Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
kota bogor (apasar pakuan jaya kota bogor pasar pakuan jaya), bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan pada masyarakat dan sesuai surat direksi badan pengawas ppj nomor bp pdip ix perihal pertimbangan perubahan sook, maka peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diubah dan disesuaikan: lampiran peraturan walikota bogor nomor tahun tanggal oktoberagan struktur organisasi pasar pakuan jaya walikota ! badan pengawas psp jean direktur utama direktur direktur umum operasional staf ahli bagian bagian umum bagian bagian usaha bagian teknik bagian keuangan dan hukum dan dan jasa pembangunan kebersihan, kepegawaian hubungan dan ketertiban, masyarakat pemeliharaan dan keamanan subang. anggaran subang. administrasi subang. hukum subang. pemasaran subang. teknik subang. kebersihan dan umum dan pengembangan pembangunan usaha subang. jasa dan subang. subang. akuntansi subang. subs. subang. dan pelaporan kepegawaian pemberdayaan pemeliharaan ketertiban dan pedagang keamanan kepala walikota bogor, unit pasarperan jalan ir. juanda nomor kota bogor telp. ext. faks. website: sistem.kotabogor.go.. beberapa ketentuan dalamketentuan diubah sebagai berikut:keuangan yang membawakan: sub bagian anggaran, sub bagian akuntansi dan pelaporan, bagian umum dan kepegawaian yang membawakan: sub bagian administrasi dan umum, sub bagian kepegawaian, bagian hukum dan hubungan masyarakat sub bagian hukum, sub bagian hubungan masyarakat, direktur operasional membawakan: bagian usaha dan jasa yang membawakan: sub bagian pemasaran dan pengembangan usaha: sub bagian jasa dan pemberdayaan pedagang, bagian teknik pembangunan dan pemeliharaan yang membawakan: sub bagian teknik pembangunan, sub bagian pemeliharaan, bagian kebersihan, ketertiban, dan keamanan yang membawakan: sub bagian kebersihan, sub bagian ketertiban dan keamanan. kepala unit pasarbadan pengawas. ketentuan diubah sebagai berikut: pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural lingkungan pasar pakuan jaya dilaksanakan paling lambatwalikota bogor, menimbang bahwa dalam rangka evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat kelurahan yang bersangkutan guna menilai keberhasilan pembangunan kelurahan perlu dilakukan perlombaan kelurahan: bahwa agar perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan perlu menetapkan peraturan walikota bogor tentang pedoman perlombaan kelurahan tingkat kota bogor, paragraf tingkat kecamatan indikator penilaian perlombaan kelurahan tingkat kecamatan, meliputi pendidikanpemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. indikator dan skor penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam merupakan hasil olahan data tingkat perkembangan kelurahan dua) tahun terakhir. indikator dan skor penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf tingkat kota indikator penilaian perlombaan kelurahan tingkat kota bogor, disamping indikator sebagaimana dimaksud dalam ditambah dengan indikator lainnya yaitu penyusunan profil kelurahan kurun waktu (dua) tahun terakhir dan update, jumlah pemberdayaan partisipasi masyarakat tingkat ketaatan lurah terhadap peraturan perundang undangan, penampilan performance penguasaan materi, perencanaan tematik kelurahan batas wilayah, inovasi kelurahan, ketepatan waktu dalam menyampaikan persentase, indikator dan skor penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil pengolahan data pada saat perlombaan dengan menggunakan aplikasi pembobotan pada setiap indikatornya. indikator dan skor penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf hasil penilaian hasil akhir skor merupakan penggabungan dari indikator yang tercantum dalam ditambah dengan hasil pembobotan sebagaimana dimaksud dalam bab tim penilai tim penilai perlombaan kelurahan tingkat kecamatan anggotanya terdiri dari unsur perangkat kecamatan dan tim penggerak pkk kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camat. tim penilai sebagaimana dimaksud pada melakukan penilaian perlombaan kelurahan untuk menentukan juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan. tim penilai perlombaan kelurahan tingkat kota bogor anggotanya terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah kota bogor dan tim penggerak pkk kota yang ditetapkan dengan keputusan walikota. tim penilai sebagaimana dimaksud pada melakukan penilaian terhadap juara pertama perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dan menentukan juara perlombaan kelurahan tingkat kota bogor. bab penetapan juara juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat. juara perlombaan kelurahan tingkat kota bogor ditetapkan dengan keputusan walikota. bab penghargaan penghargaan juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan diberikan oleh camat. penghargaan juara perlombaan kelurahan tingkat kota bogor diberikan oleh walikota bogor. penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan dalam bentuk piagam dan atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan daerah. bab vii pelaporan pelaksanaan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dilaporkan oleh camat kepada walikota. pelaksanaan perlombaan kelurahan tingkat kota dilaporkan oleh walikota kepada gubernur. bab viii pembinaan dan pengawasan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan. gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan perlombaan kelurahan tingkat kota. gubernur dan walikota melakukan pembinaan terhadap kelurahan yang telah menjadi juara dalam perlombaan kelurahan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkesinambungan melalui pembinaan program, pemberian stimulan dan bentuk lain sesuai dengan kemampuan daerah. pembinaan program sebagaimana dimaksud pada dapat melalui pemberian prioritas lokasi pelaksanaan program pembangunan dan memberdayakan masyarakat secara terpadu. pemberian stimulan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pemberian dana pembinaan khusus. bab pendanaan pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dan kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab ketentuan peralihan penyelenggaraan perlombaan kelurahan yang telah berlangsung tetap dilanjutkan dengan menyesuaik210oktober tentang pedoman penilaian perlombaan kelurahan tingkat kota bogor indikator dan skor penilaian perlombaan kelurahan indikator penilaian perlombaan kelurahan orbitrasi orbitrasi wilayah no\| mo18 sup ika rawan banjir (tetapi bukan bantaran sungai jarak geografis jumrcator o ) supamusanon a02 pelabuhan anom nono terminal anannnse nok (ketempat hiburan otonom soon nan letak geografis das masi menelan jaan kawasan perbukitan ada tidak lamongan ana maha kawasan perkebunan adaftidak aan kawasan industri kecil rumah ada tidak kawasan saluran listrik ada tidak mass toh jarak pusat pemerintahan men meta 300i apsis pita kecamatan pemerintahan ate nan jess fam pemerintah provinsi data penduduk jumlah penduduk berdasarkan umur jumlah indikator masam tahun a73 tahun tahun tahun jumlah penduduk berdasarkan jender jumlah indikator jumlah penduduk jumlah laki laki jumlah perempuan jumlah kepala . bawaan keluargombaan desa dan kelurahan: cc. data tingkat perkembangan pendidikan nonton sun motivator pendidikan jumlah . orang . orang penduduk penduduk buta usia huruf tahun jumlah . orang \|. orang atas penduduk tidak tamat sd sederajat jumlah . orang . orang penduduk tamat sd sederajat jumlah . orang . orang penduduk tamat slip sederajat jumlah . orang . orang penduduk tamat sta sederajat jumlah . orang . orang penduduk tamat jumlah . orang . orang penduduk tamat jumlah . orang . orang penduduk tamat wajib belajar jumlah . orang . orang tahun dan penduduk putus tamat sekolah jumlah . orang . orang penduduk usia tahun masih sekolah jumlah . orang . orang penduduk usia tahun putus sekolah prasarana jumlah .buah . buah jumlah .buah . buah date daan jumlah .buah . buah sono lembaga .buah . buah pendidikan agama lembaga .buah . buah pendidikan lain kursus sejenis nya) kesehatan masyarakat indikator sun diktator mag kematian jumlah bayi \|. orang \|. orang pen int angka ketut btn jumlah bayi . orang . orang pan jaa giat dan kematian jumlah balita . orang . orang jumlah balita . orang . orang sabat jasa jumlah balita . orang . orang adas bekas ketua cakupan cakupan . orang . orang cakupan . orang . orang imunisasi dpt cakupan . orang . orang mma ang angka angka harapan harapan hidup hidup cakupan total rumah sana. tenan pemenuhan tangga dapat kebutuhan akses air hidup bersih pengguna air sense. santana. ama pama pengguna sense. santana. kei pengguna sense. santana. kie mes pengguna sense. santana. pengguna sense. santana. enam pung pengguna sense. santana. pengguna sense. santana. total rumah sense. sana.rt tangga tidak mendapat air bersih kepemilikan total rumah sense. sense. jamban tangga mempunyai jamban ekonomi masyarakat sus otr aaron nga pengangguran l.jumlah penduduk usia kerja gang . orang tahun jumlah penduduk usia . orang . orang orang penduduk wanita usia tahun . orang . orang menjadi ibu rumah tangga penduduk usia tahun cacat sehingga . orang . orang tidak dapat bekerja pendapatan sumber pendapatan pertanian kehutanan rp sloss rp. perkebunan rp. o rpo .\| peternakan rposuwss rpos perikanan rponuss roos perdagangan rp.ww. rpm dasa rooms proses usaha penginapan hotel dan sea pariwisata roman spoon industri ana tangga ron res ekonomi lembaga koperasi ada tidak ada tidak sejenisnya makan pangkalan ojek, becak, aga tidak ada tidak delman atau sejenisnya tingkat jumlah jumlah keluarga tenan kel . kel prasejahtera jumlah keluarga tenan kel . kel nn sn jumlah keluarga tenan kel . kel sejahtera jumlah keluarga tenan kel . kel sejahtera jumlah keluarga sejahtera tenan kel . kel plus keamanan dan ketertiban sus motivator png konflik sara konflik antar . kasus . kasus konflik antar . kasus . kasus gani asas konflik berbau . kasus . kasus perkelahian kasus . kasus \|. kasus kasus . kasus \|. kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa la kasus see. kasus . kasus perkelahian yang meninggalkan luka parah pencurian kasus see. kasus . kasus dan pencurian perampokan perampokan kasus see. kasus . kasus pencurian perampokan dengan kekerasan kasus see. kasus . kasus pencurian perampokan dengan pelaku dari desa setempat narkoba jumlah see. kasus . kasus kasus narkoba dengan pelaku penduduk setempat jumlah see. kasus . kasus kasus penduduk yang menjadi korban narkoba kai 1ao \|5o0 pembunuhan jumlah . kasus \|. kasus kasus pembunuhan jumlah . kasus \|. kasus kasus pembunuhan yang korbannya penduduk setempat jumlah . kasus . kasus kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk desa setempat kejahatan jumlah . kasus . kasus seksual kasus perkosaan jumlah . kasus \|. kasus kasus perkosaan pada anak jumlah . kasus \|. kasus kasus kehamilan luar nikah kasus kekerasan . kasus \|. kasus kekerasan terhadap isteri dalam rumah kekerasan . kasus . kasus tangga terhadap suami kekerasan . kasus \|. kasus bea malas kekerasan . kasus \|. kasus terhadap anggota keluarga lain penculikan jumlah kasus . kasus . kasus mala mean partisipasi jumlah pos kejam uni \|. unit dalam jumlah ee. orang . orang keamanan anggota swakarsa hansip jumlah sanasananaan kel do. kel kelompok ronda partisipasi masyarakat pemilihan legislatif penduduk menggunaka hak pilih penduduk menggunaka hak pilih presiden wakil . orang . orang pan ane gama penduduk memiliki hak pilih penduduk memiliki hak pilih pemilihan gubernur . orang . orang kepala daerah wakil gubernur penduduk memiliki hak pilih penduduk menggunaka hak pilih walikota wakil . orang . orang walikota penduduk memiliki hak pilih pemerintahan pemerintahan sarana kelurahan prasarana kantor pertemuan perangkat lengkap lengkap kelurahan tidak tidakpedoman penilaian perlombaan kelurahan tingkat kota bogor. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: komputer dinas lurah organisasi preman kelurahan pembangunan hibah lainnya bea pengaduan masyarakat kinerja tahunan jabatan lurah informasi pelayanan pelayanan man man registrasi pelayanan kelurahan keuangan tugas administrasi ada tidak ada tidak penduduk administrasi ada tidak ada tidak pembangunan buku data ada tidak ada tidak lembaga memasyarakat buku ada tidak ada tidak registrasi umum peta wilayah ada tidak ada tidak kelurahan lembaga kemasyarakatan sub indikator keberadaan indikator organisasi keberadaan ada tidak perempuan aktivitas organisasi pemuda keberadaan ada tidak aktivitas organisasi profesi keberadaan ada tidak aktivitas organisasi bapak keberadaan ada tidak aktivitas lkd atau keberadaan ada tidak sebutan lain aktivitas kelompok gotong keberadaan ada tidak royong aktivitas karang taruna keberadaan ada tidak aktivitas lembaga adat lembaga adat ada tidak dalam pengelolaan hutan lembaga adat ada tidak dalam pengelolaan pertanian irigasi lembaga adat ada tidak dalam pengelolaan laut pantai lembaga adat ada tidak dalam penyelesaian konflik warga lembaga adat ada tidak perkawinan lembaga adat ada tidak lainnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga akira dan realisasi penahan amu.keg .keg program dan pokok pkk pengamalan pancasila gotong amu.keg .keg sama perumahan amu.keg .keg dan tata laksana rumah tangga pendidikan amu.keg .keg dan keterampilan pengemban amu.keg .keg kehidupan beroprasi pelestarian amu.keg .keg lingkungan hidup perencanaan amu.keg .keg pena pkk kelompok ada tidak ada tidak cas lesbians kenal kelompok ada tidak ada tidak mara ii. skor penilaian perlombaan kelurahan mal monarki ema son pendidikan masyarakat penduduk tamat dari slip samaran penduduk buta dari huruf samaran tahun dari senam sekolah dari samaran kesehatan masyarakat dari dari 10y6 baspiapoe gizi balita bila balita bergizi buruk menurun cakupan dari sam s2on bona . isa dpt bila meningkat kurang arena mangan bcg bila meningkat kurang perkasa mangan sampan hidup dari tahun sana cakupan bila meningkat kurang bersih sanam pemilikan jamban bila pemilikan jamban kurang dari samaran wit ekonomi masyarakat presentase bila menurun kurang samson senam pendapatan bila meningkat kurang sant senam lembaga ekonomi tingkat bila prasejahtera kesejahteraan menurut kurang dari anakan sans keamanan dan ketertiban) konflik sara bila menurun tidak menista maan bila menurun tidak man sian maa pencurian perampokan bila menurun tidak pesan perjudian bila menurun tidak pesan kasus narkoba bila menurun tidak pesan prostitusi bila menurun tidak pesan pembunuhan bila menurun tidak esa kejahatan seksual bila menurun tidak esa kekerasan dalam rumah tangga bila menurun tidak esa penculikan bila menurun tidak partisipasi masyarakat dalam bila menurun tidak pemilihan umum bia275# aan pemilihan presiden bila pemilihan bilas7sp pemilihan bia e7sp gubernur wakil bila pemilihan bas walikota wakil bila ema musyawarah bila partisipasi pembangunan bila partisipasi otaroangg \|menyematmenngkat bila partisipasi laki mean bila partisipasi laki imam gotong royong bila kegiatan gotong kangen bila kegiatan gotong wong mencatat pemerintah kelurahan sarana prasarana bila kurang dari kam bila ada macam administrasi bila kurang dari keuangan bila apbd meningkat insan t daerah, bersama masyarakat kelurahan yang bersangkutan, profil kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter kelurahan yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkembangan, dan masalah yang dihadapi, tingkat perkembang kelurahan sera pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan,sea bila belanja pembangunan meningkat kurang dari tama janssen sena bila hibah meningkat samson senam akuntabilitas bilatidakada lembaga kemasyarakatan) organis indakada perempuan organisasi pemuda tidaknya organisasi profesi tidaknya organisasi bapak tidaknya .m emadaganakar irma atau tidaknya sebutan lain kelompok gotong tidaknya royong \|karang taruna tidaknya lembaga adat bilatidakada pilkada lembaga bila ada 4lembaga wit. kesejahteraan keluarga pkk pokok pkk terealisasi kamar terealisasi akan terealisasi pagatan terealisasi akan organisasi keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan kelurahan dilihat dari tingkat perkembangan masyarakat kelurahan selama dua) tahun terakhir berdasarkan indikator: pendidikan: kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban: partisipasi masyarakat, pemerintahan: lembaga kemasyarakatan, dan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. ii. inisiatif dan kreativitas daerah dalam kebudayaan masyarakat dan kelurahan: visi dan misi pemberdayaan masyarakat, kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelurahan, cc. kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan pemerintah kelurahan, eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat, kualitas dan kuantitas sumber daya aparat yang menangani pemberdayaan masyarakat kelurahan, alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat kelurahan, kebijakan daerah dalam pengentasan kemiskinan kelurahan, alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan. iii. tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan: pemahaman terhadap kebijakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan, tindak lanjut kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, cc. perencanaan partisipatif, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. iv. kinerja camat, lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan: pemahaman terhadap potensi, tingkat perkembangan kelurahan serta penghambat pengembangan masyarakat kelurahan, strategi pemberdayaan masyarakat, cc. kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat, kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. laporan pelaksanaan laporan pelaksanaan perlombaan kelurahan kecamatan kota provinsi . tahun . pendahuluan umum dasar sistematika ii. sasaran dan sistem penilaian sasaran penilaian sistem penilaian tertib penilaian iii. pelaksanaan perlombaan pelaksanaan dan penilaian perlombaan kelurahan tingkat kecamatan, kota dan provinsi. hasil yang dicapai, meliputi: kelurahan juara pertama, jura juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan, kota serta provinsi.gubernur tentang penetapan kelurahan juara perlombaan kelurahan. buku profil kelurahan juara juara perlombaan kelurahan, riw dan lurah. lain lain yang dianggap perlu. walikota bogor, bima arya lampiran peraturan walikota bogor nomor tahun tanggal oktober tentang pedoman penilaian perlombaan kelurahan tingkat kota bogor indikator penilaian lomba kelurahan tingkat kota definisi profil kelurahan profil kelurahan meliputi data dasar keluarga, potensi kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan yang tersusun dalam website kelurahan. jumlah pemberdayaan partisipasi masyarakat melihat seberapa banyak jumlah pemberdayaan partisipasi masyarakat. indikator ini untuk melihat inisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang terjadi wilayah kelurahan dan dapat terjadi apabila masyarakat nya ikut berpartisipasi. ketaatan lurah terhadap peraturan perundang undangan indikator yang digunakan adalah kegiatan yang dilakukan dihasilkan oleh lurah dan produk hukum yang dihasilkan oleh lurah. performance penampilan yang dinilai pada saat lurah menyampaikan pemaparan presentasi meliputi (tiga) indikator yaitu penampilan secara keseluruhan menarik. menggunakan atribut pakaian dengan benar. menggunakan intonasi suara dengan pas. penguasaan materi indikator penguasaan materi meliputi (tiga) hal yaitu: faham terhadap bahan yang disampaikan. dapat menjawab pertanyaan dari tim penilai. tidak gugup dan dapat mengendalikan emosi. perencanaan tematik perencanaan tematik yaitu adanya batas wilayah kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. inovasi kelurahan inovasi kelurahan adalah kelurahan yang mempunyai ide gagasanmenyampaikan materi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. rincian indikator penilaian bobot dasar jumlah indikator total ata aan \|rentan peran nan pam sudah data dasar disusun keluarga dalam potensi website kelurahan sudah tingkat perkembang disusun ngan dan kelurahan update untuk memperbaiki situasi dan dapat terjadi apabila masyarakatnya jumlah nilai ikut dikali bobot berpartisipasi penilaian kali dilakukan tahun dihasilkan oleh kali ta hun serta hun sara serta produk hukum hun yang dihasilkan 4s d hun hun 1s d kegiatan kali yang kali dilakukan dihasilkan oleh lurah kurang penampilan jumlah nilai baik secara dikali bobot cukup keseluruhan penilaian. baik menarik baik sekali atribut bass sekan pakaian dengan benar menggunakan intonasi suara dengan pas penguasaan materi kurang faham baik terhadap cukup bahan yang baik disampaikan baik sekali na, pertanyaan dari tim penilai tidak gugup dan dapat mengenali kan emosi perencanaan tematik dapat ada dan menunjukkan ada dasar dasar aturannya hukumnyinovasi kelurahan mempunyai tidak pun, tidaknya mempunyai is a2'b. 20menit jins menit materi sesuai menit dengan waktu yang telah ditentukan. roar k00 walikota bogor, bima aryanyelenggaraan bagian kesatu umum perlombaan kelurahan tingkat kecamatan diselenggarakan oleh camat. perlombaan kelurahan tingkat kota diselenggarakan oleh walikota. bagian kedua peserta peserta perlombaan kelurahan tingkat kecamatan adalah seluruh kelurahan dari setiap kecamatan. peserta perlombaan kelurahan tingkat kota adalah juara pertama perlombaan kelurahan tingkat kecamatan. peserta perlombaan kelurahan tingkat propinsi adalah juara pertama perlombaan kelurahan tingkat kota bogor. peserta perlombaan tingkat nasional adalah juara pertama perlombaan kelurahan tingkat propinsi jawa barat. bagian ketiga pelaksanaan perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan setiap tahun. perlombaan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan pada bulan februari. perlombaan kelurahan tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lambat bulan maret. perlombaan kelurahan tingkat propinsi dilaksanakan paling lambat bulan juni juli. perlombaan kelurahan tingkat nasional dilaksanakan paling lambat bulan juli agustus. bab iii penilaian bagian kesatu umum penilaian perlombaan kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan kelurahan (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil kelurahan sesuai dengan indikator penilaian. penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan klasifikasi data kelurahan calon juara. penilaian perlombaan kelurahan tingkat kota bogor dilakukan selain tingkat perkembangan sebagaimana juga dilakukan dengan klasifikasi indikator penilaian tingkat kota bogor. bagian kedua penetapan juara penilaian perlomba, tingkat kota, tingkat propinsi dan tingkat nasional. juara pertama perlombaan kelurahan tingkat kecamatanecamatan. juara pertama perlombaan kelurahan tingkat kotaota. juara pertama perlombaan kelurahan tingkat propinsipropinsi. juara perlombaan kelurahan tingkat nasional adalah kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian perlombaan kelurahan tingkat nasional. juara pertama perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam dan menjadi peserta dalam pertemuan para juara pertama perlombaan kelurahan tingkat propinsi dan tingkat nasional pada bulan agustus jakarta. bagian ketiga indikator penilaian indikator penilaian perlombaan kelurahan terdiri dari tingkat kecamatan dan tingkat kota.
kota bogor men di?rms walikota bogor provinsi jawa baratmeningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi rumah sakit, serta berdasarserta peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit: bagian keempat pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilaksanakan dengan maksud mengetahui pencapaian penyelenggaraan rumah sakit secara terukur, terarah, dan berdaya guna. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan maksud mendapatkan gambaran mengenai penyelenggaraan rumah sakit sebagai informasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu dan layanan. kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan melibatkan semua unsur terkait. bab tim pembina bagian kesatu pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk tim pembina rumah sakit yang berkedudukan dinas. bagian kedua keanggotaan anggota tim sebagaimana dimaksud dalam berasal dari opd, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. anggota tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota atas usul dinas. bagian ketiga tugas dan kewenangan tim sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan kewenangan: pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam memberikan laporan kepada walikota mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit, memberikan rekomendasi hal hal dalam perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan rumah sakit kepada semua unsur terkait, memberikan rekomendasi tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat masa bhakti masa bhakti tim sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan selama (tiga) tahun. bagian kelima penganggaran segala biaya yang. bab tindakan administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa: teguran, teguran tertulis: dan atau denda dan pencabutan izin, teguran lisan, teguran tertulis:huruf berupa penurunan kelasmbinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah sakidinas adalah opdim pembina rumah sakit adalah tim yang dibentuk oleh walikota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan rumah sakit. bab maksud, tujuan, dan arahan peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rumah sakit daerah. tujuan pembinaan dan pengawasan rumah sakit ini adalahcc. meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi rumah sakit: meningkatkan kemudahan dalam penyelenggaraan rujukan secara berjenjang: meningkatkan dukungan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat. pembinaan dan pengawasan rumah sakit: pemenuhan keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan: dan peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. bab iii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu umum: pendidikan dan pelatihan: dan atau pemantauan dan evaluasi. bagian kedua advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis paragraf advokasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan advokasi untuk mendekati, mendampingi, dan mempengaruhi para pembuat kebijakan secara bijak pada rumah sakit, sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan baik dari rumah sakit sendiri maupun unsur terkait lainnya. tujuan dilakukannya advokasi sebagaimana dimaksud pada adalah diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan, maupun berbagai bentuk lainnya sesuai keadaan dan usaha. pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud pada antara lain: memperhatikan kelengkapan administratif sesuai ketentuan perundang undangan seperti klasifikasi kelas rumah sakit dan jenis akreditasi yang telah dicapai oleh rumah sakit tersebut, setiap rumah sakit diharapkan mempunyai layanan unggulan yang didukung oleh kompetensi tenaga kesehatannya: pemerintah daerah membantu terlaksananya sistem rujukan yang komprehensif baik rujukan horizontal maupun vertikal. paragraf sosialisasi pelaksanaan sosialisasi pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai penyelenggaraan rumah sakit dari awal pendirian rumah sakit sampai dengan perpanjangan izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf supervisi supervisi pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilakukan dengan cara mempelajari dan memperbaiki secara bersama sama pembinaan dan pengawasan rumah sakit. dalam rangka melakukan pembinaan layanan unggulan setiap rumah sakit diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga rujukan horizontal lebih berdaya guna. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan: memperhatikan sarana prasina yang ada rumah sakit: memperhatikan dukungan tenaga profesional yang sesuai dengan kewenangan klinisnya (clinical privilege) yang merupakan hak khusus seorang tenaga kesehmenilai tata kelola klinis (clinical governance) yang dilakukan dalam upaya menjaga mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien rumah sakit, mengawasi penyelenggaraan komite setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan. paragraf konsultasi konsultasi pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilaksanakan terhadap kebijakan, perizinan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, dan keikutsertaan dalam kegiatan, maupun berbagai bentuk lainya sesuai keadaan dan usaha. konsultasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan masukan dua arah, sehingga baik pemberi maupun penerima pembinaan dan pengawasan rumah sakit ikut berperan serta. dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada dinas berkoordinasi dengan unsur terkait lainnya. paragraf bimbingan teknis bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilaksanakan dengan maksud untuk mengarahkan dan memberikan masukan terhadap kegiatan penyelenggaraan rumah sakit agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan dengan cara: melakukan bimbingan terhadap rumah sakit mengenai pelaksanaan tata kelola klinis yang baik dan fungsi komite yang terdapat rumah sakit dalam peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan: memiliki hospital laws pada setiap rumah sakit yang harus menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanannya. dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada dinas berkoordinasi dengan unsur terkait lainnya. bagian ketiga pendidikan dan pelatihan dinas melakukan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap rumah sakit yang merupakan bentuk pembaruan kompetensi bagi tenaga kesehatan rumah sakit dengan maksud untuk meningkatkan penyelenggaraan rumah sakit. dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan unsur terkait lainnya.
berita daerah kota bogor kota bogor men nomor tahun seri nomor peraturan walikota bogor nomor tahun tentang sistem informasi pengawasan pajakika walikota bogor provinsi jawa barat peraturan walikota bogor nomor tahun tentang sistem informasi pengawasan pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir adalah jenis pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayarkan, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan merupakan pajak yang ditanggung oleh subjek pajak selaku konsumen wajib pajak untuk kemudian dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan oleh wajib pajak kas umum daerah sehingga dalam pemungutan pajak dimaksud organisasi perangkat daerah pemungut pajak (diskus) bertugas mengawasi penghitungan, pembayaran, dan pelaporan, bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas organisasi perangkat daerah pemungut pajak (diskus) sebagaimana dimaksud pada huruf aa, diperlukan sistem informasi pengawasan pajak daerah yang merupakan aplikasi yang menyediakan data dalam rangka pengawasan serta menyimpan data dan atau informasi hasil kegiatan pengawaspengawasan pajak daermemutuskan: menetapkan peraturan walikota bogor tentang sistem informasi pengawaspendapatan daerah yang selanjutnya disingkat didenda adalah dinas pendapatan daerah kotastem informasi pengawasan pajak daerah, yang selanjutnya dapat disingkat si rah adalah sistem informasi yang menyajikan analisa wajib pajak yang perlu diberikan treatment atau tindakan serta informasi hasil hasil tindak lanjut oleh didenda selaku diskusb maksud dan tujuan bagian kesatu maksud maksud peraturan walikota ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pemungutan pajak daerah serta memberikan kepastian kepada wajib pajak melalui penggunaan si rah. bagian kedua tujuan tujuan peraturan walikota ini adalah adanya pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan si rah sehingga mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pembayaran pajak daerah dan memudahkan perekaman data hasil pengawasan pembayaran pajak daerah. bab iii pelaksanaan si rah menyajikan data yang akan ditindak lanjuti melalui treatment atau tindakan oleh didenda selaku diskusrp7. bulan (tujuh juta lima ratus ribu per bulan):diskus (petugas pajak)didenda selaku diskuszet) wajib pajak tersebut,. pemeriksaan dilakukan berdasarkan norma dan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan, untuk menentukan wajib pajak yang perlu diberikan treatment sebagaimana dimaksud dalam sistem melebihi rata rata target yo maka wajib pajak sementara tidak diberikan treatment, jika naik diantara range rata rata target s.d. y0diantara range x) o s.d. ) o maka dilakukan klarifikasi: jika turun dibawah x ) o maka akan dilakukan pemeriksaan.
an, hwa musi rawas utara. cc.bupati adalah bupati musi rawas utara,pelimpahan dari kabupaten induk yaitu musi rawaspelimpahan dari kabupaten induk yaitu musi rawas,pelimpahan dari kabupaten induk yaitu musi rawas,induk musi rawas(l) apbd kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang merujuk pada kabupaten indukinduk(l) sekretaris daerah kabupaten musi rawas utara,.:. kegipelimpahan dari kabupaten induk yaitu musi rawaspelimpahan dari kabupaten induk yaitu musi rawasjanuari pj. bup. rawas utara je.acts yudiantoro diundangkan muara rumit pada tanggal januar pit. sekret. dae kabupaten rawas utara, firmansyah, sos. pembina muda nip. berita daerah kabupaten musi rawas utara nomor jelalelbealefofalela h fee ribet (w) 1aferrprarf siram ali ela ella jar ffi sen isi hab all @\|$ i sil alalalsislelolslolsis kan lwj wil wiw alajajalalalalalalalal alm olololololalolololalala peg apa ala si5\| ielatulsinlalalelelelalela rei elalalelalal alel ella jalal sal ella sin\| alajejal \| olojojojojaisial slalslalalelalajelalalalal r8a olelelajnjalelal shamela sisisisisislalslalslalals\| bl yaa tag ivlalalal slot seluler akan kir kaki kan ala lal lagi bhd maag bki maa ik. mon ke) slalalglelslelalsalala gal gal ala ala ke. lampiran.tanggal.t unananan tatanan nan sana anna ketua (ennananaanaa) ananta nenek sekretaris (ennannasa) adakknnnnana nana anggota (nanas) angkasa naa aan anggota (nanas) anakkannen teen anggota (anna) annanakana nenek anggota measananananaa) ananannneneneen ane anna anggota (anamnesis) ari bupati, rawas utara, jxapeeeeeeeeeeee, yang telah diperiksa badan pemeriksa keuangan pada tanggal kenannamane hutan. ll. um. oo. a.sebagai berikut (no jenis pengeluaran jenis volume realisasi kegiatan kegiatan i9 s pendidikan politik seminar lokakarya dialog interaktif sarasehan, dan workshop sekretariat administrasi umumta. pemeliharaan peralatan kantor. lol mengetahui, ketua umum ketua bendahara umum bendahara (nano nveevere0sengon0nn0c.c.o.) (nnenonosennn0sense0ace0o00c00e) rupa rawas www. agus yudiantoro
aas rmsengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bolaang mongondow timurdana kepada lembaga'organisasi sosial dan kemasyarakatan serta lembaga organisasi sosial dan kemasyarakatan serta lembaga organisasi profesmengingaturat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal november tentang hibah dan bantuntuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah dalam bentuk uang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,untuk berperan serta dalam pembangunan nasional. lembaga organisasi profesi adalah lembaga organisasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan profesi. bab pemberian bantuan sosialan dilakukan secara selektif serta tidak terus menerus tidak mengikat pemberian bantuan sosial diberikan secara tidak terus menerus tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada adalah pemberian yangpada didasarkan pada pertimbangan urgensi bagi kepentingan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah bab iii tata cara pemberian lembaga' organisasi sosial dan kemasyarakatan, serta lembaga organisasi profesi, dan perorangan memasukkan proposal permohonan bantuan sosial dengan melampirkan rincian penggunaan dana kepada bupati bolaang mongondow timur. bupati bolaang mongondow timur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempertimbangkan pemberian bantuan sosial dengan memperhatikan asas kepentingan urgensi dan kemampuan keuangan daerah. pejabat pengelola keuangan daerah ppid) tersebut, ppid dapat meminta tambahan informasi dan persyaratan lain kepada pemohon apabila permohonan disetujui oleh bupati, dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada setelah diterbitkannya sp2d, ditransfer rekening penerima bantuan. bab persyaratan pemberian bantuan sosial dapat diberikan setelah sekurang kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut: persyaratan umum organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi profesi dan perorangan yang berdomisili wilayah kabupaten bolaang mongondow timur. kegiatan sosial kemasyarakatan yang penyelenggaraannya dilaksanakan wilayah kabupaten bolaang mongondow timur. batuan sosial bagi masyarakat yang terkena musibah. bantuan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. mahasiswa yang masih aktif kuliah dan berasal dari keluarga kurang mampu. persyaratan khusus pemohon yang berasal dari kalangan organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi profesi sekurang kurangnya melengkapi persyaratan sebagai berikut proposal atau surat permohonan memuat secara rinci dan jelas mengenai biaya, waktu, obyek dan lokasi kegiatan dengan mengetahui sangat dan atau pengurus pimpinan organisasi sebagai penanggungjawab. surat keterangan tentang domisili penyelenggaraan kegiatan dari sangat setempat pemohon yang berasal dari kalangan mahasiswa sekurang kurangnya melengkapi persyaratan sebagai berikut kartu tanda penduduk ktp) bolaang mongondow timur kartu mahasiswa krs kartu rencana studi) yang telah dilegalisir khs kartu hasil studi) yang telah dilegalisir kartu keluarga kk) surat keterangan masih aktif kuliah dari fakultas perguruan tinggi. surat keterangan kurang mampu dari sangat. cc. mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir khusus untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi agar melampirkan akta pendirian atau surat keterangan terdaftar skt) dari badan kesatuan bangsa, politik dan lintas. bab bentuk, besaran dan peruntukiberikan dalam bentuk uang. besaran jumlah bantuan sosial yang dapat diberikan untuk setiap proposal setinggi tingginya sebesar rp. (lima puluh juta rupiah). penerima bantuan sosial prioritaskan kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang melakukan aktifitas dan mendukung pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow timur guna mempercepat terselenggaranya pemberdayaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. bantuan sosial diupayakan tidak digunakan untuk membiayai pemberian hadiah cinderamata karangan bunga, tunjangan hari raya. bab penganggaran dan pertanggungjawaban pembebanan anggaran bantuan sosial ditetapkan dalam pos belanja tidak langsung pejabat pengelola keuangan daerah ppid) selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd): penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sosial dan bersedia diaudit oleh instansi pemeriksa. penerima bantuan bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sosial dengan membuat surat pernyataan pertanggungjawaban yang ditandatangani atas materai rp. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat tanggal desember pada tahun berkenaan bab ketentuan penutup\|.no pengelola para kabid anggaran perbendaharaan plt. kadis pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah asisten bidang administrasi umum plt. sekretaris daerah kabupaten bolaang mongondow timur wakil bupati bolaang mongondow timur mohon untuk dapat bupati bolaang mongondow timur ditandatangani berita daerah kabupaten bolaang mongondow timur nomor penjelasan atasumum bahwadalah bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam memfasilitasi kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan daerah dana bantuan sosial sengaja dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) untuk mengkafer aspirasi dan permohonan masyarakat secara langsung,sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerahlaang mongondow timur nomor
nek msnmaka perlu disusun teknis penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) tahun anggaran bahwa dalam rangka penyusunan rka skpd dan pelaksanaan dpa skpd dilingkungan pemerintah kabupaten musi rawas tahun anggaranskpdskpd. pejabat ketatausahaan keuangan skpd yang pelanjukara rangka pelaksanaan apbd pada skp:aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap sekaligus. biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan riiriil berdasarkan ketentuan berlakurencana kerja dan anggaran skpd yang selanjutnyasampai dengan lampiran peraturan bupati ini. bab iii penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah bupati menetapkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut pejabat pengelolaan keuangan daerah. bendahara umum daerah. kuasa bendahara umum daerah. pengguna anggaran. kuasa pengguna anggaran. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. bupati menetapkan penanggung jawab pengelolaan barang milik daerah sebagai berikut pengelola barang milik daerah. pembantu pengelola barang milik daerah. pengguna barang kuasa pengguna barang. pembantu pengguna barang kuasa pengguna barang. kepala skpd menetapkan pejabat pengelolaan keuangan skpd sebagai berikut pejabat pembuat komitmen. pejabat ketatausahaan keuangan. staf pengelolaan keuangannilai pagu dana sampai dengan rp. tidak dibantu oleh staf kegiatan. nilai pagu dana diatas rp. sampai dengan rp. dibantu oleh (satu) orang staf kegiatan. nilai pagu dana diatas rp. sampai dengan rp. dibantu maksimum oleh (dua) orang staf kegiatan.dpp skpd. honorarium sebagaimana dimaksud pada dalam (satu) tahun paling banyak (dua belasutusan bupati. tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada memenuhi ketentuan sebagai berikut tim khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung daerah dan tim pembinaan aparatur sipil negara,paratur sipil negara disamping tugas pokoknya sehari hari:paratur sipil negara, ptt atau non pegawai disamping tugas pokoknya sehari hari:. bab perjalanan dinas jabatan li) peraturan bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, dprd, aparatur sipil negara, ptt dan non pns yang dibebankan pada apbd kabupaten. perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud digolongkan menjadi: perjalanan dinas jabatan yang melewati batas daerah atau keluar daerah, dan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam daerah. pelaksana perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana spd dilakukan sesuai denganpelaksana spd pada satuan kerja berkenaan: bupati sekretaris daerah untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan pejabat eselon i1 kepala skpd, ketua dprd untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerahperjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan sebagai berikut: perjalanan dinas dalam daerah kabupaten. perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah provinsi sumatera selatan. perjalanan dinas keluar provinsi sumatera selatan. lama perjalanan dinas masing masing adalah dalam kabupaten: keluar daerah dalam wilayah provinsi sumatera selatan maksimum (tiga) hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya yang melebihi dari (tiga) hari. cc. keluar daerah provinsi sumatera selatan maksimum (lima) hari, kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya yang melebihi dari (lima) hari. bab viibiaya penginapan, uang representasi: dan ec. sewa kendaraan dalam kota. uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas uang makan: uang transpor lokal: saku: retribusi yang dipungut terminal stasiun bendera pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. biaya taksi keluar daerahdari kotadibayarkan secara lumpur. s5)dan pejabat yang disetarakan: klasifikasi uang harian dan penginapan perjalanan dinas jabatan sebagai berikut pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati. golongan dprd dan pejabat eselon ii. cc. golongan pejabat eselon iii dan asn golongan iv b keatas. golongan pejabat eselon dan asn golongan iii c keatas golongan asn sampai dengan golongan iii b. standar harga satuan barang kebutuhan pemerintah kabupaten tahun anggaran ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vi::. memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan menempati.: nya dalam berita daerah kabupaten musi rawas. ditetapkan lubuklinggau padatanggal oktober pj. bupati musi rawas.: dto h.riki junaidi diundangkan lubuklinggau pada tanggal oktoberukhlis, sh, pembina nip. lampiran peraturan bupati musi rawas nomor tahun tanggal oktober standar biaya tahun anggaran biaya ta. uraian satuan rp) ara penanggung jawab pengelola keuangan honorarium satuan skpd bendahara umum daerah bud \|. .s00. kuasa bendahara umum daerah bud honorarium pejabat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nilai pagu dana s.d. juta. nilai pagu dana diatas 100tanhonorarium pejabat pembuat komitmen nilai pagu dana s.d. juta. \|. nilai pagu dana diatas 100juta s.d. juta. ccc0, nilai pagu dana diatas milyar s.d. milyar. c0, uraian satuan biaya (rkj . nilai pagu dana diatas milyar s.d milyar nilai pagu dana diatas milyar s.d. milyar il. nilai pagu dana diatas milyar s.d. milyar nilai pagu dana diatas milyar s.d. milyar c0, honorarium pejabat pejabat ketatausahaan keuangan (ppk nilai pagu dana s.d. juta. b),bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu nilai pagu dana s.d. juta. \|biaya uraian nilai pagu dana diatas milyar s.d. milyar. nilai pagu dana diatas milyar s.d. milyar. h.:,, honorariumbendahara penerimaan nilai penerimaan per tahun s.d. rp. juta nilai penerimaan per tahun diatas rp. juta s.d. rp. juta nilai penerimaan per tahun diatas rp. juta s.d. rp. milyar nilai penerimaan per tahun diatas rp. milyar s.d. rp. milyar nilai penerimaan diatas rp. milyar l.0b honorarium jasa tenaga kerja staf pengelola keuangan nilai pagu dana s.d. juta), nilai pagu dana diatas milyar s.d miliar nilai pagu dana diatas milyar s.d. milyar il. nilai pagu dana diatas milyar s.d. milyar biaya al milyar jeng akuntansi \|. penanggung jawab o koordinator \|\|. ketua wakil ketua anggota petugas unit akuntansi skpd penanggung jawab sort00, koordinator tema wiki ketua boo anggota penguasa see tenaga kerja pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah (sid skpd penanggung jawab tim aplikasi skd l.ob.o. ketua tim aplikasi sid oouop admin aplikasi sid anggota operator aplikasi sid o.cob.o. span sid skpd admin aplikasi lainnya ooo boo skpd bendahara jurubayargaji niaipagu datasd. rp. miya milyar cc. milyar rp. milyar miki pagu dana atas rp200 milyar ajavemmesoasssanaas skpd admin aplikasi sistem komputerisasi &. operator apikal sistem kompensasi honorarium pengelola barang milk daerah pengelolabarang \| pembantu pengettabarang pengguna barang kuasa pengguna biaya daerah penyimpanan pengurusbarang skpd dra esa man upb utd pejabat pengelola kegiatan honorarium pejabat pelaksana teknis sem nilaipagu dana s.d.50jut. ' nan juta. juta. nilai pagu dana diatas juta s.d. d. juta. nilai pagu dana diatas juta s.d. og. milyar. milyar. milyar. milyar. milyar. honorarium jasa tenaga kerja staf pengelola kegiatan juta. juta. nilai pagu dana diatas juta s.d. los. juta. nilai pagu dana diatas juta s.d. og. milyar. jon sman milyar. milyar. nan milyar. \| niaidanadiatasi omega , \| (pejabat panitia pengadaan barang jasa \| honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa honorarium panitia pengadaan barang unit layanan pengadaan (ulp juta. biaya o nilai pagu pengadaan diatas juta nilai pagu pengadaan diatas juta nilai pagu pengadaan diatas milyar s.d. milyar. nilai pagu pengadaan diatas milyar topan \|. nilai pagu pengadaan diatas milyar honorarium panitia pengadaan barang (non kontruksi) dan kelompok kerja unit layanan pengadaan (ulp nag nilai pagu pengadaan sampai dengan oo. reno oma s.d. juta. nilai pagu pengadaan diatas juta s.d. milyar. nilai pagu pengadaan diatas milyar s.d. milyar. eat maan s.d. milyar, nilai pagu pengadaan diatas milyar honorarium panitia pengadaan jasa kerja unit layanan pengadaan (ulp anna s.d rp. juta. c00, nilai pagu pengadaan jasa konsultansi opo. diatas rp. juta s.d. rp. juta. c00, nilai keadaan jasa lainnya s.d. nilai pagu pengadaansetianya konsultansi jasa lainnya diatas rp. milyar s.d. rp. milyar. biaya honorarium perangkat unit layanan pengadaan (ulp kepala ulp sekretariat stafpedukung ulp ' ob aan honorarium pejabat panitia penerima hasil aan panta penerima hasil pejabat penerima hasil pekerjaan opo. pengadaan barang jasa panitia penerima hasil #ikansanipomadaanbarangfsasa juta. nilai pagu pekerjaan pengadaan opo. diatas juta s.d. juta. eee diatas juta s.d. milyar. tee diatas milyar s.d. milyar, tee diatas milyar s.d. milyar. ema diatas milyar s.d. milyar. tee diatas milyar s.d. milyar anna honorarium pelaksana kegiatan penelitian penelitian perekayasaan peneliti perekayasaan utama peneliti perekayasaan madya ' ' peneliti perekayasaan muda ' \| ' ) peneliti perekayasaan pertama honorarium penunjang penitanfockamaman pembantu peneliti perekayasaan koordinator penelitian perekayasaan bat mala soo. perekayasaan orang pembantulapangan isumausonmaataa "\|. seminar rekor sosialisasi diseminasi fgd kegiatan sejenis jaa narasumber membahas pejabat negara prof yang disetarakan pejabat eselon1 yang disetarakan pejabat eselon ii s2 yang disetarakan @&. pejabat eselonlll yangdisetarakan pejabat eselon iv yangdisetarakan uraian satuan biaya rp) (. moderator rangkai to0000, pembawa acara ao0ooo,: honorarium panitia seminar rekor sosialisasi sekretaris anggota tok mh honorarium penyuluh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sta sarjana muda sarjana mate) honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. satpam dan pengemudi kana mean dan penanda opo kantor honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan atas dasar pe pengarah \| penanggung jawab nan koordinator ketua bo wakil ketua ( sekretaris " wadi sekretaris anggota o i ob operator komputer o bo yang ditetapkan dengan atas dasar medali tem ebakassnkkan da. pengarah penanggungjawab ketua wadkema w os c00000. sekretaris i os soo.ooo. hasil sekretaris anggota oo tim yang mempunyai resiko tinggi koordinatif penanggung jawab ketua wakil ketua sekretaris vo a anggota biaya nas. tim penyusunan buku pengarah penanggung jawab koordinator ketua wakil ketua sekretaris .0c0, wakil sekretaris anggota operator komputer tim penyusunan makalah bahan paparan, pidato dan sejenisnya maksimum hari) dan piket malam pada posko bersifat insidentil penanggung jawab o \| lol dd. ketua \|o\|o . sekretaris anggota aov hae emas penanggung jawab redaktur lo. editor web developer penerjemah '' ' karakter honorarium kelebihan perekayasaan ' \|.l. perekayasaan utama ' ) ) e\| \|\|. perekayasaan madya \| ) perekayasaan muda perekayasaan pertama ui. ujian vokasi setingkat pendidikan dasar pemeriksahasilujian siswa matai pendidikan memanah pemeriksahasilujian siswa mata uji c0, honorarium penyelenggara ujan aa. pendidikan dasar ox. penyusunan pembuat bahan ujian naskah pelajaran\| pengawasan s5. pendidikan menengah penyusunan pembuat bahan ujian naskah pelajaran\| pengawas ujian tenaga kerjasukarela oli ikan ate osadatedata test pa. strata s1) ob. pipa sta \|. jasa tenaga kerja sukarela aa. strata l ism) (ob. diploma mt( d3) tetisatuan uang makan harapan ( a. golonganldanl tb. golongan hoo e. golongan homo "ea uj satuan uang lembur dan makan lembur \| kerja aa. non asn log golongan pe. golongan o golongan ii! golongan vang makan lembur aa. golongan non pns, idkanal ' ) \| \| "ob. golongan golongan iv poo d pendidikan dan pelatihan (diklat lee penyelenggara. ojp penyelenggara. ojp j (satuan biaya diklat pimpinan struktural \| ) ia. diklat pimpinan tk. peserta angkatan\| cb. dicat pimpinan tk. peserta angkatan ce. diklat pimpinan tk. peserta angkatan uuuuvuutau \|satuanbiayaprajabatan golonganidanl peserta angkatan\| golongan! peserta angkatan usa au. standar harga satuan makanan dansnack isi makanan snack umum acara kegiatan makan eksekutif khusus porsi makan prasmanan kegiatan acara) porsi te. snack eksekutif khusus paket makam biasa umum rapat kotak bungkus snack biasa umum rapat kotak egg 1t penjelasan lampiran standar biaya tahun aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten sudah mendapatkan tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan daerah setiap bulan, maka tidak mendapatkan lagi honorarium tim pada program dan kegiatan skpd, kecuali honorarium yang bersumber dari dana apbd provinsi, apbn (seperti wisma dan spm pendidikan), badan layanan umum daerah blue), bantuan operasional sekolah bos), pejabat pengadaan barang jasa, pengelola aplikasi sistem komputerisasi, pengelola website dan pengelola sistem akuntansi. catatan dana yang bersumber apbd provinsi, seperti dana bantuan keuangan provinsi sumatera selatan diatur ketentuan lebih lanjut. dana blue, yaitu blue rumah sakit labirin dan spam. dana bos, yaitu bantuan operasional sekolah berpedoman ketentuan yang,berlaku. pengelola aplikasi sistem komputerisasi, seperti petugas yang berhubungan langsung pengelola aplikasi sistem komputerisasi pengelolaan keuangan daerah, pengelola aplikasi sistem kependudukan dan aplikasi sejenis lainnya penanggung jawab pengelola aplikasi, ketua pengelola aplikasi, admin aplikasi, anggota operator aplikasi yang mempunyai kompetensi). pejabat pengadaan barang dan jasa dapat diberikan honoris op, dengan ketentuan nilai paket pengarang barang jasa sebesar rp. sampai dengan rp. dan pengadaan menggunakan e katalog dengan nilai diatas rp. , dan pada program dan kegiatan skpd, seperti honorarium pengadaan barang jasa, pejabat panitia penerimaan hasil pekerjaan, narasumber dan sejenisnyaada program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten musi rawasiket malam kegiatan insidentil pada program dan kegiatan skpd catatan petugas piket malam hari pada posko bersama keamanan dan posko bencana alam (bersifat insidentil) dan petugas sejenis lainnya. s5. aparatur sipil negara instansi vertikal, polri, tni dapat diberikan jasa atau honorarium op) ok ob dalam program dan kegiatan skpd apabila tidak bertentangan dengan ketentuan instansi yang bersangkutan. honorarium yang diberikan kepada asniaya administrasi kegiatan sampai dengan rp. maksimum dari pagu kegiatan paket, sedangkan diatasnya sebagai berikutrp. milyar biaya administrasinya maksimum sebesar rp. rp. , . catatan biaya administrasi kegiatan tersebut diluar biaya konsultan. aparatur sipil negara daerah lingkungan pemerintah kabupaten musi rawas yang menjadi narasumber sosialisasi bimbingan teknis workshop pada program dan kegiatan skpd harus memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti jabatan struktural fungsional atau pernah mengikuti training trainers t). honorarium yang diberikan kepada pejabat negara, tidak termasuk untuk kegiatanrit. honorarium diberikan kepadahonorarium dari luar lingkup skpd honorarium dari lingkup skpd penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama dari luar lingkup skpd penyelenggara masyarakat. honorarium yang diberikan kepada asn yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar rapat koordinasi sosialisasi seminaratau yang mewakili dengan peserta kegiatan minimal (tiga ratus) orang sepanjang dihadiri lintas skpd instansi vertikal masyarakat. honorarium tim pengelolaan website dapat diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas untuk mengelola website tingkat kabupaten ditetapkan oleh bupati. sedangkan honorarium tingkat skpd ditetapkan oleh kepala skpd, yaitu lebih kecil dari tim website tingkat kabupaten. penyuluh tenaga teknis pengelolaan hutan non aparatur sipil negara adalah tenaga non pns seperti yang pernah dibiayai oleh apbd provinsi apbn dan ditetapkan dengan keputusan bupati serta kontrak kerja, sedangkan ketentuan teknisnya diatur oleh skpd teknis.kebersihan ditetapkan oleh kepala skpd dan tugas dan fungsi dijelaskan dalam kontrak kerja. catatan untuk satpam dan petugas kebersihan dengan melalui jasa pihak ketiga digolongkan, alokasi honorarium dapat ditambahkan paling banyaknyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan diklat) honorarium penceramah dapat diberikan kepada pejabat negara asnskpd penyelenggara. khusus pegawai asn anggota polri tni, diklat yang materi dekatnya diampu oleh pejabat eselon keatas setara.unit skpd penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar dalam unit tidak terpenuhi dari unit skpd penyelenggara. pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dai unit skam minimal jam tatap muka yang telah ditentukantim yang bersifat koordinatif lintas skpd diluar tugas pokok dan fungsi jabatan dapat diberikan honorarium dengan keluaran kegiatannya yang terukur. tenaga kerja sukarela terdaftar test) adalah tenaga kerja dikontraskan satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan keputusan bupati melalui skpd badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. tenaga kerja sukarela adalah tenaga yang dibutuhkan secara teknis oleh skpd untuk menyelesaikan urusan, program dan kegiatan serta meningkat kinerja, dan ditetapkan dengan surat penunjukan dari kepala skpd yang berlaku selama menyelesaikan kegiatan tersebut atau paling lama satu tahun anggaran. penyelenggaran ujian atau penyelenggaraan kegiatan sejenisnya diatur lebih lanjut oleh skpd teknis. tanpa ahli dapat diberikan ovarium jasa ditetapkan dengan keputusan bupati atas usulan skpd teknis. satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat operasional kantorn roda (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. jenis dan satuan pengadaan makanan dan minuman adalah sebagai berikut belanja makanan dan minuman rapat kotak bungkus prasmanan sesuai dengan standar umum yang ditetapkan. porsi paket digunakan makan prasmanan untuk pejabat negara, tamu, makanan dan minuman rumah tangga kepala daerah, kegiatan acara acara hari tertentu dan kegiatan sejenis lainya, yaitu umumnya pada kegiatan skpd sekretariat daerah. belanja makanan dan minuman pelatihan sosialisasi, klien pasien siswa dan sejenisnyanya adalah kotak bungkus prasmanan sesuai dengan ketentuan standar umubahan makanan, dan diberikan untuk program dan kegiatan skpd. proses pengadaan belanja makanan dan minuman berpedoman pada ketentuan yang berlaku. catatan apabila asn belum diberikan uang harian makan, maka dapat dianggarkan pengadaan bahan makanan pada kegiatan setiap skpd, yang kebutuhannya bersifat insidentil dalam melaksanakan tugas fungsinya. satuan biaya lembur dan uang makakepala skpd. uang makan lembur uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai aparatur sipil negara setelah lembur paling kurang (dua) jam secara berturut turut dan diberikan maksimal (satu) kali per hari uang makan dan uang lembur pns ptt dibayar bersamaan dengan uang lembur sesuai dengan standar biayagertian istilah orang jam dwp orang jam pelajaran orang hari orang bulan orang tahun orang paket orang kegiatan orang responden other orang terbit pj. bupati musi rawas, riki junaidi lampiran peraturan bupati musi rawas nomor tahun tanggal oktober m5. perjalanan dinas dalam negeri pemerintah kabupaten musi rawas tahun anggaran perjalanan dinas pejabat negara satuan uang harian pejabat negara uang harian uang harian dalam daerah kabupaten musi rawas, kabupaten musi rawas utara dan kota lubuklinggau dalam provinsi sumatera selatan termasuk jambi dan bengkulu luar provinsi sumatera kmekenasamatea satuan uang penginapan pejabat negara bupati sumatera utara raw diambil sumatera barat sumatera selatan bengkulu bangka belitung banten jawa barat td.kl jakarta di. yogyakarta jawa timur a00 nusa tenggara barat nusa tenggara timur kalimatan barat kalimatan tengah kalimatan selatan sulawesi selatan sulawesi tengah maluku utara papua barat uang representasi per hari untuk pejabat negara besar uang besar uang daerah tujuan representasi representasi bupati wakil bupati rp) rp) dalam wilayah kabupaten musi , hari , hari rawas keluar daerah dalam propinsi , hari , hari sum sel (termasuk bengkulu dan jambi) keluar daerah provinsi sum sel , hari , hari perjalanan dinas dprd dan aparatur sipil negara satuanaparatur sipil negara. daerah tujuan golongan golongan golongan c \| golongan rp. rp.) uang harian dalam provinsi sumatera selatan , \| , \| , \| c0, termasuk jambi dan bengkulu uang harian luar provinsi sumatera sumatera selatan satuan uang harian perjalanan dinas dprd dan aparatur sipil negara dalam wilayah kabupaten tempat tempat tempat tempat kedudukan kedudukan kedudukan kedudukan uraian kantor kantor kantor kantor keterangan kecamatan. kecamatan kecamatan kecamatan wilayah wilayah wilayah wilayah golongan wilayah meliputi uang harian rp. rp. rp. , \| rp. kecamatan tugumulyo, purwodadi, sumber golongan harta, muara beliti, uang harian rp. rp. rp. , \| rp. tiang pumping memungut dan selangit kecuali golongan desa napal uang hanan rp. rp. rp. rp. melintang) wilayah meliputi golongan stl ulu terus, uang harian rp. rp. rp. rp. suka karya dai tuah negeri dan kota lubuklinggau wilayah meliputi megang sakti, muara kelingi, jayaloka. wilayah meliputi kec. muara lak:tan, bts ulu, desa napal melintang kec. selangit dan kabupaten musi rawas utara. satuan biaya penginapan perjalanan dinas golongan golongan golongan golongan .c00, , \| sumatera barat , \| , \| sumatera selatan c00, lampung c00, us f bengkulu bangka belitung d.k.i. jakarta d.i. yogyakarta , \| bah nusa tenggara barat ,:\| kalimatan barat kalimatan tengah kalimatan selatan , \| , \| , \| sulawesi selatan , \| sulawesi tengah , \| , ) maluku utara , \| , \| , \| uang representasi pimpinan dprd dan sekretaris daerah besar uang representasi daerah tujuanrepresentasi anggota dprd dan pejabat eselon daerah tujuan besar uang representasisaku aparatur sipil negara dalam mengikuti diklat asistensi bintik sosialisasi workshop lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan pemerintah atau lembaga resmi uraian golongan golongan golongan golongan rp) rp) rp) rp) uang saku harian bintik sosialisasi work shop lokakarya , \| , \| fgd dan sejenisnya uang harian , \| biaya sewa carteran angkutan darat khusus pejabat negara dan pimpinan dprd per hari biaya uraian satuan rp) sewa carteran angkutan darat kendaraan dalam provinsi sewa carteran angkutan darat kendaraan dalam provinsi penjelasan lampiran standar biaya tahun perjalanan dinas keluar daerah kabupaten khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas daerah tetangga, yaitu provinsi bengkulu dan provinsi jambi disetarakan dengan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sumatera selatan. khusus standar uang harian untuk perjalanan dinas luar daerah kota lubuklinggau disetarakan perjalanan dinas dalam daerah wilayah dan uang perjalanan dinas luar daerah kabupaten musi rawas utara disetarakan perjalanan dinas dalam daerah wilayah iv. aparatur sipil negara mengikuti diklat asistensi bintik dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan pemerintah atau lembaga resmi yang terdaftar rekomendasi pemerintah, maka diberikan uang saku diklat asistensi bintik berpedoman diatas. catatan membayar uang kontribusi (akomodasi ditanggung oleh penyelenggara) uang harian dalam perjalanan dinas pp) sebelum dan sesudah dapat diberikan uang harian penuh sesuai standar perjalanan dinas jabatan. sewa kendaraan yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas jabatan tempat tujuan yang sifat insidentil. catatan pelaksanaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, tidak tersedia kendaraan dinas dan dilakukan secara selektif dan efisien. sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi. pimpinan dprd dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan sewa carteran kendaraan dalam kota daerah tujuan dengan bukti pengeluaran riil (bersifat insidentil) standar uang penginapan perjalanan dinas luar provinsi sumatera selatan untuk pimpinan dprd disetarakan dengan standar uang penginapan pejabat negara bupati wakil bupati). uang harian perjalanan dinas jabatan keluar daerah kabupaten dapat diberikan apabila sudah melewati jam dari tempat kedudukan pada hari yang berkenaan. uang harian perjalanan dinas jabatan keluar daerah kabupaten dapat diberikan tidak hanya pada hari kerja daerah tujuan dan kembali tempat kedudukan. catatan dalam perjalanan dinas jabatan pp). kegiatan yang diikuti sesuai dengan dijadwalkan sudah ditentukan oleh penyelenggara. asn yang mengikuti bintik sosialisasi workshop lokakarya fgd dan sejenisnya dibebankan uang kontribusi skpd atau akomodasi ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang saku harian. hasil perjalanan dinas jabatan, kunjungan kerja dan studi banding agar dilaporkan secara tertulis kepada yang memberikan perintah tugas, atau diinformasikan kepada aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada program dan kegiatberpedoman pada ketentuan yang berlaku dan satuan biaya latihan prajabatan, biaya observasi lapangan dan perjalanan dinas peserta berpedoman pada ketentuan yang berlakundidikan ditanggung oleh pemerintah kabupatenkeuangan daerah, yaitu standar biaya ditetapkan dengan keputusan bupati. perjalanan dinas dalam daerah kabupaten perjalanan dinas dari ibukota kabupaten musi rawas kota lubuklinggau menggunakan tarif perjalanan dinas dalam daerah wilayah iiperjalanan dinas wilayah dan kota lubuklinggau disetarakan wilayah satuan uang harian dan atau biaya transpor kegiatan dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau skpd pegawai yang berkenaan sepanjang tidak publikasi anggaran. perjalanan dinas dalam kecamatan, yaitu dari ibu kota kecamatan desa desa diberikan uang harian maksimum sebagai berikut pejabat struktural eselon iii jabatan fungsional yang disetarakan diberikan uangtharian sebesar rp. , . pejabat struktural eselon iv jabatan fungsional yang disetarakan diberikan uang harian maksimum sebesar rp. , . staf jabatan fungsional yang disetarakan diberikan uang harian maksimum sebesar rp. , . s5. perjalanan dinas khusus dalam rangka pengawasan inspektorat kabupaten musi rawas sebagai berikut uang harian penanggung jawab rp. , orang hari wakil penanggung jawab rp. , orang hari pengendali teknis pengawas rp. , orang hari ketua tim rp. , orang hari anggota rp. , orang hari transportasi mengikuti ketentuan standar biaya perjalanan dinas jabatan yang berlaku. pj. bupati musi rawas riki junaidi lampiran jii peraturan bupati musi rawas nomor tahun tanggal oktober biaya transportasi perjalanan dinas pejabat negara, dewan perwakilan rakyat daerah dan aparatur sipil negara tahun anggaran biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri darat ala feaembang antara ssstcooo.\| palembang (bandung 2est000.l (imbang (edan taooooo. palembang mataram , \| satuan biaya tiket kota daerah biaya tiket kendaraan pesawat darat asus mono los sang tama jason\| ewen: palangkaraya palu satuan biaya taksi perjalanan luar provinsi sumatra utara orang kali kepulauan riau orang kali sumatra barat orang kali sumatra selatan orang kali bangka belitung orang kali jawa barat orang kali dki jakarta orang kali d.i yogyakarta orang kali jawa timur orang kali nusa tenggara barat orang kali .penjelasan lampiran iii standar biaya tahun transpor perjalanan dinas pejabat negara menggunakan satuan biaya tiket pesawat kelas bisnis. transpor perjalanan dinas pejabat daerah dprd asn menggunakan satuan biaya pesawat kelas ekonomi. untuk kegiatan perjalanan dinas jabatan dalam kabupaten tidak ada moda transportasi dapat menggunakan kendaraan dinas dengan pengeluaran riil (at cost), yaitu bukti faktur akuntansi bbm. aparatur sipil negara eselon iii keatas dapat mengunakan kendaraan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam daerah atau keluar daerah kabupaten, maka uang transfernya dapat diganti bbm dengan bukti pengeluaran riil. dprd dan aparatur sipil negara dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan luar daerah kabupaten dalam provinsi (termasuk provinsi bengkulu dan jambi)luar daerah dalam provinsi provinsi bengkulu dan jambi), daftar pengeluaran riil maksimum sebesar harga tiket resmi moda angkutan darat moda travel, yaitu maksimum rp. pp). satuan biaya transpor dalam kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi aparatur sipil negara antar wilayah desa kelurahan. satuan biaya transpor tidak bisa diberikan aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan dalam komplek perkantoran wilayah desa dan kelurahan yang sama. perjalanan dinas jabatan dalam daerah kabupaten dalamdalam daerah kabupaten maksimum pp) sebesar wilayah rp. wilayah rp. wilayah iii rp. wilayah rp. ppt bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantupelaksana perjalanan dinas. bukti pengeluaran transportasi berupa tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti moda transportasi lainnya. apabila tidak tercantum pada satuan biaya tiket pesawat pada peraturan ini, maka satuan biaya tiket pesawat ditempat transit menuju kota tujuan disesuaikan dengan satuan biaya tiket pada peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pedoman standar biaya masukan tahun anggaran pihak pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga sebenarnya (mark up,pemerintah daerah, maka pihak tersebut bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. ppt melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran perjalanan dinas disetujui pa kpa disampaikan kepada bendahara pengeluarandengan perjalanan dinas wilayah dan kota lubuklinggau disetarakan wilayah ii. transportasi taksi dari bandara stasiun kereta api terminal bus pelabuhan laut tempat penginapan cost atau dapat mengunakan daftar pengeluaran riil pulang pergi) sesuai dengan format lampiran satuan biaya taksi perjalanan dinas jabatstasiun keberangkatan atau dari bandara terminal stasiun kedatangan menuju tempat tujuan tujuan kota bandara terminal stasiun kedatangan dan sebaliknya. catatan contoh perhitungan alokasi biaya taksi seorang pejabat aparatur sipil negara melakukan perjalanan dinas jabatan dari muara beliti jakarta, maka alokasi taksi sebagai berikut berangkat biaya taksi dari tempat kedudukan muara beliti bandara dilampaui lubuklinggau: dan biaya taksi dari bandara soekarno hatdilampaui lubuklinggau tempat kedudukan muara beliti) pejabat negara pejabat daerah asn melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pedoman standar biaya masukan tahun anggaran pj. bupati musi rawas riki junaidi lampiran peraturan bupati musi rawas nomor tahun tanggal oktober tarifbiaya perjalanan dinas pegawai tidak tetap dan non aparatur sipil negara. uang harian daerah tujuan ptt dan non asn rp) dalam wilayah kabupaten musi , hari rawas keluar daerah dalam propinsi , hari sum sel (termasuk bengkulu dan jambi) keluar daerah provinsi sum sel , hari penjelasan lampiran standar biaya tahun (ptt dapat melaksanakan surat perjalanan dinas spd) adalah tenaga kerja sukarela terdaftar test) dalam melaksanakan program dan kegiatan skpd, dan untuk tenaga kerja sukarela tks) dapat juga melaksanakan perjalanan dinas apabila mempunyai tugas pokok dar. fungsi dalam tim kegiatan yang berkenaan dan ditetapkan dengan keputusan bupati. biaya transpor dan biaya taksi perjalanan dinas non asn dan ptt mengunakan pengeluaran riil sesuai dengan standar pada lampiran iii. biaya penginapan biaya perjalanan dinas non pns dan ptt disetarakan dengan penginapan golongan mengunakan pengeluaran riil sesuai dengan standar pada lampiran ii. tenaga ahli narasumber non asn yang ditetapkan dengan keputusan bupati, dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkenaan. pj. bupati musi rawas riki junaidi lampiran peraturan bupati musi rawas nomor tahun tanggal 110oktobernomor meeeetanggal ., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya transpor dprdnol grain tamah nuara beliti, tanggal, bulan tahun pa kuasa pengguna anggaran pelaksana spd, nip pj. bupati musi rawas kena
lan bupati musi rawas peraturan bupati musi rawas nomor tahun tentang upaya perbaikan gizi masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi rawas, menimbang bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia indonesia yang sehat,cerdas.upaya perbaikan gizupaya perbaikan gizi masyarakat.kesehatan berita dalam kabupaten musi rawas tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati musi rawas tentang upaya perbaikan giziadalah dinas kesehatan kabupaten musi rawas, kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten musi rawas, upaya perbaikan gizi masyarakatupaya perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan,skadar)guna mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila. bab tujuan tujuan umum upaya perbaikan gizi masyarakat adalah untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas seribu hari pertama kehidupan dan sampai anak berusia tahun, tujuan khusus upaya perbaikan gizi masyarakat adalahemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasiupaya perbaikan gizi meliputi menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, social budaya, dan perekonomian, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia semua sector baik pemerintah maupun swasta,rilaku sadar gizi. bagian kedua sasaran sasaran upaya perbaikan gizi meliputi masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah usia dua tahun, anak bawah limkabupaten, media massa,upaya perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut kampanye nasional dan kabupaten, advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan sektor lembaga, dialog untuk menggalang kerjasama dan kontribusi, pelatihan, diskusi, 'intervensikegiatangizilangsung (spesifik), intervensikegiatangizitidaklangsung (sensitive),dan kegiatan lain. kampanye nasional dan kabupatendisekolah, kegiatan rumah ibadah, pemukiman warga dan ruang publik lain yang strategis, advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana dimaksud pada (l) huruf ditujukan untuk penggalangan dukungan pada upaya perbaikan gizi masyarakat kabupaten musi rawas, suplementasi gizi ditujukan untuk memenuhi kecukupan gizi, diberikan untuk anak usia bulan, anak sekolah, ibu nifas, remaja perempuan dan pekerja wanita. jenis suplementasi gizi meliputi, dan bubuk multi vitamin dan mineral. dialog sebagaimana dimaksud pada huruf maksudkan untuk menggalang kerjasama dan kontribusi upaya perbaikan gizi masyarakat,tata laksana gizi buruk dilaksanakan melalui rawat jalan ataupun rawat inap semua dengan kondisi pasien, (penyakit keturunan), dilakukan melalui tindakan bersifat pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. bagian keempat pelaksanaan pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat dilakukan oleh pemerintah kabupaten, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media massa, dunia usaha, dan masyarakat, bab gugus tugas upaya perbaikan gizi bagian kesatu tugas gugus tugas mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan mobilisasi sumber dana, saran dan daya dalam rangka pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat. bagian kedua pelaksanaan upaya perbaikan gizi daerah pemerintah kabupaten melaksanakan upayadalam melaksanakan upaya perbaikan gizi sebagaimana pada pemerintah kabupatenanggota masyarakat. bagian ketiga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan upaya perbaikan gizi secara berkala dilakukan oleh gugus tugas. bab pendanaan pendanaan bagi pelaksanaan upaya perbaikan gizi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten musi rawas, dan sumber sumber lain yang syditetapkan lubuklinggau pada tanggal november pj. bupati musi rawas,tman hukum (ke muka pembina nip.
bupati musi rawas peraturan bupati musi rawas nomor tahun tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman perkebunan kabupaten musi rawasilmu pengetahuan, tekhnologi dan standarisasi serta tuntutan kebutuhan proses mutu, benih bina yang beredar dan untuk memberikan kepastian usaha perkebunan, perlu dilaksanakan produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman perkebunan kabupaten musi rawas. memutuskan menetapkan bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: kabupaten adalahrkebunan adalah dinas perkebunan kabupaten musi rawas, unit pelaksana teknis balai pengujian dan pengawasan mutu benih yang selanjutnya disingkat upt bp2mb adalah unit pelaksana teknis balai pengujian dan pengawasan mutu benih kabupaten musi rawas, pengawas benih tanaman yang selanjutnya disingkat pbt adalah pengawas benih tanaman upt bp2mb dinas perkebunan kabupaten musi rawas,tanaman adalah tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman pakan ternak:benih pokok dan benih sebar,varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanamanerbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan. bab maksud dan tujuan maksud dari peraturan bupati ini adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina, peraturan bupati ini bertujuan untuk: menjamin terselenggaranya sistem penyediaan benih binabab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: produksi benih bina, sertifikasi benih bina,, benih pokok bp), dan benih sebar br). klasifikasi benih sebagaimana dimaksud pada untuk tanaman perkebunan yang produksi pada kabupaten musi rawas. untuk tanaman tahunan perkebunan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada hanya pada br. benih varietas hibrida disetarakan dalam kelas br bab, mencampurnya benih. pengawasan pemasangan label. proses sertifikasi benih bina sebagaimana dimaksud pada yang proses produksinya kabupaten musi rawas dilaksanupt bp2mbmencantumkan antara laindalam hal ini upt bp2mb, label sebagaimana dimaksud dalam dipasang pada setiap kemasan oleh produsen benih bina. pemasangan label sebagaimana dimaksud pada diawasi oleh pengawas benih tanaman upt bp2mb, bagi tanaman semusim, dan (lima) tahun bagi tanaman tahunabab pembinaan dan pengawasan pengawas benih tanaman berkedudukanyaitu upt bp2mb,musi rawas:#nmukhissin, $h, pembina nip.
. cc.musi rawas' undang pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten musi rawas utarabantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan l(abang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik,,musi rawas berdasarkan perapbd kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang merujuk pada kabupaten musibii(l)sekretaris daerah kabupaten musi rawas utara:,,rang:an daerah,! sekretariat dewan pimpinan cabang partai politik atau sebutan lainnya,,, kegitan operasional sekretariat dewan pimpinan cabang partai politik sebagaimana ,r,, format laporan pertanggungjawabannspa pj. bupati pas utara h.agus yudiantoro diundang muara rumit pada tanggal pit. sekretaris& daerah kabupaten lina jara, eta ray alfnknan sos. pemain nip. berita daerah kabupaten musi rawas utara nomor. pen pan aaa kes sol air ino jae jala per god bad ap: ola fa) lele lela lela lela las lan s25 &al sekaksasgssesis he: isis (es nnididndddidid dalil lelelelelalela lele lele lele ke) jts its ly) o10 jo sig isis isis (rt lae bat ale hb: sala fee \|ib ahg lali sia sis aaa hehe bei lampiran peraturan bupati musi rawas utara nomor tahun tentang segkimbar dowdaftar. pada hari ini. jc.tanggal.jjj.tahun.ujj.iaan ketua (nana anakananaakn akan sekretaris (aan) gho nnananakaa naa anggota (ea) anakan anggota (nana) nnnnnanenanna anggota (men) nnnknanannaaan anggota (ena) pj. rawas utara, ta, bia ane wabahseeek yang telah diperiksa badan pemeriksa keuangan pada tanggal pensesemeebula n. un.kk.sebagai berikut jenis pengeluaran jenis volume realisasi kegiatan kegiatan (rp pendidikan politik dang seminar lokakarya dialog interaktif sarasehan, dan workshop operasional dena sekretariat pena dna administrasi umum:\|. j3. pemeliharaan data dan arsip kan men \|. j4. pemeliharaan peralatan kantor. tan mengetahui, ketua umum ketua bendahara umum bendahara (ponnenennnnses0non0senna san saleh (2m cersnnpanasangan desa esa) pati nigam mann pj. bupati rawas utara bawa agus yudianforo
its penjabatilir tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa penjabat bupati ogan ili. mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten ogan komeringperu,ogan ilir tahun bab ketentuan umum dalam peraturan penjabat bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten ogan ilipada akhir::(air li:. bab peran, fungsi, dan kedudukan rad amp kabupaten ogan iliogan iliogan ilir tahun yang disusun berdasarkan rpm kabupaten ogan ilirogan ilir sampai dengan tahun bab iii pelaksanaan rad amp pelaksanaan rad amp kabupaten ogan ilir tahun adalah melalui rkd, senja skpd, apbd kabupaten ogan ilir, serta dapat melalui integrasi rad amp kabupaten ogan iliilir tahun dengan dana luar apbd kabupaten ogan iliilir tahun terbuilir dengan pihak penyandang dana. (d) pelaksanaan rad amp kabupaten ogan ili(dl):: il) kepala skpd menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan penyempurnaan kepada kepala bappeda, j2)ogan ilir tahun sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan penjabat bupati ini.maha yulian difoto diundangkan indralaya pada tanggal, agustus sekretaris daerah kabupaten ogan ilir herman berita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomordto yulian difoto diundangkan indralaya pada tanggal, agustus artha munir, sh, pembina iv a) nip.
nn) lama un" bupati musi rawas utara peraturan bupati musi rawas utara nomor tahunhuruf bantuan keuangan dari apbd kabupaten kota, bahwa pemerintah kabupaten musi rawas utara pada tahun anggaran telah menyediakan anggaran sebesar rp. tiga belas milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk bantuan kepada desa kabupaten musi rawas utarkalikeputusan bupati musi rawas utarakesatu bantuan keuangan pemerintah kabupaten musi rawas utara pada tahun anggaran rp. tiga belas milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada desa dengan rincian bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua penyaluran bantuan kepada desa sebagaimana dimaksud dictum kesatu dilakukan kepala daerah pemprograman bantuan tersebut kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran ketiga segala biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten musi rawas utara tahun anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa) kabupaten musi rawas utara nomor rekening ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkarumit pada tanggal januari pan bupati utara, agus yudiantoro diundangkan muara rumit pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten mus ut, firmansyah, sos, pembina utama uda nip.jangan daftar dana desa bantuan pemerintah melalui apbd kabupaten musi rawas utara kepada pemerintah desa tahun "roof mamasa volume satuan pop jearucaan tahun imaurtama tahun (is imaursaru tahun jemcinruet tahun pantat tahun oo jrawangacun tahun juta bar tahun jsummakmu \| do1o \|tahun (rp isumsersa tahun (aa barumun namun itawungraja tahun das bening oo tahun das ieerincinsakti oo hun rp iserincin maru o o o1oo 31o \| hun oo tketapatbening oo . hun merasa o o o ioo031o \| tahun oo bia oo oo hun ier sari oo hun karang apo o o o o o o1 1oo tahun rp7 sukaraja oo tahun buku oo tahun (co imuarabatangempu \| tahun rantautelang tahun oo) isukamenang o o o o o io 1o \| tahun ikutotam uun \|o tahun umah pj. bupati kel ypy utara, agus yudiatoro
peraturan bupati musi rawas nomor tahun tentang petunjuk teknis pemberian izin usaha mikro dan kecil kabupaten musi rawas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi rawas, menimbang bahwa untukmusi rawas dan atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi kabupaten musi rawas, bahwa usaha mikro dan kecilmengingat undang undang nomordalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan. bupati adalah bupati musi rawas. dinas koperasi dan usaha kecil menengah yang selanjutnya disingkat diskon ukm adalah dinas koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten musi rawas. kepala diskon ukm adalah kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten musi rawasabupaten musi rawasabupaten musi rawasmaksud dan tujuan peraturan bupati iniruang lingkup dan prinsip ruang lingkup peraturan bupati ini babdiskon ukm, umkm dan pengelolaan pasar kabupaten musi rawasmeliputidan besarnya modal usaha. penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf harus(dua) lembar, mengisi formulir yang memuatbupati musi rawas.lipat menggunakan perizinan secara elektronik. karakteristik wilayah dalam dan meliputi: dan kewajibanviiskon ukm provinsi sumatera selatan atas usulan kepala dinas koperasi, umkm, dan pengelolaan pasar kabupaten musi rawas. tenaga pendamping diberikan insentif sebesar rp. viii monitoring, evaluasi dan pelaporan bupati melalui diskon ukm, umkm dan pengelolaan dasar kepala desa. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud jump kepada bupati musi rawas melalui dinas koperasi, umkm pp. bupati menyampaikan laporan hasil pemberian ium kepada gubernur sumatera selatan. bab pembinaan dan pengawasan diskon ukm, umkm dan pengelolaan pasar.musi rawas. bab ketentuan penutup peraturan bupati musi rrawaspj. bupati musi rawas, dto riki junaidi diundangkan lubuklinggau pada tanggal dess kabupaten musi rawas gysgian hukum muka isin sh, nib.f0700623
bupati musi rawas utara peraturan bupati musi rawas utara nomor rsud.rpt mrubahwa dengan berpedoman pada peraturan presiden republik indonesia nomor tahun sebagaimana telah rawas utar,kabupaten musi rawas utara: peraturan bupati musi rawas utara nomor tahun tentang standar biaya tahun anggaran keputusan bupati musi rawas nomor pts rs.rumit tanggal september tentang penetapan rsud rumit sebagai skpd yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah: memutuskan: menetapmusi rawas utara. rumah sakit umum daerah rumit yang selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit umum daerah rumit kabupaten musi rawas utara. s5usi rawaspada blue yang pada batas batas tertentu dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umumantara pemerintah dan dprprd dan ditetapkan dengan peraturan daerah. direktur adalah direktur badan layanan umum daerah rsud rumit kabupaten musi rawas utarbahan dan alat kesehatan pakai habis, reagensia, bahan pendukung radiologi, perlengkapan farmasi habis pakamakanan extra flooding petugas adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada petugas tertentu yang pengadaan dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan atau dalam bentuk makanan jadi. jasa petugas keamanan adalah kegiatan jasa keamanan yang mencakup seluruh lingkungan rsud rumit yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang tertib dan amruang lingkup pengadaan barang jasa pengadaan barang jasa pada blue rsud rum: mengacu pada peraturan presiden republik indonesia nomor tahun dan perubahannya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. terhadap rsud rumit. lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengadaan perbekalan farmasi: pengadaan makan minum pasien: cc. pengadaan extra flooding petugas, pengadaan jasa cleaning service dan jasa petugas pengamanan, jasa petugas laundry, jasa petugas catering: pengadaan bahan dan alat yang digunakan dalam rangka pemeliharaan atau perbaikan alat alat medis dan non medis, dan. pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasional rumah sakit namun belum dianggarkan oleh sumber dana apbd. pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang jasa yang ditetapkan oleh direktur blue rsud rumit dengan mengikuti prinsip prinsip: transparansi, yangyangcc. akuntabilitas, yangpemberi hibah. pengadaan barang jasa pada blue rsud rumit yangumit. bab iiiatau kelompok kerja pada unit layanan pengadaan. panitia pejabat pengadaan atau kelompok kerja pada unit layanan pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai. (satu miliar rupiah):satu mili, yangdan dan pengadaan langsung, dilakukan dengan alasan efektifitas dan efisiensi: pembekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan pembekalan farmasi untuk kelangsungan dan mutu pelayanan kepada masyarakat, barang jasa kebutuhan operasional blue rsud rumitdalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi blued rumit, untuk pengadaan barang jasa yang bernilai atas rp. (lima miliar rupiahmusi rawas utara. ditetapkan musi rawas utara tanggal pesemgen (tn vpj: musi rawas utara sin api lah kg. yudiantoro bawa
tea bupati musi! rawas utara peraturan bupati musi rawas utara utara, menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dilingkungan pemerintah kabupaten musi rawas utara tahun anggaran dipandang perlu menetapkan standar biayastandar biaya tahun anggaran bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf perlu ditetapkan dengan peraturan bupati musi rawas utara tentang standar bimemutuskan. memutuskan menetapkan peraturan bupati musi rawas utaragajinya berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlakuskpd. non pegawaskpd yang pelanjutgung jawab pengelolaan keuangan daerah penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut bud: kuasa bud: pengguna anggaran. pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran: penguji spm skpd, pejabat ketatausahaan keuangan ppk):: dan staf pengelola keuangan daerah. penanggung jawab pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut sekretaris daerah selaku pengelola barang: kepala skpd pembantu pengelola barang: kepala skpd pembantu pengguna barang: kepala utd selaku kuasa pengguna barang. penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dan diberikan honorarium sesuai dengan lampiran peraturan bupati ini. pejabat pengelolaan keuangan skpd tidak boleh merangkap pejabat pelaksana teknis kegiatan dan staf pejabat pelaksana teknis kegiatan. ppk skpd dibantu oleh staf pengelolaan keuangan daerah paling banyak (tiga) orang, kecuali skpd setda maksimal (enam) orangoa. nilai pagu.o#kontra nilai pagu dana sampai dengan rp. tidak dibantu oleh staf kegiatan: nilai pagu dana diatas rp. sampai dengan rp. dibantu oleh (satu) orang staf kegiatan: nilai pagu dana diatas rp. sampai dengan rp. dibantu maksimum oleh (dua) orang staf kegiatan:atau dpp skpd. honorarium sebagaimana dimaksud pada dalam (satu) tahun paling banyak (empat puluh delapan, kecuali skpd kecamatan yang kegiatannya diatas rp. dapat diberikan honorarium dan dianggarkan pada kegiatan jasa administrasi keuanganala skpd. tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada (l), memenuhi ketentuan sebagai berikut tim khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung . pengelolaan keuangan daerah, tim pembinaan pegawai negeri dan tim urusan pemerintahan antar instansi pusat daerahsn disamping tugas pokoknya sehari hari: dansn, ptt atau non pegawai disamping tugas pokoknya sehari hari. atau keputusan kepala skpd selaku pengguna anggaran. bab uang makan dan uang lembur uang makan dan uang lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang kurangnya (dua) jam. uang makan dan uang lembur asn dibayar bersamaan dengan uang lembur sesuai dengan standar biaya. pada hariyediaan makan harian diklasifikasi sebagai berikut makan harian asn: makan umum: dan cc. makan khusus. makan harian asn ptt yang dimaksud huruf merupakan makan siang yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan volume pekerjaan yang tinggi. makan umum yang dimaksud huruf merupakan penyediaan makan pada kegiatan pelayanan tamu dan kegiatan kegiatan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. makan khusus yang dimaksud huruf merupakan penyediaan makan pejabat negara dan tamu khusus pemerintah kabupaten. bab vdesember si.mapan mu9i rawas utara, agus yudiantoro diundangkan muara rumit pada tanggal plt. sekret area kabur usi rawas utara, firmansyah, sos, pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten musi rawas utara tahun nomor honorarium panitia pengadaan barang dan jasa honorarium tim pemeriksa barang pekerjaan belanja alat tulis kantor pengadaan fotokopi untuk dokumen tender belanja publikasi iklan madya dokumentasi dan sejenisnya makan minum rapat panitia dan pengelola kegiatan perjalanan dinas yang berhubungan dengan prestasi kerja kegiatan jenis dan satuan makan adalah sebagai berikut makan kotak bungkus digunakan asn pegawai tidak tetap yang klasifikasi makan harian pegawai makan bungkus digunakan makan umum pada kegiatan acara umum yang melibatkan masyarakat porsi paket digunakan makan prasmanan untuk pejabat negara, tamu khusus dan kegiatan lainnyanyp aa agus yudiantorsi rawas utaramusi rawas utara, bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk: cc.musi rawas utarabupati musi rawas utara nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinasbupati adalah bupati musi rawas utara. dinas kabupaten adalah dinas pertanian, peternakan dan ketahanan pangan kabupaten musi rawas utara. kepala dinas adalah kepala dinas pertanian, peternakan dan ketahanan pangan kabupaten musi rawas utarapt yang berbasis dkk:ebuppctor, kecamatanalokasi sumatera selatan: relokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan oleh kepala dinas kabupaten. dalam hals5)sumatera selatantanaman pangan dan hortikultura provinsi sumatera selatandinas tanaman pangan dan hortikultura provinsi sumatera selatan dan dinas kabupatedesember ma: bupati awas utara, agus yudiantoro diundangkan muara rumit pada tanggal desember sekretaris paten musi rawas ali yah, sos, berita daerah kabupaten musi rawas utara tahun nomor . ololotfol io1slo1olo inlolxninig ininlolnim m igtimila alo (un) langs\|iwi sjs ailololalms alalak olsimlala minlnjaln ha. alolainrnim nin ito) "pj olsjofsio imjojlalm nlerlooloolm babi ala siklon olniriula daz mae mad mann nnigslolj ndx olah kn. artesis e5xv3z anloelol io dus dim alm oo. bo\| sid es5a hyung oimisisim coolie si ielalgials sia colnloimia small\|e slesinimlolola aja zat #s2 cas nlaisimio ssl o1gi k2) olololdim alm "zs slalsiels nlu nim nim nas mlm olniminja mim alm alm fee) a.a almilorgsra sleojajog mlolnlolw ata cinjoimla minikino per sisi jlo olclcololw bios niw lola n\|y& sisisisiwim 2similis olm\|l isla slang afw niz arxiv alalalala alajalala jelalafajul lwn tol s\|ole jota sinyal8im\|xi sis isi isisisisis ssinlaln piala iimlolmielil simnlolm ula ain alm six o\|siujlulala ka! class olla minim sinisisisi8isis ula minim fino film ini sis cls aslejsimjejaje suisse isis nie alis mjelnlmiw z $ onjoersrerarers tlalnreta simimjelejalnja slolojajajle\| aa.r alsimimimlalnin nlmnjulalm alalajalalalala si3z3553 nlelsielsis simisrerelsie oimjoin sin al& xis ajo salem mos slorororair ts, a95 sislajslalslsis sjajeja na) s\|di nim i\|w iinjfoj ala aaz alnlalalala ini his tani o\|5jojo jjwolw isisisisialaisis (#inisiasi siris alw isi sirosis almalalcsiw tetofetersieta tolelaisisis inimlajelnjeir laleinjelela par! ille alan mila en) a4 nyala ana njoloisie min sisisieninis sisisisisis mlolelun sjalsisisis mimimlolilalu sis\|s\|sisisisis sisizisisisisia masinis mia nigsioimlw olololojaloroja olsirisre ojojunj ajo aja sislololalalsin algsimlelo ia) saja jala olaolelelmiaie ololoisinite mjejmnl hljo osn non alalsimixnlola mim iesioimlo anjalalay alas skola bag dan obtain mala nila isin alla cla rinjolminisio mlolalojaloeja siulan olla aon sleinjalnlulala sinsimlolal gila sisi isi ssisizigls missile(slajnjaje 13x l2lel sisi l2isl lal diz isi silo ulu o0\| lala do) s0\| isil is\|sis lsler \| s\|sisi 815i sis 5sesi sis iis\| ssislolcs si \|5islolsizs c igcixlelx \|cisicix\|z men des slo dvi ola iimilmla ajolalxn siria slaisisisisisis simiainajunt nisisisisinisin ala nholm ajal nimi nimi mio si8\|a18 sisi\| \|8isi2 fe) nimlojolieim notata nim oim\|o anloloim apsis slelelmlein ola ninik nota d1o loo sal sis sisi sis iis ola disisi sgi sisigisg oloimiw sisi8isisisis olulaimit atau aja ol lm sisi sisi sisi\|is\|s sini similis nyata miniata te) ke) min iloilo ti8i3 si8i similis (an) ning (es) oli disini alnlala ala oisislojolo sisixisi8 isjejsisisizis nala oloilmisiololig ntanjatata ololalo kec) nik i8\|3ir sisisisisisisis jalan ken) tisjlolojgi njautatni otk ol 4iojololo le) iisiojolo sisi bibir s\|s sisi8 ris atofalatn sjo inj isi ain oon kes) oflanloin ooloelelujojmla nlelelnisjeja minin fa) jajal mimilala kes) (' ) dioisinjolmio sin\|sisisisis sisisisisiaisis sin sisisisis ataitgaiainj aaa nim disiojfofoim ilmu ulajlelelein nio dini nlein nimimnlgi olojolsiolola timi mjeisisjlalnla siais susilo bini miri rim mia ia asisisisis sisisimisi8ix sia nis dalam nlm asli isis lalai isi.is sisi ulu ujo k5) lxc i sic inci sic si2\| disisipi2 !5sls cloiclselaelsi c\|5isi olmislaolaln sioinin olalgloleia alnjotra ola risinjlejsimim bni minimi olnimnia ilicis sio logged) fe) sirlatela nlelajejslala sisi isis nlm ujung ks) ajalmjalniain sasis sisi alam lain skola oli slam lelelajajsisia sisi sisi kan basa alb) sisisislelsia sis susilo similis impor aalimimim njujajsjun\|s sisisisisisis alata ajujalalalo mimimimimim sisisisisis olmisialaln sasis slg alsjilsloleig \|( le) les sisi$ sis lulu ku) isi i simi 5ja\| ssi3\|lsid\|m icjaleix lolo0lo0lola ken kon ken oluisicixnis alnlulala en) iisjurcja ainjmnjaln moj i ial jalu ol porsi fo) airsjajola injolala dislmlala ainiminja olminisio fe) (epi saat kei sak olajesim raj simlnlolo 5wis s25a sit gb3 sisisisials sm0 okg lalninlala sinlolsidis kena mania soto afi laisigisisis simiojolojie ia) isl tae nana \|sisi isj slulkisic wmloolm mm\|o ol l a oilmilolw mualim \|. cad ololrinlalo dd?da oljoloj a ololailmim oinlelala nulla alo ie) alnjlalala idola inilah ololololo gos osk sioluldjcix\|s hana sj3 " juga aj4 sie kas) ( \|l . kel sisi sic fan ii i six sisisisis aojlala ainialoerorfo tris sisisjulnis iso ini ine olanjaiminje sisisisisidimis wimnlualalwla isim siti aaa tajam sino srolojln olcololrx tas ais osis. ojojoir small sltisiw lansia ( ) navale lolo toute olsjololoefa ojotoo ointsojoin tes) mivisiwiw alalalslalr ntajalal ololofotcresisie violet tojo oral sla soon soo sofbol nol ala ala ololcolm olcicir solo oojeoj ks) joo\| sosial pan ala pole s1w sisisisisisisia similis nicivlolois nih alla a\|o ol lo logo saja fe) cool eros ajal piala lola isisisisisisisis skin ka) ke) ololslolmin er) alas rai (ud ain selo mlw sisisisiss iri olsjels tes) color sl\|w ln feng alo olololo ololjojoco sisi joo otd hum o\|l dimisioim alabama ala aja ala ke) ololololjors tie ojojolojolejo ka) olsinioioiloiwisd azalea alo olololo'c toletrw s1o1oj o\|ojo\|o siojololoimioim olor to'e ola ola han) osis toto oislwiwiw nl alan ks) alabama al tao allo i ls #l.ls an) sijo (m) kes) o0l pa) oix clean p\| kan) ku) las) viu x\|d uixcirx dimioloimisia otak nita nisjojoilmjolo bai mimjujalio ojojlulolululrk himjalnim mlalujlunloluluw ke) sinolog le) sid elelelsinisis mis kos) ojoldlojo ola sd10 olo sepele mlm nes) fee) din min o1lo nia ( ) les) o1oo ninja sisi ke) ke) la) sis lo ( ) ten kr) la) oto m\|s (to) ola ra) ka) ne) (en) din les) fwa) dlm din a16 sis ol\|s ke.) rang k3) oa. iu) ( ) lw) pal ke) isle ali isis ali sisi\|o iis iio ulu lelelelsieis (ojek \| sisi 5le\| 5ja\|s\| gis tislsojlalc il5 sjolrclc adal air dixislela ololoimico aia nata min le) nol ke kt) fe) le) sel isin le) (an) fan) ata aim olo ken) gs) li) (en) ka) le) ng) kem) (as) nia eli ul) oa. silo sisi ulc vixclels sici jla\| sjz)\| sisisisisic ira ajd dirixeleixre ololelo sisielelels ulgisloleje sisisisini8 ci2 olo sio ain pia 4l slo is (en) genus ona pubs eigisis\|s isis sislalelu fan as. goes sle isopod (bassis\|a 2e8les3 2x3 sen treat anl\|o ais sim x3 mialsjeln kan kan zisisisisir jjooloo tee) oji ang ini sisilia sisixisisis olm "pg! minin mela olw bag sisisisisi elsa iin sialaisisis ker) telepon slelsisisloja lari . oleh \|shell2 cisigisic similis\|is sel elpais slolalvulc k i tlalaloa jelafefahah sole ajal ololvliminle mesin sia mnimjolojo slxmlo lalu alla lini ol01010 sislslejeje\|a sisisisisis nijatainian sin olcloisic slelelejeisis sjelsim nlalalmiw lo (en) apsis si8 sis nla ata sleimisis rang v lag oo. olo si8 nila (en) lan) ala mio situs olunju min als lolo sio s1s1o min alla nlo oo. o\|w olo ka) s\|o soon fee) ojo njan hasi iicicrolo ke) soo\|o nlalalal te) lesi\| isl is l2le\| apsis sis (ui) osis mal igleleisis\|s level \|sisi i3\|s sis\| sis xci dixcixloixa sicigici olulsjalgsiolo olojojsininjoele slalxnlelaisfala alalalalf olojolres sinisjejsisis aoa afa afa ard sinolog slolojol sis olalalalala olojclo kas kel kel ke) alabama olo sisisisis iinlolal pem alun min sd10 laa) sellers mis lolo tour solo1o nla alla solo ojo ntytanini slololcl njojojoin sjtanininir olololnfe ket kel han ke) jaja jal ola elejejejlelejels nia li) ku) siu . djz yo) kera) les oclc\|s (si seals sal dial xaj deal imin tololaim tol nia disini loss il sis sis ka) la) nin sosial sis si.is ke) an) sl mim lalu\| i a. kr! slot sis ulu vol oil el sisi tic simile sjoloisci ixcislelselz colle osiris salma aloelmie sim\|s similis pas "gs olah sg png sis\|s sistema cut diss ne) 46nation nloolwm olnlolelm ono sisi ata karena el, sisi ku) fee) ato (aj fe) o223 itu miunlailwu locis coloojwlo "sun i is sisi siklelils color mes cz. ololelelele olok lc loojoloo visits sjlolilo sisi color loo ani kal kel rae) ola alnftuja lim\|a oto1 a10 solois sisislejs ginlalmla (w) isl sico 2l2\|s\| i5i3isis sisi ie \|s\|s ielalefelaf o1alololnxnloto aislaisisir\|sis aisisisisiais sislelsialsisls sisisislelels "aj tp) ke) single e\|slislelelsie nyata cie air oasis te) sia ana mio nian loro alanis olojolo sleeve nlolxnla olelcr a njelsislela njatinikr (an) crore slelelela class fe) o10 ke)! nila aan ls) i2\|& kn) llw olah \|c sis isis xai dixit lol toile olmlolnim s\|ini aja simi sia loi4 nyala sisiclslc s1o num mb) s\|f ta) ke) kas) kes) law) mio dlm (em) loko) oio slo nin locke) an) le) lan) (an) cu) ta) km) iu) sulu kas a09 wol lelglelisjals gfe bee dixcixslela te) iii ky) loj bini is) kas kas) (elafelehalelsi olololc 1solois lolmlals lnlulmla classis disisir njsjeoja simbol alm te) kam: mnianio m\|ine mima colojujo asiniluwlid sek seal si32253 pe9o2s olmlmim sistim 0y0x ilxlals h uw3 sis pool alas ol im iso (nu) joa rear nimiciw a.l oejlejloinlela ninianio sis salute si. issue sun ssinlulo hh sirusa lani bae ke) il) uleslola awal$ gejala sisi8\|isis minima alas omg alnfoja dd8b aja 2x0 mlialmid sisi also slalsjojalo sisi psis kota nina ini dash locis mlelejeisisis alolalala simjumlmn1 (ps kai iel hljo s\|s pat 3isis cis six jelelslslz ang alata jelalalefal sololcoislo dimjojalalolo ojo otnjoini nloleloil niei ssislolisic isim nigistatol aia njtaiaini ian ainjaninia slot olso disisipi&isis sisisisisi8 clolcioiociniw final miniata atajtatata oleimlioie slaicolole ssi mos sinjojoio iinsiolelw al i iklan ajaran nia loc tojolcicoie eloiwvlolo oojlaloelolola ao1o olololalwiolola njyaininian alla andal olololcoics simi ssjslois oral loo lolos alai elreresraroefefera clc ojo olololalelolola ln elciule olo oim (sjelsisisisis isis levels (ts) color joo nik lai lag bi) si'cs iis sisters kan olotoaoois nlolciwiwisiw alalalal a slojclole slelsirjeleje ojelelele olalolols tlw ig alalalala aa) olololo tre slslslelsiele situs ssjojlolgslalwis atap han) olok loot a finir otsinjojoian gejala dislanisiocoim ling ainjaintain lolo iir tower osiololoie slojloloiwisiwis aja al43l ln) simlcicieim leg onj olm ola iigsiaisi niniminim ky) l2ls pan (slw (8s sisi (slice sis uu) 2iz ulu o0i olxcje\|sisi jelek sjo\|s sisi civic isi siais x\|( dicjxeloix dicijxl\|fire sisi oi5 oal oilmialjalols lampung sisimimjalmigir ala lokal njajulololojlala ola sisisiels isis fee) color (ew) kep) be2) (an) nio ' ) mlo le) simo ke) solo cool eros ke) le) la) ke) ke) (an) olo uno a19 ls) ta) milo loo ( ) and solo\|s o\|s1oo dim mojo le) o1l oolololo o1o1la morio mojo cool mlooloolos lola ie) olololjolo ke2 kari kera ken) ati mio ken) le) o10 ojo sis njo kes koo) mio ke) pal ololole ojololo aja prod o@. iv) slw sil .i( sic sis ulu wi) oii i sisi adele\| sisi \|g\|s\| \|si si8s\| clsisisioisc csi isilslelc xji dixlxixix xa\| diri ixiaclxa its ba) tai ke) ad p . ks) asi ham te) pur ka) a\|a\|c ain rls\|s alm tan sel\|cs ragi ala mis sisi ara www txr ton polio bei sz25 kyoon yul moin (g) misa jojo kar isis .02r rar # tata al.\|s fd s1o sigslarr tzd mlsimjo esu nicole uga oli& minim lolo sia sisi m\|o cmd dong mlalatra anta milan ajsjale assisi ke) olulalx tidak\|o niosloio lain gisirisis injil iml si isi isl lel \|sis\| e\|s isle 2lis ke) s\|sis\| sigi jelefalela al rar ie kei sisislelimin tala alujulslalsia mlalajalalalajn mjalmaixia iicsisisicicis ajalalalatalm alla midimirimi mmi ke) s1s1o sisioisis isis oclc mini alta lalat sia nimimim s9o1oio sis susilo ke) similis niskala admin mala lalai s\|dialek mikro osis sjojoja similis skala sisi ssicicls ajtainjaini riaja imisisjaim ol91 sisislsisisio\| sisisisis "aj ale risisikisisis sisisisisis sici sisi slo nauli slim hat alsos\|s sosiolog a rrr alulalolarn alla alla iniselsisisisisim lelelelelsieje similis sisi sisi ia) je) niunlalalatnimio abuja memoir mmi s1so soo sisisisisisisiiw sslcolc sinopsis nloluimlniuiw mlslximimimim ru) njajonjaolmj ol9jo1olo loo sisisisisisis sslolslc sisi us) oo. ulina miuximimimimia nia nimistim solo logo sis slololo slolclo iblis p3. ke! mwinimirnirni nik nja njolaljajnlo ka) olojolololola ka) (es) (lk) mulia vinimlalalata alam s1o1o1 oo1 solc oisicisisisis ce) tas lalu #llo kal llw gl \|s l2l3\| isis sisi silo ulc nu) oleh iriei alel soy \| a\| s\|81s sii oalclic sii siaolscix sieclsiela aloicixslalx alo rin lahore dia column majora sis sis sim divisio alalalolalela osis sisisisisicls fan) ( ) lag aka tp) (ar) slain sisi uin ta) nim solo sisi ken) le) koi issn isi sls\| si. ks) sisi ulu bol o0i visi sisi lele\| sigi \|s\|s\| \|sis is\| ajoisixlala slcixicix ea) ping (s) si) ing sisi isi.is rilis od\| sisi i sisi la\| sitixla
peraturan bupati musi rawas nomor tahunkedudukan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten musi rawas disetarakan dengan bupati dan wakil bupati, b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu diadakanage 10fagageeberapa ketentuan dalamdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut lampiran angka kolom diubah, sehingga lampiran angka kolom berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran iya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan menempa et set samukhlisin, sh, kera tal nip. page lampiran peraturan bupati musi rawas nomor tahun tanggal mark satuan biaya penginapan hotel perjalanan dinas dalam negeri tarif hotel pejabat pejabat negara negara pejabat pejabat provinsi satuan (bupati dan lainnya eselon eselon golongan bupati) dan dprd dan golongan golongan pimpinan pejabat dprd eselon il3 nho nek eramamavenenamnaemvenemnoanah nam sel enmnboome1: ,. \| . .sumaterautara \|. s0s. \|. meriam krennevmanrmameontemmen omah men iban . .!. kepulauan riau. i.oh e.id.t: 's02. jambi .\|,sumatera barat. .\| \|. \|. \|. \|. , . .sumatera selatan .oh \|. , \|. s14. \|. , . j.lampu goooooooooodome meemtomm m3: . . \|. l.bengkulu eom mmm1: \|. . , . bangka belitung \|.oh \|. . , . banten rooomoonbemen anom \|. . jawa barat. .bo.i.ooodoonn 0th oomokenumns3: . . \|. . , . dki jakarta .ooo oom okt aennedmoerm3: i,. , . 22a \|gawatengaa oo) ara6000, \| yogyakarta \|.or.\|. jawatimur , \| ban nrenmemene antemmeeaanenmmbemeano bammbmmam \|. \|. nusa tenggara barat , \| , \| nusa tenggara timur hooooooonewnesnbnan omomkmm ms31000 \|. !. kalimantan barat .oh eam. . . . \|. , , kalimantan tengah .\|. . . kalimantan selatan aman non1 o1: . \|. i. , . kalimantan timur .l.o mh.m0t: \|. kalimantan utara. bo.i rekaman t: i. . ). , . lsulaweslutara \|. \|. s49. \|. gorontalo rrrcmencoceneban omnnpaet: l. .sulawesi barat .mi260. \|. \|. sulawesi selatan oh sulawesi tengah. h.e: \|. . sulawesi tenggara page maluku .ii , ) \|marukuutara , \| iss papua doom t.solo \| papua barat l482. , \| 9e.ooo \| bupati musi rawas dto ridwan mukti salinan sesuai dengan aslinya, sekret. aria daerah: kabupaten musi rawas kepala bagian hukum jam mnras (sec tai ikhlas in sf, nir: page
peraturan bupati musi rawas utara nomor (hb tahun tentang insentif aparatur:uraparatur:abatan fungsional auditor jfa) tingkat pengendalian mutu, pengendalian teknis, ketua tim, ahli dan terampil, insentif aparatur pengawasan intern pemerintah adalah insentif yang diberikan setiap bulan kepada pegawai negeri sipil pns) dan calon pegawai negeri sipil cons) yang berada lingkungan aparatur pengawasan intern pemerintah api), bab indikator dan tolak ukur pemberian insentif aparatur pengawasan intern pemerintah api) berdasarkan indikator hirarki beban tugas pokok dan fungsi, norma waktu dan beban tugas:: bab iii penerima dan besaran insentif insentif aparatur: insentif aparatur: besarnya insentif aparatur pengawasan intern pemerintah api) kabupaten musi rawas utara maksimum yang dibayar adalah sebagai berikut inspektur pembantu wilayah sekretaris. auditor madya auditor muda auditor terampil pengawas pemerintahan utama pengawas pemerintahan madya pengawas pemerintahan muda pengawas pemerintahan pertama kasubbag bendahara pengeluaran pengelola gelap perencana sdm pengurus bmd fungsional umum lainnya cons keterangan termasuk pajak bab ketentuan pembayaran insentif aparatur, ditetapkan muara rumit pada tanggal januari naa bupati rawas utara agus yudiantoro diundangkan muara rumit pada tanggal januari plt. sekretaris kabupaten rawas utara, firmansyah, sos., pembina muda nip. berita daerah kabupaten musi rawas utara tahun nomor
arang peraturan bupati musi rawas nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa kabupaten musi rawasmusi rawas,, memutuskan menetapkan peraturan bupati musi rawas tentang pedoman pengelolaan keuangan desa kabupaten musi rawassumatera selatan. daerah adalah kabupaten musi rawas. pemerintah daerah adalah bupati musi rawaskepalteknis dan pelaksana kewilayahan yang terdiri atas sekretariat desauangan desa adalah semua hak dan kewajiban.p, yang ditetapkan dengan peraturri'hselanjutnya disebut ipabarang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian keadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari (dua belas) ulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerfifa belas) bulan untuk digunakan:sahnya kesejahteraan masyarakat desa. tanah desa adalah barang milik desa dapat berupa tanah bengkok atau kuburan pungutan urutan desa adalah pembebanan anan pungutan berupa sejumlah uang terhadap masyarakat desa dengan tertentu, atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa atau wujud partisipasi masypadatan pemeran desa dengan bpd serta memberkatia yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal pengalokasian yang ditetapkan, sehingga dipasang perlu dilakukan perubahan apb desa.apasaitas, pejabat yang ditunjuk oleh kepala(l) sekretaris desa pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa sebagaimana dimaksud dalampejabat yang ditunjuk oleh kepalariharus memenuhi persyaratan minimal berpendidikan sta (smu smk) atau yang sederajat dan berusia sekurang kurangnya (dua puluh) tahun. bendahara desa sebagaimana dimaksud bukan merupakan suami istri atau ayah ibu atau anak dan kakak adik kandung kepala desadari: pendapatan asli desa, pendapatan transferlain lain pendapatan asli desa. hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain adalah badan usaha milik desa, tanah kas desa dan usaha usaha lain milik desa. hasil aset sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain kebun desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan lain lain yang ditemukan sebagai asset desa. swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksudhasil pungutan desa sebagaimana dimaksud pada harus dituangkan dalam peraturan desa. pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas dana desamerupakanmelalui anggaran pendapatan belanja daerah. add sebagaimana dimaksud dalam huruf dialokasikan oleh pemerintah kabupaten setiap tahun anggaran. add sebagaimana dimaksud dalam huruf pengalokasiannytunjuk teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati'dalam antara lain alat tulis kantor, benda pos, bahan material, pemeliharaan, cetak pengadaan, f ,perpercial, kerusakan sarana dan prasarana. keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud karena klb(!) atas,silperencanaan, paling lambat (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati melalui camatkas desa. bagi desa desa wilayah kabupaten musi rawassumsel babel yang telah ditunjuk pemerintah daerah dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah,(l(iiandilakukan sebagaimana pada selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran oleh bendaharmusi rawas dengan berpedomancc. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, dan atau patas, menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pembantn diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah akses oleh masyarakat. media informasi sebagaimana dimaksud dalam., mengeja'rvdengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. dalam upaya menggali dan meningkatkan pendapatan desa, pemerintahdimanayangperaturan yang lain untuk dis ,daerah kabupaten musi rawas psa sebagian hukum set mukhlis, sh, rem masing tart
ea. sang ,upati musi rawas nomor tahun tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada. bab, pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten musi rawas, bupati adalah bupati musi rawas, dinas tanaman pangan dan holtikultura adalah dinas tanaman pangan dan holtikultura kabupaten musi rawas, unit pelaksana teknis perbenihan yang selanjutnya disebut upt perbenihan adalah upt perbenihan pada dinas tanaman pangan dan holtikultura kabupaten musi rawassi rawas,surat setoran pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut span adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang kas daerah, benih adalah segala bahan tanaman untuk dikembangbiakkan baik berupa biji maupun bibit, pengolahan benih adalah semua tahapan proses kegiatan yang meliputi budidaya, pasca panen, pengeringan, pembersihan, serta pengepakan dan pekerjaan lain sebelum benih dipasarkan, benih sejenis adalah benih yang diproduksi oleh dan dibawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau instalasinya dan harus merupakan sumber perbanyakan benih dasar, pemulia adalah seseorang yang pekerjaannya melakukan kegiatan untuk mendapatkan beragam varietas padi baru, benih dasar adalah keturunan pertama dari benih ,ah bersertifikasi oleh balai pengawasan dan sertifikasi benih daerah yang bersangkutan, produksi daerah adalah benih padi yang dihasilkan oleh unit pelaksana teknis perbenihan dinas tanaman pangan dan holtikultura kabupaten musi rawas, pendapatan usaha, bendahara penerima adalah bendahara penerima pada dinas tanaman pangan dan holtikultura kabupaten musi rawas.pt perbenihan dinas tanaman pangan dan holtikulturapt perbenihan dinas tanaman pangan dan holtikulturapenjualan produksi benih padi pada upt perbenihan dinas tanaman pangan dan holtikultura kabupaten musi rawas termasuk jenis pad lain lain bukan dari pajak dan retribusi. bab tata kelola penyetoran hasil penjualandilakukan kas daerah atautempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai denganmusi rawas,, dto islands arsyad, sh, pembina utama madya nip#kepreabagian hukum ukhnsin sh, wp.
