text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
bupati bengkayang provinsi kalimantan barat peraturan bupati bengkayang nomor: tahun tentang piagam audit@. bahwa berdasarkan (l),'esiko dan tata kelola aparat pengawas intern pemerintah, maka perlu "menetapkan peraturan bupati bengkayang tentang piagam auditiagam audit interr tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang undangan, fibengkayangbengkayangbengkayangbengkayangbengkayang sesuai dengan prosedur yang berlaku. inspektorat kabupaten bengkayang dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi inspektorat kabupaten bengkaybengkayangbengkayang dan aparat pengawasan eastern inspektorat kabupaten bengkayabengkayaengkayang terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi. inspektorat kabupaten bengkayangbengkayang dan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan inspektorat kabupaten bengkayangbengkayangengkayangbengkaya praktik praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. x bupati bengkayang suryadman gid peraturan daerahbengkayangengkayang. inspektorat adalah inspektorat kabupaten bengkayang. inspektur adalah inspektur kabupaten bengkayayang. auditor adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor jfa), jabatan fungsional pejabat pengawas urusan pemerintah daerah (p2upd) dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, serta hak dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan. audisi adalah satuan kerja perangkat daerah skpd) yang diperiksa oleh inspektorat|diselenggarakan secara menyeluruh lingkungan (ruang lingkup lingkup pengawasan inspektorat kabupaten bengkayang meliputi audit intern secara berkala, audit dengan tujuan tertentu, revi, evaluasi dan pemantauan serta aktivitas pengawasan lainnya. bab piagam audit internpengawasan intern oleh aparat pengawasan intern pemerintah kabupaten bengkaya dan lampiran ditandatangani oleh bupati bengkayang. bentuk, isi dan penjelasan piagam audit internftomvec bupati bengkak. sman gadot diundangkan bengkayang pada tanggal seokemvec pj. sekretaris daerah kabupaten bengkayang, baja beritanomor lampiran keputusan bupati bengkayang nomor tahun piagam audit intern lingkungan pemerintah kabupaten bengkayang piagam audit inter, inspektorat kabupaten bengkayang lingkungan pemerintah kabupaten bengkayang, inspektorat kabupaten bengkaybengkayang:ik praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. bupati bengkayang suryadmancgidot lampiran keputusan bupati bengkayang nomor tahun tanggal september tentang piagam audit intern lingkungan pemerintah kabupaten bengkayangbengkayang inspektorat kabupaten bengkayabengkayang. struktur dan kedudukan inspektorat kabupaten bengkayangcc. inspektur kabupaten bengkayang diangkat dan diberhentikan oleh bupati bengkayangbengkayang bertanggungjawab langsung kepada bupati bengkayang. auditor inspektorat kabupaten bengkayang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala inspektur kabupaten bengkayang. visi dan misi inspektorat kabupaten bengkayang visi: visi inspektorat kabupaten bengkayang adalah terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan transparan misi meningkatkan peran pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional. meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan pemerintah kabupaten bengkayang yang dukung oleh sdm yang handal dan berkompeten. tugas pokok dan fungsi inspektorat kabupaten bengkayang tugas pokok inspektorat kabupaten bengkayang adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten bengkayang,bengkayabengkayang:abupaten bengkayang dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern. tanggung jawab inspektorat kabupaten bengkayang dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, inspektorat kabupaten bengkayaengkayang. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan inspektorat kabupaten bengkayang tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh inspektorat kabupaten bengkayangengkayangbengkayang meliputi: audit intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten bengkayang: audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten bengkayang, cc. revi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten bengkayengkayang, evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten bengkayangengkayang adalah pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus pengaduan), pemeriksaan khusus, pemeriksaan non ppt, pemeriksaan serentak: pemeriksaan kinerja, pemeriksaan hibah bantuan sosial, pemeriksaan atas pengelolaan aset, revi laporan keuangan pemerintah daerah skpd), revi klip pemerintah daerah, revi rka skpd dan rka ppid, revi rpm, revi renstra: revi senja, rencana aksi skpd: roadmap reformasi birokrasi rb) skpd: evaluasi klip, evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan, monitoring perencanaan kegiatan anggaran, monitoring atas kepatuhan penyampaian lokasi, koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi, penyusunan statistik pengawasan, penelitian dan penelaahan informasi, pengendalian intern pemerintah, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, inventarisasi temuan pengawasan, satuan tugas sapu bersih pungutan liar satgas saber pungli): unit pengendalian gratifikasi upg), pembangunan zona integritas z1): membantu aphproses penyelesaian ttir, pengawasan dan pemeriksaan yang diamanatkan oleh undang undangm.pan tentang standar audit api. persyaratan auditor yang duduk dalam inspektorat kabupaten bengkayang, persyaratan auditor intern yang duduk dalam inspektorat kabupaten bengkayang sekurang kurangnya meliputi: memiliki sertifikat auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai teratur: perundang undangan tentang jabatan fungsional auditor,pengamat pengairan yang selanjutnya disebut upt pengamat pengairanamat pengairan pada dinas bina marga dan sumber daya air kabupaten sanggau. bab iii kedudukan upt pengamat pengairan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional dinas dalam bidang pelayanan pengairan lingkungan pemerintah kabupaten sanggau. upt pengamat pengairamat pengairan terdiri atas: kepala upt pengamat pengairan, sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi upt pengamatamat pengairan upt pengamat pengairrigasi dan pengairinaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan irigasi kecil pedesaan, irigasi air tanah dan saluran tersier, melaksanakan pengawasan prasarana dan sarana besar serta pengembangannya, mengatur pendistribusian air kepada petani pemakai air: melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi pengairan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. upt pengamat pengairan mempunyai fungsi pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan irigasi kabupaten sanggau. bagian kedua rincian tugas paragraf kepala upt pengamat pengairan kepala upt pengamat pengairan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan upt pengamat pengairan berdasarkan langkah langkah operasional bidang pengelolaan pengairpengamat pengairan berdasarkan rencana kegiatan pengamat pengairan agar hasil kerja sesuai standar, memeriksa hasil kerja pemangku jabatan lingkungan upt pengamat pengairanlingkungan upt pengamat pengairengamat pengairan, menyusun rencana tata tanam detail ttd) sesuai usulan perkumpulan petani pemakai air: menetapkan besarnya kebutuhan air pemberian air (faktor k) pada tiap bangunan pengatur air jika debit air sungai mengalami penurunan, memberikan pembinaan kepada petani pemakai air p3a) untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasional, membantu proses pengajuan biaya operasional yang diajukan oleh petani pemakai air p3a)amat pengairanamat pengairamat pengairamat pengairan. bab kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional upt pengamat pengairamat pengairpengamat pengairamat pengairan ditetapkan dengan keputusan kepala upt pengamat pengairan. bab viii pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan kepala upt pengamat pengairamat pengairamat pengairengamat pengairan berhalangan menjalankan tugasnya maka kepala dinas menunjuk personil yang berada upt pengamat pengairanamat pengairamat pengairpengamat pengairan sebagai unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umumdan ham and penanaman yakobus, s., pengguna tingkat (iv b) nip. lampiran peraturan bupati sanggau nomor:struktur organisasi upt pengamat pengairan dinas bina marga dan sumber daya air kabupaten sanggau kepala upt pengamat pengairdan ham aoi oam yakobus shi, pembina tingkat|l iv b) nip. |
bupati klaten provinsi jawa tengah peraturan bupati klaten nomor tahun tentang tata cara penyelenggaraanpelayanan tera tera ulang, perlu menetapkan tata cara penyelenggaraan pelayanan tera danukur, takar, timbangtanda sahnyelenggaraanukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya yang selanjutnya disingkaserapan adalah suatu data yang diterima dengan indra dari alat http dan perlengkapannya, baik itu data yang berada label identitasnya maupun hasil dari pengujian tera tera ulangketentuan secara teknis. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: obyek dan subyek tera tera ulang, jenis alat http, jenis tanda tera, tata cara pelayanan tera tera ulang, tempat penyelenggaraan tera tera ulang, masa berlaku tera tera ulang, pelaksana tera tera ulang, dan kerjasama penyelenggaraan tera dan atau tera ulang. bab iii obyek dan subyek tera tera ulang obyek pelayanan tera tera ulang adalah: alat http: dan bkt. subjek pelayanan tera tera ulang adalah: orang perseorangan, adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi, danb jenis alat http jenis alat http meliputi: meter kayu, ban ukur, non automatic level gauge, automatic level gauge, meter taksi, meter parkir, sg. takaran, tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tetap silinder tegak bahan bakar minyak, timbangan ban berjalan, weighing motion timbangan kendaraan bergerak), il. timbangan mengecek dan menyortir, timbangan elektronik kelas ii, iii, dan iii, timbangan pegas, timbangan cepat,, timbangan meja berangsur, meter kadar air, pompa ukur bahan bakar minyak, pompa ukur elpiji, pompa ukur bahan bakar, aa. meter arus bahan bakar minyak, ab. meter gas, ac. meter air, ad. alat ukur energi listrik meter wh), dan ae. anak timbangan, alat http sebagaimana dimaksud pada yang wajib diterpa tera ulang adalahalat http sebagaimana dimaksud pada yang dibebaskan dari tera tera ulang adalah sebagai berikut: alat http yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga, atauhttp yang dibebaskan dari tera tera ulang sebagaimana dimaksud pada dibubuhi tulisan hanya untuk kontrol perusahaan oleh dinas. bab jenis tanda tera jenis tanda tera terdiri dari: tanda sah: tanda batal: tanda jaminan, tanda daerah, danalat http yang disahkan pada waktu diterpa atau diterpa ulang. tanda batal sebagaimana dimaksud pada huruf dibubuhkan pada alat http yang dibatalkan pada waktu diterpa diterpa ulang. tanda jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian alat http yang disahkanpada huruf dan huruf dibubuhkan pada alat http bertujuan untuk mengetahui lokasi tera tera ulang dan genera. tanda sah dan tanda batal sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat http diganti dengan surat keterangan tertulis. tata letak, bentuk, dan ukuran tanda tlain tanda tera sebagaimana dimaksud pada dilekatkan stiker tanda sudah dilaksanakan tera dan tera ulang. bab tata cara pelayanan tera tera ulang tata cara pelayanan tera tera ulang alat httptempat penyelenggaraan tera tera ulang tempat penyelenggaraan tera tera ulang meliputi: kantor dinas: luar kantor dinas sidang tera ulang, dan. bab viii masa berlaku tera tera ulang masa berlaku pelayanan tera dan tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaksana tera tera ulang tera tera ulang alat http dilakukan oleh pegawai yang berhak menara dan menara ulang. pegawai yang berhak menara dan menara ulang sebagaimana dimaksud pada mempunyai wewenang sebagai berikut: mengesahkan, mengusir, atau membatalkan alat http yang diperiksa dan diuji, menolak untuk memberi tanda sah terhadap alat http batal atau tidak memenuhi persyaratan, cc. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang alat http, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis, merusak alatalatyang berhak menara dan menara ulang yang telah ditetapkan. pegawai yang berhak menara dan menara ulangalat http kepada wajib tera atau wajib tera ulang, menolak alatalatalat http yang tidak memenuhi syarat teknis: melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian alatalatlat http yang diterpa atau diterpa ulang. bab kerja sama penyelenggaraan tera dan atau tera ulang pemerintah daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pemerintah kabupaten kota lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tera tera ulang wilayah daerah. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakanyang memuat paling sedikit pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelayanan tera tera ulang, penggunaan peralatan standar, cc. sumber daya manusia kemetrologian, dan jangka waktu pelaksanaan. ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasam lampiran peraturan bupati klaten nomor tahun tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan tera tera ulang tata letak, bentuk, dan ukuran tanda tera berisi angka arab yang menunjukkan kode tahun tanda sah) tanda sah tanda batal ukuran tinggi ukuran sisi mm, mm, dan mm. mm, mm, dan berisi angka arab yang menunjukkan kode upt uml) tanda daerah tanda jaminan ukuran ukuran garis tengah sumbu panjang mm, sumbu pendek mm, mm, mm, dan mm, dan sumbu panjang 4mm, sumbu pendek latin yang menunjukkan inisial pegawai berhak) tanda pegawai berhak ukuran garis tengah mm, mm, dan tata cara pelayanan tera dan tera ulang tera tera ulang kantor dinas: persyaratan: surat permohonan, dan alat http. mekanisme: pemohon wajib tera tera ulang mengisi formulir permohonan tera tera ulang dengan melampirkan persyaratannya, pejabat pelaksana menerima berkas permohonan dan identifikasi alat http, pejabat pelaksana memverifikasi berkas permohonii. tera dan tera ulang luar kantor dinasdan tera ulang alat http sesuai ketentuan syarat teknis kemetrologian persyaratan: surat undangan pemberitahuan sidang tera ulang, dan alat http. mekanisme: pejabat pelaksana membagikan surat undangan pemberitahuan sidang tera ulang kepada wajib tera tera ulang, wajib tera tera ulang membawa alat http dalam keadaan siap tera tera ulang kepada pejabat pelaksana, pejabat pelaksana menerima dan identifikasi alat http, genera melaksanakan pemeriksaan dan pengujian, tera danni. tera tera ultera ulang alat http sesuai ketentuan syarat teknis kemetrologian. persyaratan: surat permohonan, dan alat http. mekanisme: pemohon wajib tera tera ulang mengirim surat permohonan tera dan tera ulang dengan melampirkan persyaratannya, genera menerima berkas permohonan dan identifikasi alat http, genera memverifikasi berkas permohonan, genera dat.pemohon wajib tera tera ulang menyediakan tempat yang terkondisi sesuai syarat teknis penerapan dan sarana prasarana lain apabila diperluk,pjs bupati klaten, cap ttd sujarwanto dwiatmokoperaturan bupati hulu sungai tengah nomor tahun tentang standar pelayanan dan uraian tugas pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatansyaratan administratif pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah adanya standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatantengah tentang standar pelayanan dan uraian tugas pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamlimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang standar pelayanan dan uraian tugas pelaksanaanatau membenarkan bahwa permohonan pelayanan administrasi orang lembaga yang disebut dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. fasilitasi adalah penyediaan fungsi fasilitas dalam rangka memudahkan pemenuhan pelayanan administrasi masyarakat. registrasi adalah pencatatan dokumen administrasi yang diterbitkan dibuat oleh lembaga instansi guna diketahui oleh kecamatan sebagai bagian wilayah kerjanya. bab ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi maksud dan tujuan, jenis paten, standar pelayanan dan uraian tugas pelaksanaan paten, pendanaan dan sumber daya, pembinaan dan pengawasan. bab iii maksud dan tujuan maksud disusunnya standar pelayanan dan uraian tugas pelaksanaandan uraian tugas pelaksanaan paten adalah untuk memberikan kepastian dalam pemberian layanan kepada penerima pelayanan. bab jenis paten jenis paten sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah jenis pelayanan perizinan. pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada bersifat penetapan final dan atau non final, pelayanan perizinan final sebagaimana dimaksud pada dilakunon final sebagaimana dimaksud pada berupa jenis penetapan yang bersifat rekomendasi, fasilitasi dan registrasi, jenis pelayanan perizinan final sebagaimana dimaksud dalam meliputi penerbitan izin mendirikan bangunan, dengan kriteria bangunan non komersil, luas kurang dari m0, tidak berlantai (dua) atau lebih, tidak memiliki basement, tidak mensyaratkan utilitas keamanan dan atau kesehatan, tidak memerlukan kajian teknis, bukan bangunan pemerintah yang dibiayai apbd, apbn secara keseluruhan atau sebagian, bukan bangunan komplek perumahan, perkantoran, pertokoan, pergudangan, atau komplek perusahaan industri sejenisnya, penerbitan izin permintaan sumbangan masyarakat, dengan kriteria permintaan sumbangan masyarakat dalam wilayah kecamatan. jenis pelayanan perizinan non final sebagaimana dimaksud dalam meliputi pemberian rekomendasi imb, pemberian rekomendasi izin permintaan sumbangan masyarakat tingkat kabupaten, fasilitasi perekaman ktp, fasilitasi penerbitan kartu keluarga, fasilitasi pemberian surat pengantar pindah datang keluar, fasilitasi legalised surat lainnya, pemberian registrasi surat keterangan domisili penduduk, pemberian registrasi surat keterangan kematian, pemberian registrasi surat keterangan domisili parpol, pemberian registrasi surat keterangan tidak mampu, pemberian registrasi proposal. bab standar pelayanan dan uraian tugas pelaksanaan paten standar pelayanan pelaksanaan paten meliputi jenis pelayanan adalah segala jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan persyaratan pelayanan adalah syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, proses prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan adalah penyelenggara paten, waktu sesuai kondisi geografis dan karakteristik wilayah kecamatan, biaya pelayanan, adalah besarandan penanganan pengaduan, saran, dan masukan pelayanan adalah mekanisme pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan atas pelaksanaan paten baik melalui instrumen konvensional maupun elektronik. uraian tugas pelaksanaan paten meliputi seluruh tugas penyelenggara paten dalam pelaksanaan pelayanan melalui sebuah prosedur pelayanan. standar pelayanan dan uraian tugas pelaksanaan paten sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalama lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. penyelenggara paten sebagaimana dimaksud dalam dan terdiri dari pejabat penyelenggara, dan pelaksana teknis. pejabat penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas camat: sekretaris kecamatan, kepala seksi dan kepala sub bagian kecamatan yang membidangi pelayanan, dan perangkat pendukung lainnya. pelaksana teknis paten sebagaimana dimaksud padaerapan standar pelayanan dan pembagian uraian tugas penyelenggara paten sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan melalui keputusan camat yang disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab pendanaan dan sumber daya penyediaan pendanaan pelaksanaan paten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dalam hal pelaksanaan paten menghasilkan penerimaan, maka penyelenggara paten wajib melakukan penyetoran kas daerah. penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada berupa sarana, prasarana, pegawai personel, dokumen arsip, dan atau sumber daya lainnya dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pada pemerintah daerah dbab vii pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksantim teknis paten sebagaimana dimaksud dalami ketentuan peralihan pemenuhan persyaratan tanda bukti lunas pbb tahun terakhir sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan tentang konfirmasi status wajib pajak daerah dalam setiap pelayanan publiksetahitan barabai pada tanggal desember #f, urat mun) sungai, tengah, maa keb mairansyah sung diundangkan barabai pada.terrggal desember taba sekretaris daerah kabupaten:dulu sungai tengah, saja fakhmansyah berada 1b9mstandar pelayanan pelaksanaan paten ino| jenispelayanan persyaratan | ? waktu biaya keterangan penerbitan izin mendirikan| formulir permohonan imb menyesuaikan karakteristik berdasarkan tarif bangunan non komersil tanda bukti lunas pbb tahun terakhir wilayah dan kondisi geografis|retribusi daerahnerbitan izin permintaan| formulir permohonan izin permintaan| menyesuaikan karakteristik| tidak dipungut sumbangan masyarakat dalam sumbangan masyarakat dalam wilayahlwilayah dan kondisi geografisibiaya wilayah kecamatan kecamatan wilayah kecamatan tanda bukti lunas pbb tahun terakhir surat pengantar dari pembakar susunan pengurus proposal permohonan kegiatan lengkap dan rab pemberian rekomendasi imb formulir permohonan imb menyesuaikan karakteristik| tidak dipungut tanda bukti lunas pbb tahun terakhir wilayah dan kondisi geografis|biayamberian rekomendasi izin| tanda bukti lunas pbb tahun terakhir menyesuaikan karakteristik tidak dipungut permintaan sumbangan| surat pengantar dari pembakar wilayah dan kondisi geografis biaya masyarakat tingkat kabupaten susunan pengurus wilayah kecamatan proposal permohonan kegiatan lengkap dan rab fasilitasi perekaman ktp fotokopi kartu keluarga menyesuaikan karakteristik tidak dipungut hasil pemeriksaan golongan darah bagilwilayah dan kondisi geografis biaya pemohon yang belum mengetahuilwilayah kecamatan golongan darahnya fasilitasi penerbitan kartu fotokopi buku nikah akta kelahiran | menyesuaikan karakteristik tidak dipungut keluarga kk) ijazah terakhir sesuai data penduduklwilayah dan kondisi geografis biaya yang akan diterbitkan fasilitasi pemberian surat| formulir permohonan surat pengantar| menyesuaikan karakteristik tidak dipungut pengantar pindah datang keluar, pindah datang keluar wilayah dan kondisi geografis biaya surat pengantar dari pembakar wilayah kecamatan fotokopi ktp fotokopi berkas yang akan legalisasi fasilitasi legalised surat tanda bukti lunas pbb tahun terakhir menyesuaikan karakteristik tidak dipungut lainnya surat pengantar dari pembakar wilayah dan kondisi geografis biaya fotokopi ktp fotokopi berkas yang akan legalisasiendudukkematian surat pengantar dari pembakar wilayah dan kondisi geografis biaya fotokopi ktp pemohon wilayah kecamatan fotokopi ktp almarhum almarhumaharpol surat pengantar dari pembakar wilayah dan kondisi geografis biaya fotokopi pengurus parpol wilayah|wilayah kecamatan kecamatan fotokopi ktp pengurus parpol wilayah kecamatantidak mampupemberian registrasi proposal formulir permohonan registrasi proposal menyesuaikan karakteristik tidak dipungut tanda bukti lunas pbb tahun terakhir wilayah dan kondisi geografis biaya surat pengantar dari pembakar wilayah kecamatan fotokopi ktp penanggungjawab kegiatan alur uraian tugas pelaksanaan paten bagan uraian kegiatan pelaksana kasi kasubbag sekretaris camat teknis staf yang membidangi kecamatan pelaksana teknis staf menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat permohonan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan. pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan. pelaksana teknis staf memeriksa memverifikasi kelengkapan persyaratan pemohon. apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan jika persyaratan dinyatakan lengkap maka berkas dilanjutkan kasi kasubbag yang membidangi. kasi kasubbag yang membidangi memvalidasi berkas persyaratan. apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon melalui pelaksana teknis staf, dan jika dinyatakan memenuhi syarat maka kasi kasubbag akan mengoreksi draft dan memakai selanjutnya berkas diteruskan sekretaris kecamatan. sekretaris kecamatan mengoreksi dan memakai selanjutnya (oa. berkas diserahkan camat untuk ditandatangani. pelaksana teknis staf memanggil pemohon untuk menyerahkan surat hasil pelayanan dan meminta pemohon membayar retribusi apabila adal dan mencatatnya, pemohon menerima surat hasil pelayanan dan akuntansi pembayaran (apabila ada). bisa, hulu sungai tengah, sengau ine chai syah |
