerahkan uang jaminan paling sedikit (empat puluh per seratus) dari nila harga lelang yang dimenangkan sebelum surat perintah mulai kerja diberikan, membayar uang jaminan penunjukan sebesar (dua) bulan sebelum izin diterbitkan, pelelangan dan ataupihak ketiga sebagaimana dimaksud pada setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota. pemerintah daerah dan atau pengelola parkir dapat menggunakan alat bantu elektronik atau mesin parkir. pengelolaan parkir tempat khusus parkir milik swastpotensi pendapatan parkir daerah diperoleh berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengelola parkir, dan atau akademisi. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. paragraf hak dan kewajiban pengelola parkir, petugas parkir,dan pengguna jasa parkir pengelola parkir berhak: mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan, memperoleh hasil pungutan retribusi parkir sebesar (tiga puluh lima per seratus) dari pendapatan parkir, cc. mendapat perlindungan keamanan dari pemerintah daerah dari kegiatan parkir ilegal atau tidak resmi, dan mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir. petugas parkir berhak: memperoleh hasil pungutan retribusi parkir sebesar (dua puluh lima per seratus) dari pendapatan parkir, memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan mendapat jaminan sosial dan hak lainnya dari pengelola parkir. pengguna jasa parkir berhak: mendapatkan jaminan keamanan dari petugas parkir, mendapatkan bukti retribusi parkir dari petugas parkir, dan cc. mendapatkan pelayanan jasa parkir yang baik dari petugas parkir, pengelola parkir wajib: menjaga keamanan, ketertiban, keindahan,rkir kepada bupati melalui skpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan sesuai kontrak atau ketetapan retribusi parkir, cc. memungut tarif retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur, dan terampimematuhi dan melaksanakan hubungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, memberikan jaminan sosial dan hak lainnya kepada petugas parkir, dan petugas parkir wajib: melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola parkir yang telah disahkan oleh skpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan, menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir, menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola parkir, memakai seragam parkir beserta kelengkapan yang telah ditetapkan dan kartu tanda anggota yang ditetapkan, memberikan jaminan keamanan, mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku, dan menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkunganwajib: memarkir kendaraan pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya, mematuhi semua tanda parkir dan atau petunjuk yang adaselain pengelola parkir dan atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam dan dilarang melakukan kegiatan bidang parkir. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan 30kartu tanda anggotengkapan jalan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas:dan atau perubahan lokasi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan izin dari skpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan. paragraf fasilitas pendukung fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas:la yang berada jalan dan diluartiga sarana transportasi jalan paragraf umum sarana transportasi jalan terdiri atas: kendaraan bermotor,secara fungsi terdiri atas: kendaraan umum: dan kendaraan perseorangan. kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sepeda, gerobak, dan andong. setiap kendaraan bermotor yang dibuat dan dirakit dalam negeri atau diimpor dari luar negeri yang akan dioperasikan jalan wajibkendaraan tidak bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kendaraan bermotor umum merupakan kawasan tanpa rokok. paragraf pengujian kendaraan bermotor setiap kendaraan bermotor yang akan digunakan jalan wajib sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup. setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barangskpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan., dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati paragraf bengkel umum kendaraan bermotor pemeliharaan dan atau perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan bengkel kendaraan bermotor. bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud terdiri atas: bengkel pemeliharaan dan atau perawatan, dan bengkel karoseri kendaraan bermotor. penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam daerah wajib mendapatkan izin dari skpd yang bertanggungjawab bidang perhubunganberdasarkan rekomendasi dari kepolisian negara republik indonesia. skpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada melakukan pengawasan terhadap bengkel kendaraan bermotor: skpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan, atau pemilik, pengemudi, dan atau penanggungjawab pemilik, pengemudi, dan atau penanggungjawab kendaraan bermotor yang bersangkutan. pengecekan kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh: skpd yang bertanggungjawab bidang perhubunganskpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan. izin sebagaimana dimaksud pada dijalan, mobilitas, dan aksesibilitas:alisis dampak lalu lintas. hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud harus mendapatkan rekomendasi dari skpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan, dan merupakan salah satu syarat:mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor baru sesuai kapasitas prasarana jalan, mewajibkan pengelola pusat kegiatan komersial tertentu untuk menyediakan fasilitas parkir pada hari kerja bagi penumpang kendaraan bermotor umum dengan keringanan tarif parkir, dan atau j .ya, cc., il.nyelenggarandengan peraturan bupati. bagian kelima pencegahan dan program kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas pemerintah derah menetapkan program kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi pembina lla dan instansi terkait lainyaberpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, analisis terjadinya kecelakaan terhadap teknis kendaraan, pengkajian masalah keselamatan lla: penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lla, dan manajemen keselamatan jalanskpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan. skpd sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan skpd yang bertanggungjawab bidang kesehatan, skpd yang bertanggungjawab bidang pemadam kebakaran, kepolisianpenanggulangan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bagian keenampemerintah d, terjadwal, dan berawal, berakhir, menaikan, dan menurunkan penumpang,,dan keterpaduan antarmodtransportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat tempatt: transportasi daratcc.diskpd yang bertanggungjawab bidang perhubungan: barang yang mudah meledak, lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. jalan adalah seluruh bagian jalan, te$jaringan lla adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling te$hubungkan untuk penyelenggaraan llgas ampat, gas cair, danmeliputidelapan: surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan,sembilanangkutan:jalanlakuan khusususia lanjut,sepuluh tarif angkutan paragraf tarif penumpang tarif penumpang terdiri atas tarif penumpang untuk angkutan orang:non ekonomi. ketentuan mengenai tarif ekonomi sebagaimana dimaksud pada hurufdengan peraturan bupatisebagaimana dimaksud pada (1l)dialokasikan pada bagian pengeluaran skpd yang bertanggungjawabwilayahsebagaimana dimaksud pada diselenggarakan guna mewujudkan:perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan perkeretaapian. jaringan pelayanan kereta api baru harus, dan sistem integrasi antarmoda. jaringan pelayanan kereta api baru sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dengan ketentuan:. ketentuan mengenai jaringan pelayanan kereta api baru sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. pemerintah daerah harus memiliki rencana induk perkeretaapian. rencana induk sebagaimana dimaksud merupakan dasar dalam penyelenggaraan perkeretaapian daerah. rencana induk perkeretaapian daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: rencana induk perkeretaapian antar kota dalam daerah:pinsi, rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran daerah: dan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bagian keduaperkeretaapian sebagaimana dimaksud pada mengacu pada rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian. setiap pengusaha prasarana perkeretaapian daerah wajib mendapatkan izin dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala skpd yang bertanggungjawab bidang penataan ruang menyusun jalur kereta api baru berdasarkan rencana induk perkeretaapian sebelum melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian. ketentuan mengenai jalur kereta api baru sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusansebagaimana dimaksud dalam ditujukan untuk jaringan: kereta api kecepatan tinggi atau angkutan umum massal berbasis rel, kereta api monorel, kereta api lingkar dalam kota, kereta api komutersetiap pemanfaatan ruang jalur kereta api diluar peruntukannya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah harus mendapatkan izin dari bupati. pemanfaatan ruang jalur kereta api diluar peruntukannya sebagaimana dimaksud pada dilarang
menimbang bt'pati t!'lt'ingat uil provinsi jaitu tiri'r peranti'rain daerah tabupateii tt'lt'i\|bagi'i{g i{motor tatih'it ai{ali$s dataid i.alu lintas dei\|gat habitat tt'iii{ ya,rg maria esa bupati tilt'i{gaga'i{g, bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggu nya kelancaran lalu lintas; bahwa berdasarkan ketentuansetiap rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastuktur yang akan menimbulkan gangguan keamanperaturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun tentang analisis dampak lalu lintas andalan) penataan kawasan sudah tidak sesuai lag dengan perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangk,alu lintas444a1; undang undang nomor tahun oot: peraturan pemerintah nomor tahun ol2 tentang izin lingkungan; peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri perhubungan nomor tahun peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten tulungagung oi2(kembaran daerah kabupaten tulungagung tahun ol4 nomor seri d); dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kae}paten tulungagung dan bupati tulungagung memutuskan: menetap dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jalan raya. tim evaluasi adalah ranalisis dampak la.lu lintas untuk rampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. ll. kegiatan dan atau usaha adalah kegiatan dan atau usaha berkaitan dengan pemain,matan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi. l2. jalan adalah seluruh bagian jalan' dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. bab maksud dan tujuan maksud dari andalan adalah untukmemprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan menentukan bentuk peningkatan perbaikan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat penemu raga.n baru; menyelaraskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah, dan lokasi akses serta alternatif peningkatan perbaikan; mengidentifikasi masalah masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proses yang diusulkan; sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan menjadi alat pengendali bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari suatu bangunan. bab iiiindustri; fasilitas pendidikan sekolah atau universitas; lembaga kursus; fasilitas pelayanan umum: rumah sakit; klinik bersama; bank. stasiun pengisian bahan bakar umum; hotel; gedung pertemuan; restoran; fasilitas olahraga indoor atau out door) bengkel kendaraan bermotor; pencucian mobil; dan atau bangunan lainnya; pemukiman sebagaimana dimaksud pada berupa perumahan dan permukiman; rumah susun dan apartemen; asrama; ruko; dan atau permukiman lainnya; infrastruktur sebagaimana dimaksud pada (l) berupa akses dan dari jalan tol; pelabuhan; bandar udara; terminal: stasiun kereta api; pool kendaraan; fasilitas parkir untuk umum; jalan layang (floret); lintas bawah (under pa.ssl; terowongan (tunnel; dan atau infrastruktur lainnya:dalam atau diterima untuk dididik; atau jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu. , . kriteria rence.na pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimasukkan; jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama atau luas bangunan, untuk bank. diterimditerim dot) sebagaimana funsaranaruko sebagaimana dimaksud dalam huruf yang wajib dilakukan andafaligouefl, lintas bawah (underpass, dan atau terowongan (h.gouefl, lintas bawah (underpass, dan atau terowongan (funny\ merupakan jalan akses dari ke jalan yang sudah ada. dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flgouel, lintas bawah (und.eryassl, dan atau terowongan (tunnel\ sebagaimana dimaksud dalamrencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam lebih besar 3oo oi alu lintas pengembang dan(21^alu lintas dan angkutan jalan saat ini, dan faktorg'alasan analisis pemilihan moda; analisis pembebanan peg'alasan; simulasi kinen'; simulasi kinen'a lalu lintas pada saat pembangunan; simulasi king' yang meliputiiidalam kawasan;dan atau penyediaan fasilitas penyebrangan; t _ meliputi pemantau terhadap fasilitas parkir; dan pembaruan terhadap rambu.n; kondisi fisik sarana; kondisi sosial ekonomi di runtuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud (21telah diatur dalam peraturan perundang undangan. bagian kelima penilaian dokumen hasil andalan hasil andalan sebagaimana dimaksud dalam harus mendapat persetujuan dari bupati untuk jalan kabupatean atau pembangun untuk memperoleh izin mendirikan bangunan;sesuai kewenangan kepa.da bupati. bupati sebagaimana dimaksud pada {l)mekanisme menyampaikan dokumen hasil andalan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.pembentukan tim 56bagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dilas<akan oleh bupati. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan analisis dampak lalu lintas atau perencanaan pengaturan lalu lintas(l) kepada kepala dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan bupati. bae!(l) dikenai sanksi administratif. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada {l) berupa1, dan atau pencabutan izin. tata cara pelaksanaan penjatuhralihan pas:leraturan daerah ini paling lama (dua) tahun setelah peraturan daerah ini berlaku. kegiatan dan atau usaha yang masih dalam proses pengajuan perizinan wajib memenuhandalan) penataan kawasan lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun oo9 nomor seri e),o16 rupa\tllwgagut\|g, pembina nip. t\tulungagung oktober daerah madya l,e rs pei{'ei"asai{ atas pratt'raj\| daerah kat'pat etr tul iff bagi'i{g i{nomor taipei teratai\|g analisis dampak lalu lintas t'mum salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas bagi warga masyarakat. namun, seiring dengan perkembangan kegiatan usaha seringkali berdampak pada timbulnya gangguan dalam lalu lintas. untuk itu diperlukan peran tangan pemerintah daerah dalam mengaturnya sehingga terwujud sinergitas antara kegiatan usaha dengan aktifitas berlalu lintas pada umumnya. mendasarkan pertimbangan tersebut, maka daerah diperlukan suatu regulasi lokal yang dapat mengatur dan memberikan pedoman baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha yang berpotensi dapat menimbulkan dampak terganggunya lalu lintas. disamping itu, regulasi tersebut juga merupakan penjabaran dan pelaksanaan daridan peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor tahun tentang penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas. mengingat produk hukum daerah yang dapat mengatur masyarakat dan bersifat imperatif adalah peraturan daerah, maka dirasa perlu menyusun peraturan daerah tentang analisis dampak l,alu lintpas i22 cukup jelas.
can publik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karawang, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan amanat undang undang dasar pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil masyarakatnya melalui pelayanan publik,semata mata untuk kegiatan pelayanan publik sesuai ketentuan perundang undangan.oleh masyarakat. bab xiipemantauan,ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penerapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab xiii kode etik penyelenggaraan pelayanan publik setiap penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik wajib berperilaku sebagai berikut: tangkas, cermat dan tepat dalam melaksanakan pelayanan, menunjukkan sikap empati terhadap persoalan masyarakat, bersikap santun dan ramah, profesional dan tidak mempersulit, dan membuka diri terhadap kritik, protes, keluhan serta keberatan dari masyarakat. bab xiv pengelolaan sistem informasi pelayanan publik penyelenggara berkewajiban mengumumkan informasi pelayanan publik, dokumentasi elektronik dan dokumentasi non elektronik terintegrasi. sistem informasi, dokumentasi elektronik dan dokumentasisistem informasi dan dokumentasi pelayanan publikskpd. ketentuan mengenai penetapan dan tata cara pelaksanaan tugas ppid sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusanskpdskpdsebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan bupatiselambat lambatnyasurat elektronikpenyandang cacat dan atau difabel, lanjut usia, wanita hamil dan menyusui,viii biaya tarif pelayanan publik biaya tarif pelayanan publik merupakan tanggung jawab daerah dan atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangansesuai dengxixapat dilakukan dengan cara: analisis dokumen, survei kepuasan masyarakat,cara mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan bupatisanksi penyelenggara dan atau pelaksana yang melanggar ketentuan pada dketentuan pedomandan atau pelaksana yang melakukan pelanggaran tindak pidana pelayanan publik diproses sesuailayanan publikkarawang perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan publik. materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi asas dan ruang lingkuphak, kewajiban dan larangkode etik, pengelolaan informasi, pengelolaan pengaduan, pengelolaan sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, biaya tarif pelayanan publik, pemantauan dan evaluasi, peran serta masyarakat, pengawasan, ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan. ii. demi cukup jelas cukup jelas huruf pelayanan barang publik dalam peraturan daerah ini merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. huruf pelayanan jasa publik dalam peraturan daerah ini merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. huruf pelayanan administratif dalam peraturan daerah ini adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. seperti misalnya pembuatan identitas penduduk, sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, ijin mendirikan bangunan, paspor, surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan lain sebagainya yang berlaku dalam maupun luar negeri. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas prinsip pelayanan prima adalah prosedur pelayanan publik tidak berbelit belit, mudah dipahami dan muduntuk melakude etik pelayanan publik adalah suatu bentuk aturan yang tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat untuk mengatur tingkah laku penyelenggaradaerah. cukup jelas huruf cukup jelas huruf sarana untuk menampung keluhan antara lain telepon, pesan layanan singkat, laman, surat elektronik dan kotak pengaduan. jenis badan hukum indonesia dalam peraturan daerah ini seperti perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik daerah, koperasi daerah, yayasan dan lembaga dalam negeri cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasyandang cacat yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah seseoranguruf yang dimaksud dengan lanjut usia dalam peraturan daerah ini adalah seseorang yang telah mencapai usia tahun atas. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud anak anaksedangkruang lingkup asas penyelenggaraan pelayanan publik daerah terdiri atataspelayanan ataspelayanan ataspelayanan atasadministrasi sebagaimana dimaksud pada dan diselenggarakan dengan prinsip pelayanan prima dan menjunjung tinggi kode etik pelayanan publikjawa barat. bupati menunjuk kepala skpd atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawabpenyelenggara dapat melakukan kerjampublikasikan standar pelayanan, menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan, cc. menyediakan dan atauatas pemeliharaan dan atau pergantian sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publiknempatkan pelaksana yang kompeten dan melakukan upaya dalam meningkatkan kapasitas pelaksana, melakukan penyeleksian pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, il.mberikan penghargaan dan promosilakukan pengelolaan dan menindaklanjuti, mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminasi dalam proses seleksi, mendapatkan penghargaan dan promosipenyelenggaraankomponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. penyelenggara dalam menyusupenanganan pengelolaan pengaduan. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. babsebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab: bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan dan memperluas akses permodalan usaha masyarakat perlu adanya peningkatan pelayanan perbankan milik pemerintah daerah, bahwa sesuai dengan ketentuan dalammaka dalam rangka memenuhi modal dasar untuk mewujudkan tujuan pendirian perseroan terbatas bank perkreditan rakyat dan kekurangan modal dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sejumlah rp. (dua belas milyar rupiah): cc. bahwa berdasarkan ketentuan dalamtujuan penyertaan modal adalah untuk memenuhi modal dasar disetor pendirian pt. persero) bpr wanita. bab iii besaran penyertaan modal penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. persero) bpr wanita sebesar rp. (sembilan belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal kepada pt. persero) bpr wanita sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian: tahun anggaran sebesar rp. (satu milyar rupiah): tahun anggaran sebesar rp. (tujuh ratus juta rupiah): cc. tahun anggaran sebesar rp. (dua ratus lima puluh juta rupiah): tahun anggaran sebesar rp. (lima ratus juta rupiah):satu milyar rupiah). untuk memenuhi kekurangan dalam penyertaan modal kepada pt. persero) bpr wanita sebesar rp. (dua belas milyar rupiah), pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam apbd secara bertahap selama (lima) tahun anggaran, dengan rincian: tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar rupiah): tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah): cc. tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah): tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah): dan tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah). bab ketentuan lain lain setiap tahapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dicatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan pt. persero) bpr wanita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. deviden yang diperoleh atas penyertaan modal merupakan pendapatan asli daerah yangoleumum bahwa sesuai dengan ketentuan dalamdisebutkan bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar untuk mewujudkan tujuan pendirian pt. persero) bprselanjutnya dalam ketentuan disebutkan bahwa.lam disebutkan bahwa sumber modal bpr terdiri atas penyertaan modal, hibah dan sumber modal lainnya, lebih lanjut dalam disebutkan penyertaan modal daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. selanjutnya pada disebutkan bahwa penyertaan modal daerah kepada bpr dilakukan untuk pendirian dan penambahan modal, disamping itu dalam juga disebutkan bahwasesuai dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan bumi dan penambahan modal bumi. selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah,engan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai barat,penggunaan jalan umum untuk pengangkutan tambang batu angkutan batu bara dan kelapa sawiperda kabarbatu bara adalah pelaku usaha dalam rangka pengusahaan tambang batu rusahaan perkebunan kelapa sawit adalah pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan hasil turunannyimaksudkan untukbatu bara dan kelapa sawit yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitasperda kabar terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan,ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi: penggunaan jalan, kewajiban pemerintah daerah, jalan khusus, perizinan keadaan tertentu, dan pengawasan dan pengendalian. bab iii penggunaan jalan bagian kesatu angkutan jalan umum dan jalan khususdilarang melewati jalan umum dan wajib diangkut menggunakan jalan khusus. pengecualian dengan izin bupati sebagaimana dimaksud pada jika:, dapat melalui jalan umum: atau perusahaan pertambangan batu bara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sedang dalam tahap melaksanakan konstruksi pembangunan jalan khusus, atauketentuan lebih lanjut mengenai izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua hasil produksi perda kabar hasil produksi yang dapat diangkut diangkut jalan umum meliputi: hasil pertambangan batu bara, dengan ketentuan sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan, dan hasil perkebunan yaitu tandan buah segar tbs) kelapa sawit, crude palm oil cpo), palm kernel oil pko), slab, dan lumba, dengan ketentuan hasil perkebunan rakyat ataupun yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan. bab kewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah wajib menyediakan kemudahan bagi perusahaan pertambangan batu pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. bab jalan khusus bagian kesatu umum setiap perusahaan pertambangan batu bara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan dan membangun prasarana jalan khusus dalam kawasan daerah wajib dengan izin bupatipada dilakukan saat pengajuan permohonan izin pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit jalan khususrda kabargian kedua perencanaan jalan khusus perencanaan jalan khusus bagi perusahaan pertambangan batu bupati. pembangunan jalan khusus wajib dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh bupati dan dengan tetap memperhatikan keterpaduan perencanaan. pemegang izin pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawitpembangunan jalan khusus harus memasukan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jumlah jaringan jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus harus diminimalkan. bab perizinan keadaan tertentu bagian kesatu izin penggunan jalan umum dalam keadaan tertentu setiap orang yang berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam yang akan melakukan angkutan hasil pertambangan dan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki izin penggunaan jalan umum dari pejabat yang berwenang. bupati berwenang menerbitkan izin penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit pada jalan dalam daerah. jangka waktu berlakunya izin penggunaan jalan umum adalah selama kegiatan pertambangan dan perkebunadiatur dengan peraturan bupatitambangan dperda kabarl transportasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, jaring buahketentuan peraturan perundang undangan:kebunan. pengambil perda kabar untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan atau perekonomian daerah, cc. untuk perkembangan daerah, dan atau untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pengambil umumkepadaperda kabaorang, mengambil sidik jari atau memotret b viperda kabarpuluh juta rupiah)babusahaan pertambangan batu bara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit diwajibkan untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan khusus paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud padaumum.. untuk itu maka dipandangubu raydalam rangka memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa wilayah kabupaten kubu raya, perlu disusun pedoman perencanaan pembangunan desa, bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa harus sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang desa beserta berbagaipembangunanbu rabagian kedua penyusunan dan penetapan rpmdiatur dengan peraturan bupati. musyawarah desa, dan musrenbang desa sebagai dasaratautentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan rkp desa diatur dengan peraturan bupatipelaksanaan kewenangan pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sendiri oleh desa meliputi: kewenangan lokal berskala desa, kewenangan hak asal usul, kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dan kewenangan lain yang diserahkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan desa diatur lebih lanjut denganatau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. program sebagaimana dimaksud pada tercantumngawasan dan pemantaupaling lambat tanggalketentuanran serta masyarakaterang bupati kubu raya diundangkan sungai raya usman ali pada anal desember lag pit.error noref peraturan daerah kabupaten kubu raya, provinsi kalimantan penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor tahun tentang pedoman perencanaan pembangunan desabu raya, atau .ooo wmlalanaanlnan rp. bertambah .segmen rp. jumlah pendapatan setelah perubahan . rp. belanja aa. semua .ooo womennalanannnnl rp. bertambah .beeniooobeeeaannlnann rp. berkurang . gesekan rp. jumlah penerimaan setelah perubahan . rp. pengeluaran semula .o. jeeeeanlln anal rp. bertambah .denganjdapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: pendapatan asli daerah semula .wooden rp. bertambah . rp. jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan rp. dana perimbangan semula .oseeeeeteenlnana rp. berkurang . seen rp. jumlah perimbangan setelah perubahan. rp. lain lain pendapatan daerah yang sah semula .iioseeeeenanna rp. bertambah. ikaniioseeeeenanna rp. bertambah . ian rp. jumlah pajak daerah setelah perubahan. rp. retribusi daerah semula .iioseeeeenanna rp. bertambah. ikan.iioseeeeenanna rp. bertambah . iani.o jeeeleennana rp. bertambah. ikan rp. jumlah lain lain pendapatan daerah wwwi.o jeeeleennana rp. bertambah (berkurang). j. rp. jumlah dana bagi hasil setelah perubahan rp. dana alokasi umum semula .ooseeeeelanaa rp. berkurang . jeeeenna rp. o, jumlah dau setelah perubahan . rp. dana alokasi khusus semula .iioseeeeenanna rp. bertambah . ian rp. jumlah dakrp. o, jumlah hibah setelah perubahan . rp. dana bagi hasil pajak dari provinsi semula .iioseeeeenanna rp. bertambah . rp. o, jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan . rp. dana penyesuaian semula .eeee rp. bertambah . jan rp. o, jumlah dana penyesuaian setelah perubahan .sen rp. belanja sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja tidak langsung semula .ooceeeelnnnaa rp. berkurang . j.ejaan rp. , ) jumlah belanja tidak langsung setelah nun perubahan .eeeeaaaa rp. belanja langsung semula .oseeeeenlnnnnaaaaan rp. bertambah . ian rp. jumlah belanja langsung setelah perubahan. seeejaan rp. berkurang . aaaa rp. , ) jumlah belanja pegawai setelah perubahan . rp. belanja subsidi semula . rp. bertambah . jena rp. jumlah belanja subsidi setelah perubahan. rp. belanja hibah semula. rp. berkurang . rp. jumlah belanja hibah setelah perubahan. rp. belanja bantuan sosial semula . rp. berkurang .eea rp. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan . jee rp. belanja bagi hasil semula .kobe rp. bertambah . jena rp. jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan . jee rp. belanja bantuan keuangan semula . rp. bertambah . jena rp. jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan . ji.i wu. rp. belanja tidak terduga semula . rp. bertambah . jena rp. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan . jeeeaeaea rp. bertambah . jeda rp. jumlah belanja pegawai setelah perubahan. rp. belanja barang jasa semua lio rp. bertambah . jekkkk rp. jumlah belanja barang jasa setelah perubahan . jee rp. belanja modal semula .oooeknn rp. bertambah . jekkkkkurang . rp. , )kurang .e rp. , ) jumlah lpa setelah perubahan . rp. , )perubahanperangkat daerah dan atau antar perangkat daerahsitenbengko8s pembangunan walikota ternate, kampar ttd ikabagilukumeeramsumbawa, menimbang bahwa dalam mewujudkan kabupaten sumbawa yang bersih, elok, sehat, aman dan rapi serta untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam menjaga pemanfaatan prasarana sarana fasilitas umum diperlukan perangkat kebijakan demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat, bahwa dalamsudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut danatuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut sat pol adalah satuan polisi pamong praja kabupaten sumbawa yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatizin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan terhadap suatu permohonanak jalanan dan pengammbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbahumum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. fasilitas umum adalah suatu sarana dan atau prasarana yang peruntukannya untuk umumtanah terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana daerah yang pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerahruang milik jalan adalah bagian bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan paritketertiban umum dan ketentedibidang,nya, sat pol berwenangmelakukanbagian kedua penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sat pol bersama instansi terkait berkewajiban membuat sistem deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan konflik. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui upaya menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, meliputi tertib jalan dan keselamatan pejalan kaki, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, cc. tertib sungai, saluran air dan kawasan pesisir, tertib lingkungan, tertib bangunan, tertib usaha pariwisata, tertib sosial, dan tertib kependudukan. bagian ketigasat poltertib jalan dan keselamatan pejalan kaki setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman saat berjalan kakitrotoar. trotoar sebagaimana dimaksud hanya diperuntukan bagi pejalan kaki. setiap pejalan kaki wajib berjalan atas trotoar, apabila jalan tersebut dilengkapi trotoar, menggunakan jalur paling kiri dari jalan, apabila jalan tidak memiliki fasilitas trotoar: danngendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah luar kendaraan. setiap orang dilarang: menumpuk, menaruh dan membongkar bahan bangunan jalan lebih dari jam, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh sepanjang jalan, cc. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda sepanjang jalan, dan membuang, menumpuk sampah dan atau benda jalan. bab tertib jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang dilarang: memasuki atau berada jalur hijau dan taman milik pemerintah daerahtaman milik pemerintah daerah serta tempat umum beserta kelengkapannya, bertempat tinggal jalur hijau dan taman milik pemerintah daerah serta tempat umum, melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap jalur hijau dan taman milik pemerintah daerah serta tempat umum beserta kelengkapannya, melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau dan taman serta tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh sepanjang jalan, jalur hijau dan taman milik pemerintah daerah serta tempat umum kecuali dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas atau memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda sepanjang jalan, jalur hijau dan taman milik pemerintah daerah serta tempat umum, dan membuang, menumpuk sampah dan atau benda jalan, jalur hijau dan taman milik pemerintah daerah serta tempat umum. bab tertib sungai, saluran air dan kawasan pesisir setiap orang dilarang bertempat tinggal daerah penguasaan sungai, saluran air dan kawasan pesisir, membuang limbah sungai, saluran air dan kawasan pesisir, cc. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun sungai, saluran air dan kawasan pesis, tertib lingkungan setiap orang dilarang menangkap, memburu,mencoret coret, menulis, melukis, menempel iklan dinding dan atau tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan tempat umum lainnya, dan membuang, menumpuk sampah dan atau benda tidak pada tempatpada permainan peruntungan dan atau mengarah dan mempergunakan fasilitas umum dan atau fasilitas sosial yang bukan peruntukannyanyebarkan dan atau menempelkan selebaran, stiker dan sejenisnya fasilitas umum dan atau fasilitas socialatau fasilitas sosial. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dani tertib bangunan setiap orang dilarang mendirikan bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan. setiap orang pemilik bangunan berkewajiban memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan. setiap pemilik dan atau pengguna bangunan berkewajiblubangdan atau pengguna bangunan. bab tertib usaha pariwisata setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa dilengkapi tanda daftar usaha pariwisata izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang telah mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata izinizin yang dimiliki. setiap pengusaha usaha pariwisata berkewajiban: memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan dan keselamatan wisatawan:beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengecap mobil dan atau kegiatan lain yang mengganggu jalanan dan traffic light, cc. mengeksploitasi anak dan atau balita untuk mengemis, membeli kepada pedagang asongan dan atau memberikan sejumlah uang dan atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengecap mobil jalan dan atau tempat umum, dan bertempat tinggal dan atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan atau fasilitas sosial. setiap orang dilarang berbuat asusilawarkan dan atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi, menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi, dan cc. memakai jasa prostitusi. setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, jalan, persimpangan jalan traffic light, taman milik pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. setiap orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak anak untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada setiap orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada bab tertib kependudukan setiap orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangtua rt ketua setempat. setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap daerahb xsebagaimana dimaksud pada dapat berupa laporan kepada sat pol pp, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang dapat dan atau mengganggujib menyerahkan kepada sat pol pp. pemerintah daerah wajib memberikan jaminan kenylaporkan kepada sat pol jika ada indikasi dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal dan atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. bab xiii pembinaan dan pengawasan bupati berwenang melakukan pembinaan, pol pp.eraman masyarakat, yang dikoordinasikan oleh sat pol pp. bab xivhuruf huruf huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf dsampai dengan huruf huruf huruf dan huruflembaran daerah kabupaten daerah tingkatsumbawa telah ditetapkanemaka pengaturan mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kabupaten sumbawa perlu ditinjau dan disesuaiketenteraman.dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan lain lain. dengan adanya peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugasan untuk umum adalah lingkungan yang diberi pagar atau tanda larangan untuk dimasuki. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan vandalisme adalah perbuatan merusak keindahan alam dan lingkungan secara kasar dan ganpenguasaan sungai meliputi dataran banjir, dataran retensi, bantaran, atau daerah sepadan yang tidak dibebaskan. huruf yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatanntara lain hotel, losmen, barber shop, spa, panti pijat tradisional, salon kecantikan dan rumah kos. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku dimasyarakat, misalnya: menjajakan diri jalan, berbumbu, berciuman, dan aktifitas seksual lainnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas yang dimaksud dengyang dimaksud denganneon lisperaturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka perlu adanya penyesuaian atas pajak pajak daerah, yang tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi, bahwa dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas peraturanlakukan perubahan terhadap peraturan daerah kabupaten karawangditetapkan sebesar (dua puluh limapersen), j . untuk mandi uap, spa, refleksi dan panti pijat ditetapkan sebesar y46 (tiga puluh lima persen). untuk pacuan kuda dan balapan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar (tiga puluh persen): il. untuk pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar (lima belas persen): untuk pusat kebugaran atau fitness center ditetapkan sebesar (dua puluh persen), diantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut untuk usaha hiburan dan olahraga yang merupakan fasilitas hotel, seperti karaoke, diskotik, klab malam, spa, refleksi, pijat, pusat kebugaran (fitness center) dan lain sebagainya, harus didaftarkan sebagai wajib pajak hiburan dan dikenakan tarif pajak hiburan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud apabila memenuhi salah satu dari kriteria bawah ini fasilitas tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel, lokasi fasilitas terpisah dari bangunan induk hotel, pengelola fasilitas bukan pengelola hotel, harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat pengunjung selesai menikmati (fasilitas) dan tidak dibukukan serta digabung dengan tagihan hotel. tata cara pemungutan dan pelaporan pajak daerah untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel, akan diatur kemudian melalui peraturan bupati. ketentuan ditambahkan (dua) yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikutpenyelenggara hiburan harus menambahkan pajak hiburan atas pembayaranmaka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hiburan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutpenyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut, papan nama toko papan nama usaha murni (non sponsorship) yang dipasang melekat pada bangunan toko tempat usaha dengan ukuran luas reklame tidak lebih dari meter meter atau (satu) meter persegi. dalam hal papan nama toko papan nama usaha sebagaimana dimaksud pada huruf atas terdapat lebih dari (satu) reklame, maka terhadap reklame kedua, ketiga dan seterusnya tetap dikenakan pajak reklame. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, partai politikketentuan ditambahkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikutsewa reklame khusus untuk produk rokok dan minuman beralkohol ditambahkan (dua puluh persen) dari nilai sewa reklame dalam hasil perhitungan sebagaimana dimaksud padaketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai beriktambah (empat) sehingga berbunyi sebagai berikutihapus dalam hal penyelenggara tempat parkir mengenakan parkir cuma cuma kepada penerima jasa parkir, dasar pengenaan pajak parkir adalah berdasarkan hasil pemeriksaan potensi dikali biaya parkir yang seharusnya dikenakan. apabila pemeriksaan potensi sebagaimana dimaksud pada belum dapat dilaksanakan, maka dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah kapasitas atau daya tampung parkir maksimal kendaraan bermotor yang tersedia dikali (tujuh) hari dikali biaya parkir yang seharusnya dikenakan. biaya parkir yang seharusnya dikenakan sebagaimana dimaksud pada dan adalahrp. (satu milyar) sebesar y6, nop rp. (satu milyar) s d rp. (lima milyar) sebesar nop rp. (lima milyar) s d rp. (sepuluh milyar) sebesar nop rp. (sepuluh milyar) sebesar diantara dan disisipkan (dua) yakni dan 54pendapatan daerah dan atau temp, wajib pajak reklame, wajib pajak penerangan jalan, wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, wajib pajak parkir, wajib pajak sarang burung waletadministratif berupa dend, penghapusan ppd, pemberian sanksi dan penetapan npgd secara jabatan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. wajib pajak dapat melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan obyek pajak daerah melalui online system (dalam jaringan). pelaporan data transaksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat setiap tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. bupati berwenang memasang menempatkan alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak dalam rangka menunjang pelaporan data transaksi wajib pajak melalui online system (dalam jaringan)ketentuan pelaksanaan online system (dalam jaringan) sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.engan diundangkannya peraturan daerah ini maka peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daeraumum pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan wilayah tersebut, pengaturan mengenai pajak daerah wilayahajak daerah, pada hakekatnya merupakan implementasi penjabaran lebih lanjut dari undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerahyang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pajak daerah wilayah kabupaten karawang. pada implementasi undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini mengalami perkembangan dan koreksi dari masyarakat dengan mengajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi, khususnya terhadap huruf dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix dengan tegas menyatakan bahwa kata golf yang tercantum dalam ketentuanraturan daerah tentang pajak daerah kabupaten karawang, pada prinsipnya dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan perpajakan daerah wilayah kabupaten karawang dengan peraturan perundang undangan yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan pajak daerah, dan yang disesuaikandengan kebijakan yang bersifat nasional maupun kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kabupaten karawang dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten karawang, sehingga diharapkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan daerah, menghindari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat serta menghindari terjadinya pemberlakuan peraturan daerah kabupaten karawang yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. dengan demikian, peraturan daerah kabupaten karawang nomor tahun tentang pajak daerah, yang selama ini dijadikan sebagai landasan yuridis kewenangan pemerintahan daerah kabupaten karawang, perlu diubah dengan cara merumuskan, menyusun, dan membentuk rancangpajak daerah, dalam rangka terwujudnya efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi, serta akuntabilitas dalam perpajakan daerah wilayah kabupaten karawang, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang yang bersumber dari sektor perpajakan daerah, yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maupun sesuai dengan kebijakan yang bersifat nasional dan atau kebijakan yang bersifat daerah. ii. demi cukup jelas cukup jelas kata fasilitas hiburan dan fasilitas olahraga dihapus, karena fasilitas hiburan dan fasilitas olahraga yang ada hotel dapat menjadi objek pajak hiburan sesuai kriteria tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. contoh harga kamar hotel (satu) malam sebesar rp. dalam perhitungannya, pengusaha hotel mencantumkan pajak dari harga kamarkamar yang harus dibayarkan oleh tamu konsumen sebesar rp. harga kamar hotel (satu) malam sebesar rp. dalam perhitungannya, pengusaha hotel tidak mencantumkan pajak dalam bill akuntansi struk, maka harga kamar tersebut sudah termasuk pajak. adapun perhitungan pajak hotel yang harus disetorkan adalah rp. dibagi dikali atau rpcukup jelas cukup jelas cukup jelas. contohmencantumkan pajak dari harga makananmakanan yang harus dibayarkan oleh konsumen sebesar rp.tidak mencantumkan pajak dalam bill akuntansi struk, maka harga makanan tersebut sudah termasuk pajak. adapun perhitungan pajak restoran yang harus disetorkan adalah rp. dibagi dikali atau rp. rppermainan ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak anak maupun dewasa yang dapat digunakan secara manual dan atau didukung denganbantuan peralatan yang menggunakan tenaga listrik mesin system digital komputerisasi fasilitas air seperti pusat bermain (game zone game center), flying fox, ice skating, pinball, waterboom, waterpark dan sejenisnya. huruf cukup jelas huruf cukup jelas yang dimaksud dengan kalimat tidak mengandung unsur komersial adalah apabila nilai donasi yang dikeluarkan melebihi nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. huruf cukup jelasubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten karawang nomor tahun tentang pajak daerah. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuan angka dan diubah dperangkat daerah yang menanganendotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, guest houseios, pusat jajanan serba ada (pujasera food court) serta bukan merupakan legalitas ijin usaha. online (dalam jaringan)iubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel disebutkan (dua) sehingga berbunyi sebagai berikut tarif pajak hotel atas semua objek pajak hotel selain rumah kos ditetapkan sebesar (sepuluh persen). tarif pajak hotel untuk objek pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari (sepuluh) ditetapkan sebesar (lima persen). ketentuan ditambahkan (dua) yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel. ketentuan diubah dan ditambah (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut tarif pajak restoran ditetapkan sebesar (sepuluh persen). ketentuan ditambahkan (tiga) yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikutmaka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran. dalam hal objek pajak restoran berupa jasa katering, perusahaan sebagai pengguna jasa katering dapat menarik langsung pajak restorannya kepada penyedia jasa katering. ketentuan huruf diubah dan pada ditambahkan satu huruf yaitu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:j .enis hiburan lainnya yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial, budaya dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial. ketentuan diubah dan ditambahkan (empat) huruf yaitu huruf dan sehingga berbunyi sebagai berikut: tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut untuk tontonan film ditetapkan sebesar (sepuluh persen): untuk pagelaran kesenian dan hiburan rakyat tradisional, seperti seni lukis, seni tari dan kesenian lainnya ditetapkan sebesar (lima persen), untuk pertandingan olah raga dan binaraga ditetapkan sebesar (sepuluh persen): untuk pagelaran musik ditetapkan sebesar (lima belas persen), untuk pameran, pagelaran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar (dua puluh persen),