nun bupati musi rawas utara peraturan bupati musi rawas utara nomor o9' tahun tentang insentif aparatur perencanaan pembangunannnn co. berita daerah kab.. (bappeda) adalah pns cococons badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten musi rawas utara. insentifmeh troeseaipemnara sen jempemsireecanreraa sto0ro0 ipenamamipengsmran samooneo keterangan termasuk pajak yang berhutang dipotong dari insentif aparatur perencanaan pembangunan daerah ppd). tahun pada belanja tidak langsung badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten musi rawas utara, bab ketentuan penutup peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukanrawas utarasatuan pbb atm iysilrawas utara, aka pen harus yudiantoro diundangkan muara rumit pada tanggal phe sekretaris perah dea mostkawas utara, sen apa sama nya s. sos, perrrbina utama muda nip.1959103y tanggal januari lotmengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik,, membawahi sub bagian umum dan kepegawaian: sub bagian keuangan dan sub bagian perencanaan. bidang perekonomian yang membawahi sub bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan: dan sub bidang penanaman modal, investasi dan perizinan bidang sarana dan prasarana yang membawahi sub bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan dan perhubungan, dan sub bidang penataan ruang, pertambangan dan lingkungan hidup. bidang sosial dan budaya membawahi sub bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata: dan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat. bidang data, pengendalian dan evaluasi yang membawahi sub bidang data dan informasi, dan sub bidang pengendalian dan evaluasi. bidang program dan perencanaan anggaran yang membawahi sub bidang perencanaan program, dan sub bidang perencanaan anggaran. unit pelaksana teknis badan upt)hati muse rawas utara lai ane haag yudiantoro lampiran keputusan bupati musi rawas utara nomor tabel pengurangan nilai disiplin pegawai (npd) lingkungan pemerintah kabupaten musi rawas utara nilai komponen pengurangan hari tidak masuk kerja tanpa keterangan tidak mengikuti apel pagi izin sakit tanpa keterangan dari dokter tin urusan keluarga pribadihari). sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari (dua) hari oy tanpa surat keterangan dokter dianggap sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter 90y e), yang izinnya harus diusulkan kemudian dari kepala skpdskpd.ep bawah utara sebagus,h7diantara
bat sms canza. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud padpengaturan mengenaikabupaten tanjung jabung barat babiuku besar adalah buku yang menjadi media dalam rangka pencatatan saldo dan perubahan dari masing masing rekening. buku besar pembantu adalah buku yang menjadi media dalam rangka pencatatan saldo dan perubahan yang lebih detil dari masing masing rekening. catatan atas laporan keuanganefisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah darus kas selanjutnya disebut lak adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama p laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah skpdrekening kas umum daerah adalpp ganti uang persediaan yang selanjutnya untuk mendanai kegiat kegiatan bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini,,penerbitan surat perintah membayar spm), sistem dan prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d), sistem dan prosedur pelaksanaan belanja uang persediaan up): ppid), dan sistem dan prosedur laporan keuangan. entitas akuntansi dan entitas pelaporan sistem dan prosedur ketatausahaan pendapat(l(l)bupati ini. penyusunan dan pengesahan dpa skpd jjl)ringkasan prosedur penyusunan dan pengesahan dpa skpdanggaran lanjutan deal skpd (l)ban belanja langsungringkasan prosedur penyusunan dan pengesahan deal skpd sebagaimanaperubahan anggaran dpp)ringkasan prosedur penyusunan dan pengesahan dpp skpd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini sistem dan prosedur ketatausahaaningkasan prosedur sistem dan prosedur ketatausahaan anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. sistem danringkasan sistem dan prosedur pembuatan spd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. sistem dan prosedur pengajuan surat permintaan pembayaran spp berdasarkan spdjjringkasan sistem dan prosedur pengajuan surat permintaan pembayaranmembayar spm (l)ringkasan sistem dan prosedur penerbitan surat perintah membayarpencairan dana sp2dringkasan sistem dan prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati(l)uku pembantu pengeluaran per rincian obyek buku pembantu kas tunai buku pembantu simpanan bank buku pembantu panjar buku pembantu pajakembantu pajak :dan buku pembant pembantu, buku pembantu pajak pembantu, dan buku pembantu panjar pembanturingkasan sistem dan prosedur pelaksanaan belanja dan surat pertanggungjawaban pengeluaran tercantum dalam lampiran b.9j: dan buku besar pembantu. prosedur akuntansi pengeluaran kasdl)pada skpd tercantum dalam lampirand,(ljl)skpd tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. laporan keuangan dan pertanggungjawaban(delum disampaikan kepada bupati melalui ppid dirilis terlebih dahulu oleh inspektorat. terhadap hasil rivi sebagaimana dimaksud pada ditanggapi dan dilakukan penyesuaian(ll) laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan0jberita daerah. ringkasan sistem dan prosedur laporan keuangan tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini lampiran dariadalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati tanjung jabung baratbupati tanjung jabung barat peraturan bupati tanjung jabung barat nomor tahun tentang kebijakan akuntansa. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah perlu pengaturan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten tanjung jabung barkuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasiankabupaten tanjung jabung barat adalah prinsip prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah pemerintah kabupaten tanjung jabung barat. standar akuntansi pemerintahankomputerisasipemerintah. bab kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten tanjung jabung barat terdiri atas prinsip prinsip, dasar dasarbarat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten tanjung jabung barat dibangun atas dasar kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten tanjung jabung barattanjung jabungrealisasi anggaranneracabaratanjung jabung barattanjung jabung barattanjung jabung baratruang lingkup peraturan bupati ini meliputi kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten tanjung jabung barat kebijakan akuntansi tentang penyajian laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran kebijakan akuntansi tentang penyajian laporan realisasi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ii, kebijakan akuntansi tentang neraca sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ii, kebijakan akuntansi tentang laporan arus kas sebagaimana ditetapkan dalam lampiran iv: kebijakan akuntansi tentang catatan atas laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran kebijakan akuntansi tentang akuntansi pendapatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran vi, kebijakan akuntansi tentang akuntansi belanja sebagaimana ditetapkan dalam lampiran vii, kebijakan akuntansi tentang akuntansi pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran viii, kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ix, kebijakan akuntansi tentang akuntansi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam lampiran kebijakan akuntansi tentang akuntansi ekuitas dana sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xi, kebijakan akuntansi tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xii, kebijakan akuntansi tentang laporan keuangan konsolidasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xiii, dan contoh pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xiv lampiran dariadalahhana eng tuntas jaya bupati ogan komering ulu timur peraturan bupati ogan komering ulu timur nomor tahun tentang struktur organisasi radio oku timur bersatu kita maju (bkm) fm" kabupaten ogan komering ulu timur dengan rahmat tuhan yang maha esa: bupati ogan komering ulu timur, menimbang bahwa, perlu diatur lebih lanjut mengenai struktur organisasi, pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direktur radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm : bahwa sebagaimana pertimbangan huruf atas, perlu diatur dan ditetapkan peraturan bupati tentang struktur organisasi radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm : mer.n apa aan snnstruktur organisasistruktur organisasi radio oku timur bersatu kita maju (bkm) fmradio oku timur bersatu kita maju bkm) fm" adalah lembaga penyiaran publik lokal radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm" yangyr, dewan pengawas adalah dewan pengawas lembaga penyiaran publik lokal radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm kabupaten ogan komering ulu timur. direktur adalah direktur radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm . sekretaris adalah sekretaris radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm kepala bidang adalah organ radio oku timur bersatu kita maju bkm)"?. penyiar dan meliput adalah tenaga pendukung . 'pegawai adalah pegawai kantor informasi dan komunikasi kabupaten ogan komering jlu timur yang diperbantukan ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm . masyarakat adalah masyarakat wilayah kabupaten ogan komering ulu timur. praktisi penyiaran adalah pelaksana bidang penyiaranbab struktur organisasi bagian kesatu dasar, maksud dan tujuan struktur organisasi radio oku timur bersatu kita maju bkm) fmmaksud pembentukan struktur organisasi radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm adalah agar pengawasan dan pengelolaan operasional penyelenggaraan ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm" dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. tujuan pembentukan struktur organisasi radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm" adalah agar ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm" dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik baiknya. bagian kedua susunan organisasi ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm" susunan organisasi radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm , terdiri dari: dewan pengawas, direktur, sekretaris dan (tiga) kepala bidang. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf sebanyak (tiga) orang, yang terdiri dari (satu) orang dari unsur pemerintah kabupaten yang membidangi komunikasi dan informatika, (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio siaran, (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi bidang penyiaran. direktur sebagaimana dimaksud pada huruf dibantu oleh (satu) orang sekretaris dan (tiga) kepala bidang, yang terdiri dari kepala bidang program, pemberitaan dan penyiaran, kepala bidang pemasaran: kepala bidang teknik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh beberapa pegawai sesuai dengan kebutuhan radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm . sae elo asam "ak bagan organisasi radio oku timur bersatu kita maju bkm) fdewan pengawas yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten fasilitasi. bagian keempat persyaratan dan tata cara seleksi paragraf dewan pengawas untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai dewan pengawas dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakatsekurang kurangnya (empat puluh) tahun pada saat pendaftaranmursetempat: bagi dewan pengawas yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari bupati yang menyatakan bahwa dirinya pejabat aktif pemerintah kabupaten dan memiliki kompetensi serta pengalaman bidang komunikasi dan informatika: bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman bagi anggotaei rp. (enam ribu rupiah): pasa! untuk melaksanakan seleksi administrasi calon dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk tim fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. jas tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada adalah menerimacc. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota dewan pengawas yang lulus seleksi administrasi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati. wewenang tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada adalah.: dan cc. membuat berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi: tata cara pendaftaran seleksi calon anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ditentukan: calon anggotaukuran sebanyak (tiga) lembar: dan naskah visi dan misi serta program kerja pengawasan. tata cara seleksi calon anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentuitim fasilitasi: bagi calon anggotatim fasilitasi yang ditetapkan oleh bupatiulis ar bila diperlukan: berdasarkan hasil kepatutan dan kelayakan, tim fasilitasi menyampaikan surat usulan pengangkatan dewan pengawas kepada bupati yang dihampiri hasil seleksi calon anggota dewan pengawas berdasarkan peringkat dari masing masing unsur. berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam dan usulan tim fasilitasioku timur bersatu kita maju bkm) fm. dewan pengawas yang telah diangkat berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada harus melaksanakan dan menyelesaikan seleksi calon direktur dalam waktu paling lama (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai dewan pengawas.radio siaran dan unsur masyarakat yang telah diusulkan oleh 'im seleksi fasilitasi. paragraf direktur direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas: direktur diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan:untuk dapat dipilih sebagai direktu:keterangan pengalaman kerja, bagi calon direktur yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, sekurang:kurangnya mempunyai golongan ruang penata muda wa) dan hdua) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja: i.ji . (enam ribu rupiah) yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm"ukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai rp. (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan: tata cara pendaftaran seleksi calan direktur adalah sebagai berikut g, calon direkturdengan warna dapat biru ukuran sebanyak (tiga) lembar, naskah visi dan misi serta program kerja ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm . tata cara pendaftaran seleksi calon direktur adalah sebagai berikut seleksi administrasioku timur bersatu kita maju bkm) fm" dan tes tertulis apabila diperlukan:calon direktur. har,erbitkan keputusan tentang pengangkatan direktur dengan rasa kerja (lima) tahun. keputusan dewan pengawas tentang pengangkatan direktur sebagaimana dimaksud pada harus diterbitkan paling lambat (satu) bulan terhitung sejak tanggal selesainya proses seleksi calon direktur oleh dewan pengawas. pengangkatan direktur sebagaimana dimaksud dalam, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam untuk dapat diangkat sebagai sekretaris, kepala bidang harus memenuhi syarat4dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran,9g. bagi calon sekretaris atau kepala bidang yang berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil, sekurang kurangnya: i. memiliki kecakapan manajerialsanggup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris dan atau kepala bidang ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fmc0, (enam ribu rupiah). untuk dapat diangkat sebagai meliput dan penyiaminimal (dua puluh) tahun pada saat pendaftaran:meliput dan penyiar yang berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil,hnkesanggupan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai meliput dan penyiar ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm"ab iii visi, misi, tujuan dan sasaran misi radio oku timur bersatu kita maju bkm) em" mempunyai misi terwujudnya radio oku timur "bersatu kita maju (bkm) fm sebagai media profesional, terpercaya dan pilihan masyarakat dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa menuju oku timur yang sehat, cerdas dan sejahtera, bersatu untuk maju . visi untuk menjalankan visi tersebut maka ditetapkan!ah misi misi sebagai berikut mengembangkan radio oku timur "bersatu kita maju (bkm) fm menjadi media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis: mengembangkan radio oku timur "bersatu kita maju (bkm) fm menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama: cc. memberdayakan radio oku timur bersatu kita maju (bkm) fm menjadi pusat pembelajaran masyarakat serta menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah: memberdayakan radio oku timur "bersatu kita maju (bkm) fm" menjadi media untuk membangun masyarakat yang bersatu dalam kemajuan dan kemajemukan. tujuan penyiaran terbitnya watak dan jati diri masyarakat yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, sehat, cerdas dan sejahtera. sasaran terciptanya program yang menarik: terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan, meningkatnya kualitas sdm khususnya pada penguasaan teknologi informasi: menjadi pusat sarana pembelajaran sekolah dan luar sekolah: meningkatnya kemampuan stasiun penyiaran daerah: terciptanya pemancar yang berkualitas dan berteknologi tinggi: meningkatnya jangkauan siaran. bab tugas pokok dan fungsi dan netralitas siaran: c. kepada bupati. dalam melaksanakan tugasradio oku timur bersatu kita maju bkm) fm" yang meliputi menyusun program kerja pengawasan: mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta siaran radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm : menjamin bahwa radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm tetap berorientasi bata pada publik: mengawasi kinerja direktur: menjamin bahwa radio oku timur bersatu kita maju bkm) fmirektur, 9g. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran acara radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm direktur direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm?. untuk melaksanakan tugas pokok, direktur mempunyai fungsi melaksanakan renstra dan kebijakan visi, misi: menyusun rencana dan program kerja radio, pengelolaan penatalaksanaan radio: dibina:oku timur bersatu kita maju bkm) fm : mengelola urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm fm: mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm": pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada dewan pengawas setiap bulan dan triwulan dan tahunan ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm". paragraf sekretaris dan kepala bidang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris dan kepala bidang diatur dan ditetapkan lebih, lanjut oleh direktur dengan persetujuan dewan pengawas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. pasai tugas pokok dan fungsi sekretaris sekretaris mempunyai tugas melakukan kegiatan surat menyurat serta menginventarisir kegiatan keadministrasian: menyusun daftar inventaris peralatan studio, pemancar, dan kelistrikan: cc. memberikan pelayanan surat menyurat, dokumen dan administrasi secara umum baik: dari direktur maupun kepala bidang lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyiaran seperti penawaran, proposal, permohonan dan sebagainya: pengelolaan ketatausahaan yang menyangkut keuangan, kepegawaian dan umum: menjaga keamanan informasi, fasilitas dan sumber daya manusia dari gangguan pihak lain, fi. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan pemeliharaan dan keamananteknik kepala bidang teknik mempunyai tugas menyiapkan peralatan siaran sesuai dengan kebutuhan: bertanggung jawab atas kelancaran siaran: cc. bertanggung jawab penuh terhadap persoalan teknis perangkat radio dan pengembangan jaringan nya: melakukan pengawasan terhadap peralatan studio, pemancar, dan kelistrikan: melakukan pemeliharaan terhadap peralatan studio, pemancar, dan kelistrikan: memantau ketepatan sinyal: memastikan bekerjanya semua peralatan studio, termasuk soal pemancar, sesuai dengan parameter teknik yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur. kepala bidang program, pemberitaan dan penyiaran kepala bidang program, pemberitaan dan penyiaran mempunyai tugas membuat jadwal siaran: melakukan monitoring dan evaluasi program siaran: menyusun jadwal siaran dan mencari nara sumber untuk kebutuhan program siaran. menyusun program siaran yang sesuai dengan visi dan misi radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm : bertanggung jawab atas kelancaran dan mengatasi masalah yang muncul dalam hal program siaran: #f. bertanggung jawab atas peningkatan kualitas siaran serta kinerja dan kualitas sdm penyiar: bekerjasama dan koordinasi dengan bidang administrasi, umum dan pemasaran dalam hal iklan dan sponsor. mengontrol program untuk menjaga konsistensi dan kualitas produksi: mengembangkan dan melaksanakan format siaran: mengawasi jalannya radio sehari hari mulai dari pemberitaan serta program yang akan ditampilkan, perumusan kebijakan teknis bidang program kegiatan dan laporan: il. perumusan kebijakan teknis bidang pemantauan dan evaluasipemasaran kepala bidang pemasaran mempunyai tugas 'a. melakukan perencanaan pendapatan sesuai dengan kebutuhan operasional radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm : bersama kepala bidang program, pemberitaan dan penyiaran menyusun rencana konsep dan strategi pemasaran tahunan: cc. menyiapkan konsep pemasaran serta menyusun strategi promosi yang akan ditempuh dalam rangka menjalin kerjasama dengan dunia usaha: melakukan survey pendengar dan pelanggan terhadap efektifitas dan efisiensi target radio: mengawasi dan melaporkan kepada kepala bidang program, pemberitaan dan penyiaran mengenai batas awal dan akhir penayangan iklan: mempromosikan dan mempresentasikan konsep dan produk program radio kepada klien atau pihak pihak yang dipandang potensial: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. meliput meliput mempunyai tugas menyusun program kerja sub bagian peliputan untuk acuan pelaksanaan tugas: mempersiapkan rencana peliputan acara kegiatan pemerintah kabupaten: menyusun bahan pemberitaan daerah mengenai kegiatan pemerintah kabupaten: melaksanakan kegiatan siaran radio milik pemerintah kabupaten: melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. penyiar penyiar mempunyai tugas sebagai narator iklan layanan masyarakat maupun iklan komersial: mempublikasikan berita masyarakat umum baik melalui naskah maupun tanpa naskah: wawancara atau dialog dengan narasumber baik secara live maupun pre record:aah siaran berita siaran penerangan dan informasi cc. siaran pendidikan, kebudayaan dan olah raga siaran keagamaan siaran olahraga hiburan siaran iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita nasional maupun internasional, radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm memperoleh informasi melalui media massa, media cetak dan media elektronik serta media audio visual. dalam siaran ppl radio oku t:mur bersatu kita maju bkm) fm" lebih diperbanyak siaran lokal. bab pembiayaan ppl radio oku timur bersatu kita maju (bkm) fm pasai sumber pembiayaan pembiayaan operasional radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm" berasal dari apbd kabupaten ogan komering ulu timur: radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm diperbolehkan untuk mendapatkan pembiayaan lain yaitu lurah penyiaran: sumbangan masyarakat: cc. siaran iklan) usaha lain vang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. dalam pembiayaan ppl. radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm" sebagaimana dimaksud pada sesuaibab menyebutkan bahwa pernsilsiaran iklan siaran iklan dengan ketentuan materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan dan ketentuan perundang undangan yang berlakulainnya yang tidak mengikat dan bersifat non komersial. ketentuan peralihan pasai sebelum terbentuk struktur organisasi ppl radio oku timur bersatu kita maju bkm) fm secara definitif, bupati dapat menunjuk pejabat dari pemerintah kabupaten yang membidangi komunikasi dan informatika sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ppl radio oku timur bersatu bisa maju bkm) fm fiain var yaa dna masa herman deru nak diundangkan martapura han pada tanggal sekretaris daerah kabupaten ogan komering ulu timustimur nomor tahun tentang struktur organisasi radio oku timur bersatu kita maju (bkm) fm struktur organisasi radio oku timur bersatu kita maju (bkm) fm dewan pengawas direktur bidang lana bidang teknik layan uya pemasaran penyiaran bupati ogan komering ulu timur, tee herm kubu nik sit as)
any lan mein peraturan bupati tulang bawang nomor: tahun tentang sistem dan prosedur akuntansi pemerintahtulang bawang tentang sistem dan prosedur akuntansi pemerintahsistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerahyang dalam hal ini adalah kabupaten tulang bawang, peraturan bupati adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh kepala daerah5 kekayaan bersih dalam tahun anggaran bersangkutan. berita daerah adalah berita daerah kabupaten tulang bawang, cc:: prosedur akuntansi belanja: prosedur akuntansi pembiayaan: prosedur akuntansi aset:: prosedur akuntansi belanja: prosedur akuntansi aset: prosedur akuntansi selain kas. adapun sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah kabupaten tulang bawang sebagaimana tercantum padawakil bupati pada tanggal desember wakil bupati 21sekadaukab asisten bupati tulang bawang, 4asisten asisten asisten tikabag hukum hanan razak diundangkan menggali pada tanggal desember baris daerah, imir mirai pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten tulang bawang tahun nomor ra,
rms ina bupati balangan peraturan bupati balangan nomor tahun tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja inspektorat kabupaten balangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati balangan, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan daerah kabupaten balangan nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten balangan, maka perlu ditetapkan peraturan bupati balangan tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja inspektornjabaran kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja inspektorat kabupaten balalangan, bupati adalah bupati balangan, inspektorat adalah inspektorat kabupaten balangan: inspektur adalah inspektur kabupaten balangan: kecamatan adalah kecamatan kabupaten balangan, kelurahan adalah kelurahan kabupaten balangan, pengawasan adalah proses pemeriksaan, evaluasi dan monitoring program kegiatan yang ditunjukan untuk untuk menjamin agar program kegiaada perintah petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan. bab kedudukan, tugas dan fungsi inspektorat kabupaten berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati balangan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretariatngawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman hibah bantuan sosialngawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman hibvkelompok jabatan fungsional: (d0) inspektur membawahi sekretariat, inspektur pembantu dan kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada inspektur. sekretariat membawahi sub bagian dan inspektur pembantu membawahi seksi. sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada inspektur. inspektur pembantu wilayah dipimpin oleh inspektur pembantu wilayah yang masing masing berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada inspektur. sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris. seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada inspektur pembantu yang membawanya. kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. bab penjabaran tugas bagian pertama inspektur inspektur mempunyai tugas membantu bupati dalam rangka. bagian kedua sekretaris sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahanarana dan prasarana, kerumahtanggaan, administrasi keuangan serta administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas inspektorat. kepala sub bagian perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatkepala sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyaiadministrasi dan umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaangkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengawasanerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur wilayah kerja nya terhadap penyelenggarbangunan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan bidang pembangunkemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan bidang kemasyarakatinspektoratinspektorat. bab tata kerja inspektur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati. dalam melaksanakan tugasnya inspektur, sekretaris, inspektur pembantu wilayahpadauraian tugas jabatan strukturalcian tugas jabatan fungsional dan pembentukan sub sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati tersendiri berdasarkan jumlah, kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerjbali dengan peraturan bupati tersendiri. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan bupatil6 januari bupati balangan efek effendi diundangkan paringin pada tanggal6anuari nama jabatan inspektur kabupaten balangan penjabaran tugasserta kasus pengaduan. uraian tugas: menetapkan kebijakan teknis mendasarkan pada ketentuan sebagai pedoman da bidang pengawasan. peraturan perundang lam pelaksanaan tugas. undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku. menetapkan rencana dan prog mendasarkan pada ketentuan sebagai pedoman da ram kerja inspektorat peraturan perundang lam pelaksanaan tugas. undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku. memimpin kegiatan pengelola melalui pemberian agar pelaksanaan tugas ketatausahaan, keuangan, bimbingan, pengarahan, lebih mudah, sinergis, kepegawaian, sarana dan pra petunjuk, pembinaan, harmonis, efektif dan sarana inspektorat. pengawasan dan efisien. pengendalian. memimpin kegiatan penyusun mendasarkan pada ketentuan sebagai bahan pe perencanaan program peraturan perundang tetapan oleh bupati. pengawasan undangan, pedoman dan sebagai pedoman petunjuk teknis yang berlaku dalam pelaksanaan. serta hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan. memimpin kegiatan peramu mendasarkan pada ketentuan sebagai pedoman da san kebijakan dan fasilitasi pe peraturan perundang lam pelaksanaan tugas. kawasan. undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku. mengorganisasikan kegiatan melalui pemberian bimbingan agar pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengusutan, pe (pengarahan, petunjuk, lebih mudah sinergis, ujian, monitoring, evaluasi, (pembinaan, pengawasan dan harmonis, efektif dan dan pelaporan terhadap obyek pengendalian. efisien. pemeriksaan. mengorganisasikan kegiatan melalui pemberian agar pelaksanaan tugas monitoring peraturan dan eva bimbingan pengarahan, lebih mudah, sinergis, lasi pelaksanaan urusan meme petunjuk, pembinaan, harmonis, efektif dan lintah daerah. pengawasan dan efisien. pengendalian. mengorganisasikan pelaksana melalui pemberian agar pelaksanaan tugas kegiatan pembinaan penyu bimbingan pengarahan, lebih mudah, sinergis, kenegaraan pemerintahan desa petunjuk, pembinaan, harmonis, efektif dan dan pelaksanaan urusan meme pengawasan dan efisien. rintihan desa. pengendalian. eee age pemantauan tindak lanjut hasil bimbingan pengarahan, lebih mudah, sinergis, alah serta pemutakhiran data hasil pengawasan dan efisien. pengawasan. pengendalian. menetapkan keanggotaan tim melalui kajian dengan agar pembinaan jabat fungsional. yang berlaku. berjalan dengan lancar. kredit jabatan fungsional. ang berlaku. jabatan fungsional. nama jabatan sekretaris penjabaran tugaserta sarana dan prasarana, kerumah tanggapan, administrasi keuangan serta administrasi perencanaan, dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas inspektorat. uraian tugas: mengkoordinasikan perumusan memberikan arahan dan sebagai bahan per kebijakan teknis pengelolaan petunjuk melalui rapat timbangan dalam ketatausahaan inspektorat dan maupun langsung dengan penetapan kebijakan. kebijakan pengawasan daerah. berpedoman pada ketentuan ang berlaku. mengkoordinasikan penyiapan memberikan arahan dan sinkronisasi dalam bahan koordinasi dan peng petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. andalan rencana dan program maupun langsung. kerja pengawasan. mengkoordinasikan pengirim memberikan arahan dan sinkronisasi dalam punah, pengelolaan, penilaian petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. dan penyimpanan laporan hasil maupun langsung. pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah. mengkoordinasikan penyusun memberikan arahan dan sinkronisasi dalam bahan dan data dalam rangka petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. pembinaan teknis fungsional maupun langsung. mengkoordinasikan penyusun memberikan arahan dan sinkronisasi dalam an, penginventarisasian dan petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. mengkoordinasikan dan data maupun langsung. dalam rangka ketatausahaan proses penanganan pengaduan masalah penyelenggaraan pe perintah dalam wilayah kabu paten balangan. mengkoordinasikan kegiatan memberikan arahan dan sinkronisasi dalam pelayanan administrasi naskah (petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. dinas. maupun langsung. mengkoordinasikan kegiatan memberikan arahan dan sinkronisasi dalam pengolahan kearsipan dan per (petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. pustakawan. maupun langsung. mengkoordinasikan kegiatan memberikan arahan dan sinkronisasi dalam pelayanan kehumasan dan (petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. keprotokolan. maupun langsung. mengkoordinasikan kegiatan memberikan arahan dan sinkronisasi dalam kawasan. maupun langsung. mengkoordinasikan kegiatan memberikan arahan dan sinkronisasi dalam pelayanan administrasi kedua (petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. ngan. maupun langsung. pelayanan penyediaan sarana (petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. dan prasarana. maupun langsung. penyusunan rencana dan (petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. program kerja. maupun langsung. penyusunan laporan. petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. maupun langsung. mengkoordinasikan kegiatan memberikan arahan dan sinkronisasi dalam pelayanan inspektur. petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas. maupun langsung. nama jabatan kepala sub bagian administrasi dan umum penjabaran tugas kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan inspektorat. uraian tugas: administrasi naskah dinas. dinas masuk dan keluar. dinasan lebih efektif. menyelenggarakan pengelolaan mencatat mengagenda dan guna memudahkan urusan tata usaha, surat mendistribusikan naskah pencarian kembali. menyurat dan kearsipan. dinas secara cermat dan tertib. perpustakaan. secara tertib dan teratur. pelayanan referensi melakukan pelayanan keju memberikan informasi agar terjalin kamu masa. kepada pihak yang nikahi yang efektif dan membutuhkan. efisien. koran. tamu kedinasan. lancar dan tertib. bean camila kepekatan mudahan bai pesawat administrasi kepegawaian. administrasi kepegawaian. mudahan bagi pegawai. administrasi keuangan. administrasi keuangan. kelancaran tugas. melaksanakan penyediaan pra melalui pengadaan dan mendukung tugas sarana kantor. pemeliharaan prasarana tugas kedinasan. kantor. ang rana kantor pengadaan dan inventarisasi. tugas kedinasan. menyelenggarakan pengelola memberikan pelayanan dan mendukung tugas urusan rumah tangga. pengelolaan urusan rumah tugas kedinasan. tangga. pinang. kebutuhan dinas pimpinan. tugas kedinasan. laporan pajak pajak pribadi. (penyusunan lp2p dan pusat. (lp2p). menyusun laporan lp2p. menyelenggarakan pelayanan memberikan pelayanan dan sebagai bahan laporan administrasi dan inventarisasi pendataan barang aset aset kabupaten. barang aset inspektorat inspektorat. melaksanakan tugas tugas lain memberi pelayanan pada mendukung tugas bra esa ita bidangnya. nama jabatan kepala sub bagian perencanaan penjabaran tugas kerja pengawasan, menghimpun, dan menyiapkan rancangan peraturan perundang undangan, uraian tugas: program kerja pengawasan mengkoordinir penyusunan pengawasan tahunan. tahunan ppt) ppt. program kerja pemeriksaan yang berlaku. pelaksanaan tugas. khusus. menyelenggarakan penyusunan menyiapkan penyusunan guna menetapkan arah, skip renstra. konsep skip renstra kebijakan dan tujuan bersama stakeholders. organisasi. anggaran inspektorat. kerja kegiatan inspektorat. beranggaran. rkd, rkt, senja konsep rkd, rkt, senja perencanaan anggaran. inspektorat. mengacu pada renstra. usulan kua. tercantum dalam rkd kegiatan dapat masuk maan menyusun kua inspektorat. skala prioritas. menyelenggarakan penyusunan berdasarkan kegiatan yang agar prioritas kegiatan usulan pas. tercantum dalam kua dapat disetujui dalam menyusun usulan pas apbd. inspektorat. menyelenggarakan penyusunan menyiapkan penyusunan guna menentukan arah rencana kerja senja) senja skpd berpedoman kegiatan inspektorat inspektorat. pada dokumen perencanaan setahun kedepan. laporan dan statistik (perumusan laporan kegiatan pemeriksaan. inspektorat. pemeriksaan. undang undangan yang me (pengadaan dan kerja sama. kegiatan pemeriksaan. tunjang pengawasan. menyiapkan dokumen dan pe melalui pengelolaan data dan guna menyajikan data pengolahan data pengawasan. dokumen pengawasan. pengawasan secara akurat. menyiapkan dokumen pen menyiapkan penyusunan guna penyusunan kinerja. operasional pemeriksaan. operasional pemeriksaan. siksaan. melaksanakan tugas tugas lain memberikan pelayanan pada mendukung tugas tee ata tam nama jabatan kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan penjabaran,: menyusun rencana kegiatan mendasarkan pada ketentuan sebagai pedoman mena ana yang berlaku. menginventarisir hasil pena melalui pengumpulan data guna memudahkan hasan dan tindak lanjut hasil hasil pengawasan. pencarian kembali lhp pengawasan. dan tl.lhp, pengawasan. register hasil pemeriksaan. laporan hasil peng kawasan tertib. menyelenggarakan kegiatan melalui inventarisasi dan sebagai bahan pe laksanakan evaluasi laporan koordinasi serta mengkaji susunan program hasil pemeriksaan. lhp. pemeriksaan selain juta laki inspektorat. berpedoman pada hasil jawaban inspektorat. kegiatan inspektorat. menyelenggarakan penyusunan menyiapkan dan untuk mengetahui statistik hasil pengawasan. mengkoordinir penyusunan perkembangan hasil statistik hasil pengawasan. pengawasan. menyelenggarakan penyusunan merumuskan pokok pokok sebagai bahan pokok pokok hasil pengawasan \|hasil pengawasan berdasar rakernas. p2hp). kan lhp. hai pengawasan. sama antara pengawas fung sama pengawasan yang signal. harmonis. menyusun laporan pelaksana menginventarisir pelaksanaan guna menyajikan data inpres tentang inpres dan perkembangan pelak percepatan pemberantasan menyusun laporannya. santan inpres. korupsi. menyiapkan bahan evaluasi melakukan evaluasi terhadap sebagai bahan pe laki skpd dan revi laki skpd, revi kawasan dan penilaian laporan keuangan pemerintah laporan keuangan meme pengelolaan keuangan daerah serta revi laporan perintah daerah dan revi serta kebijakan. keuangan skpd. laporan keuangan skpd. menyiapkan bahan laporan menyiapkan dan meng sebagai bahan per penyelenggaraan pemerintah koordinat penyusunan tanggungjawab daerah ppd). (ppd). bupati. melaksanakan tugas tugas lain memberikan pelayanan pada mendukung tugas tugasnya. tarian. nama jabatan inspektur pembantu wilayah penjabaran tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengawasan, reguler, petunjuk melalui rapat pelaksanaan tugas khusus kasus. maupun langsung. pemeriksaan. mengkoordinasikan pelaksana memberikan, bimbingan sinkronisasi dalam pe pemeriksaan reguler, arahan dan petunjuk laksanakan tugas khusus kasus. langsung. pemeriksaan. mengkoordinasikan pelaksana memberikan arahan dan sinkronisasi dalam pemberkatan hasil pemetik petunjuk jalannya pem pelaksanaan pem saan. berkesan. berkesan. mengkoordinasikan penyusun memberikan arahan dan sinkronisasi dalam pokok pokok hasil meme petunjuk langsung. pelaksanaan naskah siksaan p2hp) pemeriksaan, hasil pemeriksaan. reguler, khusus kasus. meneliti dan menandatangani, meneliti konsep p2hp dan agar p2hp) yang akan pokok pokok hasil meme melakukan koreksi apa bila disampaikan kepada siksaan (p2hp), pemeriksaan terjadi kesalahan serta\| abrik sudah sesuai reguler, khusus kasus. menandatangani p2hp. dengan norma pe pemeriksaan. mengkoordinasikan pelaksana memberikan arahan dan sinkronisasi dalam konfirmasi dan klarifikasi (petunjuk melalui bertemu pelaksanaan konser pokok pokok hasil meme \|an rapat maupun langsung. masi dan klarifikasi siksaan p2hp), pemeriksaan dengan obyek pe reguler, khusus kasus. pemeriksaan. laporan hasil pemeriksaan petunjuk langsung. pelaksanaan penyusun lhp) reguler, khusus kasus. nan lhp. menyiapkan bahan bahan usu memberikan arahan dan sinkronisasi data lan program kerja pemetik (masukan melalui rapat pelaksanaan tujuan saan ppt). maupun langsung. pemeriksaan. nama jabatan kepala seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan penjabaran tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan, bidang pemerintahriksaan. kkp).(kkp). pemeriksaan kas. (cash name). keadaan kas. pokok hasil pemeriksaan atas hasil pemeriksaan. formasi atas hasil p2hp). pemeriksaan. melakukan penyusunan la atas dasar p2hp) yang telah sebagai perang peran hasil pemeriksaan setujui abrik penyusun gungjawaban atas lhp). laporan hasil pemeriksaan. pelaksanaan pemetik kelegaan peninamsia (perban ram kerja pemeriksaan pkp) pemeriksaan sesuai objek. pemeriksaan. khusus kasus melakukan penyusunan kertas melakukan pemeriksaan sebagai dokumen hasil kerja pemeriksaan kkp) (dengan mencatat pada kkp. pemeriksaan. khusus kasus. melakukan penyelidikan pem melakukan penyelidikan untuk mengetahui acara pemeriksaan. tanyajawab. melakukan penyusunan konsep menyusun temuan catatan sebagai bahan kon hasil pemeriksaan khusus atas hasil pemeriksaan formasi atas hasil kasus. khusus. pemeriksaan. melakukan penyusunan lapor atas dasar p2hp) yang telah sebagai pertanggung hasil pemeriksaan lhp) (disetujui abrik, penyusun la jawaban pelaksanaan khusus kasus. peran hasil pemeriksaan pemeriksaan. khusus kasus. menyiapkan usulan program menyusun program kerja sebagai bahan penyu kerjanya. melaksanakan tugas tugas memberikan pelayanan pada mendukung tugas lainnya yang diberikan pim pimpinan secara administrasi keadministrasian. pinang sesuai bidangnya. nama jabatan kepala seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan penjabaran tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan, bidang pembangunmelaksanakan penyiapan ba mempelajari, mengkaji dan guna mengetahui tik saan. kkp). melaksanakan penyusunan melakukan pemeriksaan sebagai dokumen hasil see pemeriksaan. melakukan penyusunan atas dasar p2hp) yang telah sebagai pertanggungnee peta (rekam program kerja pemeriksaan pemeriksaan sesuai objek. pemeriksaan. pkp) khusus kasus) pemeriksaan. melakukan penyusunan atas dasar p2hp) yang telah sebagai pertanggung nan nyiakan bahan meme kondisi awal obyek siksaan khusus kasus. pemeriksaan. melaksanakan penyusunan melakukan pemeriksaan sebagai dokumen hasil kkp). nama jabatan seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan penjabaran tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan, bidang kemasyarakatpro menyusun langkah langkah sebagai acuan dalam gram kerja pemeriksaan pemeriksaan. hasil pemetik saan. kkp). melaksanakan penyusunan ker melakukan pemeriksaan sebagai dokumen hasil dena ema dan menata pem) pemeriksaan. peran hasil pemeriksaan disetujui abrik penyusun \|siksaan khusus kasus. pemeriksaan. melakukan penyusunan prog menyusun langkah langkah sebagai acuan dalam khusus kasus melaksanakan penyusunan melakukan pemeriksaan sebagai dokumen hasil ear kkp). pemeriksaan. peran hasil pemeriksaan setujui abrik penyusun \| kondisi awal obyek siksaan khusus kasus. pemeriksaan. tas kerja pemeriksaan kkp). dengan mencatat pada kkp. pemeriksaan. (bura tartavonn efek effendi
li, bupati kubu raya aw peraturan bupati kubu raya nomor7daerah bab xiii, perlu disusun sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan peraturan bupatppkad)eriksa kebenaran data terkaitlembar1 surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar ssd bpt tuli berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak laga popatata dotatahu ks. a1. nama wajib pajak npp: mmmawappikao kelurahan desa: rtrw. kecamatan: kabupaten kota: kode pos: nocosekpiamopjp: (oo tilortu tega atupepamyang (own angan luas nop pbb m? yasa bumi) tama bangunan angka angka nop pbb: ane penata angkat angka jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: llj harga transaksi nilai pasar. nomor sertifikat emumemapearmmnkesanah penghitungan bpt( hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak) perolehan objek pajak nmpt anka213o pajak std bpt skpd kurang bayar skpd kurang bayar tambahan nomor: tanggal pee massa jumlah daan (dengan huruf): (berdasarkan perhitungan dan pilihan coret yang idak part wajib pajak menyetor plat notaris tempat pembayaran bpt dinas pendapatan pengelolaan tanggal: . . . keuangan aset daerah nama lengkap dan tanda tangan nama lan kmp, stempel. dan tan gan namalengkap, tempat, dan tanah tangan nama lengkap, stempel, dantandatangan temaiiaa taamoroawmer uni were: (ti toobagai arsipdahulu. namawabpaae teliti ttitiitiii iii npp: (it lilit lilit lilit alamat wajib pajak: kelurahan desa: rtrw: kecamatan: kabupaten kota: kode pos: nomorobek paakvoppp3: ct) ctj cuti (tt) letak tanah dan atau bangunan: kelurahan desa: rtrw kecamatan: kabupaten kota penghitungan nop pbb: bana telo mbolo oleo oojeeee jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: hargatransaksi nilaipasa: nomor sertifikat befilmsangat anga2\| aan penekan rakaat tahanan bargnanyagtndarg peranl: jumlah yang disetor (dengan angka): (dengan huruf): (berdasarkan perhitungan dan pilihan wajib pajak menyetor plat notaris tempat pembayaran bpt dinas pendapatan pengelolaan tanggal . . keuangan aset daerah remalengkap dan tandatangan nama lengkap. stempel. dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dan tanda tangan uii vers: ct) ct) petunjuk pengisian surat setoran pajak daerah bpt ptun..menukar pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan bersubsidi hibah hukum tetap pemberian hak baru hibah wasiat penggabungan usaha pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan bs tetap mengisi ssd bpt dengan memberikan keterangan nihil" pada bagian jumlah) ena bagan alir prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pajak uraian siam pejabat pembuat akta tanah wajib pajak (penerima hak) mengurus perolehan \|hak atas tanah dan atau bangunan plat dengan dokumen serba menyerahkan dokumen terkait perolehan hak atas ank #bertahan tak atas tanah dan atau bangunan. pegangan pewarna plat menyusun draft akta pemindahan satin! keamanan anah dan atau bangunan. merjaksrosaengpe san tanpa atas kg kai wan bangunan ja. bsoussakan prosedur yang arjun, peat san aa daerah ni menandatangani ss0.weu ana mna mara, mes l5. bersama sama dengan plat kemudian (menandatangani 3spd bpt s!\| amar santai uii scorer ya, diundangkan sungai raya pada ala sekretaris daerah kabupaten kubu raya husein byauwik berita daerah kabupaten kubu raya tahun. nomor .o rive7 pmsisubek pajak laga fomiaah bank pajak bumi dan bangunan (pop pbb dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah: j perhatian: bacalah petunjuk pengisian pada hala man belakang lembar terlebih tahu lunmerosekeaswopjp: co tilt letak tanah dan atau bang nan: ema kelurahan desa: rtrw: kecamatan: kabupaten kota: penghitungan nop pbb: uraian (ortaatggnan mubeoner (own spp luas nop pbb m3 tanah bund) bangunan nan map ai. rp ron angsa angka njoppbb: rp) tea jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: haga transaksi nilai pasar. nomor rifatgar anka213 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang r menjadi: berdasar peraturan kdh ng: . nvv sunan lau luna ran jumlah yang disetor (dengan huruf): (berdasarkan perhitungan dan pilihan coret yang idak pari wajib pajak menyetor plat notaris tempat pembayaran bpt dinas pendapatan pengelolaan tangga: keuangan aset daerah nana lengkap dan tanda tangan nara tan gap. stempel, dan tan tan gan nama lengkap. dental. dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dentendatlangan tematik tromoooamee lil j meramu: cti iuu lembar bank yang daun bersuara pemesistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bpt)yang ditunjuk bendahara ssd bpt juno bandnya berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak dppkad lego pemadam dash pajak bumi dan bangunan (pop pbb dinas pendapatan pengelolaan keuangan asetdaerah: u perhatian: bacalah petunjuk pengisian pada hala man belakang lembar ini terlebih tahu is. nama wajib pajak iii npp: amat wajo pajak: j " ) abbr kelurahan desa: rtrw: kecamatan: kabupaten kota: kode pos: tromoroderpsawopjp: (oo orbi(ananda aepepowpng orangutan plp nanya luas nop pbb m? tanah (bumi maa bangunan njoppbb: 13i gali song jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: llj harga transaksi nilai pasa nomor sertifikat penghitungan bpt hanya diisi berdasarkan penghitungan wjwhat arga2\| bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang soh .e.co.coor.vooovowo.oo.o.m (dome jumlah ema (dengan huruf: (berdasarkan perhitungan dan pilihan coret yang induk padu aan aan la.per keuangan aset daerah warna lengkap dan tanda tangan nama lan gap. stempel, dan tan tan gan nama lengkap, tempel, dan tenda tangan nama lengkap, stampa. dantmndatangan hanya diisi cie memerdowme: iii melaju: tico bar fungsi pmb kelapa bagan alir prosedur pembayaran bpt oleh penerima hak tanah larvatus bangunan uraian wajib pajak selaku penerima hak bank yang ditunjuk bendahara penerimaan tami am berdasarkan pesan ga) ssd bpt dari plat. penata. wajib pajak membayar bpt terutang dan (ema (amar ana taman bata "ena seo jera bpt bank yang ditunjuk bendahara penerimaan insan bpt, pengarsip ssd bpt lembar dan dan menyerahkan ssd bpt lembar saya dan kepada wajib pajak. pembayaran ssp bpt sejenis. aan bank bean yna, ka) oapanang juwaserzr (serapan, onoda pay jami pane menyupawan wajib pajak kemudian mengajukan peranan fungsi pelayanan saksama eka dalam proses pelaporan bupati ya, urdanakan sungai raya loe mahendra: pada tangga3 too laadenennan sekretaris daerah kabupaten kubu raya husein #taufik berita daerah kabupaten kubu raya tahun. 201l.menurun nomor amowersersanen lampiran iiilakukan tugas sebagai berikut jl) melakukan penelitian terhadap ssd bpt yang dihampiri dengan bukti penerimaan negara bpn). meneliti kelengkapan ssd bpt yang harus dihampiri dengan fotokopi spot atau surat tanda terima setoran stats) atau struk atm bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah dan atau bangunan yang diperoleh haknya, fotokopi identitas wajib pajak, dan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak npp) dalam hal wajib pajak sudah memiliki npp. langkah dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut dalam langkah diatas telah terpenuhi, maka ditindaklanjuti dengan mencocokkan nop yang tercantumjek pajak pop), nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp), tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu yang meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan, besarnya bpt berhutanglangkah apabila diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada langkah dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan. hasil penelitian lapangan ssd bpt tersebut dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan ssd bptdppkad dalam proses penelitian berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak lagu poneiktah desah pajak bumi dan bangunan (pop pbb dinas pendapatan pengelolaan keuangan asetdaerah: j perhatian: bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. a1ahmeoskpssworp: tilt tolisa kanan tera dara) nrp garing bangunan inna. inn, alaiebbinnandedebaakaskadwoodmabsid angka njoppbb: jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: harga transaksi nilai pasargalai anka2\|deorowemxaamasa jumlah yang disetor (dengan vuf): (berdasarkan perhitungan dan pilihan cort yang idak perdu gangsa sen sunni same nisan. . keuangan aset daerah nama lengkap dan tanda tangan nama lan gap. stempel dan ian lan gan namalengkap tempel, dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dantandatmgan malam (roneoomee uii o meses: (ti uii lembar fungsi pelayanan kabupaten kota terampil8b bukti pembayaran pbb lainnya tahun.) fotokopi identitas wajib pajak berupa .e.oco.co.oco.o.oo.wo.cbooo.o.o.o. .om surat kuasa dari wajib pajak ) fotokopi identitas kuasa wajib pajak " ) fotokopi kartu npp pena demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian ssd 8ptb. keterangan: coret yang tidak perlu wajib pajak kuasa wajib pajak v9)8ptbcontoh dokumen form pengajuan data hal1 form pengajuan data denganiio serta data objek pajak atas nomor objekrajaktnor) kti atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. fungsi pelayanannpp perolehan hak selama tahun berjalan cc. 4romorobekeajskwop) letak tanah bangunan: kelurahan desa: rt rw: kecamatan: kabupaten kota: penghitungan nop pbb: luas nop pbb diisi perolehan hak tahun. tanah (bumi) pom) hap bangunan jah mao hah nopp38 disagan alir pe, uraian sia menebak fungsi pelayanan fungsi pengolahan data informasi wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen emo terkait penelitian ssd bpt. wajib pajak kemudian! senat menahan mengajukan formulir permohonan penelitian ssd bpt aro yang dihampiri dengan ssd bpt lembar dan 'dan dokumen pendukung lainnya fungsi pelayanan. per rosa berdasarkan fermium, permohonan pencarian: spo: seo bpt yang diterima, fungsi pelayanan mengajukan data tanaman terkait objek pajak kepada fungsi pengolahan data taruh polo dana mang aan tana pep aa, fungsi pengolahan data informasi menyediakan data lega (aooagerandann galak panen ganga mana banana bnn data mkasmroretcatad fungsi pengolahan data informasi mengisi data objek nang pajak pada form pengajuan data. fungsi pengolahan data\| informasi kemudian menyerahkan form pengajuan data doli denabaka maan. (kepada fungsi pelayanan. a a derntrecat fungsi pelayanan meneliti ssd bpt dan lampiran \| ampere lampiran pendukung berdasarkan data objek pajak yang\| uka term) \|diterima dari fungsi pengolahan data informasi. fungsi pelayanan menandatangani ssd bpt dan menyerahkannya kepada wajib pajak. one ban opt karena ketaatan aria rupa7i kub ya, diundangkan sungai raya draw pada tanggal. (uu rpu. per sekretaris daerah kabupaten klub raya use!m syauwik berita daerah kabupaten kubu raya tahun.oo. over nomor inici fnmersnessnauu"tita muka konon nona tan tank akan nan nun non non (nn hae dlh landak nan: uii ill ill tannnnnanabupaten kubu raya. kabupaten kota kantor wilayah pemerintah daerah. contoh: kabupaten kubu raya2 nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat plat yang bersangkutan. kolom347)50m'laporan bpt:: dan fungsi pembukuan dan pelaporr2 con aoc di: ppi3 pa") a38 pop fpi bau . n232 s5z3 fee ke) la) c ec lor as) bagan alir bpt w w w w pee uraian bank yang ditunjuk bendahara penerimaan ni fungsi pembukuan pelaporan pen aah berdasarkan ssd bpt lembar bank yang number danar tan sasa ditunjuk menerbitkan nota kredit utas penamaan teneesaa toko bent.ori vgo pajak, pembayaran pembayaran dena sea) bank yang tunjuk menyerahkan nota kredit berdasarkan ssp omit lembar bang yang var pet sera ran ana aman ditunjuk membuat rektor ssp bpt. lani bar yang tunjuk memberikan ssp bpt konser . eng menara dan register ssd bpt ungu sambutan dan beng ama terong sanam pelaporan. regular register merypaphan sementara itu, bendahara penerimaan menerima ber penerbitan akta ssd bpt lembar dan lembar atas peran pembayaran bpt secara tunai. nota kek ssp bpt issroapnta pete sang kuah bendahara penerimaan mencatat penerimaan dalam moda yaa bana enggan pan lg, yungartungu yang buku penerimaan penyebaran dan membuat register ssd bpt berdasarkan ssp bpt lembar bendahara penerimaan kemudian menyerahkan h register ssp bpt yang dihampiri angan ssp bpt lembar fungsi pembukuan dan pelaporan. kanada hingga tangal regina (ester dad gia pembukaan pembukuan emban rana dang bea masa" berdebar penarikan" mencatat ewoponn \|eeinporaa. \| pelaporan tamara) penerimaan bpt dalam buku penerimaan penyetoran dan register sts bendahara penerimaan kemudian menyerahkan buku penerimaan dan penyetoran batara register sts suseno kepada fungsi pembukuan pemaparan. ii laporan plat menerima ssp bpt amber den pem pad menyiapkan laporan penerbitan waktu pemindahan has l.penemuan. mae tanah daratan bangunan tapin plat memberikan laporan penerbitan akta penerimaan pad pemindahan hak atas tanah danau bangunan pat ana fungsi pembukuan pelajaran. ungu pembukuan pelaporan menerima dokumen berupa register ssp bpt. ssp bpt lembar buku penerimaan penyetoran, register sts. dan laporan penerbitan hakim pemindahan hak atas tanah danau bangunan hargai berdasarkan dokumen dokumen tersebut, fungsi )retaparma bewtasuan pelaporan menyusun laporan resiaadii aaa pe) pupaywi kubu raya, mahendra diundangkan sungai raya pada tenggat. sekitar!s daerah kabupaten kuru ray, huseinisyauwik cp. berita daerah kabupaten kubu raya tahun. sarira nomor con znenvrenernooblooaeonoanandadasemenjak dibayar oleh wajib pajak atau atas surat ketetapan pajak daerah skpd) kurang bayaratau skpd kurang bayar tambahan (rangkap langkah fungsi penagihan pengarsip skpd kurang bayar (lembar atau skpd kurang bayar tambahan (lembar langkah fungsi penagihan mengirimkan skpd kurang bayar (lembar ataudengan ketentuyaran bpt (kabupaten kubu raya dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetlamnanngengnoenmmmmemenama lanisesbkaknsiniin kecamatan: beton aesemgamannaaenaen desa kelurahan: ipni ppa alamat: penageemonopmenemenaenganndam nasa bsnrasa, telah dibayar tanggal r pajak yang masih harus dibayar tanggal jatuh tempo: tempat pembayaran: perhatian kabupaten kubu raya, snsvevsevo. surat tagihan bea perolehan hak atas tanah bangunan kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerahwe on, 23e np, i la") hal "db ti: milo ah) ai? ng: in) pemerintah kabupaten kubu raya dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah e pemain keuangan dan user dar:tri damn ali bayar skpd kurang bayar malik het tambahan (") den angan, perhatian kepala dinas pendapatan pengelolaan pajak harus dilunasi dalam waktu (dua keuangan dan aset daerah puluh satu) hari setelah tanggal surat pemerintah kabupaten kubu rayabagan alir bagan alir penetapan std bpt aman wasiat tunas penagihankurang dibayar, salah atas ssd bpt terutang yang tidak kurang dibayar, salah tulis, telah hitung, kena tulis, salah salah hitung, dan kena bunga denda maka fungsi gang penagihan menerbitkan daftar ssp bpt yang tidak kurang beajaan fungsi penagihan menerbitkan std bpt berdasarkan aren cetak bang mewah cheng koor ngembar $ lembar arsip luka spo area fungsi penagihan mengirimkan std spot (lembar kepada wajib pajak. sangiran surat tagihan bpt kepadabpt stop bpt wajib pajak membayarkan bpt terutang menurut stop bpt sesuai dengan prosedur pembayaran bpt. one men memperbaharui datar stop sph proses pembayaran dan arena daftar stop bagan alir penetapan skpd kurang bayar skpd kurang bayar tambahan untuk bpt pom ama panai penagihan berdasarkan prosedur pembayaran bpt sebelumnya, maka penagihan akan pengarsip ssd bpt yang telah bayarkan oleh wajib pajak. fungsi penagihan memeriksa setiap ssd bpt yang telah waktu (lama) tahun semenjak dibayar oleh wajib pajak. penagihan memeriksa nilai bpt terutang yang tercantum lam ssd bpt tersebut. tas ssp bpt yang ternyata kurang bayar, fungsi penagihan median menerbitkan daftar ssd bpt yang kurang dibayar. nn pra fungsi penagihan juga memeriksa setiap skpd kurang bayar yang anas senbnyewnetea more lage aenpetientanp ndk rawanrendem tae bpt yang nga watan omah kurang bayar tersebut. bnnteunad won sko kurang bayar yang masih kurang bayar, fungsi penagihan menerbitkan daftar skpd kurang bayar yang masih menjadikan skpd rang dibayar. kurang bayar berdasarkan daftar yang telah dibuat, fungsi penagihan terbitkan sko kurang bayar (rangkap dan skpd kurang tambahan (rangkap lembar jas fungsi penagihan pengarsip skpd kurang bayar (lembar dan sal moto emas teras ema tar kurang bayar tambahan (lembar am. fungsi penagihan mengirimkan sko kurang bayar (lembar arun skpd kurang bayar tambahan (lembar kepada wajib pajak. lembu fungsi penagihan memperbaharui daftar skpd kurang bayar atas skpd kurang lap skpd kurang bayar yang telah dikirimkan kepada wajib bayar ke. 'tambahan atas setiap skpd kurang besar tambahan yang telah kirimkan kepada wajib pajak. daftar sko kurang wajib pajak menerima skpd kurang bayar skpd kurang bayar banana 'tambahan dan membayarkan bpt terutang sesuai dengan proses pembayaran bpt. pembayaran dan orasamn alan 2nan ena daftar sko benda sebelumnya peran bayar, tambahan bagan alir penetapan surat teguran uraian wajib pajak fungsi penagihan @berdasarkan prosedur penetapan surat tagihan bpt tana skpd kurang bayar skpd kurang bayar tambahan, fungsi bahan bayar skpd gap daftar stop kurang bayar selama (tujuh) daftar bpt tambahan daftar skpd kurang bayar bpt toe salaiputi: perlahan menantang saat ketetapan tante yang akan. secarapertuas! dy menghubungi "mendekati jatuh tempo. kurang bayar kepada want pajak wajib pajak melalui selama (utuh) har sejak jatuh tempo, fungsi penagihan (agarekam (penundaan atau pembayaran pajak secara menganggur oleh secara menganga wajib pajak yang disetujui, maka fungsi penagihan terus (((kembar2 lembar bea fungsi penagihan pengarsip surat teguran (lembar water acara ui surat tawaran serat tenunan fungsi penagihan mengirimkan surat teguran (lembar kepada wajib pajak. memperbaharui!'setiap surat teguran yang dikirimkan kepada wajib pajak. buah kubu raya, diundangkan sungai raya paca tang yat miura. sekretaris daerah kabupaten kubu raya husein byauwik berita daerah kabupaten kubu raya tahun ve. serum nomor zeneerrormssssbe menerbitkan surat penolakan pengajuan pengurangan bpt atau surat keputusan pengurangan bpt yang dituangkan dalam surat keputusan kepala dppkadbagian ketiga penelitian ssd bpt (l)skp. tata cara penelitian ssd bpt oleh fungsisurat penolakan pengajuan pengurangan bpt atau surat keputusan pengurangan bpt dituangkan dalam surat keputusan kepala dppkadsurat keputusan penolakan pengurangan bpt hal pemerintah kabupaten kubu raya keputusan kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah nomor: satidung membaca surat permohonan pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas aan puma ora ana ann nomor: bensin aan nona asin samekad dsaknanssdsissm tanggal ann ongpeyeveneaa:tiduaan ape iia pinang nam inti alamat wajib pajak karena bakar aaa era alasan maan manah kanal aan beda letak objek pajak pat ananda tahun bpt name learn kentannantan kan kan kanan nada ann gan yen tnos ann erreuni panas kan ssuneankn dan san relipninnoa yan non apn nona annan apa sana panas selar pens rae ist tanggal sab kan ani. letak objek aya sesonensenae mpamenengm nsenaesona mangan geng nea sennnnsnn bensin tatap ann tana desa kel. pan edan nata asp pai kecamatan ladsntensnnsssssasona ksnnanianisanssanal ainun sekarang akan snokoniande nha naa ahan ann uen ton esa sea aaa nun desa senen kab. kota centaneperenasee more namun asper nga ore kanan lebanon pen kena nana panen ana ree span pentasmiiileondepeomorurerepaann sastra besarnya pengurangan (.o.oo.o.ooi jumlah bpt yang seharusnya dibayar papan sinommonaisnvosn osn ana laba iii keamata emeeenansenungan pada tanggal keenan nan kepala dppkad kabupaten kubu raya coret yang tidak perlu diisi sesuai keperluan bagan alir penetapan surat keputusan pengurangan bpt " "w b ! uraian wajib pajak fungsi pelayanan fungsi pengolahan data informasi karno woman sewanya \|seru york tapin dangan dokumen pendana persatuan eng rta menunda verniyanen lanjut aing dataran soya tuduhan sate sang tewuteya tuntutan k tema aan kari i3. gang: perapian menerima dakwaan. penapisan nan er pengurangan binti. fungsi penagihan kemudian memberikan bara onvaresd dokumen ganda terima pengakuan pengurangan bpt kepada wajo exe penerang end (pan sel .terpanas. meat remaja reg yung pelayanan mencakup dokumen pengajuan jan pengurangan. berdasarkan dokumen tersebut, fungsi pelayanan kemudian mengajukan permukaan data tartan mendasar pen (enak pajak tangan resnyaphan porn pengarang aa. perangan menturhantende san perayaan seru pertama ve pemiperar fungsi pelayanan mengirimkan pora pengajuan onta pen kepada fungsi pengarahan data informan term pengakuan toon pengakuan obatan fungsi pengolahan data informasi menerima form nan, pengajuan data. fungsi pengolahan data informasi bermuatan menarik data terkait objek pajak dari ostubase obce pajak. kertak obat pen #ungu pengolahan data informasi mengisikan tam! pengajuan data dengan data terkait objek pajak. \| . pung pengarahan data torsi mengirimkan form oomenngl farm pengakuan arm pengapian pengajuan data (yang telah teri) kepada fang pelayanan. pengajuan .a ona van tea pang pelayanan menelaah dan memakai' pengajuan l.peperangan. pengurangan binti berdasarkan data objek pajak yang telah kan fungsi pelayanan merupakan derita acara pemeriksaan menang jaan honour oinntupal surat penolakan pengajuan pengurangan bantu (untuk yang tolak) atau, "yna surat keputusan pengurangan binti (untuk yang setuju). (se kemana kera sena fungsi pelayanan mengintip benda acara permeriaaan. keran kesan gagal king merupakan barel sekitar pink (amen) kit nee pengurangan bpt (beg yang dwetuhal kepada wni pajak kesan setan maag jb. wale pajak menerima surat ketetapan kartu dan take aren tes inda ara) pan pesarean tumptasaa sermlika ati raya, diundangkan sungai raya pada tenggat. li ugly, sekretaris daerah kabupaten kubu ray, wan mini bln. berita daerah kabupaten kubu raya tahun. see nomor eno nmesavannahendra wan pada engga. 'sekitar!s daerah kabupaten kubu raya sa, berita daerah kabupaten raya tahun .irm.atrisi nomor. voor, lampiran peraturan bupati kubu raya nomor tahun tanggal i, pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah,. dalam prosedur ini, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
rem baoadalah kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten balangan. kepala kantor adalah kepala kantor pelayanan perijinan terpadubalangan. bab tugas pokok dan unsur unsur organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu bagian pertama tugas pokokgkoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja dan anggarbangunan:: mengkoordinasikan kegiatan kerja bawahan: memantau pelaksanaan kegiatan bawahanilai hasil kerja bawahan sesuai dengan prestasi kerjanya untuk peningkatan karierkantor pelayanan perizinan terpadu unsur unsur organisasi kantor pelayanan perijinan terpadu terdiri dari sub bagian tata usaha, seksi perekonomian: seksi kesejahteraan rakyat, seksi pembangunan, seksi pemerintahan dan lain lain: dan tim teknis. bab iii uraian tugas unsur unsur organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu bagian kesatu'(layanan perijinan terpadurekonomian seksi perekonomian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi danrekonomianrekonomianrekonomiankesejahteraan rakyat seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dandan penyelenggaraan pelayanan perijinan bidangbangunan: cc.bangunambangunandantim teknis tim teknis berada bawah dan dikoordinasikan oleh seksi, tim teknis terdiri dari unsur unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan bidangelitian dan pemeriksaan terhadap berkas permohonan perijinan atau non perijinan yang diajukan, melaksanakan survey dan pengecekan lapangan terhadap objek perijinan atau non perijinan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan, membuat rekomendasi untuk penerbitan ijin atau non periji: membuat laporan dan melaksanakan pengadministrasian yang baik sesuai dengan hasil pelaksanaan tugastetap kan paringin pada tanggal april iba angan, see diundangkan paringin pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten balangan ribuan dahlan berita daerah kabupaten balangan tahun nomor
rt bupati kubu raya peraturan bupati kubu raya nomor tahun tentang tata cara pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintahdipandang perlu memberikan tunjangan penghasilan kepada kepala desa dan perangkat desa kabupaten kubu raya, bahwa pemberian tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pemberian tunjangan dimaksudata cara pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa: menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintahunjangan penghasilan adalah penghasilan tetap setiap bulan untuk kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam apb desa sesuai standar upah minimal kabupaten umk) kubu raya yang bersumber dari bantuan keuangan apbd kabupaten dan pemerintah propinsi maupun pemerintah. bab maksud dan tujuan pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai standar upah minimal kabupaten umk) kubu raya, yang bersumber dari apbd. pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah desa kepada masyarakat. bab iii tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa diberikan tunjangan penghasilan setiap bulannya yang bersumber dari apbd. pemberian tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah. tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pada pos belanja langsung pegawai dalam apb desa. aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang secara definitif diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi atau sebutan lainnya, dan kepala dusun. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada berusia minimal (duapuluh) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan maksimal (enampuluh) tahun untuk masa pengabdian sebagai perangkat desa. tunjangan penghasilan tidak diberikan kepada sekretaris desa yang dijabat rich pegawai negeri sipil. sekretaris desa yang diangkat oleh kepala desa setelahidak diberikan tunjangan penghasilan. kepala dusun yang diangkat oleh kepala desa sebagai akibat pemekaran dusun, tunjangan penghasilannya dapat dibayarkan terhitung (enam) bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan. pergantian perangkat desa dapat diusulkan untuk menerima tunjangan penghasilan, setelah kepala desa mengirimkan perubahan nama perangkat desa kepada bupati kubu raya melalui camat. besaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. pemberian tunjangan penghasilan kepada aparatur pemerintah desa akan dilakukan penundaan apabila: diberhentikan sementara oleh bupati bagi kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati, belum memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa, khususnya dana bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah yang telah diterima, dan dinyatakan terbukti bersalah oleh putusan pengadilan negeri bagi perangkat desa. pemberian tunjangan penghasilan kepada aparatur pemerintah desa dihentikan karena: meninggal dunia, telah dilantik pejabat yang baru, pemberhentian tetap oleh pejabat berwenang, dan mengundurkan diri. bab mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan penghasilan dibayarkan melalui bank kalbar berdasarkan surat dari dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten kubu raya. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten kubu raya menerima dan memeriksa usulan yang diajukan oleh badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten kubu raya. bendahara desa bersama kepala desa dapat mencairkan dana yang tersedia rekening desa pada bank kalbar cabang pembantu setelah mendapat rekomendasi dari camat setempat. bendahara desa membayarkan tunjangan penghasilan kepada aparatur pemerintah desa sesuai saldo yang tersedia rekening desa pada bank kalbar cabang pembantu. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dihampiri tanda bukti sesuai peraturan yang berlaku dan dilaporkan kepada bupati melalui camat setiap bulan setelah pembayaran. nama nama aparatur pemerintah desa yang menerima tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. penetapan nama nama aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada berdasarkan usulan dari kepala desa kepada bupati melalui camat. bab pembinaan dan pengawasan camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memberikan laporan bulanan kepada bupati melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk kelancaran penyaluran tunjangmuba sekretaris daerah kabupaten kubu raya berita daerah kabupaten kubu raya tahun. roa. nomor.coo gonore
salinan rama pas peraturan bupati balangan nomor tahun tentang pedomalangan, menimbang: bahwa percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan pemantap, bahwa percepatan dimaksud untuk memberikan dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan berbasis sumber daya lokal yang lebih beragam dan aman untuk konsumsi,yusun kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber dayabalangan tentang pedomdaerah kabupaten balangan. bupati adalah bupati kabupaten balangan.an sebagai makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia, yang masih menjadi domainnya badan ketahanan pangan. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah gerakan untuk mendorong dan memacu penyelenggaraan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui kerjasama sinergis antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktife maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan). neraca bahan makanan nbm) adalah penyajian data pangan yang tersedia untuk konsumsi penduduk per kapita( kg kap tahun atau gram kap hari atau zat gizi tertentu kap hari) dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk suatu wilayah( negara provinsi kabupaten kota)rcausaha mikro kecil dan menengah, yang selanjutnya disebut umkm adalah usaha mikro kecil dan menengah kabupaten balangan bab maksud, tujuan dan ruang lingkup peraturan bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. peraturan bupati ini bertujuan untuk mendorong penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, yang berbasis sumber daya lokal. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, tata hubungan kerja, dan monitoring dan evaluasi. bab iii perencanaan kegiatan perencanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dimulai dengan pengumpulan data ketahanan pangan yang merupakan infomasi tentang situasi ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan pangan dan kelembagaan pendukung, guna disusun secara rutin oleh instansi terkait. data ketersediaan pangan meliputi data luas lahan, luas panen, sarana produksi, produksi bahan pangan, cadangan pangan, pemetaan potensi produksi, ekspor dan impor yang disesuaikan dengan data data nbm. data distribusi pangan meliputi data harga bahan pangan, cadangan pangan dan akses pangan. data konsumsi pangan meliputi data konsumsi pangan, konsumsi energi, pola konsumsi pangan termasuk preferensi pangan, kebutuhan pangan. standarisasi keamanan dan mutu pangan, serta aneka olahan pangan (pasca panen). data kelembagaan pendukung meliputi penyuluh pertanian, kelompok produsen pangan, umkm, lsm, media massa, serta pihak swasta terkait lainnya. informasi data ketahanan pangan disajikan baik dalam bentuk buku cetakan maupun file elektronik yang dapat dan mudah diakses oleh stakeholder terkait melalui website. bab pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan merupakan operasional dalam mewujudkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang harus dilaksanakan oleh instansi lingkup pertanian dan instansi terkait secara terpadu melalui koordinasi dewan ketahanan pangan. kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan melalui (dua) tahap, yaitu tahap tahun dan tahap tahun pelaksanaan kegiatan tahun tahap dimaksud untuk mencapai sasaran skor pph sebesar pada tahun pelaksanaan kegiatan meliputi (dua) kegiatan utama yaitukegiatan internalisasi tahap difokuskan pada kegiatan: advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam bergizi selaksanaan kegiatan internalisasi tahap mencakup bidang ketersediaan pangan meliputi advokasi pengembangan agribisnis pangan: bidang distribusi pangan meliputi penyebarluasan informasi harga bahan pangan melalui media cetak elektronik secara rutin, bidang konsumsi meliputi pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi baik untuk jalur formal maupun non formal, dan dukungan kelembagaan meliputi penyuluhan pertanian (pendamping), penyebarluasan informasi oleh media massa, kerjasama dalam advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi, serta pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang, dan aman. kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan tahap difokuskan padapelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan tahap sebagaimana dimaksud pada mencakup bidang ketersediaan pangan meliputi: pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan dalam bentuk butiran berasal, tepung, dan mie berbasis lokal: bidang distribusi pangan meliputi: fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal, bidang konsumsi meliputi: uji proksimal tepung berasal dan mie berbasis pangan lokalumkmapor dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan dukungan kelembagaan meliputi: penyuluh pertanian (pendampingan) serta penyebarluasan informasi oleh media massa. pelaksanaan kegiatan tahun tahap ii) melanjutkan kegiatan tahap dengan pembenahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, guna mencapai skor pph sebesar pada tahun pelaksanaan kegiatan tahap sebagai mana dimaksud pada mencakup: bidang ketersediaan pangan meliputi: melanjutkan kegiatan tahap dilengkapi dengan pemberian bantuan alat dan permodalan kepada umkm dibidang pangan berbasis sumber daya lokal, advokasi pengembangan agribisnis pangan, b.bidang distribusi pangan meliputi: melanjutkan kegiatan tahap dilengkapi dengan fasilitasi sarana dan prasarana distribusi pangan, dan bidang konsumsi pangan meliputi: melanjutkan kegiatan tahap dilengkapi dengan penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan umkm. bab tata hubungan kerja dalam rangka pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, satuan kerja perangkat daerah kabupaten balangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing sebagaimana berikut ini: dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan: sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, khususnya untuk komoditas serealia dan kacang kacangan serta hortikultura terutama komoditas sayur sayuran dan buah buahan. sub bidang peternak khususnya untuk komoditas ternak besar, ternak kecil dan unggas. sub bidang perikaikanan darat melalui usaha budidaya ikan kolam maupun keramba dan perikanan tangkap perairan umum seperti rawa rawa, waduk, sungai dan genangan air lainnya. dinas kehutanan dan perkebunan dalam hal ini sub bidang perkebukebunan. unit pelayanan teknis daerah utd) balai benih pertanian, mempunyai kewajiban melaksanakan pengembangan teknologi pra panen dan pasca panen spesifik wilayah dalam pengembangan pangan lokal berbasis sumber daya dan potensi wilayah. unit pelayanan teknis daerah utd) balai benih ikan lokal bbl) gunung mana mempunyai kewajiban melaksanakan pengembangan benih ikan unggul dan penerapan teknologi budidaya perikanan berbasis sumberdaya dan potensi wilayah. badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan mempunyai kewajiban melakukan kajian, analisa dan koordinasi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, serta pembinaan keamanan pangan segar. memfasilitasi pelaksanaan program dan dukungan anggaran dalam rangka kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kegiatan. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara periode dan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota melalui koordinasi dewan ketahanan pangan. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten kota melalui koordinasi dewan ketahanan pangan. bab vii anggaran pembiayaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal pada apbd kabupaten balangan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten balangan yang terkait. bab viii hal hal lain pedoman ini merupakan acuan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta program dan anggaran satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. ketentuan lebih lanjut mengenai hal hal lain yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya ditetapkan atau berdasarhukum setda kab. balangan, kepa hukum, setia hot bat syariat rain, gembira fk. (iv b)
kocasaranoono\| goczsaranonno\| om)o00l oo) dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak en: nanang lain lain pendapatan daerah yang sah past kutipan g banabarurat dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya o0jumlah pendapatan bertanya dae ngan jet enam sman mma yuan belanja tidak langsung belanja pegawai belanja bunga tool jumlah bertambah (berkurang) sebelum perubahan setelah perubahan rp)00oon0\| ) 000p belanja langsung belanja barang dan jasa belanja modal jumlah belanja\| smpusrensal tmormossoo\| omarmnaso0\| 0oo\| pem biaya daerah penerimaan pembiayaan memo mos eno\| iremormorsool oo) om\| sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya lpa) pencairan dana cadangan naa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan jaga penerimaan pinjaman o00\| penerimaan kembali pemberian pinjaman (oom oo g0) penerimaan piutang daerah met jumlah penerimaan pembiayaan lo. pembentukan dana cadangan poo oo penyertaan modal investasi) pemerintah daerah o00 pemberian pinjaman daerah) bertambah (berkurang) sebelum setelah penjelasan prosentase k53 e s iiroket teror teams mesessooi(berkurang) penjelasan sebelum setelah perubahan perubahan prosentasast garsirsorzoo\| asamzeaoa\| wsssessberkurang) sebelum setelah ian prosentase perusakan perusakan prosentase aau u ost grorszssarog\| gerenseamoo\| (esesssooata penjelasan sebelum setelah prosentase perubahan perubahan a1. pendapatan daerah aa101 belanja daerah 1a1 belanja tidak langsung belanja pegawai ,0o\| tidak mengalami perubahan tmt 1a101aa101aa101 program pengadaan sarana dan prasarana pelayanan 1a101 pengadaan sarana dan prasara,00fa41 belanja bahan percontohpercontohan belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan tidak mengalami perubahan mana belanja pakaian kerja belanja pakaian kerja lapangan semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar untuk keperluan belanja pakaian kerja lapangan a01 belanja perjalanan dinaspihak ketiga dengan rincian kie kit unit rp. rp. sarana kerja pkb unit rp. rp. belanja modal 1a1umum tidak mengalami perubahan test gssasossoo\| gorasasasoo\| msebelum setelah senwere gmcoersogoo\| ars27pasang\| mesessor kecil dan menengah jumlah rp) bertambah (berkurang) sebelum setelah al &5urp.us berisi .850o00)\| o 3dt)sebelum setelah mengenaiurat gerssssrsnoo\| oa7o25327ono0\| mesesssop, pariwisata, pemuda dan olahraga sebelum setelah prosentase araa701oosmasooog\| yetoosesaaog\| mese, politik dan perlindungan masyarakat jumlah rp) bertambah (berkurang) sebelum setelah east gaseansanoo\| asrsosso7nol mesesssoogl jumlah bertambah (berkurang) sebelum perubahan setelah perubahan nan jumlah pengeluaran pembiayaan 000f (aa pembiayaan neto 000f iw& bupati kubu raya, muda mahendrawan diundangkan sungai raya pada tang sekretarisipaerah kabupaten kubu raya use!n syauwik berita daerah kabupaten kubu raya tahun. . nomor.order igo.vojumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum setelah perusakan perumahisoossarooo\| s06 tokoh000\| @sssessaogenjelasan prosentase ( deair tidak mengalami perubahan ciasarasosoo\| (@3sesasesaog\| mestoosaoo\|penjelas. sebelum setelah prosentase (v6) sanangkutan darat bermotor bus dengan rincian lm, bus unit rp. rp. belanja modal pengadaan alat alat angkutan darat bermotor micro busangkutan darat bermotor micro bus dengan rincian micro bus unit rp. rp. belanja modal pengadaan alat alat angkutan darat bermotor sepeda motor tidak mengalami perubahan rotan tembosaosooo\| atos toosoooodaerah jumlah rp) bertambah (berkurang) sebelum setelah prosentase (v5o,oo\|ser waremresesoo\| @2ssdasaasoo\| wtelepon tidak mengalami perubahan sora gsesaaroo\| acorasaro\|yo)kalimantan barat bantuan keuangan proplain lain pendapatan daerah yang sah lain lain pendapatan daerah yang sah dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru non sertifikasidana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru non sertifikasikelompok masyarakat perorangan hibah kepada badan lembaga organisasi kelompok masyarakat perorangan semula dana ini dianggarkan sebesar rp. setelah perubahan menjadi rp. untuk keperluan hibah kepada badan lembaga organisasi kelompok masyarakat perorangan dengan rincian pkk kecamatan dalam rangka rp. rp. pembinaan posyandu kpu kab. kubu raya (bantuan rp. keuangan propinsi)jasa kontribusi semula dana ini dianggarkan sebesar rp. setelah perubahan menjadi rp. untuk keperluan belanja jasa kontribusisur pus deret sepasrsarangoo gsnsooz777eso0 easzesaseapatuan polisi pamong praja jumlah rp) bertambah (berkurang) pence sebelum setelah prosentase lana perubahan perubahan ar,east borang gominsasog\| mesessepenjelasan sebelum setelah prosentase perubahan perubahan@rossoezoo\| armemozonl gooooool umaa penjelasan sebelum setelah perubahan perubahan prosentase a e : pendapatantidak mengalami perubahan tunjangan fungsional umum tidak mengalami perubahan tunjangan beras tidak mengalami perubahan tunjangan ph tunjangan khusus tidak mengalami perubahan pembulatan gaji tidak mengalami perubahan tunjangan profesi guru pns semula dana ini dianggarkan sebesar rp. setelah perubahan menjadi rp. untuk keperluan tunjangan profesi guru pns tambahan penghasilan pns tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja semula dana ini dianggarkan sebesar rp. setelah perubahan menjadi rp. untuk keperluandengan rincian dinas pendidikan rp. skb rp.ngan rincian dinas pendidikan rp. skb rp.penjelasan sebelum setelah prosentase perubahan perubahan )sore ega merek) booooooogl psebelum setelah penjelasan perubahan perubahan lo.sai gemmaasoo\| asrama goooogsebelum setelah penjelasan prosentase perubahan perubahan kau (kek men aia) boowogpenjelasan pa15weewsroerer asmomszaoo\| msmoszaoo\| gooooool 0gloprosentase perubahan perubahan \|. (e) aasort ose s0so io0 boooooooa dalan prosentase hah mem tessasnasarog\| aseamasarogl gooooonmma emosinya tps ti. kia ana boooooresenta. perubahan perubahan sen enam mmm sa smhsurplus defisit 'berkurang) sebelum setelah prosentase srs,:ore io331513000\| (sogsesesooo\| mesesssoogl arsipan organisasi kantor kearsipan dan perpustakaan daerah jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sepi setelan prosentase ("x) perubahan perubahan dea pessa gansmmaoo\| masezeazsaoo\| (essessooo\| man program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahunrpustakaan sekolah dasar untuk sekolah dasar kab. kubu raya (bantuan keuangan propinsi) paket rp. rp. program penyediaan operasional sekolah pelaksanaan operasional sekolahoperasional sekolah belanja operasionalederajat belanja operasional smpp sederajat belanja operasional smuu sederajat p u grasootasreaog\| go2sassasesog\| sapaan elosetelah prosentase (v6) bean perubahan perubahan nenek naa ntkomunikasi, informasi dan media massa perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan belanja pegawai honorarium pnstidak mengalami perubahan speaker) east gazsoosog\| sasteesrsoo\| meseessosebelum setelah penjelasan entame perubahan perubahan prosespertanian dak) paket rp. rp. power three dak) unit rmu (dak) unit dryer box dak) unit vibrator sister dak) unit seed cleaner dak) unit terpal dak) lembar pengembangan pertanian pada lahan kering belanja pegawai honorarium pns honorarium tim pengadaan barang dan jasa ,0o\|,00f, untuk keperluan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan rincian pembukaan areal penanaman jeruk dak) paket rp. rp. pembukaan areal penanaman nenas desa kampung baru kec. kubu dak) rp. rp. pembukaan areal penanaman nenas desa lambung kec. sungai raya dak) paket rp. rp. pembukaan areal penanaman pisang desa sungai ambang kec. sungai raya dak)rumah kompos oktan tirta kencana desa cangkang kec. kubu dak) paket rp. rp. pembangunan rumah kompos gapoktan kalimat desa kalimat kec. sungai kakap dak) paket rp. rp. pembangunan jembatan jalan usaha tani gapoktan mulya jaya dak) paket rp. rp. o, pembangunan gudang kios prodi gapoktan kalimat desa kalimat kec sungai kakap dak) paket rp. rp. o, pembangunan lantai jemur desa sungai jawi kec. batu ampar dak) paket rp. rp. pembangunan lantai jemur desa sungai besar kec. batu ampar dak) paket rp. rp. sipp belanja modal belanja modal pengadaan perlengkapan kantor belanja modal pengadaan filling kkabinet dengan rincian pengadaan filling kabinet kantor bpp (pengadaan meja kerja kantor bpp (dak) unitpengadaan kursi kerja kantor bpp (dak) unit rp. rp. belanja modal pengadaan konstruksi pembelian bangunan huantor bpp kec. kubu dak) paket rp. rp. pembangunan lanjutan kantor bpp kec. kubu dak) paket rp. rp. penataan halaman gedung kantor bpp kec. sungai kakap dak) paket rp. rp. belanja modal pengadaan konstruksi pembelian rumah dinapembelian rumah dinas dengan rincian rehab rumah dinas kantor bpp kec. rasa jaya dak) paket rp. rp. pengadaan alat pengolahan hasil hortikultura belanja pegawai honorarium pns honorarium pengajarhasil hortikultura dak) paket rp. o, peralatan pembuatan dodol dak) unit peralatan packing foot seleb) dak) unit peralatan pengulas nenas dak) unit peralatan display cooler dak) unit peralatan cold storage dak) unit program peningkatan,00fperalatan pertanian dak) paket rp. rp. hand traktor dak) unit pompa air inci dak) unit pompa air dak) unit alat pengukur kadar air dak) unit alat bengkel pertanian dak) unit pengadaan peralatan pertanian dak) paket rp. rp. pompa air inci dak) unit pompa air dak) unit alat pengukur kadar air dak) unit program peningkatan produksi pertanian perkebunan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian hortikulturpupukpengadaan sarana produksi hortikultura dak) paket rp. rp. pompa air dak) buah gunting pangkas dak) buah hand prayer dak) buah keranjang panen dak) buah pembangunan jalan usaha tani desa sungai ambang kec. sungai raya dak) paket rp. rp. pembangunan pintu air box desa kalimat kec. sungai kakap dak) paket rp.obat obatan tidak mengalami perubahan belanja bahan kimiajasa analisa laboratoriumapeternakan semula dana ini dianggarkan sebesar rp. setelah perubahan menjadi rp. o, untuk keperluan belanja modal pengadaan peralatan peternakan dengan belanja modal pengadaan peralatan klinik hewan dak) paket rp. rp. o,linik hewan kec. rasa jaya (lanjutan) dak) paket rp. rp. o, rehab klinik hewan kec. sungai kakap (lanjutan) dak) paket rp. rp. o, program sistem informasi database pertanian penyusunan sistem informasi database pertanian belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan tidak mengalami perubahanuang lembur uang lembur pns,00fuu belanja modal belanja modal pengadaan komputer belanja modal pengadaan komputer note alat alat ukur belanja modal pengadaan alat gpgps dengan rincian pengadaan alat bantu penyuluhan gps (dak) unit rp. rp. program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian peningkatan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan belanja pegawai honorarium pns honorarium tim pengadaan barang dan jasa ,00fprod cabang ruan desa batu ampar kec. batu ampar dak) paket rp. rp. pembangunan prod desa pal kec. sungai kakap dak) paket rp. rp. pembangunan prod desa sungai asam kec. sungai raya dak) paket rp. rp. pembangunan jut padu empat kompleks kecamatan batu ampar dak) paket rp. rp. o, pembangunan jut ruas karang anyar cabang ruan kec. batu ampar dak) paket rp. rp. pembangunan jut ruas cabang ruan karang anyar kec. batu ampar dak) paket rp. rp. pembangunan jut dusun cabang ruan ruas dermaga simpang masjid kec. batu ampar dak) paket rp. rp. pembangunan jut desa sungai kerawang kec. batu ampar dak) paket rp. rp. pembangunan jut desa pal kec. sungai kakap dak) paket rp. rp. pembangunan jut desa sungai asam kec. sungai raya dak) paket rp. pembangunan jut menuju kawasan rice estate desa kuala mandor kec. kuala mandor (dak) paket rp. rp. pembangunan jut desa lambung kec. sungai raya dak) paket rp. pembangunan jut desa olak olak kubu kec. kubu dak) paket rp. pembangunan pintu air desa kalimat kec. sungai kakap dak) paket rp. rp. rehab saluran irigasi lahan pangan desa anggur besar kec. sungai kakap dak) paket rp. rp. pembuatan bendung dam dan pintu air kawasan pangan kec. batu ampar dak) paket rp. rp. suri lis defisit dar a40,mama sebelum setelah entame perubahan perubahan rosfcetak dan penggandaan belanja cetak o,oo\|badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan jumlah rp) bertambah (berkurang) sebelum setelah entame perubahan perubahan sers east gantoarsool tssseresog\| mesesssnjelasan sintase ( \| perusak perusakagribisnis penyediaan bantuan sarana produksi perkebunan karet dan kelapa belanja barang dan jasa belanja bahan material belanja bahan bibit tanaman tidak mengalami perubahan belanja bahan kimiakimi, setelah perubahan dianggarkan sebesar untuk keperluan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan rincian pisau sadap buah rp. rp. mangkok buah rp. rp. bak pembekuan buah rp. rp. ember buah rp. rp. hand angle unit rp. rp. pondok angle uniaw oat temaosasol tesserasanoal sesama,kanan organisasi dinas perikanan dan kelautan jumlah rp) bertambah (berkurang) ope rea sebelum setelah it, perubahan perubahan \|. prosentase eegembangan perikanan tangkap pengadaan alat penangkapan ikbahan peralatan perikanan semula dana ini dianggarkan rp. setelah perubahan menjadi rp. untuk keperluan belanja bahan peralatan perikanan dengan rincian gill net (bantuan keuangan propinsi) buah rp. rp. gill net (bantuan keuangan propinsi) buah rp. rp.tidak mengalami perubahan were gersensariog\| esasaao wesesaperubahan perubahan duu tf ? pendapatan daerah belanja daerah belanja tidak langsung tidak mengalami perubahan belanja pegawai tidak mengalami perubahan belanja langsung program penyelenggaraan metrologi legal pembangunan gedung upt metrologialat angkutan darat bermotor pick dengan rincian kendaraan operasional metrologi dak) unit rp. belanja modal pengadaan perlengkapan kantor belanja modal pengadaan almarmari dengan rincian lemari arsip dak) buah rp. rp. lemari kerja dak) buah rp. rp. belanja modal pengadaan filling kabinet semula dana ini dianggarkan rp. setelah perubahan menjadi untuk keperluan belanja modal pengadaan filling kabinet dengan rincian filling kabinet dak) buah rp. rp. belanja modal pengadaan ac kipas angin exhaust fanac kipas angin exhaust fan dengan rincian air conditioned dak) unit rp. rp. belanja modal pengadaan genset tidak mengalami perubahan belanja modal pengadaan rak bukurak buku dengan rincian rak buku dak) buah rp. rp. belanja modal pengadaan komputer belanja modal pengadaanpc dengan rincian komputer (dak) unit rp. rp. belanja modal pengadaan komputer note booknote book dengan rincian komputer notebook dak) unit rp. rp. belanja modal pengadaan prinprinter dengan rincian printer dak) unit rp. rp. belanja modal pengadaan scannscanner dengan rincian scanner kerja biro dak) buah rp. rp. meja kerja biro dak)kerja direksi dak) buah rp. rp. kursi kerja staf dak) buah rp. rp. belanja modal pengadaan meja tamu tidak mengalami perubahan belanja modal pengadaan kursi tamu tidak mengalami perubahan belanja modal pengadaan mejaomputer dengan rincian meja komputer dak) buah rp. rp. belanja modal pengadaan peralatan dapur belanja modal pengadaan dispensdispenser dengan rincian dispenser dak) buah rp. rp. belanja modal pengadaan alat alat komunikasi belanja modal pengadaan familamili dengan rincian faksimili dak) unit rp. rp. belanja modal pengadaan alat alat ukur belanja modal pengadaan alat alat ukur metrologi legalukur metrologi legal dengan rincian alat uji timbangan meja dak) dea anak timbangan kelas kapasitas unit anak timbangan kelas kapasitas kg: unitlat uji timbangan pegas, sentisimal, cepat, desimal, bobot. ingsun dak)batu tidur kelas kapasitas unit alat uji timbangan elektronik dak)set anak timbangan mg kg) buah): set remisi kelas kg) bahan kuningan set miligram kelas mg mg): set alat uji bejana ukur dak)gelas ukur daya baca mi: unit alat uji decin logam dak) lempeng tangkai pengait unit lempeng unit lempeng unit lempeng unit kaki tiga penggantung decin (tripod) set alat uji meteran kayu set perlengkapan pendukung sidang tera dan sidang tera ulang dak) tools sidang tera dan tera ulang set meja untuk sidang tera dan tera ulang unit tang segel unit landasan cap tanda tera: set perlengkapan pendukung dan pengkondisian laboratorium dak) termometer unit meja tahan getar unit termohygrometer unitpembangunan gedung upt metrologi dak) paket rp. rp. perencanaan paket rp. rp. pengawasan pakerusoeret uuu tema eraoesneg\| kssetol oo ) bupati kubu raya, mahendraivan diundangkan sungai raya pada tangga. .:. sekretaris daerah kabupaten kubu raya use!imsyauwik berita daerah kabupaten kubu raya tahun. . nomor. ariana,dianggarkan rp. setelah perubahan menjadi untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan rincian puskesmas rp. rp. oat cantanozsaroo\| cendanssnaaroo\| mokessaooaaaperjalaspal goreng dusun kenanga komp. damai sejahtera desa pal sungai kakap (bantuan keuangan propinsi) paket rp. rp. jalan rabat beton dusun merak desa sungai kakap kec sungai kakap (bantuan keuangan propinsi) paket rp. rp. pembangunan jalan aspal goreng jalan paku alam kec. rasa jaya (bantuan keuangan propinsi) paket rp. jalan rabat beton desa pasir putih kec teluk pakai (bantuan keuangan propinsi) paket rp. rp. jalan rabat beton jalan parit lintang dusun cempaka putih desa anggur kecil kec. kakap (bantuan keuangan propinsi) paket rp. rp. jalan rabat beton jalan pramuka gg. bersama desa sui rengas kec. kakap (bantuan keuangan propinsi) paket rp. pengaspalan komplek mawar indah desa sui raya dalam kec. sungai raya (bantuan keuangan propinsi) paket rp. rp. jalan rabat beton jalan ali parit lambat dusun mega sempurna desa mega timur kec, sui bawang (bantuan keuangan propinsi) paket rp. alan rabat beton jalan dusun meriam jaya desa datang dari menuju kec. kubu (bantuan keuangan propinsi) paket rp. rp. peningkatan jalan gg. danau sei raya dalam kec. sei raya (bantuan keuangan propinsi) paket rp. rp. jalan rabat beton jalan sejahtera indah parit gatak) desa pal kec. sungai kakap (bantuan keuangan propinsi) paket rp. rp.parit ilahi jalan raya kakap dusun garuda desa sui kakap kec. kakap (bantuan keuangan propinsi) paket rp. rp. eorrtos rosa taooeansoo\| mesconooo\| umeseessooglsebelum setelah prosentase pen ela san perubahan perubahanoea @arzseosesoo\| gaon3n7asal0\| omessessoogl
alis reka ditulis bupati balang, mewajibkan dibentuknya unit layananadaan barang jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa untuk menggunakan apbn atau apbd. unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah daerah selanjutnya disebut ulp adalah unit organisasi non struktural pemerintah daerah yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten balangan secara terintegrasi dan terpadu yang melekat pada bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten balangankelompok kerja ulp yangmetodegadaan secara elektronik yang selanjutnya disebutnggunakan teknologi dan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik lpse)kegiatan ulp lingkungan pemerintah kabupaten balangan. tujuan penetapan peraturan bupatilingkungan pemerintah kabupaten balangan. bab iii pembentukan, ruang lingkup tugas, kewenangan, dan perangkat ulp bagian pertama pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentukdan terintegrasi pada bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerahulp sebagaimana dimaksud dalampelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik yang laksanakanyang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah. bab perangkat ulp dan tugas perangkat ulp bagian pertama perangkat ulp perangkat ulp ditetapkan sesuai kebutuhan sekurang kurangnya terdiri atas fungsi fungsi kepala ulp, sekretariat ketatausahaan, dan kelompok kerja pokja). sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sekretaris, staf pendukung. keanggotan pokja ulpgangkatan perangkat ulp ditetapkan dengan keputusan bupatilingkup tugas perangkat ulp kepala ulp sebagaimana dimaksud dalamd.h.mengusulkan penempatan pemindahan pemberhentian anggota pokja ulp kepada bupati dan atausekretariat sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu kepala ulp dalam halpokja ulp dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab kepada kepala ulp. pokanggota pokja ulp dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan luar ulp. kepala ulp dan anggota pokfakta integritas, persyaratan huruf dapat dikecualikan untuk kepala ulp. kepala ulp dan anggota pokja ulp dilarang duduk sebagai pejabat pembuat komitmen ppk), pejabat penandatangan surat perintah membayar ppm)), bendahara, dan aparaturulp bagian pertama hubungan kerja ulp dengan skpdhan yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian kedua hubungan kerja ulp dengan loppgian ketiga mekanisme dan prosedur kerja terdiri dari pa kpa dan ppk, pejabat pengadaan, penyedia barang jasa.atuan kerja perangkat daerah pa kpa ppk) menyerahkan daftar paket pekerjaan rencana umum pengadaan rup) setelah diumumkan sesuai ketentuan yang berlaku kepada ulp. sekretaris ulp segera menginformasikan paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada kepada kelompok kerja yang sesuai dengan bidangnya. pokja segera melakukan koordinasi dengan ppk terkait proses pemilihan penyedia barang jasa dari paket pekerjaan tersebutbupati ini. proses pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh ulp berpedoman pada ketentuan perundang undangsetiap unit kerja harus menyampaikan laporan monitoring pengadaan barang jasa secara berkala dan berjenjang mulai dari pokja pejabat pengadaan, ppk, kpa, (skpd) bupati melalui ulp untuk selanjutnya disampaikan lopp setiap semester. bab viii pembiayaan pembiayaan ulp bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. perangkat ulp dapat diberikan penghasila(surat balangan, , efek effendi diundangkan paringin pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten anc an)unit layananpengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten balangan struktur organisasi unit layanan pengadaan barang jasa kabupaten balangan unit layanan pengadaan (bupati balangan, efek effendi lampirhubungan kerja sekretariat ulp skpd kelompok menerima daftar kerja panitia membuat dan paket pekerjaan pengadaan menyampaikan kegiatan yang akan daftar diproses melalui melakukan paket cc) metode pemilihan proses pemilihan pekerjaan kegiatan penyedia barang penyedia barang yang akan diproses jasa berikut jasa sesuai melalui metode dokumen perpres pemilihan penyedia administrasi, teknis tahun barang jasa berikut dan hps serta beserta dokumen rancangan kontrak perubahannya. administrasi, teknis dari skpd. dan hps kepada menyampaikan sekretariat ulp, memilah dan hasil proses setelah rencana mendistribusikan pengadaan umum pengadaan paket pekerjaan barang jasa dan rup) barang jasa kegiatan tersebut data pendukung diumumkan. kepada pokja kepada bupati berdasarkan jenis dan skpd menandatangani pengadaan barang melalui surat penunjukan jasa. sekretariat ulp. penyedia barang jasa dan memberikan surat layanan perjanjian kontrak administratif logistik dengan penyedia kepada pokja. barang jasa pemenang yang menyampaikan diproses oleh pokja hasil proses ulp, pengadaan barang jasa dan data pendukung kepada skpd. (supa balangan, , (al ja. efek effendi lampiran iiimekanisme dan prosedur pengadaan barang jasa (skpd unit layanan pengadaan penyedia pa kpa sekretaris kelompok barang jasa kerja menetapkan rencana menahan mengumumkan pengadaan rup secara luas barang jasa yang meliputi spesifikasi menetapkan teknis barang jasa, kpa ppk rancangan kontrak menerima paket permohonan proses paket yang diproses pengadaan melalui metode barang jasa dengan pemilihan penyedia menyusun jadwal menyampaikan paket barang jasa, disertai pelekaansen daa pekerjaan disertai dengan dokumen metode pemilihan dengan administrasi, administrasi, teknis penyedia spesifikasi teknis dan dan hps barang jasa dan tina dokumen pemilihan pendaftaran, pengambilan dokumen pelaksanaan pelelangan seleksi penetapan pemenang menyampaikan pengadaan been barang jasa dilengkapi dengan berkas penawaran ada dan berkas proses sanggahan? pengadaan barang jasa dan data pendukung kepada skpd menjawab mengirim sanggahan sanggahan penunjukan penyedia proses barang jasa sanggahan selesai? banding mengendalikan pelaksanaan kontrak melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang jasa kepada pa kpa aan sean aeon ta) ran men era membantu menjawab membantu menjawab singgah banding singgah banding menjawab pama aren lapor gap tanya sea singgah singgah banding diterima? (bupati balangan, :h. efek effendi
rsstelah diatur dan ditetapkan dengansebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati nomor tahun bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten ogan komering ulu selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, peraturan bupati. ketentuan huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:, dengan ketentuan sebagai berikut tunjangan perumahan ketua dprd, sebesar bulan. wakil ketua dprd, sebesar bulan. anggota dprd, sebesar bulan. tunjangan transportasi ketua dprd, sebesar bulan. wakil ketua dprd, sebesar bulan. anggota dprd, sebesar bulan. dihapus. inatiknl. mao handlam berita daerah kabupaten ogan komering ulu selatan. . ditetapkan.dil muaranya men sah beo nana gagal p2s\| juni bulan ogan (sering ulu selatan, anu pra haha ank bae tea nan te, beat geli ita pelan (tani pan ea! oy, bean rar hartono lawu lag arah kabupaten komering ulu selatan. sean rompi anta net sar kisah baba berita daerah kabupaten ogan komering ulu selatan ramon nomor pil ber dak bea arit kara ber ahn gta asal pra tara kan beat san boa snn
bupati konawe selatan provinsi sulawesi tei{(x}ara peraturan{ bt'pati konawe selatan nomor tahun teiytajtg kriteria pejabat llu(s ana teki{is kegiatan (pp txl lingkup pemeriittaii kali'pati{ nat selatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati konawe selatan, menimbang mengingat bahwa dengan diterapkannyalaksanakhususnya mengenai pejabat pelaksana teknis kegiatkonawe selatan tentang kriteria pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) lingkup pemerintahdoman terlaris pengelolaan keuangan daerah berita negara republik indonesia tahun nomor 178rl; peraturan lembaga pengadaan barang jasa pemerintah nomor tahun o2l tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasakembarnomor memutus(an: peraturan bupati konawe selatan tei{tag writer pe.'abad pelaksana teki{is kegiatan lingkup pemerintah kabupaten{ koi{awe ra'a kementerian l,lemb4jurib pe.'abad pengelola tei(nis kegiatan (ppt) bagian kesatu penetapan pejabat pengelola teknis kegiatan pejabat pelaksana terlaris kegiatan ppt) adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah skpd) yang ditetapkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran; pa kpa dapat menetapkan lebih dari (satu) epik lingkungan skpd unit spk;{a, lokasi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya serta didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi. epik memiliki meliputi: bagian kedua tugas dan fungsi tugas dan fungsi membantu pa kpa mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan sub kegiatan skpd unit sk.anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sub kegiatan, meliputi: menyiapkan laporan line{tugas menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan sub kegiatan skpd, meliputi: menyusun perencanaan pengadaan; melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa; menetapkan spesifikasi teknis kerangka acuan kerja (l( d(dua ratus juta rupiah); mengendalikan kontrak; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatandan menilai kinerja penyedia; tugas ppt sebagaimana dilaksanakan apabila tidak ada penetapan pejabat pembuat komitmen ppk) pada pengadaan barang jasa yang menggunakan belanja dari apbd. epik yang melaksanakan tugas ppk sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan kompetensi ppk. ppt pada skpd unit skpd bertanggungjawab kepada pa kpa; bagian ketiga kriteria ppt merupakan pegawai asn yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya;(a) dalam ha iliki kriteria sesuai peraturan yang berlaku; ituiteria sebagaimana dimaksud meliputi: memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; tugas dan fungsi administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional; t\gas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional; memiliki sertifikat kompetensi pejabat komitmen ppk) dan atau sertifikat ahli barang jasa level tingkat dasar). pembuat pengadaan bab iii ef, ei{tait
nn, sa) tag nama bupati pohuwato provinsi gorontalo peraturan bupatipohuwato nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik periode bupati pohuwato, menimbang bahwa untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan parpol serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan kepada parpol,parpol, dalam hal terjadi perolehan parpolpoltang bantuan keuangan kepada parpologp tasjkuydmaturan bupati pohuwato tentang bantuan keuangan kepada parpol periode aft basppuyem babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:polpag musimmber dana dan besaran bantuan keuangan sumber dana bantuan keuangan parpol dialokasikan dari apbd kabupaten pohuwato dalam bentuk bantuan keuangan parpol. besaran alokasi bantuan keuangan kepada parpol sebesar. eiga bab iii perhitungan bantuan keuangan besarnya bantuan keuangan setiap parpol yang memperoleh kursi dprd kabupaten pohuwato, dihitung berdasarkan pada jumlah bantuan apbd kabupaten pohuwato tahun anggaran dibagi dengan jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten pohuwato periode jumlah bantuan apbd kabupaten pohuwato tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada sebesar rp., jumlah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada sejumlah tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara sah, hasil pembagian berdasarkan pada dan sebesar rp. (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang selanjutnya dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah setiap parpol yang memperoleh kursi dprd kabupaten pohuwato, hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah bantuan keuangan masing masing partai politik periode yang memperoleh kursi dprd kabupaten pohuwato, sebagaimana dalam lampiran yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. bab mekanisme pelaksanaan dan transfer dana mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada parpol dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah kepada rekening kas umum masing masing parpol, pelaksanaan transfer dilakukan berdasarkan surat permohonan masing masing parpol yang ditandatangani ketua dan sekertaris atau sebutan lainnya dan ditujukan kepada bupati pohuwato, tetap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada menggunakan kop surat dan cap stempel parpol serta melampirkan sebanyak (tiga) rangkap kelengkapan administrasi berupa surat keputusan dpp parpol yang menetapkan susunan kepengurusan dpc parpol kabupaten pohuwato atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekertaris jenderal dpp parpol atau sebutan lainnya atau dilegalisir oleh ketua umu dan sekertaris jenderal dpp parpol atau sebutan lainnya berdasarkan ad art masing masing partai, foto copy surat keterangan nomor pokok wajib pajak, surat keterangan autentisitas hasil penetapan perolehan kursi dan suara parpol hasil pemilihan umum dprd kabupaten pohuwato yang dilegalisir sekertaris komisi pemilihan umum kabupaten pohuwatopolpohuwato taun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh bpk, dan surat pernyataan ketua parpopodiatas materai dengan menggunakan kop surat parpolohuwato dan kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten pohuwato, par dalam hal parpoltidak dapat diberikan bantuan keuangan, dalam hal parpol terjadi sengketa kepengurusan ditingkat kabupaten pohuwato, permohonan bantuan keuangan parpol dilakukan oleh kepengurusan yang disahkan oleh dewan pimpinan pusat parpol yang sah dan terdaftar kementerian hukum dan hak asasi manusia bab pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran kepala badan keuangan daerah bkd) selaku ppiddiatas: kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputi penyusunan dpa ppid penyusunan rencana anggaran kas cc. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah rekening kas umum parpoldana bantuan keuangan parpol. bab penerbitan spm dan sp2d dalam rangka pelaksanaan transfer keuangan parpolmetan far cukupbab viii penggunaan bantuan keuangan parpolcretariat parpolara, " apol secara berjenjang dan berkelanjutan,, kegiatan operasional sekretariat parpolpol membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. dag) parpopol dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol per kegiatkantor perwakilan provinsi gorontalo untuk dilakukan pemeriksapohuwato setelah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan kantor perwakilan provinsi gorontaloatau sebutan lain parpolkantor perwakilan provinsi gorontalo, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada terbuka untuk diketahui masyarakat. parpopohuwato dalam tahun berkenan sampai laporan diterima oleh bupati pohuwato. rat) sanjjuydmamin diundangkan marisa pada tanggal, januari aan kabupaten pohuwato, doni bento berita daerah kabupaten pohuwato tahun nomor . para koordinasi kabid cerai ora lampiran peraturan bupati pohuwato tanggal januari tentang bantuan keuangan kepada partai politik periode rincian bantuan keuangan partai politik periode perolehan perolehan besaran jumlah partai politik kursi suara nilai alokasi rp) dprd bersuara daan ane nanaop. nata sad ato dak bentar goa partai golongan karya golkar) partai gerakan indonesia raya gerindra) partai demokrasi kerakyatan demokrat) berusia ngan partai amanat nasional pan) partai persatuan pembangunan ppp) ta21 osn reratrnaa wakil bupati pohuwato, amin para koordinasi ana tenennaan kasi ast. wfp. maa aga sekda
snn\|no pengelola para beli serta kesenjangan sosial ekonomi lainnya, mere sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk jaan melakukan relaksasi dan stimulan perekonomian, kian menaikkan kemampuan daya beli melalui peningkatan dewan oyo belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan pasa perekonomian masyarakat yang terkena dampak, dora bahwa pemerintah provinsi gorontalo telah menetapkan peraturan gubernur nomor tahun tentang jaan petunjuk teknis bantuan langsung pangan daerah jaan foamtasbeli serta kesenjangan sosial ekonomi lainnya, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan relaksasi dan stimulan perekonomian, menaikkan kemampuan daya beli melalui peningkatan belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak: bahwa pemerintah provinsi gorontalo telah menetapkankanan rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama pandemi corona virus disease bahwa untuk efektifitasdipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran petunjuk teknis dari peraturan gubernur nomor tahun bahwa.free disana (irisurat keputusan gubernur gorontalo nomor tentang penetapan status siaga darurat bencana non alan akibat virus corona provinsi gorontalo tahun surat keputusan gubernur provinsi gorontalo nomor iv tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaatmemutuskankaba kaban wakil ari babi ketentuan umum dalam peraturan bupatipangan daerah yang selanjutnya disebut blpba kaban wakil iriuyiyinak pemberi bantuan adalah pemerintah kabupaten gorontalo utara yang menyelenggarakan program. bantuan. agen penyalur adalah super dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh kpmpangan non tunai yang datanya berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dtk) yang ditetapkan oleh kementerian sosial. li. daftar keluarga penerima manfaat yang selanjutnya disebut dpm adalah daftar keluarga penerima. manfaat yang ditetapkan dengan keputusan bupati gorontalo utara. tim pendamping program blp gorontalo utara adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas sosial kabupaten gorontaloterlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. kab kaban wakil kayan para orontalo utara ini penempatannya dalam berita daerah kabupaten gorontalo utara. ditetapkan kandang pada tanggal april gorontalo dara indra yasin diundangkan kwandarig pada tanggal api sekretaris daerah kabupaten gorontalo utara ridwan yasin berita. merah kabupaten gorontalo utara tahun nomor kaba kaban wakil fp) kalangan lampiran peraturan bupati gorontalo utara nomor tahun tanggal: april wwwcorona virus disease (covid dasar hukutniv wokepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah tahun pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat.tujuan dan sasaran tujuan tujuan pelaksanaan bantuan langsung pangan daerah adalah: menjamin ketersediaan konsumsi pangan yang layak bagi masyarakat miskin, menanggulangi kebutuhan pangan masyarakat miskin terdampak kebijakan pembatasan akibat covid wilayah kabupaten gorontalo utara, dan memperkuat ketahanan ekonomi bagi pelaku umkm ikm yang bergerak sektor pangan. sasaran. sasaran bantuan langsung pangan daerah adalah keluarga penerima manfaat kpm) dengan total kpm, berbasis database dtk yang dibagi atas kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten yang terdiri dari: kewenangan pemerintah provinsi adalah dari total kpm sebanyak kpm. kewenangan pemerintah kabupaten adalah dari total kpm sebanyak kpm. realisasi sasaran kpm atas besaran bantuan khusus keuangan provinsi disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ditransfer kas daerah pemerintah kabupaten gorontalo utara. keju ii. ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalamliputi: tata cara penyaluran, jenis dan nilai bantuan, pembiayaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban, iv. tata cara penyaluran penentuan dan penetapan keluarga penerima manfaat kpm penerima bantuan pangan daerah ditetapkan dengan keputusan bupati gorontalo utara tentang penerima bantuan lansung pangan daerah sejumlah kpm, penetapan penerima bantuan sesuai pada poin dapat dilakukan perubahan apabila kpm tersebut penerima double, meninggal dunia, pindah alamat, dan penerima manfaat bansos pkh dan bpt pusat: mekanisme perubahan data penerima manfaat dilaksanakan melalui rekonsiliasi antara pendamping bantuan langsung pangan daerah dengan pemerintah desa dengan melampirkan berita acara rekonsiliasi. penunjukan bank pelaksana dalam rangka efektifitas dan percepatan penyaluran bantuan langsung pangan daerah, pemerintah daerah menunjuk bank pelaksana yang memiliki kapasitas, pengalaman dan atau sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kegiatan sejenis, memiliki jaringan agen penyalur kebutuhan pangan minimal tersebar wilayah desa dan kecamatan kabupaten gorontalo utara. penunjukan bank pelaksana dilakukan melalui pengikatan dan atau nota kesepahaman antara bupati gorontalo utara dan pihak bank. penunjukan agen penyalur agen penyalur bahan pangan ditunjuk oleh bank pelaksana dan ditetapkan sebagai mitra penyaluran bantuan langsung pangan daerah wilayah masing masing, dengan kapasitas maksimum layanan kpm. bec aral an tahap distribusi tahap distribusi bantuan langsung pangan daerah dilakukan dengan mekanisme berikut: pihak agen menyiapkan stok bahan pangan yang memenuhi kriteria bpt. pihak agen menyiapkan paket bantuan berdasarkan jumlah danjen bahan pangan yang akan diserahkan kepada kpm sebagaimana daftar kpm yang ditetapkan oleh bupati, melalui pihak bank pelaksana. pihak agen diharapkan mengakomodir komoditas pangan yang bersumber dari umkm ikm setempat atau wilayah gorontalo. penyaluran bantuan langsung pangan daerah sampai kpm dilakukan oleh agen dengan memberdayakan transportasi lokal seperti mentor, ojek, dan angkutan umum. atas jasa penyaluran tersebut para pengemudi mentor, ojek, dan angkutan umum diberikan biaya distribusi yang besarnya diatur secara teknis dan disepakati oleh agen dan pengemudi angkutan mentor, ojek, angkot dll). e. penyaluran bantuan langsung pangan daerah oleh agen didampingi oleh pendamping pkh dengan memperhatikan data kpm. penyaluran bantuan langsung pangan daerah sampai kepada kpm dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid (menggunakan masker, menghindari potensi terjadinya kerumunan masa, di). agen penyalur melakukan klaim pembayaran kepada pihak bank pelaksana setelah melakukan distribusi penyaluran sampai setingkat kpm yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan bantuan. jenis dan nilai bantuan jenis bahan pangan yang dapat salurkan adalah beras, telur, minyak goreng kemasan atau minyak kelapa, ikan segar olahan, gula semut dengan jumlah nilai bantuan per keluarga penerima manfaat. kpm) termasuk biaya distribusi dan biaya kemasan packing sekali pelayanan sebesar rp. sekali penyaluran, sebanyak kali penyaluran, dengan rincian tabel berikut lipi nat tabel nilai bantuan per kpm daftar bantuan langsung pangan daerah, biaya distribusi dan biaya kemasan total minyak kemasan liter obama biaya pack immsameme vi. pembiayaan pembiayaan bantuan langsung pangan daerah bersumber dari bantuan khusus keuangan provinsi pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara dan relokasi refocussing apbd kabupaten gorontalo utara tahun dengan rincian sebagai berikut: pemerintah provinsi adalah dari total kpm sebanyak kpm, dan pemerintah kabupaten adalah dari total kpm sebanyak '4602kpm. dana bantuan langsung pangan daerah yang bersumber dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dicatat dan dialokasikan pada belanja tidak langsung bantuan sosial badan keuangan daerah kabupaten gorontalo utara. pencairan dana bantuan langsung pangan daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara umum daerah rekening penampung bank pelaksana yang tertuang dalam dan atau nota kesepahaman. noisey kuli villaporan pertanggungjawaban bank selaku mitra pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran setiap periode penyaluran kepada pemerintah daerah. pemerintah kabupaten wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan langsung pangan daerah setiap periode penyaluran kepada pemerintah provinsi. ditetapkan kandang pada tanggal ati gorontalo utara, indra yasin kadis kaban asisten sekda wakil sosial keuangan bupati yan
bupati pohuwato provinsi gorontalo peraturan bupati pohuwatobesaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkatam) juj(berita negara republik indonesia tahun nomor party bak hitungar) peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa tepat tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan kepala desa, perangkat desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa, dan meningkatkan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah. bab jenisb sumber dan besaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dalam huruf dianggarkan dalam apb desa bersumber dari add, page penetapan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan sebagai berikut: kepala dusun sebesar rp. (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan, dan kepala seksi kepala urusan sebesar rplainnya sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap bulan dalam (satu) periodik penganggaran. daftar besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tercantum dalam peraturan bupati inikepalaperangkat desa, maka desa tetap berkewajiban mengalokasikan add untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang kosong tersebut, jikaelisih sisa lebih pendapatan anggaran siapa) dan dialokasikan pada rekening yang sama pada tahun anggaran berikutnya. para besaran penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa setiap des: jumlah total kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa sesuai susunan organisasi dan tata kerja masing masingpendapatan asli desa. hasil pengelolaan pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa,para kepala desa dan perangkat desa yang berstatus pegawai masa jabatannya mendapatkan penghasilan tetap sebesar (lima puluh per seratus). kepala desa dan perangkat desa yang ditebas sebagaimana adalah cuti lebih dari (lima) hari kerja maksimal (lima puluh) hari kerja yang diambil oleh kepala desa dan perangkat desa untuk menjalankan ketentuan keagamaan atau untuk alasan kesehatan dengan dinyatakan dengan surat keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan. bab tunjangan kepala desa dan perangkat desa kepala desa mendapatkan tunjangan kinerja yang bersumber dari bantuan keuangan khusus apbd kabupaten pohuwato kepala desa dan perangkat desa dapat memperoleh tunjangan hari raya sebesar (satu) kali penghasilan tetap. tunjangan kesehatan dan atau ketenagakerjaan diberikan kepada kepala desa, dan perangkat desa yang bukan pns,jaminan sosial nasional. tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada memperhatikan kemampuan keuangan desa. para tunjanganri pns hanya mendapatkan tunjangan kinerja. pelaksanajenis dan sumber besaran tunjangan badan permusyawaratan desa bagian kesatu jenis tunjangan badan permusyawaratan desa penghasilan badan permusyawaratan desa terdiri dari tunjangan kedudukan, dan tunjangan kinerja. tunjangan badan permusyawaratgian kedua sumber dan besaran tunjangan badan permusyawaratan desa tunjangan badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dianggarkan dalam apb desa bersumber dari add. paf na. tunjangan kedudukan keanggotan badan permusyawaratan desa ditetapkan sebesar rp. (satu juta rupiah). tunjangan jabatan badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut ketua sebesar rp. enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, wakil ketua sebesar rp. , ( empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sekretaris sebesar rp. empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, ketua bidang komisi sebesar rp. tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan anggota sebesar dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan. dalam hal add tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan badan permusyawaratan desbadan permusyawaratan desa sebagaimana dalam huruf dan huruf diberikan setiap bulan dalam (satu) periodik penganggaran. mekanisme dan tatacara pembayaran tunjangan badan permusyawaratan desa diatur dalam peraturan bupati tentang badan permusyawaratan desa. badan permusyawaratan desa dapat memperoleh tunjangan hari raya sebesar (satu) kali tunjangan kedudukan. tunjangan badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada memperhatikan kemampuan keuangan desa. bab viii tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi paralan pohuwato, bunga diundangkan marisa pada tanggal 'goa jasa peran jamfraroy star7. (swarm sapa "7g kei
lan bupati kepulauan yapen provinsi papua peraturan bupati kepulauan yapen nomor tahun tentang focusing kegiatan dan relokasi apbd dalam rangka penanganan dampak corona virus dipaksa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kepulauan yapen, menimbang bahwa penyebaran wabah corona virus disease covid kabupaten kepulauan yapen cenderung meningkat dari waktu waktu, menimbulkan korban jiwa dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus dipaksapaksa covid dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang percepatan penanganan corona virus dipaksa lingkungan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan langkah langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar organisasi perangkat daerah dengan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu focusing) dan perubahan alokpaksebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten kepulauan yapen nomor tahun tentang perubahan atasmemutuskan. bupati adalah bupati kepulauan yapperangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsicorona virus dipaksa syndrome corona hints maksud dari peraturan bupati ini adalah untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu focusing), dan atau melakukan perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai. bab focusing kegiatan dan relokasi pemerintah daerah dapat melakukan focusing kegiatan dan relokasi anggaran untuk menunjang percepatan penanganan covid dalam menunjang percepatan penanganan sebagaimana dimaksud pada dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan covid sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh gugus tugas covid focusing kegiatan dan relokasi anggaran sebagaimana dimaksud padaelanja tidak terduga terkait. dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada (l) dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd tahun berjalan. penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalampengadaan pakaian dinaspenggunaan anggaran penggunaan belanja langsung pada beberapa terkait guna percepatan penanganan covid yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. penggunaan belanja tidak terduga percepatan penanganan covid diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, cc. penyediaan social safety net jaring pengaman sosial, dan penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penyediaan sarana prasarana kesehatan antara lain berupa barang pelindung diri barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, (masker, hand sanitizer, vitamin vitamin alat pelindung diri apd) dan sarung tangan karet), alat pelindung masyarakat berupa masker, hand sanitizer, disinfektan,hand prayer, dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain: kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, alat uji deteksi covid toilet, rumah karantina isolasi, pos covid diperbatasan, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya, cc. merekrut tenaga kesehatan medis yang potensial antara lain: dokter dan tenaga perawat yang baru tulus pendidikan, atau tenaga kesehatan medis lainnya. memberikan pelatihan singkat serta sop penanganan pasien covid pemberian insentif bagi: tenaga kesehatan medis, tenaga penyidik (investigator korban terpapar covid dan.: perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, dan., penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputisaha kecil dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat covid penanganan dampak ekonomi lainnya, penggunaan belanja tidak terduga untuk penyediaan social safety net jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: pemberian hibah bansos dari pemerintah daerah dalam bentuk uang dan atau barangcc. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yangbab iii tata cara pelaksana: kepalaohonan pengeluaran belanja tidak terduga untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan covid palinglama (satu) hari kepada ppid selaku bud dengan melampirkan: rencana kebutuhan belanja permohonan pembukaan rekening pengeluaran ppid mengajukan persetujuan pencairan belanja tidak terduga kepada bupati. setelah mendapat persetujuan bupati, ppid selaku bud mencairkan belanja tidak terduga kepada kepalace diserahkan kepada bendahara pengeluaranyang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan covid kepalab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan bupati ini lakukan oleh api api dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berpedoman . ditetapkan serui pada tanggal april a.n. bupati kepulauan yapen wakil bupati, frans sandi diundangkan serui pada tanggal aprilmineral bukan logam dan batuan. mandi undang undang nomor tahun tentang mengingat kepngbatu kali, batu pecah, mag situ,(l)ukukanukukpadkanukbelasyo. nilai jual hasil volume tonase harga standar masing pengambilan nrhp) masing jenis mineral bukan logam dan batuan. besarnya nilai jual masing masing jenis mineral bukan logam dan batuanwilayah pemungutan pajak daerah yang terutang dipungut wilayah kabupaten tempat pengambilan mineralsistem wajib pungut sapu) sebagaimana dimaksud huruf adalah sebagai berikut dilakukan oleh bukan: dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pembohongan kabupaten jayawijaylolaan pendapatukanukukuklakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak terutang, apabila alasan permohonan pengurangan pajak terutang dikabulkan, maka kepala bukuknunjuk kepala bidang pengelolaanukukan, paling lambat (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf kepala bukukukukukukukan dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan skpd, skpdkbt atau std, skpd atau skpd,pembatalan ketetapan pajak, kepala bukukukan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yangukanstpukakanjukukukan. dalam melaksanakan tugasnya bukan dapat bekerja sama dengan instansio# pat jayawijaya sem lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor: tahun tanggal otjl. yos sudarso wamena pajak mineral bukan raih see logam dan batuanname na,.ooooooocookena, elf, ora berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan lokasi usaha ayam jayawijaya, anal lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal olmen aans9.ai aa ppa ela musa meninona mann ama bupati jayawijaya, kan rich lampiran iii peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal of. olpemberitahuan pajak daerah kepada speed) yth, pajak mineral bukan logam dan batuan masa pajak speed . jayawijaya tahun pembetuljii. diisi oleh pengusaha mineral bukan logam dan batuan nama minerva volume penggunaan satuan harga standar ' nilajual minerva pasir sasak meter kubik aan ena batu kali eeswssassnssssesassngasen meter kubik ipa enaepasnana emas situ ana meter kubik pia nan np, pen nan snn www . ipajakyangtelahdibayar rpeoremeamema pajak kurangataulebihbayar rponemsemesseen iv. data pendukung ja). surat setoran pajak daerah( ssd) oo) tidaknya tpptainnya nda demikian formulir ini diisi sebenar benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalama wan al.orsorooreren tanggal man wp penanggung pajak kuasa, nama jelas cap stempel bupati jayawijaya lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal bentuk surat teguran gan pemerintah kabupaten jayawijaya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah es) jl. yos sudarso wamena nomor :. . bukan tan lampirandkarsjumlah kurang bayar tambahan sanksi administrasi berupa . perda nomor tahun kenaikan rp.i.i(d) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi jumlah yang masih harus dibayar wamena, sid an. kepala bukan perencanaan, pengembangan, jig dan evaluasi pendapatan, bupati jayawijaya, richard lampiransee jl. yos sudarso wamena surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (skpd) kepada nomor sms.botani: bol pajak restoran yang kurang dibayar sanksi administrasi berupa . perda nomor tahun bunga y9x.bulan rp. pisan kenaikan y9x 2y0 x.bulan rp. rp. sanksi administrasi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiopp.:.bupati jayawijaya, lampiran vii peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal 0fkredit pajak: kompensasi kelebihan periode sebelumnya rpr aa. setoran yang dilakukan pis.oan. lain lain esenreea jumlah yang dapat dikreditkan # c) jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (3d) an. kepala bukan kepala bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pan bupati jayawijaya richard banua lampiran viiibpa nssvoos kurang dibayar teng sanksi administrasi berupa . perda nomor tahun bunga soo dusan bu.) jumlah yang masih harus dibayar rponooospapan jayawijaya lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor: tahun tanggal ol. daftar harga mineral bukan logam dan batuan saja tana besaran maa meter kubik penasaran meter kubik meter kubik meter kubik bupati jayawijaya, lampiranlp. pena masa pajak . tahun . ppd ewen nama jargenganamwawanenna alamat ilujesssasuwwenusssa ebi essen kel ewen menyetor berdasarkan speed skpd skpd skpdkbt rekening\| nama rekening jumlah speed skpd lena jumlah setoran pajak tae dengan huruf diterima oleh, wamena, bendahara penerima nana menyetor tanggal mama tanda tani nama teran se. (bupati jayawijaya, roma lampiran peraturan bupati jayawijaya nomor tahun tanggal ol. bentuk surat keputusan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuva nomor:.tangal terdapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengurangkan besarnya pajak minervamineral bukan logam dan batuan yang terutang kesatu mengabulkan menolak permohonan pengurangan pajak minerva yang terutang kepada wajib pajak: nama wajib pajak tea sana akan alamat pen jenis usaha mua alamat usaha besarnya petigurany aan em. kedua berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu pajak minerva yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut pajak minerva yang terutang meneaoann besarnya pengurangan (. rp.) rp. snnacananasanenananaaan jumlah pajak minervajason ricnanggala kapur utara nama titik tempat) nama titik iman yen batu hitam tko71 sawah ipin jamal tko72 padanan tanah buyung angkut salah tko73 puncak selatan makam tko74 seberang jalan batas nanggala kapur utara pbu pbu nanggala kapur utara tko75 batang terusan tk076 segmen batas nagari nanggala inang kampung panser ampang pulai nama titik tempat) nama titik iman yemen batang terusan tk076 depan tugu gapura mandek abu abu pagar zainal tko77 tk18. parak efek sarah tk078 sawah datuak basa ko79 sawah efek nini tk080 segmen batas nagari nanggala setara nanggala nama titik tempat) nama titik keen yemen sawah efek nini tk080 polongan sukses tko81 polongan sukses pbu009 pbu tanah tuah sakato tk082 segmen batas nagari nanggala nama titik tempat) nama titik iman yemen seberang jalan batas nanggala kapur utara pbu pbu parak kartik pbu pbu a73 polongan sukses pbu pbu ionaratos0r2n2nota ton togsriose oesosoarn bakau koro dik rotan0s0r2n2bora oon ps1 open: oesiotnanggala kecamatan koto terusan. bab iii batas nagari nanggala batas nanggaloditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut: batas dengan nagari batu hampir selatan: dimulai dari banda kayu gadis ditandai dengan abu yang terletak nagari nanggala dengan koordinat dan mengikuti pematang sawah sampai dengan koordinat dan terus mengikuti pematang sawah sampai sawah yulian dalang papirus ditandai dengan dengan koordinat dan kemudian kearah tenggara sampai sawah haji ambo parak datuak siam ditandai sebagai dengan koordinat dan kemudian kearah tenggara melewati sawah yahya parak papirus, sawah urang tuo agusan parak darul, sawah kasir parak mak kaya kemudian lurus lalu belok arah barat daya sampai parak ali amat pnk imam caps ditandai dengan dengan koordinat dan kemudian kearah tenggara sampai parak kartik ditandai sebagai pbu pbu dengan koordinat1 dan kearah tenggara sampai parak kartik kecil ditandai sebagai dengan koordinat dan kemudian kearah tenggara melewati pematang sawah yas yahya lurus sampai gapura batas batu hampir selatan nanggala, lalu tenggara melewati parak nurani cantik masih lurus kemudian belok kearah barat laut sampai parak kaum animal cantik ditandai sebagai dengan koordinat dan masih kearah barat daya kemudian kearah tenggara sampai melewati parak cerpen gianyar lalu kearah barat daya sampai parak sauna keluarga saiful ditandai sebagai dengan koordinat dan kemudian kearah tenggara melewati batang terusan sampai lubuk batu tinggi gadang lalu belok kearah selatan sampai bukik putih ditandai sebagai dan dengan koordinat dan bt, kemudian terus kearah tenggara sampai batu hitam ditandai dengan dengan koordinat dan bt. batas dengan nagari kapur utara: dimulai dari bukik batu hitam ditandai dengan dengan koordinat dan kemudian kearah barat daya mengikuti punggungan bukik batu hitam kemudian turun sampai sawah ipin jamal ditandai dengan dengan koordinat dan kemudian kearah barat terus kearah selatan mengikuti punggungan bukit sampai padanan tanah bayang rangkuti salah ditandai dengan dengan koordinat dan kemudian mengikuti punggungan bukit kearah utarasampai puncak selatan bukik makam ditandai sebagai dengan koordinat dan kemudian kearah barat laut sampai kaki bukit makam terussampai pbu pbu dengan koordinat dan sampai nanggala kapur utara ditandai dengan dan dengan koordinat dan kemudian kearah barat laut sampai tengah sungai terus belokbt. batas dengan nagari inang kampung panser ampang pulai:kemudian kearah barat laut sampai gang terataiterus sampai abu yang terletak nagari nanggala, abu dengan koordinat dan kemudian memotong jalan raya padang mainan kearah barat laut mengikuti pagar yang terbuat dari pohon sampai sebelah selatan rumah pak nasrul datuk rajo mudo terus sampai pagar kawat rumah pak zainal ditandai sebagai dengan koordinat dan kemudian kearah tenggara mengikuti pinggiran parak dan mengikuti pematang sawah sampai melewati sawah bunda maya, lalu kearah utara melewati sawah pak hamba, terus kearah barat laut sampai efek sarah ditandai sebagai dengan koordinat dan kemudian kearah utara mengikuti pematang sawah melewati aliran bandar kepala koto sampai dipinggir sebelah timur sawah riba dan masih lurus utara mengikuti pematang sawah sampai sawah datuak basa ditandai sebagai dan dengan koordinat dan kemudian kearah barat sampai sawah efek nini ditandai dengan dengan koordinat dan bt. batas dengan nagari setara nanggala dimulai dari sawah efek nini ditandai sebagai dengan koordinat dan kemudian kearah utara mengikuti pematang sawah sampai polongan sukses ditandai sebagai dengan koordinat dan kemudian dari polongan sukses ditandai sebagai pbu pbu dengan koordinat1 dan kemudiankearah utara mengikuti pematang sawah sampai ujung tanah tuah sakatoditandai sebagai dan dengan koordinat dan kemudian mengikuti pematang sawah antara sawah dengan perkebunan sawit sampai rawang monyet lalu mengikuti perkebunan sawit kearah timur laut sampai ujung kebun sawit sebelah utara. kemudian mengikuti pematang sawah kearah timur laut sampai belakang rumah pak samsul, kemudian mengikuti pagar halamansebelah utara rumah pak samsul, kemudian menyeberangi jalan kearah timur sampai banda kayu gadis merupakan pertemuan tiga nagari yaitu nagari batu hampir selatan, nagari setara nanggala dan nagari nanggala ditandai sebagai dengan koordinat dan bt. peta batas nagari nanggalo29an sersan sean sangan ngan anggun af rest gara antar lawas arena pin ana years angan opa" ana surau lembar nagari nanggala tampan skala 5a0 o0t hewan aan karbala petunjuk letak peta diagram lokasi daa natar dal lamo, sal c a .# : a dara kat wan sanon ian kapan pan aya sistem bengali dan grid universel iransvssee merek.ar protes paris samoirura atur arboreal knaktasas hgb orl fong sila perma aa, dibuat dan dicetak oleh: mani san naa npa era. keterangan era pen pen bening ana bad au 2nd aa, naas (nmr ssi yi. prouinsisomatera barat beruang rasanya yan sepa ons mina apa bra catatan koto tulisan sasa tedatkeneaa aparat sunan amar tua. maupun dies sate emas dea anne abad roma pata bram rta batam drew knee ham haha pee npan. daftar titik kartometrik batas nagari hip seharga ala ines setan lama mean rn. jana mann pal bea din maan ka. ng map, tee pagar iman kang enak abang plan dan ban mea mae kop satu lai kabupaten pesisir selatan tahun pembaruan ringan jalan dan sungai hasil perptelasi gia satelit tegak resolusi tinggi pleiades, tahun akuisisi bea penutupan jahan hasi teratasi citra satelit tegak resolusi tinggi pleiades tahun akuisisi howe dibuat dari dem besar resolusi sosial meter, tahun keadaan pengolahan niei pagar latih atara bae kontur kiper dar mtoroolasi dem besar dengan interval pemetaan balas nagari partisipasi karismatik dan survei lapangan, ena lalagelar hala nasa ara nagari partisipatif hasil kerjasama psa dsn pemerintah kabupaten pesisir selatan dan mca indonesia, tahun ditetapkan oleh hendrajani iba mere bupati pesisir selatan ami lampirantitik koordinat batas nagari nanggala segmen batas nagari nanggala batu hampir selatan nama titik tempat) nama titik kos (itoorarzsosoramoa ioo\| fonsrnose esosoarn butik putin moto (soror2ansor2n20070 oto san resor seorongas
sajak bupati magetan provinsi jawa timur peraturan bupati magetan nomor tahun tentang indikator lokal kemiskinan kabupaten magetan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magetanagar program kegiatan penanganan fakir miskin tepat sasaran, b.bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan indikator rumah tangga miskin yang memenuhi kelayakan untuk dapat diusulkan dalam basis data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu, bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf dan perlu mengatur indikator lokal kemiskinan kabupaten magetan yang ditetapkan dengan dengan peraturan bupatinetapan dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang indikator lokal kemiskinindikator adalah sesuatu yang dapat memberikan, menjadi petunjuk atau keterangan,, nilai dan penjumlahan nilai,b tujuan tujuan disusunnya indikator lokal kemiskinan adalah: sebagai pedoman pengusulan kategori rumah tangga miskin daerah: sebagai pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin daerah: sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta pihak pihak lain yang berkompeten dalam pengentasan kemiskinan. bab iii indikator lokal kemiskinan indikator lokal kemiskinanh. si. pembina nip. lampiran peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal: maret indikator lokal kemiskinan kabupaten magetan indikator nilai nilai nilai nilai status milik orang milik orang tua menyewa milik sendiri kepemilikan lain tanpa rumah sewa luas lantai m? jiwa jiwa jiwa m? jiwa bangunan lantai terluas tanah plester semen tegel keramik batu bata dinding terluas bambu kayu tembok papan tembok kualitas kualitas jelek kayu jati kualitas baik rendah sumber air sungai sumur ledeng dam membeli minum air hujan mata air eceran air kemasan fasilitas bab tidak punya umum jamban milik sendiri bersama sumber publik setir listrik pln watt pln watt penerangan perompak numpang utama bahan bakar kayu bakar arang gas lpg gas lpg utama bluegaz jumlah anggota orang orang orang orang rumah tangga atau orang lanjut usia sebatang kara indikator nilai nilai nilai nilai jumlah anggota orang orang orang orang rumah tangga masih sekolah jumlah anggota orang orang orang orang rumah tangga yang bekerja jumlah dalam rumah tangga anggota keluarga ada anggota ada anggota ada anggota tidak ada yang menderita keluarga yang keluarga yang keluarga yang anggota sakit kronis menderita sakit menderita menderita sakit keluarga yang kronis berat sakit kronis kronis ringan menderita sakit sedang kronis anggota keluarga penyandang penyandang penyandang tidak ada penyandang disabilitas disabilitas disabilitas disabilitas multi ganda tunggal anggota keluarga lanjut usia lanjut usia lanjut usia tidak ada kategori lanjut terlantar tidak potensial usia potensial pendidikan tidak sekolah tamat sd tamat sma tamat kepala rumah tidak tamat smp sederajat tangga pekerjaan utama tidak punya pekerja bebas buruh wira usaha kepala rumah pekerjaan karyawan pedagang besar tangga penghasilan rp. rp. rp. rp. kepala rumah s d s d tangga rp. rp. bulan) ino locator muat1 umat2 mar3 nara asset yang rp. rp. rp. rp. dimiliki yang s d s d s d mudah dijual rp. rp. rp. penentuan kelayakan pengusulan: skor klasifikasi total nilai sampai dengan sangat layak diusulkan total nilai sampai dengan layak diusulkan taman ema rumah tangga yang layak untuk diusulkan masuk dalam basis data terpadu bdt) fakir miskin dan orang tidak mampu adalah rumah tangga dengan skor (total nilai) maksimal keterangan status kepemilikan rumah milik orang lain tanpa sewa status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik famili bukan famili) dengan tidak membayar sewa. milik orang tua status rumah tersebut adalah milik orang tua. menyewa status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik famili bukan famili) dengan membayar sewa. milik sendiri status rumah tersebut pada waktu pencacahan betul betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga. luas lantai bangunan jumlah luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari hari oleh rumah tangga dibagi dengan banyaknya jumlah jiwa anggota rumah tangga tersebut. bangunan dimaksud termasuk teras, garasi, tempat mencuci, wc, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus. tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (laporan semen), lumbung padi dan lain lain. untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah luas dari semua tingkat yang ditempati. 5kurang dari m?).m?) jiwa apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal dalam rumah tangga tersebut m2. jiwa menempati luas m?). 58lebih dari m2?) lantai terluas adalah lantai yang paling luas dari bangunan tempat tinggal yang dihuni rumah tangga. bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis lantai yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai lantai terluas adalah lantai yang bernilai lebih tinggi. tanah lantai langsung permukaan bumi tanpa alas lain atasnya seperti pasir, tanah, atau batu. plester semen batu bata plester semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja, sedangkan batu bata adalah lantai yang tersusun dari batu bata merah tegel ubin yang terbuat dari semen aci. keramik lantai yang tersusun dari keramik. dinding terluas adalah sisi luar batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi. bambu kayu kualitas rendah dinding terbuat dari bambu anyaman bambu (gesek) atau papan kayu kualitas rendah (bukan kayu jati). tembok kualitas jelek dinding terbuat dari batu bata yang dicampur direkatkan dengan tanah liat. papan kayu jati dinding terbuat dari papan kayu jati. tembok kualitas baik dinding terbuat dari tembok plesteran dan dalam kondisi baik. sumber air minum sungai air hujan air yang berasal dari sungai hujan sumur mata air air yang berasal dari dalam tanah yang digali (sumur) atau dari sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya (mata air). ledeng eceran air yang diproduksi melalui proses kejernihan dan penyehatan (air dam) dan disalurkan konsumen melalui pedagang air keliling pikulan bukan secara berlangganan. dam membeli air kemasan sampai rumah responden. sumber air ini diusahakan oleh pam perusahaan air minum), dam perusahaan daerah air minum), atau spam badan pengelola air minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta. fasilitas bab ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga. tidak punya apabila rumah tangga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah kebun halaman semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam dan lainnya. umum apabila fasilitas tempat buang air besar yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapa saja dapat menggunakannya. contoh mck yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya. jamban bersama apabila fasilitas tempat buang air besar digunakan bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu. tidak ada batasan berapa rumah tangga yang menggunakan secara bersama sama, asalkan penggunaannya terbatas pada beberapa rumah tangga. milik sendiri apabila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan khusus oleh satu rumah tangga walaupun kadang kadang ada yang menumpang. sumber penerangan utama publik setir perompak listrik numpang pln watt pln watt bahan bakar utama energi utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak. apabila menggunakan bahan bakar lebih dari satu maka dipilih bahan bakar yang paling banyak digunakan. kayu bakar arang gas lpg gas lpg atau bluegaz jumlah anggota rumah tangga orang atau orang lanjut usia sebatang kara orang orang 1s.d3 orang jumlah anggota rumah tangga masih sekolah orang s.d orang 1orang orang jumlah anggota rumah tangga yang bekerja orang 1orang s.d orang orang jumlah dalam rumah tangga 3kk 1kk anggota keluarga yang menderita sakit kronis penyakit kronis terjadi secara menahun atau status riw penyakit yang telah berlangsung lama, pengobatan yang dilakukan pun membutuhkan waktu yang panjang. ada yang berminggu minggu, berbulan bulan bahkan ada yang diderita seumur hidup. ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis berat meliputi jantung ecomp gagal jantung), diabetes melitus tipe komplikasi, gagal ginjal cuci darah), kanker stadium metastasis), stroke berat. ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis sedang meliputi asma, jantung, diabetes melitus tipe terkontrol), penyakit paru obstruksi kronis ppo paru), hiv aids. ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis ringan meliputi pneumonia tbc), stroke ringan, hipertensi, odg orang dengan gangguan jiwa) tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit kronis cukup jelas. anggota keluarga penyandang disabilitasagam penyandang disabilitas ada yaitumulti adalah penyandang disabilitas yang mempunyai lebih dari dua ragam disabilitas. penyandang disabilitas ganda adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua ragam disabilitas. penyandang disabilitas tunggal adalah penyandang disabilitas yang mempunyai satu ragam disabilitas. anggota keluarga kategori lanjut usia lanjut usia adalah seseorang yang berusia tahun atas. lanjut usia terlantar lanjut usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan atau terlantar secara psikis dan sosial. lanjut usia tidak potensial lanjut usia yang tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri, hanya terbaring tempat tidur, mengalami sakit menahun, membutuhkan bantuan dari orang lain dalam melakukan aktivitas. lanjut usia potensial lanjut usia yang sehat, aktif, masih mampu melakukan aktivitas sehari hari serta tidak mengalami hambatan dalam kemampuan fungsional. beberapa diantaranya mungkin masih mampu melakukan pekerjaan kegiatan yang dapat menghasilkan barang jasa. pendidikan kepala rumah tangga tidak sekolah tidak tamat tamat smp tamat sma sederajat tamat perguruan tinggi pekerjaan utama kepala rumah tangga tidak punya pekerjaan pekerja bebas kepala rumah tangga yang bekerja pada orang lain majikan institusi yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah contoh buruh panen padi, buruh cangkul sawah ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak, buruh pemetik kopi kelapa cengkeh, kuli kuli pasar, stasiun atau tempat tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tetap, calo penumpang angkutan umum, tukang cuci keliling, kuli bangunan, tukang parkir bebas, sopir lepas dengan sistem setoran, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, tukang ojek, dan sebagainya. buruh karyawan buruh karyawan baik berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan. wira usaha pedagang besar kepala rumah tangga yang bekerja atau berusaha (wira usaha), baik menggunakan buruh karyawan yang dibayar (pegawai tetap) maupun buruh karyawan yang tidak dibayar (pegawai tidak tetap). contoh pengusaha warung toko yang dibantu oleh anggota rumah tangga pekerja yang tidak dibayar dan atau dibantu orang lain yang diberi upah berdasarkan hari masuk kerja, ataupun toko yang mempekerjakan satu atau lebih buruh tetap. pedagang keliling yang dibantu pekerja tak dibayar atau orang lain yang diberi upah pada saat membantu saja. petani yang mengusahakan lahan pertaniannya dengan dibantu pekerja yang tidak dibayar dengan uang tetapi dengan hasil bagi panen (balon). penghasilan kepala rumah tangga bulan) rp. rp. s.d rp. rp. s.d rp. rp. asset yang dimiliki yang mudah dijual nilai asset yang dimiliki oleh rumah tangga yang mudah dijual, seperti lemari es kulkas, televisi, penyejuk ruangan ac, pemanas air waterheater, telepon rumah, hp, emas perhiasan tabungan, komputer laptop, sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain lain. termasuk hewan ternak yang dimiliki (sapi, kambing, domba, babi, ayam, itik, dan sebagainya). rp. s.d rp. rp. s.d rp. rp. s.d rp. rp.