tapak: pargawai dalamkode etik pelayanan publik merupakan perangkat untuk mempertegas atau mengkristalisasi kedudukan dan peran pemberi layanan publik serta sekaligus melindungi profesi dari hal yang merugikan, bahwa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pangandaran ditetapkan sebagai lembaga pelayanan perizinan berdasarkan, bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor tahun tentang penyelenggaraan perizinan, penyelenggaraanpenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuangka format penyampaian rekomendasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian keempatatas: pelanggaran ringan, jika pelanggaran kode etik yang dilakukan berdampak pada dinascc.penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menduduki jabatan fungsional umum pelaksana, calon pegawaiyang menduduki jabatan pengawas eselon lingkungan unit kerja bersangkutan, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bagi pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuangka format keputusan penjatuhan sanksi moral yang merupakan bagian yangpenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuangka format berita acara penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup terbukanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintudan terbatas. penyampaian sanksi moral pada suatu forum resmi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: disampaikan atau diumumkan dalam lingkupgian rehabilitasi pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu setelah disidang diperiksa dalam sidang majelis kode etik dan dinyatakanpenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintugiangiformat dokumen pada pelaksanaan penegakan kode etik: rhs tahun, menimbang bahwa berdasarkan peraturan bupati pangandaran nomor ., setiap penanganan dugaan pelanggaran kode etik pelayanan dibentuk majelis kode etik oleh kepala dinas, bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sdr. .iii nip nrp. bnanaanannanaaanaaaaaaaan pangkat . jabatan peananananeataleea, maka perlu dilakukan pemeriksmajelis kode etperaturan bupati pangandaran nomor . tahun tentang kode etik dinas perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu berita daerah kabupaten pangandaran tahun nomor .). memutuskan: menetapkan kesatu pembentukan: nama nip jabatan instansi dugaan pelanggaran kode etik: kedua susunan keanggotaan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu terdiri dari: pangkat golongan jabatan jabatan dalam nat ketigtigkepala dinas perizinan dan pelayanan terpadu satu pintupangandaran pada tanggal kepala dpmptsp kabupaten pangandaran ii. format surat panggilan kop dpmptsp rahasia surat panggilan i ii") nomor. ) sehubungan dengan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan .' ) demikian untuk dilaksanakan. parigi, kepala. majelis kode etik (ketua sekretaris) tembusan: coret yang tidak perlu #) tulislah ketentuan dugaan pelanggaran ii. format berita acara pemeriksaan rahasia berita acara pemeriksaan nomor:. e o. pada hari ini. tanggal. bulan. tahun. majelis kode etik dibentuk berdasarkan keputusan. nomor. tanggal. masing masing: nama nip pangkat gol. ruang: jabatan nama nip pangkat gol. ruang: jabatan dst. telah melakukan pemeriksaan terhadap: nama nip pangkat gol. ruang: ocean jawaban bonkananannannnananna aan aan pertanyaan ice jawaban bonkananannannnananna aan aan dst. demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. parigi, yang diperiksa majelis kode etik ketua anggota tulislah ketentuan.eeeeee dan atau peraturan bupati pangandaran nomor. tahun. yang dilanggar. iv. format penyampaian rekomendasi majelis kode etik kepada rahasia rekomendasi majelis kode etik nomor: . jiwadan kode perilaku telah memeriksa saudara:' ) yaitu. dikarenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang undangan.'. majelis kode etik ketua sekretaris tembusan: coret yang tidak perlu #) tulislah ketentuan. dan atau peraturan bupati pangandaran nomor. tahun. yang dilanggar ##) ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratifpmptspformat keputusan penjatuhan sanksi moral nomor anakan tentang penjatuhan sanksi moral terhadap saudara . menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi majelis kode etik nomor k. tanggal., diputuskan bahwa saudara.terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan tentang kode etik pegawai asn yakni . dan memutuskan untuk., bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan sesuai ketentuan . peraturan bupati nom oor. jjj. tentang ee. maka perlu menetapkan keputusan . tentang penjatuhan sanksi moral terhadap saud. tentang . memperhatikan rekomendasi majelis kode etik nomor . tanggal. memutuskan: menetapkan kesatu menyatakan saudara: nama knnnnannan nan kanan nana anna aan aan pangkat golongan kanaaaanananananan nana ana jabatan nnananaananaaaaaaaaa anna berdasarkan rekomendasi majelis kode etik nomor . tanggal., terbukti melanggar kode etik. kedua kepada pegawai asn sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dijatuhi sanksi moral berupa. ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan danparigi pada tanggal tanda tangan tembusan doa. dst vi. tahun. saya: nama nip pangkat gol. ruang jabatan telah menyampaikan keputusan. nomor. tanggal. 'bulan. tahun. ' tempat. dalam acara.' ) kepada: nip tanda tangan tanda tangan pilih salah satu bagi asn yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka bupati pangandaran, ttd. jee wiradinaizin dasar atau prasyarat, izin berusaha, izin komersial operasional dan izin non berusahagawai adalah pegawai negeri sipil dan atau tenaga kontrak daerah yang bekerja pada dinnorma etika dalam melakukan pelayanan publik yang harus dipatuhi oleh pegawai. pelaksana pelayanan perizinan, dan nilai nilai etika pelayanan maksud penyusunan kode etik pelayanan publik adalah agar pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan mengacu pada aturanment,gganggu kenyamanan dalam pelaksananinaspenerima layanadan melakukan tindakan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan citra dinas. dalam hal kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf setiap pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. dalam hal menerima hadiah imbalan suap sebagaimana dimaksud pada huruf setiap pegawai dan keluarganya,, dan nepotisme. dalam hal menerimadalam hal membocorkan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintudalam hal berkontribusi dan atau terlibat dalam aktivdalam hal melakukan tindakan perbuatan sebagaimana dimaksud dan atau kriminal, dan atau perbuatan lain yang sejenis, mendatangi tempat tempat tertentu yang berkonotasi negatif dan dapat merusak citra dinas:angka format pembentukan majelis kode etik yang merupakan bagian yangatas: (satu) orang ketua merangkap anggota yaitu kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, (satu) orang sekretaris merangkap anggota yaitu pejabat administrator, dan cc. anggota penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, keanggotaan majelis kode etik dapat melibatkan pejabat lain inspektorat yang memenuhi persyaratanlatasan langsung dariterlahir dinas dan atau atasan langsungdan atau dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara patut dalam waktu (lima) hari kerja sebelum waktu pemeriksaan. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling banyak (dua) kali secara berturut turut. format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran angka format surat panggilan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. majelis kode etik melaksanakan sidang paling lambat (dua puluh satu) hari sejak pemanggilansangkakanj, pegawai dinas yang tidak menghadiri sidang pemeriksaan dan telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak (dua) kali secara berturut turut dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam dan dianggap menyetujui hasil pemeriksaapabila tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaanvotingangka iii format berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar:penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang bersangkutan tidak menghadiri sidang sebagaimana dimaksud dalam dan |
tidak sesuai asumsi rencana kerja pemerintah daerah tahun bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten muna tahun sampai dengan triwulan menunjukan adanya penyesuaian terhadap perkembangan kondiylembaran daerah kabupaten muna tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati muna nomor tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten muna tahun dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud denganencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat pmidjangka menengah skiptahunan daerah untuk periode (satu) tahun. rencana kerja pemerintah daerah selanjutnya disingkat rkd adalah dokumen perencanaan tahrubahan rkd tahun memuat perubahan terhadap rancangrincidasars) anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten mukyat para koordinasi pada tanggal if unit satuan kerja paralel sekda kab. muna rupa, asisten bagian hukum bah ode muhammad usman emba diundangkan raha pada tanggal sekretaris daerah, eddy lembaran daerah kabupaten muna tahun nomormberikan pedoman dalam pelaksanaan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf perlu disusun peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaannya; menimbang bahwa dalam rangka pengaturan tempat dan usaha serta pembinaan bagi pedagang kaki lima kabupaten purworejo, telah diterbitk; bupati purworejo, dengan rahmattuhan yang maha esaperaturan bupati purworejo nomor tahun bupati purworejo [salinan)uma. memutusklokasi usaha pkl yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan lokasi bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha pkl. lokasi usaha pkl sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari lokasi usaha pkl yang bersifat permanen; dan lokasi usaha pkl yang bersifat sementara. penetapan lokasi usaha pkl sebagaimana dimaksud pada dilaksanakegiatan pkl dilaksanakan lokasi yang ditetapkan oleh bupati sebagai lokasi usaha pkl. bagian kesatu lokasi usaha pkl kasi, waktu, jenis tempat usaha dan jenis barang jasa yang diperdagangkan bab kepala dinas adalah kepalapedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat pkl, adalah pelaku usaha yang melalmenetappkl adalah tumpal pkl menjalankan usaha wilayah kabupaten purworejo yang berada lahan dan atau bangunan milik pemerintah daerah dan atau swasta. surat lain tempat usaha pkl, yang selanjutnya disebut surat penempatan pkl, adalah surat ijin bagi pedagang untuk menempati lokasi usaha yang ditentukan yang diterbitkan oleh kepala dinas atas nama bupati. pada lokasi usaha pkl yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam bupati menetapkan waktu kegiatan pkl. luar waktu kegiatan pkl sebagaimana dimaksud pada maka lokasi usaha pkl harus bersih dari peralatan usaha pkl dan sampah kotoran sisa dari kegiatan pkl. bagian kedua waktu kegiatan pkl pkl diberikan batas wa.ktu (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan sosialisasi untuk pindah lokasi usaha pkl yang telah ditetapkan. sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut pada pkl belum pindah dan masih tetap menjalankan usaha ditempat semula, maka kepada pkl tersebut diberikan peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali. apabila telah diberikan peringatan sebanyak (tiga) kali ternyata pkl belum pindah, maka dilakukan pembongkaran terhadap tempat usaha pkl tanpa pemberian ganti rugi kepada pkl yang bersangkutan. jarak waktu pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada masing masing adalah selama (satu) minggu. pemindahan pkl dan penghapusan lokasi usaha pkl sebagaimana dimaksud pada dan disosialisasikan kepada pkl. bekas tempat menjalankan usaha pkl yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud pada dihapuskan dan selanjutnya ditata dan ditertibkan sesuai dengan fungsi peruntukannya. pkl yang menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan pemindahan atau relokasi lokasi yang sesuai peruntukannya. lokasi usaha pkl yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat usaha pkl yang tertentu waktu kegiatan.n usahanya dan tidak permanen. bupati menetapkan jenis barang dan jasa yang diperdagangkan pkl pada lokasi usaha pkl yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam penetapan jenis barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dan waktu kegiatan pkl. bagian keempat jen.is barang jasa yang diperdagangkan jenis tempat usaha bergerak berupa kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalan antara lain berupa gerobak beroda dan sepeda. jen.is tempat usaha pkl tidak bergerak dalam bentuk seller sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ukuran maksimum masing masing petak (tiga kali tiga meter persegi) dan tinggi minimum (dua koma lima meter). (ii jenis tempat usaha pkl tidak bergerak dalam bentuk tenda sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sarana atau perlengkapan usaha yang bersifat bongkar pasang dengan ukuran maksimum [tiga kali tiga meter persegi) dan tinggi minimum (dua koma lima meter). jenis tempat usaha pkl bergerak sebagaimana dimaksud dalam berupa kendaraan tidak bermotor. jen.is tempat usaha pkl tidak bergerak sebagaimana d.dimaksud dalam antara lain berupa gelaran; lesehan; tenda; dan seller. jenis tempat usaha pkl terdiri dari jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tern pat usaha bergerak. bagian ketiga jenis tempat usaha guna mendapatkan surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud dalam ayal pemohon mengajukan permohonan kepada bupati melalui kepala dinas. permohonan surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan berkas permohonan yang paling sedikit memuat: kartu tanda penduduk dari pemohon surat penempatan pkl yang masih berlaku; pas foto terbaru bersama ukuran sebanyak (dua) lembar; mengisi formulir yang telah disediakan dan memuat nama; alamat tempat tinggal; bidang usaha yang dimohon; lokasi usaha yang dimohon; waktu usaha; dan perlengkapan usaha yang dipergunakan. surat keterangan usaha dari kepala desa kelurahan tempat asal pemohon dan diketahui camat setempat; setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan pkl pada lokasi usaha yang telah ditetapkan wajib memiliki surat penempatan pkl dari bupati. kewenangan penerbitan surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud pada didelegasikan bupati kepada kepala dinas. bupati melalui dinas melakukan pendaftaran pkl. pendaftaran pkl sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk pengendalian pkl dan menjamin kepastian hukum berusaha. bagian kesatu penempatan pkl bab ill surat penempatan pkl lokasi usaha, waktu kegiatan dan terus barang jasa yang diperdagangkan oleh pkl seba_gimana dimaksud dalam dan tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. dalam hal permohonan surat penempatan pkl tidak memenuhi persyaratan, kepala dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan surat penempatan pkl. surat penolakan penerbitan surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya. surat penolakan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (tiga) kerja sejak tanggal diterimanya permohonan. surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud pada hanya untuk menempati (satu) lokasi dan tempat usaha bagi pkl yang menggunakan jenis tempat usaha tidak bergerak dan (satu) kendaraan bagi pkl yang menggunakan jenis tempat usaha bergerak. (i) paling jam bat (tiga) hari kerja setelah permohonan surat penempatan pkl beserta laporannya diterima lengkap dan benar, kepala dinas atas name bupati menerbitkan surat penempatan pkl. permohonan surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud dalam diajukan sendiri oleh pemohon pada hari dan jam kerja. membuat surat penyataan belum memiliki tempat usaha; membuat surat penyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesatuan; mengisi formulir surat penyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten purworejo yang membidangi urusan lingkungan hidup; mengisi formulir yang telah disediakan dan memuat penyataan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku; tidak akan memperdagangkan barang ilegal; tidak akan merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada lokasi usaha pkl; tidak memindahtangankan surat penempatan pkl; kesanggupan untuk mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan lokasi tempat usaha pkl apabila lokasi usaha sewaktu waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan pada fungsinya; tempat usaha pkl tidak ditempati selama (satu) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat penempatan pkl: atau setelah dilakukan evaluasi, tempat pkl yang bersangkutan dinilai layak menjadi usaha kecil. dalam ha! pemegang surat penempatan pkl meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada (i) huruf maka suami, isteri dan atau anak pemegang surat penempatan pkl dapat mengajukan permohonan surat penempatan pkl untuk menggunakan lokasi tempat usaha pada lokasi yang sama dengan mengajukan permohonan surat penempatan pkl. (i) surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku apabila pemegang surat penempatan pkl meninggal dunia; atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang surat penempatan pkl; atau pemegang surat penempatan pkl pindah lokasi usaha. pencabutan surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud pada (i) dilakukan apabila pemegang surat penempatan pkl melakukan pelanggaran terhadap surat penyataan yang telah dibuat oleh pkl pada saat mengajukan permohonan surat penempatan pkl; lokasi usaha yang ditempati tidak lagi ditetapkan sebagai lokasi usaha pkl; tidak melakukan perpanjangan terhadap surat penempatan pkl pada saat mass berlakunya berakhir; tidak lagi melaksanakan usaha pkl; atau surat penempatan pkl dipindahtangankan. kepala dinas atas nama bupati dapat melakukan pencabutan terhadap surat penempatan pkl yang telah d.diterbitkan. untuk memperoleh perpanjangan surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud pada pkl mengajukan permohonan kembali (satu) bulan sebelum surat penempatan pkl tersebut habis mass berlakunya. surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang; surat penempatan pkl sebagaimana dimaksud dalam berlaku untukjangka. waktu (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembinaan, penataan dan pengawasan pkl sebagaimana dimaksud dalam bupati membentuk tim pembinaan, penataan dan pengawasan pkl. penataan dan pengawasan pkl sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan kepatuhan pkl pada ketentuan yang berlaku sehingga tidak mengganggu kepentingan publik. pembinaan pkl sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha pkl. pembinaan, penataan dan pengawasan pklmbinaan, penataan dan pengawasan pkl babi bukti penarikan pajak dan atau retribusi sebagaimana dimaksud pada (!) berupa kwitansi dan atau karcis yang diterbitkan pemerintah daerah. pemungutan pajak dan atau retribusi sebaga.mana dimaksud padanggunaan lokasi usaha pkl, jenis dagangan yang diperdagangkan dan pengelolaan kebersihan lokasi usaha pkl dipungut pajak dan atau retribusi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dalan bidang pajak dan retribusi daerah. dewa ban pajak dan retribusi babdesember mahsun d wis. s d wib. s d wib. s d kuliner kuliner kuliner kuliner kuliner s d wib. buah, sayuran dan s d wib. bunga kuliner wib. ji. kh. ahmad dahlan ji. kh. ahmad dahlan ji. veteran depan plaza purworejo) sisi barat dan selatan alun alun kota kutoarjo sisi barat, timur dan selatan alun alun kota kutoarjo sisi barat alun alun kota purworejo (sebelah timur jalan] alun alun kota purworejo sisi barat dan timur waktu jll8 badia kasi ko. lokasi, jenis usaha dan waktu keo!atan pedagang kaki lima lampu ran peraturan bupati purworejo nomor: tahun tentang petunjuk pelaksanaan atas |
lanja semula rp. bertambah rp. jumlahbelanja setelah perubahan rp. defisit setelah perubahan rp. pendapatan semula rp. bertambah rp. jumlah pendapatan setelah perubahan rp.lserta daerah kabupaten purworejo tahun nomor peraturan ini mulai berlaku.u pada tanggal diundangk.sant.ana dimaksud dalam dirinci lebih lanjut dalam lampiran peraturan inirp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. pembiayaan penerimaan semula menoktober sekretaris daerah kabupaten purworejo, ttd. tahun zain supa purworejo, ttd. |