salinan kakekonomi kerakyatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai barat, menimbang bahwa sistem perekonomian nasional indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial dapat tercapai salah satunya dengan mewujudkannya kemandirian masyarakat melalui optimalisasi sumber daya ekonomi yang ada kabupaten kutai barat, bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kabupaten kutai barat perlu mengatur penyelenggaraan ekonomi kerakyatanyelenggaraan ekonomi kerakyatan kabupaten kutaierakyekonomi kerakyekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomi kerakyatan. kegiatan usaha ekonomi. perda kabar usaha ekonomi adalah setiap usaha yang menghasilkan pendapatan nyata... permodalan adalah fasilitas pengembangan usaha berupa uang tunai, lahan dan peralatan.. usaha kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat ukm adalah usah. usaha produktif adalah usaha usaha ekonomi yang menghasilkan pendapatan yang semakin meningkat. pemberdayaan adalah upaya peningkatan dan penguatan kapasitas sumberdaya manusia.....perda kabar peraturan daerah ini bertujuan untuk: membangun suatu sitem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat daerah, mengelola sumber daya ekonomi dengan secara swadaya, menurut apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasai daerah, mewujudkan kedaulatan masyarakat daerah dalam bidang ekonomi, dan: dan memperkuat keberadaan atau aktivitas ukm untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: potensi daerah, pemanfaatan potensi daerah, penyelenggaraan ekonomi kerakyatan, kewenangan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, pelaku dan penggiat usaha, iklim usaha, permodalan dan penjaminan kredit, pembinaan dan pendampingan, peluang pasar, dan pengawasan dan evaluasi. bab iii potensi daerah potensi daerah meliputi:perda kabarpemanfaatan sumberdaya alam oleh pihak lain, terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakdari pemanfaatan sumberdaya alam. bentuk bentuk manfaat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati.pemanfaatan potensi lainnya masyarakdan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan potensi tetap mempertahankan nilai nilai budaya adat istiadat setempat. bab perda kabar::pemerintah daerahrda kabar.bab viisebagai pelaku usaha berhak melakukan usaha dibidang konstruksi, pengadaan barang dan jasaperda kabarpelaku usaha ekonomi berskala besar yang beroperasi daerahbupati. bab vi: pengusaha mini mikro, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah dan besar. kegiatan usaha berbasis ekonomi kerakyatan mencakup:pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam harus bergabung pada wadah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati. pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam harus berbentuk koperasi, dan berbadan hukum, kelompok usaha bersama dan kegiatan program lainnya. bab perda kabar iklim usaha:: aspek memperoleh kredit, penjaminan kredit dan resiko usaha, dan keringanan beban dan jangka waktu pengembalian kredit.: perlindungan hasil produksi lokal, penentuan harga dasar dan wilayah pemasaran, dan perda kabar pengaturan distribusi hasil produksi. bab permodalan dan penjamin kredit bagian kesatu permodalandiperoleh bumn, bumi dan pelaku usaha berskala besar yang beroperasi daerah besarannya ditentukan melalui peraturan bupatidisalurkan melalui lembaga pembiayaan. permodalan sebagaimana dimaksud pada ditempatkan dalam bentuk tabungan dengan jangka waktu (bupati.perda kabar bagian kedua penjaminan kredit:tata cara pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab xiiperda kabar peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: pembentukan produksi pengolahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi rakyat, cc.bupatibupati. perda kabarekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. diyang dengan secara swadaya mengelola sumbersistem ekonomi kerakyatan dengan demikian adalah sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat mempergunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat sendiri. masyarakat kabupaten kutai barat saat ini masih sepenuhnya bergantung dari bidang pertanian dan perkebunan sebagai roda penggerak utama perekonomian. bidang perkebunan dan pertanian menjadi pusat eksploitasi perekonomian kutai barat. sedangkanuntuk sumber daya alam apabila tidak diimbangi dengan pelestarian alam demi keberlangsungan generasi selanjutnya, maka sumber daya alam tersebut dapat habis. bagaimana kelangsungan kehidupan masyarakat nantinya apabila sumber daya alam tidak lagi menyediakan. hal ini menjadi pertimbangan penting untuk diselenggarakannya perekonomian kerakyatan kutai barat agar dapat lebih lagi menggali potensi ekonomi non alam yang dapat dikembangkan dan nantinya dapat menjadi sumber perekonomian yang dapat diandalkan masyarakat kutai baraepik tanah laut dilaksanakan melalui kebijakan industri daerah berupa rencana strategis. kebijakan industri daerah disusun oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang menangani sektor perindustrian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang industri. dalam penyusunan kebijakan industri daerah sebagaimana dimaksud pada kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani perindustrian berkoordinasi dengan satuan kerja. kebijakan industri daerah ditetapkan untuk jangka waktu (lima) tahun. kebijakan industri daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab industri unggulan daerah industri unggulan daerah yang dapat dikembangkan adalah industri agro, industri pangan, cc. industri logam, industri aneka: dan industri pengolahan hasil tambangketentu dan misi pembangunan industri daerah, tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah, industri unggulan daerah, tahapan dan programkebijakan afirmatif industri kecil dan menengah, penutup, dan peta kawasan industri dan kawasan peruntukan industri. epik tahun dapat ditinjau kembali sama daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai kerja dan melindungi peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri. pemerintah daerah mendorong kemitraan industri unggulankebutuhan bahan baku. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada dan dan rencana detail tata ruang.tanah laut, perlu disusun perencanaan pembangunan industri daerah secara sistematis,dan futuristik dalam wujud rencana industri kabupaten tanah laut yang selanjutnya disebut epik tanah laut penyusunan epik tanah laut selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan undangtanah laut dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian yaitucc.kabupaten tanah laut diantaranyakerajinan berbahan baku limbah pertanian, dan lainnyaabupaten tanah lautbioteknologi, teknologi informasi dan iptekk amanve yang berkembang, bahkan guna memenuhi asas kejelasan rumusan yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.lautmbidangi urusan pemerintahan bidang industri kabupaten tanah lauttanah laut yang ipin)demokrasi ekonomi,
bagian hukum jl. bupati lombok utara via asisten pemerintahan bersama ini kami kirimkan peraturan daerah kabu paten lombok utara. tentang pembentukan desa andalan kecamatan bayan kabur.ten lombok utara kepada j:. bapak bupati mohon membubuhkan tanda tanpa!nomor tanggal \},^t kepala bagian hukum setda kab. lombok utara, tahun a9o suparman. nip. ol7 sistem produk hukum bupaten lombok utarm,wujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan kabupaten lombok utara, malandalanol7 nomor s5, memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang andalan kecamatan bayan utara. pembentukan desa kabupaten lombokeng.,sia camat sebagai perangkat daerah kabupaten tetua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah aia. pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut d ? tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rupali tangga desanya da, melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah oaiiarg. maksud pembentukan desa andalanandalan kecamatan bayan kabupaten l,lombok utara sebagaimana dimaksud pada adalah:an kualitas tata kalo1andalan kecamatan bayan kabupaten lombok utara. bagian kedua nama desa, jumlah penduduk dan luas wilayah (s) nama desa adalah desa andalan. desa andalan sebagaimana dimaksud pada adalah pemekaran dari desa akar akar kecamatan bakal dengan nomor kode desa desa andalan2 olt desa andalan sebagaimana dimaksud pada memiliki jumlah penduduk sebesar (dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga) jiwa (tujuh ratus dua puluh dua) kepala keluarga. luas wilayah desa andalan sebesar ha2 seribu tiga ratus enam puluh dua hektar per segi). pusat pemerintahan desa andalan berkedudukan dusun kembar kembar. cakupan wilayah desa andalan meliputi: dusun kembar kembar; dusun batu cembung; dusun dasar kelumpang; dusun terbit; dusun batu lingkaran; dan dusun pawang tenun. cakupan wilayah desa andalaandalan, sebagaimana dimaksud dalam wilayah desa akar akar dikurangi dengan wilayah desa andalan sebagaimana dimaksud pada (l). bab iii batas wii.ayah desa batas wilayah desa andalan meliputi: batas utara laut jawa; batas timur desa sukadana dan desa baturakit; batas selatan desa salut; batas barat desa gunman asri dan desa akar akar. batas desa andalamenang kolom tantang yang ditandai sebagai tk. .o4.20o4 d00 dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menyusuri kolom tantang sampai pada jembatan kolom tantang yang ditandai seb"gai tk. d0 tk. .o8.o4. d01 dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menyusuri kolom tantang sampai pada hulu kolom tantang yang ditandai sebagai tk. .o8.o4. .00o5 d03. tk. d03 dengan koordinat l3' dan bt, selanjutnya arah selatan mengikuti pagar kebun sampai pada kebun warga dusun telaga congkak, kemudian arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada jalan orang baek ancak telaga congkak, kemudian arah selatan mengikuti jalan orang baek ancak telaga congkak sampai pada kebun warga, kemudian arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada jalan dasar kelumpang yang ditandai sebagai tk. .0o05 d tk. .20o4 .o4.00o5 d1 dengan koordinat dan ll6" bt, selanjutnya arah selama.n mengikuti jalan dasar kelumpang sampai pada lapangan dasar kelumpang yang ditandai sebagai tk. .o8.o4. d12. bagian ketiga cakupan wilayah kera'a tk. d12 dengan koordinat dan 1l6' bt, selanjutnya arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada pokok baek cangkang yang ditandai sebagai tk. tk. d13 dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menyusuri pokok baek cangkang sampai pada percabangan pokok baek cangkang dengan kolom tempo sampaikan yang ditandai sebagai tk. tk. .20o4 d14 dengan koordinat l4' dan bt, selanjutnya arah lahan menyusuri kolom tempo sampaikan sampai pada tk. .o8.o4. d15. tk. .o4. d15 dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menyusuri kolom tempo sampaikan sampai pada.lan ditandai sebagai tk. .0o01 o8. d0o dengan koordinat dan .l3" bt. batas dengan desa baturakit.0o0 d0o dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada jalan gendang setinggi yang ditandai sebagai tk. .o001 d01. tk. o8. d01 dengan koordinat dan 2o. al" bt, selanjutnya arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada kolom cangkring yang ditandai sebagai tk. .o005 d02. tk. .00o1 do2 dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menyusuri kolom cangkring sampai pada batas kebun warga yang ditandai sebagai tk. .0oo d03. tk. d03 dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada jalan dengar medan yang ditandai sebagai tk. .0o05 d05. tk. o8.o4. do5 dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada pokok tiu tinggi yang ditandai sebagai tk. d07. tk. do7 dengan koordinat .8o" dan 2l' bt, selanjutnya arah selatan menyusuri pokok tiu tinggi sampai pada kolom ruteng, kemudian arah selatan men},suri kolom ruteng sampai pada kolom ruteng (kebun warga) yang ditandai sebagai tk. d08. tk. .0o01 .0o05 d08 dengan koordinat t^s dan bt, selanjutnya arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada pokok dalem yang ditandai sebagai tk. .o00 o8. d09. tk. do9 dengan koordinat i,s dan 2l' bt, selanjutnya arah selatan menyusuri pokok dalem dilanjutkan menyusuri pokok rembang dilanjutkan menyusuri pokok nyeong sampai pada jembatan pokok nyeong yang ditandai sebagai tk. tk.o8. .o0o1 o8. .0o05 d13 dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah barat mengikuti jalan bahan kuta pawang tenun sampai pada kolom singing pado yang ditandai sebagai tk. d18. .tk. d18 dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menyusuri kolom singing pado sampai pada hulu kolom singing pado yang ditandai sebagai tk. .o0o5 d .tk dengan koordinat dan ll6' bt, selanjutnya arah timur mengikuti batas pagar hkm sampai pada tempo pawang naga situ, kemudian arah tenggara sampai pada pokok tentang yang ditandai sebagai .tk. .o005 d19 dengan koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menyusuri pokok tentang sampai pada hulu pokok tentang, kemudian arah selatan0o6 dengan koordinat dan bt. batas dengan desa salut.o0o5 c00 dengan koordinat 2l' ll.o2"agai co0 dengan koordinat dan bt. batas dengan desa gunman asri: dimulai dari"gai c00 dengan koordinat dan 2l' 'bt, selanjutnya arah utara mengikuti punggungan sampai pada hulu pokok dalem, kemudian arah utara menyusuri pokok dalem sampai pada l,pokok dalem yang ditandai sebagai tk. c02. tk. .o4. co2 dengan koordinat l5' dan bt, selanjutnya arah barat sampai pada jalan l,pokok dalem, kemudian arah utara mengikuti pagar kebun sampai pada batas kebun warga, kemudian arah barat mengikuti jalan dusun dasar kelumpang dusun cangkang koq sampai pada batas kebun warga, kemudian arah utara mengikuti pagar kebun sampai pada hulu kolom kngkukun yang ditandai sebagai tk. c05. tk. .0o05 .o4.0oo6 co5 dengan koordinat l5' dan 2l' bt, selanjutnya ara l: utara menyusuri kolom lengkukun sampai padao05 .00o5 do0 dengan koordinat dan 2l' bt. batas dengan desa akar akar: dimulai dari0o5 .00o5 d0o dengan koordinat dan 2l' 'bt, selanjutnya arah menyusuri kolom lengkukun sampai pada percabangan orang bela dengan kolom lengkukun yang ditandai sebagai tk. .o8.o4. .oo05 c03. tk. o8. c03dengan koordinat dan 2l' bt, selanjutnya arah barat laut mengikuti jalan lingkar kembar kembar sampai pada pertigaan jalan raya bayan lingkar kembar kembar yang ditandai sebagai .o8.o4. c02. tk. o8. co2 dengan koordinat dan ll6" 2l' bt, selanjutnya arah barat mengikuti jalan raya bayan sampai pada jembatan kolom kngkukun yang ditandai sebagai tk. .o0o5 c0 tk. co1 dengan koordinat dan 2l' bt, selanjutnya arah utara men jrusuri kolom lengkukun sampai pada menang menang maps kode yang ditandai sebagai dengan koordinat dan 2l' bt. batas wilayah desa andalai.iyelenggaraan pemerintahan desa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa andalan, dipilih dan disahkan skor ral<andalalrhr(s) bab aset desa kepala desa akar akar bersama penjabat kepala desa andalan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada pemerintah desa andalaandalaandalan yang berada dalam wilayah desa andala(2t (s) bab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa andalan sebelum ditetapkannya apb desa dibebankan pada apb desa akar alarandalanakar akar yang berdomisili desa andalan menjadi perangkat desa dan anggota bpd desa andala "lupa mbok utara, diundangkan tanjung pada tanggal juni o2o sekretaris daerah xasumre[ ular afr [lr. re.ruw atiitya,lampiran: peraturan daerah kabupaten lombok utara nomor tahun o2o tanggal juni2 o2o tentang pembentukan desa andalan kecamatan bayan kabupaten lombok utara peta batas desa andalan kecamatan bayan kabupaten lombok utara r lagaflla: . aes x.( . b.6s rc.!.nt dur &lebar daur srr. 2sm tb!r20r2 ot! der ral)i rjl{gr y.ig su.r! eeg.ke l(lah feed. d.n mesin bc r qrm a.rh rnbrpdd totok lld6 fu (too llclrnrdb'. t1d. j.i!!u j.rs oig ldn dd( ur.r. lombok utara, br!.fu na.imun axiata penjelasan atase}andalaandalan kecamatan bayan kabupaten lombok utara. melaui desa persiapan andalaakar akarandalaandalan paling banyak dari apb desa akar akar. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten lombok utara nomor
nnusa tenggara barat, menimbang bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memenuhirumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan menjamin kepastian bermukim, bahwa pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah kawasan menyebabkan kebutuhan lahan semakin terbatas sehingga diperlukan suatu pengaturan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukimanpropinsi nusa tenggara barat. dinas adalah dinas yang melaksanakan urusan pemukiman dan perumahencana pembangunan dan pengembangrencana pembangunan dan pengembangsederhana subsidi untuksederhana subsidi. rumah menengah adalah rumah yang harga jualnya (tiga) kali sampai dengan (lima belas) kali harga rumah sederhana subsidi. rumah sederhana adalah rumah rumah yang terdiri dari rumah sederhana subsidi dan rumah sederhana non subsidi. rumah sederhana subsidi adalah rumah sederhana yang harganya ditetapkan oleh pemerintah. rumah sederhana non subsidi adalah rumah yang harganya (tiga) kali harga rumah sederhana subsidi atau rumahrencana pembangunan dan pengembangadalah orang perseorangan yang kegiatannya diangga miskinatas tanah. izin mendirikan bangunan selanjutnya diganti denganomestay adalah rumah tinggal yang sebagian kamarnya disewakan kepada tamu dalam jangka waktu tertentu untuk mempelajari budaya setempat atau suatu rutinitas tertenturumah tunggal atau rumah deret yang dibuat hadapan mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimcc. ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi tugas dan wewenang, jenis dan bentuk perumahan, cc. penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, perumahan dan permukiman kumuh, pemeliharaan dan perbaikan, lahan, hak dan kewajiban, sistem data dan informasi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, il. pendanaan, dan sanksi administratif. bab tugas dan wewenang pemerintah daerahdaerah. pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strateyang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi, j . memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi, dan menyediakan dan me rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ber'asyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah atau korban bencana:, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman kawasan strategis provinsi, penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi rumah korban bencana provinsi, memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah, penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum padamenengah, pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah negara untuk mewujudkan ketertiban penyediaan dan penghunian rumah negara, peningkatan kualitas homestay atau rumah masyarakat yang berpotensi untuk disewakan sebagai homestay dan berada desa wisata, dan memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh sertifikat lahan bagi mbr. bab iii jenis dan bentuk rumah rumah: cc. rumah khusus: rumah swadaya, bangunan,meliputi: rumah tunggal, rumah deret, dan cc. rumah susun. ketentuan lebih lanjut mengenai rumah susun sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan gubernur. rumah komersial sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pembangunan rumah komersial sebagaimana dimaksud pada rumah khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. usulan kebutuhan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan ketersediaan lahan. rumah khusus sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut tentang rumah khusus sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada dapat berupa rumah tinggal dan atau homestay. bantuan stimulan rumah swadaya diberikan bagi rumah tidak layak huni yang dimiliki rumah tangga miskin atau korban terdampak bencana berupa pembangunan baru maupun peningkatan kualitas. pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi penyediaan rumah layak huni rlh) dalam hal mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni. rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut tentang rumah swadaya diatur dalam peraturan gubernur. rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, rumah yang dibagun oleh pemerintah pusat yang sudah dihibahkan pemerintah daerah: dan cc. rumah yang dibangun oleh lembaga lainnya. ketentuan lebih lanjut tentang rumah negara sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur dan atau setiap orang. penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada dalam rangkabagian kedua perencanaan perumahan perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf: rumah sederhana: rumah menengah, dan atauuntuk peningkatan kualitas perumahan bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin berdasarkan basis data perumahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan lokasi bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernurcc. meningkatkan nilai ekonomi bagi pemilikjl) hasil perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi standar. standar sebagaimana dimaksudrasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan untuksebagaimana dimaksud pada meliputi: rencana penyediaan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, rencana penyediaan prasarana olah raga, cc. rencana sarana peribadatan, rencana penyediaan prasarana air minum, penerangan, pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan. perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud padaperumahan harus memenuhi standar. standar sebagaimana dimaksud padaesiko bencana dan keselamatan, dan terhubung dengan jaringan perkotaan existing standar teknis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi. standar prasarana, standar sarana, dan cc.bagian ketiga pembangunan perumahan pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan atau peningkatan kualitas rumah. pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengembangkan teknologi, rancang bangun yang ramah lingkungan dan tahan gempa serta mengembangkan industri bahan bangunan yang memanfaatkan: cc. sumber daya alam, daur ulang limbah, dan kearifan lokalkomersial milik yang berbentuk rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. ppb sebagaimana dilakukan setelahsistem ppb sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pemasaran, dan ppb. pemasaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada saat a.proses pembangunan (untuk rumah tunggal atau rumah deret): atau sebelum proses pembangunan (untuk rumah susun) pemasaran sebagaimana dimaksud pada huruf memenuhi syarat paling sedikit kepastian peruntukan ruang:ppb sebagaimana dimaksud pada huruf (b) terdiri atas dilakukan pada tahap proses pembangunan rumah, b.ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat dihadapan notaris, ppb sebagaimana dimaksud pada huruf (b) memenuhi syarat paling sedikit status kepemilikan tanah hal yang diperjanjikan, pbg, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum: dan keterbangunan paling sedikit 20x5 (dua puluh persen), klasifikasi rumah: dan komposisi pembangunan perumahan dengan hunian berimbangbertanggung jawab dalam pembangunan rumah negara serta memfasilitasi pembangunan rumah khusus sesuai kewenangannya. pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan atau rehabilitasi rumah korban bencana melalui dana stimulan. pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memfasilitasi pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi akibat program pemerintah daerah. pembangunngunan, penyediaan, penghunian, pemanfaatalam peraturan gubernur. pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan pola kerjasama pemerintah daerah, pengembang swasta, dan masyarakat dengan pembayaran dapat diangkut dan memperoleh subsidi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah komersial dilakukan oleh badan hukum. pemerintah daerah dapat memberikan bantuan stimulan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada pada perumahan bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada dan harus dilakukan sesuai dengan dengan standar, rencana, rancangan, dan perizinan. standar pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap badan hukum yang melakukan pengembangan perumahan wajib menyediakan sarana dan prasarana utilitas umum sebagaimana dimaksud dalamrumah untuk kegiatan usaha, cc. pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan,untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi industri rumah tangga, homestay atau pondok wisata, atau cc. rumah sewalam peraturan gubernur. rumah khusus baik rumah deret maupun rumah susun yang dibangun oleh pemerintah dan dihibahkan kepada pemerintah daerah, harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya. dalam melaksanakan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah membentuk unit pelaksana teknis daerah yang menangani pemanfaatan rumah khusus dan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab: melakukan koordinasi dalam pemastian kelayakan hunian, menyebarluaskan informasi mengenai ketersediaan rumah khusus: melakukan seleksi masyarakat yang akan memanfaatkan rumah khusus, dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap bangunan rumah khusus. ketentuan mengenai unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bagian kelima pengendalian perumahan pengendalian perumahan dilakukan mulai dari tahapkewenangannya dengan penertiban, dan atau cc. penataan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan diatur dalam peraturan gubernurrencana tata ruang wilayah. arahan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuksebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan melalui: pembangunan baru pengembangan yang telah adasebagaimana dimaksud pada mencakup: penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan mitigasi bencana. rencana pembangunan dan peningkatan kualitas pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mendapatkanmengenai perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan gubernurmematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung. pembangunan dan peningkatan pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada harus mendapatbangunan dan peningkatan pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada harus mengacu pada rencana pembangunan daerahprasarana, tempat tinggal. pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk: menjaga proses pembangunan kawasan permukiman sesuai dengan rencana: dan menjamin kualitas fisik dan fungsional kawasan permukiman. pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan: pemberian insentif, dan pengenaan disinsentif. pemberian insentif dan disinsetif sebagaimana dimaksud pada huruf,ab perumahan dan permukiman kumuh bagian kesatu umum kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan luasan (sepuluh) hektar sampai dengan (lima belas) hektar ditetapkan dengan keputusan gubernur. pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ditinjau dariperkuburan umum, penerangan jalan, dan penyediaan mck. bagian kedua penetapan lokasi penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam yang dinyatakan sebagai perumahansebagaimana dimaksud pada ditetapkan setelah dilakukan pendataan yang melibatkan pemerintah kabupaten kota. tata cara pendataan dan penempatan lokasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada dilanjutkan dengan penyusunan grand desain penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuhgubenur. bagian ketiga pencegahan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat. pencegahan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, ketidakteraturan dan kepadatan bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum. pencegahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau setiap orang. pencegahan dokumen perizinan, standar bimbingan teknis,bagian keempat peningkatan kualitas penataan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan pola penanganan pemugaran, peremajaan, atau cc. pemukiman kembalidan permukiman kumuh dilakukan dengan tujudengan ketentuandapat dilakukan dengan ketentuan memiliki klasifikasi kebutuhan berat dan atau sedang dengan status tanah legaltidak sesuai dengan tata ruang,sebagaimana dimaksud padaketentuan lokasi memiliki klasifikasi kebutuhan berat sedang ringan dengan status tanah ilegal, lokasi rawan bencana dan atau terkena dampaksebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. pemukiman kembali sebagaimana dimaksud padagubernur. bagian kelima pengelolaancc.gubernur. bab vsebagaimana dimaksud padagubernursebagaimana dimaksud padapemerintah daerah dan atau setiap orang. perbaikan perumahan sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala. perbaikan rumah pada perumahan sebagaimana dimaksud pada yang dimiliki oleh masyarakaterbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan perumahan dgubernur. bab viii lahan penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah. dalam hal penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah, maka dapat diusulkan melalui rencana detil tata ruang daerah. penyediaan lahan perumahan dan permukiman bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dan korban bencana diselenggarakan oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah wajib mensosialisasikan dan menginformasikan tentang kasih dan fisika kepada masyarakatsistem data dan informasi pemerintah daerah menghimpun, menyusun, mengolah, dan melakukan pengelolaan data penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. untuk mewujudkan tertib tata kelola pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. data perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: data kawasan rawan bencana, data penanganan rumah terdampak bencana, data rumah tidak layak huni, data penanganan rumah tidak layak huni, data kebutuhan prasarana dan sarana utilitas pada kawasan perumahan, data perumahan terbangun oleh badan usaha, luasan kawasan permukiman kumuh, jumlah rumah, dan fasilitas sosial dan ekonomi. pengolahan data dilakukan dinas teknis yang menangani perumahan dan permukiman. pemerintah daerah menyusun sistem informasi perumahan dan pemukiman. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan secara manual dan daring. pengembangan dan muatan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam peraturan gubernur. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. pelaksanaanumahan dan permukiman. ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraatur dalam peraturan gubernur. bab xii peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan perumahan dan pemukimansebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. bab xivsumber daricc. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. bab xiv sanksi administratif setiapsebagian atau seluruh kegiatan pembangunan perumahan, dan pencabutan iji,umum. berdasarkan ketentuan dari ketentuan tersebut adalahkebutuhan tersebut mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa.karena hak bertempat tinggal merupakan salah satu hak asasi manusia. amanat pada uud tersebut diturunkan dalam undang undang nomor tahun tentang perumahan dan permukiman yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan undang undang tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman. undang undang tersebut menjamin agar masyarakat mampu bertempat tinggal,negara republik indonesia. merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman. saat ini kebutuhan masyarakat terhadap permukiman dan perumahan berbagai daerah termasuk provinsi nusa tenggara barat terus meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk terutama pada kawasan perkotaan dan sekitarnya. tantangan dalam penyediaan rumah yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, dan tetap memperhatikan ketersediaan hunian yang berimbang harus dapat memfasilitasi. selain itu peningkatan kelayakan hunian bagi masyarakat miskin menjadi program strategis pemerintah, sebagai salah satu langkah dalam menangani kemiskinan provinsi nusa tenggara barat. sebagaimana dimaksud dalam konsideran undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukim: bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia melalui rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan perlu ketersediaan perumahan diharapkan dapat berjalan dengan baik, terutama dengan adanya amanat undang undang dimana pemerintah berperan dalam penyediaan rumah serta memfasilitasi penanganan perumahan bagi seluruh masyarakat. setelah terjadinya bencana gempa diwilayah nusa tenggara barat, factor keamanan dan kelayakan bangunan tinggal yang ditempati masyarakat menjadi perhatian tersendiri. karena standar pelayanan minimal yang harus diberikan untuk urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan rumah terdampak bencana dan tentunya melakukan mitigasi untuk mencegah pembangunan perumahan yang tidak sesuai standar. seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan berbagai sektor yang terjadi provinsi nusa tenggara barat telah mendorong tumbuhnya perumahan dan kawasan permukiman sebagai upaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat. untuk menciptakan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan diperlukan pengaturan. pengaturan dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan hunian yang layak huni dan upaya penataan ruang, sekaligusalah satu urusan pemerintahan konsumen yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. urusan perumahan dan kawasan perumahan tersebut meliputi beberapa sub urusan yaitu: perumahan, kawasan permukiman,dalam rangka penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahmahan basis data yang dimaksud adalah data perumahan yang termuat pada e rth elektronik rumah tidak layak huni), tnp2k tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan), bps badan pusat statistik), data kesepakatan rth provinsi dengan kabupaten kota dan kpk tim koordinasi penanggulangan kemiskinanmerupakan bagian daringelolaan kawasan perkotaan jatinangor dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumedang, menimbang, bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat perlu adanya pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor, bahwa sesuai ketentuan huruf dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan perkotaan dapat berbentuk bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan dan kawasan perkotaan yang merupakan bagianawasan perkotaan jatinanlolaan kawasan perkotaan jatinangorgelolaan kawasan perkotaan jatinangor selanjutnya disebut tim koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk mengakselerasi dan mengoordinasikan pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan jatinangointi adalah kawasan yang bercirikan perkotaan dan direncanakan untuk menjadi permukiman perkotaan. kawasan perkotaan sekitarnya adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan kawasan intipengelolaan kawasan perkotaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien. masyarakat . masyarakat adalah orang segelolaan kawasan perkotaan jatinangor bagian kesatu tujuan pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. tujuan pengaturan tentang pengelolaan kawasan perkotaan jatinangordanbagian kedua cakupan dan fungsi kawasan perkotaan jatinangor kawasan perkotaan jatinangor merupakan bagian dari wilayah kabupaten sumedang yang termasuk dalam kawasan perkotaan cekungan bandung mencakup (lima) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan jatinangor, kecamatan ditanggung, kecamatan tanjungsari, kecamatan sukamara dan kecamatan pemulihan. kawasan . kawasan perkotaan inti jatinangor yaitu seluruh wilayah kecamatan jatinangor dan sebagian wilayah kecamatan ditanggung, serta kawasan perkotaan sekitarnya yaitu sebagian wilayah kecamatan ditanggung, kecamatan tanjungsari, kecamatan sukamara dan kecamatan pemulihan. kawasan perkotaan inti jatinangor sebagaimana dimaksud pada meliputi kawasan pendidikan tinggi, kawasan industri, dan peruntukan kegiatan lainnya yaitu perdagangan dan jasa, pemerintahan, pariwisata, pertahanan keamanan dan perumahan. kawasan perkotaan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada meliputi peruntukan kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan, pertahanan keamanan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perumahan. kawasan perkotaan jatinangor sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi: pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, dan pusat kegiatan pertanian. bagian ketiga pengelola kawasan perkotaan jatinangor kawasan perkotaan jatinangor dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten. bab iii tim koordinasi bagian kesatu pembentukan tim koordinasi dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim koordinasi. ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas, dan tata kerja tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua pelaporan tim koordinasi tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kepada bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah. laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada memuat: laporan kinerja, laporan . laporan keuangan, dan atau laporan lainnya yang diperlukan. bab perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan jatinangor bagian kesatu perencanaan pembangunan kawasan perkotaan jatinangor perencanaan pembangunan kawasan perkotaan jatinangorjatinangor sebagaimana dimaksud pada memperhatikan: keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan jatinangortansi rencana pembangunan kawasan perkotaan jatinangor tertuang dalam dokumen: rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, rencana detail tata ruang kawasan perkotaan jatinangor, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, rencana kerja pembangunan daerah kabupaten, dan rencana sektoral lainnya. rencana sektoral lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf yang disusun oleh pemerintah provinsi jawa barat maupun yang disusun oleh pemerintah. lingkup perencanaan kawasan perkotaan jatinangor memuat pengembangan, peremajaan, pembangunandua pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan jatinangor pembangunan kawasan perkotaan jatinangor dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten atau instansi lainnya sesuai dengan kewenangannya. bagian . bagian ketiga pengendalian pembangunan kawasan perkotaan jatinangor pengendalian pembangunan kawasan perkotaan jatinangorngawasan dan tindakan korektif sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi. tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penertiban pelaksanaan rencana pembangunan dan atau peninjauan kembali rencana pembangunan. pengendalian kawasan perkotaan jatinangor yang merupakan bagian dari daerah kabupaten dilakukan oleh bupati. bab pengelolaan bersama kawasan perkotaan jatinangor sebagaimana dimaksud dalam dalam penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dalam lingkup kawasan strategis nasional perkotaan cekungan bandung, dapatkeefektifan bab partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor, tim koordinasi mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui: penyampaian aspirasi, dan sosialisasi dan diseminasi melalui seminar, lokakarya, dan atau diskusi. partisipasi . partisipasi masyarakat dapat dalam bentuk uang iuran ditentukan atas dasar kesepakatan bersama dan atau sumbangan tenaga dalam bentuk kerja bersama tanpa imbalan, serta bentuk lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii pendanaan sumber pendanaan untuk pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan sumber pendanaan lainnya yang sah. ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan tim koordinasi dan mekanisme pengelolaannygelolaan kawasan perkotaan jatinangor umum bahwa sesuai ketentuan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan cekungan bandung, kawasan perkotaan cekungan bandung mencakup sebagian wilayah kabupaten sumedang yang mencakup (lima) wilayah kecamatan meliputi kecamatan jatinangor, kecamatan ditanggung, kecamatan sukamara, kecamatan tanjungsari, dan kecamatan pemulihan. kawasan perkotaan cekungan bandung merupakankawasan perkotaan jatinangor tanjungsari masuk dalam kawasan perkotaan sekitarnya, sehingga pusat kegiatan kawasan perkotaan sekitarnya sesuai rencana sistem pusat permukiman terdiri atas: pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat kegiatan industri, dan pusat kegiatan pertanian. bahwa sesuai ketentuan menurut rencana penetapan pusat kegiatan merupakan pusat kegiatan nasional kawasan perkotaan bandung raya. pusat kegiatan nasional merupakan. bahwa kawasan perkotaan jatinangor yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman pengelolaan kawasan perkotaan. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor dibentuk tim koordinasi dan mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor yang merupakan bagian daerah kabupaten perlu diatur dalam peraturan daerah. adapun ruang lingkup peraturan daerah ini memuat: tujuan pengelolaan kawasan perkotaan jatinangor, cakupan dan fungsi kawasan perkotaan jatinangor, pengelola kawasan perkotaan jatinangor, tim koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan jatinangor, pengelolaan bersama, partisipasi . partisipasi masyarakat, dan pendanaan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. melintasi kawasan perkotaan inti jatinangor tediri atas seluruh wilayah kecamatan jatinangor yang terdiri dari (dua belas) desa dan sebagian wilayah kecamatan ditanggung. melintasi kawasan perkotaan sekitarnya terdiri atas sebagian wilayah kecamatan ditanggung,, desa ditanggung, desa sindanggalih, desa pasirnanjung, dan desa tegalmanggung, seluruh wilayah kecamatan tanjungsari, seluruh wilayah kecamatan sukamara serta seluruh wilayah kecamatan pemulihan. cukup jelas. cukup jelas. fungsi kawasan sesuai dengan penetapan didalam rencana tata ruang kawasan perkotaan cekungan bandung.danaan lainnya yang sah yaitu: apbn: apbd provinsi, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahan corporate social responsibility) dari berbagai badan usaha yang ada kawasan perkotaan, atas kesepakatan dengan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program bina lingkungan, dan hibah dari berbagai pihak yang sah dan tidak mengikat. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten sumedang nomor
bi'pati tilt'ngawi'itg provinsi .'awa tilt'r pratt'rai{ daerah kat'paten tulus{lagu{g nomor talium{ tei{tai{g peri'baiat atas perattirat dataid i\|our tae uil teittaxg bantuan\| ht'ki'u inti'k masyarat{a't ilisxiit pengait rahmat tujuan yang maria esa menimbang bi'pati tilt'itgagtii{g, bahwa dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor tahun o13 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum"angmengingat nomor tahun ol2 tentang bantuan hukum untukvok+. undang undang nomor tahun oo9 tentang kekuasaan kehakiman l.;a62ll; peraturan daerah provinsi jawa timur nomor tahun oi(kembaran daerah provinsi jawa timur tahun ol5lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun ol3 nomor seri e); lengan penemu juan berwana detail peritakii"ait rakyat daerah kali'patent ti'luitgagt'i\|g dan bt'pati ti'lui\|gaga'itg ueuuiuskait menetapkan ptrubaiiaji atas peratttraii da.meraih i{our tait'it teittaitg bai\|tuai\| ht'kt'u t'ntt'k masyarat(at isnt. beberapa ketentuan dalam(kembaran daerah kabupaten tulungagung tahun nomor seri e), diubah sebagai berikut ketentuan ang)<a angka angka angka dan angka diubah, serta setelah angl<\tulungagung. masyarakat miskin adalah masyarakatmasyarakat miskiu"201rantara dan disisipkan (tiga) yaitu dan yang berbunyi sebagai berikutlcrparalegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan pemberian bantuan hukum sebab:l)di penyuluhan hukum; konsultasi hukum; invers'isasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; penelitian hukum; mediasi: negosiasi; pemberdayaan masyarakat; pendampingan luar pengadilan; dan atau drafting dokumen umum. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penerima bantuan hukum berhak: mendapatkan bantuan hukum hingga masanya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya; mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum danrinsip pelayanan publik; dan mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum. diantara dan disisipkan yaitu 12a yang berbunyi sebagai berikut dalam hal pemberi bantuan hukum terjadi ketidaksesuaian pendapat atau pemahaman dengan penerima bantuan hukum, maka advokat atau paralegal, dosen atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut pemberi bantuan dapat mengundurkan diri. dalam hal teidak terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima bantuan hukum, maka perjanjian pemberian bantuan hukum dibatalkan. (a) dalam hal terjadi pembatalan pe{ajian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada maka tidak diberikan anggaran bantuan hukum. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (l); uraian atau penjelasan yang sebenar_benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi. diantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum sebagaian4 dimaksud dalam diberikan per perkara atau perlitigasi dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung. ketentuan lebih lanjutbupati. ketentuan asc.l dihapus dihapus ketentuan dihapus: dihapus ketentuan dihapus: dihapus ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam (l) huruf dan dikenakan sanksi administrasi. sanksi administrasi sebagaimana4 dimaksud pada (l) berupa teguran tertulis; membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum; menghentikan pemberian dana bantuan hukum; dan atau tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutny.tanggal agustus diundangkan t\tulungagung pada tanggal desember sekretaris daerah it. indra fauzi. itrl5 kabupaten tulungagung nomor pei{.'ti.asai\| atas pratt'rax daerah kat'pa tts tulus{gaga'tg rotor iru tei\|tai{g peri'bagian atas pratt'rain dataid kat'paten ti'luicgag uil i\|nomor tahun\| tei{tait baittuai{ hi'i(t'u uit'k masyarakat ishii\| kuil dalam rangka mewujudkan prinsip kedudukan yang sama hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi semua penduduk wilayah kabupaten t\.tulungagung, maka setiap penduduk yang sedang berhadapan dengan perkara hukum harus diberikan hak yang sama untuk memperoleh kemudahan akses untuk menyelesaikan perkara hukumnya dan hak untuk didampingi advokatbaik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat untuk mendampinginya dalam menyelesaikan perkara hukum berdasarkan undang undang nomor tahun ol1 tentang bantuan hukum berhak mendapatkan batuan hukum secara cuma cuma yang diberikan oleh negara. kabupaten t\tulungagung, dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin telah disusun, namun demikian sehubungan dengan diterbitkannya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dari peraturan daerah tersebut. deui cukup jelas. cukup jelas.
ngaturan tentang dan apbd serta dana lain yang sah dan tidak mengikat pada tahap pascanetapankepalabadannasionalpenanggulanganbencana, denganrahmatt angkara esa mengingat menimbang pera11jan kepalabadannasionalpenanggulanganbencana nomor tahun tentang penetapanrencanaaksirehabilitasidan rekonstruksi wilayahpascabencanaerupsigunungmerapi provinsidaerahistimewayogyakartadan provinsijawatengah tahun2011tentang penuaan rencana aksi rehabilitasi dan rekor nsr memutuskan: keputusan presidenbadan nasional penanggulangan bencana; menetapkan ditetapkan jakarta pada tanggal juli ~i:tii~ badan nasional ul~'~i~' bencana, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. rencana alesi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. rencana aleiru merupakan panduan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan pihak pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunung merapi provinsi daerah istimewa yogyakarta dan provinsi jawa tengah.