ena dak berbangunan gedung, perlu mengatur ketentuan, penyelenggaraan bangunan gedungprk: danlayanan perizinanpelayanan perizinanlayanan perizinanlayanan perizinanpelayanan perizinan,epts. paragraf tata cara penerbitan slf oleh dprk untuk bangunan prasarana baru ketentuan mengenaibaruprasarana baru. paragrafprkprkprkra permohonan slf sebagaimana dimaksud pada huruf proses pra permohonslf sebagaimana dimaksud pada huruf proses penerbitan slf sebagaimana dimaksud padanerbitan slf oleh dprk untuk bangunan prasarana eksisting yang sudah memiliki imb ketentuan mengenaieksisting yang sudah memiliki imb. paragraf tata cara perpanjangan slf oleh dprk untuk bangunan gedung yang menggunakan pengkaji teknis ketentuan mengenaitata cara perpanjangan slf oleh dprk untuk bangunan gedung yang menggunakan penyedia jasa pengkaji teknis. tata caradan berlaku secara mutasi mutans terhadap proses pra permohonan perpanjangan slf sebagaimana dimaksud pada huruf proses pra permohonan perpanjangperpanjangan slf sebagaimana dimaksud pada huruf ketentuan mengenai prosesnerbitan perpanjangan slf sebagaimana dimaksud pada huruf tata caraprk untuk bangunan prasarana tata cara perpanjangan slf yang dilakukan oleh dprkyang kepala dprkprkkepada kecamatansebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. pendelegasian kewenangan pelayanmaksimal luas bangunan meter persegi, fungsi bangunan untuk rumah tangga dan hunian, bangunan tidak bertingkat, tidak menjadi bagian dari perumahan, tidak berbentuk pt,cv, firma dan koperasi, dan. peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada diterbitkan atas rekomendasi dari dpmpts, dokumen administratif permohonan slf sebagaimana dimaksud dalam::adaan jas:efisiensi pelayanan imb, dan atau keterjangkauan pelayanan imb. rekomendasi dari dprk: memberikan pelayanan permohonan imb, memberikan pelayanan permohonan slfslfrmohonan slf.sistem utilitas:dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dpmptsp mempunyai kewenangan: memberij pelayanan perizinanhubungan vertikal antar prkoleh dprk dan atau kecamatprk. dprk melakukan penugasan kepada penilik bangunan untuk melakukan pengawasan terhadap: daftar pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada dan luar daftar pelaksanaan konstruksi bangunan gedungprk kecamatan menyampaikan surat usulan penghentian sementara pelaksanaan konstruksi bangunan gedung kepada satpol ptindaklanjuti satpol dengan melakukan penghentian sementara pelaksanaan konstruksi bangunan gedung,satpolberif, pemrosesan dokumen permohonan imb,danpelayanan perizinslf bangunan gedung baru perumahan mbr kepada tim teknis pelayanan perizinan untuk pemrosesan selanjutnya,tenggangbangunan dan mengusulkan pembekuan imb kepada dpmptsp kecamatan. penghentian sementara pembangunansebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada dpmptsp dan dprk kecamatan. usulan pembekuan imb sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan surat usulan pembekuan imb kepada dpmptsp kecamatan. surat usulan pembekuan imb sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada dprkpenghentian sementara pembangunbangunan dan perintah pembongkaran. dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dpmptsp kecamatan melakukan pencabutan imb. penghentian tetap pembangunan dan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan surat penghentian tetap pembangunannghentian tetap pembangunan dan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada dpmptsp dan dprk kecamatan. pencabutan imb sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan imb kepada pemilik bangunan gedungprkprk, dan atau laporan masyarakat terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan bangunan gedung. dprkmenyampaikan dokumen permohonan slf kepada dprk untuk pemrosesan selanjutnya, menerima dokumen slf yang telah diterbitkan dari dprk, dan menyerahkan dokumen slf kepada pemohon. dokumen permohonan imb dan slfpelayanan perizinan tim teknis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk oleh bupati. anggota tim teknis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memiliki kemampuan dan keahlian spesifik meliputi: keahlian arsitektur, keahlian struktur, keahlian utilitas: dan keahlian mekanikal elektrikal. tugas tim teknis pelayanan perizinan bangunan gedung baru perumahan mbr, dan dan mengusulkan pembekuan slf kepada dprkusulan pembekuan slf kepada dprk sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan surat usulan pembekuan slf kepada dprk. surat usulan pembekuan slf kepada dprk sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada dpmptspemanfaatan bangunan gedungprk melakukan pencabutan slfcabutan slf sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan slf kepada pemilik bangunan gedung. surat pencabutan slf sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada dpmptsserta dan :yelenggaraan penilik bangunan bagian kesatu umum penilik bangunan ditetapkan oleh kepala dprk,prk dan atau prasarana bangunan gedung dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, harus mendapatkan surat persetujuan atau surat penetapan dari dprksatpol pp. pembongkaran bangunan gedung atas keinginan pemilik bangunan gedungsatpolprkprkgedung sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap pembongkaran bangunan prasarana dan prasaranamberikan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk pendataan bangunan gedung. bagian ketiga dprk paragraf tugas dan fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dprkrkpelayanan perizinan yang ditetapkan oleh bupati, mengelola tag, melakukan prosesgambar terbangun (as built drawing)bangunan gedung yang telah disetujui dprkrsetujuan pembongkaran bangunan gedung rumah tinggalprk sebelum melakukan pembongkaran, dprkprkenyelenggaraan bangunan gedun, dan j .prk dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis, dprk: dan penerbitan surat persetujuan pembongkaran bangunan gedung dprk melakukan pemutakhiran pendataan bangunan gedung pasca penerbitan surat persetujuan pembongkaran bangunan gedung dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung. paragraf tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung bukan rumah tinggal ketentuan mengenaira permohonan persetujuan pembongkaran bangunan gedung bukan rumah tinggal, ditambahkan dengan pemeriksaan dokumen rtb dengan meminta pertimbangan teknis dari tag. ketentuan mengenairmohonan persetujuan pembongkaran bangunan gedung bukan rumah tinggal. ketentuan mengenainerbitan persetujuan pembongkaran bangunan gedung bukan rumah tinggal. bagian keenam tata cara penerbitan perintah pembongkaran oleh satpoldprkprk menerbitkan surat persetujuan pembongkaran. dalam hal bangunan gedung dinyatakan sebagai bangunan legal, dprkprksebagaimana dimaksud pada dprk menerbitkan surat persetujuprkprk, atau pengkajian teknis oleh penyedia jasa pengkajian teknis. pengkajian teknis oleh dprkoleh penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada kepada dprkprkprkprk menerbitkan surat persetujuan pembongkaran. surat persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ditindak lanjuti oleh satpol dengan surat perintahprk. dprkprkalam hal pembongkaran bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan rtb sebagaimana dimaksud pada dprkenyelenggaraan bangunan gedung dan satpol, surat persetujuan dokumen rtb, dan surat persetujuan pembongkaran dprksatpoldilaksanakan dalam batas waktu yang ditentukan pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh satpol pp. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan olehsatpolyang dibongkar. penyegelan lokasi bekas bangunan yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada dihentikan setelah pemilik bangunan gedung membayar biaya pembongkaran. biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan peraturan perundang undanganlaksanaprk. dprkhurufrsetujuan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam dan melakukan proses persetujuan pembongkaran ddalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam dprk mempunyai kewenangan: menentukan personil untuk anggota tim teknis pelayanan perizinan: dan j .prk dalam menjalankan kewenangan menentukan personil untuk anggota tim teknis pelayanan perizinanprk, danprkamptata cara pelaksanaan :tata cara pelaksanaantata cara pelaksanaanpenerbitan imb, penerbitan atau perpanjangan slf dan pengesahkepala dprk dan diinformasikan dalam situs layanan online penyelenggaraan bangunan gedung kabupaten sampang. layanan online dilaksanakan petugas pelaksana dpmptsp, dprk, dan kecamatan melalui situs resmi dpmptspwib,wib,secara online tata cara pra permohonan penerbit dan kecamatanimbsecara online proses pra permohonan slf adalah pemohon memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung berdasarkan menggolongkannya sebagaimana dimaksud dalampmptsp,pmptspprkprkprkpelayanan perizinan, pembinaan asn yang menjadi anggota tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan asn yang menjadi anggota tim teknis imb kecamatan, pembinaan asn yang melakukan pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung rumah tinggal sederhana,prk membentuk tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung. paragraf tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh kepala dprk. anggota tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung meliputi unsur pegawai asn yang dipilih berdasarkan kemampuan dan keahlian umum bidang arsitektur, struktur, dan atau mekanikal elektrikal. tugas tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung meliputi: melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen administratif dan teknis permohonan selfprk. ketentuan mengenai persyaratan administratif permohonan penerbitan slfpenerbitan slfsecara online proses pra permohonan pengesahan rtb adalah pemohon memenuhi persyaratan pembongkaran bangunan gedung berdasarkan menggolongkannya sebagaimana dimaksud dalamrkprk:prkrkrkrkprk. ketentuan mengenaidan huruf ketentuan mengenai persyaratan teknissecara onlinebagian keenam tata cara pengaduan masyarakat secara onlinedprkprk,prkpelayanan perizinan, dprkatau dprk. petugas pelaksana layanan onlineatau perpanjangan slf secara online sebagaimana dimaksud dalam bagan tata cara permohonan pengesahan rtb secara online sebagaimana dimaksud dalam dan bagan tata cara pengaduan masyarakat secara onlinebangunan gedungprkpelayananpelayanananggota tag.pelayananpelayanpelayanandalamsebagaimana dimaksud dalam huruf untuk penyelenggaraan pembongkaran adalah honorarium tim teknis penyelenggaraan bangunan gedungpelayanan:dan pengkaji teknis bila dinilai perlu,perindustrianpengadaan alat tulis kantor, dan pengadaan komputer dan pemeliharaannya. honorariumprkbangunan gedubentuk bentuk formulir teknis penyelenggaraan bangunan gedunglampiranerror! bookmark not defined. formulir permohonan imb. error! bookmark not defined.. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa . surat pernyataan menggunakan desain prototipe .nn surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat . surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat . jee surat pernyataan menggunakan pengawas manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon. jee. surat permohonan krk .en. con formulir permohonan pemecahan imb induk . j.ou formulir data umum bangunan gedung dan bangunan prasarana. format formulir data umum bangunan gedung. format formulir data umum bangunan prasarana. desain prototipe bangunan gedung satu) lantai. surat dalam proses penyelenggaraan imb error! bookmark not defined. surat permohonan perpanjangan masa berlaku imb error! bookmark not defined. surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan imb .j cu. error! bookmark not defined. surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis error! bookmark surat persetujuan dokumen rencana teknis. juo www lala surat pernyataan pembayaran retribusi yang tersisa. bagan tata cara penyelenggaraan imb. isstr uksi .oooennalnnn. bagan tata cara penyelenggaraan imb untuk bangunan gedung kepentingan umum .oooalananananananjennyen.ooe bagan tata cara penyelenggaraan imb bangunan prasarana. dokumen, lampiran dan papan imb . see dokumen imb. oo. lampiran fungsi dan klasifikasi bangunan gedung . lampiran gambar situasi. green lampiran pembekuan dan pencabutan imb.jj. ju. lampiran penghitungan retribusi imb.j. je. papan imb. komponen, rumus, dan indeks penghitungan retribusi imb. komponen retribusi. jeeeennnnn rumus penghitungan retribusi imb .keenan. indeks penghitungan retribusi imb untuk bangunan gedung. indeks penghitungan retribusi imb untuk prasarana bangunan gedung. lampiran kelengkapan dokumen dalam proses penyelenggaraan tag basis data tag dan ahli bangunan gedung . junk. surat dalam proses pembentukan tag.elemen. surat undangan sebagai narasumber kepada tag kabupaten kota lain indonesia .ejaan. surat permohonan usulan nama calon anggota tag unsur dprk dan instansi teknis terkait onnnnlnnnnnnnanannnann keputusan bupati tentang penetapan anggota tag. kriteria calon anggota tag .eeeeee bagan tata cara dan surat penugasan.ee bagan alir penugasan dan pelaksanaan tugas tag dalam rangka penerbitan imb.coooebg. panduan penugasan tag dari unsur ahli. je. keputusan kepala dprk tentang penugasan anggota tag. daftar simak dan evaluasi . .ocoanakanananaaa daftar simak dan evaluasi tidak sederhana eksisting untuk kepentingan umum .canakananaaa daftar simak dan evaluasi tidak sederhana dan khusus eksisting bukan untuk kepentingan umum. j.kukeeeeee daftar simak dan evaluasi kepentingan umum secara kolektif daftar simak dan evaluasi kepentingan umum secara kolektif berita acara.ennanla berita acara sidang dalam proses rekomendasi teknis tag. berita acara pleno proses rekomendasi teknis tag. iiii. lampiran iii kelengkapan dokumen dalam proses penyelenggaraan slf dokumen administratif permohonan slf .j jan formulir permohonan penerbitan slf. jen formulir surat kuasa permohonan penerbitan slf . formulir surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung. formulir surat pernyataan pelaksanaan konstruksi telah sesuai dengan dokumen rencana teknis. j.beeiii. dokumen teknis permohonan slf . weeeannn formulir data umum bangunan gedung.ek. daftar simak pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana. bagan tata cara penyelenggaraan slf.j.. bagan tata cara penerbitan slf oleh dpmptsp untuk bangunan gedung baru perumahan mbr .e. been bagan tata cara penerbitan slf oleh dprk untuk bangunan prasarana baru.eeikuis s.o.ooo wommlann. jkk bagan tata cara penerbitan slf oleh dprk untuk bangunan prasarana eksisting. green bagan tata cara perpanjangan slf oleh dprk untuk bangunan gedung yang menggunakan pengkaji teknis. jj.idj. bagan tata cara perpanjangan slf oleh dprk untuk bangunan prasarana . ek. error! bookmark not defined. surat surat dalam permohonan slp.j. surat pemberitahuan kelengkapan dan atau kebenaran dokumen permohonan. jennnnn surat rekomendasi perbaikan bangunan gedung dan atau penyesuaian dokumen.i.beeelnanlnnlna dokumen slf.o.ooooeeennna lembar self lo. lampiran slf .voodoo nana label slf.oconnnnnn lampir. cee kerangka acuan kerja pengadaan pengkaji teknis. jeseennanla.iee jeeennnn. jeeennanlana.eeeee.o.o .edaftar simak pemeriksaan persyaratan teknis bangunan gedung409error! bookmark not defined. panduan penggunaan hammer test. error! bookmark not defined. panduan penggunaan air quality meter error! bookmark not defined. panduan penggunaan lux meter. error! bookmark not defined. panduan penggunaan anemometer. error! bookmark not defined. panduan penggunaan sound level meter error! bookmark not defined. panduan penggunaan laser distance meter error! bookmark not defined. panduan penggunaan clamp meter . error! bookmark not defined. lampiran kelengkapan dokumen dalam proses pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung error! bookmark not defined. daftar dan laporan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung. wo.beenleaaa error! bookmark not defined. daftar pengawasan bangunan gedung pada masa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung . error! bookmark not defined. laporan hasil pengawasan pada masa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. error! bookmark not defined. daftar pengawasan bangunan gedung pada masa pemanfaatan bangunan gedung. error! bookmark not defined. laporan hasil pengawasan pada masa pemanfaatan bangunan gedung . mel error! bookmark not defined.error! bookmark not defined. surat pemberitahuan penghentian sementara pelaksanaan konstruksi tanpa imb . error! bookmark not defined. surat perintah pembongkaran bangunan gedung karena pelaksanaan konstruksi tanpa imb. error! bookmark not defined. surat peringatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung tidak sesuai dengan imb. error! bookmark not defined. surat pemberitahuan pembatasan kegiatan pembangunan error! bookmark not surat pemberitahuan penghentian sementara pembangunan dan pembekuan imb. jcc error! bookmark not defined. surat penghentian tetap pembangunan, pencabutan imb, dan perintah pembongkaran . error! bookmark not defined. surat surat dalam proses pengawasan dan penertiban pada masa pemanfaatan bangunan gedung. error! bookmark not defined. surat peringatan pemanfaatan bangunan gedung tanpa imb error! bookmark not surat pemberitahuan penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung tanpa imb .error! bookmark not define surat peringatan pemanfaatan bangunan gedung tidak sesuai imb. ntt error! bookmark not defined. surat pemberitahuan penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung yang tidak sesuai imberror! bookmark not surat peringatan pemanfaatan bangunan gedung tanpa slf error! bookmark not surat pemberitahuan penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung tanpa slf. error! bookmark not defined..io.coreceannnalannnnansurat penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung yang tidak sesuai slf dan pencabutan sle . jee bagan tata cara pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung.e.oosennnnnannn viitim ahli,perindustrian sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan instalasi dan jaringan elektronikabangunan gedung dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas memberikan pelayanan bagan tata cara pengawasan dan penertiban bangunan gedung pada masa str .deo.ocenatenenannnnlnanlnanl bagan tata cara pengawasan dan penertiban bangunan gedung pada masa pemanfaatan . j. jeeennnn lampir. diisi. tata cara penugasan penilik bangunan pada masa konstruksi . tata cara penugasan penilik bangunan pada masa pemanfaatan panduan penugasan penilik bangunan dari unsur pns str uksi .e. bagan tata cara pelaksanaan tugas penilik bangunan pada masa pemanfaatan. j.l daftar simak pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi. daftar simak pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi pada masa str uks .e.ooonnnnanana sold laporan penilik bangunan pada masa konstruksi. daftar simak kesesuaian rencana teknis dan hasil pelaksanaan str uks .e.oooenlllnn daftar simak pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja k3) pada masa str .de.eceetkennlnnnlnanlan daftar simak pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi pada masa pemanfaatan.i. laporan penilik bangunan pada masa pemanfaatan . daftar simak pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja k3) pada masa pemanfaatan . j.e. keenan. lampiran vii. surat permohonan persetujuan pembongkaran bangunan gedung bukan rumah tinggal .green surat permohonan persetujuan rencana teknis pembongkaran rtb) bangunan gedung. surat penetapan pembongkaran bangunan gedung ilegal . vii ju. surat perintah perbaikan bangunan gedung. j.io jene. bagan tata cara penyelenggaraan pembongkaran bangunan gedung.o.ocenannannnlnannnlnnanlnannnannaa bagan tata cara penetapan pembongkaran bangunan gedung rumah tinggal.ooooennnannannn bagan tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung bukan rumah tinggal .o.keenan bagan tata cara penerbitan perintah pembongkaran oleh dprk error! bookmark lampiran viii kelengkapan dokumen dalam proses penyelenggaraan pendataan bangunan gedung error! bookmark not defined. formulir survei pendataan bangunan gedung eksisting error! bookmark not defined bagan tata cara penyelenggaraan pendataan bangunan gedung error! bookmark not bagan tata cara pendataan bangunan gedung pada penyelenggaraan imb. error! bookmark not defined. bagan tata cara pendataan bangunan gedung pada penyelenggaraan slf. error! bookmark not defined. bagan tata cara pendataan bangunan gedung pada penyelenggaraan pembongkaran . error! bookmark not defined. bagan tata cara pendataan bangunan gedung eksisting error! bookmark not defi bagan tata cara pendaftaran bangunan gedung eksisting error! bookmark not lampiran kelengkapan dokumen dalam proses layanan online penyelenggaraan bangunan gedung error! bookmark not defined. bagan tata cara pelaksanaan layanan online permohonan penerbitan imb. mec error! bookmark not defined. bagan tata cara pelaksanaan layanan online permohonan penerbitan perpanjangan slp. error! bookmark not defined. bagan tata cara pelaksanaan layanan online permohonan pengesahan rtb. cu. error! bookmark not defined. bagan tata cara pelaksanaan layanan online pengaduan masyarakat. error! bookmark not defined.kanaananananan nanas ana akan alamat pemohon kanaananananan nanas ana akan nomor telepon kanaananananan nanas ana akan nomor ktp sim paspor kanaananananan nanas ana akan jabatan dalam perusahaan kanaananananan nanas ana akan nama perusahaan kaanananannanananan nananana aan aan aan alamat perusahaan kanaananananan nanas ana akan telepon perusahan kanaananananan nanas ana ak kantananananaanaaaa nana anna fungsi keagamaan kaannanaakananannan aan kanan fungsi usaha don kannanantanannanaaeana nana mana nana fungsi sosial budaya dnkkaananannana nana luas bangunan donaanananaanananaan nana aan tinggi bangunan lantai pakan . lantai tanah total luas tanah donnanannananananananaanananan anna aanonnanannanananan nanas nomor .oooooooo woo woo womakaanananaananan anna ana aan ana ktp sim paspor downanananannananananaananananana aan aan ana aan alamat dekaanananananaaaaa aan aan selaku pemilik tanah pada surat permohonan imb yang berlokasi alamat dekaanananananaaaaa aan aan kelurahan downanananannananananaananananana aan aan ana aan kecamatan downanananannananananaananananana aan aan ana aan status kepemilikan tanah downanananannananananaananananana aan aan ana aan nomor bukti kepemilikan downanananannananananaananananana aan aan asampang nanas ana nana aansampangpelayanan perizinan kabupaten sampangperizinanermohonan imb, memberikan pelayanan penerbitan imb bangunan gedung dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam :dan melaksanakan pendataan bangunan gedung pada proses penyelenggaraan imbimb kecamat, menerbitkan, membekukan, atau mencabut imb: dan melakukan pengisian data serta penyimpanan dokumen penyelenggaraan imb dalam simbaonkanantananananan nanas ana alamat ooh nama penanggungjawab perusahaan :. jonan perencana arsitestruutilitas (mekanikal elektrikal) jawab perusahaan donaanananannananananan ana nama penanggung jawab pelaksana pelaksana konstruksi downanannanananan nanas ana anan aan nomor sertifikat keahlian pewanaaananananananaaaa anna nomor jin bekerja pelaksana pewanananaanaanaaaan ankaanananaananan anna ana aanjawab perusahaan kanananannanananan anna annakanaananananan nana aan alamat pemohon kakanaananananan nana aan nomor ktp sim paspor kakanaananananan nana aan nomor telepon kakanaananananan nana aan aan jabatan dalam perusahaan kakanaananananan nana aan nama perusahaan donaanananannananan anna ana aan alamat perusahaan kakanaananananan nana aan telepon perusahan kakanaananananan naekaananananananana aan anna desa kelurahan donnanananannanananan nana ana aan kecamatan donnanananannanananan nana ana aan nomor blok persil donnanananannanananan nana ana aan nomor sertifikat donnanananannanananan nana ana aan koordinat gps knanananannanan ena mana anamecahan imb dengan hormat, yang bertanda tangan bawah ini: nama pemohon kanannanananan anna ana aan aan alamat pemohon nakanannananananaa nanas ana aan nomor telepon nakanannananananaa nanas ana aan nomor ktp sim paspor nakanannananananaa nanas ana aan lokasi bangunan yang diajukan pemecahnnaananankanantanaa ana nama pemohon perorangan badan usaha badan hukum") alamat pemohon kanananaananan nanas ana anna nomor telepon kanananaananan nanas ana anna nomor ktp sim paspor kanananaananan nanas ana anna jabatan dalam perusahaan doaananannanaanana nenek ana ana nama perusahaan kanananaananan nanas ana anna alamat perusahaan kanananaananan nanas ana annananananaanananan aanaanananaa anaknkanaaanaannannnannanannananan alamat lokasi bangunan prasarana downaantanantanenanana nana fungsi bangunan prasarana degaannaanannannnnnnaan klasifikasi bangunan prasarana degaannaanannannnnnnaan ketinggian bangunan prasarana pekaaananaanannn aan posisi koordinat bangunan prasarana degaannaanannannnnnn. bata tpt keramik 30cmx30cm spoof scmp20cm segel karena ear taram 30cm tanah drug (dipadatkan) pan alan mararerenerosrsenaa ian pesan lamp toko apa aliran orasi tanah ungu inland pas, pondasi batu kali kamar lilit aanstamping 20em tidur pas, pasir sem ruang dahan tdebuuui ukuran modul :3x3 na. tia baaeneenenetanaaenaa bisa ruang ruang fondasi skala sun mesin .om balok spoof denah skalat2cmx1 scm segel denah kata tds detail kolom bwg. balok kulit skala halaman dari3 dari catatan las narang yaa ukuran modul :3x3 les bea essen kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (alan jambul anis lokasi lama tipe gambar prototipe tipe kuda kuda kayu atap seng gelombang fiber semen nama gambar ena tampak ska gambar sn) halaman dari catatan bubungan eng lon senen las gading kuda kuda kayu tan o9p\| \|. seng gelombang ber semen ketinggian atap lain ikan, mas main kia fee eran tai balok ring segel a potongan aa" skala ukuran modul :3x3 keramik pas bata maan, love w0 wet segel pas pasang .co. . aman umum muka lantai makan (pt kan ani nio ant dining ge) . muka tanah transisiven wording iii ikatan angin kuda kuda kayu ketinggian atap w 3ctor png u0w bec gambar prototipe tipe kuda kuda kayu potongan bb' atap seng gelombang skala fiber semen manna) pasar pasang scm tam url muka lantai muka tanah potongan ata arwana ari mtr lo.c0\| gambar halaman dariimbdokumen permohonan imbimb kecamatan tim teknis imb kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk oleh camat. tim teknis imb. tim teknis imb kecamatan sebagaimana dimaksud pada beranggotakan pegawai asn dengan kompetensi teknis. catatan pas, bata keramik 30cmx30cm spoof 15cmx20cm segel mortar spesi 3cm taram 30cm pasir pasang scm teras wen matt dipadatkan) lia atap kiss here bea dan fondasi kamar soil tip tanah urug nik bina ( ! pas, pondasi batu kali (uu see aanstamping 20cm pas, pasir scm ukuran modul can sol kamar ruang fondasi aan aan esa ( ,wahana apn balok spoof skala tipe ay. era kolom semi scm segel denah kolom sembilan bec re skala jarak selimut beton dari sisi luar gambar prototype tipe b' en! segel 1smm kuda kuda kayu atap seng gelombang www pte12cmx1 scm segel denah skala detail kolom ping bal asa na skala catatan oo. 1nn papan taniskala skala skala tds gambar catatan bubungan seng gelombang fiber semen wording b,h00 0gp aang aal semen ketinggian atap iii wax saat ninety balok ring segel tso. tni tani potongan ar' skala ukuran modul :3x3 pas bata tp keramik bom spoof segel mortar pasar pasang raman usu muka lantai ati muka tanah (es pondasi batu kali ara nisn ananta sat sevsnsaggorong matan ketinggian atap na. bnn tipe gambar prototype tipe potongan bb' kuda kuda kayu kemana skala atap seng gelombang pas. bata 1pc: keramik 30cm jour mortar iem fiber semen spoof segel mortar pasi pasang lt000 ulum teo ha! pena ann nama gambar amanat buka tamah ia! team rta pondasi batu kali potongan inang anyone ini ane nr0o:: pasangan batu kosong pasangan pasar skala gap halaman3 dari3 catatan pas, bata 1pc keramik 30cmx30cm spoof 15cmx20cm segel mortar spesi 3cm stati taram 30cm pasir pasang scm man nnnnnnnnanan tanah drug dipadatkan) leti ber rose itn sik) fondasi tanah urug mulia pas, pondasi batu kali lao ruang aanstamping 20xm lan lai makan haa pas. pasir scm samantha ukuran modul tim y iso fondasi tidur skala spoof 15cmx20cm segel kementerian pekerjaan umum jarak antar segel 15cm dan berukuran rakyat jarak selimut beton 15cm kamar (tni balok spoof (ta skala tipe pee kolom 15cmi srsa kolom fiber semen skala nama gambar pane: denah ring balok 12cmx1 scm segel denah kata b' fa) ring balok gambar ar, catatan nenkan tea sepeda tani de:11o0 skala gambar catatan nenek titania ro liber semen lia wording aed p o09 #eng.gelombang fiber semen ketinggian atap lilit mr, sie nm, par et, balok ring 1ro iso ko1o segel 1s0 "titip (c p tan potongan aa" ukuran modul 3x3 skala pas bata ipc: cps 4l keras lan item spoof segel mortar ara ig) pasir pasang ce, tanam urug ig! muka lantai taat "d., muka tanah (ea pondasi batu kali jpg pem pasangan pasirgo 1p bah, ikatan angin kuda kuda kayu ketwgoian atap tipe "v s5". ? sato a16 c010 be0e1 e gambar prototype tipe kuda kuda kayu atap seng gelombang potongan fiber semen skala keramik idem ide pas bata tpc: mortar icn logo segel pasir pasang nama gambar tawan urut muka lantai se peti tam ton kal ruu lan anji ono muka tanam potongan kala kebal heal) yan pete nara aan pondasi batu kal (ep jaa (aa la) bra panenan mantan pooraasg) pasangan pasir gambar nik en) halaman darinaananananan nanas ana akan alamat pemohon kanaananananan nanas ana akan nomor ktp sim paspor kanaananananan nanas ana akan nomor telepon kanaananananan nanas ana aknnnanannan kanan nana naa aan aan tanggal penerbitan imb nakaaaaaaaa nana fungsi bangunan gedung nakanannananananaa nanas anasampang, .ioefoto upi ktp pemohon atau ada identitas ininya tidak ada fotokopi dokumen legalitas badan adal ada suit bukti status hak ada tanah!ada tidak dalam status sengketa tidak ada surat pertanian penanda dan atau penggunaan that (bi ada pemilik bangunan gedung blasura pernyataan untuk ada mengikuti ketentuan dalprkmohonan imb kepada deptsdokumen surat terkait solo oman drerensenn\| gama data perenang konstruksi ada desain prototipe tidak ada persyaratan pokok tahan gempa tidak ada surat pernyataan menggunakan ada fe. tidak adu surat pernyataan meng pemtelo mam pemesanan aman data penyedia jasa perencanaan ada arsitektur tidak ada ada gambar situasi site plan) tidak ada ada gambar denah tidak ada ada gambar tampak tidak ada ada gambar potongan tidak adateresa oem struktur tidak ada penghitungan struktur untuk ada dan atau bentang bangunan gedung lantai) tidak ada bawah pondasi), termasuk detailnya tidak ada kolom, balok plat), termasuk detailnya tidak ada rangka penutup), termasuk detailnya tidak ada spesifikasi umum struktur ada basermsamia comma data penyedia jasa perencanaan ada) gambar sistem sanitasi air ada bersih, air kotor, limbah cair, gambar jaringan listrik ada sumber, jaringan, pencahayaan gambar sistem proteksi ada kebakaran disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran) tidak ada gambar sistem proteksi petir ada basa dan sistem drainase dalam tapak tidak oterasarencana struktur data penyedia jasa sesuai struct perencanaan untuk bangunan gedung usual lantai tidak sesuai gambar rencana struktur bawah pondasi), termasusesuai todak sesuai spesifikasi khusus sesuai strukturiimblistrik, jaringan, dan pencahayaan tidak sesuai gambar sil proteksi kebakaran yang disesuaikan tuaehir tidak sesuai spesifikasi mum utilitas sesuai bangunan gedung tidak sesuai surat persetujukaanananannanananan nananana aan aan aan nomor ktp kaanananannanananan nananana aan aan anomor permohonan imb kaanananannanananan nananana aan apelayanan perizinan, lampiran status penilaian dokumen rencana teknis rencana arsitektur pama ses trampung tidak sesuai gedungibg dan atau bentang tidak sesuai struktur hasil penyelidikan tanah untuk ged sesuai ntuk bangunan gedung tidak sesuai lantai) gambar rencana struktur sesuai bawah pondasi), termasuk tidak sesuai detailnya gambar rencana struktur atas sesuai kolom, balok plat), tidak sesuai termasuk detailnya gambar rencana struktur sesuai atap rangka penutup), tidak sesuai termasuk detailnya sesuai spesifikasi umum struktur tidak sesuai spesifikasi khusus struktur sesuaillidatidak sesuai listrik, jaringan, dan pencahayaan gambar sistem koleksi sesuai kebakaran yang disesuaikan tidak sesuai dengan tingkat risiko kebakaran gambar sistem sesuai penghargaan ventilasi alami dan tidak sesuai buatan gambar sistem transportasi sesuai vertikal tidak sesuai gambar istejangka waktu pelaksanaan konstruksi imb, tata cara penyelenggaraan imb, dokumen imb:hurufimb donkannannannan nana naa kan aan anna anaanananannananananan nana nana aan ktp sim paspor donaanananannananananan nana nana aan permohonan imb donaanananannananananan nana nana aan selaku pemilik bangunan gedung alamat dkaanananananananaaa aan aan aan kelurahan knanananaananan ena mana nana aan kecamatan kanananannanananan nanas nana ana naungan status kepemilikan tanah donanananannananananaa nana nana aan ana aan nomor bukti kepemilikan knanananannanananan nanas nana naa aan nama pemilik tanah denaananananatanana aan anna annsn dokumen pernyataan informasi rencana untuk persyaratan mengikuti administratif teknis aan ketentuan krk teknis sederhana lantai hari kerja hari kerja kerja tidak sederhana hari kera hari kerja hari kerja oleh pemohon oleh oleh oleh pemohon oleh dpmptsp kecamatan oleh tim teknis pelayanan oleh dprk oleh oleh oleh dpmptsp perencana pesan yaa kecamatan pemohon dpmptsp pemohon kecamatantidak tidak pemberian penentu permohonan krk dan krk dan penyampaian desain lab informasi prototipe ata persyaratan lag jaa administratif mengikut sanyampaan il. ketentuan tani bilan imbi oleh pemohon oleh dpmptsp pemohon oleh pemohon dpmptsp kecamatan oleh tim teknis pelayanan oleh dprk oleh oleh oleh kecamatan tim teknis perizinan") tim teknis imb kecamatan pemohon dpmptsp pemohon dpmptsp" kecamatan "") kecamatan kecamatan ")pelayanan oleh dprk oleh pemohon oleh oleh pemohon dpmptsp perizinan ) tim teknis imb kecamatan dpmptspformasa n 18ll:6harikerjapelayanan oleh dprk oleh oleh oleh dpmptsp perencana perizinan pemohon dpmptsp pemohon keterangan: tim teknis pelayanan perizinan terdiri dari tag ditugaskan oleh dprk fungsi konsultasi penyiapan tidak permohonan pemeriksa kelengkapan dengan imb engkau dokumen bilan imb eksisting teknis? kelaikan permohonan dan slf kantor fungsi imgpel rekomendasi fungsi pemilik kepada pengguna dprk rumah tinggal tunggal rumah lt. hari kerja pam pam yam hari deret oleh dprk 1harikerja lt. hari kerja karya hari kerja oleh pemohon oleh pengkaji oleh pemohon oleh dpmptsp tim teknis pelayanan perizinan dprk oleh oleh oleh oleh teknis dprk kecamatan kecamatan dprk pemohon dpmptsp pemohon kecamatandalam hal bangunan gedung sederhana tim teknis pelayanan perizinan terdiri dari tag ditugaskan oleh dprk !\|dprk oleh oleh oleh pemohon ) pelayanan perizinan "")pelayanan perizinan terdiri dari jagung tbp dan atau asn yang ditugaskan oleh dprk! krk dan perlu tidak krk dan penyampaian peranan mempertimban penyerahan informasi rekaman lain akan kondisi surat persyaratan dasi lain? eksisting pernyataan administratif bangun untuk serta teknis (mengikuti perang ketentuan tidak dengan bilan imb pengurusan perizinan dan atau rekomendasi sesuai ketentuan nata lt. hari kerja bara lt: hari kan! aharikora lt: hari kena lt. hari kerja oleh pemohon oleh oleh pemohon perencana oleh pemohon oleh oleh tim teknis pelayanan oleh dprk oleh oleh oleh dpmptsp konstruksi dpmptspbagan tata cara penyelenggaraan imb bertahap proses prapermohonan imb maa hari hari kerja) hari kerja hari kerja kerja tidak penerbitan imb pondasi dengan bilan imb pondasi permohonan !\|. krk dan penyerahan pemberian senat surat embun san pernyataan penyampaian perlu tidak tidak penerbitan imb nan informasi perizinan dokumen i :pelayanan perizinan oleh dprk oleh oleh oleh pemohon dpmptsp perencana pemohon dpmptsp pemohon dpmptsp pemohon keterangan tim teknis pelayanan perizinan terdiri dari tag yang ditugaskan oleh dprklas babe krk dan perlu tidak pembuatan pernyataan penyampaian perizinan dokumen informasi" rekaman rencana mengikuti amuistrati dasi lain teknis ketentuan teknik krk dengan pengurusan bilan perizinan dan imb atau rekomendasi sesuai ketentuan lt.:2hr tan kari lt.: kerja kerja ali hari kerja n8lt:25bekerja n28ll: 3hr kerja ker oleh oleh oleh pemohon oleh oleh oleh dpmptsp oleh tim teknis oleh dprk oleh oleh oleh pemohon dpmptsp perencana pemohon pelayanan pemohon idpmptsp\| pemohon perizinan keterangan: tim teknis pelayanan perizinan terdiri dari tag yang ditugaskan oleh dprk hari kerjasurat penyampaian tidak pembuatan pernyataan informasi dokumen untuk persyaratan kereta mengikuti administratif le: ketentuan teknis (kk dengan bilan imb tidak pengurusan perizinan dan atau rekomendasi sesuai ketentuan iharidprk oleh oleh oleh dpmptsp perencana pelayanansampangdok tanggal. nama pemohon donkanananananna nana aan nama pemilik bangunan gedung donkanananananna nana aan alamat kaankananannanaanaandonkanananananna nana jenis bangunan gedung donkanananananna nana warna bangtan gedung donkanananananna nana aan luas bangunan gedung donkanananananna nana aan atas tanah milik sendiri milik pihak lain luas tanah donkanananananna nana aan nama penilik tanah kaananannannannnaa aan terletak kaankananannanaanaan annsampang nomor tahun. nomor . tahun . tentang penyelenggaraan bangunan gedung, keputusan bupati . hasil dengar pendapat publik nomor . tanggal atas nama pemilik bangunan gedung alamatestitusi administrasi imb, rp. nana retribusi penyediaan formulir. anna jumlah senin ananeeaeelan terbilang: .o.cbooo wmbnalanaeneanananananana pada tanggal aenannnnannnnannnna. kepala dpmptsp kabupaten sampang1kabupaten sampang nomor . tentang lin mendirikan bangunan gedungtentang izin mendirikan bangunan gedung gambar situasi rt rk rw annakantaananaanaaaa permohonan dari nakannakana akan kelurahan desa saeeeentenanenaaaaan lokasi nakannakana akan kecamatan nanananannan nana luas tanah nakannakana akan kabupaten daan nomor status hak atas tanah dsampangxxxxb.banananananaana aan dicabut pada tanggal kananakanaaanaaana aan dipecahkan pada tanggal banananananaana aan lain lain kankaanaana ana ditetapkan pada tanggal kepala dpmptsp kabupaten sampang ( ) ( o0, rpasaaaaaan gerbang retribusi""" asasaataan parler dan jalan retribusi""" rpasassaaan box convert retribusi""" asasanaaaan waste water treatment plant retribusi""" asasaataan water tower unit retribusi""" rpasaaaaaan papan nama unit retribusi""" rpasaaaaaan (berupa tembok pagar atau berlin sendi) retribusi penyediaan formulir asas jumlah terbilang .c.oosekenknnnananaaark, surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam krk, dan il. dokumen dan surat terkait.dan atau akte jual beli, batas batas tanah yang dikuasai, luas tanah, data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan gedung pada area persil:dan foto lokasi eksisting. persyaratan administratif permohonan imb untuk bangunan yang sumber dananya berasal dari apbn apbd, meliputi: formulir permohonan imb atas nama pemerintah pemerintah daerah yang ditandatangani oleh pihak pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen, fotokopi surat keputusan penunjukan penetapan pihak pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen, fotokopi dpa atau dipa, fotokopi surat bukti status hak atas tanah, fotokopi krk, papan imb pemerintah kabupaten sampang dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu perencana mk pengawas pelaksana konstruksi komponen, rumus, dan indeks penghitungan retribusi imb komponen retribusiditetapkan sesuai pib termasuk pendaftaran dengan jumlah biaya bangunansaa.aa. jalan lapangan upacara lapangan olah raga terbuka konstruksi jembatan penghubung box convert konstruksi kolam renang kolam reservoir bawah bb. kolam pengolahan air reservoir bawah tanampang, h.penanggung jawab nama bidang ditetapkan data pengalaman ijazah gelar keahlian tugas sebagai penugasan akademis umum dan fungsi kerja terakhir tag sebagai pemberhentian tag darileoampsampang: kepala dinas (terkait). surat permohonan usulan nama calon anggota tag unsur dprk dan instansi teknis terkait kop surat nomor lampiran kepada yth.: kepala dinas. annkkkaneneeeee (.sampangsampang alamat: .ooooooooooooooooooooooooo. telepon fax: .ooo sampangabupaten sampangsampangsampang alamat: .oooooooooooomnnaanaann telepon fax: .oocooooooooooooooooooo. penyampaian usulan nama nama agar selambat lambatnya kami terima pada tanggal. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam krk, dalam hal bangunan yang sumber dananya berasal dari apbn apbd,akte jual beli, dan atau surat keterangan dari pengelola aset. dalam hal bangunan gedung baru sederhanaijazah bidang arsitektur atau struktur yang dimiliki oleh pemohon bangunan gedung apabila dokumen rencana teknis dibuat sendiri oleh pemohon, dan atau surat pernyataan menggunakan desain prototipe apabila dokumen rencana teknis menggunakan desain prototipe. dalam hal bangunan gedung baru sederhana menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud pada huruf harus dilengkapi dengan surat pernyataan mengikuti persyaratan pokok tahan gempa. dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada huruf harus mendapatkan persetujuan tertulis tim teknis pelayanan perizinan. dokumen rencana teknis yang telah mendapatkan persetujuan tertulis tim teknis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan surat pernyataan pemohon akan mengikuti dokumen rencana teknis. dalam hal bangunan gedung baru tidak sederhana, bangunan gedung khusus, bangunan gedung yang dibangun kolektif, dan bangunan prasarana, baik eksisting, pembangunan baru, maupunlampiran surat. kabupaten sampang nomor donagnananannanaanana anna tanggal: .oecocelahh un.l4cmtentang penetapan anggota tag las bupati . provinsi . keputusan bupati sampang nomor . . tentang pembentukan tim ahli bangunan gedung kabupaten sampang tahun. dengan rahmat tuhan yang maha esa bupatiprksampang nomor tahunsampang tentang pembentukan tim ahli bangunan gedung kabupaten sampangsampang tahun.::prk kabupaten kota . para calon anggota tim ahli bangunan gedung terseleksi. lampiran keputusan bupati. nomor donagnananannanaanana anna tanggal penaaknaknanannnnlnnaaa tentang penetapan nama nama anggota tim ahli bangunan gedung kabupaten sampang tahun. nama nama anggota tim ahli bangunan gedung kabupaten sampang tahun.ooooocoooooooooooo. bidang kedudukan dalam esa teror aa00 o \| me ditetapkan nenek pada tanggal see acennnannnnnnannnn bupati ndk onta keterangan: dprkrian rama pembina pembina gol pangkat minimum lektor madya madyarapat aoi penpermintaan penugasan fungsi, tag penelitian dokumen tim teknis klasifikasi, dalam tim dari dinas pelaksana dan atau sesuai nsan karakteristik kompleks penugasannya nana ana pemohon dpmptsp kepala pelaksana pengelolaan tag tag dprk dprksel.mbangan pengelolaan masalah tim sesuai rekomendasi tag teknis tag permasalahan penyelesaian masalah, dan rapat ple teen aan kepala dprk pelaksana pengelolaan tag tag dprk.r permintaan menduplikasi kebutuhan pengusutan pengusulan dalam penyusunan tag dalam personil tag" peraturan perundangan sesuai terkait penugasan pemberian masukan dalam rapat penyusunan dan atau kepala dprk pelaksana pengelolaan tag tag dprk jika diperlukan panduan penugasan tag dari unsur ahli keahlian arsitektur bangunan gedung dapat dipergunakan bangunan gedung dengan fungsi semua jenis bangunan gedung ikatan arsitek untuk bangunan gedung dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu baik dengan fungsi bangunan indonesia iai) hunian dan bangunan gedung untuk sampai dengan lapis dan atau luas hunian maupun bangunan kepentingan umum sampai dengan lantai maksimum m2. gedung dengan fungsi bukan lapis dan atau luas lantai maksimum hunian (bangunan gedung m2? tertentu) yang lebih dari lapis dan atau tuas lantai lebih dari m2. geoteknik bangunan gedung dengan fungsi hunian\| bangunan gedung dengan fungsi semua jenis bangunan gedung himpunan ahli teknik yang dipersyaratkan dan bangunan hunian dan bangunan gedung tertentu baik bangunan dengan fungsi tanah indonesia gedung untuk kepentingan umum sampai dengan lapis, dengan hunian maupun bangunan hati) sampai dengan lapis dengan dengan ketentuan: gedung tertentu yang lebih darifondasi dalam dengan kedalaman dengan tanpa fondasi rakit (faff) pembangunan dalam semua tiang maksimal dinding penahan tanah dengan \|jenis kondisi tanah. dinding penahan tanah dengan ketinggian maksimal ketinggian maksimal galian terbuka dengan galian terbuka dengan kedalaman kedalaman maksimalindonesia bangunan bangunan gedung untuk kepentingan tertentu sampai dengan lapis, hunian maupun bangunan (hari) gedung umum sampai dengan lapis, dengan dengan ketentuan: gedung tertentu yang lebih dari ketentuan:bentangan struktur baja dengan bentangan maksimal maksimal arus bangunan gedung fungsi hunian yang bangunan gedung dengan fungsi semua jenis bangunan gedung asosiasi profesional kuat catu dipersyaratkan dan bangunan gedung hunian dan bangunan gedung baik bangunan dengan fungsi elektrikal indonesia daya kepentingan umum dengan ketentuan tertentu, dengan ketentuan listrik hunian maupun bangunan api) himpunandan atau bangunan prasarana barudan atau bangunan prasarana eksisting meliputi: formulir data umum bangunan gedung, dan gambar terbangun (as built drawings). formulir data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf danahlian daya terpasang bawah kva. terpasang kva. tegangan listrik tidak terbatas. hari arus lemah bangunan gedung dengan fungsi hunian\| bangunan gedung dengan fungsi semua jenis bangunan gedung asosiasi profesional tata suara \|yang dipersyaratkan dan bangunan hunian dan bangunan gedung tertentu baik bangunan gedung dengan elektrikal indonesia komunikasi gedung kepentingan umum dengan dengan maksimal titik fungsi hunian maupun (api) himpunan sinyal maksimal titik sambungan sambungan telepon data, sambungan bangunan gedung tertentu ahli elektro indonesia telepon data, sambungan peringatan peringatan dini dan atau titik speaker.\| dengan penggunaan sistem hari) dini dan atau titik speaker. elektronik yang tidak terbatas, termasukhunian\| bangunan gedung dengan fungsi semua jenis bangunan gedung persatuan insinyur yang dipersyaratkan dan bangunan hunian dan bangunan gedung tertentu baik bangunan gedung dengan profesional indonesia gedung kepentingan umum sampai sampai dengan lapis dan atau luas fungsi hunian maupun pipi) dengan lapis dan atau luas maksimal maksimal bangunan gedung tertentu yang lebih dari lapis. proteksi bangunan gedung fungsi hunian yang bangunan gedung dengan fungsi semua jenis bangunan gedung kebakaran dipersyaratkan dan bangunan gedung hunian dan bangunan gedung baik bangunan gedung dengan kepentingan umum sampai dengan tertentu sampai dengan lapis, luas fungsi hunian maupun lapis, luas lantai maksimum m2? lantai maksimum bangunan gedung tertentu yang dan atau risiko kebakaran rendah. dan atau risiko kebakaran sedang. lebih dari lapis, luas lantai lebih dari m2? dan atau risiko kebakaran tinggi. transportasi bangunan gedung fungsi hunian yang bangunan gedung dengan fungsi semua jenis bangunan gedung vertikalkepentingan umum sampai dengan sampai dengan lapis atau satu zona\| fungsi hunian maupun lapis atau satu zona layanan lif (single layanan lif (single zone) dengan tanpa bangunan gedung tertentu yang zone) dan atau tangga berjalan podium maksimum lapis. lebih dari lapis atau lebih (eskalator) dengan okupasi dalam dari satu zona layanan lif (multi gedung maksimal orang . zone). tata udara bangunan gedung fungsi hunian yang bangunan gedung dengan fungsi semua jenis bangunan gedung ikatan ahli fisikabangunan indonesia kepentingan umum dengan sistem tata sampai dengan sistem tata udara fungsi hunian maupun nabi) udara maksimal maksimal bangunan gedung tertentu yang keahlian btu, yang bangunan gedung dengan fungsi semua jenis bangunan gedungtertentu sampai dengan menggunakan dengan menggunakan instalasi fungsi hunian maupun bio septik sederhana (septik tank) yang pengolahan air limbah (ipar) yang bangunan gedung tertentu mengandung limbah domestik. mengandung limbah domestik. dengan instalasi pengolahan semua jenis limbah. drainase bangunan gedung fungsi hunian yang bangunan gedung dengan fungsi semua jenis bangunan gedung himpunan ahli teknik lansekaphidrolika indonesia kepentingan umum sampai dengan luas dengan luas ruang terbuka maksimal fungsi hunian maupun hati) ikatan ruang terbuka maksimal dan atau menggunakan bangunan gedung tertentu arsitektur lansekap taman atap bangunan gedung (roof dengan luas ruang terbuka indonesia kali) garden lebih dari keputusan kepala dprksampang dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala dinasprkprkj.ogdprknennasenannnan pada tanggal sejenak kepala dprk, keputusan ini disampaikan kepada bupati sampang sekretaris daerah kabupaten sampang para anggota tim ahli bangunan gedung. lampiran keputusan bupati. nomor snononenenannananennananananaaane tanggal enonoveneneeneenensenaen naasanan tentang penugasan tim ahli bangunan gedung kabupaten sampang tahun. daftar nama tim ahli bangunan gedung kabupaten sampang tahun . instansi keahlian tupoksi dalam tim pameran tim (ex officio anggota anggota lay anggota last ' oo anggota daftar remunerasi tim ahli bangunan gedung kabupaten sampang tahun. pengarah ketua wakil ketua sekretaris anggota last hal ditetapkan . pada tanggal . kepala dprk, daftar simak dan evaluasi daftar simak dan evaluasi sederhana untuk kepentingan umum gambar, penghitungan dan dokumen yang ge: tu) diperiksa ulalulaju galau lalulajulalulai aaa. boot teknis: rencana arsitektur meliputi: pop pop toe maa naa tapak, gambardenah canaan dan gambartampak. ann kena bnn bnn rencana struktur dd gambar rencana pondasi termasuk detailnya: dan gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya. gambar rencana rangka atap dan detailnya dadi meliputi: mmannanaas aan sanitasi air bersih, mannnaanaai ajaringan little keandalan bangunan gedung (el ks) gambar, penghitungan ko) dan dokumen yang diperiksa kan ulalulglulalu gula lul lgaulalu\|g listrik yang paling sedikit menunjukkan stop kontak. surat pernyataan pengelolfa) gambar, penghitungan dan ke! dokumen yang diperiksa ka) ulalulalulaulal lulajulalulai formulir dataumum lele dokumen rencana teknis (gambar built drawings) dadi ea ttd meliputi: dan nan lee tapak, gambardenah aan dan gambartampak. meet data struktur oam lilit spesifikasi umum khusus utk struktur, dan dad be juga ada). datautilitas meliput: dan sanitasi air bersih, dsal gambar, penghitungan dan dokumen yang diperiksa ts) tn: ulalulaju'alu gala valuta formulir data umum (ditandatangani oleh senantiasa peragaan ama dokumenrencanateknis: oo? pee iil ja. rencana arsitektur meliputi: ' ))ooo)o\|j trt teliti tete gambarrencanatapaks ' o)o\| jo? gambardenah: ooo gambarpotongan dan ojo gambartampak. get tete rencana struktur meliputi: oo? iii titi ata dan mna neon besaran detailnya. hasil penyelidikantanahs oo? tepi gambar rencana rangka atap, penutup, dan mana ita isbn: ttd ft ada): alan dd ada): penghitungan tingkat kebisingan dan atau bee bag rencana utilitas meliputi: ' 'o) iii titel gambar sistem sanitasiair bersih, ') )o o)o\| bnn gambar sistem sanitasiair kotor, ijo bnn gambar sistem sanitasilimbahcair, jo bnn gambar sistem sanitasilimbahpadat, ')) e\| gambar sistem sanitasi persamaan) ' ) o e\| jo apk penttasanarhusdaan bei bmi tapak: gambar sistem drainase dalamtapak, pop dang meng menunjukkan sumber listrik, nee add hn menunjukkan panel listrik, nana \| dbd menunjukkan instalasi jaringan, anakan bnn menunjukkan titik lampu, tenun sae peserta menunjukkan sakelar, eno edan ttd menunjukkan stop kontak. sik psi kebakaran mes tingkat resiko kebakaran, aan ren perayaan pendasaaaiga buatan, horizontal) eksternal: gambar sistem penangkal proteksipetirs see oto bangunan gedung, dan penghitungan kebutuhanair bersih, )))oo oo\| tan mana penghitungan kebutuhan kebutuhan listrik, mane pengelolaan limbah cair dan padat oka nan ketampanan hujan. dinamai pemeran uses lini dari instansi berwenang: saman tua lurwemseu oil perundangan (amdal, ukl upl, spl, ikon ana opsi tatanan oli rei kpop \|d. rekomendasipeilbanjir '' ) e pee iii fungsi keagamaan tel keandalan bangunan gedung ko) s5\| gambar, penghitungan dan dokumen yang diperiksa ka) ka) kemenaguntuk bangunan fungsi keagamaan tel lte telrkpelayanan perizinan dengan luas lantai maksimal meter persegrencana utilitas. daftar simak dan evaluasi tidak sederhana dan khusus eksisting bukan untuk kepentingan umum sel gambar, penghitungan dan dokumen yan peng yang ss) diperiksa lalu ula uga ulalulai\| formulir data umum (ditandatangani oleh penanggungjawab perencana dokumenrencanateknis: iii tete \|a. rencana arsitektur meliputi: oo? oo( ttr item bnn tete gambarrencanatapaks ' 'o o o\|j \| gambardenahh ojo gambarpotongan dan 'o o jo? gambartampak. teu rencana struktur meliputi: ojo oli tete tot nana pedas emamkdsanya titi dan dee eat detailnya. hasil penyelidikantanahh gambar rencana rangka atap, penutup, dan anta sasaran titi aman dansa rei ada): nama enteng diamati (ppi mei ada): penghitungan tingkat kebisingan dan atau mean eeanebangandayaan (ltr rencana utilitas meliputi: ''o) oo\| gambar sistem sanitasiair bersih, ' )') o) e\| o \| gambar sistem sanitasiairkotr, i\|e \| gambar sistem sanitasilimbahcar, ') e\| \| \| gambar sistem sanitasilimbahpadat, ' ) e gambar sistem sanitasi persamaan, o \| abad sen bentrokan hujan dalam rei tapak: gambar sistem drainase dalamtapaks ann dan beres ttd menunjukkan sumber listrik, net aan tb menunjukkan panel listrik, beres dd tb dbd menunjukkan instalasi jaringan, makan tama pepes lte menunjukkan titik lampu, mana nan enda dbd menunjukkan sakelar, beres panas menunjukkan stop kontak. takut resiko kebakaran mei tingkat resiko kebakaran, buatan pntawaan endasiaami ppi dan buatan, kano oneanvedadafaa feet horizontal) tema smumasmanada eksternal: gambar sistem penangkal proteksipetirs samaran jj. bangunan gedung:gambar, penghitungan dan dokumen yang an) sao diperiksa ulalulalul gula lau lajlulalulai teresa oleh penanggung jawab perencana) dokumenrencanateknis: oo ? jo\|jo tete error meme eksisting oleh penyedia jasa pengkaji teknis atau perencana konstruksi rencana arsitektur meliputi: oo ? gambarrencanatapaks gambardenahh oo) gambarpotongan dan 'o)o \|j \| lee gambartampak. ojo ooh eeetelit gambar detailarsitektur ' ) e\| o \| \| \| tel spesifikasi umum dan khusus mena ttd? dd rencanastruktur meliputi: ' 'oo)o\| (jo (et gambar rencana pondasi termasuk dan anakan eee boot detailnya penghitunganstruktur (joel hasilpenyelidikantanah o)o\| gambar rencana rangka atap, penutup, dan esa db spesifikasi umum dan khusus struktur eramoauheitemama iii detailnya jika ada rencana utilitas meliputi: gambarsistem sanitasiair bersih, ' ) \| ' gambarsistem sanitasiair kotor, nan gambarsistem sanitasilimbahcair, nan gambarsistem sanitasilimbahpadat, nan gambarsistem sanitasi persamaan iii hans dalam tapak, gambarsistem drainase dalamtapak, (opo penahanan instan sedikit menunjukkan sumber listrik, meses lobi sedikit menunjukkan panel listrik, nn maan annan sedikit menunjukkan instalasi jaringan, eeee (oto sedikit menunjukkan titik lampu, sedikit menunjukkan sakelar, meses leto sedikit menunjukkan stop kontak. loe sesuai tingkat resiko kebakaran, lot alami dan buatan, meme obb dan atau horizontal, gambar sistem komunikasi internal ttd era petir, dan nge aan bangunan gedung, penghitungan kebutuhan air bersih, ) tan listrik, kespsrsme bbb penampungandan pengelolaan limbah cair dan padat penghitungan kebutuhan beban kelola benar nawhanperaniaa ppi daftar simak dan evaluasi bertahap untuk bangunan gedung tidak sederhana dan khusus te) gambar, penghitungan dan ke! dokumen yang diperiksa ka) uglulalulgu gula klakulaula formulir data umum (ditandatangani oleh penanggung jawab perencana) dokumen rencanateknis: tel meliputi: lee gambarrencanatapak: gambardenah \| gambar potongan dan gambartampak. tele spesifikasi umum dan ts maantanah, gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya, spesifikasi umum dan khusus struktur (jika ada): gambar rencana basement dan detailnya jika ada): penghitunganstruktur. ' \| rencanautilitas meliputi: \| tete aaaaanaaan akan air bersih, db air kotor, una sean limbah cair, sserllll limbah padat, amami persamaan: gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak, bb datel gambar, penghitungan dan ke! dokumen yang diperiksa ulagjulalul galulauagulajulalulaitummareemrekomendasipeil banjir surat kerukunan umat ananannnnnnnnn rencanateknis: eee ieteeeetet mai ss meliputi: bnn dan gambar rencana tapak, gambardenahh ancaman pop site dan gambartampak. lee spesifikasi umum sea arsitektur maa meliputi: gambar rencana pondasi termasuk detailnya, dan gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya. be bstruktur. dai nnn meliputi: smasartem lol sanitasi air bersih, smasartoos lol rei sanitasi air kotor, smesimaes iiirencanateknis: mai ss meliputi: bnn dan mat aan tapak, gambardenahh ancaman pop site dan gambartampak. lee spesifikasi umum akiliiii arsitektur maahasil penyelidikanaungan canaan struktur. see obb prt meliputi: mnnannnenan akan sanitasi air bersih, esa ii, sanitasi air kotor, siusimbhes sanitasi limbah cair, gambar sistem sanitasi limbah padat, gambar sistem sanitasi persamaan:lin peruntukan penggunaan tanah siput mapnnnannkan sidang tag kabupaten sampang yang memeriksa dokumen rencana teknis pada hari . tanggal ., untuk bidang: . atas: bangunan gedung? otakdaanatanaaa nana sannaananannaanaa anna demikian hasil sidang tag yang dihadiri oleh seluruh unsur: nnananananaananananaeme, ketua sidang merangkap anggota nnananananannnannnaa, sekretaris sidang merangkap anggota nanananannnanananaa anggota ananaanananananaaanlan. tanggal ., atas: bangunan gedung oomdaanatanaaa nana merubah mengganti rencana teknis nadaanatanaaa nana demikian hasil plenoananaanananananaaanlan anggota ketua pleno, gubernur adalah gubernur jawa timur,,type desain prototipe bangunan gedung sederhana type desain prototipe bangunan gedung sederhana typemeeeaaa. tanggal j.eee diteruskan pada. diperhatikan diabaikan demikian hasil sidangnnnnnnnannnnnnnanenneaan anggota bupati sampang, slamet junaidi lampiran rk kepala dpmptsp kabupaten sampangkakananananana aan alamat bangunan kanananananaa nanas ana posisi koordinat donaanananannanananan nana aan aan fungsi bangunan donaanananannanananan nana aan aan klasifikasi kompleksitas donaanananannanananan nana aan aan ketinggian bangunan donaanananannanananan nana aan aanjumlah basement donaanananannanananan nana aan aan luas lantai basement donaanananannanananan nana aan aan luas tanah donaanananannanananan nana aan:enn: dokumen pemeliharaan dan perawatan untuk permohonansampangmemberikan kuasa kepada nama kanananananaa nanas ana nomor identitas kanananananaa nanas ana alamat donnakanananaananaanaa aan telepon kanananananaa nanas agaanananananananan aan aan luas tanah dogaanananananananan aanmpangannantanan tanggal donanananaanaaankanananananaa nanas ana alamat dnnaanananaananaaa aan telepon donaanananananananaananaaa aan nomor sertifikat keahlian .o.cooocooooc bidang struktur nama dnnaanananaananaaa aan nomor sertifikat keahlian .o.cooocooooc bidang utilitas nama dekananananananananaaaaa naa nomor sertifikat keahlian .cooococo woo bidang tata ruang luar nama dekananananananananaaaaa naa nomor sertifikat keahlian . w.ooooco woo telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung padadaanananananananan aan luas tanah dogaanananananananan aanmpangpangdnkaanaanannann anakan alamat perusahaan .i j.e nomor sbu perusahaan donnanananananana nana aan ana #) diisi apabila perencana teknis merupakan badan hukum nama perencana arsitektur "") donkkaakanannann nana alamat perencana arsitektur donkantananananeanana ana anna nomor ska perencana arsitektur .ioooooeennan nama perencana struktur "") donkkaakanannann nana alamat perencana struktur . acara nomor ska perencana struktur .oooooco www nama perencana utilitas "") donkkaakanannann nana alamat perencana utilitas .i.kanan nomor ska perencana utilitas donkantananananeanana ana anna nama perencana tata ruang luar "") donkaanaanaananan anakan aan alamat perencana tata ruang luar donnakananantanenanaa nana anna oo. nomor ska perencana tata ruang luar: .i.loona laksana konstruksi merupakan badan hukum nama pelaksana aspek arsitektur "") donkaanaanaananan anna aan alamat pelaksana aspek arsitektur: .ooonnnnnnn nomor ska pelaksana aspek arsitektur . nama pelaksana aspek struktur "") donnanananananaananana nana alamat pelaksana aspek struktur .i.boolean nomor ska pelaksana aspek struktur donnakananantanenanaa nana anna nama pelaksana aspek utilitas "") loco woo alamat pelaksana aspek utilitas: .i.oo. eka nomor ska pelaksana aspek utilitas donnakananantanenanaa nana anna nama pelaksana aspek tata ruang luar "") downaananananaan aan aan alamat pelaksana aspek tata ruang luar . john oo. nomor ska pelaksana aspek tata ruang luar .i.oo.ooooooeeknnnnnnngawas konstruksi merupakan badan hukum nama pengawas aspek arsitektur "") donnakananantanenanaa nana anna alamat pengawas aspek arsitektur . joon nomor ska pengawas aspek arsitektur . nama pengawas aspek struktur ""): loro. alamat pengawas aspek struktur .io.oooeenan nomor ska pengawas aspek struktur donnakananantanenanaa nana anna nama pengawas aspek utilitas "") .ooooooooco woo alamat pengawas aspek utilitas: .oe.oookakaaan nomor ska pengawas aspek utilitas donnakananantanenanaa nana anna nama pengawas aspek tata ruang luar "") downananananeanananananaa aan alamat pengawas aspek tata ruang luar .i joke oo. nomor ska pengawas aspek tata ruang luar downanantanantannanaanaa anprk nama perusahaan donkaanaanaananan anakan aan alamat perusahaan donnakananantanenanaa nana anna nomor sbu perusahaan donnakananananeanana anal diisi apabila pengkaji teknis merupakan badan hukum nama pemeriksa aspek arsitektur "") donkaanaanannanan anna alamat pemeriksa aspek arsitektur downakantanantanenanan lean anna nomor ska pemeriksa aspek arsitektur downakantanantanenanan lean anna nama pemeriksa aspek struktur "") downakantanantanenanan lean anna alamat pemeriksa aspek struktur downakantanantanenanan lean anna nomor ska pemeriksa aspek struktur downakantanantanananan ana aaaaaa nama pemeriksa aspek utilitas "") donkannaanannana aan alamat pemeriksa aspek utilitas downakantanantanenanan lean anna nomor ska pemeriksa aspek utilitas downakananantanenaa nana anna nama pemeriksa aspek tata ruang luar "") downakantanantanenanan lean anna alamat pemeriksa aspek tata ruang luar downakantanantanenanan lean anna oo. nomor ska pemeriksa aspek tata ruang luar downakantanantanananan ana aaaaaa #) apabila pemeriksaan kelaikan fungsi dilakukan oleh dprk, diisi data tim teknis dprkkananantanenanaa nana anna anna anna aprkprkpermohonan imb bangunan gedung sederhana (satu) lantai harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri oleh pemohonpermohonan imb bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus kepada deptsalam, yang dipakai bersama \|. mmumncmn sama dengan suatu media (xx hakan ama) agregat pengikat untuk membentuk bat ana sesuai suatu beton. agregat dibagi cie tidak sesuai atas agregat halus (pasir) peta era dan agregat kasar (kerikil atau batu pecah agregat halus, pagaralam .g0gsa sebagai hasil disintegrasi ai. alami batuan atau pasir yang ann sesuai pasir dihasilkan oleh industri pasir tidak sesuai pemecah batu dan pena setan mempunyai ukuran butir terbesar untuk elemen struktural digunakan setara dengan semen portland tipe sesuai semen maa tidak sesuai . agregat kasar, kerikil sebagai hasil disintegrasi angan alami dari batuan atau sea ha, bea par kerikil atau batu berupa batu pecah yang rante ns! sesuai pecah diperoleh dari industri bei kerikil atau batu pecah) tidak pemecah batu dan 'eak sesuai mempunyai ukuran butir epa tata antara sampai lap fera dengan gradasi yang baik batu yang berukuran ae atau lebih pagi tni batu besar nya #dies sesuai tidak sesuai pena tanah batu yang berukuran antara bea sampai sea spa sbn iain mna hen batu berukuran kel ter sesuai mand sedang tidak sesuai ter daan mean deformasi pada salah satu sisi atau permukaan bata. sesuai kelengkungan bata bata yang cacat tidak dapat tidak sesuai digunakan dalam konstruksi bata yang bata cacat bagus pekerjaan ilustrasi hasil inspeksikerikil tidak sesuai air) rancangan campuran mortar (ss harus mengacu kepada dia peraturan yang berlakuwar keras, kering, berwarna gelap, tidak ada retak dan gi sesuai kayu lurus tidak sesuai memastikan tidak bati menggunakan bahan tanpa bahan bangunan yang berbahaya ena bahan sesuai bangunan berbahaya\| (bagi kesehatan (misalnyasesuai atas tanin tidak sesuai cm. gunakan batu yang tan keras batu sungai yang pondasi keras memastikan bahwa pr. campuran beton adalah (semen: asa pasir dan air secukupnya) sesuai dan tidakserangkaian yang ditempatkan tulangan balok dengan sengkang diameter m. pengikat spoof) jarak cm. sengkang harus dibengkokkan sesuai membentuk sudut panjang equal panjang minimum kaitan a25r3 man sem tidak sesuai sengkang adalah btn bni band inspeksi (diameter tulangan sengkang) cm). memastikan bahwa anggur besi tamu pengangguran balok preerambasah pengikat adukan beton kenny dan pondasi menggunakan 2swresons semua sesuai tulangan diameter mm. jarak maksimum anggur adalah memastikan bekisting kuat (e & bbl gee aga yap dan mang ih, tidak bocor sesuai pam tidak sesuai hap, sean memastikan bahwa selimut beton adalah sesuai 20an tidak sesuai pengecoran balok pengikat termasuk bekisting)yang ditempatkan dengan sengkang diameter rangkaian jarak cm. tulangan kolom hengkang harus dibengkokkan magna membentuk sudut daya panjang panjang minimum kaitan sesuai sengkang adalah tidak sesuai (diameter tulangan sengkang) cm). pep mea asetat inspeksi memastikan bahwa pengangguran balok tulangan kolom dilewatkan mamasa pengikat media pay apbn 10mm sesuai dan pondasi menggunakan seo tidak tulangan diameter mm. (rey par wan uan gak sesuai jarak maksimum anggur " bpa adalah kat memastikan bahwa panjang sena sambungan lawatan antara \|. kis kolom dan balok memiliki taste see panjang minimum (diameter tulangan) cm). sesuai tidak sesuai memastikan bekisting kuat \|\|. dan tpi tidak bocor ter sesuai tidak sesuai memastikan bahwa selimut beton adalah pengecoran kolom 15om (pocampuran pap sesuai mortar adalah (semen tidak sesuai pasir) dan air secukupnya takaran mortar memastikan bahwa mna campuran mortar yang dihasilkan baik sesuai dan seragam tidak sesuai pekerjaan ilustrasi hasil inspeksi memastikan bahwa pasangan bata benar. tebal lapisan mortar adalan cm. lapisan bata a4) tidak sesuai na. siar siar tegak bata harus selang seling pada tiap lapis bata memastikan bahwa man pena hubungan setiap lapis bata antara dinding dan kolom (pasangan bata ain. benar. baja tulangan harus bean ang diangkut setiap lapisan bata sepanjang cm. sesuai anggur mengekang pee ana tidak sesuai atu anu dok tamdiameter as sesuai tulangan memanjang adalah tidak sesuai yang ditempatkan dengan sengkang diameter jarak cm. sengkang harus pass dibengkokkan membentuk sudut panjang sen baking sesuai serangkaian minimum kaitan sengkang minimal tidak sesuai tulangan balok ring adalah (diameter tulangan sengkang) cm). memastikan bahwa oren anang hubungan antara elemen struktur utama (baja tulangan lau diperpanjang dalam balok tenaga ring keliling minimum cm) memastikan terdapat panjang sambungan lawatan kos menghubungkan balok sesuai. tidak sesuai ring keliling dan kolom bts bid msi bnn nd" inspekssesuai pengecoran balok tidak sesuai ring termasuk bekisting) memastikan bahwa desain campuran beton adalah sesuai (semen pasir kerikil) seas tidak sesuai air memastikan bahwa campuran beton yang dihasilkan baik dan seragam in) semua tidak sesuai panjang minimum ben gi perpanjangan adalah net pengembangan panjang lawatan (diameter tulangan) cm) sesuai pada sambungan tidak sesuai memastikan bahwa ukuran minimum kuda kuda beton sesuai adalah (sama tidak sesuai dengan balok ring), selimut beton memastikan bahwa panjang js bana bee anggur kolom kuda kuda beton tin kr" gunung gunung adalah setiap mayan lapisan merernnra nan serangkaian bat damar lintas tulangan) ata gunung gunung. ana mena memastikan bahwa kuda sesuai uda tidak sesuai ton menggunakan tulangan baja diameter mm. panjang lawatan antara balok dan kolom adalah diameter tulangan cm). men memastikan bahwa kuda kuda kayu diangkut sesuai kolom balok tidak sesuai kuda kusa dan ring menggunakan tulangan baja diameter mm. memastikan bahwa ukuran sesuai minimum kuda kuda kayu tidak sesuai x12 pekerjaan ilustrasi hasil inspeksi memastikan bahwa ikatan angin adalah kayu dengan ukuran minimum 6cm sen mei sesuai tidak sesuai serarporg memastikan kualitas kayu untuk kuda kuda dan ikatan sesuai angin adalah kualitas yang tidak sesuai kan. memastikan jarak tangki septik dengan sumber air meter minum dari sumur minimal ikat sgu jarak tangki septik meter. apabila tidak sesuai dengan sumber air dimungkinkan karena gi tidak sesuai minum dari sumur tidakluas ventilasi sesuai tidak sesuai bagan tata cara penyelenggaraan slf\|. poses pelksanamkonsiuksi \| poses prapemohnansi oo ) proses pemohmans f acsskeebanca proses surat ser serah: pelaksanaan pernyataan pena pie konstruksi kelaikan bernama oleh pelaksana fungsi mulai proses konstruksi pelaksanaan & dolanan konstruksi proses pemeriksaan permohonan mulai proses pengawasan kelaikan slf aan konstruksi fungsi konstruksi bg oleh . tidak perintah perbaikan perbaikan kepada sesuai equal pelaksana perintah konstruksi (oleh pengawas! tidak oleh pelaksana oleh oleh oleh konstruksi pemilik dprk. p0ses pelekeonaan konstruksi surat pon. pernyataan proses pelaksanaan pelaksanaan konstruksi oleh konstruksi sri pelaksana konstruksi dok ren tek\| atas dasar kelaikan maa ken nn snn waanaaana mulai proses fungsi semmelean pelaksanaan slf konstruksi 2d, ink proses pengawasan permohonan tidak konstruksi oleh pemeriksaan\| (pemeriksaan pemilik dan kelaikan kelaikan inspeksi berkala oleh fungsi fungsi dprk i.\| kepada pon u dprk rekomendasi peel perbaikan equal kepada rekaman petik gas selesai (oleh oleh oleh pemilik oleh oleh oleh pemilik tim teknis penyelenggaraan atau pemilik dprk pemilik bangunan gedungos pelaksanaan konstruksi mpm proses repemohonan suf pages pemohmans ) proses surat) serah serah, pelaksanaan pernyataan pernah terima' kelaikan pertama mulai proses jae pelaksana fungsi penyiapan pelaksanaan konstruksi kelengkapan konstruksi bg .oo. dokumen sena proses pemeriksaan permohonan pengawasan kelaikan slf ibg konstruksi fungsi tidak oleh pengawas perintah (berbaikan perbaikan kepada pelaksana see konstruksi ( open mengawasi tidak oleh pelaksana oleh oleh oleh konstruksi pelaku pembangunan dprk pelaku dengan diawasi pengembang) pembangunan pengawas \|\|(bagan tata cara penerbitan slf oleh dprk untuk bangunan prasarana baru pan serah pelaksanaan kelaikan lima arena konstruksi fungsi pertama terima presse, prasarana oleh prasarana akhir tai pelaksana mulai proses konstruksi penyiapan pelaksanaan kelengkapan konstruksiselesai) konstruksi pemilik prasarana dprk(hua) pengadaan\| (pemeriksaan penyu tidak jasa penyiapan kelaikan lantik pengkaji fungsi bg) anenan lan kering nan jaminan tertulis selesai) bermeterai oleh pemiliki oleh oleh oleh tim teknis oleh oleh oleh pengguna pengkaji teks pemilik penyelenggara pemilik pengguna dprk pemilik pengguna pama pengguna gedung "")w . pers prapemohonanl f o \| surat pernyataan kelaikan fungsi permohonan tidak pemeriksaan\| (pemeriksaan kelaikan penyiapan kelaikan keenam fungsi dpn kelengkapan fungsi bg ) dik kepada oku men dpr oleh oleh oleh tim teknis oleh oleh oleh pengguna tim teknis penyelenggaraan pemilik penyelenggara pemilik pengguna dprk pemilik bangunan gedung pengguna bangunandprk ) dokumen permohonan rekomendasi perbaikan slf perbaikan prasarana kepada rekaman pemilik prasarana tidak pero conan kering nan jaminan terus selesai) bermeterai oleh pemilik oleh oleh oleh tim teknis oleh oleh oleh prasarana pengkaji teks pemilik penyelenggara pemilik prasarana dprk pemilik prasarana keane prasarana gedungyang menggunakan pengkaji teknis surat pernyataan kelaikan fungsi penyiapan pengadaan\| (pemeriksaan kelengkapan jasa kelaikan dokumen pengkaji lunasi bg" permohonan teknis asi bg) slf \| rekomendasi perbaikan perbaikan sesuai kepada pemilik rekomendasi pengguna (oleh pemilik oleh oleh oleh oleh pengguna pengkaji teks pemilik pengguna dprk pemilik pengguna keterangan standar pemeriksaan kelaikan fungsi diatur dalam bab pengkaji teknispake surat pernyataan kelaikan fungsi mulai)permohonan kepada slf dprk rekomendasi perbaikan perbaikan sesuai kepada pemilik rekomendasi pengguna ( oleh pemiliki oleh oleh oleh oleh pengguna tim teknis penyelenggaraan pemilik pengguna dprk pemilik bangunan gedungbagan tata cara perpanjangan slf oleh dprk untuk bangunan prasarana surat pernyataan kelaikan fungsi mulai) prasarana ) slf rekomendasi perbaikan perbaikan sesuai hari kuaelaiprk! hotocopy imb ada tidak pengawasan konstruksi ada tidakilih iran dan perawatan ada tidak ada sesuai tidak sesuai dokumen pemeriksaan beradpermohonan imb bangunan gedung sederhanalampiran rekomendasi perbaikan bangunan gedung penata kemasan pora mmabupati sampang berdasarkan surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung nomor . tanggal. j. nananataannna pada tanggal nenek atas nama bupati sampang kepala dinas .o.ee ww w w cmnnyedia jasa pengkaji teknis nomor ska donkanananananananan anna acc)permohonan imb bangunan gedung tidak sederhana dan khususnanananannanena j1\| \|a\|s\|e \| jrojirji2l1) \|a(tahap1 3st, iii pemeriksaan dokumen bangunan gedung (tahap 3s, elit pemeriksaan kondisi bangunan gedung '' e\| \| o(\| \|cara ham 3st oll milit analisis dan evaluasi kelaikan fungsi ') ) o o e\|j o\|j penyusunan laporan pemeriksaan kelaikan fungsi titi \|p\|(r ' ielilheeel pendampingan permohonan slf ' )ooo penerimaan slf ' ').3j30i will iil, pemohon juga harus melengkapi permohonannya denganananan anna anaaajalsten\| ajo honjiaji j1\| \|a\|sj\|e\| grosir\|12l1) a(tahap1 ' .3jut ileiiiitiu pemeriksaan awal kondisi persyaratan keselamatan rekomendasi pemanfaatan sementara '))o ooe\| iii (tahap ilahi pemeriksaan dokumen bangunan gedung '))oe\| \|cara hati oo)o)cbooo3344vo aii titli iii pemeriksaan kondisi bangunan gedung ')o)o ooe\| para hari ili iliehetl analisis dan evaluasi kelaikan fungsi ' ')))oo ooe\| penyusunan laporan pemeriksaan kelaikan fungsww maan bangunan gedung ntu ss nanga gedang conan komponen, perlengkapan, band atan peranan\| bangunan gedung \|ce\|ra www penyusunan laporan pemeriksaan berkala ')') )j) iiub.yang dilengkapi dengan rencana percetakan tanki septik dan gambar tampak sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf, pemohon juga harus melengkapi permohonannya dengani1\| \|3ja\|s\|je jiojiajn2) \|a(ra 3s iii ani iii pemeriksaan dokumen bangunan gedung '') e\| \|b(rahasia 3st pemeriksaan kondisi bangunan gedung ' e\| \| o(\| \|cjramapmm 36th iii analisis dan evaluasi kelaikan fungsi ' ) o o e\|j oo\|j penyusunan laporan pemeriksaan kelaikan fungsi dan \|pj(ra ' ielelheeel pendampingan permohonan slf ' )ooo asi penerimaan slf ' ).3j3c ielan i1\| \|3ja\|sje \| \|3s jioliijn2) afra iii pemeriksaan awal kondisi persyaratan keselamatan rekomendasi pemanfaatan sementara '))oo ooe\| ' .333j3j3ja ii iii iii pemeriksaan dokumen bangunan gedung ' ')) ) e\| \|celramapin o)o)o)o)o3jvjvbvj a ii iiltrll iii pemeriksaan kondisi bangunan gedung ')o)o ooe\| \|para harv oo33j3ji a ii iii iii analisis dan evaluasi kelaikan fungsi ') ) o o e\| \|liil1\| hh koordinasi awal pangan menang prem duh komponen penangkapan dan atas peralatan\| bangunan gedung tahap www bangunan gedang none dah komponen, penangkapan, den atas peranan\| bangunan gedung \|ce\|ra penyusunan laporan pemeriksaan berkala ')') o)o1 kajian eksisting struktur, dan kajian eksisting utilitasmeliputi: persyaratan teknis permohonan imb induk, dan persyaratan teknis permohonan pemecahan imb induk.selain ketentuan sebagaimana dimaksud padaslf pad penerbitan imb perubahan cuba imb pe.: kondisi hasil pemeriksaan menyatakan verifikasi dokumen operasi, pemeliharaan bahwa as built drawings tidak hasil perbaikan dan perawatan bg, dan sesuai dengan imb akan tetapi penyusunan laporan masih cc. dokumen pemeriksaan berkala. kondisi dinyatakan telah pemeriksaan dan rekomendasi memenuhi persyaratan teknis. pemeliharaan dan perawatan bai aan kondisi hasil pemeriksaan menyatakan angan dengan imb dan kondisi terhadap bahwa asu sudah penyusunan laporan hasil pemenuhan persyaratan teknis endif tetapikondisi pemeliharaan dan perawatan perubahrekomendasi kelaikan fungsiroses slf proses penerbitan ngpe.pemetik dokumen (as built drawings), slf analisis dan pemeriksaan dan rekomendasi crengkapa lengkap? terdahulu dan kondisi paleni pemeliharaan dan perawatan dokumen pemeriksaan berkala. dinyatakan telah memenuhi yaa perawatan pemeriksaan kesesuaian antara gambar kondisi ana terbangun (as built drawings) dengan kondisi masih pemeriksaan menyatutidak pemeriksaan awal dan penyusunan laporan hasil selamat dapat dimanfaatkan rekomendasi tidak pemeriksaan dan rekomendasi tnlapengajuan permohonan baru atau as bulat drawings sudah sesuai dengan dengan berubah imb akan tetapi kondisiugasan pengajuan pengajuan den teknis melengkapi permohonan imb\| permohonan ga) dokumen dan atau pemeriksaan kondisi penyusunan pemeriksaan dokumen. ya\| komponen, sub komponen, laporan perubahan kelengkapan lengkap? eleng: dan at pemeriksaan fungsi dokumen kapan, dan atau menyitagian gedang yang lengkap ses gedung ( a gambar situasi atan rencana tapak gambar denah gambar tampak gambar potongan gambar detail arsitektur saman geaeee detailnya rencana basement termasuk detailnya ee, detailnya eee, dan detailnya spesifikasi umum struktugetaran gambar sistem fantasi man aan dsa bean dan drainase gambar sistem instalasilisista emak mempan pss eastern ( gambar sistem penangkal proteksipei gan mangan akan gedung pan gedung dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung gambar sesuai terbangun built drawing loo. gambar terbangun sesuai rencana teknis tealaporan inspeksi berkala pelaksanaan dokumen ikatan kerja naa gedung rekomendasi teknis dari instansi terkait santa nan enaasanpan perawatan hasil pengetesan dan pengujian ( e hasil pengujian material dan lainnya \|rz dokumen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung geng aan gedung laporan pengetesan dan pengin ketan dan penangkapan agama doosesuai tidak sesuai, yaitu . pemanfaatan ruang luar pada persil bangunan gedung sesuai tidak sesuai, yaitu . hasil. sesuai tidak sesuai, yaitu . hasil do. oo sesuai tidak sesuai, yaitutai sesuai tidak sesuai, yaitu l. jarak sempadan danau sesuai tidak sesuai, yaitu l. jarak semi dan rel kereta api sesuai tidak sesuai, yaitu . jarak sempadan jalur tegangan tinggi sesuai dak sesuai, yaitu nan dengan batas kanan sesuai tidak sesuai, yaitu . jarak bangunan dengan batas hasil: . sslyai usak berat batas fisik atau pagar pekarangan tidak rusak rusak ringan sesuai! tidak sesuai, yaitu . rusak sed rusak berat tidak rusak rusak ringan desaat dsparagraf persyaratan teknis permohonan imb bangunan prasarana pemohon permohonan imb bangunan prasarana kepada dpmptsp: dan rencana utilitas. bagian kelima jangka waktu pelaksanaan konstruksi imb pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus dilaksanakan sejak diterbitkannya imb.dimulai pelaksanaan konstruksjangka waktu pelaksanaan konstruksi imb sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan (satu) kali. pengajuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan konstruksi imb sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (lima) hari kerja sebelum jangka waktu pelaksanaan konstruksi imb berakhir. permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan konstruksi imb dilakukan oleh pemohon kepada dpmptsp kecamatan. permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan konstruksi imb tidak dikenakan retribusi.esa itu. rusak sedang rusak berat dst tidak rusak rusak ringan sesuai tidak sesuai, yaituih rusak berat tinggi ruang sesuai tidak sesuai, yaitu. hasil:.meter ' ' '\|u sesuai tidak sesuai, yaitu. hasil:.meter ' sesuai tidak sesuai, yaitu .mua,yai uu. rusak sedang rusak berat penutup lantai tidak rusak rusak ringan sesuai tidak sesuai)isak berat tidak rusak rusak ringan sesuai tidal ses . ruang terbuka hijau pekarangan sesuai tidak ses uai, yaitu . pemanfaatan ruang sempadan bangunan sesuai tidak sesuai, yaitui!) perabot lansekap landscape furniture tidak rusak rusak ringan sesuai tid sesuai, yaitu . rusak dang rusak berat tidak rusak rusak ringan senili: tidak rusak rusak ringan sesuai tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat pertanyaan signag$ mulfana sedang rusak berat sak rusak sedang rusak berat rusak sedan!) sesuai, yai uumua\|yai uu. rusak sedang rusak berat dst tidak rusak dimensi: . sesuai hasil: . hsi dodak usai, yaitu!\|!i\|ketersediaan air tersedia tidak sesuai, yaitu. tr) dia tidak sesuai, yaitu. pena pada sematyata.o tersedia tidak sesuai, yaitu. tersedia tidak sesuai, yaitu. alat pemadam api ringan tersedia tidak sesuai, yaitu. kan pemda sesuanyata sedia tidak sesuai, yaitu. tidak tersedia sesuai hasil: . tersedia tidak sesuai, yaitu . tersedia tidak sesuai, yaitud. rusak ringan tidak ses ji! uu. rusak sedang rusak bdil: . rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak bert!usil dorusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak uoitu . rusak sedang rusak berat pemohon harus memberikan informasi secara tertulis kepada dpmptsp kecamatan mengenai rencana tanggal dimulainya pelaksanaan konstruksi. pemohon membuat papan imb untukpelayanan perizinan tim teknis imb kecamatannan organisasi proteksi kebakaran tersedia tidak tersedia berfungsi tidak berfungsi nan tata laksana operasional tersedia tidak tersedia berfungsi tidak berfungsi nan sumber daya manusia tersedia tidak tersedia berfungsi tesadot)dak semua lolnancuil) ud. rusak ringan tidak ses jdo. rusak sedang rusak bert) dskadar karbondioksida hasil: .ppm hasil: .ppm pemeriksaan sistem pencahayaan sistem pencahayaan alamiberat rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat ama rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat iluminasi pencahayaan alami hasil: .lux hasil: .lux iluminasi pencahayaan buatan hasil: .tax asik: .t yaitu. ' hasi:. baik tidak baik, yaitu. hasi:. debit air bersih minum hasi.iotjotesuai tidak sesuai, yaitu . hasil .orang sesuai tidak sesuai, yaitu . hasil: orang sesuai tidak sesuai, yaitu . sesuai tidak sesuai, yaitu . kapasitas dan tata letak perabot usai tidak sesuai, yaitu . hasi. sesuai tidak sesuai, yaitu . ihas:. sesuai tidak sesuai, yaitu . sesuai tidak sesuai, yaitu . pemeriksaan kondisi udara dalam ruang temperatur ruang '''' men ''''# kelembaban ruang klasik asik'''' asik. tingkat kebisingan '''' asikst dimensi: ul:1 dr! uabupaten sampampang,,,,,prk untuk pemohon imb,untukistem eskalator dimensi: . tidak rusak sesuai hasil: . rusak ringan tidak sesuai, yaitu. rusak sedang rusak bert)usfasilitas parkir rusak sedang rusak berat tidak sesuai, yaitu. rusak sedang rusak berat tidak sesuai, yaitu rusak sedang rusak berat tidak sesuai, yaitu. rusak sedang rusak berat tidak sesuai, yaitu. ruang ibadahno rusak berat tidak sesuai, yaitu. ruang laktasidst dimensi:. tidak rusak rusak ringan sesuai . pen fisik sedang rusak bert tida sesunityatu.s rusak sedang rusak berat tidak sesuai, yaitu.i, yaitu . tempat sampah dimensi: . tidak rusak rusak ringan sesuai rusak sedang rusak berat tidak sesuai, yaitu. pen fisik sedang rusak bert tidak sesuniyait.s rusak sedang rusak berat tidak sesuai, yaitu . pena pkumksedang rusak beri tidak sesuahyatus rusak sedang rusak berat tidak sesuai, yaitu . dst dimensi:. tidak rusak rusak ringan sesuai. rusak sedang rusak bert!'dentify roof problems blockade pipe residential heat loss find electrical problems paa nnn purna anaan,dop az memtanima ata anilustrasi laser distance meter(aa hau lam ber ses . ilustrasi pemeriksaan menggunakan clamp meterpan maan lara nama fungsi jenis alamat pelaksanaan informasi laporan pemilik too ole ss, sr, ole ss, too too too loo too away ole laporan hasil pengawasan pada masa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung kop surat dprkkannna anna naprke \|jenis \|alamat (pelaksanaan (ketersediaan kelengkapan \|(pelaksanaan\| rekor no\| pemilik konstruksi imb imb konstruksi das dengan imb tersedia lengkap sesuai bol densatoatu bontsungan onta tersedia lengkap sesuai tersedia lengkap sesuai feses foraseingan lorusessam tersedia lengkap sesuai femuannam boruatungan emas tersedia lengkap sesuai semuanya boruunganeramssa tersedia lengkap sesuai tersedia lengkap sesuai tersedia lengkap sesuai benitnosas fomasrinaan ons tersedia lengkap sesuai feses forasrinean larusessam tersedia lengkap sesuai tersedia lengkap sesuai bot fesairmus forsninesn orusesoam tersedia lengkap sesuai tersedia lengkap sesuai bemawnosaa feraartngan benua tersedia lengkap sesuai pemasaran forantncan laras tersedia lengkap sesuai pemasaran forunincan loss tersedia lengkap sesuai fesarmuaa faraseingan larusrssam tersedia lengkap sesuai bemutnosaa feraartngan bonsai tersedia lengkap sesuai femtsasan formantncan lorassam tersedia lengkap sesuai kemasan formntncan loss tersedia lengkap sesuai fenamrasan foruntncan forawssm daftar pengawasan bangunan gedung pada masa pemanfaatan bangunan gedung nama fungsi jenis waktu mulai alamat pemanfaatan (pertimbangan\| laporan 8s, soo seo soo oo soo laporan hasil pengawasan pada masa pemanfaatan bangunan gedung kop surat dprk yang bertanda tangan dibawah ini:prkm(pemilik fungsi (jenis alamat pemanfaatan ketersediaan pemanfaatan ketersediaan pemanfaatan \|(tangan\| men 'ub dengan imb dengan slf lain dasi tersedia sesuai tersedia sesuai emarmsta lenansalentermswfamawsona\| tersedia sesuai tersedia sesuai bermata lenanmalontermowfamawsona\| tersedia sesuai tersedia sesuai benirmnta fenassemafontermown jamasona\| tersedia sesuai tersedia sesuai fesassma tonumsmwifarursmotn jampan tersedia sesuai tersedia sesuai besaran mawsmuloraernotsaran lamawswforavcofesassmao lonumsmmifarursmotn james tersedia sesuai tersedia sesuai tersedia sesuai tersedia sesuai benarkan lamawswforancom jorankop surat dprk (kab kota), . (tgmbatasan kegiatan pembangunan kop surat dprk (kab kota), . (tgbangunan dan pembekuanproses pracamatkecamatanselain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf kecamatan memberikan informasi desain prototipe, pemohon menentukan desain prototipe yang digunakan sebagai dokumen rencana teknis, dan tim teknis imb kecamatan memberikan konsultasi dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada hurufimb kecamatan melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana teknis, surat peringatan pemanfaatan bangunan gedul . (bin) . (thn) .imb kecamatkecamatankecamatan, kecamatankecamatanhuruf huruf huruf dan huruf setelah memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf pemohon membuat dokumen rencana teknis sesuai ketentuan dalam krk dan persyaratan pokok tahan gempasurat peringatan pemanfaatan bangunan gedung yang tidak sesuai slf kop surat dprk . (kab kota), . (tgl . (bln) . (thn) .l. konstruksi dinas tidak nanangekan gamma dokumen imb oleh pemilik perbaikan sesuai dpmptsp tidak menyampaikan lengkap daftar pelaksanaan pembongkaran konstruksi yang tidak oleh pemda kesesuaian pelaksanaan laporan indikasi konstruksi dengan g6. dari masyarakat dokumen imb tidak tidak tidak tidak pelaksanaan konstruksi dapat dilanjutkan hari oleh dprk oleh oleh dprk oleh oleh dprk oleh oleh dprk oleh oleh dprk(tembusan kepada penyelenggara dprk dok. imb pembongkaran oleh pemda dak tidak tidak pembongkaran pemeriksaan sountsansegehkum dak eksisting tidak tidak pemeriksaan kesesuaian slf idak peringatan hari hari total hari pemanfaatan hari dapat dilanjutkan dprk dprk tembusan pemilik bangunan dprk tembusan kepada pemilik dprk tembusan pemilik bangunan dprk tembusan pemilik oleh kepada dpmptsp dpmptsp dan satpol bangunan kepada dpmptsp kepada dpmptsp bangunan dprk dan ataunenas. pada tanggal nan enenannnknnnn kepala dprk, keputusan ini disampaikan kepada bupati sampang persyaratan teknis sebagaimana dimaksud padasendiri oleh pemohon. pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap dokumen rencana teknis yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam hurufndan dilakukan oleh tim teknis imb kecamatan, tim teknis imb kecamatan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh dprk yang beranggotakan pegawai asn yang dipilih dan ditugaskan oleh camat.men dgn (depo ditetapkan . pada tanggal .i kepala dprk.oo. '' '.ioo padatanggal .i jco. kepala dprk, keputusan ini disampaikan kepada bupati sampanglal oo. dae 383p aan sn. ditetapkan di. pada tanggal .i kepala dprk.oo. panduan penugasan penilik bangunan dari unsur pns pns (jenjang jabatan fungsional0bangunan dengan fungsi hunian dan bangunan gedung tertentu sampai bangunan gedung untuk kepentinglebih dari lapis, yang kegiatannya fondasi dalam dengan kedalaman dengan ketentuan: berkaitan dengan pembangunan dalam tiang maksimal . fondasi dangkal semua jenis kondisi tanah. dengan tanpa fondasi rakit (rafi fondasi dalam dengan dinding penahan tanah dengan kedalaman tiang maksimal ket maksimal teknik arsitektur, ketinggian sima medal teknik sipil, dinding penahan tanah dengan mental angan kedalaman teknik lingkungan, ketinggian maksimal penurunan muka air tanah dewaterin teknik patologi, galian terbuka dengan air tanah mat teknik elektro, kedalaman maksimal minimal dari muka air tanah teknik fisika (fisika bangunan),teknik mesin, hunian yang dipersyaratkan dan dan bangunan gedung tertentu sampai bangunan dengan fungsi hunian arsitektur lansekapteknik informatika umum sampai dengan lapis, dengan struktur beton konvensional lebih dari lapis. ketentuan: dengan bentangan maksimal struktur beton sistem struktur baja dengan bentanganmaupun bangunan gedung dengan daya ketentuan listrik tegangan rendah ketentuan listrik tegangan rendah dan tegangan listrik tidak terbatas. maksimal catu daya terpasang maksimal catu daya terpasang kva bawahsampai dengan dengan lapis atau satu zona layanan maupun bangunan gedung tertentu lapis atau satu zona layanan lif (single lif (single zone) dengan tanpa podium yang lebih dari lapis atau lebih dari zone) dan atau tangga berjalan maksimum lapis. satu zona layanan lif (multitrgedung bangunan gedung dengan fungsi hunian #bangunan gedung dengan fungsi hunian perss00bangunan gedung dengan semua jenis bangunan dipergunakan untuk bangunan fungsi hunian dan bangunan gedung baik dengan fungsiarsitektur kepentingan umum sampai maksimum m2. fungsi bukan hunian ikatan arsitek indonesia iai) dengan lapis dan atau luas (bangunan gedung tertentu) lantai maksimum m2? yang lebih dari lapis dan atau luas lantai lebih dari m2untuk gedung tertentu sampai dengan dengan fungsi hunian kepentingan umum sampai lapis, dengan ketentuan: maupun bangunan gedunggeoteknik kedalaman tiang maksimal rakit (raft) jenis kondisi tanah. himpunan ahli teknik tanah dinding penahan tanah indonesia hati)dipersyaratkan dan bangunan gedung tertentu sampai dengan fungsi hunian gedung untuk kepentingan dengan lapis, dengan maupun bangunan gedung struktur teknik umum sampai dengan lapis, ketentuan: tertentu yang lebih dari himpunan ahli konstruksi bangunan gedung dengan ketentuan: struktur beton lapis. indonesia hari) konvensional dengan struktur beton sistem bentangan maksimal konvensional bentangan maksimal struktur baja dengan bidang ppp keahlian ahli muda ahli madya ahli utama asosiasi profesi struktur baja dengan bentangan maksimal bentangan maksimalpan bangunan gedung kepentingan asosiasi profesional elektrikal arus kuat catu naa gedung tertentu, dengan dengan fungsi hunian umum dengan ketentuan listrik indonesia api) himpunan daya ketentuan listrik tegangan maupun bangunan gedung tegangan rendah maksimal catu ahli elektro indonesia hari) daya terpasang bawah rendah maksimal catu daya dengan daya dan teganganumum dengan maksimal maksimal titik maupun bangunan gedung arus lemah tata titik sambungan telepon data, sambungan telepon data, tertentu dengan penggunaan asosiasi profesional elektrikal suara sambungan peringatan dini sambungan peringatan dini sistem elektronik yang tidak indonesia api) himpunan komunikasi sinyal dan atau titik speaker. dan atau titik speaker. terbatas, termasuk ahli elektro indonesia hari)persatuan insinyur profesional lambing umum sampai dengan lapis lapis dan atau luas maupun bangunan gedung indonesiaterusmaupun bangunan sedan proteksi kebakaran kepentingan umum sampai dengan lapis, luas lantai sunan seung tertentu yang lebih dari dengan lapis, luas lantai maksimum . lapis, luas lantai lebih dari maksimum dan atau dan atau risiko kebakaran .transportasi umum sampai dengan lapis lapis atau satu zona layanan maupun bangunan gedung vertikal atau satu zona layanan lif (single lif (single zone) dengan tanpa tertentu yang lebih dari zone) dan atau tangga berjalan podium maksimum lapis. lapis atau lebih dari satu zona (eskalator) dengan okupasi dalam layanan lif (multi zone).bangunan gedung kepentingan ikatan ahli fisika bangunan tata udara sistem tata udara maksimal maupun bangunan gedung umum dengan sistem tata udara indonesia nabi) btu, tertentu yang lebih dari,luas gedung dengan fungsi hunian berada ha) hidrolika drainase lansekap umum sampai dengan luas ruang terbuka maksimal maupun bangunan gedung arsitektur lansekap indonesia ruang terbuka maksimal dan atau tertentu dengan luas ruang kali) menggunakan taman atap terbuka lebih dari bangunan gedung (roof garden paragraf tata cara penyelenggaraan imbberlaku secara mutasi mutans terhadap proses prapermohonan imb bangunan gedung untuk kepentingan umum. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada dpmptsp memberikan informasi perizinan dan atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang. informasi perizinan dan atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada meliputi: analisis mengenai dampak lingkungan amdal), analisa mengenai dampak lalu lintas andal lalin, dan atau rekomendasi teknis lainnya. pemberian informasi perizinan dan atau rekomendasi teknis lain sebagaimana yang dimaksud mengikuti ketentuan sesuai pedoman dan standar teknis yang berlakuke) penilik bangunan pemilik pengguna fu)pemeriksaan dan kelengkapan dokumen evaluasi dokumen imb dan lengkap bangunan rencana teknis gedung" (e),,i a35 pengguna bangunan laporan pemantauan lapangan tidak sesuai dengan imb dan penugasan dokumen lapangan sesuai penilik perencanaan dengan imb dan pemeriksaan pemantauan, kelengkapan pemeriksaan dokumen imb dokumen dan evaluasi teknis gedung"pengukurantapak mobilisasi itesbeban k80 too penyerahanlahan geoteknik \|hasiltestamah pondasi \|tataletak elevasi opo o o o \| o oi\| mutubahan strukturalis janalisastruktur \|tataletak elevasi oo o o o \| (kualitas mekanikal \|lambing too \|pompamekanik \|lift eskalator itataudara \|proteksikebakaran elektrikal \|eatudaya penangkalpetir \|pembumian 000i \|penerangan itatasuara komunikasi data '' e\| sinyal alarm (cew too too \|sistempengamanan \|otomatisasi smartbuilding too arsitektural (lantai (dinding (langit langit ipenutupatap (dekorasi \|rambu penunjukarah ruangluar (tanaman perkerasan \|peralatantaman (jalur kendaraandarurat septiktank ipar sumur retensi detensi \|o00000000000 lain lain (pembersihan serahterimapekerjaan manual& gambarterrangun ananan anakan nama (unsur ppp) anaananan anakan bidang keahlian nnanannannanan nana j.week fungsi bangunan gedung! .ioeaaan ala ennnnnnnnnnnnnnnn nama jelas tanda tangan nip. nnnnnnnannnnnananmann.mamaratemur gsm ondaksaai\| o \| rasnteata osama oratsaa sama muara osama great samjpesmaantmn ssa ordrsas\| manecarans odorata tangga kerja lepas (ladder) dan tangga kerja sementara sesuai tidak sesuai (stairs). famp pasa (lifting appliance) tali, rantai rantai dan tema ear sesama tamatan aah (seas oratsaa pekerjaan pekerjaan bawah teresa teman asam orasi temanamgn tangerang osama orasi tajraajangan osamomasas jemtramarasang sea rata pembangunan gedung pembongkaran gemetar seat rasa pekerjaan pemeriksaan ket benua mes persiapan manual pemeliharaan \|. manualperawatan \|. manual pengoperasian \|organisasipengellaan arsitektural fungsirung lo. ljalureavkuasi lo. rambu rambumitigasi itataletakperabot \|. \|tataletakruangan bencana sekunder man mana struktural mekanikal (mutuairbersih (mutuairlimbah kondisi lift eskalator kondisitataudara kebakaran pee pop kebakaran elektrikal ikondisigenset kondisiperkablan l.\| kondisipenangkalpetir kondisipembumian kondisipenerangan \|. \|kondisitatasuara kondisi komunikasi ' \|. \|. sinyal alarm lo. io.) (ccv loo sistempengamanan \|. (otomatisasi lo. smartbuilding \|\|. h.\| ruang luar kondisitanaman lo. io. kondisiperkrasan kondisiperalatantaman \|\|. kondisi septiktank ipar \|\|. retensi detensi keamanan kondisi kamera li. sistempengamanan li. kondisipintuakses darurat lingkungan laporan \|laporanharian lo. \|laporan mingguan lo. \|laporanbulaman lo. io. berkala ibukulog lo. lain lain lriwayto& saga kajakompeten tenaga kerja kompeten (latihan tanggapdarurat \|.annaanaa nana nama (unsur ppp) kenaannaanaa nana bidang keahlian knanaananannl5! . fungsi bangunan gedung: .ooocccc ala mat: look! anna. nama jelas ee. tanda tangan nip. nnanananannnnnnaatfremasantmum) roseum omorsawi matanamtean ossarotassam spam ossarotansaa geser ossmrotassaa aja \|osemoraaamn kebakaran tomas dasa osama oraaseat star ossaromasaa peta temomtas peri asem osama transept amat (eren omtataat ada appliance) ban bangunan gedung sammy jera onsampang, slamet junaidi lampiran vdprkktp daan aan nanas telepon donanananannananananan nanas aan aan ana email donanananannananananan nanas aan aan ana adalah pemilik bangunan gedung rumah tinggal: lokasi donnanannananan nanas aan aan desa kelurahan donnanannananan nanas aan aan kecamatan donnanannananan nanas aan aan luas bangunan penataan tinggi bangunan lantai pnnananananaan leebookwaanananan nana nana naa alamat degaanannanannannaanaa aan aan telepon donanananannananananan nanas aan aan ana email degaanannanannannaanaa aan aan ktp degaanannanannannaanaa aan aan jabatan dalam perusahaan degaanannanannannaanaa aan aan nama perusahaan degaanannanannannaanaa aan aan alamat perusahaan degaanannanannannaanaa aan aankannannanaanannna aan desa kelurahan donnanannananan nanas aan aan kecamatan denakannannanaanannnaean lee lantai data tanah: total luas tanah dekanannannanaaannna bukti hak atas tanahbangunan gedung untuk kepentingan umum. penilaian dokumen rencana teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pada huruf menghasilkan surat pertimbangan teknis dari tim teknis pelayanan perizinan. tim teknis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam beranggotakan tag yang dipilih dan ditugaskan oleh dprksederhana,prk: pengkaji teknis atau tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, rencana waktu pelaksanaan pembongkaran: . jj. j' )telepon donanananannananananan nanas aan aan ana email donkanananananananaaaa aan aan ktp donanananannananananan nanas aan aan ana jabatan dalam perusahaan donanananannananananan nanas aan aan ana nama perusahaan donanananannananananan nanas aan aan ana alamat perusahaan donanananannananananan nanas aan aan ana' ) surat penetapan pembongkaran bangunan gedung ilegalabupaten xxxxanaaanann joo wxxrbaikan bangunan gedung kop surat nomor donakannanaanan nana naa ajl. xxxx kota xxxdprkxdprkdprk dan dprk(es ema kasi dikembalikan pemilik berkonsultasi dengan dprk emisi tesarnnalem pembuat panggilan pemeriksaan umum rtb rtbprk melakukan identifikasi dprk penyedia pemilik pemilik bagan tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung bukan rumah tinggal sae aman rtb dikembalikan pemilik berkonsultasi dengan berdampak luas lembu pemilik dprk terhadap atan mengajukan pemeriksaan selamatan umum rtb rtb setujuprk melakukan identifikasi dprk penyedia pemilik pemilikenyelenggaraan bangunan gedungpermohonan imb bangunan gedung eksistingberlaku secara mutasi mutanseksisting. proses penerbitan imb bangunan gedung eksisting meliputi: bagan tata cara penerbitan perintah pembongkaran oleh dprk proses identifikasi laporan dari tidak masyarakat, satpol pp, dan atau hasil pemeriksaan dedikasi bidang ganas pengawasan dprk tidak legal tidak identifikasi tidakben kepada menerima. pemilik tidak tidak proses tidak dilanjutkan oleh dprk oleh oleh dprk oleh oleh dprk oleh oleh dprk pemilik penyedia jasa penyedia jasa pemilik pemilik bupati sampang, slamet junaidi lampiran vbangunan gedung tanggal pendataan .i.ooe legalitas legal tidak legal imb kakananannnnanananaa kanan slf kakananannnnanananaa kanan data pemilik type pemilik perorangan usaha negara negara ktp sim passport knaanaananana nana naas ana alamat pemilik provinsi downakenanantanana ana alamat begnanaanannannana nana kabupaten oo. kecamatan loco telp downakenanantanana ana desa downakenanantanana ana fax kakananannnnanananaa kanan data tanah status hak atas tanah nama pemilik pengnannanannannananaanannaa anna anna ana aan aan anna identitas dennanenkanantanana ana ana aan anakan aan anna anna jenis ktp sim passport bukti kepemilikan :.i.oooeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnlnlnlnln jenis bukti shm hgb letter lirik provinsi tanah dennanentanantanana nana aan nana ana anna aan anakan anna aaaaaa kabupaten tanah dennanentanantanana nana aan nana ana anna aan anakan anna aaaaaa kecamatan tanah pengnannannanannananaaaaan anna nana desa tanah dnkaanaanannannana nana nana aan anna data tanah luas tanah (m?) donknanannannannanaa annao.omennnnnnnanlnnannannannannnnaa fungsi hunian usaha keagamaan sosial budaya khusus jumlah lantai luas (m?) ketinggian (m) luas lantai basemen) negara resiko gempa koordinat zona1 zona zona ls? nnnannanananannnnakan zona4 zona nnnnnnnnkknnannknnnankanaaan nilai bangunan saat didirikan . (opsional) nilai bangunan saat ini ternak:istem sanitasi sumber air bersih pengolahan air hujan dam air tanahtan nun enpeeeppennenentas pemeriksaan (( pengajuan kelengkapan (\|. permohonan dokumen imb permohonan imb dokumen permohonan imb dinyatakan lengkap\|prk pemilik dprk bagan tata cara pendataan bangunan gedung pada penyelenggaraan pembongkaran penyampaian surat pemeriksaan kelengkapan rat dokumen pemberitahuan pem alan pembongkaran atau pero bahan permohonan persetujuan pemain karaprk pemilik dprk bagan tata cara pendataan bangunan gedung eksisting penyusunan laporan hasil aan ana pemantauan, pemeriksaan dan gedung evaluasi bangunan gedung penyampaian data bangunan gedung kepada petugas pendataan oleh dprk oleh dprk penilik bangunan) tim teknis pelayanan perizinanpelayanan perizinan memberikan persetujuan secara tertulis penerbitan slf, dprkdprk menyampaikan dokumen slf sebagaimana dimaksud pada huruf kepada dpmptsp, dprkdokumen imb dan slf yang telah diterbitkan diambil secara bersamaansampang, slamet junaidi lampiran peraturan bupati sampang nomor tahun tentang penyelenggaraan bangunan gedung kabupaten sampangegiatan sistem online dpmptsp pendaftaran! login online data elektronik pemohon pengiriman kode verifikasi kode verifikasi nan notifikasi emas'sms email sms pengiriman verifikasi identitas dina notifikasi email sms kar)ena dan notifikasi email sms secara elektronik "en men men pemenuhan persyaratan administrasi dokumen administrasi dan persyaratan teknis dan dokumen teknis pengiriman e form permohonan imb data elektronik serta unggah persyaratan administrasi permohonan dan dan teknis persyaratan pengiriman tanda terima dokumen " t notifikasi emailisms dan secara elektronik tidak data elektronik pencetakan tanda terima dokumen tangkap? dokumen tanda terima pemeriksaan kelengkapan dokumen notifikasi email sms mun nun kena ennuann menurun senna input pendataan data elektronik pengiriman surat elektronik urat elektronik dan pemberitahuan kelengkapan persyaratan pa. notifikasi sms penilaian dokumen rencana teknis notifikasi email sms persetujuan tertulis surat elektronik penetapan nilai retribusi imb data penghitungan penerbitan skr melalui surat data elektronik dan elektronik men notifikasi email sms pembayaran retribusi imb notifikasi emas sms bnn pena aan nnn nn unggah bukti pembayaran retribusi imb notifikasi email sms sy dokumen dan notifikasi pemutakhiran pendataan data elektronik info nomor antrian kode pengambilan eno imb dikirim secara elektronik notifikasi email smspake ular teknis atau pemohon sistem online dprk tim teknis pengkaji teknis surat pernyataan kelaikan pendaftaran! login online data elektronik pemohon pengiriman kode verifikasi notifikasi email sms tidak pengiriman verifikasi identitas ceria3 notifikasi email sms pemenuhan persyaratan dokumen administrasi administrasi dan persyaratan pengiriman e form permohonan slf serta unggah horan elektronik ini persyaratan administrasi dan persyaratan ga) etnis pan nnn pngnnnnnnnnnnnnn mana dana mana ana kejpanai notifikasi sms dok. permohonan tidak pemeriksaan kelengkapan ami dokumen notifikasi email sms anislagwpemohon sistem dprk online surat persetujuan dokumen dok dokumen sura rtb nn a35ta notifikasi email sms pemenuhan persyaratan administrasi dokumen administrasi administrasi dan persyaratan dan dokumen teknis teknis pengiriman e form berita bolakngiriman tanda terima ben notifikasi email sms dan dokumen secara elektronik data elektronik mnnnnaaan anna apaan aanananann nana jonananananenananananannnne anu nnnnnnam pencetakan tanda terima dokumen tanda terima aam pengiriman surat elektronik surat elektronik dan pemberitahuan kelengkapan notifikasi sms dok. persyaratan tidak pemeriksaan kelengkapan nan notifikasi email!selatan pelapor sistem online bau rkpa3 notifikasi email sms pelaporbisa mengisi form laporan pengaduan, dapat disertai lampiran dokumen, data elektronik daneni ann bnn ben pencetakan tanda terima pengaduan disortir dan pln oimasionatane substansi aduan direspon nasi naa dijawab petugas pelaksana notifikasi email sms laporan pengaduan diteruskan kas ban kepada instansi yang tidak berwenang diikuti tindak lanjut kan amat proses pengaduan pada notifikasi email sms penyelenggaraan bangunan gedung anna informasi laporan hasil tindak panbupati sampang, slamet junaid,anajemen konstruksi atau pemilik bangunan gedung,ketentuan mengenai tata carasebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap persyaratan teknispelayanan perizinan berlaku secara mutasi mutans sebagaimana dimaksud dalampersyaratan teknis imb mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung untuk kepentingan umum mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam. ketentuan mengenai proses penerbit. paragraf tata cara penyelenggaraan imb bertahap ketentuan mengenaihurufertahaplayanan perizinanrk menghitung nilai retribusi imb yang merupakan penghitungan yang bersifat sementara, dprkinduk. persyaratan teknispemecahan imb induk. persyaratan teknis pemecahanpemecahpemecahan imb induk. paragraf tata cara penyelenggaraan imb bangunan prasaranaangunan gedung prasarana. persyaratan teknis imb bangunan prasaranarmohonan imb bangunan prasaranaprasarana. dalam hal bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, tim teknis pelayanan perizinanprk. dalam hal personil pegawai asn sebagaimana dimaksud pada dipandang secara kuantitas dan kualitas belum memadai, dpmptsp dapat melakukan pengadaan tenaga penunjang. dalam hal bangunan gedung untuk kepentingan umum, tim teknis pelayanan perijinan beranggotakan tag yang dipilih dan ditugaskan oleh dprk atau camat setempat, dandengan luas lantai maksimal meter persegtim teknis imb kecamatan.rkrkindeks untuk penghitungan besaran retribusi bangunan prasarana., manajemen konstruksi yang selanjutnya disingkat adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan pengawasan mutu, pengawasan biaya dan pengawasan waktu pelaksanaan pada kegiatan pembangunan konstruksi bangunan gedung,,ampang pada lokasi tertentu, bangunan gedung, dan waktu penggunaan bangunan gedung. fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: hunian, keagamaan, usaha:resiko kebakaran:perundang undangan yang berlaku untuk konstruksi perkerasan, meter persegi atau unit standar untuk konstruksi penghubung, meter persegi untuk konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah, unit standar dan pertumbuhannya untuk konstruksi menara,dan unit standar dan pertumbuhannya untuk konstruksi reklame,ketentuan mengenai penetapan harga satuan atau tarif retribusi imb pada prasarana bangunan gedung dan bangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap penghitungan penyelenggaraan imb meliputi:desain prototipe sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan konstruksidan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam hurufj sebagaimana dimaksud dalam dan acuan kelengkapan dokumen dalam proses dprk:prk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pejabat struktural bidang perumahan dan pertanahan seksi tata bangunan pada dprk, dan atau pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahelektronikaprk. bagian kedua tugas dan fungsi tag tag mempunyai tugas: memberikan pertimbangan teknis kepada dprk:prktiga tata kelola tag paragraf pelaksana pengelolaan tag kepala dprk bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan tag. kepala dprkdari perguruan tinggi, asosiasi profesi khusus, masyarakat ahli, dprk, dan instansi teknis terkait kepada pelaksana pengelolaan tag, pengusulan calon anggota tag menjadi anggota tag dari kepala dprk kepada bupati, dan penetapan anggota tag oleh bupatimasyarakat ahli, dprkdprk,kepada dpmptsp atau kecamatan,,,prkprk dapat mengirimkan surat permintaan kepada perguruan tinggi, asosiasi profesi khusus, dan unsur masyarakat ahlia.permintaan calon anggota tag kepada perguruan tinggi dandandan asosiasi profesi khusus. pengusulan calon anggota tag yang berasal dari unsur masyarakat ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh kepala dprk. pengusulan calon anggota tag yang berasal dari unsur dprk dan instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: pengusulan calon anggota tag dari unsur dprk oleh kepala dprk, dan permintaan calon anggota tag dari unsur instansi teknis terkait oleh kepala dprkrk sebagai penanggungjawab pelaksana pengelolaan tag, kepala dprk menyampaikan usulan calon anggota tag kepada bupati. penetapan anggota tag oleh bupatipenambahan anggota tag.g melaporkan dan dapat menyampaikan usulan penggantinya kepada bupatiusulan pengganti sebagaimana dimaksud padaprkketentuan mengenai tugas tag sebagaimana diatur dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap penugasan tag melalui surat penugasan dari kepala dprkprkdprk proses pertimbangan teknis tag. memfasilitasi penyelenggaraan: sidang, dan rapat ple tahapan penelitian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalamj . kehutanan, komunikasi dan informatika:dalamb. dokumen rencana teknis terhadap pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis oleh tag, diskusi:dalamyang bersifat finaldalamprkpenyelesaian masalahkelaikan fungsi suatu bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan,,prk sebelum dilakukan pembongkaran,,,,pelaksana pengelolaan tag mengusulkan anggota tag kepada kepala dprk untuk penugasan penyusunan dan atau penyempurnaan produk hukum daerah terkait bangunan gedung,daerahketentuan mengenai penggantian anggota tag sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap pemberhentian anggota tag sebagaimana dimaksud padahurufprk: dan dpmptsp untuk perumahan bagi mbrrumah tinggal sederhana, rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret oleh dprkeeketentuan mengenai penggolongan obyek slf sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud padamengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku . dalam hal perpanjangan slf, selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf ditambahkan dengan data pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. data tanah sebagaimana dimaksudpelayanan perizinan untuk bangunan gedung baru perumahan mbr, tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung untuelayanan perizinanelayanan perizinan yang melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung baru perumahan mbr, tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung yangan dokumen pengawaslayanan perizinan atau tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung bangunan gedung sederhana, kelengkapan dokumen teknis meliputislf terakhir beserta laporannya, dan dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi kelengkapan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada dapat dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berkala, dan atau dokumen pemeliharapengawasan konstruksi, dan dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.,, kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten sampang yang dipimpin oleh camketentuan mengenaiberlaku secara mutasi mutans terhadap dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada hurufdalamgedung tidak sederhana dan khusus. paragraf dokumen teknis permohonan penerbitan slf bangunan prasarana ketentuan mengenai kelengkapan dokumen teknis permohonan penerbitan slf bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada berlaku secara mutasi mutans terhadap kelengkapan dokumen teknis permohonan penerbitan slf bangunan prasarana.diganti dengan dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.padaprasaranehal bangunan gedung baru perumahan mbr, b.dprtata cara penyelenggaraan slf meliputi:dprk untuk bangunan prasarana baru,dprk untuk bangunan prasarana eksisting yang sudah memiliki imb, tata cara perpanjangan slf oleh dprk untuk bangunan gedung yang menggunakan pengkaji teknis,dan j . tata cara perpanjangan slf oleh dprk untuk bangunan prasarana. paragraf,pemilik bangunan gedungverifikasi lapanganepts:gambar terbangun (as built drawings)gambar terbangun (as built drawings)prk setelah selesai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, tim teknis penyelenggaraan bangunan gedungenyelenggaraan bangunan gedunghariberlaku secara mutasi mutans sebagaimana diatur dalam dalam proses pengawasan pelaksanaan konstrukenyelenggaraan bangunan gedung:oleh tim teknis penyelenggaraan bangunan gedung:::daftar simak hasilsebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang diatur dalam peraturan bupati ini, dpm ptsp melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif dan teknis:
bupati mamasa provinsi sulawesi barat peraturan bupati mamasadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa, menimbang: bahwa dalam rangka penyusunan anggaran belanja bagi setiap dan pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi setiap perangkat daerah, perlu adanya pengaturan mengenai standar satuan harga barang dan jasa lingkungan pemerintah kabupaten mamasayang ditetapkan dengan peraturbarang adalah harga satuan unit barangruang lingkup standar satuan harga yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini merupakan pedoman bagi dalam penyusunan anggaran belanja,dalam huruf dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum dalam dpa o belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, dan belanja tidak langsung. bab standar satuan harga belanja pegawai bagian kesatu honorarium satuan tugaspenyelengaraan pemerintah daerah, pelaksana pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatdan atau dengan nama dan penyebutan lain. honorarium satuan tugas dianggarkan pada anggaran belanja langsung. honorarium yang diberikan kepada personil satuan tugas sekurang kurangnya memenuhi kriteria terkait langsung dengansatuan tugas dapat dibentuk dengan keputusan bupati atau kepala ebagaimana dimaksud pada memenuhi kriteria sebagai berikutperangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja secara langsung, kegiatan dilakukan demi kepentingan peningkatan kinerja yang pertimbangannya ditetapkan oleh kepala pd.esuai dengan ketentuan dalam bagian kedua honorarium pengelolaan keuangan kegiatan honorarium pengelola keuangan kegiatan merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan kegiatankepala perangkat daerah sebagabendahara pengeluaran pembantu bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran bendahara penerimaan, dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu bendahara penerimaan.tiga honorarium pengelolaan barang milik daerah honorarium pengelolaan barang milik daerah merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barangsekretaris daerah sebagai pengelola barang, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pejabat ketatausahaan barang, kepala perangkat daerah sebagai pengguna barang, kepala unit pelaksana teknis sebagai kuasa pengguna barang, pejabat ketatausahaan pengguna barangj . pengurus barang pembantuempat honorarium upah kerja tenaga kontrak honorarium upah kerja tenaga kontrak merupakan bentuk imbalan kerja bagi seseorang non aparatur sipil negara asn) upah harian, rata rata jam kerja sehari atau jam kerja selama hari, upah bulanan, disesuaikan dengan jam kerja asn atau jam kerja menurut jenis tugas yang dibebankan, dan cc. upah shift, rata rata jam kerja untuk shift. honorarium upah tenaga kontrak dianggarkan pada anggaran belanja berkenaan dengan perangkat daerah.kepadaadministrasi sistem keuangan desa petugas penanggulangan bencana, dan tim mto, domestik haji yang melibatkan pegawai negeri sipil, instansi vertikal dan masyarakat umum. bagian kelima uang lembur uang lembur diberikan kepada asn dan tenaga kontrakmeliputi honorarium, danasn dan masyarakat dengan perhitungan honorarium terdiri dariupah pungut dapat diberikan kepada pejabat negara, asn dan tenaga kontrakstandar satuan harga belanja barang jasa standar satuan harga untuk belanja barang jasa diklasifikasikan dalam beberapa komponen meliputi alat tulis: barang cetakan, alat rumah tangga dan kebersihan, alat elektronik, komputer dan peralatan komputer lainnya, 'laptop notebook, alat alat listrik, peralatan kantor dan meubeleir, peralatan dan obat peternakan, bibit tanaman keras, bahan material dan upah kerja, alat mesin, bahan material dan bibit pertanian, il. bahan bangunan dan upah kerja, obat kesehatan: alat kesehatan, oo. bibit dan alat perikanan, bahan kelengkapan seragam dinas satuan polisi pamong praja damkar dinas perhubungan, perlengkapan olah raga dan kesenian, pakaian dinas, dansatuan harga belanja pemeliharaan untuk klasifikasi belanja pemeliharaan, standar satuansatuan harg harga satuan biaya yang dipergunakanaa, dengan nilai diddan lampiran is daerah kabupaten mamasa kabar. dan ham, sx ny. abd. samad, sh., nga at, pembina nip":
daa sana bupati dharmasraya provinsi sumatera barat peraturan bupati dharmasraya nomordharmasraya, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dibidang retribusi pelayanan persamaan kebersihan telah ditetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan, bahwa dengan memperhatikan biaya jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pelayanan persamaan kebersihan serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persamaan kebersihan perlu diatur penyesuaian tarif dan petunjuk pelaksanaannya, bahwa sesuai dengan peraturan daerah kabupaten dharmasraya nomor tahun tarif retribusi ditinjau paling lama (tiga) tahun seknyesuaian tarif retribusi. memutuskan menetapkan peraturan bupatinambahan kebersihbadan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakaerta bentuk badan usaha lainnya, atas dasar pertimbangan kepala perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud padakeputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada diterbitkan paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui, maka permohonan dianggap diterima dikabulkan. dalam hal objek retribusi sedang dalam proses pengajuan pengurangan, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan. babarsa dapat dihapuskan. kepala perangkat daerah terkaitpiutang retribusi yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada meliputi wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusi.hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dan sebab lain sesuai penelitian. bab tata cara pemberian insentif dan pemanfaainsentif sebagaimana dimaksud pada dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan yang pengangkatannya pada instansi masing masing, pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan setiap triwulan, khusus untuk triwulan pemberian insentif dilakukan pada awal tahun berikutnya, besaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pemanfaatan retribusi digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat yang dialokasikan untuk program pembangunan melalui kegiatan kegiatan yang berada perangkat daerah. bab pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi dilakukan oleh perangkat daerah terkait, dalam melaksanakan tugasnya perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan badan keuangan daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan atau instansi terkait lainnya. bab xii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu (lima) tahun terutang sejak saat terutang. pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan pembayarannya sebesar (tiga puluh lima persen) dari jumlah retribusi, pada tanggal april bupati dharmasraya, dto sutan risk diundangkan pulau punjung, pada tanggal april sekretaris daerah,ia s.h,m.h pama sala pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu pembinaan, pengawasan dan pemungut, pelayanan persamaan kebersihan adalah keseluruhan aktifitas pelayanan persamaan kebersihpersamaan kebersihobjek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan memanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial, pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya tarifsebarannygian kedua maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk menyesuaikan tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan dan memberikan pedoman bagi perangkat daerah terkaitbupati ini adalah sebagai dasar pemungutan retribusi pelayanan persamaan kebersihan dengan tarif sesuai dengan harga indeks material dan perkembangan perekonomian. bab penyesuaian tarif retribusi setiap pelayanan persamaan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan daerah. tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau ulang paling lama (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab iii tata cara pembayaran retribusi wajib retribusi menyetorkan retribusi terutang rekening kas daerah dengan menggunakan ssd, ssd sebagaimana dimaksud pada dibuat rangkap (empat) masing masing lembar untuk wajib retribusi lembar untuk kas daerah lembar iii untuk bendahara penerima perangkat daerah lembar untuk badan keuangan daerah bentuk formatkas daerah dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung bank yang ditunjuk. pembayaran retribusimelalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut wajib retribusi menyetor uang kepada bendahara penerimaan, dan mendapatkan ssd yang telah divalidasi oleh bendahara penerimaan sebagai bukti setoran, bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf mencatat dalam buku penerimaan dan wajib disetorkan kas daerah paling lama jam, penyetoran kas daerah sebagaimana dimaksud huruf menggunakan surat tanda setoran. pembayaran retribusi melalui bank sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai berikut wajib retribusi atau yang mewakili menyetor uang bank dengan menggunakan ssd, dan menerima bukti pembayaran berupa ssd yang sudah divalidasi oleh bank, ssd yang sudah divalidasi bank diserahkan kepada bendahara penerimaan (satu) rangkappelayanan persamaan kebersihan dilakukan oleh petugas pemungut pada dinas lingkungan hidup dengan membawa surat tugas. pemungutan retribusi harus diberikan tanda bukti pembayaran. hasil pemungutan retribusi harus disetorkan kas daerah dengan tanda bukti setoran. bentuk format skr sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. bab tata cara penagihan retribusi terutang berdasarkan skr, atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan std,, surat teguran sebagaimana dimaksud padasurat teguran sebagaimana dimaksud pada diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang, retribusi yang berhutang sebagaimana dimaksud pada dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayarkan melalui kas daerah: jika dalam (tujuh) hari sejak saat diterimanya surat teguran belum dibayar, dikenakan denda (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang, bentuk format std retribusi yang dibayar lebih besar dari retribusi terutang, atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang. kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada kelebihan pembayaran retribusi dituangkan dalam skrdlb: bentuk skrdlmelalui kepala perangkat daerah terkait, permohonan sebagaimana dimaksud pada mencantumkan besarnya pengembalian retribusi disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi identitas wajib retribusi atau identitas penerima kuasa apabila dikatakan, fotokopi skr dan std, surat kuasa bermaterai cukup apabila dikatakan. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada kepala perangkat daerah terkait memerintahkan:kepala perangkat daerah terkait harus memberikan keputusan, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui dan kepala perangkat daerah terkairetribusi terrekening belanja tidak langsung belanja tak terduga. bab vii tata cara pemeriksaanilakukan pemeriksaan retribusi. pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. petugas sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah pemeriksaan. petugas pemeriksa retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan pengamanan kepada instansi terkait apabila diperlukmenjadi dasarnya dan dokumen lain u, pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada wajib retribusi yang melakukan usaha kecil, atau usaha menengah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pemerintah daerah, pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan paling banyak (dua puluh lima persen) dari skr. pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam diberikan satu kali saat retribusi terutang, pemberian pengurangan retribusi pada saat retribusi sudah membayar retribusi dapat dikembalikan sesuai dengan besarnya pemberian pengurangan retribusi yang dikabulkan, besarnya pemberian pengurangan retribusi ditetapkan dengan keputusan bupati. keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan dengan cara diangkut dan atau penundaan pembayaran, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan koperasi yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis usaha, angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan paling banyak (dua belas) kali dalam jangka waktu (dua belas) bulan, penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan. pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam, wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan usaha mikro, objek retribusi milik pemerintah pemerintah daerah. pembebasan retribusi terhadap kegiatan usaha mikro sebagaimana dimaksud padkekayaan bersih paling banyak rp. (lima puluh juta rupiah, ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang diketahui oleh camat, dan wali nagari setempat. pengajuan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, diajukan dengan permohonan secara tertulis paling lama (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya skr atau dokumen lain yang dipersamakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh wajib retribusi kepada bupati melalui perangkat daerah terkait disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan fotokopi skr. surat keterangan pernyataan dari kepala jorong, wali nagari. fotokopi ktp. kepala perangkat daerah terkait memerintahkan. setelah menerima laporan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada kepala perangkat daerah terkait menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima ditolak.
enak nona diatur bahwa untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan umum, penyelenggaraan pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan, hwa rencana induk pelabuhan penyeberangan sebagaimana og dimaksud dalam huruf untuk pelabuhan penyeberangan lintas peru dalam kabupaten kota ditetapkan oleh bupati, bahwa rencana induk prasarana sandar bus air aruba telah mendapat rekomendasi bupati pulau morotai, aan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta memberikan pedoman bagi lan pembangunan dan pengembangan prasarana sandar bus air aruba, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana induk prasarana sandar bus air aruba, ei tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang pembentukan beaa, "en lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang pemerintahan b.pia indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang ninistrasi rar pemerintahan lembaran negara republik indonesia tahun tambahan lembaran neg ara republik indonesia lha bapak lintah nomor tahun tentang penetapan btn dipindai dengan cam scanner sie sanga aan snn has nenek peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik ''presiden nomor tahun tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional tahuninduk prasarana sandar bus air aruba. bab ketentuan umum sena ang dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan assist senin daerah adalah kabupaten pulau morotai, kabar hukum pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten bupati adalah bupati pulau morotai, dinas perhubungan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas perhubungan kabupaten pulau morotai, ate nen nia maa tara dipindai dengan cam scanner teka sen sgt dah hak seba inna ann &.xrasarana sandar bus air aruba yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiha, dan areal perairan ha, rencana peruntukan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada adalah dengan fasilitas pokok antara lain: terminal penumpangarea parkir kendaraan fe part, rencana peruntukan perairan sebagaimana dimaksud pada adalah dengan fasilitas pokok, antara lain wakil bupati lebar alur pelayaran sekda fasilitas sandar kapal: m2? assistent areal tempat berlabuh atb) asisten areal muat kapal amk) asisten bak ketujuh hama kolam than un' kebutuhan sandar olah gerak kapal ask, kai digit jak aba lk "23an koordinat sebagaimana ter annum putus ini. pa haa cek cita isl dipindai dengan cam scanner sia ten bea sn, ben. ban ng g5. guna dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud alam wajib memperhatikan aspek lingkungan didahului dengan studbupatirasarana sandar bus air aruba sebagaimana tercantum dalam dokumen lampiran peraturan ini. gan apa tenan il4 \|sakit bupati bab sekda tiap ketentuan lain lain assen man ban. asisten jafassistenai dipindai dengan cam scanner aaa pend tale sbn nia pai ban per bie ndi mor kala them noo ani mortal nun sin sur benny laos diundangkan morotai selatan, pada.tanggai april (daerah (ffkasurarbs surau tn, wae, muhammad hari berita daerah kabupaten pulau morotai tahun nomor ne): bupati ke: assistent asisten biak asisten (elieasac muram sab nasi: nn aan tata kr, nii peta bap (a0 bean nan bei ala ani pal dipindai dengan cam scanner manga purba pem adaa jah penemu yan pusat pusat pertumbuhan ekonomi koridor nomi utara dengan memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat tersebut melalui. (dela regulasi dalam pembangunan morotai kabupaten pulau morotai, san sie peraturan pemerintah nomor tahun tentang penetapan kawasan pan, strategis nasional yang menetapkan morotai sebagai salah satu kawasan strategis nasional: peraturan presiden nomor tahun tentang rencana induk pembangunan pariwisata nasional tahun yang menetapkan morotai sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional espn) dengan destinasi pariwisata nasional, peraturan pemerintah nomor tahun yang menetapkan morotai sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus kek):menteri desa, pdt dan transmigrasi nomor tahun tentang pembangunan kawasan perdesaan yang menetapkan morotai sebagai salah satu dari kawasan perdesaan prioritas nasional, keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor tahun tentang penetapan sentra kelautan dan perikanan terpadu skt) indonesia, yang menetapkan morotai sebagai salah satu sentra kelautan perikanan terpadu skt) indonesipercepatan pelaksanaan proyek strategis nasional tahun bahwa pembangunan atau pengembangan wilayah sekitar kawasan strategi pariwisata nasional dan kawasan ekonomi khusus pulau morotai merupakan langkah utama dalam membuka keterisolasian wilayah dan membuka aksesibilitas untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah. terkait pertimbangan diatas, kami memberikan rekomendasi untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan pulau rao dan prasarana sandar bus air aruba. demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagai lebih lanjut, awal bahan pernah men tana berat juni apes man an morotai selat denga ar saga tri mes dipindai dengan cam scanner
humas lepas. hkmsetdawktbariwisata adalah dinas pariwisataariwisataariwisataariwisataariwisata. hkmsetdawktb, rekrutmen calon asn, cc. penempatan asn,: il. korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, hkmsetdawktb tree:,.,e e , e,ggg,,)@),.
naupt adalah kepalapt sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: upt pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan sepotong, upt pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan lembar: upt pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan gerung, upt pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan kutipan, upt pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan narmada, upt pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan lingkar, upt pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan kediri, upt pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan labuan, upt pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan gunungsari, upt pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan batulayar, dan upt perlindungan perempuan dan anak kabupaten lombok barat. bagian kedua kedudukan upt sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksanalalui kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi: kepala upt, sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. pelaksanpt pengendalian penduduk dan keluarga berencana upt pengendalian penduduk dan keluarga berencanabidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi pengendalian atas pertambahan penduduk, menggerakan keluarga berencana, informasi keluarga, analisa program, pencatatan dan pelaporan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt sesuai wilayah kerjanya, pelaksanaan koordinasi dan pelayanan umum: pelaksanaan pembinaan peserta keluarga berencana dan pengendalian pertumbuhan penduduk diwilayah kerjanya: pelaksanaan penyusunan perencanaan dan kebijakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan mengkoordinasikan unsur unsur wilayah kerjanya, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program: mengkoordinasikan program pengendalian penduduk dan keluarga perencanaan kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perencanaan umum, ketatausahaan organisasi dan tata kerja, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga upt, menumbuh kembangkan dan mengarahkan komunikasi, informasi dan edukasi (kie): pemajuan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan pelayanan program pembangunan yang lain, pembinaan, pengawasan dan memaksimalkan fungsi pejabat fungsional penyuluh atau penyuluh lapangan wilayah kerjanya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole. bagian kedua upt perlindungan perempuan dan anak upt perlindungan perempuan dan anakprogram pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt perlindungan perempuan dan anak mempunyai fungsi: penyiapan bahan rumusan kebijakan, pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak, penyusunan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak, pelaksanaan kajian kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak, melayani dan pendampingan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak: memberikan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak: memediasi permasalahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan tujuan meningkatkan ketahanan keluarga, berkerjasama menyelesaikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan fihak terkaithadap perlindungan perempuan dan anak: pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program: il. perencanaan operasional perlindungan perempuan dan anak: dan m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian ketiga kepala upt kepala upt sebagaimana dimaksud dalamumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerjapt,, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi upt diwilayah kerjanya, pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana uplaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup kerja upt, melakukan evaluasi terhadap program kerja kegiatan serta sarana dan prasarana upt, pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas: dan pelaksanaan tugas tugas lain yang dilimpahtigpada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka huruftewas bupati lombok barat, fauzan yun diundangkan gerung pada tanggal ex sekretarisdae kabupaten bok barat, pstruktur organisasibupati lombok mur fauzan ken pemerintah kabupaten lombok barat (an. dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak rata jl. jendral sudirman gerung tlp. kode post nota dinas kepada yth. bupati lombok barat daritanggal februari sifat penting lampiran (satu) gabung perihal.an teknis upt)bea dasar pertimbangan untukluarga berencana dan perlindungan perempuan maupun perlindungan anak harus terus menerus dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah sebagaimana harapan masyarakat. hadirnyatahun tentang kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan dibidang kependudukan pembangunan keluarga serta perlindungan perempuan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan seluruh kecamatan se kabupaten lombok barat. sesuai peraturan bupati nomor tahun tentang rincian tugas fungsi danmakapokok dan fungsi yang perlu didukung oleh keberadaan unit pelaksanaan teknis daerah utd). dengan adanya utd maka sebagian kegiatan teknis penunjangakan terlaksana lebih efektif dan efisien. tujuan tujuan diterbitkanpanduan bagi uptdalam tugas operasional..bahan evaluasi pimpinan, baik pimpinan tingkat dinas ppkbppapin ari tuna he, aman riyanto, sos ina' tingkat (iv.b) nip :
terbikoperasi usaha kecil dan menengoperasi, usaha kecil dan menengahperasi usaha kecil dan menengah. kepala dinas adalah kepala dinas koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten lombok barat. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas koperasi usaha kecil dan menengahaian tugas dinas koperasi usaha kecil dan menengahoperasi usaha kecil dan menengah. bab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan (l) dinas koperasi, usaha kecil dan menengoperasi, usaha kecil dan menengahpelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pembinaan koperasi, pembinaan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, pembinaan fasilitasi pembiayaan koperasi dan umk, pengawasan koperasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas kepalfasilitasi perizinan dan kelembagaan terdiri dari:bidang pengawasan dan pemeriksaan terdiri dari:bidang pemberdayaan koperasi terdiri dari:bidang pemberdayaan usaha mikro terdiri darnit pelaksana teknisrencanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor, penyiapan bahan pelaksanaan rencana program ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor, pelaksanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor, koordinasi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor, monitoring ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor: penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantorkoperasi usaha kecil dan menengah cc. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran bidang koperasi, usaha kecil dan menengah pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan bidang koperasi usaha kecil dan menengahperasi usaha kecil dan menengah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang koperasi usaha kecil dan menengah pelaksanaan penyusunan laporan kinerja bidang koperasi usaha kecil dan menengah pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasianlaporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantiil.fasilitasi perizinan dan kelembagaan bidang fasilitasi perizinan dan kelembagaanizin operasional usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro dan kecil, melaksanakan proses pembubaran koperasi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan data koperasi dan usaha mikro dan kecil. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang fasilitasi perizinan dan kelembagaan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap perizinan dan kelembagaan, penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang fasilitasi perizinan dan kelembagaan, pelaksanaan rencana program bidang fasilitasi perizinan dan kelembagaan, pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis bidang fasilitasi perizinan dan kelembagaan, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain bidang fasilitasi perizinan dan kelembagaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data koperasi dan usaha mikro dan kecil bidang fasilitasi perizinan dan kelembagaan, penyusunan rencana kegiatan pemeringkatan koperasi, penyusunan rencana penyebaran informasi pengoperasian melalui media masa dan elektronikbidang fasilitasi perizinan dan kelembagaan terdiri dariseksifasilitasi perizinan dan kelembagaan. seksi fasilitasi perizinan koperasi dan umkm sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan kebijakan tehnis, koordinasi serta fasilitasi pelayanan perizinfasilitasi perizinan koperasi dan umkm mempunyai fungsi penyiapan bahan rencana kegiatan seksi fasilitasi perizinan, penyiapan bahan rekomendasi perizinan, penyiapan bahan koordinasi dengan pihak pihak yang terkait, penyiapan dokumen pendukung penerbitan izin operasional koperasi dan usaha mikro dan kecil, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi fasilitasi perizinan, penyiapan evaluasi kinerja bawahan pada seksi fasilitasi perizinan, dan pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksilembagakelembagaan koperasi dan umkm mempunyai fungsi: penyiapan bahan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan umkmcc.bahan dan data laporan perkembangan kelembagaan koperasi (koperasi aktif, tidak aktif, koperasi wajib rat, pengelola koperasi, keanggotaan koperasi) ditingkat kabupaten dan lintas kelurahan desa, penyiapan bahan sosialisasi perundang undangan tentang pengoperasian dan peraturan pemerintah serta kebijakan yang berkaitan dengan koperasi pemutakhiran data kerajaan koperasi se kabupaten lombok barat, pelaksanaan audit koperasi oleh akuntan publik, pembuatan laporan kelembagaan koperasi secara berkala, pemberian petunjuk arahan, mengawasi dan menilai hasil kerja pelaksanaan tugas bawahan, dan pad pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. seksi monitoring, evaluasi,monitoring, evaluasi dan pelaporan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi monitoring, evaluasi, pelaporan mempunyai fungsi: penyiapan bahan rencana kegiatan seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyiapan rencana pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyiapan pengumpulan data bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan koordinasi dengan unsur unsur terkait dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan tugas lainnya yang berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. paragraflaksanakan sebagian tugas dinas bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan umkm. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (satu) kabupaten kotapelaksanaan koordinasi dalam upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi,naan koordinasi penerapan peraturan perundang undangan dan sanksi bagingawasan dan pemeriksaan terdiri dariawasan dan pemeriksaan. seksi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi dan menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana programpembiayaan dana bantuan pemerintah pusat maupun daerah pada koperasi, penyiapan bahan pelaksana rencana program danasp ksp koperasi,pembiayaan dana bantuan pemerintah pusat maupun daerah pada koperasi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan pengembangbimbingan teknisnyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaankoordinasi dengan bidang laidan pelaksanaan tugas lainnya yang berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. seksi pemeriksaaneriksaan kelembagaan dan usaha koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemeriksaan kelembagaan koperasi dan umkm mempunyai fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan koperasi dan umk, pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam usaha simpan pinjam, pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi pemeriksaan kelembagaan koperasi dan umk, pelaksanaan pembinaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan koperasi dan umk, pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain, dan pelaksanaan tugas lainnya yang berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. seksi penerapan peraturan dan sankapan peraturan dan sanksi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penerapan peraturan dan sanksi mempunyai fungsi penyiapan bahan rencana kegiatan seksi penerapan peraturan sanksi, pelaksanaan analisa penerapan peraturan perundang undangan pada koperasi, pelaksanaan analisa penerapan sanksi kepada koperasi, penyiapan bahan pemeriksaan kepatuhan usaha dan keuangan, penyiapan bahan pemeriksaan kepatuhan pencegahan transaksi mencurigakan, penyiapan bahan penerapan sanksi administrasi, pelimpahan perkara, pemantauan pelaksanaan sanksi, pemantauan keputusan hasil pemantauan perkara, rehabilitasi kelembagaan dan rehabilitasi usaha, pemberian arahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan lingkup seksi penerapan peraturan dan sanksi pelaporan pelaksanaan tugas seksi penerapan peraturan dan sanksi kepada kepala bidangbidang pemberdayaan koperasi serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan koperasi mempunyai fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan permodalan bagi koperasi, pelaksanaan koordinasipelaksanaan koordinasimberdayaan koperasi terdiri darkoperasi. seksi fasilitasi usahabiayaan koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), seksi fasilitasi usaha koperasi mempunyai fungsi: pelaksanaan pengambangan akses pembiayaan permodalan bagi koperasi, perencanaan pelaksanaan perlindungan koperasi ukurannya) hukum advokasi,,koperasikoperasi mempunyai fungsi: pengembangan akses pembiayaan permodalan bagi koperasi: perencanaan pelaksanaan perlindungan koperasi ukurannya) hukum advokasi::nya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. seksi peningkatan kualitas sdmsdm koperasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi peningkatan kualitas sdm koperasi mempunyai fungsi: pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi,rencanaan vokasi dan magang sektor usaha koperasi: peningkatan kompetensi pengelola usaha koperasierdayaan usaha mikro bidang pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian program kerja tahunan bidang pemberdayaan usaha mikro, memberi petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasandan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap usaha mikro kecil bidang fasilitasi usaha mikro: penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap umk bidang pengembangan penguatan dan perlindungan usaha mikro kecil, penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap umk bidang peningkatan kualitas kewirausahaan umk: penyusunan rencana program dan kegiatan bimbingan dan fasilitasi usaha mikro kecil bidang pengembangan dan perlindungan usaha mikro kecil dan bidang peningkatan kualitas kewirausahaan, penyusunan rencana pelaksanaan hubungan kerja bidang teknis dengan kementerian koperasi dan umk republik indonesia, dinas instansi terkait, dan lembaga lainnya, penyusunan rencana pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro kecipemberdayaan usaha mikro terdiri dariusaha mikro. seksi fasilitasi penyiapan bahan rencana kegiatan fasilitasi usaha mikro kecil, perancangan akses pasar bagi produk usaha mikro tingkat lokal dan nasional: perencanaan fasilitasi pembiayaan umk, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. seksi pengembangan, penguatan dan perlindunganusaha mikro:peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil: penyiapan bahan perkuatan usaha umk dalam aspek fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran serta aneka usaha, penyiapan bahan pemantauan pengembangan kemitraan usaha umk, perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. seksi peningkatan kualitas kewirkewirausahaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi peningkatan kualitas kewirausahaan mempunyai fungsi: perencanaan pengembangan kewirausahaan, perencanaan pengembangan usaha mikro kecil dengan orientasi penguatan usaha mikro kecil, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dibidang pemasyarakatan dan fasilitasi kewirausahaan: pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil: dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaikoperasi, usaha kecil dan menengahupibupatllombok mung fauzan khalid diundangkan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten lomba barat, bahari berita daerah kabupaten lombok barat tahun nomor oo. ces 22g ssk pe: aly ir: kan) ac) les! sera gas lah z\|g na: sana sed belia an: laa) z2\| 2is tepi tri ter) suu sak sia kaa peg aaa leg lis digi ala
ken pelan benar. walikota ambon provinsi maluku peraturan walikota ambon nomor tahun tentang tata caraagar penggunaan alokasi anggaran dapat digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu menetapkan peraturan walikota amboanggaraketigatata cara penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja.ambon yangambon dan dewan perwakilan rakyat daerah kota amboteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. pemerintah daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka: penanganan pandemi covid dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada untukkebijakan keuangan sebagaimana dimaksud pada juga dapat dalam bentuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi covid insentif sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal hal tertentu atas pokok pajak daerah dan atau saksinya, keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal hal tertentu atas pokok retribusi daerah dan atau saksinya, cc. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan: dan atau perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada meliputi perubahan alokasi anggaran pada: kelompok, jenis, obyek, dan atau rincian obyek, pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan untuk sosial social safety net. penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan atau lain lain pendapatan daerah yang sah. penyesuaian alokasi anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. perkiraan asumsi makro sebagaimana dimaksud pada meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yangpenyesuaian alokasi anggaran pendapatan transfelain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam melalui rasionalisasi dan atau perubahan alokasi belanja daerah. penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada juga meliputi penggunaan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar (dua puluh lima persen) dari dana transfer umum untuk penanganan pandemi covid penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada yang bersumber dari transfer dan penggunaanya mempedomani ketentu atau penyesuaian alokasi anggaran yang dilaksanakan setelah perubahan apbd, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran berkenaan.: dan alokasi dan penggunaan apbd untuk penanganan covid laporan penyesuaian apbd sebagaimana dimaksud pada huruf dimuat dalam lampiran i.arincian obyek. laporan alokasi dan penggunaan apbd untuk penanganan covid sebagaimana dimaksud pada huruf. laporan sebagaimana dimaksud pada il), disampaikan setelah dilakukan penyesuaian apbd. uraian pedoman pendanaan untuk penanganan pandemiambon, pada tanggal juli walikota ambon chart louhenapes diundangkan ambon pada tanggal juli sekretaris kota aon.k anthony gustav latuheru berita daerah kota ambon tahun lampiran peraturan walikota ambon nomor tentang tata caravidkegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan:, dan atau pemberian uang lembur: belanja barang jasa: belanja modal yang kurang prioritas: pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan:kepala daerah: kepala daerah memberikan persetujuan kepada:::::, antara lai:dan koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat covid dan penanganan dampak ekonomi lainnya. cc. penyediaan jaring pengaman sosial social safety netmasyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial yang dilakukan pemerintah daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya. ccbantuan sosialcepatan penyesuaian apbd tahun dalam rangka penanganan pandemi covid serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional mempedomani keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor dan nomor kmk.waliambonbulan bulan ini realisasi sebelumnya rp) s d bulan ini ma erosi sgm 25at sapi saran savana panen masa andi perri belanja barang dan jasa belanja modal: mana sanaa ganas nan yeara penata kana tangan onganawan kepala . nip aan tha senarai: diisi dengan bulan berkenaan, diisi dengan tahun anggaran berkenaan: diisi nama masyarakat atau pihak ketiga sejenis:: diisi nama skpd: diisi nama kepala skpd: enteng) nama skpd nenek kode skpd ppeta belanja. jenis belanja pegawai rp. jenis belanja barang dan jasa rp. jenis belanja modal jumlah sisa sumbangan a b) papan per ppp ppp terdiri atas: sisa kas tunai sisa bankanen mempan ane ur) kepala .:. . began nayeaanarananan ci) mep ebenuss5)e aan pendapatan nan ana ayi la) belanja roman) belanja pegawai makanan. belanja barang dan jasa rp.ooo.oo belanja modal brp ana wanna hasnanaan saldo akhir snn pan ber cal untuk semester . tahun anggaran . urusan organisasi . program, kegiatan pendapatan belanja kode jumlah panai pan rekening rp. jumlah rp222 pendapatan belanja ., tanggal seperti atas kepala skpd .:pan tanggal maa nomor sl)ante) pendapatan mana belanja rp. belanja pegawai au, belanja barang dan jasa rp. belanja modal pas cerna kap saldo akhir b c) rp. . tanggal. sean anon us) keterangan: tata cara pengisian format surat pengesahan pendapatan dan belanja: (l)::::aaamakanan go) pad eni senereer ll) mona a0): diisi nama pemberi sumbangan atau terlampir apabila pemberi sumbangan lebih dari satu:3) lambang daerah tanggal mass nomor tahun anggaran . berdasarkan sp2sb perangkat daerah . nomor . dan tanggalann obi) ana msn nip eosvawan rnongaka tancovid 19kemendagri.go.id. kop daerah laporan penggunaan apbd untuk penanganan covid provinsi kabupaten kota anggaran realisasi penyerapan capaian output prioritas uraian rp) satuan penanganan kesehatan inowamkemian kemana bana baris aa, ee, nan dampak jalan . see ata baja tidak tenaga erb apa "er lois penyediaan social safety kegiatan te: kar ena seiwalikota ambon richard louhenapessy keterangan: kolom diisi sesuai dengan alokasi anggaran:: kolom diisi sesuai dengan satuan dari output yang telah dicapai: huruf (a) diisi sesuai dengan nomenklatur berdasarkan prioritas:: huruf (e) diisi dengan total alokasi anggaran dalam bentuk ::ditetapkan ambon, pada tanggal, juli haa sem jet diundangkan ambon pada tanggal, juli sekretaris kota bo. anthony gustav latuheru berita daerah kota ambon tahunkeempat pelaksanaan hibah paragraf umum pelaksanaan anggaran hibah uang, barang dan atau jasa didasarkan atasdidasarkan pada penjabaran apbd dan dpa skpd terkait. nph sebagaimana dimaksud pada untuk hibah dalam bentuk uang,untuk hibah dalam bentuk barang atau jasa, paling sedikit memuat: pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jenis dan atau jumlah barang atau jasterkaitdalam bentuk uang tercantum dalam lampiran dan format minimal nph dalam bentuk barang atau jasa tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf pencairan hibah berupa uang pencairan hibah berupa uang didasarkan pada dpa skpd terkaitkepala skpd terkaithibah sesuai yang tercantum dalam dpa, npfotokopi ktp atas nama pimpinan instansi atau kepala daerahfakta integritas. hibah untuk bumn dan ataudireksi atau sebutan lain penerima hibah, fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama bumn bumumn bumifakta integritas. hibah untuk badan dan lembagaketuatau sebutan lainfotokopi ktp atas nama ketua pimpinan pengurus organisasi penerima hibah, fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama organisasorganisasi serta dicantumkan nama lengkap oleh ketua pimpinan pengurus atau sebutan lain, surat pernyataan tanggung jawab, dan fakta integritas. hibah untuk partai politik dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala skpd terkait sebagaimana dimaksud pada selanjutnya memerintahkank) skpd terkait menyiapkan surat perintah membayar spm) untuk ditandatangani oleh kepala skpd terkait. setelah spm diterbitkan selanjutnya kepala skpd terkait mengajukan permintaan pencairan belanja hibah kepada bendahara umum daerah bud) untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sp2d). penerbitan sppnyaluran hibah berupa barang atau jasa didasarkan pada dpa skpd terkait dan nph. skpd terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai dpa skpdoperasionalkepala daerahtp, dan fakta integritas. hibah untuk bumn dan bumiumn dan bumibumn dan bumi, surat pernyataan tanggung jawab, dan fakta integritas. hibah untuk badan dan lembag, fotokopi ktp atas nama ketua pimpinan badan lembaga, surat pernyataan tanggung jawab, dan fakta integritaslima pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah penerimlaporan penggunaan belanja hibah berupa uang dan barangph maka wajib mengembalikan sisa anggaran kas daerah sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaantercantum dalam lampiran peraturan walikotamerintah daerah melalui skpd terkaitbelanja, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undanganbantuan peralatan penyandang disabilitas kepada masyarakat kurang mampu, hewdan atau usulanriteriatiga persyaratan permohonan dan penganggaran usulan yang disampaikan oleh calon penerima dan atau atas usulan kepala skpd bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan: individu, keluarga dan atau masyarakat ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa lurah,, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain dan dibubuhi cap lembaga, dan skpd yang mengajukan ditandatangani oleh kepala skpdatau jenis bantuan sosial yang diajuinduk kependudukan, pekerjaan aktivitas, dan status perkawinan. foto copy ktp yang masih berlaku, foto copy buku rekening atas nama calon penerima untuk bantuan sosial berupa uangdata umum lembaga, alamat lengkap, daftar personalia pelaksanaan dan susunan kepengurusan lembaga, jumlah atau jenis bantuan sosial yang diajukan, dan penutudisingkat skpd terkait adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran barang. salinaanggaran dasar anggaran rumah tangga atau tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang atau aktamemiliki susunan kepengurusan, memiliki sekretariat tetap, fotokopi ktpuntuk bantuan sosial berupa uang, dan fotokopi npp lembaga, permohonan yang diajukan oleh skpd sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat informasi tentang: latar belakang, maksud dan tujuan, dan daftar nama dan alamat calon penerima bantuan sosial.isampaikan kepada walikota. surat permohonan, proposal yang telah diterima dan disposisi oleh walikota selanjutnya diteliti, diverifikasi, dan dievaluasi oleh skpd terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. kepala skpd terkait sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan hasil evaluasi bantuan sosial berupa rekomendasi kepada walikota melalui tapi yang difasilitasi oleh skpd yang membidangi keuangan daerah, dengan formattapi menyampaikan hasil pertimbangan disertai dcp bbs kepada walikota sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota iniformat persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini tapi dalam memberi pertimbangan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk kelompok kerja dengan keputusan ketua tapi. belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa uang dicantumkan dalam rka ppid. belanja bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan atauyang tidak direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud pada dalam kelompok belanja operasional, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga, dan rincian objek belanja tidak terdugyang direncanakan berupa uang dan atau barang sebagaimana dimaksud pada dalam kelompok belanja operasional, yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja uang dan atau barang. dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada dan dicantumkan nama penerima dan besaran jumlah bantuan sosial. nama dan alamat lengkap penerima serta besaran jumlah belanja bantuan sosial dan jenis belanja bantuan sosial dituangkan dalam penjabaran apbd. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan mengikuti ketentuan yang mengatur tentang belanja tidak terduga. walikotayang tidak dapat direncanakan. format lampiran peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran vii peraturan walikotayang tidak direncanakan dalam bentuk uang dan dpa skpd untuk belanja bantuan sosial yang direncanakan dalam bentuk uang dan atau, kecuali untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan. bagian keempat pelaksanaan dan ketatausahaan belanja bantuan sosial pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang berdasarkan atas dpa ppid. pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan ataubagian kelimatp, dan fakta integritaslembaga non pemerintah penerima bantuan sosial, fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama kelompok dan atau masyarakat, lembaga non pemerintah, akuntansi rangkap (tiga) terdiri dari (satu) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap kelompok dan atau masyarakat, lembaga organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua pimpinan pengurus lembaga non pemerintah atau sebutan lain, surat pernyataan tanggung jawab, dan fakta integritasepala skpd terkait mengajukan pencairan dana kepada bendahara umum daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sp2denam penyaluranterkaitsurat pernyataan tanggungjawab, dan fakta integritas. bantuan sosial untuk keluargaompok dan atau masyarakat dan lembaga non pemerintahdan atau masyarakat danfakta integritas. penerima bantuan sosial berupa barrang yang diterima kepada pihak lain. bagian ketuj, fakta integritasbelanja bantuan sosialpaling lamba: kepala badan keuangan daerah selaku ppid untuk bantuan sosial berupa uang yang tidak direncanakan, dan kepala skpd terkait selaku pengguna anggaran bantuan sosial yang direncanakan untuk bantuan sosial berupa uang dan atau barang. terhadap penerima bantuan sosial yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasikan sesuai dengan perencanaan maka wajib membuat laporan paling lambat (satu) bulan setelah kegiatan dimaksud selesai atau paling lambat pada tanggal januari tahun anggaran berikutnyaviii peraturan walikota ini. belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja tidak terduga pada ppid dalam tahun anggaran berkenaan. belanja bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan atau barang, dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja uang dan atau barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada skpd terkait. ppid danbelanja hibah dan atau bantuan sosial ppid d, dan belanja bantuan sosial. ppid danendalian atas monitoring dan evaluasi., dan belanja bantuan sosial,iakui keberadaannytetap berlaku sampai akhir masa berlakunya.n ataukecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, pemerintah daerah lainnya, cc.tppbnpunyai akta pendirian perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memiliki badan hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah, telah melaksanakan rapat anggota tahunan rat) tahun buku terakhir dilengkapi dengan neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi dan susunan pengurus pengawas, melakukan kegiatan usaha wilayah kota sungai penuh untuk unit usaha simpan pinjam wajib memiliki modal sendiri minimal rp. (lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam neraca tahun buku berjalan, dan diutamakan bagi koperasi yang memiliki peringkat minimal cukup sehasungai penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang udangan.kriteria dan persyaratan paragraf kriteria
bag) ona sar wali kota balikpapan. provinsi kalimantan timur peraturan wali kota balikpapan apa nomor tahun aah ana aa. pedoman pengadaan barang dan jasa. \| . badan usaha milik daerah ju mana dengan rahmat tuhan yang maha esa . wali kota balikpapan, kena menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pen peraturan pemerintah nomor tahun. naa man ata tentang badan usaha milik daerah, perlu menetapkan daan men sen peraturan wali kota tentang pedoman pengadaan han . barang dan jasa badan usaha milik daerah, .: aga (hook mengingat undang undang dasar negara ena republik indonesia tahun . see undang undang. nomor tahun tentang kena penetapan undang undang darurat nomor tahun ken nata ai tentang pembentukan daerah tingkat kalimantan lembaran negara republik indonesia tahun. nomor sebagai: undang undang lembaran. negara republik indonesia tahun man wana nomor. tambahan. lembaran negara republik: kari una indonesia nomor nan k13, undang undang nomor tahun tentang nasaba and ane dengan undang undang nomor tahun ben bahan tentang perubahan kedua atas undang undang' \|. men nomor. tahun tentang pemerintahan bend ben daerah: lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara anu republik indonesia nomor ) . panen ogan peraturan pemerintah nomor tahun. bee selo tentang badan usaha milik daerah lembaran: negara republik indonesia tahun nomor ban pra tan tambahan lembaran negara. republik indonesia nomor memutuskan: menetapkan: peraturan wali kota tentang pedoman pengadaan barang dan jasa badan usaha milik daerah. anna ko.tan. bumi sebagai pihak pemberi pekerjaan. penyedia barang jasa adalah badan usaha .atau orang perseorangan yang menyediakan barang jasa untuk bumi berdasarkan kontrak. peraturan wali kota ini bertujuan untuk: .: meningkatkan kemandirian dan profesionalisme, dan tan meningkatkan sinergitas antar bumi. kan bab prinsip, etika dan kebijakan bagian kesatu prinsip kan pengadaan barang jasa menerapkan prinsip: efisien, efektif: kan transparan, tang terbuka, bersaing: f. adil tidak diskriminatifnala anojelas. kan bersaing sebagaimana dimaksud pada huruf berarti ... intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme .nana pengadaan barang jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. bagian kedua etika nan etika pengadaan barang jasa bumi menerapkan prinsip: a(. yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, kan 1d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan tana . pihak yang terkait, baik secara langsung.: pol: dan tinn bagian ketiga nan kebijakannan tata cara pengadaan barang jasa tata cara pengadaan barang jasa yang ditetapkan oleh direksi karena & bumi harus mencerminkan prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam dan bnn tata cara pengadaan barang jasa diatur dengan ketentuan: 'a.tan keputusan, dan: menggunakan sistem pengadaan secara elektronik. metode pengadaan barang jasa bumi meliputi, tapi tidak terbatas pada: pengadaan langsung, penunjukan langsung, cc. tender, tan seleksi: dan .&. e market iatur dengan peraturan direksi. babi organisasi dan kewajiban direksi . bagian kesatu naa organisasi kan naa kan pembentukan organisasi pengadaan.eat direksi. kana bagian kedua nana kan kewenangan direksi naa direksi berwenang untuk: "'a. menetapkan peraturan dan tata cara pengadaan barang jasa di! lingkungan bumi, nankanan pengadaan barang jasa. bean babi ketentuan peralihan kan bana nan pada saat peraturan wali kota ini mulai berlaku: mera .a. bumi yang telah menetapkan peraturan direksi tentang pengadaan \| . . barang jasa lingkungan bumi sebelum. berlakunya peraturan wali kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan wali botani, .b. bumi yang telah menetapkan peraturan direksi tentang pengadaan tana barang jasa lingkungan bumi sebelum berlakunya peraturan pan wali kota ini dan terdapat ketentuan serta tata. cara yang\| bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan wali kota ini,\| dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan direksi harus\| menetapkan peraturan direksi yang menyesuaikan dengan! peraturan wali kota ini, dan .c. bumi yang belum menyusun peraturan direksi tentang pengadaan! barang jasa harus menetapkan peraturan direksi paling lambat (enam) bulan terhitung sejak peraturan wali kota ini diundangkan. snn bab vi. kanan ketentuan penutup ang kana peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. inag ttd rizal effendi diundangkan balikpapan pada tanggal agustus sekretaris daerah kota balikpapan, ban tan ttd . said m.n. fadli berita daerah kota balikpapan tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya goa kepala bagian hukum, daud pir ade nip. aan
ketpermudah penggunaan dana bantuan operasional dewan kelurahan, rukun warga dan rukun tetang:kasubbag perundangan y kabar hukum kepala sido )bantuan adalah dana yang diserahkan kepada dewan kelurahan, dan untuk membiayai operasional dan kegiatan pada masing masing lembaga kemasyarakatan. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi dewan kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga dalam mengaplikasikan bantuan operasionaldewan kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga dalam menggunakan dana bantuan operasional yang diserahkan. bab iii dana bantuan operasional untuk dewan kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga bagian kesatu keuangan dana bantuan operasional untuk dewan kelurahan, dan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjarmasin tahun anggaran meme bagian kedua dewan kelurahan,bagian ketiga bantuan operasional untuk rukun warga dan rukun tetangga dana bantuan operasional untuk dan merupakan bantuan keuangan untuk operasional lembaga kemasyarakatanadalah sebesar rp. bulan empat ratus ribu rupiah). kasubbag perundangan kabar hukum t kepalaskrd oo ) dan disampaikan kepada lurah. (l), jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,, jumlah rumah tempat tinggal, jumlah toko ruko,operasional untuk dewan kelurahan,pengeloladan rt, atau yang mewakili dari pengurus dan atas nama ketua dan ketua rt, disertai dengan berita acara serah terima dari kelurahan kepada ketua dan ketua atau kepada yang mewakili dari pengurus dan atas nama ketua dan ketua setempat. bab pertanggungjawabanlembaga kemasyarakatan dan dibuat oleh ketua dan atau pengurus ddan pemeriksabab vii bud ketentuan lain lain bantuanralihanbui walikota banjarmasin, ai) h lembaran daerah kota banjarmasin tahun nomor
lpg aaa v a remas tlaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem online, prestasi dan mitra kerja sekolah pada sekolah menegah pertama:jdih bagian hukum kota banjarmasijadpbanjarmasin nomor tahun aa smp negeriadalah peserta didik yang memiliki sertifikat juara dan iii lomba lomba yang diselenggarakan dinas pendidikan tingkat kota banjarmasin osn, fls2n dan o2sn, juara,ii atau iii tingkat provinsi kalimantan selatan maupun juara nasional internasional yang asal sekolah dari kota banjarmasin baik prestasi bidang akademik dan non akademik, lomba yang bersifat kejuaraan beregu kelompok tim tidak bisa terima dalam seleksi kecuali terendahnya juara tingkat provinsi. mitra kerja sekolah adalah anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan yang berkerja sekolah bersangkutan, anak kandung atau anak asuh pihak yang memberi dukungan operasional dan moril terhadap proses pembangunan dan belajar mengajar sekolah. sistem zonasi serta memberikan layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. bab iii penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (l) penerimaan peserta didik barusosialisasi semua sekolah sekolah bawah naungan dinas pendidikan, pemilihan aplikasi online melalui rapat rapat dengan kepala sekolah, pelatihan operator sekolah, pendaftaran jalur prestasi, jalur online, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang, dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia pelaksana yang ditetapkan oleh walikota banjarmasin. bab rombongan belajar jumlah peserta didik pada smp dalam satu rombongan belajar kelas tiga puluh dua orang peserta didik. bab sistem zonasi rayonradius zona terdekat dengan ketentuan zona radius domisili sekolaseterusnya domisili calon peserta didik wajib buktikanbagi calon peserta didik yang berdomisili luar kota banjarmasin diberi kuota paling banyak (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dan wajib menunjukan surat keterangan domisili legalised oleh kecamatan setempat, fit inmsenfaraman bagi calon peserta didik yang berprestasi dan mitra kerja sekolah paling banyak (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, kuota pada sekolah yang tidak terpenuhi atau masih kurang akan dilaksanakan ppdb ditahan selanjutnya. bab seleksi tata cara seleksi calon peserta didik baru diatur mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan sebagai berikut jarak tempat tinggal sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi usia siswa yang lebih tuatata cara seleksi calon peserta didik baru diatur:sistem informasi manajemen pendidikan tahun bab v.hamil kurang berita daerah kota banjarmasin tahun nomor jdih bagian hukum kota banjarmasin