mengingatupati purworejo, dengan rahmat tuhan yang maha esa peraturan bupati purworejo nomor: vjcprovinsi jawa tengah j jlu pengguna anggaran pengguna barang, yang jpbd, yang selanjutnya disingkat kua, adalah dok:etentuan umum babi.pelaksana.n:an uang penerimaan daerah dalam rangka.:.dua.ran hasil dari kegiatan program yang ak.a..], ba.jam bentuk barang jasa. sasaran (target) ada j j j.v'.opa skpd, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu vddna.na:melekat pada unit kerja yang sudah ada dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa pada pemerintah kabupaten purworejoganti uang persediaan yang terakhir. surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan nihil, yang selanjutnya disingkat spp t, yang selanjutnya disingkat spm gu nihil,ud. surat perintah membayar tambahan uang persediaan nihil, yang selanjutnya disingkat spm tu nihil,ud. surat perintah pencairan dana ganti uang persediaan nihil, yang selanjutnya disingkat sp2d gu nihil, adalah dokumen yang diterbitkan oleh kuasa budriii kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ruang lingkup petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam peraturan bupat~ngel9l!ia11bab ruang lingkup surat perintah pencairan dana tambahan uang persediaan nihil, yang selanjutnya disingkat sp2d tu nihil, adalah dokumen yang diterbitkan oleh kuasa budpasa bagian kedua koordinator pengelolaan keuangan daerahpelaku. ala dppkad selalluas yang dilimpahkan oleh bupati. ppid dalam melaksanakan fungsinya selallpelaksana.lsebagamelaksanakan tugas tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan luas yang dilimpahkan olehjam melaksanakan tugas, kuasa bud sebagaimana dimaksud pada {l} bertanggungjawab kepada bud. penunjukan kuasa bud sebagaimana dimaksud jam huruf selanjutnya diusulkan kepada bupati untuk ditetapkan. apabila ppid berhak jangan sementara j.au luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan kursus, menunaikan ibadah haji, meja jani rawat inap rumah sakit, cuti, atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang bela.ku, ma.ka pejabat yang berwenang dapat mengusulkan pejabat lingkungan dppkad sebagai pela.sana harian plh) sesuai dengan aturan kepegawaian yang bela.ku. pejabat yang diusulkan sebagai pela.sana harian plh},da.k menghilangkan kewajiban untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada ppid apabila menyangkut haj haj strategis dan selanjutnya melaporkan tugas penandatanganan kepada ppid. ppid bertanggungjawab at.as pela.kanan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah. ,. kepala sko selaku pengguna anggaran dalam melaksanak.pd yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pem ...pid dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan dppkjalan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,maka pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lingkungan skpd tersebut sebagai pelaksana harian plh) sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku! kepala skpd selaku pengguna anggaran pengguna barang disertai dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud padamelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepadabidang kepala bagian kepalai'k, kecuali pejabat tersebut menjadi kuasa pengguna anggaran ppk skpd ppk:bagian keenam pptkskpd .,tautujuh ppk skpd penunjukan pengganti ppt sebagaimana dimaksud dapat bersifat sementara atau tetap sesuai dengan pertimbangan pejabat yang berwenang. apabila ppt berhalangan sementara dalam waktu sekurang kurangnya selama (tujuh) hari antara lain karena sedang melakukan kunjungan luar daerah atau keluar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan kursus, menunaikan ibadah haji, menjalankan rawat inap dimenunjuk pejabat lain dilingkungan skpd sebagai pengganti ppt. dalam melaksanakan tugas, pembantu ppt sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada pptpenunjuk:an pembantu ppi'kbendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran pada skpd dan skpddai skpd pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam apbdn laporan realisasijum jah belanja yang dianggarkan dalam apbd merupakan batas tertinggi untuk setia.p pengeluaran belo.njoa (satu) hari kerja{l)ban pelaksanaan apbdpenunjuhanya dapat dilakukan pada tingkat kuasa pengguna anggaran. dal.am melaksanakan tugas, bendahara penerimaan pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada bendahara penerimaan bendahara pengeluaran. dpa skpd yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala skpd, inspektur kabupaten purworejo, bappeda kabupaten purworejo, bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten purworejo dan badan pemeriksa keuanga (lim6pid dalam jangka waktu paling lama3ketatausahaan administrasi apbd menggunakan aplikasi sistem manajemen informasi keuangan daerah sima),hanya dapat diajukan oleh skpd maksimal (dua) kali sebelum perubahan apbd. bagian ketiga pelaksanaan anggaran pendapatan daerahkepala skpd berdasarkan rancangan dpa skpd menyusun rancangan anggaran kasyang mengakibatkan beban apbd tidak dapat dilakukan sebe)setiap pence)saran belanja atas beban apbd harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. bukti setiap pengeluaran belanja atas beban apbd sebagaimana dimaksud pada harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenangbagian keempat pelaksanaan anggaran belanjatentang pengembalian atas kelebihan pendapatan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. korn., merupakan pendapatan daerah. daerah dapat memberikan hibah, bantuan sosial, bagi hhibah sebagaimana dimaksud padamampuan keuangan daerah. pegawai negeri sipil pindahan dari luar daerah, tertanggal april sampai dengan desember tahun berkenaan pembayaran gaji diberikan pada tahun berikutnya. gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam apbd. pegawai negeri sipil pindahan dari luar daerah, tertanggal januari sampai dengan maret tahun berkenaan, pembayaran gaji diberikan pada bulan mei tahun berkenaan sesuai surat melaksanakan tugaskpd unit kerjapi.mainan skpd unit kerjbupati tersendiri. bagi hasil sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pemerintah desai kabupaten purworejokeuangan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pemerintah desa kabupaten purworejo yang bersifat umum dalam bentuk alokasi dana desa.penerima hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupathibah, bantuan sosial, bagi bbantuan sosial sebagaimana dimaksud pada0; dan sp2d yang belum dituangkankelima pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah paragraf lpa tahun sebelumnya pasa pelaksanaan anggaran pendapatan dana kapital jkn pada ftp milik pemerintah kabupaten purworejo yang belum menetapkan ppk blue berpedoman padatau rekanan, namun karena keadaan kahar (force majeure). __.,tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. penerimaan pinjaman daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. paragraf4 pinjaman daerah dan obligasibfna cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah kabupaten purworejo yang dikelola oleh bud. ., pembayaran pokok pinjaman dan atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yangjatuh tempo.jatuh tempo. posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada (l}laporkan posisi k:pala skpd melakukan ketatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerahetiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. paragraf piutang daerahraturan bupati sebagaimana dimaksud padagelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan bupatibagian kesatu dasar peru bahan apbd babi perubahan apbd bukti pembayaran piutang dppkad darikepa oppkad setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada bupati. guna melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada {l}, kepala dppkad menyiapkan bukti dan yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan oleh ppk kepada bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari kantor wilayah direktorat jenderal piutang dan lelang negara. penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ('.:!)lima milyar rupiah).rdalan rancangan kebijakan urun perubahan apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd sebagalrnransi.m perubahan apbd sebagai acuan bagi kepala sk.pd(saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. bagian keempat penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dalam perubahan apbd tata earn dan mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran peraturan bupati. ini.belanja hanya dapat diajukan oleh skpd maksimal (dua) kali sebelum perubahan apbnlu untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atas permintaan bupati,]tahu ditetapkan dengan peraturan bupati. dasar pengeluaran untuk kegiatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diformulasikan terlebih tahn halgiatan sebagaimana dimaksud pada diformulasikan terlebih tahu dalam rka skpdonne jadikan terlebih tahu dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran skpd (dpp skpd)kerja j!"""n(l}{dpp skpd).berjalan; dan daftm melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentu.ng perubahan apbd dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan apbd. apabila dari hasil pembahasan rka skpd dan dpp skpd yang memuat program dan kegiatan.dprd menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud padan clrnur menyatakann{,(l) basil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan tata cara penyempurnaan berimaan kas sebagaimana dimaksud pada seperti: potongan aspen; potongan bpjs.k mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada {l} digunakan untuk menampung up gu tu dari bud bendahara pengeluaran pada skpd. bagian kedua pengelolaan kas non anggaran dan tidak lebih dari jam harus disetor kecuali diatur tersendiri dalam peraturan ini. untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas oleh skpd, bupati memberi izin untu.k membuka rekening pada bank umum yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala skpguna pengelolaan kas daerah sebagaimana dimaksud pada {l}, bud membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditunjuk oleh bupati,dalam rangka pelaksanaan apbd, bupati.agian kedua pelaksanaan ketatausahaan keuangan daerah bagian kesatu azas umum ketatausahaan keuangan daerah ketatausahaan keuangan daerah babdod anggaranbpj:ru juh) jan berikutnya. penatausahaa.n at.as penerimaan oleh bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada dia.kanakan dengan menggunakan: buku kas umur; buku pembantu per rincian obyek penerimaan; dan buku rekapitulasi penerimaan hariperforasi oleh ppid.au kantor pos oleh pihak ketiga; dan disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.k dan dianggap sah setelah kuasa bud menerima nota kredit. 8bagian ketiga ketatausahaan penerimaan dalam halformat dokumen ketatausahaan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada kecuali huruf tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. ppid selaku bud melaljdaerahketentuan dalamcljsepd, kecamatandan pasar yang menerima pendapatan wilayah kecamatan grabag, ngombol, purwodadi, kaligesing, kutub, kemiri, gebang, bener cljam jangka waktu (enam) hari kerja terhitung sejak uang kas diterimformat sppmenerbitbayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran tidak boleh melebihi rp. lima puluh juta rupiah) kepada satu rekanrny0 kepada kuasa bud; dan lampiran lain yang diperlukan. uang persediaan sebagai uang muka hanya diberikan sekali dalan (satu) tahun anggaran pada bulan awal tahun anggaran dengan memperhatikan likuiditas kas daerah. besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatirnyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa.spp tu yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan iarnasa.lrnylrurnrny'.buku kas umum sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. buku buku sebagaimana dimaksud pada kecuali huruf huruf dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluar.ku kas umum; bu.ku pembantu kas tunai; buku simpanan bank; bu.ku pajak; bu.ku panjar; buku rek:kapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan register spp up gu tu ls; ringkasan spp ls; rincian spp ls; dan lampiran spp ls. dalam halptdeta.pan penerima dan besaran penerimaan. dalam hal ppid berhalangan, yang bersangkutan dapat mengusulkan pejabat yang diberi wewenang untukdalam peraturan bupati. format kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran vii peraturan bupati ini. format dokumen bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada kecuali huruf dan huruf serta tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.saraf perintah membayar(il kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada tidak lengkap, ppk skpdtidak terduga diatur dengan peraturan bupati tersendirdokumen ketatausahaan pengeluaran perintah membayar. format spm sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran viii peraturan bupati ini, penolakan penerbitan spm sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (satu]dokumen yang digunakan kuasa bud dalam menatausahakan sp2d mencakup,. .ojing lambat tanggal desember.ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporankelengkapan bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran setiap rincian obyek dimaksud sebagaimana pada huruf tercantum jam lampiran xjikas negara; dan register penutupan kas. format dokumen ketatausahaan pertanggungjawaban pengguna dana sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. iv peraturan bupati ini,b; dan bukti pengeluaran yang sahdapat ditunjuk berjasa.clfungsional bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xiii peraturan bupati ini. ~ dalam haljxvi dan pembiayaan, melakukan penatausabperaturan bupati ini. bendahara penerimaan dan ce juara sekurang kurangnya (satu) kali dalam (tiga) jan. pencairan up gupembantu mencairkan dana tersebut dengan slip penarikanatu ls dan spm tu ls. bank memindahbukukan dari rekening kas umum daerah rekening bendahara pengeluaran pembantu. spm tu ls yang sudah ditandatangani dan cap oleh kuasa pengguna anggaran disampaikan kepada kuasa bud guna penerbitan sp2dbersama konsep spm bagian untuk diperbaiki atau dilengkapi. paragraf pencairanls kepada kuasa pengguna anggaran melalui kepala sub bagian keuangan dan rumah tanggals yang belum ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaranselanjutnya melakukan verifikasi terhadap spp ls, jika tidak ada kekurangan, maka yang bersangkutan membuat para spm tu dan mem beri nomor.. pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantuaragraf bendahara penerimaan pembantu skpd bagian kesatu bendahara penerimaan bab viii pertanggungjawabanbendahara) belanja administratif;;;; bendahara pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban spj)pengeluaran, baik itu berupa spj belanja administratif maupun fungsional; laporan pertanggungjawaban spj); laporan pertanggungjawaban spj belanja fungsional disampaikan kepada kepala oppkad selaku ppid bud paling lambat tanggal bulan berikutnya. paragraf2 pertanggungjawaban ,j,paragraf2 bendahara penerimaan skpd apabila bendahara penerimaan pembantu terlama.:b dan lengkap; menyampaikan buku penerimaan dan penyetoran yang telah dilakukan penutupan, dalam.,. .,emak:disampaikan oleh bendahara penerimaan kepada ppiselain menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana dimaksud dalam bendahara penerimaan juga wajib menyampaikan.n laporan pertanggungjawaban secara fungsional. format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam lampiran xvi. kepada bendahara penerimaan tersebut diberikan.n sanksi yang berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh kepala skpd..m hari kerja terakhir bulan verse .si; menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ppk skpd untuk dilakukan verify.kasi; melakukan penyempurnaan terhadap laporan pertanggungjawaban apabila berdasarkan.. . .,dapat dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan tu untuk skpd yang bersangkutan. laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan untuk jevaluasi dan analisis yang dilakukan oleh ppid dalam rangka rekonsiliasi penerimaanverifikasi yang dilakukan oleh ppid dalam rangka rekonsiliasi penerimakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis dalam rangka rekonsiliasi penerima. bendahara penerimaan yang telah diverifikasikpk tersebut diberikan sanksi yang berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh kepala skpdkepala skpd melalui ppk skpd untuk mendapatkan pengesahkepala skpd melalui ppk skpd paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnyaparagraf bendahara penerimaan skpd . .,kuasa pengguna anggaraniii peraturan inijan berikutnyaengeluara(l) terdiri dari: pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang persediaan tu); dan pertanggungjawaban fungsional. . .__.,.,ganti uang gu). dalam melakvang persediaan dan dihampiri dengan bukti bukti belanja yang sah dan lengkapformat laporan penutupan kas bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. _,,, . format laporan pertanggungjawaban penggunaan tambahan vang persediaan tercantum dalam lampiran xxii peraturan bupati ini, dalam melalmmelakmpiran xxi.kut: mengumpulkan bukti bukti yan sah atas belanja yang menggunakan uang persediaan, termasuk bukti bukti yang di.re.,.~ml jadblama pada hari kerja terakhir bulan tersebut dengan dihampiri dengan bukti setoran sisa vang persediaan up)hampertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud jjan berikutnya. pertanggungjawaban administratif yang dibuat dan dia.makan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pad..ran, baik secara kumulatif maupun per kegiatan. ,. bendahara pengeluaran pada sekretariat daerah kabupaten purworejo mereka surat pertanggunglu penguna anggaran pengguna barang mela jui ppk sekretariat daerah kabupaten purworejo paling lam jbendahara pengeluaran tercantum dalam lampiran xxiv peraturan bupati inimana dimaksud padadari bendahara pengeluaran pembantu. (l)(sepuluh) bulan berikutnya. format laporan pertanggungjawaban administratif bendahara ~e.keluaran tercantum dalam lampiran xxj peraturan bupati 1n1. _.,vselain berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada bendahara pengeluaran skpd juga mempunyai kewajiban untuk membuat register atas spp yang diajukan maupun spm dan sp2d yang telah diterbitkance1srtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ppid melalui ppk skpdaragraf3 bendahara pengeluaran skpd pembukaan rekening bank untuk bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu harus dengan persetujuan bupati. . ., langkah langkah dalam pembuatan laporan bud adalah sebagai berikut: bud menyusun laporan posisi kas harian pada setiap hari kerja, dengan mendasarkan pada bukti bukti yang ada (sp2d sts bukti lain yang sah); rekonsiliasi bank dilakukan setiap hari oleh bud setelahmenerima rekening koran dari bank untuk transaksi satu hari sebelumnya;dokumen dokumen yang disajikan dalam ketatausahaan dan bukti bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dala.m membuat laporan bud. bud menyusun dan menyampaikan laporan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya kepada bupati. bagian ketiga bendahara umum daerah batas akhir pengajuan spp spm gu tu bat hari kerja sebelum tahun anggaran berakhirgu nihil tu nihil paling lambat desember akhir tahun berkenaan pukul wib. bagi. skpd yang mempunyai kontrak dengan pihak ketiga yang berakhir atas hari kerja sebelum tahun anggaran berkenaan berakhirwib. ,. ~ , sebagai bahan pengawasan,sebagaimana dimaksud pada temuannya dikirimkan kepada inspektorat kabupaten purworejoertai dengan prognosis untuk (enam) jan berikut.bx pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati tersendiri. entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. bab akuntansi keuangan daerahformat laporan bud sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. ,format laporan kemajuan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini laporan realisasi kemajuan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat pada tanggal (limaxviii peraturan bupati ini. bagian kedua laporan bulananskpd menyusun dan melaporkan realisasi kemajuan fisik dan keuanganpelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai apbd secara bulanan kepada bupati u.p. kepala bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten purworejofullpaling lambat minggu kedua jan juli tahun anggaran berkenaan dan dia.makan kepada sekretarisjan berikutnya sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xxvii peraturan bupati ini. , sebagai bahan revi, laporan keuangan sk.pd sebagaimana dimaksud pada temuannya dikirimkan kepada inspektur kabupaten purworejo. format surat penyataan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xxxv peraturan bupati inibasil pelaksanaan anggaran yang berada skpd yang menjadi tanggung jawabnya. laporan keuangan sk.pdpada lampiran xxx peraturan bupati ini laporan operasional dengan format sebagaimana tercantum dalam pada lampiran xxx peraturan bupati; neraca dengan format sebagaimana tercantum dalam pada lampiran xx.xii peraturan bupati ini laporan perubahan ekuitas dengan format sebagaimana tercantum dalam pada lampiran xx:xrn peraturan bupati ini ;dan catatan atas laporan keuangan dengan format sebagaimana tercantum dalam pada lampiran xxxiv peraturan bupati inibagian ketiga laporan tahunan ,. lampiran xxxvi peraturan bupati ini laporan perubahan saldo anggaran lebih dengan format pada lampiran xxxvii peraturan bupati ini; laporan operasional dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran xxxv peraturan bupati ini laporan perubahan ekuitas dengan format lampiran xxxix peraturan bupati ini neraca dengan format sebagaimana tercantum dalam pada lampiran peraturan bupati ini; laporan arus kas dengan format sebagaimana tercantum dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran xli peraturan bupati ini; dan catatan atas laporan keuangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran xlu peraturan bupati ini.bagian keempat. hasil evaluasi disampaikan oleh gubenur kepada bupati paling lam.b tang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sebelum ditetapkan oleh bupati, paling lamlaporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan. .,legenda dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah babak .pengendalian intern lingkup skpd dilaksanakan secara berjenjang oleh ppt, dan, berpedoman pada peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman tata cara pengendalian pelaksanaan pembangunandapat tercapaidaerah. pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keduaertujuan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang apbd. pemberian bimbingan danskpd. . j(l) kerugian daerah wajib ..kerugian daerah bab xiiketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga pemeriksaan ekstrem .,awnn~. bld, terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. pejabat pengelola blrun sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xiii pengelolaan keuangan bldd(i) dpa blue mencakup antara lain: pendapatan dan biaya proyeksi ams kas jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkanmerupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan bld dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan blue.d lainnya. . __,dan ad. :piutang blue dikelola penuh oleh blue dan dapat digunakan sebagai biaya operasional blue.eluruh pendapatan blue kecuali yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negarablue dan dilaporkan kepada ppid setiap triwulan.sesuai rencana biaya anggaran rba)satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada; kepala skpd selaku pengguna barang milik daerahsebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggungjawab mengkoordinir penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing masing skpd;o pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh bupati; melakukan koordinasi danupati sebagai pemegang kekuasaan pengelola at.au pemindahtanganan t.) pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. kepala dppkad, . , pengguna barang kuasa pengguna barang. kuasa pengguna barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf.n usu!ilik daerahpas empat pengadaan serta standar harga. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan bupati dan standar harga ditetapkan dengan keputusan bupati. pasacanada. perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerahdisusun dalam rka skpd dengan memperhatikan data barang yang dalam pemakaian. penyusunan rka sebagaimana dimaksud pada dan didasarkan pada rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. pasa bagian ketiga perencanaan, kebutuhan dan penganggaran pengurus barang milik daerah sebagaimana dimaksud jam pasa huruf bertugas mengurus barang milik daerah jam pemakaian pada masing masing pengguna barang kuasa pengguna barang. , erita acara serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran. panitia pejabat penerima hasil pekerjaanserta acara serah terima hasil pekerjaanyang hasilnya dituangkan dalam serta acara serah terima hasil pekerjaan. hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak bergerak diterima oleh kepala skpd daniterima oleh penyimpan barang. bagian kelima penerimaan dan penyaluran format laporan hasil pengadaan barang sebagaimana dimaksud tercantum dalan lampiran lll peraturan ini. . ., penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: pengguna barang melaporkan barang millielstatus penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan bupatikuasa pengguna barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna barang. pengguna barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengelola barang milik daerah melalui pembantu pengelola barang milik daerah. barang barang disertai penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran spp) dari pengguna barang kuasa pengguna barang dengan berita acara serah terima.atau pejabat yang ditunjuk selanjutny(l)lbagian kesembilandapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani apbdgian kedelapan pemanfaatan biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan.n pada apbd milik daerahguna pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah, maka pengelola barang milik daerah berwena: penjualan; tukar menukar; hibah; dan penyertaan modal. pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai ti.ndaklanjut dari penghapusan.penghapusan barang milik daerah dengan caralie daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab laiorganisasi pengadaan barang jasa untuk pengadaan barang jasa melalui swakelola terdiri atas: pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran; kom; ulp pejabat pengadaan timengguna anggaran kuasa pengguna anggaran; kom; ulp pejabat pengadaan; dan panitia pejabat penerima hasil pekerjaan. bagian kedua organisasi pengadaantanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi blue dapat disalahgunakan oleh pemimpin blue dengan persetujuan bupatikangian keduabelas pengelolaan barang badan layanan umum daerah . ., kuasa pengguna anggaran pada pemerintah daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh bupati atas usu! pengguna anggaran. atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, maka pengguna anggaran dapat mengusulkan [satu] atau beberapa orang kuasa pengguna anggaran kepada bupati untuk ditetapkan. selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada {l), jhansi dengan nilai diatas rp. an dan pemeliharaan seluruh dokume yang berlaku. bagian ketiga pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran kom dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa. . dalankom. pengguna anggaran jdalam rangka pengadaan barang jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai kom sesuai peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintahmaka persyaratan tersebut dapat diganti dengan paling kurang golongan atau disetarakan dengan golongan mkom sebagaimana dimaksud pada.fik} atau bendahara; dan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. kombagian keempat kom kuasa pengguna anggaransebagaimana dimaksud pada memiliki kewenangan sesuai pelimpahan dari pengguna anggaran. . selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada i], dalam hat diperlukan, kom dapat: mengusulkan kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran: perubahan paket pekerjaan; dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan; menetapkan tiri.kanan pengadaan barang jasa yangmeliputi: spesifikasi teknis barang jasa; harga perkiraan sendiri hps}.; menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaranengguna anggaran kuasa pengguna anggarankom, maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikecualikan untuk: kom yang dijabat oleh pejabat eselon dan lingkungan pemerintah daerah; dan atau pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang bertindak sebagai kom. persyaratan tidak menjabat sebagai ppm sebagaimana dimaksud dalam huruf dikecualikan untuk pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang bertindak sebagai kom. pasa . . .kepala ulp kelompok kerja ulp pejabat pengad.klsi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; pasa; pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas rp. lima puluh juta rupiah). pemilihan penyedia barang jasa dalam ulp dilakukan oleh kelompok kerja ulp. pasa sek.retreat ulp kabupaten purworejo pada bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten purworejo. untuk memberikan pelayanan pembinaan bidang pengadaan barang jasa pada skp ddi kabupaten purworejo, dibentuk unit layanan pengadaan ulp) kabupaten purworejo. pasa bagian kelima ulp pejabat pen~adakulp: menjawab sanggahan; menetapkan penyedia barang ja.;p. r , kepala ulp dan kelompok kerja ulp dilarang duduk sebagai: kom; pejabat penanda tangan surat perintah membayar ppm); bendahara;dansli yang berasal dari pegawai negeri sipil daerah atau swasta kecuali.kan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk:tr: guna memeriksa dan menerima basil pekerjaan, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menetapkan panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan. anggota panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada berasal dari pegawai negeri sipil daerah, baik dari sk.pd unit kerja sendiri maupun skpd unit kerja lainnya. dikecualikan dari ketentuan pada anggota panitia atau, dapat berasal dari bukan pegawai negeri sipil daerah panitia atauisi kontrak; memiliki kualifikasi teknis; bagian keenam panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan langsung dilaksanakan olehkelompok kerja ulp atau pejabat pen.godaan. sekretariat ulp berdasarkan permintaan dari kepala skpd sebagaimana dimaksud pada menugaskan kolom_pok kerja ulp yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan bupati untuk melaksanakan proses pemilihan pengadaan barang jasa pemerintah pada skpd unit kerja terkait. dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa pada skpd unit kerja, maka kepala skpd unit kerja mengajukan permintaan personil kelompok ker., . """"'skpd unit kerja yanglebih rp. dua ratus juta rupiah) dan pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai lebih dari rp. lima puluh juta rupiah), panitia penerima hasil pekerja.an berjumlah gasal sekurang kurangnya (lima) orang. untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai sampai dengan rp. lima puluh juta rupiah) dan pekerjaan jasa konsultansi dengan nilaipekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai lebih dari rp. lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp. dua ratus juta rupiah) dan pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai lebih dari rp. sepuluh juta rupiah) sampai dengan rp. lima juh juta rupiah), maka panitia penerima hasil pekerjaan berjumlah gasal sekurang kurangnya (tiga) orang. panitia atau pejabat&g una anggaran kuasa pengguna anggaran dapat membentuk tun tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia atauatau pejabat penerima hasil pekerjaan berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultansi yang bersangkutan.rencana umum pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan kegiatan: mengindenti.fiklaksanaan pengadaan barang jasa; dan pengorganisasian pengadaan barang jasa; penetapan penggunaan produk dalam negeri.ma total perkiraan biaya pekerjaan. rencanasekretaris: unsur teknis perencana pada skpd unit kerja yang melaksanakan pengadaan barang jasa. anggota unsur dari pegawai negeri sipil baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. pengumuman sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuatpengguna anggaranpa dpa. penggunamelakukan pemakaman barang jasa sebagaimana dimaksud padamakaman sebagaimana dimaksud padaillfinding)rskpd unit kerjangguna anggaranpemerintahkelengkapan laporan pertanggungjawaban pekerjaan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola tercantum dalam lampiran xiv peraturan bupati ini. pengadaan swakelola yang dilakukan oleh skpd unit kerjaskpd unit kerja pemerintah yang bukan penanggung jawab anggarantau dapat menggunakan tenaga ahliskpd unit kerja pemerintah jain pelaksana swakelola; dan atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola. .,sembilan persiapan pengadaan pengadaan barang jasa melalui swakelola oleh skpd selaku.mp bagian kedelapan pelaksanaan swakelola ~ menyusun dan barang pekerjaan pengadaan penyedia kelompok kerja ulp pejabat menetapkan metode pemilihan konstruksi asa lainnya. pemilihan penyedia barang jasa lainnya sebagaimana dimaksud padaaragraf pertama penetapan metode pemilihan penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya bagian sebelas pemilihan sistem pengadaanengguna anggaran kuasa pengguna anggaranengguna anggaran kuasa pengguna anggaran jtau ulp pejabat pengadaan. perencanaan pemilihan penyedia barang jasa sebagaimana dimaksud dalam hurufsepuluh perencanaan pemilihan penyedia barang jasa pelelangan sederhana atau pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui proses pascakualifik.asi. pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi rp. dalam pelelangan umum tidak ada negosiasi teknis dan harga. pemilihan penyedia barang pekerjaan konstruk.barang pekerjaan konstruksi jasa la.ininya pada prinsipnya dipaku..kan langsung; atau pengadaan langsung. pemilihan penyedia jasa lainnya sebagaimana dimaksud padsayembara. pemilihan penyedia barang jasa la.ini,,. . ,}dalam, pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam dantau perlindungan saksi sesuai dengan yusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnyapengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada harga yang berlaku cli pasaran kepada penyelia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya. pengguna anggaran kuasa pengguna anggarrisiko kecil; dan atau dilaksanakan oleh penyel,apat dilakukan arabisebagaimana dimaksud pada} pejabat pengadaan. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran.rp. s.a:terhadap (satu) penyedia jasa konsul jhsayembara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap pengadaan jasa konsul jh jhjam angka peraturan presiden nomor tahun tentang perubahan kedua atas pera turun presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah.m yang ahli dibidangnya. pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya. paragrafru j. .,._.,. ., para pihak yang terlibat jam e rendering sebagaimana dimaksud pada adalah kom, ulp pejabat pen~adakan dan penyedia barang jasa. e terkbagian ketigabelas rendering pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalan 242 bertujuanengadaan barang jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara e rendering atau e purchasing. dilakukan secara elektronikduabelas ketentuan umum pengadaan secara elektronikjam pelaksanaan kegiatan dan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh bupati. babi ketentuan lain lain dalam hal terdapat kegiatan yang berdampak pada penambahan aset, apabila kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran berkenaan, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati mengacu pada standar proses pengadaan secara e1) dari seluruh belanja pengadaan barang jasa pada masing masing skpd. sistem e t.rendering yang diselenggarakan oleh lpse sebagaimana dimaksud pada. tri handoko berita daerah kabupaten purworejo tahun zvr1. nomor seria nomor kabupaten purworejo wj'f diundangkan pada tanggal tahun zain ditetapkan purworejo pada tanggal . ,'l ql,.,fjanuari ketentuan penutup bab xvii . "'!! illd.:,ek bulan,ja dalam jenis bulan,ja berkenaan. cetak dpp bid. anggaran tanda tangan skpd dppkad usulan skpd mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada kepala dppkad selaku ppid dihampiri rincian pergeseran anggaran beserta. alasan pergeseran. bidang anggaran membuatcetakan dpa kegiatan yang manga jami perubahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi skpd. alur proses sbb: pergeseran antar rincian ob:,ek belanja dalam ob:,ek belanja berkenaan. tata cara dan mekanisme'.e bergeser al'f anggatahun zain cetak dpp kajian pembahasan tapi bid. anggaran lnventarisir ka. dppkad sekretaris daerah bupati usu ian skpd.isa8i. cetak dpp bid. anggaran ka. dppkad tanda tangan sekretaris dae rah usulan skpd purworejo, yang menerima tanda terdiam nama ala mat npgd urut. potong aini nip . purworejo, a.n. pejabat pengelola keuangan daerah p.briiatiaj! dengan huruf jumlah sanksi bunga kenaikan jumlah kctctaoan pajak ro. radiasi pajak darab kode rekiciidio jii jll jah xe1el11nd1aa: nama al. amat nomor pokok wajib pajak tanggaljatuh tempo masa tahun urut. surat .kereta al'f pajak daerah (skpd) pemerintah k.kabupaten purworejo format surat ketetapan pajak daerah skp daerah). gumuk \hun :.!penatausahaa penerimaan daerah . , purworejo, yang menerima tawa tbr nama al. amat npr potong aini urut. . nip . . . . purworejo, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran[tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar " o per bulan dengan huruf jumlah sanksi bunga. kenaikan jumlah ketetapan retribusi kode hng jumlah keaelarahall nama ai.amat nomor pokok wajib retribusi1 tanggal jatuh tempo urut surat kereta al' retribusi daerah (skr) peri.titah kabupaten purworejo rn. masa il. surat ketetapan retribusi daerah skr daerah) ., peiierjntab kabupaten purworejo surat tam>a stor alf sts bank baik jateng ko. rke.niat harap diterima uang rp. sebesar dengan hulu.f dengan rincian penerimaan sebagai berikut kode rekening uraian llf cian jumlah obyek jumlah ro. uang tersebut diterima pada tanggal purworejo, menyetor . ill. rua umu. hiiuua uic lll ,.,. .,, tahun zijn nama lengkap dan tanda tangan nama lengkap dun cap wajib pajak daerah menyetor bendahara penerimaan purworejo, diterima oleh: terbilang: jumlah setoran retribusi kode rekening jumlah ro.l kelurahan desa kabupaten menyetor berdasarkan . rt rw: kecamatan: nama wajib pajak daerah ppd alamat wajib pajak daerah tahun; . . tanda bukti pembayaran (tapi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten purworejo jalan proklamasi telpon purworejo.. skiej tempat pemerintah kabupaten purworejo surat permintaan pembayaran vang persediaan (spp up) nomor tahun format spp up surat pengantar lampiran peraturan bupati prior&sipil, tempat pemerintah kabupaten purworejo surat permintaan pembayaran uang persediaan (spp up) nomor tahun format spp up surat pengantarnip bendahara pengeluaran purworejo, terbilang: berdasarkan keputusan bupati nomor tanggal ten tang penetapan jumlah uang persediaan untuk skpd sejumlah ringkasan pemerintah kabupaten purworejo surat permintaan pembayaran uang persediaan (spp up) nomor tahun ringkasan . bendahara pengeluaran purworejo, kode rekening jenis) uraian jumlah total rincian ren alf penggunaan pemerintah k.kabupaten purworejo surat permintaan pembayaran uang persediaan (spp up) nomor tahun . , nip purworejo, pengguna anggaran demikian surat penyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan spp up skpd. sehubungan dengan surat perintah pembayaran uang persediaan spp up) yang kami ajukan sebesar untuk keperluan skpd tahun anggaran dengan ini menyatu. surat ternyata alf elf ajuan spp up nomor: kabupaten elf purworejo skpd surat penyataan .isa dana. ten kepada yth. pengguna anggaran . skpd) tempatformat spp gu surat pengantar njuang belum spd kan il) . ringkasan bela.. (ii ill) . ringkasan,.,, :gr,eee11 nip bendahara pengeluaran purworejo, terbilang: kode rekening jenis) uraian jumlah total rincian penggunaan dana nip. nama bendahara pengeluaran jum jah pembayaran yang diminta (terbilang: nam.a dan nomor rekening bank urusan peroeriotahan skpd dengan memperhatikan peraturan bupati nomor . tahun . ten tang penjabaran apbd, bersama ini karni mengajukan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaanformat spp tu surat pengantar bendahara pengeluaran purworejo, rin'alasan dpa dpp deal skpd jumlah dana dpa dpp deal skpd . ringkasan.n spd nomor spd tanggal spd jumlah dana urut jumlah . ii) sisa dana mana belum spd kan . ringkas alf(lii) sisa spd yang terbitkan, belum dibelanjakan r.ringkasanringkasan bendahara pengeluaran purworejo, terbilang: program kegiatan waktu pelaksanaan: kode rekening jenis) uraian jumlah total rt> . rencana penggunaan: pemerintah kabupaten purworejo surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (spp tu) nomor tahun rencana penggunaan .pe.ngaju.n spp tu nomor: kabupaten.n purworejo skpd surat penyataan ,jlf pengaku alf spp tu nomor: kabupaten purworejo skpd (nama lengkap nip. tanda tangan) tanggal pen.ggu.na anggaran kuda pea.guna anggaran demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan spp tu sk.pd. kode rekening uraian jumlah ro.l jum.alf pengaku alf spp tu kabupatenporworf.jo skpd . format surat keterangan alf spp tu surat penyataan . {nama lengkap nip. tanda tangan) pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran tangga. jum.pengajuan spp tu kabupaten purworejo skpd . format surat keterangan spp tu .:,uun rcu. ,1aaaa ,. .untuk bulan nama bendahara pengeluaran jumlah pembayaran yang diminta (terbilang: nama dan nomor rekening bank urusan pemerintahan skpdkepada yth. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran . . skiej tempativ. format spp ls ga.ji dan tunjanganii.) sisa dana uang belum. spd lean {i ii) . ringkasan bel alfflip sisa spd mana terbitkan. belum. dibelanjakan. {ii fil) jl tunjangan) nomor tahun ringkasan nip bendahara pengeluaran purworejo, ringkas alf dpa dpp deal skpd jumlah dana dpa dpp deal skpd . fl} ringkasan spd nomor spd tanggal spd jumlah dana urut jumlah . ji) sisa dana mana belum spd kan (i m . ringkas alf belanja belanda up gu belanda belanj tll ill]alllgll, inici nip bendahara pengeluaran purworejo, terbilang:dan tunjangan (spp ls gaji tunjangan) nomor tahun rincian ., nip bendahara pengeluaran purworejo, terbilang: . .: tahun nip nip bendahara pengeluaran mengetahui, pejabat pelaksana teknis kegiatan purworejo, tahun anggaran dasar pengeluaran spd nomor jumlah sisa dana spd (terbilang: nama bendahara pengeluaran jumlah pembayaran yang diminta (terbilang: urusan pemerintahan skpd dengan memperhatikan peraturan bupati nomor . tahun ten ormat spp ls barang jasa surat pengantar bendahara pengeluaran purworejo, sisa spd 11ana terbitkan, belum dibelanjakan (ii jumlahngkasan ei. anja sisa dana yang belum spd kan (i ji) jumlah ii) tanggal spd jumlah dana dpa dpp deal skpd (l) ringkasan spd ringkasan dpa dpp deal skpd program kegiatan nomor dan tanggal dpa dpp deal skpd: na.ma perusahaan bentuk perusahaan: pt nv firma lain lain. ala.kegiatan jumlah dana nomor spd urut ring san pemerintah kabupaten purworejo surat per naan pembayaran langsung barang dan jasa (spp ls barang dan jasa) nomor tahun ringkasan . ., bendahara pengeluaran purworejo, sisa spd mana terbitkan belum dibelanjakan tn m) jumlah rtjigkasa!i' ei. anja sisa dana yang belum spd kan ll) jumlah ii) nomor spd jumlah dana tanggal spd urut jumlah dana dpa dpp deal skpd rin'alasan spd rijigkasa!i' dpa dpp deal skpd program kegiatan nomor dan tanggal dpa dpp deal skpd: nama perusahaan bentuk perusahaan: yf firma lain lain. alapegiat aif ringkasanllllg,t,ftn iii nip nip bendahara pengeluaran mengetahullf alf meme : tahun rincian nip bendahara pengeluaran purworejo, jenis belanja tahun anggaran dasar pengeluaran spd nomor jumlah sisa dana spd (terbilang: untuk keperluan bulan nama bendahara pengeluaran jumlah pembayaran yang diminta: (terbilang: nama dan nomor rekening bank dengan memperhatikan peraturan bupati nomor tahun ten kepada yth. pejabat pengelola keuangan daerah tempatvi. format spp ls belanja tidak langsung ppidrj:j . . . . . . . ringkasan spd nomor spd tanggal spd jumlah dana u.rut jumlah . {[]) sisa dana mana belum. spd kan il} . rin'kasa.ll'} sisa spd mana terbitkan, belum dibelanjakan fll . ringkasgkasan .mana belum spd kan {l ll) . ringkasan belanja belanja up gu belanja belanda pernbavaran gaji dan tunjangan belanda pengadaan barang dan jasa jumlah . iii) sisa spd uang terbitkan belum dibelanjakan (h iii . ringkasan1ra,,11mg ,.anu {:' tahun zain (8bupati purworejo, nip nip bendahara pengeluaran purworejo, mengetahui, pejabat pelaksana teknis kegiatan terbilang: rencana penggunaan dana kode rekening uraian jumlah rp) urut total rincician . ., tahun zain ~bupati purworejo, nip nip bendahara pengeluaran menge.ahlrikciajiinip purworejo, bendahara pengintaan pembayaran nihil sebagai berikut ten tang purworejo bupati peraturan memperhatikan dengan tempat kepada yth. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran skpd surat pengantar pemerintah kabupaten purworejo surat permintaan pembayaran nihil (spp nihil) nomor: tahun vii. format spp nihil surat pengantar . nip purworejo, bendahara pen.k.intan pembayar nihil sebagai berikut peraturan purworejo ten tang bupati memperhatikan dengannihil (spp nihil) nomor tahun 'u. vft jilid'i.i. u . uu.u surat pengantar nip bendahara pengeluaran purworejo, angkatan dpa dpp deal skpd jumlah dana dpa skpd dpp skpd'deal skpd rp. nomor spd tanggal spd jumlah dana urut jumlah sisa dana mana belum spd kan angkatan bela.nja belanja rp. belanda rp. belanda pembayaran gaji dan tunjangan rp. belanda pengadaan barang dan jasa ro. belanda nihil ro. jumlah rd. sisa spd yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan rp. i iii alasan meme ntah kabupaten purworejo surat per nta aif pembayaran (spp nihil) nomor tahun ringkasan nip bendahara pen.keluaran . . . . purworejo, ringkasan dpa dpp deal skpd jumlah dana dpa skpd dpp skpd 'deal skpd rp. nomor spd tanggal spd jumlah dana urut jumlah sisa dana mana belum sp~can ringkasan ei. anja belanda ro. belanda rp. belanda pernbavaran gail dan tunjangan rp. belanda pengadaan barang dan jasa rp. belanda nihil ro. jumlah ro. sisa spd yang telah diterbitkan, belum dibela.ajakan rp. aum ringkasan pemerintah kabupaten purworejo surat peminta alf peiibay.aran nihil (spp nihil) nomor . tahun . . . """"" nip bendahara pengeluaran . . purworejo, rencanapenggunaan kode urai al'f jumlah rp.) rekening jumlah terbitan.e: . . . . . . . . . llf cian pemberi tah kabupaten purworejo surat permata alf pembayaran. nihil (spp riil) nomor: rincian nip bendahara pengeluaran purworejo,skpd urusan pemerintahan dengan memperhatikan peraturan bupati purworejo ten tang . tahun anggaran nomor tahun bersama ini kami mengajukan surat permintaan pembayar nihil sebagai berikut:bil (spp rohil) nomor tahun . . . . . . viii. format spp nihil surat pengantar nip bendahara pengeluaran purworejo, r!angkatan dpa dpp deal skpd jumlah dana dpa dpp deal skpd . [l) ringkasan spd nomor spd tanggal spd jumlah dana urut jumlah . ffi\ sisa dana yang belum dan ill . ringkasan belanja belanda up gu . belanda belanda pembayaran gaji dan tunjangan . belanda pengadaan barang clan jasa . melania nihil . jumlah . . itt) sisa spd yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (ii . iii) ringkasan pemerintah kabupaten purworejo surat permintaan pembayaran hil (spp nll dl) nomor tahun ringkasan tahun t,bupati purworejo nip bendahara peogeluanua . . . purworejo, terbilang jumlah ncia penggunaan jumlah rp.) kode rekening uraian rincian pemerintah kabupaten purworejo surat permit.a al' pembayaran. jlf (spp inhil) nomor . . . . . tahun . rincian ., tahun zain bupati purworejo nip bendahara pengeluaran purworejo, terbilang jumlah rincian penggunaan jumlah rp.) kode rekening uraian rincian pemerintah kabupaten purworejo surat peminta all pembayaran obd, (spp rohil) nomor tahun #,u p~ore jo, tahun zain nama lengkap) nip (tanda tangan) pengguna anggaran kuasa pengguna pangeran purworejo, tanggal bulan tahun dem.ik jah rp)untuk keperluan skpd . tahun anggaran. dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwajumlah tambahan digunakan untuk. surat keterabg alf penyapu alf spp tu kabupaten purworejo skpd format surat keterangan spp tubup~rejo, tahun zain nama lengkap) nip (tanda tangan) ji.uiu anggara.o kuda penuh.na anggara.o purworejo, tanggal bulan tahuni sehubungan dengan surat peennintaan pembayaran tambahan uang persediaan spp tuj yang kami ajukan sebesar (terbilang untuk keperluan sko . tahun anggaran . dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwajumlah tambahan digunakan untuk. surat veteran'gan pergajuaji spp tu kabupaten purworejo skpd . . format surat keterangan spp tu l'l!';kjhukaji ul' j'\" t'kuwuk&.ju . .,. t tahun zijn nip bupati purworejo, nip: rnl roi roi s d format buku kas umunip bupati purworejo, nip . rul rp) rp) pengeluaran periode s d format buku kas umum mor tahun tent ang petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupatenpurworejo tahun anggaran , {nama lengkap) nip. {nama lengkap) nip. tanda tangan]do tanggal bku uraian ro) roi roi].n format dokumen sementara pengeluaran ., (nama lengkap tanggal bku uraian rp) ro) roli format dokumen sementara pengeluaran. al'f liu'l penerimaan pengeluaran sal tanggal bku uraian rp) rp) rp) jumlah halaman: . skpd kabupaten purworejo buku simpanan bank bendaharapengeluaran buku simpanan bank (nama lengkap nip. (nama lengkap) tanda tangan) tanda tangan) bendahara pengeluaran mengeja.hui, pengguna anggaran . tanggal penerimaan pengeluaran sal tan1 bku uraian ro) rol ro) jumlah halaman: . skpd kabupaten purworejo buku simpanan bank bendahara pengeluaran , a.,, . ~.n.u . .iuu ._.u as. {nama lengkap)p) rp) rp) jumlah halaman: skpd kabupaten purworejo buku pajak ppn bendahara pengeluaran buku pajak (nama lengkapo} rol rol jumlah halaman: skpd kabupaten purworejo buku pajak ppn bendahara pengeluaran . "' uvn.v nun. nama lengkap) nip. (warn) ro\ jumlah jaman: . skpd kabupaten purworejo buku panjar bendaharapengeluaran buku panjar {nama lengkap)} rp} jumlah halaman: . skpd kabupaten purworejo buku panjar bendahara pengeluaran oun.v rn1.,l'ia nama lengkap nip. tanda tangan] tanda tangan) bendahara pengeluaran mengetahui, pengguna anggaran . tanggal pengeluaran rp) nomor bku up gu tu jumlah jumlah bulan lni jumlah sampai dengan bulan lalu jumlah sampai dengan bulan ini skpd: kode rekening nama rekening: kredit apbd tahun anggaran kabupaten purworejo buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek buku rekapitulasi pengeluaran ,. ,,z tahun zain apa purworejo, (nama lengkap nip. (nama lengkap nip. tanda tangan) tanda tangan) pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran mengetahui, bendahara pengeluaran mengetahui, tanggal nomor jenis uraian jumlah spp urut spp spp rol jumlah urusan bidang organisasi sub unit organisasi kabupaten purworejo register surat permintaan pembayaran (spp) periode: status: draft nal batal register spp tahun zain ) anggaran ffi rp) jumlah nama program nama kegiatan nama ppt kartu benda kegiatan lampiran vi; tahun zain f3} anggaran r1>l ro\ jumlah nama program nama kegiatan namapptk kartu benda kegiata . tahun zain (a~rejo, spm in.i salt ar,ahi telat tandatangani dan. stempel oleh skpd tanda tangan) (nama lengkap nip. tanggal kepala bkd, aac .jumlah: ro jul&h iii pph ppn informasi (tidak menguras1 jumlah pembayaran spm) jo. raisa jumlah ket jumlah potongan coret yang tidak perlu pilih yang sesuai . dan jumlah bpp yaq diminta nomor dan qal spp] [!(ode rekening) kode rekening) pembebanan pada kode rekening kode rekening) . t t i ; belanja tidak langsung belanda langsung untuk keperluan t t t t npp: + ' ' ' + i dasar pembayaran dan tanggal spo tabungan perumahan . . p,,,.eit._a . wat . + + ; jum jah jo. unhan cfo. rel.eoi.u: nomor rekening bank quran wajib pegawai . l' . + . ' 'en"" + i ket rp bendahara pengeluaran pihak ketiga" skpd: potollp jl potoapn: isi oleh ppk skpd) kuasa '1sahara diuji daerah proviiibi kabupaten kota'i . suara menerbitkan sp2d kepada: format: up gu tu ls1 nomor spm: kabupaten purworejo surat perdita mbiibayar bmj tabu alf gara formats lampiranvidsu~rejo, .l(.tahun zain rwanda tangan) (nama lenga."lp) nip. tanggal kepala kpd, uaq .jumlah . . . . . . jullllab pii jamal spm ini sah apabila telah. tandatangani dart stempel oleh sk.pd cover yang tidak perlu '"l pilih van sesuai pph . dan jumlah yang dimata nomor daa naacp1 ppn hlformul (tidak menquranq; jumlah pe.bayaran spm) llo. ura. ian ju.malah ket jam jah poto,. . . . . . kode rekening) kode rekening) kode rekening) kode rekening) kode rekening) kode rekening] kode rekening) npp: l '3c.c + ' "'"'"' + t dasar pembacaan dan gamma! spd: kode rekening) kode rekening) kode rekening] kode rekening] pembebanan pada kode rekening: belanja tidak langsung"! belanda langsung untuk keperluan iuran wajib pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i,.;; " . + ' n ' 'e"': "',enc + if t tabungan perumahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i,.;; " . + pea._a' w_ru_ + + t nomor rekening bank jumlah uraian 'o. rllkenlt, ket rp potong.a potongan: bendahara pengeluaran pihak ketiga't skpd: ku.asa bbiidahara um1jji der.ah provisi satu ota"l suara penerbit.kan sp2d kepada: isi oleh ppk skpd) format: up ou tu ls"> nomor spm: kabupaten pura'rejo surat perdita iiieiibayar ibpiii tapi dlf goal alf formats nomor tahun2014bup.as kerjasamanya diucapkan terima kasih bersama ini terlampir surat permintaan pembayaran vang persediaan ganti uang tambahan uang dan langsung spp up gu tu ls) sa.udara nomor tanggal dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk proses. ada.pun kekurangannya sebagai berikut: nomor lampiran. perihal pengembalian. spp surat penolak aif penerbitan spm . kepada yth. bendahara ppt peter tab kabupaten eif purworejo skpd lam ransurat penolakan penerbitan spm fbuvp gu tu ls). perihal pengembalian spp di surat elf bakar penerbitan spm . kepada yth. bendahara ppt pemerintah kabupaten purworejo skpd format surat elf bakar penerbitanina.ma lengkap) nip. tanda tangan) tanda tangan) mengetahui, ppkskpd mengetahui, pengguna anggaran ramsar nomor jenis tanggal spm spm uraian jumlah spm rol jumlah urusan ft final batal register spm format dokumen ketatausahaan pengeluaran perintah membayar(nama lengkap} nip. (nama lengkap nip. tanda ta.ngan) tanda tangan) mengetahui, ppkskpd mengetahui, pengguna anggaran asasi nomor jenis tanggal spm spm uraian jumlah spm roi jumlah urusan bi. fr final batal registerketatausahaan pengeluaran perintah membayar l!i l!i :::, ( } :::, \j!l cl) qiu ., if:~: :::, .!! zoo ::, .,z ~iu ii) :::, ex: !.i ex: ., ., ::, . ::, lll . ., ::, . . ill :.! ::, . . . .!!! cii . . (nama lengkap nip. (nama lengkap)l uraian jumlah spj keterangan rol jumlah hal kabupaten purworejo register penerimaan laporan pertanggung aban pengeluaran (spj) register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran format dokumen ketatausahaan pertanggung jawaban penggunaan dana{ uraian jumlah spj keterangan rp} jumlah jaman kabupaten purworejo register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (spj) register penerima laporan pertanggungjawaban pengeluaran format dokumen ketatausahaan pertanggung jawaban penggunan dana . l'fviiivk uff(nama lengkap nip. (nama lengkap nip. tanda tangan}o\ jumlah register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (spj} kabupaten purworejo register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (nama lengkap) nip. (nama lengkap)l jumlah halaman register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (spj) kabur purworejo "du' ~ a:.ft. ~"'.u:, lll'uuu'i j.oft' vfl u'i r.ft.u'u'l'uuu jl'l' uft wna. d'i pengeluaran , tembusan disampaikan kepada yth kepala skpd inspektur kabupaten purworejo arsip (.nggak bulan tahun ditemukan kesalahan sebagai berikut sehubungan dengan ha!surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran . tembusan disampaikan kepada yth kepala skpd inspektur kabupaten purworejo arsip {nggal bulan tahun(nama lengkapp} jumlah kabupaten purworejo registernama lengkap)\ jumlah halaman register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (spj) kabupaten purworejo .,_ au:,,,uio . u ' vftftft r a . kupu uft wiu.m'u pengeluaran r bupati purworejo, nama lenzkaol nip nama lengkap) niphil perbedaan positif negatif jumlah kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonansi sp20, wesel. eek, saldo bank, materai dan materai dan sebagainya: said kas terdiri atas uang kertas pecahan lem bar pecahan lem bar nihil pecahan lem bar pecahan lem bar pecahan lem bar pecahan lem bar pecahan lem bar uang logam pecahan lem bar nihil pecahan lem bar nihil pecahan lem bar nihil pecahan lem bar nihil pecahan lem bar ll, pecahan lem bar nihil rp. hil nihil rp. rp. urn jkabupaten purworejo register penutup.lf kas register penutupan kas tahun zijn (bupati purworejo, nama lengkap nip nama lengkap) nip . .nihil perbedaan positif negatif nil jumlah kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonansi sp2d, were eek, saldo bank, materai dan materai dan sebagainya: hil saldo kas terdiri atas uang kertas pecahan lem bar hil pecahan lem bar hcl pecahan lem bar nihil pecahan lem bar pecahan lem bar pecahan lem bar hil pecahan lem bar nihil uang logam pecahan lem bar rfl hil pecahan lem bar nihil pecahan lem bar nther pecahan loo lem bar hil pecahan lem bar rfl pecahan lem bar hil hil rp. s d tanggal desember saldo buku tanggal penutupan kas na.ma penutupan kas tangga penutupan kas yang lalu kabupaten purworejo register penutupan ka8 uraian obyek kelengkapan lampiran keterangan belandai.tangani bupati pa kpa (sesuai batas kewenangan] daftar hadir diketahui pa kpa nobulan sidang ditandatangani pimpinan rapat sidang daftar penerimaan uang diketahui bendahara dan pl' bukti setoran pajak honorarium tenaga fc. sk. tenaga kontrak ditandatangani ppi'k kontrak daftar hadir dikota.hui pa kpa hasil pekerjaan diketahui pa kpa daftar tanda penerimaan diketahui bendahara dan pl'vangvang makan lembur surat perintah lembur ditandatangani pa kpa daftar hadir atau fungsi'transport pengawalan petugas piket pengawalan jadwal piket pengawalan ditandatangani pa kpa surat tugas ditandatangani pa kpa daftar penerima uang diketahui bendahara ppt laporan ditandatangani pa kpa kelengkapan bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran setiap rl: ncia obyek bel.anja lampiran xii peraturan ruparaian obyek. kaleng]japan lampiran ket~ belanda honorarium uang tim ditandatangani bupati pa kpa dang (sesuai batas kewenangan) undangan sidang ditandatangani bupati pa kpa [sesuai batas kewenangan) daftar hadir diketahui pa kpa note jen sidang ditandatangani pimpinan rapat sidang daftar penari.maan uang tiket.ahli bendahara dan ppt bukti setoran pajak honorarium tenaga fc. sk. tenaga kontrak ditandatangani ppt kontrak daftar hadir diketahui pa kpa hasil pekerjaan diketahui pa kpa daftar tanda penari.maan diketahui bendahara dan pptuang lembur surat perintah lembur ditandatangani pa kpa daftar hadir atau hunger tiket.ahli pa kpa print datang dan pulang jember laporan hasil lembur ditandatangani pa kpa daftar penerima uang di.ketahui bendahara dan ppt bukti setoran pajak uang makantransport pengawas.lan petugas piket pengenalan jadwal piket pengawalan ditandatangani pa kpa surat tugas dit.andalan.ani pa kpa daftar penerima uang diketahui bendahara pp't'k laporan ditandatangani pa kpa kelengkapan bukti mengelu.ar.an yang sah atas mengelu.ar.an setiap rincian obyek bel.anja ., tentang petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purworejo tahun anc'.(}aran dilaksanakan pejabat pengadaan, ditandatangani pejabat penerima dan kom juta akuntansi dilaksanakan pejabat pengadaan, disetujui pejabat penerima dan kom para) juta nata belanja makan minum pat php, pembayaran, kwitansi pembayaran php, pembayaran, kwitansi pembayaranditandai.tangani oleh yang ditugaskan jika ada disposisi pimpinan diketahui bendahara ppi'k ditandatangani oleh ketua pelaksana penyelenggara diketahui pa kpa ditandatangani oleh instansi penyelenggara diketahui bendahara dan ppt keterangan pajak: pembelian rp.l s d juta ppn pembelian diatas rp. juta ppn juta kontrak juta spk juta akuntansi uraian obyek kelengkapan lampu.ran selain.fa bukti setoran pajak uang transport dlm penyelenggara rangka sosialisasi undangan bintik tanda terima uang daftar hadir bukti setoran pajak laporan pe.serta: undangan tanda terima uang bukti setoran pajak laporan belanja atk dan belanja juta nota cetak juta akuntansi juta spk juta kontrak pajak: pembelian rp. s d juta ppn pembelian diatas rp. juta ppn belanja penggandaan juta nota 1lo vee_: s.lia.&l& r . . bukti setoran pajak uang transport d1m penyeleoaara rangka sosialisasi undangan ditandatangani oleh instansi bintik penyelenggara tanda terima uang diketahui bendahara clan ppt daftar hadir diketahui pa kpa bukti setoran pajak laporan ditandatangani oleh ketua pelaksana penyelenggara mata: undangan jika ada disposisi pimpinan tanda terima uang diketahui bendahara pl' bukti setoran pajak laporan ditandatangani oleh yang ditugaskan belanja atk dan belanja juta nota dilaksanakan pejabat pengadaan, cetak.rang pembelian rp.l s d juta ppn pembelian diatas rp. juta ppn belanja penggandaan juta nata dilaksanakan pejabat pengadaan, disetujui pejabat penerima dan kom para!) juta dilaksanakan pejabat pengadaan, khitanans d juta ppn pembelian dia.as rp. juta ppn belanja makan minum juta nola dilaksanakan pejabat pengadaan, paturaian obyek kelengkapan lampiran keterangan bulan jut.a spk php, pembayaran, kwitansi pembayaran juta php, pembayaran, kwitansi kontra.k pembayaran.ni pejabat penerima dan kom juta spk pph,p, pembayaran, kwitansi pembayaran jut.a php, pembayaran, kwitansi kontrak pembayaran pajak: pembelian rp. s d jut.a pembelian diatas rp. jut..l jut.a nota dilaksanakan pejabat pengadaan, bangunan, puputan disetujui pejabat penerima dan .kan serah terima hasil pekerjaan kepada penyimpan barang pembelian rp. juta ppn pembelian diatas rp. jut.a ppn pengadaan barang jasa modal melalui : . . della r p1na :.etaaapa juta spk php, member.s..mainan rapat juta nota dilaksanakan pejabat pengadaan, bangunan, pupuk dan disetujui pejabat penerima dan bikan serah terkenengadaan bllflilli jasa modal melalui jasa pihak ketig s rab php, pembayaran, kwitansi pembayaran php, pembayaran, kwitansi pembayaran pajak: pembelian rp. s d juta ppn pembelian diatas rp. juta ppn juta kontrak juta akuntansi juta spk pekerjaan konstruksijasa lai.nya php, pembayaran, kwitansi pembayaran php, pembayaran, kwitansi pembawa.barang kontraktual) keterangan kelengkapan lampiran uraian obyek belanjl sfphp, pembayaran, kwitansi pembayaran php, pembayaran, kwitansi pembayaran pajak: pembelian rp.l s d juta ppn pembelian diatas rp. juta ppn juta kontrak juta spk pekerjaan konstruksi juta akuntansi rabbab terima hasil pekerjaan kepada penyimpan bara.a.ksa.akan pejabat pengadaan, ditandatangani pejabat penerima dan kom jasa lainnyabasil pekerjaan kepada penyimpan barang dilaksanakan pejabat pengadaan, ditandatangani pejabat penerima dan kombarang kontraktual) kenapa' ,. yang melatarbelakangimp:esuai perpres dan surat tugas kita.nsi pembayaran bukti pembayaran pajak belanja perjalanan dinas undangan disposisi dalam daerah belanja premi asuransi ookuroeo kontrak ditandatangani bupati dikeluarkan tiba.k perguruan tinggi ditandatangani bupati fc. surat ijin belajar fc. petugas ditandatangani dari pihak penyelenggara.ra surat tugas dan spp tanda terima uang bukti pembayaran laporan undangan surat penawaran belanja pengiriman kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis penerima pekerjaan wajib menyerahkan serah terima basil pekerjaan kepada penyimpan barang php, pembayaran, kwitansi pembayaran php, pembayaran, kwitansi pembayaran pelaksana.kan pejabat pengadaan, ditandatangani pejabat penerima dan kom pero belian rp. juta ppn pembelian diatas rp. juta ppn nph naskah perjanjian hibah daerah)pajak: juta kontrak juta spk juta akuntansi undang obyek belanda keterangan kelengkapan lampiran kesehatan yang melatarbela.kanjpimpurat tugas belanja perjalanan dinas undangan disposisi dalam dae.rah sesuai perpres dan kwitansi pembayaran bukti pembayaran pajak kesehatan belanja premi asuransi dokumen kontrak ditandatangani bupati dikeluarkan pihak perguruan tinggi ditandatangani bule.ti fc. surat lain belajar fc. pergas ditandatangani surat tugas dan spp tanda terima uang bukti pembayaran laporan _.,. . ,i. . ~ s d jut.a ppn pembelian diatas rp. juta ppn nph naskah perjanjian hibah daerah]belanja pengiriman undangan surat penawaran dari pihak penyelenggara kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis tahun zain uraian obyek kelengkapan lampiran keterangan belandapakta integritas surat penyataan tanggung jawab mutlak belanja perjalanan dinas undangan disposisi yang melatarbelakangi pelaksanaan luar daerah perjalanan dinas surat tugas ditandatangani oleh yang memberi perintah (pimpinan secara berjenjang) bukti transport nola bbm bukti penginapan pakta integritas surat pernyataan tanggung jawab mutlak :)! i'.1l~ rn;:, f\~ le. +.,. ., . ;:, . ::: ( ) ~::, !f~ ii, :;:. ,i! . j.s ::,. <() :'.l ;:i <i) s:i!j . jl:s 'a ii) <i) ~l' . "'m!l .,~ c:. ~j"~ ~~l ::, ., . ., ~, : ~ . . .i: .,, . re: . o:ij jll f,j" lj. ,:j~ ~ =t ffiffiffim n ~. . ,. ~f,j ii. ill,:; . lli< a::: (j) ::, ';i!! .:, :;l c:i ll, ::c iii nama lengkap) nip nama lengkap) nip yang memeriksa pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang diperiksa bendahara pengeluaran penari.maan purworejo, penjelasan positif negatif perbedaan positif negatif antara saldo kas dan saldo buku sal.rang benda berharga yang diijinkan jumlah berdasarkan keputusan bupati purworejo nomor tangga ditugaskan mengurus uang berdasarkan b pada: jabatan nama lengkap pada bari ini tanggal bulan ta.hun yang bertandatangan bawah in.i acara peiierjxsaan kas format serta acara peiierjksa all kaslengkap] nip nama lengkap] nip yang memeriksa pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang diberi.ksa bendahara pengeluaran penerimaan purworejo, penjelasan positif negatif perbedaan positif negatif antara jdo kas dan saldo buku jr dicairkan saldo bank sur at barang benda berharga yang diijinkan jumlah berdasarkan keputusan bupati purworejo nomor tanggal ditugaskan mengurus uang berdasarkan basil pemberi.saan kas serta bukti bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai beri..t pada jabatan nama lengkap pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertandatangan bawah ini serta acara peiieriksaa!f kas format serta acara pemeriksaan kas a.ru ll' uu'i peraturan bupati purworejo nomor tahun2~mahsun zain {bupati prior.ejo, nama lenzkanl nip nama lengkap] nip purworejo ..n penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif: perbedaan positif negatif hil jul ali kertas 8berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonansi sp2d, wesel. eek, saldo bank, materai dan materai dan sebagainya nihil saldo kas terdiri atas: uang kertas pecahan lem bar hil pecahan lem bar nihil pecahan lem bar nihil pecahan lem bar hil pecahan lem bar nihil pecahan lem bar nihil pecahan lem bar hll uang logam pecahan lem bar nihil pecahan lem bar hil pecahan lembar nihil pecahan lem bar nihil pecahan lem bar nihil pecahan lem bar nihil rp. nilalu kabupaten power&jo register peiiutupak kas spp gu nihil spp tu nihil:prosedur ketatausahaan bendahara pengeluaran merupakan prosedur yang digunakan menatausabringkasan prosedur penatausaba. alf bendahara pengeluaran.n lampiran ,tahun zain ~bupati purworejo, uraian prosedur ketatausahaan bendahara pengeluaran prosedur pengusahbuku pembantu panjar buku pembantu pajak ppn p serta acara pemeriksaan kas register penutupan kas kerinci.tanda tangan) nam.a jelas) nip tanda tangan) nama jelas) nip purworejo, tanggal bendahara penerimaan menyetujui, pengguna anggaran jumlah penerimaan yang harus disetorkan.ode laporan pertanggungjawaban adiojustratif bendahara pekerdjaan' administratif laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan lampiran xv,,,. . . tahun zain p3bupati purworejo, tanda tangan) nama jelas) nip purworejo, tanggal . bendahara penerimaan tanda tangan) nama jelas) nip menyetujui, pengguna anggaran jumlah penerimaan yang harus disetorkan al+ ode lapor al'f perang ul'f jawab alf ul'f gional bendahara penerbitan fungsional bu~ rejo, sisa tam bah uang persediaan telah disetor kas umum daerah.h pe.da tangga . cara pengisian: judul diisi dengan warn0as.lisan kas umum daerah. nama jelas)sekeliling uraian jumlah.b total tambahan baru panel jaa slam tam.khan ua opened jaan" skpd tahun anggaran program kegiatan tanggal sp20 laporan pertanggung jawaban tambahan uang persedian bendahara pengeluaran pembantu kabupaten purworejo format laporan pertanggung jawaban tambah all uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu skpd lampiran xvib~wore.jo, imahsun zijn sisa tambahan uang persediaan telah disetor kas umum daerah pada tanggal cara pengisian: judul diisi dengan nam.nama jelasrekening ura!all jumlah total tambahan u.: penedlaa slam tambahan ua,u, pendek&a skpd tahun anggaran program kegiatan tanggal sp2d laporan pertanggung jawaban tambahan uang persen aan bendahara pengeluaran pembantu kabupaten purworejo format laporan perang uif jawaban t.akibat al'f uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu skpd nomor tahun tent ang petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purpose.jo tahun anggaran . ~ ii) . . f.l . !::. .i! if.l o. lil i:ii.l! .,.,~] :>' !.'