nang tas kemhan. dampak bahaya. agensi biologi. aspek kesehatanosisi wilayah negara indonesia secara geografis, geologis, dan demografis berpotensi mengalami bencana dan menghadapi ancaman yang bersifat biologi berupa penyebaran agensi biologi termasuk penggunaan senjata biologi baik secara alami maupun yang disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan wabah penyakit menular atau kematian pada manusia, hewan, tumbuhan dan merusak lingkungan serta dapat mengancam pertahanan negara, bahwa pengaturanbelum diatur, sehingga dalam implementasinya dapat menghambat upaya penanggulangan secaraang gulugensi biologi biological agent) adalah makhluk hidup, mikroorganisme dan toksin yang dihasilkannya) atau derivat material infektif dari makhluk hidup yang dapat menimbulkan penyakit atau kematian pada manusia, hewan dan tumbuhan, atau dapat menimbulkan perubahan lingkungan menjaga daerah perbatasan dan area penanggulangan, melaporkan mabes tni tentang informasi pandemi, dan mendukung pelaksanaan perawatan dan evakuasi korban serta pelayanan pengungsi. bab sistem pencatatan dan pelaporan sistem pencatatan dan pelaporan penanggulangan dampak bahaya agensi biologi dilakukan melalui: prosedur komando dan organisasi kemhan dan tni, pencatatan dan pelaporan secara berjenjang oleh satuan kesehatan, dan kemhan dan tni mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan secara berjenjang kepada: direktorat dinas kesehatan angkatan, pusat kesehatan tni, dan direktorat kesehatan direktorat jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan. sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: laporan rutin, dan laporan khusus pada saat kejadian pandemi. laporan rutin sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan secara berjenjang mulai dari kepala staf angkatan kepada panglima tni dan menteri pertahanan. laporan khusus pada saat pandemi sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan secara berjenjang mulai dari: direktorat dinas kesehatan angkatan kepada kepala pusat kesehatan tni dan diteruskan kepada direktur jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan, direktur jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan kepada menteri pertahanan. bab pembiayaan pembiayaan yang mendukung kegiatan penanggulangan dampak bahaya agensi biologi bagi kesehatan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian pertahryamizard ryacuduyang merugikan serta menyebabkan kerusakan material. bahaya biologi adalah dampak yang timbul akibat penyalahgunaan ilmu pengetahuan biologi serta musibah atau wabah yang timbul oleh senjata biologi serta penyebarannykejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu tertentu serta dapat menimbulkan banyak korban dan menyebar hingga wilayah lintas negara maupun benua. keamanan biologi insecurity) adalah tindakan pengamanan secara institusi atau personal yang dibuat untuk mencegah kehilangan, pencurian, penyalahgunaan, penyelewengan dan pelepasan secara sengaja suatu patogen atau toksin. keselamatan biologi biosafety) adalah bagian dari upaya keselamatan yang bertujuan untuk melindungi individu yang bekerja laboratorium dan masyarakat atau komunitas dari risiko terkena gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari laboratorium. penilaian risiko risk assessment) adalah suatu proses mengidentifikasi bahaya dan mengevaluasi risiko yang berhubungan dengan zat dan racun biologis, dengan mempertimbangkan kelayakan dari setiap kontrol yang ada dan memutuskan apakah risiko itu dapat diterima. penanggulangan risiko risk mitigation) adalah langkah langkah dan tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko yang berhubungan dengan zat dan racun biologis. dekontaminasi adalah upaya untuk menghilangkan kontaminan atau pencemar. penolong awal first responden) adalah reaksi cepat yang memberikan pertolongan awal menangani korban dalam kedaruratan medis atau emergencydan langkah yang tepat guna dan berdaya gunakomponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan negara. pertahanan negara diselenggarakan dalam rangka meng hadapan ancaman militer dan non militer. salah satu ancaman non militer sebagaimana yang dimaksud pada merupakan ancaman potensial yang bersifat biologi. salah satu ancaman bersifat biologi sebagaimana dimaksud pada adalah penggunaan agensi biologi yang berpotensi menimbulkan wabah penyakit menular. tindakan penanggulangan wabah penyakit menular lingkungan kemhan dan tni dilakukan berdasarkan status situasi wabah yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan atau pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. prinsip penanggulangan dampak agensi biologi dari aspek kesehatan meliputi: respon cepat dan tepat: mengutamakan keselamatan manusia, bersifat netral, berdasarkan prioritas dan tidak diskriminatif, berdasarkan sistem surveilans dan deteksi: terintegrasi dan terkoordinasi, dan kesatuan komando. bab dampak bahaya agensi biologi dari aspek kesehatan agensi biologi merupakan mikroorganisme yang dapat mengakibatkan dampak penyakit menular berpotensi menjadi wabah, berdasarkan bentuk dan sifat organismenya diklasifikasikan sebagai berikut: virus, rickettsia, bakteri: fungi atau jamur, dan protozoa. klasifikasi mikroorganisme yang dapat mengakibatkan wabah berdasarkan kelompok risiko dapat digolongkan sebagai berikut: kelompok risiko kelompok risiko kelompok risiko dan kelompok risiko klasifikasi mikroorganisme kelompok risiko sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan agensi yang tidak menyebabkan penyakit pada manusia dewasa. klasifikasi mikroorganisme kelompok risiko sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan agensi menyebabkan penyakit pada manusia dan jarang berakibat fatal, tersedia tindakan preventif dan terapeutikdan mematikan pada manusia, tindakan preventif dan terapeutik biasanya tidak ada, risiko terhadap individu tinggi dan komunitas rendahpada manusia, tindakan preventif dan terapeutik biasanya tidak tersedia, risiko terhadap individu tinggi dan risiko terhadap komunitas tinggi. bab iii penanggulangan wabah penanggulangan wabah bertujuan sebagai berikut: menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat wabah dengan pengobatan, danpenanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diselenggarakan dengan memperkuat koordinasi dan kemitraan antara seluruh sumber daya kesehatan kemhan dan tni serta instansi atau lembaga terkait. penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diselenggarakan dengan membantu penguatan perlindungan wilayah yang tidak terjangkit wabah serta penguatan upaya proteksi masyarakat dari ancaman penularan wabah oleh satuan satuan tni. penanggulangan wabah menggunakan dan atau meng optimalkan sarana dan prasarana yang ada dan memberdayakan sumber daya kesehatan kemhan, tni, instansi lembaga terkait dan masyarakat. akses informasi pada penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat serta terkoordinasi secara berjenjang. pelaksanaan penanggulangan wabah akibat bahaya agensi biologi dapat dilakukan dengan berbantuan oleh satuan kesehatan kemhan dan tni sebagai berikut: tingkat pusat, dan tingkat daerahpusatdaerah. tindakan penanggulangan wabah harus mempertimbangkan aspek sebagai berikut: agama, adat: kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi: dan perkembangan masyarakat. tahap penanggulangan wabah terdiri atas, penyuluhan masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya. tahap penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mengenal sifat sifat penyebabnya serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah agar wabah dapat ditanggulangi secepatnya, sehingga penyebaran wabah dapat dicegah dan mengurangi jumlah korban. tahap penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memberi pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar tidak menjadi sumber penularan, dansial dapat menularkan penyakit (carrier). tahap penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk memberi perlindungan kepada orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko terkena penyakit. tahap penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan mengendalikan faktor faktor risiko penyebab penyakit atau wabah. tahap penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila kematianmenimbulkan wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakit tanpa meninggalkan norma agama dan harkat sebagai manusia. tahap penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam huruf persuasif dan edukatif tentang penyakit yang dapat menimbulkan wabah. tahap penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam huruf upaya penanggulangan lainnya yang khusus dilakukan dalam rangka penanggulangan wabah. tindakan penanggulangan wabah dampak bahaya agensi biologi terdiri dari tahap: pencegahan, kesiapsiagaan, dan cc. respon. tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memperkuat keselamatan biologi dan keamanan biologi untuk penanggulangan risiko pelepasan patogen tidak sengaja atau dengan sengaja serta melindungi personel dari infeksi yang tidak sengaja maupun sengaja selama kejadian,cc. meningkatkan mekanisme penyebaran informasi. tindakan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memfokuskan upaya surveilans dan deteksi dini agar dapat memberikan respon yang tepat untuk mitigasi dampak, memastikan tenaga medis dan penolong awal telah dilengkapi alat pelindung diri apd), melengkapi tenaga medis dan penolong awal dengan alat pelindung diri mengembangkan rencana komunikasi risiko, jaringan pertukaran informasi dan data yang akurat terhadap sektor terkait untuk memperkuat deteksi, sistem pelaporan, dan respon, menjamin kapasitas pengerahan personel, perbekalan, dan logistik untuk melakukan respon yang efektif terhadap berbagai jenis insiden bahaya agensi biologi, meningkatkan kesadaran bagi tenaga penolong awal, tenaga medis, dan personel kesehatan masyarakat wilayah kejadian, dan mengkoordinasikan penyediaan stok vaksin, obat obatan, dan alat pelindung diri untuk diintegrasikan terhadap sektor kesehatan manusia dan kesehatan hewan. tindakan respon sebagaimana yang dimaksud dalam huruf meliputi: memperkuat kapasitas surveilans epidemiologi untuk menjamin deteksi cepat, diagnosis, dan karakterisasi, mengembangkan sistem pelaporan struktural untuk menjamin laporan data yang cepat dan tepat, dan cc. menyiapkan sistem komunikasi yang dapat meningkatkan kesadaran publik saat kejadian secara efektif, tepat waktu dan konsisten. penanggulangan wabah penyakit menular berpotensi pandemi sebagaimana dimaksud dalam yang timbul akibat dampak bahaya agensi biologi dilaksanakan sebagai berikut: setiap korban akibat pandemi mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal, fasilitas kesehatan kemhan dan tni pada masa tanggap darurat disiapkan secara optimal, cc. pemberian bantuan kesehatan militer asing diatur menurut ketentuan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan instansi terkait, kemhan dan tni menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan dampak bahaya agensi biologi lingkungan kemhan dan tni, kemhan dan tni melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan dampak bahaya agensi biologi dengan instansi terkait. bab tataran kewenangan penanggulangan wabah tataran kewenangan kegiatan penanggulangan wabah dampak bahaya agensi biologi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh: kemhan, mabes tni: dan mabes angkatan. dalam rangka melaksanakan pencegahsituasi pandemi, memfokuskan penanggulangan risiko dan melindungi personel dari infeksi yang tidak sengaja maupun sengaja selama kejadian, cc.meningkatkan mekanisme penyebaran informasi. dalam rangka melaksanakan kesiapsiagakesiapsiagaan menghadapi situasi pandemi, menentukan jaringan komunikasi dan informasi yang berhubungan dengan kesiapsiagaan menghadapi situasi pandemi, cc. mengkoordinasikan kerjasama dan bantuan kesehatan, dan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi situasi pandemi. dalam rangka melaksanakan respon sebagaimana dimaksud dalam huruf kemhan berwenang: mengawasi implementasi kebijakan penanggulangan dampak bahaya agensi biologi dan pengendalian pandemi, mendukung perencanaan dan koordinasi penanggulangan dampak bahaya agensi biologi serta pengendalian pandemi yang meliputi: mengkoordinasikan secara lintas program dan sektoral untuk perencanaan personel dan logistik, mengkoordinasikan bantuan kesehatan, berkoordinasi dengan kementerian kesehatan, dan berkoordinasi dengan tim identifikasi nasional untuk korban massal. cc. mengevaluasi dan menganalisa dampak pandemi serta penanganan korban dan pengungsi. dalam rangka melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mabes tni berwenang: memperkuat keselamatan biologi dan keamanan biologi dan melindungi personel selama kejadian, mempersiapkan seluruh potensi sumber daya kesehatan kemhan dan tni dalam menghadapi situasi pandemi, cc. menyusun pedoman atau prosedur operasional standar penanggulangan dampak bahaya agensi biologi dan pandemi, dan merencanakesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mabes tni berwenang: menyediakan data dan informasi penyakit berpotensi pandemi, menyiapkan rencana kontingensi pandemi, cc. membentuk dan menyiapkan tim reaksi cepat, dan melaksanakanrespon sebagaimana dimaksud dalam huruf mabes tni berwenang: membantu proses penanggulangan wabah pusat kejadian pandemi baik aspek medis maupun medis bekerjasama dengan sektor kesehatan dan sektor lainnya, mengkoordinasikan sistem rujukan pasien fasilitas kesehatan serta lokasi penampungan pasien atau korban bila diperlukan, melaksanakan kontingensi pandemi dan menggerakan tim reaksi cepat, dan memobilisasi sumber daya kesehatan tni untuk tugas berbantuan wilayah pandemi. dalam rangka melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mabes angkatan berwenang: membuat rencana kegiatan dan pelaksanaan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi situasi pandemi, mengidentifikasi aset dan sumber daya kesehatan sesuai dengan potensi ancaman agensi biologi dan pandemic yang mungkin terjadi, cc. mengumpulkan data dan informasi penyakit berpotensi pandemi, dan menyebarluaskan pedoman atau prosedur operasional standar penanggulangan dampak bahaya agensi biologi dan pandemi. dalam rangka melaksanakan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mabes angkatan berwenang: melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi situasi pandemi, menyiapkan aset dan sumber daya kesehatan sesuai dengan potensi ancaman agensi biologi dan pandemi yang mungkin terjadi seperti: jumlah dan lokasi fasilitas kesehatan angkatan, jumlah kendaraan ambulans, jumlah tenaga kesehatan angkatan, unit perbekalan kesehatan angkatan, dan unit transfusi darah. cc. mengakses sistem informasi peringatan dini dan sistem peringatan kewaspadaan dini untuk menindaklanjuti kesiapsiagaan menghadapi situasi pandemi, membentuk komando pengendali kejadian pandemi dan tim kesehatan lapangan dalam satuan tugas, mengkoordinasikan upaya penanggulangan secara lintas program dan lintas sektor, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan situasi pandemi. dalam rangka melaksanakan respon sebagaimana dimaksud dalam huruf mabes angkatan berwenang: menyiapkan tenaga kesehatan, obat obatan dan perbekalan kesehatan daerah pandemi, melaksanakan penanggulangan dampak bahaya agensi biologi bersama dengan satuan pelaksana penanggulangan pandemi, melakukan kaji cepat awal aspek kesehatan initial rapid health assessment rha) dan berkoordinasi dengan otoritas atau kepala dinas kesehatan setempat untuk melakukan kaji cepat aspek kesehatan serta evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan, mengamankan daerah penanggulangan pusat kejadian pandemi dan membantu penertiban masyarakat bersama pihak terkait,
acara nomor undang undang nomor tahun tentang pembentukan dacrllh otonom k1buket~n kab11paten dalam li1111dungan daerah propinsi sumatera utara lembaran com tahun nomor mengingat bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas dipandang edu ditetapkan dalam suatu peraturan daerah: bahwa.s dcn11111 undangannya undang undang nomor tahun 11tang peraturan pemerintahan daerah dan keputusan presiden republik lndonesia nomor tahun tentang tehnik penyusunan peraturan poranda,,g undlinaan dan bentuk rancangan undang l ndan11, rancangan perairan ?.:mcrintahan dan rancangan keputusan presiden republik lndonctiia dipandang perlu dilakukan811 perubahan dan pc11csu.1ian terhadap peraturan daerah kabupaten asahan bahwa d;:ngan telah ditetapkannya undang undang nomor tahun lintang p~ak daerah dun retribusi daerah. pajak pembangunan diubah menjadi panel hotel don restoran menimbang pati asahan dengan raiimattuiian vang maha esa perubahan a'l'as pera jan daerah nomor hll tf: utang pa.jak hotel dan restoran karena'f'i\n daj,;rah tingkat asian tentang tahlil nomor pera tll ran da 1tah l<kabupaten~ asahan kabupaten.n all,\ nomor t.~:miliaran oaf.rar j11lan jenderal sulam11n telepon kisaran pemerintah kabupaten asahan sekretariat der.ah menetapkan peraturan daerah kabupaten asahan tentang perubahan atas peraturan da<f.r all nomor hun tent ang pajak hotel dan rl: setoran ll' aten daerah~ tingkat asahan mll tusukan ~nomor dprd mei dewan pf.rwa kll, rakyat daerah kabupaten[n asahan dengan persetujuan pera111ra11 daerah k:ihupalcn daerah t1nggu1 asahan nomor tahun tentang ketentuan ketentuan atas l'penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah lembaran daerah tahun 19ll9 nomor seri"[)"): keputusan mcn1c11 l)al, negeri nomor tahun 1intan11 tal cara pernenksaan dibidang f'a,1ak daerah kupu1san montero dalam negeri nomor tahun tentang kriteria wajib jak yang; wajib mcnyclc111:11rakun pembukuan dan tata cara pembukuan keputusan minine dalam negeri nomor tahun tentang prosedur pengesahan peraturan acmh tentang pajak l)arah dan retribusi daerah keputusan mcn1c11 dala111 negeri numar tahun tentang pedoman tata cara pemungutan l'a.i"~ daerah keputusan mentan dalam negeri nomor tahun tentang peraturan dan peraturan daerah perubahan; keputusan presiden republik indonesia nomor tahun teman; peraturan denier, dalam nc1:cri nomor tahun 1cn1ang penyidik pegawai negeri sipil peraturan pcmcrintuh nomor tahun tentang pajak daerah lembaran ne(!.afa tahun corner tumpahan lembaran nc1111i() tahun lcn l'nai:ihan pajak dengan surat paksa lembaran nc1:arn i'ahun nomor tambahan lembaran negara nomor '.\ (,) undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran nagar tahun nomor tambahan lembaran negara nomor surat ketetapan l'ajak daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat skpd adalah ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pujakurang bayar tambah yana selanjutnya disingkat skpdkbt adalah ketetapan yang menentukan tambahan jumlah pajak yang ditetapkan surat ketetapan l'. besama sanksi administrasi dun jumlah yang masih harus dibayar surat setoran pajak daerah ayang selanjutnya disingkat ssd adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak umum rah surat pernbcritahuan pa.ink l)arah yang selanjutnya disingkat spp adalah surat yang digunakan oleh wu,iib pajak untuk melaporkan terhitung!kan clan pembayaran hotel don restoran yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah pengusaha tutul dun restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usah11 lfotcl dan restoran untuk clan atas namanya sendiri atau dan nama pihak lain yang mcn,jadi tn111111kanannya restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan clan atau minuman yang disediakan dan dipungut! bayaran. tidak termasuk usaha jasa bola atau kering hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap istirahat, mernperolc. sebuah umum pertokoan dan perkantoran pajak hotel dun restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan hotel dim atau restoran dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan kabupaten asahan kepala daerah kabupaten disebut bup:tli pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten asahan daerah adalah kabupaten asahan dalam l'peraturan daerah ini yang dimaksud dengan sill ketentuan umum baa <i. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel. fasilitas olah rny dan hiburan antara lain pusat kebugaran yang disediakan atau dikelola hotel. pelayanan p,cn1111ja11g antara lain telepon, faksirnill. tele, fotecopy, pelayanan cuci, singa, 1a~~i da11 pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. obyek jal. sebagaimana dimaksud pada umat meliputi: fasilitas penginapan atau fos1lintas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk pariwisata cottage. motel wisma, pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah pcnginupnn termasuk rumah kos dengan jumlah kamar (lima las) atau lebih yang menyediakan fasilitas scpcru rumah penginapan. obyek p~iak adalah setiap pcluvanan y:iny disediakan dengan pembayaran dan atau restoran. \i) dengan nama p.t jal. hold dan rcstumn dipungut pajak alas setiap pelayanan dikotil dan restoran, ia:'vli\ <lll yl . (li\n subyek l'i\ ji\ all penyidikan '111dak pi. jam, d1lml11ng perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan ulah penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pcnyodo~ untu], 111c11<:a11 serta mengumpulkan bukti yang dengan buku itu membuat terang tindak l'1d r1111 dibidang perpajakan daerah yang terjadi sena menemukan tersangka l!) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari. mengumpulkan dan mengolah data jperpajakan daerah keputusan keberatan adalah keputusan alas keberatan terhadap ketetapan pajak daerah, ketetapan pajak daerah kurang bayar tanah, ketetapan pajak daerah l.lebih bayer. ketetapan pajak nihil alau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak logo ynn1: diajukan oleh wajib pajak putusan 8and111i; adalah putusan badan pcnyetcsaian sengketa pajak alas band terhadap k~p11111san keberatan yang diajukan oleh wajib pajak i~) badan hukum :adalah bentuk 011db11 yang meliputi perscroaao terbatas, perseroan kornandeter. pcrscroun lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dnn dalam bentuk apapun, l'crsckutuan perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yn~a,an atau organisasi] yang sejenis, lembaga. dana pensiun bentuk tetap serta bc11111k badan usaha lainnya sumi tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat std adalah surat untuk melakukan iugilmn rank nau sanksi administrasi berupa bunga atau ends besama pajak berhutall tarif pajak ditetapkan sebesar o o (sepuluh persen) dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran. dasar pengenaan tarif pajak dan cara perhitungan at.l waj1b jak adalah l'ungu~~ha hotel dan atau restoran. subyek jak adalah orang pribadi atau baden yang kelak.kanakan pembayaran ala pela)'&nln hotel dan restoran pelayanan yang disediakan oleh restoran alau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yani: ditetapkan oleh kapata daerah. pelayanan usaha jasa honai kering. pelayanan perjalanan wisata yang disclcngganikan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum hotel. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan dihotct yang dipergunakan och bukan tamu hotel pelayanan tinggal ru;rama dan pondok pesantren penyusun rumah a1au kamar, apancmen dan fasilitas tempat lingga.l lainnya yang tidak menyatu dengan hotel dikecualikan dari obyek juk adalah penjualan makanan dan atau minuman ditempa; yang disediakan dengan famili1as penyantapannva tata cara pembayaran, penyetoran 1jmpl pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan keputusan kepala daerah. ()) kepala daerah, permohonan wajib jak telah memenuhi persyaratan lcn1111n pajak ikan1kan bun!!* sebesar (due panen) sebulan. pajak yang berhutang dilunasi selambat lambsmya (satu) bulan sejak yang skpd. skpdkdt, std. keputusan pembetulan, keputusan kereta.n dan putusan banding yan11 menyebabkan jumlah pajak yang diberi bertambah. pembayaran jak harus dilakukan sekaligus tau lunas. l'asal runtuh., jenis, isi, ul.,,ran sl' dnn 1a1a cara pembayaran serta tangal jatuh tempo pembayaran pajak . , hutang di11:111penn oleh cpc1la daerah l'pembayaran flat j i. van; sch11i;a1111nna d11111maksud pada dilakukan dengn minggu1111kan sl'l) l'pembayaran jnl. ~nni; lcrhutnni; dilakukan dac~h atau 1copa1 lain yang d,tun.,uk olah kcp11ln north. l'asal 'l't\ cara pemda aran uab saat pajak perhutani; adalah pada saut pelunasan dan atau pembayaran pajak hotel dan atau restoran ma.sa jak tcrhulllni; malah jangka waktu yang iman (satu) tahun tahun. m,\~ \ l'i\.lak dan saa'f l'ajak berhutang bab l'a jul. tari1utang d1pun; j1w,l11yuh daerah tempat hotel atau restoran berlokasi, pasal wii.a aii pemungutan bao apabila speed tidal. disampaikan dalan jt1ngka waktu yang ditentukan date telah ditegur secara penulis dikenakan sanksi administrasi sebesar (dua persen) sebulan apabila berd&saran hasil pemeriksaan atau kc:1orangan lain pajak yang berhutang tidak atau kurang,: bayar dikcnakeu sanksi a<ministra berupa bunga sebesar (dua persen) sebulan dihitung dari pasal yana kurang alau terlama.t dibayar untuk jang waktu paling! lama ian dihitung; sejak saat terhutanjllya pajak skpd sebagaimana dimaksud pada ayal huruf a di1serbi1kan: spon skpdkbt skpd dalam jangka, waktu (lima) tahun sesudah lcrhulangnya pajak, kepala daerah dapat mcnerbithn jih raja yang cml,n)'llt sendu sl' tl' bagaimana demak.sold dalam pesan all digunakan untuk rnen11hitu1111, memperhitungkan dan menetapkan sejak sendiri yang perhutani; l'u~ apel1la skpd sebagaimana dimaksud p&da ayah tidak atau kurang11 dibayar setelah lewat waktu helm11 lama (tiga puluh) hari sejak skpd diterima. dikenalkan sanksi administlll berupa bunga sebesar dua persen) sebulan dan di1&gih dengn menerbitkan stop (i) rard&saran sapi> scan,mana dimaksud pada (i) kepala daerah menetapkan sejak h:ulang dengan mcoerbnkan sko. pasat tata cara el{ hitungan dan penetapan pajak bab viii bentuk, ,si dan tal baru pengisian speed ditetapkan oleh kapela daerah. speed sha111111nana dimaksud pada ayal (i) harus diisi dengan jelas, benar clan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak ai.u kuasanya. tl' sebagaimana dimaksud aya1 (i) harus diamkan kepada kepala daerah paling lama (lima hula~) hari setelah belllkhimya masa sejak. setiap wajib j31. wajib mengisi stop ll(at l'l!m bf. acuan pajak der rab vii apabila jak yang harus <layar 11dak diluta~i dalam jangka waktu jam se~udah tanggal pemberitahuan surel paksa, padahal segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyu1aa11. pasal apabila jumlah pajak yung masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu !sebagaimana ditentukan data surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yani,: harus dibayar d11alih dengan surat paksa. pejabat mcncrbil~"" surat paksa segera ~clcloh lewat (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat tci;u1a11 sumi l'rini;atan atau surat lain yang sejenis. l'asal surat teguran. surat peringatan atau surat lwn yang sejenis sebagaimana dimaksud qda drkctuarkun oleh f'c,1abad. dalam jangka waktu (tu juh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat pcongatan atau sur lain yang sejenis. tujuh pajak harus melunasi pajak yang berhutang, surat temuan u111u sur.it p, ri111,1urn 11111u surat lam yan~ jcms sebagai awal tindakan pelak~unhan ric11ui;1hnn pajak dikcluarluin (tujuh) han sejak sui jatuh tempo pembayaran . l'ns. ic, ti\ cara penagihan aii penambahan jumlah ja~ y11n1, berhutang sebagai.na dimaksud pada ayal tidak dikenakan apabila w,.,,t, pink melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pcrncriksaan, apabila kcda jihan pajak berh1111g telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan std ditambah dong,m sanksi administrasi berupa bunga sebulan. kl' oi',; s.:bagaimana d111111ks11d huruf "c" dotcrbitakan apo,b1la jumlah pajak )&ni,: perhutani; sumo besarnya dengan jumlah kredit pajak atau jak tidak berhutang dan tidak ad" kemlu j11k. skpdkbt scbagnimuna dimaksud ayal huruf "b" diterbitkan apabila ditemukan data baru utan dn111 yani,: semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah jak yong 1crl11,uu1g nnn dikenakan sanksi administrasi, berupa kenaikan sebesar (teratur person} dari jumlah kekurangan pajak tersebut apod,lu cwo j1hn11 111c11i.;1s1 tl' t11l11k dipcnulu, jak yang 1hutang secara jabatan, dan drkcnakun s1111ksi adminislm.,i berupa bunga sebesar (dua person) dihitung dari ,1ak yun11 kurang; atau terlambat d1bayar untuk jlltgkll waktu paling lama bulan sc.1nk ~al rcrhutangnya po.ink. d1h1lini; dari ,,. .111k yani; kurang atau lcrlambal d,layar untuk j1n11ka waktu bulan dihitung; sejak !.lll :rh11t11n1,1nya pajak dalam hal wa11h l'junk mengajukan keberatan atas kctetapakan pajak secara jabatan, wajib l'a jak hams dapat 111cn1h11~1ikan ketidak besaran ketetapan jak tersebut. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan alasan alun yang jelas. kl' skpd skpdkbt skpd (i) wajib pajak dap, mengajukan kcbcrutan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang d11un juk ata, <satu r asal ki, erat \n dan banding h \fi tata cara pembinaan p,.on11wrong11n, keringanan dan pembebasan sejak sebab111mana dial.~ud pandu anl duetapknn oleh kcp rla daerah kepala daerah berdasarkan permohonan jib jak dapat memberikan pengurangan, keringanan jun pembebasan njak. l'a~ul pengurang \n, keringanan l)an f'pembebasan pajak untuk, jenis dun 1s1 formula yung dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah. setelah kantor lulung negara mcnctnpkan hari, tanpa. jam dan tempat pelaksanaan lelang. juru sita mernbcritahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. setelah d1lal.akan penyusun dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, telah lewat (sepuluh) han sejak 1asal pclaksanun surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajak11n permintaan penetapan tinggal pelelangan kepada kantor lang negara l'asal tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan alau pembatalan kelctapon pada~ :1eba113iman11 dimaksud pada diatur dengan keputus . kapela daerah menguras11kan atau rncrnbatalkun ketetapan pajak yang tidak benar. kepala daerah dapat mengurungkan atau mini;h:1pu~kan ~aksi administrasi baru, bunga denda dan kenaikan p,tank nng 1chuan11 menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dalam hat ~taksi tersebut dikenakan karena kecilan,1n wajib pajak atau bukan karena al l10n11ya. kepala daerah karun;i jantan atau alas permohonan wajib jak dap, membetulkan dkb atau skpdkbt atau std yang dalam pencet>imannya terdapat kesalahan tulis. kesalahan hi1u1111 dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan perpajakan l'.r merah. ml3t : t'ulan. pembatas.an. pengurangan putih al' dan pl! nghapijsan atau pengurangan sanksi administrasi atau xii apabila pengajuan l.cbc,u1a11 atau bund,ni: d,kabulkan sebagian atau semuanya, kclcbthan pembayaran jui. j1kcmbahka11 ,k:ngan ditambah imbalan bun~ sebesar (dua persen) sebulan uruk ping lama (dua p11luh empat) bulan pengajuan permohonan banding budak menunda kewajiban membayar p,1jak clan paksa1w111 penagihan jnl. permohonan sebagaimana yani: dimaksud pada diajukan secara ten:tulis dalam baha$a lndonesia, cnrj alasan alasan yangjelas dalamjangka waktu (tip) bulan scj k keputusan diterima. dalam,rkan salinan dari surat keputusan tersebut, j h l'a jak da1~, mengajukan pcnnohonan banding hanya lccpada a.den penyelesaian scngkctn pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh j1<1la daerah """'' t cni;a,uan kebiruan rudal. menunda kewajiban membayar lj k dan pelaksanaan p.:nag,han pajak sc$11c1i ketentuan anni: berlaku. (s) khayalan yang t1d11k memenuhi persyaratan schema,mana dimaksud pada ayal dan tidak d1ani;op sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. keberatan manis ,toa,unn dalam jangka waktu pang warna (tip) bulan sejak tanpa surat. 1anti;al p.:tangan atau tan118111 pemungutan ~cbapimana dimaksud pada ayu i). kuah wajib l'ajak dapo m,tunjukkan bahwa jangka waktu itu 1idol dapat j1['<!11uhi l. < 11n keadaan diluar kekuasaannya. bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tc11:1tat merupakan bukti saat pemohon diterima oleh kepala daerah. pcnnohonan pcngcmhnli1111 kclcbrhan pembayaran pajak disapa,kan cara langsung atau melalui pos terjun alasan yang jln besarnya kelebihan pembayaran pajak masa pajak l'cnnohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada kepala acmh dengan mcnychutkan !<.' apabila pengembang kelebihan pembayaran sejak dilas\akan setelah lewat waktu (dua) bulan scj diterbitkannya skp ol.pengembalian kelebihan pembayaran p11jak dilakukan dalam waktu pelan11 lama (dual bulan sejak ditiru1ll.:1111nya skpd apabila jih pttjnk 1n.:m j11111yui hutang pajak lainnya. kelebihan diperhitungkan untuk meluas. terlebih d11hulu hutan11 pajak tersebut {)) apa,la jangka waktu ~ba~mana dimaksud pada telah dilampaui dan kepala daerah tidak mcmbcrikun keputusan, pcnnihonan pcnaambila kelebihan pc:mbeyaaaran pajak dianggap dikabulkan dan skpd harus diterbitkan dalam waktu paling nmu (satu) bulan. kepala daerah dalam waktu r,aling lama dua bebas) jalan sejak diterimanya pcnnohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada haru , memberikan keputusan alasan yang jelas besarnya kelebihan pembayaran pajak masa pada], nama jan alamat wajib pajak. atas kelemahan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mcn~ bukan pcnnohonan pengambilan kepada kapela daerah atau pejabat secara terus dengn men<bukan scl:urang kura"b"' l'asal l'l:n(;em!3ai.ian keu:l3111an l'hamba saran pajak bau xiii tata cara pemeriksaan sejak ditetapkan oleh kepala daerah dengen berpedoman pada keputusan center. dalam negeri memberikan keterangan yang diperlukan, memberikan kesempatan untuk memasuki tumpal atau ruangan yang diakss perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan wajib pajak yang ,lq,, , ,~sa wajib rnemperlihatkau du11 atau meminjamkan buku atau satuan, dokumen yang menjadi dasar dokumen lain yang berhubungan dengan objek sejak terutama yang berhutang. kepala daerah h,:rwc11~11g melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan dewa11ban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. j\da pengakuan ulang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkannya sum figuran dan surat paksa atau ka<leluasa penagihan pa. scbagmmana dimaksud pada renangguh apabila lak untuk melakukan 1x:11agil\un pajak, ka<leluasa se1el1h mctampsui jangka "'1kru inna) tahun <:rl11tung sejak saat terulangnya pajak. kecuali apabila wajib pajak melakukan undak pidana dibidang perpajakan daerah. kj\oj\ljj\rsj\ pen\ihan bab xiv pengajuan permohonan banding ti<lak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan pen11ihan pajak. apabila kelebihan pcmhnyaran pajak diperhitungkan dengan ulang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukan dim bukal pemindahan buktikan juga berlaku sebagai bukti pembayaran pengembalian ~ckb,h, f)ll,iak dilakukan dengan menerbitkan surat pernah membayar kclcluhan 'apk l'a;al memotret seseorang yang berkaitan duga tindak pidana perpajakan daerah. menyuruh beracun, melarang seseorang meninggalkan ruan~an atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dao atau dokumen yang dih;1wa : clmgai mana dimaksud pada huruf"c". meminta bantuan tenaga uhh dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak p,dana dibidang perpajakan daerah. melakukan pcnggclcduhan bukti term memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokurneo dokumen lain berkenaan dengan tindak pid111m d1b1dani,: perpajakan daerah. i.' menerima, ~ctcrnni,: bahan hul. dari orang pr1bad1 atau badan hukum sehubungan dc11~a11 undak pidana dibidang perpajakan dac:rah. meneliti. mantan mcngurnpulkan keterangan mengena,1dana ,,.,, pajak daerah tersebut mcncrimu. ,;11e1111 d:in mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak p1dana dibidang perpajakan daerah keterangan atau laporan tcl"5cl>ut nk:n lch,h lcn!k:ip dan jelas wewenang punya,lo~ ,~h.ig111mnn11 lunak sud pada adalah pejabat pei;awa, ncg,;ri sip, tentu lingkungan pemerintah daerah ibn "wewenang khusus sch~t!"' penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana d1b1dang perpajakan da, ,uh. l'asal penyidikan bab xvi jib pajak yang dengan sengaja budak menyampaikan speed atau mengisi, dengan tidak benar atau tidak lengkap atau rnc11 lama (enam) ian atau denda paling banyak rp. : . (lima juta rupiah). jlb pajak : '"".: nrc110 kcalpaannyo tidak menyampaikan speed 1tau mcn11is1 ckn11an lud11k benar utuh tidak lengkap atau meuta rupiah). l'asal tl! tll pit)ana bab :baran der ali j. all ul' tl; asahan hu1, nomor diundangkan kisaran l'nda tangga] mei h'ati asian completo rsud disahkan k,saran l'ada tanggal meo agar setiap orang da1w11 111cnbc1ah11111yu, mcmcrmtahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan pe11impala1111yn dalam l.lembaran daerah kabupaten asahan peraturan daerah ini mula berlaku pun tanggal diundangkan. l'asal dengan berlakunya peraturan daerah mi, maka peraturan daerah kabupaten acmh tingkat asahan nom,,r tah1111 h:tong pajak hotel dan rcsiouran kabupaten asahan dinvatnknn dicabut dan tidak berlaku lagi ,tuan l'enutlji' 13a[} xvii penyidikan scbagaunanu dunuksud pad, aya1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan mcnyampniknn hasil pcnyrdikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur d11l11m undang undang nomor tahun tentang; hukum acara pidana melakukan 1111daka11 lain untuk kelancaran penyidikan undak pulang dbid3ng perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipcnanggungjawabkan. menghentikan penyidikan memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebab;ai tersangka atau saksi
berita negara republik indonesia dan pengembangan. pencabutan. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang pembinaan dan pengembangkeputusan presiden nomor tahun tentang bahan peledak, telah ditetapbahwainaan dan pengembangan industri bahan peledak. memutuskan: menetapkan: peraturan menteri pertahanan tentang pembinaan dan pengembangan industri bahan peledak. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: industri bahan peledak adalah industrilakukan produksi dan jasa bidang bahan peledak. badan usaha bahan peledak adalah badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan pt. persero) atau perseroan terbatas pt) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara indonesia, warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia atau sebagian sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing yang telah mendapatkan penetapan sebagai badan usaha bidang bahan peledak dari kementerian pertahanan. bab iii tataran kewenangan menteri menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap badan usaha bahan peledak. dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap badan usaha bahan peledak sebagaimana dimaksud pada menteri mempunyai kewenangan: memberikan atau menolak rekomendasi dan atau perizinan pendirian pabrik, memberikan atau menolak permohonan izin usaha produksi, cc. memberikan rekomendasi perluasan atau pengembangan pabrik, memberikan atau menolak permohonan izin usaha pengadaan melalui impor bahan peledak, mengizinkan atau menolak permohonan izin usaha pendistribusian bahan peledak, memberikan atau menolak permohonan izin usaha pergudangan, memberikan atau menolak permohonan izin jasa peledakan komersial, memberikan atau menolak permohonan izin usaha penelitian dan pengembangan, menetapkan badan usaha sebagai badan usaha bahan peledak, memberikan atau menolak permohonan perpanjangan izin sebagai badan usaha bahan peledak,: mengabulkan atau menolak permohonambahunjukan sebagai importir terdaftar nitro selulosa nc), mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi penunjukan sebagai importir produsen nitro selulosa nc), memberikan atau menolak permohonan rekomendasi dan izin ekspor bahan peledak, mengabulkan atau menolak permohonan rekomendasi penunjukan sebagai importir kembang api, dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian. dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan badan usaha bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam menteri membentuk tim washandak. ketua tim washandakdari kementerian atau instansi terkait. kementerian atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: markas besar tni, markas besar kepolisian negara republik indonesia: kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, dan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal. tim washandak sebagai dimaksud dalam bertugas:,, melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi dan atau izin yang diajukan badan usaha, dan dalam rangka pengawasan bahan peledak. dalam pembinaan dan pengembangan badan usaha bahan peledak, kementerian pertahanan berkoordinasi dengan: markas besar tni dalam hal pengawasan, pengendalian terhadap, markas besar kepolisian negara republik indonesia dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadapdagangan dalam hal pengawasan perdagangan dan pendistribusian bahan peledak,,,,, dan badan koordinasi penanaman modal dalam hal investasi dan operasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam usaha bahan peledak. bab pembinaan bagian kesatu umum menteri menetapkan badan usaha bahan peledak sesuai dengan bidang usaha jasa peledakan. dalam hal penerbitan izin dibidang pertahanan terkait dengan penanaman modal, menteri mendelegasikan kewenangan kepada kepala badan koordinasi penanaman modal. pendelegasian wewenang penerbitan izin di dan peralatan perang. ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin dibidang pertahanan terkait dengan penanamrsyaratan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pendirian pabri, memiliki tenaga ahli dalam bidang bahan peledak,untuk mendapatkan izin pendirian pabrik sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki rekomendasi pendirian pabrik, memiliki izin dari instansi yang berwenang,persetujuan kelayakan lingkungan hidup atau izin izin lainnya dibidang lingkungan hidup, memiliki persetujuan studi kelayakan pabrik yang dikeluarkan oleh pejabat setempatmendapatkan izin usaha produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf badan usaha memiliki izin dari instansi yang berwenang,, cc. melampirkan bukti adanya kepemilikan atau penguasaan pabrik bahan peledak yang akan beroperasi,rluasan atau pengembangan pabrik sebagaimana dimaksud dalam huruf,usaha pengadaan melalui imporbahan peledak dan perencanaan untuk pengawasan penanganan bahan peledakndistribusianrgudjasa peledakan komersial,,dan administrasi yang ditetapkan dalam rapat koordinasi tim washandak. persyaratan untuk mendapatkan penetapa,importir nitro celluloid nc) yang berpotensi menjadiyang berpotensi menjadi bahan peledak untuk mendapatkan izin dari instansi terkait adalah semua peralatan atau bahan peledak pembantu yang digunakan dalam kegiatan peledakan. produksi adalah proses pengolahan bahan baku menjadi bahan peledak dan atau bahan peledak menjadi bahan peledak lainnya. pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menyediakan bahan peledak dan atau bahan peledak aksesori melalui produksi dalam negeri atau impor.dan atau memilik izin usaha penelitian dan pengembangan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha bahan peledak. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha bahan peledak sesuai dengan bidang usahanya. persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan izimemilik izin usaha penelitian dan pengembangan, dan atau il. memiliki keputusan penetapan sebagai badan usaha bahan peledak. persyaratan untuk mendapatkpermohonan kuota bahan peledak dan bahan peledak aksesori yang diperlukan pada tahun mendatang, melampirkan rencana penggunaan atau pendistribusianambahjumlah kuota tambahan bahan peledak dan bahan peledak aksesori yang diminta dilengkapi dengan alasan, melampirkan rencana penggunaan atau pendistribusian dan bahan peledak dan bahan peledak aksesori, melampirkan keputusan alokasi kuotaunjukan sebagai importir terdaftar nitro selulosaencana jumlah yang akan diimpor, melampirkan rencana penggunaan atau pendistribusian nc, melampirkpenunjukan sebagai importir produsen nitro celloluse ip, melampirkan rincian jenis dan jumlah yang akan diimpor, melampirkan rencana penggunaan nc, melampirkan rincidan izin ekspor bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam huruf badan usaha bahan peledak yang telah ditetapkan oleh menteri, melampirkan rincian jenis dan jumlah yang akan diekspor serta negara tujuan ekspor, dan cc. melampirkan rencana penggunaan atau pendistribusian. persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penunjukan sebagai importir kembang apincian jenis dan jumlah kembang api yang akan diimpor, melampirkan rencana penggunaan dan pendistribusian kembang api,gian ketiga tata cara pengajuan permohonan penetapan, rekomendasi, dan atau izin setiap badan usaha bahan peledak dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai badan usaha bahan peledak kepada menterimelakukan pengecekan terhadap persyaratan yang diperlukan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada tim washandak mengajukan usulan rekomendasi kepada menteri untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada menteri menerbitkan keputusan menteri tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan usulan rekomendasi yang diajukan oleh tim washandak. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga bagi badan usaha bahan peledak yang mengajukan permohonan: rekomendasi pendirian pabrik, izin pendirian pabrik, izin usaha produksi, rekomendasi perluasan atau pengembangan pabrik, izin usaha pengadaan melalui impor bahan peledak, izin usaha pendistribusian bahan peledak, izin usaha pergudangan, izin usaha jasa peledakan komersial, izin usaha penelitian dan pengembangan, dan perpanjangan penetapan sebagai badan usaha bahan peledak. permohonan perpanjangan penetapan sebagai badan usaha bahan peledak sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan kepada menteri paling singkat (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya penetapan. permohonan perpanjangan penetapan sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan laporan tahunan. dalam hal izin perluasan atau pengembangan pabrik, permohonan diajukan kepada kepala bkpm. kepala bkpm menerbitkan izin perluasan atau pengembangan pabrik dengan mempertimbangkan rekomendasi dari menteri. permohonan izin perluasan atau pengembangan pabrikahan peledak mengajukan permohonan alokasi kuota bahan peledak dan bahan peledak aksesori kepada menteri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam permohonan alokasi sebagaimana dimaksud pada berisi jumlah alokasi untuk jenis bahan peledak dan bahan peledak aksesorialokasi untuk jenis bahan peledak dan bahan peledak aksesoribadan usaha terkait. dalam hal alokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada memerlukan tambahan, badan usaha bahan peledak diizinkan untuk mengajukan permohonan penambahan alokasi kuota bahan peledak dan bahan peledak aksesori dengan melampirknetapkan jumlah alokasi tambahan untuk jenis bahan peledak dan bahan peledak aksesori. permohonan alokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada menteri u.p. dirjen pohan kemhan. permohonan alokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan sekali dalam (satu) tahun. setiap badan usaha bahan peledakterdaftarprodusendan izin sebagai eksportiberdasarkan hasil rapateksportirkabulkan,akan melakukan pengecekan lapangan terhadap persyaratan yang memerlukan pengecekan dilapangan dan hasilnya dituangkan dalam berita acarauntuk mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tim pengawas bahan peledak yang selanjutnya disebut tim washandak adalah tim yang terdiri atas kementerian lembaga secara terkoordinasi melakukan pengawasan terhadap produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan peledakperluasan pabrik adalah penambahan kapasitas produksi dan atau varian produk lebih besar dari kapasitas dan atau varian yang dimiliki semula, minimal dari kapasitas yang tercantum dalam izin usaha industri. propelan adalah bahan isian pendorong amunisi. kementeridan usaha bahan peledak diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan: berdasarkan hasil rapat dan pengecekan lapangan, tim washandak. dirjen pohan kemhan atas nama menteri menerbitkan rekomendasi kepada badan usaha bahan peledak sebagai importir kembang api kepada badan usaha bahan peledakbagian keempat masa berlaku rekomendasi dan atau izin masa berlaku rekomendasi dan atau izin merupakan tenggang waktu yang diberikan oleh pemberi rekomendasi dan atau izin kepada pemohon dan dihitung sejak ditandatangani sampai batas waktu yang ditetapkan. rekomendasi pendirian pabrik, berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun. rekomendasi penambahan alokasi bahan peledak dan bahan peledak aksesori, berlaku untuk jangka waktu (enam) bulan. rekomendasi sebagai importir nitro selulosa berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun. rekomendasi sebagai produsenpenetapanpenetapan izin pendirian pabrik berlaku untuk jangka waktu (dua) tahun. penetapanpenetapanpenetapan izin yang mengatur penetapan alokasi bahan peledak dan bahan peledak aksesori berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun. bab pengembangan badan usaha bahan peledak pengembangan badan usaha bahan peledak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan pemenuhan bahan peledak. pengembangan badan usaha bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa pembangunan industri bahan peledak, bahan peledak aksesori maupun peningkatan kapasitas produksi. dalam rangka pengembangan badan usaha bahan peledgembangan badan usaha bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam badan usaha bahan peledak dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lain, baik dari dalam maupun luar negeridilakukan pendirian badan usaha baru. badan usaha baru sebagaimana dimaksud pada harus mengajukan permohonan penetapan sebagai badan usaha bahan peledak kepada menteri. bab pengawasan dan pengendalian menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap badan usaha bahan peledak. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan berkoordinasi dengan tim washandak. bab vii kewajiban, larangan, peringatan dan sanksi dalam rangka pembinaan, badan usaha bahan peledak berkewajiban: melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diberikan, dan b.menyusun dan menyampaikan laporan kepada menteri. laporan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bulanan: semester, tahunan, dan insidentil. laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan lapor. laporan semester sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan laporan kegiatan selama (enamjuli dan januari tahun berikutnya. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan lapor. laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan laporan peristiwa yang terjadi lingkungan perusahaannya yang diakibatkan karena kesalahan, kelalaian manusia, atau alam, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerugian materil, dan kerusakan lingkungan. laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jamhuruf mencakup: realisasi produksi bahan peledak dan bahan peledak aksesori: pengadaan bahan peledak dan bahan peledak aksesori, cc. pergudangan bahan peledak dan bahan peledak aksesori: distribusi bahan peledak dan bahan peledak aksesori: dan atau jasa peledakan. semua badan usaha bahan peledak yang mendapatkan penetapan dari menteri, wajib terdaftar pada asosiasi bahan peledak indonesia. setiap badan usaha bahan peledak dilarang: memindahtangankan izin usaha kepada pihak ketiga, melakukan perluasan usaha tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari menteri, cc. memindahkan lokasi kegiatan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari menteri, atau mengubah nama perusahaan atau pemegang saham perusahaan tanpa pemberitahuan. setiap badan usaha bahan peledak yangpenetapan yang diberikan selama (satu) tahun sejak diterbitkannya penetapan, dikenakan sanksi administratif. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, atau cc. pencabutan penetapan. peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada hurufhuruf diberikan kepada badan usaha bahan peledak setelah tenggang waktu (tiga) bulan peringatan tertulis pertama tidak diindahkan. pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan kepada badan usaha bahan peledak setelah tenggang waktu (tiga) bulan peringatan tertulis kedua tidak diindahkan. pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan langkah terakhir dalam hal badan usaha bahan peledak tersebut sudah tidak dapat dibina. menteri menetapkan pencabutan penetapan sebagai badan usaha bahan peledak setelah mendapat masukan dari tim washandak melalui saluran hierarki yang ada. bab viii ketentuan lain lain penggunaan bahan peledak diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. dalam hal bahan peledak belum dapat dipenuhi oleh badan usaha dalam negeri, menteri mempunyai hak untuk tidak mengeluarkan penetapadistribusi produk bahan peledak dalam negeri diatur oleh menteri setelah dikonsultasikan dengan tim washandak. pengaturan sebagaimana dimaksud pada untuk menghindari monopoli dan stabilitas harga. babpenetapan berdasardinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. apabila penetapapenetapaenetapan badan usaha bahan peledak diberikan oleh menteri, tata niaga bahan peledak diatur, dikendalikan, melalui koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian, cc. pembangunan dan pengembangan industri bahan peledak dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemandirian,, dan penetapan jumlah alokasi nasional ditentukan oleh kementerian dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan nasional. bab pengelompokan bahan peledak bahan peledak dikelompokkan berdasarkan pada: komposisi senyawa kimia, kegunaannya, bahan baku: dan lingkungan penggunanya. bahan peledak berdasarkan komposisi senyawa kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf aa, dikelompokdalam huruf dikelompokkan dalam: bahan peledak utama meliputi mercury aluminat, timbal azida, cianurat trifida cta), diazodinitrofenol ddp), tetragon, heksametilendiamin peroksida mtd), dandalampropelanmokeless powder, propelan roket dan propelan cair. bahan peledak berdasarkan kegunaannya sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelompokkan dalam: bahan peledak blasting, merupakan bahan peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi, dan sejenisnya, dan bahan peledak busting, merupakan bahan peledak yang digunakan dalam sistem senjata, berupadikelompokkan dalam: nitrogliserin, bahan peledak tipe bahan peledak tipe bahan peledak tipe dan bahan peledak tipe nitrogliserin sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi campuran (satu) atau lebih bahan berupayang mudah terbakar, berupaatau tanpa bahan lainnya (serbuk kayu atau serbuk aluminium), serta tidak mengandung nitrogliserin atau cairan nitrat klorat organik sejenisnya, dan (serbuk kayu, serbuk aluminium atau hidrokarbon) (hidrokarbon dan serbuk aluminium)bahan pokok) dengan sejumlah banyak ammonium nitrat atau oksidator laingunakan sebagai pembentuk panas, gas, warna, dan lain sebagainya. pengelompokan bahan peledak berdasarkan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: blasting gelatin (master mix): nitro glycerine ng), cc. nitro glycol deg), nitro celluloid (nc) dengan n content lebih dari ,6y6: lead styphnate, tetracene, dan sejenisnya. pengelompokan bahan peledak berdasarkan lingkungan penggunanya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bahan peledak militer: dan bahan peledak komersial. bahan peledak militer sebagaimana dimaksud pada huruf dipakai dalam kegiatan latihan dan operasi militer. bahan peledak militer sebagaimana dimaksud pada huruf dapat digunakan untuk kepentingan komersil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bahan peledak militer sebagaimana dimaksud pada hurufpropelan terdiri atas nitro glycerine based seperti single base propellant, double base propellant (, dan composite terdiri atas, dan sejenisnya. bahan peledak komersial sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: nitro glycerine based explosives (dinamit), blasting agents (ammonium nitrat, info, emulsi matriks), water based explosive (sorry, materiel, emission explosives), dan shaped charges seperti rdx, hmx, dan sejenisnya. bahan peledak aksesori sebagaimana dimaksud pada meliputi: primer (booster), detonator, sumbu api, ignites sumbu peledak, connector (detonation relay): ignites, ignites cord, connector, dan sejenisnyaprovinsi banten menimbang bahwa keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita cita pembangunan. bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan sosial masyarakat turut mempengaruhi pembangunan ketahanan keluarga yang menjunjung tinggi nilai nilai keagamaan, sosial dan budaya serta tradisi masyarakat sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang sistematis, terpadu dan berkesinambungan bahwa untuk adanya kepastian hukum peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pembangunan ketahanan keluarga perlulembaga yang dibentuk pemerintah atau pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, organisasi kemasyarakatan yang membidangi ketahanan keluarga atau pemerhati masalah perempuan dan anak,dan atau organisasi kemahasiswaan, kerjasama sebagaimana dimaksud pada meliputi: pendataan dan pengolahan data, peningkatan ketahanan keluarga, advokasi, pelayanan, pengaduan, sosialisasi: rehabilitasi,dan atau rencana aksi: penyusunan kerjasama dikoordinasikan oleh dinas dengan melibatkan biro hukangunan ketahanan keluarga bersumber dari: apbd, sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain pemerintah daerah kabupaten kota dalam menyusun program pembangunan ketahanan keluarga dapat berpedomumum pembangunan ketahanan keluarga merupakan suatu konsep negara untuk mewujudkan cita cita sebagaimana dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yakni memajukan kesejahteraan umum . keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil memiliki peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang memerlukan peran dari seluruh elemen baik instansi pemerintahan, swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan. berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk provinsi banten setiap tahun menunjukkan jumlah yang terus meningkat, tercatat proyeksi penduduk tahun sebanyak jiwa yang terdiri atas jiwa penduduk laki laki dan jiwa penduduk perempuan. dari jumlah penduduk tersebut diharapkan memiliki ketahanan keluarga sesuai indikator yang ditetapkan pemerintah paling sedikitkewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah terkait pembangunan ketahanan keluarga terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yaitu dan serta lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak undang undang tahun tentang pemerintahan daerah. namun demikian keberadaan peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan pemerintah provinsi banten. oleh karena itu untuk mensinergikan organisasi perangkat daerah internal pemerintah provinsi banten dan dengan instansi lain serta pemerintah daerah kabupaten kota, badan usaha dan masyarakat diperlukan instrument hukum yang mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kebijakan dan strategi, pelaksanaan, pendataan, koordinasi, rencana aksi, peran serta masyarakat dan badan usaha, sistem informasi, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama,dan pendanaan dalam bentuk peraturan daerah. ii. demiperangkat daerah terkait adalah dinas pertanian, dinas koperasi dan ukm, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dinas sosial, dinas pariwisata, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak kependudukan dan keluarga berencana, dinas tenaga kerja dan transmigrasi. yang dimaksud dengan indikator ketahanan keluarga adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemenuhan yang ada dalam dimensi ketahanan keluarga antara lain ketahanan fisik, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial. yang dimaksud dengan variabel ketahanan keluarga adalah unsur yang menentukan terpenuhinya setiap dimensi ketahanan keluarga contohnya variabel untuk dimensi ketahanan ekonomi yaitu keluarga memiliki rumah. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat. huruf yang dimaksud dengan pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah daerah kabupaten kota wilayah provinsi banten. huruf yang dimaksud dengan lembaga yang dibentuk pemerintah atau pemerintah daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh penyelenggara pemerintahan pusat atau daerah dalam rangka melaksanakan perintah perundang undangan contohnya komisi perlindungan anak indonesia. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan seperti perusahaan atau perseroan. huruf cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah pihak yang melakukan pendataan atau identifikasi seperti perguruan tinggi,erah adalah instansi yang dibentuk pemerintah antara lain kepolisian, badan pusat statistik, kanwil agama, pengadilan agama, kantor wilayah kementerian hukum dan ham, kantor wilayah badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan lembaga yang dibentuk pemerintah atau pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota lembaga yang melakukan kegiatan program pembangunan ketahanan keluarga antara lain p2tp2, badan amil zakat daerah, kprovinsi bante, kependudukan dan keluarga berencana provinsi banten. pemerintah daerah kabupaten kota adalah pemerintah daerah kabupaten kota provinsi banteproses pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang komprehensif dan berkesinambungan guna mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. ruang lingkup peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga meliputi kebijakan dan strategi, pelaksanaan, peran serta masyarakat dan badan usaha, sistem informasi komunikasi dan informatika, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama,dan pendanaan. bab kebijakan dan strategi bagian kesatu kebijakan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan selaras dengan kebijakan nasional. kebijakan pembangunan ketahanan keluarga berpedoman pada konsep ketahanan keluarga dan sejahtera yang didalamnya mencakup, kebijakgian kedua strategi strategi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga wajib disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dokumen,dan rencana kerja, dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dengan peraturan daerah. dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf disusun oleh badan perencanaan pembangunan daerah. dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disusun oleh perangkat daerah terkait dengan memuat indikator dan variabel ketahanan keluarga. penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran indikatordan variabelsecara sinergi dan berkesinambungan antara pemerintah, pemerintah daerah kabupaten kota, lembaga yang dibentuk pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, badan usaha: dan masyarakat. penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan ketahanan keluarga. pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berpedoman pada norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. bagian kedua pendataan dinas melakukan pendataan pembangunan ketahanan keluarga. pendataan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan kabupaten kota. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan dilaporkan kepada gubernur paling lambat setiap bulan september tahun berjalan. selain daerah memperoleh identifikasi ketahanan keluarga dari pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada data ketahanan keluarga juga dapat diperoleh dari pihak lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengumpulan, pengolahan dan analisis data ketahanan keluarga diatur dengan peraturan gubernur. bagian ketiga koordinasi gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan pemerintah daerah kabupaten kota. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan pendataan,dan atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. bagian keempat rencana aksi rencana aksi pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mengintegrasikan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. rencana aksi sebagaimana dimaksud pada disusun oleh dinas dengan berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota. rencana aksi sebagaimana dimaksud pada dapat mengikutsertakan lembaga yang dibentuk pemerintah atau pemerintah daerah kabupaten kota, lembaga kemasyarakatan dan badan usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi diatur dengan peraturan gubernur. bab peran serta masyarakat dan badan usaha bagian kesatu peran serta masyarakat setiap orang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada lingkungan: keluarga, rt rw: pendidikan,dan pekerjaan, peran setiap orang dalam pembangunan ketahanan keluarga dan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan persuasif, edukatif dengan keteladanan. bagian kedua peran serta lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan berperan dalam mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga dan sejahtera. peran sebagaimana dimaksud pada dengan menyalurkan bantuan program atau kegiatan yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, keluarga miskin dan keluarga beresiko. penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada dapat mengacu pada hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam penyaluran bantuan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada gubernur melalui dinas. bagian ketiga peran serta badan usaha badan usaha berperan serta dalam pembangunan ketahanan keluarga dilingkungan kerjanya dengan memenuhi hak hak pekerja dan tidak diskriminatif dalam pengambilan keputusan. selain berperan dilingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada badan usaha berperan dalam mensukseskan program pembangunan ketahanan keluarga melalui tanggungjawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan. bab sistem informasi komunikasi dan informatika pembangunan ketahanan keluarga perlu didukung dengan sistem informasi. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk penyeragaman data ketahanan keluarga. data ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh dinas. sistem informasi yang diperlukan dalam pengelolaan data ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh dinas yang membidangi komunikasi dan informatika. dalam hal pemerintah daerah telah memiliki aplikasi ketahanan keluarga maka penggunaan aplikasi dilakukan untuk sinergitas dan konektivitas penyelenggaraan ketahanan keluarga pemerintah daerah kabupaten kota. dalam hal pemerintah daerah kabupaten kota mengubah aplikasi yang diberikan daerah, harus berkoordinasi dengan dinas yang membidangi komunikasi dan informatika. pengelolaan data ketahanan keluarga yang dilakukan secara terintegrasi, terkoneksi dalam aplikasi ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam berada pada media center. data ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada dapat diakses oleh masyarakat. bab penghargaan bagian kesatu penghargaan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten kota yang berkontribusi dalam pembangunan ketahanan keluarga. penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: piagam, uang pembinaan,dan atau cc. sarana dan prasarana, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan program pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten kota sesuai kemampuan keuangan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur denganbangunan ketahanan keluarga. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan evaluasi terhadap program pembangunan ketahanan keluarga, arah dan sasaran rencana aksi. cc. penggunaan bantuan keuangan. evaluasi program pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah. evaluasi arah dan sasaran rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh dinas. evaluasi penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh inspektorat. bab viii kerjasama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga dapat melakukan kerjasama dengan: provinsi lainnya, pemerintah daerah kabupaten kota, yayasan, perguruan tinggi atau universitas atau sekolah tinggi, lembaga peneliti, instansi pemerintah daerah, koperasi dan badan usaha yang berbentuk hukum,
kemhan. pns. perpindahan antar instansi. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang perpindahan antar instansirpindahan pegawai negeri sipil dari atau kementerian pertahanan perlu pengaturan sesuai denganpindahan adalah kegiatan pengalihan pembinaan fungsi, tanggung jawab, dan status kepegawaian pegawai negeri sipil dari satu institusi institusi lain atau sebaliknya untuk pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli dan atau untuk kepentingan dinpns kemhan adalah pns yang bekerja lingkungan kementerian pertahansatuan kerja dan subsatuan kerja yang selanjutnya disebut dengan satker dan subsatker adalah satuan bagian ketiga mekanisme perpindahan pns kemhan yang dipekerjakan mekanisme perpindahan pns kemhan yang dipekerjakan pada instansi pusat lain instansi daerah sebagaimana dimaksud huruf diatur sebagai berikut: adanyakerjakan, kepala satker kepala subsatker melakukan pengkajian, berkoordinasi dengan biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan yang mempertimbangkan: kebutuhan personel satker subsatker masih tercukupi atau tidak tercukupi, personel dengan kualifikasi tertentu yang diminta oleh instansi pengguna satker subsatker cukup memadai atau tidak memadai: pns kemhan sedang tidak menjalani hukuman disiplin, dan pns kemhan sedang tidak menjalani tugas belajar. apabila verifikasi data dan kelengkapan pns yang dipekerjakan tidak sesuai dengan hasil pengkajian, kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan membuat surat jawaban penolakan kepada instansi yang membutuhkan: dan apabila verifikasi data dan kelengkapan pns yang dipekerjakan memenuhi pengkajian, kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan mengajukan keputusan menteri atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang tentang pns yang dipekerjakan untuk ditetapkan. bagian keempat mekanisme perpindahan pns kemhan yang diperbantukan mekanisme perpindahan pns kemhan yang diperbantukan pada instansi pusat lain instansi daerah sebagaimana dimaksud huruf diatur sebagai berikut: untuk diperbantukanrbantukan, cc. pengkajian yang dilakukan kepala satker kepala subsatker dengan mempertimbangkan: kebutuhan personel tercukupi atau tidak, kualifikasi tertentu yang diminta oleh instansi pengguna cukup memadai pns kemhan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan pns kemhan tidak sedang menjalani tugas belajar. berdasarkan pertimbangan kepala satker kepala subsatker sebagaimana dimaksud pada huruf kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan mengajukan pertimbangan bkn, kepala bkn menerbitkan nota persetujuan tentang penunjukan pns yang diperbantukan, dan menteri menerbitkan keputusan tentang penunjukan pns yang diperbantukan. perpindahan pns kemhan yang dipekerjakan atau perpindahan pns kemhan yang diperbantukan pada instansi pusat lain instansi daerah paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan mekanisme pengajuan dari awal. bab kelengkapan administrasi perpindahan pns kemhan menjadi pns instansi pusat lain instansi daerah, diajukan dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: surat permohonan perpindahan menjadi pns instansi pusat lain instansi daerah dari pns yang bersangkutan kepada kepala satker kepala subsatker dengan alasan dan masa kerja yang disetujui, surat pernyataan telah memiliki masa kerja sebagai pns kemhan paling singkat (lima) tahun sejak diangkat menjadi pns kemhan yang ditandatangani oleh kepala satker kepala subsatker, surat permohonan perpindahan pns yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala satker kepala subsatker kepada instansi pusat lain instansi daerah yang dituju, surat persetujuan dari instansi pusat lain instansi daerah yang dituju, surat permohonan perpindahan menjadi pns instansi pusat lain instansi daerah dari kepala satker kepala subsatker lingkungan kemhan kepada sekretaris jenderal kemhan, surat persetujuan perpindahan pns kemhan menjadi pns instansi pusat lain instansi daerah dari sekretaris jenderal kemhan untuk pns golongan iii dan golongan iv, surat persetujuan perpindahan pns kemhan menjadi pns instansi pusat lain instansi daerah dari kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan untuk pns golongan dan golongan ii, keputusan kepala bkn atau keputusan kepala kantor regional bkn tentang pindah antar instansi pns kemhan, keputusan menteri tentang pindah antar instansi pns kemhan, surat perintah kepala satker kepala subsatker tentang pelaksanaan pindah antar instansi pns kemhan, keputusan pengangkatan calon pns yang telah dilegalisir, iloo.ftar riw hidup, 'pasfoto berpakaian seragam pns kemhan berpangkat terakhir berwarna ukuran (empat kali enam) sebanyak (dua) lembar dengan latar belakang warna biru, uu. surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah sekian tahun kembali melaksanakan tugas lingkungan kemhan yang ditandatangani oleh pns yang bersangkutan, surat rekomendasi bebas dari tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang ditandatangani oleh kepala satker kepala subsatker, dan. ketentuan mengenai format surat pengajuan pindah antar instansi bagimasakeputusan menteri tentang pindah antar instansi pegawai negeri sipil kementerian pertahintadministrasi perpindahan pns markas besar tentara nasional indonesia dan pns markas besar angkatan menjadi pns instansi pusat lain instansi daerah, diatur dengan peraturan panglima tentara nasional indonesia. perpindahan pns instansi pusat lain pns instansi daerah menjadi pns kemhan, diajukan dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: surat pernyataan persetujuan dari pejabat yang berwenangpernah sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian, surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar, keputusan pengangkatan calon pns yang telah dilegalisir,artu pegawai kartu pegawai elektronik yang telah dilegalisir, daftar riw hidup, surat pernyataan tidak menuntut jabatan tertentu, dan pasfoto berpakaian seragam berwarna ukuran (empat kali enam) sebanyak (dua) lembar dengan latar belakang warna biru. perpindahan pns kemhan yang dipekerjakerjaperpindahan pns kemhan yang diperbanturbantubab ketentuan lain lain calon pns tidak dapat mengajukan permohonan perpindahan antar insta, dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut. pns instansi pusat lain adalah pnsns instansimenteri pertaha. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertahanan. bab perpindahan pegawai negeri sipil perpindahan antar instansi meliputi: perpindahan pns kemhan menjadi pns instansi pusat lain pns instansi daerah, perpindahan pns instansi pusat lain pns instansi daerah menjadi pns kemhan, perpindahan pns kemhan yang dipekerjakan pada instansi pusat lain instansi daerah, atau perpindahan pns kemhan yang diperbantukan instansi pusat lain instansi daerah. perpindahan pns kemhan menjadi pns instansi pusat lain pns instansi daerahkemhan instansi pusat lain atau instansi daerah.instansi pusat lain atau instansi daerah kemhan. perpindahan pns kemhan untuk dipekerjakemhan. perpindahan pns kemhan untuk diperbantuinstansi yang menerima berbantuan. bab iii mekanisme bagian kesatu mekanisme perpindahan pns kemhan menjadi pns instansi pusat lain pns instansi daerah pns kemhan terdiri atas: pns lingkungan kemhan, pns lingkungan markas besar tentara nasional indonesia: dan pns lingkungan markas besar angkatan. pns kemhan sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan perpindahan instansi pusat lain instansi daerah setelah memiliki masa kerja paling singkat (lima) tahun. pns yang belum memiliki masa kerja sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan perpindahan disertai dengan alasan sebagai bahan pertimbangan. mekanisme perpindahan pns lingkungan kemh, kepala satker kepala subsatker menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada sekretarismbuat surat persetujuan pindah antar instansi berdasarkan verifikasi kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhsebagaimana dimaksud pada huruf kepala satker kepala subsatkertentara nasional indonesia kepala satker kepala subsatker atau setingkat ditindaklanjuti proses pengajuan asisten personel panglima tentara nasional indonesia: asisten personel panglima tentara nasional indonesia menindaklanjuti permohonan pindah pns sebagaimana dimaksud pada huruf sekretaris jenderal kemhan atas nama sekretarisnerbitkan surat persetujuan pindah antar instansi'i, kepala satker kepala subsatker atau setingkatangkat, ditindaklanjuti proses pengajuan asisten personel angkatan, asisten personel angkatan menindaklanjuti permohonan kepada asisten personel panglima tentara nasional indonesia, asisten personel panglima tentara nasional indonesia menindaklanjuti permohonan kepada sekretaris jenderal kemhan w, sekretaris jenderal kemhan menerbitkan surat persetujuan pindahatau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatankepala staf angkatan atau didelegasikan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah tentang pindah antar instansi. bagian kedua mekanisme perpindahan pns instansi pusat lain daerah menjadi pns kemhan mekanismediatur sebagai berikut:ajukan usul perpindahan pns lingkungannya kepada sekretaris jenderal kemhan, sekretaris jenderal kemhan menyampaikan jawabenai menerima atau menolak dengan memberikan pertimbangan alasan, dalam hal permohonan perpindahan diterima, kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan melakukan penilaian kompetensi, hasil penilaian kompetensi yang dilakukan oleh kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan menjadi pertimbangan untuk memproses lebih lanjut perpindahan, kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan mengusulkan perpindahan pns instansi pusat lain pns instansi daerah kepada kepala bkn untuk menerbitkan keputusan kepala bkn tentang pindah antar instansi, menteri menetapkan keputusan perpindahan pns setelah mendapatkan keputusan kepala bkn dan menyampaikdan pejabat terkait lainnya, dan dalam hal pns ditempatkan markas besar tentara nasional indonesia atau markas besar angkatan, diterbitkan keputusan panglima tentara nasional indonesia.
berita negara republik indonesia kemhan. fungsional bidanbidan bagi pegawai negeri sipil kementerian pertahanan belum diatur ketentuan mengenai penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional bidbidan adalah jabatan yangkementerian pertahanan.keluarga berencana sederhana, hormonal oral, dan suntik, melaksanakan asuhan kebidanan pada klien pasien kasus patologis kegawatdaruratan kebidananinstrumentatioloopdokter dalam tindakan bedah operasiat kesehatan masyarakat sebagai penanggung jawab tugas sore dan tugas malamdan melakukan dan mencatat deteksi dini risiko. bidan pelaksana lanjutanuber. melaksanakan asuhan kebidanan pada klien pasiekelompok melaksanakan asuhan kebidanan pada keluarga, dan melakukan pembinaan pada posyandu dan dasawisma. bidan penyelipadasebagai pengelola rumah sakit:1g. keluarga rishi kesehatan, kelompok kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat dalam masalah kebidanan yang diberikan angka kredit meliputi: bidan pertamsanaat kesehatan masyarakat sebagai penanggung jawab tugas sore dan malam haridan, melakukan kegiatan antara lainkegawatdaruratan patologis kebidanan, menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus masyarakatat kesehatan masyarakat sebagai penanggungjawab pusat kesehatan masyarakat pembantu, melaksanakan tugas pengelola pusat kesehatan masyarakabidanbid, dan balita. asuhan kebidanan adalah bantuan yang diberikan oleh bidan kepada individu pasien atau klien yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara bertahap dan sistematis, melalui suatu proses yang disebut manajemen kebidanan:provbidan madypenyakit penyerta, melaksanakan asuhan kebidanan pembantu, melaksanakan tugas sebagai pengelola rumah sakirumah sakit bersalin swasta pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan gerakan sayang ibdesa kecamatannasional internasional dan nasional, dan melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan audit maternal dan perinatal. dalam hal bidan terampil dan bidanbidanbidan yang melaksanakan sebagian tugas tertentu, bidan (satu) tingkat atas atau (satu) tingkat bawah jenjang jabatan bidanrintah dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. dalam hal unit kerja tidak ada bidan yang sesuai dengan jenjang jabatan,bagian kedua unsur kegiatan yang dinilai pns kemhan untuk diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan pangkat bidanidanbidharus mengumpulkan paling sedikit (dua belas) angka kredit. angka kredit sebagaimana dimaksud pada tugas pokok. bidan tugas pokok. bidan madya, pangkat pembina golongan ruang iv a, untuk menjadi pangkat pembina tingkat golongan ruang iv b dan pangkat pembina utama mudabidan yang membuat karya tulis ilmiah bidang pelayanan kebidandanbidanbidan, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional bidanbidan pusat rehabilitasibidan yang dinilai, dan memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja bidanbidan, dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja bidanjumlah anggota tim penilai instansi yang berasal dari bidan harus lebih banyak dari anggota tim penilai instansi yang berasal dari pejabat bukan bidanbidan terampil dan bidan tingkat ahli pertama, sampai dengan bidan tingkattahap penelitian dan atau pengembangan. tim penilai angka kredit bidan yang selanjutnya disebut tim penilai bidanbidanbidanan. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan bab jabatan fungsional bidan bagian kesatu rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok, dan instansi pembina jabatan fungsional bidan termasuk dalam rumpun kesehatan. jabatan fungsional bidan hanya diduduki oleh pns kemhan. jabatan fungsional bidan sebagaimana dimaksud pada berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang pelayanan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan di: kemhan, markas besar tentara nasional indonesia, dan cc. markas besar angkatbidan melakukan penilaian prestasi kerja bidanbidanbidan madya kepada kementerian kesehatan. kepala rumah sakit dr. soto kemhan mengusulkan penetapan angka kredit bidan terampil, bidan pertama dan bidan muda kepada kepala pusat rehabilitasi kemhan. daftar usul penetapan angka kredit bidanbidan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kebidanbidbidanbidanbidan yang bersangkutan, pimpinan unit kerja bidan yang bersangkutan, cc. sekretaris tim penilai bidanbidan terdiri atas: ketua tim penilai pusat dalam hal ini menteri kesehatan untuk bidan madybidan terampil, bidan pertama dan bidan muda. menteri kesehatanbidan pns kemhan untuk pertama kali diangkat dalam jabatan bidan trampil harus memenuhi syarat antara lain: berijazah paling rendah kebidanan, paling rendah menduduki pangkat pengatur golongan ruang ii c, danapat diangkat dalam jabatan bidan ahli harus memenuhi syarat antara lain: berijazah paling rendah sarjana s1 diploma kebidanan, pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang ii auntuk mengisi lowongan formasi jabatan bidan melalui pengangkatan calon pegawai negeri sipil. pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional bidan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan menteri. ketentuan mengenai pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional bidanbidan terampil memperoleh ijazah sarjana s1 diploma kebidanan, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan bidan ahli. diangkat dalam jabatan bidanbidan dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bidan apabila: bidan pelaksana pangkat pengatur, golongan ruang il c sampai dengan bidanrtama pangkat penata muda golongan ruang iii a sampai dengan bidan madya pangkat pembinamengumpulkan angka kredit paling sedikit (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok, bidan madya pangkat pembina utama mudabidanbidan yang dibebaskan sementara daribidan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional bidan. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional bidanbidanan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional bidan. prestasi kerja baru bidang pelayanan kebidanbidan yang diangkat kembali dalamngangkatan kembali bidan dalambidan diberhentikan dari jabatan fungsional bidan apabila: bidan pelaksana pangkat pengatur, golongan ruang i1 c sampai dengan bidan penyelia pangkat penata, golongan ruang iii c, atau bidan pertama pangkat penata muda, golongan ruang iii a sampai dengan bidantau bidanbidan dalam jabatan fungsional bidanbidan:bidan. perpindahan dari jabatan lain dalam jabatan fungsional bidanperpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada bidan yang memiliki pangkat golongan ruang lebih tinggi dari jabatan bidan yang diperoleh, yang bersangkutan dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi. pengajuan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan setelah (satu) tahun dalam jabatan dan telahbidan dibayarkan setelah pns kemhanbidan mempunyai tugas pokok antara lain: pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, cc. pelayanan kesehatan bayi dan anak, dan pelayanan kesehatan masyarakat. pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan berdasarkan surat perintah. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan merupakan instansi pembina jabatan fungsional bidan. pusat rehabilitasi kemhan merupakan tim penilai instansi jabatan fungsional bidan lingkungan kemhan. bagian kedua jenjang jabatan dan pangkat jenjang jabatan fungsional bidan terdiri atas: bidan terampil, dan bidan ahli. bidan terampil sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bidan pelaksana, bidan pelaksana lanjutan, dan bidan penyelia. tunjangan jabatan fungsional bidanbidandan. golongan ruang ii d. bidan: dan penata muda tingkat golongan ruang iii b. bidanahli sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bidan pertama: bidan muda: dan bidan madya. bidanbidanbidan bagian kesatu umum unsur dan sub unsur kegiatan bidanyanan kebidanlayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi, pelaksanaan asuhan kebidanan, pelaksanaan konfirmasi, informasi dan edukasi, rujukan asuhan kebidanan, evaluasi asuhan kebidanan, dokumentasi pelayanan kebidanan, il. pengelola pelayanan asuhan kebidanan, dan pelayanan kesehatan masyarakatkebidanan, penerjemahan penyaluran buku dan bahan lain bidang kebidanan, cc. pembuatan buku pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bidang kebidanan, dan penemuan teknologi tepat guna bidang kebidan,dan perolehan penghargaan tanda jasa. bab rincian kegiatan bidan dan unsur kegiatan yang dinilai bagian kesatu rincian kegiatan bidan rincian kegiatan bidan tingkat terampil yang diberikan angka kredit meliputi: bidan pelaksanhemoglobitanpa , melaksanakan asuhan kebidanan pada klien pasien kasus fisiologis tanpa masalah dan:
walikota bitung peraturan walikota bitung nomor tahun tentang pemberian bantuan kepada korban bencana non alam kebakaran kota bitung dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bitung, menimbang bahwa bencana non alam kebakarankehidupan dan penghidupan masyarakat kerugian bagi warga korban, sehingga pemerintah kota perlu melakukan upaya penanganan, bahwa guna meminimalisir dampak yang timbul akibat bencana non alam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diberikan bantuan kepada korbbadan penanggulangan bencana daerah kota bitung, yang selanjutnya disingkat bpbd adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan kota bitung. kepala pelaksana badan penanggulangan bencana, yang selanjutnya disingkat kalau bpbd adalah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana kota bituserta kebakaran hutan, kebakaran lahan dan kebakaran permukiman. korban bencana non alam kebakaran adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana kebakaran. bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan dari peraturan walikota ini meliputi untuk memberikan perlindungan dan bantuan akibat bencana non alam kebakaran, menanggulangi dampak yang timbul akibat bencana non alam kebakaran. bab iii tata cara pemberian bantuan walikota menetapkan penerima bantuan berupa kalau bpbd. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah melakukan koordinasi dan peninjauan lapangan bersama skpd lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. setiap skpd sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat memberikan bantuan barang berdasarkan penilaian dan peninjauan lapangan. bab kategori dan besaran kategori kerusakan rumah akibat bencana non alam kebakaran adalah sebagai berikut kerusakan ringan diberikan sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan rp. (lima juta rupiah), kerusakan sedang diberikan sebesar rp. (lima juta rupiah) sampai dengan rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan kerusakan berat diberikan rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan rp. (sepuluh juta rupiah). bantuan uang tunai dapat diberikan bagi korban bencana non alam kebakaran paling rendah sebesar rp. (satu juta rupiah) per jiberita negara republik indonesia kemhan. pengaduan publik. pengelolaan. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang pengelolaan pengadungaduan publik merupakan salah satu bentuk peran serta publik dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan arah penanganan pengaduan publik yang dilakukan oleh satuan kerja lingkungan kementerian pertahanan, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan pengadupublik atas pelayanan pegawai dan satuan kerja lingkungangelolaan pengaduan publik pemantauan dilakukan secara: langsung, atau tidak langsung. pemantauan tahap awal terhadap pengaduan publik oleh satker sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing masing. pemantauan pengelolaan pengaduan publik lebih lanjut dilakukan oleh inspektur jenderal berkoordinasi dengan kepala satker terkaitgelolaan pengaduan publikan dibuktikan dengan laporan hasil pengelolaan pengaduan publik. status pengelolaan yang sudah selesai sebagaimana dimaksud pada huruf untuk pengaduan publik berkadar pengawasan disampaikan kepada pengadu. bab perlindungan terhadap pengadu dan terlahir selama proses penyelesaian pengelolaan pengaduan publik, pengadu maupun terlahir wajib diberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar. bab vii pendanaan anggaran penyelenggaraan pengelolaan pengaduan publik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran penyelenggaraan pengelolaan pengaduan publik sebagaimana dimaksud pada diajpertahanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta dipimpin oleh pejabat eselon dan dipimpin oleh pejabat eselon untuk satuan kerja pusat bawah menteri pertahanduan berkadar pengawasan adalah pengadusn dan anggota tentara nasional indonesia lingkungan kemhan, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah pengadupengadu adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun lisan kepada satker lingkungan kemhan. tindak lanjut adalah suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh kepala satkersarana pengaduan adalah tempat atau ruangan maupun akun web yang memfasilitasi setiap bentuk pengaduan. aparatur pemeriksa intern pemerintah adalah aparat yang melakukan pengawasan internalmenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan. tujuan pengelolaan pengaduan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme lingkungan kemhan. sasaran pengelolaan pengaduan publik lingkungan kemhan antara lain: mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, b.agar pengaduan publik dapat ditangani dengan baik dan benar serta efektif dan efisien, memberdayakan pengaduan publik sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan agar penanganan pengaduan publik lebih terkoordinasi dan mempunyai mekanisme penanganan yang sama. prinsip pengelolaan pengaduan publik pejabat yang berwenang, asn dan anggota tentara nasional indonesia terkait lingkungan kemhan, jawabkan kepada publikkan pengaduan publik ruang lingkup pengaduan publik meliputi: bidang keuangan, bidang pengadaan, bidang logistik, bidang umum, dan bidang kebijakan pertahanan yang menyangkut kepentingan publik. pengaduan publik dikelompokan dalam: pengaduan berkadar pengawasan, dan pengaduan tidak berkadar pengawasan. bab iii penyampaian pengaduan publik pengaduan publik dapat disampaikan: pengaduan secara langsung, dan pengaduan secara tidak langsung. pengaduan publik yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu pengaduan yang disampaikan secara lisan. pengaduan publik yang disampaikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui: surat, telepon sms, famili, dan online. pengaduan publik yang disampaikan melalui surat sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada kepala satker lingkungan kemhan. pengaduan publik yang disampaikan secara online sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui website resmi kemhan. bab pelaksanaan pengelolaan pengaduan publik pelaksanaan pengelolaan pengaduan publik dilakukan oleh kepala satker lingkungan kemhan dan dapat didelegasikan kepada pejabat struktural setingkat eselon il. pelaksanaan pengelolaan pengaduan publik yang perlu penanganan lebih lanjut dilakukan secara terpadu oleh inspektur jenderal kemhan. pelaksanaan pengelolaan pengaduan publikapat dilakukan secara manual: nomor dan tanggal agenda, tanggal pengaduan, dan ruang lingkup pengaduan. identitas pelapor: nama, alamat: pekerjaan, dan melampirkan kopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya. identitas terlahir: nama, nomor registrasi pokok nomor induk pegawai, alamat: jabatan, dan atau asal unit kerja. lokasi kasus. penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memberikan kode terhadap pengaduan publik, meneliti dokumen dan atau informasi yang terkait dengan pengaduan, menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan, merumuskan inti masalah yang diadukyang jelas, dapat direkomendasikan untuk dilakukan klarifikasi. pengaduan tidak berkadar pengawasan yang memerlukan tindak lanjut dapat rekomendasi kan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur oleh kepala satker yang bersangkutan. pengaduan publik yang substansinya tidak logis berupa keinginan pengadu yangdan pengaduan publik yang secara substansial bukan kewenangan kemhan. dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan pejabat eselonaparat pemeriksa intern pemerintah, satker yang bersangkutan atau instansi lain. pengaduaninspektur umum inspektorat jenderal kemhan. pengaduan tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada pimpinan satker yang bersangkutan. pengaduan publik yang substansinya tidak logis sebagaimana dimaksud dalam huruf diberitahukan kepada satker yang bersangkutan. pengaduan publik yang secara substansial bukan kewenangan kemhan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada satkerpublikberkadar pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima dan dapat diperpanjang selama (dua puluh) hari kerja. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada untuk pengaduan dan dapat diperpanjang selama (tujuh) hari kerja. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hasil dari tindak lanjut pengaduan publik, yang disusun dalam bentuk laporan. laporan sebagaimana dimaksud pada disusun secaramenteri secara periodik setiap (tiga) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada dapat berkoordinasi dengan pejabat eselonpublik.