provinsi maluku utara peraturan walikota tidore kepulauan nomor tahun tentang peraturan walikota tidore kepulauanan untuk efektifitas dan efisiensi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan penyesuaiankeputusan walikot dan nodan non perizinan kepada masyarakat. bab iii pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinanbp2t sesuaibadan pelayanan perizinan terpadu, surat izin usaha perdagangan supemasangan reklame, izin usaha jasa konstruksi ijuk), izin pemotongan jalizin lingkungan, izin penggunaan lahan apl). non perizinan, terdiri dari tanda daftar perusahaan tdp) bidang kesejahteraan rakyat perizinan, terdiri dari izin praktek dokter dokter umum dan spesialis):eker, izin pendirian optik pangan iltp), izin usaha pariwisata travel, salon, rumah makan restoran, hotel penginapan, kafe, tempat hiburan dan panti pijat), izin pendirian rumah sakit: izin pendirian puskesmas. bidang pemerintahan dan pengaduan perizinan, terdiri dari izin lembaga pelatihan kerja swasta, izin trayek angkutan darat mobil dan mentor): izin operasi angkutan sewa diluar trayek), izin pendirian lembaga pendidikan, izin pemakaian rumah dinas, izin pengumpulan uang dan barang, pengaduan masyarakat terkait dengan proses pelayanan. pendelegasian kewenangan penerbitan dokumen perizinan dan no. penandatangan dokumen perizinan dan nodokumen perizinan dan nodokumen perizinan dan nodan nodokumen perizinan dan nonterpadu kota tidore kepulauan dinyatakan tidak berlaku lagnenek .provinsi kalimantan timur eni peraturan wali kota balikpapan nomor23 tahun nan tentang (sb perubahan atas peraturan wali kota nomor tahun bae tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan das neh nonperizinan kepada dinas penanaman modal dan perizinan "\|. none dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota balikpapan, bea menimbang bahwa: dengan adanya penambahan jenis layanan eng perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada : ah dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan kota saru balikpapan, perlu. mengubah peraturan wali kota nomor gain dana san tahun tentang pendelegasian kewenangan aas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada dinas: (an dagu penanaman modal dan perizinan terpadu. pen haa nan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud bai dalam huruf perlu menetapkan peraturan wali kota: mag pens ben eng tentang. perubahan atas peraturan wali kota nomor par tahun tentang pendelegasian: kewenangan sha pelayanan perizinan dan. nonperizinan kepada dinas ben penanaman modal dan perizinan terpadu: mengingat: undang undang dasar negara republik gea bee indonesia tahun maten hen . lembaran. negara republik indonesia tahun: nomor sebagai. undang undang lembaran negara: nang dean laun republik indonesia tahun nomor tambahan maa gila bagan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor. tahun tentang indahenang srb4), ana meta undang undang nomor tahun tentang bebe mobnas: lembaran negara republik. th, kan indonesia tahun nomor tambahan lembaran den, negara republik indonesia nomor (nee peraturan" presiden nomor tahun tentang kai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu lembaran negara republik indonesia' tahun nomor peraturan wali kota balikpapan nomor tahun ban tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan edan nonperizinan kepada dinas penanaman modal dan ane hana perizinan terpadu berita daerah kota balikpapan tahun nah nomor nan memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang perubahan atas ena peraturan wali kota nomor tahun tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dea dan nonperizinan kepada dinas. penanaman modal dan perizinan terpadu. dog beberapa: ketentuan dalam peraturan wali. kota nomor tahun del tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan woo kepada dinas penanaman modal dan perizinan terpadu berita daerah kota .: balikpapan tahun nomor diubah sebagai berikut: . '\|. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bata jenis layanan perizinan "dan nonperizinan yang dilimpahkan .penandatanganannya, meliputi: nan ana ona pendaftaran penanaman modal, maps (oa izin prinsip, bea izin lokasi, mah nn: video izin mendirikan bangunan, gelap izin membuka tanah negara diatas (lima ribu meter persegi): ' . ann dokumen perbedaan dan akta pemisahan satuan rumah susun. hunian dan nonhunian, nna be. rencana tapak site plan), ana bin izin lingkungan, gee izin pembuangan air limbah: naa tni izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun! untuk penghasil: kk. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa: otg izin penebangan dan atau pemangkasan dan atau pemindahan pohon: am, surat izin perusahaan pengeboran air tanah: ope kam surat izin juru bor: bina sin reklame: saga aan one izin usaha jasa konstruksi: bnn (ee izin pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan mean izin usaha angkutan orang, sa, den nan pin lsm izin usaha angkutan barang: izin operasional taxi: izin trayek, ena moss persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas: ben izin pengelolaan parkir, nang bah izin usaha jasa terkait dengan angkutan perairan: oak persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan, jos izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pea masyarakat: ian bas buana (aa. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal: men tan seo bb. izin penyelenggaraan pendirian lembaga pelatihan kerja, bed mala fib cc. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, hosts dd. izin mendirikan rumah sakit, ee. izin operasional rumah sakit, 0g see izin operasional klinik, dana gg. izin operasional laboratorium klinik, gina ds0e ahh. izin toko obat, mad gol die izin toko alat kesehatan, pal mann jek izin optikal: dea izin apotek: bas des izin pest kontrol, termine kontrol dan fumigasi, katun em. izin unit haemodialisa, izin unit transfusi darah, ben bana asas surat tanda daftar penyekat tradisional, pp. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, ooo gg. izin praktik dokter, naa lan nn senna izin praktik radiografi, laka tana ss. izin praktik teknisi gigi) . (nett izin praktik perawat: kala nan ata nai uu. izin praktik refraksionis optisien, naa pan (se izin praktik okupasi terapis, mba ww, izin praktik terapis wicara: pen wina bela ko. izin praktik tenaga gizi' aan ala eee izin praktik sanitation, petasan tea izin praktik perekam medis, dag aaa.' izin praktik fisioterapis, o0s0s bbb: izin praktik ahli teknologi laboratorium medik, nana dena, ccc. izin praktik elektromedis: ani kanan oon bhn dd. izin praktik penata anestesi mas doble been izin praktik terapis gigi dan mulut . fff. izin praktik apoteker, dep pan ten oug ggg. izin praktik tenaga teknis kefarmasian: ana ana hhh. izin praktik bidan, bnn san inn ina aan asn ii. izin praktik psikolog klinis naa wsssdik izin usaha mikro obat tradisional, aan ann pesan kkk. izin perusahaan rumah tangga, alat kesehatan 'dan perbekalan kesehatan rumah tangga: surat keterangan penelitian! (ee mmm. izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, eeeomnn. izin usaha peternakan, pan nan th. izin jagal, naga .ppp. izin praktik dokter hewan: moss ggg. izin operasional penyelenggara jasa internet, man umr. surat izin usaha perdagangan: hans sss. izin usaha toko swalayan, kos betty izin usaha pusat perbelanjaan, tan pria surat tanda pendaftaran waralaba, kang vw. izin usaha perdagangan minuman beralkohol: kana www, izin usaha industri: pesat (ee xx. izin usaha kawasan industri) . a06 yyyy. izin perluasan kawasan industri, non aan. tanda daftar gudang, aaaa. tanda daftar perusahaan, dan bean sar aan bbb.' tanda daftar usaha pariwisata meliputi: bnn den daya tarik wisata, yang terdiri atas: nunukan dos ya) daya tarik wisata alam, suar eng nana: dots fb) daya tarik wisata budaya, dan sena ten an, mona te) daya tarik wisata buatan binaan manusia. nan (asn kawasan pariwisata, yang terdiri atas: das (ta) penggunaan lahan yang telah. dilengkapi dengan prasarana bang sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan nasa: mob fasilitas pendukung lainnya, pan ann bnn hb) penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dalam kawasan pariwisata, dan end mel be) usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh wali 'jasa transportasi wisata, yang terdiri atas: ea) angkutan jalan wisata, .b) angkutan kereta api wisata, pelan bnn tana hc) angkutan sungai dan danau wisata, kiu tan id) angkutan laut domestik, dan tana maa angkutan laut internasional wisata. daa asa jasa perjalanan wisata, yang terdiri atas: tan hera masa ga) usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata: b) usaha agen perjalanan wisata: dan. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh wali kota. sam dak ane jasa makanan dan minuman, yang terdiri atas: ban restoran, aan aan asn (se ab) rumah makan termasuk dalamnya kantin, kafe, pusat: kana penjualan makanan dan minuman, kedai kopi, steak house, ice hasen cream palace, depot, sate house, ena aan med) jasa boga, dan eksis aah (se) usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan . nang usus oleh wali kota. tan lakon dasi penyediaan akomodasi, yang terdiri atas: aan han pet pele bumi perkemahan, taman ara eta pasha ed persinggahan karavan, tank resort wisata: datang men f).hunian wisata) . din hang kondom basa penautan ash) pondok wisata, nana asi banana gee) guest house, dan. naa hanan akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh wali kota. seks ane penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, yang terdiri atas: bana aa). gelanggang olahraga, meliputi: senang bed mag) rumah milyar bahan gelanggang renang, men bee) lapangan tenis, ben maa aan lapangan squash,. lara lapangan bulutangkis: tan urus bin pusat kebugaran. ang kat aan d8) gelanggang futsal, sel aan ben sasa gelanggang boling, masa pusat olahraga, nn: bana tata ona ena im) gelanggang lapangan basket, a12) gelanggang lapangan futsal, . gelanggang lapangan voli, hash lapangan hoki, amin pan gelanggang olahraga terbuka, . pan club house: dan bean bab muna bagi jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh wali kota. sen (nb) gelanggang seni, meliputi: den ane pen han sanggar seni, ban asn gedung bioskop: sah ona aa) gedung pertunjukan seni: . k5) salon, dan. tangan ane jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh wali kota. dea arena permainan, meliputi: aan han sei) wahana permainan anak dan keluarga, dan. na: one jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh wali kota. \|. ad) hiburan malam, meliputi: dae klab malam dan gan diskotik, dan bea sui pen pan e) panti pijat, meliputi: aral pesan bea). panti pijat, tusukjari (akupressuris)y "aa taat map tusuk jarum, refleksi, nan dana bana pijat urat, dan mandi uap. han one sa, das aj taman rekreasi, meliputi: sen yee l) taman rekreasi, maa pem de) taman margasatwa pan sen m3) taman bertema, dan tao jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh wali kota. tg) karaoke, meliputi: ben benny tj) karaoke keluarga, dan beban karaoke dewasa. . aan geser jasa impresario promotor, meliputi: lega saudara jasa impresario promotor, dan per pas ai teventorganizer dan aga (bag pihak usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan .' oleh wali kota. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan. pameran, terdiri atas: boga sah sea) kongres, konferensi atau konvensi, dan. tah b):jasa fasilitas teater. gene jasa informasi pariwisata, ben gan gan .jasa konsultan pariwisata, tan been hal ll.jasa pramuwisata, wisata tirta, yang terdiri atas: ino wisata bahari, meliputi: kent wisata selam. asa mega wisata memancing, lap sbn baal wisata selancar, dan gea b). wisata sungai, danau dan waduk, meliputi: manga: rata esa) wisata dayung: wisata ski air, mas bai wisata perahu motor, dan nan ebe segi tenan sas pa. sepeda air. sen pas desk di antara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab dan diantara dan disisipkan (satu) yakni (an sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan peralihan masak permohonan: perizinan dan nonperizinan yang telah didaftarkan dan akas belum diterbitkan sebelum berlakunya peraturan wali kota ini, tetap. diproses sesuai prosedur yang berlaku saat pengajuan permohonan. naa ketentuan dalam lampiran diubah sehingga berbunyi. sebagaimana badal! tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pen bag san dari peraturan wali kota ini. den peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dod tana ditetapkan balikpapan tanah padatanggal27 agustus men wali kota balikpapan, sen am, rizal effendi diundangkan balikpapan. been kepada tanggal agustus bea knp sekretaris daerah kota balikpapan, mba tah sayidmnfadli berita daerah kota balikpapan tahun nomor tan bolon salinan sesuai dengan aslinya. goa sekretariat daerah kota balikpapan kepala bagian hukum, daud made nip. lampiran aga tee pan peraturan wali kota. den nomor tahun tentang perubahan atas peraturan walikota bem nomor tahun. tentang pendelegasian kewenangan pelayanan ada lag perizinan dan nonperizinan kepada dinas den penanaman modal dan perizinan terpadu instansi teknis yang melakukan pengawasan dan pengendalian perizinan naa instansi teknis ena pengampu.tugas koordinator mana jenis izin pelaksanaan dana pen pan fungsi pengawasan gen pan pengawasan dan pengendalian ain pendaftaran penanaman dept dept. telah izin prinsip dept, dpr, dept.\| dispersi, disaat dan i mel. nana rum de8 izin lokasi dpr, dispersi, dpr pes pesan gema bappeda litbang pan ann izin mendirikan bangunan dpr, dispersi, dpr san han nnn .idpmpt, bagian bata pong perkotaan dan satpol sasa aak diatas (limaribu . setempat manan meter persegi) ena pedesaan naa dokumen perbedaan dan dispersi .\| disperkimj has akta pemisahan satuan adele bia uan es rumah susun hunian dan nan maa kan sepele nonhunian ing izin operasional pengelolaan dlh dlh ags les limbah bahan berbahaya na, maa dan beracun untuk (ob penghasil pat. izin pengelolaan limbah poo dlh dlh! efek bahan berbahaya dan bal san tk. pemangkasan dan atau. tan nan pemindahan pohon. kan rataan, jean sang surat izin perusahaan dlh el. izin reklame dept, bppdrd dan \| . dept. teh7o izin pemanfaatan dan dpu, dishub, less dpu basa penggunaan bagian bagian dispersi, dlh dan aus jalan: satpol pp. hak nabi tan (2s izin usaha angkutan orang dishub dan bagian dishub sesi izin usaha angkutan barang dishub dan bagian \|. dishub izin operasional taxi dishub dan bagian is. dishub p2. izin trayek dishub dan bagian dishub persetujuan hasil analisis .\| dishub dishub p24. izin usaha jasa terkait dishub. dishub see persetujuan pengoperasian dishub dishub jenusss kapal angkutan \|. masa ji. penyeberangan nana izin pendirian satuan disdikbud dan bagian disdikbud pendidikan formal yang kesra banana haa diselenggarakan oleh sea uan masyarakat pest o0ssn\| izin penyelenggaraan disdikbud dan bagian disdikbud! 00an anos. tiri penyelenggaraan disnaker disnaker jen ena pendirian lembaga man bui ona pelatihan kerja han ban s.s1. perpanjangan izin disnaker: disnaker mempekerjakan tenaga. lan mane kerja asing nana pan aan bas .\| izin operasional rumah dinkes opo dinkes izin operasional dinkes dinkes sea izin pest kontrol, termine dinkes. \|: dinkes sen ii. surat tanda daftar penyekat dinkes . dinkes bal .i sertifikat produksi pangan dinkes dinkes (onsu? izin praktik refraksionis dinkes dinkes ii. 000ako izin praktik ahli teknologi \|. dinkes. dinkes pen izin praktik terapis gigi dan #. dinkes dinkes izin praktik tenaga teknis. \|. dinkes. dinkes tradisional. pon eng agen tangga, alat kesehatan dan ban io. perbekalan kesehatan dasa rela rumah tangga gebang esai mens tees pengusahaan sarang burung wen gan han deal izin operasional . diskominfo dan satpol diskominfo surat izin usaha disaat dan dept disaat epa mendaasdn maan izin usaha toko swalayan disaat, dept, disaat jen aan pikomiup aan pere perbelanjaan dept surat tanda pendaftaran disaat disaat minuman beralkohol izin usaha industri dkumkmp, dept dan 'dkumkmp heihansiesss sinai matang izin usaha kawasan industri dkumkmp, dept, dkumkmp izin perluasan kawasan dkumkmp, dept, dkumkmp tanda daftar usaha pop pop bal feb men wali kota balikpapan, ttd rizal effendi salinan sesuai dengan aslinya. . sekretariat daerah kota balikpapan kepala bagian hukum, daud parade nipdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota surabaya, menimbang bahwa agar penerbitan surat keterangan miskin untuk pelayanan bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan dan tepat sasaran, telah diatur tata cara penerbitan surat keterangan miskin berdasarkan peraturan walikota surabaya nomor tahun bahwa agar pelaksanaan penerbitan surat keterangan miskin untuk pelayanan bidang kesehatan dapat lebih efektif dan efisiencamat adalah kepala kecamatan wilayah kota surabaya. sekretaris kelurahan adalah sekretaris kelurahan wilayah kota surabaya. kepala seksi kesejahteraan rakyat dan perekonomian adalah kepala seksi kesejahteraan rakyat dan perekonomian pada kelurahan wilayah kota surabaya. pemohon adalah penduduk kota surabaya yang mempunyai kartu tanda penduduk ktp) dan atau kartu keluarga kk) kota surabaya yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan surat keterangan miskisistem aplikasi e pemutakhiran data adalah sistem aplikasi pemerintah kota surabaya untuk melakukan pemutakhiran data kesejahteraan penduduk kota surabaya dan dipergunakan dalam penentuan target sasaran intervensi program layanan kepada masyarakat. skm ditandatangani oleh lurah sesuai dengan wilayah kerja masing masing berdasarkan alamat pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk ktp) dan atau kartu keluarga kk). dalam hal lurah sebagaimana dimaksud pada tidak masuk kerja karena sakit, cuti atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sekretaris kelurahan atas nama lurah dapat menandatangani skm dan melaporkannya kepada lurah. skm sebagaimana dimaksud pada dan digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. penerbitan skm sebagaimana dimaksud pada dan tidak dipungut biaya. persyaratan penerbitan skm sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut fotokopi ktp pemohon,fotokopi surat nikah bagi pasien yang sudah menikah tetapi belum tercatat dalam (satu) kartu keluarga dengan pemohon: surat pengantar dari ketua dengan diketahui oleh ketua rw: surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar benar miskin dan belum terdaftar dalam kepesertaan bpjs kesehatan, yang dibuat oleh pemohon, fotokopi surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan pemohon yang dikeluarkan oleh dokter puskesmas setempat: surat keterangan gaji penghasilan yang dikeluarkan olehperbulan apabila pemohon bekerja sebagai pekerja sektor informal atau wiraswasta, dan fotokopi surat keterangan rawat inap yang mencantumkan diagnosa dan tindakan dengan menunjukkan aslinya apabila pemohon sudah dirawat rumah sakit dan harus disampaikan kepada lurah tidak lebih dari 1x24 jam pada hari kerja sejak tanggal masuk rumah sakit. indikator yang digunakan dalam penerbitan skm sebagaimana dimaksud dalam yaitu pendapatan penghasilan per bulan tidak melebihi upah minimum kota surabaya yang ditetapkan oleh gubernur provinsi jawa timur, dan atau menderita penyakit yang masuk kategori katastropis atau penyakit jiwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terus menerus. proses penerbitan skmrw, selanjutnya, pemohon mengajukan surat permohonan untuk memperoleh skm kepada lurah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam lurah melakukan pengecekan berkas pemohon: apabila dari hasil pengecekan berkas dapat dibuktikan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dandapat menerbitkan skm: apabila dari hasil pengecekan berkas dapat dibuktikan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan atau tidakmenolak menerbitkan skm: skm sebagaimana dimaksud pada diterbitkan melalui sistem aplikasi e pemutakhiran data dan setiap skm yang diterbitkan memiliki barcode dan dicetak dengan menggunakan kertas kop kelurahan. berkas pengajuan penerbitan skm yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada disimpan oleh lurah sebagai arsip kelurahan. setelah skm diterbitkan, lurah menyampaikan data dan informasi pemegang skm kepada camat untuk dimasukkan dalam sistem aplikasi e pemutakhiran data. skm sebagaimana dimaksud dalam hanya berlaku untuk (satu) orang anggota keluarga. masa berlaku skm sebagaimana dimaksud pada adalah paling lama (dua) bulan terhitung sejak tanggal skm diterbitkan skm sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diterbitkan (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlakudalampada dapat diterbitkan ulang skm paling banyak (satu) kali. lurah, sekretaris kelurahan atau kepala seksi kesejahteraan rakyat dan perekonomian atas nama lurah berwenang melegalisir skm yang telah diterbitkan berdasarkan skm asli yang masih berlaku yang ditunjukkan oleh pemohon. dalam hal pemegang skm sebagaimana dimaksud pada telah terdaftar menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bpjs kesehatan), maka skm dinyatakan tidak berlaku. penerbitan skm juga dapat diberikan kepada peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bpjs kesehatan) yang bukan merupakan penerima bantuan lurah pemerintah daerah, akan tetapi tidak mampu membayar iuran dan atau kepesertaannya tidak aktif. penerbitan skm sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam serta membawa surat keterangan dari bpjs kesehatan yang menyatakan bahwa kepesertaan yang bersangkutan telah dibekukan (nonaktif), atau surat permohonan menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bpjs kesehatan) penerima bantuan lurah pemerintah daerah. dalam hal penerbitan skm diberikan kepada peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bpjs kesehatan) sebagaimana dimaksud pada maka jangka waktu skm sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku dan skm dapat diperpanjang paling lama (dua) bulan dari tanggal kadaluarsa. pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka masa berlaku skm yang telah diterbitkan sebelum peraturan walikota ini mengikuti masa berlaku yang tercantum dalam skm dimaksudfaliahisesuai dengan aslinya bagian hukum, tari ekr tursitowdt mm. siyapsabiha tingkat n2 tunjuk teknis dana alokasi khusus dan rencana kegiatan dana alokasi khusus kementerian terkait, pemerintah daerah menyesuaikan penganggaran dana alokasi khusus dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah mengenai perubahan penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berkenaankota sungai penusiperaturan walikotarp. setelahrp. yang srp. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganjumlah belanja bantuan sosial rp.rp.tetap rp.rp. perubahanrp. anggaranrencanaan pembangunanbadan perencanaan pembangunan daerahbabirencanaan pembangunan daerah adalah badan perencanaan pembangunan daerah kota blitar. sekretariat adalah sekretariat pada badan perencanaan pembangunan daerah kota blitar. bidang adalah bidang pada badan perencanaan pembangunan daerah kota blitar. sub bagian adalah sub bagian pada badan perencanaan pembangunan daerah kota blitar. kepala badan adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kota blitar: sekretaris adalah sekretaris pada badan perencanaan pembangunan daerah kota blitar. kepala bidang adalah kepala bidang pada badan perencanaan pembangunan daerah kota blitar. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada badan perencanaan pembangunan: perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasar peraturan perundang undangan yang berlaku, penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, cc. penyelenggaraan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah:, penelitian dan pengembanglingkup badan, perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan, pengelolaan pengaduan masyarakat bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, oo. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembanglaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangyang membawahi sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunandan yenny a: mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangun: uu. mengkoordinasikan dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat urusan perencanaan pembangunsecara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah:ain:pengelolaan pengaduan masyarakat urusan perencanaan pembangunan, menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah. untuk menjalanjalanpengkajian kewilayahan: pengintegrasian dan harmonisasi program program: mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah rkd), rencana pembangunan angka menengah daerah rpm), dan rencana pembangunan jangka panjang ipjp), penyusunan dokumen perencanaan pembangunanbeserta perubahannyaoo. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badpemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur. untuk menjalanlaksanakan fungsi: mengkoordinasikan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat dan rencana kerja perangkat daerah, cc. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang: mengkoordinasikan penyusunan bahan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) terkait mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota, mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian lembaga kota:kotelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah. untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penelitian dan pengembangan melaksanakan fungsi: mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kebimbangan daerah: mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kebimbangan daerah sesuai bidang tugasnya, pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada walikota dan perangkat daerah lingkungan kota, mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah,oordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kebimbangan, pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kebimbangan pemerintah daerah::pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada walikota dan perangkat daerah lingkungan kota, il.mengoordinasikan penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah kotaota, dg. mengoordinasikan pemberian dan penguatan sistem inovasi daerah, mengoordinasikan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah, ssana ama ama nan sanbilikiga tebe ssi ses none none mc, rb: lea s2. li tian a02 sta2 seek dang 2g leg) bi z\| pom ran kegunungkidulengan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan uang negara daerah, perlu adanya penetap, perlu menetapkan ketentuan mengenai pengelolaanrekening milik satuan kerja perangkat daerahkpd adalah kepala perangkat daerah pada pemerintah daerah.kerjaadalah kabupaten gunungkidul. bupati adalah bupati gunungkidul. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten gunungkid dan bendahara penerimaan pembantuataurekening milik sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakanberwenang mengelola rekening skpd yang dimiliki. kepala unit kerja selaku kpacc. penutupan rekening, dan pelaporemimpimemberikdari pa kpa pemimpin bluepa kpa pemimpin bluesetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam bud melakukan: psurat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari pa kpa pemimpin blue dengan menerbitkan surat persetujudengan menerbitkan surat penolakpaling lama (tujwajibsebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pembukaan rekening. pa kpa pemimpin blue rekening aktif dan penggunaannya sesuai dengan surat pernyataan penggunaan rekening. surat pernyataan penggunaan rekeningmbukaan rekening pa kpa pemimpin blue wajib menyampaikan laporan pembukaan rekening kepada bud paling lambat (tujuh) hari kerja sejakatas rekening sebagaimana dimaksud dalam dipindahbukukan rekening kas umum daerah setiap akhir bulan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk pendapatan bunga dan atau jasa giro pada blue.ketatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. bagian ketiga perubahan nama rekening dalam hal diperlukan perubahan nama rekening, pa kpa pemimpin blue mengajukan permohonan izin kepada bud. pa kpa pemimpin blue yang telah mendapatkan izin perubahan nama rekening harus menyampaikan laporan perubahan nama rekening kepada bud paling lama (tujuh) hari kerja sejak dilakukan perubahan nama rekening. format izin perubahan nama rekeningdapat memberikan izin ataupun menolak permohonan perubahan nama rekening berdasarkan kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan dengan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan izin perubahan nama bab penutupan rekening bagian kesatu penutupan rekening pa kpa pemimpin blue wajib segera menutup rekening yang sudah tidak digunakan dan memindahkan solonya rekening kas umum daerah dengan didahului permohonan persetujuan penutupan rekening kepada bud. permohonan persetujuan penutupmenerbitkan surat perintah penutupan rekeningpa kpa pemimpin blue wajib menyampaikan laporan penutupan rekening kepada bud paling lama (tujuhpa kpa pemimpin blue rekening kas umum daerah. penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam hurufbud harus menyampaikan surat pemberitahuan rekening pasif kepada pa kpa pemimpin blue sebelum melakukan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) bulan sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif. dalam hal pa kpa pemimpin blue tidak memberikan klarifikasi terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada paling lama (tujuh) hari sejak surat disampaikan maka bud langsung menutup rekening. bagian kedumembuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari bud, dan atau rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. bagian ketiga pelaporan penggunaan rekening pa kpa pemimpin blue wajib menyampaikan laporan penggunaan rekening secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada bud. laporan pengguna sama dengan bank umumrekening yang sudah ada selain berbentuk giro dan atau deposito paling lama (tiga) bulan sejak peraturan bupati ini ditetapkan harus ditformat surat permohonan persetujumbukmbukaan rekening . pada . untuk keperluan . j. apabila permohonan izmbukaan rekening diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaitformat surat persetujursetujuaananannnnanana1), dengan ini kami memberikan persetujuan pembukuan rekening knnananannnnnnnnnnnnnnnn5) pada. wi. untuk keperluan.ii j. rekening tersebut akan diberi nama. jjj. dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab saudara sepenuhnya. selanjutnya saudara diminta untuk: memenuhi kewajiban sebagia berikut: melaporkan pembukaan rekening paling lambat (tujuh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada bendahara umum daerah kabupaten gunungkidul,kabupaten gunungkidul,, rekening tidak dilaporkan paling lambat (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini, tidak menyampaikan laporan penggunaan secara periodik setiap bulan. demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. bendahara umum daerah kabupaten gunungkidul, tata cara pengisian surat persetujuan permohonan pembukaan rekening diisi kepala skpd yang mengajukan permohonan pembukaan rekening. diisi nama skpenampungan dan hibah langsung ditambahkan .untuk hibah dengan register nomor. ) diisi nama rekening yang akan dibuka. diisi nama jelas pejabat bud format surat penolaknolaknaaanananannnnaaana dengan ini kami tidak dapat memberikan persetujuan pembukuan rekening kananananannnnnnnnnnnnnn5) pada. w. untuk keperluan. dengan alasan sebagai berikut: a4. dt. snnnennanatana8) demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi bendahara umum daerah kabupaten gunungkidul, tata cara pengisian surat penolakan pembukaan rekening diisi nama satuan kerja pemerintah daerah yang mengajukan permohonan pembukaan rekening. diisi kepala satuan kerja pemerintah daerah. diisi alasan bendahara umum daerah tidak dapat menyetujui permohonan ijin pembukaan rekening yang diajukan oleh satuan kerja pemerintah daerah. diisi nama jelas pejabat bud format surat pernyatanyatakeniaataaaann pada .iiiiiiii. hanyanyataan penggunaan rekeningpssi nama atau pejabat yang ditunjuk. format lapormbukaan rekeningbendahara umum daerah tanggal eeeemmmesl)dengan nomor penananansanna4) dengan nama rekening . pada tanggal kenyamanan. pada .ii.i.i.iinama atau pejabat yang ditunjuk. format surat izin perubahan namaizin perubahan nama rekening wonosari menunjukkami mengajukan izin perubahan nama rekening sebagai berikut: nomor rekening nama rekening keterangan #pohon atas kerjasamanya diucapkan terimakasih. atau pejabat yang ditunjuk, tata cara pengisian surat izin perubahan nama rekening dicantumkan) format surat persetujuan atau penolakan izin perubahan namasurat persetujuan penolakan izin perubahan nama rekening atas wonosari nama .l.nananannnnaaa dengan ini kami. .k. s), untuk perubahan nama rekening pada.jjj. dengan diterbitkannya surat pernyataan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab saudara sepenuhnya. bendahara umum daerah kabupaten gunungkidul, tata cara pengisian surat persetujuan atau penolakan izin perubahan nama rekening rekening. rekening. dilakukan perubahan nama, format surat permohonan persetujunutupnutupan rekening . pada . dengan alasan .ii apabila permohonan izin penutupan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan penutupan rekening,nutupan rekeningrekening tersebut akan ditutup, atau bank umum untuk permohonan izin penutupan rekening pengelolaan kas blue dalam bentuk deposito. diisi alasan menutup rekening. isi nama atau pejabat yang ditunjuk. format surat perintah penutupan rekening kop surat wonosari, look nomor kepada sifat segera yth. nnnnannnna) lampiran hal perintah penutupan rekening berdasarkan rangka pelaksanaan peraturan bupati gunungkidul nomor . tahun.tentang rekening milik satuan kerja pemerintah daerah, dengan ini kami minta kepada saudara untuk menutup rekening. dengan nama rekening . dan nomor. dan memindah bujukan saldo rekening tersebut rekening kas daerah nomor dengan nama rekening rekening kas umum daerah. penutupan rekening dimaksudkan perlu dilakukan karena. demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih. bendahara umum daerah kabupaten gunungkidul, jika penutupan rekening dilakukan oleh bud) bendahara umum daerah kabupaten gunungkidul, (jika penutupan rekening dilakukan oleh skpd) tata cara pengisian surat perintah penutupan rekening diisi nama bank umum tempat rekening dibuka. diisi wonosariformat laporutupan rekening wonosari berdasarkan peraturan bupati gunungkidul . tahun kepada tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja perangkat daerah, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menutup rekening . dengan nomor.j. dengan nama rekening kenaananananana pada tanggal penananansananaan pada .iiiiiui.ii. dan telah memindahkan saldo rekening yang dimaksud sebesar rp. .iii. (terbilang. jj.) rekening kas daerah nomor (bukti terlampir)..kpa atau pejabat yang ditunjuk. format lapor,kami laporkan penggunaan rekening sebagai berikut: ps. demikggunaan rekening diisi nomor rekening yang digunakan sesuai dengan rekening koran. diisi nama dan kegunaan membuka rekening. diisi nominal saldo rekening pada saat laporan. diisi bila mana ada keterangan yang dirasa perlu disampaikan. diisi nama kpa atau pejabat yang ditunjuk.pala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa nomor tanggal juni perihal permohonan usulan perubahan tahap dana keistimewaan surat dari kepala dinas perindustrian dan perdagangan nomor tanggal juli perihal permohonan pergeseran antar kelompok belanja surat sekretaris daerah nomor tanggal juni perihal permohonan usulan perubahan dana keistimewaan surat kepala dinas pertanahan dan tata ruang kundra niti mandala sarta tata sasana) nomor tanggal juni perihal usulan perubahan dana keistimewaan tahap surat kepala dinas kebudayaan kundra kebudayaan) nomor tanggal juni perihal permohonan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran apbd surat kepala badan perencanaan pembangunan daerah nomor tanggal juni perihal permohonan usulan perubahan tahap dana keistimewa0pada direncanakan sebesar rp150. yang terdiri dari: pendapatan bagi hasil, bantuan keuangan. pendapatan bagi hasil pada huruf direncanakan sebesar rp94. bantuan keuangan pada huruf direncanakan sebesar rp56. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pendapatan bagi hasil pada direncanakan sebesar rp94. yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar rp94. bantuan keuangan pada direncanakan sebesar rp56. yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar rp5661822315. belanja honorarium sebesar rp385. belanja jasa pengelolaan bmd rp26651. belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp27. belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp41486. belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp90675002tama raman namelaksanakan fungsi penunjanglatan berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu kabupaten gunungkiddengan persyaratangunungkidul setiap tahun. bupatibupati. bab iiikomitmen kerja sama dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, surat permohonan sebagai mitra kerja fotokopi surat izin sebagai bank umum yang masih berlaku, dan fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi berwenang kepada bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan bank paling kurang tergolong cukup baik. kepala bkesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam hurufhak dan kewajiban, rekonsiliasi, pelaporan, biaya, jangka waktu, keadaan kahar (force majeure), sanksi: dan penyelesaian perselisihan. penutup bab tata cara penempatan uang daerahdaerahtim sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati:i sama yang ditandatangani oleh kepala b(nomor billet\| tanggal nominal suku nominal suku disetorkan deposito billet rp) bunga nisbah bunga nisbah kasta keterangan deposito rp ) tanggal jumlah pimpinan bank bupati gunungkidul ttd madinah
isgendalian gratifikasi lingkungan pemerintah kabupaten gunungkidul telah diatur dalam peraturan bupati gunungkidul nomor tahun bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan, peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dgunungkidulmasyarakat, swasta, organisasi masyarakat sipils beli pada hari tertentu.kabupaten gunungkidul. bupati adalah bupati gunungkidul. inspektur adalah inspektur daerah kabupaten gunungkidul.gunungkidgunungkidul, dapat berbentuk perusahaan daerah atau perseroan terbatasabupaten gunungkidulabupaten gunungkidulyang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. bab iii pelaporan, penetapan status, dan tindak lanjuttentangdisampaikan kepada kpk melalui upg, atau disampaikan kepada kpdisampaikan kepada kpk sebagaimana dimaksud pada huruf paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak lainnya. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau cc.negara, atau gratifikasi milik penerima. gratifikasi yang berstatus milik negara upg berkoordinasi dengan kpk..berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang kepatuhan atau pengawasansetiap perangkat daerah bagian unit pelaksana teknis, dan kewajiban upg upg mempunyai tugasnit pelaksana teknissebagaimana dimaksud pada dibuat paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun pada awal tahun. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui upg. kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan diawali lingkungan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik. inspektorat daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pejabat pegawai sebagaimana dimaksud padaterdiri dari kerahasiaan identitas pelapor dalam hal diperlukandan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufdapat dilaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkaiturmintaan perlindungan sebagaimana dimaksud padatambahan penghasilancontoh surat pernyataan penolakan, penerimaan dan atau pemberian gratifikasi surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama nnanaanaaanannaaa nana aan pangkat gol ruang jie jabatan panganan nana unit kerja nananaanan nana naa naa aantentangan dengan kewajiban atau tugas saya. apabila saya menerima gratifikasi yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati gunungkidul nomor tahun maka saya bersedia melaporkan gratifikasi tersebut kepada komisi pemberantasan korupsi kpk) melalui unit pengendalian gratifikasi upg) pemerintah kabupaten gunungkidulwonosari, mengetahui kepala pd.jj., yang membuat pernyataan bupati gunungkidul, ttd madinah
naa kbagaimana dimaksud dalam huruuda dan olahyelenggaraan kearsipanraimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan arsip. jra substantif sebagaimana dimaksud pada. bab ruang lingkup jrasektor kesejahteraan rakyat urusan pendidikan dan kebudayaan sman aras jenis series arsipsetelah keputusan tahun permanen pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal dan pendidikan dasar terbaru ditetapkberakhir kebijakan bersifat penetapan tahun setelah keputusan tahun permanen pengkajian dan pengusulan penetapan terbaru ditetapkan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif(a) bahan ajar tahun setelah kegiatan tahun musnah alat permainan edukatif diaudit (b) pelatihannasional tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pendidikan masyarakat (a) penyelenggaraan program tahun setelah proses tahun musnah bahan ajar kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penyusunan majalah (b) pemberian bantuan sosial tahun setelah proses tahun musnah penilaian proposal kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pemberian bansos (c) pembinaan program tahun setelah proses tahun musnah temu koordinasi kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakaninternasional(a) penyelenggaraan program tahun setelah proses tahun musnah uji kompetensi kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan berkas akreditasi penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan(c)dinyatakan selesai dilaksanakan (d) standar kursus dan pelatihan kurikulum tahun setelah proses tahun musnah jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif bahan ajar kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (e) lomba lembaga kursus berprestasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (?)(g) sertifikasi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pendidik dan tenaga pendidikan pendidik didik (a) bahan ajar tahun setelah bahan tahun musnah ajar yang baru diterbitkan (b) block grant tahun setelah kegiatan tahun permanen diaudit (c) sosialisasi (modul)d) data pendidik dan tenaga pendidik tahun setelah data baru tahun permanen diterbitkan pendidikan dasar sekolah dasarg) bantuan operasional sekolah bos\|sekolah menengah pertamainn". (g) bantuan operasional sekolah bospendidikan khusus layanan khusus pk lk (a) bahan ajar tahun setelah bahan tahun musnah ajar yang baru diterbitkan (b) petunjuk teknis(e)?) kurikulum bahan pembelajaran tahun setelah kurikulum tahun musnah baru diberlakukan (g) alat bantu pembelajaran tahun setelah diperbarui tahun musnah (h) pendataan tahun setelah data tahun musnah diupgrade ()) kelembagaan tahun setelah proses tahun musnah kecuali unit kesehatan sekolah kegiatan dinyatakan block grant, pendidikan jasmani adaptif selesai dilaksanakan permanenkependidikan (a) pendataan dan pemetaan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) pembinaan guru dan tenaga pendidikingkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (standar, uji,\|(d)dinyatakan selesai dilaksanakan (e)kegiatan tahun permanen diaudit (h(a) pendaftaran dan penetapan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) pengelolaan data jenis series arsip keterangan apa perlindungan tahun setelah proses tahun permanen (a) perizinan dan pengamanan kegiatan dinyatakan (b) pemeliharaan dan pemugaran selesai dilaksanakan pengembangan dan pemanfaatan tahun setelah proses tahun permanen (a) pengembangan kegiatan dinyatakan (b) pemanfaatan selesai dilaksanakan eksplorasi dan dokumentasi tahun setelah proses tahun permanen (a) eksplorasi cagar budaya kegiatan dini akan (b) dokumentasi cagar budaya dan koleksi museumdinyatakan (a) pemberdayaan lembaga (b) hubungan antar lembaga komunitas kepercayaan (a) komunitas adat (b) upacara adat pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional (a) pengetahuan tradisional (b) ekspresi budaya tradisional lingkungan budaya dan pranata sosial (a) lingkungan budaya (b) pranata sosial jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif sejarah dan nilai budaya sejarah tahun setelah proses tahun permanen (a) penggalian sumber sejarah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) penulisan sejarah pemetaan nilai tahun setelah proses tahun permanen (a) pemetaan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) klasifikasi verifikasi dan perumusan nilai tahun setelah proses tahun permanen (a) verifikasi nilai kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) perumusan nilai dokumentasi dan publikasi (a)(b)jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (a)(b)(a) pencatatan kekayaan budaya tahun setelah dicatat tahun musnah (b) penetapan kekayaan budaya tahun setelah ditetapkan tahun permanen warisan budaya nasional dan dunia tahun setelah ditetapkan tahun permanen (a) warisan budaya benda (b) warisan budaya takbenda diplomasi budaya tahun setelah proses tahun musnah (a) diplomasi dalam negeri kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) diplomasi luar negeri jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (tahun setelah proses tahun permanen peningkatan kompetensi kegiatan dinyatakan (a) pengembangan profesi pendidik paud, nonformal, dan informal selesai dilaksanakan(a) pengembangan profesi pendidik paud, nonpengembangan tenaga kependidikan tahun setelah proses tahun permanen program kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakanevaluasipengembangan sdm kebudayaan tahun setelah proses tahun permanen program kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (a) peningkatan kompetensi (b) sertifikasi evaluasi jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (a) peningkatan kompetensi (b) sertifikasi penjaminan mutu pendidikan tahun setelah proses tahun permanen pemetaan mutu kegiatan dini katakan (a) penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal esa1 laksanakan (b) penjaminan mutu pendidikan dasar sistem informasi (a) penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal (b) penjaminan mutu pendidikan dasar penyusunan materi sop instrumen panduan pedoman proposal tor tahun setelah pedoman tahun musnah kak ditetapkandilaksanakan sg.diaudit tahun musnahdinyatakan selesai dilaksanakan asean emo jenis series arsip keterangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan tahun setelah diupgradedata dan statistik pendidikan tahun setelah proses tahun permanen data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kegiatan dinyatpermanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan kerja sama tahun setelah kerja tahun permanen sama berakhir data dan informasi penelitian data tahun setelah data tahun permanen update informasi tahun setelah hasil tahun permanen penelitian dipublikasisektor kesejahteraan rakyat urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terbaru ditetapipengarusutamaan gender ekonomi, politik, sosial dan hukum data gender tahun setelah data tahun permanen diupdate analisis dan penyajian informasi gender tahun setelah hasil tahun permanen analisis dipublikasikan advokasi dan fasilitasi sosialisasi pug, pendampingan ppg, pembentukan tahun setelah proses tahun musnah kelompok sadar genderngarusutamaan gender(update advokasi dan fasilitasi, sosialisasi perlindungan perempuan, p2wkxs, desa tahun setelah proses tahun musnah prima, pelatihan ekonomi produktif bagi kelompok ekonomi perempuperempuan tahun setelah sistem tahun permanen aplikasi diupgradeupdate advokasi dan fasilitasi sosialisasi p2tp2a utd pipa, pencegahan, tahun setelah proses tahun musnah penanganan dan pendampingan kasus kekerasanaki(update advokasi dan fasilitasi sosialisasi kla, pembentukan kecamatan dan desa tahun setelah proses tahun musnah layak anak, pembentukan forum anak kecamatan dan desamelalui tahun setelah proses tahun permanen kabupaten layak anak kla) kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan urusan hukum sub urusan peraturan perundang undangan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif .uuaaansy kebijakan peraturan perundang undangan meliputi kebijakan dibidang: tahun setelah tahun permanen pembentukan peraturan perundang undangan regering), pembentukan keputusan terbaru keputusan penetapan beschiking), publikasi peraturan perundang undangan, ditetapkan kerjasama hukum, dan dokumen hukumdaerah tahun setelah proses tahun permanen usul prakarsa peraturan perundang undangan daerah kegiatan dini katakan bahan materi program pembentukan peraturan daerah dari perangkat sersan dilaksanakan daerah program pembentukan peraturan daerah propemperda) penyusunan peraturan perundang undangan daerah tahun setelah proses tahun permanen naskah akademik dan atau penjelasan atau keterangan rancangan kegiatan dinyatakan peraturan daerah selesai dilaksanakan rancangan peraturan perundang undangan daerah materi pembahasan rancangan peraturan perundang undangan daerah perangkat daerah pengusul materi pembahasan rancangan peraturan perundang undangan daerah legislatif jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif naa. pembahasan peraturan perundang undangan daerah tahun setelah proses tahun permanen nota penjelasan dan jawaban mengenai rancangan peraturan daerah kegiatan dinyatakan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah selesai dilaksanakan tanggapan atas pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah persetujuan bersama antara bupati dangan dprd terhadap rancangan peraturan daerah permohonan penetapan peraturan bupatietapan dan pengundangan tahun setelah tidak tahun permanen pemberian para oleh pejabat terkait berlaku penandatanganan oleh pejabat yang menetapkan pengundangan dalam lembaran daerah atau berita daerah oleh sekretaris daerah pembentukan keputusan penetapan (beschikking) tahun setelah tidak tahun musnah kecuali keputusan surat edaran instruksi bupati: berlaku keputusan final, permanen pengajuan draf dari unit pengusul telaah hukum perbaikan draf penetapan keputusan kepala perangkat daerah tahun setelah tidak tahun musnah berlaku publikasi peraturan daerah dan peraturan bupati sosialisasi penyuluhan diseminasi peraturan daerah dan peraturan bupati tahun setelah proses tahun musnah tmn era jenis series arsip keterangan naawwraaamuawuaawwraana selesai dilaksanakan kerjasama hukum tahun setelah kerjasama tahun permanen usul prakasa dari lembaga unit kerja berakhir konsultasi dan koordinasi rapat internet antar unit draf counter draftahun permanen sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih) upgrade sub urusan proses peradilan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (persidangan perdata tahun setelah eintracht tahun musnah kecuali surat gugatan yang berkaitan ban hat langsung dengan jawaban dan eksepsi atas gugatan pemerintah daerah, replika kuasa hukum terdakwa permaneneintracht tahun musnah kecuali rapat permusyawaratan (dismissal procedure) yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan persiapan pemerintah daerah, ketua majelis membacakan gugatan permanen jawaban dari tergugat replika dari penggugat publik dari tergugat pembuktian kesimpulan putusan upaya hukum jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pelaksanaan putusan ganti rugi rehabilitasi eksekusi tahun setelah proses tahun musnah surat putusan pengadilan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan pencarian dan penangkapan buronan pemeriksaan lokasi barang bukti berita acara pelaksanaan putusan pengadilan ba. berita acara pengembalian barang bukti ba. berita acara pemusnahan barang bukti berita acara lelang berkas lelang barang bukti berita acara tanda setor uang barang bukti kas negara bantuan hukum konsultasi hukum advokasi tahun setelah proses tahun musnah pemberian bantuan konsultasi hukum perdata, dan tata usaha negara) kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan sektor kesejahteraan rakyat urusan perpustakaan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (kebijakan perpustakaan meliputi kebijakan bidang\| tahun setelah keputusan tahun permanen pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi dan sumber daya terbaru ditetapkanarya tahun permanen diserahkan pangkalan data penerbit dan pengusaha rekaman tahun setelah data tahun permanen diperbarubibliografi nasional indonesia bni) catatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) bibliografi daerah bd) (c) katalog induk nasional kin) (d) katalog induk daerah kid) (etahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pendaftaran nomor international standard music number ismn) tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengembangan koleksi akuisisi (a) pembelian tahun setelah kegiatan tahun musnah dipertanggungjawabkan (b) hibah tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (c) hadiah tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (d) tukar menukarimplementasi undang undang kkr tahun setelah karya tahun musnah diserahkan (?) terbitan internal tahun setelah karya tahun musnah diterbitkan (g)(h) inventarisasi koleksi buku induk) tahunmusnah diperbarui jasa perpustakaan dan informasi keanggotaan tahun setelah tahun musnah berakhirnya masa satu tahun anggaran sirkulasi tahun setelah tahun musnah berakhirnya masa satu tahun anggaran jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif referensi tahun setelah tahun musnah berakhirnya masa satu tahun anggaran aksara, alih bahasa dan kajian naskah nusantara ahun setelah proses ahun usia alih alih bah dan kajian naskah tah telah tah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan kerjasama perpustakaan kerja (a) tahun setelah masa tahun permanen berlaku berakhir (b) perjanjian kerjasama tahun setelah perjanjian tahun musnah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan (c) partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengembangan implementasi teknologi informasi perpustakaan (a) pengembangan situs web tahun setelah sistem tahun musnah aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (bjangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (cd)pangkalan data layanan perpustakaan tahun setelah data tahun permanen diperbaharui preservasi bahan pustaka konservasi tahun setelah proses tahun musnah (a) perawatan bahan perpustakaan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakjangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pengembangan perpustakaan tahun setelah proses tahun musnah (a) perpustakaan umum segi atan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) perpustakaan khusus (c) perpustakaan sekolah akreditasi perpustakaan (a) permintaan akreditasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) pemberian akreditasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (c) pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi tahun setelah data tahun permanen diperbarui pangkalan data perpustakaan tahun setelah data tahun permanen (a) nomor pokok perpustakaan diperbarui (b(a) forum perpustakaan umum kegiatan dini akan selesai dilaksanakan (b) forum perpustakaan khusus (c) forum perpustakaan sekolah jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (d) gerakan pemasyarakatan minat baca (e)(a) tim penilai instansirui jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pangkalan data tim penilai pustakawan tahun setelah data tahun permanen diperbarui sektor kesejahteraan rakyat urusan pariwisata dan ekonomi kreatif jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi kebijakan dibidang tahun setelah keputusan tahun permanen pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif terbaru ditetapkan(kawasan strategis pariwisata)iptek daya tarik wisata ahun setelah proses ahun usia bintik day tah telah tserah tahun musnah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir pengembangan daya tarik wisata kota pusakberbantuan tahun setelah kegiatan tahun musnah diaudit penghargaan pengelolaan daya tarik wisata cipta award tahun setelah proses tahun permanen ghar(a) usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata kegiatan tiny akan (b) penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan sersan cia sana kan jasa pariwisata tahun setelah ijin tidak tahun musnah (a) jasa transportasi wisata berlaku (b) jasa informasi wisata (c) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (d) jasa perjalanan wisata (e) jasa konsultan pariwisata jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan pen jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (g) insentif (h) dan event tahun setelah proses tahun permanen pengembangan wisata kuliner dan belanja segi atan dinyatakan selesai dilaksanakanraga pengembangan wisata alam dan budaya jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif manahasil tahun permanen (a) informasi pasar pariwisata dalam negeri (kegiatan pameran, booklet) pengembangan dipublikasikan (b) diseminasi informasi pasar pariwisata dalam negeri travel dialog) informasi pasar luar negeri tahun setelah hasil tahun permanen (a) informasi pasar pariwisata luar negeri pengembangan dipublikasikan (b)tahun musnah (a) hubungan lembaga pariwisata kegiatan dinyatakan (bj wia sat selesai dilaksanakan idea wisata perancangan pemasaran pariwisata tahun setelah proses tahun permanen (a) perancangan pemasaran dalam negeri kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) perancangan pemasaran luar negeri promosi pariwisata luar negeri tahun setelah proses tahun musnah wilayah asean kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan wilayah asia wilayah timur tengah dan afrika wilayah amerika dan pasifik wilayah eropa mara jenis series arsip keterangkabupaten gunung kidul tahun setelah proses tahun permanen strategi pencitraan kabupaten gunung kidul kegiatan dinyatakan (a) perencanaan pencitraan kabupaten gunung kidul selesai dilaksanakan (b) pemantauan dan evaluasi pencitraan kabupaten gunung kidul komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, dan media ruang tahun setelah proses tahun permanen (a) promosi media kegiatan dinyatakan (b) sarana dan distribusi media selesai dilaksanakan kerjasama dan kemitraan tahun setelah kerja tahun permanen (a) kerjasama dan kemitraan antar lembaga pemerintah sama berakhir (b) kerjasama dan kemitraan antar lembaga non pemerintah promosi konvensi, insentif, event dan minat khusus tahun setelah proses tahun musnah promosi kie korporasi kegiatan dinyatakan (a) korporasi dalam negeri selesai dilaksanakan (b) korporasi luar negeri promosi kie pemerintah dan non pemerintah (a) pemerintah (b) non pemerintah promosi minat khusus (a) wisata bahari (b) wisata nonbahari ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya pengembangan seni pertunjukan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pengembangan seni pertunjukan tahun setelah proses tahun permanen (a) kreasi dan produksi seni pertunjukan pembinaan usaha ekonomi kegiatan dinyatakan kreatif) selesai dilaksanakan (b) fasilitasi pengembangan seni pertunjutahun permanen (a) kreasi dan produksi karya seni kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) fasilitasi pengembangan seni pemasaran dan pengembangan apresiasi tahun setelah proses tahun musnah (a) distribusi dan komersialisasi karya seni rupa kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b)fiksi kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakandilaksanakan komunikasi visual (a) desain grafis (b) komunikasi visual jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktifsetelah proses tahun permanen (a) pengembangan teknologi kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) pemanfaatan teknologi sentra inovasi dan inkubator bisnis tahun setelah proses tahun permanen (a) pengembangan sentra inovasi kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) pengembangan inkubator bisnis sentra kreatif tahun setelah proses tahun permanen (a) pengembangan sentra kreatif kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) pengelolaan sentra kreatif akses pembiayaan tahun setelah diaudit tahun musnah (a) akses pembiayaan bank (b) akses pembiayaan nonblok pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tahun setelah proses tahun permanen penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan program dan evaluasi data dan publikasi mara jenis series arsip keterangsektor kesejahteraan rakyat urusan sosial kasat masa aan bekas jenis series arsip keterangan kebijakan tahun setelah keputusan tahun permanen kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, terbaru ditetapkanla) pengangkatan anak selesai dilaksanakanjangka waktu penyimpanan jenis series arsipdan rungu wicara, mental kegiatan dinyatakan (a) dalam panti selesai dilaksanakan,(a) penyiapan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakmara jenis series arsip keterangmasyarakat selesaipengembangan kelembagaan selesai dilaksanakdisasi diaudit(a) pemulihan sosial selesai dilaksanakankeserasian sosial kegiatan dinyatakan (b) penguatan sumber daya selesai dilaksanakan tanggap darurat tahun setelah status tahun permanen (a) bantuan darurat tanggap darurat dicabut (b) advokasi sosial pemulihan sosial tahun setelah proses tahun permanen (a) penguatan sosial kegiatan dinyatakan (b) reintegrasi sosial selesai dilaksanakan kerja sama tahun setelah kerjasama tahun permanen (a) kerja sama pemerintah berakhir dan kewajiban para pihak tela (b) kerja sama non pemerintah ditunaikantanggap darurat selesai dilaksanakan (a) bantuan darurat (b) advokasi sosial pemulihan sosial dan penguatan sosial kerja sama tahun setelah kerja tahun permanen (a) kerja sama pemerintah sama berakhir (b) kerja sama non pemerintah jaminan sosial seleksi dan verifikasi tahun setelah proses tahun musnah asuransi kesejahteraan sosial kegiatan dinyatakan (a) kelembagaan selesai dilaksanakan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif jnnnnn'''' . his (b) pengelolaan premi bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan (a) pendampingan (b) penyaluran kerja sama tahun setelah kerjasama tahun musnah (a) kerja sama pemerintah berakhir dan kewajiban keri indah para pihak telah (b) kerja sama non pemerintdilaksanakanenanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan tahun setelah proses tahun musnah identifikasi dan analisis kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengembangan kapasitas (a) pengembangan kapasitas sumber daya manusia jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktifkat pengangkatan selesai dilaksanakan (b)identik: (a) identifikasi selesai dilaksanakan (b) pendayagunaan pengembangan kesetiakawanan sosial tahun setelah proses tahun musnah (a) penggalian nilai kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) pelestarian nilai pengelolaan taman makan pahlawan dan makam pahlawan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan sektor kesejahteraan rakyat urusan kesehatan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif kebijakan bidang bina upaya kesehatan, pengendalian penyakit dan tahun setelah keputusan tahun permanen penyehatan lingkungan, bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, bina terbaru ditetapkantahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan praktek klinis bagi dokter fasyankes primer tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pelaksanaan kesehatan primer tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut puskesmasesehatan gigi dan mulut rumah sakit tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan icd dentistry dan stomatology tahun setelah kebijakan tahun musnah baru who ditetapkan infeksi menular lewat transfusi darah tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penyakit mulut tingkat primer tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pembiayaan darah tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penggunaan darah rasional tahun setelah proses tahun musnah kegiatantahun setelah proses tahun musnah darah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan akreditasi puskesmasuskesmas berprestasi tahun setelah proses tahun permanen kegiatatahun musnah (a) rumah sakit pratama kegiatan dinyatakan (b) rumah sakit publik selesai dilaksanakan pelayanan rumah sakit privat tahun setelah proses tahun musnah (a) akses pelayanan sport call kegiatan dini katakan (b) pelayanan geriartri selesai dilaksanakan pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan tahun setelah proses tahun musnah kesehatan lain kegiatan dinyatakan (a) rumah sakit rujukan regional selesai dilaksanakan (a) pencegahan fraud rumah sakit pelayanan pasien jaminan kesehatan tahun setelah klaim tahun musnah (a) pelayanan pasien jaminan kesehatan dibayarkan (a) biaya klaim tenaga kerja bermasalah dewan pengawas rumah sakit tahun setelah laporan tahun musnah diaudit dantahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakandini katakan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pelayanan keperawatan profesional rumah sakit tsa1 tnarsattakatahun setelah proses tahun musnah (a) laboratorium kesehatan kegiatan dini katakan (b) laboratorium klinik selesai dilaksanakan (c) laboratorium puskesmas pelayanan radiologi tahun setelah proses tahun musnah (a) pelayanan radiologi kegiatan dinyatakan (b) telemedicine selesai dilaksanakan (c) radiologi diagnostik perizinan dan sertifikasi (a) perizinan radiologi tahun setelah izin tahun musnah diperbarui (b) sertifikasi peningkatan kapabilitas tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan sarana dan prasarana kesehatan tahun setelah proses tahun musnah (a) prasarana bangunan rumah sakit kelas kegiatan dini katakan (b) prasarana bangunan rumah sakit kelas selesai dilaksanakanbata mara jenis series arsip keterangan asas(i)) prasarana ruang instalasi sterilisasi sentral css) g)) prasarana ruang yang aman dalam situasi(a) kalibrasi bpk lpnk upsk kegiatan dinyatakan (b) kalibrasi rumah sakit selesai dilaksanakupgrade tahun permanen (a) aspek rumah sakit (b) aspek puskesmas (c) aspek dinas kesehatan kesehatan jiwa jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif kesehatan jiwa non fasilitas pelayanan kesehatan tahun setelah proses tahun musnah (a) promosi kesehatan jiwa fasilitas pelayanan kesehatan primer kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan bina kesehatan jiwa fasilitas pelayanan kesehatan tahun setelah proses tahun musnah (a) mutu layanan jiwa jiwa dan rsud sesuai penyelenggaraan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan etikolegal dan asesmen tahun setelah proses tahun permanen (a) penanggulangan penelantaran dan pemasangan serta penanganan kegiatan dini katakan salah lainnya terhadap orang dengan penderita gangguan jiwa selesai dilaksanakan (b)tahun musnah zat adiktif napa), rokok, dan alkohol kegiatan dinyatakan (a) program terapi rumahan metanol trm) selesai dilaksanakan (b) pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan penggunaan (c) wajib lapor pecandu narkotika (d) pencegahan masalah akibat penggunaan tembakau (e) etik rehabilitasi dan medis terkait hukum kesehatan jiwa kelompok berisiko tahun setelah proses tahun musnah (a) kesehatan jiwa sekolah kegiatan dinyatakan (b) kesehatan jiwa dan dukungan psikososial penanggulangan selesai dilaksanakanrekam medik rekam medik rumah sakit jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (a) rawat inap tahun setelah tanggal tahun musnah kecuali terakhir pasien untuk penelitian berobat pulang permanen (b) rawat jalan tahun setelah tanggal tahun musnah kecuali terakhir pasien berobat untuk penelitian permanen (c) ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis tahun setelah tahun musnah kecuali dibuatnya ringkasan untuk penelitian permanen rekam medik puskesmas dan faskes lain tahun setelah tanggal tahun musnah kecuali terakhir pasien berobat untuk penelitian permane(a) difteri kegiatan dinyatakan (b) polio selesai dilaksanakansetelah proses tahun musnah (a) pekan imunisasi nasional kegiatan dini akan (b) coldchain bagi petugas imunisasi ere san grav sana kan (c) introduksi imunisasi dpt hb hib pentavalen) pada bayi dan(wus) (g) imunisasi bagi masyarakat umum (h) vaksin dan serum program imunisasi, pencanangan vaksin baru kan san bean jenis series arsip keterangan ore, hib haemophilis influenza tipe kesehatan matra tahun setelah proses tahun musnah (a) mudik sehat kegiatan dinyatakan (b) kesehatan bagi penumpang darat selesai dilaksanakan (c) kesehatan migran (d) penanggulangan kesehatan akibat gangguan kamtibmas(a) pengendalian penyakit kegiatan dinyatakan (b) multi drug resistance, tb, dots, wars tb, anak, selesai dilaksanakan hiv, keperawatan (c) laboratorium pengendalian aids dan penyakit menular seksual tahun setelah proses tahun musnah (a)(b) human immune deficiency virus hiv)saluran pernafasan akut tahun setelah proses tahun musnah (a) middle east respiratory syndrome corona virus mers kegiatan dini katakan (b)(a) diare kegiatan dinyatakan (b) tifoid selesai dilaksanakan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pengendalian kusta dan frambusia tahun setelah proses tahun musnah (a) kusta kegiatan dinyatakan (b) frambusia selesai dilaksanakan(a) kelambu berinsektisida lli ns) kegiatan dinyatakan (b) eliminasi malaria selesai dilaksanakan (c) crosscheker mikroskopis malaria pengendalian arbovirosisi tahun setelah proses tahun musnah (a) dbd kegiatan dinyatakan (b) chikungunya selesai dilaksanakan (c) ebola pengendalian zoonosis tahun setelah proses tahun musnah (a) penyakit flu burung kegiatan dini katakan (b) vaksin anti rabies var) baru selesai dilaksanakan (c) penyakit pes (d)tahun musnah (a) filariasis kegiatan dinyatakan (b) kecabangan selesai dilaksanakan (c) schistosomiasis jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif(a) penyakit jantung kegiatan dinyatakan (b) penyakit pembuluh darah selesai dilaksanakan (c) penyakit hipertensi (d)(a) penyakit diabetes mellitus kegiatan dini katakan (b) penyakit gangguan metabolik selesai dilaksanakan (c)(a) penyakit akibat produk tembakau kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b)(a) pengendalian cidera kegiatan dini katakan selesai dilaksanakan (b) pengendalian kecelakaan lalu lintas (c) penanganan kesehatan akibat tindak kekerasan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif penyehatan lingkungan penyehatan air dan sanitasi dasar tahun setelah proses tahun musnah (a) pengawasan kualitas air minum kegiatan dini katakan selesai dilaksanakan (b)(a) higiene sanitasi dan bangunan umum kegiatan dini katakan tan selesai dilaksanakan(a) penanggulangan kedaruratan bidang kesehatan lingkungan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanak(a) makanan jajanan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanaktahun setelah proses tahun musnah (a) medis fasyankessertifikasi sanitasi kesehatan dan pengujian kesehatan tahun setelah proses tahun musnah sertifikat kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (a) sertifikat air bersih (b) sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga (c) sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan ilina gizi dan kesehatan ibu dan anak gizi gizi makro tahun setelah proses tahun musnah (a) gerakan nasional sadar gizi dalam rangka percepatan perbaikan kegiatan dini katakan gizi hpk, stunting) selesai dilaksanakan (b) pemantauan pertumbuhan anak (posyandu) gizi mikro tahun setelah proses tahun musnah (a) upaya penanggulangan masalah gizi mikro gaki gangguan kegiatan dini katakan akibat kekurangan iodium), kva kekurangan vitamin a), agb selesai dilaksanakan anemia gizi besi)(a) pelayanan gizi puskesmas, rumah sakit, dan instansi kegiatan dini katakan selesai dilaksanakan (b) tatalaksana anak gizi buruk (c) pencegahan dan penanggulangan gizi lebih jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif konsumsi makanan dan jasa makanan tahun setelah proses tahun musnah (a) makanan pendamping asi kegiatan dini katakan tb) selesai dilaksanakan asi eksklusif (c) pedoman gizi seimbang makanan bayi dan anak (e) buffer stock makanan pendamping asi ()?tahun setelah proses tahun musnah (a) surveilans gizi kegiatan dini katakan selesai dilaksanakan (b) epidemiologi kasus gizi buruk (c) penanganan bidang gizi dalam situasi bencana (d)(a) pelayanan antennata terpadu kegiatan dini katakan selesai dilaksanakan (b) pelayanan kelas ibu hamil (c)(a) kemitraan bidan dan dukun kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakaahun setelah proses tahun usia kesfeh dengan bahan lokasi tah lah jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (a) audit maternal perinatal kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi p4k) pemberdayaan masyarakat (c) tanda bahaya pada kehamilan (d) surveilans kematian ibu keluarga berencana tahun setelah proses tahun musnah (a) pelayanan pasca persalinan kegiatan dini katakan selesai dilaksanakan (b) pelatihan pasca persalinan perlindungan kesehatan reproduksi ahun setelah proses tahun usia perlindungan kesfeh diksi tah lah (a) pelayanan kesehatan reproduksi terpadu part) kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakandini katakan selesai dilaksanakan (a) pelayanan kesehatan neonatal(a)(b) rujukan tumbuh kembang (c) manajemen terpadu balita sakit berbasis komputer catt) bata mara jenis series arsip keterangan kewaspadaan penanganan balita berisiko tahun setelah proses tahun musnah (a) screening hypotheroid congenital kegiatan dini katakan (b) surveillance kesehatan anak selesai dilaksanakan (c)(a) tempat penanganan kesehatan remaja rumah sakit kegiatan dini katakan (b) pelayanan kesehatan peduli remaja selesai dilaksanakan (c) usaha kesehatan sekolah perlindungan kesehatan anak tahun setelah proses tahun musnah (a) korban kekerasan terhadap anak kegiatan dinyatakan (b) anak dengan disabilitas selesai dilaksanakan (c) anak terlantar anak jalanan panti (d) anak yang berhadapan dengan hukum lapas rutan (e) anak kelompok terasing kelompok minoritas kesehatan tradisional alternatif dan komplementer tahun setelah proses tahun musnah pelayanan kesehatan tradisional keterampilan kegiatan dinyatakan (a) akupresure selesai dilaksanakan (b) asuhan mandiri kesehatan tradisionalpelayanan kesehatan tradisional ramuan tahun setelah proses tahun musnah (a) health tourism kegiatan dinyatakan (b) peningkatan pemanfaatan taman obat keluarga toga) selesai dilaksanakanjangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif layanan kesehatan alternatif dan komplementer ahun setelah proses tahun usia. play: kesfeh dan tah lah (a) akupunktur kegiatan dinyatakan (b) obat herbal obat tradisional selesai dilaksanakan (c) integrasi yankestrad (d) pelayanan alternatif komplementer lainnya penapisan dan kemitraan ahun setelah proses tahun usia penari dan kemi tah lah (a) sentra penerapan dan pengembangan pengobatan tradisional kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakandinyatakan selesai dilaksanakanlingkungan kerja tahun setelah proses tahun musnah (a) perkantoran kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) rumah sakit (c) puskesmas kesehatan olah raga tahun setelah proses tahun musnah bata mara jenis series arsip keterangan (a) kebugaran jasmani bagi karyawan pekerja kegiatan dinyatakan (b) kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji selesai dilaksanakantahun setelah kegiatan tahun musnah (a) harga jual obat generik dipertanggungjawabkan (b) harga jual obat generik berdagang audit (c) harga eceran tertinggi pada label obat pengadaan obat tahun setelah kegiatan tahun musnah (a) pengadaan vaksin reguler dipertanggungjawabkan (b) obat esensial audit (c) obat pelayanan kesehatan dasar kabupaten) obat dan alat kesehatan haji indonesia obat penderita talasemia (k) obat psikotropika generik obat anti retro viral stntnnn enn ma an demissa jenis series arsip keterangan 2n perbekalan kesehatan tahun setelah kegiatan tahun musnah (a) gudang farmasi dipertanggungjawabkan di (b) kelengkapan gudang obat dan perbekalan kesehatan audit(?)(a) alat kesehatan kegiatan dinyatakan (b) kompendium alat kesehatan selesai dilaksanak(a) industri farmasi kegiatan dinyatakan (b) pedagang besar farmasi selesai dilaksanakan (c) pedagang eceran obat (d1) penyalur alat kesehatan (e)tahun setelah proses tahun musnah part) kegiatan dinyatakan (a) produk diagnostik vitro selesai dilaksanakan (b) perbekalan kesehatan rumah tangga part) (c) part klas iii (d) part klas dan kan san bean jenis series arsip keterangan (e)(a) visite untuk apoteker kegiatan dini katakan (b) tanggung jawab apoteker terhadap keselamatan pasien patient selesai dilaksanakan safety) (c) penulisan resep farmasi klinik tahun setelah proses tahun musnah (a) pharmaceutical care untuk penyakit artritis rematik kegiatan dinyatakan (b) pharmaceutical care untuk penyakit asma selesai dilaksanakan (c) pharmaceutical care untuk penyakit flu burung pharmaceutical care untuk penyakit hati (e)) dissenting sediaan steril gh) pencampuran obat suntikan penanganan sediaan sitostatika ksetelah proses tahun musnah (a) penggunaan obat bebas dan bebas terbatas kegiatan dini katakan (b) kefarmasian rumah home pharmacy care) selesai dilaksanakanbata mara jenis series arsip keterangan akik (a) obat rasional kegiatan dinyatakan (b) informasi obat selesai dilaksanakan(a) farmakope indonesia kegiatan dinyatakan (b) farmakope herbal indonesia selesai dilaksanakan(g) suplemen farmakope herbal indonesia (h) suplemen iii farmakope herbal indonesia (i)) usaha kecil obat tradisional kot) usaha menengah obat tradisional umat) (k)(a) keamanan pangan kegiatan dinyatakan (b) kosmetika bagi petugas selesai dilaksanakan (c) industri rumah tangga bagi petugas (d) makanan jajanan anak sekolah san menara besa jenis series arsip keterangan(a) narkotika dan psikotropika kegiatan dinyatakan (b) prekursor farmasi selesai dilaksanakan (c) sediaan farmasi khusus kemandirian obat dan bahan baku obat tahun setelah proses tahun musnah (a) indonesian pharmaceutical industry directory kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan surat keterangan, sertifikasi dan perijinan tahun setelah proses tahun permanen surat keterangan kegiatan dinyatakan surat keterangan special acces scheme sas) selesai dilaksanakanproses tahun musnah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan kegiatan dinyatakan pencegahan dan mitigasi selesai dilaksanakan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan tanggap darurat pemulihan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktiftersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan jkn tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan inteligensi kesehatan tahun setelah proses tahun musnah pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensi kesehatan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanaktahun musnah pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji kegiatanupatenbata mara jenis series arsip keterangan sama u( a j j u aa (masyarakat tahun setelah proses tahun musnah saka bhakti husada kegiatan dini kangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pengembangan pesan promosi kesehatan tahun setelah hasil tahun musnah pengembangan pesan promosi kesehatan pengembangi akan hari kesehatan dunia sersan (telah masa tahun permanen berlaku habisdini katakan statistik lingkungan dan sumber daya kesehatan selesai dilaksanakaplikasi tahun permanen pengembangan sistem informasi diupdate bank data jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (pengawasan obat dan makanan tahun setelah keputusan tahun permanen kebijakan pengawasan obat dan makanan meliputi pengawasan produk terbaru ditetapkansetelah proses tahun musnah hasil pra registrasi kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakansetelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan registrasi obat copyregistrasi ulang tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (c) uji klinik tahun setelah proses tahun musnah protokol uji klinik kegiatan dinyatakan klinik selesai dilaksanakan inspeksi uji kini (d) persetujuan registrasi tahun setelah proses tahun permanen sertifikat nomor izin edar nie) kegiatan dini akan selesai dilaksanakan surat persetujuan perubahan register nie (e) pengembalian nie tahun setelah proses tahun musnah dokumen pengembalian nie kegiatan dini akan selesai dilaksanakan dokumen pencabutan nie dokumen pembekuan nie evaluasi produk terapeutik penggunaan khusus ahun setelah proses tahun usia evaluasi produk pengguna tah lah (a) evaluasi produk klinik kegiatan dini akan selesai dilaksanakan (b)ahun setelah proses tahun permanen standardisasi dan peng produk dan berbekal tah lah kesehatan kesehatan rumah tangga kegiatan dinyatakan (a) standardisasi produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah selesai dilaksanakan (b) pengaturan produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif standardisasi dan penilaian bio availability bio ekuivalensi obat tahun setelah proses tahun permanen (a) standardisasi bio availability bio ekuivalensi obat kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b)(a) pengembangan produksi kegiatan dini katakan selesai dilaksanakan (b) pengembangan ekspor pengawasan produk produkinspeksi dan sertifikasi produksi produk terapeutik dan perbekalan selesai dilaksanakan kesehatan rumah tangga (a) inspeksi sarana produksi terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga pra inspeksi agenda inspeksi laporan hasil pemeriksaan laporan tindak lanjut hasil inspekrumah tangga (a)pemeriksaan sarana distribusi oleh pusat tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan laporan kasus tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan laporan tindak lanjut inspeksi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengawasan promosi dan penandaan produk terapeutik dan perbekalan tahun setelah proses tahun permanen kesehatan rumah tangga kegiatan dinyatakan (a) pengawasan promosi produk terapeutik dan perbekalan kesehatan selesai dilaksanakan rumah tangga (b) pengawas(a) surveilans produksi terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah selesai dilaksanakan tangga (b)proses tahun permanen (a) laporan hasil pemeriksaan dan bap npp kegiatan dini katakan selesai dilaksanakan (b) tindak lanjut hasil pemeriksaan npp jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pengaturan dan sertifikasi npp tahun setelah proses tahun musnah (a) sertifikat analisa hasil pengawasan npp kegiatan dini katakan selesai dilaksanakansetelah proses tahun permanen (a) hasil pengawasan iklan dan promosi rokok kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) hasil pengawasan produk rokok (c) proceeding hasil pengawasan rokokpencabutstandarisasi produk pangan tahun setelah proses tahun permanen bahan baku dan bahan tambahan pangan kegiatan dini katakan selesai dilaksanakan (a) bahan baku (b) bahan tambahan panganlaporan tahun musnah diterbitkan laporan hasil pemeriksaan pengujian produk pangan, label pangan tahun setelah laporan tahun musnah dan iklan diterbitaudit verifikasi sarana produksi tahun setelah laporan tahun musnah diterbitkan surat persetujuan pencantuman label halal tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan surat keterangan ekspor impor tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan sertifikasi hygiene sanitasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakantelah proses tahun permanen (a) standardisasi bahan berbahaya kimia dan non kimia kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b)tahun musnah (a) listing dan penandaan produk dan bahan berbahaya kegiatan dini katakan selesai dilaksanakan (b) surveilans produk dan bahan berbahaya jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif penyuluhan bahan berbahaya tahun setelah proses tahun musnah (a) penyuluhan institusi dan masyarakat kegiatan dini akan selesai dilaksanakan (b) destinasi informasi urusan kepemudaan dan olah raga jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif kebijakan pemuda dan olah raga meliputi kebijakan dibidang pemberdayaan tahun setelah keputusan tahun permanen pemuda, pengembangan pemuda, kebudayaan olahraga, peningkatan prestasi terbaru ditetapkan(a) potensi lokal kabupaten kegiatan dinyatakan selesai (b) potensi nasional dilaksanakan (c) potensi internasional pengkajian rekomendasi kepemudaan melalui forum kepemudaan tahun setelah hasil kajian tahun permanen kaj (a) potensi lokal kabupaten dipublikasikan (b) potensi nasional (c) potensi internasional pengembangan tahun setelah proses tahun permanen (a) potensi nasional kegiatan dinyatakan selesai (b) potensi internasional pertukaran pemuda) dilaksanakan peningkatan wawasan pemuda jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif wawasan kebangslingkuapasitas pemuda kapasitas imam dan tawareativitas pemuda pemetaan kreativitas seni kepemudaan) pengkaji, pengembangan kepedulian, t(a) prograkaderrintis(a) pemberdayaan organisasi kepemudaan kelembagaan dan sumberdayapemberdayaan organisasi pelajartahun permanen (a) pengkajian kegiatan dinyatakan selesai (b) pengembangandilaksanakan (a) organisasi kepemudaan (b) prasarana dan sarana kepemudaan (c) infrastruktur infrastruktur pemuda (a) prasarana kepemudaan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (b) sarana kepemudaan(a) lintas sektoral dilaksanakan (b) daerah (c) luar negeri penghargaan pemuda (a) pengembangan penghargaan kepemudaan (b) pengembangan promosi kepemudaan ipembudayaan olahraga pengelolaan olahraga pendidikan olahraga pendidikan dasar dan menengahndidikan nonformal dan informalolahraga rekreasi olahraga mass(a)c)(a) lokal tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) nasional tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan layanan khusus tahun setelah proses tahun musnah (a) olahraga usia dini dan lansia kegiatan dinyatakan selesai (b) olahraga penyandang cacat dilaksanakan kemitraan dan penghargaan olahraga kemitraan keolahragaan (a) lintas sektoral tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) daluar negeri tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penghargaan olahraga tahun setelah proses tahun permanen (a) penelusuran kegiatan dinyatakan selesai (b)(a) pemandu bakat kegiatan dinyatakan selesai penelusuran bakat dilaksanakan penelaahan bakat (b) pengembangan olahragawan berbakat program evaluasi (c) kompetisi nasional internasional iptek olahraga tahun setelah proses tahun permanenjenis series arsip keterangan soo j $33juj "'" e(c)(a) pendidikan dan rekreasi kegiatan dinyatakan selesai (b) olahraga prestasi dilaksanakan kelembagaan sumberdaya (c)(a) jasa olahraga dilaksanakan (b) produk olahraga (c) manajemen industri olahraga promosi olahraga (a) penelusuran (b) penyelenggaraan jenis series arsip keterangan olahraga prestasi tahun setelah proses tahun permanen daerah kegiatan dinyatakan selesai (a) pengembangan dilaksanakan (b) pekan dan kejuaraan olahraga nasional (a) pengembangan (b) pekan dan kejuaraan olahraga internasional (ah pengembangan (bh alumni(a) olahraga prestasi dilaksanakan (b) olahraga pendidikan dan rekreasi akreditasi dan sertifikasi keolahragaan (a) olahraga prestasi (b) olahraga pendidikan dan rekreasi infrastruktur olahraga (a) prasarana dan sarana olahraga pendidikan (b) prasarana dan sarana olahraga rekreasi (c) prasarana dan sarana olahraga prestasi urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya sub urusan pencarian dan pertolongan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (kebijakan pencarian dan pertolongan meliputi kebijakan tahun setelah keputusan tahun permanen bidang potensi dan operasi pencarian dan pertolongan terbaruotensi pencarian dan pertolongan sarana dan prasarana rencana dan standardisasi (a) perencanaan dan analisa kebutuhan kajian kebutuhan peralatan tahun setelahproses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan maa standarisasi peralatdaftar inventarisasi peralatan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana darat, laut dan peralatan pencarian\| tahun setelah proses tahun musnah dan pertolongan kegiatan dinyatakan (a) manual book selesai dilaksanakan (b) jadwal pemeliharaan (c) laporan pengawasan dan perbekalan tahun setelah proses tahun musnah (a) pengawasan kegiatan dinyatakan esai dilas awak sarana pencarian dan pertolongan darat dan laut sersan cia sana kan(b)telah proses tahun permanen (a) kurikulum dan silabus kegiatan dinyatakan (b) evaluasi dan monitoring selesai dilaksanakan penyiapan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan tahun setelah proses tahun permanen (a) penyiapan tenaga pencarian dan pertolongan kegiatan dinyatakan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pengolahan data tenaga tai otak sanak (b) penyiapan potensi pencarian dan pertolongan pengolahan data potensi pemasyarakatan dan sertifikasi pencarian dan pertolongan tahun setelah proses tahun musnah (a) pemasyarakatan pencarian dan pertolongan sosialisasi dan kegiatan dinyatakan penyuluhan) selesai dilaksanakan (b) sertifikasi pencarian dan pertolongtahun permanen (a) perencanaan dan evaluasi kegiatan dinyatakan (b) standardisasi operasi dan latihan sar selesai dilaksanakan penyelenggaraan operasi sar (a) pengerahan potensi sar tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) pengendalian operasi sar tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (c) evaluasi operasi tahun setelah hasil tahun permanen evaluasi dipublikasikan siaga dan latihan (a) siaga laporan harian tahun setelah laporan tahun musnah diaudit jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif laporan bulanan tahun setelah laporan tahun musnah diaudit laporan tahunan tahun setelah laporan tahun permanen diaudit evaluasi tahun setelah laporan tahun permanen diaudit (b) latihan lokal tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan nasional tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan internasional tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan komunikasi rencana pengembangan dan standardisasi komunikasi tahun setelah proses tahun permanen (a) perencanaan dan pengembangan sistem komunikasi kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan analisa kebutuhan (b) standardisasi dan evaluasi operasi komunikasi jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (a) operasi peralatan komunikasi berita sar) tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) operasi peralatan deteksi dini berita sar) tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (c) registrasi beacon handy talkie) tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan tahun setelah proses tahun musnah (a) inventarisasi perangkat komunikasi kegiatan dinyatakan (b) pemeliharaan peralatan komunikasi selesai dilaksanakan data dan informasi pengembangan sistem informasi perangkat lunak tahun setelah diupgrade tahun permanen perangkat keras tahun setelah diupgrade tahun musnah pelayanan informasi penyajian dan pelayanan data informasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan laporan dan pembuatan dokumentasi data base) tahun setelah laporan tahun permanen diaudit sub urusan penanggulangan bencana jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif kebijakan penanggulangan bencana meliputi kebijakan dibidang pencegahan dan tahun setelah keputusan tahun permanen kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan logistik terbaru ditetapkantahun permanen (a) pengkajian resiko kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakanperan lembaga usaha tahun setelah proses tahun musnah (a) usaha padat modal kegiatan dinyatakan selesai (b) usaha padat karya dilaksanakan peran organisasi sosial masyarakat jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif (a) organisasi internasional tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatak(b)(a) pemajuan sistem jaringan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) pemantauan dan peringatan perencanaan siaga tahun setelah proses tahun permanen (a) kebutuhan dan potensi sumber daya kegiatan dinyatakan selesai (b) penerapan rencana strategis dilaksanakan jenis series arsip keterangan penyiapan sumber daya tahun setelah proses tahun musnah (a) penyediaan dan penyiapan sumber daya kegiatan dinyatakan selesai penanganan darurat tanggap darurat perencanaan darurat tahun setelah proses tahun permanen (a) pendataan darurat kegiatan dinyatakan selesai (b) perencanaan operasi dilaksanakanbantuan sandang pangan tahun setelah proses tahun musnah (a) bantuan sandang kegiatan dinyatakan selesai (b) bantuan pangan dilaksanakjangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif perbaikan daruratselesai (b) angkutan dilaksanakanselesai (b) prasarana ekonomi dilaksanakan pemantauan dan pelaporan (a) pemantauan tahun setelah hasil tahun musnah pemantauan dipublikasikan (b) pelaporan tahun setelah laporan tahun permanen diaudit (a) inventarisasi fisik kegiatan dinyatakan selesai (b) inventarisasi sosial ekonomi dilaksanakan estimasi pembiayaan (a) estimasi pembiayaan pembangunan (b) estimasi pembiayaan sosial ekonomi pemulihan dan peningkatan fisik jenis series arsip keterangan rehabilitasi rekonstruksi fasilitas umum tahun setelah proses tahun permanen (a) rehabilitasi fasilitas umum kegiatan dinyatakan selesai (b) rekonstruksi fasilitas umum dilaksanakan(a) pemulihan dan peningkatan sosial budayaperlindungan dan pemberdayaan pengungsi (a) perlindungan pengungsi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b)ompensasi dan pengembalian hak pengungsi tahun setelah proses tahun permanen (a) kompensasi kegiatan dinyatakan selesai (b) pengembalian hak dilaksanakan penempatan pengungsi tahun setelah proses tahun musnah (a) pemulangan dan repatriasi kegiatan dinyatakan selesai (b)(a) analisis kebutuhan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) pengadaan tahun setelah proses tahun musnahselesai (b) distribusi dilaksanakanselesai (b) pengadaan dilaksanakan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif "oa hjselesai (b) distribusi dilaksanakan urusan pengadaan: pengembangan strategi, monitoring evaluasi dan pengembangan terbaru ditetapkan sistem informasi, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, hukum dan penyelesaian singgdilaksanakan (a) kaji ulang pengadaan (b) menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis (c) menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri hps) jenis series arsip keterangan ap. (d) menetapkan rancangan kontrak (e) menyusun dokumen pengadaan pelaksanaan pemilihan penyedia (a) lelang(b) purchasing (c)serah tahun musnah penandatanganan kontrak terima proyek dan masa pemeliharaannya berakhir (a) surat penunjukkan penyedia barang jasa spp) (b) kontrak (c) surat perintah mulai kerja smk) pelaksanaan kontrak (a) laporan pelaksanaan (b) berita acara serah terima bast) swakelola tahun setelah proses tahun musnah perencanaan kegiatan dinyatakan pelaksanaan selesai dilaksanakan pengawasan dan evaluasi jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pengembangan strategi pengadaan pengembangan strategi pengadaan umum tahun setelah proses tahun permanen barang dan jasa kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (a) barang dan jasa lainnya (b) jasa konsultansi pekerjaan konstruksi (a) pelaksana konstruksi (b) perencana dan pengawas konstruksimerintah daerah(a) pelaksanaan kebijakan pengadaan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (b) kinerja pelaksanaan pengadaan pengembangan sistem katalog riset dan kontrak tahun setelah proses tahun permanen (a) riset dan kontrak kegiatan dinyatakan (b) kontrak payung selesai dilaksanakan jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif pengelolaan katalog tahun setelah proses tahun musnah (a) pengendalian pelaksanaan katalog kegiatan dinyatakan (b) evaluasi katalog selesai dilaksanakan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik tahun setelah proses tahun permanen (a) bimbingan teknis lpse kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengembangan pengelola pengadaan tahun setelah proses tahun permanen karir pengelola pengadaan kegiatan dinyatakan tata kelola pengelola pengadaan selesai dilaksanakan unit layanan pengadaan standar kompetensi pelatihan kompetensi penyelenggaraan diklat (a)(b)yelenggaraan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (dl)(e)(?) sistem informasi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (g)(a) seleksi dansertifikasi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (c)(d) sistem informasi tahun setelah proses tahun permanen kegiatatahun permanen (a) penilaian pre akreditasi, akreditasi, surveilans) kegiatan dinyatakan (b) hubungan kerjasama dengan lpp selesai dilaksanakan (c) kajian (d) sistem informasi sertifikasi profesi sistem dan sarana sertifikasi (a) sistem sertifikasi dokumen iso tahun setelah tidak tahun musnah kecuali berlaku sertifikat, permanen jangka waktu penyimpanan jenis series arsip keterangan aktif inaktif dokumen kebijakan reguler tahun setelah tidak tahun permanen berlaku (b) sarana sertifikasi tahun setelah proses tahun musnah dokumen inventarisasi dan pemeliharaan sarana kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan master soal tata kelola dan evaluasi sertifikasi tahun setelah proses tahun musnah (a) tata kelola sertifikasi kegiatan dinyatakan dokumen kegiatan penyelenggaraan ujian selesai dilaksanakan (b) evaluasi dan surveilans dokumen evaluasi dokumen surveilans hukum dan penyelesaian singgah bantuan hukum konsultasi hukum advokasi tahun setelah eintracht tahun musnahtahun setelah eintracht tahun permanen penanganan permasalahan kontrak (a) penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa (b) penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi jenis series arsip keterangan keterangan ahli (a) keterangan ahli barang dan jasa (b) keterangan ahli pekerjaan konstruksi bupati gunungkidul, ttd. madinah berapa tahun retensi inaktif? perak permanen perak permanen
jdengan adanya perkembangan pemanfaatan ruang kabupaten gunungkidul yang sangat pesat, dinamis, dan kompleks, diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang, bahwa agar pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu adanya pengatkomendasi pemanfaatan ruangdan pemanfaatan tanah kasultananahunrekomendasi pemanfaatan ruang. bab ketentuan umum bagian kesatu pengertian dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: tim koordinasi penataan ruang daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah timang terdiri dari ketua dan kelompok kerja yangdprd adalah ketua dprd kabupaten gunungkidul. kelompok kerja dprd adalah kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dprd kabupaten gunungkidultanahan dan tata ruang yang selanjutnya disingkat dpr adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pertanahan dan tata ruang daerah. pemohon adalah orangperseorangan badan hukum badan usaha lembaga organisasi masyarakat. ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang yang adaunungkidul yang selanjutnya disingkat rtrw kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten gunungkidutata ruang adalah keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rencana pemanfaatan ruang suatu lokasi kawasan untuk menyatakan bahwa lokasi lahan suatu kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. keterangan rencana kabupaten atau advice planningsuatu lokasi tertentu. keterangan kesesuaian ruang yang selanjutnya disingkat kkr adalah keterangan tentang kesesuaian rencana pemanfaatan suatu lokasi kawasan dengan rencana tata ruang wilayah.kidul. bupati adalah bupati gunungkidul. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati initerdiri dari: rekomendasi tata ruang, krk, dan kkr. bab rekomendasi tata ruang rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari rekomendasi tata ruang bupati, rekomendasi tata ruang ketua dprd, dan rekomendasi tata ruang kepala dpr. rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam rangka usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diterbitkan atas dasar permohonan dari dinas perizinan dan penanaman modal daerah istimewa yogyakarta kepada bupati.m2?:dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan acuan referensiperizinan. rekomendasi tata ruang tkm2?tata ruang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan acuan referensi perizinan. rekomendasi tata ruangjangka waktu penyelesaian proses pemberian rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam paling lama10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar. rekomendasi tata ruangsebagaimana dimaksud dalam diberikan untuk jangka waktu (satu) tahun dan tidak dapat dipindahtangankan pihak lain. rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam hanya. rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam bukan merupakan izin atau persetujuan untuk memperoleh tanah dan atau izin memanfaatkan lahan. izin atau persetujuan untuk melakukan memulai operasional kegiatan. izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan pembangunan konstruksi. bab iii tata cara permohonandan penerbitan rekomendasi tata ruang pemohon mengajukan permohonan rekomendasi tata ruang kepada kepala dumpbagian kesatu rekomendasi tata ruang bupati tata cara pemberian rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: bupati menerima permohonan rekomendasi tata ruang dari kepala dinas perizinan dan penanaman modal diy: bupatimemerintahkan kepada ketua dprd untuk membuat telaah teknis: berdasarkan telaah sebagaimana dimaksud pada huruf bupati menerbitkan rekomendasi tata ruang bupati: contoh format rekomendasi tata ruang bupatua rekomendasi tata ruang ketua dprd selaku sekretaris dprd, sekretaris dprd melakukan validasiterhadap kelengkapan berkas yang diserahkan oleh kepala dept,pr: kepala dpr melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan pemohon, kepala dpr meneruskan permohonan yang sudah dinyatakan lengkap kepada ketua dprd u.p. sekretaris dprd, sekretaris dprd melakukan validasi terhadap kelengkapan berkas yang diserahkan oleh kepala dpr, tua dprrekomendasi tata ruang kepala dpr tata cara penerbitan rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalampala dprk bagian kesatu ketentuan pemberian krk krk diberikan kepada pemohon untuk perizinan: izin mendirikan bangunan, dan izin perubahan penggunaan tanah. krk sebagaimana dimaksud pada berisi informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi: peruntukan kawasan, fungsi bangunan yang dapat dibangun, cc. ketinggian bangunan maksimal, garis sempadan bangunan minimal, koefisien dasar bangunan maksimal, koefisien lantai bangunan maksimal, koefisien daerah hijau minimal, koefisien tapak baseman maksimal, jaringan utilitas umum kabupaten, garis sempadan jalan minimal,dan keterangan lainbiladiperlukan. dokumen krk diterbitkan oleh dpr. kepala dpr dapat memberikan mandatdalam penerbitan krk kepada pejabat lain yang ditunjuk. bagian kedua persyaratan dan tata cara penerbitan krk syarat penerbitan krk adalah:, titik koordinatlokasi lahan yang membentuk poligon, rekomendasi kodiklatal pangkalan tni adisutjipto mengenai toleransi ketinggian berdasarkan kko puntukpermohonan krk menara telekomunikasi: gambar konstruksi reklameuntukpermohonan krk konstruksi reklametata cara penerbitan krk adalah: pemohon mengajukan permohonanbab kkr kkr merupakan informasitentang kesesuaian rencana pemanfaatan ruang pada suatu lokasi, dengan rencana tata ruang wilayah. syarat permohonan kkr adalah: fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemohon, sejumlah (satu) lembar, fotokopialas hajatanralihanrekomendasi tata modal dan pelayanan ruang terpadu laa pekerjaan nkakanaaaaaa akan nomor identitas nananananannananaa naa aan aan nomor telepon kanananaanananana laakanaaanaaakaa akan lean bukti penguasaan tanah nkaakananaana katakan leak letak tanah padukuhan:. . kecamatan .e letak titik koordinat terlampir rencana kegiatan naananan nana akal (untuk kegiatan berusaha harus sesuai dengan kali) untukmelengkapipermohonantersebut, bersamaanfotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan hukum badan usaha): denah lokasi:rtanahan hal permohonan rekomendasi tata dan tata ruanga pekerjaan nkakanaaaaaa akan nomor identitas nananananannananaa naa aan aan nomor telepon naanananannananaa aan aannanananaaa akan ala laa laa bukti penguasaan tanah nkaakananaana katakan leak letak tanah padukuhan . desa. kecamatan . jok letak titik koordinat terlampirjenis kegiatan dodaanaananan nana kank atasmendirikan menara jenis struktur menara mandiri meregang tunggal "). lebar kaki menara denkanananana nana mandiri tinggi menara donaakananana kanan aan akan jangka waktu tetap sementarakanaanananananaakana aan aan ana tempat tgl lahir dodakanaanananananaakana aan aan ana pekerjaan dodakanaanananananaakana aan aan ana alamat denananananananana aan aan ana telepon denananananananana aan aan ana data tanah lokasi tanah denananananananana aan aan ana luas tanah denaanananana nana aan status hak atas tanah denananananananana aan aan ana nama pemilik tanah denananananananana aan aan ana.aaa.kkr. permohonan keterangan kesesuaian ruang tempat, tanggal, bulanan tahun nomor kepada lampiran:dodaanaanananananakakana naa tempat tgl lahir dodaanaanananananakakana naa pekerjaan dodaanaananananaakakana nana alamat donananananaananaa naa telepon donananananaananaa naa data tanah lokasi tanah donananananaananaa naa luas tanah donkananananannanaanaa anna aan status hak atas tanah dodaanaananananaakakana nana nama pemilik tanah donananananaananaa naa rencana kegiatan jenis kegiatan dodaanaanananna nana aan aldenah lokasi tanah yang dimohon denah lokasi tanah yang dimohon nama pemohon dnanananannaa aan nan nana anna aan anna aan anna luas tanah yang dimohon dodakankanananaanaana nana letak tanah yang dimohon padukuhan .oo.oennnnna desa loka kecamatan .o denah lokasi goa pindah bekasi gp tugu paul ditengah jalan balai tar desa bejiharjo dari jogja piyama adegan gapura bani balai selamat datang grogol desa wilde tan) dari alun alun bundaran simon karangrejowilayah izin usaha dan penanaman modal pertambangan mineral daerah istimewa bukan logam dan batuan. jean lokasi desa dewananananananana aan kecamatan donnknannaanana kanan nan namakan kabupaten gunungkidul luas permohonan donkaanaananannanan ana. komoditas tambang donaanananaana anakan aan rekomendasi kepala dinas pekerjaan umum, perumahandan energi sumberdaya mineral daerah istimewa yogyakarta nomor:.tanggal.terhadapkesesuaianpermohonan tiup iup dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasionalatasnambukan logam dan batuan nama pemohon perusahaan dnananananaanananan aanbupati untuk izin pertambangan rakyatuntuklzin dan penanaman modal pertambangan rakyat daerah istimewadenkananananannananaaa ana ana lokasi desa denkananananannananaaa ana ana kecamatan donnanannaanana nana naa kabupaten gunungkidul luas permohonan denananaanan nana ana komoditas tambang denkananananannananaaa ana ana rekomendasi kepala dinas pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber we. jedonananananaananananaaa laa(ls sa) sekretariat: jl. wonosari yogya km. simon wetan, gandeng, player, gunungkidul naa email: telp. fax: keputusan ketua tim koordinasi penataan ruang daerah kabupaten gunungkidul nomor lo. ananeanannn tentangmaa. nnntenannn kecamatan nine, kabupaten gunungkidul yang akan dimanfaatkan untuk. ketua tim koordinasi penataan ruang daerah kabupaten gunungkidul, menimbang: bahwa berdasarkan surat kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten gunungkidul nomor.tanggal.perihal.perlu diterbitkan repr terhadap persil sebagaimana dimaksud, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tersebut,repr) terhadap persil atas nama pemohon., yang terletak padukuhan., desa., kecamatan., kabupaten gunungkidul, yang akan dimanfaatkan untuk.,:. tahun tentang rekomendasi pemanfaatan ruang, memperhatikan berita acara rapat koordinasi dprd kabupaten gunungkidul nomor . tanggal. j. telaah aspek tata ruang kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dprd kabupaten gunungkidul nomor:.tanggalkanaanananan kecamatan kanannanaaan kabupaten gunungkidul, yang akan dimanfaatkan untuk.dengan keharusan memenuhi ketentuan sebagai berikut: batasan. st. kedua rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diberikan dengan disertai pemenuhan syarat syarat sebagai berikut: selambat lambatnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan, persil tersebut harus benar benar telah dimanfaatkan ruangnya sesuai dengan maksud permohonan, persil. ketiga apabila syarat syarat sebagaimana dimaksud pada dictum kedua tidak dipenuhi atau ditaati, maka rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang sebagai dimaksud pada dictum kesatu dinyatakan batal demi hukum. kelima. keterangan: pilih yang sesuaijl. wonosari yogya simon wetan, gandeng, player, gunungkidulrekomendasi tata ruang modal dan pelayanan al. snanakanananananan terpadu kabupaten gunungkidul menunjuk surat pengantar kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten gunungkidul nomor . tanggal ee. perihal permohonan rekomendasi tata ruang pembangunan eeeeee padukuhan., desa ., kecamatan ., kabupaten gunungkidul seluas . dengan titik koordinat lokasi: peeaaamma lat, l.iij. long, atas nama pemohon .selaku ., serta dengan memperhatikan telaah aspek tata ruang oleh tim pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang kabupaten gunungkidul.o. berdasarkan.dst. berdasarkan peta arahan pola ruang: peta pola ruang: setelan: cc. peta citra: maka terhadap permohonan atas nama . untuk kegiatan). dst. rekomendasi ini berlaku selama (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. rekomendasihatikan, dilaksanakan,dan dipergunakan sebagaimana mestinya. kepala dpr kabupaten gunungkidul, nama lengkap pangkat nip. keterangan: pilih yang sesuai format keterangan rencana kabupaten pemerintah kabupaten gunungkidulahh lbeobooa.n. terpadu kabupaten gunungkidul berdasarkan surat permohonan nomor:., tanggaljeandnkkaaakaaaakanna nana nana fungsi bangunan yang dapat dibangun pekaakananaananananaaaaaaaaaa ketinggian bangunan maksimal kkaatalananl. eter garis sempadan bangunan gsb) minimal depan nkaanananananaaanaa meter samping naaananananananaana meter belakang nnkaataaanllaa meter koefisien dasar bangunan kdb) maksimal . jee koefisien lantai bangunan klb) maksimal . green koefisien daerah hijau kdh) minimal banana koefisien tapak besten ktb) maksimal penataan jaringan utilitas umum kabupaten akannalaaalalaaananananan garis sempadan jalan gsj) minimal . meterditentukan dari tepi ruang pengawasan jalan ruwasja) badanjalan tahun keterangan lainip, dinas pertanahan dan tata ruang jl. wonosari yogya km. simon wetan, gandeng, player, gunungkidul yaitelekomunikasi a.n. nnnkanananana nana anakannaanannananananaaaanaana anna fungsi bangunan yang dapat dibangun dowaanananananananaana anna nanah ketinggian bangunan menara donnakanananannean meter garis sempadan bangunan menara minimal: .iie. meter koefisien daerah hijau kdh) minimal nakananaanananananananaaaan jarak bebas terhadap bangunan terdekat . jj. meter kavling menara berada luar ruwasja nnkaaaneanenekk eter keterangan lain sesuai rekomendasi dari kodiklatal pangkalan tni adisutjiptopemerintah kabupaten gunungkidul tan dinas pertanahan dan tata ruang jl. wonosari yogya km. simon wetan, gandeng, player, gunungkidul yesreklame a.nakatalaalannnnaaaan fungsi bangunan yang dapat dibangun ananaakatataanaanaaaan untuk reklame yang dipasang atastrotoar ketinggiandaunreklamedaripermukaanijalan minimal jarak tiang reklame dari tepi bahu jalan bagian luar: minimal keterangan lainemerintah kabupaten gunungkidul (aanomor kepada lampiran yth. hal keterangan kesesuaian kana nan nan tenant anna ruang a.n. menjawab surat saudara tanggal . tentang permohonan keterangan kesesuaian ruang, dapat kami sampaikan bahwa peruntukan ruang untuk kawasan yang terletak titik koordinat: keemmmemuan lat, l.milik. long, padukuhan., desa pereeeeeeeee, kecamatan . adalah sebagai berikutkawasan lindung ee. dan atau kawasan budidaya. j.o.oennn. dst. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya. disusun dengan ketentuan: nnn. dst.bupati gunungkidul, ttd. madinah
nangistem penyediaan air minum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gunungkidul, menimbang bahwa pemenuhan air minumkelancaran penyediaan air minum perlu diatur pedomanspam)(spam),berita resmi pemerintah kabupaten gunungkidul tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman penyelenggaraan sistem penyediaan air minum bab ketentuan umum dalam peraturan bupatiunit pelaksana teknis penyelenggara spam selanjutnya disingkarencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten gunungkidul yang selanjutnya disingkat islam kabupatengunungkidulpenyediaan air minum. penyelenggarabungan individual maupun komunal. gubernur adalah gubernur daerah istimewa yogyakarta. sebagai badan legislatif daerah. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan spam daerah. peraturan bupati ini bertujuan untuk: pedoman penyelenggaraan spam, mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan spam daerah, cc. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, menata kepentingan yang seimbang antara pelanggan, pengelola dan pemerintah daerah, dan tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien serta berkelanjutan daerah. bab wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan spam menjadi tanggung jawabmelaksanakan penyelenggaraan spam sebagaimana dimaksud dibentuk bumi dan upt olehluar jangkauan pelayanan bumi dan upt, maka pemerintah daerah dapat mengatur penyelenggaraan spam oleh badan usaha dan atau kelompok masyarakat sesuai dengan kewenangannya. wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan spam meliputi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten penyelenggara spam, menyusun dan menetapkan rencana induk spam, melaksanakan penyelenggaraan spam sesuai kewenangannya, membentuk bumi dan atau upt penyelenggara spam, melakukan pencatatan laporan penyelenggaraan spampembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan spam baik yang diselenggarakan oleh bumi upt badan usaha kelompok masyarakat yang beroperasi daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan spam sesuai kewenangannya, menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan spam kepada gubernur, pemerintah daerah lain dan pihak lainnya. bab iii penyelenggaraan sistem penyediaan air minum bagian kesatu umum penyelenggaran spam daerah dapat dilaksanakan oleh bumi. upt. badan usaha. kelompok masyarakat. bagian kedua pelaksanaan penyelenggaraan spam oleh bumi dan upt pelaksanaan penyelenggaraan spam oleh bumi dan upt sebagaimana dimaksud huruf dan huruf adalah untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. pelaksanaan penyelenggaraan spam oleh bumi dan updaerah. bumi dan upt sebagaimana dimaksud pada menyampaikan laporan kepada bupati sesuai dengan tata cara dan prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan. jenis laporan meliputi laporan semester dan tahunan. dalam pelaksanaan penyelenggaraan spam sebagaimana dimaksud pada bumi dan upt berpedoman pada islam. pembiayaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan spam oleh bumi dan upt dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya atau sumber pendapatan lain yang sah. bagian ketiga pelaksanaan penyelenggaraan spam oleh badan usaha pelaksanaan penyelenggaraan spam oleh badan usaha sebagaimana dimaksud huruf dilakukan dalam hal berada luar jangkauan pelayanan bumi dan atau upt, dan wilayah melintasi layanannya sesuai ruang lingkup wilayah pelayanan akta pendiriannya. badan usaha sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan laporan kepada bupati melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sistem penyediaan air minum untuk dilakukan pencatatanbadan usaha berkewajiban menjaga kelestarian sumber air baku. penyelenggaraan spampemerintah sesuai dengan kewenangannya. izin sebagaimana dimaksud pada adalah izin pengeboran dan izin pengusahaan air tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah d.i. yogyakarta dan uptwilayahnya. wilayah sebagaimana dimaksud pada dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat kelompok masyarakat bermukim dan dapat diperluas dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahu sepengetahuan kepala desa dan camat setempat. kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan lapor. jenis laporan meliputi laporan semester dan tahunberkewajiban menjaga kelestarian sumber air baku. penyelenggaraan spam oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan mengikuti proses dasar manajemen yang disesuaikan dengan kemampuan kelompok masyarakat.pt atau bumi wilayah pelayanannya. perencanaan dalam penyelenggaraan spam oleh kelompok masyarakat dilakukan dengan: merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang menetapkan iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau ad art, serta susunan pengurus, dan penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf menetapkan iuran secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan. pelaksanaan penyelenggaraan spam oleh kelompok masyarakat meliputi: pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga. pembangunan sebagaimana dipat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri. pemantauan dalam penyelenggaraan spam oleh kelompok masyarakat dilakukan sesuai kesepakatan bersama. evaluasi penyelenggaraan spam oleh kelompok masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan laporan dari pemerintah desa atau pemerintahan yang setingkat. babperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.langgan pelanggan berhak untuk memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan mendapatkan informasi tentangkontinuitas dan keterjangkauan pelayanan. pelanggan wajib membayar tagihan atas jasa pelayanan, mengoptimalisasi dan berhemat dalambab pembiayaan bagian kesatu pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan spam oleh bumi dan upt menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. pembiayaan penyelenggaraan spam oleh badan usaha, dan kelompok masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara. pembiayaan penyelenggaraan spam sebagaimana dimaksud pada danumndanai kegiatan penyelenggaraan spam wilayah daerahdalam penyelenggaraan spam. dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penarikan iuran tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial, hibah, dan atau penyertaan modal dalam upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan spambantuan sosialarif, retribusiiidalam hal penyelenggaraan spam dilaksanakan oleh uptdalam hal penyelenggaraan spam oleh kelompok masyarakat, pelanggan dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama. perhitungan dan penetapan iuran sebagaimana dimaksudiuran meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresi amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain, dan atau keuntungan yang wajar. pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pengelola spam yang bersangkutan. bab vii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan spam yang meliputipetunjuk operasional, bimbingan, supervisi, dan konsultasi: bantuan teknis dan bantuan program, dan atau pendidikan dan pelatihan. penyelenggaraan spam oleh kelompok masyarakat dilakukan registrasi oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sistem pengelolaan air minumspam. pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan spambupati sesuai dengan kewenangannya. bupatipengelola spam. pengelola spam berkewajibanbupati sesuai dengan kewenangannya. bupatipengelola spam sebagaimana dimaksud pada ttd. madinah diundangkan gunungkidulpen aa, oalun alun wonosari dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gunungkidul, menimbang aa. bahwa alun alun wonosari, bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolah lun alunanfaatan alun alun wonosari. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:alun alun wonosari yang selanjutnya disebut alun alun adalah area terbuka berupa tanah lapang berikut fasilitas pendukung yang dikuasai pemerintah daerah termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang tersedia. penyelenggara kegiatan adalah perorangan, badan hukum badan untuk menjaga keindahan, kebersihan serta melestarikan fungsi alun alun sebagai area publik dan ruang terbuka, memberikan ruang berkreasi dan berusaha bagi masyarakat, cc. memberikan kesempatan penyelenggaraan kegiatan tertentu, dan memberikan arah dan pedoman pemanfaatan kawasan alun alun wonosari agar tertata dengan tertib, aman, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolah raga, dan upaya pendidikan lingkungan hidup. bab fungsi alun alun alun alun berfungsi sebagai kegiatan pemerintahan,, cc. sarana kegiatan seni budaya, keagamaan dan olah raga serta kegiatan tertentu: dan sarana kegiatan promosi dan perekonomian secara terbatas. bab iii ketentuan penggunaan alun alun setiap orang, lembaga badan, organisasi dapat menggunakan alun alun sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam setiap orang, lembaga badan, organisasi yang menggunakan alun alun sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan sarana prasarananya. setiap penyelenggaraan kegiatan untuk tujuan komersial ataupun sosial yang menggunakan alun alun sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam harus mendapat izin dari bupati. penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada wajib memperhatikan kepentingan umum. dikecualikan dari ketentuan mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. penyelenggaraan kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan alun alun meliputi kegiatan upacara kenegaraan dan kegiatan kepemerintahan lainnya, kegiatan pameran yang diadakan oleh pemerintah pemerintah daerah, kegiatan promosi produk usaha, pertunjukan seni budaya, kegiatan keagamaan tertentu seperti sholat hari raya, pengajian akbar, serta peringatan hari besar agama lainnya, kegiatan olah raga, dan kegiatan hiburan permainan anak. bab perizinan tata cara permohonan izin penggunaan alun alusekretaris daerah dengan dihampiri proposal kegiatan dan identitas pemohon, atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf sekretaris daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal permohonan izin disetujui, sekretaris daerah menerbitkan surat izin atas permohonan tersebut, dalam hal permohonan izin ditolak, sekretaris daerah menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut disertai dengan alasan. bab hak dan kewajiban pemegang izin berhak untuk memanfaatkan alun alun sesuai dengan ketentuan pemberian izin yang diterbitkan. pemegang izin wajib untuk: menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban umum, membayar pajak atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, cc. mengganti kerusakan prasarana dan sarana yang rusak sebagai akibat kegiatan yang dilakukan, dan menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan. bab larangan pemegang izin dilarang: mengubah dan merusak sarana dan prasarana yang tersedia, melakukan kegiatan tidak sesuai izin yang diberikan: cc. mengalihkan izin yang diberikan kepada orang lain, melakukan pungutan atas nama pemerintah daerah dalam bentuk apapunpenyelenggara kegiatan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada dapat dikenai sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan atau pencabutan izin. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: penyampaian teguran lisan maksimal sebanyak kali, setelah teguran lisan tidak diindahkan diberikan teguran tertulis yang didalamnya ada batas waktu tindak lanjut, dalam hal teguran tertulis tidak ditindaklanjuti diberikan sanksi penghentian kegiatan dan atau pencabutan izin. bab vii pembinaan dan pengawasan pembinaan atas pelaksanaan peraturan bupati ini dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan sarana prasarana, dinas lingkungan hidup dalam hal kebersihan alun alun, dan perangkat daerah terkait selaku penanggungjawab penyelenggaran pelaksanaan kegiatan. pengawasan dan penegakan atas peraturan bupati ini dilaksanakan oleha?nyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor,dan organisasi secara proporsional, bahwa keputusan bupati gunungkidul nomor pts tentang badan narkotika kabupaten gunungkidul dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu disempurnakkewenangan daerah, memutuskanbadan narkotika nasional yang selanjutnya dapatapatabupaten yang selanjutnya dapat disebutbab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk badan narkotika kabupaten gunungkidul. bab iii kedudukan, tugas, dan fungsi bagian kesatu kedudukanbagian kedua tugas bnk mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanasana, dan kewenangannya masing masing. bagian ketiga fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bnk mempunyai fungsi mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah daerahe perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah bidang p4gn sesuai bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing, cc. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas lingkungan daerahb organisasi dan tata kerja bagian kesatu organisasidan koperasi, kepala dinas pendidikan, kepala dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, kepala dinas pariwisata dan kebudayaan, kepala dinas kesehatan dan keluarga berencanakesejahteraan rakyat sekretaris daerah, kepala satuan narkoba kepolisian resor gunungkidul. sekretaris merangkap anggota kepala pelaksana harian bnk. bagian kedua pelaksana harian bnk untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi bnk dibentuk pelaksana harian bnk, yang selanjutnya disebut lahar bnk. lahar bnk berada bawah dan bertanggung lahar bnk mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan operasional kepada bnk bidang p4gn. susunan lahar bnk terdiri dari kalahkan asisten bidang pemerintahan sekretariat daerah. sekretariat lahar terdiri dari sekretaris lahar kepala kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, kepala subbagian perencanaan, monitoring, dan evaluasi kepala seksi kesatuan bangsa pada kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat: kepala subbagian tata usaha kepala subbagian tata usaha pada kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. kepala seksi perlindungan masyarakat pada kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, kepala seksi rehabilitasi medis dan sosial kepala seksi hubungan antar lembaga pada kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakattata kerja (l) rapat koordinasi nasional bnn dengan bnp dan bnklingkungan bnk dan lahar bnk wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain. bertanggung jawab, mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. memimpin, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk dan pengarahan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. ketua bnk melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi bnk kepada kepala daerah secara berkala atau sewaktu waktu jika dipandang perlu, dengan tembusan laporan disampaikan kepada bnp dan bnn. dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya, bnk dapat mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini maka keputusan bupati gunungkidul nomor pts tentang pembentukan badan narkotika kabupaten gunungkidsuharto diundangkan wonosari pada tanggal januariagan struktur organisasi bnk ketua bnk anggota bnk bagan struktur organisasi lahar bnk kalahkan sekretaris kalahkan subbab papa perencanaan, mon evaluasi seksi seksi p4gn rehabilitasi medis dan sosial satgas bnk wonosari, januari bupati gunungkidul, ttd. suharto1 adalah persentase miskin suatu desa dibagi jumlah total miskin seluruh desa. nilai koefisien variabel jumlah padukuhan yang selanjutnya disebut kv3 adalah jumlah padukuhan suatu desa dibagi jumlah total pedukuhan seluruh desaj . peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, optimalisasi pelaksanaan pelayanan satu pintu, il.6okegiatan bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada antara lain untuk penyusunan profil desa, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa musrenbangdesa), cc.pengembangan obyek wisata yang dikelola desa, 'il. kegiatan analisa kemiskinan partisipatif, rehabilitasi kantor desa, pengelolaan spam des, dan oo. selokan padukuhan, kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada antara lain untuk fasilitasi program penanggulangan kemiskinan, biaya perlombaan desa, cc.kegiatan bidang kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada antara lain untuk pengembangan pendidikan anak usia dini paud), pemberian insentif honor kader posyandu, cc.peningkatan kegiatan posyandu, j . pengembangan taman bacaan dan atau perpustakaan desa, pengembangan desa siaga, dan il. pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan. bagian ketiga penentuan besarnya, dan 30xditetapkan dengan menggunakan rumus add desa add desa add add add) a1kvi ta2 kv2 ta3 kv3 kv4 kv1, ,5x v1, ,5x besarnya add untukmendapatkan rekomendasi. permohonan pencairan dana addfotokopi rekening kas desa. permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada dilakukan satu kali untuk satu tahun anggaran. penyaluran dana add dilakukan dengan cara transfer langsung dari kas daerah rekening kas desa setiap bulan ataucontoh format pengajuan add dan contohdlokasi dana desa. variabel dan bobot dalam penghitungan alokasi dana desa secara proporsional. variabel bobot angka bobot miskin jumlah penduduk jumlah padukuhan luas wilayah tingkat kesulitan geografisgelolaan alokasi dana desa contoh format pengajuan add rencana penggunaan alokasi dana desa (add) desa sensori: kecamatan ecoorooooreerooooii tahun anggaran kodi pagu jumlah program kegiatan permintaan keterangan rke ning anggaran rp.) dana rp.) \|eeranyazangsung 9e,00000o0o\| la. program pelayanan administrasi berkantorlah jsembelai lap asem program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pembangunan jalan desa pembangunan infrastruktur desa lainnya belanda tidak langsung penghasilan tetap perangkat desa ae, jumlah terbilang tiga ratus empat puluh enam juta rupiah wonosari, januari mengetahui kepala desa bendahara desa nama jelas nama jelas) contoh format laporan realisasi bulanan laporan realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran mam lega rek. program kegiatan dalam apb des bulan ini bulan lalu realisasi anggaran rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) bea \|penpaparanprsa ss. eren. . biaro1 wasit usaha desa oo jii1010\| bagian laba hasil usaha desa oo ) aan ukh klu \|hasil pengelolaan kekayaan desa( tanah) i12010\| tanah kas desa (bukantanahtununh jii2010\| tanah desainnya mana pasar desa yoo \|i12020 sewa kios panas oo ji12020 retribusi pasar oo . . . lho pagi hasil pajak oo bagi hasil pajak yang diterima pemerintah desa jenang . . aa. bpb naa toto dea ay2. too las \|eranya \|a j21. program pelayanan administrasi perkantoranaan su. . program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 'o') ) ) \| pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pemeliharaan rutin berkala membelai i estos uu i ai hoo weibo sasar (eowamreninsatansarmadanprasasaapart\| pembangunan jalan desa (2e pembangunan infrastruktur desa lainnya u u ou . (p2 metana tiban langsung w u lu u lut penghasilan tetap perangkat desa jumlah lil terbilang loco. wonosari, februari mengetahui kepala desa bendahara desa nama jelas nama jelas) bupati gunungkidul ttd madinah
una "1g kpedoman pengelolaan alokasi dana desa telah ditetapkan dengan peraturan bupati gunungkidul nomor tahunelanja tak terduga. kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada termasuk untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdievaluasi. permohonan pencairan add tahap pertamacc. rincian rencana penggunaan add, dan fotokopi rekening kas desa. penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah desa menyampaikan permohonan yang dihampiri laporan realisasi add tahap sebelumnya setelah dievaluasi camat. penyaluran dana add dilakukan dengan cara transfer langsung dari rekening kas daerah rekening kas desarp6. dari kepala desa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut laporan realisasi kegiatan add disusun setiap tahap dan disampaikan kepada bupati melalui camat. laporan realisasi kegiatan add sebagaimana dimaksud pada menjadi bagian dari laporan realisasi pendapatan dan belanja dalam apb desa. laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada disampaikanformat pengajuan add, format laporan realisasi add, danformat rencana penggunaan alokasi dana desa rencana penggunaan alokasi dana desa desa saat kecamatan one tahun anggaran mo. total pagu add rp. . weapon kode pagu dari add belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan see oo kegiatan ses dst. bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan see kegiatan see last. bidang pembinaan kemasyarakatan desa kegiatan seesesasesass oo kegiatan seesesaeseass taste bidang pemberdayaan masyarakat desa kegiatan sesesesesass oo kegiatan seeseseseseeases taste jumlah kepala desa. bendahara desa format laporan realisasi penggunaan add laporan realisasi penerimaan dan penggunaan add tahap . untuk pencairan add tahap .eenkkaa. desa niatan kecamatan. cook. kabupaten gunungkidul tahun anggaran se. total pagu add rp. .o.been pagu jumlah realisasi sisa add sisa add anggaran add realisasi jumlah yang kode tahap belum program kegiatan dalam telah tahap . realisasi belum rek. png sebelumnya dibelanjakan tag add dicairkan rp.) rp.) rp.) rp.) dicairkan rp.) rp.) rp.) sea peer pendapatan desa awan pendapatan transfer awan alokasi dana desa awan belanja desa awan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan seessseeeee kegiatan seen last. bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan sense last. ikamasrarmatanaa kemasyarakatan desa net awan part away \|ast. yoo nn. . . bidang pemberdayaan bea fan rat awan pet away dst. yoo .namanya jumlahtotal belanja ) \| kepala desa. bendahara desa contoh rekomendasi camat pemerintah kabupaten gunungkidul kecamatan cc.c.cccccococosa alamat lola nomor kaaaaaananannananaang aan aan aan lamp. hal rekomendasi pencairan add tahap kesatu . nomor . tanggal . perihal permohonan pencairan add tahap berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen meliputrekening kas desa. dengan ini kami merekomendasikan pencairan add tahap dengan rincian sebagai berikut besaran add nomor add tahap1 rku des loo demikian atas perhatian dan terkenalnya diucapkan terima kasih. gunungkidul. pemerintah kabupaten gunungkidul kecamatan cc.c.cccccococosa alamat oom nomor kaaaaaananannananaang aan aan aan lamp. hal rekomendasi pencairan add tahap. (., nomor ., tanggal ., perihal permohonan pencairan add tahap . berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen realisasi add tahap . dengan ini kami merekomendasikan pencairan add tahap ., dengan rincian sebagai berikut besaran add nomor nan demikian atas perhatian dan terkenalnya diucapkan terima kasih. format laporan bulanan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa laporan bulanan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran .e. ion enim bulan loan kode pagu anggaran realisasi realisasi jumlah sisa rek. bidang kegiatan dalam apb des bulan ini bulan lalu realisasi anggaran ket. rp ) rp ) rp ) rp ) rp ) soo pendapatandesa loe pendapatan asli desa loo hasil usaha desa loo ae. aaa hasil pengelolaan aset desa pengelolaantanahmilikdesa ane meet. hasil menyewakan balai desa hasil menyewakan ruangkantor desa loo hasil menyewakankios desa hasil menyewakan gedungpertemuan ooh hasil menyewakan balai panggungbudaya loo obyek wisata yang dikeloladesa ' ) ) \| pemandian umum yang dikelladesa tambatanperahu jaringanirigasi lain lain kekayaan milikdesa ' ) ) \| swadaya, partisipasi, dan gotong royong loo aia lou lou 5t6)\| lain lain desa yang sah pungutandesa leo pendapatanbunga ana, data perebamanasajpaam desa penjualanhasilhutanmilikdesa \|) pendapatan transfer dana disadari apbn bagian hasil pajak dan retribusi daerah bagian hasil pajak daerah bagian hasilpajak daerah ekunsetatma apanaaaah tahun sebelumnya bagian hasil retribusi daerah bagian hasilretribusidaerah kekurangan bagian hasil retribusi daerah pemanenan anugrah bagian hasil penugasan penarikan retribusi bea tenun den last. alokasi dana desa bantuan keuangan bantuan keuangan dari apbddiy bantuan pemberdayaan masyarakatdesa bantuan saranaprasaranakantordesa bantuan keuangan dari apbd kabupaten bantuan keuangan untuk pembangunan naa jeadatahan nakpemanaman bantuanpelaksanaan pilkades amat tengah anta punya tanah lungguh aas lama petampangaa tingkat diy nana petempeangaa tingkat nasional amanuban des engatmasma perlombaan desa tingkat nasional bantuan pelaksanaan tmd pendapatan lainlain hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sidat meng omega doo hibahatau sumbangan dariperorangan hibahatausumbangandariormas hibah atau sumbangan dari perguruan aan gnpemnan hibah atau sumbangandari lsm hibahatau sumbangan dari lembagadonor ' ) \| hibahatau sumbangan dariperusahaan lain lain pendapatan desa yang sah hasil pengelolaantanahkasdesa hasil kerjasama denganmpihakketiga bantuanperusahaan yang berlokasididesa ' ' ) \| insentif hasiahdesalunas pbb ' )' ) \| hadiahperlombaan pengembalian atas temuan hasil (rentiiaaankeuangandea loo loo hasil pelepasantanahkasdesa nn. \|jumlahpendapatan desa ) ns. kenny nn. eenyamaaranemeaatahan desa kegiatan. yoo kegiatan. yoo am. bidang pelaksanaan pembangunan desa $$. . . kegiatan. yoo beo last. leo ns. bidang pembinaan kemasyarakatan desa eng. eos. . last. de. ns. bidang pemberdayaan masyarakat desa kegiatan. yoo beo kegiatan. yoo beo last. leo ss. belanja tak terduga belanja kegiatan keadaan darurat ' ' ) \| kegiatan penanggulangan bencanaalam kegiatan penanggulangan bencanasosial belanja kegiatan keadaan luar basa ' ')) \| penambah enamsanidatanar biasa wabah nn. \|jumlahbelanja desa surplus (defisit) yoo nn. \|pembiayaan desa penerimaan pembiayaan atahunsebelumnya pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan desa yang ana lapisan anaangerayag 5t6) pengeluaran pembiayaan uan aia a pembentukan dana cadangan uan aia a penyertaan modal desa aja selisih pembiayaan tenaga tenun kepala desa. bendahara desa pj. bupati gunungkidul ttd budi antonotabaru, menimbang: bahwa pembangunan daerah dilaksanakan dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan keberlanjutan sesuai amanat undang undang dasar tahun bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang telah dilaksanakan kabupaten kotabaru belum dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup daerah,.ketentuansudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal dan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas serta ketentuan undang undang nomor tahun tentang cipta ker, memutuskan: menetapkan: peraturan daerah tentang tanggung jawab:.segala upaya manajemen yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memaksimalkan segala dampak positif serta meminimalkan dampak negatifbaik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta yang mempunyai wilayah kerja daerah. asas pelaksan, prinsip pelaksanaan telp daerah yaitudaerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan berpedoman pada: manajemen yang sehat, profesional, cc. transparan, akuntabilitas:pengaturan telp dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan: kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program telp daerah, arahan dan kebijakan kepada. pengaturan telp dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk: mengatur ketentuan mengenai telp daerah, pelaksanaan telp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kepastian hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan telp agar berdaya guna dan hasilaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif terhadap keberadaan perusahaan bagi daerah, memberikan penghargaan atas pelaksanaan program telp, memberikan insentif berupa pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi daerah, h.mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi, menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar perusahaan,dan mensinergikan program telp dengan perencanaan pembangunan daerah. ruang lingkup pengaturan telp dalam peraturan daerah ini meliputi: peran pemerintah daerah, hak dan kewajiban perusahaan, forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, bentuk telp, pelaksana dan program telp, prosedur pelaksanaan programinsentif daerah, il. pelaporan dan pengawasan, pembiayaan. bab peran pemerintah daerah pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan telp daerah berperan: memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai pelaksanaan telpelp dalam pelaksanaan :laksanaan telp daerah, perusahaan berhak: melaksanakan penyusunakemudahan berusaha daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mendapatkan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan telp daerah perusahaan berkewajiban: merencanakan, menyusun dan.. merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan telp setiap tahun: menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan kepada pemerintah daerah melalui forum pelaksana telp, melaksanakan program dan kegiatan tahunan telp, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan telp paling sedikit sekali dalam setahun kepada bupati melalui forum pelaksana telp. perusahapembatalan pemberian insentif,dan h.pencabutan pemberian insentif kemudahan berusaha dan atau kemudahan berusahaforum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha bagian kesatu umum untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan tanggung jawab: sosial dan lingkungan badan usaha dibentuk forum. badan usaha diwajibkan menjadi anggota forum. bagian kedua tugas dan fungsi forum telp daerah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: a.dalam pelaksanaan telp daerah, forum telpketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja forum telp daerah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga pendanaan forum telp dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mendapatkan anggaran yang dibebankan dalam: anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kontribusi dari anggota forum bab bentuk telp bentuk telp meliputi: kualitatif: filantropi, dan pemberdayaan masyarakat. kualitatif sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan telp yang berhubungan dengan keagamaan. filantropi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan telp yang berhubungan dengan kemanusiaan. pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan telp yang berhubungan dengan upaya peningkatan kemandirian masyarakat. program telp dititikberatkan pada: bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang lingkungan. program bidang sosial sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa kegiatan: pendidikan, kesehatan, seni, budaya, olahraga, penanggulangan bencana alam dan kebakaran penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan disabilitas, pelatihan, dan infrastuktur. program bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa kegiatan: pembentukan dan atau peningkatan kualitas usaha mikro, pendampingan usaha mikro, pemberian bantuan modal dan atau sarana produksi kepada usaha mikro, kemitraan antara perusahaan dengan usaha mikro, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan industri kreatif, pelatihan, dan infrastruktur. program bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa bantuan: pengadaan air bersih dan atau sanitasi lingkungan, penghijauan, kampanye peduli lingkungan, pengelolaan sampah dan atau limbah, penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran lingkungan, pengadaan dan atau pemanfaatan energi terbarukan, pendampingan, dukungan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau, pelatihan, dan infrastruktur. bab pelaksana dan program telp bagian kesatu pelaksana perusahaan yang melaksanakan telp merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya daerah. pelaksana telp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:atau perusahaan perorangan. perusahaan sebagaimana dimaksud pada yang menjalankan kegiatan usahanya: a.di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan telp daerah: atau menghasilkan barang maupun jasa daerah daerah. pelaksanaan telp dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan telp, bekerja sama dengan forum telp,dan cc. program langsung pada masyarakat. program telp daerah sebagaimana... hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung.: bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan cc. bina lingkungan usaha mikro. program kemitraan usaha mikro prosedur pelaksanaan program telp forum telp menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan program telp. program telp daerah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada penetapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan forum telp bab viii perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam melaksanakan telppemerintah daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program.ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program telp diatur dalam peraturan bupatiberian penghargaan kepada perseorangan, kelompok, badan, dan atau organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kinerjaerintah. daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan telp sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: sertifikat plainsentif fiskal daerah: atau insentif non fiskal daerahdapat berupa kemudahan dalam perizinan daerah terkait dengan pengembangan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanglaporan dan pengawasanmenyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi telp dari masing masing perusahaan kepada pemerintah daerah. pemerintah daerah menyampaikan laporan program telp yang sudah dilaksanakan kepada dprd. pemerintah daerah melalui forum telp melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan telp paling sedikit sekali dalam setahun dan atau sesuai dengan kebutuhan. bab xiv pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan telp dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan atau usaha wajib menerapbab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka: forum. telp atau nama lain yang sejeniforum telp berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini, program telp yang ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, kebijakan daerah mengenai telp yang sudah adaumum peran perusahaan dalam ikut serta meningkatkan perekonomian daerah sangat diperlukan oleh pemerintah kabupaten kotabaru. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan jmpl) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. konsep jmpl merupakan konsep kepedulian perusahaan berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan dan ekonomi meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. kesadaran mengenai penting telp merupakan wujud penerapan prinsip good corporate governance (gcg) untuk mendukung tujuan sustainable development goals sdg) antara lain adalah mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua dan untuk semua usia, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi, dan melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi disertifikasi (penurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah serta menghambat hilangnya keanekaragaman hi. peraturan daerah ini mengatur peran pemerintah daerah, hak dan kewajiban perusahaan, kelembagaan, bentuk telp, pelaksana dan program telp, prosedur penyelenggaraan 'mbinaan dan pengawasan, dan anggarankeberlanjutan adalah asas yang secara terencana penguasabersamaan adalah asas yang mendorong peran.seluruh pelaku usaha perusahaan secara bersama sama dalam kegiatan. usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. huruf yanglampung selatan, menimbang bahwa dengan telah diundangkannya undata~:.bi; dengan rahmat tuhan yang maha esa peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor tahun tent ang retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakrtvbab ketentuan umum bupati lampung selatan memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus. dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupateninstalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disingkat ipl adalah suatu prasarana yang berfungsi untuk mengelola lumpur tinja dan membuang hasil olahan' selanjutnya diangkut instalasi pengolahan lumpur tinja ipl . armada .atau bahbjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan memanfaatkan jasa penyediaan dan atau penyediaan kakus oleh pemerintah daerah. pasa14sumo dan pihak swasta. dengan nama retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus dipungut pembayaran retribusi atas penyediaan dan atau penyediaan kakus oleh pemerintah daerah. bab nama, obyek dan subyhtjatidengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. babi prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif kategori non niaga terdiri dari rumah tinggal asrama ;dan rumah sakit; kategori sosial terdiri dari rumah ibadah gedung sekolah ;dan panti asuhan jasa retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus diukur berdasar.an volume penyediaan. tingkat penggunaan jasa. penyediaan dan atau penyediaan kakus diklasifikasikan dalam fungsi bangunan terdiri dari: kategori niaga terdiri dari industri; hotel restoran perkantoran pertokoan pasar ;dan terminal; babi cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus digolongkan dalam jenis retribusi jasa umum. bab ill golongan dan jenis retribusi subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada merupakan wajib retribusi. semua hasil pungutan retribusi penyediaan kakus disetorkan kas harus menambah biaya sebagai berikut sambungan 5meter10 dari jumlah setoran; sambungan 5meters d10 meter darijumleih setoran; sambungan meter s d meter dari jumlah setoran;dan sambungan meter dari jumlah setoran. rp. rp. rp. rp. , rp. , rp. , lebih dari dikenakan kategori niaga dikenakan biaya kategori non niaga dikenakan biaya kategori sosial dikenakan biaya untuk area yang jauh tempatnya tambahan biaya sebagai berikut radius .~., radius radius struktur besarnya tarif retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus adalah sebagai berikut bab struktur dan besarnya tarif retribusi biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada adalah biaya administrasi, pembuangan, transportasi, pengadaan perawatan, pengolahan dan biaya pembinaanmbayaran retribusi harus ditekuk:an secara ttmailltmsecara jabatbabi tata caraii cara pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah tempat pelayanan penyediaan dan atau penyediaan kakus. bab vii wilayahkeberati sanksi administrasii masa retribusi dani pengembalian kelebihan pembayaran jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atauidana bab insentif pemunguth~find. bxvii penyidikan denda sebagaimana dimaksud padaralkedaluwarsa penagihan nomor lembaran daerah kabupaten lampung selatan tahun para koordinasi sekadaukab ~v asisten bid.~'!\'.:.~~. asisten bio . asisten bid . asisten bio . ~ts ~e}oc.<s\ \\.~ j " kabar hukum i;,p diundangkan kalinya pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten kampung selatan, enozaszp ditetapkan kalinya pada ta.ri~gal a'gust~s bupati lampung selatan, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal undangan. agar setiap ora!lg dapatmenq
wa. padkeuangan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung selatan, menimbang ": bahwa dengan adanya tuntutan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang serta telahtentang keuangketentuan lebih lanjut mengenai belanja desa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. klasifikasi belanja desapenyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan jasa air, listrik, telepon, internet, penyediaan bahan bacaan koran majalah, biaya jasa iklan advertorialil. makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, oo.operasional lembaga pemberdayaan masyarakat, uu. operasional lintas hansip,n penggunaan dana desa dan alokasi dana desa yang ada rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten disalurkan dengan mekanisme transfer rekening kas desa. penyaluran dan add sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila pemerintah desa telah melengkapi persyaratan: rpm des, rkp des, apb des: dan laporan realisasi anggaran sebelumnya. penyaluran dan add sebagaimana dimaksud pada dapat ditunda dengan alasan pertimbangan tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan penundaan dan add diatur dengan peraturan bupati dana desa digunakan untuk: membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, b.dana desa sebagaimana dimaksud pada hurufcc.apabila terdapat sisa anggaran alokasi dana desa setelah digunakan sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan belanja tak terduga. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana desa dan alokasi dana desa diatur dengan peraturan bupati. bab vii pengelolaan keuanganndalam melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada diatas dapat dibantu oleh tim pemerintah kabupate:,pasa!"an,iw:am gara urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah bahan kansud dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemerintah daerah adalah pala daerah seba pemerintahan daerah yang memimpin metro nng aan ibn menjadi kewenangan daerah otonom. yang bupati adalah bupati lampung selatan. dewan perwakilan rakyat daerah igi yang selanjutnya disingkat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lempung selatan. dprd adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yan isi adalah rencana keuangan tahunan pemerintah selanjutnya disingkat apbinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bupati meliputi memberikan pedoman dibidang keuangan desa, melakukan pembinaan dibidang keuang, melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa dibidang keuangan desa, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa, bpd, dan lembaga kemasyarakatan desa, dapat memberikan pendampingan pengelolaan keuangan desa, dan memberikan sanksi atas penyimpangan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan perundang undangan:, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerahdibidang keuangan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pendayagunaan aset desa: dan memfasilitasi penyaluran add dan rekening desa, bab ketentuan penutup semua peraturan pelaksanaan tentang keuangan bulan)10 tahun tentang anggaran pendapatan belanja desa apb desa) lembaran daerah kabupaten tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor dan peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor13 tahun tentang sumber pendapatan desa lembaran daerah kabupateptembu bupati lampung selatan, zainuddin hasan diundangkan kalinya pada tanggal september sekretaris daerahmbalkeuangan desa. umum peraturan daerah ini merupakan penjabaran peraturan lebih lanjut peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor tentang peraturandaerah ini mengatur lebih rinci asas pengelolaan dan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, besaran penghasilan pemerintah desa, penyaluran anggaran kemudian struktur apb desa, sumber sumber pendapatan, ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan kekayaan desa, serta pembinaan dan pengawasan. peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menjalankan keuangan desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas. ii. demi cukup jelasadalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan, partisipatif adalah berpartisipasi dalam pembangunan daerah kabupaten lampung selatan khususnya desa masing masing, efektifertib dan disiplin anggaran adalah, menggunakbercukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud berhalangan sementara adalah tidak bisa melaksanakan tugas dikarenakan sakit, melaksanakan ibadah haji, dalam proses penyidikan kasus yang berkaitan dengan hukum, tugas kedinasan dalam waktu yang ditetapkan dalam undang undang, dalam masa ctribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran '"untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. badan permusyawaratan desa selanjutnya disingkat bpd adalahvyang membantu tugas sekretarisyaluran adalah transfer dana dari kas daerah rekeningktif dan efisien serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh kepala desa dengan status penjabat atau pelaksana harian lh)cc.sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada berhalangan sementara maka fungsi selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan oleh kepala urusa.), (lima ratus juta rupiah) sampai dengan(tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan rp. sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal (empat puluh per seratus), add yang berjumlah lebih dari rp. sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal (tiga puluh per seratus):bag"apb desa apb desa, terdiri atastentuan lebih lanjut mengenai penyusunan apb desa diatur dengan peraturan bupatii jenis: hasil usahyang bersumber dari dana desa dd) berasal dari anggaran pendapatan belanja negara. dana desa sebagaimana dimaksud pada diatas, ditransfer dari rekening kas umum negara akun) rekening kas umum daerah rsud) selanjutnya ditransfer rekening desa. besaran setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. pengalokasiaiatur dengan peraturan bupati. jumlah perangkat desa termasuk kepala dusun dan rukun tetangg pusatmenyelenggarak
bagian hukum sekretariat daerah kabupaten lampung tengah tahun fn, petadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung tengah, menimbang a.bahwa sumber daya manusia bidang kesehatan kabupaten lampung tengah saat ini masih jauh dari cukup yang mengakibatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya mudah dijangkau, murah, dan berkualitas masih belum sepenuhnya terpenuhi, b.bahwa sesuai tuntutan masyarakat serta kewajiban pemerintah kabupaten lampung tengah berdasarkan kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus penanganan bidang kesehatan daerah, cc. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf dan perlu ditetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan upaya kesehatan perorangraktek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan, memiliki perlengkapan untuk melakukan, serta formulir rujukan: untuk mendapatkan izin balai pengobatan, pemohon baik perorangan maupun ber, denah lokasi dan bangunan: akta yayasan, akta pendirian dan struktur organisasi badan hukum (jika pemohon adalah badan hukum), surat pernyataan kesediaan dokter sebagai penanggung jawabsik perawat, surat rekomendasi dari kepala puskesmas setempat: daftar peralatan: izin lingkungan, surat izin atasan langsung: daftar obat obatan: surat pernyataan sanggup mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku bermaterai rp. surat pernyataan bersedia menjadi pegawai karyawan yang dimaksud: rekomendasi camat setempatstrasi, kamar mandi ruang periksa minimal berukuran 3m, cc. setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup,sarana pembuangan air limbah: alat pemadam kebakaran. untuk mendapatkan izin rumah bersalin: denah lokasi dan bangunan: akta yayasan: akta pendirian dan struktur organisasi badan hukum (jika pemohon adalah badan hukum): surat pernyataan kesediaan dokter umum dokter spesialis kebidanan dan kandungan sebagai penanggung jawab: surat keterangan domisili atau fotokopi ktp dokter penanggung jawab yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berdomisili wilayah kabupaten lampung tengahipb, pimpinan rumah bersalin dan pelaksana harian minimal ahli madya kebidanan akademi kebidanan kabid atau kebidanan surat rekomendasi dari kepala puskesmas setempat, daftar peralatan, surat izin lingkungan: sarana pembuangan air limbah: alat pemadam kebakaran: oo. surat pernyataan bersedia menjadi pegawai karyawan yang dimaksud, rekomendasi camat setempat. tempat praktik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut terdapat ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi wc:atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan perorangan bidankebidanan harus terdapat peralatan kebidanan dan ruang bersalin serta peralatan gawat darurat sederhana, ruang perawatan minimal untuk tempat tidur dan untuk box bayi. untuk mendapatkan izin praktik fisioterapipendidikan fisioterapi yang diakui pemerintah,: surat keterangan menyelesaikan adaptasi bagi lulusan dari luar negeri, pas foto terbaru berwarna ukuran sebanyak lembar, surat pernyataan sanggup mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku bermaterai rp. praktik fisioterapi harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut: terdapat ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi wc: ruang periksa minimal dan tindakan minimal berukuran 4m, setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup: untuk praktik fisioterapi harus terdapat peralatan fisioterapi dalam kondisi baik. bagian ketiga sarana penunjang kesehatan sarana penunjang kesehatan adalah laboratorium klinik, apotek, optikal, dan toko obat, bagian keempat perizinan sarana penunjang kesehatan untuk mendapatkan izin laboratorium klinisurat pernyataan kesanggupan penanggung jawab, minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana kimia, sarjana biokimia, yang mempunyai pengalaman kerja tahun laboratorium kesehatan, surat pernyataan kesanggupan masing masing tenaga teknis, minimal orang analis kesehatan dengan ketentuan orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia. ditambah dengan orang sanitation, minimal d3, tenaga administrasi, minimal orang lulusan sma atau yang setara. data kelengkapan bangunan: data kelengkapan peralatan: untuk mendapatkan izin apotemohonan dari apoteker pengelola apotek (bermaterai): foto copy kartu tanda penduduk ktp) penanggung jawab apoteksurat keterangan domisili atau fotokopi ktp apoteker pengelola apotek yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berdomisili wilayah kabupaten lampung tengah: denah bangunan dan peta lokasi, data asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan surat izin kerja: surat pernyataan bermaterai dari apoteker bahwa apoteker pengelola apotek tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek pada apotik lain (bermaterai): daftar obat generik berlogo, surat rekomendasi dari organisasi profesi. surat izin atasan bagi apoteker pns:bidang obat (bermaterai): rekomendasi camat setempat. untuk mendapatkan izin optikaltp atas nama pemohon, fotokopi ktp penanggung jawab optikal bila berbeda dengan pemohon: cc. surat kesanggupan menjadi penanggung jawab optikal oleh seorang ahli refraksionis optik: data tenaga refraksionis:, fotokopi ijazah refraksionis optik: daftar peralatan: surat izin lingkungan, sarana pembuangan limbah: surat keterangan berbadan sehat dari dokter: surat rekomendasi dari organisasi profesi. untuk mendapatkan izin toko obatalamat dan denah tempat usaha: fotokopi ktp pemohon: cc. fotokopi ktp asisten apoteker: surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis. surat permohonan dari pemilik toko obat (bermaterai): fotokopi ijazah asisten apoteker: fotokopi sik asisten apoteker, fotokopi surat lolos butuh asisten apoteker: fotokopi sup: fotokopi surat izin gangguan ho). bagian kelima mekanisme izin sarana kesehatan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sarana ukp harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah memperoleh izin dari menteri kesehatan yang didelegasikan kepada kepala dinas kesehatan. untuk menyelenggarakan ukp seperti yang disebutkan dalam berlaku (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru. untuk izin penyelenggaraan sarana penunjang kesehatan, berlaku sejak izin dikeluarkan dan dapat dicabut jika terjadi pelanggaran dan atau tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku. jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan selama (lima belas) hari kerja atau paling lama dua bulan terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya yang memenuhi syarat. kelengkapan yang dimaksud dalam adalah kelengkapan syarat syarat administratif serta survey kelayakan fisik yang dilakukan oleh dinas kesehatan paling lama (satu bulan. survey kelayakan fisik yang dilakukan oleh dinas kesehatan dilengkapi dengan berita acara survey. jika waktu pelayanan pembuatan perizinan lebih waktu dimaksud pada dan terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya memenuhi syarat tetapi izin belum diterbitkan, maka penyelenggaraan ukp dianggap telah diizinkan. (s9) penolakan perizinan bisa dilakukan apabila syarat syarat berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya tidak memenuhi syarat. bagian keenam retribusi perizinan izin penyelenggaraan praktik perorangan dokter dan dokter gigi dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah). izin penyelenggaraan praktik bersama dokter dan dokter gigi dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (enam ratus ribu rupiah). izin penyelenggaraan praktik perorangan bidan dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah). izin penyelenggaraan praktik perorangan perawat dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah). izin penyelenggaraan balai pengobatan dikenakan biaya perizinan sebesar rp. , (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). izin penyelenggaraan rumah bersalin dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (satu juta rupiah). izin penyelenggaraan praktik perorangan dokter spesialis dikenakan biaya sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). izin penyelenggaraan praktik bersama dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dikenakan biaya sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah). surat izin kerja perawat dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (seratus ribu rupiah). surat izin praktik fisioterapi dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (limbatus ribu rupiah). izin penyelenggaraan laboratorium klinik dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (satu juta rupiah). izin penyelenggaraan apotek dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (satu juta rupiah). izin penyelenggaraan optikal dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (satu juta rupiah). izin penyelenggaraan toko obat dikenakan biaya perizinan sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). (l) biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada disetorkan secara bruto kas daerah: biaya operasional pelaksanaan perizinan dibebankan pada retribusi sebagaimana dimaksud pada bab pengenaan retribusi dan masa berlakunya izin pengenaan retribusi dilakukan (satu) kali untuk masa berlakunya izin khusus untuk masa berlakunya izin usaha apotik dan toko obat berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih aktif beroperasi bab vii tenaga kesehatan bagian kesatu penambahan tenaga kesehatan pemerintah daerah berkewajiban mengupayakan penambahan tenaga medis dengan ptt daerah dan rekrutmen pns secara berkala sampai terpenuhinya rasio kebutuhan. pemerintah daerah berkewajiban menambah tenaga paramedis dengan rekrutmen pns dan atau ptt. bagian kedua optimalisasi tenaga kesehatan pemerintah daerah berkewajiban mengatur sebaran tenaga medis yang ada tiap tiap kecamatan dengan memperhitungkan aspek kebutuhan pemerintah daerah berkewajiban menempatkan tenaga paramedis sesuai prinsip pemerataan berdasarkan letak geografis. pemerintah daerah berkewajiban memberi tunjangan khusus bagi tenaga medis yang ditugaskan daerah khusus. tunjangan khusus dan penentuan daerah khusus sebagaimana yang diatur dalam ditentukan kemudian dalam peraturan bupati. pembiayaan tunjangan khusus dibebankan kepada apbd. bagian ketiga wewenang tenaga kesehatan tenaga medis berwenang memberikan pelayanan kesehatan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. tenaga keperawatan perawat berwenang melaku, dan evaluasi keperawatan. tenaga keperawatan bidan berwenang memberikan pemeriksaan kehamilan, asuhan persalinan normal, keluarga berencana, perawatan setelah melahirkan normal (nifas), dan perawatan bayi baru lahir. bab viii pelayanan kesehatan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan menambah sarana dan fasilitas kesehatan. puskesmas wajib mengumumkan jam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku secara tertulis tempat pendaftaran. bab kewajiban dan hak balai pengobatan dan rumah bersalin memberikan imbalan yang layak atas peran dan tanggung jawab dokter yang menjadi penanggung jawab dari balai pengobatan dan rumah bersalin bersangkutan dengan perjanjian kerja sama. balai pengobatan dan rumah bersalin diberikan hak untuk menentukan dokter sebagai penanggung jawab: dokter penanggung jawab dan berkewajiban mengawasi pelayanan kesehatan sarana kesehatan tersebut. bab pengajuan keberatan pemohon izin penyelenggaraan ukp dapat mengajukan keberatan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada atasannya. bab sanksi bagian kesatu sanksi administratif apabila penyelenggara sarana kesehatan menyalahgunakan perizinan, maka kepala dinas kesehatan dapat mencabut izin penyelenggaraan. ketentuan sebagaimana dimaksudlima belas) hari kerja. bagian kedua sanksi pidana kan ketentuan pidana yang sudah berlaku mengikat pula bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan daerah ini. upaya kesehatan perorangan yang tidak memiliki izin atau tidak menyesuaikan perizinannya berdasarkan peraturan daerah ini adalah pelanggaran. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ini dapat dipidana dengan pidana kurungan selama lamanya bulan dan atau denda sebanyak banyaknya rp50. (lima puluh juta rupiah). bab xii ketentuan peralihan pada saat berlaku peraturan daerah ini, maka semua penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan kabupaten lampung tengah harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini dalam jangka waktu selambat lambatnya (enam bulan).di gunung sugih aan okt bah kai tengah pnblyanto thohir diundangkan gunung sugih pada tanggal22 oktober kresaris daerah man, ung tengah j5, eno tan, wisata subang nai lembaran daerah kabupaten lampung tengah tahun nomor penjelasan atasumum bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan mutu pelayanan dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan serta sarana penunjang kesehatan. dengan keluarnya peraturan peraturan dari pemerintah tentang izin praktek bagi dokter, perawat, bidan, apoteker, optikal dan lain lain memberikan payung hukum bagi para tenaga kesehatan dan pengusaha yang terkait dengan pelayanan kesehatan. untuk berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. untuk tertib administrasi pengawasan dan pembinaan terhadap keberadaan perorangan yang membuka praktek terkait dengan upaya kesehatan perlu diatur perizinannya dalam peraturan daerah demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelash tentang pedagang eceran obat jo. keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk x tentang perubahannyatambahan lembaran daerah kabupaten lampung tengah tahun nomor peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang penyelengaraan praktik dokter dan dokter gigi: keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang registrasi dan praktik perawat, keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang registrasi dan praktek bidan, keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang penempatan tenaga medis melalui masa bakti dan cara lain, keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk tentang pedoman penyelenggaraan optikal: keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang sistem kesehatan nasional:upaya kesehatan kepala daerah adalah bupati lampung tengah: dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten lampung tengah:upaya kesehatan perorangan, selanjutnya disingkat ukp adalah upaya kesehatan perorangan strata pertama atau ukp tingkat dasar, yaitu praktik bidan, praktik perawat, praktik dokter, praktik dokter gigi, balai pengobatan, praktik bersama dokter, rumah bersalin, dan klinik fisioterapi kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan: tenaga medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis: tenaga keperawatan adalah perawat dan bidan: asuhan keperawatan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk menetapkan, merencanakan, dan melaksanakan pelayanan keperawatan dalam rangka membantu pasien untuk mencapai dan memelihara kesehatannya secara optimal, yang dilaksanakan secara berurutan, terus menerus, saling berkaitan dan dinamis: standar prosedur operasional adalah langkah langkah atau tahapan kerja yang telah ditetapkan: masyarakat adalah keseluruhan orang yang terdiri dari perseorangan, kelompok, maupun organisasi yang peduli dengan penyelenggaraan upaya kesehatan: pembiayaan adalah pengeluaran yang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten lampung tengah dari apbd, apbn, maupun sumber lainnya untuk membiayai program program penyelenggaraan upaya kesehatan: registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah mempunyai sertifikasi, surat tanda registrasi,: surat penugasan, selanjutnya disingkat adalah surat yang memberikan kewenangan kepada tenaga medis untuk melakukan pekerjaan sebagai tenaga medis: surat iz, surat izin kerja,asuhan keperawatan sarana kesehatan, surat izin praktik bidan,bidan: surat izin perawat,praktik perawat,berkelompok,: surat izin fisioterapi, selanjutnya disebut sif adalah bukti tertulispemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan fisioterapis seluruh wilayah republik indonesia: surat izin praktik fisioterapis, selanjutnya disebut spf adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapi untuk menjalankan praktik fisioterapis:pedagang eceran obat, selanjutnya disebut toko obat adalah tempat untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran: pegawai tidak tetap, selanjutnya disebu: dokter penanggung jawab bp rb adalah dokter yang bertanggung jawab mengawasi pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab obyek dan subyek retribusi objek retribusi adalah pemberian izin bidang kesehatan yang meliputi praktik perorangan dokter atau dokter gigi, praktik bersama dokter atau dokter gigi, praktik perorangan bidan: praktik perorangan perawat: balai pengobatan: rumah bersalin: surat izin kerja perawat: surat izin praktik fisioterapi, izin penyelenggaraan laboratorium klinik, izin penyelenggaraan apotik: izin penyelenggaraan optikal: izin penyelenggaraan toko obat subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin bidang kesehatan bab ill ruang lingkup, asas dan sasaran ruang lingkup penyelenggaraan ukp dalam peraturan daerah ini meliputi perizinan, tenaga kesehatan, dan pelayanan. asas penyelenggaraan ukp masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan peraturan daerah ini adalah: asas kemudahan menjangkau: asas biaya murah, cc. asas pelayanan berkualitas, asas kebebasan memilih: asas perlindungan: asas pembinaan: asas pengawasan. sasaran penyelenggaraan ukp dalam peraturan daerah ini adalah: terselenggaranya upaya kesehatan yang mudah, terjangkau, dan bermutu: terkenalnya penyelenggaraan ukp yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pengelola lain: tercapainya perlindungan kesehatan masyarakatiptanya mekanisme perizinan ukp yang transparan, tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal serta tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial terhadap penyelenggaraan ukp bab upaya kesehatan perorangan penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan dengan memperhatikan: ciri dan karakteristik daerah: bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik: kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. bab penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan bagian kesatu umum penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu oleh pemerintah, masyarakat, cc. swasta. bentuk bentuk upaya kesehatan perorangan meliputi praktik perorangan dokter atau dokter gigi: praktik bersama dokter atau dokter gigi: praktik perorangan bidan: praktik perorangan perawat: balai pengobatan, rumah bersalin: praktik fisioterapi. bagian kedua perizinan ukp untuk mendapatkan izin praktik perorangan dokter umum atau dokter gigipermohonan surat izin praktik, fotokopi kartu tanda penduduk: fotokopi str atau fotokopi yang sudah legalisasi oleh pejabat yang berwenang bagi yang belum mempunyai str,i masa bakti, surat rekomendasi dan surat pengantar dari organisasi profesi: khusus bagi lulusan luar negeri harus memiliki surat keterangan selesai mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi: ruang periksa minimal berukuran 3m: cc.surat pernyataan mempunyai tempat praktik: surat pernyataan sanggup mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku bermaterai rp. untuk mendapatkan izin praktik bersama dokter umum atau dokter gigidaftar ketenagaan berikut fotokopi ijazah, str dan sip, tarif pelayanan yang telah disahkan oleh pimpinan praktik bersama: denah bangunan dan ruangan: surat keterangan kepemilikan atau surat izin pengunaan tanah dan izin bangunan. untuk mendapatkan izin praktik perorangan bidanbidan: fotokopi sib, surat rekomendasi dari organisasi profesi: daftar obat, daftar peralatan: pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sejumlah lembar dan 3x4 sejumlah lembaerorangan: perlengkapan administrasi:untuk mendapatkan izin praktik perorangan perawat sipp)sip yang masih berlaku: fotokopi sik: daftar peralatan: pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sejumlah lembar dan 3x4 sejumlah lembar, rekomendasi dari organisasi profesi: fotokopi ijazah pendidikan ahli madya keperawatan atau yang lebih tinggi.