. ~~::i ~~~ :::; ill] .; j:s . ;:: cj) j::, 1c5~ f.l !~ = ; ill ., <tl ill iij ~~ ( ) '<! ill iii .;j] 'lit cl) ]st cl) f.l . . ('i ;:l .; ('i ., a,: '3up~~rejo, ~ahsunzajn (nama lengkapluas tunai saldo bank saldo total kas bendahara pengeluaran pembantuan penutupan kas bulanan bulan tahun format laporan penutup aff kas bulan,~wore.jo, ftt.1hsun zain (nama lengkap)kas tunai saldo bank saldo total kas bendahara pengeluaran pembantu l.l. alf penutup alf kas bul alf bulan. tahun. format laporan.llf penutupan kas bula.nan latm.rll vl.n ~ peraturan bupati purworejo nomor tahun tent ang petunjuk pli: laksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purworejo tahun anggaran nama jelas) nip. purworejo, tanggal bendahara pengeluaran kode rekening unm jumlah total uaq opened jaa.n awal periode uaq penecliaua akh periode skpd tahun anggaran laporan pertanggung jawaban uang persediaan acara pe1'keluaran kabupatbii purworejo format laporan pertaiiooungjawaban using persediaan lampiran xxi~ ,f,up~rejo, fma_hsun zain nama jelas nip. purworejo, tangga bendahara pengeluaran kode resenha uraian jumlah total uan1 penerima. awal periode uang penyediaan akh periode skpd tah.un anggaran laporan pertanggung jawaban uang persediaan be.bendahara pengeluaran kabupaten purworejo format laporan per alf ggungjawaban alf persedia,,. . rupa purworejo, ~hsun zain nama jelas nip. nama jelas nip. purworejo, tanggal . bendahara pengeluaran menyetujui: pengguna anggaran kode rekenhur uraian jumlah total tambahan penyediaan sia tambahan uang penelitan* skpd tahun anggaran program kegiatan tanggal sp2d pemerintah kabupaten purworejo laporan pertanggung jawaban tambahan uang persediaan bendahara pengeluaran kabupaten purworejo format laporan per alf ggungjawaban peng ulf alf taiibaii al'f alf persediaan lampiran xx; i:ii~ 2ts <fl ::i] 'lag_ "+,:; !'.? .,~,d . ::i <fl _ :i sss '"m ., ,ii! !i.il cio ,;j:i .;&( 'il .; :,. ii) ii) .;j (,) ::i ., . g__ . en!! ~~] a,::, 1q.' e!sm ' . ::r+,:i !:? .,~ .,; . ::, ia.s ;::; ::i 's;f~ "o~] ::r t:. ixi (jc) ill '.! .ij ::r . ,;&s:s .,;j ,;; <() ::r .,. ., <'i n<'i ~jl .,rn ::r ::, . . ~ , . r:: ill . llo r:: ::, ;a ., :i:: t:. !,, ;::; "<? ::l 2i" :::: &i! u;~ ill:::>. .;j ?_ '">gj_.; ,,. 2ta rll::, ~~&l :::, "t! ::. .,:; . :::, j.s . :::, .,:;i::s "a:i~ 'c! h !:. !l l a '.s .,:;_h3 (i) .,:;. ] :to 'ii j:s ffi ~i~ ., j'. s ~ ~&:: .,; :::, ., oii , ii. u)::, 'li] ':( ::, cxi le. .,~"' . cxi . ::, ::ij cll '<ij.il t::. cxi . ::, a,;l::,3r (ii jls cii i:s ii') ~l~ ti] '"'"" .'z if~ .] c'i ::i ii:: ::.: ::a . ::::> :i: :;g p.:; ::::> l:ll i:ii~ 11l;;) ,~,, .,~! !.'.? :::; . ;;) . :::: ::, cj" .;i3 .; ~:, !::. j:s j" u)~=:~r ' m ~j:s (i, j" ~&i3 ,sf :z: "'"' ::.: ., ~ fi a:: j.,, ~,:; ~t + + + + + + + + t + + ~ 't!j . ill.$ ., ~t + + + + + + + + t + + ~ '.:: j.,, :::: ~ " ~l ~~ l i t + + ll + '3up~rejo, ~4mah~11n .atn nama jeli) kip nama jeli) nip purworejo, sangat bendahara pengeluaran ppid ppid mengetahui. jllllllab spj l8ppid kade uraian seal'llp rablllq aqpzaa e.d. bulan bala.a ia.i a.d. balan aqp.ra aln iai till lab penerima& sp2d poto . pasar: ppi pb pb pb label lain jumlah hnerlmaan j>en luar, 8pj il8) .,.,ton _ pii pb pb ph la. in lain jumlah ,., ,.,. jdo bendahara ,., . kpk talun adq&l1ld bulan kabupaten purworejo laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran skpd format laporan pertanggungjawaban bmdabara elf keluaran skpd lampiran xx\~rejo, t.tahun zain (llama jeli) nip nama jeli) nip purworejo, tai:iua bertahan. pengeluaran ppid ppid lleagetahul, 8pj l8 ppid notte uraian jiu dall pap r.ebd a.d. bulan bulan ill bula agen .judul all . rtm.u.n p2d pohon n " ppr pll. ph ph lain lain jumlah pe.rtm.u.n pe lung sp.j ff.a f'eyetonua ~ pii ph ph ph lain lain ulama.ll pe jdo kaa bulan talam darah kabupaten purworejo laporan peri'anggungjawaban bendahara pengeluaran skpd format lapor.ar plt alf ul( jaw.ab alf ell sahara pengeluaran.ar skpd t'l!.kiu kl\ft ul'l\ ukwvkj!jvjelas) nip purworejo, bendahara umum daerah perubahan posts. kas hanan posisi! kas posisi kas rekapitulasi posisi kas bud saldo bank saldo bank total saldo kas tl'laal nomor . penerimaan peng,ejaan sp'ld sts lain jain ja.malah hari tangal periode kabupaten purworejo laporan posisi kas hari1' format laporan bud laporan posisi kas harian lampiran xwarna jelas) nip purworejo, bendahara umum daerah.h perubahan posisi luas harian posisi kas posisi kas rp.,., . rekapitulasi posisi luas bud saldo bank saldo bank total saldo kas ramai ural&o. onerimaa jllduar& sp2d sts lain lain dall kabupaten purworejo'o laporan pos kas harian format laporan bud laporan posisi! kas harian pera'quran bupati ourwork.jo nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten prior.ejo tahun anggaran tanda tangan) nama jelas nip purworejo, tanggal bendahara umum daerah pengeluaran yang telah d.dicatat oleh bank, belum dicatat oleh buku sp2d bukti lain yang sah bukti lain yang sah ost . pengeluaran yang telah d.dicatat oleh buku, belum d.dicatat oleh bank sp2d bukti lain yang sah ost. penerimaan yang telah d.dicatat oleh, bank belum dicatat oleh buku sts nota red.it bukti lain yang sah ost . keterangan selisih penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum d.dicatat oleh bank sts bukti lain yang sah dst . saldo kas umum daerah menurut buku saldo kas umum daerah menurut buku selisih kabupaten purworejo rekonsiliasi baik periode rekonsiliasi bank tanda tangan) nama jelas njp purworejo, tanggal . bendahara umur daerah pengeluaran yang telah dicatat oleh bank, belum dicatat oleh buku sp2d bukti lain yang sah bukti lain yang sah ost. penerimaan yang telah dicatat oleh, bank belum dicatat oleh buku sts nota kredit bukti lain yang sah dst . pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh bank sp2d bukti lain yang sah dst . keterangan selisih penerimaan yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh bank sts bukti lain yang sah ost. saldo kas umum daerah menurut buku saldo kas um.um daerah menurut buku selisih kabupaten purworejo rekonsiliasi baik periode . . . . c]\ . . ::> ( j t:. ::::> ___ :::, ~ . . .::, ~nmv n~ ~~~~~"n~m ~~m~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ " ~ ~ nnnnnnnn . c'l ::i fl dt ii! .'l . 1ii1 ~.t :at cl! j,ij i,e ~~., hlich . ~c.,~ !! ~] ls!j~i jl!i~ i~~ "!'< . jjj:! ~1lui; l,,l~i ji! is" .,! . t~!cl! cl!111cl! !~!!i!! .i:' . . "._ ______ :::> ( ) . ::x: ~~ . iee ;a :"' . nip kepala skpd purworejo realisasi s d bulan pagu rp) laporan ei. anja tidak la1'g8ubg belanja tidak la1'gsu1'g format . . ahsunzain '3bupati purworejo, njp kepala skpd purworejo targets d realisasi s d uraian pagu bulan [ni bulan rp) rp) (%) rp) (%) laporan pendapatan format3 tahun zain !suatu purworejo, nip purworejo, kepala skpd dawn rupiah 01l alf ajiooaraji ali.8a81 rmj.jsa 20xj 20xj sj20xo iwdapataji pendapatan asu at: o yang sah xx:x xx:x xxx xxx jumlah pendapatan a31.i daerah xxx xxx xxx xxx jij jih pendapatan xxx xxx xxx xxx ciel alr belanja operas! belanja pegawai xxx xxx xxx xxx belanja barang xxx xxx xxx jumlah belanja operasi xxx xxx xxx xxx belanja moo il belanja tanah xxx xxx xxx xxx belanja peralatan dan mesin joo{ xxx xxx belanja gedung dan bangunan xxx xxx xxx xxx belanja jalan irigasi clan jaringan xxx joo{ xxx xxx belanja aset tetap lainnya xxx xxx xxx belanja aset lainnya xxx xxx xxx xxx jumlah bclftll) opera!li xxx xxx xxx xxx jumlah belanja xxx xxx xxx xxx plus de~list xxx xxx xxx xxx pe.iierintab kabupaten prior&jo skpd . . laporan regulasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun berakhir sampa dengan desember dan format lapor alf realisasi anggarajii lampiran xxxfmahsun zain bupati purworejo, nip purworejo, kepalaskpd ma1am rupiah urai alf ajiogaraj( rea ll&\ ll8 20xi 20xi 8120xo i'iimdapataii pendapatan asu \merah pendapatan pajak daerah xxx xxx xxx xxx l'l,xx xxx xxx xxx juru\li pendar \t \n xxx xxx xxx xxx l!ello6l!,u ei. anja operas! belanja pegawai xxx xxx xxx xxx belanja barang xxx xxx xxx jumlah belanja operas! xxx xxx xxx xxx belanja moo \l belanja tanah xxx xxx xxx xxx belanja peralatan dan mesin xxx xxx xxx belanja gedung dan bangunan xxx xxx xxx xxx belanja jalan bagasi dan jaringan xxx xxx xxx xxx belanja asal tetap lainnya .xx xxx xxx xxx belanja asal lainnya xxx xxx xxx xxx jmpl>h belanja operasi joo{ xxx xxx xxx jul \h belanja xxx xxx xxx xxx surplus defisit xxx xxx xxx xxx peri!:kitab kabupaten1' purworejo spd laporan realisasi anggaran pendapatan dan belajiija untuktahun berakhir sampa dengan desember 20xj dan 20xo format lapor alf realisasi .anggar alf iu.iu1w aiu.a.,n rupiah aiiggaraji realis81 realisasi iio alf wxi :oxi ,.,.,, 20xo kbgiataii opera810bal pendapat alf pendapatan asu daerah pendapatan pajak daerah xxx xxx x:xx x:h daerah xxx xxx xxx xxx jumlah pekon\papan !w,.!!,y beban operasi beban pegawai xxx xxx xxx x:xx beban barang jasa xxx xxx xxx xx:x beban sungai:xx jumlah beban operas! xxx xxx x:xx x:xx jumlah beban xxx xxx x:xx x:xx surplus defisit lo xxx xxx xxx xxx pembrdtab icaiiupateii p'o'rworbjo 8kpd . laporan opsrasioiial untuk tahun yang beraxiiir sampai digaji dl: seiibbr clan joo format laporan operasionalm ruoiabl ural\ hingga all rmj.i8asi rj:alias .ltl 20lli 20jw keoiataii operabioiial pudapataii pendapatan asub xxx xxx xxx xxx jumlah pendapatan asli daerah xxx xxx xxx xxx juru\h pi;: dapatan um!! beban operas! beban j>awal xxx xxx xxx xxx beban barang jasa xxx x:x:x xxx xxx beban bunga xxx xxx xxx xxx been subsidi xxx xxx xxx xxx beban hibah xxx xxx xxx x:xx beban bantuan sosial x:x:x x:xx xxx x:xx bahan penyusutan xxx xxx xxx xxx ban lain lain xxx xxx xxx xxx olah been operasi xxx xxx xxx xxx jumlah beban xxx xxx xxx xxx surplus :.f!sjt u) xxx xxx xxx xxx l'ever jlf tab kabupaten purworejo bk.pd . laporan. op.krasioiial ull tabung yang bll: rakitis sampai dbiigaii desain bl: 20lll d&a :;ixo format laporan operasional l'e'ungu biak8iu'i nl1 ~ , pendapatan dan belanja daerah kabupaten purworejo tahun anggaran , '3up~rejo, .')tahun zain nip purworejo, kp.pala 8kpd urai alf 20xo aset asbtlawcar kas bendahara pengeluaran x.xx xxx kas bendahara penerimaan xxx xxx piutang pajak oo.merah xxx xxx piutang retnllusi daerah )()(}{ xxx penyisihan piutang xxx xxx belanja bayar muka )()(}{ xxx bagian lancar tagihan penyu81an anggaran xxx xxx bagian lancar tuntutan ganti kerugian )()(}{ xxx piutang lainnya xxx xxx persediaan )()(}{ xx:x jumlah ast lancer )()(}{ xxx asettetap tan )()(}{ xxx peralatan dan mesh> )()(}{ xxx gedung dan bangunan )()(}{ xxx jalan, irigasi dan aring.w xxx xxx asal 'tetap lainnya xxx )()(}{ konstruksi dalam pekerjaan xxx x:xx akumulasi ,penyusutan xxx xxx jumlah ast tetap )()(}{ xxx tagihan penjualan angsuran xxx xxx kem.strato dcogao pihak kctigio xxx xxx ast tak berwujud xxx xxx a"" loin lain xx:x xxx jumlah ast lainnya xx:x xxx juiilaji ab'l!:r xx:x xxx kewajiban!f wajib alf jarig'il\ bin> utang perhitungan pihak ketiga pfi xxx xxx pendapatan diterima timur8 )()(}{wajiban xxx xxx tas !ekuitas ekuitas )()(}{ xxx rkrkppkd xxx x:xx jll lab tas xxx xxx j:lain kewajiban aii ekuitas xx:x xxx dalam rupiah) pekerditaii kabupatbii' purworejo sapi> d:raja per desember aii format neraca lampiran x~up~rejo, ?tahun zain nip . . . . . purworejo, tepi.la bkd uraian 20xi .xo abbr' strl>usi daerah xxx xxx penyisihan piutang joo( joo( adanja bayar muka joo( xxx bagian lancar tagihan penjualan anggaran xxx xxx bagian lancer tuntutan anti kru,gian xxx xxx piutang lainnya xxx x:xx persediaan xxx xxx jumlah ast lancar xxx xxx bl' tetap tanah xxx xxx peralatan dan mesin xxx xxx gedung dan bangunan xxx xxx jalan, irigasi dan juragan xxx xxx aset tetap lain.oya xxx xxx konstruk.ksi dalam pekerjaan xxx xxx akumulasi penyusutan xxx xxx jumlah \set tetap xxx xxx tagihan penjualan angsuran xxx xxx kemitraan dengan pihak ketiga xxx xxx aset tak berwujud xxx xxx asal lain lain xxx xxx jumlah l8ininya xjc)( xxx j1jilbab as.et xxx xxx xewajjb all dwajibaii .jangka pendek utang perhitungan pihak ketiga pfk) xxx xxx pendapatan diterima dimulailas1ban xxx xxx ekuitas kll1 ta8 kertas xxx xxx rkrkppkd xxx x:xx j"gitlab tas xxx xxx .judo.ab kewajiban dari tas xxx xxx dalam rupiah) peri riff kabupaten prior&jo 8kpd 'neraca per el! ieiiber aii format neraca'3upa'i'i purworejo, purworejo, kepala. skpd uraian1' e.ekuitas awal. xxx xxx surplus defisit w xxx xxx dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar koreksi nil. persen aan xxx xxx selisih rev al. aset tetap xxx xxx lain lain xxx xxx ekuitas akhir xxx xxx untuk periode yang berakhir sampai dengan desember dan 20xo skpd pemerintah kabupaten elf purworejo format laporan!( perubahan ekuitas lampiran xxxbupati prior&jo, nip purworejo, kepala. skpdh. persediaan xxx xxx seri evaluasi aset tetap xxx :xxx lain .ajn xxx xxx ekuitas akhir x:xx :xxx pemerintah kabupaten( purworejo skpd lapor. alf perubahan ekuitas untuk ode yang berakhir sampai dengan desember 20xi dan 20xo format laporan perubah. all ekuitas . a.ji . __.{bupati purworejo, nip purworejo, kepalaskpdlas laporan keuangan skpd bab ikhtisar pencapaian kinerja keuangan skpd lhk:tikar realisasi pencapaian target kinerja keuangan skpd hambatan dan kendala yang ada dalam pendapa.ian target yang telah ditetapkan bab penjelasan oos oos keuangan skpd rincian dan penjelasan masing masa oos pelaporan keuangan pemda pendapatan beban belanda en belanja clan rekonsiliasinya dengan penerapan berbasis kas, untuk entitas akuntansilentitas pelaporan van mengskpd catatan atas laporan keuangan format catatan atas laporan keuanganft. . aa& u. . ,tahun zain bupati purworejo, nip kepala skpd purworejo,la.po ran keuangan skpd kabupaten purworejo yang terdiri dari (a) laporan realisasi anggaran; (b) neraca; (c) catatan atas laporan keuangan tahun anggaran sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami. pernyataan tanggung jawab lampiran xxxvu~rejo, .a. uci '.t it. kepala skpd ,.,.,., purworejo, ::: .,. .,, :::::: :: . . at ~ u.t.nt t,._.,._.,.,_ .,.r_.r_ . '\. nrf .,,. __,_._. ~.,.~. "' . v ~ . .,,. . " ' "' "' ~ ' . . ,. at"l' iny ai.,.t . ~_.,,.;._,"' ,,. . ' ., ;;:;::;.:. ; . ,. _._~ p_._. .n ._, ,._,_u p . ,._.,. "" . t.ann,,,. t,. _.,.__._,.~, ' h ,.__.nt ~ . .,__ ._._. . r ~., ) .n, ~ l>oi . . . ,. _,,_ . .,. . ._.,. . ._. '"'~"r ~~ ~p~ . ~t ~ . o n a_. h . p41i . s.,. " . ' ._."" 1u. . . . ,. ' w,,.,., .,__._ . . _._ .__ '"'~" ~,.r,. .u~ ,. . o . ,.,.,.,._ . . _.,.,. o . """"" a.,. . . .,_._n"'~,o,.,a. . ~~ o.;., . . . ,. . ,. . ., ~._ .ca,,._~ ar,. .,. . ,. ~,. ,. . .,._.,. e. h il~~ _. . ._ . ._.,,.___._ ~==;:=~==:w'~o . 'ft . . timor.__nw.u nl8j,nn _,,_._ ._ .r .,. , . ::: ~~. ! "" 'l=;=._,. v. ,._' " . . ,._, .,. ~::r. ~~ :t::.:;!':."o . . .,._, . , .,. ""__."" . """ '" . a._. . ,,.,. rin.,,. q_,., .,.,. 'po p'i _. """""'.,,. "' * &.full ,, p'l _,_ . . pl 'ti '"_. oan" n o n a. 'p'o> ,.,. o__. _.,._.__._ . . ,.,._ . ._. . _~,,,._. e:::~ ~=~ :: :.::::: oc::: a., ._ ,. " " ~ . . .:=::::::: . . ~" r tt .,., o., cl . :a. ._.,. . mail.u . ~ ~o ,."' . ~.~,.,. .,.o .,,._.,. .,._ru. :::::==~::::::==:~~~=tt l,=~ .,. , _. ,.,._,,. ,. . no .on.,._. l_.,,.,,.,.~~n.,_,._.,., .,. . "o."'. "" . ,. _.n ,.__ ,,._.,. o.~ ,._ '. iio ~ ,_*\i.,_.,. ___.,. ___ :. =. ~:~? .::. ~=~~" . . ~~~ ~ indah ~a' ko'ta . ~~ ~ . n, ll!lll~at~~~ untuk t.uh vang ub'u'oto4a arsip~t . .em~ loji ._. format laporan realisasi garam( eim rapatan dax belanja daerah lampiran xxxv peraturan bupati purworejo nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan anggaran. pendapatan dan bel.anja daerah kabupatenpurworejo tahun anggaran if,ue fwo rejo, {.,tahun zain n[p kepala skpd purworejo, saldo anggaran lebih awal xxx xxx penggunaan sal seba.gai penerimaan pembiayaan tahun xxx) (xxx) berjalan subtitel xxx xx:a:uan tahun sebelumnya xxx xxx lain lain xxx xxx saldo anggaran lebih akhir xxx xxx la.pepemerintah kabupaten purworejo skpd format laporan perubahan saldo anggaran lebih per desember 20xj dan 20xo lam ran .xxxvii~u~rejo, ~tahun zain nip kepala skpd purworejo, ~a,,,.,. ,""' . u.*"" ofl~ . ~.,. .,. . . .,,_ ._.,. . .c,a._._ s.n. .a nnn o. ,. ., . "'._.,.' do"mp.f~ . o.ii ftt.". " in_._._ . o.ot.11p.~ . . . . r1 kot .,. qd9rw__. . "" ""'""' .,. . u. _ . . a . . wn _._ ,_._.,,.,, 1110n1n ~ ul90., f" qa~ . ::""' . ,.,. _.i. ~ .t . _. . . ,., _,_ . j<ii.m'. . . . l'tl.u_ ,._u. _.l.__~ . .a, .,.atah'ii"""" ~ f'"ena.,._, . tt~t,f . ~ ~ ~"" "'"~~ _,,.,._., ._ . ~. &.oi_ .,. .,., n, ~ :a:r . """"""'~' tti . :,ir . . . _.,. .,.,., "'' ~~ff911t ',t o.o.nt_ ._.~._.,.,. . . . . . n.n~ ., """" _.""""' h w. "l. ml,t, mu.,.~. .,. ~ a. . ._ __,, ~ "'~ ._ . ~.,.,. , ~, . ~ ~ o ~._. . . ~ fl' ndia',at ~ ~.,.ah~~.a rt18 f.a.n>t o a. ~ . ~ h self' ot;;,e, . vf"'l' . o ~ . .,_,._._._ "'" _. . . anggaran daerah .,._a . . ._1.: p. ,~f\ ~~._. .,.,._ ._. o._.,.,. o.,._._ ~ .,.p. ,o,_s.r, . .r._." '. .o.f' ~. .~ ew . or" jll, poi ull,ll~f mll'l, untuk uf\, iv ol) hlt s m de1' io,,iih~t dl!,.,.,c:ft:t .,a, format laporan operasional lampiran xxx lll peraturan bupati purworejo nomor tahun tent ang petunjuk pelaksanaan pendapatan dan bel.anja kabupaten purworejo tahun anggaran amahsun zain purworejo, nip kepala skpd purworejo, uraian 20x1 20xo ekutasawal xxx xxx surplusidefs!t lo xxx xxx mf> m.la perl6~ kebun wt1< esai.ah af4 pienjasar: koleksi tlaipersedmn xxx xxx sel sti revaluasiasettetap xxx xxx l.a xxx xxx eku!tasakhr xxx xxx pemerintah pr<nsm<kabupatenkota laporan perubahan equity u<pe rro eya~berries mfl a!dengan31 d~er20x1 format laporan perubahan ekuitas lam ran xxxixtahun zain nip purworejo, kepala sk.pd nl! e u, . kew"a. lll . oma .tank .oral~ to,p~n ulltotl o. n name'\ mpfli11.n1( ~)~ ua.no .,.va,.a ,:. ,~ ._.,.,. ._ k_.,_.,_.gm ,,. . ~ti . ,. . . . ' ~ "'ewa j.a. ho+t . ende:k ,.,,,._. k. ._. (pac) 4ft jollof~ bus ball.an~l. a.t,ng,~ap f"u"u p .d!mirip ' " onm . .,._ j.,.a~note l.aln'w(i "'""' ntc. . ,.n. , . .,.~ sia:t'l. lainnya t ott.n._,.p~ k~l~left8nj'.t""'*k~ . tid411\ u. . i "' t.at . lalim ,._._.'""""' mana c"'4a#i "'" o.arc~ .,.tld.n c att n inv ta9f jah(;m.a lil ._.,.,.,.__" p.,.,. . ,,. ._. 8urat '8ng nll,ga,w . p,v) mlk~~ .,__._. mo,.,._._ &. ii~ "" n .,,,._., ftin. n.n ., . p._,., .n float~,.~oa.,. re,n , am,._. .,_., en~ . p.,.n n . ., tn .ae j*"ou aset.c.,_ k dl~o.,.,, ~lilliirilj .g .a,,._,.,. . . ~.,t.anc.r~~k pn ~,.~ allan lanc.r pi~.,_,.,,.~ oa,wan &., qian._.,_,.,,. ,;~. r.rnen,.h~ balap,&. l' caf"" p i .r\~ ~14ft~~l.aw yftlllll. .,. .,l~~r t'~ ,._._.,,"~ " . "~rt. ~ rt.o . akijkpo . . .,.,~~, . ,. . !s9 v:wa.j ul6 = .um .,,., al4 . onn9111kmjupa tl; l'k ol' . _,raja pli de:ae.,er :zox o""" format neraca lampiran peraturan bupati purworejo nomor tahun tent ang petunjuk pelaksanaan angg~, pendapatan dan belanja der. al{ kabupaten purworejo tahun anggaran hup~rejo, maj.f' :ttn .atn nip kepala skpd """ . """ """ . . . ,., _.::~!.::'~ . v'la ==== ~~::. r o1n1. . ._ ._ k ,r . . o .n oi,pi h . . . pan ""'"~ ._'" .,., p. .o ,,._. .,_ . o ,, . ,. . p n '""' ' o. e,., ~ ,, . ~ o.y "' ,._,.,. . ~.,.~a. . . ,! v,n_.,. p "' ~ a.lot "''"'"' . _._. . ~,., i,,c.t,,., .,. ,a; r. .m . . ,,._.,. . ~ . ._ . .,.,_ p4~ m . ,., .,. .,_. n,_.i pe.,.r1m . .,._._., ,,. .,~ o na . p.,., ._. lao .,. ,. p_n,.~ "' p ~~ &.ua,. . "' "' . .,. a. ,. ,. ""' v e . ==:::~= :::::: ~,o .,._._.,. _,, ".,_ po " . _._ . .__, it? . . r ~ :re ,._.,.,.,._ ., .,.a .,.~_. ::._ . . . . . ._.,,. a a ,___ ._._. i.vw'lov p y t<. .i .,__ e' a m .>t ,r a.rw ._.,. . ,.,., ~~ .,. <>s r .,. ar._.~ tc. ~ r ~ v ,.,, _,._.,. . . m. . ,.,._, o e. . ._. :i?' p nl.,. l n ._ t.,_., :a. ,. nt.,. n _.__ .,._,_._. . m ,. ., .,_ ._.,, n ~ _._ 'l"i .,.__ .,.,. . ,._,._,_" .,. . ;;t .,,. ,. .,."" v. "(,.,._,. o h .,._., c)lpl . .,_. t"" . ,: . rv. ._., ._. , .,_. . ju. af' ioi. . ,. . 'll> kit "' ., "'" ~~ ,. .,. .,, . .,._,,. ,.,._.en a ._.,._.,. " ~ . ._. .,._ . ~. ut. ,.~ .,._ ,.""'_. .,. ft, ""~ . . . p :~~r~:~:::r ;:.~~:::.:,.::~:::. . """' d rt uvl u.,. . . .'"' " _., pi"' . .,_ o . _._,. _. .,.,._. ,.,.,,_._. ' .,._,,. .,. . o r ._. .o .pa o:.a. .,,,.~ ,. .,._. . . iik . .,. ,._. . . . oi,"' m_. o n ri .' pin.,_,._. . ., . &. ~ ::::::::::: :::::= :::= ~:: ::::=:::::: .,, ,._.,." . .c: . .,.,. ,,.,~ "'_ . _. . . c . e,.:. i arv . .c. _.,.,. ., . _. p ""' ,. ,. "" '" . ?::#. ,.,."' .,._._ ,.na. .,. .,. . . . ,. _.,. . o ' '"""' ?:l ,." ._" . . ,.,.,. . _. o._m .__. .__ "" " 1o .,,. p ~ ,.,.,. pl,,. n . .,. ,_. <_._., eu.,,. . pen b. y , ,.,.,,,. ,. .,_., obl' o . _111o.,._ . ,.,. o. . ~"" . p .t:" . ,,,,.,,. ,.,.: p._.& n~ .,. p ~"' ,.,. pf._"" "' . ,,_,._._. ,._._._, ,. .,,_ . ._ ,._. .,. . ' ,. o jun, arv c lw. r .c. . """ toe. & .,.,. alildvl.,. ,.,,.,. . .,. . _.,.,. eoc. . .,,. ""'"u t;. ' 'r "., ~.t ~ . ., v'"ii . ,.,, ._ t<. ' u ~~!:!'.,,_.,._._ .,. ._. , ~.:;: .: :::::~:. :=.:~"'!' ft<) a. ,. _,. ,. ._ .ft k,m . tde a. . tuo "" e.n ._ . ,. . , , . . ~,.,. ka8u, _.,.,,._ota l.ap oft. af! ik.i. v~t. t. n. .,.,. ._ . :a1 ,,_ ,o.x, . ~m> . ~~ ~ format laporan arus kas lampiran xlip j\,up~or&jo, ~tahun zain kepala skpd purworejo,.inersia keuangan pemerintah daerah ham.bat.an dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan bab lll penjelasan eos oos keane.an pemerintah daerah rincian dan penjelasan masa masing oos pelaporan keuangan pemda pendapatan ban belanda aset kewajiban ekuitas pengungkapan at.as pos pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual1 atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan berbasis luas, untuk entitas akuntansi entitas pelaporan van men ppid catatan atas laporan keuangan format catatan atas laporan keu al'l al'l lampiran l;;r . ::> ( ) cl) q., . . . ::c ill: :x: :ii ill ill en . . . f o '< e .z &:: . ::g il: <') ill > t _j_ . . . ,. ._ ::s ::,; .,. . ('i . . ):, :.: "'i .ti .; . .:, .; ill .; c;, "iii' ::! ;;; . . .; . . ill ., &'. .ri c.l .,; .: .c! .: .:. ,,i . iid .>i i:::a ;,' . ,. !'> s'! is'! ( l ( l ( l . ii._ ( l . (j "'~ !:'> iii: ;.l !!: ii) !!! !!! ,el :,,;: ., :,,;: ;,:: t:i .e. .e. !!! !!! ii) .:i. :,,: !!! !<' :,;: . ii) i!., . .__., l:i;,,; |