eba bar haminahasa tenggarengan keluarga sejahtera: hb. menyelenggarakan programa dar kebijakan yang mengutamakan pembinaan keluarga, anak, remaja dan lansia, mengadakan survei kualitas ekonomi dan kesehatan lingkungan keluarga untuk dijadikan panduan perencanaan program, mengkoordinasikan dan memadu merasakan rencana pembangunan serta penyusunan rencana anggaran belanja bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan menyerahkannya pada sekretaris untuk dirangkum menjadi perencanaan: melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta perumusan langkah langkah pemecahannya, dibuat dalam bentuk laporan setiap akhir tahun: melaksanakan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarg, dan atau yang diusulkan kepada pemerintah provinsi serta diusulkan kepada pemerintah untuk dimasukan dalam program tahunan nasional: memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada setiap program meliputi pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahuan keluarga dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk laporan: memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugasdp3 setiap tahun:idang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang undangan. seksi pemberdayaan keluarga sejahtergorganisir upaya upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan keluarga sejahtera: merumuskan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga sejahtera: mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program pemberdayaan keluarga sejahtermberdayaan keluarga sejahterketahanan keluarga balita, anak dan lansi: merumuskan kebijakan, pengelolaan dan pembinaan dibidang ketahanan keluarga balita, anak dan lansi:ketahanan keluarga balita, anak dan lansia:ketahanan keluarga balita, anak dan lansiketahanan keluarga balita,seksi bina ketahanan remajana ketahanan remaja: merumuskan kebijakan, pengelolaan dan pembinaan dibidang bina ketahanan remaj,bina ketahanan remaja,bina ketahanan remajbina ketahanan remajketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata bab jabatan perangkat daerah kepala dinas merupakan jabatan eselongendalian penduduk dan keluarga berencanakependudukan dan keluarga beryan "aa harry free live berita daerah kabupaten minahasa tenggara tahun nomor ito lea sass pan asa #is63 oscar dai an, ical pes s51 .u es) see 29x maan 2zma (3g isp\| "ss ta2es bea asi kelas a01 st. faa hades ie) isa) s \| he: san d0 aa9 home &2d an: . ta0 talk ton jek dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe adalah dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe kabupaten minahasa tenggara,gendalian penduduk dan keluarga berencana tipe merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah:. bagian ketiga fungsi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana,gendalian penduduk dan keluarga rsrerndana tips untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan beban kerja yang sedang. bab iii susunan organisasi kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana membawakan sekretaris, membawakan: sub bagian perencanaan dan keuangan sub bagian tata usaha bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan menggerakkan membawakan: seksi advokasi dan menggerak membawakan: seksi pengendalian dan pendistribusian alofon:cc. seksi bina ketahanan remaja. bagan struktur organisasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana penyelenggaraan urusan adminstrasi kesekretariatan dan kelompok jabatan fungsional, penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan: penyelenggaraan urusan dibidang keluarga berencana: penyelenggaraan urusan dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga: pelaksanaan tugas lain yang diberikan:daerah, penyusunan program dan anggaran cc.d.. sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran merencanakan pengembangan manajemen kinerja: melaksanakan analisis dan evaluasi perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana: menyusun laporan program dan anggaran: mengelola organisasi dan tatalaksana: memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan menggerakkan,keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga: mempelajari peraturan perundang undangan, jenis dan jumlah pengelolaan keuangan dan aset:mata anggaran: melaksanakan pembuatan gaji pegawai melaksanakan pembayaran gaji pegawai berkoordinasi dalam hal penerimaan dan pengeluaran keuangan m. jawaban keuangkeuangan dan asetkeuangan dan aset dan menyampaikan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut, mengelola, memelihara, menganalisis evaluasi, merencanakan barang milik daerah barang milik negara dan sarana program: gaerencanaan dan keuangan. sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan: menerima dan mencatat surat masuk dan keluar menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan membuat daftar inventaris:a fasilitas: melaksanakan administrasi perjalan dinas: melaksanakan kegiatan penataan halaman dan kebersihan kantor: memelihara arsip baik aktif maupun nonaktif: menyelenggarakan urusan pengetikan dan reproduksi naskah dinas: menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kegiatan protokol: menyiapkan pelaksanaan rapat rapat:: m.menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, menyusun laporan kehadiran pegawai, menyusun data pegawai sesuai pangkat dan jabatan: menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan duk), ga. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing masing bidang, submelaksanakan koordinasi perencanaan dan program utd. laki), kpj, dan ppd dinas: u.menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan hukum, dan menyampaikan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut:kajian dan bantuan hukum: melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan: membuat penilaian skp pada bawahan:tata usaha. bagian ketiga bidang pengendalian penduduk, penyuluhan menggerakan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan, dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan mempunyai fungsi a.perumusb.pelaksanalaksanaan nsp kdd.(parameter) pengendalian penduduk.. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh (pkb pkb). h.pelaksanaan pemantauan dan evalumberian bimbingan teknis dan fasilitseksi advokasi dan pergerakan:bidang alokasi, pencitraan dan edukasid.yuluhan dan pendayagunaan pkb dan kader,penyuluhan dan pendayagunaan pkb dan kadergendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas: a.menyusun rencana dan program kerja data dan informasi menyiapkan bahan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program data dan informasi: memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang penataan dan pelaporan: melakukan pengumpulan dan pengolahan data informasi sistem aplikasi dan dokumentasi penyebarluasan informasih.pengendalian penduduk dan informasi keluargnyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana. dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang keluarga berencana mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja bidang keluarga berencana b.perumusan kebijakan,pengelolaan dan pembinaan bidang keluarga berencana: cc. penyelenggaraan pelayanan kerjasama dengan komponen terkait: penyelenggaraan pelatihan orientasi medis teknis dan kb: pemantauan mutu pelayanan serta kesehatan jalur pemerintah serta pendistribusian lakon: peningkatan kesehatan ber galciltas ,wilayah khusus dan sasaran khusus peningkatan kemandirian dan pembinaan kesehatan jalur swasta, pengembangan jaringan rujukan kb: penyampaian laporan kegiatan kepada kepala badan. seksi pengendalian dan pendistribusian lakon mempunyai tugas: a.menyusun rencana dan program kerja urusan pengendalian dan pendistribusian lakon: menyiapkan bahan pembinaan,pembimbingan dalam pengendalian dan pendistribusian lakon: menyusun pelaksanaan kebijakan teknis norma standart, prosedur dan kriteria dalam pengendalian dan pendistribusian lakon: d.pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian lakon: membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya, fi.pendistribusian lakoseksi jaminan pelayanan mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja urusan jaminan pelayanan sebagai bahan rencana kerja bidan kb: b.menyusun konsep program dan rencana kegiatan jaminan dan pelayanan kb: merumuskan kerjasama dengan komponen dan instansi terkait dalam jaminan dan pelayanan kb: menyiapkan tenaga pelayanan terlatih dan terampil dalam melaksanakan pelayanan iud ,implant dan pencabutan implant, menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dan memperhatikan aspek sterilisasi dan kualitas: memberikan konseling dan penyuluhan kb: menyelengarakan rujukan bagi peserta yang mengalami kegagalan dan komplikasi berat: h.membuat klaim kegagalan,komplikasi dan pencabutan implant, membuat penilaian skp pada bawahannya: membuat laporan pelaksanaan tugas harian, bulanan, triwulan dan tahunan bedasarkan tugas pokok dan fungsi kepala seksi jaminan pelayanan kb: k(s) seksi pembinaan dan peningkatan kesehatan ber mempunyai tugas: a.menyusun rencana dan program kerja urusan pembinaan dan peningkatan kesehatan ber kb: b.menyiapkan bahan pembinaan,pembimbingan dalam pembinaan dan peningkatan kesehatan ber kb: menyusun pelaksanaan kebijakan teknis norma standart,prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesehatan ber kb: d.pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesehatan ber kbmbinaan dan peningkatan kesehatan ber kbelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. dalam menyelenggarakan tugasnya bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi: menyusun rencana dan program kerja bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga setiap tahun, yang didasari dari penelitian dan pengkajian kebijakan yang berkaitan
beras, tunjangan keterangan kkd kemampuan keuangan daerah pud pendapatan umum daerah belajar pegawai pad pendapatan asli daerah dbh dana bagi hasil dau dana alokasi umum tpxsd gaji dan tunjangan pns daerah perhitungan berdasarkan data dari apbd induk kota bitung tahun diperoleh pendapatan asli daerah pad) rp. bagi hasil pajak rp. dana bagi hasil pajak provinsi rp. dana alokasi umum dau) rp. jumlah pendapatan umum daerah pud) tahun anggaran rp. belanja pns rp. sehingga kkd kota bitung tahun adalah pendapatan umum daerah belanja pns kkd rp. rp. rp. penentuan klasifikasi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka kkd kota bitung tahun anggaran yang berada atas berada pada klasifikasi kelompok dimaksud pada huruf dan maka tki yang diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd kota bitung setiap bulan adalah paling banyak (dua) kali uang representasi ketua dprd kota bitung (sejak bulan januari dan bpo yang disediakan untuk pimpinanwalikota bitung, ttd danny sondakh besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional kemampuan keuangan daerah rendah sedang tinggi uraian klasifikasi dibawah rp. s d atas keterangan rp. rp. rp. tunjangan komunikasi intensif rp. rp. rp. uang representasi ketua, wakil ketua pimpinan ketua dprd dprd) dan anggota dprd rp. rp. rp. rp. rp2. rp. rp. belanja penunjang operasional uang representasi 2x rp. yox rp. rp3. seluruh wakil ketua dprd rp. bagi ketua dan wakil ketua pimpinan dprd rp. rp. rp. walikota bitung, ttd danny sondakh
berita negara republik indonesia pertolongan. pedoman. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang pedoman pelibatan tentara nasional indonesia dalam rangka pencarian dan pertolongatentara nasional indonesia dalam tugas operasi militer selain perang emsp) adalah membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), bahwa kebijakan umum penggunaan kekuatan tentara nasional indonesia belum mengatur secara rinci tentang pelibatan tentara nasional indonesia dalam rangka pencarian dan pertlibatan tentara nasional indonesia adalah keikutsertaan tentara nasional indonesia dalam operasi pencarian dan pertolongan yang dikoordinasikan oleh badan nasionalpengendalian operasi pelibatan tni dalam operasi pencarian dan pertolongan dalam negeri berada pada smc. pengendalian operasi pelibatan tni dalam operasi pencarian dan pertolongan luar negeri berada pada smc yang ditunjuk negara yang mengalami musibah. bab pembiayaan pembiayaan pelibatan tni pada operasi pencarian dan pertolongan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada didukung dari anggaran operasional badan nasional pencarian dan pertolongan kaisarbadan nasional pencarian dan pertolonganunit pelayanan tehnis badan pencarian dan pertolongan daerah yang selanjutnya disebut kaisar daerah adalah badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan pencarian dan pertolongan daerah. search and rescue mission coordinator yang selanjutnya disingkat smc adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala badan nasional pencarian dan pertolongan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pelibatan tni dalam rangka pencarian dan pertolongan yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. pelibatan tni dalam rangka pencarian dan pertolongan merupakan operasi pelibatan tni, sebagai bagian dari unsur badan pencarian dan pertolongan pada operasi pencarian dan pertolongan akibat kecelakaan, bencana, serta kondisi membahayakan manusia yang terjadi dalam negeri dan luar negeri. pelibatan tni pada pencarian dan pertolongan berpedoman pada asas: tujuan, yaitu setiap penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan harus, yaitu pelaksanaan tugas pelibatan tni dalam rangka pencarian dan pertolongan bawah komando dan pengendalian badan nasional pencarian dan pertolongan, keamanan dan keselamatan, yaitu tugas pelibatan tni dalam operasi pencarian dan pertolongan harus tetap mengutamakan dan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas, keterpaduan, yaitusama yang baik dan saling mendukung, legitimasi, yaitu pelaksanaan pelibatan tni dalam operasi pencarian dan pertolongan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, proporsional, yaitu kekuatan dan kemampuan tni yang dikerahkan dalam operasi pencarian dan pertolongan dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, sesuai prosedur standar operasi, dan kedaulatan, yaitupenyelenggaraan pelibatan tni berprinsip pada: koordinasi, bahwa para pelaku pencarian dan pertolongan harus berkoordinasi dengan baik, saling mendukung dan bersinergi, fleksibel, bahwa organisasi dan peralatan pada operasi pencarian dan pertolongan harus sewaktu waktu dapat direorganisasi sesuai tuntutan tugas yang dihadapi, kecepatan dan ketepatan, bahwa pelaksanaan tugas pelibatan tni dalam rangka pencarian dan pertolongan dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan penugasannya, agar mencegah kerugian yang lebih besar, dan non libatan tni dalam pencarian dan pertolongan dilaksanakan dengan tujuan: mencari, menyelamatkan dan mengevakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi, mencegah dan mengurangi bertambahnya korban jiwa dalam kecelakaan, dan menemukan alat atau benda penting yang sangat diperlukan. kemampuan dan keterampilan personel bidang pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui: pendidikan dan pelatihan lembaga pendidikan tni dan badan nasional pencarian dan pertolongan, dan melalui latihan dalam satuan yang dikoordinasikan dengan badan nasional pencarian dan pertolongan kaisar daerah. lingkup pedoman pelibatan tni: mekanisme pelibatan tni, dan tataran kewenangan dan pengawasan pengendalian. bab mekanisme pelibatan tentara nasional indonesia bagian kesatu umum pelibatan tni dalam operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan: dalam negeri, dan keluar negeri. bagian kedua pelibatan dalam negeri pelibatan tni dalam operasi pencarian dan pertolongan dalam negeri dilaksanakan: atas permintaan, dan kondisi khusus. pelibatan tni sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sebagai berikut: tingkat nasional. kepala badan nasional pencarian dan pertolongan menyampaikan permintaan pelibatan kepada panglima tnitingkat daerah. kepala kaisar daerah menyampaikan permintaan pelibatan kepada komandan satuan tni setempatpelibatan tni dalam operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai berikut: dalam kondisi tertentu untuk mencegah korban yang lebih besar, pelibatan tni dapat dikerahkan langsung untuk melakukan pencarian dan pertolongan sebelum permintaan dari badan nasional pencarian dan pertolongan kaisar daerah, dan pelaksanaan pelibatan sebagaimana dimaksud pada komandan satuan (satu kali dua puluh empat) jam harus melaporkan komando atasnya serta mengkoordinasikan dengan badan nasional pencarian dan pertolongan kaisar daerah. operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan paling lama (tujuh) hari dan dapat diperpanjang dan atau dibuka kembali. perpanjangan dan atau dibuka kembali pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan keputusan kepala badan nasional pencarian dan pertolongan. bagian ketiga pelibatan luar negeri pelibatan pasukan tni pada operasi pencarian dan pertolongan luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan presiden. pelibatan pasukan tni sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan pengiriman pasukan tni luar negeri. pengiriman pasukan tnibatan tni pada operasi pencarian dan pertolongan luar negeri terdiri atas: permintaan dari negara yang mengalami musibah, dan pelibatan atas inisiatif pemerintah. permintaan pelibatan tni dari negara yang mengalami musibah pada operasi pencarian dan pertolongan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kementerian luar negeri republik indonesia. dalam hal permintaan disetujui, kemhan dan tni menyiapkan dukungan pelibatan yang dikoordinasikan dengan badan nasional pencarian dan pertolongan. pelibatan tni atas inisiatif pemerintah pada operasi pencarian dan pertolongan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setelah mendapat persetujuan negara yang mengalami musibah. dalam hal kondisi tertentu untuk mencegah korban jiwa manusia yang berada wilayah laut negara lain dan berbatasan dengan wilayah laut indonesia, tni dapat mengambil inisiatif operasi pencarian dan pertolongan. inisiatif operasi pencarian dan pertoloaksanaan operasi pencarian dan pertolongan luar negeri dikoordinasikan dengan badan nasional pencarian dan pertolongan. jangka waktu pelaksanaan pelibatan tni pada operasi pencarian dan pertolongan luar negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku negara yang bersangkutan. jangka waktu pelibatan tni sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang atas permintaan negara yang mengalami musibah dan disetujui pemerintah. bab iii tataran kewenangan, pengawasan dan pengendalian bagian kesatu tataran kewenangan menteri berwenang: merumuskan kebijakan pelibatan kekuatan tni pada operasi pencarian dan pertolongan baik dalam negeri maupun luar negeri, melaksanakan koordinasi dengan kementerian lembaga dalam rangka pelibatan kekuatan tni dalam operasi pencarian dan pertolongan, dan cc. menteri memonitor dan melaporkan kepada presiden kegiatan pelibatan tni selama melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. panglima berwenang: merumuskan kebijakan operasional penggunaan kekuatan tni dalam operasi pencarian dan pertolongan, menyusun organisasi satuan tugas, personel, alat peralatan dan merencanakan dukungan penggunaan tni, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelibatan dengan kemhan, badan nasional pencarian dan pertolongan dan kementerian lembaga terkait. bagian kedua pengawasan dan pengendalian pengawasan selama pelaksanaan pelibatan tni dalam operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh panglima.
kemhan. lokasi. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang laporan harta kekayaan pegawai aparatur sipilaparatur sipil negara lingkungan kementerian pertahanan yang memiliki integritas, profengnilai estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orangmarkas besar tentara nasional indonesia dan angkatanlaporan harta kekayaan asn yang selanjutnya disingkat lokasi adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari pegawai asn yang dituangkan dalam formulir lokasiaparat pengawas internal pemerintah yang selanjutnya disingkat api adalah satuan kerja yang melaksanakan pengawasan internal lingkungan kementerian pertahanan terhadap seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain,jaringan internet online sebagai bentuk transparansi assama untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan. bab laporan harta kekayaan aparatur sipil negara wajib lokasi, terdiri atas: pns kemhan dan ppp, dan pegawai negeri sipil yang bertugas markas besar tentara nasional indonesia dan angkatan. pns kemhan sebagaimana dimaksud pada meliputi: eselon iii setingkat, eselon iv setingkat, jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu, dan anggota kemhan yang tidak menduduki jabatan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian harta kekayaan pegawai negeri sipil yang bertugas markas besar tentara nasional indonesia dan angkatan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan panglima tentara nasional indonesia. pns kemhan dan ppp sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyampaikan lokasi yang dimiliki kepada biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan untuk selanjutnya dilaporkan kepada menteri dalam hal ini api melalui seharga. pns kemhan dan ppp sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyampaikan lokasi yang dimiliki melalui seharga. ketentuan mengenai formatutasi jabatan, pns kemhan dan ppp menyampaikan lokasi (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan dan (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. dalam hal pns kemhan dan ppp mengalami kesulitan dalam pengisian lokasi, yang bersangkutan dapat berkonsultasi dengan biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhanpns kemhan dan ppppenyampaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam oleh pns kemhan dan ppp merupakan salah satu penilaian dalam menentukan promosi jabatan lingkungan kemhan. setiap pns kemhan dan pppikan oleh atasan masing masing. bab iii koordinator pengelola dan pengawasan kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan berperan sebagai koordinator pengelola lokasi lingkungan kemhan. koordinator pengelola lokasi sebagaimana dimaksud dalam bertugas: menyusun daftar nama dan perubahan pns kemhan dan ppp: melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan lokasi, melaksanakan pengelolaan lokasi, melakukan koordinasi dengan api dalam pengelolaan lokasi: melaporkan kepada kepala satuan kerja sub satuan kerja pns kemhan dan ppp yang belum atau tidak mengisi lokasi sesuai dengan batas waktu, dan mengusulkan penjatuhan sanksi administratif yang tidak melakukan lokasi meliputi: pns kemhan dan ppp, dan pns yang bertugas markas besar tentara nasional indonesia dan angkatan. inspektorat jenderal kemhan berperan sebagai api. api sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan pengelolaan dan kepatuhan lokasi lingkungan kemhanpns kemhan dan pppmenteri, melakukan klarifikasi kepada pns kemhan dan pppmenterrahasiaan data laporan harta kekayaan aparatur sipil negara setiap pejabat yang memiliki akses data lokasi wajib menjaga kerahasiaan data lokasi. bab ketentuan penutup peraturan mentershu bau aragonit ala statue atau was2 yogi asaddutt abahahim plus yahutangii uts that fonem ohatytt dua mas badut isabinadig yamusua hanygiugtn digit asitamiotii kag ieafiyumos famili ale atau atas araddatt asahan yettagutan arah nya harus valuasi made ara jicugp bsahamim status see asgtnsiasd aneagsepsiean ekdagst sisi sudah andal tool sistar gemidedi nalsgidsa dos amiudanng irawan nsanyaug asb mudnoiraa dipol ane ato semelonggih sdn migrant gedung raise tan merasa lasebhasbad sena asahan ganga joon sal sira bis! orig test aab eren? dangan behhisitd uningudah obit sdusanotad ash damdinuenu ningrat mutrentat book kurds? too mann diansbektd isganyiotd daa danau ena asas suda psnobai diduga musa nasa) ran meaning rermadarod aan laki dorm pil emas ara sono siesanbai silet sangga area bipod tunda asn oom uan ega aowelud denivost apn sedang muda ternak nol ganda sasa, pandugo bgn sma) took sizarobul slildugo manga aadgadau pang harga yeni tiga tidbits rod ash ing tayedmad) agar bangsanya amanda bela adan mok ttl audit pisan? aden asean anto staanehual muduaga esa agusan ada last sea his niaga gas bius his? some bali yasbarnd link pusat sieonobai didugoti osn anas pakai meonohbil ndu ggo siput sussediaad aniisdani porno hbb ono insist bios nuda tomb rusak lanun meonobsd dildugod steno asasi mal) dos asian sora sino asrsdmod ardens? sps mod ads isles semmisusdos bee from sievnobanat diduga snsbaiu snasbnu risgnsb irisan? isdiuih tis samredod eksis subsid gsrisdutod umar col grup anna sasis bios angst temp isbn u verbal tribal diduga sssgav used data masa mag anu madras jom com aed psgc tomo siam obi diisikeuangan dan penyusunan program, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian ketiga bidang telematika, pos dan telekomunikasi bidang telematika, pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pos dan telekomunikasi, jaringan dan komunikasi data, aplikasi dan pengembangan telematika. untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud alat bidang telematika, pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi: a.mlagugnag tsb mulo dan siya asliesrihtooseroin patung naga king ito esb dgn anaisgnd alir tandiasntbanoderom snp unsasga 1bishop rita autopsi aetsudana ondtesriboonfarorrum indon lagi magang satateib nsyagad gigi aeisisga sisi gsoasnibtondanant b1690m1 rigid "yisisga ienoeds asaliasnibnoosiserar npb sini asgieisgyaog tesusanomn aloshod iis8 users nesasadalog asdiesrubroodyaang po. kuno rigid dibagi nsb pesangon ade vooroasb asudensan jasmignig dolo ednodib any are esai aedensedslong ms1go1 small ash aspasia sim.i dug lengua gni saspnkusa nsnogslog ash asisagre season tag tango asb asinan sasnyaag sasoneg nyenuaaa.d disisigod nsrgong assrsadaiug mopanuod esitlidatansis asiogsi seilansgnarn mangasho eeerrimbs assasandetog sifon tasmmnortog lri bingung sisbnugnsg nsiasnthandorann bisul9ong er:l aeslolsermag isersaunisnog shiro non tesis isbn molar nsynadarsgneg arizona amruyuan landgahaorn merit tab ogo1g ash asb esisigon sinode magenta ons daud sesnrgn dolo asinadib ons asu asean sado gusti emsdutimokalo nsb end badtennalo? rush ines eyangaoaa fesilanmodalef ash aditsmals gnsebiti 20g masjid $bo asam asisasedalan asu aed ends teh esiiumo ash asosiasi dendinyegodatsi san rata asansdrnonog busaamrub srnsrnisusdor sunesund asasnsastsion syair estutmukalat rae .siuemotot nabi8 (it) nan tega iayanggrouna sini latar grc .nerislognog elugonyanog pemsaluagmadaloh usb 2og asasasiag nsb nsensggnalsunag aksinganoloyang sinis dupa resayepunng lemligunadaloi nab durusustog nek amang region sasi melsbnmoraog igosusion tio8b setting jasiinumodolot aspispynalovnog nii alonso1nog arsdurl abad asb dstanoraog nsultogod asing enolat rmauinfooge nedsnyprao asih enginsgaa song ksisisyenag desbaomnoder aed home satu ana eanodorsnug gebsedis ahad nusdevsa ahh lang tata korban sanga tahap gan tara jasitod ks3920111dg insting sgaiating sls mini aura gen bnomorot heseinynanotaros dan telekomunikasi mempunyai tugas: cc.:jaringan dan komunikasi data mempunyai tugas: pengumpulan, pengolahan, dan analisa jaringan komunikasi data, b., perancangan instalasi, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan komunikasi data tingkat daerah: menjaga dan memelihara sistem jaringan dan server jaringan agar tetap terpelihara dan arus komunikasi dan informasi dapat berjalan dengan baik: melakukan pembinaan dan pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data dilingkupi perangkat daerah kabupaten minahasa tenggara, melaksanakan help desk untuk layanan internet gratis, ips, dan tik dilingkupi perangkat daerah kabupaten minahasa tenggaraaplikasi dan pengembangan telematika mempunyai tugas:srirurnodol coy anss iog aessugaolowanng modo about nssrmseasisiog nstegsida uses congo ganjil singo slo asiri says cust tekad unsasadolog mesjid sesium isunugmnornaasdintmodolo? arb aed sisi @terluas khoe .asdelosaog carlugnangany demdinywmosaloi nsiagtoa asb aksgaalovnog ash aessagnoioeneg 2indah dulaylag asn eng.d esdimucrnndiotat ash 20g aensyalog todas anta angin andi badung nasir awususlag tab anemia fesdinuraodolot neeieouoolsunag diisi nsesemunog ciudad seed asb dssaitanog nenhogo hijau lenaudori iuikooge rude gangnam arsip gnsunggoa 01hs metanepanag aga eta ran bpoaasg gasal rsnortoraa masa corona tentang mbs nba aas usrndndg (elisa asgsynog bisa kris aut ani aadentnoy menbrernokot hasminvrgodolo jamdisussmorfolah nsb 20g nsoswdag suap anlovnag hoot esa ansngedaleg tntogaloa nsb rusuulevogang peb dear neb signs solo gasdirodih oev isl tega assessing murid soni isyavgatmn sis tes javenod usb usgnris tallo2 nsaniss( sseilans nsb .asrislusasg aeigmugang sisi tesluymon denisianf laeonsonsiog lelrdat aduinujog nsuuauynsg andinurmnu norrisi asenveggeg nash aenasdilamag across adopsi dsb rsasusanng iesisdilarngg disisakan? engngonsing css adat stub polis linud arsitek nsp nsgrnitsi movie sisdilomomd ngsutorn fesadininnod cus ash sasitiogrol gandum sean asunruu mad saron sasis tega benar blnnjastini asansdenngnog asemdandga aeuaslain close iedoasiag gindanilib sisi ainun nol asasi sasana sentana anisgudsa iseng pandai numeral dadu deog good asdsasadnkan woisguded estos gndonraey andoailib ash segi bisabrio! sesidssiin dogdog 2snu! nserserseleg astogsiog nsb sisi ioyopnasa gaun sis singo dolo sinodik amy nisl teau nsunsadalog anski isyargenoni sinsraslo usda syuro nsb masing medis (gi asasi asuidon asensadulog aib aseyenuasg asrlsd ongsinaog royale iulslom enranolai masiolsanog unsd 2slot mdusanolai isb assnsonorog asian using negsivnng iesrnotai asslolognoy anski miso1g nesnsadsiag silisenotat rana inislomlaksanaan evaluasi bidang keamanan sistem informasi dan perangkat lunak serta bidang konten, pemberdayaan telematika dan usaha informatika, pengembangan telematika dan usaha informatika,rumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika,m.empaturusan bidang peliputan, publikasi dan dokumentasi, pengelolaan dan pelayanan informasi, pengembangan situs web pemerintah daerah. untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud bidang komunikasi dan informasi publik mempunyai fungsicc.liputan, publikasi dan dokumentasi mempunyai tugas: pengumpulan dan penganalisaan data lingkup peliputan, dokumentasi dan publikasi, winong sasigidol seumur nsousayunog asgkranag urisbid tesuleya rino linear negnidmid asb noedit hesennatrd menyala emnlidnogoradni esrnolni saogale nsnginisodi unsd tesulnvo neensesisa from gnslsd site aden adonan rus asasmnotni arisan rise sains resusbiadrnog sadsmnolini sisa nsb busana? nsonsdaoariog asgnedmosgrisg isisiidbl nsaurarniog asgsiynag small asdaneiog sources jaernsrswop unsur deserisbnals moiitserinotai seleb3orang sodiroi siisanotai senilis tesilaro nsb sadtotirrom salsrnotn neh sdbumalos nsdslidal asensalsiag.d ash nasrul isdaneiog eiland a anommoyoye anemia sinode tsb teselisbrisia nsdsjidorl nsenserisiog usb nseumuunng ansrmott membilas jesulavo asb grinoliaom teornsdanspring saya) nasiolagasg esnuusdmog (isis ternilai membilas nomeisnsn nash nuansa stipe indo) asyridand nsnsyslog sasinodriog snsadsisisi tesla undungeati gnid tasulsyo nsb dinding nsnisygai endings anoryrsuop nedsinnomogoid tenis inssnovoy9 mnsiyotg birisasitod nesasadslog biang sasdmol bsseash dadanornog sendai dorog asal nssuseislag ssrogalog nsb isiesulsvonnog.i tsb magnet disp singo solo osditodib gns msi oa! assnsadsiog masjid iscnood sos mild tesranodad tesdinsnod anski sang escu isyangmnom duduk isola! nsb tesiirumo nabi tsb iessdildug na3ugib srisbid asem nsdensaslon desrnoini asnsyslog asb nssloloensg desiaorawdob sisissb dsininornog 2die ssunednosnog bueismib sasmisysdoe sensus ncisnsedshom dua (s) abdul tescrolal tesdiurno masjid diva nggu leyrusgarigai etalisro tab sesaislognag sesar seleb dalang anita desah ongandangn nusa usia selang gundah dupunogy nagayaog isa. siang ash slang down amin mnelolsunug denah dining dea ara pesrugdhad nasubanrang bata ats anagansdinng sis uga art aiaboit edanibad saga diduga saaat ius nya says datatyaitog salad hodg es9gus masasedselog amogslaa asiasuisyugrag daya signs olo asihodib aris isl uin resnserslg ore hrd isvingmom tesinomuiod nsb tassildu onssgilai indo? ( ) abb3i .anlugiloa gional stub nsssilensgnog nsb asingmurgreg hesdiidug nsb testaomudob b.penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup peliputan, dokumentasi dan publik, dokumentasi serta publikasi, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengolahan data sebagai bahan peliputan, publikasi dan dokumentasi informasi publik, penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang pengolahan data sebagai bahan peliputan publikasi dan dokumentasi informasi publik, penyiapan dan pengolahan bahan informasi baik sebagai bahan publikasi potensi daerah, h.pelaksanaan inventarisasi dan analisis data potensi daerah sebagai bahan dokumentasi dan publlolaan dan pelayanan informasi mempunyai tugas: penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, b.penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, cc.::: pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan sistem informasi, penerimaan pengaduan masyarakat yang diteruskan unit kerja terkait,mbangan situs web pemerintah daerah mempunyai tugasdastugilag gudgril pado) anriutog added angsivnog.d darmdudag asp tesindeloh nov desinorulob asb eeugiloa giblamal aansusdatag tenorolnol aiisleigot has ioe manisnya ilugiloma sempat arang asilsbnognag mae b2s nba ssrisaislog bin9e fesinomusob dasutgilan btrnrnn oval hendileug nsistiidos rissnsaxsisa aeb nnagerurwa asia ngan ing ris jugilog nsrdlsd isngedoe pib merislosada masjid sandal. hidup jesraiotai tesinesudab tesdiiidun asb nssaronsisg isakevenog gis usgsaog isgndoa sisi nsrislosndg sambil mungogg use rseisloa esanciri iesinsrudob udiidug maugilog send hidup tesraoini ssd asdsiognog ash nsgsrenog memo detto tesiilduag sii iegsdaa lenajog sisi @reigns isi tasetninovar assasedalog demlddug riebaasinonu assad inasdoa das modo aegis nusneoleloy asiageiag asienutsyognog nsb tewas singel sio asdinmdib gang hal iebaaih nsensadsisg grid synsgnomi tesintolah sursslod ash lslotasas teolog sni asiidor siesisedelog nsb siseuenog added asgasnag desimal nyala aeslolognog gnid apetapos nah gesasonanog sandung asiad asosiasi.d tab nusioloerma subsid rasigong sesmanslng mesrmotat merisuslog rsernobai mois sasis asiad jesernsinova: nososadslog diduga hidup testing nensuslan nsb aardaloagag anmsasislog life isemiolai makara saruluunog musisi ndio iersisugara item asubagnog engraidenog nesisaalog hs19) aerasi issenetug segoe nsexeusolib oludny oensusiog snuisastg nsd nfisioe asias! onsadalag adding tesmioloi dasenmotii state aired kegnidenid nsssidog asduhyynog rssmmsedslo sel temulsyo ansnsedslog hesemtolat moda sdeuoub one iedlesasasan subang assnutorng bx101 bada asan ame2 sito panen basis serial asgstyang dinding tesrnolat nesuwdounvg ens isb tievhog leneteni actor escu nssnsesisisg nsiogslog asb nsiasyisvoynng nasib menurut nis singo sio adisodib gas misi daun sense asli artistid das daamnomodl and rispersdrnapnoi i2doo (ig) esp isunuygrasn mate sesdnlonsg teluk pelan bel kala make sbanasp dsiamomag dome anita nias nsuasdn agung diisi anta menlofagang not santap mengacu.d across antargnaglima bidang persandian, statistik, analisa dan evaluasi bidang persandian, statistik, analisa dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang persandian, statistic dan data, analisa dan evaluasisandian, statistik, analisa dan evaluasi mempunyai fungsi: pengelolaanlakukan analisa permasalahan permasalahan berhubungan dengan sandi, d.melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil sandi, melakukan pendataan berita radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi pelaksanaan urusan statistik dan pengelolaan data pembangunan, menyediakan dan melaksanakan peragaan data pembangunan bagi kepentingan pembangunan pemerintah daerah, melaksanakan research data data yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, mahasiswa, dan masyarakat secara umum yang berada wilayah daerah penganalisaan dan penyiapan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan perangkateksi persandian mempunyai tugas: mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolahnginventarisasi dan menganalisa permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan sandi, melaksanah.statistik dan data mempunyai tugas: menyiapkan bahan kerjaditingkat kabupaten dibidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan statistik sektoral skala kabupaten, kegiatan teknis pengembangan jaringan statistik khusus skala kabupaten dan menyusun data makro daerah: d.menyiapkan data dan statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang statistik pada tingkat kabupaten,melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik sosial, produksi, distribusi, neraca wilayah dan lintas sektor, memelihara bahan berupa data dan statistik penunjang perencanaan, pelaporan, pengendalian pembangunan daerahkomunikasi dan informasi publik sesuai dengan tugas pokoknya. seksi analisa dan evaluasi mempunyai tugas: penyiapb.penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang analisa dan evaluasi sistem informatika daerah, cc. pelaksanaan verifikasi informasi dari sumber asalnyaomunikasi dan informatika tipe adalah dinas komunikasi dan informatika tipe kabupaten minahasa tenggara. giro tifosi sintang stub asgenienoa ren insa instansi dusuloe syrinisl sts denainsiroviii esa ain tamorog asan sidney isb nsisiood slalom rusdennenglom bisa linoisrn intostug tesemotar memenangi norton asdasrisanora rugmivasra edaran modena asdomedmognari sima bisa telsdels kab nab base isis isis sons sinode nesrinonog neb seiitigneg andiisiom base aileron rsta robot inang steno guy igoloibss sirop nadabngg rududslon sibasanog esgncdud fulsisra didik gas spesimen drs pesan3sg season asdanoeih synuasdas suda oorlog 2enix usensedalag geogsiog ntengisvounag asb henti bingo kalo mnadinodib bris isi edit assessing ernsbid sem isyrnseensrn sis neb dinasti tao (bh) any susul atas srusasuod nsis osdusraoa esia garis elata sitetasia aodannd nuno (etanol) daesh hilehiksi2 nesteusnoioynog lesiiliss'mor yoruba siio isisgudsi side pure using twice tnonoso grisbidib sisgindan asduniiib indies eisdayod dev usstotdajasdi nash osgudsa bisa isgcidaa hipusde nsderusesisfom ahelisie nsgruistof nsgesderognng otto3 neasinen adam dab yana neh norsgudas sisa 2reuni dam maris isgsdop oipeidsse ssh sisi ngagsinnomi sistssb asnyensdrog ansasoganog asnireuunaog bate anski asu dok asetat rasis rusa sar horsgudad islan sbg maisie fesinolu indera pugslone: assad mangsa size hiahaste jargon yaa mengulas penguasa heudineib tendubong @i2ilang .usislonsag aelugeugsog nsdisnseislorg selubung ines acetate setogsisg abd desuisyu solos angin asb isusbw soror teudrnaib grsirumnog dnhetisia neh salah guard nada sesiiilonani asrugasamnog risilshnosiag istognlog sasanorog status ssh asrinlonog des mula peigsnnom nsp tesiimoeib saya asinan kognisi asislognag mane sanusi rog 2sud asasi slag risrogstog nsb rstesiuulssasnag nash neuduht nsb sisa dolo asdinodih gas aise cegah msnrsedalng asgnob sirene diduga tesunoini asb tedinyrnox consid sinmlorkog escu mengisi reyavgrnorn tesutevsl asb setelah trio2 asdsido nesnsedelog nsaueuog assist isasivnog sddsmmotai maisie tesuinvo nsb silent srisbid anto! adorasi nsb nssrsonoiog nsivapunoy added asusikneg.d iesulsya asb gailsris ambil morg rinsmuesislog serosa sihtannolai rnojeia godaan moderne best dasanotg desdihnov aeensedslag d.penganalisaan dan penyiapan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan perangkat daerah, penyiapan bahan pertimbangan dan analisa teknis pemanfaatan sistem informatika, pelaksanaan kerjasama teknis bidang informatika dengan pihak ketiga, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan h.pelaksanaan fungsit. kerummtoin osnoleie onegsiyasg nsb ussellanggnog disiksa isdgrusag eeeliutudib aries memajang empat validus san sana ras ngga hang asalan alat dteslaarng saliisrnotai grid pindang paris gsaseaatog asal dea span modo atau3 mesasadsisg nsagslog acb sisslsrounng meh pura nah singo lolo nedisdib arsy dtegeuil aserdslog.id swusbrl iseng iso santang bale indent' hening asasi du2 masjid han hangat tatohanat dataset sari asidei usia solo2s assist asisauo eri vision bbi juni asatgrrag sil alias isusgdani2 dad asisganomi peni pintar hotomernim nidus radar ieleguom maros anna pbs gas singa motsieiaterbs pidada santa nodosa beualanta infos disipasi esdagarona ipad vision jalgnddy sisa mabes ciu sikhs bvi iss isasi masa ducesmil nasnisenaoa sbg potensi catalog sresadiaing angsa sebiji desas tekgyuusol sang tanotsam needed gas albert atau luang jeseinsgto iau bening sigue segi risisnspdalorn isis hn) catid inagsisneni die iso sama daganoloy osb rasis died deseinunbua ash tesiyaha gasaibtoon sar usia unjuk gamnntnondaan negartanii nugros time atas der asgnudusid gengirsyno asn disunat issue dea asian sesat nah tagatarg teknik dunia biti horor osn tassiaspio inline risrigang sisi2 is) asgongiivnog ibsjaoi slid nsb ynisern onitesri sang seed save rislutrogib sisi resigns solaris lidnsgrionn ssensbrn orebagiai divisio nano migrnutora sisi eriveeasiiod feseirisyio nsnigmig sio2 gritesrn gnier swoasiswsd asdrerribioongaorn nsb assreadalog jes adyjarndog shiva nsuridaid rusdiaodrnama suncpareawad aslati asb inudiarom dijamu teseinsgto asia nsutginig gs328 (n) nsa ris segoe wsj griogisitad antonio dutsrnomi nbsp ingot isopod pastoral nlgasranomn asb angsa datangi surudols nissa nsnigrnig dolo sirinardh songs silo asaserogib dlib onrasadn yua jesalnpgao nsb mutasi idol restorasi nsnwayunog dahan asiad isgndoa suansiswaed shugo distaustog dnodirgarg 2ini sbsgod uitesnr giesen args: nsisunsyaeg miss fo) sbg! nalisarasaib disp aerosol meaudrani kasus paygusgi non isntoteganit alone geany misi seutsano suatu sion nsuruduri aise asakginig gede sku! asdasnsedsien narsis iy) memang selon males ash svadswsdib lasainsgio diisi gnissomeyntasan svansiswed sosok nsgnidrud sisatod ingat asishsanom sas tatotaduuf catatan hormones isasi b9ud vii yna isoisenss! sadel. mogok ij292 msi9go1g isnoiesogo neisiido!l nedsasedslora mas sensbanuag usus drag susi husband synnsilisod artist tomo sisooobat #iypia ain susan dildugosi sisi nsasdamai) danos jeda sungai olok mor spa ass malabar los surat 10m0 none sasis onta regaggenog ganti pantat teror bot bai ananda ynsinsai lolos tamu gue pindad mi2onobutoasiduas nun semprot seasisnim moargudea deel amunisi asasi nsayeud nasi nadurnadama sandi racist demo asisderad) sangunot endonim were udah dus arp atos ama pamggrut salin sosagudann yatautu nim manusuk mamuuvoim unsnygit status kearutanmyi nedgsionom sawit alt atau atau try aut bani ras radio katamu aitamsoni cammumom asahavim sa. mutu nautyatgn pasca lasted demi samudera saus asik panggnot sandang marayande isis dsn semut nesisannolayaag islas dios andeinnorno nian ssc sassy ibaromnoa dala mur ganong murid pagos nenacdmad asu gn0s nat si390m genting logia masih cenarukesuta? noda buat sreisunsdoe neon hadap nyi s20 siaotobid hubud pasok near sembah) sisi muda danos tetang tegui dates daan datar donor asia nome sieggtolownng "yang ingndoa judes sundurasias sara ten sidang ana isosdae dash inyolso asidawasg sandra sidebar gaig aston andri sisagranloynng yonif sisa parasut tetes dsn none base 2eringrna mnsegmarn aur takes gross isisisyeknt asgnaegod asb aedeinromog nexus esanabarn gne bru sandang gende ngak iogrnoraa delays asias ludoeib sumdorasioa aon aren asiad asing tuvetunytanru tanduk #ndsasyanan tis icon asean snrmnaan asb tulsgraar ornownod ggs dunia isgenoioa indsrnyesin tiwarinsgod nash nerdanansmog iesisisyesem testi eeaanesinod thea bandang anno sisorobal duduaol assisted singo raster rasis utasdinog wav dallas noisgudea rises 3ndansiol tsisinitomog assrsgonsloynog sisi die sisian isrudadas langs isruwloroa isi nasi kaon atsiri ash seni deologant busung sendeanim deg adsabs slug moisguds dios eirstanlas isis darul arnold gisyonot sesiisai amid dlsb git sdusamokd ssi ekaruur ema sesrerim nalsgudysa obit sdusanotat asb senliagaon sis9natomunikasi dan informatika tipe merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah, dinas komunikasi dan informatiktelematika, pos dan telekomunikasi, komunikasi dan informasi publik, persandian, statistik, analisa dan evaluasi. bagian ketiga fungsicc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelayanan administratifomunikasi dan informatika tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas komunikasi dan informatika dengan beban kerja yang sedang. asidei asnygrud isis isrioiegnu asisdsl. dogrnolo isnotegniud noisey usisineb nsildron isnotagard nsdiasaod sapi tags isvaugenan ane tasligonranl ang) putra sisa nedensedaiori malls nisl sorts bisa ipo sasdapanorng whose abis gris ss3r esi sistemas ianoirgnu"i aside byneroni gay teseiingo tum muara imdb rasidudoaib mugissrtt sindo did isiisrism aon magnetit nsisnsadsiom nig3iles tag bonus uas badut manugugia dispora asias nsigbubor iseng asasgssomi git slrinotah nis dassinuno asal ibsinora gas gns ansietas apatis srisedslog 3uang midrash asasi dolo migomeib oaslinsmnoinf asb tesdinumnon esa (s) ash orswsdih asdububoskod gns asal aisgoni deras sinsyondod slalom teguh sbsgos desi sangonkrd susul easiest sinar9 ass isyauginott oskuissnolnh nash tesdinynon asma ans cedejanorasg asa oslensedslora ungu binsdrnam asy nsiainsdersg angus usb dash asgasaowak ibsiasna desinumofalu! nash gog ballot gnid nsnodib seiman manusia sasihnsanog @diluar esamiodal neh teeolirusrnoi jesus nsb gede usia fee" iseng redansedslant eksis bisandlat asb esdinysnod esai asas sha hverismib srismipesdos 2asli harrisi asasi syanoloynarn sita ncidod nsamutog indo asasiido nsnneerlelog misnogslog tasulsyo nesnsesisiag cab cesis itsgeininbs nsnsyslog gns begun dolo asdnodib sns isl tewiiih assnsedsisg surnpunun asb asana risonob nstisahhod isasi dsbswort wing arif sdidsenoint asb tesdinumo said sorot sidamnolat nsb tes jiayaosi esai raga assnsanaloa grisea gas sira wisdom bab iii susunan organisasi kepala dinas komunikasi dan informatika membawakan sekretaris dinas membawakan subbagian umum dan kepegawaian: subbagian keuangan dan penyusunan program. bidang telematika, pos dan telekomunikasi membawakan: seksi pos dan telekomunikasi: seksi pengolahan jaringan dan komunikasi data, seksi aplikasi dan pengembangan telematika. bidang komunikasi dan informasi publik membawakan: seksi peliputan, publikasi dan dokumentasi: seksi pengelolaan dan pelayanan informasi, seksi pengembangan situs web pemerintahan daerah. bidang persandian, statistik, analisa dan evaluasi seksi persandian, seksi statistik dan data: seksi analisa dan evaluasi. bagan struktur organisasi dinas komunikasi dan informatikaomunikasi, informatika, persandian dan statistik, penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan urusan bidang telematika, pos dan telekomunikasi: penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informasi publik: penyelenggaraan urusan bidang persandian, statistik, analisa dan evaluasi,pimpinan. fit gas isagitalro nanus isasi nsadewedenomi sismnotat seb teriak asa singa masariswedaom esai tausiada2 sasiswanyorpo seed. inn asn rich geo eksis edan jesdinuarodalo inai snsd mead sandera demliutanodolot sb: danang. bi80 tessliagmod usb sur oil nedelonno terasa susanto? ruenedrmogao ash tesidgh blog adeyedensa diadu tesmmoii aob dasdernna asli hasinomnunoti and amalia amugiog reog desriclaf asnsysio peh nenlologrio indo dies nsdsaniton. 2din sunndrounal jala lasulsvd nsb sering inheusid nsibnsara unsd (pk dusiusbana eedd main dil tao. jesuinyg ash sains tada asas sabsmnotat nash iesdinturaoh asli ieseinsgio wil rias sisi mini asem basnisundoe season sasis sing udp endisargao: abu raised assguurg gay usyansi dat isu aktivis195 sudut matsu angin singo insani las abu sistem etrndor andika! greurnuan aah nasib soodarorg masalah data ten tele sengauan bang arsasisandnlon igshid mag asisiniromeg assisgunolovnsg asis asyamlub anoda rus rsibrserog leinsanotni dasolntrmonl gossip dsrosib anetisia sastermnas1ndo2ool tesiteuinba sayur cussisgganstowno9 asb s0d laitsmolo? masjid sena ammasganolsyro heitrannodolo usb teniaumod igshid beauty neeregynolona idi esmmotid petisi2 sisibnsens9 masjid nanus arsisnynalona demuisutl ash second isnoiesou) masdar dogulod gedung hesirgynofovno islam south brood 2slug ikennedaleg oasis tab ashoka ansgondaa jasnignig dolo aselinodib gus rasi asus rususedalspimpinanj . mengkoordinasikan pembuatan anja dan abk aparatur sipil negara, suho nsis isiisulod ines synnugriom 2iso1d92 onevwoe risiko miomdai asinsisnlog turis fesmeinirabs nansvekba ubur dung misi asg3 siima negrsuoa ash russnsononog neto wnuogoil asri siaga solo asdlindib gas sha buolemib sarmisgsdoa angus rissiaar custom dug agen usyansgsnar anno1do3 un) days tasijeinirnbs eisigok nsrasedelaa nsdissaibroo gnon nsb imagens nsp mesin nestrofonog mimlgm nsisasigisjan rsrsyslog fasrgorni tecsioonloura remas noodaang insists2sg9on tesiteirimbs nabs siaga! ssasadslog aisissnftbtoodanog ieysggus tis rring010 ash seisisrgod actors! neo nash jeudmam asnigaid kalo nedirodib gas isl seoul) naaarmadslamn deng nun anis around aeb nari) nsis ims asiseasaogod arum desuteinimbs slologaorn asb risdiisbnosnomn ensign1g iyevynoaa regnal lesulsvannamn sediemom toe nadieraa boodlenom ts9s ashok uns asuindyoa niosh 3borong isyana srisotisasdoe episod megah mesra unnsedelagy ritem adb ssd noilugmioaom sedirarrom kannonom nsb mesdiesdliresilonori site fusion lilin grid sia rasio gns nsudriolod musang invasi aggmivaam misi sisilia gay isueoe iiseimera syatsgbonai suu. isyana tisilutudon kassiesa ash arsinlunog asigsiraom iio2 dead unse asutaotod asb odedarrog usasrugi susu asisistog jswsyora asb neddieadmara jsusioi sisi disnigariig kung hae entasusinimpsurnta norimdob shoes tea ngontenop isteonan saringan gng usulmoiol nis subseri risen isasi sunrise asisrod genignig 2snu! assnsaieing 1eus andiahiod tisarisl mornsioh sito2 susa reegatinnann isi ase bem grav asiilroiod asb tubseoggnsgnob irisan syafii soosi related asli sedalam tags judahiod mukosa1g negros biasa oolong 2e903 asedsrsedalamn hatched aris asean ash invest mer muda yitsyntosn nsb andokanng agni born biro2 .is asiad gas usyinoro neh dsiarrog usisarpib gns casisistog iswstoni neh nsidieodmoni jisgniom asb asilesueinimbsanoni jswsiot good "gs masa asisilaog ynsdbus rissiolognog kdlsbaoanam strong rujansyasan neduludod jasyisyonnoni sio nariesnihtoodunom rsb "ubasorg disease serasi domus asgsdonshog nssitodog nesipaislog isis suara une asudnsioa syotesg sasmnissedoe asisinod seleb cdi2 asisudneog surrsasg asias asdiesrubsoodogarn bisa uji andsnsga 1uisisga aia diah nsisudang ettasnibtoodanom ris991 liang