pnbagian hukum sekretariat daerah kabupaten lampung tengah tahun null va! penamaan pemerintah kabupaten lampung tengah peraturan daerah kap lampung tengah nomor tahun tentang sistem penyelenggaraan pelayanan pendidikan "di kabupaten lampung tengah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung tengah, menimbang .a.berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah, perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama antara pemangku penyelenggaraan sistem pendidikan secara demokratis, terbuka, partisipatif, bermartabat, dan bertanggung jawab, bahwa untuk menunjang hal tersebut atas serta, perlu dit pada tk ra sederajat sekurang kurangnya terdiri atas (dua) guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing masing satuan pendidikan. pendidik pada sd sederajat. (s5). (nd(l) guru mempunyai beban kerja pokok yang meliputibupat daerahpemerintah daerah melalui dinas teknis yang membidangi pendidikan wajib membuat perencanaan peningkatan mutu guru. upaya peningkatan mutu guru dilakukan melalui proses pendidikan, pelatihan dan peningkatan kualifikasi akademik lebih lanjut tentang beban kerja pengawas yang ekuivalen dengan (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. paragrafminimal (satu) sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah. standar rasio prasarana sebagaimana diatur dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati pemerintah daerah melalui dinas, wajib melakudan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. pemerintah daerah melalui dinas, wajib melakuberkewajiban untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan satuan pendidikan yang langsung menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam dan paragraf standartk, sd, smp m ts small, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang atau lebih wakil kepala satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan jumlah rombongan belajar, sedangkan untuk satuan pendidikan smk mak dibantu oleh (empat) orang wakil kepala sekolah yaitu bidang akademik, sarana prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan industrisecara rinci:biaya operasional satuan pendidikan. pedoman sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur:operasionalkan, penugasan pendidik pada guru kelas dan mata pelajaran sertamd)jl)jituparagraf standar pembiayaan standar pembiayaan.pendapatan dan belanja sekolah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragrafbupati. babatau yang sederajat sampai pendidikan sekolah menengah pertama smp) atau yang sederajat dinas berkewajiban membentuk tim wajib belajar tahun dengan berdasarkan keputusan bupati. tim wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari tingkat kampung, kecamatan dan kabupaten. s5) ketentuan dan tata cara pembentukan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa melalui alokasi apbd bagi peserta didik yang tidak mampu. ketentuan tentang pelaksanaan pemberian beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan upaya penuntasan pemberantasan buta aksara,berhak, mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah agama yang dipeluknya dan harus dilaksanakan oleh setiap tingkat satuan pendidikan, mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya termasuk, peserta didik luar biasa, mendapat beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi baik bidang akademik maupun non akademik, mendapat bea siswa pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampubatas waktu yang telah ditentukan maupun perpindahan program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setaradua penerimaan dan teregistrasi penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola penyelenggaran satuan pendidikan sesuai dengan daya tampungtentukan oleh satuan pendidikan bawah koordinasi dinas pendidikan melalui seleksi yang dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. teregistrasi dilakukan terhadap peserta didik yang naik kelas tidak naik kelas dan siswa baru dengan ketentuan besarnya teregistrasi berdasarkan kesepakatan warga sekolah stakeholderpenyelenggara satuan pendidikan bawah koordinasi dinas pendidikvii penyelenggaraan pendidikan formal bagian kesatu manajemen dan kelembagaan, pendirian, pendayagunaan sumber daya pendidik yang berkualitas dan peningkatan mutu pendidikan. pemerintah daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan mutu guru melalui proses fasilitasi pengembangan metode proses belajar mengajar. masyarakat, organisasi atau yayasanproses pembelajaran, dan mutu satuan pendidikan yang dipimpinnya. kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, dan mutu satuan pendidikan yang dipimpinnya. (dl) jumlah peserta didik pada tk sederajat dalam satu rombongan belajar maksimal orang dengan jumlah tenaga pendidik orang. jumlah peserta didik pada sd sederajat dalam satu rombongan belajar maksimal orang. jumlah peserta didik pada smp sederajat dalam satu rombongan belajar maksimal orang. jumlah peserta didik pada sma ma dalam satu rombongan belajar maksimal orang. jumlah peserta didik pada smk mak dalam satu rombongan belajar maksimal orang untuk kelompok non teknologi, orang untuk kelompok teknologisatuan pendidikan dapat menyelenggarakan program unggulan dengan berdasarkan persetujuan bupati kepala daerah melalui kepala dinas pendidikan. asa program unggulan yang dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan adalah sekolah berbasis keunggulan lokal, sekolah bertaraf internasional, dan kelas khusus atau akselerasi. penyelenggaraan program unggulan wajib memberikan peluang akses bagi siswa yang berprestasi tetapi tidak mampu secara ekonomis. bagian kedua pendirian, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan paragraf pendirian pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dapat mendirikan satuan pendidikan atas dasar izin bupati. pendirian satuan pendidikan formal harus didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional. pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat syarat hasil studi kelayakan, rencana pengembangan sekolah rps sumber kecukupan peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan: kurikulum program kegiatan belajar, sumber pembiayaan sarana dan prasarana, dan penyelenggaraan sekolah. untuk mendirikan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan smk) selain harus memenuhi ketentuan ini memenuhi persyaratan sebagai berikut adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan sekolah menengah kejuruan smk) yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemerataan satuan pendidikan sejenis wilayah tersebut,jin pendirian satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan didasarkan dengan keputusan bupati. tata cara dan syarat syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal, diatur kemudian dengan peraturan bupati dan mengacu peraturan perundangan yang berlaku. izin pendirian satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang diselenggarakan masyarakat didasarkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan. tata cara perizinan bagi pendidikan yang diselenggarakan masyarakatdinas.: pada pendidikan yang diselenggarakan masyarakatkepala dinas pendidikan. ar,paragraf penggabungan dan penutupan pemerintah daerah berwenang melakukan penutupan dan atau penggabungan beberapa satuan pendidikan menjadi satu satuan pendidikan. penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan pembelajarmenyelenggarakan kegiatan pembelajaran. (l) pemerintah daerah berwenang melakukan pencabutan izin satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan, tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama (dua) tahun berturut turut. penyelenggara satuan pendidikan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan proses belajar peserta didik. pemerintah daerah berwenang melakukan penggabungandibawah (sepuluh) orang tiap rombongan belajar. tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. satuan pendidikan formal dapat digabungkan dengan ketentuan sebagai bentukintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.hasil integrasi. tata cara dan syarat teknis penggabungan satuan pendidikan formal, diatur kemudian dengan keputusan bupati. bab viiijin pemerintah daerah yang berlaku selama (tiga) tahun. persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh ijin dan atau rekomendasi penetapannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pemerintah daerah dapat mencabut izin penyelenggaraan pendidikan non formal apabila penyelenggara tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalamatau pengelolaan pendidikan non formal akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupatilaipendidikan nasional nomor tahununtuk sekolah madrasah ibtidaiyah sd mipendidikan dasar dan menengah: bagian ketiga kurikulumkompetensi. kurikulum sebagaimana dimaksud pada ini mengacu kepada standar kompetensi nasional. penyusunan dan pengembangan isi kurikulum muatan lokal diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab pendidikan anak usia dini pendidikan usia dini diberikan kepada anak yang berusia (nol) s d (enam) tahu(s5) pendidikan anak usia dini non, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. bentuk pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku bab xii ketenagaan paragraf kesatu jenis dan tugas tenaga pendidik tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal terdiri atas pendidik, pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laporan, teknisi dan tenaga administrasi. tenaga pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan melaporkan hasil pembelajaran tepat waktu sesuai kalender pendidikan, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta mengembangkan penelitian. paragraf kedua pengangkatan tenaga pendidik dan kepala sekolah untuk diangkat sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah daerah, calon tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk dapat diangkat sebagai guru pendidikngangkatan dan penempatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang tidak berstatus pegawai negeri sipil pns) diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau pengelola satuan pendidikan. (@) pemerintah daerah mengupayasatuan pendidikan yang bersangkutan. pemerintah daerah dapat mengupayakan tenaga pendidik pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dipekerjakan lembaga yayasan pada satuan pendidikan untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan satuan pendidikan yang bersangkutan atau kebijakan pemerintah daerah. tenaga pendidikan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dilaksanakan oleh tim pertimbangan dan pengangkatan kepala sekolah yang terdiri dari unsur dinas pendidikan, pengawas sekolah. tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa tugas. apabila masa tugas sebagai kepala sekolah telah (dua) kali berturut turut sebagaimana dimaksud dalam dapat ditugaskan kembali apabila memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan sekolah lain: telah melewati tenggang waktu sekurang kurangnya (satu) kali masa tugas. bupati melalui dinas pendidikan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah pks) setiap (satu) tahun sekali pada semua jenjang pendidikan oleh tim yang ditetapkan oleh dinaspat dipromosikan pada jabatan struktural dinas pendidikan, ditugaskan menjadi pengawas pada satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan, tetap melaksanakan tugas sebagai guru kelas guru mata pelajaran atau guru bimbingan dan konseling sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. untuk dapat diangkat menjadi kepala sekolah harus telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan calon kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan. seorang calon kepala sekolah harus mempunyai catatan prestasi kerja yang baik dan lulus uji kepatutan dan kelayakan. persyaratan, tatacara pengisian jabatan dan uji kepatutan dan kelayakan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. paragraf ketiga pemindahan dan penempatan tenaga pendidik pemindahan dan penempatan tenaga pendidik danatau kepentingan dinas dilakukan oleh kepala dinas pendidikan. pemindahan tenaga kependidikankependidikan yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan, dilakukan oleh kepala dinas pendidikan. untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidikakta kependidikan. pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada azas pemerataan, domisili dan formasi. paragraf keempat pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan prestasi kerja. dalam rangka pengembangan karir, tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi dilakukan promosi dalam jenjang jabatan sepanjang memenuhi persyaratan jabata sesuai bidang keahlian kepala instalasi, ketua program keahlian kepala bengkel kepala laboratorium, kepala program satu ketua jurusan, wali kelas, instruktur, guru inti, pemandu mata pelajaran, koordinator program diklat mata pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan pangkat dan jabatan tenaga pendidik dan kependidikan diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud initenaga pendidikdalamdalam peningkatsebagaimana dimaksud pada ini bupati memberdayakan peran dinas badan lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal. untuk menunjang pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud akan diatur kemudian dengan keputusan bupati. paragraf kelima hak, tunjangan bantuan tenaga pendidik dan kependidikan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan, tunjangan, insentif dan kesejahteraan lain kepada pendidik dan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi persyaratan,mampuan keuangan daerah. penyelenggara atau yayasan berkewajibanpns) dan non pegawai negeri sipil pns)tunjangan khusus kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas daerah terpencil. paragraf keenam kedudukan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah sekurang kurangnya terdapat kedudukan tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi kepala taman kanak kanak tk) atau sederajat, guru, dan pegawai tata usaha. pada satuan pendidikan sekolah dasar sd) sekurang kurangnya terdapat kedudukan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran dan pegawai tata usaha sertaada satuan pendidikan sekolah menengah pertama smp) atau sederajat sekurang kurangnya terdapat kedudukan pendidik dan tenagakonseling konselor, guru khusus, kepala tata usaha, pegawai tata usaha, pustakawan dan laporan, jaran, guru bimbingan dan konseling konselor, guru khusus, pustakawan, laporan, kepala tata usaha dan pegawai tata usaha, serta dapat pula diadakan koordinator mata pelajaran teknisi sumber belajar. pada satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan smkda sekolah pembantubimbingan konseling bimbingan karir konselor, guru program diklat, guru khusus, pustakawan, teknisi. tool man, kepala tata usaha dan pegawai tata usaha serta dapat pula diadakan guru koordinator mata pelajaran dan kepala asrama. tipologi satuan pendidikan, struktur, siswa dan jumlah tenaga kependidikan, diatur kemudian dengan keputusan bupati. tenaga pendidik dan peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi, diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. bab xiii evaluasi, akreditasi dan pengawasan bagian kesatu evaluasi paragraf dan sebagai bentuk akuntabilitas publik. evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan. paragraf kedua evaluasi belajar evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru padaulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian nasional dan ujian sekolah. evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparberbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi,rides paragrafevaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan pengayaan serta analisis hasil belajar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kependidikanpendidikpada semua jenjang pendidikan dilakukan oleh badan akreditasi provinsi bapnasional pendidikan snp). satuan pendidikan yang telah diakreditasikan berhak mendapat sertifikat dari badan akreditasi provinsi bap) sesuai dengan tingkat kelayakannya. (s) setiap satuan pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan dtiga paragraf pengawasan pemerintah daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga. pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional pengawasan profesional yang terdiri dari pengawas dan sd, pengawas rumpun mata pelajaran, pengawas bimbingan konseling serta dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada kepala dinas pendidikan. pengawasan pendidikan non komite sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan, keluaran pendidikan satuan pendidikan. www paragraf kedudukan tugas pokok dan fungsi pengawas pengawas sekolah adalah jabatansebagaimana dimaksud dalam diangkat dari jabatan fungsional guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolahjawabnya. tugas pokok pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam meliputi bidang pengawas taman kanak kanak, sekolah dasar, pengawas rumpun mata pelajaran mata pelajaran dan pengawas bimbingan konseling. pengaturan tentang jenis pengawas sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dan sejumlah sekolah yang diawasi ditetapkan oleh keputusan bupati. pengawas sekolah bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan. paragraf tanggungjawab dan wewenang pengawas sekolah tanggungjawab pengawas sekobimbingan konselingenetapkan tingkat kinerja guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah serta faktor faktor yang mempengaruhi. cc. menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan menilai dan menandatangani daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan jabatan fungsional guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. menilai kelayakan sarana dan prasarana sekolah dan melaporkannya kepada kepala dinas. paragraf kualifikasi pengawas sekolah untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. syarat umum pengangkatan pengawas sekolah adalah memilliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan yang akan dilakukan, berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan melaksanakan kewajibannya secara berturut turut: cc. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan bidang pengawasan sekolah dan mendapat surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, setiap unsur penilaian pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir, usia setinggi tingginya (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah. syarat khusus pengangkatan pengawas sekolah adalah bagi pengawas sekolah taman kanak kanak, sekolah dasar: pendidikan strata satu atau strata satu kependidikan yang bersertifikasi akta iv. berkedudukan serendah rendahnya guru madya. berpengalaman sebagai guru taman kanak kanak sekolah dasar. bagi pengawas sekolah rumpun mata pelajaran mata pelajaran sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan pendidikan serendah rendahnya strata dua s2), berkedudukan serendah rendahnya guru dewasa, memiliki salah satu spesialisasi mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang sesuai. bagi pengawas sekolah bimbingan konseling: pendidikan strata dua s2). berkedudukan serendah rendahnya guru dewasa. memiliki spesialisasi atau jurusan program atau keahlian dalam bimbingan dan konseling atau bimbingan dan penyuluhan. bab xiv partisipasi masyarakat masyarakat dap, serta pengembangan sarana prasarana melalui dewan pendidikan, komite sekolah parkeri pendidikan sistem ganda serta membantu menyalurkan lulusanroses, pelaksanaandewan pendidikan adalah badan yang membaw. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan mayarakat dalam penyelenggaraan pendidikan." untuk mencapai tujuannya, pemerintah dan dprdmengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru kepala satuan pendidikan, serta kriteria fasilitasdewan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan. komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah maupun pada pendidikan sekolah. komite sekolah bertujuan untuk mewadahi sertatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan padalayanan pendidikan yang bermutu satuan pendidikan. untuk mencapai tujuan atas,masyarakat, memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai, kebijakan dan program pendidikan, anggaran pendidikan dan belanja sekolah, kriteria kinerja satuan pendidikan, serta kriteria fasilitas pendidikan, mendorong orang tua siswkomite sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan. bab pendanaan pendidikan jl) pemerintah, pemerintah daerah, apbd) dan dilakukan secara bertahap. komponen yang dibiayaisarana prasarana, dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan. penentuan besama biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari masyarakat antara lain biaya dana sumbangan pendidikan tahun ajaran baru, iuran sekolah dan lain sebagainya ditentukan berdasarkan musyawarah orang tua dengan organisasi komite sekolah dengan pimpinan satuan pendidikan serta mendapatkan pengawasan dari pemerintah daerah. sumber dana yang diperkenankan ditarik siswa baru dimusyawarahkan dengan warga sekolah stakeholder. sumber sumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan orang tua peserta didik, yayasan, donasi, dan hibah harus dilaporkan secara transparan. pengelolaan biaya pendidikan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat serta kepada pihak yang berkepentingan dan wajib bekerjasama dengan bank persepsi. setiap satuan pendidikan wajib menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah ras) ataumasyarakat atau komite sekolah atau sebutan lainnya dan orang tua siswkerjasama unit produksi dan program lain yang sejenis dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. j0) dana bantuan pengembangan satuan pendidikan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah, pelaksanaannya dilakukan secara swakelola. j1)iaya pendidikan dapat diperoleh melalui donatur (masyarakat) dan dari sumber lainnya yang sifatnya tidak mengikatpat aung sugih naga akhbar ung) tengah ang sn, uii eni thohir diundangkan gunung sugih padatanggal other ris daerah sab paten lampung tengah ( (seed ak! ata 1ppsubing lembaran daerah kabupaten lampung tengah tahun nomor peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang standar proses pendidikan kekasartenaga administrasi pada sekolah madrasah, peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang standar tenaga laporan pada sekolah madrasah, peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang standar perpustakaan pada sekolah madrasah, peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang pendanaan pendidikan: peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang sertifikasi guru dalam jabatan, keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang pedoman pendirian, daerah adalah kabupaten lampungtengah. bupati adalah bupati lampung tengah. penjelasan atasumum sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun bidang pendidikan merupakan kewenangan wajib pemerintahan kabupaten urusan bidang pendidikan merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat pelayanan bidang pendidikan yang diselenggarakan pemda harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, nasional, dan global, sesuai dengan visi pendidikan nasionalkerangka otonomi, jug. dalam upaya menjamin penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua pihak maka dibutuhkan sebuah peraturan daerah. peraturan daerah ini diharapkan mampu menjawab tuntutan standarisasi dalam sistem pendidikan nasional kabupaten lampung tengah. standarkabupaten lampung tengah yang bermutu. standar pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikanpendidikanselain itu perda ini juga memberikan jaminan penuntasan wajib belajar, pengaturan hak dan kewajiban peserta didik., penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal, pendidikan aak usia dini paud), pendidikan khusus, pendidikan keagamaan, ketenagaan, evaluasi, akreditasi dan pengawasan serta partisipasi masyarakat. dalam perda ini juga diatur tentang pendirian, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan serta program unggulan berbasis lokal. il. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas aspek aspek pembelajaran dalam ini selayaknya menjadi perhatian guru dan satuan pendidikan untuk selalu melakukan upaya pengembangan kreasi dan inovasi proses pembelajaran. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pemda melalui dinas wajib memfasilitasi guru untuk meningkatkan kapasitas dan pendampingan dalam mengembangkan model model pembelajaran serta secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan mode!utupan dan penggabungan satuan pendidikan dilakukan atas dasar efisiensi, namun demikian penutupan dan penggabungan tidak boleh merugikan peserta didik dan wajib memperhatikan aspek keteraksesan peserta didik baik dari aspek jarak maupun aspek ekonomi. cukup jelas cukup jelas penyelenggara satuan pendidikan yang dicabut izinnya wajib memfasilitasi peserta didik untuk meneruskan proses belaj) cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten lampung tengah nomor dinas adalah dinas pendidikan kabupaten lampung tengah. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kabupaten lampung tdirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dinsesuai kewenangan daerah. kelembagaan dan manajemerdikan nasional. kurikulum lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas daerah pada.sistemevaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerjenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri pendidikan pra sekolah,kabupaten lampung tengah yaitu sd mi sederajat tahun dan smp m ts sederajat tahun organisasi atau yayasan yang berbadan hukumlayanan khusus merupakan program pendidikan tinggiistimewa. prestasi kerja adalah hasil kerja yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya. pengembangan kariajiban pemerintah daerah pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan yang mencakup jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur non formal. pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi dan melakukan upaya pemenuhan standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan urusan bidang pendidikan yanglaksanaan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. pemerintah daerah melalui dinas wajib menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan prioritas program: wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah: cc. penuntasan pemberantasan buta aksara:: peningkatan mutu guru dan pengawas sekolah peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global, proses rekrutmen kepala sekolah: pemenuhan standar pelayanan minimal spm) bidang pendidikan. bab pengelolaan pelayanan pendidikan paragraf standar isi standar isi meliputi semua mat, bahasa lampung, keterampilan tapis, dan kesenian khas lampung.bupati. pemerintah daerah melalui dinas teknis yang membidangi masalah pendidikan wajib melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan padaimplementasi standar isi dan standar kompetensi lulusanembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengahbadan standar nasional pendidikan bsnp). kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, kurikulum tingkat satuan pendidikansusun berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakuwajibsehingga terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien. setiap satuan pendidikan dapatsatuan pendidikan wajib mengembangkan model proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. pemerintah daerah melalui dinas wajib memfasilitasi upaya pengarusutamaan praktek praktek yang baik pada pendidikan dasar melalui pengembangan kapasitas, pendampingan serta monitoring dan evaluasidapatberdasarkan peraturan perundang undangan. paragrafs5) standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan peraturan bupati. dalam menentukan standar kompetensi lulusan daerah sebagaimana dimaksud s5) mempertimbangkan nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik yang. ketentuan teknis mengenai standar kompetensi lulusan daerah diatur dengan peraturan bupati. (l) standar kompetensi pada jenjang pendidikan pra sekolah bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa, untuk membantu anak didik mengembangkan segala potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan seni seni agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian dan seni untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa,5) standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam dan aya dan pendidikan nonformal dilaksanakan sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh bsnp yang ditetapkan dengan peraturan menterian dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. standar pendidik jalur formal minimal dan profesi pendidik. standar tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal minimal memiliki pendidikan dan memiliki kualifikasi akademik. penilik sekolah wajib memiliki kompetensi sebagai penilik, lulus seleksi dan pernahstandar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatibumi dan bangunan perdesaan dan perkotabumi dan bangunan perdesaan dan perkotalabuhanbatu selatan. bab nama, obj dan subj paj dan cara pergi tangan paj dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah adalah masa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan kalender. bab pendataan, surat pemberi tahuan obj paj ak, surat pemberi tahuan paj terutang, pendataan dilakukan dengan menggunakandalam harus diisi dengantambah dengan denda administratif sebesar 25y6 (dua puluh lima persen) hitung dari pokok pajak. jumlah pajak yang terutang dalam skpd sebagaimana dimaksud dalamtambah denda administratif sebesar 25y6 (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutangpot. pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada menggunakan surat ssdpot,ajak tertuketentuan lain lain:iilanganwi dinas adalah dinas cipta karya dan tata ruang daerah kabupaten labuhanbatu. pengawas adalah pegawai dinas cipta karya dan tata ruang daerah kabupaten labuhanbatu yang ditunjuk oleh bupati. pejabat adalah pejabat lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh bupatimanfaatan ruang serta pdiri dccb1:rmukiman dan prasarana daerahcckeagamaandinas cipta karya dan tata ruang daerahempatyangcipta karya dan tata ruang daerahlimacipta karya dan tata ruang daerah. bab cara mengukur awilayah pemungutan retribusi izin mendirikan bangukomoro peraturan daerah kota pematangsiantar nomor tahun tentang pengelolaan sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pematangsiantar, menimbang bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan kota pematangsiantarpematangsiantar yang bersih, rapi dan inddari hulu hilir perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna agar memberikan manfaat ekonomi bagrumusan materi muatan lingkungan hidup dalam peraturan perundang undangebagaimana dimaksud dalam undang undang negara republik indonesia. pemerintah daerah adalah walikota pematangsiantar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerahematangsiantar. instansi adalah badan lingkungan hidup kota pematangsiantar pemrosesan akhir sampah daerah yang selanjutnya disingkat tpa sampah daerahyang selanjutnya disingkat dengankelola dalam peraturan daerah ini,sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun cc. sampah yang timbul akibat bencana puing bongkahan bangunan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik ketentuan lebih lanjut mengenai sampah spesifik luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota dengan berpedoman kepada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. bab tugas, wewenang dan tanggung ananpelayanan dalam pengolahpelaku usaha berhak mendapatkan layanan bidang pengelolaan sampah ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian kedua kewajiban rapi tidak menyebarkan baukebersihanpelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehatkewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah: menerapkan konsep daur ulang meningkatkan pad bagian ketiga tanggungjawab setiap orang, badan, dan atau kegiatanpersyaratan, prosedur dan tata cara perizinanpenangan pendaran ulang sampah dan atau cc. pemanfaatan kembali sampahkala dalam jangka waktu tertentu memfasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang,dengan mengacu kepada peraturan pemerintah. dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah yang berlaku sesuai dengan kewenanganny, sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada adalah puing bongkahan bangunan, ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota, biaya kesehatan dan pengobatan, dan atau kompensasi dalam bentuk lain ketentuan lebih lanjut mengenaiantarpemerintah daerah lain dan atau dengan pihak lain dalam melakukan pengelolaan sampah. kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada dilakukan bidang mendaur ulangan sampah, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sementara menuju tpa,: tujuan kerjasama obyek yang akan dikerjasamakan hak dan kewajiban jangka waktu kerjasama besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebasannyabadan. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab data dan informasi badanmasyarakat dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada badan ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah tentang pelayanan persamaan kebersihanpada diatur dengan peraturan walikota. bab xiv larangan setiap orang dilarang:pada berbentuk badan hukumn denda administratif cc. pencabutan izindesember walikota pematangsiantar,peraturan daerah kota pematangsiantarpematangsiantarpengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali,ota pematangsiantar salah satunya adalah usaha untuk mewujudkan kota pematangsiantar sebagai kota yang bersih, sehat, rapi, dan indah sesuai dengan visi dan misi menuju pematangsiantar mantap, jaya dan maju menerus dan berkesinambungan. pada hakekatnya pengelolaan sampyjugematangsiantarbahwa. yang dimaksud asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan parakini maupupenghargaan dapat diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan mendaur ulangan sampah atau pemanfaatan kembali sampah yang menggunakan bahan produksi yang cepat atau mudah diuraikan oleh proses alam dan ramah lingkunganpemerintah daerah cukup jelas cukup jelas cukup jelas anggaran yang dicantumkan dalam anggaran dinas adalah apbd dan apbn dari dana desentralisasielola tanggungjawab terhadap penyelesaian dan kompensasi, kontribusi pada daerah, pengawasan, pola kemitraan j . tanggungjawab pidana bidang lingkungan hidup reklamasi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf memasu pemerintah daerahyang dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi. huruf tempat umum lainnya antara lain stasiun, terminal, lapangan olah raga dan lain lai dan kelompok masyarakat yang bergerak bidang persamawiahdar mpg nt, lembaran daerah kabupaten tapanuli tengah . .ll.tahun tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan,mahkegiatan usahagara vm) atau badan usaha musalik maga gali bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan hentilerisaha tetap. l1. penerimaan daerah adalah seluruh hasil penempatan dana pemerintah melihat san aan klbuliasl atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan ata (lebih hal atau budak, menambah bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. lah yan riizin adalah izin yang diberikan oleh bupati untuk memperbolehkan melakukan kegiatan, penjualan minuman beralkohol secara eceran maupun dalam kemasan atau diminum ditempat penjualan yang diizinbupati terhadap tempat lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. tim pengawasan dan pengendalian tempat lokasi dan penjualan beralkohol adalah tim yang dibentuk oleh bupativang teripunclakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa ann parent kaitcabai mul sianida pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan tribus des, bar, club malam, diskotik, supermarket dengan tempat lemari terkunci, tempat tertentu lainnya yang ditetapkan bupati atau pejabat yang ditunjuklebih dari (lima persen) sampai (dua puluh persen), c.minuman beralkohol golongan adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari (dua puluh persen) sampai dengan (lima puluh lima persen). jenis atau produk minuman beralkohol golongan a , golongan b dan golongan c, bar, pub, dan club malam,aurant dengan tanda talam kencana dan selama: bar, pub, dan club malam: tempat tertentu yang diizinkan bupati: pasar swalayan dan sejenisnya, tempat tertentu yang diizinkan bupati. b.warung kios tertentu yang diizinkan bupati, untuk dijual secara eceranerizinan setiap kegiatan usaha tempat lokasi penjualan minuman beralkohol wilayah kabupaten tapanuli tengah memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb) dari bupati tapanuli tengah.zin sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.: izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan, izin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb) golongan dan izin tempat lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (tiga) tahun, dan harus didaftar ulang setiap pada setiap tahunny, diatur dengan peraturan bupati. izin tempat lokasi penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipindah tanganan kepada pihak lain, kecuali dengan izin bupati. bab larangan dilarang menjual minuman beralkohol, a.dilbupati,berikan waktu pada malam hari dimulai pukul s d wib,bab v,bab v bab prinsip dan sasaran dalam penetapan,izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujujualan minuman beralkohol: hotel berbintang, dan rp. , th: rp. , thn tempat tertentu yang izinkan bupati, rp. , thn untuk minuman beralkohol golongan dan diminum tempat penjuala, rp. , thn tempat tertentu yang diizinkan bupati, rp. , thn untuk minuman beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan toko: rp. , thn pasar swalayan dan sejenisnya, rp. , thn khusus toko grosir dan toko duty free rp. , thn shop: sejenis minuman keras tuak, rp. . thnxii wilayah pemungutan retribusi retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang terutang dipungut wilayah daerah:'s5),: #ris daerah kabupaten tapanuli tengah, baharu didi, aini lembaran daerah kabupaten tapanuli tengah nomor tahun seri lampiran peraturan daerah kabupaten tapanuli tengah nomor 111i tahun tanggal septemberanggur wie, minuman cocktail, rendy brandy, beralkohol, bir beer, fermentasi rendy buah fruit larger, ale, bir pancar sparkling brand, wiski whiskey, hitam tout. low wine champagne, rum, gin, geneva, alcohol wine, minuman carbonate wine, vodka, sopi beralkohol berkarbonasi, koktail anggur wine manis ligueurs, dan anggur brem bali. cocktail, anggur cardinal, torium samsul dedicated kini outline tonic! samsul, arak track, wine, meat wine atau conan, tequila, dan beef wine, anggur operatif.bupati tapanuli tengah, dto raja besaran situmorang diundang s2. pandan pada tanggal september wan kabupaten tapanuli tengah, baharuddin mantpenjualan minuman beralkohopenjualan minuman beralkohol? adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin kepada usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol beberapa tempat antara lain hotel, restoran, bar, club malam, diskotik, supermarket, kafetaria, dan kedai tuapa. gubernurgubernuil) kab kota dan rp. pemdes belanja bantuan keuangan kepada rp. prov kab kota pemdes serta parpol'ridho ricardo diundangkan telukbetung pada tanggal desember sekretaris daerah provinsi lampung, ttd ir. arial junaidi pembina utama nip. salinan sesuai dengan aslinya kepala hukum,aan baca tag aaa bagaikan dia data edited . gubernur lampung peraturan daerah provinsi lampung nomor tahun utang pertanggungjawaban santan anggaran pendapatan dan belanja daerah prod!.:am. ana s\| negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara#rkanoman. nana maha ana aaa aan ara mam mma peraturan memer\|\|aran keuangan. ihi undang biner akad mmad papaldangan ron tuna momen men aal lsnpasalccpasal('\| tbelum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembaliagalsalinan sesuai dengan aslinya kepala hukum, ttd ir. arial junaidi pembina utama pembina utama muda nip.nomor register peraturan daerah provinsi lampung
sea (satuan bupati bungo provinsi jambi peraturan daerah kabupaten bungo nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bungo, menimbang:bungo, tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman mengalami peningkatan dan pengembangan: bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana sarana dan utilitas pada kawasan perumahan perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana sarana dan utilitas pada kawasan perumahan oleh pengembang kepada pemerintah daerah dan untuk mewujudkan administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana..pembangunan dan pengembang memutuskan:ngo. perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan dprd sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dingo, sarana dan utilitas untuk selanjutnya disebut psu. rencana. rencana tapak site plan adalah rencana tapakri pengembang kepada pemerintah daerah. pengembang adalah institusi atau lembaga. lahan adalah luasan areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk memproses penyerahan psu perumahan dan permukiman peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terutama dalam penyediaan, pembangunan penyerahan psu pada kawasan perumahan dan permukiman daerahdiaan, pembangunan penyerahan psu pada kawasan perumahan dan permukiman daerahpenyerahan dan pengelolaan psu perumahan dan permukiman dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas: kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan, bab ii. babkelompok rumah sebagaimana dimaksud pada berlantai (satu) dan atau (dua). rumah susun sebagaimana dimaksud padasu. bab iii prasarana sarana dan utilitas. sig sarana: sarana rekreasi dan olah raga, sarana pemakaman tempat pemakaman umum: sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan sarana parkir. cc. utilitassa umum. bab penyediaan prasarana sarana dan utilitas bagian kesatu bentuk penyediaan prasarana sarana dan utilitas pengembang yang membangun perumahan dan permukiman wajib menyediakan psu. psu sebagaimana dimaksud pada disediakan dalam bentuk:tapak site plan. dalam pengajuan izin rencana tapak site plan, pengembang wajib menyerahkan surat pernyataan kepastian pemilikan lahan kepada pemerintah daerah. tenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tangerang, menimbang bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah secara terencana dan berkesinambungan, bahwa pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial guna mendukung terwujudnya sistem ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan nasional, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan daerah, diperlukan pengaturan dalam sebuahperangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan kabupaten tangeryang selanjutnya usaha dibidang pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri. bursa kerja rguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja yang melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja khusus untuk alumninyaperusahaan berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan penempatan tenaga kerja indonesia luar negeri. perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedlai latihan kerja adalah balai latihan kerja pemerintah kabupaten tangeraserikat pekerja serikat buruh yang selanjutnya disingkat sp sbwadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata, kepengurusan atau ciri ciri alamiah tertentu. organisasi perusahaan sejenis adalah perkumpulan pengusaha dalam sektor yang sama yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi dan strata kepengurusan. lembaga kerjasama bipartita yang selanjutnya disebut lks bipartita dan serikat pekerja serikat buruh dan pemerintah. perselisihan rusahaan pemborong pekerjaan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pembohongan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. perusahaan penyedia jasa pekerja buruh yang selanjutnya disingkat ipjp bkeselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut adalah ketentuan normatif yang bersifat tehnik untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja buruh tempat kerja. bab perencanaan tenaga kerja bagian kesatu umum pemerintah daerah berkewajiban menyusun ptk daerah secara periodik setiap (lima) tahun sekali dan dapat ditinjau setiap tahun. ptk daerah sebagaimana dimaksud pada wajib dijadikan dasar dan acuan oleh instansi lembaga dalam penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan. penyusunan ptk daerah dilaksanakan oleh dinas. penyusunan ptkbagian kedua perencanaan tenaga kerja daerah pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana tenaga kerja daerah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja daerah. rencana tenaga kerja . rencana tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, jenjang pendidikan, kompetensi yang dibutuhkan perusahaaninformasi ketenagakerjaan, informasi pelatihan, pemasangan dan produktivitas tenaga kerja, informasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dan informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. informasi sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari: instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan informasi ketenagakerjaan, penyusunan dan perencanaan tenaga kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan dibidang ketenagakerjaan. bab iii wajib lapor ketenagakerjaan pengusaha wajib melaporkan data ketenagakerjaan secara tertulis kepada dinas untuk memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan daerah, sesuai dengan format wajib lapor ketenagakerjaan. dalam hal format wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam belum memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan daerah, pemerintah daerah dapat menambah poin daftar isian format wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. bab iv. bab penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagian kesatu informasi lowongan kerja dinas melaksanakan pengumpulan informasi lowongan kerja perusahaan untuk disebarluaskan masyarakat. informasi lowongan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan oleh perusahaan secara tertulis paling lambat (empatbelas) hari kerja sebelum seleksi awal penerimaan tenaga kerja kepada dinas. informasi lowongan kerja perusahlainnya. dalam hal perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian daerah, informasi lowongan kerja wajib disampaikan kepada dinas. dalam hal perusahaan tidak menyampelayanan penempatan tenaga kerja pemerintah daerah memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat, mudah dan bebas biaya. pelayanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara manual dan atau sistem daring yang berisi: pendaftaran pencari kerja, informasi lowongan kerja, cc. penyuluhan bimbingan jabatan, dan mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. pelayanan . pelayanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. dinas dapat memfasilitasi pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan. dalam hal lowongan kerja terisi, perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada dinas paling lambat (lima) hari kerja setelah lowongan kerja tersebut terisi. dalam hal perusahaan tidak melaporkan lowongan kerja yang telah terisi sebagaimana dimaksud padabagian ketiga penempatan tenaga kerja dalam negeri perusahaan pengguna tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau merekrut melalui: dinas, links, atau bkk. dalam perekrutan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada perusahaan pengguna tenaga kerja, links atau bkk mengutamakan pencari kerja yang telah terdaftar dinas sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan. selain lembaga penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada setiap orangdilarang melakukan penempatan tenaga kerja. dalam hal perekrutan tenaga kerja melalui links sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan pengguna tenaga kerja memprioritaskan kerjasama dengan links yang domisilinya daerah. dalam hal perusahaan yang bekerjasama dengan links atau bkk, berkewajiban: meneliti kelengkapan dan legalitas persyaratan administrasi links atau bkk sebelum pelaksanaan perjanjian kerjasama dilaksanakan, dan meneliti kelengkapan dan legalitas dokumen persyaratan pencari kerja yang disalurkan links atau bkk. perusahaan . perusahaan yang bekerjasama dengan links dan bkk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada hurufsetiap orang atau badan dilarang memungut biaya penempatan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada pencari kerja kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal kebutuhan tenaga kerja tidak dapat diisi oleh tenaga kerjakan terdaftar dinas, perusahaanpemberi kerja atau links dapat merekrut tenaga kerja dari luar kabupaten tangerang melalui akad. perusahaan pemberi kerja atau links dalam melakukan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan rekomendasi dari dinas. untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana maksud pada perusahaan pemberi kerja atau links harus mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut surat permintaan dan rencana kebutuhan tenaga kerja dari pemberi kerja, rancangan perjanjian penempatan tenaga kerja antara links dan pencari kerja, dan cc. rancangan perjanjian kerja antara calon tenaga kerja dengan pemberi kerja. dalam hal perusahaan pemberi kerja dan atau links yang memiliki surat persetujuan penempatan tanpa rekomendasi sebagaimana maksud pada diberikan sanksi administratif berupa pengajuan pencabutan persetujuan penempatan oleh dinas kepada pemberi persetujuan. bagian keempat penempatan tenaga kerja indonesia luar negeri optis dapat merekrut tenaga kerja yang berasal dari daerah untuk ditempatkan sebagai tenaga kerja indonesia luar negeri. optis sebelum melakukan sosialisasi dan perekrutan calon tenaga kerja indonesia sebagaimana dimaksud pada wajib melapor dinas. optis . optis sebagaimana dimaksud pada berkewajiban: menyerahkan dokumen legalitas tenaga kerja indonesia luar negeri dinas, dan melaporkan nama dan alamat pemberi kerja majikan tenaga kerja indonesia luar negeri dinas. optis yang merekrut calon tenaga kerja indonesia yang berasal dari daerah untuk ditempatkan luar negeri wajib memiliki berita acara serah terima daerah dari domisili asal tenaga kerja indonesia. dalam hal optis sebagaimana maksud pada tidak memiliki berita acara diberikan sanksi administratif berupa pengajuan pencabutan persetujuan perekrutan oleh dinas kepada pemberi persetujuan. bagian kelimasi keahlian dan atau berpengalaman. setiap pemberi kerja yang telah memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing baru, yang ditempatkan daerah wajib melaporkan kepada dinas. setiap pemberi kerja yang habis masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada wajib memperpanjang izin dari perangkat daerah yang membidangi perizinan. perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada dipungut retribusi berdasarkan peraturan daerahatauwajiban tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), dikecualikan terhadap tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan atau komisaris. tenaga kerjimaksud dalam huruf harus disesuaikan dengan uraian tugas dan tingkat jabatan tka, dinas wajib menerbitkan laporan keberadaan tenaga kerja asing dan surat keputusan penunjukan tenaga kerja pendamping tka paling lambat (tujuh) hari setelah pendaftaran laporan keberadaan tka dan keputusan penunjukan pendamping tka diterimbagian keenam perluasan kesempatan kerja pemerintah daerah mengupayakan perluasan kesempatteknologi tepat guna. penciptaan . penciptaan perluasan kerja sebagaimana yangsistem kerja padat karya, alih profesi, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan atau poin lain yang mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. bab pelatihan, pemasangan, dan produktivitas bagian kesatu pelatihan pemerintah daerah berperan mempersiapkan tenaga kerja melalui menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi. pelatihan kerja berbasis kompetensicc. pada akhir pelatihan dilakukan sertifikasi kompetensi kerja, merupakan bagian integral dari pengembangan profesionalisme, dan diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif. pelaksanaan dalam kebijakan sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab dinas dan atau lembaga pelatihan. pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi pada balai latihan kerja dan pelatihan berbasis masyarakat pada dinas. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada harus didukung sarana, prasarana dan sumber daya manusia. balai latihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada dapat bekerja sama dengan instansi lembaga pemerintah dan swasta. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan memiliki tenaga instruktur yang bersertifikat,dan memiliki prasarana pelatihan yang sesuai standar. .setiap pekerja berhakdengan balai latihan kerja industrialberbasis kompetensi. perusahaan yang memenuhi persyaratan wajib melaksanakan program pemasangan pada akhir pemasangan sebagaimana dimaksud padangusaha secara tertulis. perjanjian pemasangan sebagaimana dimaksud pada harus diketahui dan sahkan oleh dinas. perjanjian pemasangan paling sedikit memuat hak dan kewajiban antara peserta dengan pengusaha serta jangka waktu pemasangan. dalam hal pemasangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemasangan sebagaimana maksud pada demasangan berhak atas sertifikat telah mengikuti pemasangan dari perusahaan. peserta sejenis, dan melakukan usaha mandiri menjadi wirausaha. setiap instansiyang melaksanakan pelatihan dan atau pemasangan kerja daerah wajib melaporkan kepada dinas dengan melampirkan paling sedikit: maksud dan tujuan, jumlah peserta, kurikulum, data pelatih instruktur, sarana dan prasarana, dan waktu dan tempat pelaksanaan. bagian ketiga produktivitas pemerintah daerah melakukan pembinaan, pelatihan kerja dan pemasangan. pembinaan pelatihan kerja dan pemasangan ditujukan ke dan efisiensi kegiatan ekonomi menuju terwujudnya produktivitas daerah dan dalam rangka penguatan daya saing daerah.. keanggotaan forum komunikasi peningkatan produktivitas daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. forum komunikasi. bab hubungan industrial bagian kesatu umum hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana: perjanjian kerja, peraturan perusahaan, pkb, peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, sp sb, organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartita, lembaga kerja sama tripartit, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. bagian kedua perjanjian kerja perusahaan yang melaksanakan hubungan kerja dengan cara perjanjian kerja waktu tertentu wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia dan huruf latin serta dicatatkan dinas. hubungan kerja waktu tertentu yang tidak dilengkapi dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada maka demi hukum menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu. perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan dan tidak dicatatkan dinas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. ketentuan mengenai perjanjian kerja berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketigalama (tiga puluh) hari setelah perusahaan beroperasi. peraturan . peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada harus disahkan oleh kepalbagian keempat perjanjian kerja bersama perusahaan wajib membuat pkb atas permintaan sp sb. sp sb sebagaimana dimaksud pada harus tercatat dinas. permintaan sp sb sebagaimana dimaksud dalam kepada perusahaan dibuatkan secara tertulis dan tembusan dinas. perusahaan paling lama (empat belas) hari kerja setelah surat permintaan sebagaimana dimaksud pada harus memberikan jawaban secara tertulis kepada sp sb dan tembusan dinas. pkb yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada dan harus didaftarkanmengenai prosedur dan tata cara pembuatan pkb berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kelima . bagian kelima serikat pekerja serikat buruh untuk kelancaran pelaksanaan hubungan industrial, pekerja buruh dalam perusahaanberhak untuk membentuk sp sb. tata cara pembentukan dan pencatatan sp sborganisasi pengusaha dan organisasi perusahaan sejenis untuk kelancaran pelaksanaan hubungan industrial, pengusaha daerah dapat menjadi anggota organisasi pengusaha melalui asosiasi pengusaha indonesia daerah. pengusaha dapat membentuk dan menjadi anggota organisasi perusahaan sejenis. dalam membentuk organisasi perusahaan sejenis sebagaimana dimaksud pada dapat difasilitasi oleh asosiasi pengusaha indonesia daerah. tata cara pembentukan organisasi perusahaan sejenis sebagaimana dimaksud dalam berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketujuh lembaga kerja sama bipartita perusahaan yang mempekerjakan pekerja buruh (lima puluh) orang atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartita dan dicatatkan dinas. lembaga kerjasama bipartita sebagaimana dimaksud pada dibentuk paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah perusahaan beroperasibagian kedelapan . bagian kedelapan lembaga kerja sama tripartit pemerintah daerah wajib membentuk lembaga kerja sama tripartit. ketentuan tentang lembaga kerja sama tripartitsembilanfasilitasi oleh dinas atas permohonan salah satu pihak dan atau pihak yang berselisih. penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana tercantum pada dapat lakukan oleh: mediator, konsiliator: atau arbiter. pembiayaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh konsiliator dan atau arbiter sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahsesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan penyelesaian hubungan industrial sebagaimana diatur oleh peraturan bupati. bab vii penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan bagian kesatu umum perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui pembohongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja buruh. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam dapat memprioritaskan perusahaan pemborong pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh yang berdomisili daerah. bagian kedua . bagian kedua pembohongan pekerjaan jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain melalui pembohongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam adalah pekerjaan penunjang. jenis pekerjaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh organisasi perusahaan sejenis dan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada dinas. dalam hal penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pembohongan pekerjaanmbohongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkankerjaan kepadpencabutan izin. bagian ketiga penyediaan jasa pekerja buruh jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain melalui penyediaan jasa pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam adalahatau buruh (catering), cc. usaha tenaga pengamanan . usaha tenaga pengamanan (security atau satuan pengamanan), usaha penyediaan angkutan bagi pekerja atau buruh, dan usaha jasa penunjang pertambangan dan perminyakan. penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perusahaan penyedia jasa pekerja yangrusahaan penyedia jasa pekerja buruh sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja buruh secara tertulis. perjanjian penyediaan jasa pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada harus didaftarkan oleh perusahaan penyedia pekerja buruh kepada dinas. dalam hal perusahaan penyedia pekerja buruhrekomendasi kepada propinsi untuk cabut atau lekukan izinnya bab viii kesejahteraan pekerja buruh bagian kesatu upah perusahaan yang menerapkan hubungan kerja dengan cara perjanjian kerja waktu tertentu wajib membayar upah pekerja buruh lebih besar dari upah minimum yang berlaku paling sedikit (delapan koma tiga puluh tiga persen). bagian kedua tunjangan hari raya keagamaan perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja buruh perusahaannya. perusahaan wajib melaporkan rencana pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan kepada dinas paling lambat (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan. laporan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat jumlah pekerja buruh yang mendapatkan tunjangan hari raya, tanggal pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya, dan besarnya tunjangan hari raya buruh. bagian ketiga jaminan sosial pekerja buruh setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan jaminan sosial untuk pekerja buruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keempat kesempatan beribadah perusahaan wajib memberikan keleluasaan yang cukup kepada pekerja buruhnya untuk melaksanakan ibadah sesuaidengan agamanya. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada harus tercantum dalam peraturan perusahaan dan atau pkb. bagian kelima . bagian kelima fasilitas kesejahteraan pekerja buruh setiap perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja buruh dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja buruh dan kemampuan perusahaan. fasilitas kesejahteraan pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada yaitu tempat istirahat, kantin, cc. dan kamar mandi, sarana beribadah: koperasi, pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, penitipan bayi ruang laktasi, dan sarana olah raga. bab pekerja perempuan, anak dan disabilitas pemerintah daerah memberikan perlindungan tenaga kerja perempuan, anak dan disabilitas. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja perempuan, anak dan disabilitas sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melindungi pekerja buruh dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, perusahan wajib membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja p2k3) dan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tempat kerja. bahwa pekerja buruh wajib menggunaka alat pelindung diri apd) yang telah disediakan oleh perusahaan. pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan perusahaan. bab xi. bab pembinaan dan pengendalian pembinaan dan pengendalian peraturan daerah ini dilaksanakan oleh dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembinaan dan pengendaliansebagaimana diatur dalam dan diancam dengan pidanaadalah pelanggarbab xiv ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini berlaku peraturan daerah nomor tahun tentang pelayanan ketenagakerjaan bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja lembaran daerah kabupaten tangerang tahun nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pelayanan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan lembaran daerah kabupaten tangerang tahun nomor dan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan lembaran daerah kabupaten tangerangrancangan peraturan daerah kabupaten tangerang nomor tahun tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan penjelasan umum otonomi daerah merupakan amanat undang undang dasar negara republik indonesia dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuanperaturan daerahbidang ketenagakerjaan, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus melahirkan sinergi untuk membentuk peraturan perundang undang atau peraturan daerah tentang ketenagakerjaan. kabupaten tangerang sebagai wilayah industri, maka peran pemerintah daerah dalam pengaturan ketenagakerjaan diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang berorientasi kepada good service governance dan good corporate governance. sinergi antara pemerintah kabupaten tangerang, pengusaha dan pekerja perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah kabupaten tangerang, dengan menginstruksikan dasar pemikiran antara aturan aturan ketenagakerjaan yang bersifat umum dan local wisdom kabupaten tangerang dalam bidang ketenagakerjks yang berbadan hukuman arsebagai tindaklanjutkota tegal tahun anggaran dan dengan diberlakukannya peraturan daerah kota tegal mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu adanya penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tegal bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tegal yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kota tegaltegal bahwa untuk maksud tersebut
lembaran daerah kota tegal tahun nomor seri panitia penyelenggara pemilihan daerah partai politik adalah partai politik yang memperoleh suara sah pada pemilihan umum tahun dalam daerah pemilihan kota tegal dewan pimpinan partai politik adalah dewan pimpinan partai politik tingkat kota tegalsuara sah dalam pemilihan umum tahun instansi yang ditunjuk adalah instansi yang ditunjuk oleh walikota untuk mengurus pengajuan dan penyaluran bantuan keuaini dilakukan pada setiap tahun anggaran. bab iii penetapan jumlah bantuan (l) jumlah bantuan keuangan setiap tahun anggaran berubah sesuai dengan kondisi atau kemampuan keuangan pemerintah daerah. jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ini, dianggarkan setiap tahun dalam apbd. jumlah bantuan keuangan untuk masing masing partai politik, didasarkan pada hasil perolehan suara sah dan dapat diberikan bantuan yang bersifat standar. bab pengajuan bantulebih lanjut diatur dengan keputusan walikota. bab penyerahan bantuankan berita acara serah terima. tata cara penyerahan bantuan keuangan lebih lanjut diatur dengan keputus,, maka untuk meningkatkan kinerja partai politik perlu didukung dana yang memadai. beberapa partai politik yang memperoleh suara s, pemerintah kota tegal memandang perlu untuk memberikan bantus d cukup jelas. yang dimaksud berubah sesuai dengan kondisi atau kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah bantuan keuangan yang diterima partai politik setiap tahun anggaran besarnya tidak tetap akan tetapi berubah ubah sesuai anggaran yang tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan. cukup jelas. yang dimaksud bantuan keuangan untuk masing masing partai politik didasarkan pada hasil perolehan suara sah adalah jumlah bantuan dari hasil perkalian peroleh suara sah dengan nilai rupiah bantuan tiap suara sah. sedangkan yang dimaksud bantuan yang bersifat standar yaitu bantuan berupa uang dengan jumlah nominal sama, diberikan kepada masing masing partai politik yang ikut dalam pemilihan umum tahun pada daerah pemilihan kota tegal, dan bantuan dimaksud ditetapkan dalam apbd tahun anggaran yang bersangkutannanga sayap, desa batu mas, desa sepakat jaya, desa gejolak dan desa patah benteng kecamatan nanga sayapnanga sayap, desa nanga sayap dan desa batu masangat sayap dan desa batu masnanga sayap, desa batu mas, desa gejolak, dan desa patah benteng kecamatan nanga saynanga sayap, desa batu mas desa sepakat jaya, desa gejolak dan desa patah benteng kecamatan nanga sayapnanga sayap, desa desa batu mas, desa sepakat jaya dan desa patah benteng kecamatan nanga sayap: desa nanga sayap sebagaimana dimaksud pada merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi dusun nanga sayap: dusun sebagai: dusun mendaur: dusun sebuah, dusun sebanyak, dusun tembang kyung, desa batu mas sebagaimana dimaksud pada merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi dusun kampung baru, dusun sungai kerta, dusun batu berani, dusun batu menang, desa sepakat jaya sebagaimana dimaksud pada merupakan pemekaran dari desa nanga sayap yang meliputi: dusun sungai beliung, dusun engkadin: desa gejolak merupakan pemekaran dari desa batu mas yang meliputi dusun seluruh dusun tanjung bayur, desa patah benteng merupakan hasil pemekaran dari desa batu mas yang meliputi dusun batu benteng: dusun meriam: bab iii pusat pemerintahan desa pusat pemerintahan desa nanga sayap berada dusun nanga sayap. pusat pemerintahan desa batu mas berada dusun batu menang. pusat pemerintahan desa sepakat jaya berada dusun sungai beliung. pusat pemerintahan desa gejolak berada dusun tanjung bayur. pusat pemerintahan desa patah benteng berada dusun batu benteng, bab luas wilayah dan jumlah penduduk (l) luas wilayah desa nanga sayap penduduk desa nanga sayap pada saat pembentukan desa ini berjumlah jiwa. (l) luas wilayah desa batu mas km, penduduk desa batu mas pada saat pembentukan desa ini berjumlah jiwa kk. (l) luas wilayah desa sepakat jaya penduduk desa sepakat jaya pada saat pembentukan desa ini berjumlah jiwa kk. (l) luas wilayah desa gejolak penduduk desa gejolak pada saat pembentukan desa ioni berjumlah jiwa luas wilayah desa patah benteng jumlah penduduk patah benteng pada saat pembentukan desa ini berjumlah 617jiwa kk. bab batas batas desa desa nanga sayap memiliki batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa sepakat jaya kecamatan nanga sayap. sebelah selatan berbatasan dengan desa tajuk kayong kecamatan nanga sayap. sebelah barat berbatasan dengan desa lembah hijau kecamatan nanga sayap. sebelah timur berbatasan dengan desa berenang kecamatan nanga sayap. desa batu mas memiliki batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa gejolak kecamatan nanga sayap. sebelah selatan berbatasan desa kebisingan kecamatan pecahan, sebelah barat berbatasan desa siantar raya kecamatan nanga sayap, sebelah timur berbatasan dengan desa setengah kecamatan tumbang titi, desa sepakat jaya memiliki batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa pangkalan suka kecamatan nanga sayap sebelah selatan berbatasan dengan desa nanga sayap kecamatan nanga sayap sebelah barat berbatasan dengan desa pangkalan teluk kecamatan nanga sayap: sebelah timur berbatasan dengan desa sebagai raya kecamatan nanga sayap: desa gejolak memiliki batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa patah benteng kecamatan nanga sayap: sebelah selatan berbatasan dengan desa batu mas kecamatan nanga sayap. sebelah barat berbatasan dengan desa. desa patah benteng memiliki batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan tajuk kayong kecamatan nanga sayap, sebelah selatan berbatasan dengan desa gejolak kecamatan nanga sayap, sebelah barat berbatasan dengan, peta wilayah desa nanga sayap, desa batu mas, desa sepakat jaya, desa gejolak, dan desa patah benteng: bahwa guna menjamin iklim usaha yang kondusif,kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup, ddalam rangka penertiban, pengaturan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan, perlu mengatur izin gangguan:dari izin gangguizin gangguan dan retribusi izin gangguan:b retribusi izin gangguan bagian kesatu nama, subjek, olayanan izin gangguan. subjek retribusi izin gangguan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan. objek retribusi izin gangguan yaitu pemberian izin tempat usaha kegiatan yang menimbulka, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban umum,digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu. bagian kedua tataretribusi izin gangguan ditetapkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut: retribusi izin gangguan luas ruang usaha indeks lokasi indeks gangguan tarif dasar retribusidasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian keempat penetapan struktur dan tarif dasar retribusi izin gangguan penetapan indeks lokasi didasarkan pada klasifikasi jalan sebagai berikut: jalan nasional, dengan indeks jalan provinsi, dengan indeks cc. jalan kabupaten, dengan indeks dan jalan desa, dengan indeks penentuan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya intensitas gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut: intensitas gangguan tinggi, dengan indeks intensitas gangguan sedang, dengan indeks dan cc. intensitas gangguan ringan, dengan indeks besaran tarif dasar retribusi izin gangguan didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut: luas ruang usaha sampai dengan dikenakan tarif dasar retribusi sebesar rp. m2, dan: luas ruang usaha selebihnya dikenakan tarif dasar retribusi sebesar rp. m2. besaran retribusi izin gangguan untuk setiap perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar (lima puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud ini. besaran retribusi izin gangguan untuk setiap teregistrasi (pendaftaran ulang) sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar (tiga puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ini. semua penerimaan retribusi disetor kas daerahdansebagai berikutzin tersebut. alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi selain yang diaturperaturan perundang undangan. bab xvi pembinaan dan pengawasskpd yang tugas dan tanggung jawabnya bidang pengawasan. bab xvii sanksi administrasi setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannyasetiap pemegang izin yang tidak mengajukan permohonan perubahan izinelain yang diatur dalam dan izin dicabut apabila: pemegang izin menghentikan perusahaannya: dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang undangan, dan atau perubahan peruntukan atau fungsi tanpa pemberitahuan kepada bupati melalui pejabat yang ditunjuk. bab xviinyelenggarakan kegiatan usahanya tanpasanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam tergolong sebagai tindak pidanaganggugangguan sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada bupati melalui pejabat yang ditunjuk. bab xxi ketentuan penutup apabila telah terbentuk skpd yang membidangi pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kewenangan pelayanan izin gangguan dan retribusi izin gangguan dilaksanakan oleh skpd tersebut. hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenaidetail tata ruang kawasan perkotaan padalaranglampirjenis usaha berdasarkan intensitas gangguan perusahaan yang meggunakan mesin dengan intensitas gangguan tinggi dengan indeks (lima) sebagai berikut industri perakitan kendaraan bermotor, industri tekstil pencelupan, pencetakan dan penyempurnaan kain): industri farmasi, industri kimia, industri semen: industri penyamakan pengawetan kulit, industri kertas pulp: industri batu baterai kering, industri logam elektro plating pencelupan logam: industri separator acc, industri marmer: industri karoseri: industri besi dan baja, industri minyak goreng, industri margarin, industri pupuk: industri plastik, industri peralatan rumah tangga dari logam: industri tepung beras: industri tepung tapioka: industri tepung ubi jalar, industri tepung ikan, industri perkayuan, industri garmen dengan pencucian, industri tepung terigu: industri gula putih: industri karet buatan, industri obat pemberantasan hama: industri cat, pernis, dempul, lak dan sejenisnya, industri sabun, tapal gigi dan sejenisnya: industri kosmetika: industri perekat, industri barang peledak, industri korek api, industri pembersih, penggilingan minyak bumi, industri kaca lembaran, kaca mobil, genteng kaca dan sejenisnya, industri kapur: industri pengecoran, industri logam,kanisir ban:, industri pengasapan karet, ceiling dan club rubber, industri peti kemas, industri teh, industri tahu, industri ban: industri eternity: heller tempat penyisihan beras, bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut: rumah potong hewan, industri radio, dan sejenisnya, industri penggilingan batu, tepung batu dan sejenisnya, dan industri bahan bangunan. industri kayu, pensil, khas dan sejenisnya, industri keju, susu dan sejenisnya. perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang dengan indeks (empat) sebagai berikut industri mie, macron, spageti dan sejenisnya, industri sepatu, industri makanan dan minuman industri kayu putih: industri percetakan: industri bumbu masak,, kacang kacangan, ubi ubian: industri roti kue dan sejenisnya: industri gula merah, industri bubuk coklat, kopi dan sejenisnya, industri rokok: industri pemintalan benang, industri pertemuan, industri penggelantangan benang, industri batik printing, industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya, industri makanan ternak dan pertukangan: industri alat komunikasi, industri alat dapur dari alumunium: industri komponen elektronika, industri kabel listrik dan telepon: industri lampu dan perlengkapannya, industri alat fotografi. perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil dengan indeks (tiga) sebagai berikut industri bata merah batak: industri batu, industri garam: perusahaan katering, industri kerupuk, perusahaan pencuci kendaraan, perusahaan serum acc: konfeksi: industri kerajinan rumah tangga: industri perakitan elektronika, industri sirup,dan sejenisnya: bioskop, industri petis terasi, industri jamu: industri pengeringan pengolahan tembakau: industri alat musik: industri mainan anak anak, industri alat alat tulis' gambar, industri permata barang perhiasan. perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan tinggi dengan indeks (lima) sebagai berikut hotel berbintang, restoran, bengkel kendaraan bermotor, peternakan hewan dan unggas: penggemukan sapi perah, rumah potong hewan dan unggas, rumah sakit swasta, supermarket hypermarket swalayan, stasiun pengisian bahan bakar umum spbu): stasiun pengisian bahan bakar elpiji space), pool kendaraan, distributor gas elpiji: toko bahan kimia. perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang dengan indeks (empat) sebagai berikut perusahaan goreng bawang: minimarket, lapangan golf, peternakan ikan air tawar, rumah bersalin dan klinik: tempat penampungan minyak tanah, penampungan tenaga kerja, hotel melati losmen penginapan @best house, rumah makan: perusahaan jasa parkir, pusat kebugaran, pergudangan: tempat rekreasi out bond perkemahan dan hiburan. perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas ganguan kecil dengan indeks (tiga) sebagai berikut industri kerajinan rumah tangga, kolam renang, perusahaan membelai, perusahaan batik tradisional, perusahaan pencucian kendaraan, pabrik tempe oncom: gedung olah raga yang dikomersilkan: mck yang dikomersilkan:, penampungan barang bekas, salon kecantikan: kolam pemancingan yang dikomersilkan: apotik. bupati bandung barat, ttd abubakarluas ruang usaha adalah luas bangunan yang dipakai untuk menunjang kegiatan terhadap kegiatan usaha dalam satuan meter persegatau kawasan dengan batas batas tertentu yang dalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun,perekayasaan,penyortiran,pemeriksaan awal,zin ganggumaksud, tujuan dan kriteria gangguan maksud pemberian perizinan adalah dalam rangka pembinaanpemberian perizinan adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan kejelasan prosedur dan mekanismekriteria gangguan yang wajib memiliki izin gangguan terdiri atas: gangguan terhadap lingkungan, gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, dan cc. gangguan terhadap perekonomianperekonomiangiatan dan atau usaha yang wajib dan tidak wajib izin setiap kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan adanya gangguan sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki izin. jenis kegiatan usaha yang wajib memiliki izikegiatan usaha yang tidak wajib memiliki izikartu tanda penduduk) pemohon, melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah, melampirkanmelampirkan fotokopi surat izin lokasi izin pemanfaatan tanah, melampirkan fotokopi tanda pelunasan pbb pajak bumi dan bangunan) tahun terakhir, 9g. melampirkan fotokopi persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan: melampirkan fotokopi izin mendirikan bangunan imb) dan site plan, melampirkan fotokopi dokumen bagi perusahaan yang tidak wajib analisis mengenai dampak lingkungan amdal)jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan diluar ketentuan yang berlakurmohonan izin permohonan izizin yang diketuai oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada apabila dibentuk suatu tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada perlu dibentuk pula sekretariat yang berkedudukan skpdb vii pemberian dan penolakan izin pemberian dan penolakan izin merupakan kewenangan bupati. pemberian dan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan oleh bupati kepada pejabat yang ditunjuk. penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan, benar, danzinharus menerbitkan izinnya.bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib memberikan penolakan atas permohonan izin. penolakan izin harus disertai dengan alasan alasannya. dalam memproses izinviii masa berlaku dan perubahan izin bagian kesatu masa berlaku izin izin berlaku selama usahanya masih berjalan, terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pendaftaran ulang teregistrasi) setiap (tiga) tahun sekali: pendaftaran ulang teregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam harus diajukan selambat lambatnya dalam jangka waktu (tiga) bulan sebelum jatuh tempo teregistrasi:verifikasi. bagian keduaapabila ada perubahan status kepemilikan usaha, tidak wajib mengajuk.
ta team playanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rembang, menimbang bahwa untuk menciptakan terwujudnya pelayanan publik daerahterhadap pelayanan publik yang diterima, diperlukan adanya suatu perlindungan dan kepastian secara jelas dan tegas, bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik daerah sebagaimana dimaksud dalammasyarakat adalah seluruh pihak, baikaerah:daerah berasaskan: kepentingan umum, kepastian publik, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitaspemerintsatulima belas hari kerja. bab iiianggung jawab pelayanan publik daerah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik daerahtambah penyelenggara. pembina wajib menyampaikan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada dprd. tambah gubernur. hasil perkembangan kinerja pelayanan publik daerahdaerah ber perangkat daerah, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap satuan kerja perangkat daerah, dan melaporkan kepada pembina atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik seluruh satuan kerja perangkat daerah unit pelayanan publik. kepala skpd atau pejabat yang ditunjuk oleh pembina merupakan penyelenggara, melakukan perubahan standar pelayanan publikdaerah,. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian ketigasmetode surveikajian metode survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang telah diberikan. kajian terhadap metode surveimetode surveikajian terhadap metode surveimetode survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pimpinan dprd dan atau komisi dprd yang membidangi urusan pelayanan publik.publik daerahdanmendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap lengkapnya tentang sistem, tata cara dan prosedur dalamdaerah: kesederhanaan prosedur, kejelasan, kepastian dan ketepatpenyelenggaraan pelayanan publik daerah daerah. dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan pihak terkait serta memberitahukan kepada komisi dprd yang membidangia.pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik,: membentuk tim,: keanggotaan tim standar pelayanan,surat keputusan pimpinan penyelenggara. struktur keanggotaan tim standar pelayanan sekurang kurangnyalebih lanjut mengenai identifikamperhatikan komponen standar pelayanan publik daerahomponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada dibagilibatan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dalam menyusun standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan. pelayanan. ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran komponen standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahsekurang kurangnyakemudian dilanjutkan mendiskusikan proses penyusunan maklumat pelayanan. mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud padadengan kriteriab.menyusumenyusu: sosialisasi dan internalisasi standar pelayanan, penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, cc. monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan.: sosialisasi,kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf penyelenggara harus melakukan hal hal sebagai berikut: monitoring, evaluasi. bagian keenam sistem informasi pelayanan publik daerah dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik daerah perlu diaddaerah. berdasarkan hasil sesuai dengan peraturan perundang undangan.menurut peraturan perundang undangan yang berlakudaerah pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan ataupada daerah. dalam hal penyelenggaradaerahgelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman dan dprd: menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud padterhadapdaerahadministratif bagian kesatubagian kedua sanksi pembebasan dan pemberhentian dari jabatanhuruf dan huruf huruf dan huruf serta dan dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. bagian ketiga sanksi penurunan gaji dan pangkatbagian keempat sanksi pembekuan dan pencabutan ijin penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang melanggar ketentuan hurufbagian kelima sanksi dendbagian keenam sanksibagian ketujuh ketentuan sanksrembang harus sudah disesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat (dua) tahun sejak tanggalh.layanan publik umum penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah masih dihadapkan pada banyak permasalahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan masyarakat sebagai penerima pelayanan. untuk meningkatkan kualitas layanandan kepastian hukum bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, diperlukan sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku penyelenggaraan pelayanan publik. pengaturan pelayanan publik bertujuan untuk memberi kejelasan dan pengaturan mengenai penyelenggaran pelayanan publik kabupaten rembangpelaksana pelayanan publik publik. huruf setiap jenis pelayanan publik dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. cukup jelas. yang dimaksud dengan "pengadaan" dalam ketentuan ini adalah penyediaan (providing) barang publik sebagaimana tercantum dalam huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "tindakan administratif oleh instansi non pemerintah" dalam ketentuan ini adalah pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh badan hukum lainnya. jenis pelayanan seketika dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan mobil pemadam kebakaran, ppp dan pelayanan publik lainya yang bersifat darurat. jenis pelayanan singkat dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain, ijin rekomendasi penelitian, jasa pariwisata, bursa kerja online, konsultasi program james bagi masyarakat miskin, pengajuan kendaran bermotor, jasa tambat, parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, pelayanan untuk penumpang, kendaraan penumpang umum, dan bus umum, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, pelayanan surat keterangan pindah penduduk antar kabupaten, pelayanan kb, melegalisasi proposal, bantuan kesejahteraan bagi guru, ijin keramaian, ktp kk, imunisasi, laporan, rontgen, kir kesehatan, visum dan jenis pelayanan publik lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu selambat lambatnya satu hari. jenis pelayanan cepat dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain ijin gangguan, ijin mendirikan bangunan, ijin lokasi, ijin perubahan penggunaan tanah pertanian non pertanian, ijin pemanfaatan kekayaan daerah, ijin usaha produksi, ijin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, ijin pemasangan reklame, ijin usaha pariwisata, ijin usaha angkutan, ijin operasional usaha pemberantasan hama, ijin pemakaman, perijinan tanah irigasi, ijin usaha obat tradisional, ijin apotek, ijin penyaluran alat kesehatan, ijin sub penyalur alat kesehatan, ijin perdagangan besar farmasi, ijin laboratorium, ijin optikal, ijin klinik rawat inap, ijin balai pengobatan, ijin tenaga bidan, ijin rumah sakit, penerbitan sik aa, penerbitan sip dokter umum, penerbitan sip dokter spesialis, surat ijin praktek fisioterapi, ijin kerja apoteker, perijinan pma mdn, sedot kuras wc, pengambilan sampah, wajib lapor ketenagakerjaan, sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air minum, rekomendasi ijin penggunaan pestisida terbatas, sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga, surat keterangan laik sehat hotel, surat keterangan laik sehat kolam renang danpemandian umum, sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, laboratorium, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan, akta pengangkatan anak, perubahan data akta catatan sipilsurat pernyataan pengelolaan lingkungan, pindah penduduk, plat, rawat inap, dan jenis pelayanan publik lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu selambat lambatnya lima belas hari kerja. yang dimaksud penyelesaian pelayanan cepat selambat lambatnya lima belas hari kerja adalah terhitung sejak dokumen masuk dinyatakan lengkap. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. sistem sertifikat tanah, dan pelayanan perijinan lainormasianya merupakan bagian dari maklumat pelayanan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasmerupakanprosedur adalah prosedur pelayanan publik tidak berbelit belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. huruf yang dimaksud dengan "kejelasan" adalah memberikan pelayanan publik dengan jelas sekurang kurangnya meliputi rincian biaya, tata cara pembayaran, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik dan waktu penyelesaian. huruf yang dimaksud dengan "kepastian dan ketepatan waktu""akurasi" adalah produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. huruf yang dimaksud dengan "keamanan"dengan "tanggungjawab" adalah"kelengkapan sarana dan prasarana" adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung telekomunikasi dan informatika. huruf yang dimaksud dengan "kemudahan akses". huruf yang dimaksud dengan "kedisiplinan, kesopanan dan keramahan" adalah"kenyamanan"sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti tempat parkir, toilet tempat ibadah dan lain lainmerupakanhurufbahas. hurufhurufcukup jelas. hurufhurufcukup jelas. cukup jelas. sistem informasi elektronik merupakan sistem.yelenggaraan pelayanan publik identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan bertujuanpublik daerahyang mencakuppublik daerah. hasil dari identifikasi menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan publik daerah. hal hal yang perlu diidentifikasi dalam proses penyusunan standar pelayanan publik daerah,publik daerahmekanisme atau urutan prosedur kegiatan dalam proses pelayananlt. bupati rembang wakil bupati ttd h.abdul hafidz lampiran peraturan daerah kabupaten rembang nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan publik komponen standar pelayanan publik penyusunan materi dari tiap komponen standar pelayanan pelayanan publik daerahlain format standar pelayanan adalah sebagai berikut standar pelayanan (diisi sesuai jenis pelayanan) (") dasar hukum :. teks waktu pelayanan l. .dst biaya tarif l. .dst produk . .dst pengelolaan pengaduan . .dst plt. bupati rembang wakil bupati ttd h.abdul hafidz
salinan angatau tidak melakuk. kota dan pemerintah desa sejumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi kab.erimaan pinjaman daerahgroboggrobogrobogan tahun anggaran penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten grobogan tahun anggaran dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten grobogangrobogangrobogan tahun anggaran dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan ditetapkan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dapat terjadi apabila keadaan darurat, dan atau keperluan mendesaksebagaimana dimaksud pada tidak mencukupi, maka pendanaan keadaaan darurat dapat dilakukan dengan cara:perluermasuk dalam kriteria mendesak adalah nggaran pendapatan dan belanja daerah maupun setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerahnggaran pendapatan dan belanja daerah. mekanismesebut dilaksanakan dengan cara satuan kerja perangkat daerahencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah atas program dan kegiatan dimaksud kepada bupati grobogan, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf bupati grobogan memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten grobogan tentang adanya kegiatan dimaksud, selanjutnyaberdasarkan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah disahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, selanjutnya peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada hurufrubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah telah
cimahi mi. tah tererumah kos dengan rahmat tuhan yang maha esa wali cimahicimarumah ko kota cimahi, ttd ajay muhammad priatna diundangkan cimahi pada tanggal agustus aan faris daerah kota cimahi, ana sas rut sar, readkartu identitas penduduk musiman yang disingkat kiper adalah kartu identitas sementara bagi penduduk musiman wilayah kota cimahi. bab asas dan tujuan bagian kesatu asas. bagian kedua tujuan penyelenggarbab iii ruang lingkupdan ketentuan penutup. babpelimpahan pengelolaan kepada pihak laibagian kesatu umum kota. wali layanan perizinan terpadu. pengajuan izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud dalam wajib disertai dengan persyaratan sebagai berikut: surat permohonan diatas meterai rp6000, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik surat keterangan dari dinas yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil bagi pemohon warga negara indonesia, fotokopi kartu izin tinggal berbatas kita) atau visa atau paspor bagi pemohon warga negara asing, fotokopi izin mendirikan bangunan imb) fungsi hunian sebagai rumah tinggal sementara (asrama berbayar kos) berikut lampiran gambar konstruksi, fotokopi izin lingkungan bagi perusahaan yang wajib amdal atau ukl upl, fotokopi spl bagi perusahaan yang tidak wajib amdal atau ukl upl, fotokopi lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir, fotokopi sertifikat tanah bukti perolehan tanah, fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) perorangan atau badan hukum, j . proposal teknis mencakup: jumlah kamar yang disewakan, penjelasan tentang jasa yang ditawarkan, kisaran harga sewa kamar kos, denah bangunan dengan rincian rencana penggunaan setiap ruangan, dan daftar fasilitas, bukti pembayaran pajak rumah kos (satu) tahun terakhir (dua belas) bulan untuk pemilik rumah kos yang memiliki lebih (sepuluh) kamar,dan il. bukti pembayaran retribusi persamaan kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pelayanan terpadu satu pintmengenai tata cara permohonan dan pendaftaran ulang izin penyelenggaraan rumah kos diatur lebih lanjut dalam peraturan wali ada perubahan penghuni rumah kostnggabungkan penghuni kos laki laki dan perempuan dalam satu rumah kos,, minum keras, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang dan tindakan lainnya yang melanggar peraturan perundangan undangandokumen nikah bagi yang berstatus suami istri dan menyerahkan salinannya kepada pemilik kos, berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan, dan penghuni rumah kos yang bukan penduduk kota cimahi wajib memiliki kiper yang berlaku satu tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku eran serta masyarakat. akses informasi sebagaimana dimaksud pada meliputi informasi mengenai: adanya rencana pendirian rumah kos, dan mekanisme pemberian izin. akses peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada yaitu untuk melakukan pengaduan kepada: instansi terkait sesuai dengan jenis dampak yang ditimbulkan dari usaha rumah kos, dan ataupengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan bukti otentik secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. bab viii pembinaan dan pengawasan wali kota dapat membentuk tim koordinasi yang beranggotakan dari perangkat daerah instansi terkaitlakukan secara bertahap. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif
bupati sumenep provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten sumenep nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumenep, menimbang:kabupaten sumenepeeemmwwjwrewy y@@@ &&&&#@# oa. pemerintah kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten sumenep. bupati adalah bupati sumenep. lembaga kearsipan kabupaten adalah perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten sumenep yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan. s5ne. aw65 ll&kabupateabupatekabupaten serta diumumkan kepada publik. mmaa. okabupatenkabupatenabupatenabupaten melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan kabupaten: kepastian hukum: keotentikan dan keterpercayaan: cc. keutuhan: asal usul: aturan aslikemanfaatan: aksesibilitas, kepentingan umum:an pemerintahan desa dengan baik, benar, autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah:: sebagai identitas dan jati diri daerah: meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang informasi kearsipan:: organisasi penyelenggara kearsipan: cc. pengembangan sumber daya manusia dan organisasi profesi kearsipan: pengelolaan arsip: pembinaan dan pengawasan kearsipan: sarana dan prasarana: pelayananjasa kearsipan: pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, pembiayaan: dan kerjasama dan partisipasi masyarakat. bagian pertamaabupatenkabupaten, dan cc. rencana kerja dan anggaran lembaga kearsipan kabupateabupaten dan rencana kerja dan anggaran lembaga kearsipan kabupatenabupatekabupaten. selain lembaga kearsipan kabupaten. . unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada meliputi: unit kearsipan pada lembaga kearsipan kabupaten, unit kearsipan pada bagian umum, dan tata usaha perangkat daerah kabupaten, dan cc.kabupaten wajib menyediakan sumber daya manusia bidang kearsipan. setiap perangkat daerah wajib memilikidan terdiri atas: pejabat fungsional arsiparis: dan atau: sebagaimana yang dimaksud pada meliputi: pengadaan atau pengangkatan: pengembangan kompetensi dan profesionalitas: pengaturan peran:lembaga kearsipan kabupatenorganisasi profesi arsipariskemampuan pemerintah kabupaten. pembinaan organisasi profesi arsiparis kabupaten dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupatenkabupaten. paragraf pengelolaan arsip dinamis pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan oleh: perangkat daerah kabupaten, pemerintahan desa bumi kabupaten kabupaten: cc. pemeliharaan: pengamanan:m4): arsip vital: arsip aset: dengan mengacu pada standarabupaten:(2d:abupaten. penyusunan jra fasilitasi pencipta arsip dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupatekabupaten. m4)kabupatenkabupatenkabupatenkabupatenlembaga kearsipan kabupatenkabupatenabupaten. m4)abupatenkabupaten wajib melakukan tindakan penyelamatan arsip dinamis perangkat daerah kabupatenkabupatenkabupatenkabupaten dan pemerintahan desa wajib menyerahkan arsip statis lembaga kearsipan kabupatens5)abupatenlembaga kearsipan kabupaten. lembaga pemerintah dan bumn yang berkedudukan daerah dan atau kabupaten dapat menyerahkan arsip statusnya kepada lembaga kearsipan kabupatenabupatenabupaten. pengelolaan arsip statis wajib dilaksanakan lembaga kearsipan kabupaten:pemerintahan desaabupatenwajib melaksanakan akuisisi arsip statis dari perangkat daerah kabupaten, pemerintahan desa, bumi, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik tingkat kabupatenkabupaten wajib membuat dpa. lembaga kearsipan kabupaten(s5) akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan kabupatenabupaten. setiap perusahaan swasta daerah dapat menyerahkan arsip statusnya kepada lembaga kearsipan kabupatenabupateninformasi yang digunakancc. standar deskripsi arsip statis. sistem informasicc.kabupatenlembaga kearsipan kabupaten(l)kabupaten dapat terkabupatenil) merupakan arsip inaktif perangkat daerah yang dipindahkan lembaga kearsipan kabupaten. akses arsip inaktif lembaga kearsipan kabupatenabupaten wajib menyediakan daftar arsip inaktif. dalam hal terjadi bencana alam lembaga kearsipan kabupatenkabupaten. bagian kelima pembinaan dan pengawasan kearsipan paragraf pembinaan lembaga kearsipan kabupaten melakukan pembinaan kearsipan terhadap: perangkat daerah kabupaten, pemerintahan desa::: supervisi: sosialisasi: pembinaan terhadap arsiparis:cc. bimbingan dan konsultasi. lembaga kearsipan kabupaten: pengelolaan arsip aktif unit pengolah: cc. pengendalian pengelolaan arsip dinamis unit pengolah: penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan arsip dinamis: dan pengolahan arsip dinamis menjadi informasi. paragraf pengawasankabupatenan pengelolaan arsip dinamis pada perangkat daerah kabupaten dilakukan dengan cara: audit kearsipan dinamis: monitoring dan evaluasi:kabupaten atau ruang penyimpanan arsip. lembaga kearsipan kabupaten wajib memiliki depot arsips5) dengan mengacu pada standar nasional. bagian ketujuh pelayanan jasa kearsipan lembaga kearsipan kabupaten: penelusuran sumber arsip: cc. pembenahan dan penataan arsip:abupatenabupatenjasa. lembaga kearsipan kabupatenabupatendelapan dan akuntabel: @&)kabupaten membangun sid dan seks. sid dan seks sebagaimana dimaksud pada dapat menjadi bagian dari skn sign dan jika. lembaga kearsipan kabupaten menjadi pusat sid dan jikd dalam penyelenggaraan kearsipan dinamis perangkat daerah kabupaten. bagian kesembilan pembiayaan pemerintah kabupaten menyediakan anggaran penyelenggaraan kearsipan. perangkat daerah kabupatenkabupaten melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnyakabupaten memberikan peluang masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraancc. menyerahkan arsip arsip yang dimiliki yang bernilaiguna tinggi kepada lembaga kearsipan: pemanfaatan danabupate:(: dan penyampaian aspirasi. organisasi profesi arsiparis daerah sebagaimana.: pemberian pertimbangan dan saran pengembangan penyelenggaraan kearsipan: penelitian dan pengembangan kearsipan:kabupatenewan kearsipan daerah dkd) kabupaten. pembentukan dewan kearsipan daerah dkd) kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati. pemerintah kabupaten memfasilitasi kegiatan dewan kearsipan daerah dkd) sesuai kondisi dan kemampuan daerah. dewan kearsipan daerah dkd):: cc. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kearsipan: membantu pemerintah kabupaten dalam pengawasan penyelenggaraan kearsipan:kabupaten: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama (satu) tahun:: pengembalian biaya jasa sebesar (dua) kali yang telah dikeluarkan pengguna jasa:kabupated::pemerintahan desa, bumi dan rumah sakit kabupaten dilaksanakan sesuai peraturan daerah ini. pengelolaan arsip pemerintahan desa, bumi dan rumah sakit kabupatentetap sumenep juli ati.sumenep, nan konyelenggaraan kearsipan umum dalam upaya untuk menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkterpadu dan komprehensif. untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang terpadu dan komprehensif, perlu dilakukan upaya penataan sistem kearsipan daerah yangserta dalam upaya untuk melestarikan memori daerah sehingga perlu dilakukan langkah langkahsetiap satuan arsip sampai dengan tahap pemanfaatan arsip. undang undang republik indonesiacdang undang tersebut juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan kabupaten kota adalah menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten kota. berdasarkan latar belakang tersebut serta untuk memenuhi kewajiban undang undang maka dibentuklah peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan. lag nilai luhurneebadan usaha milik daerbadan usaha milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang :a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan visi dan misi kota bogorsertabogor bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahanbadan usaha milik daerah sebagai pedoman dalam pembentukan badan usaha milikbadan usaha milik daerahkotaxmuda merupakan bumi yang seluruh modalnya dimiliki daerah kota dan tidak terbagi atas saham. perseroan kotamuda kota, dan kelayakan bidang usaha bumi yang akan dibentuk. kebutuhan daerah kotakotawali kota menyampaikan usulan rencana pendirian bumi kepada menteri dalam negeri untuk dinilai. usulan rencana pendirian bumi sebagaimana dimaksud pada dihampiri: kebutuhan daerah kota, analisa kelayakan usaha, cc. ringkasan laporan keuangan pemerintah daerah kota (tiga) tahun terakhir, dokumen peraturan daerah tentang apbd (tiga) tahun terakhir: dan dokumen rpm. tata cara penilaian atas usulan rencana pendirian bumsebagaimana dimaksud pada daerah dapat menyusun rancangan peraturan daerah yang mengatur mengenai pendirian bumi. bagian keempat peraturan daerah pendirian bumi peraturan daerah pendirian pemuda paling sedikitpendirian perseroan memuat: nama dan tempat kedudukan, kotaseroansebagaimana dimaksud dalampembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain. penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerahsebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang undangan. bagian ketiga pengurangan modal daerah pengurangan modal daerah kotadaerah kota. dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud harus di: dewan pengawas, dan direksi. organ bumi sebagaimana dimaksud pada perseroan terdiri atas: rups, komisaris,paragraf rups wali kota mewakili daerah kotarangkatgawaian pemerintahan daerah kotacc,mengacu pada(l)kota atau calon wakil walikotaacuireksi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan setelah dilakukan audit untuk tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh kpm atau rups. direksi pada pemuda diberhentikan oleh kpm.daerah pendirian bumi yang mengacu padaacu padapengaturan pengisian, tugas dan mekanisme kerja satuan pengawas intern diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah pendirian bumi dengan mengacu pada peraturan perundang undanganngaturan pengisian, tugas dan mekanisme kerja komite audit dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan masing masing bumi dalam peraturan daerah pendirian dengan mengacu pada peraturan perundang undangan, komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada peraturan daerah pendirian bumacu padacc.wali kotawali kotamengacu padamengacu padamengacu padaserocc.penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada bagi bumi yang menjalankan kegiatan usahanya bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam diprioritaskan dalam bentuk pemeliharaan sumber daya alam. bab anak perusahaan bumi bumi dapat membentuk anak perusahaan. ketentuan lebih lanjut mengenai anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan perundang undangan. bab penugasan pemerintah daerah kepada bumi pemerintah daerahrsyaratan dan tata cara penugasan kepada bumi sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan perundang undangan. bab evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukumdan atau pemerintah daerah,dan perubahan bentuk hukumperubahan bentuk hukum dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bumi dan restrukturisasi. ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada dan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengacu pada kota. penggabungan, peleburan dan pengambilalihpembubaran bumi dilakukan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan, hasil evaluasi bumi dan audit untuk tujuan tertentu secara menyeluruh yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganketentuan lebih lanjut tentang kepailitan bumi sebagaimana dimaksud pada dilakukan mengacu pada peraturan perundang undangan. bab xivrangkat,wali kota. bab ketentuan lain lain pengurusan perseroan dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. bumi yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan daerah harus diubah menjadi pemuda atau perseroan. bumi sebagaimana dimaksud pada yang mengalami kerugian selama (lima) tahun berturut turut dilakukan restrukturisasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran. bab xvi ketentuan penutup semua peraturperseroan daerah bank perkreditan rakyat bank giri suka dana wonogiri dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati wonogiri, menimbang: bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomiuntuk meningkatkan eksistensi perusahaan daerah bank perkreditan rakyat giri sukadana kabupaten wonogiribentuk badan hukum perusahaan daerah bank perkreditan rakyat giri sukadana kabupaten wonogiritentang badan usaha milik daerahsaha bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam dan menyelenggarakan usaha usaha antara lainlam pengelolaan kas desa. bab vasar yang disetor dilakukan oleh pemerintah daerah. ketentuan mengenai permodalan bpr bank giri suka dana wonogirimodal dasar bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar rp. (lima puluh miliar rupiah). modal disetor kepada bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) berupa uang sebagaimana dimaksud pada sudah terpenuhi sebesar rp. , . tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) keseluruhan modal dasar. pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu (sepuluh) tahun. modal dasar sebagaimana dimaksud pada dapat berupa uang dan atau barang. pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. bagian kedua saham modal dasar bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) terbagi dalam lembaran saham. saham sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap saham dicatat nama pemilik oleh direksi.komposisi pemegang saham awal bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) adalah sebagai berikut: pemerintah daerah sebesar dan bumi pemerintah kabupaten wonogiri sebesar y6. bab vibpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) terdiri atas: rups, direksi: dan dewan komisaris. struktur organisasi bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi setelah mendapat persetujuan dewan komisaris dan disahkan oleh rups dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). perubahan dan pengembangan susunan dan atau struktur organisasi bpr bank giri suka dana wonogiri) rups merupakan kekuasaan tertinggi dalam bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). rups terdiri dari rups tahunan dan ataugiri suka dana wonogir.daerah, wakil dari pemegang saham lainnya dan pihak ketiga yang profesional dan independen. anggota dewan komisaris bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan)berasal dari wakil pemegang saham pemerintah daerah dan atau kalangan profesional independen. dalam hal dewan komisaris berjumlah lebih dari (dua) orang, anggota dewan komisaris berasal dari wakil pemegang saham pemerintah daerah, wakil pemegang saham pihak kedua dan dari pihak ketiga yang profesional dan independen. bupati dan wakil bupati dilarang menjabat sebagai dewan komisaris.terkait dengan partai politj .memiliki sertifikasi komisarisatau sedang menjalani sanksi pidana, dan keuanganiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang undangan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai cukup, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus. paragraf larangan dewan komisaris. dewangiri suka dana wonogiri perseroan). dewan komisaris dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada bank perkreditan rakyat, lembaga keuangan dan lembaga usahaank giri suka dana wonogiri dan pengangkatan dewan komisaris proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan dewan komisaris dilaksanakan oleh rups. calon dewan komisaris yang berasal dari wakil pemegang saham pemerintah daerah diusulkan oleh bupati dan melalui proses seleksi oleh ojk. calon dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada diutamakan dari perangkat daerah yang membidangi pembinaan bumi. pengusulan calon dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada. pengangkatan dewan komisaris wajib disampaikan kepada ojk. paragraf tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris dewan komisaris bertugas: melakukan pengawasan terhadap bpr bank giri suka dana wonogirgiri suka dana wonogiripemegang saham atau rups, membuat dan memelihara risalah rapat, danank giri suka dana wonogiri, sewaktu waktu bila dipandang perlugiri suka dana wonogiri perseroan), pengawasan terhadap direksi atas pengelolaan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan), pengawasan dan pengembangan bpr bank giri suka dana wonogiribb bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) sebelum disampaikan kepada pemegang saham atauank giri suka dana wonogirank giri suka dana wonogir dan anggota dewan komisarisdewan komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada pemegang saham atau rups dan ojk setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam (enam) bul, melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh komisaris utama, melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh komisaris utama. paragrafrapat tahunan, b.rapat persetujuan rbb bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan): dan cc.omisaris utama,sewaktu waktu atas undangan komisaris utama. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat dewan komisaris diatur dengan peraturan bupati paragraf akhir jabatan dewan komisarislam kasus tindak pidana. dalam hal jabatankomisarilaporan pengurusan tugas akhir masa jabatandilaksanakan oleh rups. pemberhentian anggota dewan komisaris dilakukan oleh pemegang saham atau rupsundang undangan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf sertaaragrafovarium: komisaris utama, (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama: dan anggota dewan komisaris, (delapan puluh persen) dari honorarium komisaris utama. dewan komisaris diberi tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan),dewan komisaris dapat diberikan uang anthem (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama. pada setiap akhir masa jabatan dewan komisarisewan komisarispemberianesaran uang anthem sebagaimana dimaksud pada dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada diberikan dengkemampuan keuangan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). penghasilan honorarium dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar. bagian keempat direksi paragraf umum bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) dipimpin oleh direksi paling sedikit (dugiri suka dana wonogiri perseroan) wajib memiliki anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan. paragraf syarat syarat pengangkatan direksi persyar(strata satu),memiliki sertifikasi direksioo.,yang berasal dari pegawai bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) secara otomatis berhenti status kepiawaiannya. paragraf larangan direksi direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: anggota dewan atau badan hukum perorangan yang diberi kredit oleh bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) serta perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba. direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada bank atau perusahaan lain. direksi dilarang secara sendiri sendiri maupun bersama samaireksi dilarang memiliki dan atau menjalankan usaha yang sama dan atau sejenis dengan kegiatan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). paragraf pengangkatan direksi pengangkatan anggota direksi dapat dilakukan tidak secara bersamaan waktunya. pengangkatan direksi dilaporkan kepada ojk paling lambat (sepuluh) hari sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai risalah rups. pengajuan calon direksi kepada ojk disampaikan paling lama (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan direksi berakhir yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ojk. paragraf tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi direksi mempunyai tugas: melaksanakan manajemen bpr bank giri suka dana wonoggiri suka dana wonogiri perseroan) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh dewan komisaris: menyusun dan menyampaikan rbb bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) kepada pemegang sahamgiri suka dana wonoggiri suka dana wonogiri perseroan). direksi mempunyai wewenang sebagai berikut: mengurus dan mengelola kekayaan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan), mengangkat dan memberhentikan pegawaietapkan susunan organisasi dan tata tertib bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mewakili bpr bank giri suka dana wonogirank giri suka dana wonogiri perseroan), membuka kantor cabang, kantor kas, dan atau kantor pelayananank giri suka dana wonogiri perseroan), menetapkan biaya perjalanan dinas dewan komisaris dan direksi serta pegawai, menetapkan pengelolaan kepegawaian, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tangani oleh direksi. paragraf pembagian tugas direksi direktur utama bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan)giri suka dana wonogiri perseroan). direktur bpr bank giri suka dana wonogirigiri suka dana wonogiri perseroan). direksi dapat menunjuk (satu) pejabat struktural bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan)direksirapat tahunan, b.rapat persetujuan rbb bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan):ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat direksi diatur dalam peraturan bupati. paragraf penghasilan dan penghargaan direksi penghasilan direksi terdiri darigiri suka dana wonogiri perseroan))ank giri suka dana wonogirigiri suka dana wonogiri direksiaragraf hak cuti direksi anggota direksi memperoleh hak cuti meliputi: cuti tahunan, cuti alasan penting, cc. cuti menunaikan ibadah: cuti sakit: cuti besar, dan cuti bersalin: cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan paling lama (dua belas) hariank giri suka dana wonogiriank giri suka dana wonogiri perseroan). paragraf pemberhentian anggota direksi anggota direksi berhenti karena:.aturan perundang undanganuji kelayakan dan kepatutanbagian kelima kepegawaian pegawai bpr giri sukadana kabupaten wonogiribpr bank giri suka dana wonogiripegawai bpr bank giri suka dana wonogirkinerja dan kemampuan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). direksi menetapkan penghasilan pegawai bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) sesuai dengan rbb bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). penghasilan pegawai bpr bank giri suka dana wonogirigiri suka dana wonogiribab tata kelola perusahaan bpr bank giri suka dana wonogiriank giri suka dana wonogiripada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan)dan diaudit oleh akuntan publik terdaftar ojk serta telah disetujui dewan komisaris kepada rups untuk mendapat pengesahan. paling lampenggunaan laba bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) diatur dalam anggaran dasar. laba bersih bpr bank giri suka dana wonogiribpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh kepala daerah rups meliputi:pr bank giri suka dana wonogiri perseroan) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. dana cadangan sebagaimana dimaksud pada sebesar dua puluh persen)bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada berlaku apabila bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan)bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). bab xii tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi dewan komisaris, direksi, atau pegawai bpr bank giri suka dana wonogirgiri suka dana wonogiribupati sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. bab xiii kerjasama bpr bank giri suka dana wonogirileburan dan pengambilalihan dalam rangka penyehatan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) dapat melakukan peleburan dan atau pengambilalihan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan memperhatikan:sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh rups. tata cara peleburan dan pengambil alihan sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab pembubaran dan likuidasi pembubaran dan likuidasi bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) terjadi karena keputusan rups dan atau penetapan pengadilan. pembubaran bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) ditetapkan dengan peraturan daerah. pembubaran terlebih dahulu harus mendapat persetujuan ojk. tata cara pembubaran dan likuidasi bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) sebagaimana dimaksud dalambpr bank giri suka dana wonogiri perseroan)dalam proses, maka dewan pengawas dan direksi serta pegawai bpgiri sukadana kabupaten wonogiri selanjutnya disebut bpr giri sukadana kabupaten wonogiri. perusahaan perseroan terbatas bank perkreditan rakyat bank giri suka dana wonogiri perseroan daerah) selanjutnya disebut bpr bank giri suka dana wonogiringkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang membidangi pembinaan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan)rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat rups adalah organ bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisarissaham adalah surat bukti pemilikan bagian modal bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan), yang memberi hak atas dividen dan lain lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. dewandan memberikan giri sukadana kabupaten wonogiri tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan diterimanya ijin operasional bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) dari ojk. semua aset, hutang piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian bpr giri sukadana kabupaten wonogiri dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) sejak terbitnya izin usaha bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). bab xix ketentuan penutup dengan diterimanya izin operasional bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) dari otoritas jasa keuangan,bentuk badan hukum perusahaan daerah bank perkreditan rakyat giri sukadana kabupaten wonogiri menjadi perseroan terbatas bank perkreditan rakyat bank giri suka dana wonogiri (perseroan daerah) umum berdasarkan atas penetapan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dengan seluruh perubahan yang telah dilakukan atas undang undang tersebut dan yang terakhir adalahbank perkreditan rakyat giri suara harus disesuaikan dan diubah menjadi perusahaan perseroan daerah perseroan). berdasarkan peraturan perundang undangan terbaru dan dinamika perkembangan ekonomi dan sosial kabupaten wonogiri maka perlu untuk merubahdengan peraturan daerah ini. diterbitkannya peraturan daerah ini juga secara otomatis mencabut. peraturan daerah ini disusun berdasarkan undang undang terkait yang masih berlaku dan peraturan pemerintah terbaru yang terkait dengan substansi peraturan daerah ini. disamping itu, peraturan daerah ini juga disusun dengan berdasarku. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud kekayaan adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh oleh perusahaan melalui transaksi atau kejadian kegiatan masa lalmedia keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi yang bisa berupa sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga), untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kalimat lembaga keuangan adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat luar bank yang bersangkutan. sedangkan yang dimaksud dengan lembaga lainnya adalah lembaga lain selain bank umum dan bank perkreditan rakyat luar bank yang bersangkutan. modal dasar adalah keseluruhan nilai nominal saham maksimal perusahaan yang dapat diterbitkan. modal dasar juga merupakan modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta menjalankan operasional perusahaan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan secara efektif oleh pemegang saham. jika dalam waktu tahun pemegang saham tidak bisa memenuhi keseluruhan modal dasar, maka jangka waktu pemenuhan modal dasar akan diperpanjang dengan mempertimbangkan kemampurtian dari bumi pemerintah kabupaten wonogiri merupakan badan usaha milik daerah bumi) milik pemerintah kabupaten wonogiriprofesional dan independen adalah orang yang memiliki kemampuan, keahlian, dan kredibilitas dan orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan operasional bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan adalah seseorang hanya dapat menjabat sebagai komisaris paling banyak pada (dua) bank perkreditan rakyat atau bank perkreditan rakyat syariah. cukup jelas. yang dimaksud dengan paling lama tahun adalah masa jabatan dewan komisaris maksimal (empat) tahun untuk satu kali masa jabatan. cukup jelas.ank giri suka dana wonogiri perseroawaktu waktu adalah kapan pun dapat melakukan tindakan pengawasan internal jika terjadi hal yang dipandang perlu untuk melakukan tindakan khusuerugikan adalah semua tindakan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dan berdampak pada terjadinya kerugian baik materi atau non materi pada bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) huruf yang dimaksud tindakan tercela adalah semua tindakan yang tidak sesuai dengan nilai nilai umum kesusilaan, agama, etika dan nilai nilai umum laindihadiahkan kepada pengurus perusahaan sesuai dengan kemampuan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud keahlian khusus atau prestasi yang sangat baik adalah memiliki suatu hal yang sangat berguna bagi kemajuan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). yang dimaksud fungsi kepatuhan adalahpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) yang bertanggung jawab atas pengurusan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) untuk kepentingan dan tujuan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) serta mewakili bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan)pegawai adalah karyawan bpr bank giri suka dana wonogiripr bank giri suka dana wonogiridasar adalah anggaran dasar bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) berikut perubahan perubahannya. kantor cabang adalah kantor bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) yang bertanggungjawab kepada kantor pusat bpr bank giri suka dana wonogiridilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan ojksecara otomatis berhenti status kepiawaiannya adalah direksi yang berasal dari pegawai bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) berhenti status kepegawaian sebagai pegawai bpr bank giri suka dana wonoglan berikutnya adalah bulan setelah keputusan penetapan pemberhentian sementara dikeluadan hukum lainnya adalah semua entitas organisasi baik bisnis ataupun non bisnis yang dipandang bisa bermanfaat bagi bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) baik secara materi maupun non matpr giri sukadana, diubah bentuk badan hukumnya menjadi bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). dengan perubahdewan pengawas, direksi serta pegawai bpr giri sukadana kabupaten wonogiri beralih kepada bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan). seluruh kekayaan bpr bank giri suka dana wonogiribpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) merupakan suatu badan hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan hukum perbankan, perseroan terbatas dan peraturan perundang undangan. bagian kedua tempat kedudukan bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) berkedudukan dan berkantor pusat wonogiri sebagai ibu kota kabupaten wonogiri dan dapat membuka kantor cabang, kantor kas, dan kantor pelayanan kas yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan rups. bab jangka waktu berdirinya perusahaan dan anggaran dasar bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bpr bank giri suka dana wonogiriepemilikanh.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, i.tata cara penggunaan laba dan pembagian divide dan tujuan bagian kesatu asas bpr bank giri suka dana wonogiriagian kedua maksud maksud untuk meningkatkan serta menguatkan peran, fungsi, kapasitas dan kapabilitas bumi dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian sebagai bentukwonogiri yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.tidak mengubah fungsinya sebagai bank perkreditan rakyat. bagian ketiga tujuan tujuan: meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bank dengan pengelolaan yang lebih moderncc.meningkatkan peran serta fungsi dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian dan pembangunan daerah, dan memperoleh laba. bab fungsi, tugas, dan usaha bagian kesatu fungsi bpr bank giri suka dana wonogiriagian kedua tugas bpr bank giri suka dana wonogiri perseroan) mempunyai tugas, antara lain: menggerakkan ekonomi daerah dan masyarakat melalui usaha perbankan, membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan masyarakatkepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati alor, menimbang: sa.ancamatan adalah kecamatan dalam wilayah kabupaten alor. kelurahan adalah kelurahan dalam wilayah kabupaten aldabupate:jkurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ddan nasional dan wawasan kebangsaanabupaten, propinsidan nasionalkabupaten, propinsi daabupaten,lokal maupun nasion seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup daerah, dan nasional, cc. penyediaan pendanaan, dan atau penyediaan prasarana dan saranajawab bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi perangkat daerahdesan desa dapat berhimpun dalam (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kelurahan dan desaomunitas remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas pemuda dan belum menikahalormasyarakat adalah warga negara indonesia berdomisili kabupaten alordsatgas) pemuda sesuai kebutuhan. pembentukan satuan tugas satgas) pemuda sebagaimana dimaksud pada dapat dilimpahkan kepada kepalaengankabupaten atau kabupaten lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan atau program pembangunan kepemudaengan peraturan bupati. bab xiiiberasal dari: apbd,prd berwenangxvi ketentuan peralihan semuauntuk itu dalam peraturan daerah ini, diatur secara jelas telah diatur tentang tugas, wewenang tanggungjawab pemerintah daerah, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, pemberdayaan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang menjadi payung hukum juga sebagai pedoman dalam pelaksanaannya niii ruang lingkup ruang lingkupperangkat daerah, dan instansi terkait sesuai dengketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda diatur dengan peraturan bupati terkaitdapat mengikutsertakan pemuda dan atau organisasi kepemudaan dalam proses penyusunan kebijakan. bab vbudi pekertiangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi daerah, cc.sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf difasilitasi pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya melalui: penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping, penyediaan prasarana dan sarana, cc.pelatihregional dan nasional, dan pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa, cc.
lembaran daerah kota sukabumi tahun nomor peraturan daerah kota sukabumi tanggal mei nomor tahun tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan sampah sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum jj)serta peraturan daerah kota sukabumi nomor tahun tentang pembentukan perangkat daerah, maka peraturan daerah kota sukabumi nomor tahun tentang pengelolaan sampah perlu diubah dan disesuaikan kembali: bahw, ataupusat atau pemerintah daerahistem pengendalian keadaan darurat serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaanruang lingkup sampah yang dikelolatimbul secara tidak periodik, dan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: menumbuhkembangkan.sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dilakukan dengan: membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu sampai dengan hilir secara terintegrasi, menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah daerah, melakukan koordinasi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh aktor pembangunan atau pentahelix yang terdiri dari akademisi, pihak swasta, masyarakat, lembaga pemerintah, dan media dalam membatasi timbunan sampah dan pemanfaatan kembali sampah, mengembangkan upaya pengurangan sampah melalui pendaran ulang sampah dengan berbagai fasilitas pengelolaan sampah, mengembangkan. mengembangkan upaya penanganan sampah melalui pengolahan menjadi bahan baku dan atau energi dengan berbagai fasilitas pengelolaan sampah, mengembangkan produk hasil pemanfaatan sampah baik hasil olah organik maupun produk kreatif olah anorganik, mendukung pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokal untuk mengurangi dan menangani sampah, dan menerapkan sistem pemrosesan akhir tpa dengan menggunakan metode controlled landfill. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam menyelenggarakan pengelolaan sampahtps3r, spapengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah, menetapkan keorganisasian bank sampah, dan melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah. penetapan lokasi tps, test, tps3r, spa, dan atau tpa sebagaimana huruf merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayahenggunaan hak sebagaimana dimaksud pada memenuhi ketentuan sebagai berikut: setiap orang yang menggunakan haknya harus diiringi dengan pemenuhan kewajibannya, pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan diberikan apabila memenuhi ketentuan pengelolaan sampah, dapat dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan dan atau penyampaian informasi secara langsung maupun tertulis, informasi yang benar, tepat, dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat disampaikan melalui himbauan langsung dan atau melalui media cetak maupun elektronik, dan pembinaan pengelolaan sampah dilakukan melalui sosialisasi tatap muka dan atau dalam jaringan (daring). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: . setiap orang atau badan usaha yang beraktivitas daerah diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik dengan cara yang berwawasan lingkungan. dalam hal pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada memenuhi ketentuan sebagai berikut: setiap orang atau badan usaha wajib memilah sampah yang dimulai dari skala rumah tangga, setiap pelaku usaha dan atau kegiatan dalam wilayah daerah wajib menyediakan tempat sampah yang terpilih, setiap orang atau badan usaha melalui rukun tetangga maupun rukun warga diwajibkan memiliki peta pola pengangkutan sampah yang dilaporkan kepada lurah, camat, dan dinas: setiap orang atau badan usaha yang beraktivitas kota sukabumi untuk dapat membuang sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan(l) setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari wali kota, ukl upl, atau spl berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai kategori usaha dan atau kegiatan wajib amdal. (2a) kegiatan usaha pengelolaan sampah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada dan wajib memiliki surat keterangan dari rukun tetangga dan rukun warga diketahui oleh lurah dan camat setempat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada dan (2a) diatur dengan peraturan wali kota. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah dapat menyediakan test, tps3r, spa, dan tpa sesuai dengan kebutuhan. pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan test dan tps3r kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus. pemerintah daerah dapat memberikan dukungan operasional pengelolaan test dan tps3r. dukungan operasional sebagaimana dimaksud pada diberikan sampai menjadi tps3r secara mandiri. penyediaan. penyediaan test, tps3r, spa, dan atau tpa sebagaimana dimaksud pada memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolatps3r, spa, dan tpa sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan tps3r,dwal yang telah ditentukdan menggunakan kemasan sekali pakai. jadwal.dwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pada pukul sampai dengan wib atau waktu lain yang diatur kemudian dengan atau berdasarkan peraturan wali kota. penduduk luar lokasi tps dilarang membuang sumpahnya dalam tpsketentuan dan diubah serta menambah (dua) yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) wali kotaetiap pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam dikenakan sanksi administratif. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada danberupa: penghentian. penghentian sementara kegiatan pengelolaan sampah, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, pembongkaran, dan atau tindakan lain sesuai dengan isi dalam ketetapan perizinan. dalam hal tindakan paksaan pemerintah tidak dapat dipenuhi oleh pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan sanksi berupa uang paksa. besaran uang paksa sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tindak pidana bidang pengelolaan sampah diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. dihapus. dihapus. dihapus.as senna kota sukabumi, seed se) kayu yuliasari sani:y9710703umum karakteristik dan timbunan sampah yang dihasilkan suatu daerah tidak hanya mencerminkan standar kehidupan dan gaya hidup dari penduduknya tetapi juga mencerminkan potensi dan keberlimpahan sumber daya alam yang ada daerah tersebut. dengan diterbitkannya peraturan daerah dan perubahannya, terdapat arahan dan kebijakan bagi segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk pengelolaan sampah. jenis jenis sampah khususnya sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik yang memerlukan penanganan khusus sehingga serta dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta untuk adanya kepastian hukum dalam pelayanan persamaan baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga kota sukabumi, maka dilakukan beberapa perubahan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ii. demi angka cukup jelas. angka . angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sampah mengandung b3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung b3. huruf yang dimaksud dengan sampah yang mengandung limbah b3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung limbah b3controlled landfill atauatau sanitasi landfill. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka . angka cukup jelas. cukup jelas. (2a) yang dimaksud dengan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang tidak memiliki izin , antara lain: individu, kelompok, ataupun usaha yang tidak berbadan hukum maupun tidak memiliki peralatan dalam menjalankan operasionalnya, individu, kelompok, ataupun usaha yang tidak berbadan hukum namun memiliki peralatan dalam menjalankan operasionalnya. cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan kemasan sekali pakai atau disposable adalah kemasan yang langsung dibuang setelah (satu) kali pakai, antara lain: kemasan berbahan plastik, kemasan berbahan polystyrene atau styrofoam, dan kemasan lainnya berbahan sulit dan atau tidak dapat terurai dengan proses alamtambahan lembaran daerah kota sukabumii. beberapa ketentuan dalamkas. kas umum daerah yang selanjutnya disebut kas daerah adalah kas daerah pemerintah daerah kota sukabumi pada bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlakubagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat. kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatagian. tempat pengolahan sampah dengan prinsip pendaran ulangan, pengelolaan dan pemrosesan akhiran adalah kegiatan memindahkan sampah dari sumber sampah, tps, test, tps3r, dan spa tpa. jalan adalah seluruh jalan yang ada dalam wilayah daermemenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum tirta jati kabupaten cirebon, bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah, mekanisme pengangkatan direksi dan dewan pengawas serta penggunaan labayang bidang pengawasanleksi anggota. ketentuan diubahdalahketentuan mengenai seleksi anggota dewan pengawas,pengangkatan kembaliata cara pemberhentian dewan pengawas diatur dengan peraturan bupati. ketentuan dihapus. ketentuan diubah dan ditambah (tiga) baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut: penggunaan laba adalah sebagai berikut deviden sebesar lima puluh lima per seratus) cadangan umum sebesar dua puluh per seratus) anthem dan bonus pegawai sebagai lima per seratus) dana corporate social responsibility sebesar tiga per seratus) bantuan dana pensiun pegawai dan pendidikan sebesar tujuh belas per seratus)rusahaan umum daerah dari tahun buku sebelumnya, perusahaan umum daerah tidak dapat membagikan deviden karena perusahaan umum daerah masih mempunyai saldo laba bersih negatif. penyisihan laba bersih sebagaimana hurufketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: periodisasi masadimaksud.ketentuan peraturan daerah ini. pada saat peraturan daerah ini diberlakukan, peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. ketentuan dihapus. ketentuan diubah dan ditambah (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, maka teknis pelaksanaan peraturan daerah ini berpedoman pada peraturan menteri dan peraturan perundang undangan lainnya. dengan berlakunya peraturan daerah ini, penunjukan pelaksana harian dewan pengawas dadaerah kabupaten cirebon kain setda aga hadi, sh) 1po1. beberapa ketentuan peraturan daerahkepala daerah adalah bupati cirebon. bupati cirebon adalah kuasa pemilik modal yang selanjutnya disingkat kpemuda air minum adalah pemuda air minum tirta jati kabupaten cirebon. direksi adalah direksi pemuda air minum tirta jati kabupaten cirebon. dewan pengawas adalah dewan pengawas pemuda air minum kabupaten cirebon. pegawai adalah pegawai pemuda air minum kabupaten cireboair minum dalam (satu) tahun buku. tahun taklim adalah perhitungan tahun dimulai dari januari dan berakhir sampai dengan desember.. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dengan peraturan daerah ini, mengubah bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum tirta jati kabupaten cirebon menjadi perusahaan umum daerah air minum tirta jati kabupaten cirebon. pemuda air minum tirta jati kabupaten cirebon, selanjutnya adalah sama dengan dam tirta jati kabupaten cirebon. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut modal dam sejak pembentukan sampai dengan hasil audit kantor akuntan publik kap) per desember sebesar enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satukantor akuntan publiketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut organ dam terdiri atas bupati selaku kuasa pemilik modal kpm), dewan pengawas selaku pengawas perusahaan, danketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut direksi diangkat oleh kuasa pemilik modal kpm)diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen air minum baik dalam maupun luar negeridireksi,sebagaimana dimaksud padangangkatan kembali direksidireksi diberhentikan oleh kpm. pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud padatata cara pemberhentiantata cara pemberhentipabila anggota dewan pengawas berjumlah (empat) orang, maka salah satu anggota dewan pengawas dapat berasal dari pejabat pemerintah pusatdengan telah berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, maka peraturan daerah kabupaten cirebon nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan perlu diubah, bahwa menindaklanjuti perubahan peraturan perundang undangan dalam bidang pendidikan dan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kabupaten cirebon dapat dilaksanakan dengan baik, berdaya guna,dan kesejahteraandaerah kabupaten cirebon nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikameliputi kursus, pelatihan, dan bentuk lain yang sederajat. satuan pendidikan non formal dan informhasil pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada adalah kelompok belajar paket kelompok belajar paket kelompok belajar paket setiap satuan pendidikan non unit pelaksana teknis sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan non formal sejenis yang ditetapkan dengan peraturan bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap satuan pendidikan wajib menyusun kurikulumpada dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang berpedoman pada panduan bsnp serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah. kurikulum pada semua jenjang dan jenis pada upt satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan potensi daerah dan peserta didik. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. kurikulum pendidikan dasar wajib memuat:, olah raga dan kesehatan, prakarsa keterampilan, j . muatan lokal (mulo):, pengembangan diri, dan literasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutperlindungan hak atas kekayaan intelektualhak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada mencakup perlindungan terhadap hak cipta atas karya tulis ilmiah, hasil penelitian, hasil karya seni dan hak paten atas hasil karya teknologitiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak hak sebagai berikut: penghasilan, tunjangan, dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dan dialog, memilikketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:an kepala dinas. dalam hal terjadi kekosongan guru pada satuan pendidikan milik pemerintah daerahadalah kekosongan guru karena: meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, mengundurkan diri, dan atau pindah tugas. pengisian guru pengganti sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. terhadap guru penggantiaerah kabupaten cirebopendidik harus memiliki kualifikasi akademik sarjana strata satu atau diplomaguru mata pelajarguru mata pelajaran agama sebagaimana dimaksud pada untuk guru agama islam harus memiliki kompetensi membaca al gur'an. guru agama selain agama islam harus dapat menunjukan surat rekomendasi layak mengajar dari pemuka agama yang dianutnya. kualifikasi akademik sebagaimanauntuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar harus berasal dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi minimal penghitungan pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan idik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugasketentuan yang berlaku, tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana, memiliki sertifikat pendidikguru pegawai negeri sipil memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang iii cbagi pns atau penilaian yang sejenis bagi bukan pns dalam (dua) tahun terakhir, dan il.. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada adalahmengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan. persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada dan berlaku bagi kepala sekolah yang diangkat dan ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun kepala sekolah yang diangkat dan ditempatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan, mutasi, penempatan dan pemberhentian kepala sekolpenugasan kepala sekolah pada upt satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan periodisasisebanyak (tiga) kali periode atau (dua belas) tahun yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiakinerja kepala sekolah setiap tahun dengan sebutan paling rendah baik . penilaian prestasi kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh atasan langsung yaitu kepala dinas pendidikan dibantu oleh pengawas sekolahtetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala dinas pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru wilayahnya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah menyediakan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya paling kurang (dua puluh keseratus) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada merupakan alokasi belanja fungsi pendidikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. alokasi belanja fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pendanaan pendidikan disesuaikan dengan standar pembiayaan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemberian honorarium kepada guru pengganti pada satuan pendidikan milik pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pendanaan sekolah yang berasal dari pihak ketiga, orangtua siswa, alumni, dan masyarakatdidikan daerah dapat bersumber dari apbn, apbd provinsi jawa barat, apbd, apb desa dan sumber lain yang sah. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penutupan atau pencabutan izin satuan pendidikan dilakukan apabila: adanya surat permohonan penutupan dari penyelenggara satuan pendidikan. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. pencabutan izin satuan pendidikan dan atau izin pendirian satuan pendidikan didasarkan atas hasil kajian tim yang dibentuk oleh kepala dinas. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur dinas pendidikan, unsur bappelitbangda, unsur badan musyawarah perguruan swasta bms), dan unsur dewan pendidikan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:penggabungan satuan pendidikan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut: efektifitas penyelenggaraan, jumlah peserta didik, faktor geografis, dan atau lingkungan sekolah. penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dapat dijadikan kelas jauh dengan mempertimbangkan jarak tempuh atau jarak tempat tinggal peserta didik. usulan penggabungan satuan pendidikan berdasarkan kesepakatan kepala satuan pendidikan dengan, komite sekolah, pengawas, koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, kuwu lurah dan camat melalui musyawarah yang dituangkan dalam berita acara. satuan pendidikan hasil penggabungan merupakan satuan pendidikan yang memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: evaluasipenyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. setiap satuan pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap keterlaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan minimal setiap tahun sekali dengan mengikuti mekanisme sistem yang berlaku. wujud atau bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada adalah berupa: evaluasi diri sekolah eds), dan atau pemetaan mutu pendidikan pmp). hasil evaluasi dalam bentuk evaluasi diri sekolah eds) dan atau pemetaan mutu pendidikan pmp) dianalisis oleh setiap satuan pendidikan untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja jangka menengah rkm) atau rencana kerja sekolah rks) tahunan, rencana kerja tahunan rkt), dan atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras). evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada atas dilakukan dalam bentuk analisis ketercapaian mutu standar nasional pendidikan dari masing masing satuan pendidikan tingkat pemerintah daerah yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah temp). struktur dan komposisi dari tim penjaminan mutu pendidikan daerah temp) meliputi dinas pendidikan, badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, unsur pengawas satuan pendidikan, dewan pendidikan: dan unsur perguruan tinggi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sertifikat yang dimiliki oleh guru yang lulus sertifikasi adalah sertifikat kompetensi pendidik. sertifikat sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh pemerintah atau lembaga pelatihan kepada tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengawasan penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabel,an satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas tk, pengawas dan pengawas smp. pengawas sekolah dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan. pengawas sekolah melaksanakan program pengawasan meliputi: pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan, pelatihan profesional guru, evaluasi hasil program pengawasan dan pelaksanaan tugas daerah khusus. dalam mendukung kelancaran peran, fungsi dan distribusi tugas tugas serta laporan hasil pengawasan, dapat dibentuk ditunjuk koordinator pengawas. tugas dan wewenang koordinator pengawas: mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawas sekolahberi pertimbangan dalam proses penetapan angka kredit pengawas sekolah sebagai bahan usulan kepada kepala dinas, melaporkan kegiatan pengawasan sekolah seluruh jenjang pendidikan setiap tahun secara berkala, dan mengusulkan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para pengawas sekolah kepada kepala dinas. penilaian yang sebagaimana dimaksud pada huruftenaga kependidikan meliputi tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium, penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan setiap tahun oleh kepala sekolah yang diverifikasi dan divalidasi oleh pengawas satuan pendidikan, penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setiap tahun sekali oleh pengawas satuan pendidikan dan atau oleh tim penilai kinerja kepala sekolah. diantara dan ditambahkan (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: pada satuan pendidikan nonformal dilakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program oleh penilik. penilik sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan. pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pemantauan, penilaian, dan pembina program pada satuan pendidikan nonformal dalam rangka memastikan penyelenggara layanan pendidikan nonformal dapat mencapai standar yang ditetapkan. evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal sebagaimana dimaksud pada merupakan kajian terhadap pengaruh dari pelaksanaan program pendidikan nonformal dan informal. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: masyarakat penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diberikan sanksi sebagai berikut: teguran tertulis, pembekuan izin. terhadap peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaiterhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamrara nga pada tanggal september kas daerah kabupaten cirebon sekretaris daerah kabupaten cirebon, puma ttd hadi, sh) rahmat sutrisno lembaran daerah kabupaten cirebon tahun nomor sericirebon nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikansi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guruyang disusun dan dilaksanakan oleh masing masing satuan pendidikan yang berpedoman pada kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang berlaku dan disusun daerah, disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, dan potensi daerah dan ditetapkan oleh pemerintah kabupatekinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja pendidik (guru) dan tenaga kependidikan pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi sekolah) yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun sekali dengan menggunakan patokan patokan tertentuupt satuan pendidikan. uji kompetensi adalah penilaian terhadap kepala sekolah yang telah selesai periode ketiga yang dilaksanakan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan menggunakan patokan patooordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan yang selanjutnya disingkat korwilcambidik adalah koordinator yang berada setiap kecamatan untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan wilayah kerjanya, masyarakat penyelenggara pendidikan adalah kelompok warga negara indonesia non pemerintah yang mempunyai kepedulian dalam bidang pendidikan. ketentupada bulan ramadhan dalam bentuk kegiatan pesantren kilat, bagi yang beragama selain islam mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing, mendapatkan bimbingan pengembangan literasi dan bimbingan membaca our'an selama (dua puluh) menit sebelum pembelajaran bagi yang beragama islamprestasi bagi siswasatuan pendidikan lain pada jenjang yang samdan setiap peat, hari santri dan peringatan hari hari besar islam lainnya bagi peserta didik yang beragama islam, dan mengenakan pakaian batik khas cirebon pada hari kamis. ketentuan mengenai hak jaminan kesehatan jiwa peserta didik sebagaimana dimaksudwarga negara dapat mengikuti program pendidikan anak usia dini sebelum mengikuti program wajib belajar. setiap warga negara dari usia (enam) tahun wajib mengikuti program wajib belajar. pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar jenjang pendidikan dasar. wajib belajar sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua siswa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dengan mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkmberikan pelayanan dasar dalam melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan atas yang meliputi standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi peserta didik, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan tata cara pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah mengelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan sekolah rujukan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pemberian penghargaan pada sekolah sekolah berprestasi. prestasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: juara pertama sebagai sekolah rujukan, juara pertama lomba sekolah sehat tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, juara pertama lomba sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. ketentuannak usia dini kurang dari (lima) tahun berhak mendapatkan pendidikan awal dari keluarga dan lingkunganpendidikan non , perorangan, kelompok orang dan atau badan hukumdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serang, menimbang bahwa anak yatim dan anak yatim piatu merupakan anak yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pendidikan dan kesehatan sampai mereka dewasa, sehingga perlu adanya jaminan kesejahteraan dan perlindungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, bahwa jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatupenyelenggaraannya untuk mewujudjaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatuuruf yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pemanfaatan, pendayagunaan, dan pemerasan terhadap anak yatim dan anak yatim piatu untuk kepentingan orang yang melakukan eksploitasi, seperti mempekerjakan anak yatim dan anak yatim piatu bawah umur, pelacuran anak, pornografi anak, dan yang sejenisnya. yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah setiap bentuk prilaku yang mengandung unsur seksual yang dilakukan orang atau badan, sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian bagi anak perempuan, dan yang sejenisnya. yang dimaksud dengan hak pengasuhan adalah hak yang diperoleh anak yatim dan anak yatim piatu dalam hal pengasuhan yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar anak yatim dan anak yatim piatu dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim piatu adalah suatu kehidupan anak yatim dan anak yatim piatucukup jelas. cukup jelas. huruf pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap memberikan jaminan pendidikan kepada anak yatim dan anak yatim piatu mulai dari tingkat dasar samapi dengan tingkat menengahmendapatkan pelayanan aksesibilitas adalah kemudahan bagi anak yatim dan anak yatim piatu dengan yang memiliki kecacatan untuk menggunakan fasilitas, seperti pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah trotoar ataupun naik angkutdaerah tentang jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatujaminan. jaminan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim piatu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, pendidikan, kesehatan dan sosial anak yatim dan anak yatim piatujaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatuanak yatim dan anak yatim piatu, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. jaminan pendidikpendidikan yang layak. jaminan kesehatkesehatannya yang layak. jaminan sosialhidupnya yang layak. perlindungan hukum adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko hukumnak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. anak yatim adalah anak yang ditinggal bapak kandungnya karena kematian. anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal bapak dan ibu kandungnya karena kematikerasan dalam rumah tanggamasyarakat adalah penduduk yang berdomisili daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau bentuk keterangan kependudukan lainnya yang disahkan oleh kepala desa dan kecamatan. bab azas, fungsi dan tujuan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu daerah. kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan j . berkelanjutan. fungsi penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu daerah meliputi sosial, kemandirian, cc. pengembangan potensi, dan kepastian hukum. penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu daerahdalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan, perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu daerah secara melembaga dan berkelanjutan. bab iii hak pengasuhan dan atau pengangkatan bagian kesatu hak setiap anak yatim dan anak yatim piatu sampai usia dewasa berhak atas jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan dan pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajardan perlindungan terhadapdalam hal mendukung hak anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan atau eksploitasi terhadap anak yatim dan anak yatim piatu, dan memperkerjakan . memperkerjakan anak yatim dan anak yatim piatu bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua pengasuhan dan atau pengangkatan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan pengasuhan dan atau pengangkatan anak yatim dan anak yatim piatu. pengasuhan dan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud pada untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim piatu yangbertanggungjawab atas penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada diperuntukan kepada anak yatim dan anak yatim piatu yang berdomisili daerah yang dibuktikan dengan dokumen akte kelahiran atau surat kenal lahir yang disahkan oleh kepala desa dan kecamatanmeliputi pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan hukum. penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerahdalam dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait melalui perawatan dan pengasuhan, pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi, pelayanan pendidikan dan rekreasi, bimbingan agama, mental dan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan keuangan, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan bantuan . pelayanan bantuan hukum, j . pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial khusus lainnya. bagi anak yatim dan anak yatim piatu dengan yang memiliki kecacatan, selain mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada juga mendapatkan pelayanan aksesibilitasdalam hal penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam dapat dibentuk lembaga yang dikoordinir oleh skpd terkait. wewenang pemerintah daerah dalamoleh skpd terkait meliputi pembuatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu, penerapan standar pelayanananak yatim piatu, pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum, dan fasilitas partisipasi masyarakat dan atau dunia usaha dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim piatu. masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu daerah sebagai tanggung jawab sosial. peran masyarakat sebagaimana dimaksud padababpenyidik pegawai negeri sipilvip. bab viiana, pesepak: bagian hukum, maa, setda kam syamsuddin, sh, tokoh nip: 19gicumum penjaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagai kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi anak yatim dan anak yatim piatuyatim dan anak yatim piatu berhak memperoleh perlindungan hukum, jaminan kesejahteraan sosial, pendidikan dan pengajaran., akuntabilitas, partisipasi, dan berkelanjutan. dalam peraturan daerah ini diatur pula ketentuan mengenai hak dan pengasuhan pengangkatan anak yatim dan anak yatim piatu. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bantuan keuangananak yatim dan anak yatim piat baik rohani, jasmani, maupun sosial. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf ddengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serang, menimbang bahwa untuk menjaga kesinambungan tahapan pembangunan daerah kabupaten serang secara efektif dan efisien guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, berbudaya, adil dan sejahtera, maka diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) sebagai arah dan agenda pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang tanggap terhadap perubahan kondisi wilayah, bahwa rpm kabupaten serang tahun yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor tahun perlu disesuaikan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun penataan organisasi pemerintah daerah, pemekaran wilayah, kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini dan prospek masa depan, serta diberlakukannya peraturan perundang undangan terkait tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerahlapa daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah,banten nomor tahun tentangpengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecilkabupaten serang tahun disusun sebagaimanadaerah ini, dengan rincian sebagai berikut: lampiran meliputi: bab pendahuluan bab tinjauan kaidah dan kebijakan perencanaan pembangunan bab iii kondisi umum daerah bab kondisi umum pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan bab isu strategis bab visi, misi, tujuan dan sasaran bab vii strategi dan kebijakan bab viii program dan kegiatan bab penetapan indikator kinerja daerah bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan lampiran ii, meliputi: lampiran ii. matrik kebijakan umum dan program pembangunan daerah lampiran matrik indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: isi dan uraian sistematika rpm tahun sebagaimana dimaksud dalam memuat konsep serta rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun diantara bab dan bab vii disisipkan satu bab yakni bab via ketentuan peralihan, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab via . bab via ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan derah ini, maka:etap berlaku untuk perencanaan pembangunan tahunan periodeidak berlaku untuk perencanaan pembangunan tahunan periode tahun sampai dengan tahun skpd wajib menyusun perubahan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah renstra skpd) paling lambat (satu) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan. pada saat berlakunya peraturan daerah ini, rencana kerja pemerintah daerah tahun dinyatakan, cap
han walimbentukan dan susunan perangkat daerah kota pekalongbab viii ketentuan penutup pada saat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan mengenaiyang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencanawalikota pekalongan cap. ttd. achmad alf asian junaidi diundangkan pekalongan pada tanggal september pj. sekretaris daerahberdasar hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan dengan strategi rasionalisasi dengan cara penggabungan sesuai rumpun kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan serta penurunan tipologi perangkat daerah dengan melihat kemampuan keuangan daerah atau keterbatasan ketersediaan aparatur. ii. demipendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembanganjugaekalongan. inspektorat adalah inspektorat kota pekalongan. dinas daerah adalah dinas daerah kota pekalongan. badan daerah adalah badan daerah kotakecamatan adalah bagian wilayah dari daerah.otaekalongan merupakan sekretariat daerah tipe sekretariat dprd kota pekalongan merupakan sekretariat dprd tipe inspektorat daerah kota pekalongan merupakan inspektorat tipe dinas daerah kota pekalonganpermukiman, dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana: dinas pemberdayaan masyarakat bidang adminngssub urusan kebakaran. badan daerah kota pekalongan terdiri dari badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah tipe adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan: badan keuangan daerah tipe adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi keuangan: dan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah tipe adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. selain badan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dibentuk badan untuk menangani fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang undkalongan timur dengan tipe kecamatan pekalongan selatan dengan tipe kecamatan pekalongan barat dengan tipe dan kecamatan pekalongan utaramanajemenbadan keluarga berencana karena pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, maka unit pelaksana teknis badan tersebut dihapus. bab staf ahli nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dengan peraturan walikota. bab kepegawaian pejabat asn perangkat daerah yang dibentuk berdasarkandinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang baru berdasarkan peraturan daerah ini. pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi oleh pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini. unit pelaksana teknis dinas museum batik, tempat pelelangan ikan dan balai latihan kerja
kemiskinan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongmeningkatkan perlindungan kerjadukungan dana dari pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah: keterlibatan masyarakat miskin, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat,: pengembangan pola pengelolaan sanitasi: dan perluasan akses masyarakat miskin dalam pemeliharaan lingkungan hidupgizi kurang: pembebasan biaya pendidikan murah sampai setingkat pendidikanpemberdayaan oleh masyarakat, peningkatan penanganan rumah tidak layak huni: dan peningkatan kesadaran dan ketaatdibentuk sampai tingkat kelurahan. kpk sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan walikota. keanggotaan kwalikota. sekretaris kpk adalah kepala perangkat daerah yang bertugas bidang perencanaan pembangunan dan kepala perangkat daerah yang bertugas bidang pemberdayaan masyarakatrangkat daerah sebagai dasar pencapaicc.perangkat daerahjawa tengah. kpk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf menyelenggarakan fungsi penyusunan pemutakhiran data warga miskin, pelaksanaan validasi dan verifikasi data satu, pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan, pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan. kpk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh ppk. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi ppk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotainformasi penanggulangan kemiskinanpekalongaompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahachmad alf asian junaidi diundangkan pekalongan pada tanggal desemberota pekalonganota pekalongancukup jelascukup jelas huruf cukup jelassumber daya alam dan rasa amota pekalongan dan memiliki kartu tanda penduduk ktp) dan atau kartu keluarga kk) kota pekaloatu data kemiskinan merupakan data yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut data individu dengan tingkat kesejahteraan terendah tingkat kemiskinan seseorang yang digunakan dalam penetapan sasaran progrnyaekalongan. pusat pelayanan kemiskinan yang selanjutnya disingkat ppk adalah suatu pusat pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan kemiskinan kota pekalonganpekalongan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan kota pekalongbab asas dan tujuan penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas: partisipatif: pemberdayaan: transparansi dan akuntabilitas, sinergi: terukur, keadilan: dan berkelanjutan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada rpm kota pekalongan: dan mengurangikebutuhan pangan, pelayanan kesehatan: cc. pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha: kebutuhan perumahan, kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik::penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bagian kesatu tahapan penyelenggaraan pemerintah daerah melaksanakan tahapan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari identifikasi: b.penyusunan strategin pemetaan data kemiskinan: validasi dan pemutakhiranwalikotaenam) bulan sekalitingkat kota dengan sumber data dari perangkat daerah:erangkat daerah:formal: sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. satuan pendidikan yang selenggarakan oleh masyarakat maupun pemerint,: perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin: cc. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir, dan peningkatan sarana dan prasarana usah: program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup
iman, walibab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah yang memuat lra: neraca, lak, lo: asal, 'lpe: dan lklpa) uraian lra sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut selisih kurangob realisasi pendapatan selisih selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp. dengan rincian sebagai berikut anggaran belanda setelah perubahan rob realisasi belandaob realisasi selisih lebihobcc. jumlah ekuitas lakwal kas bud januari kas bendahara penerimaan kas blue kas dana bos saldo akhir kas per desembercc. surplus dari kegiatan operasional: defisit dari kegiatan non operasional surplus laporan operasional ascc. jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran lpa) saldo anggaran lebih akhir lpeekuitas akhir (ber desemberpbd tahun per desember lampiran iii lak periode desember lampiran periode desember lampiran laporan perubahan saldo anggaran lebih periode desember lampiran lpe periode desemberikhtisar laporan kinerja badan usaha milik daerah perusahaan daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran viii peraturan daerah ini. laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban apbd kota pekalongan tahun yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan jawa tengahekalongkota pekalongangustus walikota pekalongan, cap ttd achmad alf asian junaidi diundangkan pekalongan pada tanggal agustus pj. sekretaris daerah kota pekalongan
kran ann walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang pedompekalongan, utilitas perumahan dan per, utilitas perumahan dan pemukiman dari pengembang kepada pemerintaherah,nyerahan prasarana, sarana,verifikasi diketuai oleh sekretaris daerah. pembentukan tim verifikasi ditetapkan dengan keputusan walikota: melakukan verifikasi permohonan penyerahan psusu yang telah ditetapkan dalam rencana induk dan atau dengan kenyataan lapangan:bab tata cara penyerahan tata cara penyerahan psu dilakukan melalui: persiapan:ngembang: walikota: tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap psu yang akan diserahkan, meliputi setelansingkat (satu) bulan dan paling lama (tiga) bulan setelah dilakukan pemeriksaan, hasil perbaikan psu sebagaimana dimaksud pada huruf 4d,walikotadalam hal psu ditelantarkan dan ataupsu, tetapi bersedia menyerahkan psu, pengembang mengajukan permohonan penyerahan psu kepada walikota disertai surat pernyataan ketidaksanggupan memelihara psu yang diketahui lurah dan camat dimana psu berada. surat pernyataan ketidaksanggupan memelihara psu yang diketahui lurah dan camat sebagaimana dimaksud pada menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memberikan izin pembangunan perumahan dan permukiman oleh pengembangsatu) bulan maka pemerintah daerah menyampaikan surat peringatan kepada pengembang untuk menyerahkan psu tersebut. surat peringatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan sebanyak (tiga) kali masing masing dengan jangka waktu (empat belas) hari kerja. apabila setelah diberikan peringatan tiga kali namun tidak diindahkan maka pemerintah daerah membuat berita acara pengambilan psu secara sepihaksungambilan psu secara sepihsu yang telah disampaikan oleh walikota alamat terakhir pengembang, dan b.telah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan psu dimaksudperbaiki memelihara psu yang telah diambil alih secara sepihak yang ditelantarkan dan atau tidak dipelihara oleh pengembang sebagaimana dimaksud dalam dan walikota menyerahkan psu sebagaimana dimaksud pada kepada perangkat daerah yang berwenang mengelola dan memelihara psu dimaksud. penyerahan psu kepada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. perangkat daerah yang menerima aset psu sebagaimana dimaksud pada melakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah.dan atau dikuasai pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. bablarangan pengembang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilarang mengalihfungsikan psu umum luar fungsinya. bab xii sanksi administratif pengemb: pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin: dimasukan dalam daftar hitam (black list) dan dipublikasikan kepada masyarakat.ngembang yang mengalihfungsikan psu umum diluar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam huruf dan undang undang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukiman. bab ketentuan khusus psu yang masuk wilayah daerah setelah pemekaran wilayah dan belum dilengkapi dengan bukti bukti administrasi serah terima psu dari pengembang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab xvi ketentuan peralihan psu yang masih dalam tahap penyelesaian dan psu yang sudah selesai dibangun sampai dengan (satu) tahun tata cara penyerahannya mendasarkan pada peraturan daerah ini. psu yang telah selesai dibangun lebih dari tahun dan kurang dari (lima.. psu yang ditinggalkan pengembang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalamdoman penyerahan prasarana sarana, utilitas perumahan dan permukiman ii. umum uud negara republik indonesia tahunbagai bagian dari pelaksanaan otonomi tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab unt, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungaaerah diwujudkan dalam bentuk membuat regulasi yang berkaitan dengan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. kebijakan umum penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas diarahkan untuk: pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, dan hijau:, pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis, dan kepastian hukum akan hak dan kewajiban pemerintah daerah, pengembang dan masyarakat terhadap keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sehingga adanya jaminan bagi ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas. pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan penataan, atau peremajaan lingkungan prasarana, sarana dan utilitas. kegiatan ini perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan atau swadaya masyarakat. dalam hal ini, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas secara menyeluruh dan terpadu. dalam melaksanakan kekuasaannya untuk menjamin agar penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan yang diinginkan, pemerintah daerah juga dilengkapi dengan sarana yuridis (juridischemiddelen) lainnya yang berbentuk: rencana rencana (planned): peraturan (regering): dan subsidi pendanaan (subsidies). selain itu pemerintah dilengkapi pula dengan instrumen penegakan hukum administrasi yang meliputi (dua) hal yakni pengawasan dan penegakan sanksi. pengawasan merupakan langkahguna mencapai daya guna dan hasil guna penegakan hukum bidang ini, maka pemerintah daerah berkewajiban mengumumkan secara terbuka tatacara, prosedur, persyaratan persyaratan teknis maupun ketentuan administratif lainnya yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon penyerahan prasarana, sarana dan utdoman penyerahan prasarana, sarana,stalasi pengolah air limbah komunal dan jaringannya adalah bahwa disetiap perumahan untuk limbah biasanya depan atau belakang rumah, untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan maka dibuatkan limbah komunal untuk menampung limbah dari rumah tangga untuk sampai tempat limbah komunal dibuatkan jaringan dari rumah sampaiidak sanggup memperbaiki atau memelihara adalah keadaan pengembang yang tidak memungkinkan untuk melakukan perbaikan pada kerusakan prasarana, sarana, dan utilit dan utilitas perumahan dan permukimantidak bertingkat (satu lantai)perumahan dan permukiman adalah institusi, lembaga atau peroranganmaster plan adalah rencana umum yang mengatur peletakan blokfungsi kegiatan pada satu kawasan. rencana tapak site planbab tujuan dan prinsip bagian kesatu tujuan penyerahan psu dilaksanakan dengan tujuan yaitu menjamin ketersediaan psu pada perumahan dan permukiman, menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan psu pada perumahan dan permukiman, dan memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas sosial atau umum bagi warga pemilik perumahan, pemerintah daerah dan pengembang. bagian kedua prinsip penyerahan psu dilaksanakan berdasarkan prinsipiiisusetelan yang sudah disahkan, dan cc. prinsip penyerahan psu. kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi memelihara dan mengembangkan psu, menggunakan dan atau memanfaatkan psu, dan cc. mencatat dan mengubah psu menjadi aset daerah. kewenangan pengelolaan psu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah psu diserahkan dari pengembang kepada pemerintah daerah dan atau dikuasai pemerintah daerah. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada walikota dapat melimpahkan kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi(satu) atau (dua)enyediaan psu bagian kesatu jenis psu jenis psu dan trotoar, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase): tempat pembuangan sampah sarana, antara lain: dan sarana resapan air. utilitas, antara lain jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih: sarana pemadam kebakaran, jaringan penerangan jalan umum: sarana transportasi (termasuk halte, sub terminal): dan instalasi pengolah air limbah komunal domestik dan jaringannyapada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan. sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada berupa tanah siap bangun. psuperuntukan tanah dan bangunan serta tanah siap bangun untuk psu sebagaimana dimaksud dan dinyatakan secara tertulis dalam rencana induk yang disahkan oleh instansi teknis yang berwenang. pengembang dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf berkoordinasi dengan instansi terkait. penyediaan psu serta ulasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk atau setelan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. rencana induk atau setelan rencana induk atau setelan yang belum disahkan, dan rencana induk atau setelan yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan. bab penyerahan psu, meliputi prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf kecuali angka utilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sampai dengan penyerahan psu dari pengembang kepada pemerintah daerah dilakukan setelah diadakan penilaian oleh tim verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima. ketentuan lebih lanjut mengenai psu yang dapat diterima oleh pemerintah daerah, diatur dengan peraturan walikota. bab vii persyaratan penyerahan psu pemerintah daerah menerima penyerahan psua.lokasi psu sesuai dengan setelan yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah, dansetelanviii tim verifikasi walikota membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan psu. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur: sekretariat daerah: perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aset: perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman: perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pertanahan, perangkat daerah terkait: camat setempat: dan lurah setempat.
umat lembaran daerah provinsi nusa tenggara barat nomor tahun peraturan daerah nusa tenggara barat nomor tahun tentang retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur nusa tenggara barat, menimbang bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan aslidiberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat tentang retribusi daerah, bahwa kebijakan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensinusa tenggara baratnusa tenggara barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. badan pengelolaan pendapatan daerah adalah badan pengelolaan pendapatan daerah provinsi nusa tenggara barat. kas daerah adalah kas daerah provinsi nusa tenggara baratterminal sebagaimana dimaksud padaretribusi terminalrminalrinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud padadimaksud pada dihitung berdasarkan jenis pelayanan, tingkat pemakaian atau frekuensi, jenis kendaraan angkutan, jangka waktu pemakaian, dan atau luasan tempat kegiatan usaha. struktur dan besarnyaretribusi izin usaha perikanan: dan retribusi perpanjangan ita, pembudidayaan ikan. objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada terdirperikanan iup), izin usaha penangkapan ikan sisi) untuk kapal diatas 5gt sampai dengan 30gt izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas sampai dengan 30gt, dan izin pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut sampai dengan mil. subjek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada meliputi, diukur berdasarkan pelayanan izin usaha budidaya berdasarkan luas lahan yang dibudidayakan, jenis usaha, dan jumlah unit yang dibudidayakan,dan pelayanan izin usaha penangkapan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal gross tonnage berukuran s d 30gt. prinsip tarif retribusi izin usaha perikanann pemberiembayaran retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut izin usaha perikanan, dilakukan sekali selama pribadi dan atau badan melakukan kegiatan usaha kelautan dan perikanan, izin penangkapan ikan, dilakukan untuk setiap kapal untuk setiap (tiga) tahun sekali. bagian keempat retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenagta sebagaimana dimaksud dalam hurufpada terdiri atasperpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada yaitusebagaimana dimaksud pada adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan ita yang lokasi kerjanya lintas kabupaten kota daerahberdasarkan jumlah penertiban dan jangka waktu perpanjangan ita, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan itatenaga kerja lokal, struktur tarif retribusi perpanjangan ita sebagaimana dimaksud padlar us) orang bulan, dan dibayar dimuka,mungutan retribusi bagian kesatu. gubernur menunjuk pejabat pada perangkat daerah penghasil, sebagai pejabat pemungut retribusi daerah untuk melaksanakan pemungutan retribusi daerah. badan pengelolaan pendapatan daerah adalah koordinator pemungutan retribusi daerahnusa tenggara barat. pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada gubernur melalui badan pengelolaan pendapatan daerah. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bagian ketiga pemanfaatempatlebih lanjutatur lebih lanjutbadan pengelolaanbadan pengelolaan pendapatan daerahtrayek, peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing, peraturan daerahretribusi jasa usaha, dicabut dan dinyatakan tidakterbitnya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, memberikan pelimpahan kewenangan terhadap beberapa sektor yang memiliki potensi terhadap sumber sumber pendapatan asli daerah yang baru khususnya retribusi daerah. hal tersebut juga telah dijadikan dasar untuk menyusun peraturan daerah provinsi nusa tenggarnusa tenggarnusa tenggarbalai yaitu balai pelayanan kesehatan lingkungan pemerintah daerahpenyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah atas penggantian biaya cetak peta dari bahan kertas biasa, kertas semi glossy dan bahan kertas glossy dalam ukuran tertentunusa tenggar, benih dan produksi lainnya lingkup pemerintah daerah: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam huruf dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pada: rumah sakit mata nusa tenggara barat,nusa tenggara barat nomor balai laboratorium kesehatan pulau lombok,pada adalah setiap pelayanan kesehatan balai dan tempat pelayanan kesehatan lainnya berupa: pelayanan medik, pelayanan non medik, dan pelayanan laboratoriumpada meliputi orang pribadi dan atau badan yang menikmati pelayanan kesehatan balai dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. retribusi pelayanan kesehatandalam hal kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh gubernur, tidak dikenakan retribusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. struktur dan besaranpenggolongan retribusi dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam huruf dipungut pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta. objek retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada adalah penyediaan cetaknggunakan memperoleh pelayanan atas penyediaan peta yang disediakan oleh pemerintah daerah. retribusi penggantian biaya cetak peta dan ukuran peta. prinsip tarif retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud padstruktur dan besaran tarif retribusi penggantian biaya cetakrminalsebagaimana dimaksud pada terdiri atas: tanah, bangunan, cc. ruangan, pemakaian alat berat alat besar dan peralatan bengkel: pemakaian kendaraan bermotor, dan peralatan pemerintah, dansebagaimana dimaksud padatarif retribusi pemakaian kekayaanmakaian kekayaterdirdan pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah untuk penggunaan pemusatan latihan untuk kejuaraan, pemusatan latihan untuk atlit dan pusat pendidikan dan latihan pelajar ppp). subjek retribusi rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud padrekreasi dan olahrag penjualan hasil usahaterdiridan atau badan yang memanfaatkan menikmati penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. retribusi penjualan produksi usahanjualan produksipenggolongan retribusipembayaran atas pelayanan tempat penginapan pesanggrahan villa. obyek retribusi tempat penginapan pesanggrahan villaretribusi tempat penginapan pesanggrahan villtempat penginapan pesanggrahan villa dihitung berdasarkpenginapan pesanggrahan villa sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada tujuan untuknya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian berdasarkan tarif penginapan yang berlaku daerah setempat. struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan vilrminal paragraf nama, objek, subjek dan pengwaliekalongan, menimbang: bahwa: bahwacc. bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi layanan telekomunikasi serta tidak sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam hurufpemenuhan infrastruktur telekomunikasi yang sesuai dengan standar dan estetika kota, kota pekalongan lembaran daerah kota pekalongan tahun nomorkalongsesuai dengan ketentuannas memberikan surat teguran atau peringatan (pertamdalam dinas memberikan surat teguran atau peringatan (kedudinas memberikan surat teguran atau peringatan iii (ketigapabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada maka wajib retribusi selain diberikan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada juga dapat dikenakan sanksi administratif lain berdasarkan rekomendasi dari dinas setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. sanksi administratif sebagaimana berupa teguran lisan:tif dan atau:ampai dengan dancap ttd achmad alf asian junaidi diundangkan pekalongan pada tanggal desember sekretaris daerah kota pekalonganretribusi pengendalidalam bentuk retribusi kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan monitoring, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.dalam peraturan daerah ini, ketentuan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi dan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam satu perda.agar pemerintah daerah tetap dapat memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan amanat putusan mahkamah konstitusi dimaksud, serta dalam rangka pemenuhan infrastruktur telekomunikasi yang sesuai dengan standart dan estetika kota, maka perlu disusun kembali peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang dalamnya hanya mengatur tentang pemungutan retribusi. sedangkan untuk ketentuan penyelenggaraan akansa pengiriman lainnya dalamnya termasuk pengiriman vidaerah terkait adalah dinas yang menangani pendapatan daerah, perizinan, hukum, dan penegak perda. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan merugikan keuangan daerah adalah apabila wajib retribusi tidak melunasi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran diterbitkannya skr. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas.frekuensi kunjungan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan standarisasi daerah komponen biaya pengawasan setiap tahunnya yang ditetapkan peng biaya uang makan per oleh walikota. orang biaya alat tulis kantor perkantoran perdagangan ruang terbuka hijau meter ketinggian menara meter meter indeks (koefisien) menara tunggal provider) menara bersama penggunaan menara provider menara bersama lebih dari provider rectangular kaki) bentuk menara triangle kaki) sekretaris daerah, walikota pekalongan, cap ttd sri ruminingsih achmad alf asian junaidicontoh penghitungan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tingkat penggunaan jasa komponen jumlah standard satuan peruntungan jumlah petugas biaya" honorarium petugas biaya transportasi biaya per kunjungan standard biaya disesuaikan dengan standarisasi yang berlaku pada tahun pemantauan yang ditetapkan oleh walikota tarif retribusi . tingkat retribusi kondisi menara indeks penggunaan tp) rp) zona perkantoran perdagangan meter seo jenis bersama penggunaan bentuk image tas rata rata indeks cc. retribusi pengendalian menara telekomunikasi cara menghitung retribusi tiap menara rata rata indeks frekuensi biaya peruntungan rp. rp. sekretaris daerah, walikota pekalongan, cap ttd sri ruminingsih achmad alf asian junaidi negaratau instansi pemerintahekalo, pelayanan, monitoring, pengawasan dan pengendalian menarayelenggaraan retribusi pengendalian menara telekomunikasi peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan penyelenggaraan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. tujuan dari penyelenggaraan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah untuk pengendalian operasional dan usaha menara telekomunikasi agar terselenggara dengan tertib, aman dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta untuk memastikan perlindungan kepentingan umum dan meningkatkan kualitas pelayanan bidang telekomunikasiuntuk menara telekomunikasi milik instansi pemerintah atau pemerintahn memperoleh pelayanan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. bagian kedua golongan retribusi retribusi sebagaimana dimaksud dalam adalah golongan atau jenis retribusi jasa umum. bagian ketiga prinsip penetapan retribusi dan besarnya tarif prinsip dalam penetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan monitoring, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.: harga yang ditetapkan oleh walikota. besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilakukan dengan memperhitungkan: zonasi, tinggi menara, penggunaan menara, dan bentuk menara, rumusan penghitungan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan contohlampiran peraturan daerah inwalikotamelalui setoran rekeninglakukan secara tunai lunas baik melalui pembayaran langsung tempat yang ditunjuk atau pembayaran melalui transfer rekeningsebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota bagian kelima penagihan retribusi dinas melakukan penagihan retribusi melalui penerbitan skr. wajib retribusi wajib membayar tagihan skr paling lambat (satu) bulan dari tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya
bupati tojo una una peraturan daerah kabupaten tojo una una nomor tahun tentang pembentukan desa patingkpatingko: bahwa dusun patingko desa sumo kecamatan ampana kota dipandang memenuhi syarat untuk dibentuk menjaditingkpatingkpatingko kecamatan ampana kota yang meliputi dusun untulangga dan dusun lovubae pusat pemerintahan desa patingko berkedudukan dusun lovubae jumlah kepala keluarga pada saat pembentukan desa patingko berjumlah jumlah penduduk pada saat pembentukan desa patingko berjumlah jiwa bab iii batas wilayah luas wilayah desa patingko km? dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kelurahan mondo sebelah timur berbatasan dengan desa pusing sebelah selatan berbatasan dengan desa abulia toba sebelah barat berbatasan dengan desa sumo luas dan batas desa patingko sebagaimana dimaksud pada ditegaskan dalam peta batas desa wilayah desa patingko sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian dari wilayah desa sumo dengan dibentuknya desa patingko, maka wilayah desa sumo terdiri dari dusun dan dusun dengan terbentuknya desa patingko, maka asset aset pemerintahan yang bersumber dari desa induk menjadi milik desa patingko peta wilayah desa patingkokena berita negara republik indonesiaaturan presiden nomor tahun tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang salah satu fokus strategi nasional pada penerimaan negara telah dijabarkan dalam aksi pencegahan korupsi, bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsiksi pencegahan korupsi yang selanjutnya disebut aktim nasional pencegahan korupsi yang selanjutnya disebut timnas adalah tim yang menyelenggarakan strategi nasional pencegahan korupsunit organisasi lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral yang melaksanakan layanan publik tertentu. sekretaris jenderal adalah pimpinan unit organisasinspektur jenderal adalah pimpinan unit organisasi yang menyelenggarakan pengawasan intern lingkungan kementerianbab konfirmasi status wajib pajak setiap pemberian layanan publik tertentu esdm harus dilakukan ksw sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. layanan publik tertentusw sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara elektronik melalui: sistem informasi pada esdm yang telah terhubung dengan sistem online single submission dan atau sistem informasi pada direktorat jenderal pajak kementerian keuangan, atau aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menangani urusan bidang keuangan melalui direktorat jenderal pajak. ksw sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: petugas pada unit organisasi yang melakukan layanan publik tertentu, atau pejabat pegawai yang ditunjuk dengan status dipekerjakan badan koordinasi penanaman modal untuk perizinan yang telah dilimpahkan kepada kepala badan koordinasi penanaman modal. dalam hal ksw sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dilakukan, wajib pajak mengajukan permohonan untuk mendapatkan keterangan status wajib pajak ke: kantor pelayanan pajak sesuai domisili wajib pajak, atau kantor pelayanan pajak yang terdekat dengan wajib pajak. keterangan status wajib pajaktelah menjadi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan bidang perpajalayanan publik tertentulayanan publik tertentu secara mandiri melalui laman direktorat jenderal pajak. keterangan status wajib pajak yang memuat status valid merupakan persyaratan permohonan layanan publik tertentu untuk diproses lebih lanjut. keterangan status wajib pajak yang memuat status tidak valid, permohonan layanan publik tertentu yang diajukan tidak dapatlayanan publik tertentumbinaan dan pengawasan pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan berupa fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan ksw. inspektur jenderal melakukan pengawasan terkait pelaksanaan ksw dalam pemberian layanan publik tertentu lingkungan esdm. bab penyampaian laporan, data, dan informasi unit organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan ksw kepada menteri melalui sekretaris jenderal. menteri melalui sekretaris jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan aksi terkait ksw kepada timnas secara berkala. sekretaris jenderal melalui kepala biro perencanaan menyampaikan laporan evaluasi serta rincian jenis data dan informasi terkait ksw kepada direktorat jenderal pajak sebagaimana ditetapkan dalam aksi pkentang pelaksanaan validasi konfirmasi status wajib pajak bidangonfirmasi status wajib pajak bidang energi dan sumber daya mineral jenis layanan publik tertentu esdm bidang minyak dan gas bumi mop emintayanam pik lewat kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi lainnya jian nata penyimpanan minyak dan bumi jian naa pengolahan minyak dan gas bumi jian nat niaga nya dan gas bumi jepretan kamoretumas terdaftar fin penghinaan gudang bahan peledak ara pengguna langsung uas rekomendasi ekspor minyak dan bumi hasil kegiatan hulu migas bidang mineral dan batubara jenis layanan publik ipk eksplorasi ipk operasi produksi dan kepanjangannya iup operasi produksi dan kepanjangannya iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian dan kepanjangannya iup operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan kepanjangannya iup operasi produksi untuk penjualan izin usaha jasa pertambangan dan kepanjangannya persetujuan perubahan pemegang saham persetujuan perubahan direksi dan atau komisaris persetujuan perubahan iup operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan terkait: penyesuaian kerja sama, termasuk penambahan kerja sama, penyesuaian jumlah kapasitas, dan atau penyesuaian penerbitan iup operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. persetujuan perubahan iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan dan atau pemurnian terkait: penyesuaian kerja sama termasuk penambahan kerja sama, penyesuaian jumlah kapasitas: dan atau penyesuaian penerbitan iup operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. pengakhiran izin usaha pertambangan dan ipjp karena pengembalian pengakhiran izin usaha pertambangan dan ipjp karena pencabutan ketenagalistrikan dan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi taman jiamunataasn penting tenaga detak jam ua tenaga lean agama telekomunikasi, multimedia, dan informatika jiwa sat penunjang taman bagi jeenugan unduhan dan apa pan dum topi atapeeraatue rekomendasi) ana ban baar yan (ah energi menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, ttd arifin tarif
tas kementerian energi dan sumber daya mineral. standar kurikulum. bidang geologualitas pelayanan pemberian izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai aspek aspek penyelenggaraan usaha jasabahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi dan konservasi sumber daya mineral jenis timah aluvial dan memberikan kesempatan bekerja kepada pelaku usaha jasa pertambangan lokal dan masyarakat sekitar tambang, perlu mengatur mekanisme pemberian pekerjaan oleh pemegang iup atau ipk yang berbentuk bumn atau bumi kepada pelaku usaha jasa pertambangan lokal dan masyarakat sekitar tambang melalui program kemit yang melakukan kegiatan secara terus menerus lokasi tambangtingkat kemampuan keuangan perusahasebagian besar berasal dari kabupaten kota atau provinsi setempat, sertajasa yang didirikan indonesia atau berbadan hukum indonesia yang sebagian modalnya dimiliki oleh pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undketentuan dan diubah serta ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:bidang subbidusaha jasa pertambangan non intsubbidang usaha jasa pertambangan dan bidang usaha jasa pertambangan non inti sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh direktur jenderal. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:apabila setelah melakukan pengumuman media massa lokal dan atau nasional, tidak ada perusahaan jasa pertambangan lokal daniup atau ipkketentuan dan diubah serta ditambahkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pemegang iup atau ipk operasi produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan. pemegang iup atau ipk operasi produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan,, setelah mendapatkan persetujuan menteri. pemegang iup atau ipk dengan metode tambang bawah tanah, dalam pembuatan akses tunnel shaft menuju vein ore team coal, penyaluran, dan penanganan, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan usaha jasa pertambangan bidang konstruksi pertambangan subbidang penerowongan tunneling). pemegang iup atau ipk dapat menggunakan peralatan milik perusahaan pemegang skt melalui mekanisme penyewaan alat berat. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: klasifikasi usaha jasa pertambangan terdiri atas: konsultan, perencana, cc.etentuan dan diubah serta ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: kualifikasi usaha jasa pertambangan terdiri atas: kecil: menengah, danterbang dan reklamasi, dan keselamatan dan kesehatan kerjadan pemurnian serta pelaksana(lima puluh juta rupiah) sampai dengan (tiga ratus juta rupiah), kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan (satu miliar rupiah), dan kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari (satu miliar rupiah)(stripping)(satu miliar rupiah) sampai dengan (dua puluh miliar rupiah), kualifikasi menengah apabila memiliki memiliki kekayaan bersih lebih dari (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan (seratus milyar rupiah), dan kualifikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari (seratus miliar rupiah). persyaratan jumlah keketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan dan diubah serta ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: ipjp atau skt diberikan untuk jangka waktu (lim: baru: perpanjangan, dan: klasifikasi, dan atau kualifikasi. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada diajukan paling cepat (enam) bulan sejak diterbitkannya ipjp atau skt. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan ipjpmohonan sktipjp yang akan menggunakan tenaga kerja asing, maka rencana penggunaannya harus mendapat izin dari menteri tenaga kerja dan transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemegang ipjp atau skt kepada menteri, gubernur, atau bupati walikotaj . menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi ipjp atau skt. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kewajiban penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa laporan pelaksanaan kegiatan: triwulan:( serta ditambahkan (satu) huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: menteri, gubernur,: melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan ipjp atau skt, atau tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan dan atau tahunan dalam jangka waktu paling lambat (tigapuluh) hari kerja setelah akhir periode selama (tiga) kali berturut turut:: atau memindahtangankan ipjp atau nya kepada pihak lacc. atau pencabutan ipjp atau skjenis, bidang, dan subbidang usaha jasa pertambangan jenis bidang subbidang konsultasi, penyelidikan survei tinjau perencanaan, umum reconnaissance) pelaksanaan, dan atau remote sensing pengujian konsultasi, eksplorasi manajemen eksplorasi perencanaan, pelaksanaan, penentuan posisi dan atau pengujian pemetaan topografi peralatan pemetaan geologi geokimia geofisika survei bawah permukaan geoteknik pemboran eksplorasi percontoperalatan konsultasi, konstruksi penerowongan tunneling) perencanaan, pertambangan jenis bidang subbidang pelaksanaan, dan atau pengujian peralatan penyematan tambang bawah tanah penanggalan tambang bawah tanah shaft sinking sistem penerangan tambang bawah tanah alat gali, muat, dan angkut tambang bawah tanah pemboran dan peledakan fasilitas perbengkelan komisioning tambang ventilasi tambang fasilitas pengolahan fasilitas pemurnian jalan tambang jembatan pelabuhan gudang bahan peledak fasilitas penimbunan bahan bakar cair sistem penyaluran konsultasi, pengolahan dan pengurusan batubara perencanaan, pemurnian pencucian batubara dan pengujian peralatan pencampuran batubara peningkatan mutu batubara pembuatan briket jenis bidang subbidangpelaksanaan, menggunakan lori dan pengujian peralatan menggunakan ban berjalan (belt conveyor)pelaksanaan, survei rkl rpl dan pengujian peralatan pengelolaan air asam tambang audit lingkungan pertambangan pengendalian erosi konsultasi, pasca tambang reklamasi perencanaan, dan reklamasi pelaksanaan, penutupan tambang dan pengujian peralatan pembongkaran fasilitas penyiapan dan penataan lahan pembibitan jenis bidang subbidang konsultasi, keselamatan dan pemeriksaan dan pengujian perencanaan, kesehatan kerja teknik pelaksanaan, dan pengujian audit keselamatan dan peralatan kesehatan kerja pertambangan konsultasi, penambangan pengupasan, pemuatan, perencanaan, dan pemindahan tanah dan pengujian batuan penutup peralatan pemberian pembongkaran tanah batuan penutup pengangkutan tanah penutup, batubara, dan,jenis penggalian endapan timah aluvial timah aluvial ) keterangan: berlaku bagi pemegang iup atau ipk yang berbentuk bumn atauidang usaha jasa pertambangan non inti jasa boga catering, jasa pengamanan, layanan kesehatan, konstruksi sipil, konstruksi elektrik, konstruksi mekanikal, konstruksi telekomunikasi, konstruksi arsitektural, pemasok suku cadang, penyedia tenaga kerja, pemasok peralatan pertambangan, pemeliharaan peralatan pertambangan, penyewaan peralatan pertambangan, pemasok peralatan penunjang pertambangan, pemeliharaan peralatan penunjang pertambangan, penyewaan peralatan penunjang pertambangan, jasa transportasi laut, darat, udara, laboratorium uji, kalibrasi, fabrikasi manufaktur, tata graha housekeeping, pemasok dan pemeliharaan alat pemadam kebakaran, pengiriman barang ekspedisi, pemasok bahan kimia, konsultasi manajemen, pemasok material konstruksi, jasa teknologi informasi, jasa pengurusan dokumen, pemasok, penyewaan, dan pemeliharaan alat pendingin, pemasok bahan bakar dan oli, pemasok bahan peledak, jasa penyewaan kapal, jasa inspeksi komoditi mineral dan batubara draught survey), jasa audit independen, jasa asuransi, jasa pelatihan: pemasok alat alat keselamatan kerja, jasa pengelola limbah bahan berbahaya dan beracunizin usaha jasa pertambangan (ipjp) (kop surat perusahaan) nomor sifat pa. lampiran :. perihal permohonan izin usaha jasa kepada yth, pertambangan tjp) menteri c.g. direktur jenderal lingkungan pertambangan mineral dan batubara, atau mineral dan batubara:"untuk permohonan baru maupun perpanjangipjpagnanannananaannlanalnanlnanea laa akta perubahan terakhir gnanannananannlnnanlana tanda daftar perusahaan tdp)kama yohta asal nama belakang ita pendidikan sertifikat) negara ben man bana nana aan aankemitraan nilai kontrak pek ama perusahaan pekerjaan us$ rp) ast. saham: jumlah pemegang saham saham rp) ( o) (lembar): jenis dan bidang usaha jasa perusahaan pemberi waktu pertambangan kerja iup ipk ipjp) tahun) pena pen pen beaipjp perpanjangan ipjp ja\| s\|.\|akta perubahan terakhirdeprovinsi lokal nasional asing total tenaga kerja kabupaten kota (orang) (orang) (orang) (orang) jassa asal nama belakang ita pendidikan sertifikat) negara tan ben bnn ben bea tanaman anadea dea kemitraan nilai kontrak pek ama perusahaan pekerjaan us$ rp) ben ben ben ast. saham: jumlah pemegang saham saham rp) yo) (lembar) sae penizin usaha jasa pertambangan ipjpknananananan kanan aan jabatan kakananananananananaanan ana aan bertindak untuk dan atas nama? ocean alamat kakananananananananaanan ana aan,surat keterangan terdaftar (ipjp) (kop surat perusahaan) nomor sifat pa. lampiran :. perihal permohonan surat keterangan kepada yth, terdaftar skt) untuk menteri c.g. direktur melakukan kegiatan usaha jenderal mineral dan jasa pertambangan non inti batubara, atau lingkungan pertambangan gubernur, atau mineral dan batubarabidang usaha jasa pertambangan non inti yang dimohon adalah:)skt profil perusahaan nama dokakaananaananaaa naa aan aanppp aaanannnnaa nana akta perubahan terakhir pap kanan tanda daftar perusahaan tdp) gnanannananannlnnanlanlapangan (site)aset bergerak bankakananaaa nana aan aan aanusaha jasa pertambangan non inti dengan pemegang iup atau ipk: nama perusahaan nilai kontrak us$ rp) kemitraan nama perusahaan pekerjaan ust ast. saham: jumlah pemegang saham saham rp) ( o) (lembar)sktrubahan terakhir agnanannananaannlanalnanlnanea laa surat keterangan domisili aaannnananananananananaaaa aan daftar pimpinan umum perusahaan: namjumlahsurat keterangan terdaftar sktbonaananaanan anna ana aan jabatan kakananananananananaanan ana aan bertindak untuk dan atas nama? ocean alamat dkaanatanaa kanalsurat keterangan terdaftaregal pertambangan tanpa izin), bertindak, laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat hari kerja setelah akhir setiap triwulan,kesimpulan lampiran tabel sebagaimana lampiran data pendukung kanan sta . l& ae) mp) ia) ss. et) nan spa lap! bar ani ep) kb) asa jas) tap las) aoa xk9oo s.h chi altus maman fan) age ssa telah fusi e& pes f7. see sem ss533 \| siris ses asas jas sa sar sis sik wo. page ro, pan gie (aj n r esok fan) sos mere era sss ter n ke is8scr3 se2 se3 bekas lee sas ocr sadar gg. eno
kementerian energi dan sumber daya mineral. balai konservasi air dan pengembangan teknologi konservasi air tanah, maka perlu membentuk balai konservasi air tan. bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai konservasi airsumber daya air tanah dan geologi lingkungan. balai konservasi air tanah dipimpin oleh kepala. balai konservasi air tanah mempunyai tugas melaksanakan, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam balai konservasi air tanah menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan anggaran, serta pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan informasi, pelaksanaan pemantauan kondisi air tanah, pelaksanaan penanggulangan dampak pengambilan air tanah, penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah, pelaksanaan pengembangan teknologi konservasi air tanah, pengelolaan sarana dan prasarana teknis, pelaksanaan evaluasi konservasi air tanahkonservasi air tanah terdiri atas: subbagian tata usaha, seksi pemantauan dan penanggulangan, seksi pengembangan teknologi konservasi, dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi balai konservasidan penanggulangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah, serta penyiapan bahan rekomendasi teknis pada cekungan air tanah jakarta. seksi pengembangan teknologi konservasi mempunyai tugas melakukan pengembangan model, rancang bangun, instrumentasi, dan pengelolaan sarana prasarana teknis konservasi air tanah. bab iii kelompok jabatan fungsional pada balai konservasi air tanah terdapat kelompok jabatan fungsional tertentu yang terdiri atas peneliti, penyelidik bumi, surveyor pemetaankonservasi air tanah serta dengan instansi lain luar balai konservasi airdan wilayah kerja balai konservasi air tanah berlokasi dki jakarta, dengan wilayah kerja jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi. bab vii ketentuan lain lain perubahan atas organisasi dan tata kerja balai konservasi airstruktur organisasi balai konservasi air tanah struktur organisasi balai konservasi air tanah balai konservasi air tanah subbagian tata usaha seksi seksi pemantauan dan pengembangan penanggulangan teknologi konservasi i menteri energi dan sumber daya mineral publik indonesia, jero wajik
hid aas semen esdm. teknologi. migas migas . badan layanan umum. pusat penelitian dan pengembangan. tata kelola. pencabutan. peraturan menteri energi sumberdaya mineral republik indonesia nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri energi sumberdaya mineraltata kelola pusat penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi migas"migas"keuangan nomor kmk. tanggal desember tentang penetapan pusat penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi migas pada departemen energi dan sumber daya mineralkeuangan nomor pmk. tanggal septemberadalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pusat penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi migas" yang selanjutnya disebut ppptmgb "migas" adalah salah satu instansi pemerintah bawahruang lingkup ppptmgb "migas" melaksanakan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan bidang minyak dan gas bumi kepada masyarakat industri minyak dan gas bumi. pelayanan jasa penelitian dan pengembangan bidang minyak dan gas bumi pada ppptmgb "migas" dilaksanakan dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. pelayanan jasa penelitian dan pengembangan bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan yang terdiri atas: eksplorasi minyak dan gas bumi, eksploitasi minyak dan gas bumi, proses pengolahan minyak bumi dan produk turunannya, aplikasi produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi, dan teknologi gas bumi. bab iii kelembagaan bagian kesatu susunan organisasi dalam melaksanakan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan teknologi bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam organisasi blu ppptmgb "migas" terdiri atas pejabat pengelola, dewan pengawas, dan satuan pemeriksaan intern. bagian kedudalam huruf adalah pejabat yang memimpin blu ppptmgb "migas" yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan. pemimpin sebagaimana dimaksud dalam. pemimpin sebagaimana dimaksud dalam secara ex officio dijabat oleh kepala ppptmgb "migas" yangadalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan blu ppptmgb "migas". pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalamdalam secara ex officio dijabat oleh kepala bagian tata usaha ppptmgb "migas". pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis blu ppptmgb "migas" yang terdiri atas: pejabat teknis eksplorasi, pejabat teknis eksploitasi, pejabat teknis proses, pejabat teknis aplikasi produk, dan pejabat teknis teknologi gas bumi. pejabat teknis eksplorrasi minyak dan gas bumi, melaksanakan kegiatan evaluasi lahan minyak dan gas bumi, stratigrafi, sedimentologi, pencitraan bawah permukaan, sistem hidrokarbon, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis sesuai rba, dan cc. mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang eksplorasi minyak dan gas bumi. pejabat teknis eksploititasi minyak dan gas bumi, melaksanakan kegiatan teknologi pemboran, produksi, evaluasi formasi, reservoar, dan peningkatan penguraian sesuai rba, dan cc. mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang eksploitasi minyak dan gas bumi. pejabat teknis proses sebagaimana dimaksud dalam huruf berkewajiban: menyusun perencanaan kegiatan teknis bidang proses pengolahan minyak bumi dan produk turunannya, melaksanakan kegiatan teknologi proses reparasi, teknologi proses konversi dan katalis, analitik dan kimia terapan, bioteknologi, engineering dan pemodelan, serta teknologi lingkungan sesuai rba, dan cc. mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang proses pengolahan minyak bumi dan produk turunannya. pejabat teknis aplikasi produk sebagaimana dimaksud dalam huruf berkewajiban: menyusun perencanaan kegiatan teknis bidang aplikasi produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi, melaksanakan kegiatan teknologi formulasi dan blending pelumas, bahan bakar minyak, dan bahan bakar gas sesuai rba, dan cc. mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang aplikasi produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi. pejabat teknis teknologi gas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf berkewajiban: menyusun perencanaan kegiatan teknis bidang teknologi gas bumi, melaksanakan kegiatan teknologi pemanfaatan, analisis, reparasi, transportasi gas bumi, dan kegiatan tekno ekonomi sesuai rba, dan cc. mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang teknologi gas bumi. pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam secara ex officio dijabat oleh: pejabat teknis eksplorrasi minyak dan gas bumi, pejabat teknis eksploititasi minyak dan gas bumi, pejabat teknis prosesproses minyak bumi, pejabat teknis aplikasi produkaplikasi produk minyak dan gas bumi, dan pejabat teknis teknologi gas bumgas bumi. bagian ketiga dewan pengawas dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf, rba yang diusulkan oleh pejabat pengelola blu ppptmgb "migas": melaporkan kepada menteri dan menteri keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja blu ppptmgb "migas"', cc. mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiat ppptmgb "migas", memberikan pendapat dan saran kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan blu ppptmgb "migas", dan memberikan masukan, saran, dan atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja blu ppptmgb "migas" kepada pejabat pengelola blu ppptmgb "migas". dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada menteri. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil sebanyak (tiga) orang atau (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan atau nilai aset serta kebutuhan, yang meliputi unsur pejabat kementerian energi dan sumber daya mineral, tenaga ahli bidang minyak dan gas bumi, dan unsur pejabat kementerian keuangan. anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada seorang antaranya ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas. tenaga ahli bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada hurufkegiatan minyak dan gas bumigakibatkan kerugian negara. dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan menteri keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam hal dewan pengawas belum ditetapkan, pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan blu ppptmgb "migas" dilakukan oleh kepala badan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral sampai dengan ditetapkannya dewan pengawas yang definitifmenteatas persetujuan menteri keuangkaitan dengan tugasnya dalam. penggantiberkedudukan bawah pemimpin blu migas . satuan pemeriksaan intern sebagaimana dimaksud pada berkewajiban melakukan pemeriksaan operasional administrasi dan keuangan pada blu ppptmgb migas . jumlah anggota satuan pemeriksaan intern berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. anggota satuan pemeriksaan intern sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. anggota satuan pemeriksaan intern sebagaimana dimaksud pada harus memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan dan pengendalian. bab kepegawaian pegawai blu ppptmgb migas terdiri atas aparatur sipil negara dan atau tenaga profesional non aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan blu ppptmgb migas . syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai blu ppptmgb migas yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. syarat pengangkatan dan pemberhentian pegawai blu ppptmgb migas yang berasal dari tenaga profesional non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh pemimpin blu ppptmgb migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengangkatan pegawai blu ppptmgb migas sebagaimana dimaksud dalam yang berasal dari non aparatur sipil negara dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya,huruf dan huruf wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lingkungan ppptmgb migas sesuai dengan tugas masing masing.ikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pemimpin blu ppptmgb migas. pejabat keuangan, pejabat teknis, dan satuan pemeriksaan intern sebagaimana dimaksud dalam.awasi pelaksanaan tugas bawahan. apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bawahan, maka pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, dan satuan pemeriksaan interelah mendapatkan arahan dari masing masing atasannya. pejabat keuangan, pejabat teknis, dan satuan pemeriksaan intern wajib memberikan laporan berkala kepada pemimpin blu ppptmgb "migas". dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya, pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, dan satuan pemeriksaan intern wajib mengadakan rapat secara berkala pemimpin blu ppptmgb "migas" wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada menteri dan menteri keuangan, dengan tembusan kepada kepala badan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral dan direktur jenderal perbendaharaan, kementerian keuangan. bab ketentuan penutup pada saat peraturanngangkatan pejabat pengelola badan layanan umum pada pusat penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi migas" badan penelitian dan pengembangasumberharga batubara. penyediaan dan penetapan. tata caratubara secara optimal serta untuk meningkatkan kelayakan pengembangan pembangkit listrik mulut tambang, perlu mengatur kembali ketentuan mengenaiingkaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang dihitung berdasarkan harga dasar batubara ditambah iuran produksi royaltiharga dasar batubara sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan formula biaya produksi ditambah margin dengan memperhitungkan eskalasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam dihitung atas komponen biaya produksi,iuran tetappatokan besaran komponen biaya produksi sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dalam keputusan menteri tersendiri. ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:ihapus. judul bab iii bagian keempat diubah sehingga berbunyi harga dasar batubara . ketentuan dihapusdiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: perusahaan tambang wajib menyampaikan harga dasar batubara sebagaimana dimaksud dalam kepada mentjanjian jual beli tenaga listrik power purchase agreement) yang telah ditandatangani, dan ataujual beli tenaga listrik power purchase agreement), wajib disesuaikan dengan berpedoman pada peraturan menteri ini berdasarkan kesepakatan para pihesdm. pt. pln. mekanisme penetapan biaya pokok penyediaan pembangkitanlian tenaga listrik oleh perusahaan listrik negara persero) sebagian besar dilaksanakan dengan harga mengacu pada persentase tertentu dari besaran biaya pokok penyediaan pembangkitan nasional atau biaya pokok penyediaan pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat yang ditetapkan olehpersero)batubara untuk pembangkit listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik excess power.dan gardu induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi. subtenaga listrik yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan distribusi dengan pusat bebnghitungan bpp pembangkitan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel. bpp pembangkitan terdiri atas: bpp pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat, dan bpp pembangkitan nasional. bpp pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa bpp pembangkitan per unit distribusi wilayah, per sistem ketenagalistrikan, atau per subsistem ketenagalistrikan. bpp pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri setiap tahun. pln persero) wajib mengusulkan penetapan besaran bpp pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri paling lambat pada minggu kedua bulan maret tahun berjalan sesuai denganetapan besaran bpp pembangkitan sebagaimana dimaksud pada merupakan realisasi besaran bpp pembangkitan (satu) tahun sebelumnya. berdasarkan usulan penetapan besaran bpp pembangkitan sebagaimana dimaksud pada menteri melalui direktur jenderal melakukan evaluasi atas usulan penetapan dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kalender setelah usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada diterima dengan lengkap. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan besaran bpp pembangkitan. besaran bpp pembangkitan sebagaimana dimaksud pada berlaku mulai awal bulan april tahun berjalan sampai dengan akhir bulan maret tahun berikutnya. penetapan besaran bpp pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai acuan harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada merupakan: harga pada titik keluaran bubar pembangkit, dalam hal tidak menggunakan trafo step up, atau harga pada titik keluaran bubar trafo step up, dalam hal menggunakan trafo step up. apabila sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam belum terdapat penetapan bpp pembangkitan terbaru, bpp pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya bpp pembangkitan terbaru. dalam hal tertentu, pln persero) dapat mengusulkan kembali penetapan besaran bpp pembangkitan tahun sebelumnya untuk ditetapkan sebagai bpp pembangkitan terbaru. dalam hal terdapat lokasi tertentu yang belum terlistriki oleh pln persero) dan belum terdapat penetapan bpp pembangkitan, besaran bpp pembangkitan ditetapkan sebesar sama dengan besaran bpp pembangkitan tertinggi dalam bpp pembangkitan yang telah ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pln persero) wajib melaporkan informasi realisasi rata rata bpp pembangkitan sistem ketenagalistrikan setempat pada tahun berjalan kepada menteri secara berkala setiap (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu apabilbesaran biaya pokok penyediaan pembangkitan perusahaan listrik negara (persero) tahun . ) besaran distribusi wilayah sistem no, subsistem ketenagalistrikan rp k wh) (cent (asn dea dea naa beban men keterangan: tahun sebelumnya (tahun berjalan (tahun n) ) dihitung menggunakan nilai tukar kurs tengah bank indonesia rata rata tahun sebelumnya (tahun berjalan (tahun n) . us$investasikegiatan investasi pada akhir masa kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu mengubah ketentuanverifikasi yang dilakukan oleh skk migas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (tiga puluh) hari. diantara dan ditambahkan (dua) yakni (2a) dan (2b)(2a) pengembalian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada diselesaikan paling lambat (tujuh) hari sebelum penandatanganan kontrak kerja sama oleh kontraktor baru. (2b) dalam hal terjadi keterlambatan dalam pengembalian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada (2a), kontraktor dapat mengenakan denda keterlambatan paling banyak sebesar yoo (dua koma lima per mil) per hari kepada kontraktorn itata cara penetapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional menteri energi dan sumber daya mineral, menimbang bahwa mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, untuk itu pengelolaannya harus: bahwa keberadaan, potensi dan cadangan sumber daya mineral mempunyai peran yang sangat besar sebagai penggerak pembangunan nasional, bahwa pendayagunaan sumber daya mineral diarahkan untuk menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku industri dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi dan berkelanjutan, sehingga diperlukan penetapan kebijakan pembatasan produksi. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan. kuasa pertambangan, yang selanjutnya disebut kp, adalah wewenang yang diberikan kepada badan perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. mdb ea . kontrak karya, yang selanjutnya disebut kk, adalah suatumenteri adalah menteri yang bertanggung jawab. untuk mendukung tujuan pengelolaan mineral dan dalam rangka menjamin kepentingan nasional secara berkelanjutan, maka penyelenggaraan kegiatan produksi usaha pertambangan mineral wajib dilaksanakan berdasarkan kebijakan pembatasan produksi mineral nasional. kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral! nasional sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip: transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab: dan terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, serta mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan hidup. bab perencanaan dan penyiapan kebijakan menteri merencanakan, menyiapkan dan menetapkan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamlaksanakan oleh direktur jenderal berdasarkan pengkajian dan pengolahan data studi kelayakan dan rencana kerja anggaran belanja kab) dari pemegang dan serta neraca sumber daya mineral nasional. dalam rangkarektur jenderal berkoordinasi dengan gubernur, bupati walikota dan instansi pemerintah terkait. gubernur dapat melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional melalui pengkajian dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada dengan bupati walikota yang meliputi dalam wilayah kabupaten kota dalam provinsi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. gubernur bertanggung jawab dan wajib menyampaikan hasil pengkajian dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal. bab iii penetapan kebijakan direktur jenderal dalam menyiapkan rancangan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa mineral tertentu. kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada antara lain dapat berupa timah, nikel, besi, emas, atau tembaga. direktur jenderal mengusulkan kepada menteri mengenaiberdasarkan usulan direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam menteri menetapkan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional. dalamditetapkan besaran batasan produksi untuk masing masing provinsi dan kabupaten kota sesuai keterdapatan mineral tertentu nasional. kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan untuk jangka waktu (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun. evaluasi sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas kajian terhadap asas konservasi, kapasitas produksi nasional, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan nilai tambah, kebutuhan ekspor, pasokan dalam negeri dan daya dukung lingkungan. bab pelaksanaan kebijakan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaksanakansesuai dengan kewenangannya mewajibkan kepada pemegang dan untuk melaksanakan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional sebagaimana dimaksud pada pemegang dan wajib melaksanakan kebijakan besaran pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional yang diwajibkan oleh menteri, gubernur, bupati walikota sebagaimana dimaksud pada pemegang dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan besaran pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada gubernur, bupati walikota yang bersangkutan. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat produksi pertambangan mineral tertentu nasional dari masing masing provinsi atau kabupaten kota. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal atas nama menteri, menyampaikan kepada gubernur, bupati walikota mengenai hasil produksi pertambangan mineral tertentu dari masing masing provinsi atau kabupaten kota telah terpenuhi. dalam hal besaran pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada menteri, gubernur, bupati walikota sesuai dengan kewenangannya tidak menerima dan memproses permohonan baru untuk mendapatkan dan untuk komoditi tambang mineral tertentu. bab sanksi administratif menteri, gubernur, bupati walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang dan yang melanggar kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral tertentu nasional, atau pembatalan atau pengakhiran kkdan yang melakukan pelanggarpaling lama (satu) bulan. pemegang da, untuk jangka waktu (tiga) buldambatalan atau pengakhiran kk. dalam hal pemegang dan melakukan pengulangan pelanggaran sanksi peringatan tertulis sebanyak (dua) kali dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun langsung dapat dikenakan sanksi pembatalan atau pengakhiran kk. bab ketentuan peralihan perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional yang telah dilaksanakan direktur jenderal sebelum ditetapkan peraturan menteri ini, dapat diusulkan kepada menteri untuk ditetapknyeri energi dan sumber daya mineral, purnomo yusgiantoro
kementerian energi dan sumber daya mineral. badan pengatur penyediaan dan pendistribusian. bbm dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. organisasi danerta sebagai pelaksanaperlu menyempurnakhal penataan organisasi dan tata kerja sekretariat dan direktorat pada bph migas, pembinaan,pelaksanaan kegiatan sekretariat badan pengatur dan direktorat:dan pengelola. bagian kedua susunan organisasi sekretariat badan pengatur terdiri atas: bagian perencanaan dan keuangan, bagian hukum dan hubungan masyarakat, bagian umum dan kepegawaian, dan kelompok jabatan fungsionalevaluasi kinerja, serta pengelolaan administrasi perbendaharaan, penerimaan iuran badan usaha, administrasi barang milik negara, dan uruslaksanaan pengelolaan administrasi perbendaharaan dan penerimaan iuran badan usaha, dan pelaksanaan urusan akuntansi, dan administrasi barang milik negara. bagian perencanaan dan keuangan terdiri atas: subbagian rencana dan laporan, subbagian perbendaharaan dan penerimaan iuran, dan subbagian akuntansi. subbagian rencana dan lapo. subbagian perbendaharaan dan penerimaan iuran mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi perbendaharaan dan penerimaan iuran badan usaha. subbagian akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan akuntansi, dan administrasi barang milik negara. bagian hukum dan hubungan masyarakat,: dhukum dan hubungan masyarakatcc. subbagian hubungan masyarakat. subbagian penyusun. subbagian pertimbangan dan bantuan hukum mempunyai tugas melakukan. subbagian hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukrlengkapan, rumah tangga, kearsipan, dan keprotokolan: pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan pelaksanagian umum dan kepegawaian terdiri atas: subbagian umum, subbagian kepegawaian, dan cc. subbagian tata usaha pimpinan dan pengelolaan informasi. subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, dan keprotokolan. subbagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana. subbagian tata usaha pimpinan dan pengelolaan informasi mempunyai tugas melakukadalah, dan pemantauan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah, serta pengelolaan informasi:: subdirektorat pengaturan bahan bakar minyak, subdirektorat pengawasan bahan bakar minyak, cc. subdirektorat pemantauan cadangan dan pengelolaan informasi bahan bakar minyak, dan kelompok jabatan fungsional. subdirektorat pengaturan bahan bakar minyak mempunyai tugas melaksanakanturan bahan bakar minyak menyelenggarakan fungsi:: dturan bahan bakar minyak terdiri atas: seksi pengaturan ketersediaan bahan bakar minyak, dan seksi pengaturan pendistribusian bahan bakar minyak. seksi pengaturan ketersediaan bahan bakar minyak mempunyai tugas melakukan. seksi pengaturan pendistribusian bahan bakar minyak mempunyai tugas melakukwasan bahan bakar minyak mempunyai tugas melaksanakwasan bahan bakar minyak menyelenggarakan fungsi:, dngawasan bahan bakar minyak terdiri atas: seksi pengawasan ketersediaan bahan bakar minyak, dan seksi pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak. seksi pengawasan ketersedia. seksi pengawasan pendistribusimantauan cadangan dan pengelolaan informasi bahan bakar minyak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pemantauregistrasi badan usaha, danmantauan cadangan dan pengelolaan informasi bahan bakar minyak menyelenggarakan fungsi: penyiapansubdirektorat subdirektorat pemantauan cadangan dan pengelolaan informasi bahan bakar minyak terdiri atas: seksi pemantauan cadangan bahan bakar minyak, dan seksi pengelolaan data dan informasi usaha bahan bakar minyak. seksi pemantauan cadangan bahan bakar minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah. seksi pengelolaan data dan informasi usaha bahan bakar minyakb iii direktorat gas bumi bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi direktorat gas bumi adalah: subdirektorat pengaturan pemanfaatan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa: subdirektorat pengaturan akun, tarif dan harga gas bumi melalui pipa, cc. subdirektorat pengawasan dan pengelolaan informasi gas bumi melalui pipa: dan kelompok jabatan fungsional. subdirektorat pengaturan pemanfaatan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa mempunyai tugas melaksanakanturan pemanfaatan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa menyelenggarakan fungsi:pemanfaatan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa terdiri atas: seksi hak khusus, dan seksi pemanfaatan bersama fasilitas. seksi hak khusus mempunyai tugas melakukanmanfaatan bersama fasilitas mempunyai tugas melakukakun, tarif dan harga gas bumi melalui pipa mempunyai tugas melaksanakan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subdirektorat pengaturan akun, tarif dan harga gas bumi melalui pipa menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan akun pengaturan dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa: dturan akun, tarif dan harga gas bumi melalui pipa terdiri atas: seksi akun pengaturan dan tarif, dan seksi harga gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil. seksi akun pengaturan dan tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan akun pengaturan dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. seksi harga gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil mempunyai tugas melakukwasan dan pengelolaan informasi gas bumi melalui pipa mempunyai tugas melaksanakanwasan dan pengelolaan informasi gas bumi melalui pipa menyelenggarakan fungsi:wasan dan pengelolaan informasi gas bumi melalui pipa terdiri atas: seksi pengawasan usaha gas bumi, dan seksi pengelolaan data dan informasi usaha gas bumi. seksi pengawasan usaha gas bumi mempunyai tugas melakukanngelolaan data dan informasi usaha gas bumipengatur atau direktur yang bersangkutan. kelompok jabatan fungsional lingkungan badan pengaturbadan pengatur ataumua unsur lingkungan badan pengaturbadan pengatur wajib menyusun laporan berdasarkan pedoman penyusunan laporan badan pengaturbadan pengatur dan pemberhentian sekretaris badan pengatur dan direktur adalah jabatan struktural eselon il.a. kepala bagian dan kepala subdirektoratvii ketentuan lain lain struktur organisasi sekretariat dan direktorat pada badan pengaturerubahan atas organisasi dan tata kerja sekretariat badan pengatur dan direktorat pada badan pengaturbahan bakar nabati. biofuel. pemanfaatan. tata niaekonomi makro dan mengurangi impor bahan bakar minyak, perlu mempercepat peningkatan dan perluasan pemanfaatan bahan bakar nabati dengan menyempurnak, ester fame)manfaatkan atau) sebagai bahan bakar lain untuk memenuhi dan menyediakan minimal y6omenangani urusan pemerintahan bidang minyak dan gas bumi serta energi baru,minyak dan gas bumketenagalistrikgubernur adalah kepala daerah provinsi. bupati adalah kepala daerah kabupaten. walikota adalah kepala daerah kota. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati biofuel) sebagaipemanfaatudahkan konsumen akhir mendapatk, badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan bakar minyak wajib mencampur bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain dan menyediakan fasilitas pencampuran serta menjamin distribusi dalam negeri. pengguna langsung bahan bakar minyak wajib mencampur: menjamin standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. memanfaatkan dan mengutama,,pemegang izin usaha niaga bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain dalam negeri,direktur jenderal dan dirjen migas melakukan pembinaan atas pelaksanaan kewajiban pemanfaat. direktur jenderal dan dirjen ketenagalistrikanmbangkitan tenaga listrik. direktur jenderal dan dirjen minervartambangan mineral dan batubara. direktur jenderal, dirjen migas, dirjen ketenagalistrikan, dirjen minerva dan kepala badan pengatur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pemanfaatan bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain sesuai dengan kewenangannya masing masing. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: direktur jenderal atas nama menteri mengenakan sanksi administratif kepadaketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau sebagai bahan bakar lain. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa: teguran tertulis, penangguhan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain: cc. pembekuan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain: pencabutan izin usaha niaga bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain. tegurteguran masing masing paling lama (satu) bulan. dalam hal pemegang izin usaha niaga bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain sampai.dikenakan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan. dalam hal pemegang izin usaha niaga bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal atas nama menteri dapat membekukan kegiatan usaha bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain. diantara dan disisipkan (satu) baru, yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: sebagai bahan bakar lain yang bersangkutan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: atas usul direktur jenderal, dirjen migas atas nama menteri mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin usaha niaga bahan bakar minyaknang tas semen esdm. perizinan. wewenang. pendelegasian. pelayanan. satu pintu.pertambangan mineral dan batubarakewenangan pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk kepanjangannyrtambangan eksplorasi, izin usaha pertambangan operasi produksiizin prinsip pengolahan dan atau pemurnian, dan izin usaha jasa pertambangan dan kepanjangannyahuruf huruf dan huruf kewenangan yang didelegasikan kepada kepala badan koordinasi penanaman modal termasuk pemberian persetujuan terhadap: perubahan status dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing, dan perubahan status dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negerikewenangan yang didelegasikan kepada kepala badan koordinasi penanaman modal termasuk persetujuan perubahan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan terkait: penyesuaian kerjasama, penambahan kerjasama, cc. peningkatan jumlah kapasitas, dan atau penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. dalam rangka pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam menteri energi dan sumber daya mineral menunjuk pejabat pegawai lingkungan direktorat jenderal mineral dan batubarasebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. pejabat pegawai yang ditunjuk dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: membantu penyelesaian dan memberikan konsultasi dalam proses pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara, dan melakukan koordinasi dengan direktur jenderal mineral dan batubara sesuai dengan standar operasi prosedur yang ditetapkan oleh direktur jenderal mineral dan batubara, tunjangan kinerja dan pendapatan lain yang sahdan atau pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku badan koordinasi penanaman modal. dalam rangka melaksanakyang berlaku badan koordinasi penanaman modal: dan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait. kepala badan koordinasi penanaman modal dalam pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubarabidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud padaharus menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara setiap (tiga) bulan kepada menteri energi dan sumber daya mineral. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanapertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksudpertambangan mineral dan batubara yang telah diajukan kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan atau direktur jenderal mineral dan batubara sebelum berlakunya peraturan menteri inieral dan batubara. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengeral dan batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada yang telah diberikan oleh menteri energi dan sumber daya mineral atau direktur jenderal mineral dan batubarasemen esdm. usaha pertambangan. penetapan wilayah. sistem informasi wilayah pertambangan mineral dan batubaruntuk perhitungan besaran harga kompensasi data informasi dalam penyiapan wilayah izin usaha pertambangan, perlu mengatur formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan, bahwa pengaturan mengenai peta wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, wilayah pencanangan negara, dan sistem koordinat pemetaan wilayah izin usaha pertambangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan sistem pemeta tiup: luas dan batas tiup, harga kompensasi data informasi tiup, dan informasiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: harga kompensasi data informasibesaran harga kompensasi data informasiii, dan peta tiup yang digambarkan dalam bentuk format peta tiupgeospasial. wup, wpr, wpn, tiup, atau tiup digambarkan dalam peta situasi berribu detik " ) serta menggunakan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada dan dicetak dalam kertas ukuran f4. peta wup, wpr, atau wpn sebagaimana dimaksud pada harus mencantumkan: batasharuskodifikasi tiup atau tiup sebagaimana dimaksud pada huruf disusun sesuai dengan pedoman kodifikasi tiup atau tiuptiup mineral logam, tiup batubara, tiup mineral bukan logam, dan tiup batuan yang telah ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan kawasan peruntukan pertambformula perhitungan harga kompensasi data informasi kdi yk, kb) pi)t p2) . pn) keterangan kdi adalah harga kompensasi data informasi sebagai hasil penjumlahan semua harga jenis data (dalam rupiah). adalah jenis data adalah satuan harga tiap jenis data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (dalam rupiah) adalahjenis data ke i adalah jumlah jenis data ke koordinat wilayah izin usaha pertambangan komoditas lokasi provinsi kabupaten kota kode luas ha) nan mer bakar lil tea plt. menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesiacontoh format peta wilayah izin usaha pertambangan man gambar peta peta wilayah izin usaha pertambangan legenda peta pengesahan peta tan skala . direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk geologi, geokimia, geofisika) potensi sumberdaya dan cadangapedoman kodifikasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus pengkodean tiup tiup terdiri atas (enam belas) digit dengan rincian sebagai berikut: digit kesatu menunjukkan pejabat yang menetapkan: menteri untuk tiup mineral radioaktif, tiup tiup mineral logam, dan tiup tiup batubara, serta tiup bukan logam dan tiup batuan lintas provinsi. gubernur untuk tiup bukan logam dan tiup batuan dalam (satu) provinsi. ii. digit kedua menunjukkan lokasi pulau gugusan kepulauan: pulau sumatera pulau jawa dan bali pulau kalimantan pulau sulawesi pulau papua gugusan kepulauan maluku gugusan kepulauan nusa tenggara iii. digit ketiga dan keempat menunjukkan provinsi. pengaturan kode provinsi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang berlaku tentang kodifikasi provinsi. untuk tiup tiup lintas provinsi ditetapkan dengan kode tv. digit kelima dan keenam menunjukkan kabupaten kota. pengaturan kode kabupaten kota sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang berlaku tentang kodifikasi kabupaten kota. untuk tiup tiup lintas kabupaten kota ditetapkan dengan kode digit ketujuh menunjukan komoditas yang ditambang: mineral radioaktif mineral logam batubara mineral bukan logam batuan vi. digit kedelapan dan kesembilan menunjukkan jenis komoditas mineral logam, bukan logam, batuan, dan batubara. mineral logam kode kode kode o1l litium barit disprosium berilium vanadium thorium magnesium kromit cesium kalium antimon lantanum kalsium kobalt niobium emas tantalum neodymium tembaga cadmium hafnium perak galium skandium timbal indium aluminium seng itrium palladium timah magnetit rodium nikel besi osmium mangan galena ruthenium platina alumina iridium bismuth niobium selenium molibdenum zirkonium telluride bauksit menit stronsium air raksa krom germanium wolfram erbium fenotip titanium ytterbium mineral bukan logam kode kode kode intan mika pirofilit korondum magnetit kursi grafit parasit zirkon arsen oker wollastonii pasir kuarsa fluorit tawas fluorspar ball clay batu kuarsa kromit fire clay permit yodium zeolit garam batu brom kaolin clay klor feldspar batu gamping belerang bentonit untuk semen fosfat gipsum halit dolomit asbes kalsit talk rijang batuan kode kode kode police opal bahan timbunan tras kalsedon pilihan tanah) teki chart urutan tanah obsidian kristal kuarsa setempat marmer jasper tanah merah permit krisoprase laterit) tanah diatom kayu terkesan batu gamping tanah serap fuller gamet enix earth) slate giok pasir laut granit agar pasir yang tidak granodiorit diri mengandung andesit tops unsur mineral gabro batu gunung quarry besar logam atau unsur peridotit kerikil galian dari bukit mineral bukan basalt kerikil sungai logam dalam terakhir batu kali jumlah yang leuit kerikil sungai anak tanpa berarti ditinjau tanah liat pasir dari segi ekonomi tanah urug pasir urug pertambangan batu apung pasir pasang kerikil berpasir alami situ) batubara kode abituren padat batuan aspal batubara gambut vii. digit kesepuluh sampai dengan ketigabelas menunjukkan tahun penetapan tiup tiup. viii. digit keempatbelas sampai dengan keenambelas menunjukkan nomor urut penetapan tiup tiup. contoh tiup mineral logam nikel yang terletak provinsi sulawesi tenggara, kabupaten konawe selatan yang ditetapkan tahun oleh menteri. sloss jlellale) lelolale digit menteri digit pulau sulawesi digit dan provinsi sulawesi tenggara digit dan kabupaten konawe selatan digit mineral logam cicit dan nikelkabupaten pacitan o1) digit mineral logam digit dan emasdan kabupaten ponorogolintas kabupaten digit mineral logam digit dan emas digit s.d. digit s.d. nomor urut contoh tiup pasir besi yang terletak lintas provinsi jawa tengah dan provinsi d.i. yogyakarta, kabupaten purworejo dan kabupaten kulonprogo yang ditetapkan tahun oleh menteri. digit menteri digit pulau jawa digit dan lintas provinsi digit dan lintas kabupaten digit mineral logam digit dan besi digit s.d. digit s.d. nomor urut plt. menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, luhut binsar panjaitan
bea berita negara republik indonesia semen esdm. percepatan pemanfaatan bahan bakar gmanfaatperalatan konversi bahan bakar gas yang selanjutnya disebut konverter kit adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian bahan bakar gas pada kendaraan bermotor yang terdiri dari tangki dan pengikutnya, penyaluran, pengatur (regulator), pencampur (mixer) serta peralatan lainnya. stasiun pengisian bahan bakar gas yang selanjutnya disingkakendaraan dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milikraturan menteri ini mengatur mengenai penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan. penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cdaerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. dalam rangka mendukung penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam menteri menetapkan peta jalan (roadmap) yang memuat antara lain: wilayah penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng, sasaran pengguna bbg berupa cng, cc. volume pendistribusian bbg berupa cng, dan data kebutuhan infrastruktur pendukung sesuai peta jalan (roadmap). penetapan peta jalan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study). bumn, bumi, atau badan usaha yang akan melakukan penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng pada daerah tertentu dapat mengusulkan studi kelayakan (feasibility study) kepada direktur jenderal untuk dimasukkan dalam peta jalan (roadmap). dalam rangka menjamin ketersediaan gas bumi dan menjamin mutu (spesifikasi) bbg berupa cng, menteri menetapkan: alokasi gas bumi dari kontraktor kontrak kerja sama untuk kebutuhan penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng berdasarkan peta jalan (roadmap), dan spesifikasi teknis bbg berupa cng. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sbg, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pengangkutan gas bumi dari sumber pasok, dan atau penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pengangkutan bbg berupa cng. penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng berdasarkan peta jalan (roadmap) dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan atau penunjukan langsung oleh menteri atau usulan badan usaha. penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh bumn. penugasan kepada bumn sebagaimana dimaksud pada dalam penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran bumn. pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada hanya terbatas pada pembangunan sbg, sarana dan fasilitas pengangkutan gas bumi dari sumber pasok, atau pengangkutan bbg berupa cng. penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng berdasarkan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh bumi dan atau badan usaha. penunjukan langsung kepada bumi dan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada dalam penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng dibiayai melalui anggaran bumi dan atau badan usaha. terhadap penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng oleh bumn sebagaimana dimaksud dalam dan bumi dan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi ketentuan: memiliki sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng, dan memiliki izin usaha niaga bidang penyediaan bbg. penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng berdasarkan usulan dari badan usaha yang akan melakukan penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada direktur jenderal. penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng atas usulan darnyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng, bumn, bumi, atau badan usaha dapat melakukan kegiatan penyaluran melalui penyalur bbg berupa cng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bumn, bumi, atau badan usaha dalam menunjuk penyalur bbg berupa cng, wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional melalui perjanjian kerja sama. bumn, bumi, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan penunjukan penyalur bbg berupa cng kepada menteri melalui direktur jenderal untuk diberikan surat keterangan penyalur. dalam kegiatan penyaluran bbg berupa cng oleh penyalur, bumn, bumi, badan usaha, dan penyalur wajib menjamin aspek keselamatan minyak dan gas bumi. bumn, bumi, atau badan usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng berdasarkan peta jalan (roadmap) diberikan alokasi gas bumi sesuai dengan kebutuhan. dalam hal penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng melalui mekanisme penugasan sebagaimana dimaksud dalam dan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam belum mencapai keekonomian, bumn, bumi, atau badan usaha dapat memanfaatkan alokasi gas bumi yang diberikan untuk sektor industri dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai mencapai tahap keekonomian penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng. pemanfaatan alokasi gas bumi untuk sektor industri dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada dibatasi paling besar (tiga puluh persen). pemanfaatan alokasi gas bumi untuk sektor industri dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan menteri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng, menteri menetapkan harga gas bumi sesuai alokasi gas bumi sebagaimana dimaksud dalam dan harga jual bbg berupa cng secara terintegrasi. perhitungan harga jual bbg berupa cngbg transportasi. badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dan atau badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi melalui pipa dedicated hilir wajib menyediakan fasilitasnya untuk menyalurkan gas bumi dari sumber pasokan sbg dalam hal diperlukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan peralatan dan instalasi pipa penyalur. pengangkutan gas bumi untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng dibebaskan dari biaya pengangkutan gas bumi (toll fee). dalam rangka percepatan pemanfaatan bbg berupa cng untuk transportasi jalan, instansi pemerintah,wajibkan untuk menerapkan penggunaan bbg berupa cng bagi kendaraan bermotor operasionalnya sesuai dengan peta jalan (roadmap) sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka mendorong penggunaan bbg berupa cng untuk transportasi jalan, menteri dapat memberikan bantuan konverter kit dan pemasangannya secara gratis (satu) kali kepada kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umumilaksanakan oleh bumn berdasarkan penugasan dari menteriapat dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran bumn penerima penugasdapat melaksanakan program penyediaan dan pemasangan konverter kit luar penugasan. program penyediaan dan pemasangan konverter kit luar penugasan yang menggunakan apbn dapat dilaksanakan secara bersamaan (bundling) dengan layanan penjualan bbg berupa cng. penyediaan dan pemasangan konverter kit untuk kendaraanlakukan dengan menggunakan anggaran bumn, bumi beserta anak perusahaannya, atau badan usaha bentuk usaha tetap serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangwajib mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sbg dan menjamin ketersediaan bbg berupa cng pada sbg. bumn penerima penugasan penyediaan dan pemasangan konverter kit wajib menjamin ketersediaan konverter kit, suku cadang, dan layanan purna pasang. bumn, bumi atau badan usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng wajib menyediakan: teknisi sbg untuk identifikasi awal kelayakan konverter kit yang terpasang, dan sarana sosialisasi dan pelayanan informasi penggunaan bbg berupa cng kepada masyarakat. direktur jenderal melakukan pembinaan, pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bbg berupa cng, antara lain: realisasi volume alokasi gas bumi, realisasi volume penjualan bbg berupa cng, mutu bbgnyalur bahan bakar minyak yang berupa stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada daerah tertentu wajib menyediakan sarana pengisian cng paling sedikit (satu) dispenser. bumn, bumi, badan usaha dan atau masyarakat umum dilarang melakukan pendistribusian dan penggunaan bbg berupa cng untuk keperluan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan menteri ini. bumn, bumi, badan usaha dan atau masyarakat umum yang melakukangusaha, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan pengusahaan mineral dan batubara, perlu mengatur ketentuan mengenaidandan badan usahaolahan mineraldana hasil produksi batubara yang selanjutnya disingkat dpb adalah bagian pemerintah dari hasil produksi batubara pemegang pkp2b yang dalamnya termasuk iuran produksi atau royalti dan penjualan hasil tambang. masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili sekitar operasi pertambangmenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang energi dan sumber daya mineral. bab usaha pertambangan mineral dan batubarusaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam bentuk: iup, ipk: dan cc. ipr. iup, ipk, dan ipr sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. iup sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas dua tahap: iup eksplorasi, dan tup operasi produksi. iupk sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas dua tahap: ipk eksplorasi, dan ipk operasi produksi. ipkpkr sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, dan atau pengangkutan dan penjualan. bab iii pelaksanaan kegiatan iup eksplorasi atau ipk eksplorasi bagian kesatu penyelidikan umum pemegang iup eksplorasi dan ipk eksplorasi sebelum memulai kegiatan eksplorasi dapat melakukan kegiatan penyelidikan umum. kegiatan penyelidikan umum sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk: mengetahui kondisi geologi regional, dan mengetahui adanya indikasi mineralisasi atau endapan batubara. bagian kedua eksplorasi pemegang iup eksplorasi dan ipk eksplorasi wajib menyusun rencana kegiatan eksplorasi yang paling sedikit terdiri atas: tujuan, tahapan, lokasi, metode, pelaksana, waktu, dan biaya. rencana kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada disusun dalam kab tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemegang iup eksplorasi dan ipk eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai dengan rencana kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemegang iup eksplorasi dan ipk eksplorasi untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti pada seluruh tiup atau tiup tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, sumber daya tertunduk dan atau terukur dari bahan galian. pemegang iup eksplorasi dan ipk eksplorasi setelah selesai pelaksanaan kegiatan eksplorasi wajib menyusun laporan lengkap eksplorasi. penyusunan laporan lengktudi kelayakan pemegang iup eksplorasi dan ipk eksplorasi wajib melaksanakan kegiatan studi kelayakan berdasarkan hasil kegiatan eksplorasi. studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memperoleh informasi seluruh aspek yang berkaitan dengan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan secara terperinci. studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas kegiatan: kajian kelayakan teknis, kajian kelayakan ekonomis, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup. pemegang iup eksplorasi dan ipk eksplorasi setelah selesai melakukan kegiatan studi kelayakan wajib menyusun dan menyampaikan laporan studi kelayak. tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan laporaniup operasi produksi dan ipk operasi produksi bagian kesatu konstruksi pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi wajib melaksanakan kegiatan konstruksi dengan mengacu pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penyediaan peralatan pertambangan, pembangunan sarana prasarana, dan pengujian peralatan (commissioning). pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi wajib memulai kegiatan konstruksi paling lambat (enam) bulan sejak ditetapkan melaksanakan pemasangan tanda batas tiup operasi produksi atau tiup operasi produksi, paling lambat (enam) bulan sejak ditetapkannya iup operasi produksi atau ipkoperasi produksi atau ipk operasi produksi dengan luas tiup operasi produksi atau tiup operasi produksi lebih dari (sepuluh) hektar yang: tiup operasi produksi atau tiup operasi produksioperasi produksi atau tiup operasi produksinya. pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas wajib terintegrasi dalam. menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pemasangan tanda batas tiup operasi produksi atau tiup operasi produksi. bagian kedua penambangan kegiatan penambangan terdiri atas: pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara: dan cc. pengangkutan mineral atau batubara. pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi dalam melakukan kegiatan pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan atau batuan penutup sebagaimana dimaksud pada huruf dan kegiatan pengangkutan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada huruf dapat bekerja sama dengan pemegang izin usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pengolahan dan atau pemurnian paragraf umum pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi wajib melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. peningkatan nilai tambahkegiatan pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi antara lain: peningkatan mutu batubara (coal upgrading), pembuatan briket batubara (coal briguetting): pembuatan kokas (codes making), pencairan batubara (coal liguefaction),megang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi dalam melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan kerja sama dengan pemegang: iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, atau iup operasi produksi atau ipk operasi produksi lainnya yang membangun fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi mineral dalam melakukan peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan kerja sama berupa: mengolah dan atau memurnikan pada fasilitas pengolahan dan atau pemurnian yang dibangun bersama, atau mengolah dan atau memurnikan pada fasilitas pengolahan dan atau pemurnian yang dibangun olehbijih (ore), konsentrat, atau produk samping, atau sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian, atau jasa pengolahan dan atau pemurnian bijih (ore), konsentrat, produk samping, atau sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian. pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi batubara wajib melakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud pada sepanjang telah tersedia teknologi dan layak secara ekonomis. paragraf penjualan mineral hasil pengolahan dan atau pemurnian luar negeriineral logam, mineral bukan logam, atau batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan luar negeri wajib terlebih dahulu melakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan atau pemurnian sesuai batasan minimum pengolahan dan atau pemurnilogam, mineral bukan logam, atau batuan yang belum tercantum dalam lampiran lampiran ii, dan lampiran iiiogam tanah jarangkomoditas tambang mineral logam timah antara lain konsentrat zirkon, menit, rutin, monasit, dan sinonim serta produk samping atau sisa hasil pemurnian konsentrat timah berupa terak yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan ddan wajib diamankan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.yang melakukan pengolahan dan atau pemurnian mineralwajiban pemenuhan batasan minimum pengolahan dan atau pemurnian tidak berlaku bagi mineral yang digunakan untuk: kepentingan dalam negeri, atau penelitian dan pengembangan mineral melalui pengiriman contoh mineral luar negeri. bagian keempat penelitian dan pengembangdapat melakukan penelitian dan pengembangan mineral untuk menunjang kegiatan usaha pertimbangannya. penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kerja sama dengan: lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi, perguruan tinggi, badan usaha yang memiliki teknologi untuk penelitian dan pengembangan mineral, dan atau pihak lain yang melakukan penelitian dan pengembangan luar negeri. dalam melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada hurufrekomendasi dari direktur jenderal. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar untukuntuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalammelaluikepada menteri melalui direktur jenderal. bagian kelima pengangkutan dan penjualan pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara. dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi dapat melakukan kerja sama dengan pemegang iup operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kegiatan: pemuatan, pengangkutan, pembongkaran, dan penjualan. bab keugelola keuangan dengan sistem akuntansi yang berlaku indonesimengeluarkan biaya didasarkan pada asas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undab penerimaan negara bukan pajabayar jenisiuran tetap, iuran produksi royalti, dpb, kompensasi data informasi, bagian pemerintah pusat dari keuntungan bersih pemegang ipk operasi produksi, jaminan kesungguhan lelang tiup atau tiup mineral logam atau batubarajaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasidan atau jenis penerimaan negara lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pengenaan, pemungutan, pembayaran penyetoran penerimaan negara bukan pajak. bab vii pengelolaan data, wajib mengelola data hasil kegiatan eksplorasi dan operasi produksi dengan sistem pengelolaan data yang baik. data sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikanb viii divestasi saham pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing, sejak (lima) tahun setelah berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap, sehingga pada tahun sepuluh sahamnya paling sedikit (lima puluh satu persen) dimiliki oleh peserta indonesia. setelah berproduksi sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak ditetapkannya waktu pertama kali memulai kegiatan penambangan dalam persetujuan kab tahunan oleh menteri. peserta indonesia sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, cc. bumn, bumi, dan badan usaha swasta nasional. tata cara pelaksanaan divestasi saham diatur dalam peraturan menteri tersendiri. babbagian kesatu tenaga kerjgutamakan tenaga kerja setempat dan atau nasional. dalam hal tidak terdapat tenaga kerja setempat dan atau nasional yang memiliki kompetensi dan atau kualifikasi yang dibutuhkgunakan tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi dan atau alih keahliusun dan membiayai program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja setempat dan atau nasional. bagian kedua pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukunglam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya produk dalam negeri. dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada tidak tersedimbeli produk impor yang dijual indonesidalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhiimpor barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya indonesia. untuk memenuhi kebutuhampaikan pemberitahuan: daftar pembelian barang, impor sementara, dan cc. kondisi barang (manufactured). rencana pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya untuharus disampaikan dalam kab tahunan. pembelian impor barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya dapat memperoleh fasilitas impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengendalian produksi dan penjualan bagian kesatu pengendalian produksi menteri melakukan pengendalian produksi mineral dan batubara yang bertujuan untuk: memenuhi ketentuan aspek lingkungan, dan melakukan konservasi sumber daya mineral dan batubara. menteri dapat menetapkan besaran produksi nasional mineral dan batubara untuk kepentingan nasional. dalam menetapkan besaran produksi nasional sebagaimana dimaksud pada menteri berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan atau pemerintah daerah provinsi. bagian kedua pengendalian penjualan menteri melakukan pengendalian penjualan mineral dan batubara yang bertujuan untuk: menjamin pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri, menjaga ketahanan ekonomi, cc. menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, dan mengendalikan harga mineral dan batubara. dalam melaksanakan pengendalian penjualan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan: jumlah dan jenis kebutuhan mineral dan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation), dan jumlah dan jenis mineral dan batubara yang dapat dijual luar negeri. dalam menetapkan jumlah dan jenis mineral dan batubara yang dapat dijual luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf menteri berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan atau pemerintah daerah provinsi. bab harga mineral dan batubara bagian kesatu harga patokhpm logam dan hpb sebagaimana dimaksud pada merupakan harga batas bawah dalam penghitungan pembayaran iuran produksi. hpm logam dan hpb ditetapkan oleh menteri untuk masing masing jenis komoditas mineral logam atau batubara. bagian kedua harga mineral dan batubara jenis tertentu dan untuk keperluan tertentu menteri dapat menetapkan formula harga jual mineral logam untuk kepentingan nasional. kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada pertimbangan: a.keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan, dan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri. menteri menetapkan formula harga penjualan: batubara jenis tertentu, dan batubara untuk keperluan tertentugian ketiga penetapan harga jual batubaranasional. tata cara penetapan harga patokan dan harga jual mineral logam dan batubara diatur dengan peraturan menteri tersendiri. bab xii pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pemegang iup eksplorasi, ipk eksplorasi, iup operasi produksi, dan ipk operasi produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (blue print) yang ditetapkan oleh gubernur tambang. pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan berasal dari biaya operasional pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi. pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan sebagaimana dimaksud pada wajib dikelola langsung oleh pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi. dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya. menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. bab xiii pengakhiran kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubaroperasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan izin usaha jasa pertambangan, yang berakhir karena: dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya, wajib memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kewajibdianggap telah terpenuhi setelah mendapat persetujuan dari menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. bab xiv sanksi administratifyang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau sampai dengan atau atau atau sampai dengan: pemegangkhusus untuk pengolahan dan atau pemurnian mineral logamanuari penjualan luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam hurufwajib mendapatkan rekomendasi dari direktur jenderal.mineral logamterdiri atas:anfaatan mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memenuhi pemanfaatan dalam negeri melalui: mengolah dan memurnikan mineral logam dengan kriteria tertentu pada fasilitas pengolahan dan atau pemurnian bagi pemegang iup operasi produksi atau ipk operasi produksi yang membangun fasilitas pengolahan dan atau pemurnian sendiri, memasok mineral logam dengan kriteria tertentu yang dibangun pemegang iup operasi produksi lainnya, ipk operasi produksi lainnyabagi pemegang iup operasi produksi atau ipk operasi produksi yang bekerja sama untuk melakukan pengolahan dan atau pemurnian, atau cc. menerima pasokan mineral logam dengan kriteria tertentu bagrta pihak lan yang melakukan pengolahan dan atau pemurnian. pemegang iup operasi produksi atau ipk operasi produksi dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar c1,nikel dengan kadarup operasi produksi mineral logam atau iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian mineral logamemegang yang telah melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertimbangannya menjadi ipk operasi produksipk operasi produksi, ipk operasi produksi lainnyalumpur anoda luar negeri olehatau ipk operasi produksi, atau pihak lain,, melalui kegiatan: jual beli lumpur anoda, atau jasa pemurnian lumpur anoda. penjualan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam dan. sebelum mendapatkanproduk samping atau sisa hasil pemurnian wajib mendapatkan rekomendasi dari direktur jenderal. pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diberikan dengan ketentuan: kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan persiapan awal proyek meliputi studi kelayakan, izin lingkungan, dan penguasaan lahan serta tahapan kegiatan persiapan proyek meliputi desain awal (basic design), gambar kerja detil (detail engineering design), dan persiapan tapak (site preparation) dan tahapan kegiatan persiapan proyek serta telah memasuki tahapan kegiatan pelaksanaan proyek meliputi pengadaan dan konstruksi meliputi pengadaan dan konstruksi pada tahun da, serta telah memasuki tahapan kegiatan commissioning and start pada tahun untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pemegang iup operasi produksi mineral logam, ipkrekomendasi kepada menteri melalui direktur jenderal dengan dilengkapi persyaratan: rencana pembangunan fasilitas pemurnian dalam negeri yang telah dilakukan verifikasi oleh verifikator independen, dan verifikasi kemajuan fisik fasilitas pemurnian oleh verifikator independen. direktur jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan rekomendajumlah tertentu penjualan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan hurufkab tahunan tahun berjalan, dan kapasitas input fasilitas pemurnian. menteri menetapkan pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan pemberian rekomendasi ekspor. pemegang dapat melakukan penjualan bijih dalam negeri setelah mendapatkan persetujuan direktur jenderal atas nama menteri. persetujuan sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah mempertimbangkan pemenuhan aspek konservasi serta dalam rangka peningkatan penerimaan negara.penjualan mineral luar negeri sebagaimana dimaksud pada hurufasal produk pertambangan yang akan diekspor, dan jenis, jumlah, dan kualitas produk berdasarkan hasil pengujian oleh surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah. pengawasan penjualan mineral luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sewaktu waktu apabila diperlukan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada hurufoleh verifikator independen. direktur jenderal dapat memberikan persetujuan keadaan kahar luar kemampuan manusiadalam hal setiap (enam) bulan persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada tidak mencapai (sembilan puluh persen), direktur jenderal atas nama menteri menerbitkan rekomendasi kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan luar negeri untuk mencabut persetujuan ekspor yang telah diberikan. selain pencabutan rekomendasidenda administratif sebesar (dua puluh persen) dari nilai kumulatif penjualan mineral luar negeri. denda administratif sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas negara melalui bank persepsi. dalam haltidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lambat (satu) bulan sejak dikenakannya denda administratifsanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha paling lama (enam puluh) hari oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan keidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan diberikan oleh gubernur, menteri melalui direktur jenderal menyampaikan pemberitahuan terkait pelanggaran yang dilakukankepada gubernur. verifikator independen sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk badan layanan umum yang ditetapkan sebagai verifikator independenverifikasi kemajuan fisik dilakukan oleh verifikator independen yang berbeda dengan verifikator independen yang melakukan verifikasi rencana pembangunanpada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: tuk operasi produksi yang diberikan sebagai perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari sebelum diundangkannya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir, jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan oleh pemegang iup operasi produksi mineral logam, kk persen) paling lama januari kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator independen, atau dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian dalam negeri belum mencapai (tiga puluh lima persen), jaminan kesungguhan disetorkan kas negara melalui bank persepsi paling lambat (tiga) bulan setelah januari pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pemegang dan pkp2b dapat mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau melakukan divestasi saham secara langsung sebesar (lima puluh satu persen) pada tahun sepuluh setelah berproduksi. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pemegang ipk operasi produksi hasil perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari yang telah berproduksi paling sedikit (lima) tahun pada saat diundangkanwajib melaksanakan ketentuan divestasi saham sebesar (lima puluh satu persen) dalam jangka waktu paling lambat pada tahun sesuai dengan ipk operasi produksi. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: pemegang dan pkp2b wajib melakukan pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini,belum mendapatkan penetapan tanda batas, atau cc.telah mendapatkan penetapan tanda batas wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan tanda batas sesuai dengan lampiran daftar koordinat keputusan penetapan tanda batas. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pemegang dan pkp2b wajib melaksanakan ketentuan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam peraturan menteri ini, termasuk penyusunan rencana indukkebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional,1. ala dp. dna sla san kol (ep) kal fee san ragu oo fla sah (sg kasi aan ke) sos . bad ao. aka \|&w www ses kel kopi le) ku) bo. jang fan a.a (ir 2jo (s8 ita kan) see fbs tara gp) kep) (is \|ce \|g. egg s3s$ sis kep! kep (8x3 han sei lan) a.a ata so. . a32 kai a4 box kel ne) nn) kej a.a to. pa! ke) tai a.a a.a a.a tt. $$, milo a.a bnn far kes) kopi fav) ie) fe) ke) ke) ina) bag aa. fan) nov kas) a.a tag a.a le) tag lo? bemgbasasti art ie) ke) ka) kos) a4 fan) ken) ie) fe) a.a tas) kel oo. ss! so. en) mrt \|( c\|s le) kah ana ks) fla \|(s fm 8s. aan & s sai gw\|a nn: ge) kur te) kep (ses tpi pel ks) kas) ie) kar tepi tel w\| (or er, (na) kd) kaji los ss: ke) a4 a.a ip) ks) (s3 bhs (s8 wb) le) ks) ks: iv. kej ls) te) ke) tel tel se: (lo fan) a.a ine srs mw ken kep) ten sss fun hari im. ate tang kei (8s \|lo ss. so. (sx iss aldo (sk ke) kopi (8s ry. kd) ki) ke. ina) s3 ker) . a.a s8. mw. mw. x t a.a kopi le) (bis, \|(s dbd ke) ke) lee) . as o\|s le) sis je) ip) kg) kep) ke) tan (uv doa (ss ss aa: ie) fyi) lagi lagi tai tel fei ie) kar kopi kd) kep las) krl a.a ke) eee pen ke) ke) fa) (s8 ala bis len a.a ku) tt? a.a s\|$ ke, es, kt: (er tel key) sl, tej sol ye, \|(g las) ar) raj ke, (r9 s.s (gs (8x es? sat w\|ia sira luo ku) ha) fa) ke) fan) ara ie) kej kn) hari ie) kel ke! nan had kej r38 dp ana jan tes 8n pari te) jan key) rang ti? ex nik le) ie) kep! (po le) ala kej ki) kel ip! sis sisa sja bia pe: asi coy (8s isa yang ld iva \|c0 tas) key) key g\|s ja) kd) ke) tang ks) kai man ses asi tan) an) 22k ao) fis a.a s$g33, see iis sg. s.s. bob exy kur keo teau,s,s ss, sls lag sat set assets kej boo lin e\|e sia (aj esa z d enos sis omg kan ss$ 25anak sdn de. semula lej kej kel cl. \|xe tar tar kb) sis. lor ega s\|sa ilg www sis sisi aww rawa ke! kd) pas kep! ke, fan) ker) ao dgn i53 lx. tote ka, sad sis ks) f\| say o\|s his bean tts cla pan ip, bala (a) oo ana s$s $$, diy seo ses eu, fee sik sea tape keras server ktu ike) (es sasis (s8 kan) seals slo (xx kas) fa, fav) yuj kel fan) (sg las (2g ala fe) (lt ala tang fan) cb) fo. teu) kas) te) te) keju) ag) ica) a10 pan olx ran sis 5a8$ \|m im) sbo s\|$\|s bisa e\|lo\|s s\|s\|e slo\| a.a sla\| sss (ss m\|s\|g w\|g sig o\| ip) ke) la) le) sial lalelaels isi e\|sloss\|alt ses see #alalslalalalnla gl, s1. s\|v s\|g kera) ke) ica fara ana s\|( \|gi\|s lej s\|e\|t #\|s \|s usul\|lol\|u ala lala wan s\|. s2 .leloeleoels\|t ale slelsislelu\|s\|l ellos isis \|(s\|e\|s\|(s\| g\|z\|s lul miko galsalsslalaleslelala al aaa a.a aa. asi (ep) int ee) dak 2x0 pala ps5 ale a12 \|( saj $\|& sang kei kep kep rai tep) aas n) a an) ia) girls kun) ke) $$, (as ta3 saga bnn: a.a e e ta. tr: il g62 522k pil ema i(i dkk tanpa loker fa) apa a.a a.a pp dad he) d2,.ditandatanganipa. komoditas lokasi pa. kal men nss bens kriteria kelengkapan dievaluasiaspek yangs5) neraca massa dalam bentuk bagan alir, neraca panas dalam bentuk bagan alir, aspek yangs5side infrastruktur pendukung yang battery limit) berhubungan langsung dengan proses utama yang meliputi: pelabuhan, dan jalan. nilai investasi menampilkan informasi biaya capek)aspek yangs5),yoo sub kegiatan al total plan \|xi sma sub kegiatan total sub kegiatan a3 total plan ban meat sub kegiatan bl1 total kedua ica dnnnnnn denny sub kegiatan b2 total actual sub kegiatan b3 total plan sls dix dn (torah) (roar) torah) (torah) a2 enx (roar) (roar) (roar) (roar) total i n ptn ana ine gora) (koran) (roda) "ora) keterangan: ai, a2, dst biaya sub kegiatan xi, x2, x3, dst b1, b2, b3, dst biaya sub kegiatan yi1, y2, y3, dst d1ofjsitdeskripsi kegiatan dan subkegiatan bobot kegiatankomoditas pa. lokasi mama pera pane kriteria kelengkapan dievaluasi summary mencantumkan summary ada tidak ada, kemajuan fisik pembangunan (jelaskan) fasilitas pemurnian realisasi kemajuan mencantumkan realisasi biaya pembangunan dan kemajuan fisik pembangunan fasilitasfisik pembangundievaluasikan aan sen ala aah xii iel labulanan costatus dj\| swr status hasil hasil igo ooo alereummary ore hei iii asus ena (snyoplan) milestone report bulanan cost usd)\| kwf status act status hasil hasil ena sela apa (project exec union mma western semasa sean aan maa ikabricaion \| des\| ss00\| note eniast usd) swf status act status penilaian bobot masih faoecresecunon asanasasan \|a. pondasi entering 0a9\| loo lala ieisimterngi macam \|tissa pan tam hero deliver act a00 not yet lol erection not yet,kesttwso)) status act status penilaian bobot hasil dodo cpormeeamos oo ama a a ala pondasi entering oas\| d00\| t00\| a hara sa, , v g bosses, www oat, www sean htrecion sofa p , jan usd) status act status penilaian bobot hasil doo core ambeng2 b heh ja. pondasi sinetron o19\| plan rosi sesar nan oei pemanenan essay entering machine pan loo es ssh es es i delivery, 0as\| act finished nan 2o0\| z0c het sofa mercc. erection untuk erection masih belum selesai, sehingga progress dinyatakan yo. berdasarkan bobot hasil penilaian untuk kegiatan entering machine secara kumulatif mencapai sebesar (bobot hasil penilaian dibagi dengan bobot rencan menteri energi dan sumber daya mineral, menimbang bahwa untuk melaksanakan instruksi presiden nomor tahun tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional perlurangka pemberdayaan industri pelayaran nasionali november tentang penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar tertentu: keputusan menteri perhubungan nomor km. tahun tanggal oktober tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan lauthubungan nomor km. tahun tanggal november tentang pengangkutan barang muatan antarpelabuhangka mbeedayaan induk iki bei ajaran nasional dalam peraturan menteri ini yang dimaksudkan dengan bahan bakar minyak, pengangkutan, penyimpanan, badan usaha, bentuk usaha tetap, dan badan pengatur adalah sebagaimana dimaksudi pada tanggal desemberbidang energi dan sumber daya mineral. direktur jenderal adalah direktur jenderal lingkungan departemen energi dan sumber daya mineral. menteri menjamin penyediaan bahan bakar minyak dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional. jaminan penyediaan bahan bakar minyak untuk jenis bbm tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyediaan jenis bbm tertentu sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan trayek dan jumlah hari layar sampai pada pelabuhan bunker berikutnya dari dengan melampirkan spesifikasi kapal dan rencana pola trayek yang ditetapkan oleh direktur jenderal perhubungan laut. penyediaan jenis bbm tertentu kepada perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada diutamakan untuk kapal kapal yang mengangkut penumpang, angkutan laut perintis, pelayaran rakyat, angkutan bahan pokok dan strategis serta kapal kapal yang beroperasi secara tetap dan teratur (liner) berdasarkan usulan menteri perhubungan c.g. direktur jenderal perhubungan laut. usulan penyediaan jenis bbmbahan bakar minyak untuk selain jenis bbm tertentu sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan kegiatan usaha sektor energi dan sumber daya mineral, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang menggunakan sarana angkutan laut kapal laut untuk pengangkutan dan penyimpanan dalam negeri wajib menggunakan kapal berbendera indonesia yang dioperasikan perusahaan angkutan laut nasionalatas pelaksanaan peraturan menteri ini. direktur jenderal minyak dan gas bumi melakukan pembinaan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak untuk pemberdayaan industri pelayaran nasional. pengawasan yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dilaksanakan oleh badan pengatur. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta naa pada tanggal mei can menteri energi dan sumber daya mineral, naa porno sgiantoro doman penetapan daerah usaha bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umummenteri perlu: bahwa guna memperlancar penetapan daerah usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan pedoman penetapan daerah usaha bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umumperaturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor c030penetapan daerah usaha bagi yang dimaksud dengansaha untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. terintegrasi adalah gabungan kegiatan usaha penyediaan tenaga . listrik mulai dari pernbangritan, transmisi, dan distribusi sampai penjualan tenaga listrik. daerah usaha adalah daerah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umumdan usaha dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat buku. usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada dapat meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik: dan atau cc. atau usaha distribusi dilakukan daerah usaha. daerah usaha sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam hal daerah tersebut belum terjangkau kuk, pemegang buku terintegrasi, pemegang buku transmisi atau pemegang buku distribusi: kuk, pemegang buku terintegrasi, pemegang buku transmisi atau pemegang buku distribubab prosedur penetapan daerah usaha penyediaan tenaga list!k untuk kepentingan umum badan usaha yang berminat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mengajukan permohonan buku kepadapada daerahnya masing masing yang tidak terhubung dalam jaringan transmisi nasional,: cc., dengan melampirkan persyaratan administratif, teknis dan usulan daerah usaha. tata cara permohonan buku sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan mengenai tata cara permohonan usaha ketenagalistrikan yang berlaku. buku untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi dan usaha distribusi dapat diterbitkan oleh bupati walikota atau gubernur sesuai kewenangannya setelah adanya penetapan daerah usaha dari menteri. berdasarkan permohonan buku untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi atau usaha distribusi sebagaimana dimaksud dalam bupati walikota atau gubernur mengajukan permohonan penetapan daerah usaha kepada menteri c.g. direktur jenderalbadan usaha pemohon buku: akta pendirian badan usaha: profil perusahaan:: batasan fisik daerah usaha dan peta lokasi, dan analisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik daerah usaha yang diusulkan. terhadap permohonan buku kepada menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi dan usaha distribusi, direktur jenderal a.n. menteri menetapkan buku untuk jenis usaha terintegrasi, usaha transmisi dan usaha distribusi sekaligus penetapan daerah usahanya. direktur jenderal atas nama menteri menetapkan daerah usaha bagi badan usaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan kemampuan kuk dan atau pemegang buku terintegrasi, pemegang buku transmisi atau pemegang buku distribusi. penetapan daerah usaha diberikan paling lambat (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap. permohonan daerah usah secara lengkap. penetapan daerah usaha harus diperbaharui apabila terdapat perubahan terhadap cakupan daerah usaha. bab ienergi dan sumber daya mineral, purn un tentang penyediaan dan pendistribusian li@defied petroleum gasmemenuhi kebutuhan masyarakat pengguna liguefied petroleum gas dan guna mendukung program diversifikasi energi, serta mendorong pembangunan infrastruktur liguefied petroleum gas dan peningkatan peran badan usaha, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian liguefied petroleum gas secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adified petroleum gmemutuskanefied petroleum gas. babi ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksudkanizin usaha niaga lpg adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha niaga lpg dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau labapenyalur lpgpenggunawilayah distribusi lpg tertentulpg untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu. sarana dan fasilitas adalah sarana dan atau fasilitas yang dimiliki atau dikuasai badan usaha dan digunakan untuk menunjang dan melaksanakan penyediaan dan pendistribusian lpglpg. sistem pendistribusian tertutup lpg tertentulpg dalam peraturan menteri ini meliputi kegiatan penyediaan dan pendistribusian lpg sebagai bahan bakar (pressured) atau bahan pendingin (refrigerator) dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk curah bulk. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam meliputi penyediaan lpg, pendistribusian lpg, pengguna lpg, sistem pendistribusian tertutup lpg tertentu, harga jual lpg, standar dan mutu lpg, keselamatan minyak dan gas bumi, pemanfaatan potensi dalam negeri, serta pembinaan dan pengawasan. bab penyediaan lpg penyediaan lpg dapat berasal dari lpg produksi dalam negeri atau melalui impor lpg. lpg produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam berasal dari hasil pengolahan minyak dan gas bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu. lpg produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada wajib diutamakan untuk memenuhi pasokan kebutuhan lpg dalam negeri. pengolahan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi dan atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lpg yang berasal dari pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud pada wajib dijual kepada badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg dengan titik serah lapangan kegiatan usaha hulu. penyediaan lpg yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan impor lpg oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukandapat melakukan imsebagaimana dimaksud pada merupakan konsumen atau pengguna lpg untuk penggunaan sendiri dan tidak untuk dipasarkan dan atau diperjualbelikan. badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi, badan usaha pemegang izin usaha pengolahan gas bumi dan atau badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg dilarang melakukan ekspor lpg, apabila kebutuhan lpg dalam negeri belum terpenuhi. dalam hal kebutuhan lpg dalam negeri sudah terpenuhi, badan usaha sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan ekspat memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan atau penyimpanan lpg sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahannyalam melakukan penyediaan lpg dapat melakukan kegiatan penjualan lpg kepada pengguna besar lpg dan atau badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg, sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahannya. dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud pada melakukan kegiatan usaha niaga lpg kepada selain pengguna besar lpg dan atau badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg, wajib memiliki izin usaha niaga lpg. bab iii pendistribusian lpg bagian kesatu umum pendistribusian lpg hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg. kegiatan pendistribusian lpg sebagaimana dimaksud pada dibedakan menjadi pendistribusian lpg umum dan pendistribusian lpg tertentu. bagian kedua pendistribusian lpg umum kegiatan pendistribusian lpg umum dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg yang pelaksanaannya melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dantransparan. dalam melaksanakan pendistribusian lpg umum, badan tumum kepada pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga melalui penyalur lpg yang ditunjuk badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg melalui seleksi. badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan kegiatan pendistribusian lpg umum secara langsung kepada pengguna besar lpg dan pengguna transportasi, melalui sarana dan fasilitas yang dikelola dan atau dimilikinya. badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas pengisian tabung lpg (battling plant) sebagai penunjang kegiatan usaha naganya. dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud pada hanya melakukan kegiatan usaha niaga lpg sebagai bahan bakar (pressured) atau bahan pendingin (refrigerator) dalam bentuk curah bulk wajib memiliki dan atau menguasai sarana dan fasilitas pengangkutan dan atau penyimpanan. badan usaha sebagaimana dimaksud pada dan dapat menguasai sarana dan fasilitas pengangkutan lpg, dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas pengangkutan lpg dari badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan lpg. dalam hal penguasaan sarana dan fasilitas pengangkutan lpg sebagaimana dimaksud pada bukan berasal dari badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan, maka kewajiban penguasaan atas sarana dan fasilitas pengangkutan lpg paling sedikit selama (tiga tahun untuk pengangkutan darat atau (satu) tahun untuk pengangkutan laut yang dibuktikan dengan kontrak penguasaan sarana dan fasilitas dan menjadi tanggung jawab badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg. badan usaha sebagaimana dimaksud pada dan dapat menguasai sarana dan fasilitas penyimpanan atau menguasai sarana dan fasilitas penyimpanan yang dilengkapi dengan fasilitas pengisian tabung lpg (battling plant), dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas penyimpanan dari badan usaha yang telah mendapatkanyimpanan lpg wajib memilikigangkutan lpg wajib memiliki izin usaha pengangkutniaga lpg wajib memiliki izin usaha niaga lpg. dengan mendasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung lpg (battling plant) dan untuk memberi kepastian kegiatan usaha, badan usaha yang hanya melakukan kegiatan usaha pengisian tabung lpg (battling plant) wajib memiliki izin usaha penyimpanan lpg. dalam melaksanakan pendistribusian lpg, badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg wajib menjamin kesinambungan penyaluran lpg pada jaringan distribusi naganya, antara lain dengan memiliki cadangan operasional lpg minimum selama (tujuh) hari untuk lpg umum yang dihitung dari volume penyaluran harian rata rata pada tahun sebelumnya, memiliki cadangan kerja minimum selama (tiga) hari dan cadangan operasional minimum selama (delapan) hari untuk lpg tertentu yang dihitung dari volume penyaluran harian rata rata pada tahun sebelumnya: menjamin dan memiliki rencana tanggap darurat (emergency response) pasokan dan distribusi lpg yang dapat diimplementasikan dalam. jangka waktu jam sejak terjadinya gangguan pasokan yang dapat menyebabkan kegagalan atau ketidaktersediaan lpg tertentu suatu wilayah distribusi tertentu, dan menyediakan, memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas niaga lpg. menjamin standar dan mutu spesifikasi lpg yang ditetapkan oleh menteri: cc. menggunakan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku: menjamin ketepatan berat isi lpg sesuai dengan persyaratan ukuran. tabung lpg yang didistribusikan. sampai tingkat konsumen lpg, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup: o.b005aaa memenuhi ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli lpg: mempunyai komitmen dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna lpg: memenuhi dan mematuhi peraturan perundang undangan. badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg sebagaimana dimaksud dalam dalam menunjuk penyalur lpg wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama. penyalur lpg sebagaimana dimaksud pada. dan wajib memiliki surat keterangan penyalur. penyalur lpg dilarang melaksanakan kegiatan pengisian tabung lpg (battling plant). dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat kewajiban: badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg untuk menjamin kesinambungan penyaluran lpg pada jaringan distribusi naganya, badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg dan penyalur menjamin standar dan mutu spesifikasi lpg yang ditetapkan oleh menteri: badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg dan penyalur menggunakan peralatan yang memenuhi standard yang berlaku: anna badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg dan penyalur menjamin ketepatan berat isi lpg, badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg dan penyalur menjaminniaga lpg sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan penunjukan penyalur kepada menteri melalui direktur jenderal untuk dapat diberikan surat keterangan penyalsurat penunjukkan penyalur, sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh penyalur. dalam hal data mengenai penunjukkan penyalur sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lama nama dan alamat penyalur, nama badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg: nomor dan tanggal surat perjanjian kerja sama surat penunjukkan, wilayah penyaluranadan usaha pemegang izin usaha niaga lpg. dalam hal data mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, direktur jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg mengenai tidak diterbitkannya surat keterangan penyalur disertai alasan alasannya. bagian ketiga pendistribusian lpg tertentuuntuk rumah tangga dan usaha mikro yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari direktur jenderal atas nama menteri. penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penunjukan langsung dan atau lelang dengan mendasarkan pada wilayah distribusi lpg tertentu yang ditetapkan oleh menteri. dalam melaksanakan pendistribusian lpg tertentu, badbadan usaha pemegang izin usaha niaga lpg melalui seleksi. dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian lpg tertentu, badan usaha pemegang izisebagaimana dimaksud dalam diatur dalam lampiran peraturan menteri ini. pedoman dan tata cara penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam lampiran peraturan menteri ini. bab pengguna lpg pengguna lpg terdiri dari pengguna lpg tertentu dan pengguna lpg umum. pengguna lpg tertentu sebagaimana dimaksud pada merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan lpg tertentu dalam kemasan tabung lpg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh menteri. pengguna lpg umum sebagaimana dimaksud pada merupakan konsumen yang menggunakan lpg dalam kemasan tabung kg, tabung dan atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (bulk) serta konsumen lpg sebagai bahan pendingin. bab sistem pendistribusian tertutup lpg tertentu pengaturan sistem pendistribusian tertutup lpg tertentu meliputi penetapan pengguna dan titik serah lpg tertentu dengan menggunakan kartu kendali. pedoman dan tata cara penyelenggaraan sistem pendistribusian tertutup lpg tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur dalam lampiran iii peraturan menteri ini. pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup lpg tertentu dilakukan oleh direktur jenderal secara bertahap sesuai wilayah distribusi lpg tertentu. pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup lpg tertentu sebagaimana dimaksud pada wajib mempertimbangkan kemampuan daya beli pengguna lpg tertentu, jaminan dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu, ketersediaan sarana dan fasilitas pendistribusian lpg tertentu. direktorat jenderal melaksanakan pengawasan sistem pendistribusian tertutup lpg tertentu. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan direktoratugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu. bab harga jual lpg harga jual lpg terdiri dari harga jual lpg untuk pengguna lpg tertentu dan harga jual lpg untuk pengguna lpg umum. harga jual lpg untuk pengguna lpg tertentu sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari harga patokan lpg tertentu dan harga jual eceran lpg tertentu. nan harga patokan lpg tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah harga yang didasarkan pada harga patokan yang ditetapkan oleh menteri. harga jual eceran lpg tertentu sebagaimana dimaksud padaketentuan peraturan perundang undanganarga eceran tertinggi het) lpg tertentu untuk pengguna lpg tertentu pada titik serah sub penyalur lpg tertentu. harga jual lpg untuk pengguna lpg umum ditetapkan oleh badan usaha dengan berpedoman pada harga patokan lpg, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian. penetapan harga jual lpg sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada menteri. bab vii standar dan mutu lpg setiap lpg yang dipasarkan dan diedarkan wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) lpg yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undyang melakukan penyediaan lpg bertanggung jawab atas standar dan mutu lpg yang dihasilkan sampai tingkat konsumen besar dan atau tingkat badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg. badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan lpg bertanggung jawab atas standar dan mutu lpg yang diangkatnya. badan usaha pemegang izin usaha penyimpanan lpg bertanggung jawab atas standar dan mutu lpg yang disimpannya. badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg bertanggung jawab atas standar dan mutu lpg yang diedarkan dan dipasarkan sampai tingkat konsumen lpg melalui jaringan distribusi naganya. bab viii keselamatan minyak dan gas bumi badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian lpg wajib menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan tabung, peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menjamin penerapan kaidah keteknikan yang baik, standar dan mutu lpg: menjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyampaikan informasi mengenai keselamatan pemanfaatan dan penggunaan lpg kepada pengguna lpg. dalam memanfaatkan dan menggunakan lpg, pengguna lpg wajib memperhatikan keselamatan pemanfaatan dan penggunaan lpg. bab pemanfaatan potensi dalam negeri badan usaha yang melaksanakan penyediaan dan pendistribusian lpg. aan uuudanlpg. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi pelaksanaan izin usaha, standar dan mutu (spesifikasi) lpg, c. prioritas (alokasi) pemanfaatan lpg dalam negeri, kelangsungan penyediaan dan pendistribusian lpg, harga jual lpg pada tingkat yang wajar, penerapan kaidah keteknikan yang baik:, pengelolaan lingkungan hidup: pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, menjamin peningkatan pelayanan kepada pelanggan: terhadap dinastinya ketentuan peraturan perundang .undangan. direktur jenderal melakukan koordinasi dengan departemen dalam negeri atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang meliputi: dinastinya harga eceran tertinggi het) lpg tertentu wilayah distribusi lpg tertentu, kelancaran penyediaan dan pendistribusian lpg pada tingkat penyalur lpg konsumen lpg: izin lokasi pendirian sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian lpg. aan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian lpg, direktur jenderal dapat membentuk tim pengawasan penyediaan dan pendistribusian lpg. badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian lpg wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada menteri c.g. direktur jenderal setiap (satu) bulan dan sewaktu waktu apabila diperlukan meliputi pasokan lpg, penyaluran lpg konsumen serta sarana dan fasilitas yang digunakan. bab sanksi administrasi badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dikena. teguran tertulis kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh direktur jenderal atas nama menteri paling banyak (tiga) kal. dalam hal badan usaha pemegang izin usaha. dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan,aapyang bersangkutan. penyalur yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan serta diberikan sanksi oleh direktur jenderal melalui badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg berupa teguran tertulis dan pencabutan surat keterangan penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii ketentuan lain lain dalam hal terjadi kelangkaan lpg yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga lpg, direktur jenderal dapat melakukan tindakan tanggap darurat (emergency response) antara lain: menugaskan badan usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan: memprioritaskan produksi lpg dari hasil pengolahan kilang minyak dan gas bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan usaha hulu untuk memenuhi kebutuhan lpg dalam negeri. bab xiii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun, badan usaha yang telah melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian lpg wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri ini. dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun, kegiatan pengisian tabung lpg (battling plant) wajib menyesuaikan perizinannya berdasarkan peraturan menteri ini. badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg yang telah ditunjuk untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tabung kg, tetap dapat melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tabung sampai dengan berakhirnya masa penugasan. bab xivtabung kilogram sepanjang mengatur tata cara lelang dan penunjukan langsung untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian lpgenergi dan sumber daya mineral, ttd.belinaiysesuai dengan aslinya depannya brendan sumber daya mineral aam, lan humas, sitting prawira www www www www (www iii lampiran peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomorpenetapan volume lpg tertentulpenunjukan langsu. persyaratan badan usaha badan usaha yang mendapat penugasan melalui penunjukan langsung untuk melaksanak usaha pengolahan dan izin usaha niaga lpg, telah beroperasi atau melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian lpg wilayah distribusi lpg tertentu yang ditawarkan: memiliki kemampuan pendanaan: memiliki laporan keuangan yang telah diauditolahan,:iv. tata cara penunjukan langsupokok penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu yang akan dilaksanakan oleh badan usaha. penyiapan besaran volume lpg tertentu, harga patokan lpg tertentu,laksanakan oleh badan usaha. menteri menetapkan wilayah distribusi lpg tertentu, besaran volume lpg tertentu, harga patokan lpg tertentu dan atau ketentuan ketentuan poko dan harga patokan lpg tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri, selanjutnya digunakan sebagai dasar penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu melalui mekanisme penunjukan langsung oleh direktur jenderal. direktur jenderal dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang undangan menyampaikan undangan kepada badan usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka iii. direktur jenderal atas nama menteri menetapkan badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu dalam suatu keputusan menteri, yang memuat ketentuan ketentuan pokok paling sedikit hak dan kewajiban badan usaha: jangka waktu penugasan, cc. volume lpg tertentu, harga patokan dan harga jual eceran lpg tertentu, lokasi penugasan wilayah distribusi lpg tertentu: tata cara pembayaran: pengalihan hak dan kewajiban: keadaan kahar (force majeure), sanksi. berdasarkan keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam angka butir badan usaha melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu. menteri energi dan sumber daya mineral, ttd. purnomo yusgiantoro seinifreesuai dangan aslinya decaryi dapfsymber daya mineral pjg kem maag sutisna prawira lampiran peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor uunlelang i. penetapan volumeilelal. persyaratan badan usaha badan usaha yang mengikuti lelang untuk penugas. usaha niaga lpg: memiliki kemampuan pendanaan,pelaksanaan lelang untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu dilaksanakan apabila terdapat lebih dari satu badan usaha yang memenuhi persyaratan pada angka iii butir iv. tata cara pelaksanaan lela yang akan ditawarkan kepada badan usaha. penyiapan besaran volume lpg tertentu, harga patokan lpg tertentu dantawarkan kepada badan usaha. menteri menetapkan wilayah distribusi lpg tertentu, besaran volume lpg tertentu, dan atau harga patokan lpg tertentu direktur jenderal atas nama menteri menetapkan, dan harga patokan lpg tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri beserta syarat syarat dan ketentuan ketentuan (terms and conditions) kontrak sebagaimana dimaksud pada angka butir ditawarkan kepada badan usaha melalui mekanisme lelang. dalam rangka penawaran melalui mekanisme lelang, direktur jenderal membentuk tim lelang dengan anggota paling sedikit (lima) orang dan paling banyak (sembilan) orang. tim lelang menyiapkan dan menerbitkan dokumen lelang bid document) untuk setiap wilayah distribusi lpg tertentu yang akan ditawarkan setelah mendapat pengesahan direktur jenderal. dokumen lelang bid document) sebagaimana dimaksud pada angka butir paling sedikit memuat tata cara lelang: informasi mengenai wilayah distribusi lpg tertentu, besaran volume lpg tertentu, harga patokan lpg tertentu dan atau penyediaan tabung lpg kg: aan jangka waktu penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu, konsep kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu. dokumen lelang yang telah mendapatkan pengesahan direktur jenderal dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim lelang, ditawarkan oleh tim lelang kepada badan usaha sesuai jadwal yang ditetapkan oleh tim lelang. tim lelang mengumumkan penawaran melalui mekanisme lelang mengenai penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu paling sedikit melalui (satu) media cetak nasional, media elektronik dan media papan pengumuman setempat. tata cara pengajuan oleh badan usaha badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka iii wajib mengambil dokumen lelang sesuai jadwal yang ditetapkan oleh tim lelang. badan usaha yang telah mengambil dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada angka dicatat oleh tim lelang sebagai calon peserta lelang. badan usaha yang telah mengambil dokumen lelang wajib menyerahkan dokumen partisipasi kepada tim lelang, yang terdiri dari formulir aplikasi yang telah diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh direksi badan usaha yang bersangkutan, rencana kerja dan anggaranuntuk (satu) tahun apbn, surat pernyataan kesanggupan mengenaiberdasarkan kaidah keteknikan yang baik: kemampuan pendanaan badan usaha yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari bank pemerintah yang menerangkan bahwa badan usaha calon peserta lelang memiliki kemampuan pendanaan, surat pernyataan bahwa badan usaha calon peserta lelang menerima dan sanggup menandatangani dan melaksanakan kontrak kerja sama apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, yang ditandatangani oleh direksi badan usaha bersangkutan atas materai dan dibubuhi tanggal: surat penyataan bahwa badan usaha calon peserta lelang tunduk pada hasil lelang yang diumumkan oleh tim lelang, ditandatangani oleh direksi badan usaha bersangkutan atas materai dan dibubuhi tanggal: kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen lelang. penyerahan dokumen partisipasi sebagaimana dimaksud dalam angka butir dibuat rangkap (dua) dan dimasukkan dalam sampul tertutup dan disegel serta wajib diserahkan oleh badan usaha calon peserta lelang kepada tim lelang pada jadwal dan tempat yang telah ditentukan dalam dokumen lelang. berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, tim lelang dapat mengusulkan kepada direktur jenderal mengenai perpanjangan jangka waktu penyerahan dokumen partisipasi sebagaimana dimaksud dalam angka butir badan usaha calon peserta lelang. badan usaha calon peserta lelang, dinyatakan gugur sebagai peserta lelang. dokumen partisipasi yang telah diserahkan oleh badan usaha calon peserta lelangketentuan peraturan perundang undangan. vi. tata cara penilaian lelang pembukaan dan pemeriksaan dokumen partisipasi pada pelaksanaan lelang penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu dilakukan oleh tim lelang yang dihadiri oleh sekurang kurangnya (lima) orang anggota tim lelang. dalam hal dokumen partisipasi setelah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan administratif tidak lengkap sesuai yang ditentukan dalam dokumen lelang, peserta lelangseluruh anggota tim lelang. pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam angka butir didasarkan atas kriteria penilaian teknis sesuai dokumen lelang, penilaian keuangan dan penilaian kinerja badan usaha peserta lelang. penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam angka butirdalam angka butir dilakukan terhadap surat keterangan dari bank pemerintah yang menerangkan bahwa badan usaha peserta lelang memiliki kemampuan pendanaan. penilaian keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka butir merupakan penilaian kedua dalam penentuan peringkat. pen paw penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka butir dilakukan terhadap pengalaman bidang penyediaan dan pendistribusian lpg dan atau bahan bakar minyak: kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka butir adalah merupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat. vii. pengumuman pemenang lelang berdasarkan hasil pembukaan dan pemeriksaan sertakepada direktur jenderal. berdasarkan urutan peringkat calon pemenang lelang, direktur jenderal atas nama menteri menetap dalam suatu keputusan menteri. berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka vii butir direktur jenderal mengumum. vii. pelaksanaan penugasan badan usaha pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam angka vii butir melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu berdasarkan kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu. kontrak penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka viii butir paling sedikit memuat volume lpg tertentu: harga patokan dan hargajual eceran lpg tertentu: lokasi penugasan wilayah distribusi lpg tertentu: jangka waktu penugasan, hak dan kewajiban badan usaha: tata cara pembayaran: pengalihan hak dan kewajiban, keadaan kahar (force majeure): sanksi. menteri energi dan sumber daya mineral, ttd. purnomo yusgiantoro yan sesuai engan aslinya depan gi! dan sumber daya mineral kam n d humas k33 prawira hh, ynadan tatacara penyelenggaraan sistem pendistribusian tertutup lpg tertentu definisi tanda bukti. penerimaan dan penyaluran adalah tanda terima penyaluran lpg tertentu dari penyalur lpg tertentu kepada sub penyalur lpg tertentu sebagai bukti adanya penyaluran sejumlah lpg tertentu oleh penyalur lpg tertentu melalui sub penyalur lpg tertentu. buku catatan lombok) penyalur lpg tertentu adalah buku catatan volume lpg tertentu yang diterima dari badan usaha dan disalurkan kepada sub penyalur lpg tertentu dan atau usaha mikro yang pendapatannya dilakukan oleh penyalur lpg tertentu. buku catatan lombok) sub penyalur lpg tertentu adalah buku catatan volume lpg tertentu yang ditetapkan untuk setiap pengguna lpg tertentu dan setiap pembelian lpg tertentu yang pendapatannya dilakukan oleh sub penyalur lpg tertentu. ii. tata cara pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup lpg tertentu direktorat jenderal berkoordinasi dengan pemerintah provinsi kabupaten kota melaksanakan pendataan rumah tangga dan usaha mikro pengguna lpg tertentu yang memenuhi kriteria memiliki kartu tanda penduduk ktp) atau kartu penduduk musiman dan kartu keluarga kk) pada wilayah yang data, 'b. mempunyai penghasilan tidak lebih dari (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan dibuktikan melalui slip gaji atau pengeluaran tidak lebih dari (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat. badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu melaksanakan distribusi lpg tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro melalui penyalur lpg tertentu yang ditunjuk pada wilayah distribusi lpg tertentu yang ditentukan. penyalur lpg tertentu dalam menyalurkan lpg tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro dapat menunjuk sub penyalur lpg tertentu dan dilaporkan kepada badan usaha pemegang izin usaha niaga lpg dan pemerintah kabupaten kota. penyalur lpg tertentu menerbitkan tanda bukti penerimaan dan penyaluran yang harus ditandatangani dan disimpan oleh penyalur lpg tertentu dan sub penyalur lpg tertentu.uga asawww awan ioi vi. pengawasan direktorat jenderal dalam melakukan pengawasan atas penerapan kartu kendali bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kepolisian, dan badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu. dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penerapan kartu kendali dapat dibentuk tim koordinasi pengawasan lpg tertentu sesuai dengan kebutuhan. dalam rangka penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan lpg tertentu, kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian republik indonesia dan atau oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn) direktorat jenderal bekerjasama dengan kepolisian republik indonesia. vii. pelaporanukti penyaluran berupa buku catatan lombok) sub penyalur lpg tertentu atau penyalur lpg tertentu yang diketahui oleh kelurahan desa setempat setiap bulan. penyalur lpg tertentu melaporkan perubahan sub penyalur, apabila terjadi perubahan. badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu melaporkan kepada direktur jenderal mengenai rencana dan realisasi volume penyaluran lpg tertentu yang dirinci menurut penyalur, kabupaten kota, provinsi, dan nasional setiap bulan. badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian lpg tertentu melaporkan perubahan penyalur lpg tertentu kepada direktorat jenderal, apabila terjadi perubahan. menteri energi dan sumber daya mineral, ttd. purnomo yusgiantoro all sesuai dengan aslinya parfemanyen pergi mber daya mineral death as, nop sutisna prawira
han kementerian energi dan sumber daya mineral. permohonan. izin jaringan tenaga listrik lintas negrta dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang jual beli tenaga listrik lintas negaralain penjualan, izin pembelian, dan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negarajual beli tenaga listrik lintas negar. penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada:pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada:: dan tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri. bab iii tata cara permohonan izin penjualan tenaga listrik lintas negara permohonan izin penjualsalinan surat izin usaha perdagangan sup): cc. salinan tanda daftar perusahaan menteri menetapkan izin penjualnjualan tenaga listrik lintas negara diajukan paling lambat (enam puluh) hari sebelum izin penjualan tenaga listrik lintas negara berakhir. dalam hal permohonan izin penjualan tenaga listrik lintas negara ditolak harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya. izin penjualan tenaga listrik lintas negara harus diubah apabila terdapat perubahan kapasitas penjualan. untuk mendapatkan perubahan izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara harus mengajukan permohonan perubahan izin penjualpembelian tenaga listrik lintas negara permohonan izin pembelimbelian tenaga listrik lintas negara diajukan paling lambat (enam puluh) hari sebelum izin pembelian tenaga listrik lintas negara berakhir. dalam hal permohonan izin pembeliizin pembelian tenaga listrik lintas negara harus diubah apabila terdapat perubahan kapasitas pembelian. untuk mendapatkan perubahan izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara harus mengajukan permohonan perubahan izin pembeliinterkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara permohonan izin interkoneksi jaringmenteri menetapkan izin interkoneksi jaringinterkoneksi jaringinterkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara diajukan paling lambat (enam puluh) hari sebelum izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara berakhir. dalam hal permohonan izin interkoneksi jaringpelaksanaan interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengandalam hal belum ada peraturan perundang undangan mengenai aturan jaringan sistem tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada kedua belah pihak dapat membuat kesepakatan. bab ketentuan lain izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam atau izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam sekaligus sebagai izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara. bab vii pembinaan dan pengawasan menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan menteri inibab viii ketentuan peralihan izin penjualan dan pembelian tenaga listrik lintas negarnjualjualan tenaga listrik lintas negara, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penjualsalinan surat izin usaha perdagangan sup): salinan tanda daftar perusahaan (mbelimbeliinterkoneksi jaringinterkoneksi jaringkementerian energi dan sumber daya mineral. retensi. arsip. keuanguakeuangkeuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pertanggungjawab, dan pertanggungjawaban. jadwal retensi arsip keuangan kementerian energi dan sumber daya mineral adalah jadwal retensi mengenai arsip kegiatan pengelolaan keuangan lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral yang berisi jenis arsip,keuangan lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral. penyusutan arsip keuangan berakhir. jadwal retensi arsip keuangan kementerian energi dan sumber daya mineralkeuangan. jadwal retensi arsip keuangan kementerian energi dan sumber daya mineraldimusnahkan, dipermainkan atau dinilai kembali,nyusutan arsip keuangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan carakeuangan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib berkoordinasi dengan sekretariatsemen esdm. jabatan. kelas. struktural. fungsionasumber daya mineral republik indonesia, menimbang bahwa dengan memperhatikan hasil evaluasi jabatan lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral dan berdasarkan persetujuan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, makstruktural kementerian energi dan sumber daya mineral kelas jabatan jabatan sekretaris jenderal direktur jenderal inspektur jenderal kepala badan sekretaris jenderal dewan energi nasional kepala biro sekretaris direktorat jenderal sbmowu sekretaris inspektorat jenderal sekretaris badan kepala pusat kepala balai kepala museum geologi kelas jabatan jabatan kepala subdirektorat kepala bidang kepala subbagian kepala seksi kepala subbidang kepala subbagian tata usaha inspektorat plt. menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, chairul tanjungtertentu kementerian energi dan sumber daya mineral kelas jabatan jabatan staf khusus menteri analis kebijakan utama analis kebijakan madya analis kebijakan muda analis kebijakan pertpegawaian pelaksana pemula arsiparis utama arsiparis madya arsiparis muda jabatan pan arsiparis pertama arsiparis penyelia arsiparis pelaksana lanjutan arsiparis pelaksana auditor utama auditor madya auditor muda auditor pertama auditor penyelia bidan penyelia dokter pertama dokter gigi muda dokter gigi pertama inspektur ketenagalistrikan utama inspektur ketenagalistrikan madya inspektur ketenagalistrikan muda inspektur ketenagalistrikan pertama inspektur minyak dan gas bumi utama inspektur minyak dan gas bumi madya inspektur minyak dan gas bumi muda inspektur minyak dan gas bumi pertama inspektur tambang utama inspektur tambang madya jabatan pan inspektur tambang muda inspektur tambang pertama instruktur pertama instruktur pelaksana lanjutan lektor kepala lektor asisten ahli peneliti utama peneliti madya peneliti muda peneliti pertama penerjemah muda penerjemah pertama pengamat gunungapi penyelia pengamat gunungapi pelaksana lanjutan pengamat gunungapi pelaksana pengamat gunungapi pelaksana pemulpenyelidik bumi utama penyelidik bumi madya penyelidik bumi muda jabatan pan penyelidik bumi pertama perancang peraturan perundang undangan utamagigi pelaksana perawat pertama perawat penyelia perawat pelaksana lanjutan perawat pelaksana merekayasa utama merekayasa madya merekayasa muda merekayasa pertama perencana utama perencana madya perencana muda perencana pertama pranata humas madya pranata humas muda pranata humas pertama jabatan pan pranata humas penyelia pranata humas pelaksana lanjutan pranata humas pelaksanelaksana lanjutan pustakawan madystatistics muda statistics pertama jabatan pan surveyor pemetaan madywidyaiswara utama widyaiswara madya widyaiswara muda widyaiswara pertama plt. menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, chairul tanjung lampiran iii peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor:umum kementerian energi dan sumber daya mineral kelas nama jabatan jabatan analis bimbingan usaha analis dampak lingkungan analis harga dan subsidi bahan bakar analis hubungan komersial analis investasi dan kerjasama analis kegiatan eksplorasi analis kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas analis kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi analis kelaikan teknik dan keselamatan nan ketenagalistrikan analis kelaikan teknik minyak dan gas kelas nama jabatan jabatan analis keselamatan minyak dan gas bumi analis keselamatan pertambangan mineral dan batubara analis ketahanan energi analis keuangan analis kondisi krisis energi analis konservasi energi analis konservasi pertambangan mineral dan batubara analis laboratorium analis lindungan lingkungan ketenagalistrikan analis organisasi dan tata laksana analis pelayanan dan bimbingan usaha analis pelayanan dan pengawasan usaha analis pelayanan usaha mineral dan batubara analis pemanfaatan energi analis pemanfaatan sarana dan prasarana teknis analis penanggulangan krisis kelas nama jabatan jabatan analis penerimaan negara bukan pajak analis penerimaan negara minyak dan gas bumi analis pengawasan eksplorasi dan nan: eksploitasi analis pengembangan investasi minyak dan gas bumi analis pengembangan usaha hulu analis penggunaan barang operasi minyak dan gas bumi analis penggunaan tenaga kerja minyak dan gas bumi analis pengusahaan ketenagalistrikan analis penyediaan energi analis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan analis penyelesaian lhp tgr analis penyertaan modal pemerintah analis perlindungan lingkungan pertambangan mineral dan batubara analis program energi baru terbarukan analis program ketenagalistrikan analis program mineral dan batubara analis rencana produksi dan pemanfaatan mineral dan batubara analis standar pendidikan dan pelatihan batubara analis tenaga teknik ketenagalistrikan oo. atm ana penunjang kewnaatertan bumi blame erna metana pelatihan mie sat aan konservasi energi pemasaran penta dokumenter dan pai pena kekecewaan pelatihan reg sarana gam paman dan pelatihan pengembangan sosro sarana pemetaan pelatihan gas bumi walmarovantami panam paman mede dasar pemumsmgparaam pengammras keuangan amalan plt. menteri energi sumberdaya mineral republik indonesia, chairul tanjungperubahan pengaturan mengenaigatur kembali mengenai pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel, ketentuan verifikasi, pengawasan, dan sanksbahan bakar minyak jenis minyak solar gas oil) yang selanjutnya disebut bbm jenis minyak solar adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang digunakan untuk mesin diesel.bm jenis minyak solarsebagai bahan bakar lain. badan usaha bbn jenis biodiesel adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan bakar nabati biofuel) sebagai bahan bakar lain jenis biodiesel. . . dana pembiayaan biodiesel adalah dana perkebunan kelapa sawit yang dihimpun, diadministrasikan, dikelola, disimpan, dan disalurkan oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit dalam rangkag3 bab tujuan pengaturan penyediaan dan pemanfaatan bbn jenis biodiesel pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan bbn jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh badan pengelola dana, bertujuan untuk: terwujudnya percepatan pemenuhan penahanan kewajiban minimal pemanfaatan bbn jenis biodiesel, dan terselenggaranya administrasi penyediaan dan penyaluran dana pembiayaan biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat. badan usaha bbm wajib melakukan pencampuran bbn jenis biodiesel dengan bbm jenis minyak solar sesuai dengan penahanan kewajiban minimal pemanfaatan bbn jenis biodiesel yang ditetapkan oleh menteri. bab iii pengadaan bbn jenis biodiesel bagian kesatu umum pengadaan bbn jenis biodiesel oleh badan usaha bbm dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi pengadaan yang selanjutnya dilakukan penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. dalam rangka pengadaan bbn jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam dirjen bike menyampaikan pemberitahuan jadwal pengadaan bbn jenis biodiesel periode berikutnya dan daftar badan usaha bbn jenis biodiesel kepada badan usaha bbm paling lambat (enam puluh) hari sebelum periode pengadaan bbn jenis biodiesel oleh badan usaha bbm berakhir. badan usaha bbn jenis biodiesel yang akan mengikuti pengadaan bbn jenis biodiesel harus menyampaikan kepada dirjen bike persyaratan sebagai berikut: bukti bahwa bbn jenis biodiesel yang diproduksi disalurkan telah memenuhi standar kualitas spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, berdasarkan hasil uji laboratorium independen yang terdaftar pada diakui olehsatu tahun terakhir, dan surat pernyataan mengenai jaminan ketersediaan bbn jenis biodiesel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan pengadaan bbn jenis biodiesel oleh badan usaha bbm sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan setiap (enam) bulan dengan terlebih dahulu diumumkan kepada publik paling lambat (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan. dalam rangka pelaksanaan pengadaan bbn jenis biodiesel, menteri membentuk tim evaluasi pengadaan bbn jenis biodiesel yangsekretariat jenderal kementerian energi dan sumber daya mineral, badan pengelola dana, badan usaha bbm, dan institusi yang terkait dengan partisipasi publik bidang energi yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan prinsip prinsip yang tercantum dalam peraturan menteri ini. bagian kedua mekanisme penetapan badan usaha bbm dirjen bike menetapkan badan usaha bbm yang melaksanakan pengadaan bbn jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam dalam kerangka pembiayaan oleh badan pengelola dana dengan memperhatikan kebijakan komite pengarah badan pengelola dana. dalam rangka penetapan sebagaimana dimaksud pada dirjen migas menyampaikan daftar badan usaha bbm yang aktif melaksanakan kegiatan usaha niaga bbm jenis minyak solar kepada dirjen bike. berdasarkan daftar yang disampaikan oleh dirjen migas sebagaimana dimaksud pada dirjen bike melakukan evaluasi untuk menetapkan badan usaha bbm yang melaksanakan pengadaan bbn jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh badan pengelola dana dengan melibatkan perwakilan dari direktorat jenderal minyak dan gas bumi, badan pengatur, dan pemangku kepentingan terkait. bagian ketigasejak pengumuman pelaksanaan pengadaan bbn jenis biodiesel oleh badan usaha bbm sebagaimana dimaksud dalam badan usaha bbm sebagaimana dimaksud pada menyampaikan usulan kepada menteri melalui dirjen bikejen bikejen bikesebagaimana dimaksud dalammenteri melalui dirjen bike. dirjen bike melaporkan kepada menteriuntuk mendapatkan persetujuan. berdasarkan persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada dirjen bike atas nama menterisebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh dirjen bike kepada: badan usaha bbm, dan badan pengelola dana. penetapan sebagaimana dimaksud pada diumumkan oleh dirjen bike kepada publik paling lambat dalam jangka waktu (empat belas) haripaling lambat (empat belas) hari setelah penetapan oleh dirjen bike atas namagian keempat pelaporan badan usaha bbm wajib melaporkan kepada dirjen bike mengenai badan usaha bbn jenis biodiesel yang telah ditunjuk dan besaran volume yang harus disalurkan untuk setiap badan usaha bbn jenis biodiesel dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya surat perintah memulai pekerjaan pengadaan bbn jenis biodiesel. dalam hal badan usaha bbn jenis biodiesel yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada tidak dapat memenuhi komitmen penyaluran biodiesel dapat digantikan oleh badan usaha bbn jenis biodiesel lainnya yang ditunjuk oleh badan usaha bbm berdasarkan rekomendasi tim evaluasi pengadaan bbn jenis biodiesel. penggantian badan usaha bbn jenis biodiesel dengan badan usaha bbn jenis biodiesel lainnya yang ditunjuk oleh badan usaha bbm sebagaimana dimaksud pada tidak mengurangi alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. bab dana pembiayaan biodiesel dan ketentuan verifikasi badan usaha bbn jenis biodiesel yang telah ditunjuk oleh badan usaha bbm dan telah menyalurkan bbn jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam berhak memperoleh dana pembiayaan biodiesel dari badan pengelola dana. untuk memperoleh dana pembiayaan biodiesel dari badan pengelola dana sebagaimana dimaksud pada badan usaha bbn jenis biodiesel mengajukan permintaan pembayaran dana pembiayaan biodiesel dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada badan pengelola dana setiap bulannya dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: salinan penetapan dirjen bike atas nama menteri mengenai badan usaha bbn jenis biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan bbn jenis biodiesel dan alokasi besaran volume bbn jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam salinan kontrak pengadaan bbn jenis biodiesel dengan badan usaha bbm, cc. berita acara serah terima asli bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh badan usaha bbm dan badan usaha bbn jenis biodiesel mengenai kesepakatan titik suplai dan titik serah bbn jenis biodiesel, volume bbn jenis biodiesel yang disediakan disalurkan, dan besaran ongkos angkut: dan salinan perjanjian antara badan pengelola dana dengan badan usaha bbn jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam salinan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib ditunjukkan dokumen aslinya pada pengajuan pembayaran pertama. badan pengelola dana melakukan penelitian atas kebenaran dokumen permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dan menyampaikan permohonan kepada dirjen bike atas nama menteri untuk mendapatkan verifikasi. dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dirjen bike: berkoordinasi dengan badan pengelola dana, dan dapat dibantu oleh pihak ketiga yang independen. pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada diselesaikan paling lama (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan verifikasi dari badan pengelola dana. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ruang lingkup, sebagai berikut: volume bbn jenis biodiesel yang disalurkan oleh badan usaha bbn jenis biodiesel kepada badan usaha bbm, madina volume bbn jenis biodiesel yang diterima oleh badan usaha bbm: dan bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti besaran ongkos angkut. dirjen bike atas nama menteri menyampaikan hasil verifikasi kepada badan pengelola dana untuk keperluan pembayaran dana pembiayaan biodiesel kepada badan usaha bbn jenis biodiesel dalam jangka waktu paling lambat (lima) hari kerja terhitung sejak penetapan hasil verifikasi. hasil verifikasi yang disampaikan kepada badan pengelola dana sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat informasi mengenai: nama badan usaha bbn jenis biodiesel dan alokasi besaran volume bbn jenis biodiesel yang disalurkan: nama badan usaha bbm, cc. volume bbn jenis biodiesel sesuai dengan realisasi transaksi badan usaha bbn jenis biodiesel dengan badan usaha bbm, dan besaran ongkos angkut, dan bulan transaksi. jumlah volume bbn jenis biodiesel sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai dasar penentuan dana pembiayaan biodiesel yang harus dibayarkan oleh badan pengelola danapembayaran dana pembiayaan biodiesel kepada badan usaha bbn jenis biodiesel oleh badan pengelola dana dilakukan paling lambat setiap (satu) bulan setelah badan pengelola dana menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam bab pengawasan dirjen bike melakukan pengawasan atas penyediaan dan pemanfaatan bbn jenis biodiesel. dalam rangka pengawasan atas penyediaan dan pemanfaatan bbn jenis biodiesel sebagaimana dimaksud pada dirjen bike dibantu oleh tim pengawas yang dibentuk oleh menteri. tim pengawas sebagaimana dimaksud padabadan pengatur, inspektorat jenderal kementerian energi dan sumber daya mineral, dan badan pengelola dana. bab sanksi administratif terhadaptetapkan oleh dirjen migas atas nama menteri. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa: denda, dan atau pencabutan izin usaha. denda sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar rp6. (enam ribu rupiah) per liter terhadap volume bbn jenis biodiesel yang wajib dicampur dengan volume bbm jenis minyak solar pada bulan berjalan. besaran denda sebagaimana dimaksud pada akan ditinjau secara berkala sesuai dengan kondisi keekonomian dari harga bbm jenis solar dengan harga bbn jenis biodiesel. penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan melalui pemberitahuan tertulis oleh dirjen migas atas nama menteri. pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan penilaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh dirjen bike yang dibantu oleh tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam dalam hal berdasarkan penilaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud padaarenakan kondisi antara lain: keadaan kahar, atau keterlambatan dan atau keterbatasan pasokan bbn jenis biodiesel dari badan usaha bbn jenis biodiesel, badan usaha bbm tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam badan usaha bbm dapat mengajukan keberatan tertulis kepada menteri melalui dirjen migasbadan usaha bbm dianggap telah menyetujui dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam keberatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam diverifikasi oleh dirjen migas paling lama (tiga puluh) hari kerjadirjen migas atas nama menteri dapat menerima atau menolak keberatan tertulis yang disampaikan oleh badan usaha bbm. dalam hal keberatan tertulis diterima oleh dirjen migas atas nama menteri, maka badan usaha bbm dibebaskan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda. dalam hal keberatan tertulis ditolak oleh dirjen migas atas nama menteri, maka badan usaha bbm dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam penolakan keberatan oleh dirjen migas atas nama menteri sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat. dirjen migas atas nama menteri menerbitkandalam dan yang memuat besaran sanksi yang dikenakan dan tanggal jatuh tempo pembayaran. tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada adalah (satu) bulan sejak surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif diterima oleh badan usaha bbm. apabila dalam jangka waktu (satu) bulan setelah jatuh tempo pembayaran denda sebagaimana dimaksud padapertama. apabila dalam jangka waktu (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan pertamdua. apabila dalam jangka waktu (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan kedutiga. apabila dalam jangka waktu (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketigberlaku ketentuan sebagai berikut:atau badan usaha bbm dikenai sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf keterlambatan atas pembayaran sanksi administratif berupa sebagaimana dimaksud dalam dikenakan tambahan sanksi denda keterlambatan sebesar (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi administratif berupabadan usaha bbm disetor kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang keuangan negarabadan usaha bbm kepada dirjen migas. badan usaha bbn jenis biodiesel yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, dikenai sanksi administratif. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini berlaku, terhadap pengadaan bbn jenis biodiesel yang sedang berjalan, mekanisme pengadaan bbn jenis biodiesel tahap selanjutnyana sesuai dengan aslinya kementerian eres dan sumber daya mineral biro hukum, sun esai urn asri
wali : a'tif cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aa sana amngkat kabakangkat kabar sawpendapatan transfernaa apa .lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan rp. belanja sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja operasi sejumlah rp. belanja modal sejumlah rp. belanja tidak terduga rp. belanja operasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis belanja bad bemasihedodain rp. belanja barang dan jasarp. belanja modal aset tetap lainnya rp. belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf belanja tidak terdugadaerah sejumlah rp. cc. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempda dan pembiayaan:ngkatms3on?er walikota gorontalo san tahu diundangkan gorontalo pada gagal yasenhar sek ris daerah kota gorontalo, ismail madjid lembaran daerah kota gorontalo tahun nomor perangkat kabar
bupati bangli kabupaten bangli tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangl. yang mengacu keibangbangli yang selanjutnya disebut ipjp kabupaten bangingli sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari babi pendahuluan: babi gambaran umum kondisi daerah: babi analisis isu isu strategis babi visi dan misi daerah babi arah kebijakan, dan babiazorbor bupati bangli, made gianyar diundangkan bangli pada tanggal donenow 20rancangan) kabupaten bangli tahun i. umum pemerintah daerah kabupaten bangli mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan rencana pembangunan jangka panjang ipjp) daerah dan dipercayadm, gender, ekonomi, politik, hukum dan iptek. peraturan perundang undangan mengamanatkan rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) ditetapkan dengan peraturan daerah. demi cukup jelas, cukup jelas, cukup jelas, cukup jelas, tambahan lembaran daerah kabupaten bangli nomor,
lembaran daerah kabupaten bandung tagawa. angan nomor tahun peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun tentang perizinan perdagangan kabupaten bandung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung, menimbang :.a.: bahwa perizinan dilingkungan dinas perdagangan dan pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam peraturan daerahsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan konduktivitas perdagangperdagangbab objek dan subjekdungdung. objek tanda daftar gudang ruangansubjek tanda daftar gudang ruangandung,dungdung, bab iii jenis perizinan dan pendaftaran perusahaan bagian kesatu jenis perizinan jenis perizinan perdagangan, meliputn dapat diberikan sup mikro kepada perusahaan perdagangan mikrojenis pendaftaran perusahaan jenis pendaftaran perusahaan, meliputi tanda daftar gudang ruangan, perorangan atau badan hukum yang menggunakan tempat menyimpan stok barang dagangan, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan: tanda daftar perusahaan, yang perusahaannya berbentuk: perseroan terbatas pt), koperasi, kecuali koperasi simpan pinjam, persekutuan komanditer cv), firma fa), perorangan:wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. perusahaanb tata cara pemberian izin bagian kesatu izin usaha perdagangan paragraf permohonan setiap orang atau badan hukum badan usaha yang menyelenggarakan usaha perdagangan wilayah kabupaten bandung wajib memiliki surat izin usaha perdagangan. permohonan izin usaha perdagizin usaha perdagperusahaan yang berbentuk perseroan terbatas: copy ktp pemilik direktur utama penanggung jawab perusahaan, copy npp perusahaan:: copy akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan: pengesahan dari instansi berwenang, copy ktp penanggungjawab pengurus: copy npp: copy izin gangguan, neraca awal,: copy ktp pemilik penanggungjawab perusahaan, copy npp perusahaan,perseorangan: copy ktp pemilik penanggung jawab, copy npp, copy izin gangguan, neraca awal perusahaan:, copy ktp pemilik direktur utama penanggung jawab perusahaan copy npp perusahaan, copy izin gangguan: neraca awal perusahaan, photo penanggung jawab direktur utama pemilik perusahaan ukuran lembar). paragraf pemberian izin usaha perdagangan badan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin usaha perdagangansurat keputusan izin usaha perdagangan. badan atas nama bupati bandung menerbitkan surat izin usaha perdagangan. bagian kedua tanda daftar gudang ruangan paragraf permohonan semua pihak yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki sarana gudang ruangan penyimpanan barang wilayah kabupaten bandung diwajibkan memiliki tanda daftar gudang ruangan. permohonan tanda daftar gudang rugudang rucopy kartu tanda penduduk ktp) pimpinan penanggungjawab, copy perjanjian, pemakaian,atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang ruangan bagi pengusaha yang menyewa memanfaatkan gudang ruangan pihak lain, copy akta pendirian koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang: gambar denah gudang ruangan (lokasi) dimana gudang ruangan tersebut berada. paragraf pemberian tanda daftar gudang ruangan badan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan tanda daftar gudang ruangtanda daftar gudang ruangan. badan atas nama bupati bandung menerbitkan tanda daftar gudang ruangan. bagian ketiga tanda daftar perusahaan paragraf permohonan setiap perusahaan kegiatan usaha yang berkedudukan dan menjalankan usahanya wilayah kabupaten bandung wajib memiliki tanda daftar perusahaan. permohonan tanda daftar perusahaperusaha: asli dan copy akta pendirian perusahaan, asli dan copy akta perubahan pendirian perusahaan (apabila ada), asli dan copy surat keputusan, pengesahan sebagai badan hukum: copy identitas diri ktp) atau paspor direktur utama penanggungjawab:, copy izin usaha atau dari instansi yang berwenang. perusahaan berbentuk koperasi asli dan copy, akta pendirian koperasi, copy identitas pengurus ktp paspor), copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang: copy izin usaha dari instansi yang berwenang: akta pendirian koperasi. cc. perusahaan berbentukcopy: asli dan copy akte pendirian perusahan (apabila ada) atau surat penunjukan sebagai kantor cabang kantor pembantu perwakilan: copy identitas diri ktp) atau paspor pengurus penanggungjawab, copy izin usaha dari instansi yang berwenang. perorangan:npp. paragraf pemberian tanda daftar perusahaan badan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan tanda daftar perusahatersebut disiapkan naskah tanda daftar perusahaan. badan atas nama bupati menerbitkan tanda daftar perusahaan. bab masa berlaku izinjangka waktu berlakunya izin usaha perdagangan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan. terhadap izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dilakukan pendaftaran ulang (teregistrasi) setiap (lima) tahun sekali sejak tanggal diterbitkan. jangka waktu berlakunya tanda daftar gudang ruangan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan. tehadap tanda daftar gudang ruangan dimaksud wajib dilakukan pendaftaran ulang (teregistrasi) setiap (tiga) tahun sekali, jangka waktu berlakunya tanda daftar perusahaan ditetapkan selama (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan. apabila pemegang izin perdagangan dan daftar perusahaan daftar perusahaan dimaksud kepada bupati melalui badan. apabila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka izin dan daftar perusahaan yang telah diberikan, harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada bupati melalui badan. apabila pemegang izin dan daftar perusahaan memindahtangankan hak izin dan daftar perusahaan harus mendapatkan persetujuan bupati melalui badan. setiap terjadi perpindahan hak izin dan daftar perusahaan sebagaimana dimaksudrpindahan hak harus sudah menyelesaikan surat izin dan daftar perusahaannya. izin dan daftar perusahaan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin dan daftar perusahaan menghentikan kegiatan usahanya, pemegang izin dan daftar perusahaan mengubah menambah usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada bupati, tidak melaksanakan teregistrasi, dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang undangundang berlaku ketentuan pidana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf sertviii ketentuan peralihan surat izin usaha perdagangan sup) dan tanda daftar perusahaan tdp)perizinan lingkungan dinas perdagangan dan pengelolaan pasar kabupaten bandung lembaran daerah kabupaten bandungizinan perdagangbertanggungjawab bidang perdagangan kabupaten bandung. badan adalah badan penanaman modal dan perizinan kabupaten bandung atau disingkat pmberkedudukan dalam wilayah negara republik indonesia,ruangan tdg r) adalah sebagai bukti pemberian izin dalam mengoperasikan penggunaan gudang ruangan tempat penyimpanan barang. luas gudang ruangan adalah luas tempat penyimpanan barang barang dagangan tempat penyimpanan barangdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng rappang, menimbang bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom berjalan tertib dan lancar, perlu diatur pedomanan desa, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandoman organisasi pemerintahorganisasikepala dusmelaksanakan tugas dan wewenangnya. unsur sekretariat desa sebagaimana dimaksud unsur pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan, meliputi urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. paling sedikit terdiri atas (dua) urusan, meliputyanglaksana kewilayahan diaturtugas pokok dan fungsi pemerintah desa diatur lebih lanjut dengantentuan lebih lanjut mengenai tata kerja pemerintah desa diatur dalam peraturan bupati. bab mekanismemengenal dan dikenal masyarakat setempat, tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan kepala desa, baik sebagai suami istri dan atau anak orang tua, cc. mampu berkomunikasi bahasa indonesia dan bahasa masyarakat desa setempat, dan bersedia bertempat tinggal desa setempat jika terangkat sebagai perangkat deszin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagtidak mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf maka calon perangkat desa dianggap disetujui, rekomendasi penolakan nama perangkat desa oleh camat dapat diterima apabila proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tim pengangkatan perpangkatan, wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas. biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apb desa sertax10 lampiran peraturan daerah sidenreng rappang nomor tahun tanggal julidenreng rappang, rusdi masse
bupati wonosobo provinsi jawa tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wonosobo, menimbang bahwa untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan, dipandang perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan, bahwa wilayah kabupaten wonosobo memiliki daerah tujuan wisata yang perlu terus dibangun dan dikembangkan sehingga mampu memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf dan huruf sertwonosowonosoboaerah adalah kabupaten wonosobo. bupati adalah bupati wonosobo. kabupaten adalah kabupaten wonosobo. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten wonosobo. rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten wonosobowonosobowonosobokesemua bentuk aktifitas wisata dan disemua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnywonosob dan kawasan pengembangan pariwisata kabupateasas, visi, misi, tujuan, prinsip, sasaran: dan arah pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu tahun sampai dengan tahun asas pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan berdasarkan asastif, asas berkelanjutan, asas demokratis: asas kesetaraan, asas kesatuan, dan il. asas religiusitas. visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf adalah terwujudnya pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutansebagaimana dimaksud pada huruf dengan mengembangkan: mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, aksesibel, berwawasan lingkungan, berbudaya, meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. mengembangkan pemasaran pariwisata yang koordinatif, integratif, sinergis, efektif, efisien, beretika dan menjunjung nilai nilai religius dan sopan santun dalam meningkatkan kunjungan wisata. mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif, efisien, berdaya saing, kredibel, kemitraan antar sektor yang sinergis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. membangun kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mendorong terwujudnya destinasi pariwisata yang asri dan berkelanjutan, industri pariwisata yang kreatif dan inovatif, dan pemasaran pariwisata yang beretika dan berdaya saing. tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kebudayaan daerah. mengkomunikasikan citra pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang efektif, efisien, beretika dan berbudaya untuk meningkatkan apresiasi pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan. mewujudkan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif sehinggambentuk lembaga dan pemasaran pariwisata. prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas, provinsi dan kabupaten, antara kabupaten dan desakepariwisataan,dan memperkukuh keutuhan negara kesatuan republik indonesia. sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf adalah peningkatan: jumlah kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah, jumlah kontribusi sektor pariwisata pada pdrb, cc. jumlah kunjungan wisatawan nusantara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, rata rata lama tinggal wisatawan nusantara, rata rata lama tinggal wisatawan mancanegara, jumlah bidang ekonomi kreatif', prosentase komunitas kreatif yang memfasilitasi dalam ruang atau arena kreasi, prosentase orang kreatif yang menjadi wirausaha, j . prosentase produk kreatif yang memfasilitasi dalam pamerberusaha dan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah serta pelestarian lingkungan, tata kelola yang baik, secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku, dan mendorong kemitraan sektor publik, privat dan akademisi, pemerintah desa sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha. ripparkab menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan kepariwisataan kabupaten wonosoboyakni tahun sampai dengan tahu. bab iii pembangunan destinasi pariwisata bagian kesatu umum pembangunan destinasi pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kewilayahan pembangunan destinasi pariwisata kabupatenpembangunan destinasi pariwisata kabupaten kewilayahan pembangunan destinasi pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: dpk, kpk,dan kpkkabupaten,terdiri dari: (enam) dpk tersebar seluruh kecamatan kabupaten wonosobo, (lima) kpk, dan (enam) kpk. kewilayahan (enam) dpk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari dpk dieng dan sekitarnya, dpk kalianget dan sekitarnya, dpk mindoro sumbing dan sekitarnya, dpk pantodomas dan sekitarnya, dpk serayu dan sekitarnya, dan dpk lintang winongsari dan sekitarnya, peta kewilayahan (enam) dppk dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan sejajar, kecamatan warung, kecamatan watumalang, sebagian kecamatan mojotengah, yang terdiri atas: kpk sejajar warung dan sekitarnya, kpk sebagian mojotengah watumalang dan sekitarnya, dpk kalianget dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan wonosobo, sebagian kecamatan mojotengah, sebagian kecamatan selomerto, sebagian kecamatan kretek, yang terdiri atas: kpk wonosobo sebagian mojotengah sebagian kretek dan sekitarnya, kpk sebagian selomerto dan sekitarnya. dpk mindoro sumbing dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi sebagian kecamatan kretek, kecamatan kalikajar, yang terdiri atas: kpk sebagian kretek dan sekitarnya, kpk kalikajar dan sekitarnya. dpk pantodomas dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan saluran dan kecamatan kepil, yang terdiri atas kpk saluran kepil dan sekitarnya, dpk serayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi sebagian kecamatan selomerto, kecamatan leksono dan kecamatan sukoharjo, yang terdiri atas: kpk leksono sukoharjo dan sekitarnya, kpk sebagian selomerto dan sekitarnya. dpk lintang winongsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan wadaslintang, kecamatan kalibawang dan kecamatan kaliwiro, yang terdiri atas: kpk wadaslintang dan sekitarnya, kpk kalibawang kaliwiro dan sekitarnya. arah kebijakan pembangunan dpk sebagaimana dimaksud dalam meliputi kebijakan pengembangan: dpk dieng dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata agro, heritage, edukasi dan minat khusus, dpk kalianget dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, americas pendukung pariwisata, heritage, edukasi, wisata minat khusus, wisata buatan dan wisata rohani, dpk mindoro sumbing dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata minat khusus, wisata alam, wisata agro, dan wisata rohani, dpk pantodomas dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, dpk serayu dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, americas pendukung pariwisata, wisata minat khusus, dan wisata agro, dpk lintang winongsari dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata minat khusus, dan wisata agro. arah kebijakan pembangunan dpk sebagaimana dimaksud pada meliputi: perencanaan pembangunan dpk, kpk dan kpk, implementasi pembangunan dpk, kpk dan kpk,dan cc. pengendalian implementasi pembangunan dpk, kpk dan kpk. strategi untuk perencanaan pembangunan dpk, kpk dan kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan penyusunan: rencana detail pembangunan dpk, kpk dan kpk, dan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan dpk, kpk dan kpk. strategi untuk implementasi pembangunan dpk, kpk dan kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui penyusunan indikasi program, kegiatan dan anggaran pembangunan kepariwisataan kabupaten. strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan dpk, kpk dan kpk sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail dpk, kpk dan kpk, peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, dan pelaku usaha serta masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail dpk, kpk dan kpk sebagaimana dimaksud dalam ditetapkankawasan pengembanganserta kawasan pengembangan pariwisataestinasi,, dan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan dalam destinasi. strategi untuk pengembangan dan peningkatandan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan destinasiudaradikabupaten, dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kemudahan investasi dibidang pariwisata, dan promosi investasi dibidang pariwisata. strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi dilokal untuk:dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang keudibidang pariwisata dalam negeri dan luar negeri, dan cc. meningkatkan sinergi promosi investasi dibidang pariwisata dengan lokal terkait. bab pembangunan pemasaran pariwisatalokal, wisatawan mancanegaralokwonosobo secara berkelanjutan, dan peningkatkabupaten wonosobodanwonosobo dalam negeri, dan penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kabupaten wonosobo luar negeri. strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kabupaten wonosoboprovinsi dan badan promosi pariwisata daerah kabupaten. strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kabupaten wonosobokabupaten wonosobo luar negeri, dan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata kabupaten wonosobo luar negeri. penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata kabupaten wonosobowonosobolocallokalkabupatenlokal yang aman dan terlokalwonosobo: dan menguatkan kemitraan antara gabungan industri pariwisata kabupaten wonosobo dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupatekabupaten wonosobo, kemitraan pemasaran pariwisata, dan peningkatan peran promosi pariwisata kabupaten wonosoboindikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten, rencana pembangunan jangka panjang ipjp) kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten. dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten,. dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten, dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha. indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupatenkerja sama pelaksanaan pembangunan destinasi dan kawasan pengembangan pariwisataeraturan daerah yang sudah ditetapkan yang terkait dengestinasi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan atau kontrak. bab ketentuan penutup ripparkab dapat ditinjau kembali (satu) kali dalam kurun waktu (lima) tahun guna mendapatkanninjauan kembali ripparkabttd eko purnomo diundangkan wonosobo pada tanggal agustusumum konstelasi pembangunan kepariwisataan kabupaten wonosobo tidak terlepas dari berbagai isu strategis pada tataran global, nasional maupun regional. pada tataran global, dalam perkembangannya sektor pariwisata dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat. kemajuan itu ditandai dengan adanya lontaran optimistik dari wto world tourism organization) yang melansir wto's tourism vision, dimana wto memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan internasional seluruh dunia akan mencapai juta pada tahun dan juta pada tahun dari jumlah tersebut milyar merupakan kunjungan intraregional dan sisanya sebanyak juta merupakan long haul. fenomena tersebut merupakan suatu peluang emas bagi berbagai daerah untuk mendulang pendapatan asli daerah dengan mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin daerahnya masing masing. salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah komitmen daerah untuk berbenah diri dalam mengembangkan dan membangun sektor pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan. pada sisi yang lain, hadirnya undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan yang diundangkan pada tanggal januari sebagai pengganti undang undang nomor tahun mengharuskan daerah untuk berbenah diri dalam upaya mengembangkan dan membangun kepariwisataannya. secara eksplisit, dalam undang undang nomor tahun menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten kotawisata, dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan. dari tersebut dapat diketahui bahwa ada sejumlah kewenangan yang dimandatkan oleh undang undang nomor tahun kepada kabupaten kota untuk mengatur keberadaan sektor pariwisata. salah satu yang menjadi kewenangan kabupaten kota adalah menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten kota. kabupaten wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang beraneka ragam, bahkan dapat dikatakan kabupaten wonosobo mempunyai aset pariwisata yang relatif memiliki daya saing. namun demikian, dengan segala keterbatasan kondisi yang ada saat ini kabupaten wonosobo belum mampu menjadikan dirinya sebagai destinasi utama kancah persaingan pariwisata nasional dan regional, bahkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah kabupaten wonosobo belum optimal mengingat sektor pariwisata belum sepenuhnya digarap sebagai sektor andalan. pembangunan kepariwisataan kabupaten wonosobo perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan mengutamakan potensi dan pelokalan yang khas. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. asas pembangunan kepariwisataan kabupaten mengacu kepada asas pembangunan kepariwisataan yang diamanatkan dari ideologi negara, khususnya undang undang dasar dan pancasila, serta undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan, yaitu: asas manfaat, mempunyai pengertianasas kekeluargaan, mempunyai pengertiancc. asas adil dan merata, mempunyai pengertianasas keseimbangan, mempunyai pengertianasas kemandirian, mempunyai pengertiasas kelestarian, mempunyai pengertian kelestarian dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya, asas partisipatif, mempunyai pengertian membuka peluang seluas luasnya bagi keikutsertaan masyarakat, asas berkelanjutan, mempunyai pengertian dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang, asas demokratis, mempunyai pengertian mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan, j . asas kesetaraan, mempunyai pengertian kesetaraan antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan, asas kesatuan, mempunyai pengerti, il. asas religiusitas, mempunyai pengertian kepariwisataan yang tidak bertentangan dengan penahan dan pengalaman individu terhadap ajaran agama atau kepercayaan yang dian, yaitu aman, yaitu suatu kondisi lingkungan destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan daerah tersebut. tertib, yaitu suatu kondisi lingkungan dan pelayanan destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan daerah tersebut. bersih, yaitu suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat higienis sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan daerah tersebut. sejuksejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman dan betah bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan daerah tersebut. indahindah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan daerah tersebut, sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta mendorong promosi pasar wisatawan yang lebih luas. ramah, yaitu suatu kondisi lingkungan yang ramah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang akrab, bersahabat serta seperti "rumah sendiri bagi wisatawan, sehingga mendorong minat kunjungan ulang dan promosi yang positif bagi prospek pasar yang lebih luas. kenangan, yaitu suatu bentuk pengalaman yang berkesan bagi wisatawan, destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan sehingga pengalaman perjalanan kunjungan wisata yang dilakukan dapat terus membekas dalam benak wisatawan, dan menumbuhkan motivasi untuk berkunjung uindikator sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten wonosobo tahun jumlah kontribusi sektor pariwisata pada pad rp) prosentase ,045y6 ,050y6 ,055y6 kontribusi sektor pariwisata pada pdrb (dalam juta rupiah) jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisatawan) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisatawanjumlah bidang aamomieat prosentase komunitas kreatif yang memfasilitasi dalam ruang atau arena kreasi prosentase orang kreatif yang menjadi wirausaha yo) prosentase produk kreatif yang memfasilitasi pameran yo) bupati wonosobo, ttd eko purnomo lampiran peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor tahun peta kewilayahan destinasi pariwisata kabupaten tahun sejajar dpk dieng warung watumalang mojoteggah kretek wonosobo dpk mindoro sumbing dpk kalian sukoharjo dpk serayu leksono kalikajar selomerto saluran kaliwiro dpk pantodomas kalibawang dpk lintang winongsari kosi epi wadaslintang bupati wonosobo, ttd eko purnomo lampiran iii peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor tahun indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten wonosobo tahun program pengembangan destinasi pariwisata tahun tahun tahun kegiatan pertama kedua ketiga perangkat daerah pengampu kajian dan pengembangan destinasi pariwisata disparbud, bappeda berkelanjutan kajian dan pengembangan geopark dieng disparbud, bappeda fasilitasi pengembangan atraksi, infrastruktur, disparbud, bappeda, pupr americas desa wisata pengembangan destinasi wisata minat khusus disparbud, pupr, bappeda, dispora kajian dan kerjasama penyelenggaraan disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm kepariwisataan penciptaan daya tarik wisata baru disparbud, bappeda penyediaan operasional daya tarik wisata disparbud, bppkad penyusunan rencana induk pariwisata daerah disparbud, bappeda perencanaan pembangunan destinasi disparbud, bappeda pengembangan daya tarik wisata pemandian disparbud, pupr, dis kalianget pengembangan taman hutan wisata arboreus disparbud, pupr, dis kalianget pengembangan daya tarik wisata tuk bimo luar sop disparbud pengembangan dan pemeliharaan gelanggang disparbud, dispora stadion olah raga kawasan wisata kalianget pengembangan daya tarik wisata dieng plate disparbud theatre pengembangan daya tarik wisata telaga genjer disparbud, bappeda, pupr, dis sebagai eko wisata telaga pembangunan daya tarik wisata taman ailendra disparbud, bappeda, dis lh, pupr sekitar kawasan telaga warna pengembangan daya tarik wisata kawasan waduk disparbud, bappeda, dis lh, pupr, wadaslintang dinas pemberdayaan masy dan desa festival desa wisata disparbud, bappeda, dis lh, pupr, dinas pemberdayaan masy dan desa gerakan dan sosialisasi gerakan sadar wisata disparbud, bappeda, dis hut, pupr, dinas pemberdayaan masy dan desa fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang disparbud, dinas pemberdayaan masy pembagian peran dalam desa wisata dan desa, bag pemerintahan setda penyediaan fasilitas umum (parkir dan toilet) disparbud, bappeda, pupr daya tarik wisata penyediaan prasarana umum (air, pengolahan air disparbud, bappeda, pupr limbah, listrik, telekomunikasi,dsb) daya tarik wisata pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, disparbud, bappeda, putra dan fasilitas pariwisata (akomodasi, restoran, papan informasi, souvenir, dsb) daya tarik wisata pemeliharaan rutin berkala daya tarik wisata disparbud, bppkad kajian kerjasama investasi pengembangan disparbud, bappeda, bag pemerintahan destinasi pariwisata setda, dpmptsp fasilitasi, pengawasan dan pengendalian berkala disparbud, inspektorat pada daya tarik wisata program pengembangan pemasaran pariwisata tahun tahun tahun kegiatan pertama kedua ketiga perangkat daerah pengampu penyusunan, penetapan dan publikasi branding disparbud, diskominfo pariwisata wonosobo media relations branding pariwisata disparbud, diskominfo pembentukan badan promosi pariwisata daerah disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm pemasangan iklan pariwisata (pelanggan, produk disparbud, dpmptsp, diskominfo dan even) festival produk pariwisata disparbud, disdagkop umkm pembangunan sistem informasi kepariwisataan disparbud, diskominfo pengadaan portal tiket elektronik disparbud, bppkad fasilitasi ruang produk ekonomi kreatif disparbud, disdagkop umkm fasilitasi akses pasar bagi produk kreatif melalui disparbud, disdagkop umkm pekan kreatif dan festival kreatifitas pemasangan rambu penunjuk arah pariwisata disparbud, disperkimhub pemeliharaan rutin berkala dan peningkatan disparbud tourist information centre tic) fasilitasi pembentukan dan kegiatan badan disparbud, disdagkop umkm promosi pariwisata daerah pemasangan iklan pariwisata (pelanggan, produk disparbud, dpmptsp dan event) pemilihan duta wisata disparbud fasilitasi kegiatan komunitas dan peningkatan disparbud peran duta wisata peningkatan kapasitas dan peran kelompok sadar disparbud, dinas pemberi masy dan wisata desa pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata disparbud, dpmptsp, bag pemerintahan dan ekonomi kreatif setda program pengembangan industri pariwisata tahun tahun tahun kegiatan pertama kedua ketiga perangkat daerah pengampu kajian kerjasama pemanfaatan barang milik disparbud, bppkad daerah kajian penataan keseimbangan jumlah usaha snp) disparbud, dpmptsp, bappeda, pupr wisata pelatihan dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata pnp disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm pelatihan dan sertifikasi usaha pariwisata pon disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm pelatihan ketrampilan sdm kepariwisataan disparbud pembentukan dan fasilitasi gabungan industri disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm pariwisata kabupaten kajian dan kerjasama ekonomi kreatif disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm pelatihan ketrampilan pelaku usaha disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm pariwisata masyarakat dalam menyediakan kebutuhan wisatawan, penerimaan tamu, penyajian atraksi, penyediaan cinderamata pemeliharaan rutin berkala dan peningkatan disparbud, disperkimhub gerbang mandala wisata (ruang kreatif masyarakat) penyusunan peraturan daerah peraturan bupati disparbud tentang usaha pariwisata bazar investasi usaha pariwisata disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm dan produk pariwisata pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm penyelenggaraan usaha pariwisata fasilitasi pembentukan dan kegiatan gabungan disparbud, dpmptsp, disdagkop umkm industri pariwisata pembangunan revitalisasi dan peningkatan ruang disparbud, disdagkop umkm kreasi bagi orang kreatif penyediaan prasarana dan sarana kreasi bagi disparbud, disdagkop umkm orang kreatif pelatihan peningkatan ketrampilan berkreasi bagi disparbud, disdagkop umkm orang kreatif program pengembangan kelembagaan pariwisata tahun tahun tahun kegiatan pertama kedua ketiga perangkat daerah pengampu pembinaan generasi muda untuk menyediakan disparbud, diskominfo, din informasi bagi wisatawan dan memelihara kelestarian obyek dan budaya pelatihan ketrampilan masyarakat dalam disparbud, disnakerintrans, menyediakan kebutuhan wisatawan, penerimaan disdagkop umkm tamu, penyajian atraksi, penyediaan cinderamata pembentukan tim khusus penanganan pengaduan disparbud, diskominfo wisatawan pembangunan sistem informasi pengaduan disparbud, diskominfo wisatawan fasilitasi penilaian kelayakan usaha baru star disparbud, disdagkop umkm bagi orang kreatif (analisis kelayakan teknis, penilaian peluang pasar, estimasi biaya dan volume) fasilitasi pengurusan hari produk kreatif disparbud, disdagkop umkm kajian dan penelitian mata budaya wonosobo disparbud, dispora diskusi, seminar dan workshop mata budaya disparbud, dispora wonosobo penciptaan model baru mata budaya disparbud, dispora kerja sama penelitian, perlindungan, disparbud, dispora, bappeda pengembangan dan penyelamatan cagar budaya kerja sama penyelenggaraan kajian seni disparbud, dispora tradisional fasilitasi pendidikan dan pelatihan disparbud, disdagkop umkm kepariwisataan dan ekonomi kreatif fasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang disparbud, disdagkop umkm kebudayaan fasilitasi bimbingan teknis bidang disparbud, disdagkop umkm kepariwisataan dan ekonomi kreatif fasilitasi bimbingan teknis bidang kebudayaan disparbud, dispora, bappeda pelatihan manajemen pengemasan produk kreatif disparbud, disdagkop umkm bagi orang kreatif fasilitasi market learning dan market development disparbud, disdagkop umkm bagi orang kreatif fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan disparbud, dispora, bappeda pemanfaatan upacara tradisional fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan disparbud, dispora, bappeda pemanfaatan cerita rakyat fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan disparbud, dispora, bappeda pemanfaatan permainan rakyat fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan disparbud, dispora, bappeda pemanfaatan arsitektur tradisional fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan disparbud, disdagkop umkm pemanfaatan makanan dan minuman tradisional fasilitasi kegiatan komunitas seni budaya, dan disparbud, disdagkop umkm orang kreatif festival komunitas kebudayaan disparbud, dispora, bappeda fasilitasi kegiatan tim ahli cagar budaya disparbud, dispora, bappeda fasilitasi penelitian cagar budaya disparbud, dispora, bappeda fasilitasi, dan perlindungan temuan cagar budaya disparbud, dispora, bappeda pengembangan temuan hasil penelitian cagar disparbud, dispora, bappeda budaya pemanfaatan temuan hasil penelitian cagar disparbud, dispora, bappeda budaya fasilitasi penyelenggaraan kajian seni (seminar, disparbud, dispora, bappeda diskusi, sarasehan, bengkel seni, penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalian seni, eksperimentasi, rekonstruksi, revitalisasi, konservasi, studi banding, inventarisasi, dokumentasi dan pengemasan bahan kajian) fasilitasi advokasi seni (penyuluhan substansial disparbud, dispora, bappeda dan teknikal, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan dokumentasi, kritik seni)) fasilitasi penyelenggaraan gelar seni (pergelaran, disparbud, dispora, bappeda pameran, festival, dan lomba) tradisional, kontemporer, agamis rohani fasilitasi pengiriman misi seni (provinsi, nasional disparbud, dispora, bappeda dan internasional) pembangunan rehabilitasi dan peningkatan disparbud, dispora, bappeda prasarana dan sarana penyelenggaraan gelar seni fasilitasi kegiatan dewan kesenian daerah disparbud, dispora, bappeda bupati wonosobo, ttd eko purnomobadan perwakilan desa dipandang sudah tidak sesuai lagi: bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufkerja wilayah camatjelasan atas peraturan daerah kabupaten banggai kepulauan nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa penjelasan umum sehubungberdasar danberkaitan dengan hal tersebut atas, diatur lebih lanjut mengenai kedudukan dan fungsi, keanggotaan badan permusyawaratan desa, tugas, wewenang, hak dan kewajiban. oleh karena itu peraturan daerah kabupaten banggai kepulauan nomor tahun tentang badan perwakilan desa perlu diganti. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelasuatu wilayah berdasarkan pembagian jumlah pendudidikan yang sederajat dengan smp mts adalah st, skp, sep dan program kejar paket huruf bagi penduduk yang telah terdaftar sekurang kurangnya (dua) tahun desa setempat harus dihampiri dengan keterangketerangan adalah laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan lembaga memasyarakat desa antara lain rukun tetangga, rukun warga, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan satuan tugas perlindungan masyarakat.dalam hal pembahasan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas 13x cukup jelas kecuali melakukan tindakan pidana kejahatan usulan pemberhentiannya tidak perlu persetujuan dua pertiga anggota bpd. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas 14x nas lipbadan permusyawaratanbadan permusyawaratan desa. kedua menugaskan kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahanan: kepala wilayah kecamatan se kabupaten banggai kepulauan tempatanggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat apb des adalah rancangan keuangkeputusan bpd adalah keputusan yang ditetapkan oleh bpdbab kedudukan dan fungsiiii keanggotaan bpd (l)unsur(ldiatas jiwa, jumlah anggota bpd sebanyak orang anggota, persyaratan untuk dapat dicalonkankan menjadi anggota bpd adalah bertakwa kepada tuhan yang maha esa, setia kepada pancasila sebagai dasar negara, dan kepadanduduk desa warga negara republik indonesia, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama smp), madrasah tsanawiyah atau yang sederajat, pada saat dicalonkan berumur sekurang kurangnya (dua puluh lima tahun dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang kurangnya (dua) tahun berturut turut: sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat (lima) tahun, tidak dicabut hak pilihnyamengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat: il. bersedia dicalonkan menjadi anggota bpd, bab mekanisme pencalonan dan penetapan anggota bpd calon anggota bpd ditetapkan secara musyawarah dan mufakat, mekanisme pencalonan dan penetapan anggota bpd adalah selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota bpd, kepala desa memproses pencalonan dan penetapan calon anggota bpd, kepala desa mengadakan musyawarah desa untuk menentukan pembagian wilayah pemilihan, masing masing wilayah mengadakan musyawarah dan mufakat untuk mengusulkan calon anggota bpd berdasarkan kuota: peserta musyawarah tingkat wilayah adalah ketua rw, golongan, profesi, pemangku adat, pemangku agama dan tokoh masyarakat, calon anggota bpd disampaikan oleh panitia musyawarah kepada kepala desa untuk diusulkan penetapannya kepada bupati melalui camat. (l) anggota bpd ditetapkan dengan keputusan bupati,lantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, susunan kata kata sumpah janji bpdtugas, wewenang, hak dan kewajiban bagian kesatu lembaga, menetapkandan menetapkan tata tertib bpd. bpd mempunyai hak meminta keterangan kepada pemerintah desa, menyampaikan pendapat. (l), ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi kinerja bpd diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua anggota (l) anggota bpd mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih(l)pimpinan bpd sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang kurangnya (super dua) dari jumlah anggota bpd, dan keputusannyauper dua) ditambah satuatas kesepakatan pimpinan bpd. rapat tertutup bpd dapat mengambil keputusan kecuali mengenaila desa,: kerjasama desaketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib rapat bpd diatur dengan peraturan bupati. bab viii tunjangan dan operasional bpdpb desa. bab masa jabatan dan pemberhentianggota bpd berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota bpd yang baru, melanggar sumpah janjibab penggantian anggota dan pimpinan bpd antar waktu (l) anggota bpd yang berhenti dan diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan menggantikannya, anggota bpd yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diusulkan oleh pimpinan bpd kepada kepala desa, anggota bpd yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya harus mendapatkan persetujuan dua pertiga jumlah anggota bpd,distrik wilayah yang bersangkutan, usulan pemberhentian anggota bpd dan calon pengganti anggota bpd antar waktu yang disampaikan oleh kepala desaan pemberhentian dan pengganti anggota bpd antar waktu, bupati menerbitkan keputusan penetapbadan perwakilan des10x
(terkena peraturan daerah kota ternate nomor tahun tentang pembentukan kecamatan pulau hari dalam daerah kota ternate dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ternate, menimbang bahwa seiring perkembangan dan kemajuan daerah kota ternate pada umumnya dan pulau hari pada khususnya serta untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan dalam rangka memperpendek rentang kendali serta meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu ditetapkan pemekaran kecamatan yang diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat: bahwa dengan memperhatikan ketentukecamatan diamanatkan bahwa pemerintah kabupaten kota dapat membentuk kecamatan wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau yang persyaratannya kebalikan dari persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan setelah mendapat persetujususunan organisasi kelurahan dilingkungan pemerintahancamatan pulau hariotonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom yangota ternate. kelurahan adalah sebagai wilayah kerja lurah dan merupakan perangkat daerah kota ternate dibawah atau pembentukan kecamatan diluar kecamatan yang telah ada. bab pembentukan kecamatan dengan peraturan daerah ini dibentuk kecamatan pulau hari dalam daerah kota ternate. jl) kecamatan pulau hari sebagaimana dimaksud dalam ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari beberapa kelurahan,kelurahan kelurahan sebagaimana dimaksud pada sebelumnya adalah bagian dari wilayah kecamatan pulau ternate. pusat pemerintah kecamatan pulau hari berkedudukan kelurahan fardu. bab iii batas wilayah dan pemerintahan kecamatan (l) kecamatan pulau hari mempunyai batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan laut maluku: sebelah selatan berbatasan dengan laut maluku: sebelah barat berbatasan dengan laut ternate selat sulamadaha, sebelah timur berbatasan dengan laut maluku. batas sebagaimana dimaksud padpulau hari sebagaimana dimaksud dalam maka wilayah kecamatan pulau ternate dikurangi jumlah kelurahan sebagaimana dimaksud dalamdengan terbentuknya kecamatan pulau hari, maka sis. dengan dibentuknya kecamatan pulau hari sebagaimana dimaksud dalam dan mempunyai batas sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah kota ternate wajib menetapkan tata ruang kecamatan pulau hari sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan tata ruang kecamatan pulau hari sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari penataan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi maluku utara dan wilayah kota ternate. kepala pemerintahan kecamatan pulau hari adalah seorang camat sebagai kepala kecamatan yang diangkat oleh kepala daerah atas usul sekretaris daerah sesuai denganinduk dan atau kecamatan yang baru dibentuk, maka barang milik dan atau potensi kecamatcamatan yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah kecamatan masing masing. pada saat berlakunya peraturan daerah ini,mbiayaan berkenaan dengan pembentukan kecamatan pulau harimbentukan kecamatan pulau hari i. umum. kota ternate memiliki luas wilayah km? dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, serta dalam monografi kota ternate secara grafik menunjukdalam perkembangannya perlu meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan serta menindaklanjuti amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, serta mencermati perkembangan dan kemajuan daerah kota ternate pada umumnya serta pulau hari pada khususnya dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat serta untuk memperpendek rentang kendali pemerintahandimaksud pada mendatang, sehingga pandang yang mempunyai luas wilayah km0, dan terdiri dari (enam) kelurahan, yaitu kelurahan fardu: kelurahan togolobe: kelurahan dorama isa, kelurahan tomajiko, kelurahan mado, dan kelurahan tabrakan. il. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas kelurahan yang termasuk dalam kecamatan pulau hari adalah hasil pengurangan dari kelurahan kelurahan yang berada dalam wilayah kecamatan pulau senate
salinan "ng fungsi gubernur kalimantan tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan tengah, menimbang :a. angkutan sungai, dan perlindungan terhadap jembatan sebagai aset penting aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bahwalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi jembatan bent: peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan sungai yang melintasi jembatan bentang panjanglikota adalah bupati walikota provinsi kalimantan tengah. kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan, yang selanjutnya disingkat kpop adalah kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan yang berada provinsi kalimantan tengah. unit penyelenggara pelabuhan, yang selanjutnya disingkat upp adalah unit penyelenggara pelabuhan yang berada provinsi kalimantan tengahmelintasi sungai. jembatan bentang panjang adalah jembatan yang dibangun melintasi sungai sungai besar dimana sungai sungai besar tersebut dilalui oleh lalu lintas dan angkutan sungai yang cukup padatdiditerpadu adalah tim yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lalu lintas angkutan sungai yang melintas bawah jembatan dan sekitarnya, yang terdiri dari unsur pemerintah kabupaten kota, kpop upp, kepolisian, tentara nasional indonesia dan instansi terkait yang ditetapkan dengan keputusan bupati walikotsungai adalah perailayardigunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak,, dan ruang lingkup peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur lalu lintas angkutan sungai yang melintas bawah jembatan bentang panjang provinsi kalimantan tengah. peraturan daerah ini bertujuan untuk menjamin keamanan jembatan bentang panjangdaerah ini untuk: semua kegiatan angkutan perairan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang wilayah kalimantan tengah, semua kegiatan pembangunan jembatan dan atau instalasi perairan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang wilayah kalimantan tengah, semua kapal asing yang berlayar perairan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang wilayah kalimantan tengah, dan semua kapal berbendera indonesia yang berlayar perairan sungai yang melintasi jembatan bentang panjang wilayah kalimantan tengah bab iii perencanaan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan sungai yang melintas bawah jembatan bentang panjang bagian kesatu perencanaan pada masing masing jembatan bentang panjangsperairan sungai, memperhatikan ruang bebas vertikal dan horisentang panjang baik dari segi model maupun kekuatannya. untuk membangun, memindahkan,oleh: direktur jenderal perhubungan darat untuk jembatan atau instalasi yang berada alur pelayaran sungai kelas gubernur untuk jembatan atau instalasi yang berada alur pelayaran sungai kelas ii, dan bupati walikota untuk jembatan atau instalasi yang berada alur pelayaran sungai kelas iii. bagian kedua pengaturan lalu lintas dan angkutan sungai yang melintas bawah jembatan bentang panjang semua pemakai alur lalu lintas sungai yang melintas bawah jembatan bentang panjang harus mematuhi dan men bawah jembatan bentang panjang, nahk tersebut. nahkbentang panjang tersebut. pada jarak (dua ribu) meter sebelum dan sesudah jembatan bentang panjang:pada bentang lebih dari (seratus lima puluh) meter, lebar dan muatan kapal yang lebih besar dari kriteria yang dimaksud pada poin untuk persyaratan jumlah, kapasitas mesin kapal tarik akan ditentukan lebih lanjut bedasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran lapangan oleh tim pengawas terpadu terhadap kapal tongkang yang akan melintas, dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. khusus untuk rakit yang akan melewati jembatan bentang panjang, pengaturan tentang kapal sasisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. pada jarak (satu) mil laut sebelum dan sesudah jembatan bentang panjang kecepatan kapal penarik tongkang rakit maksimal (empat) knot. menjelang memasuki jembatan bentang panjang bentang panjangbentang panjang ditetapkan sebagai berikut: bentang terpanjang jembatan sampai dengan (enam puluh) meter, muatan paling banyak (empat ribu) ton, bentang terpanjang jembatan lebih dari (enam puluh) meter sampai dengan (seratus lima puluh) meter, muatan paling banyak (lima ribu) ton, dan bentang terpanjang jembatan lebih dari (seratus lima puluh) meter, muatan paling banyak (tujuh ribu) ton. lebar rakit kayu logs maupun rakit lainnya tidak melebihi (satu per tiga) lebar bentang utama bawah jembatan bentang panjangkapal assist dapat disediakan oleh pemerintah kabupaten kota ataupun perusahaan masyarakat pemilik kapal assist. tarif jasa penggunaan kapal assist yang disediakan perusahaan masyarakat pemilik kapal assist ditentukan secara musyawarah mufakat antara pemilik assist dan pemilik kapal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tarif jasa penggunaan kapal assist yang disediakan oleh pemerintah kabupaten kota mengacu pada peraturan daerah kabupaten kota tentang retribusi daerah. bab tim pengawas terpadu dan tim investigasi pengawasan dilakukan oleh tim pengawas terpadu yang terdiri dari pemerintah kabupaten kota, kpop upp, kepolisian resort, komando distrik militer, dan instansi terkait. tim pengawas terpadu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati walikota. keputusan bupati walikota sebagaimana dimaksud pada harus sudah ditetapkan paling lambat (sembilan puluh) hari setelah peraturan daerah ini diundangkan. keputusan bupati walikota sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur paling lambat (lima belas) hari setelah keputusan ditetapkan. tim pengawas terpadu wajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap situasi dan kondisi alur pelayaran yang melintasi jembatan bentang panjang. apabila dari hasil monitoring dan pengawasan tersebut dipandang kondisinya dapat berakibat pada keamanan dan keselamatan jembatan bentang panjang, maka alur pelayaran yang melintasi jembatan bentang panjang dapat ditutup oleh petugas pos pengawasan terpadu setempat. tim investigasi bertugas melakukan penilaian atas setiap kerusakan terhadap jembatan bentang panjangtim investigasi sebagaimana dimaksud pada beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur dinas provinsi, kabupaten kota yang membidangi perhubungan, kpop, dinas provinsi, kabupaten kota yang membidangi pekerjaan umum, kepolisian, dan inspektorat provinsi kalimantan tengah. tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab pos pengawasan terpadu pembangunan pos pengawasan terpadu kabupaten kota yang mempunyai jembatan bentang panjang dengan kegiatan angkutan sungai yang mempunyai risiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan jembatan bentang panjang. pada jarak paling jauh (dua ribu) meter sebelum jembatan bentang panjang hulu sungai dibangun pos pengawasan terpadu dengan menyesuaikan kondisi alur pelayaran. desain pos pengawasan terpadu, pengadaan lahan dan pembangunannya dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota setempat. pada pos pengawasan terpadu harus selalu tersedia: kapal patroli, radio komunikasi, cc. formulir surat pernyataan yang pada pokoknya memuat kewajiban untuk bertanggung, dan buku agenda informasi tentang keterangan angkutan sungai yang melewati jembatan bentang panjang, sesuai format yang diisi secara harian dan dilaporkan setiap bulan kepada gubernur up. dinas yang membidangi perhubungan provinsi kalimantan tengah. biaya pengawasan, operasional pos pengawasan terpadu dan pembangunan pos pengawasan terpadu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota bentang panjang bentang panjang. apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada konstruksi jembatan bentang panjang maka petugas pos pengawasan terpadu paling lambat (satu) jam setelah kejadian harus memberikan laporan kepada gubernur dan atau melalui kepala dinas yang membidangi perhubungan provinsi kalimantan tengah, untuk ditindak lanjuti. bab vperaturan daerahanperaturan daerah ini ada pembuktiviii ketentuan pidana setiap kerusakan terhadap jembatan dan sarana bantu lainnya yang diakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan daerah ini diwajibkan membayar ganti rugi. setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan dan atau tidak berfungsinya sb. (dua ratus juta rupiah), jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar. nahkoda dan atau anak buah kapal yang tidak mematuhi ketentlanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan sehingga membahayakan dan atau mengakibatkan kerusakan jembatan bentang panjang, dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) bulan dan denda paling banyak rp50daerah tingkatumum kalimantan tengah secara geografis dialiri oleh sungai sungai besar yang memisahkan dua daratan, mempunyai puluhan jembatan bentang panjang yang dalam pembangunannya memakan waktu cukup lama dengan biaya yang cukup besar. oleh karena itu, jembatan bentang panjang dimaksud merupakan aset negara dan daerah yang sangat berharga baik dari sisi ekonomi maupun politik, sehingga jembatan jembatan bentang panjang perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan dari gangguan dan kerusakan yang mengancam. untuk melestarikan jembatan bentang panjang dimaksud dari kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tabrakan oleh kapal atau tongkang yang melintas bawah jembatan, maka perlu dibuat pengaturan tata cara olah gerak kapal tongkang yang melintas bawah jembatan bentang panjang provinsi kalimantan tengah. peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna alur pelayaran sungai yang melintasi jembatan bentang panjang. adapun materi muatan peraturan daerah ini adalah ketentuan ketentuan yang terfokus pada aturan tata cara olah gerak kapal tongkang bawah jembatan bentang panjang, ketentuan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dan ketentuan pengawasan langsung oleh petugas pos pos pengawasan sekitar jembatan bentang panjang, yang pengawasannya dilakukan tim terpadu dari berbagai unsur. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud semua kegiatan adalah seluruh yang terkait dengan kegiatan pembangunan fisik jembatan atau pembangunan instalasi listrik maupun pipa harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan daerah ini. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas. pemerintah provinsi melakukan pemasangan rambu rambu sungai, lampu penerangan dan sarana bantu navigasi pelayaran yang dianggap dapat membantu nahkoda untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. cukup jelas. yang dimaksud dengan fender adalah bangunan yang terpasang pada tiang penyangga jembatan yang berfungsi untuk menahan benturan. cukup jelas. cukup jelaslebih dari (sepuluh) meter, memiliki lebar alur lebih dari (dua ratus lima puluh) meter dan memiliki ruang bebas bawah bangunan yang melintas atas sungai lebih dari (lima belas) meter dan memiliki ruang bebas bawah bangunan yang melintas atas sungai antara (sepuluh) meter sampai dengan (lima belas) meter. yang dimaksud dengan alur pelayaran sungai kelas iii adalah alur pelayaran sungai yang memenuhi persyaratan teknis memiliki kedalaman sungai lebih kecil dari (lima) meter, memiliki lebar alur lebih kecil dari (seratus) meter dan memiliki ruang bebas dibawah bangunan yang melintas lebih kecil dari (sepuluh) mebebas vertikal atas kapal adalah tinggi dari ruang antara bangunan dan atau muatan paling tinggi kapal dengan bangunan paling bawah jembatan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kondisi yang berakibat pada keamanan dan keselamatan kapal adalah, cuaca berkabut, gelap, arus terlalu deras, pendangkalan dan atau kondisi air surut terendah sehingga tidak mungkin dilaylay 3s"catahun.