sin melaksanakan koordinasi proses pelayanan terpadu satu pintu bidang penerbitan izin dan rencana investasi: melaksanakan penetapan retribusi yang harus bayarkan, mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang penerbitan izin dan rencana investasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang penerbitan izin dan rencanarbitan izin dan rencana investasiengendalian dan fasilitasi pengolahan data informasi mempunyai tugas: menyusun program kerja seksi pengendalian dan fasilitasi pengelolaan data informasi sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun rencana perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan fasilitasi pengolahan data informbidang pengendalian dan fasilitasi pengolahan data informasi: mengkoordinasikan kegiatan perencanaan seksi pengendalian dan fasilitasi pengolahan data informasidan fasilitasi pengelolaan data informasrizinan skala kabupaten: membangun dan mengembangkan sistem informasi perizinan yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan pemerintah, memutakhirkan data dan informasi bidang perizinan: meneliti dan mengembangkan informasi bidang perizinan: melaksanakan pengembangan networking sistem jaringan informasi bidangbidang pengendalian dan fasilitasi pengelolaan data informasi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugasfasilitasi pengolah data informasifasilitasi pengolahan data informlima bidang pengaduan kebijakan data dan pelaporan bidang pengaduan kebijakan data dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta memecahkan permasalahan hukum penanaman modal dan pelayanan perizinan. dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang pengaduan kebijakan data dan pelaporan mempunyai fungsi: penyusunan data dan system informasi penanaman modal setiap tahun, melaksanngaduan kebijakan data dan pelaporan: melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang pengaduan kebijakan data dan pelaporan tentang kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan setiap tahun yang didasari dari penelitian dan pengkajian kebijakan yang berkaitan dengan pengaduan kebijakan data dan pelaporan masalah penanaman modal dan pelayanan perizinan: melaksanakan pemantauan perkembangan proyek proyek penanaman modal yang berada wilayah: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang undangan. seksi pengaduan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas: menyusun program seksi pengaduan perizinan dan non perizinperizinan dan non perizinan: melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat pengusaha seksi pengaduan perizinan dan non perizinan, melaksanakan identifikasi dan klarifikasi pengaduan bidang pelayanan perizinan dan nonseksi pengaduan perizinan dan non perizinperaturan perundang undangan. seksi kebijakan harmonisasi dan advokasi mempunyai tugas: menyusun program seksi kebijakan harmonisasi dan advobijakan harmonisasi dan advokasi: melaksanakan pembinaan terhadap seluruh kegiatan penanaman modal dan perizinan yang ada wilayah, memberikan saran masukan terhadap kegiatan perusahaan penanaman modal yang ada wilayahwilayah: memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan, melaksanakan pemeriksaan penetapan proyek penanaman modal: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang undangan. s5) seksi pengendalian dan fasilitasi pengolahan data informasi mempunyai tugas: menyusun program seksi pengendalian. pengembangan, pengolahan data dan pelapor. pengembangan, pengolahan data dan pelaporan,elakukan kajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian, pengembangan, pengolahan data dan pelaporan penanaman modal dan perizinan daerah, melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pengendalian, pengembangan, pengolahan data dan pelaporan: memantau, mengendalikan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan bidang penanaman modal dan perizinan dan menyampaikan dalam bentuk laporan: melaksanakan sosialisasi pengendalian penanaman modal, promosi dan perizinan: melaksanakan koordinasi pengendalian penanaman modal, promosi dan perizinan melaksanakan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal serta penghimpunan data dan penyusunan laporan perkembangan realisasi penanaman modal dan atau pelaku usah: il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang undangan. bidang, sub bagian, seksi dipimpin oleh seorang kepala. bab tim teknis tim teknis mempunyai tugas monitoring, pelaporan kegiatan pelaksanaan: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tim teknis mempunyai fungsi: menyusun rencana kerja dibidang tugasnya: melaksanakan pengumpulan data tentang perizinan yang menjadi kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu: mengevaluasi dan mengumpulkan data setiap jenis perizinan yang sudah dikeluarkan untuk dilaporkan kepada atasanpada dinas daerah,aman modal dan pelayanan perizinan satu pintuz1! notemid bupati minahasa rencana f james sumenep diundangkan patahan pada tanggal nujak gas aas s250 s3sa nasa er. sa, ep) ani anal s$ ese la) seng iran ama a25 a85 a23 eee 2o15e oaks asik les ash da5aa xz trs rai cnn moe a$& f32n "2g kep bea a20 ep! tj) uns se\| se\| z5 edm abs, dust mea kang fik 3x9 ane pai a.a ren desy kota our n38 pesan jar dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu pintu tipe adalah dinas kepemudaan dan olahraga tipeanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah:man modal dan pelayanan terpadu satu pintu. bagian ketiga fungsi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuec.anaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan beban kerja yang sedang. pan bar iii susunan organisasi! dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe membawakan sekretaris membawakan subbagian perencanaan dan keuangan: subbagian umum dan perlengkapan. bidang promosi dan pengembangan modal membawakan: seksi potensi dan kebijakan penanaman modal: seksi promosi peluang dan informasi penanaman modal, seksi fasilitasi penanaman modal. bidang pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal membawakan: seksi pelayanan perizinan dan non perizinan: seksi penerbitan izin dan rencana investasi: seksi pengendalian dan fasilitasi pengelolaan data informasi. bidang pengaduan kebijakan data dan pelaporan seksi pengaduan perizinan dan non perizinan: seksi kebijakan harmonisasi dan advokasi: cc. seksi pengendalian, pengembangan, pengolahan data dan pelaporan. bagan struktur organisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasaranacc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu:: dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinasumum, kepegawaian, dan keuangan: untuk melaksanakan tugas dan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. pelaksanaan tugas:::. melakukan hubungan kerja fungsional dengan skpd, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya::,romosi dan pengembangan modal bidang promosi dan pengembangan modal mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang promosi dan pengembangan modal serta pendataan dan dokumentasi bidang promosi dan pengembangan modal. dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang promosi dan pengembangan modal mempunyai fungsi melaksanakan penyusun proyeksi promosi dan pengembangan modal setiap tahun: melaksanakan pengkajian norma, standar serta prosedur pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan modal, melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang promosi dan pengembangan modal yang meliputi bidang potensi dan kebijakan penanaman modal, peluang dan informasi penanaman modal dan fasilitasi penanaman modal,romosi dan pengembangan modal, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang undangan. seksi potensi dan kebijakan penanaman modal mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja sub bidang potensi dan kebijakanyang meliputi urusan potensi dan kebijakan penanaman modal, mengkoordinasikan dan memaduserasikan rencana serta pengembangan potensi unggulan daerah dan kebijakan penanaman modal daerah: menyusun kebijakan penanaman modal daerah: melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan bidang potensi dan kebijakotensi dan kebijakan penanaman modal: melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang potensi dan kebijakanngkajian dan pengembangan investromosi, peluang dan informasi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja seksi promosi peluang dan informasimeliputi urusan promosi peluang dan informasi penanaman modal: mengkoordinasikan dan memaduserasikan rencana serta pengembangan potensi unggulan daerah, penyelenggaraan promosi investasi penanaman modal daerah, luar daerah dan luar negeri, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang promosi peluang dan informaluang dan informapenyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan bidang promosi peluangpeluang dan informasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang promosi peluang dan informasi, menyusun direktori dan peta prasarana penunjang serta peluang usaha yang mempunyai kelayakan investasi kabupaten minahasa tenggarromosi peluang dan informasi penangan5) seksi fasilitasi penanaman modal mempunyai tugas: melaksanakan penyusun program kerja seksi fasilitasienanaman modal yang meliputi urusan fasilitasi penanaman modal, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan fasilitasi: melaksanakan penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama bidang penanaman modal: melaksanakan memfasilitasi peluang kerja sama dengan mitra usaha lokasi ukm, bumn, dan lsm) dan temu usaha: memfasilitasi perundingan dialog dalam rangka kerja sama internasional yang terkait bidang penanaman modal (bilateral, regional, multilateral): pelaksanaan fasilitasi peluang kerja sama, perjanjian persetujuan (memorandum understanding) bidang penanaman modal, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan bidang fasilianaman modal, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang fasilitasiag. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang undangan. bagian keempat bidang pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal bidang pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal. dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal mempunyai fungsi: penyusunan data dan system informasi penanaman modal setiap tahun: melaksanakan pengkajian norma, standar serta prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan data dan sistem informasi penanaman modalpenerbitan izin dan rencana investasi dan pengendalian dan fasilitasi pengelolaan data informasi:elayanan data dan sistem informasi: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang undangan. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas: melaksanakan penyusunan program kerja seksi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bahan rencana kerja bidang pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal,mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pelayanan perizinan dan non perizinan: melaksanakan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan, memberikan arahan dan bimbingan pada staf dilingkungan seksi pelayanan perizinan dan non perizinan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi pelayanan perizinan dan non perizinan: memeriksa permohonan perizinan dari pemohon dan memproses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku pelayanan perizinan dan non perizinan, melaksanakan sosialisasi tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan: melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman teknis pengawasan bidang pelayananseksi penerbitan izin dan rencana investasi mempunyai tugas: menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang penerbitan izin dan rencana investasi: menyusun rencana perumusan kebijakan teknis bidang penerbitan izin dan rencana investnerbitan izin dan rencana investasi: mengkoordinasikan kegiatan perencanaan seksi penerbitan izin dan rencana investasi: melaksanakan pelayanan penerbitan izin dan rencana investasi: melaksanakan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan bidang penerbitan izin dan rencana investasi,
selelautan dan perikanan tipe adalah dinas kelautan dan perikanan tipe kabupaten minahasa tenggarlautan dan perikanoleh,. bupati minahasa tenggara, diundangkan patahan pada tanggal vowimbe, sekretaris daerah kabupaten minahasa tenggara, naa harry free live berita daerah kabupaten minahasa tenggara tahun nomor 55y ian aa) sis a39 n g. a05 a35 nai ban kini (js kan yes sa, p8n kep) tee iii (ss pia bah s2s pagar bessa0 kane ami age sser ipsoslautan dan perikanan tipe merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah, dinas kelautan dan perikanlautan dan perikanikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengolahan pesisir, pengawasan, dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan sdk), perikanan budidaya. bagian ketiga fungsi dinas kelautan dan perikan: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,lautan dan perikanan tipe adalah dinas kelautan dan perikankelautan dan perikanan tiperikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, seksi penangkapan ikan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil berikan seksi pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan pengolahan bidang pengolahan pesisir, pengawasan, dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan sdk): seksi pengawasan dan pengendalian sdk seksi pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil seksi kelembagaan dan konservasi bidang perikanan budidaya seksi budidaya ikan seksi sarana dan prasarana budidaya ikan seksi pengembangan usaha budidaya ikan bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikan: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan: penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan: penyelenggaraan urusan bidang perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: penyelenggaraan urusan bidang pengolahan pesisir, pengawasan, dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan sdk), penyelenggaraan urusan bidang perikanan budidayaj ., pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bidang perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perikanan tangkap, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanalat bidang perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikananrikanan tangkap, ce. penyelenggaraan urusan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. seksi penangkapanangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan: melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan laut dan perairan umum, melaksanakan pembinaan investasi dan usaha serta pelayanan jasa, membuat dan menyusun monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. seksidan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan usaha kecil menengah, melakukan evaluasi dan pengawasan kelayakan penggunaan bahan tambahan dan bahan kimia mulai tahap penanganan, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan tujuan konsumsi manusia: melakukan standarisasi mutu yang meliputi bahan mentah, metode penanganan, pengolahan, pengemasan, dan pengujian mutu hasil perikanan: melakukan pemantauan dan penyebaran informasi pasar, melaksanakan promosi hasil kelautan dan perikanan untuk pemasaran dalam maupun luar negeri: melakukan analisa atas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: melakukan pengembangan jaringan distribusi pemasaran, melaksanakan pembinaan investasi, permodalan dan ukm, pemasaran dan ketenagakerjapenyusun pedoman teknis sarana prasarana perikanan tangkap, tempat pendaratan ikan, dan pelabuhan perikanan, melakukan pengembangan, penataan, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan ikan: melaksanakan pengembangan, penataan, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: melaksanakan pengembangan dan penguatan kelembagaan asosiasi asosiasi perikanan, ukm, kkb bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanempat bidang pengelolaan pesisir, pengawasan, dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan sdk)tugas melaksanakan urusan bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil, kelembagaan dan konservasi serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas: untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudngawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan: penyelenggaraan urusan pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil: penyelenggaraan urusan kelembagaan dan konservasi. seksi pengawasan sumber daya kelautan danawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan: melaksanakan pengawasan penangkapan ikan, budidaya, pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil, karantina, melaksanakan perlindungan kawasan konservasi, perlindungan endemic spesifik, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya dan non hi: melaksanakan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan, analisis jumlah tenaga pengawas dan meningkatkan mutu sumber daya pengawas dalam rangka penyidikan tindak pidana perikanan: melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan: melakukan penggalangan dan pembinaan kelompok pengawas, membuat dan menyusun laporan kegiatan: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada bidang. seksi pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil mempunyai tugas: melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas: b.menyusun pedoman teknis pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil serta pemberdayaan masyarakat pesisir, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil: melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penataan ruang pesisir dari pulai pulau kecil, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomis5) seksi kelembagaan dan konservasikelembagaan dan konservasi kelautan dan perikanan: melaksanakan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil, melakukan inventarisasi kelembagaan kelautan yang meliputi kelembagaan internasional, asosiasi dunia usaha, lembaga masyarakat dan pemerintah: melaksanakan pembinaan dan membantu lembaga masyarakat pesisir dalam meningkatkan dunia usaha melalui kegiatan pendampingan kelembagaanlima bidang perikanan budidaya bidang perikanan budidaya mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang budidaya ikan, sarana prasarana budidaya ikan dan pengembangan usaha budidaya ikikanan budidayabudidaya ikan, ce. penyelenggaraan urusan sarana prasarana budidaya ikan: penyelenggaraan urusan pengembangan usaha budidaya ikan. seksimbenihan dan pembudidayaan ikan, melakukan identifikasi, inventarisasi dan standarisasi mutu benih dan induk: melakukan pembinaan dan pengawasan mutu benih, induk dan lingkungan pemerintah: melakukan pengembangan sumber daya induk dan benih: melakukan identifikasi dan pengembangan teknologi budidaya air tawar, air payau dan budidaya laut, melaksanakan inventarisasi dan monitoring dan bimbingan kepada masyarakat pembudidayaeksi sarana dan prasaransarana dan prasarana budidaya, melaksanakan bimbingan, pembinaan terhadap pembudidayaan sarana dan prasarana, melakukan identifikasi dan inventarisasi prasarana dan sarana budiday5) seksi pengembangan usahembangan usaha ikan: melakukan pelayanan dan pengembangan usaha budidaya ikan: melaksanakan analisa pengembangan usaha budidaya ikan: melaksanakan pelayanan informasi usaha perikanan dan kemitraan usaha budidaya, merumuskan langkah langkah pembinaan pengembangan usaha budidaya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan usaha perikanancc.dinas pariwisata dan kebudayaan tipe adalah dinas pariwisata dan kebudayaan tipe kabupaten minahasa tenggara, pelan nan pan anna anjani snn nan igurugenoni beli negnedanarn ash mesias day9d isi lagi asnsgeos prisoner ash arum pangan pun sansatua oma nun mal ngan bor abad anganyim mod tesnotai ash sin ineloganis asumsi syrstdsoomag nash andelesan das saus one rising indef abu ama naradnar hay peta bae ngga daan asgosdasanrag aids suara nadanasadalan bispipntisg somsarng sasis gossspuralyapon asderasugra (aas ordo bieetwrisu house sintbesen lokasi madina sun gug9e fungi sekutu roman andai mevarmssudai t8b parts asus! nneneeislag tetes! judo mesin customs orirubioonie asas psi seng tas asi siang tsudinom head amasesbad merugi yasa rusa sudiro jefri tokoh usul ngd bigg aman nsansakslag sisi nsgasdenogas! remishbaog berilmu dada sson asanednditog lats aceh denda endnadao persib asy nasab osis rings isa9nom newsis necg unpaid visitor segoe dolo asaditodib sanyo did teguh aeansaisiag byoesgl abul sebab tiga ensi end isyeusgatonn misal nis gonna san anna ga) ehog sisinya disorot dsb ono ekson tenun mug hita were annae ndapivno sasis jasaibiood added sungai suram unb media aah asgnsdinagnog osb risenidansg asninvokig asmndaninog sini bagan man asean syeh sada pens smicngitt tah tab agar end amigebanan tanpa ndsnsadale sys madeanas taauadernnsg dots regu ansngeralog pasa suma mendatang ageng kelor teras menasisdsi saksi augur amnansapjaog saat asudrasm bsadususd seng roda madara6d abang sam udara kes nedisenhasd anaudet asalan nego teu teau usb dialog angin dod escu reansedulsg bisa anang anu rapor pada sosis sspasdanisg anis tis nisa namida derah gis nsdsbatt sets designs! isnsgrrn asasi prganuud nasyid ieuaoe singel kalo seed gns fat sgt desnseaslag subsid bagian keempat bidang destinasi pariwisata bidang destinasi pariwisata mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, rekreasi, hiburan, sarana dan tenaga kerja pariwisata, pengawasan serta melaksanakan tugas tugas lain bidang destinasi pariwisata. dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang destinasi pariwisata, mempunyai fungsi: obyek pendeta obyek wisata dan potensi obyek wisata, pelaksanaan kegiatan objek wisata, rekreasi dan hiburan umum, pemberian pelayanan ijin usaha kegiatan bidang pengusahaan obyek wisata, rekreasi dan hiburan umum, rumah makan, bar dan restoran: pemantau dan evaluasi terhadap perkembangan obyek wisata: pelaksanaan tugas lain diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. seksi obyek wisata, mempunyai tugas: menyusun rencana kerja dan rencana anggaran seksi obyek wisata, menyiapkan bahanobyek wisata, mendata obyek wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang obyek wisata yang ada daerah, menata pengembangan, pembinaan dan pengawasan obyek wisata,:obyek wisatindustri pariwisata, mempunyai tugas: menyusun rencana kerja dan rencana anggaran seksi jasa usaha pariwisata.jasa usaha pariwisata, mendata usaha rumah makan, bar dan akomodasi, melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan rumah makan, bar, akomodasi serta peningkatan ketrampilan dan pengembangan ketenagakerjaan, menata pengembangan, pembinaan dan pengawasan obyek wisata:mberdayaan sarana wisata mempunyai tugas: menyusun rencana kerja dan rencana anggaran seksi pemberdayaan sarana wisata. membina dan mengembangkan hiburan umum, sarana wisata dan usaha jasa pariwisata, menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan, mengembangkan pengelolaan usaha jasa kepariwisataan, meningkatkan kemitraan penelitian dan pengkajian pengembangan objek wisata dan saranabudayaan melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman petunjuk serta bimbingan teknis pengembangan kebudayaan daerah dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas. dalam menyelenggarakan tugasnya bidang kebudayaan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan bidang kebudayaan pelaksanaan penelitian dalam rangka penjagaan dan pelestarian budaya daerah antara lain: bahasa, sastra, sejarah, budaya dan permusuhan. pelaksanaan upaya penggalian dan pengembangan kebudayaan daerah setempat. asgrsdmoensg cadang manis nesnidanog ieludsio ast hoping a@nos iasbumans anda sung sasa dppanatad asan edaran sih ganti usaswagnog nenrudigag arsgnsdaengag siaga (sar tara teudidor indah panogrinan saat shg abal suda ssasalw dag aaa unta nsb news asu asean tag awal geudnai harian seneng usu design musdnwsd sbg asislioag suda aesesbod andai sebuah astaga suda amri rnb dodol sumut asinasbaod @put musashataa pntuabungg sedan beng dan bagel oegnsdianasg usia isis nedinnd identik gas onslban eds dalan isian akasia: anna bud gratis inner singo solo anang gory is! asa asensadasoy angsur? orbit arena mapun benang tebal! inenuginot erat sasis? aspanitodan tedong (g) leader ernagne ago nah god bana ane sila brb1s3 bidang bibir lten aoiudid asipasdanngaa snidono sisetensg sentadasy ash siar aso resridawag nseansaoisor mangsa nego engebiodnag menncdnoaengg mapgiserntisgoa meri aidan unginbanad adonan aga #pasar tab asinlonng nsasliras osddedyarnn sisa angsa basah dodo aan inang karena nsdswsd list sisa ordo aya tsb orsryal awan ringusadutos peastoaalo cerdas eta tang bra badaansra mis ned show nsisliaog teudrao basi amassasband busana meslesagnt sesal sud jang sob dodol pas aneh akan desamadaing ustaeiwi loan pas paving bus anestesi naga parasit mana modbonid diiussh isnokusat mesin byrbbi upa nlsnyod ola sadisodib nano atau amat masing unaegut anemia aspek aoe peri beton manual nseyghirdsa paling inang nediuwna .nedstidodo nsaurannog nsdensedelo it) mngendenggtng 2in mod nsgrudmid sisa dujruiog vasranbag arsy ang! asisosedslom nob darah nasvabudodh did postid isyana ana singlet dapo salrtodib mesvusbaduel menuid synasgus rednasganoiagnar msid hey osvanganon .nssyabudoh tabid masistidon abeyannog nssasinog dansa sisi nugenada mmenpadalag sues nasyid :nil masing eos bana ngirustaslog miamusoe susu atsigioa unetndinggrac hash nsiasyana lgu asensadsis akan stone annyabudod pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi pelestarian cagar budaya dan permusuhan mempunyai tugas: menyusun rencana kerja dan rencana anggaran seksi kelestarian budaylestarian budaya, melaksanakan perumusan kebijakan kompetensi sumber daya manusia dan hubungan kerjasama bidang kelestarian kebudayaan, merumuskan serta melaksanakan kegiatan dan standarisasi teknis bidang sejarah dan purbakala, melakukan pengumpulan pengelolaan dan pendokumentasian data budaya dalam pemeliharaan dan pelestarian, menyelenggarakan perumusan kebijakan standar kompetensi dan standar sumber daya manusia bidang kelestarian budaya dinas kebudayaan dan pariwisata, melaksanakan hubungan kerja sama bidang pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai profesionalisme dalam budaypada bawahan, ilkelestarian budatradisi dan sejarah, mempunyai tugas: menyusun rencana kerja dan rencana anggaran seksi permusemuan dan kepurbakalaanrmusemuan dan kepurbakalaan, melaksanakan penelitian bidang sumber sejarah, historiografi dan pemahaman sejarah, menyelenggarakan dokumen dan publikasi bidang sumber sejarah, historiografi dan pemahaman sejarah, melaksanakan penetapan, registrasi peninggalan purbakala, melaksanakan perlindungan dan penyelamatan peninggalan purbakala, menyiapkan bahan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur bimbingan teknis dan evaluasi bidang perlindungan peninggalan purbakala, menyelenggarakan penyiapan sarana permusuhan, menyelenggarakan penyiapan bahan standar, norma, kriteria dan prosedur bidang registrasi permusuhan, melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi bidang registrasi, pengaman dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian kerjasama permusuhan,rmusuhan dan kepurbakalga. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya seksi kesenian, mempunyai tugas: penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakansenian, melaksanakan pendataan dan penelitian pengembangan kesenian, menggali dan membina serta memajukan kesenian daerah, melaksanakan peningkatan dan pengembangan apresiasi kesenian: membangun kerjasama yang baik dengan sanggar kesenian daerahkesen, pada dinas daerah, james sumenep diundangkan patahan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten harry free live berita daerah kabupaten minahasa tenggara tahun nomo da, cz: ten o55 221cc siaga\| fee . le) $s\| sial hem man les jai da5 lal am0 aaa2 idol a.a asi d98 r3ak guru as28 emma tora os) ditetapkan patahan naa (ekanagpoomssan bupati minahasa tenggara james sumenep osama aam diundangkan patahan pada tanggalariwisata dan kebudayaan tipe merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah, dinas pariwisata dan kebudaya(l) dinas pariwisata dan kebudayamasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan kebudayaan. bagian ketiga fungsi:ariwisata dan kebudayaan tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas pariwisata dan kebudayaan dengan beban kerja yang sedang. bea krl mea psa inn desa dekade time peneryey leo dosis bri secrets opera krybabilen adi v. neo gonemti pan naa uan ant ann tana setan dan ama sie ptaveyot lucky nona ann ing pat onta tah pucat, tata) snn una persen kon sinaga cibisai gls perang kapang semu lubang nenbugs penang riba eng bencana akan yes pan ber pug sis bangil pen gan benar many pangan bsa panas garnish tdlekinyu reuni evb ati m #dh bab iii susunan organisasi dinas pariwisata dan kebudayaan membawakan sekretaris dinas membawakan subbagian perencanaan dan keuangan subbagian bagian umum dan kepegawaian. bidang pemasaran pariwisata, membawakan: seksi pelayanan dan promosi pariwisata, seksi penataan dan pengembangan pariwisata, seksi pengembangan sdm pariwisata. bidang destinasi pariwisata, membawakan seksi objek wisata, seksi industri pariwisata, seksi pemberdayaan sarana wisata, bidang budaya membawakan: seksi pelestarian cagar budaya dan permeseuman:, seksi tradisi dan sejarah, seksi kesenian. bagan struktur organisasi dinas pariwisata dan kebudayapertamaariwisata, penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan urusan bidang pemasaran pariwisata, penyelenggaraan urusan bidang destinasi pariwisata, penyelenggaraan urusan bidang kebudayaan,sak ibabitnadro nauru badisuudraoeg gusuebuda aan sami andeswadrndan seni ananda lrinsgnsuo ash tenaga ahmad dug jasiresenga muat sini island nsddswsdassm sisetust seserrafd anosbitd (ebay pearson ash nenas indo2 basis aspnedenogatot aah asengarmn indo bel agen asgasdeoyn denah (fo lao swadanon isapan ieanitao anshbitl panser dodi da2 kesehatan rambu eedd sisi anais omsuebandro tanda madswaedaos serbu nabi kasino ash susut age asisteota9 jade mean ash sabar ino dasima tadah iseng menyabudad insan eni tasalasono sudut asu mann bastian dan angan? sedini astegodah surf sadar web? naga singa una signs sisi dan basut aman sno ash bait mata urat nsiusad ng siaga ska lugu devnugnon asn ping aor asisidar sis2nurul a80 ganbroodynsg usstsonti aspagirana #bb snttneiasloa sunda pusing nesasugnotuynsg amis unggah asiradingo pasaran sasha disaat nisitujonloanp term tai angan dora iserensg nisaarng gonta ibn enam resisyanolovnal si8ern pisa jassddasb ynsbid asean anergggrnoloena ios kudus wrsbid asean sngpnotownn slalom isopod segoe bayur npsn gce anton #toga dos arnardot brug dala aninodib pang gus asu rsnanadaio bagian kedua kepegawaian, keuangan, perlengkapan, laporan umum dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugdan evaluasiperencanaan dan keuangan mempunyai tugas mempelajari peraturan perundang undangan, jenis dan jumlah pengelolaan keuangan, mata anggaran, melaksanakan pembayaran gaji pegawai: berkoordinasi dalam hal penerimaan dan pengeluaran keuangan, jawaban keuanganperencanaan dan keuanganperencanaan dan keuangan dan menyampaikan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut: melaksanakan koordinasi dengan sub bidang lingkungan dinas baik secara langsung tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal,pemasaran, destinasi pariwisata dan kebudayaan,an laki), kpj,iapkan rumusnghimpun dan mengkoreksi seluruh laporan kegiatan dari masing masing bidang dan seksi sebagai bahan evaluasi dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas, ga. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja, pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang berlaku, membuat penilaian skp pada bawahanrogramurusan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan, menerima dan mencatat surat masuk dan keluar: menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan membuat inventaris, fasilitas: melaksanakan administrasi perjalanan dinas, melaksanakan kegiatan penataan halaman dan kebersihan kantor, memelihara arsip aktif maupun nonaktif, menyelenggarakan urusan pengetikan dan reproduksi naskah dinas, menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kegiatan protocol: menyiapkan pelaksanaan rapat rapat, il., menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan kepegawaian, menyusun laporan kehadiran pegawai, menyusun data pegawai sesuai pangkat dan jabatan, menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan duk), menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian hukum dan kepegawaian dan menyampaikan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut, membuat penilaian skp pada bawahan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. bagian ketiga bidang pemasaran pariwisata bidang pemasaran pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata, dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang pemasaran pemasaran pariwisata mempunyai fungsi pelaksanaan penelitian dalam rangka peningkatan pengembangan kepariwisataan, pelaksanaan pembinaan, penataan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan promosi pariwisata, menyelenggarakan promosi pariwisata, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas. seksi pelayanan informasi dan promosi pariwisata, mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran seksi pelayanan informasi dan promosi pariwisata:yanan informasi dan promosi pariwisata, melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bagi pelayanan informasi kegiatan promosi wisata dan pembinaan kegiatan bimbingan pariwisata: melaksanakan informasi dan kegiatan bimbingan pariwisata, mengumpulkan data visual, statistik dan dokumen pariwisata, melaksanakan penyusunan pembuatan petunjuk pelaksanaan promosi: penyelenggaraan promosi melalui media cetak dan elektronik: melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kader jasa pariwisata, pembinaan terhadap usaha usaha jasa paribimbingan pelayanan informasi dan promoiis3only olo ruiradih arah isi about asdenseieban sumo nsis minaj nesseprno unmhifd uses9 escut isyuygnom bisaangg reisastaod anski asiidokd nssnsedsloa asb usa kang sinngaalayan: isisateinsg fianseagnyeg nunsbid usiseamo gusti awneunid neuksinyamoigugom meis dai tsyrahanni aie2 aas aster nsisignitog sangat crisp asitilonog asansedsiots saseiselmniisgonk nsansdrangrng tesuissa gsb ssing ieerudnsg assamensis o.d sorong asiduluyaag melo neisagmnag asiaiyad bina heinabatisg koma misisngnalaunaa send siseprd medinedih any sisi tepat nsammeolslng siswi 2omo1 esmotal nassusiad mod lan yang rae usinunas sisanya sos sasana musugno sieeryak porno1 asb esmndtal assyria sia edad asigsiyno jasmnoinsi asb sisi delogaoar asifugrrggna syrmisilsosirmg rise nsrisisesmnog desah doyrugaom esemruint dunia tenfor sunah rampah enianyad urus nasa terbuat ema igs aasavawnog asiuganuaneg asrweoinis rab sisi tecinorg nsisigon lesung'tai nensyslag issue samidend aastsigan gendang asonidenid nstsigool damrnnddat oreolensadsla sambi morwidoh tsb diluta istri stub nedegarunno kang lajnarniisg agung tnfsodraog asriuenynog neasensadela #porong nsrmbeadsiag cash ban whoen asainfarn orang aesnengnnlaad mibondaals s8, tabel asiubransg negedraid aensasadsis bpi igo sampel fting besi selalu setneg gebu assnidamn askab in2osa ndsted escu! nsiorut dendang hear bsi asri amat nssnsedalog align! oma mesin asasi uni brondgnaan sneriswed sbg gmp arising sudan italic asansasbasd genus3 vaping frogs suseno i2neul oorlog about asareseband any asersedalag having ngb resamatad srususial astrid rai otot sbg nsyandrainog usir neb ribosa nadrodano hidrasi says nedsbnis gis dsdonal isragnora assis neresaud bid isyana sisi dolo nssirodib any tel asah eensedsisg bvnesaud pass seob these ansbifl seksi penataan dan pengembangan pariwisata mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan rencana anggaran seksi penataan dan pengembangan pariwisatataan dan pengembangan pariwisata, melaksanakan pendataan dan penelitian pengembangan pariwisata, mengusahakan penyelenggaraan sarana prasarana obyek pariwisata, pemeliharaan sarana prasarana obyek pariwisataelitian, pendataan dan pengembangan gembangan sdm pariwisata mempunyai tugas: menyusun rencana kerja dan rencana anggaran seksi pengembangan sdm pariwisata. menyiapkan bahan kerja. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, maupun umum. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pelaksanaan tugas seksi pengembangan sumber daya manusia. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya.pasar pariwisatberikan oleh kepala bidangsalatiga, menimbang bahwa keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat untuk mengembangkan usahanya sektor perdagangan perlu mendapatkan pembinaan sehingga terwujud tertib usaha serta dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan umum masyarakat, bahwa dalam upaya mendorong tumbuhnya iklim usaha yang sehat dan tertib persaingan seiring dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, dan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, perlu dilakukan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna menjamin terciptanya pola kemitraan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta pelaku kopernataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan bertujuan untuk: mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wilayah tertentuserta dapat menjadi daya tarik pariwisata, mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku umkm, dan cc. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaran usaha perasaan, agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tatanama danusat perbelanjaan dan toko swalayan meliputi: pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perizinan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, cc. penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengembangan kemitraan usaha, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak, kewajiban dan larangan, pelaporan, dan pembinaan. babtrw dan rtrw, termasuk peraturan lokasinya. lokasi untuk pendirian toko swalayan pada sistem jaringan jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:walikota menetapkan jumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan mempertimbangkan: tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk daerah sesuai data sensus badan pusat statistik tahun terakhir, potensi ekonomi daerah, aksesibilitas wilayah dan analisis dampak lalu lintaswaktu operasional toko swalayan yang berkriteria dan tata cara penetapan jumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur dalam peraturan walikota. pelaku usaha dapat mendirikan:ndirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyusun dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat, cc. menyediakan areal parkir yang cukup, dan menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari persyaratan menyusun dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dengan tetap mempertimbangkan:perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas wilayah dan analisis dampak lalu lintas, dukungan ketersediaan infrastruktur, dan keberadaan pasar rakyat dan toko eceran tradisional diwilayah sekitar minimarket tersebut. pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili daerahpusat perbelanjaan danis kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh badan lembaga yang kompeten. jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit (lima ratus) meter. penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan: lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalaydengan pasar rakyat, aksesibilitas wilayah dan analisis dampak lalu lintas, dukungan ketersediaan infrastruktur, dan perkembangan pemukiman baru. penyediaan areal. pengelolnggunaan sebagian bidang tertentu pada areal parkir untuk penyediaan tempat usaha bagi koperasi atau umkm wajib memprioritaskan daya dukung kapasitas areal parkir sehingga tidak mengganggu pelayanan parkir. penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen, fasilitas pemadam kebakaran dan jalur keselamatan, fasilitas keamanan, dan fasilitas tempat usaha bagi umkm dan koperasi. penyediaan fasilitas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan pelaku umkm dan koperasi atau yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku umkm dan koperasi melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan. batasan luas lantai penjualan toko swalayan adalah sebagai berikut: minimarket, dengan luas lantai penjualan kurang dari (empat ratus meter persegi): supermarket, dengan luas lantai penjualan lebih dari (empat ratus meter persegi), hypermarket, dengan luas lantai penjualan lebih dari m2? (lima ribu meter persegi): dan permulaan, dengan luas lantai penjualan lebih dari (lima ribu meter persegi). bab iii perizinan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan daerah, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas. izin usaha sebagaimana dimaksud pada meliputi:supp atau its sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diterbitkan oleh walikota. walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan supp atau its sebagaimana dimaksud padalaku usaha pusat perbelanjaan atau toko swalayan mengajukan permohonan tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan supp atau its. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: salinan izin prinsip,izin lokasi, salinan izin gangguan, salinan izin mendirikan bangunan, salinan persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan, salinan persetujuan analisis dampak lalu lintasdalam hal permohonan its bagi toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan:supp pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya toko swalayandan koperasi. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan supp dan its diatur dalam peraturan walikota. waktu pelayanan penerbitan supp dan its paling lambat (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. dalam hal dokumen persyaratan dinilai belum benar dan lengkap, makaketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan ditetapkan dalam standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah memiliki supp atau its atau toko swalayan, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan supp atau its baru. apabila terjadi perubahan data kepemilikan pada usaha pusat perbelanjaan atau toko swalayan, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan supp atau its. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan supp dan its baru dan perubahan diatur dalam peraturan walikota. supp dan its berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi dengan ketentuanpemegang supp dan its wajib melakukan pendaftaran ulang setiap (lima) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotusunan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggung jawab pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern. pelayanan penerbitan supp dan its baru atau perubahan tanpa dipungut biaya. bab penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayandalam sistem penjualan sebagaimana yang dimaksud pada pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayandalam rekrutmen tenaga kerja, pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal. penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada tetap mengacu pada standar kualifikasi sesuai kebutuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja lokal diatur dalam peraturan walikota. waktu operasional hypermarket, departement store, dan supermarket sebagai berikut: hari senin sampai dengan jumat, waktu operasional mulai pukul sampai dengan pukul wib, hari sabtu dan minggu, waktu operasional mulai pukul sampai dengan pukul wib, dan hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya, waktu operasional mulai pukul sampai dengan pukul wib. waktu operasional minimarket mulai pukul sampai dengan pukul wib. dalam keadaan tertentu, pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat memberlakukan waktu operasional diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan setelah mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. penyelenggaraan usaha minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba. sistem waralaba sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut,persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dibidang waralaba. persyaratan perdagangan antara pemasok dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengembangan kemitraan usaha kemitraan usaha antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan umkm dan koperasi dalam bentuk: kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, cc. penerimaan pasokan yang dilakukan secara terbuka: dan kerjasama komersialpengemasan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib mencantumkan nama koperasi atau umkm yang memproduksi barang, dan memasarkan produk hasil umkm dan koperasilaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan kepada umkm dan koperasi dengan menyediakan ruang usaha yang proporsional dan strategis dalam areal pusat perbelanjaan atau toko swalayan. umkmumkm dan koperasi kepadan koperasi lokal sesuai persyaratan dan standar yang ditetapkan toko swalayan. pemasok umkm dan koperasi dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee). kerjasama komersial sebagaimana dimaksud dalam hurufkemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalamyang dimuat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud padpelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada umkm dan koperasi, baik sebagai penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok sesuai perjanjian kedua belah pihak. pembayaran barang dari toko swalayan kepada pemasok umkm dan koperasitugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang: menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin dan rekomendasi usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayanserta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, melaksanakan pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi penyelenggaraan perlindungan konsumen, mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, memfasilitasi hubungan kerjasama antara pemasok umkm dan koperasi dengan toko swalayan. bab vii hak, kewajiban dan laranganberhak: memperoleh jaminan kepastian usaha, memperoleh pelayanan penerbitan izin usaha, dan memperoleh pembinaan dalam penyelenggaraan usaha:dan memperoleh pembinaan dalam menjalin kemitraan usaha dengan umkm dan koperasi.wajib: menjalin kemitraan dengan umkm dan koperasi, menaati ketentuan dalam supp dan its, termasuk pembayaran pungutan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku: menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri dalam jumlah dan jenis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyediakan atau menawarkan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri, mematuhi ketentuan pembatasan jumlah pemasaran barang merek sendiri (private label house brand) sesuaidan mengatur pengelolaan sarana perparkiran, sarana kesehatan, sarana persamaan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, sarana penanganan bencana, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen, menaati perjanjian kerja sesuai ketentuan dibidang ketenagakerjacantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat: mematuhi ketentuan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen, dan melaporkan perkembangan usaha dan kemitraan usaha dengan umkm dan koperasi, pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilarang: melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menggunakan tempat usaha untuk perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, serta peredaran minuman beralkohol dan psikotropikaatau kedaluwarsa: mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan yang berlaku:, menjual barang produk segar dalam bentuk curah, khusus bagi toko swalayan berbentuk minimarket, memaksa produsen koperasi dan umkm untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi koperasi dan umkm yang telah memiliki merek sendiri. bab vii pelaporan kepala skpd yang membidangi perdagangan atau kepala skpd yang membidangi perizinan terpadu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan its dan supp. laporan penyelenggaraan penerbitan its dan supp sebagaimana dimaksud pada meliputi: jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan, omzet penjualan setiap gerai, jumlah umkm yang bermitra, jumlah tenaga kerja yang diserap. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilaksanadan koperasiwalikota. bab pembinaan pembinaan tehadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan pelayanan penerbitan supp dan its, memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam membina umkm dan koperasi, melakukan fasilitasi terhadap koperasi danengan koperasi dan umkusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang produksi koperasi dan umkm, mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan umkm dan koperasidan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpd yang membidangi perdagangan. bab sanksi administrasi setiap pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang melakukan pelanggaran ketentuan dan atauswalayan yang belum operasional dan belum memiliki. pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang telah memiliki izin prinsip dan belum dibanguberlakunya peraturan daerah ini. pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang telah memiliki izin lokasi dan belum dilakukan pembangunan wajibumkm dan koperasi dengan pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang sudah dilakukan sebelumumumiperlukan pengaturan mengenai penataan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar terwujud sinergi dengan umkm, koperasi dan pasar rakyat. untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya pola kemitraan strategis antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan bisnis yang pada gilirannya ditujukan untuk penyediaan layanan kebutuhan masyarakat. pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pengaturan perencanaan, penerbitan perizinan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan. guna memberikan landasan yuridis dan operasional dalam upaya penataan dan pembinaannya, dipandangembaga yang kompeten antara lainrekrutan tenaga kerja dilaksanakan dengan menampung tenaga kerja yang berdomisili sekitar lokasi pusat perbelanjaan atau toko swalayan dan yang berdomisili wilayah daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan keadaan tertentu antara lain minimarket yang berlokasi jalan nasional atau jalan provinsi, sekitar rumah sakit atau stasiun pengisian bahan bakar umum spbu).adadhuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha antara lain memasang rambu rambu atau tanda peringatan, tata cara penggunaan fasilitas dan atau penyedia satuan pengamanan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sarana kesehatan antara lain kotakbaik dan toko serba ada, yang menyatu dalam suatu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggalataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengaturan lokasi pendirian, batasan luas lantai, sistem penjualan dan waktu operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta pola kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat terwujud iklim usaha perdagangan yang sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pemberdayaan dan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasizin usaha pusat perbelanjaan,, yang selanjutnya disingkat its, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayperdagangan melalui tawar menaw. rencana detail tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat rtrw, adalah rencana detail tata ruang wilayah kota salatiga, pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota salatiga, menimbang bahwa dalam rangka memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima pada lokasi sesuai dengan peruntukannya sejalan dengan pengendalian pemanfaatan ruang, perlu dilakukan upaya penataan terhadap pedagang kaki lima dan tempat usaha pedagang kaki lima guna mendukung terwujudnya kota salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman hati beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan,
salinan psalatiga, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan kota salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman hati beriman) maka pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang semakin beragam,rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga belum dilaksanakan sesuai dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan, sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu hilir gunabb,sebagaimana telah diubah dengan
ldengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbang aa. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan daerah, maka diperlukan aturan hukum mengenai dewan pengawas, direksi dan kepegawaian perusahaan daerah, bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perusahaan daerah, perlu mengubahbank perkreditan rakyat bankkoma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai dan gaji pokok direktur paling banyak sebesar 80y6 (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama. tunjangan perawatan kesehatan yang layak termasuk istri suami dan anak, dan cc. tunjangan lainnya. dihapus. dalam hal perusahaan daerah memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. besarnya penghasilan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh walikota sesuai kemampuan perusahaanhuruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap warga negara republik indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi pegawai setelah memenuhi syarat syarat yang ditentukan. syarat syarat untuk dapat menjadi pegawai,struktural dapat lebih dari (tiga puluh lima) tahun secara selektif, cc. berkelakuan baik dapernah diberhentikan dengan hormat bukan atas permohonan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat baik sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta, tidak berstatus: bukan anggota partai politik dan atau organisasi terlarang: dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh dokter yang ditunjuk oleh direksi: ii. lulus ujian pengadaan pegawai tetap atau pegawai kkw:, syarat lain sesuai kualifikasi pekerjaan. ketentuan diubah, diantara dan disisipkan (satu) baru yaitu a), sehingga berbunyi sebagai berikut dalam pengadaan pegawai tetap, pelamar yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut dapat diangkat menjadi calon pegawai tetap dengan masa percobaan paling lama (tiga) bulan. ketentuan mengenai pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada berlaku juga untuk pejabat struktural yang berasal dari luar perusahaan daerah dengan menyesuaikan peraturan perusahaan daerah. calon pegawai tetap yang telah menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud diangkat oleh direksi menjadi pegawai tetap dalam pangkat tertentu apabila memenuhi syarat syarat telah menunjukan kecakapan dalam melaksanakan tugas dengan penilaian prestasi kerja tahunan serendah rendahnya baik: telah menunjukan sikap dan budi pekerti yang baik, telah memenuhi syarat syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai pegawai tetap. calon pegawai tetap yang telah menjalankan masa percobaan ternyata tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam tidak dapat diangkat menjadi pegawai tetap dan diberhentikan dengan hormat tanpa diberikan pesangon. diantara dan disisipkan (dua) yaitu dan (1b), setelah ditambahkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: batas usia pensiun pegawai perusahaan daerah adalah (lima puluh enam) tahun. batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang bagi pegawai perusahaan daerah yang memangku tugas atau jabatan tertentu dengan mempertimbangkan kinerja pegawai dan kebutuhan organisasi perusahaan daerah, yang diberikan secara selektif dan ditetapkan dengan keputusan walikota. perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan hak, melainkan kepercayaan yang diberikan oleh walikota, ditetapkan untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk (satu) tahun berikutnya apabila memenuhi persyaratan, paling lama sampai dengan usialebih lanjut mengenai persyaratan, jenis tugas atau jabatan tertentu dan mekanisme perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada dan (1b) diatur dengan peraturan walikota. ketentuan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yaitu a), sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk mengisi jabatan struktural dalam suatu perusahaan daerah, diprioritaskan pegawai yang berasal dari perusahaan daerah atau dapat dari luar pegawai perusahaan daerah berdasarkan kebutuhan khusus setelah mendapat persetujuan walikota dan dewan pengawas melalui seleksi terbuka. kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada adalah kondisi dimana perusahaan daerah sangat membutuhkan pejabat struktural dan perusahaan daerah tersebut tidak ada pegawai yang memenuhi kriteriawajib dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan dihadapan direksi. ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah: paling rendah menduduki pangkat (satu) tingkat bawah jenjang pangkat yang ditentukan atau yang setara bagi pegawai yang berasal dari luar perusahaan daerah: semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir atau dibuktikan dengan surat pengalaman kerja bagi pegawai yang berasal dari luar perusahaan daerah: memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan: sehat jasmani dan rohani. judul bagian kesembilan bab diubah sehingga bagian kesembilan berbunyi sebagai berikut: bagian kesembilan penghasilan, jaminan kesehatan, pensiun dan cuti diantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut: setiap pegawai perusahaan daerah berhak mendapatkan jaminan kesehatan. pemberian jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkotamadya daerah tingkat pekalongan lembaran daerah kotamadya daerah tingkat pekalongan nomor tahun seri nomor dan huruf huruf dan huruf dan peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang bank pekalongan lembaran daerah kota pekalongan tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlakutentang dewan pengawas, direksi dan kepegawaian perusahi. umum perusahaan daerah atauhwa pemerintah kota pekalongan telah memiliki aturan hukum mengenai perusahaan daerah yaitu dalam bentukdalam perkembangannya, terdapat regulasi baru yang ruang lingkup pengaturannya termasuk perusahaan daerah yaitu peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank perkreditan rakyat, yang mensyaratkan adanya sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi bagi anggota dewan pengawas dan direksi. dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan dimaksud dan penyesuaian lainnya yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang undangan, maka dilakukan perubahan atas perdkedepan, dengan ditetapkannya undang undang pemerintahan daerah yang baru, yaitu undang undang nomor tahun yang mencabut undang undang nomor tahun tentang perusahaan daerah, perlu dilaksanakan penataan kembali kelembagaan perusahaan daerah, mengingat dalam undang undang pemerintahan daerah tersebut mengatur (dua) jenis kelembagaan badan usaha milik daerah, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. il. demi cukup jelas cukup jelasdiubah sebagai berikut: ketentuan angka angka dan angka diubah,erusahaan daerah kota pekalongan. direksi adalah direksi perusahaan daerah milik pemerintah kota pekalongan. pegawai adalah pegawai perusahaan daerah milik pemerintah kota pekalongan. kontrak kerja waktu tertentu yang selanjutnya disingkat kkw adalah perjanjian kerja untuk kurun waktu tertentu. atasan langsung adalah pegawai yang karena jabatannya mempunyai tanggungjawab dan wewenang penugasan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pegawai yang ada unit kerjanya. gaji adalah jumlah penerimaan pokok ditambah tunjangan istri suami dan anak. gaji pokok adalah gaji pokok sesuai dengan masa kerja, pangkat golongan dan tingkat pendidikan pegawai. tunjangan adalah sejumlah penerimaan yang sah resmi diluar penerimaan gaji. penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan tunjangan lain yang sah. istri suami adalah istri suami pegawai perusahaan daerah dari perkawinan yang sah pegawai perusahaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. anak adalah anak yang berasal dari perkawinan yang sah pegawai perusahaan daerah dan atau disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangseorang peserta didik telah lulus dari satuan pendidikatentang otoritas jasa keuangan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut setiap perusahaan daerah wajib mempunyai dewan pengawas. dewan pengawas terdiri dari pejabat pemerintah daerah dan atau profesional yang memenuhi persyaratan sebagai dewan pengawas serta kompetensi bidangnya yang bertanggung jawab kepada walikota.susunan anggota dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan walikota. ketentuan dan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yaitu sa), dihapus dan ditetapkan dengan keputusan walikota. masa jabatan anggota dewan pengawas adalah (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembalikepada masyarakat. batas usia anggota dewan pengawas paling tinggi (enam puluh) tahun. sebelum menjalankan tugas jabatan, anggota dewan pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh walikota. sa)perusahaan. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: sehat jasmani dan rohani: cc. mempunyai pengetahuan dalam bidang perusahaan daerah dan atau bidang keuangan, dedikasi, akhlak dan daerah: pendidikan paling rendah diploma iii: tidak menjadi pengurus partai politik: tidak menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang: tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang melawan hukum: tidak pernahlulus uji kelayakan dan kepatutan:perusahaan daerah yang bersangkutan sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau samping termasuk menantu atau ipar, bagi perusahaan daerah yang bergerak bidang usaha keuangan,kan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. judul bagian ketiga pada bab dan ketentuan diubah, sehingga bagian ketiga menjadi berbunyi sebagai berikut: bagian ketiga tugas, fungsi, wewenang dan tanggung dewan pengawas dewan pengawas mempunyai tugas: melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan perusahaan daerahwalikota untuk mendapatkan pengesahan: dan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja anggaran tahunan kat) rencana kerja anggaran perusahaan rap) kepada walikota setiap semester dan tutup tahunperusahaan daerah: pengawasan atas kepengurusan perusahaan daerah, pengawasan dan pengembangan perusahaan daerah. dewan pengawas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai wewenang: membahas rencana kerja anggaran tahunan kat) rencana kerja anggaran perusahaan rap) sebelum disampaikan kepada walikota: menilai kinerja direksi dalam mengelola perusahaan daerah, cc. menilai laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi:impin operasional perusahaan daerah atau menunjuk pejabat struktural dari perusahaan daerah apabila semua anggota direksi berhalangan lebih dari (enam) hari kerja. dewan pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada walikota. pertanggungjawaban dewan pengawapengawas. pertanggungjawaban dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota paling lambat (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan. diantara bagian ketiga dan bagian keempat disisipkan (satu) bagian, yaitu bagian ketiga diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga bagian ketiga berbunyi sebagai berikut: bagian ketiga rapat dewan pengawas dengan direksi rapat dewan pengawas dengan direksi diadakan secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan. selain rapat sebagaimana dimaksud pada rapat dewan pengawas dengan direksi dapat diadakan sewaktu waktu bila dianggap perlu. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggota dewan pengawas berhenti, karena, meninggal dunia: masa jabatannya berakhir. anggota dewan pengawas dapat diberhentikan oleh walikota, karena, permintaan sendiri: reorganisasi, cc. telah memasuki usia (enam puluh) tahunadanya sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar: tidak terpenuhinya lagi persyaratan pengangkatan dewan pengawasa), dan setelah ditambah (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: penghasilan ketua dewan pengawas paling banyak sebesar (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama. penghasilan anggota dewan pengawas sebesar 80x (delapan puluh persen) dari penghasilan ketua dewan pengawasyang ditetapkan oleh walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. dewan pengawas mendapatkan jasa pengabdian yang besarannya ditetapkan oleh walikota atas biaya perusahaan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan daerahperusahaan daerah dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama. direksi bertanggung jawab kepada walikota melalui dewan pengawas. susunan direksi pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. ketentuan dan diubah, dan dihapus dan setelah huruf ditambahkan (satu) huruf yaitu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul dewan pengawas dan ditetapkan dengan keputusan walikota. masa jabatan anggota direksi adalah (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. untuk dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada direksi harus dapat membuktikan bahwa selama masa jabatannya, perusahaan daerah yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan kinerja dan prestasi. calon direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: bertakwa kepada tuhan yang maha esa, sehat jasmani dan rohani: mempunyai pendidikan minimal sarjana strata ):, mempunyai pengalaman kerja minimal (lima) tahun bagi yang berasal dari perusahaan daerah yang bersangkutanperusahaan daerah yang bersangkutrusahaan daerahbagi perusahaan daerah yang bergerak bidang usaha keuangan, calon direksi persetujuan dari otoritas jasa keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatan. sebelum menjalankan tugas jabatan, direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh walikota. dihapus. jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi (enam puluh) tahun. dihapus. ketentuan huruf huruf huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tugas direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan daerahdewan pengawas:: dan menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan perusahaan daerah kepada walikotarusahaan daerah berdasarkan peraturan kepegawaian yang terdapat dalam perusahaan daerah tersebutbulanan, triwulan, semester dan tahunan: menjual, menjadikan atau melepaskan aset milik perusahaan daerahtata cara dan tata tertib menjalankan tugas direksi, diatur dengan peraturan walikota. ketentuan penjelasan demi pada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: cukup jelas cukup jelas setelah (enam) bulan berakhirnya masa jabatan direksi, walikota harus sudah mengangkat direksi yang baru secara definitif. cukup jelas ketentuan dan diubah, dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggota direksi diberikan penghasilan yang meliputi: gaji pokok: gaji pokok direksi paling banyak sebesar (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai, dalam hal jumlah direksi lebih dari (satu), gaji pokok direktur utama paling banyak sebesar (dua
pidaerah kota pekalongan, perlu diatur kembali mengenai penyidik pegawai negeri sipil kota pekalongan: bahwamadya daerah tingkat pekalongan, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipikotaidik pegawai negeri sipil kota pekalongseorang adalah orang pribadi perseorpembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasandilakukan oleh walikota bekerjasama dengan kepala instansi terkaitv sanksi administratif setiap ppn yang dalam pelaksanaan tugasnya madya daerah tingkat pekalongan lembaran daerah kota madya daerah tingkat pekalongan nomor tahun seripn kota pekalongan sudah dibentuk sebelum diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pembentukan tersebutdengan diterbitkannya peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota pekalongterhadap ketentuan ketentuan mengenai ppn kota pekalongan yang diatur dalam peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun perlu dilakukan evaluasi guna disesuaikan dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun dan peraturan peraturan lainnya yang mengatur mengenai ppn antaraserttersebut melalui pembentukan peraturan daerah yang baruota pekalongundang undang nomor tahun berikut peraturan pelaksanaannya adalah peraturan yang menjadi dasar hukum dari setiap departemen atau instansi yang memberikan kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil nya masing masing untuk melakuhubungan kerja antara penyidik polri terselenggara secara efektif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang pada saat peraturan daerah ini disusun adalah keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia tanggal september nomor pol. sketegritas adalah memilik""dalam mendukung pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pekalongan, dalam hal ini adalah masing masing dinas badan satuan instansi, dengan mengusahakan untuk diberikan mata anggaran tersendiri. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelkalonuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh peraturan perundang undangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. kode etik profesikota pekalongan. bab kedudukan, tugas dan wewenang bagian kesatu kedudukan dengan peraturan daerah ini, ditetapkan ppn daerah. ppn dalam melaksanakan tugasnya berada bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui pimpinan skpd, yang dikoordinasikan oleh sekretariat ppn. bagian kedua tugasada dibab iii hak dan kewajiban bagian kesatu hak ppn selain memperoleh hak haknya sebagai pns,,: pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah: penyitaan barang: pemeriksaan saksi: dan pemeriksaan tempat kejadian. cc. menyerahkan hasil penyidikan kepada penutup umum melalui penyidik polri dalam wilayah hukumnys ppn. bab pengangkatan, pelantikan, mutasi, dan pemberhentian ppn bagian kesatu pengangkatpengangkatan ppn sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut masa kerja sebagai pns paling singkat (dua) tahun: pns berpangkat paling rendah penata muda golongan ruang iii a: pendidikan paling rendah strata sesuai dengan bidangnya, ditugaskan bidang teknis operasional penegakan hukum: mengikuti dan telah dinyatakan lulus pendidikan khusus bidang penyidikan, setiap unsur penilaian prestasi kerja dan sasaran kinerja pegawai skp) dalam (dua) tahun berturut turut dengan nilai baik setiap bidang: dan sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. usulan pengangkatan ppn sebagaimana dimaksud dalam harus melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai pns yang dilegalisir: fotokopi keputusan pengangkatan jabatan pangkat terakhir yang dilegalisir: fotokopi ijazah yang dilegalisir, surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah, fotokopi unsur penilaian kerja dan sasaran kinerja pegawai skp) selama (dua) tahun terakhir berturut turut yang dilegalisir: surat keterangan wilayah kerja ppn yang diusulkan: fotokopi. pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh walikota kepada kementerian hukum dan ham melalui kapal kantor wilayah hukum dan ham. lafal sumpahjjanji dan pelantikan calon ppn sebagaimana dimaksud dalam untuk calon ppn yang ada tingkat daerah oleh kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hamhukum dan ham atau pejabat yang ditunjuk susunan acara sumpah janji dan pelantikan calon ppn terdiri dari pembacaan keputusan pengangkatan ppn pengucapan sumpah janji hadapan saksi rohaniawan penandatanganan berita acara sumpah janji dan pelantikan pelantikan. bagian ketiga mutasi dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan atau pembinaan karier, walikota dapat melakukan mutasi pejabat ppn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada walikotaperaturan daerah. dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan mutasi antar skpd, walikota melalui gubernur untuk melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud kepada menteri dalam negeri melalui sekretaris jenderal kementerian dalam negeri, dalam waktu paling lambatmutasi ppn lingkungan pemerintah daerah ditetapkan oleh walikota. bagian keempat pemberhentian pemberhentian ppn diusulkan oleh walikota kepada menteri hukum dan ham dan atau menteri yang membidangi hal tersebut melalui menteri dalam negeri dalam hal ini sekretaris jenderal kementerian dan atau menteri yang membidangi. ppn diberhentikan dari jabatannya karena berhenti sebagai pns, tidak lagi bertugas bidang teknis operasional penegakan hukum, atas permintaan sendiri: melanggar disiplin pns tingkat sedang atau berat: tidak lagi memenuhi syarat sebagai ppn, dan atau meninggal duniadiatur dengan peraturan walikotam integritas: kompetensi: cc. objektivitas:: cc. menjunjung tinggi asas praduga tlima) unsur, yaitu sekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota: satpol selaku sekretaris merangkap anggota, skpd yang membidangi kepegawaian selaku anggota: skpd yang membidangi pengawasan selaku anggota: dan bagian hukum sekretariat daerahvii pelaksanaan penyidikan ppn dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai ppn, dilengkapi kartu tanda pengenal ppnsekretariat ppn. bab viiipada diatur dengan peraturan walikotawalikotadibidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. babusaha milik daerahmbantu proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten morowali utara serta mendorong kemitraan masyarakat dalam mensukseskada rumusan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah terhadap badan usaha milik daerah yang diatur dan ditetapkn tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling sedikit (lima) tahun. rups dapat menetapkan persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai dewan komisaris. anggota komisaris diangkat oleh rups untuk jangka waktu tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan (satu) periode serta berumur tidak lebih dari (enam puluh) tahunbadan pengawas atau dewan komisaris diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. untuk mewakili pemerintah daerah, bupati dapat menunjuk pejabat daerah yang akan duduk sebagai badan pengawas atau dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangankurannya dirinya. jabatan anggota komisaris berakhir apabila: masa jabatan berakhir, mengundurkan sebagaimana dimaksud pada meninggal dunia, melakukan tindakan yang merugikan bumilakukan dengan keputusanbadan pengawas dan komisaris pengawasan umum terhadap bumi dilakukan oleh rups. tugas badan pengawas atau dewan komisaris memberikan nasehat dan melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan bumi. tugas badan pengawas atau: menyusun tata cara pengawasan terhadap bumi, memberikan pendapat dan saran terhadap program kerja direksi, melakukan pengawasan kegiatan operasional bumi, memberikan pendapat dan saran terhadap laporan keuangan, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan bumi: dan membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan bumi. wewenang badan pengawas atau dewan komisaris meliputi: memberi peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas, memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan, mengesahkan rencana kerja dan anggaran bumiatau dewan komisaris berhak: menerima honorarium, dan menempati ruang kerja yang telah disediakan perusahaan. badan pengawas atau dewan komisaris berhak mendapatkan penjelasan dari direksi atas segala hal yang ditanyakan. badan pengawas atau dewan komisaris berhak mengusulkan pemberhentian untuk sementara direksi, apabila bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal perusahaan berbentuk pt, maka dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kalender, sesudah pemberhentian sementara itu dewan komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan rups, untuk memutuskan status direksi. apabila seluruh direksi diberhentikan untuk sementara waktu dan bumi tidak mempunyai seorang pun direksi, maka untuk sementara badan pengawas atau dewan komisaris diwajibkan untuk mengurus bumi. dalam hal demikian badan pengawas atau dewbab tanggung jawab ganti rugi semua karyawan perusahaan, termasuk direksi yang diberi tugas penyimpanan uang, surat surat berharga, barang barang persedian, yang karenadari perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut. suratatau disimpan ditempat lain yang ditunjuk oleh direksi kecuali jika untuk sementara dipindahkan badan pengawas atau dewan komisaris, dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan. bab rencana kerja dan anggaran bumi selambat lambatnya (dua) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka direksi menyusun rencana kerja dan anggaran bumi untuk dimintakan persetujuan rups melalui badan pengawas atau dewan komisaris. apabila rups menolak rencana kerja yang diajukan sebelum menginjak tahun buku baru maka berlaku rencana kerja tahun sebelumnya. tambahan anggaran pada perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan harus mendapat persetujuan dari rups melalui usulan badan pengawas atau dewan komisaris. bab xii laporan kinerja bumi laporan kinerja bumi terdiri atas laporan kinerja organisasi dan keuangan dikirim secara berkala oleh direksi kepada rups lewat badan pengawas atau dewan komisaris menurut cara dan waktu yang telah ditentukan. bagian kesatu laporan kinerja organisasi laporan kinerja organisasi meliputi laporan perkembangan perusahaan, realisasi rencana kerja berdasarkan prinsip prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. bagian kedua laporan keuangan direksi menyusun laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. tahun buku laporan keuangan dimulai tanggal januari sampai dengan desember. dalam waktu paling lambat (dua) bulan setelah akhir tahun buku direksi menyusun laporan tahunan yang ditandatangani oleh direksi, dewan komisaris atau badan pengawas dan dilaporkan kepada rups. laporan keuangan bumi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi harus diaudit oleh kantor akuntan publik dan disahkan oleh rups. bab xih penetapan laba bersih pembagian keuntungan dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak, pemerintah daerah memperoleh (lima puluh per seratus) setelah mendapatkan persetujuan rups atau badan pengawas. bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada disetorkan pada kas daerah dan dianggarkan dalam penerimaan apbd. bab xivditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku. pembubaran bumi yang berbentuk dapat dilakukan berdasarkan hasil rups. semua asset dan tanggungan bumi setelah dibubarkan menjadi milik dan tanggungjawabpj. bupati morowali utara, ttd albert tulak diundangkan koloniale pada tanggal desember plh. sekretaris daerah kabupaten morowali utara, ttd much. afifullah siaraises sesuai dengan aslinya bagian hukum, se take fta alnapra masehi,orowali utara. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten morowali utara. kepala daerah kabupaten morowali utara adalah bupati morowali utara, selanjutnya dalam peraturan daerah ini disebutumum daerah pd) adalah perusahaan yang didirikan pemerintah daerah dengan modalnya untuk seluruhnya atau memiliki struktur modal mayoritas merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali ditetapkan lain dengan atau berdasarkan undang unanggaran dasar bumi. pemegang saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam bumi. direksi iangan ketentuan anggaran dasar bumi. dewan komisaris atau badan pengawas iaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art) adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milikbumi). bumi sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk perusahaan umum daerah pd) dan perseroan terbatas pt). bab iii tempat dan kedudukan bumi sebagaimana dimaksud pada berkantor pusat ibukota kabupaten morowali utara. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada bumi dapat berkantor pusat luar daerah apabila dalam proses perpindahan kantor pusat dari luar daerah daerah akibat akusisi badan usaha: berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dan atau untuk kelangsungan usaha tidak dimungkinkan berkantor pusat daerah atas persetujuan komisaris bumi. dalam rangka pengembangan usaha bumi dapat mendirikan anak perusahaan dan atau cabang perwakilan daerah lain dalam wilayah republik indonesia maupun luar negeri yang disetujui oleh rups sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab maksud dan tujuan maksud pendirian bumi adalah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses pembangunan daerah. tujuan bumi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten morowali utara yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional. selain tujuan sebagaimana dimaksud pada badan usaha milik daerah bertujuan untuk mendatangkan keuntungan, melindungi industri daerah dan kerakyatan. bab jenis dan bidang usaha jenis usaha bumi dan atau bidang usaha yang dikerjakan oleh badan usaha milik daerah mencakup usaha bidang: agrobisnis, energi dan sumber daya mineral serta migas, kelautan, perikanan dan peternakan, pariwisata, infrastruktur, perbankan, industri strategis, kontruksi:investasi: dan asuransi. bidang usaha utama (core business) sebagaimana disebutkan pada meliputi: agrobisnis (kelautan, perikanan dan peternakan), energi dan sumberdaya mineral serta migas, dan pariwisata. bab mitra kerja dalam melakukan usahanya bumi dapat bekerja sama dengan dan atau usaha swasta asing yang tunduk pada hukum negara republikbab vii modal dan saham modal dasar bumi diperoleh dari: modal awal perusahaan, pinjaman, cc. penyertaan modal dari swasta, penyertaan modal dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi sulawesi tengah. modal bumi dimaksud pada diperoleh dengan sepengetahuan dan mendapat persetujuan dprd kabupaten morowali utara. modal dasar bumi pada ditetapkan dengan peraturan daerah. komposisi modal bumi sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah memiliki seluruhnya atau sekurang kurangnya (lima puluh satu persen).kabupaten morowali utara yang berlaku. bab viii pemegang saham direksi perseroan wajibbab organ bumiorgan bumi yang berbentuk perseroan terbatas terdiri dari rups, direksi dan dewan komisaris. bagian kesatu direksi perusahaan daerah dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri direktur utama dan dibantu oleh direktur anggota yang bertanggung jawab dalam bidangnya masing masing. dalam melaksanakan tugasnya direktur utama bertanggung jawab kepada badan pengawas atau dewan komisaris. dalam melaksanakan tugasnya direktur anggota bertanggung jawab kepada direktur utama. rups menetapkan struktur organisasi dan tata kerja bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi bumi. bagi bumi yang berbentuk ptharus diselenggarakan rups untuk memilih direktur utama sampai masa jabatan yang digantikan selesai. bagi bumi yang berbentuk pdbadan pengawas dapat menunjuk salah satu direktur anggota menjadi direktur utama sampai masa jabatan yang digantikan selesai. jika rups belum menunjuk atau belum diselenggarakan maka badan pengawas atau dewan komisaris dapat menunjuk salah satu direktur anggota untuk mengisi kekos atau pd. anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atau perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang sama dan bertujuan mencari laba. bagian kedua tugas dan wewenang direksi, cc. penyertaan modal dalam perusahaan lain. direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja bumi. direksi dalam menjalankan bumi, berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh rups atau badan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. direktur utama menetapkan peraturan atau dengan persetujuan dewan komisaris atau badan pengawas. direksi menentukan kebijakan dalam memimpin bumi dengan persetujuan dewan komisaris atau badan pengawas dan melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah daerah. direksi dalam pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan dan harus dilakukan sesuai anggaran perusahaan dan dilaporkan kepada rups melalui persetujuan dewan komisaris atau badan pengawas. dalam melaksanakan tugasnya direksi bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan atau pd. direksi mengusulkan pada rups melalui dewan komisaris atauuntuk dihapuskan. direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan menurut peraturan kepegawaian perusahaan. direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari rups untuk melakukan hal hal sebagai berikut: mengadakan perjanjian perjanjian atas nama bumi yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari (satu) tahun, mewakili perusahaan dalam dan luar pengadilan, mengadakan pinjaman dengan penjaminan aset bumi, mengadakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari tahun, melakukan penerbitan atau emisi obligasi, memperoleh atau memindahtangankan benda tak bergerak, mendirikan unit usaha baru, dan atau persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada diberikan oleh rups setelah mendapatkan pertimbangan serta persetujuan dewan komisaris atau badan pengawas. dalam hal ini direksi tidak melaksanakan ketentuan ketentuan yang tersebut pada segala tindakan direksi dianggap tidak mewakili bumi, dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan akan mendapatkan sanksi. bagian ketiga pengangkatan dan pemberhentian direksi pengangkatan direksi untuk pertama kali dilakukan oleh kepala daerah dan untuk pengangkatan selanjutnya diangkat oleh rapat umum pemegang saham. syarat syarattia dan taat kepada pancasila dan uud nri setia dan taat kepada negara dan pemerintah republik indonesia, mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa sertapasti, dan sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftarcc. persyaratan lain mampu, bersedia dan sanggup meningkatkan kinerja bumi, bersedia menyusun dan memaparkan rencana bisnis bumi, bersedia mengikuti ujian seleksi dan lulus tes uji kemampuan dan kelayakan yang diselenggarakan oleh tim seleksi direksi perusahaan daerah, tim seleksi direksi perusahaan daerah terdiri dari unsur perguruan tinggi, unsur dprd, dan unsur pemerintah daerah. sebelum direksimenurut ketentuan perundangan yang berlaku, dan direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, yaitu sebagai anggota direksi pada bumi lainnyapada lembaga, anggota dewan komisaris badan pengawas pada bumi kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai direksi bumi, dan lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan, bukan pengurus parpol atau calon anggota legislative dan atau anggota legislative, bukan kepala daerah wakil kepala daerah, berusia tidak lebih tahun ketika akan menjabat direksi. direksi ditetapkan oleh kepala daerah untuk masa jabatan (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) periode berikutnya. pengangkatan kembali direksi memperhatikan pertimbangan prestasi baik yang dibuktikan dengan kinerja bumi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari dewan komisaris atau badan pengawas dan satuan kerja perangkat daerah pembina bumi. pengangkatan direksi ditetapkan dengan surat keputusan bupati. kedudukan hukum, gaji, tunjangan serta penghasilan lain dari anggota direksi diatur oleh bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan dan anggota direksi untuk diangkat kembali wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan sebagai direksi. direksi berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya. direksi dapat diberhentikan sewaktu waktu oleh bupati meskipun masa jabatan belum berakhir, karena permintaan sendiri, melakukan tindak pidana yang diancam dengan kurungan sekurang kurangnya (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan, terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik sehingga kondisi perusahaan menurun atau merugi dan melalaikan tugasnya sebagai direksi, tidak melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama (tiga puluh) hari tanpa disertai keterangan. bagian keempat badan pengawas atau dewan komisaris badan pengawas atau dewan komisaris terdiri dari sebanyak banyaknya (tiga) orang atau disesuaikan dengan peraturan perundang undanganbumi, gs.