tam salinan gubernur sumatera utarayatakan bahwa pemerintah daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah berupa penjabaran kebijakan nasional dalam kebijaksumatera utara daerah daerah wilayah provinsi sumatera utara, yaitu bahasa melayu, bahasa mandailing angkola, bahasa batak toba, bahasa simalungun, bahasa karo, bahasa pakpak, bahasa nias, dan bahasa pesisir sibolga tapanuli tengah. bahasa asing adalah bahasa selain bahasa indonesia dan bahasa daerahn aksara daerah, berupa cerita rakyat, puisi rakyat, ungkapan, pepatah, peribahasa baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. pengutamaan bahasa indonesia adalah tindakan menempatkan bahasa indonesia sebagai bahasa yang utama antara bahasa bahasa lainngajaran bahasa daerah adalah menjadikan bahasa daerah yang terdapat dan mayoritas daerah tersebut sebagai mata pelajaran muatan lokal lembaga pendidikan formalbalai bahasa sumatera utara merupakan unit pelaksana teknis dari badan pengembangan dan pembinaan bahasa kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia sebagai lembaga kebahasaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah sumatera utara. penggunaan bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah sebagai identitas wujud eksistensi masyarakat daerah dalam negara kesatuan republik indonesia dilaksanakan berdasarkan asas: persatuan, kedaulatan: kehormatan: kebangsaan: kebinekatunggalikaan: 'ketertiban: kepastian hukum: keseimbangan: keserasian, dan keselarasan. peraturan daerah ini memiliki ruang lingkup pengaturan yaitu pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa indonesia, bahasa daerah dan sastra daerah yang dilakukan dengan maksud untuk: memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia: menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia: menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah: dan mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah. pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah bertujuan untuk: menjaga dan memelihara kelestarian bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah: menyelaraskan fungsi bahasa daerah dan sastra daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa indonesia: cc. mengenali nilai nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam budaya lokal untuk didayagunakan sebagai upaya pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional: dan mendayagunakan bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti. bab kedudukan dan fungsi bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerahcc.mempunyai fungsi sebagai berikut: pembentuk kepribadian suku bangsa:upacara adat istiadat: sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah, sarana pendukung bahasa indonesia, sumber pengembangan bahasa indonesia, dan bahasa media massa lokal. sastra daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami nilalokal daerah untuk didayagunakan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. bab iii penggunaan bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah bahasa indonesia wajib digunakan: dalam produk hukum daerah, dalam dokumen resmi daerah, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, dalam pelayanan administrasi publik instansi pemerintahan,, dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional indonesia, dalam komunikasi resmi lingkungan kerja pemerintah dan swasta: dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah, dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah indonesia, dalam nama geografi indonesia:, il. dalam informasi tentang produk dalam negeri atau luar negeri yang beredar indonesia,, dan dalam informasi melalui media massa. bahasa daerah dan sastra daerah wajib digunakan bagi penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan satuan pendidikan formal sebagai muatan lokal sesuai dengan wilayahnya masing masing. bab pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa daerah dan sastra daerah pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa daerah dan sastra daerah dilaksanakan melalui pembelajaran lingkungan pendidikan formal, sekolah, keluarga, dan masyarakat. pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerahsumatera utara. pengembangan, pembinaan, dan pelindungan,. bab arah dan strategi kebijakan pemerintah daerah bertugas melaksanakan pengutamaan penggunaan bahasa indonesia daerah. pemerintah daerah menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran bahasa daerah dan sastra daerah dalam kurikulum muatan lokal wajib jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta satuan pendidikan formal. pemerintah daerah wajib mengadakan buku pelajaran, buku pengayaan, dan buku bacaan bahasa daerah dan sastra daerah sebagai referensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa daerah: pemerintah daerah wajib memperkaya buku bahasa daerah dan sastra daerah perpustakaan. pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian bahasa daerah dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: peningkatan kemahiran berbahasa indonesia melalui uji kemahiran berbahasa indonesia ubi) yang diselenggarakan oleh balai bahasa sumatera utara, peningkatan kualitas guru bidang studi bahasa indonesia dan guru bahasa dan sastra daerah secara profesional melalui sertifikasi, peningkatan kualitas metodologi pengajaran dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah: peningkatan kegiatan apresiasi dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur bahasa indonesia dan bahasa daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, penyusunan dan penyempurnaan kurikulum bahasa dan sastra daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, penerbitan buku mata pelajaran bahasa daerah dan sastra daerah untuk muatan lokal, merevitalisasi penulisan aksara daerah bagi peserta didik, penyediaan dan pengangkatan guru bahasa daerah dan guru sastra daerah sesuai dengan strata pendidikan bidang studi bahasa dan sastra daerah, dan. bab pelaksanaan dan pengawasan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa indonesia bahasa daerah, dan sastra daerah pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa indonesia dilaksanakan oleh balai bahasa sumatera utara. pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa daerah dan sastra daerah dilaksanakan oleh gubernur. gubernur mendelegasikan pengawasan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa daerah dan sastra daerah kepada dinas pendidikan dan dinas kebudayaan dan pariwisata dengan berkoordinasi dengan balai bahasa sumatera utara. bab vii peran serta masyarakat pemerintah daerah memberikanutamaan bahasa indonesia dan pelindungan bahasa daerah dan sastra daerah. pemerintah daerah memberi kesempatan kepada dunia usaha untuk membantu kegiatan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa daerah dan sastra daerah. bab viii pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. sumber pendapatan lain yang sah. bab sanksi administratif lembaga dan atau institusi, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan layanan publik, dan pencabutan sementara izin. sanksi administratif diberikan oleh gubernur berdasarkan usulan pimpinan skpdtengku erry nuranitk. nip. noteebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan ciri seperti bahasa, sastra, kesenian dan lain lain serta merupakan satu rangkaian yang harmonis. dalam hal ini, tidak disangkal bahwa bahasa indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerahsastra daerah provinsi sumatera utara. ada ungkapan yang mengatakan bahasa menunjukkan bangsa bahasa menjadi ciri keberadaan sebuah bangsa). seiring perjalanan zaman, dalam kenyataan dewasa ini bahasa daerah dan sastra daerah diperlakukan kurang setara dengan bahasa dan sastra nasional. balkan, dengan bahasa dan sastra asing, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, termasuk terhadap bahasa daerah dan sastra daerah sebagai bahasa dan sastra daerah provinsi sumatera utara. padahal, bahasa daerah dan sastra daerah merupakan simbol dan ciri pengenal sejarah peradaban masyarakat provinsi sumatera utara serta mengandung nilai adab dan estetika luhur,tidak mustahil eksistensi bahasa dan sastra daerah sumatera utara akan semakin terpinggirkan. hal tersebut berarti awal runtuhnya kebudayaan daerah yang pada gilirannya merupakan proses pengikisan kebudayaan nasional dan hilangnya ciri boneka tunggal ika sebagai semboyan pada lambang negara kita, garuda pancasila. oleh karena itu, sedini mungkin perlu dilakukan upaya pemeliharaan, yaitu berupa pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah. pemerintah provinsi sumatera utara sebagai daerah otonom, sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah provinsi sumatera utara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengutamaan bahasa indonesia dan pelindungan bahasa daerah dan sastra daerah. sebagaimana hal tersebut terwujud dengan semboyan utamakan bahasa indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asin berdasarkan pertimbangan tersebut perlu untuk menetapkan peraturan daerah provinsi sumatera utara tentang pengutamaan bahasa indonesia dan pelindungan bahasa daerah dan sastra daerahimarnpengadaan, penetapan, dan penggunaannyacukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan olehyang dimaksud dengan sastra daerah adalah karya sastra lisan dan karya sastra dalam aksara daerah yang menggunakan bahasa daerah darihuruf cukup jelas huruf yang dimaksud dokumen resmi daerah adalah antara lain suratkeputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitasdiri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan perjanjian , yaitu setiap perjanjian bidang hukum publik yang diatur oleh hukum nasional dan dibuat oleh pemerintah daerah dan negara. huruf yang dimaksud bersifat nasional adalah berskala antar daerah dan berdampak nasional. yang dimaksud bersifat internasional adalah berskala antar bangsa dan berdampak internasional. hurufhuruf i,j cukup jelas huruf bahasa indonesia wajib dituliskan lebih dahulu dengan ukuran huruf yang lebih besar apabila harus menggunakan bahasa daerah dan atau bahasa asing. bahasa daerah atau bahasa asing dapat digunakan dalam penamaan apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. huruf m,n cukup jelas yang dimaksud dengan wilayahnya masing masing adalah wilayah budaya mayoritas pada setiap wilayah administratif pemerintahan kabupaten dan kota sumatera utara. cukup jelas fasaltam3ahan lembaran daerah provinsi sumatera utara nomor
bupati wajo provinsi sulawesi selatanwajo, menimbang bahweksklusif perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan asi kepada bayi sebagai makanan sempurna yang mengandung gizi paling lengkap sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi, sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitasimd) dan air susu ibu asi) ekskmembentuk jari telunjuk dan ibu jari seperti membentuk huruf dan diletakkan batas aureola mama, menekan jari telunjuk dan ibu jari arah dada ibu kemudian perah dan dilepas. gerakan perah dan lepas dilakukan berulang. cara menyimpan asi perah sebagaimana dimaksud dalam adalah: asi perah dapat disimpan pada suhu ruangan selama jam. dalam lemari pendingin tahan jam. dalam lemari pembeku tahan sampai beberapa bulan. cara memberikan asi perah sebagaimana dimaksud dalam adalah: asi yang sudah disimpan dalam lemari pendingin, sebelum diberikan kepada bayi perlu dihangatkan dengan merendam dalam air panas. asi yang sudah dihangatkan bila bersisa tidak boleh dikembalikan dalam lemari es. oleh karena itu, ingatkan asi secukupnya sebanyak yang kira kira bisa dihabiskan oleh bayi dalam sekali minum. asi yang disimpan lemari pembeku perlu dipindahkan lemari pendingin untuk mengaitkannya sebelum dihangatkan. asi perah sebaiknya tidak diberikan dengan botol karena akan mengganggu penyusunan langsung dari payudara, berikan dengan menggunakan sendok atau cangkir. bab vii informasi, edukasi dan programs11 keuntungan dan keunggulan imd dan pemberian asi eksklusif, asi perah, cara memerah asi, cara menyimpan asi, cara menggunakan dan memberikan asi perah, gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui, akibat negatif dari pemberian makanan tambahan secara parsial pada bayi umur bulan dan terhadap pengganti pemberian asi, dan kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan asi. cara menyusui yang baik dan benarkonselor menyusui. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya dan atau tenaga non kesehatan terlatihsimenit pertama persalinan yang dilakukan , dan yang membidangketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program imd dan asi eksklusif sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupatdanrogram imd dan pemberian asi ekspenghargaan bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan atau kelompok pendukung imd dan asi eksklusif,untuk memberikan motivasi bagi masyarakat, bupati dapat memberikan penghargaan kepada ibu dan bayi yang telah melaksanakan pemberian asi eksklusif secara kontinyu selama bulan,rakat untuk keberhasilan pelaksanaan imd d',pelaksanaan19cc. pencabutan izinid andi burhanuddin ungu diundangkan sengkang pada tanggal, november sekretaris daerah kabupaten wajo, tid firdaus perkusi lembaran daerah kabupaten wajo tahun nomor noref hk. ham.umum inisiasi menyusu dini adalah proses menyusui yang pertama kali dilakukan oleh seorang ibu kepada bayinya. bayi pada usia menit harus ditujukan pada ibunya, bukan untuk pemberian nutrisi (nutrition sacking) tetapi untuk belajar menyusu atau membiasakan menghisap putting susu, dan juga guna mempersiapkan ibu untuk mulai memproduksi asi. gerakan reflex untuk menghisap pada bayi baru lahir akan mencapai puncaknya pada waktu berusia menit, sehingga apabila terlambat menyusui reflex ini akan berkurang dan tidak akan kuat lagi sampai beberapa jam kemudian. satu jam pertama setelah bayi lahir adalah kesempatan emas yang akan menentukan keberhasilan ibu untuk menyusui bayinya secara optimal karena bayi sudah terlatih secara naluriah menemukan sendiri putting susu ibunya. bila bayi bisa menyusu dalam menit akan membantu bayi memperoleh asi pertamanya, membangun ikatan kasih saying ibu dan bayi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan paling singkat jam adalah pemberian inisiasi menyusui dini pada bayi harus diberikan asi paling lama jam setelah laterlatih adalaktasi lengkap adalah ruang laktasi yang fasilitasnya lengkap, sedangkan ruang laktasi sederhana adalah ruang laktasi yang fasilitasnya hanya dilengkapi dengan tempat duduk, meja dan tempat cuci t38provinsi sulawesi selatan nomor tahun air susu ibu eksklusifrangkat kerja daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah skpd yang membidangikulit ibu dan kulit bayi sekurang kurangnya (satu) jam untuk memberikan kesempatan kepada bayi untuk menyusu sesegera mungkin). kolostrum adalah air susu yang pertama kali keluar bewarna kekuning kuningan yang kaya akan zat kekebalan tubuh langsung diberikan pada bayi. air susu ibu perah yang selanjutnya disingkat asi perahadalah asi yang sudah diperah oleh ibu bayi yang belum bisa menghisap (bayi prematur bayi sakit), dan atau karena alasan ibu bayi dan anak dengan alasan aktifitas tertentu sehingga asi dapat diperah dengan cara manual dan menggunakan peralatan khusus sehingga asi tetap tersedia bagi bayi dan anak. edukasi imd adalah proses pemberian pengetahuan tujuan dan manfaat imd. edukasi asi eksklusif adalah proses pemberian pengetahuan tujuan dan manfaat asi eksklusif. bagi ibu pegawai, ibu bekerja, atau ibu yang melakukan aktifitas luar rummosi susu formula adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan menyebarlangkah menuju keberhasilan menyusui selanjutnya disingkat mkm. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: asas, maksud dan tujuan, tanggung jawab pemerintah daerah, cc. inisiasi menyusu dini dan kolostrum, air susu ibu eksklusif: air susu ibu perah informasi, edukasi dan programdan partisipasi masyarakat, pendanaan, penghargaan, il. pembinaan dan pengawasasas, maksud dan tujuan pengaturan imd dan asi eksklusif berasaskan perikemanusiaan, berkeadilan, manfaat: perlindungan, kepentingan terbaik bagi ibu dan bayi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan non diskriminatif. maksud disusunnya peraturan daerah ini adalahuntuk. tujuan inisiasi menyusu dini dan asi eksklusif adalahmeningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak menurunkan angka kematian ibu dan bayi bab tanggung jawab pemerintah daerah tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaannyediakan sarana ruang laktasi. bab inisiasi menyusu dini dan kolostrumibu dan bayitenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi. babketentuan mengenai pemberian asi eksklusif sebagaimanadimaksud dalam tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi medis,vii air susu ibu perah asi perah dapat dimulai jam setelah melahirkan dan dilakukan paling kurang (lima) kali dalam (dua puluh empat) jam, asi perah dapat diajarkan pada ibu bayi bagaimana cara memerah asi, cara menyimpan asi perah, cara menggunakan dan memberikan asi perah. cara memerah asi sebagaimana dimaksud dalam adalah: mencuci tangan yang bersih, menyiapkan wadah yang bermulut lebar yang mempunyai tutup dan telah direbus:
salinan pinaan dan pengembangan kelembagaan petani dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng rappang, menimbang: bahwa dalam rangka pembangunan bidang pertanian, dan perikanan serta untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kemandirian kelompok tani, maka perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, bahwa pengorganisasian kelompok tani masih bersifat tradisional, oleh karena itu guna meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu dilakukan pembinaan dan pengemembangan kelembag, peraturan menteri pertanian nomor per sm. tentang penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama petani mudambinaan dan pengembangan kelembagaan petakelompok tani adalah kumpulan petani yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama. gabungan kelompok adalah gabungan dari pelaku utama dan atau kelompok pelaku usaha dalam satu wilayah desa kelurahan. kelembagaan ekonomi petani yang selanjutnya disingkat kep adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. kelompok usaha bersama kub) petani muda adalah kumpulan pemuda petani muda yang bergabung dan bekerjasama mengelola usaha pertanian bersama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.teknis, sosial dan ekonomi, perikanan dan kehutanan daerah. bab iii bentuk kelembagaan kelembagaan petanibentuk kelembagaan petani terdiri dari: kelompok tani, gabungan kelompok tani, c.asosiasi komoditas pertanian, kep, dan kub petani mudatani(dua puluh) orang dan maksimal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah setempat, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh penanggung jawab desa kelurahan jawab desa kelurahan dalam kurun waktu paling kurang (tiga) bulan, dan pemberian rekomendasi oleh petugas penanggung kelompok tani persyaratan penggabungan kelompok tani adalah sebagai berikut: adanya kesamaan lokasi usaha domisili, adanya dan gabungan kelompok nelayan. proses penumbuhan gabungan kelompok adalah tangani oleh ketua gabungan kelompok, penyuluh penanggung :adalah sebagai berikut anidengan jumlah anggota paling sedikit (empatmenjabat paling :enjabat paling lama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. bagian keempat kep dan kub petani muda guna meningkatkan kapasitas petani yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis melalui peningkatan kemampuan kelembagaan petani, harus ditumbuhkembangkan (satu) kep setiap kecamatan dalam daerah. tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan kep yang dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. guna meningkatkan kapasitas pemuda petani muda yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis, harus ditumbuhkembangkan kub petani muda. tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan kub petani muda yang dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak hak kelembagaan petani setiap kelembagaan petani dan nelay. hak hak sebagaimana dimaksud pada mencakup semua kelembagaan petanisetiap lembaga tani dan atau nelayan harus memenuhi maksud peraturan daerah ini. kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud mencakup semua kelembagaan petani, baik kelompok, gabungan kelompok maupun asosiasi serta kep dan kub petani muda yang terdaftar dan diakui keberadaannya, koordinator penyuluh kecamatan untuk gabungan kelompok tani, dan koordinator fungsional penyuluh kabupaten untuk asosiasi, kepala dinas untuk kep dan kub petani muda. bab viii pembinaan dan evaluasiinstrumen pembinaan kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada rencana definitif kelompok tani dan rencana definitif kebutuhan kelompok, dan: sistem kerja latihan, kunjungan dan supervisi. rencana definitif kelompok tani dan rencana definitif kebutuhan kelompok wajib disusun oleh kelompok tani. sistem kerja laku susi wajib dilakukan oleh penyuluh. untuk mengetahui perkembangan kelembagaan petanierah. mekanisme dan tata cara pembinaan yang dimaksud dalam serta monitoring dan evaluasi yang dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. bab ketentuan peralihan setiap kelembagaan petanisarang burung walet dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukabumisehingga diperlukan jaminan akan kelestarian populasi dan jenis pemanfaatannyaalam yang dilakukan oleholia fuelcap haga, collocalia marina, collocalia esculenta, dan collanilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bupati. tarif pajak sarang burung waletsarang burung walet dikenakan untuk masa pajak (satu) bulan kalender. pajak terutang dalam masa pajak sarang burung walet terjadi pada saat pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. setiap wajib pajak yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan sarang burung waletsarang burung waletoleh bupati. bab tata cara pembayaran pembayaran pajak sarang burung walet yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas. pajak sarang burung walet dilunasi paling lama (tigasarang burung walearang burung walesarang burung walesarang burung walet yang terutang belum dilunasi dapat diberikan surat teguran kedua,bentuk, jenis dan isi surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati. pajak sarang burung waletskpdkbt skpdsyag bupati wajo provinsi sulawesi selatan peraturan daerah kabupaten wajo nomor tahun tentang penanaman modal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wajtanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaadan lembaga lain, bertujuadasar penanaman modal dalam bentuk rupa, kebijakan penanaman modal skala daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai. dalam penyusunan rupa sebagaimana dimaksud padpenanaman modal. kebijakan penanaman modal skala daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufppm melalui pelaporan penerapan dan pencapaian spm bidang penanaman modal. pelaporan, penerapan dan pencapaian bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dilakupemerintah daerah dengan merencanakan, merumuskan kebijakan, menyusun kebutuhan: cc. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materiketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. atau jenissg. lokasi penanaman modal, dan ptsp. kerjasama daerah dengan penanam modal dapat berupa uang, surat berharga dan asset atau non material berupa keuntungan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan dprd. hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada harus disetor kas daerah sebagai pendapatan asli daerah. bentuk bentuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan dengan keputusan bupati.jenis skala besar, angkutan penyeberangan umum, industri pariwisata, jenis usaha atau komoditi unggulan lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati dan atau keputusan bupati., commanditaire vennootschap firma membeli saham: dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.. bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izzin penanaman modaljangka waktu izin penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.nggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dalam peraturan bupati. tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada tetap memperhatikan skala usaha investasikajian lingkungan hidup strategis daerah pelayanan ptsp meliputi: pelayanan perizinan dan nonperizinan. pelayanan insentif dan kemudahan. cc. pelayanan pengaduan masyarakat. dalam melaksanakan ptsp, bupati memberikan pelimpahan atau pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintah daerah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan ptsp sebagaimana dimaksud pada ppm diatur dalam peraturan bupatippmppm dengan skpdppm.erahdan ditetapkan dalam peraturan bupati. bab tata cara penyelenggaraan pelayanan penanaman modal calon penanam modal terlebih dahulu memilih dan atau menentukan bidang usaha yang terbuka oleh pemerintah dan atau bidang usaha yang mempunyai prioritas tinggi atau bidang usaha unggulan daerah. calon penanam modal dalam melakukan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu melakukan ekspor dihadapan dprd dengan menghadirkan tim task force penanaman modal guna mendapat rekomendasi. tim task force penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. calon penanam modal sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan permohonan izin prinsip penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan calon penanam modal yang memerlukan pembebasan lahan dalam rangka kegiatan usaha wajib mengajukan proposal rencana penggunaan lahan kepada bupati guna kelancaran memperoleh izin penggunaan lahan. dalam rangka kelancaran penggunaan dan perolehan lahan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat membantu dalam proses ketersediaan lahan yang diperlukan. lahan yang menjadi milik pemerintah dan pemerintah provinsi oleh bupati diproses untuk kepentingan pemanfaatan penanaman modal sesuai ketentuan perundang undangan. lahan sebagaimana dimaksud dapat dimintakan persetujuan dprd kabupaten untuk pemanfaatan bagi kepentingan penanaman modal. segala hak hak tanah yang telah diberikan kepada penanam modal oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat dilakukan pencabutan hak tersebut, apabila terbukti tidak memanfaatkan secara efektif dan atau menelantarkan sesuai dengan peraturan perundang undangansetiap perusahaan penanam modal yang melakukan kegiatan usaha tenaga kerjaan harus melaporkan data tenaga kerjaan dinas sosial dan ketenagakerjaan kabupaten wajo.paling sedikit persen dari tenaga kerja yang dipekerjakan penanam modal. perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli wargadinas sosial dan ketenagakerjappm. permohonan tersebut dievaluasi dan hasilnya dapat ditolak dandalam dibuat dalam bentukjenis usaha atau kegiatppm dengan berkoordinasi dengan skpd teknistersebut akan dilakukan pengadilan,,anpencabutan izin usahumum penanaman modal merupakan salah satu factor penggerak perekonomian daerah pembinaan pembinaan daerah dan penciptaan lapangan kerja sertan modal. adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal kab. wajo adalah meningkatkan pertumbuhemampuan daya saing usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan tekhdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah bab ketentuan umum bab asas, tujuan dan sasaran bab iii kewenangan penanaman modal bab kebijakan dasar penanaman modal bab tata cara penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bab perlakuan terhadap penanaman modal bab vii ketenagakerjaan bab viii pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi bab peran serta masyarakat bab pemikiran inisiatif dan kemudahan penanaman modal bab penyelesaian sengketa bab xii sanksi administratif bab xiii ketentuan penutupinformasi dan perizinan investasi secara elektronik spipise)
engan diberlakukannya kebijakan administrasi kependudukan yang bersifat nasional berdasarkan undang undang nomor tahun yang diimplementasikandalam upaya memberikan kepastian hukum bagi penduduk kabupaten sukabumi, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan daerah, bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten sukabumi, perlu ditinjau dan disempurnakanindonesia berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan republik indonesidini tinggal sementara adbukan wnpengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah adalah pengolah:cc. tidak mempunyai pekerjaan kegiatan yang tetap: miskiwajib ktp pemula dan usia lanjut adalah penduduk yang berumur tahun dan tahun keatas ktp seumur hidup)rkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada indonesia yangpendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilakukan oleh utd instansi pelaksana kartu tanda penduduk surat keterangan pindah datang wni. surat pindah datang orang asing tinggal tetap: surat pindah datang orang asing tinggal terbatas:: surat keterangan datang dari luar negeri untuk wni:::catatan sipil, serta pelayanan utdopd wajib melakukan penerbitan perubahan alamat dalam biodata, dan ktp. perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut biayakanopdyang dimaksud pada opdkerja sebelum rencana kepindahannya. berdasarkan laporan yang dimaksud pada opdduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, cc. orang terlantar: komunitas terpencil, penduduk miskinlebih lanjutpenduduk wni atau mendapatkan penetapan pengadilan negeri bagi orang asingopdncatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud padancatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada dicatat oleh opd, ii. status perkawinan: status hubungan dalam keluarga: cacat fisik dan atau cacat mental: i. pendidikan terakhir,, tanggal perkawinan: yy. kepemilikan akta perceraian:paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangselama masa waktu (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data. dalam hal opdopd paling lama (empat belas) hari kerja (bagi non muslim), perceraian (bagi non muslim),sebagai pengganti kutipan akta catatan sipil dengan dibuktiktanggal paling lama tanggal setiap bulannya kepada kepala opdwajib melakukan pendataan penduduk. osesuai dengan kewenangannya,il d), memiliki dp dengan predikat baik: cc.petugas registrasi dan operator adalah pegawai opd yang memenuhi persyaratan yang ditempatkan seluruh tdkbagian kedua penandatanganan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ditandatangani oleh kepala opd. bab xiv:opd. tdk yang dibentuk opdmelalui utd. bab xvi nama, obyek, subypelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dipungut retribusi, kecuali untuk dan ktp, akta kelahiran, penduduk miskin dan anak yatim piatu dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. obyek retribusi adalah pelayanan kartu tanda penduduk wna wn dan akta kematian. subyxvii cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran retribusi tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah kartu dan atau akta catatan sipil yang dicetak. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifcetakan dan pengadministrasian. bab xviii tarif retribusi penggantian biaya cetak blank pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tarif retribusi penggantian biaya cetak blank pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut biodata penduduk, .ooo# wanna rp. orang sing .oooooooooo woo nannnnnnnnnnnnnnnnnaa0 rp. ktp orang sing .oooooooooo woo nannnnnnnnnnnnnnnnnaa0 rp. surat keterangan pindah datang wni.ieee rp. surat keterangan pindah datang orang asing tinggal tetap . rp. surat keterangan pindah datang orang asing tinggal terbatas rp. surat keterangan pindah sementara.occcdoo rp. permohonan tinggal sementara. rp. surat keterangan tinggal sementara.oo rp. surat pengantar pindah luar negeri untuk wni. rp. surat keterangan pindah luar negeri untuk wni. rp. il. surat keterangan datang dari luar negeri untuk wni. rp. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing . rp. surat keterangan pindah luar negeri untuk orang asing . rp. oo. surat keterangan pengganti tanda identitas. rp. tarif retribusi penggantian cetak blank pencatatan sipil adalah sebagai berikut akta kelahiran kutipan akta kelahiran, meliputi akta kelahiran wni. rp. o, akta kelahiran wna .senada0 rp. o, penerbitan salinan akta kelahiran orang asing .i.oooooooooo woo momo mma rp. penerbitan kutipan (dua) dan seterusnya orang asing .i.oooooooooo woo momo mma rp. akta perkawinan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan wni) tepat waktu kamo .voodoo wanna rp. luar .ooooooooo woo anna rp. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan wna) tepat waktu kamo lo. www anal luar .ooooooooo luna rp. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan campuran .oooooow#w#w# wmennnnnnnkananannnnnnnnnnnann0 rp. luar kantor. rp. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan wni lewat batas waktu (enam puluh) hari dalam kant oo manakala rp. wni lewat batas waktu (enam puluh) hari luar kant oo wanna rp. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan wna lewat batas waktu (enam puluh) hari dalam www rp. wna lewat batas waktu (enam puluh) hari luar kant oo mna rp. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan campuran lewat batas waktu (enam puluh) hari. dalam kantor .o w#o#w#w mann0 rp. luar .ooooooooooo mann rp. pencatatan salinan akta perkawinan orang asing. woo rp. campuran .ooo##w# #w woman rp. penerbitan kutipan ke (dua) dan seterusnya pada akta perkawinan orang asing. woo. oma rp. campuran .ooo##w# #w woman rp. cc. akta perceraian pencatatan penerbitan kutipan akta perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perceraian wni. wo mma rp. perceraian orang sing .o.voodoo rp. perceraian campuran .oonnaaann0 rp. penerbitan salinan akta perceraian ang asing. woo mma rp. campuran en. oennnnnnnanaannnn makanan rp. penerbitan kutipan ke dan seterusnya pada akta perceraian orang asing .iioooooooooo woo rp. campuran.ooo wo## www rp. akta kematian pencatatan penerbitan kutipan akta kematian orang sing .ooooooooooo momo jaan rp. penerbitan salinan akta kematian orang asing. oom rp. penerbitan kutipan ke (dua) dan seterusnya pada akta kematian orang asing. oo. oma rp. pencatatan penerbitan kutipan akta kematian lewat batas waktu (enam puluh) hari orang sing uan rp. akta pengakuan dan pengesahan anak penerbitan kutipan akta pengakuan anak orang asing. woo momo jan rp. pencatatan pinggir pengesahan anak orang asi .iioooooooooooo woo. oma rp. pencatatan pinggir pengangkatan anak orang asing. woo moon rp. perubahan nama ganti nama orang asi .oooooooooooooo wanna rp. perubahan kewarganegaraan . jiuuuukk rp. perubahan perbaikan huruf dan angka .). rp. bab xixluar negeri bagi pendudukebagaimana dimaksud dalam perpanjangan ktp sebagaimana dimaksud dalam denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan terhadap penduduk wni sebesar (dua puluh lima ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar (lima puluh ribu rupiah). denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e,f dan terhadap penduduk orang asing sebesar (sersisi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatibab xdengan diberlakukannya tarif retribusi biaya cetak blank pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini pada tahun maka tarif retribusi lama yang diatur dalam peraturan daerah nomor tahun masih tetap berlaku sampai dengan tanggal desember ketentuan dalam dilaksanakan secara efektif (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan. bab xxivencanaan pembangunan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sekadau, menimbang bahwsekadau, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten sekadau tentang perencanaan pembangunan desa.sekadau memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang perencanaan pembangunkepala daerah adalah bupatiimpinan dari pemerintahpembangunan desa untuk periode (lima) tahun. rencana pembangunan tahunan desa, yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah desa rkp desa),jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat musrenbang jangka menengah desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa untuk jangka waktu (lima) tahun depan. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disingkat musrenbang tahunan desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa untuk jangka waktu (satu) tahun depan. bab asas dan tujuan, berdasarkan as asas profesionalitas, asas akuntabilitasbertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan desa, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan pemerintahdan sistematika perencanaan pembangunan desa (l) perencanaan pembangunan desa sebagaimanaperaturan kepala desa. sistematika rencana pembangunan jangka menengah bab kondisi desa terdiri dari kondisi dan potensi, peluang dan kendala, analisa potensi bab iii rencana pembangunan jangka menengah desa terdiri dari visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi kebijakan, proyeksi keuangan desa (lima) tahun depan, program kegiatan dan tolok ukur kinerja bab penutup lampiran lampiran. sistematika rencana kerja pembangunan, bab kondisi desa terdiri dari kondisi dan potensi, peluang dan kendala, analisa potensi, bab iii rencana kerja pembangunan desa terdiri dari arah kebijakan desa, proyeksi keuangan desa (satu) tahun depan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja bab penutup lampiran lampiran. bab tahapan perencanaan pembangunan desa tahapan perencanaan pembangunan desaan rkp desamenengah desa (l) kepala desa menyelenggarakan musrenbang jangka menengah desa, dengan menetapkan tim penyelenggara musrenbang jangka menengah desa. tim penyelenggara musrenbang menyiapkan rancangan awal rpm desa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program seluruh pemangku kepentingan. (l) rancangan rpm desa sebagaimana dimaksud dalandesa dan mengikutsertakan masyarakatterpilih dilantik. tim penyelenggara menyusun rancangan akhir rpm desa berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah desa sebagaimana dimaksud dalam rpm desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat (satu) bulan setelah pelaksanaan musrenbang rpm desa. bagian kedua rencana pembangunan tahunan kepala desa menyelenggarakan musrenbang tahunan desa dalam rangka penyusunan rkp desa, dengan membentuk tim penyelenggara musrenbang tahunan desa. tim penyelenggara musrenbang menyiapkan rancangan awal rkp desa sebagai penjabaran dari rpm desa. (l) rancangan rkp desa sebagaimana dimaksud dalam menjadi bahan bagi musrenbang tahunan desa. musrenbang tahunan desa dalam rangka penyusunan rkp desa diikuti oleh unsur unsur penyelenggara pemerintahan desa dan mengikutsertakan masyarakatsetiap tahun. tim penyelenggara menyusun rancangan akhir rkp desa berdasarkan hasil musrenbang tahunan desa sebagaimana dimaksud dalam rkp desa menjadi pedoman penyusunan rap desa. rkp desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan musrenbang jangka menengah desa dan musrenbang tahunan desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. bab pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana (l) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing masing kepala desa. camat menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing masing desa sesuai dengan tugas dan kewenangannya. jl) kepala desa melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan desa periode sebelumnya. camat menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala desavii data dan informasib viii ketentuan peralihan (l) selisih waktu (satu) tahun antara masa jabatan kepala desa dengan rpm desa menjadi masa transisi untuk penyusunan rpm desa periode berikutnya. program pembangunan pada masa transisi adalah program transisi yang dilaksanakan oleh kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun terakhir masa jabatan dan awal masa jabatan dari kepala desa yang baru terpilih pada tahun pertama masa jabatan. kepala desa yang terpilih sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, wajib menyusun rpm desa jika sisa masa jabatan lebih dari (tiga) tahubagian hukum sekretariat daerah kabupaten melawi tahun png mm? bupati melawi,n sistem kesehatan propinsielawi: dinas adalah dinas kesehatan kabupaten melawi:pelayanan perizinan, kas daerah adalah kassejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badpelayanan kesehatan,::prakte,,serta rawat inap,serta,an dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis, balai pengobatan umum dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya (, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, seperti balai asuhan keperawatan gigi secara rawat jalan,,mata dan kontak lensa: pengobatan tradisional (batara), sama dengan rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukannya,, laboratorium adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berup:, rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bagunan yang permanen,, restoran adalah,an, surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat sp roke roket dan sk rdnssurat izi praktek keperawatan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perawat yang akan menjalankan praktek asuhan keperawatan setelah memenuhi persyaratan. bab nama,objek dan subjek retribusi dengan nama retribusibesarnya tarif izin pelayanan kesehatan swasta adalah sebagai berikut: izin pemberian pelayanan medis dasar praktek dokter atau dokter gigi rp. praktek dokter spesialis atau dokter gigi spesialis rp. praktek bidan rp. praktek asuhan keperawatan rp. surat izin tenaga kesehatan rp. izin sarana pelayanan kesehatan rumah sakit umum rp. rumah bersalin klinik spesialistik rp. balai pengobatan dan sarana pelayanan medis dasar si industri rumah tangga p irt) rp. sertifikasi laik sehat hotel rp. sertifikasi laik sehat kolam renang rp. sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga catering rp. sertifikasi laik hygiene sanitasi rumah makan rp. sertifikasi laik hygiene sanitasi restoran rp. sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air minum silang rp. biaya pengujian laboratorium kesehatan rp. biaya menguji laboratorium kesehatan untuk mendapatkan sertifikasi dibebankan kepada pemilik usaha dimana tarifnya berdasarkan ketentuan yang berlakubab vii surat pendaftaran wajib retribusi wajib mengisi sp ord. sp ord sebagaimana dimaksudarenakan sanksi administrasi berupa (dua persen)bupatieng memberikan pengurangankabupaten melawiv ketentuan pidana penyelenggaraan terhadap ketentuan peraturan daerah ini, diancam pidana kurungdinas kesehatan kabupaten melawibupati melawesewwer bia bupati melawi, (s0 npl beriman muntah diundangkan nanga pinoh pada tanggal desember sek retoris darah kabupaten melawi, sekretariat dara penjelasan atasswasta dan sertifikasi bidang kesehatanlembaran daerah kota tangerang selatan pam (ae: sep nomor tahun peraturan daerah kota tangerang selatan nomor tahun tentang pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tangerang selatanajak daerkota tangerang selatan tentang pajak daerah bab ketentuan umum daerah adalah kota tangerang selatngerang dinas adalah dinas yang berwenang dalam pengelolaan tangerang selatanilai jual obytau dokumen lain yang dipersamakantau dokumen lain yang dipersamakpemerintah kota tangerang selatselatan yang memuat sanksi ancaman pidantangerang selatan, (l) obyek pajak hotel adalah sebagaimana dimaksud pada, dikecualikan dari ketentuandalamsetiap wajib pajak hotel wajib mendaftarkan usahanya dinas. setiap wajib pajak hotelotel ditetapkan sebesar (sepuluh persen). bagian ketiga dasar pengenaanambahkan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada maka jumlah pembayaran yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak hotel. masa pajak hotelhotel. pajak hotel yang terutang dipungut wilayah daerah tempat hotel berlokasi. tata cara pengelolaan pajak hotel diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab pajak restoran bagian pertama nama, obyek, suby, obydikecualikan dari ketentulima belas jutaetiap wajib pajak restoran sebagaimana dimaksud dalamsetiap wajib pajak restoran wajib mendaftarkan usahanya dinas, setiap wajib pajak restorestoran ditetapkan sebesar (sepuluh persen). bagian ketiga dasar pengenaan danambahkan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada maka jumlah pembayaran yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak restoran. masa pajak restorestoran. pajak restoran yang terutang dipungut wilayah daerah tempat restoran berlokasi. tata cara pengelolaan pajak restoran diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab pajak hiburan bagian kesatu nama, obyek, subyek dan wajib pajak dengan nama pajak hiburan, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hiburan,dalamsetiap wajib pajak hiburan wajib mendaftarkan usahanya dinas, setiap wajib pajak hibuiburan ditetapkan sebagai berikut: j0) tontonan film sebesar (lima belas persen), pagelaran: pagelaran kesenian, kesenian tradisional, musik dan tari modern sebesar (sepuluh persen), pagelaran permainan milyar, pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar (dua puluh persen), bowling sebesar (dua puluh lima persen) diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar (tiga puluh lima persen), karaoke sebesar (tiga puluh persen), sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar (sepuluh persen), j0) golf sebesar (dua puluh lima persen), j1) permainan ketangkasan sebesar (dua puluh lima persen), (j2) panti pijat dengan fasilitas mandi uap spa sebesar (tiga puluh persen). (j3) panti pijat tanpa fasilitas mandi uap spa dan refleksi sebesar 20y6 (dua puluh persen) bagian ketiga dasar pengenaanharus menambahkan pajak hiburan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraambahkan pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada maka jumlah pembayaran yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak hiburan. masa pajak hibuhiburan. pajak hiburan yang terutang dipungut wilayah daerah tempat hiburan berlokasi. tata cara pengelolaan pajak hiburan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab pajak reklame bagian kesatu subyek, obyek dan wajib pajak dengan nama pajak reklame,husus nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud huruf diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintahreklame.setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat ijin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk memperoleh ijijin penyelenggaran reklame diberikan setelah jumlah pajak yang ditetapkan dibayar lunas. (l) setiap wajib pajak reklame wajib mendaftarkan usahanya dinas, setiap wajib pajak reklameditetapkan sebesar duapuluh lima persen). bagian ketiga dasar pengenaan dan cara perhitungan j:atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh walikotareklame. pajak reklame yang terutang dipungut wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. tata cara pengelolaan pajak reklame diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab vii pajak penerangan jalan bagian kesatu nama, subyek, oby,ptarif pajak tarif pajak ditetapkan sebagai berikut: penggunaan tenaga listrik dari sumber lain: untuk umum sebesar tiga persen), untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar (dua persen), penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar (satu persen). bagian ketiga dasar pengenaan,inas sesuai peraturan perundang undangan,saat dan tempat berhutang pajak saat pajak penerangan jalan terutang adalah pada saat penggunaan tenaga listrik.penerangan jalan adalah (satu) bulan kalender. tata cara pengelolaan pajak penerangan jalan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab viii pajak parkir bagian kesatu nama, obyek, subyek dan wajibjl)dalamsetiap wajib pajak parkir wajib mendaftarkan usahanya dinas. setiap wajib pajak parkirparkir ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen). bagian ketiga dasar pengenaanparkir. pajak parkir yang terutang dipungut wilayah daerah tempat parkir tersebut diselenggarakan. masa pajak parkir adalah (satu) bulan kalender. tata cara pengelolaan pajak parkir diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab pajak air tanah bagian pertama,kantor pemerintah dan pemerintah daerah, dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyatdalam harus memiliki perijinan yang terkait dengan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dari walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. (l) setiap wajib pajak air tanah wajib mendaftarkan usahanya dinas, setiap wajib pajak air tanah sebagaimana tersebut pada wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada dinas. bagian kedua tarif pajak tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar (dua puluh persen). bagian ketiga dasar pengenaan dan cara perhitungan pajak. bagian keempat saat dan tempat berhutang pajak pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. pajak air tanah yang terutang dipungut daerah tempat air tanah diambil. tata cara pengelolaan pajak air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam harus memiliki perijinan yang terkait dengan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet dari walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. setiap wajib pajak sarang burung walet wajib mendaftarkan usahanya dinas: setiap wajib pajak sarang burung waletsarang burung walet sebesar (sepuluh persen). bagian ketiga dasar pengenaan dan cara perhitungan jl) dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet:ditetapkan oleh walikotasaat dan tempat berhutang pajak saat pajak terutang adalah pada saat terjadi transaksi penjualan sarang burung waletsatu) bulan kalender. tata cara pengelolaan pajak sarang burung walet diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagian kesatu nama, obyek, subyek dan wajib(l) obydalamtempat penampungan air dan gas, pipa minyak, dan menara. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah obypada yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menurut peraturan daerah ini. bagian kedua tarif pajak tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar (nol koma dua persen) untuk nop atas rp. (satu milyar rupiah). bagian ketiga dasar pengenaanlakukan oleh walikotagian keempat saat dan tempat berhutang pajak bumi dan bangunan yang terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak obyek pajak. bagian kelima pendataan dan penetapyek pajak. j0) berdasarkan scope, walikota menerbitkan spot. walikota dapat mengeluarkan skpd dalam hal hal sebagai berikut: tata cara pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab xiijlketentuan sebagaimana dimaksud padajl)gian ketiga dasar pengenaanyek pajak,nop pajak bumi dan bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan nop pajak bumi dan bangunan:,,berhtkp sebagaimana dimaksud dalam dan bagian keempat saat dan tempat terutang pajak (pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah wilayah daerah, tempat tanah dan atau bangunan beradtata cara penetapan dan pemungutan pajak daerah j0)pemungutan pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada adalah pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak berdasarkan penetapan walikota dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah s5) jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak daerah sebagaimana dimaksud adalah pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaadalah pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak, jenis pajak yang dipungut dan dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimanabea perolehan hak atas tanah dan bangunan. setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan ssd: dokumen ssd pada bpt sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai speed,,, bentuk, isi dan tata cara pengisian ssd diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. jl) dalam jangka waktu (lima) tahun sejakduperaturan walikotaskpdkbt diatur dengan peraturan walikota. (l) sistem dan prosedur pengelolaan dan pemungutan bpt diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota,bab xiv nomor pokok wajib pajak daerah (l) setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada dinas daerah, dinas menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah secara jabatan, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dan termasuk penghapusan nomor pokok wajib pajak daerah diatur dengan peraturan walikota. pengaturan tentang ppd sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku untuk jenis pajak. s5) khusus untuk pbb dan bpt tata cara pendaftaran diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. bab tata cara pembayaran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus, pajak dilunasi paling lambat lima belasapabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka tanggal jatuh tempo menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut, khusus untuk pajak bumi dan bangunan, batas akhir pembayaran atas spot paling lama (enam) bulan sejakketerlambatan pembayaran pajak setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkanwalikota. bab xvi tata cara pelaporan j0) pelaporan pajak daerah khusus diberlakukan untuk jenis pajak dengan sistem pemungutan dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan jenis pajak bpt, pelaporan pemenuhan kewajiban pajak menggunakan speed yang dilaporkan setiap hari kalender setelah masa pajak berakhir, tata cara pelaporan dan ketentuan pelaporan dengan menggunakan sistem pemungutan dibayar sendiri oleh wajib pajak ditetapkan dengan peraturan walikota. bab xvii penpot, skpd, skpdkbt, std, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding. pajak yang terutang berdasarkan skpd,sebagaimana dimaksud padlebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak daerahcc. skpd, skpdkbt, skpd, skpd, dan pemotongan atau pengurangyatak, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis,,,ulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya skpdxix pembetulan, pembatalan, penghapusan dan penguranganlebih lanjutwalikota. bab xxutang, pembukuan danmbukuan dan pencatatan harus diselenggarakan indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa indonesia: pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas: pembukuan sekurang kurangnya terdiri dari catatan mengenai penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak daerah yang terutangpaling singkat lima) tahun tangerang selatan, yaitu tempat kegiatan bagi wajib pajak daerah,daerahlebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak daerah diatur dengan peraturan walikota. walikotabab xxiidana (l)kan dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun dan merupakan penerimaan negara. bab xxviii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini berlaku, pengaturan terkait pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan baru akan diberlakukan paling lambat pada tanggal desemberajak daerah umum pemerintah kota tangerang selatan terbentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tangerang selatan provinsi banten, atas dasar undang undang tersebut maka pemerintah kota tangerang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masayarakat. untuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut, pemerintah kota tangerang selatan berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemungutan pajak daerah kota tangerang selatan selama ini berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten tangerang, dikarenakan pemerintah kota tangerang selatan belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah, hal ini sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tangerang selatan provinsi banten. pemungutan pajak daerahyek, subyek, dan dasar pengenaan dari (tujuh) jenis pajak tersebut yang dapat dipungut oleh daerah.tangerang selatan, dari (sebelas) jenis pajak yang menjadi kewenangan, yang dimungkinkan untuk diterapkan sebanyak (sepuluh)bb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt). selain itu undang undang nomor tahun juga memperluas basis pajak yang telah ada, menyerahkan pajak pusat daerah dan menambah jenis pajak baru. perluasan basis pajak yang telcatering jasa boga, ada (empat) jenis pajak baru bagi daerah kabupaten kotapajak pusat, pajak burung walet serta pajak air tanah huruf cukup jelas huruf cukup jelasdapat menyediakan restoran atau rumah makan atau bar huruf cukup jelasyang dimaksud dengdapat menyediakan restoran rumah makan yang dimaksud dengan spanilai jual tidak kena pajak nztop) sebesar rp10. : ii. bangunan seluas dengan nilai jual rp. m': iii. tanaman seluas dengan harga jual rp. me: iv.naman rp. rp. pagar rp. rp. total nop bangunan rp. nilai jual obyehuruf cukup jelas huruftaerah. huruf angka cukup jelas angka cukup jelas angka yang dimaksud?rugi. prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapanpajakan menentukan lain. buku buku, catatan catatanlima) tahun tangerang selatan, dengan maksud agar apabila walikotalima) tahun penyimpanan buku buku, catatan catatankadaluarsa penetapan pajak. cukup jelas walikota memberikan nomor pokok wajib pajak daerahbilamancukup jelasidalamnya pembukuan, dokumen dokumen dan catatan catatan sehingga pembukuan, dokumen dokumenwalikotadaeraherah. cukup jelas tindak pidana bidang perpajakan dasawarsa limadaerah kabupaten sekadau nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik kabupaten sekadau dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sekadau, menimbang aa.: bahwa peraturan daerah kabupaten sekadaubagaimana dimaksud pada hurufdf niitro pemebantuan keuangan kepada partai politiknitro nan penyelenggara pemerintah daerdprd kabupaten sekadausekadauekadauekadadimaksud pada. hen adalah partai politik yang mendapatkan kursi dprd kabupaten sekadanitro besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu dprd kabupaten sekadau. jumlah perolehan suara hasil pemilu dprd kabupaten sekadakl) besarnya nilai bantuan keuangan bersuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi dprd yang bersumber dari apbd sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan wi keuangan apbd tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan perolehan suara partai politik yang mendapat kursi pada priode sebelumnya. besarnya jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik yang mendapat kursi dprd pada priode berkenaan adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu priode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan keuangan bersuara sebagaimana dimaksud pada besarnya nilai bantuan keuangan bersuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi sebagaimana dimaksud pada memperhatikan kemampuan keuangan daerah. bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahun dalam apbd sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam jenis belanja keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan partai politik. bab iii dagsekadau untuk menyalurkan dana bantuan keuangan rekening kas umum partai politik. penyaluran bantuan keuangan rekening kas umum partai politik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bupati. nitro bab pen.. nitrodan disampaikan kepada bupati sekadau oleh partai politik kabupaten sekadaekadau. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah kabupaten sekadau nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik lembaran pdf nitro aa. daerah kabupaten sekaddesember bupati sekadau, ttd simon petrus diundangkan sekadau 'padatanggal januari plt. sekretaris daerah kabupaten sekadau, ttd yohanes 3hon lembaran daerah kabupaten sekadau tahun nomor salinan yang syah sesuai aslinya "kepala bagian hukum dan ham sekretariat daerah kabupaten sekadau rendy, sos, pdf notre "uu vuv j "7j wu,
pemerintah kabupaten sintangdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sintang, menimbang bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, dan kepurbakalaan seni dan budaya yang dimiliki bangsa indonesia khususnya yang terdapat daerah kabupaten sintang merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan kabupaten sintang: besa bahwa guna mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan kabupaten sintang, perlu disusun rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten sintdinas kebudayaan dan pariwisata adalah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten sinbyek. obyek dan daya tarik wisata yang selanjutnya disingkaingkat riskdetail kawasan pariwisata yang selanjutnya disingkat dkp adalahbagian kesatu asas risk sebagai bagian integral dari rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten sintang dan memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan berkesinambunganpengembangan secara menyeluruh daerah, berkelanjutan. berkelanjutan, yaitu secara berkesinambungantujuan tujuan risk, mengurangi pengangguran dan peningkatan pendapatan asli daerah pad). bagian ketiga sasaran sasaran risk adalah memantapkan arahkepariwisataan daerah. bagian keempatkepariwisataansintang. bab iisk dapat dipergunakan dalam jangka waktu (sepuluh) tahun dan sekurang kurangnya sekali dalam (tiga) tahun dapat ditinjau kembali. bab obyek dan daya tarik wisata daerah otw daerah meliputi wisata alam: wisata sejarah, budaya, dan rohani, wisata taman rekreasi dan pemandian, wisata pendidikan: sentra industri kerajinan: wisata agro, wisata sungai. selain otw sebagaimana dimaksud dalam terdapat otw daerah minat khusus yang meliputi wisata alam: wisata budaya, cc. wisata kuliner: wisata taman flora dan fauna. selain otw sebagaimana dimaksud dalam dan bupati dapat menetapkan suatu kawasan sebagai otw berdasarkan potensi pariwisata pada suatu kawasan dimaksud setelah diadakan konsultasi dan koordinasi antara bupati dengan dprd. bab v. bab kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah bagian kesatu kebijakan umum kebijakan umum pembangunan kepariwisataan daerah adalah: pembangunan kepariwisataan berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan pariwisata unggulan yang ditunjang oleh industri kecil, cc. pengembangan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, dunia fantasi dan sistem sosial serta kehidupan masyarakat (living culture) dan industri menengah, pembangunan kepariwisataan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan kabupaten sintang. bagian kedua satuan wilayah pembangunan kepariwisataan satuan wilayah pembangunan kepariwisataan daerah ditetapkan sebagai berikut: kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah kabupaten sintang, kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah perbukitan: kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah kota, kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pedesaan, budaya dan industri kecil: kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah sungai, danau dan kolam pemancingan, kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah kawasan perbatasan negara. bagian ketiga pengembangan produk wisata paragraf pengembangunggulan yang merupakan potensi kekayaan daerah. strategi. strategi pembangunan otw adalah: melestarikan kekayaan daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan otw pada suatu destinasi pariwisatapada masyarakat: meningkatkan kemandirian masyarakat setempat dan pemandu wisata untuk berperan serta aktif dalam pengembangan otw dan pelestarian lingkungan serta mewujudkan pelayanan yang potensial) mempromosikan otw dan memberikan informasi gambaran tentang kondisi kawasan otw yang potensial dan atau keunggulan pada suatu destinasi pariwisata. tema untuk masing masing otw dan peta pengembangan otw kabupaten sintang ditetapkan dengan peraturan bupati. paragrafinvestor lokal atau luar daerah untuk berperan serta dalam pengembangan akomodasi wisata untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan industri pariwisata daerah secara terbuka. paragraf pembangunan industri pariwisata pembangunan industri pariwisata meliputi restoran dan rumah makan: hotel dan penginapan: prasarana dan sarana komunikasi, sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata, bank dan fasilitas penukaran uang: infrastruktur jalan: keamanan dan ketertiban arus pengunjung.hotel dan penginapkelas hotel dan penginapan. pembangunaninfrastruktur jalan: pengembangan sistem informasi aksesibilitas, pengoptimalgian keempat pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata paragrafcc. masyarakat lokasi dan sekitar obyek wisata: memberdayakan petugas keamanan guna melindungi keselamatan pengunjung pada destinasi pariwisata. paragraf . paragraf pengembangan kelembagaan kepariwisataan pengembangan kelembagaan kepariwisatpada meliputi: yang ada daerah, luar daerah dan luar negeri. bagian kelima pembangunan lingkungan pariwisata pembangunan lingkungan pariaslinya tetap lestari sesuai budaya lokal yang dimiliki. strategi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada mencakup kegiatan sebagai berikutkelestarian lingkungan: meningkatkan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan bagi wisatawan. melakukan penataan otw yang dinamis dan diminati oleh pengunjung untuk menjadi daerah tujuan dan mampu bersaing antar daerah. pembangunanimana). aspek penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kondisi keanekaragaman obyek wisata, kondisi aksesibilitas daerah wisata, cc. kondisi fasilitas penunjang, kondisi struktur sosial budaya masyarakat:tipe aktivitas wisatawan: tingkat kepuasan wisatawan, pemanfaatan obyek wisata oleh wisatawan. bab pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan risksk kebudayaan dan pariwisata. untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dinas kebudayaan dan pariwisataviiumum dilihat dari dimensi lingkungan, risk inimeningkatkan daa dengan perkembangan kondisi negara secara nasional dan dalam rangka mendukung kunjungan wisata kabupaten sintangsintang. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pada dasarnya jangka waktu (sepuluh) tahun adalah berdasarkan perhitungan perkembangan pariwisata daerah depan. namun demikian apabila setelah lewat waktu (sepuluh) tahun, pengkajian risk berdasarkan peraturan daerah ini masih sesuai dengan perkembangan keadaaan, maka risk ini dapat diberlakukan. samping itu apabila dalam jangka waktu peninjauan kembali, ternyata terjadi perubahan yang mengakibatkan risk ini tidak sesuai, maka dapat dilakukan perubahan peraturan daerah ini, atau ditetapkan risk yang baru. cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud akomodasi wisata antara lain hotel, penginapan, pondok wisata dan akomodasi wisata lainnya. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf sumber daya manusia yang melakukan aktivjasa bidang kepariwisataan dan lain lain. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. . dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pengembangpenunjang pariwisata antara lain akomodasi, transportasi, industri yang menunjang pariwisata, dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kepariwisataanpemerintah kabupaten kubu raya aangubu raya, menimbang bahwa retribusi daerah, khususnya retribusi pelayanan parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah kabupaten kubu relayanan tepi jalan umumarkir tepi jaloleh pemerintah kabupatearkir tepi jalan umum yang ditentukan atautingkat kepadatan lalu lintas, dan jenis kendaraan yang menggunakan parkir tepi jalan umum. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi .(detribusi kendaraan tidak bermotor kendaraan roda (dua) rp. kendaraan roda (tiga) rp. kendaraan roda (empat) rp. kendaraan bermotorjl) masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (satu) kali pelayanan. retribusi berharkir tepi jalan umum dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan parkir.miayanggal a\| bupati kubu raya, diundangkan sungai raya pada bat. sekretariat daerah kabupaten kiri "ya mudaimahendrawan husein bram lembaran daerah kabupaten kubu raya tahun. dr. nomor ar. penjelasan atasumumlayanan parkir tepi jalan umum, daerah diberi kewenangan secara utuh untuk melaksanakannya. untuk mengoptimalkan pungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, diberlakukan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umumhi. demikendaraan bermotor dan tidak bermotor.perusahaan daerah air minum kabupaten melawisejalan dengan perkembangan peraturan perundang undangan bahwa peraturan daerah kabupaten melawi nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum dipandang perlu untuk diganti.secdirian perusahaan daerah air minumperusahaan daerah air minum adalah perusahaan daerah air minum kabupaten melawi. direksi adalah direksi perusahaan daerah air minum kabupaten melawi. dewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan daerah air minum kabupaten melawi. air bersih adalah air keperlua. rekening air adalah tagihan dam kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama satu bulan dangan beban biaya tetapmelawi disingkat dengan dam tirta melawi. dam tirta melawi menggunakan logo, yang ditetapkan dengan keputusan bupati atas usulan direksi. bagian kedua kedudukan perusahaan daerah air minum dam tirta melawi berkedudukan nanga pinoh bagian ketiga tujuan perusahaan daerah air minum tujuan pendirian dam tirta melawi yaitu terpenuhinya kebutuhan air bersih kepada masyarakat: terwujudnya peningkatan perekonomian daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah pad). babkait hubungan keluarga dengan bupati wakil bupati atau dengan anggota dewan pengawas yang lain atau dengan anggota direksi sampai denganekolah lanjutan tingkat atasdewan pengawas selama (tiga) tahun dan setelah habisndapatdan anggaran tahunan dam yang dibuat direksi kepada bupatisi: sekretariat dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar (empat puluh keseratus dari gaji direksi: setiap anggota dewan pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar(l) direksi diangkat oleh bupati atas usulan dewan pengawascc.sepenuh waktu, tidak terikat hubungan dengan bupati wakil bupati, mengurus dan mengelola kekayaan dam menyelen'menandatang mengikat,keseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun yang lalu. (l) pada akhir masa jabatan direksi memperolehdikurangi uang makan kecuali cuti diluar tanggungan dam. pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh bupati dengan pedoman pada perundang undangan. paragraf pemberhentian (l) direksi berhenti karena masajabatannya berakhir, meninggal dunia. direksi diberhentikan karena: permintaan sendiri: reorganisasi:(l)struktur organisasi dam tirta melawrinci kekayaan daerah yang dipisahkan: neraca permulaan dam yang berasal dari semua aktiva dan asia perusahaan daerah air minum kabupaten sintang pada saat penyerahan sumber keuangan lainnya yang sah, pemerintah daerah dapat menambah modal melalui subsidi, hibah, penyertaan modal daerah atau pinjaman daerah sesuai kemampuan keuangan daerah baik berupa penyerahan asset aktiva tetap maupun bantuan likuiditas yang ditampung dalam apbd tahun yang berkenaan dan proses pelaksanaannya melalui peraturan bupati. pemerintah daerah berkewajiban membantu biaya untuk pemeliharaan asset asset yang telah serah terimakan setiap tahunnya selama dam masih belum memperoleh laba. bab kepegawaian kepegawaian dam diatur melalui peraturan kepegawaian dam oleh direksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii tahun buku, pelaporan, dan anggaran tahun buku dam ditetapkan menggunakan tahun tanwin atau sejak tanggal januari sampai dengan desember,dam pada penutupan tahun buku, selamaatau bpk diajukan kepada bupati untuk mendapat pengesahan. dam membuat rencana kerjaanggaran perusahaan rap) tahunan sebagaimana dimaksud pada ini adalah sebagai berikut: sebelum tahun buku dam dimulai, rencana kerja anggaran perusahaan rap) disampaikan oleh direksi kepada bupati melalui dewan pengawas untuk mendapat pengesahan. perubahan rencana kerja anggaran perusahaviii. bab viii keseratus) dari laba: digunakan atau dikelola oleh dam serendah rendahnya (empat puluh lima keseratus) dari laba.kerja . kerja sama dengan pihak lain tidak boleh mengakibatkan kerugian dam sebagai satu satunya badan usaha dimelawi. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dan ini, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab.(in pada pada saat peraturan daerah ini berlaku direksi dan dewan pengawas yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelumnya tetap berlaku sampai berakhirelawi nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah kabupaten melawi,gagal rita melawi, osk firman muntah diundangkan nanga pinoh tanggal mej yss baris daerah kabupaten melawi, genmetariat daerah j'. o tifus mulyono megunii. penjelasan demi s d cukup jelas apabila hanya (satu) direksi maka pasokannya adalah gaji direksi tersebut. 19s d cukup jelas tunjangan lain adalah tunjangan anak, istri suami s d cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten melawi nomoirektur kepala bagian kepala bagian adm. umum keuangan teknik kepala seksi kepala seksi kepala kepala kepala kepala seksi hub. adm, umum seksi seksi seksi perencanaan langganan kepegawaian keuangan distribusi produksi unit pelayanan ta, buratimelawi, san cina arp firman muntah sedangkan nanga pinoh (pada tangga mei sekretaris daerah kabupaten melawi, s ena sekretaris day ivo situs mulyono menewan pengawas direktur utama ins seksi seksi seksi inkaso seksi sub.bid sub.bid pks melawi, an ben muntah yuri n l diu dangkal nanga pinoh apadarajigeal mei sekte daerah kabupaten melawi, she der mulyono per tentang pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten melawi bupati badan direktur utama ins. bagian langganan bagian distribusi lit.bang perusahaan cabang seksi seksi seksi teknik seksi inkaso seksi umum langganan perencanaan sub.sei sub.sei sub.sei langganan inkaso teknik bupati melawi, formula unta prardangkan nanga pinoh pada tang mn mei ris daerah kabupaten melawi, gan vo:titus mulyono
peraturan daerah kabupaten sekadauadministrasi kependudukaturan daerah kabupaten sekadauabupaten sekadaabupaten sekadau. kartu identitas penduduk sementara yang selanjutnya disingkatekadauakte kelahiran dalam kantor adalah pelaksanaan pelayanan akte kelahiran kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. akte kelahiran luar kantor adalah pelaksanaan pelayanan akte kelahiran yang dilakukan secara model kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud dalam hurufdiukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian layanan dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan. jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud tercantum dalam struktur dan besarnya tarifsebagaimana dijabarkan dalam komponen retribusi dimaksud. biaya sebagaimana dimaksudkan pada ditetapkan berdasarkan biaya jasa sarana, jasa pelayanan, biaya farmasi dan alat kesehatan lain, barang habis pakai atau barang alat kesehatan habis pakai sedangkan biaya visum repertum dibebankan kepada pihak penjamin atau penyidik. pemeriksaan dan atau pengujian kesehatan terdiri daridari sederhana, sedang dan lengkap,dan surat keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya. tarif pemeriksaan dan atau penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagiadalahbiaya tidak langsung adalah jumlah biaya tidak langsung subsidi apbd dibagi jumlah kunjungan dalam (satu) tahun anggaran, nilai indeks biaya langsung atau tidak langsung adalah biaya langsung atau tidak langsung dibagi harga dasar obat, nilai indeks unit cost adalah nilai indeks biaya langsung ditambah nilai indeks biaya tidak langsung:, jasa pengembangan ditetapkan sebesar rp. (seribu rupiah) sesuai dengan kemampuan penduduk, harga perkapita obat sesuai dengan peraturan perundang undangan. tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah nilai rupiah. tarif retribusi (jumlah indeks unit cost harga dasar obat) jasa pelayanan jasa pengembangan. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: tarif pelayanan puskesmas jenis pelayanan sarana pelayanan rp) mal amal dasar unit rawat jalan rawat jalan umum pertolongan pertama pada kecelakaan ugd) rawat kunjungan pertama dan ulangan pengujian kesehatan pemeriksaan visum awal umum visum pemeriksaan latin pemeriksaan kesehatan haji pemeriksaan kesehatan umum tingkat puskesmas rawat inap kamar bersalin sewa kamar bersalin persalinan persalinan normal persalinan spontan abnormal induksi stimulasi cc. penanganan bayi baru lahir normal tidak normal ruang rawat inap sewa kamar rawat inap per hari perawatan bayi perawatan nifas visit dokter umum makan minum pasien dihitung per hari tindakan medik umum umum dan gawat darurat sunat (sirkumsisi) tindakan kecil (lika lecet, luka kecil, aff jahitan, aff kateter, corpus aliansi tht, tindik daun telinga dll). tindakan sedang (pegang kata kutil, corpus aliansi, bubuk, ekstraksi kuku, luka bakar, insist akses, eksplorasi luka, tindakan resusitasi airway dll). jahit luka umum (per jahitan) pemasangan, terdiri dari pemasangan infus pemasangan infus bayi pemasangan spark kecil (bayi) pemasangan spark sedang pemasangan spark panjang pemasangan kateter tindakan kubah lambung pemasangan nebulezer pemasangan oksigen tindakan medik gigi konsultasi gigi pencabutan gigi pencabutan gigi dengan color ethyl pencabutan gigi dengan injeksi submukosa pencabutan gigi dengan injeksi intraseptal pencabutan gigi dengan penyulut penjahitan luka buka jahitan alveolectomy ringan alveolectomy berat insist asbes intra oral operasi gigi impas klas operkulektomi tempatan gigi (per lubang) tempatan gigi dengan amalgam tempatan gigi dengan glassionomer cement tempatan gigi dengan komposit tempatan gigi dengan sementara (per lubang) tempatan gigi susu (per lubang) tempatan gigi tetap (per lubang) pembersihan karang gigi. scaling per regio il. issue sealang topikal aplikasi dengan fluor poli kia kb pemeriksaan kia pemasangan iud pencabutan iud pemasangan implant mandiri pencabutan implant mandiri suntikan kontrasepsi pil tindakan medik mata, terdiri dari refleksi virus hordeolum benda asing iritasi test buta warna pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium klinik, terdiri dari: golongan darah laju endapan darah glukosa urine bakar urobilinogen bilirubin feses putus malaria pemeriksaan spills kidal hit trombosit waktu pendarahan oo. waktu pembekuan eritrosit leukosit plantes glukosa darah cholesterol trigliserida asam urat rapid dengue test pemeriksaan pap's smear discount pemisahan sekret kelamin pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat penunjang diagnostik tingkat rujukan) urine urine lengkap tes narkoba parameter tes kehamilan hbs rectal swab rapid langue test igg igm pemeriksaan pap's smear konsultasi gizi konsultasi gizi konsultasi sanitasi penggunaan ambulance pusat rujukan puskesmas sangat cc. terpencil puskesmas terpencil puskesmas biasa tarif retribusi pelayanan rumah sakit umum jasa jasa tarif jenis pelayanan sarana pelayanan rp) rp) rp) pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit umum daerah pelayanan ambulance mobil jenazah dalam kota luar kota sopir perjalanan jam penggunaan oksigen visum repertum dan perawatan jenazah visum umum visum jenazah rumah sakit visum jenazah luar rumah sakit pengawetan jenazah pengujian kesehatanruang perawatan minimal hari) intensif care unit icu) one day care perinatologi inkubator kamar operasi kamar perawatan kls kamar perawatan kls kamar perawatan kls iii kamar jenazah tari jasa konsultasi dokter umum gigi, dokter spesialis, gizi, psikologi) dan jasa visite dokter. konsul dokter umum dokter gigi konsultasi gizi konsultasi psikologi visit dokter umum gigi visit dokter spesialis tarif pemeriksaan laboratorium eritrosit leukosit trombosit masa pendarahan masa pembekuan hematokrit retikulosit hitung jenis leukosit diff count malaria golongan darah laju endap darah tech test glukosa darah urine lengkap urine berat jenis urine protein reduksi glukosa urobilinogen urobilin aseton each sedimen protein benci jones alkali fosfatase albumin bilirubin total bilirubin derek derek gamma globulin protein total sept slot kolesterol total hdl ldl trigliserida kreatinin darah reum asam urat kalium natrium darah samar sel malaria bta hesperia slide mikro organisme slide jumlah transudat kidal hasan anti test kehamilan drl putus serial sel luar asam phosphate pemeriksaan faces narkotika test hematologi paket tarif pemeriksaan penunjang elektromedik usg abi usg usg doppler ctg foto torak foto abdomen foto abdomen posisi foto abdomen posisi foto kepala sinus, mastid) foto ekstremitas atas posisi foto ekstremitas bawah posisi foto pelvis foto gigi biasa foto column lateralis bno ivp bone super seluruh sendi lateral uretrocytografi cholecystografi tarif tindakan medik dan diagnostik persalinan normal oleh bidan dokter spesialis persalinan abnormal kuretase tubectomy anuscopy peritoneal dialisis fungsi artis fungsi pleura parasintesis pericardial haemodialisa tarifpemasangan infus pump pemasangan sering pump kecil resusitasi neonatus resusitasi dengan inkubasi pemasangan cvp kateter resusitasi cpr defibrilator kelompok tindakan bedah umum sederhana angkat jahitan cuci luka kecil ganti balut necrotomy kecil cabut tampon cabut drain tube punct abses jahit luka kecil perawatan luka tanpa jahitan kecil biopsi ekstrasi kuku eksis koloid s d jahit luka sedang insist furunkel abses eksis flavus ektirpasi kista limfoma ganglion s d injeksi kenacort ganglion nekrotomi perawatan luka bakar s d insist abses lutea mama venasectie hemoroid externa thrombectomi costa theron sedang skin graf libro adenoma mama amputasi jari injeksi hemoroid ktirpasi kista limfoma ganglion eksis koloid kolostomi besar demabrason appendictomy herniotomy sederhana mastectomy sederhana excisa tumor ganglion dengan anestesi umum hemagium kanker kulit varies humanoid internal exterpasi kista stroma karotis superfisial demi besar cimino shunt shunt perifer) kista besar limfoma besar soma pada master fistulectomi perdana umbilical gastroscopy conloncopy pro kauterbiopsi drain hear perbuatan repair luka robek pada wajah sub total strumeccytomi, choleystectomi splenectomi palato palsy dan labil duplex total herniotomi bilateral embolectomi hemindipendictomikhusus hemicolectomi peer transaksi diseksi hear gastronomi birth mega kolon hierchprung pangkreaktomi resepsi esofagus interpolasi kolon operasi laparoskopi coronary pas miles operation airasia esofagus splenektomi partial kelompok tindakan medik ortopedi sederham) sedang ganglion polita fiksasi eksterna interna sederhana debridement fracture terbuka kelainan jari ekstremitas diartikulasi besar fraktur terbuka luka besar pada otot clavikula amputasi sedang reposisi dislokasi sendi tertutup jahit rupture tenda multiple technoplasty eksis synonomy bursts open reduksi dengan fiksasi interna open reduksi pada dislokasi fraktur crucis open reduksi amputasi besar koreksi ctv laminektomi dengan fiksasi interna eternal diseksi tulang rekonstruksi defek kelainan tubuh yang komplek salvaging operasi mikro skingraguater amputasi hind quarter fracture yang komplek ganti sendi (phymosis sedang hydrocle sectio alta cystoscopy biopsi jarum pada testis biopsi jarum pada prostat suprapubik sistostomi urethrostomi urethrolitomi dekompresi pisau dengan anestesi lokal besar open renal biopsi implant penis operasi palem lithotrypsi tur turn uretra business ureter nefrostomi perbuatan eksis tumor ganas penis operasi yonhanson dan hipospadia tipe pencil distal) orchidektomi spermatocele drainage perimeter torsi testis orchidektomi extended prostatektomi terbuka litetriple batu kandung kencing divertikulektomi besar operasi uranus persisten revisi ruptur kandung kencing ureterolitotomi neoimplantasi ureter tranutero uterostomi nefrostomi terbukaololithotomi cystectomi uretrotomi interna sacha) hipospadia tipe sakral perintah valve nefrotomi perbuatan nefrolitrhrotripsi urethroplasi prostetik testis khusus tur prostat tur tumor buli buli esl vasektomi mikroskopis emaskulinasi retroperitoneal lyfadenektomi pemasangan alloplastik spermatokel prostatektomi ektrovia ketika radikal nefrektomi nefroureterektomi dengan diseksi ketika operasi phechrmasitoma operasi sindroma addison transplantasi ginjal radikal cystostomi uretroplasty eksplorasi testis mikro surgery mikrosurgery ligase vena spermatika ideal consort longitudinal nefrolithotomi kelompok tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan sederhana pap smear pasang tampon angkat tampon pasang atraksi iud pasang cabut implant kecil pasang piscium kaderisasi condyloma biopsi servis insist abses bartholimi mikro karet ekstrasi condyloma sedang ekstrasi kista vagina ekstrasi iud yang sulit douglas function kolpottomi posterior plasenta manual ekstrasi iud yang sulit parietal heating rupture total kuretase dgn marcos umum translokasi iud siklase eksis ionisasi besar embriologi servis incompleiant dilatasi servis dengan narkoba kuretase mola othsusen sesponeal kuretase missed abortion hep heating abdominal laparotomi percobaan eksplorasi vagina adenolisis sectio caesiamilmenetunaman (desa armtindakan khusus ruang anak aspirasi sumsum tulang lumbal fungsi fungsi pleura transfusi tukar umbilical perawatan tali pusatnebulizer pengobatan epistaksis irigasi telinga kecil atraksi corpus alienus cuci sinus labulaplasti telinga pemasangan tampon bulog insist mastid abses eksplorasi nasapharinx pengambilan cerpen prob kaustik pada tht cyrosurgery lobuloplasti telinga audiometri iidung lokal tonsilektomi turbinektomi conchotomi septum resepsi adenii postrceotomy bronchoscopy pro extras septum resepsi lingouplast besar mastodektomi operasi caldwell lud fronti radikal neurektomi saraf vivian pronto etmoidektomi ekstranasal) dikotomi lateral khususcal neck detection stapedektomi temporal bone elections timpani plastik kelompok tindakan penyakit dalam kecil fungsi citbesar test fungsi jantung yang tidak termasuk ektromedik treadmill tindakan emergency jantung resusitasi test alergi test) khusus semua jenis pemeriksaan endoskopi kateterisasi jantung kelompok medik penyakit paru paru sederhana nebulizer kecil test spirometri test fungsi paru fungsi pleura ipb sedang wsd bronchocopy kelompok tindakan penyakit mata sederhana test virus fotometri poling bola mata epilepsi bulu mata funduscopy pemeriksaan focalgebra pinguicula biopsi aneka probing ductus naso lacrimalis canthirapi tansorapi taksonomi sedang pterigium entropi parasintesis eviserasi lap conyunctive rekanalisasi ruptur canal besar katarak nukleasi trabulektomi strabimus lepa plastik ablasi cyolodialise daedorhinostomi ptosis plastik rekonstruksi excenterasi heating cornea destroyed eye khusus vitrektomi laser orbitotomi konsol dengan fluoroskop transplantasi cornea keratoplasty kelompok bedah syaraf besar borat cranial continuous particular drainage ekstrasi kista mermaid epidermaoid cranial diseksi ligament carpi transversus karpal turner) reposisi koreksi impresi kecil tanpa subduri para vertebra larinestomi larinostomkhusus craniotomi eksplorasi proses desak ruang kepala tumor intra uranium uranium sub occipitalis craniplasty rekonstruksi craniocerebral traumatik rekonstruksi menengokhemimandibulektomi) marginal segmentalpermanen elemen kecil ondontektomi elemen alveolektomi apes diseksi, eksis, biopsi, dan incisa abses fraktur dental sederhana, tanpa komplikasi reparasi proses dislokasi sendi mandibula sedang emudessi kista kecil freanektomi alveolektomi apes diseksi odontektomi eksis biopsi insist abses crease tutor penatalaksanaan infeksi kelenjar ludah bento alveolar fraktur pengelolaan luka memar pengelolaan fistula intra oral osteomyilitis estetis pengelolaan infeksi jar lunak insist biopsi besargtomi alveoplasty transplantasi gigi implantasi gigi sousterektomi fisioterapi sederhana terapi latihan ukg ultra violet infra red tens galvanisasi traksi cervical lumbal hot pec ice pack interperential terapi sedang hidro terapi solo terapi faradisasi terapi latihan manual muscle testing terapi wicara sedang semua jenis pemulihan fungsi pendengaran terapi okupasi sedang semua jenis pelayanan okupasi psikologi sedang test psikologi semua jenis pelayatas korset lengan bawah sedang prolthese jari jari rocker leg satu buah sepatu lutut cook split brace knee joint toe raising brace thermo walker prod hand tripod osthese chart milwaukee brace boston brace spinal korset ptothese atas lutut protes bawah lutut protes diartikulasitarif biaya pelayanan farmasi bhp obat) dihitung sesuai harga dasamasa pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dibayar setelah pelaksanaan pelayanan. paragraf penentuan pembayaran dan tempat pembayaranatas pelayanan persamaan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten sekadaulnyaanrsamaan kebersihaniaya sebagaimana dimaksud pada antara lain biaydan biaya penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah. paragrafatuanluas 36m2 , bulan bangunan luas s d 71m2 , bulan bangunan luas s d 300m2 , bulan bangundan restoran:perdagangan antara lain pasar kaki lima dan pelatara(luas bangunan m2) dengan tarif sebesar rp. bulan. sedang (luas bangunan s d 300m2 dengan tarif sebesar rp. bulan. besar luas bangunan dengan tarif sebesar rp.terhadap perusahaan angkutan umum maksud dikenakan tarif sebesar rp. per kendaraan.dengan tarif sebesar rp. hari truck truck box dengan tarif rp. hari sebesar pick dengan tarif sebesar rp. hari penggunaan sendiri tpa oleh pribadi atau badan rp. bulan. terhadap setiap anggota masyarakat badan yang tidak dapat mengangkut sumpahnya sendiri tps sehingga membutuhkan jasa dinas terkait, kepadanya dikenakan retribusi pengangkutan sampah sebesar rp. setiap kali pengangkutanpada tempat pelayanan atau dikasih dinas pekerjaan umum dan pertambangan kabupaten sekadau secara tunai setelah pelayanan diberikankartu tanda penduduk ktp), kartu keterangan bertempat tinggal skt), kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara: kartu identitas penduduk musiman kiper), kartu keluarga kk), menggunakan atau menikmati jasameliputipengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian. biaya cetak kutipan kedua dan seterusnya dari akta kelahiran atau karena hilang atau rusak dikenakan biaya. struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut struktur dan besarnya tarif pengganti biaya cetak kartu tanda kependudukan: jenis pelayanan rp) kartu identitas penduduk musiman struktur dan besarnya tarif penggantian biaya cetak akta catatan sipil catatan sipil kutipan kedua dan seterusnya dari akta kelahiran karena hilang atau (adat bima szn\| pengakuan anak catatan tepi akta catatan akte kelahiran dalam kantoberlaku retribusi pengganti biaya ktpdikasih dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sekadau secara tunai setelah pelayanan diberikan. bagian keempat retribusi pelayanan pasmenikmati jasa pelayanan parkir tepatlokasi jalan, jangka waktu pemakaian dan jenis kendaraesaran tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dala kendaraan roda enam keatas rp. sekali parkir kendaraan roda empat terdiri dari gerobak untuk berjualan rp. sekali parkirtempat parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupati sekadaurkir tepi jalan umum adalah sekali parkir pada satu lokasi parkir. paragraf penentuan pembayaran dan tempat pembayaran tempat pembayaran retribusi parkir dilakukan tempat pelayanan parkir dan atau dinas perhubungan, informasi, telekomunikasi dan pariwisata kabupaten sekadauswasta maupun orang perorangan. tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatiruko, los, kios, tenda, dan bakalan pelataran pasarsekadau. struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut jenis kota ruko rp. sekadau los rp. kios rp. & 10m2 rp. 15m2 r5. rp. kios lantai rp. 10m2 rp. rp. rp. diluar kota sekadau roro rp. kios rp. rp. 10m2 rp. 15m2 rp. rp. kios lantai 6m2 rp. 10m2 rp. 15m2 rp. rp. pasar kelas pelataran rp. harisar adalah terhadap bangunan ruko, kios, dan los diatas tanah milik pemerintah kabupaten sekadau adalah per tahun terhadap pengguna pasar kelas pelataran masa retribusinya per hari. paragraf penentuan pembayaran dan tempat pembayaran pembayaran retribusi dilakukan tempat pelayanan pasar dan atau dinas pendapatan daerah kabupaten sekadau secara tunai setelah pelayanan diberikan. terhadap wajib retribusi yang kurang mampu dapat diberikan keringanan, angsuran serta penundaan pembayaran. penentuan keringanan, pengaturan dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai pemberian keringanan, angsuran dan penundaan pembayaran retribuslakbiaya tanda samping (menggunakan stiker). besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut uji awal jbb s d jbb sarana uji s d formulir buku uji tanda uji kartu induk jasa uji emisi gas buang tanda samping (menggunakan stiker) jumlah uji berkala jbb s d jbb sarana uji s d formulir tanda uji jasa uji emisi gas buang tanda samping (menggunakan stiker) jumlah penggantian buku uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar rp. per buku uji. uji penghapusan rp)delapan) untuk kendaraan bermotor yang numpang uji, selain dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada juga dikenakan biaya tambahan sebagai berikut dalam daerah satuluarparagraf wilayah pemungutan dan masa pungutanpembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah jangka waktu yang lamanya (enam) bulan. paragraf penentuan pembayaran dan tempat pembayaran pembayaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan ditempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan atau dinas perhubungan, informasi, telekomunikasi, pariwisata dan kebudayaan kabupaten sekadau. bagian ketujuhyang dimaksud dalam hurufbesarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut jenis lokasi tarif rp) tahun menara menara telekomunikasi ibukota nop seluler didirikan atas kabupaten nop permukaan tanah luar ibukota kabupaten menara telekomunikasi ibukota nop seluler didirikan atas kabupaten nop diatas bangunan gedung luar ibukota kabupaten paragraf wilayah pemungutan dan saat terutang retribusi retribusi yang terutang dipungut dipengendalian menara telekomunikasi adalah (satu) tahun. paragraf penentuan pembayaran dan tempat pembayaran pembayaran retribusi dilakukan pada dinas perhubungan, telekomunikasi, informatika pariwisata dan kebudayaan kabupaten sekadau secara tunai setelah pelayanan diberikan. bab wenangan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan oleh kepala daerah kepada skpd, atau kepala utd. berdasar delegasi sebagaimana dimaksud pada kepala skpd atau kepala utd menetapkan keringanan, pengurangan dan pembebasan dengan keputusan, tembusan disampaikan kepada bupatvipembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi.e penagihan apabila wajib retribusi tidak membayar, atau kurang membayarretribusiretribusi penggantian biaya cetak kk, ktp dan akta catatan sipil, nomor tahun tentang retribusi pasar,djasa umummerintah kabupaten sekadau dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat menyediakan jasa umum dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian dan penyediaan jasa. biaya yang dikeluarkan akibat dari penyediaan jasa tersebut meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga serta biaya modal dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakatretribusi jasa umum memberikan landasan yuridis untuk melakukan pemungutan retribusi jasa umum terdiri atas pelayanan kesehatan. pelayanan persamaan kebersihan. pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. pelayanan parkir ditepi jalan umum. pelayanan pasar. pelayanan penguji kendaraan bermotor pelayanan pengendalian menara telekomunikasicualikan bagi pejabat daerah adalah pejabat daerah yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas kedintipan kedua adalah kutipan akte yang dua dari data otentik yang dipetik sebagain dari register akta catatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabatdalah se1x3 pemerintah kabupaten sintangitegaskan bawa tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah merupakan suatu upaya pemulihan kerugian daerah, bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf atas, dan dalam rangka efektifitas, efisiensi serta guna kelancaran pelaksanaan upaya pemulihan kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai, ketua, wakil ketua, atau anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dewan pengawas atau direksi badan usaha milik daerah perusahaan daerah, atau aparat pemerintahan desa dalam kedudukannya baik sebagai bendaharawan atau bukan sebagai bendaharawan, maka dipandang perlu untuk mengatur mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah milik pemerintah kabupaten sintang, bahwa guna melaksanakan maksud pada huruf tersebutrugi. pegawai negeri pegawai daerah yang diperbantukan dipekerjakan, pegawai badan usaha milik daerah bumi) perusahaan daerah, pekerja daerah, tni polri purnawirawan tni polinspektorat adalah inspektorat kabupaten sintang. inspektur adalah kepala inspektorat kabupaten sintang. instansi teknis adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan d sintangksudejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala daerah bertugas membantu kepala daerah dalam penyelesaian kerugian daerah. bab, atau ketua, wakil ketua, atau anggota dprd: atau dewan pengawas atau direksi bumi perusahaan daerah, atau aparat pemerintahan desa baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada: seluruh skpd lingkungan pemerintah kabupaten sintang, dprd: bumi perusahaan daerah: pemerintahan desa. bab iii informasi, pelaporan dan pemeriksaan (d0)instansi teknis atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada bumi perusahaan daerah, informasi dari media massa dan media elektroniksecara tertulis kepada kepala daerah selambat lambatnya dalam waktu satukepala. kepala daerah setelah memperoleh laporan dimaksud pada dan ini(d)ini dilakukan oleh inspektorat(s5) dan ini dilakukan oleh majelis pertimbangan. paragraf tuntutan perbendaharaan biasa (d0) dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendaharawan yang bersangkutan kepada kepala daerahperaturan inid0kepala daerah,pala daerah menetapkan surat keputusan pembebanan. berdasarkan. berdasarkan surat keputusan pembebanan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ini, bagi bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi kepala daerah(d) keputusan kepala daerahada kepala daerahsebagaimana dimaksud pada huruf dan ini,kepala daerah. hasil perhitungan officio satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau bendaharawankepala daerah bendaharawan yang(d) kepala daerahkas des. paragraf upaya damai (d0). apabiltidak dapat melaku, ketua, wakil ketua, atau anggota dprd, atau dewan pengawas atau direksi bumi perusahaan daerah, atau aparat pemerintahan desmajelis pertimbangan. paragraf tuntutan ganti rugi biasa (dbersangkutan. semua pegawai daerah bukan bendaharawan,apabila merugikan daerah wajib dikenakan tgr. kerugian. kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada inid0) apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini tidak berhasil, proses tgr diberitahukan secara tertulis oleh kepala daerah kepadkepala daerah menetapkan keputusan pembebanan. berdasarkan keputusan pembebanan, kepala daerah5). apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ini diterima, kepala daerah menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali. paragraf penyelesaian kerugian barang daerahini,ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. paragraf pencatatanperaturan ini dengan keputusan kepala daerah tentang pencatatan tgr setelah mendapat pertimbangan majelis. bagikesatu tuntutan perbendaharaan (d)daerah. dinyatakan dasalarikan diri atau meninggalnya bendaharawan(l)maupun ahli waris keluarga terdekatkepala daerah untuk penghapusan atas kewajibannya. permohonan sebagaimana dimaksud pada ini, kepala daerahkepala daerah dengan surat keputusan dapat menghapuskan tp tgr baik sebagian ataupun seluruhnya. penghapusan. penghapusan sebagaimana dimaksud pada ini, dapat ditagih kembali apabilaahli waris bersangkutan terbukti mampu. surat keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ini baruternyata meninggal tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan surat keputusan kepala daerahkepala daerah bersangkutanviii penyetoran (d)kas desa. dalam kasus kerugian dengan penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, kepala daerah kas desa. khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari bumi perusahaan daerah setelah diterima kas daerah segera dipindahbukukan kepada rekening bum perusahaan daerah bersangkutan. bab pelaporan kepala daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab x. bab majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (d) kepala daerahini, ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. keanggotaan majelis pertimbangan daerah sebagaimana dimaksud pada ini, secara officio diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. keanggotaan majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ini, tidak dapat diwakilkan dalam sidangum (sembilan) orang anggota. s5) anggota majelis pertimbanganrincian lebih lanjut mengenai tugas majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. sekretariat majelis pertimbangan berada pada instansi teknis. kepala instansi tekniskeuangan dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. dalam melaksanakan tugas tugas majelis sebagaimana dimaksud dalam dan sekretariat majelis sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dibebankan pada apbd. bab xi. bab sanksi bendaharawantelah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerahlain lain (d), maka kepala daerahapabila ketua, wakil ketua, atau anggota dprdapabila dewan pengawas atau direksi bumi perusahaan daerah, atau aparat pemerintahan desinidari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan tp tgrkepala daerahi ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan yang mengatur substansi materi yang sama dengan yang diatur dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. ketentuan ketentua dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah. ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaanumum kekayaan daerah kabupaten sintang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang berupa uang, barang dan atau hak daerah kabupaten sintang yang dapat dinilai dengan uang, dikelola dan diadministrasikan dengan baik oleh pengelola,yebab: atau aparat pemerintahan desserta kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian daerah kabupaten sintang, maka dipandang perlu untuk dibuat suatu landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah kabupaten sintanghal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keseragaman landasan berfikir dan bertindak bagi para pimpinan dan pelaksana lingkungan pemerintah kabupaten sintang, dengan tujuankabupaten mw)mega timur nomor tahun dipandang perlu membentuk desa sungai malaya sebagai pemekaran desa mega timurungai malsungai malsungai malaya wilayah kecamatan sungai bawang kabupaten kubu raya. wilayah desa sungai malaya berasal dari sebagian wilayah desa mega timur yaitu dusun mega sempurna, dusun mega kencana dan dusun mega plasma. wilayah desa sungai malaya sebagaimana dimaksud pada mempunyai luasatau (seribu dua ratus tujuh puluh tiga) kepala keluarga. dengan dibentuknya desa sungai malaya sebagaimana dimaksud dalam wilayah desa mega timur dikurangi dengan wilayah desa sungai malaya sebagaimana dimaksud dalam desa sungai malaya mempunyai batas desa: sebelah utara berbatasan dengan desa kubu padi kecamatan kuala mandor sebelah timur berbatasan dengan desa sungai enau kecamatan kuala mandor sebelah selatan berbatasan dengan sungai malaya kanan desa mega timur) dengan titik koordinat ls, ls, dan sebelah barat berbatasan dengan sungai lebar desa wajo hulu kecamatan siantan kabupaten pontianak) dan kelurahan siantan hulu kecamatan pontianak utara kota pontianaksungai malsungai malaya. pusat pemerintahan desa sungai malaya berkedudukan dusun mega kencana. bab iii pemerintah desa dan perangkat desa untuk memimpin jalannya pemerintahan desa sungai malmega timur yang berdomisili desa sungai malaya dan dipilih oleh bpd desa mega timusungai malsungai malsungai malaya, kepala desa mega timur menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada pemerintah desa sungai malaya sebagai berikut: perangkat desa yang karena jabatannya diperlukan oleh pemerintah desa sungai malayamega timur yang berada dalam wilayah desa sungai malsungai malsungai malaya. bab urusan rumah tangga desa kewenangan desa sungai malsungai malaya sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada apb desa mega timur. untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sungai malaya segala biaya yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun apb desa sungai malaya, dibebankan pada apb desa mega timur berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah desa mega timumega timuumum desa mega timur kecamatan sungai bawang mempunyai luas wilayah lebih kurang (tiga puluh dua ribu) hektar dan jumlah penduduk lebih kurang (sepuluh ribu sembilan puluh sembilan) jiwa, yang meliputi dusun mega blora, dusun mega lestari, dusun mega melati, dusun mega jaya, dusun mega sempurna, dusun mega kencana dan dusun mega plasmamega timumega timur nomor tahun dibentuk desa sungai malaya kecamatan sungai bawang. desa sungai malaya yang dibentuk mempunyai luas wilayahyang terdiri dari dusun mega sempurna, dusun mega kencana dan dusun mega plasmasungai malsungai malaya kanan sebagai batas alam antara desa sungai mallebar sebagai batas alam antara desa sungai malaya dengan desa wajo hulu kecamatan siantan kabupaten pontianakaocc.k.memutuskan menetapkanbab ketentuan umum huruf diubah menjadi angka dan huruf ditamdiubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab maksud dan tujuan t. tujuan tambahan penyertaan modal mendorong laju pertumbuhan modal meningkatkan pendapatan asli daerah dandiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada bumi dapat berbentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang. bab besaran bagian kesatu dan diubah serta ditambah dua sehingga berbunyi sebagai berikut bab tambahan setoran modal bagian kesatu dam tirta khatulistiwa modal disetor pemerintah kota pontianak pada dam sampai dengan desember sebesar rp. enamsepuluh milyar rupiahdihapus. dihapus. dihapus. dihapus. bab besaran bagian kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdesember sebesar rp.). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kinerja pd.bpr bank pasar dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab besaran bagian ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdesember sebesar rp. enam milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). penyertaan sebagaimana dimaksud pada dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kinerja pd. kapuas indah kota pontianak dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan penutup. perusahaan daerah bpr bank pasar berkedudukan pontianak, semula didirikan dengan nama perusahaan daerah bankyang telah diubah dengan peraturan daerah tahun kemudian diubah bentuk hukumnya menjadi bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut pd.bpr bank pasar berdasarkan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat pontianak nomor tahun tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank pasar kotamadya daerah tingkat pontianak.tujuan utama badan usaha milik daerah bumi) adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat samping sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (pad), sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah khususnya, serta pembangunan nasional pada umumnya. untuk itu dipandang perlu meningkatkan permodalan bumi melalui penyertaan modal pemerintah kota pontianaklaporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia perwakilan kalbar atas laporan keuangan pemerintah kota pontianak, selama ini penyertaan modal pemerintah kota pontianak pada bumi kota pontianak belum ditetapkan dalam peraturan daerahcukup jelasdua milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribucukup jelas cukup jelas penyertaan modal pemerintah kota pontianak pada pd.bpr bank pasar dengan rincian sebagai berikut tahun sebesar rp. pontianak nomor tahun tentang perusahaan daerah bpr bank pasar kota tahun sebesar rp. tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) tahun sebesar rp. tiga ratus juta rupiah) cukup jelas tambahan lembaran daerah nomor
peraturan daerah kabupaten ketapang nomor tahun tentang penetapan hari jadi ketapang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ketapang, menimbang bahwa penetapan hari jadi ketapang memiliki nilai historis yang sangat penting bagi pemerintah kabupaten ketapang dan masyarakat kabupaten ketapang untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada tuhan yang maha esa, menanamkan semangat juang, jati diri, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap tanah air, nilai nilai budaya bangsa, nilai kearifan lokal, dan usaha pembangunan nasional melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam wadah negara kesatuan republik indonesia, bahwa dalam perjalanan sejarah pemerintahan kabupaten ketapang belum memiliki hari jadi untuk diperingati setiap tahunnya, bahwa dalam penelusuran sejarah kabupaten ketapang telah menemukan bukti bukti pendukung yang kuat tentang asal mula daerah,hari jadihari jadihari jadi ketapang adalah tanggal dan tahun terbentuknya daerah kota ketapang. peringatan hari jadi ketapang adalah peringatan tanggal terbentuknya daerah kota ketapang. bab asas dan tujuan penetapan hari jadi ketapang dilandasietapang untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah kabupaten ketapang dan masyarakat kabupaten ketapang dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi ketapang. bab iii penetapan hari jadi ketapang hari jadi ketapang ditetapkan pada tanggal bulan maret tahun masehi. bab peringatan hari jadi ketapang hari jadi ketapang sebagaimana dimaksud dalam diperingati oleh pemerintah kabupaten ketapang dan masyarakat kabupaten ketapang setiap tahunnya pada tanggal maret. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan hari jadi ketapang sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. biaya peringatan hari jadi ketapang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ketapang pada setiap tahun anggaran. dalam setiap pelaksanaan peringatan hari jadi ketapang, bupati menetapkan suatu tema peringatan untuk yang bersinergi dengan visi dan misi pemerintah kabupaten ketapang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. tema peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada dapat dibagi dalam sub tema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat. bab peran serta masyarakat masyarakat kabupaten ketapang dapat menyelengarakan peringatan hari jadi ketapang setiap tahunnya dengan mempedomani peraturan bupati ketapang sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka peringatan hari jadi ketapang dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai nilai budaya masyarakat kabupaten ketapang yang didokumentasikan dalam buku buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaan kepada nilai nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang kabupaten ketapangpenjelasan atas peraturan daerah kabupaten ketapang nomor tahun tentang penetapan hari jadi ketapang umum perjalanan sejarah kabupaten ketapang secara sosiologis empiris dapat ditelusuri melalui perjalanan sejarah terjadinya daerah kota ketapamelalui penelusuran sejarah tersebut telah ditemukan bukti bukti pendukung yang kuat tentang asal mula daerah kota.karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten ketapang sepakat menetapkan hari jadi ketapang pada tanggal maret tahun masehi dan setiap tahunnya diperingati pada tanggal maret. dengan diundangkannya peraturan daerah ini, maka telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah kabupaten ketapang dan masyarakat kabupaten untuk menyelenggarakan peringatan hari jadi ketapang sebagaimana mestinya. ii. demi cukup jelas..kabupaten bengkayang nomor tahun tentang izin usaha rekreasi dan hiburan umummberian izin dan pengawasan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, bahwa untuk mengatur pengusahaan, perizinan dan pengawasan, sebagaimanakeputusan menteri pariwisata pos dan telekomunikasi nomor km. pw. .mpt tentang peraturan usaha rekreasi dan hiburan umumrekreasi dan hiburan umumdisingkat dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkayang: pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi teknis yang menangani bidang kepariwisataan kabupaten bengkayang, pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum,, persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh bupati kepada badan usaha atau perorangan untuk dapat membangun usaha rekreasi dan hiburan umum, teater panggung terbuka tertutup adalah suatu usaha menyediakan tempat fasilitas untuk pertunjukan seni budaya tempat terbuka atau tertutup:,il, sarana dan fasilitas olahraga adalah,, pusat kesehatan dan kebugaran jasmani health center and fitness center) adalah suatu usaha yang menyediakan tempatjasa layanan makan dan minum: salon kecantikan dan barber shop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tata rias dan kecantikan serta pangkas rambut,layanan makan dan minum,atau sejenisnya dan bisa dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makan dan minum,layanan makan dan minum, kolam pemancingan adalah suatu usahlayanan makan dan minum:, digital video disk dvd), video game dan sejenisnya untuk disewakan termasuk alat memutarnyperorangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,persyaratan pengusahaan jl) usaha rekreasi dan hiburan umum pada pokoknya adalah menyediakan fasilitas rekreasi dan hiburan umum sebagaimana maksud pada peraturan daerah ini, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha rekreasi dan hiburan umum atur dengan keputusan bupati. pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum diwajibkan untuk: mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menjaga citra usaha rekreasi dan hiburan umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan, bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan higienis dalam lingkungan usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, membuat peraturan perusahaan dan memasang papan nama usaha dalam bahasa indonesia. pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum diharuskan: mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,. penggunaan tenaga kerja asing untuk usaha rekreasi dan hiburan harus mendapat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan perizinan setiap pembangunan dan atau pembangunan perluasan usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini harus memiliki persetujuan prinsip, untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana maksud ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada bupati dengan dihampiri: rencana topik dan studi kelayakan, salinan akte foto copy pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum), identitas dari pemohon, untuk pemohon persetujuan prinsip perluasan usaha rekreasi dan hiburan umum dilampirkan gambar rencana perluasan, persetujuan prinsip sebagaimana maksud pada ini berlaku selama lamanya (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal jika pembangunan belum mulai dalam jangka waktu tersebut, persetujuan prinsip dan persetujuan prinsip perluasan yang telah diberikan tidak dapat pindah tanganan. (l) untuk beroperasi, setiap usaha rekreasi dari hiburan umum harus memenuhi izin usaha: persetujuan prinsip, persetujuan prinsip perluasan dan izin usaha diberikan oleh bupati, setiap permohonan izin usaha, harus diajukan kepada bupati dengan dihampiri: izin mendirikan bangunan dari bupati, keterangan status tanah, cc. persetujuan prinsip usaha rekreasi dan hiburan umum, surat izin tempat usaha dari bupati. izin usaha yang telah diberikan, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan bupati, dan harus mengajukan permohonan baru, s5) izin usaha sebagaimana dimaksud ini, dengan ketentuan setiap tahun harus daftar ulang kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam surat izin usaha ditetapkan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin tersebut: izin usaha rekreasi dan hiburan umum dapat cabut atau dibatalkan apabila: memperoleh izin usaha secara tidak sah, tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan hiburan umum, tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini, menyelenggarakan perluasan tanpa izin sebagaimana pada peraturan daerah ini. tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip, persetujuan prinsip perluasan dan izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh bupati. bab pembinaan dan pengawasan jl) pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilakukan oleh bupati, dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ini, bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk memberikan bimbingan dan petunjuk teknis maupun operasional, dalam hal yang dianggap perlu, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan tertentu kepada pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum. tata cara pembatalan persetujuan prinsip, persetujuan prinsip perluasan dan izin usaha ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pungutan retribusi jl) atas persetujuan prinsip, persetujuan prinsip perluasan dan izin usaha setiap jenis usaha rekreasi dan hiburan umum pungut retribusi, besarnya jumlah pembayaran retribusi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud akan ditetapkan dengan keputusan bupati melalui persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkayang. bab vii ketentuan pidana barang siapa menjalankan usaha rekreasi dan hiburan umum dengan tidak mentaati ketentuan ketentuan tersebut pada peraturan daerah ini, ancam pidana kurungan selama lamanya (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya (lima juta rupiah) serta tindakan lain berupa: penutupan penyegelan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum, pencabutan izin usaha yang bersangkutan. tindak pidana yang dimaksud ini adalah pelanggaran. bab viii penyidikan selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana peraturan daerah ini akan rekreasi dan hiburan umum. kewenangan dibidang kepariwisataan, khususnya pembinaan, pengawasan dan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas perlu dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, persetujuan prinsip dan persetujuan prinsip perluasan diberikan sebelum perizinan lainnya yang diperlukan diberikan seperti izin bangunan imb), izin tempatseri
peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang tatangkayang, menimbang bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantiktata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintah desa oleh karena itu peraturan daerah nomor tahuntatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dalam satu kotak tanda gambar terdapat sebanyak banyaknya (dua) colokan. surat suara dinyatakan tidak sah apabila: tidak menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan, suratditentukan oleh panitia pemilihan: dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh panitia pemilihan, dalam (satu) kotak tanda gambar terdapat (tiga) atau lebih colokan, dicoblos lebih dari (satu)tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan,alam ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih, apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak (dua pertiga) dari jumlah pemilih seluruhnyajl) kpps melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara tps dinyatakan selesai,lah satu saksi calon tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara tps,laksanaan pemilihan kepala desa. panitia pemilihan menandatangani berita acara pemilihan setelah penghitungan surat suara selesai dan mengumumkan hasil pemilihan,(l) apabila terdapat lebih dari satu calon, pemilihan ulang diikuti oleh calon calon kepala desamemperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih, s5) apabila hasil pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka untuk menetapkan calon kepala desa terpilih diserahkan kepada bpd paling lambat (empat belas) hari kerja.,, bupati menerbitkan keputusan maka proses pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan. bab iii tata cara pelantikan jl), pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat,,jl) sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah'janji:,gala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pelantikb masa jabatan kepala desa jl) kepala desa mempunyai masa jabatan (enam) tahun sejak tanggal pelantikan, apabila masa jabatan kepala desa telah berakhir maka yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali hanya untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. bab netralitas dan larangan kepala desa jl):gadan melanggar sumpahjjanji jabatan. bab pertanggungjawaban kepala desa (l)sedikipaling sedikit (satu) kali dalam satus5) laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada dan digunakan,mberhentian terhadap. bab viii mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap kepala desa bagian pertama pemberhentian sementarae, apabila kepala desa yang, tugas pokok pedandinyatakan melanggar sumpahjelh pimpinan bpd kepada bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah bpd:: (s5) pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada dan pada ditetapkan dalam keputusan bupati paling lama (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentiandiatur dalam dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan sebesar (lima (l) kepala maka sekretaris desa ditetapkan sebagai penjabat oleh bpd dengan keputusan bpd dan dimintakan pengesahan bupati, apabila selama (enam) bulan sejak ditetapkan penjabat berdasarkan keterangan dokter pemerintah, kepala desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka atas usul bpd bupati menerbitkan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya, berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada bpd dalam jangka waktu paling lambat (enam) bulan menyelenggarakan pemilihan kepala desaseksi desa yang bersangkutan, atau pns yang berada dalam lingkungan pemerintah kabupaten,, masa jabatan penjabat paling lama (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, penjabat,, pembuatan bilik kamar tempat pemilihan,,dan lain lain pengeluaran. bab xiii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah nomor tahun mengatur tentang tata cara pencalonan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dinyatakan tidakengkayang, badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnynama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsureanitia pemilihan adalah panitia penyelenggara pemilihan kepala desa , bakal calon kepala desa yang selanjutnya disebut baal calon kades, calon kepala desa yang selanjutnya disebut pilkades adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah melalui penyaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai calon kepala desa,, kepala desa definitif adalah kepala desa terpilih yang dilantik berdasarkan suatu keputusan, penjabat pj) kepala desa adalah seorang perangkat yang diangkat , pemiliyeleksi bakal calon kepala desa menjadi calon tetaptif maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala desa,,cara pencalonan dan pemilihan bagian pertama persiapan pemilihan,,, panitia pemilihan dibentuk oleh bpd secara musyawarah mufakat yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan keputusan bpd, keanggotaansa,,: menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala desa: menetapkan jadwal pencalonan, pemilihanj . melaksanakan pemilihan kepala desa, membuat berita acara pemilihan, il. membuat laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bpd: mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu guna pelaksanaan pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala desa.sejak tanggal pemungutan suara, sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat obatan terlarang dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah,mengenal daerahnya: mengumumkan pelaksanaan pemilihan kepala desa ditempat yang mudah dibaca masyarakat: mensosialisasikan persyaratan, tata cara pencalonan, apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata bakal calon kurang dari (dua) orang maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan (enam) hari kerja, apabila penjaringan yang waktunya telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada tetap menghasilkan bakal calon yang tunggal maka proses pemilihan tetap dilaksanakan: pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan,jl) dalam rangka penjaringan bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap (tiga), surat permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampirkankartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh kepala desa atau camatanjin dari pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, tni dan polri, pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan, il.misi bakal calon kepala desa. berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan oleh pemilihan kepada bpd. panitia pemilihyang berhak dipilih (l) penetapan calon, penetapan calon yang berhak dipilih diumumkan (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye. (l) bpd dapat menentukan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih dan ditetapkan dengan keputusan bpd, penentuan jumlah maksimal calonberupa nomor urut, nama dan foto calon kepala desa:foto calon kepala desa dan kampanye dialog: cc., materi kampanye dialog berisidibalas desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan, pelaksanaan kampanye dialog dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pukul wib, pelaksanaan penyiapan program kerja dalam kampanye dialog diatur melalui undian oleh panitia pemilihan, pelaksanaan kampanye maksimal (tujuh) hari dan ketertiban umum, dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye,milihan dan diumumkan kepada masyarakat masing masing tps dan ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat:,(l) jumlah tps disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan (satu) tps maksimal untuk (tiga ratus) pemilih: pelaksanaan pemungutan suara ,jl) pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil:jl)dib alai desa,,, pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukan undangan yang dimiliki,(l) pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada kpps,jl) pemilih memasukan surat suara yang sudah dicoblos kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlihat seperti semula,(l) surat suara dinyatakan sah apabila: menggunakancc. surat suara diberi stempel panitia pemilihan, surat suara dipakai oleh ketua kpps, surat suara tidak dalam keadaan cacat atau rusakmenggunakan alat mencoblos yang disediakan oleh panitia pemilihan,
ne)dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bengkayang,, bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumberdaya alam, untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuanbahwa pembangunan wilayah pesisir merupakan bagian dari pembangunan seluruh wilayah perairan indonesia dengan segenap sumberdaya alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia, bahwa sejak diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, maka semakin terbukti bahwa masyarakat kita memiliki kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam dengan baik, bahwa untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan laut maka harus dilakukan upaya upaya terpadu berbasis masyarakat melalui swadaya dan partisipasi dari, oleh, dan untuk masyarakat, termasuk lembaga, bahwa untuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kabupaten bengkayang, perlu dituangkan dalam suatu peraturan daerah. mengingat undang undang dasar ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor tahun tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alamperencanaan dan pendanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi. tahap perencanaan dilaksanakan melalui proses: pembuatan rencana oleh kelompok dalam dan, menyerahkan rencana kelompok kepada kepala desa tetangga untuk memperoleh masukan: melibatkan masyarakat secara aktif, melakukan perbaikan, jika diperlukan oleh kelompok yang dibentuk untuk itu. jl) untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat desa, maka desa dapat membentuk kelompok pengelola pesisir desa:wakilan desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa, tugas dan tanggung jawab kelompok pengelola pesisir desa antara lain: melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, badan perwakilan desa, pemerintah kecamatan dan tim pengelola pesisir kabupaten, membuat rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat: bersama dengan badan perwakilan desa dan pemerintah desa menyusun dan merumuskan peraturan peraturan desa yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat, membantu pemerintahan desa dalam melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat, melaporkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat kepada masyarakat desa, badan perwakilan desa dan pemerintah desa. bab vii peraturan desa tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat desa dituangkan dalam peraturan desa, proses pembuatan peraturan desa harus dilaksanakan melalui proses partisipasi masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku, peraturan desa yang dibuat berisi ketentuan ketentuan tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara terpadu, hal yang diperbolehkan dan dilarang, sanksi dan atau denda, maupun mengenai hal hal khusus yang menyangkut sumberdaya wilayah pesisir desa, peraturan desa ditaati oleh setiap orang termasuk pihak swasta maupun perintah yang akan melakukan kegiatan wilayah pesisir dalam jurisdiksi desa tersebut, sepanjang peraturan desa bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip prinsip umum yang diakui. bab viii daerah perlindungan pesisir untuk menjaga dan melindungi sumberdaya perikanan perairan laut, setiap desa dapat membuat peraturan desa tentang perlindungan pesisir berbasis masyarakat, dalam wilayah laut sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah. prinsip pengelolaan daerah perlindungan pesisir antara lain: harus dilakukan secara terpadu dan berbasis masyarakat serta memperhatikan prinsip, manfaat, tujuan dan prioritas yang diatur dalam dan peraturan daerah ini, dilakukan oleh masyarakat desa yang berada wilayah pesisir, berdasarkan kondisi ekologis wilayah pesisir, maka perbuatan daerah perlindungan laut dapat dilakukan oleh (dua) desa yang berdampingan, wilayah pesisir yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai daerah perlindungan laut wajib dilestarikan, perencanaan yang ditetapkan dalam daerah perlindungan laut, merupakan hak masyarakat setempat, pelaksanaan kegiatan dalam daerah perlindungan laut, wajib memperhatikan hal hal yang berhubungan dengan pelestarian maupun keberlanjutan sumberdaya alam, pemanfaatan daerah perlindungan laut yang ditetapkan oleh masyarakat adalah untuk sebesar besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat, daerah perlindungan laut yang ditetapkan, secara permanen tertutup bagi berbagai kegiatan pengambilan dan perusakan sumberdaya dalam dan sekitar daerah perlindungan laut seperti penggunaan bahan peledak, penggunaan segala jenis racun, alat alat yang menggunakan aliran listrik dan atau baterai. penyelenggaraan dan penetapan daerah perlindungan pesisir dilakukan melalui langkah langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat desa yaitu: pengenalan masyarakat dan sosialisasi tujuan dan manfaat daerah perlindungan pesisir: melakukan inventarisasi kasus kasus lingkungan hidup desa bersama sama masyarakat desa, badan perwakilan desa dan atau lembaga lainnya, melalui pertemuan pertemuan formal dan informal. penetapan status daerah perlindungan pesisir dilakukan melalui proses sebagai berikut: penentuan lokasi daerah perlindungan pesisir, lokasi pesisir laut dan atau pulau kecil yang akan dijadikan daerah perlindungan pesisir adalahmasih dikategorikan baik yang masuk dalam wilayah administratif satu desa atau lebih, lokasi daerah perlindungan pesisir yang dipilih harus mudah dijangkau dan dapat dimonitor oleh masyarakat secara langsung: kawasan daerah perlindungan pesisir yang ditetapkan dapat, pulau atau pulau pulau kecil yang akan dijadikan daerah perlindungan pesisir adalah pulau atau gugusan pulau, karang kecil (nano) yang tidak berpenghuni, yang masuk atau terletak dalam wilayah administratif satu desa atau lebih, lokasi daerah perlindungan pesisir yang berada dalam (dua) wilayah administrasi desa yang berdampingan, pengelolaannya dilakukan secara bersama sama melalui suatu badan yang dibentuk untuk itu, lokasi daerah perlindungan pesisir yang telah ditetapkan sebelum ada peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya, peralihan status daerahkepala daerah melalui tim pengelola pesisir kabupaten, daerah perlindungan laut ditetapkan melalui keputusan bupati dan atau peraturan desa. bab rencana tata ruang pesisir desa (l) pemerintahan desa wilayah pesisir dapat membuat rencana tata ruang pesisir desa:, rencana tata ruang pesisir desa ditetapkan melalui peraturan desa. jl)atau lembaga penelitian, konsep rencana tata ruang pesisir desa harus diserahkan kepada kepala desa yang bersangkutan kepada desa tetangga dan tim pengelola pesisir kabupaten untuk memperoleh masukan sebagai perbaikan, perencanaan tata ruang pesisir desa yang sudah ada sebelum adanya peraturan daerah ini masih tetap berlaku, pesisir desa untuk peruntukan khusus, harus dipertimbangkan melalui musyawarah desa bersama tim pengelola pesisir kabupaten, penetapan tata ruang pesisir desa harus mempertimbangkan batas dan luas wilayah desa. bab hak tradisional, hak serta pemanfaatan pesisir secara nyata dari, oleh dan untuk masyarakat sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkup masyarakat lokal harus diberitahukan dan dilaporkan secara tertulis oleh pemerintah desa kepada kepala daerah melalui tim pengelola pesisir kabupaten. pemerintah daerah mengakui hak hak masyarakat lokal, perorangan maupun kolektif, atas usaha usaha atau kegiatan budidaya, sistem penangkapan maupun cara penangkapan ikan serta pemungutan hasil laut lainnya, yang secara nyata telah menjadi praktek yang berlangsung luas dan lama, dan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan serta memelihara keberlanjutan lingkungan pesisirpada atas kepada kepala daerah melalui tim pengelola pesisir kabupaten, masyarakat setempat berhak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum pemberi izin oleh pemerintah daerah. proses pengakuan praktek praktek dan kebiasamasyarakat dari kelompok masyarakat setempat mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada pemerintahan daerah melalui tim pengelola pesisir kabupateearah bekerjasama dengan tim pengelola pesisir kabupaten, melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan keputusan, kepala daerah, praktek praktek dan kebiasaan kebiasaan tradisional harus diberlakukan sesuai dengan prinsip prinsip peraturan daerah ini. bab wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah: bertanggung jawab pada kegiatan kegiatan yang terhadap peraturan daerah ini, dalam menyusun rencana rencana, rencana tata ruang, koordinasi antara berbagai institusi dan menyetujui, memonitor dan mendorong berbagai kegiatan, mengidentifikasi wilayah wilayah tertentu dalam wilayah pesisir yang memiliki kepentingan nasional atau kepentingan pemerintah kabupaten, yang akan dikelola secara khusus oleh pemerintah kabupaten dengan persetujuan masyarakat setempat dan ditetapkan melalui keterlibatan atau partisipasi masyarakat, menyetujui dan menjalankan ketetapan ketetapan atas keputusan keputusan yang dibuat oleh (dua) kecamatan, atau lebih, dalam penyelenggaraan pengelolaan, melakukan koordinasi dengan kabupaten atau kota lainnya dan atau provinsi, menyediakan bantuan teknis, pelayanan dan pendana tingkat kecamatan dan desa desa: mengajukan bantuan teknis dan keuangan untuk pengelolaan pesisir kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa dalam hal pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah: pelaksanaan administrasi desa mengenai program program pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dengan memperhatikan rencana tata ruang kabupaten, bertanggung jawab membuat dan melaksanakan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. bab xii perjanjian dan jaminan lingkungan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisirmasyarakat setempat melalui kepala desa dan badan perwakilan desa serta kelompok pesisir desa setelah memperoleh persetujuan dari masyarakat desa yang bersangkutan, jaminan lingkungan dapat berupa deposito,mengikuti ketentuan dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersama tim pengelola pesisir kabupaten. bab xiii pendanaan jl) pemerintah kabupaten akan dan desa desa menyiapkan kontribusi yang berupa uang, material benda dan atau tenaga kerja, dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kabupaten bengkayang dapat juga diperoleh dari pungutan pungutan atas jasa bisnis perikanan dan berbagai komunitas lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku: dana yang dialokasikan untuk pelatihan, pengembangan kapasitas masyarakat, bantuan tehnya, sebagai tambahan atas bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah kabupaten, desa desa memiliki kebebasan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau pihak pihak lain sesuai kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, s5) dana dana yang diperlukan untuk menjalankan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis masyarakat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa dan berdasar keputusan rencana pembangunan tahunan desa rpt) yang ditetapkan dalam rapat koordinasi pembangunan rakorbang) atau sejenisnya, sebagai tambahan atas dana dana yang dipungut oleh desa dari para donatur, pendapatan asli desa dan atau dari pihak pihak lain yang tidak mengikat, kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh tim pengelola pesisir dibiayai melalui anggara dari pemerintah kabupaten bengkayang dan atau dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. bab xiv pengawasan dan evaluasi pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan tim pengelola pesisir kabupaten sekurang kurangnya sekali setahun, pemeriksaan keuangan program dan dana dana dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, masyarakat mempunyai hak untuk meninjau hasil program dan aktivitas pengawasan. bab penanganan konflik konflik yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisirapabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam konflik yang dimaksud dalam (satu) atas, maka para pihak dapat meminta penyelesaian sengketa luar pengadilan,yang merugikan lingkungan tersebut, dapat mengajukan gugatan secara class action terhadap pelaku usaha. apabila terjadi konflik pemanfaatan wilayah laut antara (dua) desa yang saling berdekatan, diselesaikan secara musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang berwenang untuk itu. bab xvi ketentuan sanksi setiap orang atau badan hukum dalam yuridiksi kabupaten bengkayang harus mentaati setiap hukum maupun peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah, setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan terhadap lingkungan hidup dalam yuridiksi kabupaten bengkayang berlaku ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, peraturan desa dapat memberlakukan ketentuan dan tindakan yang lebih ketat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pemerintah daerah mengakui sanksi terhadap semua pelanggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa sepanjang peraturan desa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, s5) tim pengelola pesisir kabupaten berwenang membantu melakukan pengawasan dan penyelidikan yang berhubumelalui keputusan bupati, peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan, deaumum sumberdaya wilayah pesisir secara historis sangat penting bagialamnya. sumberdaya ini mencakup ikan yang menyediakan sumber makanan utama bengkayang, hutan bakau bagi perlindungan pantai terhadap gelombang dan erosi, dan bagi pemanfaatan ekonomi kehutanan, berbagai jenis pohon untuk rempah rempah dan buah buahan, menyediakan sumberdaya ekonomi utama untuk perdagangan, menyediakan sumberdaya ekonomi utama untuk perdagangan, mineral yang diambil seperti emas, dan terumbu karangpesisir telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad abad. habitat pesisir bengkayang juga merupakan tempat yang kaya dan berdiam keanekaragaman biologis yang unik tidak hanya bagi indonesia tetapi seluruh dunia. sumberdaya pesisirmbangunan, semakin banyaknya sampah, semakin besarnya tekanan pada perikanan daerah. terjadi pula peningkatan kegiatan kegiatan ilegal dalam perikanan dan pertambangan. krisis ekonomi telah meningkatkan tekanan lebih besar pada pembangunan ekonomi sehingga mengabaikan konservasi lingkungan. peningkatan konsumsi, pemanfaatan yang berlebihandan degradasi sumberdaya wilayah pesisir semakin menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir ini dan mengancam potensi ekonomi, budaya dan alam serta kesejahteraan bengkayang. bengkayang pentingnya sumberdaya pesisir dan kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya ini lebih baik bagi masa depansecara terpadu bengkayang. kerangka kerja ini padabengkayang. perda juga bermaksud mengembangkan suatu kelembagaan dan bukan padanyata pengelolaan pesisir terpadsumberdaya pesisir merekasumberdaya wilayah pesisir secara historis sangat penting bagi dan keindahan alamnya. sumberdaya ini mencakup ikan, yang menyediakan sumber makanan utama bengkayang: hutan bakau bagi perlindungan pantai terhadap gelombang erosi dan bagi pemanfaatan ekonomi kehutanan, peraturan daerah ini bertujuan untuk. perda ini juga memberikan prioritas dan kerangka kerja pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. sebagian besar masyarakat wilayah pesisir adalah nelayan yang mengu, dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan perairan pesisir pantai yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka. demi babi angka cukup jelas angka dalam pengelolaan berbasis masyarakathnis, dana dan dukungan kebijakan dalam semua tahap pengelolaan, dan evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan pesisir. angka cukup jellindungbengkayang nomor tahun tentang badan perwakilan desa, peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang peraturan desaelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:bab desa pesisir merupakan desa desa yang secara administratif memiliki garis pantai. cukup jelas bab iipasitas dan sumberdaya yang dimaksud adalah kemampuan tehnis yang dimiliki dan tersedia daerah. sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan dana. angka wilayah penting seperti pantai, estuary, terumbu karang, hutan bakau, yang masih baik dan belum rusak. degradasi yaitu mengurungnya kapasitas wilayah atau habitat dalam menjalankan fungsinya. perusakan habitat seperti penggunaan bahan peledak wilayah terumbu karang, penebangan bakau yang tidak memperhatikan kelestarian, penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak dan tidak mempertimbangkan kelestarian habitat. angkaepesisir memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. angka tanggung jawab dan kepemimpinan dari masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan. sumberdaya wilayah pesisir terpadu, dapat terlaksana jika masyarakat diserahi kepemimpinan dan kepercayaan untuk melaksanakan hatim pengelola pesisir kabupaten ini merupakan bagian dari otoritas publik daerah dan memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat melalui perwakilan yang dibentuk. cukup jelas apabilakomunitas ternyata tidak dapat memilih wakil secara musyawarah, maka penetapan wakil dari komunitas tersebut akan dilakukan melalui kesepakatan mayoritas tidak tercapai, maka penetapan wakil dari komunitas tersebut diselenggarakan melalui pemungutan suara secara terbuka, cukup jelas kerjasama kelembagaan dapat meliputi kerjasama dibidang bantuan tehnis dan dana. kesepakatan bersama dapat merupakan kesepakatan mayoritas anggota yang didukung oleh pendapat sejumlah besar anggota masyarakat desa yang berhak dan memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam yang ada disekitar desa. penyelenggaraan musyawarah desa hendaknya memperhatikan peran serta seluruh bagian masyarakat dewasa, termasuk perempuan. dengan demikian, musyawarah desa tidak saja sekedar suatu musyawarah yang bersifat formal yang hanya menyertakan pihak pihak tertentu saja, tetapi harus menyertakan semua pihak yang berkepentingan. cukup jelas badan pengelolaan tidak bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan program dari dinas pertanian dan kelautan dan instansi terkait lainnya. cukup jelas kewajiban memberi pertimbangan dan penilaian ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap setiap usaha yang merupakan inisiatif masyarakat. kewajiban menyerahkan kepada tim pengelolaan pesisir kabupaten menyatakan keturutsertaan positif dan langsung dari masyarakat dalam proses yang berhubungan dengan penemuan pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya wilayah pesisir. bab cukup jelas cukup jelas pengambilan keputusan lewat proses partisipasi dilaksanakan secara musyawarah dan kesepakatan dari mayoritas masyarakat. partisipasi masyarakat disini dijelaskan secara rinci untuk mempertegas perlunya pelibatan masyarakat secara umum dalam semua aspek perencanaan dari kelompok masyarakat yang tertinggal, masyarakat kecil, perempuan. proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah formal dan informal, pertemuan keagamaan, dan pertemuan pertemuan lainnya termasuk pertemuan dengan kelompok kelompok masyarakat tingkat dusun dan atau lingkungan, ataupun pertemuan dengan kelompok profesi seperti petani, nelayan, pedagangan dan lain lain, dan menjadi kesepakatan masyarakat desa. cukup jelas bab cukup jelas cukup jelas cukup jelas ketentuan yang ditetapkan dalam ini merupakan usulan atau tidak merupakan keharusan tetapi merupakan pedoman bagi pembuatan perencanaan yang baik. untuk membuat perencanaan yang baik dan lengkap masyarakat desa pesisir perlu dibantu lewat pendampingan masyarakat atau pelayanan oleh dinas perikanan dan kelautan, tim pengelola pesisir kabupaten atau instansi teknis terkait lainnya. pembentukan kelompok pengelola pesisir desa dilaksanakan oleh masyarakat desa. pembentukan ini tidak sebagai suatu kewajiban, sehingga kelompok ini diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan dapat atau tidak kelompok pengelola pesisir seperti yang dimaksud. kelompok pengelola pesisir desa dimaksud, yaitu jika desa telah memiliki kelompok yang dapat melakukan perencanaan pengelola pesisir maka kelompok ini dapat diintegrasikan dalam kelompok tersebut. namun jika dibentuk atas kesepakatan masyarakat, maka tugas dan kewajiban tersebut antara lain sebagaimana dimaksudkan dalam ini. cukup jelas cukup jelas bab vii proses pembuatan peraturan desa, harus mengacu pada peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang peraturan desa pembuatan peraturan desa merupakan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. cukup jelas cukup jelas bab viidealnya lokasi yang ditetapkan sebagai daerah perlindungan laut adalah kawasan yang memiliki tutupan karang hidup yang baik yo) walaupun demikian lokasi dengan tutupan karang yang lebih rendah masih dapat dijadikan pilihan jika kriteria ini tidak terpenuhi dan apabila kawasan desa tidak memiliki hamparan terumbu karang dengan tutupan karang hidup mencapai yo. lokasi seharusnya merupakan habitat hutan bakau dan padang lamun, lokasi juga harus berada dalam jarak pandang dari permukiman agar dapat diawasi olehpengakuan hak pengelolaan wilayah pesisir pada hakekatnya memenuhi makna pemenuhan prinsip pengakuan hak hak the indigenous people , termasuk hak hak masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan dalam agenda dari deklarasi rio. juga sebagai pelaksanaan dari agenda indonesia. pengakuan atas hak pengelolaan sedemikian perlu dinyatakan secara eksplisit oleh karena pengakuan mengandung sifat suatu pernyataan yang menerima adanya eksistensi hak masyarakat atas lingkungan alam disekitarnya, yang telah berlangsung berdasarkan latar belakang sejarah yang cukup panjang antara lingkungan dengan masyarakat setempat. masyarakat memiliki hak atas informasi (right information) atas program yang dijalankan sekitar wilayah desanya, oleh karena pengalihmanfaatan atau penyalahgunaan atau penaglihusahaan sumberdaya alam tangan pihak lain, akan mengungsi akses masyarakat atas sumberdaya tersebut. cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas babxii pedoman mengenai perjanjian, dan jaminan lingkungan akan diatur lebih lanjut melalui keputusan bupati. angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas bab xiii dana pendamping (kontribusi) ini merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap kepedulian mereka dalam mengelola sumberdaya, menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap pengelolaan sumberdaya mereka. besar dana kontribusi ini disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masyarakat. kebutuhan dana dalam pelaksanaan peraturan daerah ini oleh masyarakat, dinas dan tim pengelola pesisir kabupaten dilakukan melalui proses rakorbang tahunan. angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas bab xiv cukup jelas cukup jelas cukup jelas bab cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas bab xvi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas bab xvii cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah nomor. . iotersebar dibeberapa tempat, juga memiliki kewenangandesa pesisir adalah desa yang memiliki garis pantai, badan perwakilan desatokoh masyarakat adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang luas tentang kemasyarakatan dan lingkungan pada umumnya dan dihormati oleh masyarakat, pemerintahan serta pihak lainnya, orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum, masyarakat setemp, tim pengelola pesisir kabupaten adalah tim koordinasi yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi kegiatan wilayah pesisir serta pembinaan, penegasan peraturan dalam sumberdaya wilayah pesisir kabupaten bengkayang, sumberdaya wilayah pesisir adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam, baik maupun non hi, dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya perairan laut, estuari (mulut sungai) mangrove (hutan baku), terumbu karang, pasir, batu batuan padang lamun, pulau pulau kecil, dan tata pemukiman desa, wilayah pesisir kabupaten bengkayang adalah ruang kesatuan geografis antara perairan laut dan darat kabupaten bengkayang yang berisi berbagai aspek ekologis, dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut, sedangkan bagian wilayah laut adalah wilayah perairan kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku, pulau adalah daerah daratan yang terbentuk alamiah yang berada atast yang membentang serta ditetapkan dalam peraturan desa, peraturan desa adalah peraturan yang bersifat lokal yang dibuat oleh masyarakat melalui badan perwakilan desa, ditetapkan dan ditandatangani oleh kepala desa atas persetujuan badan perwakilan desa, keputusan desa adalah keputusan pemerintah desa sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan tingkat desa,, yang ditandatangani oleh pemerintah desa, tokoh tokoh masyarakat dan agama, serta saksi saksi: ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir adalah suatu kegiatan dan pemanfaatan yang mempunyai hubungan khusus dengan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan wilayah pesisir untuk hasil pemanfaatan, pusat informasi pesisir pip) adalah sarana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten yang dijadikan tempat kerja, belajar, mengolah dan menyebarkan informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan semua peraturan perundang undangan, informasi ilmu pengetahuan, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. bab ruang lingkup ruang lingkup pemberlakuan peraturan daerah ini yaitu pada semua desa pesisir dan sumberdaya wilayah pesisir kabupaten bengkayang, dikelola secara terpadu dan berbasis masyarakat, disebut sebagai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat. peraturan daerah ini memperhatikan ketentuan ketentuan lain yang berlaku pada taman nasional dan cagar alam kabupaten bengkayang. bab iii prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas prinsip prinsip pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dilakukan berdasarkan: prinsip, prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak, dan keterpaduan ruang, prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu kegiatanprinsip akuntabel dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dansumberdaya pesisir yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan ketentuan memilih lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat. tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat kabupaten bengkayang adalah: menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir,an, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan,tingkat pedesaan, merencanakan, menetapkan dan mengkoordinasikan prioritas prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumber daya wilayah pesisir. manfaat pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masayarakat kabupaten bengkayang adalah: melindungi wilayah wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan, dan perusakan habitat, mengembangkan sumberdaya wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis, mengembangkan akuntabilitas dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir. prioritas prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat kabupaten bengkayang adalah sebagai berikut, melindungi habitat pesisir melalui penerapan dan pelaksanaan daerah perlindungan laut,,secara merusak dan penetapan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat. bab institusi dan koordinasi jl) dinas kelautan dan perikanan kabupaten bengkayang bertanggung jawab melaksanakan peraturan daerah ini dan melakukan koordinasi dengan badan pengelola pesisir kabupaten, dalam melaksanakan tanggung jawab, maka dinas kelautan dan perikanan, menyiapkan rencana strategi dan pedoman pengelola sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat sesuai peraturan daerah ini. jl) kepala daerah menetapkan badan pengelola sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat kabupaten, yang selanjutnya disebut badan pengelola pesisir kabupaten, untuk masa tugas (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dalam (satu) kali masa jabatan berikutnya, keanggotaan tim pengelola pesisir kabupaten terdiri dari minimal (sembilan) orang maksimal (tujuh belas) orang, masing masing dari dinas dan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan pemerintah desa pesisir dan perwakilan tokoh masyarakat wilayah pesisir, personalia yang berasal dari luar dinas atau instansi terkait, dipilih secara demokratis dan terbuka melalui musyawarah pada masing masing komunitas, untuk diusulkan dan ditetapkan melalui keputusan bupati, struktur badan pengelola pesisir kabupaten, ditentukan dan dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota badan pengelola pesisir kabupaten, kemudian ditetapkan oleh bupati melalui keputusan. jl) badan pengelola pesisir kabupaten, dapat bekerja ditingkat desa maupun pengembangan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kabupaten bengkayang: tim koordinasi pengelola pesisir kabupaten, melaksanakan penyusunan program tim pengelola melalui konsensus bersama antar anggota tim pengelola, setelah memperoleh masukan secara tertulis dari masyarakat desa, masukan dari masyarakat desa diperoleh melalui musyawarah desa, yang menggandakan secara khusus rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang diajukan oleh tim pengelola, yang menyangkut tata ruang dari desa bersangkutan, masyarakat desa melalui kelompok pengelola pesisir desa bersama sama pemerintah desa dan badan perwakilan desa dapat mengajukan rencana tata ruang wilayah pesisir dari desa yang bersangkutan. tugas tim pengelola pesisir kabupaten adalah: mengkoordinasi setiap kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, sampai tingkat desa, memformulasi setiap kebijakan pemerintah kabupaten, menyebarluaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku, mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, mengkoordinasi bantuan teknis dibidang pengelolaan sumberdaya maupun dibidang dana desa desa pesisir yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, mengidentifikasi, mengklarifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang muncul pedesaandaya wilayah pesisir yang dilakukan oleh pihak pihak manapun wilayah pesisir, menjalankan kegiatan pusat informasi pesisir pip), mengadakan pertemuan koordinasi setiap (tiga) bulan sekali, dan atau setiap saat apabila dianggap penting dan atau sesuai kebutuhan, tugas lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang diatur dalam bab iii, peraturan daerah ini, melaporkan kegiatan perkembangan sumberdaya alam wilayah pesisir secara tertulis setiap tahun dan pada akhir masa tugas kepada bupati, melalui dinas pertanian dan kelautan, disamping tugas tugas yang telah disebutkan atas, maka tim pengelolaan pesisir kabupaten dapat memberikan pertimbangan teknis kepada bupati dan dinas pertanian dan kelautan serta instansi teknis terkait lainnya. instansi teknis terkait mempunyai kewajiban memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap suatu usulan kegiatan usaha wilayah pesisir, penilaian dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam atas wajib diserahkan secara tertulis kepada tim pengelola pesisir kabupaten. bab pengelola sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat kabupaten bengkayang jl) pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat meliputi: pembuatan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat: pembuatan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat: cc. pembuatan rencana tata ruang pesisir kabupaten, perlindungan, pengakuan serta persetujuan atas pengelolaan yang dilakukan secara tradisional yang sudah ada tentang pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir, pengakuan hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkungan hak mereka berdasarkan hukum dan kebiasaan tradisional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan secara formal maupun informal. hal hal dalam butir butir (a) sampai (d) atas, serta hal hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat yang belum diatur dalam peraturan derah ini, untuk tingkat desa dituangkan dalam keputusan bupati atau peraturan desa, pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat yaitu keterlibat, partisipasi masyarakat meliputi: mengidentifikasi isu, masalah dan potensi, menyusun dan meninjau usulan kegiatan program dan rencana, memberikan masukan terhadap usulan kegiatan sesuai waktu yang cukup dan disediakan untuk itudan alasannya, menyusun kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program, menyetujui atau menolak kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program,perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan desa (l) perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat desa, dilaksanakan berdasarkan prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang telah ditetapkan dalam bab iii, dan peraturan daerah ini, komponen perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat desa meliputi: konservasi sumberdaya lingkungan, pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup, cc. pengakuan hak hak masyarakat lokal terhadap akses dan sumberdaya wilayah pesisir, penguatan kelembagaan desa, program pengembangan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan, program rehabilitasi sumber daya alam pesisir. tahapan perencanaan wilayah pesisir desa meliputi: identifikasi isu dan potensi, pembuatan perencanaan,