kota bogor areengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan berupa peraturan walikota bogor tentang penyelenggaraan angkutan penumpang dengan kendaraan umumyang tidak diperbaharui. perpanjangan jin dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kebutuhan angkutan. penataan jaringan trayek angkutan orang jalan dengan kendaraan umum yang sesuai dengan hirarki jaringan utama dan cabang,bab iii evaluasi dan penetapan kebutuhan angkutan bagian kesatu umum kegiatan pemenuhan kebutuhan angkutan dilakukan dengan cara: evaluasi jaringan trayek, evaluasi angkutan tidak dalam trayek, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan taksi. bagian kedua evaluasi jaringan trayek evaluasi jaringan trayek dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: tingkat permintaan angkutan, faktor muatan rata rata (dinamis) dan statis sekurang kurangnya (tujuh puluh persen), cc. waktu perjalanan pulang pergi, waktu antara tiap kendaraan, kondisi dan unjuk kerja lalu lintas, kondisi prasarana dan kelengkapan jalan, panjang lintasan trayek, fasilitas terminal dan atau tempat yang ditetapkan untuk menaikan dan menurunkan penumpang. evaluasi terhadap keseluruhan jaringan trayekjaringan trayek,jaringan trayek yang telah ditetapkan sebelumnya. perubahan sebagian seluruh jaringan trayek sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh walikota. bagian ketiga evaluasi angkutan tidak dalam trayek evaluasi angkutan tidak dalam trayek dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: tingkat permintaan angkutan, konversi(enam puluh persen), kapasitas kendaraan yang akan melayani. evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan apabila terdapat perubahan tingkat permintaan, kecuali terhadap angkutan taksi dilakukan sekurang kurangnya (lima) tahun sekali. bagian keempat penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan taksi penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan taksi dilakukan atas dasar hasil evaluasi, dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, spesifikasi kendaraan, jumlah kendaraan yang diijinkan melayani setiap jaringan trayek dan wilayah operasi. penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi angkutan taksi yang operasinya berada dalam daerah, ditetapkan oleh walikota. bab pengembangan pola angkutan, jenis pelayanan angkutan, identitas dan kelengkapan kendaraan bagian kesatu pengembangan pola angkutan umum pengembangan pola angkutan umum kota bogor diarahkan untuk: meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum wilayah kota bogorhuruf cc. menerapkan penggunaan angkutan umum massal pada trayek utama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan. untuk mewujudkan arah pengembangan angkutan umum kota bogor sebagaimana dimaksud dalam diarahkan melalui pengembangan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum pada jaringan trayek utama dan jaringan trayek cabang. pengembangan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum pada jaringan trayek utama sebagaimana dimaksud dalam diarahkan pada penyelenggaraan angkutan umum massal dengan menggunakan bis sedangdengan sistim konversi dari (tiga) kendaraan menjadi (satu) kendaraan bus sedang, cc. pengembangan trayek baru diarahkan penggunaan angkutan umum jenis bus sedang. jaringan trayek utama daerah ditetapkan dengan keputusan walikota berdasarkan hasil kajian. pengembangan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum pada jaringan trayek cabang sebagaimana dimaksud dalam diarahkan pada penyelenggaraan angkutan pengumpan feeder dengan menggunakan bus kecil pada trayek dengan jumlah berlebihtrayek baru (perintis angkutan massal) dengan mereduksi dari (tiga) kendaraan menjadi (dua) kendaraan baru bus kecil dan masa kontrak operasional (tujuh) tahun, pengalihan kendaraan bermotor umum jenis bus kecil (angkutan kota) saat ini, yang melayani jaringan trayek utama dan atau dari trayek dengan jumlah kendaraan berlebih kepada: trayek angkutan pengumpan feeder yang masih kekurangan dan atau, pengembangan trayek baru angkutan pengumpan feeder sebagai bagian dari penataan jaringan trayek. jaringan trayek cabang sebagaimana dimaksud pada dengan asal tujuan dan lintasan ditentukan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja angkutan umum re routing. pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan umum kota bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai peran pemerintah daerah berperan sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan perkotaan, penetapan spm, tarif, subsidimassal dan atau angkutan pengumpan feeder untuk menjamin keberlanjutan usaha berdasarkan standar pelayanan minimal: cc. masyarakat sebagai pengguna layanan angkutan perkotaandalam penyelenggaraan angkutan perkotaan, untuk menjamin kualitas layanan sesuai standar pelayanan minimal. bagian kedua jenis pelayanan angkutan jenis pelayanan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum, terdiri dari angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek. pelayanan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: angkutan massal trans pakuan merupakan angkutan pada trayek utama, dengan ciri ciri pelayanan: mempunyai jadwal tetap, melayani angkutan antar kawasan utama, dengan ciri melakukan ulang alik secara tetap, dilayani dengan bus ukuran sedangangkutan perkotaan merupakan angkutan pada trayek cabang berfungsi sebagai angkutan pengumpan angkutan pada trayek utama, dengan ciri pelayanan: sifat pelayanan tidak berjadwal, berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama (angkutan massal), melayani angkutan antar kawasan utama dengan kawasan pendukung, antar kawasan pendukung, dan antar kawasan pendukung dengan pemukiman, dilayani dengan bus ukuran kecilpelayanan angkutan orangdengan ciri ciri pelayanan tidak berjadwal, dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau kendaraan lainnya yang memiliki konstruksi sejenis, umur operasi kendaraan maksimum (tujuh) tahun, sejak penerbitan stok pertama, tarif angkutan berdasarkan barometer, pelayanan dari pintu pintu, kelengkapan dan identitas kendaraan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. angkutan orang dengan tujuan tertentu, terdiri dari: angkutan antar jemput, dengan ciri ciri pelayanan:menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam, pelayanan dari pool pool dengan jarak maksimum km:kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama. angkutan karyawan, dengan ciri ciri pelayanan: khusus mengangkut karyawan, berjadwal dan tidak boleh singgah terminal,tidak menaikkan penumpang umum. angkutan permukiman, dengan ciri ciri pelayanan: khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman, berjadwal dantidak menaikkan penumpang dalam perjalanan. angkutan sewa (carter)penumpang umum, tidak berjadwal, tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. dengan atau tanpa pengemudi. angkutan sewa khususbus besar atau mobil bus sedang, tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa, tidak berjadwal, tidak masuk terminal. cc. angkutan orang untuk keperluan pariwisata, dengan ciri ciri pelayanan: tidak berjadwal, mengangkut wisatawan atau rombongan, dari dan daerah tujuan wisata atau tempat lainnya, dilayani dengan mobil bus umum, tidak diperkenankan masuk terminal, tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa, wajib menggunakan pemandu, dengan ciri ciri pelayanan:umum beroda empat atau beroda tiga, untuk yang beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari orang:gian ketiga identitas dan kelengkapan kendaraan identitas dan kelengkapan kendaraan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum, terdiri dari: angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek. setiap angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut: nama perusahaan yang dicantumkan pada sisi kiri dan kanan bagian kendaraan, nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada bagian bawah kaca depan dan belakang kendaraan, cc. merek perusahaan yang menjadi pembeda dari merek perusahaan lain yang sudah terdaftar, papan trayek yang memuat asal tujuan dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang kendaraan,, berbadan hukum dan memuat sekurang kurangnya identitas dan foto pengemudi, fasilitas bagasi sesuai dengan kebutuhan, tulisan sifat pelayanan ekonomi non ekonomi, daftar tarif yang berlaku, nomor telepon darurat dan pengaduan atau perangkat pesan instan (instant messaging). identitas dan kelengkapan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: angkutan taksi, harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut:dalam apabila barometer dihidupkan, alat pendingin udara yang berfungsi dengan baik, merek jasa angkutan taksi yang memiliki daya pembeda dari merek jasa perusahaan lain yang sudah terdaftar berbadan hukum dan memuat sekurang kurangnya identitas dan foto pengemudpenyesuaian tarif apabila terjadi perubahan tarif dan barometer belum disesuaikan. angkutan antar jemput, harus memiliki identitas dan kelengkaptahun:jemputcc. angkutan karyawpermukimdsewa carter)sewa carterpenumpang umum, dilengkapi tulisan "sewa carter" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil mobil penumpang umum. angkutan sewa khusus"sewa khusus"angkutan sewa khusus" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus. angkutan pariwisata, harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut: tulisan angkutan pariwisata yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan kendaraan, label dan stikendaraan, logo dan nama perusahaan, nomor urut kendaraan yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan kendaraan: merek jasa angkutan pariwisata harus memiliki daya pembeda dari merek jasa perusahaan lain yang sudah terdaftar, angkutan orang kawasan tertentu, harus dilengkapi dengan tulisan "angkutan kawasan" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan yang dilayani. identitas dan kelengkapan kendaraan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum, lebih lanjut diatur dalam peraturan walikota bogor. bagian keempat persyaratan laik jalan kendaraan untuk menjamin pemenuhan persyaratan laik jalan kendaraan dan kenyamanan penumpang, paling lambat setiap (lima) tahun sekali terhadap kendaraan angkutan umum dilakukan penilaian teknis, penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh penguji kendaraan bermotor pada opd sesuai domisili kendaraan dan merupakan dasar pelaksanaan pengujian berkala,dalam trayek tidak dalam trayek. bagian kelima persyaratan pengemudi angkutan umum dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayekzin mengemudi sim) dan memiliki sertifikat sebagai pengemudi angkutan umum, yang dalam pelaksanaan sertifikasi pengemudi angkutan umum span) dilakukan secara bertahap, memenuhi wajib angkut penumpang dan mematuhi ketentuan peraturan dan perundang undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, memakai pakaian seragam perusahaanwajibbab perizinan angkutan bagian kesatu umum perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum wajib memiliki: izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh dinas,keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan, surat keputusan berupa daftar kendaraan, kartu pengawascc. perseroan terbatas, atau koperasi. pedoman pendirian badan hukum perseroan terbatas dan koperasiuntuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan angkutan umum menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin dengan melampirkan persyaratan memiliki akte pendirian perusahaan, memiliki nomor pokok wajib pajak npp): cc. memiliki surat keterangan domisili perusahaan, memiliki surat izin usaha perdagangan sup), memiliki tanda daftar perusahaan tdp): pernyataan kesanggupan untuk menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan, pernyataan kesanggupan untuk menguasai menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor,mohonan ditolak, pejabat pemberi izin, tidak dimungkinkan penambahan kendaraan, atau cc. oleh hal lain sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan, davis pendapat teknis, informasi penyelenggaraan angkutan, rekomendasi penyelenggaraan angkutan, keputusan izin penyelenggaraan angkutan, kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan, perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan penyelenggaraan angkutan orang jalan dengan kendaraoleh kepala opd. perusahaan angkutan umum dapat mengembangkan usaha atau membuka cabang kota bogor dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili kantor cabang, melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada pemerintah daerah kota bogor sesuai domisili kantor cabang perusahaan yang bersangkutan, menunjuk penanggung jawab kantor cabang perusahaan yang mewakili perusahaan. bentuk izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran peraturan ini. bagian keduadiberikan oleh walikota untuk wilayah pelayanan yang berada dalam (satu) wilayah daerah. pemegang izin penyelenggaraan angkutan dalam tidak dalam trayek, melaksanakandalam tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui: proses perubahan perizinan, pelelangan, atau seleksi. pemberian izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek melalui proses perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk masa transisi perubahan peralihan penyedia jasa angkutan penumpang umum perorangan menjadi perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalampenyelenggaraan angkutan pada trayek dengan tingkat komersial tinggi. pemberian izin penyelenggaraan angkutanizin penyelenggaraan angkutan dalam tidak dalam trayekdalam trayek, yang sekurang kurangnya memuat: nomor surat keputusan, nama perusahaan, nomor induk perusahaan, nama pimpinan perusahaan direktur direktur utama, alamat perusahaan, masa berlaku izin, surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang kurangnya memuat:pabrik kendaraan, tahun pembuatan, kode trayek yang dilayani,bermaterai rp6000, (enam ribu rupiah) untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan dalam trayekhuruf dan terdiri dari: keputusan walikota bogor tentang izin penyelenggaraan angkutan dalam tidak dalam trayek berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang, keputusan walikota bogor tentang pelaksanaa, kartu pengawasan izidalam tidak dalam trayek paling lambat (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya. perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan dalam tidak dalam trayekorang jalan dengan kendaraan umum. pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan dalam tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam didasarkan kepada: hasil penilaian teknis kendaraan, dengan berpedoman kepada batas umur operasional kendaraan setinggi tingginya: (sepuluh) tahun untuk bus kecil, sehingga perpanjangan izin hanya diberikan (satu) periode maksimal (lima) tahun. (lima belas) tahun untuk bus sedang, sehingga perpanjangan izin diberikan (dua) periode maksimal (sepuluh) tahun. masa kontrak operasional pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan dalam tidak dalam trayek setelah habis umur operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan melalui peremajaan penggantian kendaraan. bagian keempat jenis permohonan izin penyelenggaraan angkutan dalam tidak dalam trayek permohonan izin penyelenggaraan angkutan dalam tidak dalam trayek terdiri dari: permohonan izin penyelenggaraan angkutan dalam tidak dalam trayek baru, permohonan pembaharuan perpanjangan izin (her registrasi), cc. permohonan perubahan izin, meliputi: penggantian kendaraan, yang terdiri dari: peremajaan kendaraan, tukar posisi kendaraan dalam satu kepemilikan perusahaan angkutan umum. pelimpahan kendaraan, yang terdiri dari: pengalihan kendaraan dari trayek jalur utama trayek yang kelebihan jumlah kendaraan (over supply) pengalihan sebagian kendaraan dari pengusaha lain, perubahan identitas kendaraan, yang terdiri dari: perubahan nama, alamat, kepemilikan pengurus perusahaan angkutan umum, perubahan trayek atau wilayah operasi,terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam unit kerjadalam tidak dalam trayekkeunit kerja berikut turunannya berupa izin pelaksanaan penyelenggaraan angkutan dan kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan. terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam yang ditolak, pejabat yang ditunjuk, tidak dimungkinkan berdasarkan hasil kajian, cc. atau oleh hal lain sesuai dengan peraturan dan per. bagian kelima perizinan angkutan dalam trayek dalam masa transisi perubahan perizinan dalam masa transisi terdiri dari: perubahan pengusahaan, yaitu perubahan penyelenggara jasa angkutan dari penyedia jasa angkutan perorangan menjadi penyedia jasa yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, perubahan izin penyelenggaraan angkutan, yaitu perubahan nomenklatur dari keputusan walikota tentang izin trayek menjadi keputusan walikota tentang izin penyelenggaraan angkutan perkotaan. perubahan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan melalui: bergabung dengan perusahaan angkutan umum yang telah ada, membuat perusahaan angkutan umum baru. terhadap pendirian perusahaan angkutan umum baru sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dalam wilayah daerah, diwajibkan untuk memenuhi ketentuan: dalam akta pendirian dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha utama, sanggup menampung pemilik angkutan kota pemegang izin trayek angkutan kota sekurang kurangnya sebanyak kendaraan, cc. memiliki pool sebagai tempat penyimpanan,, memiliki business plan pengembangan usaha angkutan umum, memiliki manajemen yang berkualitas, yang didukung dengan tenaga profesional yang kompeten dalam mengelola jasa angkutan umum. perubahan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud huruf dapat dilakukan setelah terjadi perubahan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam yang ditunjukkan melalui diterbitkannya sup dan tdp dengan dilengkapi sekurang kurangnya: permohonan perubahan izin dari perusahaan angkutan umum, akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha berbadan hukum, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, nomor pokok wajib pajak npp) perusahaan angkutan umum, surat keterangan domisili perusahaan angkutan umum, salinan surat izin usaha perdagangan sup): salinan surat tanda daftar perusahaan tdp), salinan surat tanda nomor kendaraan, salinan buku uji, keputusan walikota tentang izin trayek angkutan kota asli), kartu pengawasan izin trayek asli). pelaksanaan perubahan jumlah kendaraan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara bertahap dengan hanya merubah keputusan walikota tentang pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perkotaan dan menerbitkan kartu pengawasan. mekanisme permohonan dan persyaratan pengajuan perubahbagian keenam proses permohonan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan permohonan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam harus dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum. proses permohonan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan pada trayek utama (perintis angkutan massal) menggunakan kendaraan baru dengan mereduksi dari (tiga) kendaraan bus kecil menjadi (satu) kendaraan bus sedang. proses proses sebagaimana pada dan atau pindah trayek pengumpan feeder. dengan berpedoman pada batas umur operasional kendaraan sebagaimana dimaksud dalam hurufterhadap: permohonan: pindah trayek baru (perintis angkutan massal) sebagaimana dimaksud pada atas, dialihkan trayek pengumpan feeder sebagaimana ditetapkan berdasarkan hasil kajian re routing dengan penggantian kendaraan baru, permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan yang termasuk dalam kategori trayek pengumpan feeder dapat dilakukan melalui peremajaan penggantian kendaran dengan kendaraan baru. mekanisme permohonan dan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan untuk trayek baru (perintis angkutan massal), perpanjangan izin, peremajaan, pengalihan, perubahan identitas kendaraan, perpanjangan kartu pengawasan dan kelengkapan persyaratan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota atau kepala opd. bab tarif angkutan tarif angkutan perkotaan dan taksi ditetapkan oleh walikota, setelah mendengar usulan dari pihak penyedia jasa serta masukan dari unsur unsur terkait. tarif angkutan perkotaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada adalah tarif per penumpang per yang digolongkan berdasarkan: golongan bus kecil dan bus sedang dengan jarak sampai dengan (sepuluh kilometer), dapat menggunakan tarif flat (jauh dekat sama), golongan bus kecil dan bus sedang dengan jarak lebih dari (sepuluh kilometer) dapat menggunakan tarif berdasarkan jarak tempuh dengan atau tanpa biaya untuk fasilitas tambahan (air conditioned)pinsi jawa baratpropinsitarif angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan mempunyai struktur tarif tersendiri yang meliputi tarif awal, tarif jarak dan tarif tunggub vii dokumen angkutan oangkutan dalam tidak dalam trayekmanifes: cc. suratjalancc. daftar identitas penumpang yang meliputi nama, jenis kelamin, umur, dan alamat. surat jalan, daftar kondisi kendaraan: dan daftar terminal yang disinggahi sesuai dengan kartu pengawasanmanifes kepada pengemudi. bagian kedua wajib angkut (l) perusahaan angkutan umum wajib mengangkut ojika terjadi pembatalan keberangkatsesuai kesepakatan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh penumpompetensi awak angkutan umum awak kendaraan angkutan umum meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi merupakan bagian dari perusahaan angkutan umum sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum. pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam wajib mengikuti pelatihan keterampilan keselamatan dan pelayanan angkutan umum yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi pengemudi angkutan umum. pelatihan keselamatan dan pelayanan angkutan umum sebagaimana atas, sekurang kurangnya meliputi: peraturan lalu lintas jalan, peraturan angkutan jalan, cc. pengaturan penumpang dan bagasi, manajemen perjalanan (perencanaan rute perjalanan), kepribadian m, dokumen perjalanan, j . pertolongan pertama kecelakaan. penyelenggaraan pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: instansi pemerintah yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau badan lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah. sertifikat kompetensi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh direktorat jenderal perhubungan darat.::, mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal, sistem manajemen keselamatan dan melaksanakan standar keselamatan angkutan.dalam diatur sebagai berikut:. bab hak dan kewajiban penumpang(sepuluh) kilogram per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator denganbab tanggung jawab perusahaan angkutan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. (l) perusahaan. kerugian sebagaimana dimaksud dalamdalam dimulai sejak diangkatnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati. perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan. perusahaanumum. perusahaan angkutan umumrusahaan angkutan umum. hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam disampaikan paling lambat (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian. (l) perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangperlakuan khusussesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii fasilitas penyimpanan kendaraan pool dan agen penjualan karcis bagian kesatu penyimpanan pool kendaraan (l) pengusaha angkutan orang, tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, cc. tempat istirahat awak kendaraan. setiap penyimpanan pool harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: memiliki kapasitas parkir yang memadai paling sedikit (lima) kendaraan, jarak pool terminal paling dekat (satu) kilometer,enyimpanan pool dengan lebar yang dapat memberikan kemudahan didalam manuver kendaraan dan apabila volume masuk keluar penyimpananenyimpanan pool. penyimpanan pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang, yangnya, penyimpanan pool harus memenuhi persyaratan: tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang, peraturan walikota bogor nomor tahun tentang penyelenggaraan sistem angkutan pengumpan feeder) kota bogor, memutuskan: menetapkan peraturan walikotatidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan, cc. penyimpanan pool harus terdaftar dan mendapat persetujuan dari opd. bagian kedua agen penjualan karcis untuk memberikan pelayanan kepada calon penumpang, pengusaha angkutan dapat membuka agen yang berfungsi sebagai tempat pemesanan dan atau penjualan karcis dan merupakan bagian, serta tanggung jawab perusahaan. agen sebagaimana dimaksud pada dapat berada terminal, pool, dan atau tempat lain yang memungkinkan. keberadaan agen sebagaimana dimaksud pada harus terdaftar dan mendapat persetujuan dari unit kerja. bab xiumum akan diatur lebih lanjut oleh unit kerja. bab xiv sistiizin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, wajib menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan. sistem informasi sebagaimana dimaksud dalamhasil audit kinerja perusahaan angkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan keputusan walikota. bab peran serta masyarakat masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan orang jalan dengan kendaraan bermotor umumorang jalan dengan kendaraan bermotor umumatau opd sesuai dengan tugas pokok dan fungsi opdsesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xvixvii pemantauan, pengawasan dan pengendalimantauan, pengawasan dan pengendalian angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan. pemantauan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: pegawai negeri sipil sekurang kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat (ii b): mempunyai pengalaman kerja minimal (dua) tahun dibidang angkutan: cc. memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik, berbadan sehat: petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap. pemantauan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan lokasi: terminal untuk angkutan dalam trayek, tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata, cc. tempat tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan atau tidak dalam trayek. aspek aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan, pengawasan dan pengendalian angkutan sebagaimana dimaksud pada meliputi: perkembangan sosial dan ekonomi, kecenderungan pergeseran distribusi pergerakan orang dan pemilihan moda angkutan: hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat, laporan dan masukan pengguna jasa angkutan, laporan dan masukan pengusaha angkutan. pemantauan, pengawasan dan pengendalian angkutan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala. hasil pemantauan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai bahan evaluasi. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka terhadap pengusahaantara lain: pelanggaran administratif, yang meliputi: dokumen perjalan yang digunakan, keabsahan kartu pengawasan (kp): penerbit dokumen perjalanan, masa berlaku dokumen perjalanan (izin penyelenggaraan angkutan, kartu pengawasan, buku uji): dokumen perjalanan kendaraan cadangan, pembayaran asuransi kecelakaan. pelanggaran operasional, yang meliputi: penyimpangan trayek, penyimpangan jam perjalan (time table), penyimpangan pemberhentian terminal (asal lintasan tujuan): penggunaan kendaraan cadangan, jumlah penumpang yang diangkut, dokumen perjalanan kendaraan cadangan, penggunaan izin insidentil, jenis pelayanan, fasilitas pelayanan, penyimpangan identitas kendaraan, penyimpangan waktu operasional terhadap kendaraan umum yang telah diberlakukan sistem pembagian shift. ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pengawasan dan pengendalian ditetapkan dengan keputusan walikota. dalam hal perusahaan angkutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan yang diberikan kepada perusahaan bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan. bab xviierkotaan sebelum ditetapkannya peraturan walikota ini masih tetap berlakusatu) tahun sejak peraturan walikota ini diundangkan, penyelenggaraan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada secara bertahap harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan walikotapedoman pendirian badan hukum angkutan umum dalam bentuk perseroan terbatas dan koperasi bab pendahuluan latar belakang pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. sejalan dengan adanya perkembangan kebutuhan atas penataan penyelenggaraan angkutan jalan, maka telah diatur melalui,: maksud dan tujuan maksud pengaturan pendirian badan hukum penyelenggara angkutan penumpang umum dimaksudkan dapat menjadi pedoman ketentuan yang harus dipenuhi dalam pendirian badan hukum penyelenggara jasa angkutan umum. tujuan pedoman pendirian badan hukum penyelenggara angkutan penumpang umum bertujuan untuk: meningkatkan kinerja pelayanan angkutan penumpang umum, menjamin keberlangsungan usaha (profitable), manajemen usaha angkutan umum lebih baik, pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah lebih mudah: pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan lebih baik, mendorong agar semua pelaku usaha harus memiliki daya saing yang berkelanjutan sustainable competitive advantage). ruang lingkup dalam pedoman ini diuraikan antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, acuan normatif, ketentuan umum, badan hukum, perseroan terbatas, koperasi, mekanisme pendirian badan hukum, diagram alir pendirian badan hukum pt.: tahapan proses pendirian pt.: diagram alir pendirian badan hukum koperasi, tahapan proses pendirian koperasi, acuan normatifundang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. cc. undang undang nomor tahun tentang pengoperasian lembaran negara republik indonesia nomor tahunopd yang ditunjuk oleh walikota untuk melaksanakan sebagian kewenangan walikotenam belas) penumpang dan dilengkapi dengan fasilitas untuk berdir,jaringan trayek utama adalah kumpulan dari trayek yang melayani angkutan antar kawasan utamanomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun tanggal pebruari tentang modal penyertaan pada koperasi.. keputusan menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor: kep m.kuku x tentang penyelenggaraan tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi pada propinsi dan kabupaten kota. peraturan walikota bogor nomor tahun tentang tata cara pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi. keputusan walikota bogor nomor tahun tentang pelimpahan wewenang dari walikota kepada kepala dinas koperasi dan umkm kota bogor untuk menandatangani pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi. ketentuan umum badan hukum perseroan terbatas pt.) ketentuan normatif rups), direksi, dan dewan komisaris. untuk mendirikan sebuah badan usaha angkutan umum berbentuk badan hukum perseroan terbatas pt) dibutuhkan minimal (dua) orang yang bertindak sebagai pendiri perseroan yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan. persyaratan utama dalam mendirikan perseroan adalah menetapkan kerangka anggaran dasar perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan akta autentik sebagai akta pendirian oleh notaris yang berwenang. dalam kerangka anggaran dasar pendirian perseroan pengusahaan angkutan umum harus memuat pendiri, nama perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: modal perseroan, pengurus perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan. dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas bahwa para pendiri perseroan adalah warga negara indonesia wni) yang turut menyertakan modal dalam perseroan. modal dasar minimum dalam pendirian perseroan rp. (lima puluh juta rupiah) besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tergantung pada jenis kelas surat izin usaha perdagangan sup) yang inginkan. penentuan kelas sup berdasarkan besarnya modal disetor kas perseroan. para pendiri persero dapat bertindak sebagai pengurus dalam perseroan terbatas pt) ini baik sebagai direktur atau komisaris penjelasan tahun tentang perseroan terbatas!. penanaman modal saham dalam bentuk kendaraan angkutan kota tahun tentang perseroan terbatas!tahun tentang perseroan terbatas kearifan lokal pendiri adalah pemegang saham pengusaha angkutan kota yang bergabung dengan pt. sebagai penanam modal saham pt. wajib menyampaikan perjanjian kerjasama antara pemilik angkot (sebagai penanam modal saham) dengan pihak badan hukum pt. (penerima modal saham dalam akta pendirian dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha utama dalam sup dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha dalam tdp dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usahapool sebagai tempatkoperasi ketentuan normatiforgan koperasi adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas (tri parties manajemen koperasi).. pendiri koperasi primer adalah warga negara indonesia wni), cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum. koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang kurangnya (tiga) badan hukum koperasi. pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa oleh masing masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder. usaha yang akan.. memiliki tenaga terampil dan mampusebelum melaksanakan rapat pembentukan koperasi terlebih dahulu dilaksanakan penyuluhan tentang koperasi yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah dari instansi yang membidangi koperasi. rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang kurangnya (dua puluh) orangseorang. rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi koperasi sesuai tingkatannya meliputi skala nasional propinsi kabupaten kota dalam rangka pembentukan koperasi dibahas antara lain mengenai pokok pokok materi, muatan anggaran dasar dan susunan nama pengurus sertabidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, pengelola, pedoman, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil nobulan rapat pembentukan koperasi. para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendiri koperasi melalui bantuan notaris pembuat akta koperasi. dalam penyusunan pembuatan akta koperasiuntuk koperasi primer dan sekunder yang anggotanya tersebar lebih dari (satu) propinsi permintaan pengesahan disampaikan kepada deputi bidang kelembagaan koperasi dan ukm, kementerian koperasi dan ukm. untuk koperasi primer yang anggotanya meliputi satu propinsi permintaan pengesahan disampaikan kepada instansi yang menangani urusan pengoperasian propinsi setempat. untuk koperasi primer yang anggotanya meliputi satu kabupaten kota permintaan pengesahan disampaikan kepada kepala instansi yang menangani urusan koperasi. kearifan lokal pendiri sekurang kurangnya pemilik angkutan kota pemilik angkutan kota yang bergabung dengan koperasi sebagai anggota koperasi dan kendaraan yang disahkannya sebagai modal penyertaan. wajib menyampaikan perjanjian kerjasama antara pemilik angkot (sebagai anggota koperasi penyertaan modal koperasi) dengan pihak badan hukum koperasi (sebagai penerima modal penyertaan. dalam akta pendirian dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha utama. dalam sup dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha. dalam tdp dicantumkan bidang jasa angkutan penumpang umum sebagai bidang usaha.mekanisme pendirian badan hukum diagram alir mekanisme pendirian perseroan terbatas pt.) jaringan trayek cabang adalah kumpulan dari trayek yang melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan antar kawasan pendukung. trayek utama adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutankhir, dan menaikkan dan menurunkan pada tempat yang ditentukan. trayek cabang sebagai pengumpan terhadap trayek utama (angkutan massal), dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bus kecil yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap dan teratur, tidak terjadwal tetap, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan pada tempat yang telah ditetapkan. wilayah operasi angkutan taksi adalah satu kesatuan wilayah pelayanan angkutan pada daerah perkotaan yang dibatasi oleh batas administrasi pemerintahan. angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat tempat lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. angkutan massal kota bogor adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk paling sedikit (enam belas) sampai dengan (dua puluh lima) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dilengkapi pendingin ruangan ac) dan pintu kendaraan dengan dek khusus (tinggi) berikut identitas kendaraan. angkutan pengumpan feeder) kota bogor adalah kendaraan bermotor yang menggunakan bus kecil. taksi adalah angkutan tidak dalam trayek yang memberikan pelayanan dari pintu pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang, yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan barometer. izin penyelenggaraan angkutan penumpangtrayek. korweltasl dan pewnealelaan ferremulir polka berkas sera tidak lengkap benar mama perkiraan via bidang wiata demak heru jamur baris pemegang satuan dim ktp neng teng embamkaa tidak osis diputar kertas omi anggaran cerah ktp daerah aan kanan tmp diberi wara pt, a1. pangarte tierebor lakuran tuju adah pembuatan akta pendirian pt. dan ditarddatangasi gitaris dokumen akta peradilan pt, dokumen akta pendidikan pt, lampiran bekti sasis tammpirkaan koki serie bak sesudah #dodi citata far senilai kodal putar pengesahan alta pendirian f1, thu pen ikta pendirian cekarare dika pendirian tuduh dokumen akta pendirian permainan terbatas pereernam terbatas persamaan terbatas (lagabsas kemenkumham (bagasi kemenkumham) jirgaliwni kemeakombarn) mata sep dolanan her ata pendeta perusak terbaring aap tesla serapan tahapan proses pendirian pt. tahapan proses pendirian badan hukum perseroan terbatas pt.) terdiri dari: tahap1l persiapan konsultasi, pengisian formulir pendirian dan surat kuasa) konsultasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana ruang lingkup pendirian pt, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan. persiapan dilakukan oleh para pendiri perseroan dengan cara mengisi formulir dan surat kuasa pendirian. waktu proses tahapan ini tergantung kepada para pendiri perseroan. tahap pemeriksaan formulir, surat kuasa dan pengecekan nama perseroan yang diajukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum sisminbakum) secara elektronik, pemeriksaan formulir dan surat kuasa untuk memastikan akan kebenaran data yang disampaikan. pengecekan dilakukan untuk mengetahui apakah nama perseroan terbatas pt) yang dipilih sudah didaftarkan atas nama perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut bisa langsung didaftarkan oleh notaris, namun jika nama perseroan terbatas pt) yang diajukan sudah didaftarkan oleh perusahaan lain maka para pendiri harus mengganti nama perseroan yang diajukan dengan nama yang lain. persyaratan administrasi melampirkan asli formulir dan surat kuasa pendirian. melampirkan foto copy kartu tanda penduduk ktp) para pendiri dan pengurus. melampirkan foto copy kartu keluarga kk) pimpinan perseroan direktur utama direktur). waktu proses tahapan ini (satu) hari kerja setelah formulir dan surat kuasa diterima. tahap pendaftaran dan persetujuan pemakaian nama perseroan tersebut proses pendaftarannya dilakukan melalui kantor notaris yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan dari menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia sesuaita cara pemakaian nama perseroan terbatas. waktu proses tahapan ini (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan. tahap pembuatan nobulan anggaran dasar perseroan terbatas pt) dilakukan oleh notaris berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pendiri perseroan didalam formulir pendirian perseroan dan surat kuasa. waktu proses tahapan ini, (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan persyaratan yang dibutuhkan, sama dengan tahap tahap pembuatan akta pendirian oleh notaris dilakukan setelah penetapan nama perseroan telah disetujui menteri hukum dan ham maka akta pendirian perseroan dibuat dan ditandatangani oleh notaris yang berwenang dibuatkan dalam bahasa indonesia sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. waktu proses tahapan ini (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan dengan persyaratan antara lain melampirkan foto copy ktp pendiri perseroan terbatas pt) dan foto copy ktp pengurus jika bukan pendiri perseroan. tahap pengajuan permohonan surat keterangan domisili perseroan kepada kepala kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perseroan berada, sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perseroan. tahap permohonan pengesahan perseroan dilakukan oleh notaris kepada menteri hukum dan ham republik indonesia untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas (akta pendirian) sebagai badan hukum perseroan terbatas pt) sesuai undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas waktu proses tahapan ini (duapuluh lima) hari kerja setelah permohonan diajukan. persyaratan lain yang dibutuhkan adalah melampirkan bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian. tahap permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak npp) disampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. waktu proses tahapan ini,tahap pendaftaran undang undang gangguan finder ordonatie) atau surat izin tempat usaha situ) sebagai persyaratankepada badan pelayanan perizinan terpadu bppt) sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. waktu proses tahapan ini, (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan.perusahaan. bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat tanda daftar perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaanno:tahap setelah perseroan mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan ham ri, maka akan diumumkan dalam berita negara. perseroan yang telah diumumkan dalam berita negara telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. waktu proses tahapan ini, (sembilanpuluh) hari kerja. diagram alir mekanisme pendirian koperasi fi tahapan proses pendirian koperasi tahap penyuluhan persiapan pembentukan koperasi, sekelompok orang berkumpul minimal (dua) puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama dalam hal ini pengusahaan angkutan dan wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip prinsip koperasi. tahap rapat persiapan pembentukan koperasi didahului penyuluhan oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi kepada para pendiri, dengan ketentuan sebagai berikut rapat dipimpin oleh seorang atau beberapa dari pendiri atau kuasa pendiri dihadiri oleh pejabat yang membidangi koperasi sesuai tingkatnya nasional propinsi kabupaten kota). materi pokok dalam pembahasan pembentukan koperasi antara lain nama koperasi, keanggotaan, usaha yang dijalankan, permodalan, pengurus pengawas yang pertama, pengelolaan usaha dan penyusunan anggaran dasar anggaran rumah tangga. tahap menghadap notaris pembuat akta koperasi, membuat alat bukti tertulis dan otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, dan akta akta lain yang terikat dengan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. tahap pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi, para pendiri kuasanya mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis, kepada pejabat instansi yang membidangi koperasi dengan melampirkan (dua) salinan akta pendiri koperasi bermaterai cukup. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris. surat bukti tersedianya modal yang sekurang kurangnya sama dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib harus dilunasi oleh para pendiri. rencana kegiatan usaha koperasi minimal (tiga) tahun depan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. dokumen lain yang diperlukan atau yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. tahap terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan dan data administrasinya dilakukan penelitian verifikasi oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi tahap penelitian lapangan oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi dilaksanakan berkaitan dengan domisili, kepengurusan, usaha, keanggotaan, pengesahan akta pendirian koperasi selambat lambatnya (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. tahap proses pendirian pengusahaan angkutan umum jenis koperasi dinyatakan selesai dan pejabatinstansi yang membidangi koperasi menyerahkan dokumen badan hukum. tahap setelah menerima penyerahan dokumen badan hukum, pengurus koperasi mengajukan permohonan surat keterangan domisili kepada kepala kantor kelurahansetempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat koperasi tahap permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak npp) disampaikan kepada kantor pelayanan pajak sesuai dengan keberadaan domisili koperasi. waktu proses tahapan ini nppj)) tahap pendaftaran undang undang gangguan finder ordonatie) atau surat izin tempat usaha situ) diperlukan untuk prosesdisampaiwaktu proses tahapan ini, (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan. izin penyelenggaraan angkutan penumpang tidakwilayah pelayanan angkutan. kartu pengawasan adalah suatu dokumen yang berisikan identitas kendaraan dan masa berlaku izin trayek yang melekat pada setiaprinsip dasar dan penataan penyelenggaraan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum penyelenggaraan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum dilakukan dengan memperhatikan prinsip prinsip sebagai berikut: keseimbangan antara penyediaan angkutan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan, penataan jaringan trayek angkutan orang jalan dengan kendaraan umum disesuaikan dengan hirarki jaringan utama dan cabang: cc. pengembangan angkutan orang jalan pada jaringan utama dengan kendaraan umum diarahkan pada angkutan massal, pengembangan angkutan orang jalan pada jaringan cabang dengan kendaraan umum diarahkan pada angkutan pengumpan feeder, pengembangan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, diarahkan kepada terciptanya keseimbangan dan keselarasan dengan angkutan dalam trayek,bagi koperasi yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat tanda daftar perusahaan sebagai bukti bahwa koperasiwalikota bogor, ttd. bima arya pengembangan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum dilaksanakan dengan memperhatikan sebesar besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta kelestarian lingkungan, penataan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum pada wilayah perbatasan wilayah kabupaten dan kota bogor diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kerjasama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota bogor, melibatkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan umum kota bogor, meliputi pemerintah daerah, perusahaan angkutan umum (operator), pengguna layanan angkutan perkotaan, dan masyarakat umum. keseimbangan antara penyediaan angkutan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: pengalihan kendaraan bermotor umum jenis bus kecil (angkutan kota) saat ini dari trayek dengan jumlah berlebih kepada: trayek yang masih kekurangan dan atau, pengembangan trayek baru sebagai bagian dari penataan jaringan trayek, pengurang, dilakukan dengan pencabutan izin trayek dan tidak dapat diisi kembali, terhadap: badan hukum (pengusaha) penyedia jasa angkutan penumpang umum yang mengundurkan diri sebagai operator angkutan penumpang umum, kendaraan yang telah dialihkan trayek lain, kendaraan yang tidak melaksanakan wajib angkut penumpang atau sudah tidak beroperasi,
kota bogor men "'bdoman penyusunan standar operasional prosedur sop) lingkungan pemerintah kota bogor telah ditetapkan deng: bahwa berkenaan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang undangan dan berdasarkan evaluasi terhadap pedoman penyusunan standar operasional prosedur sop) lingkungan pemerintah kota bogor, maka peraturan walikota bogor sebagaimana dimaksud pada huruf perlu disesuaikan dan ditinjau kembalidalampd: komitmen yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran opdtahapan penyusunan sop dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: persiapan, identifikasi kebutuhan sop: cc. pengembangan sop, penerapan sop:,masing masing opd. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: tim pada tingkat kota meliputi: ketua sekretaris daerah wakil ketua asisten pemerintahan sekretaris kepala bagian organisasi anggota para sekretaris pejabat yang membidangi ketatausahaan pada opd tim pada tingkat opd dibentuk untuk menyusun rancangan sop pada masing masing unit kerja. bagian ketiga identifikasi kebutuhangembangan sop paragraf penulisan sop sop disusun berdasarkan dokumen inventarisasi judul:kegiatannya melibatkan sekurang kurangnya (dua) orang pihak.tim sebagaimana dimaksud dalam huruf paragrafparagraf penetapan. bagian kelima pelaksanaan sop yang telah ditetapkan dengan keputusan walikota dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut: telah melalui proses verifikasi, ujicoba, dan penetapan,pelaksanaan sop memperhatikan prinsip pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam bagian keenam monitoring dan evaluasi kepala opd wajib melakukan monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap pelaksanaan sop unit kerjanya masing masing. ul) untuk mengetahui efektivitas dan kualitas sopg3) dilakukan setiap akhir tahun. evaluasi sebagaimana dimaksud pada g3) dilakukan oleh atasan secara berjenjangketentuan penutup bagi opd yang mempunyai sop tersendirdengan ditetapkan peraturan walikota ini, makaota bogor. format standar operasional prosedur bagian identitas kota bogor disahkan oleh pimpinan opd pemerintah kota bogor keterangan: judul sop, nama prosedur yang di sop kan. nama opd, diisi dengan nama opd. nomor sop, nomor prosedur yang di sop kan. tanggal pembuatan, tanggal pertama kali sop dibuat. tanggal revisi, tanggal sop direvisi. disahkan oleh, tanda tangan pimpinan opd. dasar hukum, ketentuan peraturan perundang undangan yang mendasari prosedur. kualifikasi pelaksana,,, penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuh, penjelasan mengenai mungkipendatakegiatan keterangan keterangan: kegiatan, diisi dengan proses sejak kegiatan dimulai dilakukan sampai dengan kegiatan selesai dan keluaran dihasilkan, diisi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan. mutu baku,serta output yang dihasilkan pada setiap aktivitas yang dilakukan.: slot\| semur demos terminator simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal mulai dan akhir suatu bagan alur.keputusan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatdokumepegawai adalah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerahoopdodansetiap unit organisasi yang terkecil agarnjalanpd:sedural dalam memberikan pelayanan:yang dilaksanakan oleh unit unit opd. bab prinsip bagian kesatu umum prinsip prinsip

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.