kewenangan pemerintah kabupaten bengkayang: bahwa untuk melaksanakan maksud tersebutkewenangan pemerint daerah. mengamati dan melaporkan wabah penyakit menular dan kejadian luar biasa. pengadilan wabah penyakit dan kejadian luar biasa. pemberantasan wabah penyakit menular lingkup kabupaten bengkayang. pengaturan, pembinaan dan bimbingan perizinan dan pengendalian kesehatan lingkungan seperti penyehatan lingkungan permukiman, pengendalian sektor, penyehatan air dan limbah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. penyediaan obat pelayanan kesehatan yang tidak menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye kesehatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan provinsi. penyusunan dan penyebarluasan informasi kesehatan. kerja sama internasional untuk kepentingan kabupaten dibawah koordinasi pemerintah provinsi. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang kesehatan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. kewenangan bidang pendidikan perencanaan makro pendidikan dan kebudayaan dibawah koordinasi pemerintah provinsi. pengaturan kurikulum lokal. pengadaan buku pelajaran pokok modul pendidikan untuk segala tingkat pendidikan sebagai upaya pokok meningkatkan pendidikan daerah. pengaturan dan pengawasan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun swasta. pengaturan tentang penerimaan siswa kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penerimaan sesuai yang ditetapkan pemerintah. pengamanan temuan temuan suaka, peninggalan sejarah, kepurbakalaan oleh masyarakat untuk diserahkan kepada propinsi. pengaturan dan pengembangan pendidikan tk, sd, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah. pengaturan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian dan perizinan sekolah seperti tk, sd, slip, smu,dan smk. penetapan tk, sd, slip, smu dan smk. pengaturan, penyelenggaraan, pengawasan pengendalian dan perizinan pendidikan luar sekolah seperti penyelenggaraan kursus menjahit, kecantikan, komputer, mengetik, dll. penyelenggaraan dan pembinaan perpustakaan sebagai sarana pendidikan luar sekolah. mengadakan kerja sama pendidikan dengan luar negeri dibawah koordinasi pemerintah provinsi. pemindahan tenga pendidikan dalam kabupaten yang tidak menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan standar pendayagunaan tenaga pendidikan. pelatihan tenaga kependidikyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana pendidikan. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan sarana pendidikan daerah. penentuan subsidi dan bantuan kepada pihak pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, terutama untuk kepentingan golongan masyarakat yang kurang mampu. melaksanakan kewenangan kewenangan lain dibidang pendidikan sepanjang tidak menjadi kewenangan pemerintah dan provinsi. kewenangan bidang sosial. pelaksanaan akreditasi, lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial profesional dan fungsional panti pemerintah maupun panti sosial swasta. pemenuhan kebutuhan tenaga profesi pekerja sosial dan fungsional panti pemerintah maupun panti sosial swasta. pemberian izin penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti pemerintah maupun panti sosial swasta. pengawasan pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh perorangan, kelompok usaha bersama kue) organisasi sosial, lsm dan karang taruna. pengaturan penyelenggaraan pemberian bantuan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti: fakir miskin, orang terlantar, korban kerusuhan, korban kekerasan, korban banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, pengungsian dan lain sebagainya. pengaturan penyelenggaraan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial. pengaturan pengawasan penyelenggaraan dan perizinan pengumpulan sumbangan sosial dan bantuan sosial kepada perorangan kelompok, masyarakat, lsm, dan organisasi sosial. pengendalian terhadap pelaksanaan undian sosial. mengupayakan bantuan sosial kepada panti sosial perorangan. pengawasan, pengaturan dan perizinan penyelenggaraan undian undian sumbangan sosial. melaksanakan penyelenggaraan penganugerahan tanda kehormatan jasa tingkat nasional dan kabupaten. pengaturan penyelenggaraan pelayanan sosial dalam bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial kess) dalam panti, luar panti dan pemukiman serta komunitas adat terpencil bagi anak yatim piatu, remaja putus sekolah, lanjut usia, lsm, organisasi sosial, karang taruna dan psm. pengaturan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, bantuan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam panti luar panti pemukiman ditengah tengah keluarga bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar, wts psk, waria, tuna netra, tuna wisma, tuna rungu wicara, tuna gravity, tuna paksa, anak nakal, korban narkoba, eks kusta, eks napi dan tindak kekerasan. membantu pemerintah dalam pemeliharaan taman makam nasional kabupaten bengkayang. melaksanakan kewenangan lain dibidang sosial sepanjang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi. kewenangan bidang penataan ruang penataan, rancangan tata ruang wilayah kabupaten bengkayang dengan terlebih dulu disosialisasikan kepada masyarakat. penetapan tata ruang kabupaten bengkayang untuk menjadi masukan bagi penyusunan tata ruang provinsi. penyelenggaraan dukungan kepada provinsi untuk kerja sama penataan ruang antar kabupaten. penyelenggaraan penataan kewilayahan ekosistem daerah tangkapan air laut maupun sungai kabupaten. penyelenggaraan penataan kewilayahan ekosistem daerah aliran sungai wilayah kabupaten bengkayang. pengawasan dan pengendalian tata ruang kabupaten bengkayang. penyelenggaraan pengisian tata ruang kabupaten sesuai dengan tata ruang provinsi dan tata ruang kabupaten yang telah ditetapkan. pengaturan tata ruang perairan mil dari pantai dan penataan ruang darat kab. bengkayang. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang penataan ruang yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. kewenangan bidang pertanahan pengadaan tanah pembebasan tanah untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pemerintah daerah. penyelesaian perselisihan kepemilikan tanah atau persengketaan pertanahan. penyelenggaraan administrasi pertanahan kabupaten, investasi tanah. pengaturan dan penyelenggaraan pemberian hak hak atas tanah seperti hak milik, hak guna bangunan dan hak hak adat lingkup kab. bengkayang. pengaturan dan penyelenggaraan landreform berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. penyiapan penetapan lokasi obyek konsolidasi tanah, retribusi tanah serta pemberian hak atas tanah. penyelenggaraan sistem informasi pertanahan. penyediaan lokasi tanah untuk kepentingan kemajuan penanaman modal, keperluan sosial, dan penanggulangan bencana alam. pengawasan pengaturan tentang sewa menyewa tanah pemda dan negara. pengaturan tata guna tanah dan perubahannya, serta pengawasannya. pengaturan dan pengawasan tentang pengasingan tanah oleh masyarakat untuk pembangunan pemukiman. pengaturan pemanfaatan lahan tidur, lahan kritis, lahan terlantar. penyelesaian pemetaan gambar tanah yang dipergunakan pihak swasta. perencanaan tata guna tanah dan tata ruang. pengendalian perubahan penggunaan tanah. pengaturan pengawasan dan pembinaan plat. melaksanakan kewenangan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi. kewenangan bidang permukiman dan pengaturan, perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan perumahan dan permukiman sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah seperti pengembangan rs rss yang dilakukan swasta untuk kepentingan permukiman rakyat. penyelenggaraan konversi arsitektur bangunan dan pelestarian bangunan kawasan bersejarah. perencanaan pengembangan dan penyelenggaraan permukiman transmigrasi. pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. perencanaan dan pengembangan permukiman kembali penduduk lokal yang terisolir. pengelolaan fisik gedung dan rumah negara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. pengaturan perizinan dan pengawasan sewa menyewa rumah oleh masyarakat. penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang permukiman yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. kewenangan bidang pekerjaan umum pengaturan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan dan pengendalian manajemen konstruksi. perencanaan makro pembangunan jalan, jembatan dan sarana air bersih serta fasilitas umum lainnya dibawah koordinasi pemerintah provinsi. pengaturan dan pengawasan standar konstruksi bangunan sipil dan arsitektur. penetapan penentuan status kelas jalan dan fungsi jalan kabupaten dan penetapan kelas jalan kabupaten. pengaturan dan penetapan status jalan kabupaten dan melaksanakan pembuatan rekomendasi pemanfaatan jalan. pengaturan dan pengawasan pengelolaan air permukaan lingkup kabupaten bengkayang. pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lingkup kab. bengkayang. pengaturanrlengkapan lainnya sepanjang bukan kewenangan provinsi. pengaturan, perizinan dan pengawasan mendirikan, mengubah atau pun membongkar bangunan bangunan lain yang bukan menjadi kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud angka huruf peraturan pemerintah nomor tahun pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan perlengkapannya yang tidak bersifat lintas kabupaten bengkayang. penyelenggaraan kebersihan persamaan lingkup kab. bengkayang. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang pekerjaan umum yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. kewenangan bidang perhubungan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu rambu jalan dan pemasangan perlengkapan jalan serta jembatan timbang untuk jalan kabupaten berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah. pengaturan, pemberian dan penetapan trayek dalam wilayah kabupaten bengkayang. pengaturan, pengawasan dan perizinan pendirian perusahaan angkutan barang dan orang dengan kendaraan bermotor. pengaturan, pengawasan dan perizinan operasi angkutan jalan atau trayek dalam wilayah kab. bengkayang. pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan jalan dalam kabupaten agar tercipta keseimbangan dan efisiensi penggunaan jalan. pengaturan, pengawasan dan perizinan pengangkutan barang berat lintas kabupaten. pengaturan, pengawasan dan perizinan pendirian perusahaan bengkel kendaraan bermotor roda dua dan empat dan mesin kapal motor. pengaturan, pengawasan dan perizinan pendirian perusahaan galangan motor dalam kabupaten bengkayang. pengaturan, pengawasan dan perizinan pendirian mengenai perubahan bentuk dan susunan alat alat perlengkapan pada kendaraan bermotor. pengaturan, pengawasan dan penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dalam lingkup kabupaten. pengaturan tarif angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum untuk menjamin perlindungan pemakai jasa angkutan orang dan barang. perencanaan penentuan lokasi pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten sesuai pedoman pemerintah. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan perizinan pengelolaan perparkiran. penetapan lintas penyeberangan dan alur pelayaran kabupaten. pengawasan terhadap pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat. membantu pemerintah dalam penyelenggaraandiluar mil berdasarkan rencana umum pemerintah. pengaturan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri pelabuhan antar kabupaten berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah. pengaturan dan penentuan daerah lingkungan kerja pelabuhan bagi pelabuhan pelabuhan wilayah kabupaten bengkayang. pemberian izin kerja dan reklamasi yang berada wilayah yang berada wilayah laut kabupaten bengkayang. pemberian izin frekuensi radio dan televisi lokal yang jangkauannya dalam satu kabupaten. pengaturan dan pengelolaan sar kabupaten. penetapan lokasi, pengawasan, pemasangan lalu lintas jalan kabupaten, dana dan sungai lingkup kabupaten serta laut sampai dengan mil dari pantai. melaksanakan kewenangan lain dibidang perhubungan sepanjang tidak menjadi kewenangan pemerintah dan provinsi. kewenangan bidang lingkungan pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi hidup lingkungan berdasarkan pedoman pemerintah. pengaturan dan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut s d mil dalam wilayah kabupaten bengkayang. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air dalam wilayah kabupaten. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan amdal) bagi kegiatan kegiatan potensial yang berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya terletak pada wilayah kabupaten yang tidak berkenaan dengan pertanahan dan keamanan, tidak berkenaan wilayah sengketa dengan negara lain dan tidak dalam lintas kabupaten serta tidak dalam lintas provinsi dan negara. penetapan baku mutu lingkungan hidup kabupaten berdasarkan bahan mutu lingkungan hidup provinsi. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan baku mutu lingkungan hidup wilayah kab. bengkayang. pengaturan pelaksanaan konservasi dalam wilayah kabupaten bengkayang. melaksanakan kewenangan lain lain bidang lingkungan hidup yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. kewenangan bidang politik dalam pengaturan dan penyelenggaraan sistem tata laksana aparatur negeri dan administrasi negara (administrasi negara) sesuai kebijakan pemerintah. publik penyelenggaraan akuntabilitas aparatur negara. penatalaksanaan pelayanan publik dan penegakan peraturan daerah kabupaten sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah. menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah kabupaten. pembinaan kesatuan bangsa berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. membantu pemerintah penyelenggaraan keamanan negara dilaut. melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah perda, berdasarkan peraturan perundang undangan. alokasi dan pemindahan pegawai tenaga potensial antar daerah kabupaten dan dari kabupaten provinsi dan sebaliknya. penyelenggaraan, pencegahan dan penanggulangan bencana. penyelenggaraan sistem sandi negara berdasarkan peraturan pemerintah. penyelesaian perselisihan antar desa kabupaten. penegakan hak asasi manusia. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang politik dalam negeri dan administrasi publik yang bukan menjdi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. kewenangan bidang pengembangan penyelenggaraan, pembentukan, penghapusan, penggabungan otonomi daerah dan pemekaran kecamatan, desa kelurahan sesuai persyaratan yang ditetapkan. pengusulan batas, nama dan pemindahan ibu kota kabupaten, kecamatan dan desa sesuai yang ditetapkan pemerintah. menetapkan dan menyelenggarakan perencanaan daerah dibawah koordinasi pemerintah provinsi. penetapan dan penyusunan organisasi perangkat kabupaten bengkayang. penyusunan formasi perangkat sesuai kabupaten bengkayang. penyelenggaraan relokasi pegawai sesuai dengan pedoman pemerintah. penyelenggaraan kerja sama kabupaten dengan lembaga badan luar negeri berdasarkan pedoman pemerintah, dibawah koordinasi pemerintah provinsi. penyelenggaraan kerja sama kabupaten dengan pihak ketiga berdasarkan pedoman pemerintah. pengaturan kerja sama antar desa kelurahan dalam satu wilayah kabupaten. pengaturan kawasan perkotaan dan penyelenggaraan kewenangan daerah dalam otoritas sesuai dengan pedoman pemerintah. pengaturan satuan polisi pamong praja kabupaten. pembinaan desa sesuai pedoman pemerintah. mengatur dan membina bumn desa, pengendalian pengelolaan bumi desa sesuai pedoman pemerintah. menyusun tata tertib dprd sesuai pedoman pemerintah. mendukung pelaksanaan tugas pembantuan. penetapan dan penyelenggaraan penyusunan apbd. penetapan perubahan dan perhitungan apbd. pengurusan keuangan kabupaten bengkayang. pertanggungjawaban keuangan daerah kabupaten bengkayang. pengawasan keuangan pembangunan daerah kabupaten bengkayang. penetapan dan penyelenggaraan pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pad kabupaten bengkayang. penetapan dan pengelolaan sumber pembiayaan lainnya. melaksanakan kewenangan lain dibidang pengembangan otonomi daerah sepanjang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi. kewenangan bidang perimbangan mengatur relokasi pad yang berkonsentrasi pada keuangan desa kelurahan tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat kabupaten guna memberikan bantuan kepada desa yang kurang maju. menyediakan alokasi anggaran dalam apbd bagi kebutuhan belanja pns daerah yang diangkat pemerintah kabupaten oleh kabupaten diluar kebijakan pemerintah. melaksanakan perizinan dari dalam negeri dan luar negeri oleh pemerintah daerah sesuai dengan pedoman aturan yang ditetapkan pemerintah. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang perimbangan keuangan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. kewenangan bidang kependudukan pengaturan, pengawasan mobilitas kependudukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. pengendalian angka kelahiran berdasarkan kebijakan pemerintah. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak penetapan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan keadilan gender berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. penyelenggaraan upaya upaya peningkatan kualitas keluarga seperti pemberdayaan keluarga miskin melalui berbagai program pemberdayaan, pembinaan dan pembinaan pemantapan ketahanan keluarga. pengaturan, pengawasan dan perizinan tempat penitipan anak. penetapan kebijakan daerah untuk perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pendaftaran dan sensus sertabittib. kewenangan bidang olah raga pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga perizinan dan pengawasan fasilitas olah raga yang dikelola swasta. penyusunan rencana makro pengembangan olah raga kabupaten bengkayang dibawah koordinasi provinsi. pencarian dan penelusuran bakat bibit olah raga dari sekolah dan masyarakat untuk dibina dan dikembangkan. pemasyarakatan olah raga yang menjadi prioritas untuk dibina dan dikembangkan. pembinaan, pengawasan dan pengendalian organisasi keolahragaan kabupaten bengkayang. pembinaan dan pengembangan atlit berprestasi daerah untuk dijadikan atlit berprestasi provinsi dan nasional. kewenangan bidang hukum dan penetapan peraturan daerah produk hukum daerah. perundang undangan penegakan peraturan daerah seperti penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. peringatan terhadap badan hukum tertentu, perorangan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban lainnya. membantu pemerintah dalam penegakan hukum dan ham. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang hukum dan perundang undangan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. kewenangan bidang penerangan penyiaran sesuai dengan pedoman pemerintah. pengaturan dan pengawasan serta perizinan peredaran dan pemutaran film dan rekaman video komersial berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. menerima dan menyikapi serta meluruskan berita mess media yang dapat menyesatkan publik. penyelenggaraan pencetakan dan penerbitan publikasi dokumen pemerintah daerah kabupaten. menyampaikan pesan positif kepada masyarakat agar mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang penerangan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. kewenangan bidang peternakan perencanaan makro bidang peternakan dan kesehatan hewan pengujian kesehatan dibawah koordinasi pemerintah provinsi. hewan dan kesamavet pengaturan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam melalui laboratorium bidang kesehatan daging, telur dan susu. dikerjasamakan dengan mengupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesehatan provinsi. hewan dan ternak. pengaturan, pengawasan, pembinaan dan perizinan usaha usaha dibidang peternakan seperti rumah, potong hewan rumah potong unggas, pendirian rumah sakit hewan, laboratorium kesehatan hewan, izin praktek dokter hewan. pengawasan, pemeriksaan lalu lintas asal ternak dari atau keluar wilayah kabupaten bengkayang. pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani dalam bidang pengembangbiakan bibit ternak, kesehatan hewan dan kasmavet. bimbingan teknis dan penyuluhan, pelatihan, penelitian serta pengembangan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. pengadaan, pengeluaran, penggunaan mani beku dan mudah, serta nitrogen cair. pengaturan retribusi dan penjualan penukaran ternak pemerintah. pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak. pembinaan budidaya ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak. bimbingan inseminasi buatan dan embrio transfer serta pembinaan budidaya hijau dan teknologi pakan ternak. pemantauan sumberdaya peternakan, pembinaan metode dan dasar dasar penyuluhan peternakan serta media penyuluhan peternakan. penyiapan lokasi peternakan dalam penyebaran dan pengembangan peternakan. pembinaan nutrisi dan makanan ternak serta pembinaan pengolahan limbah ternak. bimbingan manajemen usaha dalam bidang peternakan, penanganan pasca panen, pengolahan hasil peternakan serta penyebaran informasi pemasaran. bimbingan pengamatan, penyidikan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan. bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner antara lain bimbingan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan serta menyelenggarakan pelayanan umum retribusi rumah potong hewan dan rumah potong unggas. pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan. hal hal yang berkaitan bimbingan teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dengan kewenangan melalui penggandaan produk peternakan yang asuh aman, pemerintah kabupaten sehat, utuh, dan halal pembinaan pelayanan rumah potong bengkayang, namun jika hewan. kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dapat diserahkan provinsi atau dikerjasamakan. ti. kewenangan pemerintah kabupaten bengkayang yang dikerjasamakan antar pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi kalimantan barat kewenangan bidang perikanan dan penataan dan pengelolaan perairan wilayah laut kabupaten dikerjasamakan antara kelautan bengkayang. kabupaten bengkayang dengan pemerintah provinsi kalimantan barat. kewenangan bidang pekerjaan umum pengaturan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah dikerjasamakan antara yang tidak menjadi kewenangan pemerintah dan provinsi. kabupaten kota, antara lain dam singkawang. penyelenggaraan penyediaan air irigasi lahan yang areanya dikerjasamakan antara sudah meliputi lintas kabupaten. pemerintah kabupaten kota. kewenangan bidang olah raga pengusulan pengembangan mutu wasit dan pelatihan olah dikerjasamakan antara raga kepada kepada provinsi. pemerintah provinsi kalimantan barat. pembinaan dan pengembangan atlit berprestasi daerah untuk dikerjasamakan dengan dijadikan atlit berprestasi propinsi dan nasional. pemerintah provinsi kalimantan barat. iii. kewenangan pemerintah kabupaten bengkayang yang diserahkan kepada pemerintah provinsi kalimantan barat dan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan kewenangan bidang pertambangan membantu pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan jaringan tugas pembantuan. dan energi transmisi (grid) listrik dan gas bumi untuk wilayah kabupaten bengkayang ). pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi diserahkan pada berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah. pemerintah provinsi kalimantan barat terutama menyangkut sdm dan peralatan yang mungkin kurang efisien jika dilaksanakan oleh kabupaten. membantu survey dasar geologi dan air bawah tanah skala tugas pembantuan. lebih besar dari ). membantu pemerintah dalam pengawasan peta tematis dan tugas pembantuan. inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana geologi"). pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas diserahkan pada kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut sampai dengan pemerintah provinsi mil. kalimantan barat. kewenangan bidang kehutanan dan membantu pemerintah dalam penetapan kawasan hutan, tugas pembantuan. perkebunan perubahan status hutan ). membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pengusaha pr. tugas pembantuan. taman buru. usaha perburuan, penangkap taman buru, termasuk daerah aliran sungai didalamnya ). membantu pemerintah dalam penyelenggaraan izin usaha . ) tugas pembantuan. pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam lintas propinsi yang bukan merupakan kewenangan kabupaten"). membantu pemerintah dalam penyelenggaraan izin .") tugas pembantuan.sional trade endangered species cites) wild flora and fauna"). kewenangan dan perdagangan dibidang industri dan perdagangan"). bab kewenangan pemerintah kabupaten (l) kewenangan pemerintah kabupaten bengkayang meliputi seluruh kewenangankewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud ini adalah sebagai berikut: bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang perlambangpenanaman modal, bidang kepariwisataan dan kebudayaan, bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang penata ruang, bidang pertanahan, bidang permukiman dpengembangan otonomi daerah, bidang perimbangan keuangan daerah, bidang kependudukan, bidang olah raga, bidang hukum dan perundang undangan, bidang penerangan, bidang peternakan. rincian dan bagian kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud iniwenangan pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan pembentukan organisasi dinas dinas otonom akan diatur tersendiri dalam suatu peraturan daerah. untuk efisien, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kewenangan, beberapa bidang kewenangan yang terkait dapat digabungkan dalam satu dinas otonom. kewenangan pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan pungutan pungutan daerah, akan diatur tersendiri dalam suatu peraturan daerah. membantu pemerintah dalam bidang pembinaan persaingan tugas pembantuan usaha"). membantu pemerintah dalam penyusunan pelaksanaan tugas pembantuan. pengaturan lalu lintas barang dan jasa dalam negeri wilayah kabupaten bengkayang ). membantu pemerintah dalam pelaksanaan penyatuan kawasan tugas pembantuan. berikat ). membantu pemerintah dalam pengelolaan kometrologian ). tugas pembantuan. kewenangan bidang kepariwisataan penyelenggaraan kegiatan promosi wisata daerah. diserahkan pada dan kebudayaan pemerintah provinsi kalimantan barat meliputi kegiatan promosi dan konsultan pariwisata daerah. kewenangan bidang kesehatan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan diserahkan pada sesuai dengan pedoman pemerintah. pemerintah provinsi kalimantan barat membantu pemerintah dalam pemberian izin dan pengawasan tugas pembantuan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi") kewenangan bidang pendidikan membantu pemerintah pusat dalam pengembangan, tugas pembantuan pengendalian dan pengawasan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional ) kewenangan bidang pertanahan penyiapan dan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pedoman pemberian hak pengusahaan dan pemanfaatan, peralihan hak atas tanah, hak tanah, untuk pembayaran ganti rugi penyelesaian masalah. keseragaman dikeluarkan oleh pemerintah provinsi kalimantan barat. penyelenggaraan administrasi pertanahan meliputi tata penetapan batas luas usaha, pengaturan penguasaan tanah, pendayagunaan tanah, kepemilikan, pengusahaan hak hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah. tanah pertanian dan perumahan, untuk keseragaman dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kalimantan barat. penyediaan sarana peta dan data pertanahan untuk menunjang pengaturan pelaksanaan pelayanan pelayanan masyarakat, yang dikembangkan dalam pembayaran ganti rugi sistem informasi geografi sig) dan pendaftaran tanah. tanah obyek landreform agar ditetapkan oleh pemerintah provinsi kalimantan barat. penyelenggaraan pelayanan pengukuran dan pendaftaran tugas pembantuan. tanah. pengukuran batas daerah kabupaten bengkayang. untuk memberikan jaminan kepastian hukum, agar format daftar daftar isian tata naskah ditetapkan oleh pemerintah provinsi kalimantan barat. penetapan harga dasar tanah untuk pembangunan pemasukan untuk pembuatan peta dalam rangka pemberian hak, perolehan hak, dan percepatan digital dan peta peta yang nilai jual obyek pajak. menggunakan metode fotogrammetri dan citra satelit, agar difasilitasi oleh pemerintah provinsi kalimantan barat. pengaturan dan penetapan biaya pelayanan pertanahan diserahkan kepada berdasarkan pedoman pemerintah. pemerintah provinsi kalimantan barat. membantu pemerintah dalam penetapan kerangka dasar diserahkan kepada cadastral nasional orde dan "). pemerintah provinsi kalimantan barat pelaksanaan pengukuran kerangka orde cadastral nasional tugas pembantuan. orde iii dan dan pengaturan titik tetap regional, diserahkan kepada berdasarkan kkn orde dan ii. pemerintah provinsi kalimantan barat. kewenangan bidang perhubungan pengaturan dan pengawasan baik jalan, kendaraan bermotor masih dipegang kepolisian, dan pengujian kendaraan bermotor. agar pemerintah pusat memfasilitasi pemindahan dari polri kepada pengaturan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, surat izin mengemudi kendaraan bermotor sim). dan perlu dipertimbangkan untuk menjadi kewenangan provinsi. membantu pemerintah dalam perencanaan umum dan tugas pembantuan."). membantu pemerintah dalam perencanaan makro jaringan tugas pembantuan. jalan bebas hambatan sesuai perencanaan makro pemerintah dan penyelenggaraannya ). membantu pemerintah dalam penyelenggaraan jaringan diserahkan kepada fasilitas kenavigasian, pemanduan dan penundaan kapal, pemerintah provinsi sarana dan prasarana penjagaan dan penyelamatan serta kalimantan barat. penyediaan sarana dan prasarana wilayah laut luar mil berdasarkan rencana umum pemerintah. membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kawasan tugas pembantuan keselamatan operasi penerbangan dalam wilayah kabupaten bengkayang. membantu pemerintah dalam penegakan hukum dilaut mil tugas pembantuan pantai, penyelidikan, penanggulangan kecelakaan bencana kapal transportasi laut dan pesawat terbang ). membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan jasa tugas pembantuan meteorologi dan klimatologi dalam wilayah kabupaten bengkayang. bidang bagian kewenangan keterangan kewenangan bidang politik dalam membantu penyelenggaraan pemilihan umum") tugas pembantuan negeri dan administrasi publik membantu penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan tugas pembantuan pengembangan sistem politik"). bidang bagian kewenangan keterangan kewenangan bidang pengembangan membantu pembentukan asosiasi pemerintahan daerah dan tugas pembantuan otonomi daerah asosiasi dprd sesuai pedoman pemerintah")yangwenangan pemerintah kabupaten bengkayang kewenangan bidang pertanian perencanaan makro bidang pertanian dibawah koordinasi pemerintah propinsi. pengaturan, pengawasan, pengendalian, perizinan usaha usaha pertanian yang dikembangkan swasta agar sesuai perencanaan makro kabupaten. pengaturan, pengawasan, pengendalian dan perizinan pembenihan tanaman pertanian. penyelenggaraan pembenihan untuk perkembangan pertanian baik melalui kebun benih maupun pembelian benih dari daerah lain swasta. pengujian mutu pupuk, pestisida, herbisida serta pengujian lapangan secara lokal terhadap produk pupuk, pestisida dan herbisida yang baru. bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis kawasan pertanian. pengaturan, pengawasan terhadap pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan lingkup kabupaten berdasarkan norma dan standar yang ditetapkan pemerintah. pengaturan, pengawasan, bimbingan teknis penyelenggaraan pemberantasan hama tanaman lingkup kabupaten. penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye pertanian. bimbingan penetapan standar teknis pembinaan dan pengelolaan hasil, pemasaran pelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha dibidang pertanian. mendukung promosi ekspor komoditi pertanian unggulan daerah kabupaten yang dilaksanakan propinsi. pengaturan eksploitasi, penyediaan dan pemeliharaan bangunan pengairan. pengaturan, pembinaan, pemeliharaan jaringan irigasi yang tidak menjadi kewenangan propinsi. pembinaan terhadap kelompok petani pemakai air. pengaturan, pembinaan, pengembangan alat dan mesin dibidang pertanian, seperti klasifikasi, demonstrasi, kaji terhadap alat dan mesin serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian. pengawasan mutu, bimbingan teknis penggunaan alat dan mesin dibidang pertanian. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang pertanian yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. kewenangan bidang perikanan dan pengaturan, pembinaan pengawasan dan perizinan kelautan pembangunan tambak untuk pengembangan sektor perikanan. konservasi dan perlindungan sumber daya perikanan 4mil). pengawasan standart teknis kapal perikanan. sertifikasi mutu dan sarana perikanan. pembinaan, pengolahan dan pengawasan ppi tpi. pengaturan tata ruang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam perairan pantai sejauh mil sebatas wilayah laut kabupaten bengkayang. penetapan kebijakan dan pengaturan pengelola benda berharga dari kapal tenggelam dari perairan laut mil. pengaturan dan pengawasan pengelolaan pesisir pantai. pengaturan dan pengawasan pengelolaan pulau pulau kecil. pengaturan dan pengawasan hukum wilayah laut didalam perairan s d mil yang menyangkut hal yang tidak spesifik serta tidak berhubungan dengan internasionalkabupaten bengkayang. pelayanan izin usaha pembudidayaan penangkapan ikan pada perairan laut wilayah laut yang merupakan kewenangan kabupaten bengkayang. pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan wilayah laut dan pesisir kewenangan kabupaten bengkayang. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang kelautan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. kewenangan bidang pertambangan pengaturan dan pengawasan terhadap intensifikasi, dan energi diversifikasi mutu dan harga energi berdasarkan kebijakan pemerintah. penetapan pengaturan bagi pengembangan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah. penetapan wilayah kerja usaha termasuk distribusi tenaga listrik dan pertambangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah. pengaturan dan perencanaan penyediaan listrik, bahan baker minyak bahan bakar gas dan gas bumi alam wilayah kabupaten bengkayang. penetapan tarif listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi alam wilayah kabupaten bengkayang berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan secara nasional. pengaturan pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang termasuk didalam grid kabupaten bengkayang. pemberian izin usaha pertambangan umum meliputi penyelidik umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemukiman, lingkungan hidup, pengangkutan serta penjualan. penetapan wilayah pertambangan rakyat wpr). pemberian izin pertambangan rakyat sir). pemberian izin usaha inti listrik tingkat kabupaten meliputi pembangkit lokal tidak termasuk dalam grid isolated, distribusi (tidak masuk dalam grid), retail penjualan listrik eceran) izin operasi untuk kepentingan sendiri captive power) atau listrik pedesaan. pemberian izin usaha non inti meliputi sarana prasarana tangki timbul, usaha jasa penunjang, konsultasi, konstruksi dan perekayasaan diwilayah kabupaten bengkayang. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang pertambangan dan energi yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. kewenangan bidang kehutanan dan pengaturan, pembinaan pengembangan hutan, kawasan suaka perkebunan alam, taman buru dan areal perkebunan. penyelenggaraan inventaris pengukuhan, dan ciliata gunakan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan pemerintah. pengaturan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lingkup kabupaten. penyelenggaraan dan pembentukan perwilayah areal perkebunan lingkup kabupaten. penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya berdasarkan pedoman yang ditetapkan propinsi. penyelenggaraan pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan kelestarian alam, dan taman buru berdasarkan kriteria dan standar pembentukan wilayah ditetapkan pemerintah. penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan kabupaten dibawah koordinasi propinsi. pengaturan tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, propinsi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan pemerintah. penyelenggaraan usaha produksi pengelolaan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan berdasarkan kriteria standar yang ditetapkan pemerintah. penyelenggaraan perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pungutan hasil pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuhan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan pemerintah. penyelenggaraan perizinan lingkup kabupaten meliputielol berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditetapkan pemerintah. pengaturdan perkebunan sesuai kriteria dan standar yang telah ditetapkan pemerintah. pengaturan peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh berdasarkan norma, prosedur, kriteria dan standar yang telah ditetapkan pemerintah. penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan dan areal perkebunan.berdasarkan pedoman yang ditetapkan provinsi. penyelenggaraan, pengurusan erosi sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lingkup kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan provinsi. penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung berdasarkan pedoman yang ditetapkan provinsi. penyelenggaraan pengelolaan hutan raya lingkup kabupaten. perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lingkup kabupaten. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang kehutanan dan perkebunan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah dan provinsi. kewenangan bidang perindustrian dan penyelenggaraan pengembangan dan pengawasan perdagangan perdagangan kabupaten. pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat. pengaturan dan pengawasan lalu lintas barang dan jasa dalam wilayah kabupaten. pengaturan industri dan produk tertentu yang tidak berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral berdasarkan standar yang ditetapkan daerah dan perizinan. pengaturan, pengawasan dan perizinan sistem pergudangan. pengaturan dan pengawasan serta perizinan distribusi bahan pokok wilayah kabupaten. pelaksanaan kewenangan hanya dibidang industri dan perdagangan lainnya sepanjang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi. sebagian dapat dilihat dalam kewenangan otonom percontohan sebagai mana tertuang dalam kewenangan bidang pengoperasian pengaturan dan penyelenggaraan akuntansi koperasi. peraturan dan penyelenggaraan akuntansi pengusaha kecil dan menengah. pengaturan dan pengawasan tata cara penyertaan modal pada koperasi berdasarkan pada pedoman pemerintah. pengaturan dan pengawasan sistem distribusi bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah. pengaturan kerja sama antara koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta kerja sama dengan badan usaha lain dalam lingkup kabupaten bengkayang. pengawasan dan pengendalian kerja sama dengan badan usaha lain dalam wilayah kabupaten bengkayang. melakukan pembinaan, fasilitas kerjasama koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam rangka pelaksanaan kewenangan provinsi. pengaturan pendiri, pendaftaran dan badan hukum koperasi yang wilayah kabupaten. melaksanakan kewenangan lain lain dibidang pengoperasian yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. kewenangan bidang penanaman pemberian rekomendasi bagi penanaman modal untuk usaha modal berteknologi, strategis. pemberian izin penanaman modal untuk wilayah kabupaten yang usahanya tidak berteknologi strategis yang tidak mempunyai derajat kecanggihan tinggi dalam penerapannya. pengawasan dan pengendalian penanaman modal yang usahanya tidak berteknologi strategis yang tidak mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya. melaksanakan kewenangan lain dibidang penanaman modal sepanjang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi. kewenangan bidang kepariwisataan perencanaan makro pembangunan dan pengembangan dan kebudayaan pariwisata kabupaten wilayah koordinasi pemerintah provinsi. penyelenggaraan kerja sama internasional kepariwisataan dibawah koordinasi pemerintah provinsi. pengaturan, pengawasan, penyusunan, perizinan tariff retribusi, pengendalian usaha sarana kepariwisataan yang ditetapkan pemerintah pusat seperti hotel, wisata tirta, jas informasi pariwisata, restoran objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum, biro perjalanan wisata, jasa impresario, dan lain lain jasa usaha jasa wisata. penyiapan prasarana unggulan kepariwisataan dibawah koordinasi pemerintah provinsi. pembinaan dan budaya daerah sebagai salah satu kekayaan kebudayaan bangsa. kewenangan bidang ketenagakerjaan pengaturan dan pengawasan hubungan industrial pekerja. perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja. penerbitan izin kerja dalam wilayah kabupaten bengkayang. penyaluran tenaga kerja dalam dan luar wilayah kabupaten bengkayang serta luar negeri. pengaturan, pengawasan keselamatan kerja, kesehatan kerja, hygiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomis sesuai standar yang berlaku. penyusunan dan penetapan kebutuhan fisik minimum pekerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. pembinaan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja. pembinaan hubungan industrial dan syarat syarat kerja. pembinaan dan pengawasan tenaga kerjaan. pembinaan pelatihan produktivitas tenaga kerja. penyusunan dan penetapan kebutuhan fisik minimum pekerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. melaksanakan kewenangan lain dibidang tenaga kerja yang tidak dilaksanakan oleh provinsi dan pusat. kewenangan bidang kesehatan penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat sesuai standar nilai gizi. perencanaan makro bidang kesehatan lingkup kabupaten dibawah koordinasi provinsi. penetapan pembiayaan pelayan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan. pengaturan, pengawasan pembinaan, pembiayaan tugas belajar kesehatan yang diselenggarakan pihak swasta berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. pengaturan, perizinan, pengawasan dan pengendalian pelayanan medik yang dilaksanakan oleh swasta dan tenaga medik dan para medik yang dipergunakan. pengawasan, perizinan penggunaan dan pengendalian tenaga medik praktek pelayanan kesehatan. penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan. pemberian izin sarana kesehatan. pemindahan tenaga kesehatan dalam kabupaten yang tidak menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. pelatihan tenaga kesehatgaturan, perizinan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan terhadap konversi dan penggunaan tanaman obat. penyelenggaraan penelitian kesehatan sesuai dengan standar etika yang ditetapkan pemerintah. akreditasi bimbingan dan pengendalian sarana produksi dan distribusi obat, persediaan farmasi dan sarana lingkup kabupaten. pengaturan, penyusunan dan pengendalian, perizinan bimbingan apotik dan took obat serta apoteker. penyelenggaraan, pelayanan kesehatan melalui rumah sakit, puskesmas dan lain lain sarana kesehatan. pengaturan, pengawasan dan perizinan serta sertifikasi sarana produksi dan usaha distribusi obat kosmetik, peredaran farmasi dan makanan lingkup kabupaten bengkayang. pencegahan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika zat aditif dan bahan berbahaya lainnya. surveilans penggunaan bahan tambahan untuk makanan. pembinaan dan pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
( : peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang badan permusyawaratan desabadan perwakilan desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggara pemerintahan desa, oleh karena itu perlu dilakukan penggantian. bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa sebagai pelaksanaan undang undang nomor32 tahun tentang pemerintahan perlu ditindaklanjuti sebagai pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa. bahwa untuk melaksanakan dalah wilayah kerja camat sebagai perangk: kepala desa adalah pimpinan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa, pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa,musyawaratan desa, yang dibentuk oleh pemerintah desa dan pemuka pemerintahan desa, pemuka pemuka masyarakat adalah pemuka pemuka masyarakat yang ada desa antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan, sekretariat badan permusyawaratan desa adalah sekretariat bpd yang ada desa. bab kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban badan permusyawaratan desa, menyusun tata tertib bpd. bpd mempunyai hak: meminta keterangan kepada pemerintah desa, menyusun pendapat. anggota badan permusyawaratan desamemperoleh tunjangan. anggota badan permusyawaratan desjl)satujl)masa jabatan anggota bpd adalah (enam) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya,, berumur sekurang kurangnya tahun atau setinggi tinggipemilihan anggota bpd akan diatur dengan keputusan bupatijuntuk kegiatan bpd ditetapkan setiap tahun dalam apb desa. jl ,dan, melanggar sumpahjjanji jabatan,,selesai. ketentuan lebih lanjut mengenai bpd, ditetapkan dengan peraturan desapengesahan penetapan anggota, fungsi, tugas dan wewenang, pemberhentian dan masa keanggotaan, hak, kewajiban dan larangb ketentuan peralihan bpdnomor tahun tentang badan perwakilan desambentukan kecamatan suci semarang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bengkayang, menimbang bahwa dengan perkembangan dan kemajuan kabupaten bengkayang pada umumnya dan kecamatan leduci semarang sebagai hasil pemekaran dari kecamatan led, bahwa dengan terbentuknya kecamatan suci semarang akan dapattentang pembentukan daerah tentang pembentukan kecamatan suci semcamatan suci semarangnya sebagai badan eksekutifbadan legislatif daerahbentuk kecamatan suci semarang. kecamatan suci semarang, meliputi: desa cempaka putih, desa mui bersatu: desa nangka, desa suka maju. sisa wilayah desa dan setelah dikurangi dengan dusun dusun sebagaimana dimaksud dalam maka desa desa dan dusun dusun tersebut berada wilayah kecamatan led. wilayah kecamatan suci semarang sebagaimana dimaksud dalam berasal dari sebagian wilayah kecamatan led. dengan dibentuknya wilayah kecamatan suci semarang, maka wilayah kecamatan led dikurangi dengan wilayah kecamatan suci semarang sebagaimana dimaksud dalam bab iii batas wilayah wilayah kecamatan suci semarang mempunyai batas batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan sanggau led dan kecamatan led, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan air besar kabupaten landak, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan led dan kecamatan bengkayang, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan sanggau led kabupaten bengkayang dan kecamatan air besar kabupaten landak. bab pusat pemerintahan pusat pemerintahan kecamatan suci semarang siniar dusun tapen desa cempaka putih)ci semarperaturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahunkepala daerahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bengkayang, menimbang bahwa sejalan dengan nuansa otonomi daerah era pemerintahan reformasi serta untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan desa dan atau pemerintahan kelurahan kabupaten bengkayang, dipandang perlu memfasilitasi terbentuknya lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan lpml k),daerahlembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan (lpml k)kepala desa dan badan perwakilan desa bpd)bengkayang dibawah kecamatan anggotanya terdiri dari pemuka pemuka masyarakat pola bagan organisasi: ada pemerintahan badan desa open emo) pengawas dan bidang bidang .model pemberdayaan bidang laman bidang keterangan b garis fungsional uraian tugas: bidang bidang bidang bidang pembangunan pemberdayaan sos bud keamanan masyarakat menyusun rencana menghimpun dana memfasilitasi mengkoordinasi pembangunan. memfasilitasi tumbuh dan keamanan kegiatan, partisipasi berkembangnya desa kelurahan. masyarakat dalam orang sosial seperti kegiatan agama, adat seni pembangunan budaya. desa kelurahan. mengendalikan menyiapkan membina kegiatan mengamankan program dokumen kerja sama pemuda dan olah peraturan desa. pembangunan kegiatan raga. desa kelurahan. pembangunan. menyiapkan membina hubungan membina kesehatan melakukan informasi data kerja sama antar dan lingkungan koordinasi potensi sumber daya lembaga lembaga hidup. masalah desa. desa lainnya. keamanan desa dengan aparat keamanan. memfasilitasi hubungan kerja sama lintas desa. bab hubungan kerja organisasi lpml k dan atau sebutan lain adalah murni lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) yang tumbuh dari,dan untuk masyarakat desa kelurahan oleh sebab itu lpml k bukan merupakan organisasi pemerintah desa namun mempunyai hubungan kemitraan dengan pemerintahan desa dalam ruang lingkup pembangunan desa secara organisasi lpml k tidak bertanggung bawah kepada pemerintahan desa namun dalam hal hubungan kerja ketua lpml k bertanggung jawab kepada kepala desa dan bpd. organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada desaseperti pkk, organisasi organisasi keagamaan, pemuda,olahraga kesenian dan lsm lainnya yang sifatnya saling memberikan informasi dan masukkan bagi. pelaksanaan kegiatan pembanguan desa kelurahan. dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas desa kelurahan lpml k dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga serupa desa lain setelah terlebih dahulu meminta kesepakatan dari pihak pemerintahan desa. bab mekanisme kerja cukup jelas (baca dan art dibuat oleh lpml k sebagai pedoman tata tertib organisasi. cukup jelas. badan pengawas dan pemeriksa bentuk sebagai wadah pengawasan terhadap tata tertib organisasi lpml k, dalam hal terjadinya kasus penyimpangan dalam organisasi lpml k badan pengawas dan penasehat tidak berwenang memberikan putusan tanpa berkonsultasi dengan badan pemeriksa tingkat kabupaten. badan pemeriksa mempunyai wewenang memutuskan,memberikan sanksi dan memberikan pertimbangan pertimbangan kepada bupati dalam hal kegiatan tugas lpml k. bab vii keanggotaan warga desa kelurahan adalah penduduk desa kelurahan yang bertempat tinggal desa kelurahan yang dibuktikan dengan kartu identitas sedangkan penduduk yang berasal dari desa kelurahan adalah penduduk yang karena sesuatu dan lain hal tidak lagi berdomisili desa kelurahan bersangkutan namun dapat dibuktikan dengan sah dan nyata bahwa ianya memang berasal dari desa kelurahan berkenaan. huruf s d cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan syarat lainnya adalah syarat syarat yang ditentukan oleh masyarakat desa umpamanya pendidikan, moral, akhlak dan sebagainya. cukup jelas. masa bakti pengurus lpml k antara s d tahun dan disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang dituangkan dalam anggaran dasar ad), anggaran rumah tangga art) lpml k. bab ketentuan lain lain (l)dan menyangkut hak dan kewajiban secara kelembagaan sedangkan hak dan kewajiban anggota lpml k diatur dalam ad art cukup jelas. bab pembiayaan cukup jelas. sumber dana. huruf jasa aktivitas lpml k berupa: keuntungan yang diperoleh dalam pengurusan kegiatan proyek. pungutan pungutan atau retribusi yang diberikan wewenang oleh pemerintah desa untuk dikelola oleh lpml k. huruf bb, d.cukup jelas. bab larangan larangan yang bersifat kelembagaan sedangkan secara personil diatur dalam ad art organisasi. sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan dan atau pembekuan aktivitas organisasi. bab ketentuan lain lain yang dimaksud dengan lembaga lainnya seperti pkk, karang taruna, rt rw lsm dan sebagainya dapat bentuk oleh masyarakat sesuai situasi dan kondisi desa kelurahan dengan koordinat oleh lpml k bab xii ketentuan penutup dan . cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten bengkayang tahun nomor serilembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan lpml k danpembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan (l) dalam upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat desa kelurahan dalam kegiatan pembangunan desa kelurahan dibentuk lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan atau disingkat lpml k, lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan sebagaimana dapat dinamakan dengan istilah lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa kelurahan berkenaan: lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan lpml k)iii kedudukan tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan lpml k) dan atau sebutan lain merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kelurahan. (l) tugas lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan dan atau sebutan lain dimaksud meliputi: menyusun dan mengajukan rencana pembangunan yang partisipatif kepada pemerintah desa: memotivasi dan menggerakan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan, mengkoordinir lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya dalam kegiatan pembangunan desa kelurahan, mengendalikan kegiatan pembangunan desa kelurahan. dalam melaksanakan tugasnya, lpml k atau sebutan lain mempunyai fungsi: memupuk dan menanam kepada pemerintah desa kelurahan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kelurahan dengan lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya baik yang ada lingkungan desa kelurahan dan atau luar desa kelurahan, merencanakan kegiatan pembangunan desa kelurahan dengan mengedepankan pola partisipatif dan terpadu, mencari dan menumbuh kembangkan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa kelurahan, memberdayakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam desa kelurahan untuk kegiatan pembangunan. bab tata cara pembentukan dan susunan organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan dan atau sebutan lain dibentuk pada setiap desa kelurahan kabupaten bengkayang, prakarsa pembentukan lembaga dimaksud berasal dari masyarakat desa kelurahan, pembentukan lembaga sebagaimana dituangkan melalui berita acara musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa bagi lembaga yang ada desa dan atau peraturan daerah kabupaten bagi lembaga kelurahan, pemerintah desa kelurahan kabupaten bengkayang diwajibkan memfasilitasi terbentuknya lembaga pemberdayaan masayarakat desa kelurahan dan atau sebutan lain, tata cara dan atau teknis pembentukan organisasi sebagaimana ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. jl) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya lpml k atau sebutan lain, mempunyai susunan kepengurusan yang terdiri dari: (satu) orang ketua, (satu) orang sekretaris, (satu) orang bendahara, (empat) orang kepala bidang. atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat desa kelurahan dapat melengkapi susunan kepengurusan sebagaimana dengan: wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara, dan anggota anggota, untuk menunjang kelancaran sistem kerja organisasi lpml k pemerintah daerah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan atau sebutan lain melalui pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi. bab hubungan kerja j1) hubungan lpml k atau sebutan lain dengan pemerintah desa kelurahan dan badan perwakilan desa bpd) dalam bentuk kerja sama menggerakerja lpml k atau sebutan lain dengan organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya adalah bersifat konsultatif dengan mengedepankan metode kerja sama yang saling menguntungkan, hubungan lpml k atau sebutan lain antar desa kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat kesepakatan dari masing masing pemerintah desa kelurahan. bab mekanisme kerja (l) lpml k sebagai mitra pemerintah desa, dalam kegiatan pembangunan merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat yang berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa, dalam pelaksanaan kegiatannya lpml k atau sebutan lainnya diperkenankan menyusun tata tertib organisasi dalam bentuk anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga art), penyusunan ad art sebagaimana dirumuskan dengan mengacu pada keputusan bupati dan diajukan kepada badan pemeriksa lpml k atau sebutan lain ditingkat kabupaten melalui badan pengawas lpml k kecamatan, untuk pertanggungjawaban hasil kerja lpml k atau sebutan lain tingkat kecamatan dibentuk badan pengawas dan penasehat lpml k yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, kepolisian, para tokoh dan pemuka masyarakat, pada tingkat kabupaten dibentuk badan pemeriksa lpml k yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah kabupaten, aparat pengawasan, kepolisian, kejaksaan serta tokoh pemuka masyarakat, badan pengawas sebagaimana mempunyai wewenang dan tanggung jawab: mempelajari dan menganalisa ad art lpml k, meminta, menerima dan mengevaluasi kegiatan, memberikan saran dan masukan pelaksanaan kegiatan lpml k, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, mengajukan proses hukum kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. badan pemeriksa sebagaimana mempunyai wewenang: menyetujui dan atau menolak ad art yang diajukan, melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan pertimbangan pertimbangan kepada pihak pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah tentang lpml k atau sebutan lain. bab vii keanggotaan (l) setiap warga desa kelurahan dan atau yang berasal dari desa kelurahan yang telah memenuhi persyaratan mempunyai hak untuk menjadi anggota lpml k atau sebutan lain, warga desa sebagaimana minimal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: bertakwa kepada tuhan yang maha esa, setia dan taat kepada pancasila dan uud mempunyai komitmen setia dan taat kepada pemerintah daerah dan program program pembangunan daerah, mengetahui dan mengerti ruang lingkup pembangunan, memenuhi syarat syarat lainnya yang ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisi desa kelurahan berkenaan. j0) untuk menjaga kesinambungan organisasi lpml k diharuskan mengadakan penggantian pengurus, penggantian pengurus sebagaimana ditentukan sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lpml k sebagaimana ketentuan peraturan daerah ini. bab viii hak dan kewajiban (l) lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan lpml k) atau sebutan lain mempunyai hak: membahas dan atau memperjuangkan usul rencana pembangunan desa kepada pihak pemerintah desa kelurahan, memberikan saran dan masukan kepada pihak pelaksana kegiatan pembangunan wilayah desa kelurahan yang bersangkutan, melaksanakan program kegiatan pembangunan desa sepanjang hal tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, memberikan rekomendasi dan atau penilaian terhadap lembaga lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya tingkat desa kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan dan atau sebutan lain mempunyai kewajiban: mentaati berbagai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada pihak pemerintah desa kelurahan, menjaga hubungan yang baik dan berkesinambungan dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desa kelurahan, menjaga dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik indonesia, membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kelurahan. pelaksanaan hak dan kewajiban pengurus dan anggota lpml k dan atau sebutan lain ditetapkan dalam anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga art) dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat. bab pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lpml k dan atau sebutan lain, dapat disusun anggaran operasional kegiatan, sumber dana bagi pembiayaan anggaran operasional sebagaimana diperoleh dari: jasa aktifitas lpml k, sumbangan dan atau bantuan pemerintah desa kelurahan, sumbangan dan atau bantuan pemerintah kabupaten, bantuan lainnya yang sah. bab larangan jl) lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan dan atau sebutan lain dilarang: melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat merugikan atau terindikasi dapat merugikan kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah desa dan daerah, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma norma yang ada masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat desa kelurahan. dalam hal pelanggaran sebagaimana ketentuan ini, badan pemeriksa sebagaimana dapat mengadakan pemeriksaan dan atau memberikan sanksi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan). bab ketentuan lain laindalam rangka pemberdayaan masyarakat secara lebih optimal desa kelurahan dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa kelurahan yang ditetapkan dengan peraturan desa dan kelurahan dengan peraturannegan keputusan bupati sepanjang mengenai pelaksanaanya. ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut dalam peraturan daerah ini menjadi pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan lpml k) dan atau sebutan lainnya kabupaten bengkayumum lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan lpml k) adalah merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat desa kelurahan yang pembentukannya resmi difasilitasi oleh pemerintah kabupaten bengkayang. penjelasan per bab ketentuan umum cukup jelas bab pembentukan lpml k cukup jelas cukup jelas lpml k tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam membangun desa kelurahan dengan demikian lpml k tidak berada dibawah kontrol pemerintah desa tetapi murni organisasi kemasyarakatan bab iii kedudukan tugas dan fungsi cukup jelas huruf,b cukup jelas huruf lpml k sebagai lembaga yang pembentukannya fasilitasi oleh pemerintah kabupaten diberi wewenang untuk bertindak sebagai koordinator terhadap lembaga lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya yang ada wilayah desa kelurahan seperti pkk, rt rw termasuk lsm desa kelurahan. huruf makna mengendalikan berarti ikut bertanggung jawab dalam memonitor mengawasi memberi masukan termasuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kelurahan. huruf cukup jelas. huruf mengedepankan pola partisipatif terpadu yakni secara bersama sama dengan melibatkan seluruh unsur dan komponen masyarakat mulai dari tahap perencanaan (bottom up) pelaksanaan kegiatan pembangunan sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang undangan dan pengawasan kegiatan pembangunan. huruf sumber daya kelembagaan dimaksud yakni kemampuan yang dimiliki oleh lembaga lembaga yang ada desa seperti pkk, rt rw, organisasi organisasi pemuda, keagamaan dan organisasi sosial lainnya dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan desa kelurahan. huruf sumber daya manusia meliputi pendidikan, kemampuan dan keahlian untuk digunakan dalam lingkup kegiatan pembangunan desa kelurahan. sumber daya alam mencari, menggali dan memanfaatkan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan keuangan desa. bab tata cara pembentukan dan susunan organisasi cukup jelas. cukup jelas. berita acara musyawarah desa kelurahan yang buat danditanda tangani oleh panitia pelaksana kegiatan musyawarah sebagai bahan acuan bagi pemerintah desa bagi penetapan keputusan desa dan atau diajukan kepada bupati melalui camat sebagai bahan penetapan peraturan daerah bagi wilayah kelurahan. memfasilitasi dalam bentuk: mendorong terbentuknya lpml k. mengundang tokoh, pemuka masyarakat guna membicarakan terbentuknya lpml k. memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan. memberikan masukan masukan yang bermanfaat. memproses dan menerbitkan keputusan. teknis pembentukan dimaksud antara lain, melalui kurun rembug antar tokoh tokoh masyarakat rapat pertemuan dan lain lan yang intinya adalah pembentukan lpml k cukup jelas. disesuaikan dengan luas jangkauan pemerintah, jumlah penduduk dan intensitas kegiatan yang dilakukan oleh lpml k. pola bagan organisasi lpml k dapat dicontohkan sebagai berikut (berkaitan dengan
(t: daerah, peraturan daerah nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan pengganti,bupati adalah bupatilampiran iiibupati bengkayang, jacobs luna keterangan garis komando pat garis koordinasian tie pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala desa, il. sekretaris desa adalah pimpinan sekretaris desa, sekretaris desa adalah suatu tempat penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan desa yang berada kantor desa, kepala urusan adalah unsur staf pembantu sekretaris desa yang melaksanakan tugas tugas tertentu, oo. kepala dusun adalah unsur pimpinan wilayah lingkungan pemerintahan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dengan peraturan desa setiap tahun selambat lambatnya satu bulan setelah anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten. bab susunan organisasi dan penyelenggaraan pemerintah desa (l) pemerintahan desa terdiri dari: pemerintah desa: badan permusyawaratan desa. pemerintah desa terdiri dari: kepala desa, perangkat desa. perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: sekretaris desa: perangkat desa lainnya. perangkat desa lainnya terdiri dari: pelaksanaan teknis lapangan, unsur kewilayahan. susunan struktur organisasi pemerintahan desa meliputi: unsur pimpinan yaitu, kepala desa, unsur pelayanan yaitu: sekretaris desa dan kepala urusan, unsur pelaksana tugas wilayah, yaitu kepala kepala dusun, unsur pengawasan yaitu, badan permusyawaratan desa bpd). jumlah urusan sedikitnya terdiri dari (satu) urusan dan sebanyak banyaknya (tiga) urusan disesuaikan dengan situasi dan kondisi beban tugas yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam menyesuaikan dengan tipe desa, yang meliputi tipe memiliki (tiga) kaur, tipe memiliki (dua) kaur dan tipe memiliki (satu) kaur sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, urusan yang berada pada lingkungan pemerintahan desa adalah: urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan umum. susunan personil organisasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapatkan persetujuan bpd kecuali kepala dusun yang belum dipilih masyarakat dusun setempat. bab iii kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, kewajiban dan larangan kepala desa bagian pertama kepala desa (l) kedudukan kepala desa adalah sebagai alat pemerintah, alat perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten tingkatini kepala desa mempunyai wewenang: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunembangkan semangat gotong royong pada masyarakat desa. kepala desa mempunyai fungsi: melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa. s5) dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai kewajiban: memegang teguh dan mengamal dansekurang kurangnya (satu) kali dalam satu tahunu, melanggar sumpah janji jabatan. bagian kedua sekretaris desa jl)bengkayang atas nama bupati bengkayang, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretariat desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris desa mempunyai fungsi: melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan administrasi umum lainnya, melaksanakan kebijakan kepala desa, melaksanakan tugas tugas lainnya yang telah dilimpahkan oleh kepala desa wilayah kerjanya. bagian ketiga kepala urusan (l) kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kesekretariatan desa dalam bidang tugasnya, kepala urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan kesekretariatan desa dalam bidang tugasnya, untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala urusan mempunyai tugas: melaksanakan kegiatan kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing masing, melaksanakan pelayanan administrasi desa, jl) perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa berdasarkan hasilkesepakatan masyarakat setempat, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa,perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bpd. bagian empat kepala dusun (l) kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya, kepala dusun tunjuk dan atau angkat oleh kepala desa berdasarkan usul saran dari tokoh tokoh dan pemuka masyarakat melalui musyawarah dan mufakat wilayah dusun yang bersangkutan, kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepala desa dalam kepemimpinan tugas menjalankan kegiatan kepala desa dalam kepemimpinan kepala desa wilayah kerjanya, untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala dusun mempunyai tugaskeputusan desa, membantu kepala desa dalam rangka pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan rt,rw wilayah kerjanya, melaksanakan kebijakan kepala desa, melaksanakan tugas tugas pemerintahan desa lainnya yang ditugaskan dan atau dilimpahkan oleh kepala desa. bab tata kerja pemerintah setempat,akhir tahun anggaran.usunan organisasilampiran bagan struktur organisasi pemerintahan desa dan perangkat desa tipe badan aga desa urusan urusan bupati bengkayang, ttd jacobs luna keterangan: garis komando (eter garis koordinasi lampiranurusan bupati bengkayang, ttd keterangan garis komando pat garis koordinasi
peraturan daerah kabupaten bengkay2001 tentanguntuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada hurufpenjelasan atas peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah penjelasan umum dalam rangka menggali potensi daerah guna membiayai pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kerja keras dan upaya yang sungguh sungguh, terarah dan terpadu. sumber pendapatan asli daerah yang dapat digali dan dikembangkan diantaranya berasal dari retribusi daerah. salah satu potensi sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikembangkan oleh pemerintah kabupaten bengkayang adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah. kekayaan daerah yang dapat ditarik retribusinya meliputi pemakaian tanah dan bangunan, kendaraan alat alat berat, alat alat laboratorium serta kekayaan daerah lainnya. peraturan daerah ini dimaksudkan agar dalam pemanfaatan kekayaan daerah dapat terjaga kelestariannya dan pemeliharaannya disamping itu secara ekonomis dapat dimanfaatkan untuk menambah pemasukan keurusan piutang dan lelang negara bulan) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan memperhitungkan hutang piutang wajib retribusi dengan pihak pemerintah,makaian kekayaan daerah babi ketentuan umum dalam peraturankumpulanatau besar milik daerah serta kekayaan daerah lainnya, wajib retribusi daersebagai dasar untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan retribusi yang berhutantetapan besarnya pokok jumlah retribusi yang berhutang, surat keterangan retribusi daerah kurang bayar tambahan. yang selanjutnya disingkat skrdlb, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan jasa atau jumlah retribusi yang telah ditetapkan,tarkayaan daerah adalah semua barang inventaris, milik pemerintah daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dibuktikan dengan surat kepemilikannya atau yang dipersamakan: pemakaian tanah: pemakaian kendaraan alat alat berat dan alat laboratorium milik daerah: pemakaian kekayaan daerah lainnya. tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan sosial dan kepentingan pemerintah daerahpemakaianjenis retribusi ditetapkan sebagai berikut: retribusi pemakaian tanah milik pemerintah daerah: retribusi pemakaian kendaraan dan kendaraan alat alat berat atau besar serta laboratorium milik pemerintah daerah, retribusi pemakaian kekayaan daerah lainnya, tata cara penetapan dan besarnya jumlah pembayaran retribusi, penagihan, dan penyetoran akan diatur dengan keputusan bupati melalui persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. bab vii wilayah pemungutan retribusi yang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan pemakairjanjian hak pemakaian. retribusi berhutang terjadi pada saat ditertibkan skr atau dokumen lain yang dipersamakan. bab tata caratibtibini ditetapkan oleh bupati. bab tata cara pemungutan jtapkandan ketetapan retribusi,.s5) keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada atau dalam ini tidak dianggap sebagaiberupa menerima seluruh atau menolak sebagian, apabila jangka waktu (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kepada bupati harus dapat merealisasikannya, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah melampaui bupatisebagaimana dimaksud pada ini langsung menghitung untuk melunasi kelebihan dahulu hutang retribusi tersebut: s5)ada initiblbitanperaturan daerah dan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang penyidik pegawai negeri sipilacarjuta rupiah),, maka semua ketentuan sepanjangengkayangsesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat izin usaha jasa konstruksi: bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan diatas, retribusipenjelasan atas peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi ti. penjelasan umum bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah memberikan wewenang yang besar dan luas kepada daerah kabupaten, termasuk dalam hal ini pemberian izin usaha jasa konstruksi, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, konsekuensi logis dari pemberian izin tersebut, makkewajiban memberikan pembinaan jasa konstruksi dengan cara: melaksaniziiii. penjelasan demi huruf as d cukup jelas huruf penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan jasa yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. pengguna jasa adalah orang atauhuruf s d cukup jelas cukup jelas cukup jelas orang perseorangan adalah warga negara, baik indonesia maupun asingyang bertempat tinggal kabupaten bengkayang. badan usaha adalah badan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti perseroan terbatas pt), koperasi, prima, dan lain lain. cukup jelas penyelenggaraan pemberian izin adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari proses pemberian izin sampai dengan pembinaan terhadap orang perseorangan atau badan usaha yang diberi izin. izin usaha jasa konstruksi diberikan oleh bupati atau dinas teknis yang ditunjuk sesuai kewenangannya. bupati dapat menetapkan masa retribusi kurang dari tahun berdasarkan pertimbangan pejabat yang diberikan tugas mengenai proses suk, misalnya karena perubahan klasifikasi perusahaan. masa berlaku retribusi sama dengan masa berlaku izin usahadenganjasa konstruksin dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, perkumpulan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lembaga,izin usaha jasa konstruksi, untuk selanjutnya disingkat suk,jasa konstruksi adalah jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi: perusahaan jasa konstruksi, untuk selanjutnya disebut perusahaan atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang meliputi kegiatan usaha jasa konsultasi (konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi kontraktor), surat permohonan izin, untuk selanjutnya disingkat spi adalah surat permohonan untuk mendapatkan suk, il.fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan dan akte perubahannyaan barang, penggunaan jasa, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang jasa konstruktapkan besarnya pokok retribusiuntuk selanjutnya disingkat skrdlb adalah surat keputusankeberatan adalah surat ketetapan keberatan terhadap skr atau dokumen lain yang dipersamakan, skrdkbt atau skrdlb yang dilakukanntukan kerangkanya. babsuk. obyek retribusi adalah pemberian suk sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang jasa konstruksi. subyek retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha, sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusibiaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk kegiatan pembinaan jasa konstruksi. bab struktur dan besarnya tarif (l) struktur dan besarnya tarif pembayaran retribusi izin usaha jasa konstruksi akan ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai bidang jasa konstruksi melalui persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkayang, biaya sebagaimana dimaksud dalam ini disetor kas daerah atau tempat penyetoran yang ditunjuk oleh bupati. bab wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat izin usaha jasa konstruksi diberikan. bab vii masa retribusi jangka waktu retribusi lamanya adalah (tiga) tahun, atau ditetapkan lain oleh bupati. bab viii tata cara pendaftaran setiap wajib retribusi wajib mengisi surat pendaftaran obyek retribusi daerah sport), surat pendaftaran obypersyaratan administrasi serta tata cara pengisian dan penyampaian sport ditetapkan oleh bupati. bab penetapan retribusi berdasarkan sport retribusi berhutang ditetapkan dengan menerbitkan, ditetapkan oleh bupati. bab pembayaran retribusi (l) retribusi yang berhutang harus dibayar muka dan dilunasi sekaligustanggal skr atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan skrdkbt, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan keputusan bupati. bab xii, penagihan retribusi melalui surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakuyangbitkan,kelebihan hutang retribusi tersebut,tanggal diterbitkannya skrdlb:ini terganggu apabila: ditertibkan surat teguran,ua persen) setiap bulan dari retribusi berhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan std. wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan sanksi lain berupa: peringatan tertulis yaitu teguran terhadap penyimpangan pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan, pembekuan suk adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan pelanggaran yang bersifat agak berat, sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan dan, mencabut suk adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan pelanggaran yang bersifat berat, sehingga menghentikan hak berusaha perusahaan, sanksi sebagaimana dimaksud pada angka dan diatas ditetapkan olehretribusi dermagaretribusi adalah merupakan salah satu sumber keuangan daerah maka besarnya tarif perlu diatur disesuaikan dengan keadaan tingkat perkembangan nilai uang dewasa ini, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu untuk mengaturnybabi ketentuan umum jl) dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten bengkayang, bupati bengkayang adalah bupati bengkayang, dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten bengkayang: dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten bengkayang, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan dan karena jasa yang diberikan oleh daerah, dermaga adalah tempat tempat persinggahan untuk muat atau bongkar barang, tempat tempat penyeberangan serta daratan tepian sungai sungai dalam kabupaten bengkayang diluar lingkungan kerja pelabuhan, yang ditentukan oleh pemerintah daerah: kapal motor, tongkang dan perahu milik pemerintah ialah kapal motor, tongkang dan perahu milik pemerintah daerah dan abri yang digunakan untuk kepentingan dinas dan milik pmi yang digunakan dalam melaksanakan tugas tugas kemanusiaan. bab retribusi terhadap semua kapal motor, tongkang dan perahu yang melakukan kegiatan muat bongkar, penambahan, pendorongan, penarikan dan penghancuran dermaga dermaga yang ditentukan pemerintah daerah dikenakan retribusi, barang yang dimuat dibongkar setiap bongkar muat minimum per m3 ton: barang yang ditumpuk didorong ditarik dihanyutkan , (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap kali menumpuk pendorongan penarikan penghancuran per m3 ton, orang , (tiga ratus rupiah) tiap orang untuk tiap kali pelayaran, hewan sapi, babi, kerbau dan kuda (lima ratus rupiah) per ekor untuk setiap kali pelayaran. pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini, wajib dibayar oleh yang menggunakan dermaga kepada pemerintah kabupaten bengkayang. pelaksanaan teknis pemungutan retribusi menurut ketentuan peraturan daerah ini diserahkan kepada dinas perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh bupati, maka persyaratan kewajiban dan ketentuan lainnya tentang cara cara pemungutan retribusi daerah dicantumkan dalam keputusan bupati tentang penunjukan dimaksud. bab iiitiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya (satu juta dua ratus lima puluh rupiah), atau dipidana sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku, tindak pidana dimaksud pada dan ini pelanggaran. bab ketentuan peralihan dengan dikeluarkannya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang pernah ada yang mengatur materi(l) peraturan daerah ini disebut peraturan daerah tentang retribusi dermagbengkayang, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannyaretribusi dermagakan pada daerah tingkat ii. dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah bab termasuk dalam golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi mengizinkan tertentu dan, retribusi lain lain sesuai criteria yang ditetapkan dalam undang undang. penjelasan demi penjelasan demi tidak perlu karena dianggap sudah cukup jelas.
wali kota singkawang provinsi kalimantan barat peraturan wali kota singkawang nomor tahun disiplin jamilakukan pengaturan kembali sesuai dengan perkembangan keadadisiplin jamaparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas pemerintahan pada hari kerja. disiplin pegawai aparatur sipil negara adalah sikap dan perilaku pegawaiaparatur sipil negaraaparatur sipil negi kerja jum lah jam kerja efektif bagi pegawai asn pada lingkungan pemerintah kota singkawang adalah jam menit dalam seminggu. jum ganggu untuk kegiatan kegiatan lain luar kedinasan. jum lah hari kerja bagi pegawai asn : hari senin s d hari kamis jam waktu istirahat jam hari jumat: jam waktu istirahat: jam setiap hari jum. untuk pd unit kerja yang melaksanakan tugas melebihi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada dirisud at jam tanpa istirahat hari sabtu jam tanpa istirahat hari kerja pada rsud sebagaimana dimaksud pada (satu) hanya diperuntukkan bagi pegawai asn yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. hari kerja bagi pegawai asn rsud yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan tidak langsung kepada masyarakat mengikuti hari kerja umum lainnya yakni (lima) hari kerja.pengaturan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada tetap mengacu pada jam kerja efektif yakni jam menit dalam seminggu.: hari senin s d hari kamis: jam tanpa istirahat hari jum egawai asn wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam dan dengan mengisi daftar hadiregawai asn yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kepegawaian sebagai petugas pengelola jam terjadiegawai asnpelaksanaan apel pagi sebagaimana dimaksud pada diwajibkan bagi pegawai asn mengisi daftar hadir secara manual lingkungan pd unit kerjanya masing masingdaftar hadir pegawai asn kota; dan (tanpa keterangan) tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui alasannya. daftar hadir pegawai asnegawai asn disampaikan setiap bulan kepada wali rekapitulasiadministratif pegawai asnegawai asnegawai asn sesuai ketentuan yang berlaku. pegawaiegawai asn dijadikan bahan pertimbangan penyusunan penilaian kinerja pegawai dan pembinaan karier yang bersangkutan. jenis sanksi administratif bagi pegawai asn yang tidak hadir kerja tanpa alasan yang s pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam tidak melaksanakan peraturan wali egawai asn. bab vii penghargaan pimpinan pd unit kerja dapat memberikan penghargaan kepada pegawai asn kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan wali kota ini. wali kota mendelegasikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada wakil wali egawai asn lingkungan pd unit kerjaumum,format daftar hadir pegawai asn lingkungan pemerintah kota singkawang daftar hadir pns untuk ketentuan hari kerja daftar hadir pegawai asn kerja bulan minggu hari kerja tanggal nama senin, selasa, rabu, kamis, jumat, pangkat gol vpiprf jam prf jam prf jam keterangan: prf para sakit . orang izin .orang cuti . orang dinas luar dl) . orang tugas belajar tb) . orang tanpa keterangan tk) . orang singkawang, . kepala pd unit kerja nama jelas pangkat nip daftar hadir pegawai asn untuk ketentuan hari kerja daftar hadir pegawai asn skpd unit kerja bulan minggu nama nippangkat gol jabatan hari kerja tanggal senin, selasa, rabu, kamis, jum at, sabtu, masuk pulangjam prf jam prf jam jam jam keterangan singkawang. . prf para kepala pd unit kerja keterangan singkawang. . prf para kepala pd unit kerja sakit orang izin .orang nama jelas cuti( orang pangkat dinas luar dl) .orang njp tugas belajar tb) orang tanpa keterangan tk) orang walikota singkawang, ttd thai chui mie salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian umum, rit1rekapitulasi daftar hadir kerja pegawai asn lingkungan pemerintah kota singkawang kop surat rekapitulasi daftar hadir pegawai asn perangkat daerah . bulan . jumlah hari kerja . nama nip pangkat golongan ruang jabatan (hari kerja) hadir kerja tidak hadirkerja singkawang,. keterangan sakitkepala upt kepala sekolah sesuai unit kerja masing masing kepala pd unit kerja*) nama pejabat) pangkat nip lampiran iiijenis sanksi administratif bagi pegawai asn yang tidak hadir kerja tanpa alasan yang sah jenis pelanggaran sanksi disiplin pejabat yang berwenang memberi sanksi tingkat hukuman disiplin ket. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selam (lima) hari kerja. teguran lisan taman langsung jum lah hari tidak masuk kerja dihitung secara kum latif sam pai dengan akhir tahun berjalan, yaitu mulai jan ari sam pai dengan sem ber tidak asu kerja tan alasan yang sah selam (enam) sam pai (sepuluh) hari kerja. teguran tertulis kepala tidak asu kerja tan alasan yang sah selam (sebelas) sam pai (lima belas) hari kerja. pernyataan tidak secara tertulis kepala tidak masuk kerja tan alasan yang sah selam (enam belas) sam pai (dua puluh) hari kerja. penundaan kenaikan gaji berkala selam (satu) tah kepala tidak asu kerja tan alasan yang sah selam (dua puluh satu) sam pai (dua puluh lima) hari kerja. penundaan kenaikan pangkat selam (satu) tah kepala tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selam (dua puluh enam) sam pai (tiga puluh) hari kerja. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selam (satu) tah kepala tidak masuk kerja tan alasan yang sah selam (tiga puluh satu) sam pai (tiga puluh lima) hari kerja. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selam (tiga) tah wali kota tidak masuk kerja tan alasan yang sah selam (tiga puluh enam) sam pai (em pat puluh) hari kerja. pem pindahan dalam rangka penurunan jab atan setingkat lebih rendah bagi pegawai asn yang menduduki jab atan seru ral atau fungsional tertentu wali kota tidak masuk kerja tan alasan yang sah selam (em pat puluh satu) sam pai (em pat puluh lima) hari kerja. pem belasan dari jab atan bagi pegawai asn yang menduduki jab atan struktural atau fungsional tertentu wali kota tidak asu kerja tan alasan yang sah selam (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. pem perhentian dengan form tidak atas perm intan sendiri atau pem perhentian tidak dengan form sebagai pegawai asn wali kota
ana nita walikota payakumbuh provinsi sumatera barat peraturan walikota payakumbuh nomor il! tahundengan rahmat tuhan yang maha esa walikota payakumbuh menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pimpinan khususnya bagian protokolerahwa untuk menciptakan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf perlu adanya penggunaan pakaian seragam khusus dan kartu tanda pengenal untuk para pegawasekretariatmewajibkan penggunaan pakaian seragam khusus dan kartu tanda pengenal card) bagi para pegawai pada bagian protokoler dan dokumentasi sekretariat daerahmenggunakan pakaian safari berwarna hitam, pada kegiatan setingkat provinsi memakai pakaian seragam lapangan berwarna hitam memakai card kartu pengenal. model rancangan pakaian seragam dan card kartu pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf danfebruari hee walikotapayakumbuh priadi diundangkan payakumbuh pada tanggal febrian sekretaris daerah kota payakumbuh:.#( tahun tanggal februari 9onakaian seragam pegawai untuk hari senin dan selasa model blazer kemeja dan celana panjang rok dalam pakaian seragam pegawai dalam acara lapangan bagian protokoler dan dokumentasi sekretariat daerah kota payakumbuh plt. walik payakumbuh kurrotokoler dokumentasi plt. walikota payakumbuh kuapril walioa? darwis salim berita daerah kota gorontalogiatan penerimaan peserta didik barulayanan untuk penerimaan peserta didik baru kota padang panjang secara transparan, objektivitas, tanpa diskriminasi dan berkeadilan serta pemerataan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannygah kejuruan, menyatakan bahwadinas adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kota padang panjangcakupan wilayah dan atau area penerimaan peserta didik baru dalam wilayah yang ditetapkan daerah yang selanjutnya disebut dengan sistim zonasi. afirmasi adalah jalur ppdb yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu ekonomi lemah. pengaturan ppdb dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peserta didik baru pada tk, dan smp negeri. ppdb dilakukan berdasarkan: nondiskriminatif:ppdb dilaksanakan oleh panitia daerah dan panitia satuan pendidikan. susunan keanggotaan panitia daerah dan panitia satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: panitia daerahsatuan pendidikan penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretaris, dan seksi seksi teknis yang dibutuhkan. panitia daerah dan panitia satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: panitia daerah: merencanakan ppdb, melaksanakan ppdb: mengevaluasi pelaksanaan ppdb, dan melaporkan pelaksanaan ppdb kepada walikota. panitia satuan pendidikan: mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan ppdb kepada peserta didik dan masyarakat: membentuk panitia ppdb yang diketuai oleh pendidik tenaga kependidikan tingkat sekolah. membantu calon peserta didik orang tua wali dalam melakukan pendaftaran, dan membuat laporan dinas. daya tampung tk, dan smp ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan usulan kepala sekolah: dan jumlah tenaga kelaksanaan ppdb sebagaimana dimaksud pada dimulai dari tahapan pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka: pendaftaran, cc. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran:dalam tahapan ppdb sebagaimana dimaksud dalam sekolah yang dilaksanlaksanadan surat keterangan lulus djika daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahanh.)(s5)untuk paling sedikit (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah, dan untuk smpjalur perpindahjalur afirmasi atau: satuan pendidikan kerjasama, dan melaporkan kepada direktur jendral yang menangani bidang pendidikan dasarkuota paling sedikit (lima puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf..uota paling sedikit (lima belas persen) dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili dalam dan luardada5)itempat bertugas. jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan: nilai rata rata (lima) semester terakhir (nilai semester semester semester semester dan semester untuk siswa yang akan melanjutkan pendidikan jenjang smp)fal alur'an minimal juz dibuktikan dengan test praktekukti prestasi peserta didik sebagaimana dimaksudpdb jalur prestasi tidak berlaku untuk pendaftaran calon peserta didik baru dan kelas sd. bab iii pembagian zonasi penetapan zonasi sekolah dengan maksud mendekatkan domisili peserta didik denganzonasi sekolah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud padakelurahan atau terdekat. pembagian zonasi dan smp kota padang panjang sebagai berikut: zonasi oo. maa no, sekolah kelurahan zona(rt) isd negeri padang guguk panjang timur malintang balai balai isd negeri padang guguk panjang timur malintang anah pak limbik koto panjang negeri 3padang guguk panjang timur malintang balai balai negeri padang guguk panjang timur 'malintang balai balai isd negeri padang ganting nan panjang timur sugandi negeri padang 'ekor lubuk panjang timur sugandi bio nam isd negeri padang ganting panjang timur isd negeri padang guk panjang timur malintang balai balai negeri padang ekor lubuk panjang timur galau ta3 negeri padang \|ganting panjang timur (sd negeri padang ikotopanjang sih panjang timur sd negeri padang (guguk panjang timur malintang galau hii nana puan negeri padang ingatan panjang timur koto panjang koto katik sd negeri padang isigando panjang timur ganting negeri padang (balai balai panjang timur anah hitam koto panjang isd negeri padang pasar usang panjang barat silang atas (sd negeri padang anah hitam panjang barat pasar baru pasarusang kampung asia il. manggis 18isd negeri3 padang guguk panjang barat malintang balai balai r2, pasar baru tanah pak limbik inn negeri padang anah hitam pena panjang barat pasar baru pasar usang kampung manggis 20isd negeri padang pasar usang panjang barat bukit kurungan men silang atas sd negeri padang \|(guguk panjang barat malintang balai balai naa pasar baru ama aan enam ana anah pak limbik negeri padang 'silang atas panjang barat silang bawah negeri padang tanah hitam naa naa panjang barat pasar baru pasar usang kampung manggis negeri padang guguk panjang barat malintang balai balai pasar baru tanah pak limbik sd negeri padang silang bawah panjang barat negeri padang 'guguk panjang barat malintang balai balai dea: pasar baru anah pak limbik negeri padang (bukit panjang barat kurungan negeri padang anah hitam panjang barat pasar baru negeri padang (kampung panjang barat manggis man negeri padang (kampung panjang barat manggis silang atas negeri padang silang bawah panjang barat silang bawah (panti asuhan tri murni isd negeri padang kampung 'panjang barat manggis ! anah hitam zonasi smpbalai balai, bukit kurungan, tanah hitam, pasar baru, pasar usang, kampung manggis, silang atas, dan silang bawah.ekor lubuk, ganting, sugandi, galau, koto panjang, koto katik, tanah pak limbik, dan guguk malintangperpindahan peserta didik baru (l) perpindahan peserta didik barubarukepada walikota melalui dinasmung! dly amran diundangkan padang panjang pada tanggal sekretaris daerah padang panjang, sonny putra berita daerah kota padang panjang tahun nomor.1l. san skate pa.
rmsdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota payakumbuh, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan dan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, pejabat pengelola keuangan daerah membuka rekening kas umum daerah pada bank yang telah ditentukan oleh walikota: bahwa sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara,aturan walikotaperlu diganti), bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas perlu ditetapkan rekening kas umum daerah dan rekening giro organisasi perangkat daerah dengan peraturan walikotrekening kas umum daerah dan rekening giro organisasi perangkat daerah. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota payakumbuhanggaran pendapatan dan belanja daerah. organisasi perangkat daerah opd)walikota payakumbuh menetapkan rekening bendahara umum daerah nomor sebagai rekening kas umum daerah yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank umum. rekening bendahara umum daerah nomor sebagai rekening penerimaan daerah yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah setiap hari. rekening bendahara umum daerah nomor sebagai rekening pengeluaran daerah yang diisi dengan dana yang bersumber dariseluruh penerimaan daerah dapat disetorkan rekening nomor dengan menggunakan bukti transfer. wajib setor wajib pungut wajib mengirimkan fotokopi bukti transfer kepada bendahara umum daerah selambat lambatnya (tiga) hari kerja setelah dilakukan penyetoran. pengeluaran daerah yang menurut ketentuan harus dibayar dalam mata uang rupiah melalui rekening nomor dilakukan dengan penerbitan surat perintah pencairan dana sp2data cara penerbitan sp2d sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota payakumbuh mengenai. dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pada organisasi perangkat daerah, maka walikota payakumbuh memberikan izin untuk pembukaan rekening pengeluaran kepada opd pada bank umum untuk menampung uang persediaan. pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada seperti tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini untuk keperluan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, pejabat pengelola keuangan daerah ppid) selaku bendahara umum daerah wajib membuat laporan posisi kas rekening kas umum daerah, dan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran rekening kas umum daerah. pada saat peraturan walikota payakumbuh ini mulai berlaku, semua nomor rekening bendahara umum daerah yang ada bank umum selain yang tercantum dalam peraturan walikota payakumbuh ini dinyatakan tidak berlaku lagiberita daerah kota payakumbuh tahun nomor beserta perubahannya dinyatvesewawet lt. walikota payakumbuh, priadi kur diundangkan payakumbuh pada tanggal sumber 20x sekretaris daerayen daftar rekening giro organisasi perangkat daerah (opd) kota payakumbuh ivy organisasi perangkat nyonya peron man anna daerah (opd) rekening gro keterangan sekretariat dprd sekretariat darah badan kepegawaian dan \|rengembangansp badan keuangan daerah inspektorat badan perencanaan pembangunan daerah man dinas perpustakaan dan arsip dinas pertanian . dinas operasikan umkm \|. dinas kesehatan rumah sakit umum dinas sosial .perumahan rakyat dan kawasan pemukiman lis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang srs dinas perhubungan aan tangan pengalaman mp3 lis dinas pariwisata, pemuda dan olah raga dinas pendidikan. ) \| satuan polisi pamong praja dan damkar pen dinas ketahanan pangan dinas penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu bnn dinas lingkungan hidup kecamatan payakumbuh barat samaran pam kecamatan payakumbuh utara kecamatan payakumbuh timur \|. kecamatan payakumbuh selatan kecamatan lampost tigo nagori inn jasa penanggulangan bencana daerah kan men kantor kesatuan bangsa, politik dan lintas dinas komunikasi dan informatika dinas tenaga kena can pr90 perindustrian skpd rekening bendahara dinas pendidikan pengeluaran pembantu dana bos rekening rsud adnan pura penerimaan blue utd fasilitasi pembiayaan blue puskesmas ibu blue puskesmas parit rantang blue puskesmas payolansek blue puskesmas air tabid blue puskesmas tikar blue puskesmas tarok man blue puskesmas lampaui puskesmas kadang il. arabia walik payakumbuh, syukur
mahkota frabumuuh peraturanwalikotaprabumulih nomo tahun2017 tentang pengelolaandan retribusi jasa laboratoriumlingkungan kotaprabumulih denganrahmattuhanyangmahaesa walikotaprabumulih, menimbang bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah kota prabumulih nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka telah ditetapkan; bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun ten tang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan peraturan daerah kota prabumulih nomor tahun tentang retribusi jasa usaha, maka terhadap peraturan walikota prabumulih nomor tahun seperti dimaksud huruf perlu dilakukan perbaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan perlu diatur dan ditetapkan peraturan walikota prabumulih tentang pengelolaan dan retribusi jasa laboratorium lingkungannamtara pemerintah;; peraturan daerah kota prabumulih nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnomor memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pengelolaan dan retribusi jasa laboratoriumlingkungan kota kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup kota prabumulih. kepala unit pelaksana teknis dinas laboratorium lingkungan adalah kepala unit pelaksana teknis dinas laboratorium lingkungan kota prabumulih. dinas lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat dlh adalah dinas lingkungan hidup kota prabumulihkota prabumulih. tim teknis adalah tim yang mengelola retribusi jasa laboratorium lingkungan yang ditetapkan dengan keputusan walikota. petugas pengambil contoh adalah pegawai utd laboratorium lingkungan yang diberi tugas untuk mengambil contoh lapangan. analis adalah petugas yang menganalisa contoh baik contoh air dan atau limbah cair, udara serta tanah. sertifikat hasil uji shu) adalah laporan hasil analisa parameter contoh uji. retribusi jasa laboratorium lingkungan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan pemerintah kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan tidak dikelola pemerintaselama (satu) tahun yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa. atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. surat pemberitahuan tambahan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat sport adalah surat pemberitahuan kepada wajib retribusikencan, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhelah menemukan kerangkanya. jasa honorarium adalah jasa yang diberikan kepada petugas pengganti contoh dan yang mengacu pada standar perjalanan dinas pemerintah kota prabumulih pada staf go1. iii. babi nama,objek, subjek retribusi retribusi jasa laboratorium lingkungan adalah retribusi dengan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah. pasa13 objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pemakaian peralatan laboratorium lingkungan oleh orang pribadi atau badan. analisa parameter contoh uji laboratorium lingkungan darr atau lapangan baik contoh air dan atau limbah cair, udara dan tanah oleh orang pribadi atau badan. pelayanan jasa petugas sampling laboratorium lingkungan oleh orang pribadi atau badan. pelayanan jasa petugas analis laboratorium lingkungan oleh orang pribadi atau badan. pasa14 subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pemakaian dan pelayanan dari laboratorium lingkungan kota prabumulih. babi golongandanpengelolaanretribusi pasa15 retribusi jasa laboratorium lingkungan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. pasa16 pengelolaan retribusi dilaksanakan oleh tim teknis dari utd laboratorium lingkungan. alur proses pengelolaan retribusi dan tim teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota atas usul kepala dinas. hal hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini sepanjang tentang pengelolaan dan retribusi jasa laboratorium lingkungan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan walikota. babi caramengukurtingkatpenggunaanjasa pasa17 besarnya retribusi dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian peralatan laboratorium lingkungan; analisa parameter contoh uji baik contoh air dan atau limbah cair, udara dan tanah; jasa petugas pengambil contoh laboratorium lingkungan serta jasa petugas analis laboratorium lingkungan. babi strukturdanbesarnyatarifretribusi bagian pertama peralatan dan analisa laboratorium dan lapangan pasa18 pemakaian peralatan lapangan untuk pengambilan contoh pengukuran kualitas air dan atau limbah cair dikenakan retribusi sebagai berikut,pemakaian alat uji error kendaraan bermotor dikenakan retribusi sebagai berikut bensin ditetapkan sebesar rp. hari solar ditetapkan sebesar rp. hari analisa parameter contoh uji laboratorium dan lapangan analisis air darr atau limbah cair fisik daya hantar listrik dhl)ditetapkan sebesar rp. contoh kekeruhan ditetapkan sebesar rp. , contoh suhu ditetapkan sebesar rp. , contoh salinitas ditetapkan sebesar rp. , contoh kecerahan ditetapkan sebesar rp. , contoh warn ditetapkan sebesar rp. , contoh kimiawi ammonia bebas ditetapkan sebesar rp. , contoh ammonia total ditetapkan sebesar rp. contoh sulfida ditetapkan sebesar rp. , contoh nitrit ditetapkan sebesar rp. contoh nitrat ditetapkan sebesar rp. , contoh ditetapkan sebesar rp. , contoh tss ditetapkan sebesar rp. , contoh edits ditetapkan sebesar rp. contoh karbondioksida.' bicarbonate ion ditetapkan sebesar rp. , contoh fluorida ditetapkan sebesar rp. , contoh klorida ditetapkan sebesar rp. , contoh klor bebas ditetapkan sebesar rp. , c011toh alkaliniti ditetapkan sebesar rp. contoh fosfat ditetapkan sebesar rp. ,). , contoh kesadahan total ditetapkan sebesar rp. , contoh kesadahan kalsium hardness) ditetapkan sebesar rp. , contoh kesadahan magnesium hardness) ditetapkan sebesar rp. contoh chlorine ditetapkan sebesar rp. , contoh khusus: cod ditetapkan sebesar rp. , contoh bod ditetapkan sebesar rp. contoh ditetapkan sebesar rp. , contoh minyak lemak ditetapkan sebesar rp. contoh phenol ditetapkan sebesar rp. , contoh cyanide ditetapkan sebesar rp. , contoh formaldehida ditetapkan sebesar rp. , contoh senyawa aktif biru etilen surfaktan) ditetapkan sebesar rp. contoh mas( detergen) ditetapkan sebesar rp. contoh toc total organic carbon) ditetapkan sebesar rp. contoh organik mn04)ditetapkan sebesar rp. , contoh logam: besi fe)ditetapkan sebesar rp. , contoh cadmium cd) ditetapkan sebesar rp. , contoh timah hitam pb) ditetapkan sebesar rp. , contoh tembaga cu) ditetapkan sebesar rp. contoh seng zn) ditetapkan sebesar rp. , contoh chromium total cr) ditetapkan sebesar rp. , contoh thorium dan ditetapkan sebesar rp. contoh alumunium ai)ditetapkan sebesar rp. , contoh kalium ditetapkan sebesar rp. contoh kalsium ca) ditetapkan sebesar rp. , contoh magnesium mg)ditetapkan sebesar rp. , contoh mangan mn)ditetapkan sebesar rp. , contoh natrium na)ditetapkan sebesar rp. contoh nikel ni)ditetapkan sebesar rp. contoh selenium se) ditetapkan sebesar rp. , contoh air raksa hg)ditetapkan sebesar rp. , contoh arsen as)ditetapkan sebesar rp. , contoh barium ba) ditetapkan sebesar rp. contoh boron bo)ditetapkan sebesar rp. , contoh silver ag)ditetapkan sebesar rp. contoh strontium sr) ditetapkan sebesar rp. , contoh cobalt co)ditetapkan sebesar rp. , contoh biota: bentrok ditetapkan sebesar rp. , contoh plankton ditetapkan sebesar rp. , contoh benda apung ditetapkan sebesar rp. , contoh mikrobiologi perfringens ditetapkan sebesar rp. , contoh koliform militare)ditetapkan sebesar rp. , contoh escherichia coli ditetapkan sebesar rp. , contoh salmonela ditetapkan sebesar rp. , contoh focal koliform ditetapkan sebesar rp. , contoh mpn focal koliform ditetapkan sebesar rp. , contoh mpn koliform ditetapkan sebesar rp. , contoh total plate count ditetapkan sebesar rp. , contoh jamur ditetapkan sebesar rp. , contoh bakteri ditetapkan sebesar rp. , contoh tes anti biotik ditetapkan sebesar rp. , contoh analisis udara analisa udara ambient: analisa udara dengan ambient gas sampler, hgs dan alat alat lain:sulfurhidrogen sulfida h2s)ditetapkan sebesar rp. , contoh gas hidrokarbon hc)ditetapkan sebesar rp.gas ozone oksidan ditetapkan sebesar rp. contoh analisa udara dengan alat alat herba gas carbon monoksida co) jam ditetapkan sebesar rp. contoh gas carbon monoksida co) jam ditetapkan sebesar rp. , contoh gas sulfur dioksida s02) jam ditetapkan sebesar rp. contoh gas sulfur dioksida s02) jam ditetapkan sebesar rp. contoh gas nitrogen dioksida n02) jam ditetapkan sebesar rp. contoh gas nitrogen dioksida n02) jam ditetapkan sebesar rp. , contoh gas ammonia nh3) jam ditetapkan sebesar rp. contoh gas ammonia nh3) jam ditetapkan sebesar rp. contoh gas ozone oksidan jam ditetapkan sebesar rp. contoh gas ozone oksidan jam ditetapkan sebesar rp. ,partikel debu pm2s) jam ditetapkan sebesar rp. contoh partikel debu pm2s) 3jam ditetapkan sebesar rp. , contoh analisa udara emisi emisi sumber tidak bergerak gas carbon monoksida co)ditetapkan sebesar rp. ) contoh gas carbon dioksida c02) ditetapkan sebesar rp. , contoh gas su1fu1chlorine cb) ditetapkan sebesar rp. contoh hidrogen chloride cl)ditetapkan sebesar rp. , contoh hidrogen f1klorida (hf)ditetapkan sebesar rp. contoh total sulfur tereduksi h2s)ditetapkan sebesar rp. contoh kapasitas ditetapkan sebesar rp. , contoh partikulat ditetapkan sebesar rp. contoh emisi sumber bergeraknitrogen dioksida n02)ditetapkan sebesar rp. , contoh hidrokarbon hc)ditetapkan sebesar rp. , contoh oksigen ditetapkan sebesar rp. , contoh kapasitas ditetapkan sebesar rp. contoh analisa lain iain analisa kebisingan ditetapkan sebesar rp. contoh suhu dan kelembaban ditetapkan sebesar rp. , contoh arah dan kecepatan angin ditetapkan. sebesar rp. contoh analisis tanah arsenic as) ditetapkan sebesar rp. , contoh barium ba) ditetapkan sebesar rp. , contoh cadmium cd) ditetapkan sebesar rp. , contoh chromium cr)ditetapkan sebesar rp. , contoh copper cu) ditetapkan sebesar rp. , contoh lead pb)ditetapkan sebesar rp. , contoh mercury hg)ditetapkan sebesar rp. , contoh selenium se) ditetapkan sebesar rp. contoh silver ag)ditetapkan sebesar rp. , contoh zinc zn)ditetapkan sebesar rp. , contoh oil content ditetapkan sebesar rp. , contoh retribusi pemakaian peralatan laboratorium lingkungan dan analisa parameter contoh uji baik contoh air dan atau limbah cair, udara dan tanah sebagaimana dimaksud pada dan masuk kas daerah sebagai pendapatan asli daerah pad) pemerintah kota dan belum termasuk jasajhonorarium petugas pengambil contoh dan analis laboratorium lingkungan. bagian kedua jasa petugas pengambil contoh pasa19 petugas pengambil contoh lapangan diberikan jasa honorarium yang berasal dari utd laboratorium lingkungan dan atau dari orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa petugas pengambil contoh. jasa honorarium yang berasal dari utd laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada diberikan sebesar rp. untuk keluar kota dalam provinsi dan rp. untuk dalam kota prabumulih. honorarium yang berasal dari orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai keahlian dari masing masing petugas pengambil contoh dan atau sesuai dengan standarisasi orang pribadi atau badan, dan langsung diberikan kepada petugas pengambil contoh setelah selesai pekerjaan lapangan tanpa masuk kas daerah. bagian ketiga jasa petugas analis petugas analis laboratorium lingkungan diberikan jasa. honorarium yang berasal dari orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa petugas analis. tata cara pemberian honorarium analis laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada diatur dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. honorarium analis laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada petugas analis setelah selesai pekerjaan menganalisa contoh uji tanpa masuk kas daerah. bab bagian pertama petugas pengambil contoh petugas pengambil contohgian kedua petugas analis petugas analisb vii wilayahpemungutan wilayah pemungutan retribusi adalah retribusi yang berhutang dalam wilayah kota prabumulih. bab viii prinsip dansasaranbabi pemungutanretribusi bagian pertama instansi pemungut instansi pemungut retribusi adalah dlh melalui utd laboratorium lingkungan. bagian kedua tata cara pemungutan retribusi dipungut dengan rneripelanggan kepada orang pribadi atau badan. dalam ha1 wajib retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang dalam pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar (dua persen) setiap bulan dadlaksanakan oleh dlh melalui utd laboratorium lingkungan kas daerah me1alun tempat pembayaran yang ditunjuk oleh walikota, dan dlh melalui utd laboratorium lingkungan akan mendapatkan ssd sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi kas daerah oleh orang pribadi atau badan. penyetoran retribusi kas daerah sebagaimana dimaksud pada hanya untuk pemakaian peralatan lapangan untuk pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air dan atau limbah cair, pemakaian alat uji berisi kendaraan bermotor dan analisa parameter .contoh uji laboratorium dan lapangan, untuk pelayanan jasa petugas pengambil contoh dan jasa petugas analisa laboratorium lingkungan langsung dibayarkan petugas setelah pekerjaan selesai melalui utd laboratorium lingkungan. sertifikat hasil uji shu) dari laboratorium lingkungan akan diberikan kepada orang pribadi atau badan setelah lunas pembayaran retribusi, yang dibuktikan dengan ssd dan tanda terima lainnya. bagian ketiga tata cara pembayaran pembayaran retribusi dilakukan kas daerah dengan menggunakan skr datau dokumen lain yang dipersamakan. pembayaran retribusi dilakukan oleh orang pribadi atau badan secara tunai lunas setelah mendapatkan jumlah tagihan retribusi dari dlh melalui upt laboratorium lingkungan. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud diberikan tanda bukti pembayaran berupa ssd. setiap pembayaran dilakukan dalam buku penerimaseribu. keberatan diterima, walikota ak walikota, keberatan diajukan tersebut dianggap dikabulkan. pasa120. bagian kelima pengembalian kelebihan pembayaran pasa1 walikota walikota, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan skpd atau suregian keenam tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pasa122 wajib retribusi yang melakukan kelebihan pembayaran menyampaikan permohonan pengendalian pembayaran yang ditujukan kepada walikota. babi pemanfaatan pasa123laboratorium lingkungan. babi sanksi pasa124 dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam pembayarani tatacarapenagihan pasa125sbab xiseribu.), ditangguhkan jika diterbitkan surat tegururangan, keringanan, pembebasan retribusi pasa127 babak pembukuandanpemeriksaan pasa i28i insentifpemungutan pasa129instansi yang dimaksud pada adalah dlh melalui utd laboratorium lingkungan hidup apbd) kota prabumulih. babxvii penyu kan pasa130 penyidik pegawai negeri sipil tertentu didan mempunyai kewen, darr atau denda sesuai dengan ketentudaerah. babi ketentuanpenutup pasa132 dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. pasa133 f~b~u.:l.i2017 ;,\ r~,~, xhl a prabu t?' ' ( diundangkan prabumulih pada tanggal fq.bn.j~r~ berita daerahkotaprabumu tahun2017 nomor\tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,pelaksanaan pengendalian administrasi dan standar biaya kegiatan bantuan hukum yang diatur dengan peraturan walikota nomor tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti cc. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan huruf diatas perlu menetapkan peraturan walikota menetapkan peraturan walikota payakumbuhengan dprd adalah dprd kota payakumbuystem dan prinsip nkri sebagaimana yang dimaksud dalam uud pemerintah daerah adalah walikota selaku kepala daerah beserta dewan perwakilan rakyat daerah kota payakumbuh. bantuan hukum adalah bantuan hukum yang diberikan untuk mewakili pemerintah kota pada sidang sidang pengadilan dan atau bantuan yang sifatnya mendampingi pemerintah kota aparatur pns secara perorangan pada jajaran peradilan atau sebagai pendamping dan atau saksi. konsultasi adalah konsultasi yang dilakukan oleh aparatur bagian hukum dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat terhadap permasalahan hukum dan peraturan per undang undangan terutama dalam bidang legislasi produk hukum daerah. konsultasi ranperda adalah konsultasi yang dilaksanakan dalam rangka menyusun peraturan daerah kota payakumbuh sebelum perda disahkan yang diawali dari penyusunan program legislasi daerah untuk dimintakan masukan tertulis baik dari pemerintah propinsi maupun pemerintah tingkat atas lainnya. propemperda adalah program legislasi daerah berupa daftar ranperda yang diajukan dalam (satu) tahun anggaran. naskah akademis adalah kajian normatif dan empiris atau naskah hasil penelitian atau ringkasundang undang republik indonesia nomor tahun tentang advokat. kuasa hukum pemerintah kota adalah pejabat aparatur karena tupoksinya dan atau sarjana hukum yang telah mengikuti pipa yang diberi kuasa hukum oleh pemerintah kota untuk menangani kasus hukum baik iritasi maupun non iritasi. saksi adalah orang pribadi dan atau aparatur yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana maupun perdata maupun tata usaha negara. advokasi hukum adalah bantuan hukum berupa saran dan pendapat yang diberikan oleh para penegak hukum dan instansi terkait yang berwenang diberikan yang diformulasikan dalam bentuk berita acara. supervisi hukum adalah pengawasan yang dilakukan oleh tim advokasi terhadap pelaksanaan peraturan per undang undangan. pendapat hukum atau legal opinion adalah suatu dokumen yang dibuat oleh advokat institusi akademisi hukum untuk pemerintah kota payakumbuh dimana advokat institusi akademisi hukum tersebut menuangkan pandangan atau pendapat hukum sebagaimana yang diterapkannya terhadap suatu fakta hukum tertentu dan untuk tujuan tertentu biaya operasional adalah biaya yang dipergunakan oleh kuasa hukum untuk kelancaran penanganan perkara, seperti biaya makan, minum dan transportasi yang mempergunakan angkutan umum. bab bagian kesatu maksud, tujuan dan sasaran maksud maksud adalah memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap pemerintah kota dan atau aparatur pemerintah daerah pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan. tujuan tujuan adalah membantu pemerintah kota dan aparatur pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dalam menghadapi permasalahan hukum. sasaran sasaran adalah membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah kota atau aparatur pemerintah daerah pns. bagian kedua penanganan perkara bantuan hukum dalam penanganan perkara dalam bidang hukum perdata, tata usaha negara dan uji materi judicial review) yang dilakukan sejak dari pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi untuk perkara tingkat banding dan mahkamah agung untuk perkara tingkat kasasi dan mahkamah konstitusi untuk perkara konflik ketatanegaraan diperlukan dana bantuan hukum dalam penanganan perkara dan atau penyelesaian perkara diluar pengadilan. bantuan hukum sebagaimana dimaksud adalah untuk bantuan hukum dalam bidang penanganan perkara pada pengadilan negeri dan atau pengadilan tata usaha negara untuk bantuan hukum pada tingkat banding dan atau pengadilan tinggi, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, untuk bantuan hukum pada tingkat kasasi, peninjauan kembali dan atau mahkamah agung dan mahkamah konstitusi bantuan hukum dalam penanganan perkara pidana terhadap aparatur pns pemerintah daerah hanya bersifat mendampingi sejak dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau sebagai saksi. dana bantuan hukum dalam bidang penanganan perkara sebagaimana dimaksud dan disediakan sesuai dengan anggaran kegiatan bantuan hukum. bab iii standar biaya bantuan hukum untuk kuasa hukum penanganan perkara pengadilan litigasi besarnya ditetapkan sebagai berikut sebagai berikut penanggung jawab kepala kejaksaan negeri rp. ketua kasi daun rp. anggota jpn rp. untuk penanganan perkara pengadilan sebelum proses peradilan berjalan (mediasi dengan hakim mediator) dan atau pendampingan saksi yang dilakukan oleh pejabat asn diluar jpn melalui surat kuasa khusus skk) walikota, diberikan jasa untuk (satu) tahun yang besarnya sebagai berikut penanggung jawab walikota rp. wakil penanggung sekretaris daerah rp. jawab wakil ketua kepala bagian hukum rp. kasual bantuan hukum rp. anggota kasual dokumentasi rp. kasual perundang undangan operator staf fungsional bagian rp. hukum untuk biaya pendapat hukum legal opinion) baik dari akademisi maupun dari praktisi, diberikan biaya paling tinggi rp. enam juta rupiah). untuk biaya operasional asn yang diberi kuasa hukum yang mendampingi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum kota payakumbuh diberikan sebesar rp. untuk sidang pendampingan penugasanii. untuk saksi non pns diberikan pengganti uang transport sebesar rp. persidangan) untuk saksi pns diberikan pengganti uang transport sebesar rp. (1x persidangan) bab penutup dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka peraturan walikota payakumbuh nomor tahunwalikota payakumbuh, dto riza falopi diundangkan payakumbuh pada tanggal januari sekretaris daerah kota payakumbuh, dto benci waris berita daerah kota payakumbuh tahun nomor
uang,bkhususada tanggal februari tata payakumbuh, riza falopi diundangkan payakumbuh pada tanggal februari pj. sekretaris daerah kota payakumbuh rs.erbuat jawab wakil penanggungjawab . ketua wakil ketua . pastor nan anggota kan . teknis peradilan cepat hakim sidang panitera jaksa sidang penyidik polri sidang ppn sidang pom tni sidang honor saksi sidang operasional lapangan penyidik polri ppn \|.oh tim tujuh ketua penasehat wakil ketua penasehat penasehat ' koordinator bidang ketua anggota penanggung jawab ops lapangan ketua anggota anggota operasional lapangan honor tim penegakan perda penanggulangan narkoba ketua penasehat wakil ketua penasehat nn: penasehat wakil ketua umum ketua harian anggota honor operasi lapangan uang saku uang saku satlinmas kelurahan uang saku gelar pasukan pembekalan satlinmas honorarium non pns pns kan honorarium tenaga ahli instruktur narasumber instruktur pbb, dallas beladiri pena belanja pakaian dinas dan atribut pol dan damkar menang sin pakaian dinas, atributdanlambang stel sepatu pdh pdl .psg s50000\| jaket man 3000o0\| topi baju kaos rah rim ooh . baratan emblem ooh kaos kaki baju kaos satlinmas ban lengan satlinmas topi satlinmas belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan yang digunakan untuk kegiatan cost sesuai operasional kan kebutuhan denunronn payakumbuh ton riza falopibahwa sesuai ketentuan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan aran pem perintah nomor ahun tentang unit kerja pengadaan aran jasa, kepala daerah bentuk unit kerja pengadaan ran yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang jasa; bahwa enam pelaksanaan pengadaan aran jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan aran jasa pem perintah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsiunit kerja pengadaan aran jasakepala lembaga kebijakan pengadaan ran jasa pem perintah nomor ahun tentang organisasi dan tata kerjaunit kerja pengadaan arangmemutuskan: menetapkan peraturan wali ngadaan arang pem perintah yang selanjutnya disebut pengadaan aran jasa adalah kegiatan pengadaan aran(apbd) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sam pai dengan serah term hasil pekerjaan. lembaga kebijakan pengadaan ran pem perintah yang selanjutnya disingkat lopp adalah lem bagi pem perintah yang bertugas engel bangka dan drum usman kebijakan pengadaan aran jasa pemerintperangkat daerah. masa pengguna anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) yang selanjutnya disingkat kpa adalah pejabat yang peroleh asa dari melaksanakan sebagian kew kenangan dan tanggung jaw penggunaan anggaran pada entertain negaraaran jasa yang selanjutnya disingkat ukpga adalah kerja pem perintah kota singkawang yang menjadi sat keunggulan pengadaan arang jasa. ukpga sebagai sat keunggulan pengadaan arangelakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tam bah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan aran jasa indonesia. unit pengelola pengadaan aran jasa selanjutnya disingkat upper adalah kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang jasa. kelompok kerja pem pilihan yang selanjutnya disebut pokja pemaran jasa yang diberi kepercayaan oleh perangkat daerah sebagai pihak pem beri pekerjaan. pengelola pengadaan ran jasa adalah pejabat fungsional fungsional yang diberi tugas, tanggung jaw ab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang ber menang melaksanakan pengadaan aran jasa bagi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pem perintahkan bidang ratu negara. sertifikat keahlian pengadaan aran jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pem perintah atas kom potensi dan kem puan profesi bidang pengadaan aran jasa. bab pembentukan unit kerja pengadaan barang jasa dengan peraturan wali kota ini dibentuk ukpga. ukpga sebagai ana dim maksud pada dibentuk dalam rangka menyelenggarakan dukungan pengadaan ran jasa lingkungan pem perintah daerah. pem bentukan ukpga bertujuan enam pelaksanaan pengadaan aranpem perintah daerah. bab iii kedudukan, tugas, dan fungsi bagian kesatu kedudukan ukpga secara teknis fungsional dan adm ilustrasi terintegrasi dan berada dalam bagian pengadaan aran jasa sekretariat daerah. ukpga berbentuk seru ral pada bagian pengadaan barang dan sekretariat daerah kota singkawang bagian kedua tugas dan fungsi ukpga punyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan arang dalam rangka pelaksanaan tugas ukpga sebagai ana dim maksud dalam ukpga memiliki fungsi: penyiapan bahan perum san dan mengkoordinasikan kebijakan daerah bidang pengadaan arang jasa; pengelolaan pengadaan arang jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; pem binaan dan advokasi pengadaan arang jasa; penyiapan bahan pem pantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengadaan arang jasa; ana diatur dalam peraturan perundang undangan. pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan aran jasa sebagai ana dim maksud dalam (b) meliputi: inventarisasi paket pengadaan barang jasa; pelaksanaan riset dan analisis asar barang jasa; penyusunan strategi pengadaan barang jasa; penyiapan dan pengelolaan doku pem pilihan beserta doku pendukung lainnya dan inform asi yang dibutuhkan; pelaksanaan pem pilihan penyedia barang jasa; bantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa; monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa; dan menyusun standar harga satu barang jasa. pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagai ana dim maksud dalam (c) meliputi: pengelolaan seluruh sistem inform asi pengadaan aran jasa dan infrastrukturnya; pelayanan pengadaan aran jasa pem perintah secara elektronik; pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan arang jasa; identifikasi pengen tangan sistem informasi; pengen tangan sistem inform asi yang dibutuhkan oleh ukpga; pelayanan inform asi pengadaan aran jasa kepada masyarakat luas; pengelolaan informasi kontrak; mengelola inform asi manajer aran jasa hasil pengadaan, dan; penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal sektoral. pelaksanaan fungsi pem binaan dan advokasi pengadaan aran jasa sebagai ana dim maksud dalam (d) meliputi: pem binaan bagi ara pelaku pengadaan arang jasa, terutama para pengelola pengadaan aran jasa dan personil ukpga; pengelolaan manajer pengetahuan pengadaan barang jasa; pem binaan hubungan dengan para pem angka kepentingan; pengelolaan dan pengukuran tingkat kem tangan ukpga; pengelolaan personil ukpga; pengen tangan sistem insentif personil; pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang jasa; pelaksanaan bim ringan teknis, dendam ringan, konsultasi proses pengadaan barang jasa; dan pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. bim ringan teknis, dendam ringan, konsultasi proses pengadaan aran jasa pada perangkat daerah lingkungan pem perintah kota singkawang; bim ringan teknis, dendam ringan, konsultasi penggunaan seluruh sistem inform asi pengadaan aran jasa pem perintah, meliputi sistem informasi rencana pengadaan sirup), sistem pengadaan secara elektronik sse), sistem inform asi elektronik yang uat inform asi daftar nam barang, (e katalog), sistem informasi kinerja penyedia p); dan bim ringan teknis, dendam ringan, konsultasi substansi hukum bidang pengadaan aran jasa dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. bab iii organisasi bagian kesatu perangkat organisasi ukpga sebagai unit kerja struktural terdiri atas: pim pinang ukpga; kerja pelaksana pokja pem pilihan selain kerja struktural, ukpga terdapat kelompok ata fungsional yang meliputi ata fungsional dan ata fungsional tertentu. bagian kedua kepala ukpga kepala ukpga sebagai ana dim maksud dalam secara ex officio dijabat oleh kepala bagian pengadaan ran jasa sekretariat daerah dan bertanggung jaw kepada wali kota melalui sekretaris daerah. kepala ukpga sebagai ana dim maksud punyai tugas: pin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ukpga; menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang jasmelaksanakan pengen tangan dan pem binaan sum ber daya manusia ukpga; bentuk m bubarkan pokja pem pilihan dan menetapkan m enem pakan pindahkan anggota pokja pemilihan sesuai kerja; buat laporan pertanggungan aban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan ran kepada walikota melalui sekretaris daerah. bagian kedua unit kerja pelaksana unit kerja pelaksana dalam ukpga terdiri dari: kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan aran jasa dan secara ex officio dijabat oleh kepala sub bagian pengelolaan pengadaan ran jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa; kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik secara ex officio dijabat oleh kepala sub bagian layanan pengadaan secara elektronik pada bagian pengadaan arang dan jasa; kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pem binaan sum ber daya manusia dan kelam bagian pengadaan barang jasa; dan fungsi pelaksanaan dendam ringan, konsultasi bim ringan teknis pengadaan aran jasa yang secara ex officio dijabat oleh kepala sub bagian pem binaan dan advokasi pada bagian pengadaan arang dan jasa. kepala unit pelaksana sebagai ana dim maksud pada dibantu oleh staf pendukung. kepala unit pelaksana sebagai ana dim maksud pada dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota pokja pem pilihan kecuali kepala unit pelaksana layanan pengadaan secara elektronik. bagian ketiga pokja pemilihan pokja pem pilihan sebagai ana dim maksud dalam dibentuk dan ditetapkan oleh kepala ukpga, bertanggung jaw kepada sekretaris daerah melalui kepala unit pengadaan arang jasa. anggota pokja pem pilihan sebagai ana dim maksud pada merupakan pejabat fungsional pengelola pengadaan aran jasa aparatur sipil negara yang memiliki kom potensi bidang pengadaan aran jasa berdasarkan rat tugas kepala ukppbj. anggota pokja pem pilihan sebagai ana dim maksud pada berkedudukan ukpga. lah pokja pem pilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pem pilihan penyedia barang jasa; anggota pokja pem pilihan berjam lah gasal, paling sedikit berjam lah (tiga) orang dan dapat hitam bah sesuai dengan kom pleksitas pekerjaan; pokja pem pilihan melaksanakan pem pilihan penyedia melalui tender, seleksi, tender cepat dan penunjukan langsung diatas pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya, dan diatas konsultansi; personil yang bertugas melaksanakan pem pilihan penyedia aran periksa hasil pekerjaan, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan aran jasa pem perintah pada paket yang sam dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan pem pilihan penyedia arang j asa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal sektoral, dibentuk pokja pem pilihan yang diisi oleh para pengelola pengadaan arang jasa; syarat dan kriteria penetapan pokja pem pilihan berdasarkan peraturan perundang undangan terkait pengadaan ran pem perintah. bab kepegawaian bagian satu personil inti yang term masuk personil inti adalah pejabat struktural, staf pendukung dan pengelola pengadaan aran jasa lingkungan pem perintah kota singkawang; pengelola pengadaan ran sebagai ana dim maksud pada terdiri atas aparatur sipil negara yang sudah memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar pengadaan barang jasa; personil inti yang bertugas ukpga merupakan pegawai tetap ukpga dan bukan pegawai yang bersifat adoc dari perangkat daerah luar ukpga; dalam hal keterbatasan personil, ukpga dapat dibantu oleh pegawai luar perangkat daerah khususnya pada pengelolaan layanan pengadaan aran jasa secara elektronik dan pem binaan dan advokasi; personil yang bertugas ukpga wajib memiliki kom potensi bidang pengadaan aran jasa pem perintah, kecuali yang bertugas pada pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. pengelola pengadaan aran jasa yang sebagai ana tercantum pada dapat bertugas sebagai pokja pem pilihan dan pejabat pengadaan; penetapan pengelola pengadaan aran jasa sebagai pokja pemilihan berdasarkan surat tugas kepala upper; penetapan pengelola pengadaan ran sebagai pejabat pengadaan oleh pengguna anggaran masa pengguna anggaran berdasarkan rat tugas kepala ukpga; bagian kedua ata fungsional tertentu yang term masuk fungsional tertentu adalah ata fungsional pengelola pengadaan arang dan ata fungsional lainnya; ata fungsional pengelola pengadaan aran jasa sebagai ana dim maksud pada merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan baw dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah; pejabat fungsional pengelola pengadaan ran yang sebagai ana tercantum pada dapat bertugas sebagai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan; penetapan pejabat fungsional pengelola pengadaan arang sebagai pokja pem pilihan berdasarkan rat tugas kepala upper dan melaporkan kepada sekretaris daerah; penetapan pejabat fungsional pengelola pengadaan arang sebagai pejabat pengadaan oleh pengguna anggaran k masa pengguna anggaran berdasarkan rat tugas kepala ukpga. pejabat fungsional pengelola pengadaan aran jasa terdiri dari pengelola pengadaan arang ahli pertama pengelola pengadaan aran jasa ahli uda dan pengelola pengadaan aran ahli madya; kriteria dan syarat syarat penetapan pejabat fungsional pengelola pengadaan aran jasa berdasarkan peraturan perundang undangan terkait ata fungsional pengelola pengadaan aran jas puan pem perintah kota singkawang dengan perhatikan beban, kondisi, resiko prestasi kerja. tunjangan sebagai ana dim maksud pada terdiri atas tunjangan jab atan dan tunjangan kinerja. tunjangan dan honorarium sebagai ana dim maksud pada ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. ukpga meningkatkan kom po bagi instansingutak akan penugasan kepada pengelola pengadaan aran jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ukpga. dalam hal jum lah pengelola pengadaan aran jasa asih belum adai, aka kepala ukpga mengutak akan penugasan kepada personil ukpga yang memiliki kom potensi yang sesuai. anggota pokja pem pilihan dipindahkan pokja pem pilihan lain secara berkala menghindari pertentangan kepentingan. dalam hal terjadi perm kesalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik aka pokja pem pilihan atau pejabat pengadaan dapat melaporkan perm kesalahan tersebut kepada kepala sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; kepala. sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik wajib menindaklanjuti laporan perm kesalahan pokja pem pilihan atau pejabat pengadaan segera berikan solusi kepada pokja pemilihan sesuai jadi pelaksanaan pem pilihan penyedia barang jasa. pokja pem pilihan yang melaksanakan pem pilihan penyedia aran jasa enam pakan hasil pem pilihan penyedia aran jasa kepada pa kpa ppk yang akan manfaatkan aran jasa yang diadakan melalui kepala ukpga. pokja pem pilihan atau pejabat pengadaan enam pakan seluruh data dan inform asi hasil kegiatan pemilihan kepada kepala ukpga melalui kepala sub bagian pengelolaan ran dihukum pentas potensinya dan independen serta dilarang saling pengaruhi sesuai tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan aran jasa sebagai ana diam anakan dalam peraturan perundangan bidang pengadaan aran jasa pem perintah. ukpga menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan lopp. ukpga menyusun dan enam pakan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan aran jasa kepada wali kotawali kota. kode etik berisi ketentuan tentang kewajiban, larangan, pem bentukan majelis perti tangan kode etik, dan prosedur penegakan kode etik. personil pada majelis perti tangan kode etik berjam lah gasal yang terdiri dari inspektorat daerah, perangkat daerah bidang kepegawaian, dan perangkat daerah bidang hukum yang ditetapkan dengan keputusan walikota. majelis perti tangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis perti tangan kode etik yang berkedudukan pada inspektorat daerah. ketua majelis perti tangan kode etik berasal dari inspektorat daerah. bagi personil lingkungan ukpga yang menjabat sebagai pengelola pengadaan aran jasa aka kode etik yang diterapkan adalah kode etik pejabat fungsional pengelola pengadaan aran jasa yang ditetapkan oleh lopp. aka wajib disusun stan operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan ukpga. tanda operasional prosedur disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi ukpga. tanda operasional prosedur lingkungan ukpga ditetapkan oleh sekretaris daerah. tanda operasional prosedur wajib disosialisasikan kepada seluruh pem angka kepentingan ukpga. bab viii pembiayaan pem biaya ber pendapatahun tentang#* berganti suprihatiningsih, s.h nip.
shu,ntukan unit layanan pengadaan (ulp)wajib dibentuk unit layanan pengadaan ulp) yang bertugas memberikan pelayanan pembinaan bidang pengadaan barang jasa. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang lebih terintegrasi dan terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan sertperlu dibentuk unit layanan pengadaan ulp)makasudah tidak relevan lagiwalikota payakumbuh tentang pembentukan unit layanan pengadaan ulp) padasebagaimana telah diubah terakhir melalumbentukan unit layanan pengadaan (ulp)yang membawahi beberapa unit kermelekat pada sekretariat daerah kota payakumbuh, kelompok kerja ulp yang selanjutnya disebut pokja ulp adalah kelompok kerja yang ditugaskan pada unit layanan pengadaan ulp), dalam hal ini adalah kepal, kedudukan, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk unit layanan pengadaan ulp) pada pemerintah kota payakumbuh. bagian kedua kedudukan ulp sebagaimana dimaksud pada berkedudukan salah satu subbagian pada sekretariat daerah kota payakumbuh: ulp sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh seorang sekretaris yang membawahi beberapa koordinator bidang dan kelompok kerja pokja) ulp serta staf pendukung, kepala ulp sebagaimana dimaksud pada secara ex officio dijabat oleh kepala subbagian pada sekretariat daerah kota payakumbuh tempat ulp berkedudukan. bagian ketiga tujuanskpd, menjamin proses pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh aparatur yang profesional. bagian keempat ruang lingkup (l), ruang lingkup tugas dan kewenangan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan melalui ulp atau melalui pejabat pengadaan agar mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii organisasi bagian kesatu tugas dan wewenang ulpadapayakumbuhantara laiperangkat organisasi perangkat organisasi ulp terdiri dari kepala, sekretaris, bidang perencanaan dan layanan ulp, bidang layanan pokja dan distribusi, bidang singgah dan pelaporan, kelompok kerja pokja) ulp, staf pendukung. bagan struktur organisasi ulp kota payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bagian ketiga tugas dan kewenangan perangkat organisasipayakumbu termasuk penempatan dan pemberian tugas kepada staf pendukung ulp: mengusulkan pemberhentian anggota ulp kepada walikota payakumbuh, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan dan atau kknsekretaris mempunyai tugas meliputi membantu kepala ulpfasilitasi mengkoordinasikan proses pengadaan barang jasa dengan satuan kerja perangkat daerah skpd),'mengkoordinasikan dan mengelola penerimaan daftar paket pekerjaan kegiatan yang akan dilakukan proses pelelangan seleksi dari seluruh skpd, melaksanakan pengorganisasian data dan informasi, umum, dan kehumasan ulp, melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kerja program pengendalian dan pelaporan ulp. bidang perencanaan dan layanan ulp mempunyai tugas meliputi: menginventarisasi paket pengadaan barang jasa yang akan dilelang diseleksi, melakukan pemeriksaan dan konfirmasi terhadap berkas pengadaan dari skpd yang disampaikan kepada ulp. cc. merencanakan jadwal pelaksanaan lelang secara umum selama periode tertentu, menyampaikan perencanaan dan pengadaan barang jasa kepada kepala ulp berdasarkan rencana periode tertentu. bidang layanan pokja dan distribusi mempunyai tugas meliputi meneruskan berkas paket pengadaan kepada pokja ulp untuk dikaji ulang dan diproses sampai mendapat persetujuan dari kepala ulp: menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokja ulp: melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan, merencanakan pengaturan pembagian personil dan tugas pokja ulp. bidang singgah dan pelaporan mempunyai tugas meliputi mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang jasa kepada pokja ulp terkaityang disampaikan oleh masyarakat, membuat laporan proses dan hasil pengadaan barang jasa kepada walikota payakumbuh dan skpd terkaitluar ulp staf pendukung mempunyai tugas sebagai berikut membantu sekretariat ulp sesuai arahan dan penugasan kepala ulp, membantu teknis operasional kelompok kerja pokja) ulp sesuai penugasan kepala ulp. bab kepegawaian dan keuangan bagian pertama kepegawaian kepala ulp, sekretaris ulp dan koordinator bidangbagi yang merangkap sebagai anggota pokja ulp, dan menandatangani pakta integritas. anggota pokja ulpgawai yang ditugaskan pada ulp diberikan honorarium insentif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pegawai yang ditugaskan pada ulp, diangkat dan diberhentikan oleh walikota payakumbuh sesuai dengkota payakumbuh dibebankan kepada apbd kota payakumbuhyang dilaksanakan oleh ulp, terdiri atas skpd (pa kpa dan ppk), ulp: lpsepetunjuk teknis mengenai mekanisme dan prosedur pengadaan barang jasa melalui ulp kota payakumbuh diatur lebih lanjut dalam sop standar operasional prosedur) melalui keputusan walikota payakumbuh. bagian ketiga tata kerja ulp kota payakumbuhkota payakumbuh payakumbuh. ulp kota payakumbuh wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan lopp. hubungan kerja ulp kota payakumbuhkota payakumbuh wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan lpse kota payakumbuh dalam hal pelaksanaan pelelangan secara elektronik. bab' loro walikota payakumbuh, kriya falopi diundangkan payakumbuh pada tanggal february sekretaris daerah kota payakumbuh benci waris berita daerah kota payakumbuh tahun nomor
(ng sadmbinaan untuk mendorong terwujudnya peningkatan profesionalisme tenaga ahli dan perusahaan jasa konsultansi yang berdaya saing serta untuk memberikan apresiasi yang layak, maka dipandang perlu menetapkan pedoman sebagai acuan dalam menentukan standar besaran biaya langsung personil untuk pekerjaan jasa konsultansi, bahwa dalam rangka menyusun harga perkiraan sendiri hps) rencana anggaran biaya rab) untuk pekerjaan jasa konsultansi lingkungan pemerintah kota payakumbuh, maka perlu ditetapkan standar besaran biaya langsung personil yang memadai dengan memperhatikan kemampuan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai imbalan suatu pekerjaan jasa konsultansi kota payakumrakhiraerah berita daerah kota payakumbuhengadaan barang jasa pemerintah: surat edaran bersama bappenas dan menteri keuangan nomor dan se a tentang), surat edaran menteri pekerjaan umum nomor o1 se m tentang penentuan biaya langsung personil regeneration billing rate dalam penyusunan harga perkiraan sendiri hps) pengadaan jasa konsultansi konstruksi lingkungan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. memutuskan menetapkan peraturan walikota payakumbuhyang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli, tenaga sub profesional dan tenaga pendukung. tenaga ahli adalah personil dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu seperti: tingkat pendidikan tertentu, jenis keahlian (spesialisasi) tertentu pengalaman kerja professional tertentu dan sebagainya. tenaga sub profesional adalah personil dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu yang tingkatannya berada dibawah tenaga ahlinon personil adalah semua perkiraan pengeluaran yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatangaji dasar adalah gaji terendah yang seharusnya diperoleh tenaga ahli jasa konsultansi. harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disebut hps adalah perkiraan harga pengadaan barang jasa yang dianalisa secara profesional dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. rencana anggaran biaya yang selanjutnya disebut rab adalah pengkerjaan baik secara kasar taksiran maupun secara teliti. bab maksud dan tujuan peraturan walikota ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dan acuan bagi organisasi perangkat daerah opd) dalam penyusunan harga perkiraan sendiri hps) rencana anggaran biaya rab) pekerjaan jasa konsultansi lingkungan pemerintah kota payakumbuh. peraturan walikota ini bertujuan agar penyedia jasa konsultansi mendapatkan remunerasi yang memadai sehingga dapat bekerja secara profesional, efektif, berdaya saing, termotivasi dan mampu menghasilkan pekerjaan jasa konsultansi yang berkualitas namun tetap mempertimbangkan kemampuan daerah. bab iii penyusunan harga perkiraan sendiri (hps) rencana anggaran biaya (rab) penyusunan harga perkiraan sendiri hps) rencana anggaran biaya rab) untuk kegiatan jasa konsultansi terdiri atas (dua) komponen yaitu biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. bagian kesatu biaya langsung personil biaya langsung personil untuk tenaga ahlisub profesionalpendukung jasa konsultansi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. biaya langsung personil ini digunakan sebagai dasar perhitungan harga perkiraan sendiri hps) rencana anggaran biaya rab) untuk pekerjaan jasa konsultansi. biaya langsung personil yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dan sudah mencakup gaji dasar, pajak penghasilan ph), beban biaya sosial, beban biaya umum (overhead), tunjangan penugasan dan keuntungan. biaya langsung personil yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana opd dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini. opd dapat mencari perhitungan biaya langsung personil sendiri dengan memperhatikan upah minimun provinsi ump) yang ditetapkan oleh gubernur sumatera barat dan gaji dasar maksimal tenaga ahli jasa konsultansi sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, dengan perhitungan biaya langsung personil sebagai berikut gaji dasar gd) basic salary) 1x beban biaya sosial bbs) sosial charge) beban biaya umum bbu) overhead) tunjangan penugasan tp) (o, keuntungan (gd bbs bbu) total biaya langsung personil blp) bbs bbu bagian kedua biaya langsung non personil biaya langsung non personil disusun dengan berpedoman kepada standar biaya umum sbu) dan standar satuan harga barang dan jasa kota payakumbuh yang berlaku. harga yang belum tertuang dalam aturan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. biaya langsung non personil pada prinsipnya tidak melebihi (empat puluh keseratusbab ketentuan peralihan (l) paket pekerjaan jasa konsultansi yang sedang dalam proses pelaksanaan dapat berpedoman kepadstandar besaran biaya langsung personil jasa konsultansi dapat menyesuaikan pada tahun tahun berikutnya sebesar dari nilai ump provinsi sumatera barat pada tahun berjalanon nur walikota payakumbuh priadi kur diundangkan payakumbuh pada tanggal februari sekretaris daerah kota payakumbuh lan berita daerah kota payakumbuh tahun nomor lampiran peraturan walikota payakumbuh nomor tahu tanggal gbrvariahli jasa konsultansi kualifikasi tenaga ahli rp bin) rp bin) rp bin) aoa oto near,ooo\| s3290oo\| soa7,00o0o\| 9s01,ooo\| ,00o0o\| hanya te) kel o.ondol al ,7a7,00o0\| 14s753, ta, asl i5418, ahli utama walikota payakumbuh daan ket: pengalaman tahun dianggap sub profesional (lihat lampiran iii) lampiran peraturan walikota payakumbuh nomor tahun tanggal februari jo1 tentang:sub profesional jasa konsultansi kota payakumbuh cad cam operator software programmer implemented man hardware technician fasilitator senior assistant professional assistant professional staff special technician inspector technician inspector surveyor naya tumbuh priadi syukur lampiran iii peraturan walikota payakumbuh nomor tahun jon tanggal urbapendukung jasa konsultansi kota payakumbuh kanan office manager site office manager administrator 3bilingual secretary \|secretary 5computer operator tipis 6drafted (manual) 7messenger (kurir) 8office boy (pesuruh) driver (sopir) office guard security officer senjata kantor) nana onuarora payakumbuh syukur lampiran peraturan walikota payakumbuh nomor tahun tanggal freruartgaji dasar maksimal tenaga ahli jasa konsultansi kualifikasi tenaga ahli rp bin) rp bin) rp bin) art 2s8cbooo\| 2sa7ooo\| senior0\| s,siamo\| 336000o\| mau hanya le) s20000\| af a081.ooo\| ,000o\| jas) 4s1s,ooo\| s5, \|as\| s5s71,00o0o\| ahli s,80s,ooo\| utama pl. walikota tumbuh ket: pengalaman tahun dianggap sub profesional

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.