passctor penguadiukur dari permukaan laut adalah relative rendah (sampai dengan 200m dpl) meliputi kecamatan trenggalek, pejalan, turunan, karangan, tugu, gandusari dan kampak. dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian atas dpl, meliputi kecamatan bendungan, watulimo, suruh, dong, pule, panggul dterjadiun aniksuwarni nip |
pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatanbahwa dengan adanya perubahan cara penghitungan dalam pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerngajuan pemberian tambahan penghasilan bagi pns dan cons yang menduduki jabatan kepala desa disampaikan dengan disertai data dukung, meliputi: penilaian kinerja perangkat daerah yang dibuat oleh instansi induk pns dan cons yang bersangkutan, penilaian kinerja pns dan cons yang dibuat oleh camat, rekapitulasi ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai yang dibuat oleh camat, dan skp yang telah dibuat pada awal tahun dan telah disahkan. bagian kedua besaran alokasi pencairan tambahan penghasilan besaran alokasi pencairan tambahan penghasilan ditentukan oleh. besaran alokasi pencairan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan sebagai berikut: terhadap perangkat daerah yang mencapai nilai kinerja (enam puluh lima) atau lebih maka dapat mencairkan (seratuslima puluh) sampai dengan (enam puluh empat) maka dapat mencairkan (sembilempat puluh) sampai dengan (empat puluh sembilan) maka dapat mencairkan (delapkurang dari (tiga puluh sembilan) maka dapat mencairkan (tujuh puluh persen) dari alokasi tambahan penghasilan yang ditetapkan. besaran alokasi pencairan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja pns dan cons sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan sebagai berikut terhadap pns cons yang mencapai nilai kinerja (sembilan puluh) atau lebih, maka dapat mencairkan sebesar (seratustujuh puluh lima) sampai dengan (delapan puluh sembilan), maka dapat mencairkan sebesar (sembillima puluh satu) sampai dengan (tujuh puluh empat), maka dapat mencairkan sebesar (delapempat puluh satu) sampai dengan (lima puluh), maka dapat mencairkan sebesar (tujuhkurang dari (empat puluh satu), maka tidak diberikan tambahan penghasilan. bab ketentuan lain lain ketentuan pemberian tambahan penghasilan dalam peraturan bupati ini, berlaku bagi pegawai negeri sipil pemerintah pusat yang bekerja pada pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut: berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada pemerintah kabupaten purworejo, tipns dan cons yang menjadi kepala desa wilayah kabupaten purworejo, diberikan atas tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam bab ketentuan peralihan pada saat peraturan ini mulai berlaku, syarat pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan september tahun menggunakan kertas kerja yang memuat realisasi tugas dan kegiatan yang dilaksanakan secara riil berdasarkan tugas dan fungsbel rata rata capaian kinerja minimal perangkat daerah bulan capaian kinerja minimal sama menetas l67 september oktober format penilaian kinerja perangkat daerah nama perangkat darah bulan indikator jawaban nilai waktu penyampaian laporan capaian kinerja fisik perangkat daerah setiap bulannya ja. sebelum tanggal pada tanggal atau hari kerja berikutnya apabila tanggal adalah hari libur: je. setelah tanggal presentase capaian kinerja fisik perangkat daerah terhadap capaian kinerja minimal perangkat daerah ya. loh id. yo: je. yo yo: jd. dibawah jumlah nilaiformat penilaian kinerja penilaian kinerja pns periode bulan . tahun . io. tan tan io. o ) tan setiap hari meninggalkan kantor pada jam kerja untuk keperluan non kedinasan, ce. kepulangan sesuaijamkerja pulang kerja tepat waktu sesuaikan kerja: pulang kerja lebih awal sampai dengan kali dalam sebulan pulang kerja lebih awal sebanyak sampai kali dalam sebulan 4d. pulang kerja lebih awal sebanyak lebih dari kali dalam sebulan) selalu pulang kerja lebih awal setiapharis kepatuhan dalam melaksanakan tugas yang diberikanoleh atasan won io. segera melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikanatasan, menunda melaksanakan tugas yang diberikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan) tidak melaksanakan tugas yang diberikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menolak melaksanakan tugas yang diberikanatasan) too kelengkapan atribut pakaian dinas menggunakan atribut pakaian dinaslengkap, menggunakan atribut pakaian dinas tapitidaklengkap: pemanfaatan fasilitas perlengkapan kantor bertanggungjawab, memanfaatkan dan memelihara fasilitas perlengkapan kantor yang disediakan), tidak bertanggungjawab, tidak memanfaatkan dan tidak memelihara fasilitas perlengkapan kantor yang disediakan): aaj. mpp) ppp'$''"',,'' ' '''''' kejujuran dalam melaksanakantugas berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dan berpedoman pada regulasi, koo melaksanakan tugas sesuai perintah atasansaja, joo bertanggung jawab dalam melaksanakantugas sangat bertanggungjawab bertanggungjawab kurang bertanggungjawab tidak bertanggungjawab hu bersikap tegas dan tidak memihak dalam penyelesaian masalah pekerjaan lo.a lb. tidak penggunaan kewenangan jabatan tidak menyalahgunakan tidak melampaui wewenangjabatan menyalahgunakan melampaui wewenangjabatan ketaatan terhadap aturan, moral dan etika kedinasan t17l . nee $p'ppi h"m mi ::. nn. (kinerja pegawai au kurang patuh kesungguhan dalam melaksanakantugas . .,. koo sangat sungguh sungguh bd. sungguh sungguh kurang sungguh sungguh 4d. tidak sungguh sungguh lk. indikator dan sub indikator pencatatan kegiatan: to. mencatat setiap hari seluruh kegiatan pekerjaan dalam buku kerja harian pegawai, tidak mencatat setiap hari seluruh kegiatan pekerjaan dalam buku kerja harian pegawai, tidak pernah mencatat seluruh kegiatan pekerjaan dalam buku kerja harian pegawai: ll. nilai kinerja pns ke os. purworejo, tanggal bulan tahun pejabat penilai pns yang dinilai nama nama nip. nip. bupati purworejo agus bastian petugas pengelola keutunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah. petugas sandi dan telekomunikasi, yang selanjutnya disebut petugas mantel, adalah pns dan cons yang telah mempunyai akses sandi (crypto clearance) dan akses pengamanan (security clearance) dan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan,iparis yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. pustakawauditoruditor yang mempunyai fungsi, tugas, tanggung jawab,pengurus barang pengelola pengguna adalah pns atau consrangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah pengguna barang. pengurus barang pembantu, yang selanjutnya disebut pengurus barang pembantu, adalah pns atau cons yang diserahi tugas untukberdasarkan pertimbangan beban kerja atau kondisi kerja atau kondisi objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawaiguru, jabatan. hasil penilaian kinerja individu adalah hasil penilaian kinerja pns dan cons oleh atasan langsung secara berjenjang berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. penilaian kinerja perangkat daerah adalah hasil penilaian kinerja fisik perangkat daerah berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta kesejahteraan pns dan cons. bab kriteria pemberian dan perhitungan tambahan penghasilan bagian kesatu kriteria pemberian tambahan penghasilan tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja atau pertimbangan obyektif lainnya. tambahan penghasilan diberikan berdasarkan salah satu dari kriteria sebagaimana dimaksud pada dalam hal pns atau cons menerima tambahan penghasilan lebih dari satu kriteria sebagaimana dimaksud pada maka yang berlaku adalah tambahan penghasilan yang lebih menguntungkan baginya. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pns dan cons yang ditugaskan sebagai: perancang peraturan perundang undangan daerah, auditor, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahyang ditugaskan pada sebagai: sekretariat daerah kabupaten purworejo perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah, staf ahli bupati, petugas pengelola keuangan daerah, petugas persandian dan telekomunikasi, arsiparis, pustakawan, pengurus barang pengelola pengguna, dan pengurus barang pembantupns dan cons yang tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dan bagian kedua penghitungan tambahan penghasilan tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pengukuran kinerja, indeks besaran rupiah ibr), dan nilai koefisien (poef) serta memperhitungkan hasil penilaian kinerja individu, hasil penilaian kinerja perangkat daerah, ketidakhadiran pegawai dan unsur kedisiplinan pegawai. pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada diperoleh berdasarkan penghitungan abk pegawai dan evaluasi jabatan pegawai. penghitungan nilai evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada bagi jabatan struktural merupakan bilangan yang ditetapkan berdasarkan ruang lingkup, dampak program, wewenang penyediaan, hubungan personal, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan, dan atau kondisi lainnya situasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penghitungan nilai evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada bagi jabatan fungsionalmerupakan nilai rupiah yang dijadikan dasar untuk menentukan besarnya tambahan penghasilan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. nilai koefisien pengali (poef) sebagaimana dimaksud pada merupakan bilangan pengali yang besarannya ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. ketidakhadirdengan keterangan izin atasan, dikurangi (du, terhadap pns dan cons yang mengambil hak cuti, dikurangi sebesar (satuterhadap pns cons yang tidak masuk kerja karena sakit, dikurangi sebesar (nol koma limpns cons yang tidak masuk kerja dengan keterangan izin atasan, mengambil hak cuti, atau karena sakit sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf harus menyertakan surat keterangan izin atasan, surat ijin cuti atau surat keterangan sakit ketentuan kepegawaian yang berlaku. unsur kedisiplintanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikurangi 5y6 (lima persen) per hari dari besarnya tambahan penghasilan yang ditetapkan, terhadap pns cons yang terlambat masuk kerja, dikenakan pengurangan pemotongan tambahan penghasilan dengan perhitungan jumlah waktu keterlibatannya dihitung secara akumulatif selama satu bulan dengan ketentuan setiap jumlah keterlambatan sebanyak jam sama dengan tidak masuk kerja dengan keterangan izin atasan selama (satu) hari kerja, terhadap pns cons yang pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan, dikenakan pengurangan pemotongan tambahan penghasilan dengan perhitungan jumlah waktu pulang awal dihitung secara akumulatif selama satu bulan dengan ketentuan jumlah waktu jam sama dengan tidak masuk kerja dengan keterangan izin atasan selama (satu) hari kerja. besaran tambahan penghasilan diperoleh dari perkalian antara jumlah nilai evaluasi jabatan dengan indeks besaran rupiah ibr) dan nilai efisiensi (poef), penghitungan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dapat dirumuskan sebagai berikut: nilai evaluasi jabatan ibr poef) penerimaan tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. bab iii penganggaran, alokasi dan besaran tambahan penghasilan bagian kesatu penganggaran tambahan penghasilan tambahan penghasilan harus dituangkan dalam rka skpd dan dpa skpd serta ditetapkan dalam apbd. tambahan penghasilan diberikan setiap bulan. bagian kedu,sebesar (delapan puluh persenmenjalani cuti lebih dari (dua belas) hari kerja pada bulan yang bersangkutan: pns atau cons yang diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pns atau cons: pns maupun cons yang tidak masuk kerja meninggalkan tugas tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan akumulasi lebih dari (tiga) hari dalam (satu) bulan pada bulan yang bersangkutan, berdasarkan bukti kehadiran absensi, pns yang menjalani tugas belajar, pns yang mengambil masa persiapan pensiun mpp), pns pindahan dari daerah lain yang tunjangan penghasilannya belum dianggarkan dalam apbd, pns dan cons yang dipekerjakan atau diperbantukan luar lingkungan pemerintah daerah,nggaran pendapatan dan belanja negara, pns dan cons yang ditugaskan badan layanan umum daerah blue): cons yang belum mendapatkan spot. diterima adalah tambahan penghasilan sebagai staf pelaksana sesuai dengan golongan ruang dari pns yang bersangkutan. bab pengajuan dan besaran alokasi pencairan tambahan penghasilan bagian kesatu pengajuan tambahan penghasilan pengajuan pemberian tambahan penghasilan disampaikan dengan disertai data dukung, meliputi, dan skp yang telah dibuat pada awal tahun dan telah disahkan. penilaian kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dikeluarkan oleh bagian pembangunan sekretariat daerah berdasarkan pelaporan capaian kinerja fisik perangkat daerah. penilaian kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dinilai berdasarkan: waktu penyampaian laporan capaian kinerja fisik: sebelum tanggal setiap bulannya diberi skor (enam puluh), pada tanggal setiap bulannya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal adalah hari libur, diberi skor (lima puluh), setelah tanggal setiap bulannya, diberi skor (empat puluh). prosentase capaian kinerja fisik perangkat daerah terhadap rata rata capaian kinerja minimal perangkat daerah: (delapan puluh persen) atau lebih, diberi skor (empat puluh), (lima puluh lima persen) sampai dengan (tujuh puluh sembilan persen), diberi skor (tiga puluh), (lima puluh empat persen) sampai dengan (lima puluh empat persen), diberi skor (dua puluh): kurang dari (empat puluh persen), diberi skor (sepuluh). penilaian kinerja pns dan cons sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat dan ditandatangani oleh pejabat penilai atasan langsung pns dan cons yang bersangkutan. penilaian kinerja pns dan cons sebagaimana dimaksud pada dinilai berdasarkan hasil penilaian kinerja pada pns dan cons setiap bulan. rekapitulasi ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah unit kerja. tabel rata rata capaian kinerja minimal perangkat daerah dan format penilaian kinerjanilaian kinerja pns dan cons sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. |
aam bupati soppeng provinsi sulawesi selatan peraturan bupati soppedengan rahmat tuhan yang maha esa bupati soppeng, menimbang :a. bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten soppeng nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap standar pelayanan yang ada selama ini dan menyesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah pemerintah kabupaten soppeng, bahwelum sepenuhnya mengakomodir seluruh langkah teknis penyusunan standar operasional prosedur maka dipandang perlu merevisi kembali peraturan bupati soppeng tentang standar operasional prosedur dan menyesuaikan dengan peraturan daerah kabupaten soppeoppeng tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap) lingkup pemerintahembaranpinsi sulawesi selatanlayanan publik lembaran daerah kabupaten soppeng tahun nomor tambahan gambaran daerah kabupaten soppeng nomor peraturan bupati soppeng nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan peraturan daerah kabupaten soppeng nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan publik berita daerah kabupaten soppeng tahun nomorahsimbol sop menggunakan tinta warna hitam. bagian dalam simbol kapsul, kotak, belah ketupat dan segilima berwarna putih. simbolbab penyusunan sop setiap perangkat daerah skpd unit kerja wajib menyusun sop sesuai dengan mekanisme pelaksanaan proses pekerjaan, yang dilakukan oleh sebuah tim penyusun sop tim penyusun intern perangkat daerah skpd unit kerja. kewajiban menyusun sop sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan setiap awal tahun berjalan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas. evaluasi dan revisi sop tiap (dua)tahun berjalan. sop sebagaimana dimaksud pada disusun dengan berpedoman pada: tugas dan fungsi, dan uraian rincian tugas jabatan, kecamatan dan utd dilaksanakan oleh pejabat eselon terendah sesuai tugas dan fungsi yang dikoordinasikan oleh sekretaris perangkat daerah skpd. proses penyusunan sop pada upt dikoordinasi oleh kepala subbab tata usaha atau pejabat yang disesuaikan dengan tugas dan fungsiny penatalaksanaan. untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan sop ap dapat dibuat dalam suatu program dan kegiatan yang koordinat oleh sub bagian yang membidangi urusan umum dan kepegawaian atau unit kerja lain pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinir dalam perangkat daerah skpd unit kerja tersebut.: memperhatikan sop lainnya yang dibakukan, dan memperhatikan identifikasi kebutuhan sop ap. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bagian organisasi dan tatalaksana sekretariat daerah kabupaten soppenggesahan sop sop lingkungan perangkat daerah, pengembangan dan pengawasan internalketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka efidua) tahun. bab xiidan tatalaksana sekretariat daerah kabupaten soppeng. bab xiii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati soppeng,oppeng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. keputusan dokumen yang ada selama ini yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah skpd unit kerja, sebagai pelaksanaan darioppengbupatisoppeng, razak diundangkan watansoppeng pada tanggal oktober sekitaradministratif nomorsop tan tgl pembuatanlan kenket. uraian prosedur sekretaris asisten kabar kasubbag staf kelengkapan waktu output daerah adm. umum menugaskan kasual membuat surat masuk menit surat masuk dan konsep surat disposisi arahan disposisi arahan asisten membuat konsep surat surat masuk menit konsep surat disposisi arahan asisten dan kabar memerintahkan staf bagian, surat masuk menit surattelah diketik mengetik konsep surat. disposisi arahan asisten, kabar dan konsep surat memeriksa dan memakai surat surat telah diketik menit surat telah diperiksa dan nala mengoreksi dan memakai surat. surat telah menit surat telah diperiksa dan dikoreksi dan diperiksa dipakai dipakai memverifikasi dan marah surat. surat telah menit surat telah dikoreksi dan diverifikasi dan dipakai dipakai menandatangani surat surat telah menit surat telah diverifikasi dan ditandatangani dipakai menomori dan mengarsipkan surat surat telah menit surat telah diberi sop serta mempersiapkan ditandatangani nomor dan telah penomoran mendistribusikannya. diarsipkan surat, sop pengarsipan pendistribu sianteknis nomorsop tan tgl pembuatan revisiasamenerima seluruh naskah dinas yang perlu buku agenda, buku menit seluruh naskah dinas diarsipkan arsip, box file, map yang akan diarsipkan mengklasifikasikan naskah dinas seluruh naskah dinas menit naskah dinas telah yang akan diarsipkan terklasifikasikan mencatat pada buku arsip naskah dinas yang telah menit naskah dinas telah terklasifikasikan, buku tercatat dalam buku arsip arsip mengarsipkan naskah dinas sesuai dengan naskah dinas telah menit naskah dinas telah klasifikasi tercatat dalam buku arsip diarsipkan bupati soppeng, razak memutuskan menetapkan peraturan bupati tentangwewenangsoppeng yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. unit kerja adalah bagian dari perangkat daerah sesuai dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsitandar operasional prosedur administrasi pemerintahan adalah simbol yang digunakan sesuai dengan uraian prosedur pada sop apunsur dokumen sop halaman judul standar operasional prosedur administrasi pemerintahan bagian organisasi dan tatalaksana sekretariat daerah kabupaten soppeng sekretariat daerah kabupaten soppeng jl. salotungo nomor tlp. watansoppeng standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dinas kesehatan pemerintah kabupaten soppeng dinas kesehatan pemerintah kabupaten soppeng jl. salotungo tlp. watansoppeng keputusan kepala perangkat daerah kop naskah dinas perangkat daerah keputusan sekretaris daerahbagian organisasi dan tatalaksana sekretariat daerah kabupaten soppeng dengan rahmat tuhan yang maha esa sekretaris daerah kabupaten soppeng, menimbang nan pep upn rpp enn mengingat isekretaris daerah kabupaten soppeng, pangkat nip tembusan: kop naskah dinas perangkat daerah keputusan kepala dinas kesehatankabupaten soppeng dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala dinas kesehatan kabupaten soppeng, menimbang @hacanaanananan mengingat lkepala dinas, pangkat nip tembusan: daftar isi daftar isi keputusan kepala perangkat daerah .ie daftar .o.ooeaennlnnnlnnlnlnlnal penjelasan singkat penggunaan sop .o.model daftar sop bagian . weo.ieeenlnannnnn daftar sop bagian . j.o.eennnannn daftar sop bagian .ieeeeetkelnnnnanlnana daftar sop bagian .ieeeeelnnnanlnl penjelasan singkat penggunaan sop penjelasan singkat penggunaan sop ruang lingkup). ringkasan).o jeeeenannnnnnnannln anna definisi). bupati soppeng, razak lampiran iiiagian identitas sop sekretariat daerah nomor sop vj tel pembuatan dog tgi revisi vj tgl efektif naa disahkan oleh sekretaris daerah kab. soppeng, pemerintah kabupaten soppeng sekretariat daerah bagian organisasi dan tatalaksana bagian penatalaksanaan drs. tenri sess, nip. sub bagian penatalaksanaan nama sop pembuatan surat biasa( sekda)sekretariat dprd nomor sop tan tgl pembuatan tgl revisi vj tgl efektif disahkan oleh sekretaris dprd kab. soppeng, pemerintah kabupaten soppeng sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bagian s.encooocorco. sub bagian eco .menguasai alur perbuatan sekretariat daerah kabupaten soppengdinas nomor sop tgl pembuatan tgl revisi vj mata tgl efektif disahkan oleh kepala dinas, pemerintah kabupaten soppeng dinas kesehatan bidang.ocooooooooooooooo sub bidang.ooooooooo nama sop pembuatan surat biasa2017a badan nomor sop vj tgl pembuatan tgl revisi vj mata tgl efektif disahkan oleh kepala badan, pemerintah kabupaten soppeng badan perencanaan pembangunan daerah bidang.oocooooocoooooooooo sub bidang.ooooooooooooo nama sop pembuatan surat biasa kualifikasi pelaksana: peraturan bupati soppeng nomor . tahun. tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. menguasai alur perbuatan peraturan bupati topeng nomor. tahun. tentang tupoksi pada badan.sma, smk penyelenggaraan pemerintahan lingkungan pemerintahutd dan cabang dinas nomor sop dean tgl pembuatan tgl revisi nata tgl efektif gan disahkan oleh kepala dinas, pemerintah kabupaten soppeng dinas kesehatan sub bagian.oooooooo.woo. nip pon ooneoneoeenmenemeenpembentukan dan susunan perangkat daerah. menguasai alur perbuatan peraturan bupati soppeng nomor .ma, smk administrasi sop) penyelenggaraan pemerintahan lingkunganbupati soppeng, razakperangkat daerah skpd unit kerja lingkungan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, menetapka, pedoman penyusunan sop ini bertujuan untuk membantu setiap perangkat daerah skpd unit kerja dan fungsi dan fungsinya, cc. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi,opwu : simbol anak panah atau arrow bupati soppeng, kas razak bab prinsip sop prinsip sop terdiri atas prinsip penyusunan sop ap, dan prinsip pelaksanaan sop dan dapat memberikan kekuasakepastian hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah skpd unit kerja pun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah skpd unit kerja, komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh perangkat daerah skpd unit kerja dari jenjang yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi,dan melaksanakancumum sop sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk langkah sederhana, tahapan berurutan, grafik, dan diagram alirjenis dan format sounsur dokumen sop unsur dokumen sop mencakup halaman judul (cover), keputusan kepala perangkat daerah skpd unit kerja daftar isi: penjelasan singkat penggunaan sop ap, halaman judul adalah halaman pertama sebagai sampul muka sebuah dokumen sop halaman judul berisi informasi mengenai: logo pemerintah daerah, judul sop ap, tahun pembuatan, alamat perangkat daerah skpd unit kerja, keputusan kepala perangkat daerah skpd unit kerja adalah keputusan berupa penetapan dokumen sop ap, daftar isi adalah daftar isi dari dokumen sop penjelasan singkat penggunaan sop adalah penjelasan bagaimana membaca dan menggunakan dokumen sop penjelasan singkat sop mencakup: ruang lingkup merupakan penjelasan tujuan prosedur yang, unsurnsur prosedur sop skpd unit kerja yang memiliki sop teknis pada kementrian lembaga non kementrian sesuai bidang tugasnya wajib unt skpd unit kerja, nomor sop ap,perangkat daerah skpd unit kerja, nama sop ap, dasar hukum, keterkaitan, peringatan, kualifikasi pelaksana, il. peralatan dan perlengkapan, dan pencatatan dan pendataan, logo dan nama perangkat daerah skpd unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan identitas perangkat daerah skpd unit kerja yang menyusun sop ap. logo yang dimaksud adalah logo pemerintah daerah yang ditempatkan tengah atas nama perangkat daerah skpd unit kerja susunan logo dan nama perangkat daerah skpd unit kerja secara berurutan adalah: logo pemerintah daerah, nomenklatur perangkat daerah skpd unit kerja, nomenklatur jabatan eselon iii, nomenklatur jabatan eselon iv: skpd unit kerja tanggal pembuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tanggal pertama kali sop dibuat secara bersama sama pada perangkat daerah skpd unit kerja. tanggal revisi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakansebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tanggal mulai diberlakukan sop yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah skpd unit kerja skpd unit kerja skpd unit kerja, tanda tangan kepala perangkat daerah skpd unit kerja, nama jelas kepala perangkat daerah skpd unit kerja, nip kepala perangkat daerah skpd unit kerja, penulisan nama sop menggunakan awalan pe dan akhiran an peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah yang menyusun sop ap: peraturan daerah tentang uraian tugas pokok dan fungsi pada peringkat daerah skpd unit kerja yang menyusun sop ap, cc. peraturan bupati tentang pedoman penyusunan sop ap,identitasflowchart dari unsur prosedur dalam sop terdiri dari nomor uraian prosedur, uraian prosedur, pelaksana, mutu baku: dan keterangan setiap uraian prosedur menggunakan awalan meistrasi pemerintahan simbol simbol yang digunakan dalam sop terdiri dari simbol kapsul atau terminator, simbol kotak atau process, simbol belah ketupat atau decision, simbol segilima atau off page connector, simbol anak panah atau arrowbiaya kerumahtanggaan bupati dan wakil bupati dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati balanganbupati tentang biaya kerumahtanggaan bupati dan wakilkerumahtanggaan bupati dan wakil bupatiiaya kerumahtanggaan adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rumah tangga bupati dan wakil bupati. bab besaran biaya pemerintah daerah menganggarkan biaya kerumahtanggaan bupati dan wakil bupati. penganggaran biaya kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan dalam belanja langsung pada sekretariat daerah yang diuraikan berdasarkan jenis belanjabupati dan wakil bupati. biaya kerumahtanggaan yang dapat dipergunakan oleh bupati sebesar rp. (lima puluh lima juta rupiah) perbulan. biaya kerumahtanggaan yang dapat dipergunakan oleh wakil bupati rp. (tiga puluh juta rupiah) perbulan. bab pertanggungjawaban bupati dan wakil bupati mempertanggungjawabkan pengsebagaimana dimaksud pada berupa kwiy, bui balangan, rat jap sa, naa fak paten balangan, kabar. hukum setda (an arkkbypaten balangan ( (setdajil lam ikon malahan roti, tbalangan, menimbangdalam rangka meningkatkan pemerataan, pemenuhan dan derajat kesehatan ugasan khusus tenagalindungan terhadap tenaga bidang kesehattenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dinlayanan kesehatan yang menyelenggarakmilik pemerintah kabupaten balangan adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten balangankepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi. maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penugasan khusus tenaga kesehatan kabupaten balangan. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah daerah, cc.atuhi kebutuhan tenaga kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan pada desa terpencil dan sangat terpencil, dan memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah atau puskesmas yang belum memenuhi standar. bab penyelenggaraan penugasan khusus tenaga kesehatan bagian kesatu umum penyelenggaraan penugasan khusus tenaga kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. bagian kedua penugasan, dokter gigi, bidan, perawat, ahli teknologi laboratorium medik, terapis gigi dan mulut: tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan j . tenaga kesehatan masyarakatskpd yang membidangi urusan kesehatan. penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala skpd yang membidangi urusan kesehatan. masa penugasan khusus tenaga kesehatan adalah selama (satu) tahun. masa penugasan sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang dengan ketentuan masih ada formasi: berkinerja baik: dan cc. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. bagian ketiga pemberhentian penugasan penugasan khusus tenaga kesehatan berakhir apabila: selesai melaksanakan tugas, diberhentikan pemutusan secara sepihak, tidak dapat melaksanakan tugas profesinya, dan meninggal dunia. pemberhentian pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh kepala skpd yang membidangi urusan kesehatan. pemberhentian penugasan khusus tenaga kesehatan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh kepala skpd yang membidangi urusan kesehatan. bab iii hak, kewajiban dan larangan hak tenaga kesehatan dalam penugasan khusus meliputi: memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan yang lain yang sah menurut ketentuan perundang undangan, memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, pada unit kerja yang samaskpd yang membidangi urusan kesehatan. selain hak sebagaimana dimaksud pada tenaga kesehatan dapat diberikan tunjangnegara. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia negaratenaga kesehatan sesuai dengan program pemerintah bidang kesehatan, membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan bpjs kesehatan, membayar iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan bpjs ketenagaan aan, membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku, mengikuti pembekalan petugas untuk menunjang pelaksanaan tugabulan bagi yang ditempatkan puskesmas dan jaringannya dengan diketahui oleh kepala unit kerja. larangan bagi tenaga kesehatan dalam penugasan khusus antara lain: mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian kontrak penugasan khusus, melakukan pelanggaran disiplin dan kinerja, dan menuntut diangkat menjadi aparatur sipil negara. bab pembinaan dan pengawasan skpd yang membidangi urusan kesehatanskpd yang membidangi urusan kesehatanterkait dalam pembinaan dan pengawasan. pembinaan yang dilaksanakan oleh skpd yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis. pengawasan yang dilaksanakan oleh skpd yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam adalah pengawasan terhadap mutu tenaga kesehatan. bab sanksidikenakan sanksi berupa pengembalian gaji yang telah diterima selama tahun anggaran berjalan kepada kas daerah. sanksi sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi tenaga kesehatan yang: diterima sebagai aparatur sipil negara, diterima sebagai pegawai badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah: dan cc. mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas kedoktev 3t balangan pak nan ketan vga remas abdul hadi diundangkan paringin pada tanggal februari salinan sesuai dengan aslinya baris daerah kabar. hukum setda aten balangan, fan kabupaten balangan ( (setda| tema dan cet bn. dan ammad roti, am. tekno neisian dan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratambalangan, menimbangisian dan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratamksanaan seleksi untuk mengisi kekosongan jpt pratama dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan. penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud padaperangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaianuntuk mengisi kekosongan jpt pratama dilaksanakan oleh panel. panelejabat pembina kepegawaian panel yang bertugas untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat syaratcukupsusunan panel, sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pejabat pimpinan tinggi lingkungan pemerintah kabupaten balang: akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi, untuk panel dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi, khusus untuk jpt pratama setara eselon panel dapat diangkat dari pemerintah provinsi kalimantan selatan,keseratus):perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian. j . sekretariat panel memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panel. paragraf pelaksanaan syarat untuk dapat diangkat dalam jpt pratampanel mengumumkan rekrutmen jpt pratama secara terbuka melalui: media cetak nasional, dan atau media elektronik (termasuk media online internet), cc. surat edaran melalui papan pengumuman,pengumuman rekrutmen jpt pratama sebagaimana dimaksud dalam tersebut harus memuat: nama jabatan yang masih kosong, syaratrintah tugas tahun terakhir, fotokopi hasil penilaian prestasi kerja (dua) tahun terakhir, riw hidup cv)n negaramasih kosmasih kosong, lamaran disampaikan kepada panel, pengumuman ditandatangani oleh ketua panel. bab tata cara seleksi jpt pratama bagian satu umum seleksi jpt pratama dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: pengajuan lamaran, penelusuran rekam jejak, seleksi administrasi, tes kesehatan, kriteria dan mode penilaian, penetapan dan pengumuman hasil seleksi. bagian kedua pengajuan lamaran pengajuan lamaran untuk seleksi pengisian jpt pratama disampaikan kepada panel. pengajuan lamaran seleksi oleh jpt pratama atas persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. pengajuan lamaran seleksi oleh pns harus mendapat rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian instansi. panel dapat mengundang pns yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi. pns yang diikutsertakan dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada harus mendapat rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian instalasinya. bagian ketiga penelusuran rekam jejak panel melakukan penelusuran rekam jejak terhadap jpt pratama dan pns yang mengajukan lamaran seleksi. penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada melalui: evaluasi terhadap profil pelamar. penyusunan instrumen kriteria penilaian integritas, cc.bagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya, dan melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan. evaluasi terhadap profil pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan kesesuaian antara jabatan yang dilamar dengan potensi selamapenyusunan instrumen penilaian integritas sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai bahan untuk mengukur integritas pelamar. bagian keempat seleksi administrasi sekretariat panel menyeleksi kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan untuk penilaiapanel menetapkan paling kurang (tiga) orang. dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak (dua) kali. perpanjangan seleksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi kain. pengumuman hasil seleksi administrasi diberitahukan secara online dan ditandatangani oleh ketua panel. bagian keempat seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural penilaian seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural dilakukan dengan cara: untuk jptdalam hal, cc. standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkanbagian kelima seleksi kompetensi bidang penilaian seleksi kompetensi bidang dilakukan, ccbagian keenam wawancara panel melaksanakan wawancara kepada pelamar yang lulus seleksi tahap selanjutnya. panel menyusun materi wawancarabagian ketujuh tes kesehatan peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan. tes kesehatan dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah, bagian kedelapankeseratus) sampai dengan (dua puluh keseratus), asesmen center dengan jumlah bobot (dua puluh keseratus) sampai dengan 25y6 (dua puluh lima keseratus), cc. wawancara dengan jumlah bobot (tiga puluh keseratus) sampai dengan (tiga puluh lima keseratus): rekam jejak dengan jumlah bobot (lima belas keseratus) sampai dengan (dua puluh keseratus). bagian kesembilan penetapan dan pengumuman hasil seleksi panel menyusun peringkat dan hasil penilaian setiap tahapan seleksi.dan memilih (tiga) orang calon untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang. pejabat yang berwenang mengusulkan (tiga) orangsanakan pelantikan. (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi terpilih dimasukkan dalam portal sejati kain. bab pengangkatan, perpanjangan dan pemberhentian jpt pratama bagian kesatu pengangkatan persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam jpt adalah usia pada saat diangkat dalam jpt oleh pejabat pembina kepegawaian, kecuali bagi jpt yang ditetapkan oleh presiden. bagian kedua perpanjangan jabatan jpt pratama dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut asn yang diangkat dalam jpt dapat menduduki jabatan paling lama (lima) tahun,,,,, pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya, pelaksanaan perpanjangan jpt agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kain. bagian ketiga pemberhentian jpt pratama dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikutpejabat pembina kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jftmonitoring dan evaluasi pengawasan pelaksanaan seleksi bagi jpt pratama dilakukan oleh kain, pengawasan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, cc. pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi. terhadap kandidat yang terpilih dan ditetapkan untuk mengisi jabatan jpt pratamakan menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka bagi jpt pratama kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi. terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, kain dapattetapi tidak dapat mengikuti tes selanjutnya, maka hasil penilaian assessment dapat digunakan untuk seleksi berikutnya paling lama (tiga) tahun.(ef enam ag) h,ssl aten balangan, # raba. hukum setda (tenan sntayaan lir kak ea! setda (ai gw! setda aro meetoaj) sutrisno l muhammad roti, berita daerah kabupaten balangan tahun nomorpt pratam, tujuangisian dan seleksiterdiri dari jpt pratama setara jabatan eselon ii.a, yaitu sekretaris daerah, dan jpt pratama setara jabatan eselon ii.b, yaituiii tata cara pengisian jpt pratama bagian kesatu umum mekanisme pengisian jpt pratama, meliputi: pengukuhan, uji kesesuaian, cc. mutasi, dan seleksi terbukadan telah memenuhi persyaratan kualifikasi serta kompetensi jabatan, makapejabat pimpinan tinggi pratama yang dikukuhkan harus memmasih kosong. paragraf tata cara uji kesesuaian pengisian jpt pratama melalui uji kesesuaian dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi kesesuaian berdasarkan: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. mekanisme evaluasi uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim evaluasi tim penilai kinerjaim evaluasi tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikutcc.ypejabat pimpinan tinggi pratama yang mengikuti uji kesesuaian harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalamdapat melakukan pengisian jpt pratama yang masih kosong melalui mekanismemutasi. panel mutasi sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi pejabamutasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (lima) orang, meliputi sekretaris daerah sebagai ketua panel merangkap anggota, pejabat jpt pratama setara eselon ii.b sebagai sekretaris merangkap anggota, cc. anggota dari unsur akademisi pakar professional sebanyak (tiga) orang. pembentukan panel mutasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf tugas panel mutasi panel mutasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikut, melakukan wawancara:panel mutasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh sekretariat panel. sekretariatekretariat panel mutasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai sebagai berikut menyiapkan dan membantu dukungan administrasi terhadap pelaksanaan mutasi,susunan sekretariat panel mutasi, sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kepala bpsdm sebagai ketua, anggota, terdiri dari sekretaris pada bpsdm, kepala bidang pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi dan promosi asn pada bpsdm, fungsional analis pemberdayaan manasi dan aparatus pada bpsdm:, dan pelaksana sub bidang mutasi dan promosi asn pada bpsdm. pembentukan sekretariat panel mutasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf syarat mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama yang mengikuti seleksi mutasi,,empat seleksi terbuka paragraf umum pengisian jpt pratama yang masih kosong dilaksanakan melalui seleksi terbuka dan kompetitif. pengisian jpt pratama sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan hal hal sebagai berikut: kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, jejak jabatan dan integritas, dansetelah berkoordinasi dengan kain. panel bertugas untuk pengisian jpt pratama ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf tata cara seleksi terbuka paragraf umum tata cara seleksi terbuka untuk pengisian jpt pratama dilaksanakan melalui tahapan persiapan, dan pelaksanaan. paragraf persiapan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang masih kosong dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, syarat pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud padasuaian terhadap perubahan atas dana bagi hasil daerah yang berdampak pada perubahan atas pembagian penyaluran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah bagi desa kabupaten balangrita daerah kabupaten balangan tahun nomor diubah sebagai berikut lampir|paringin selatan lisan saloon| salinan sesuai dengan aslinya brajnralangan, kabar. hukum setda engga fao kabupaten balangan "(setda) #abdul hadi ix muhammad roti,ru balangan, tie itt da? thsabdul hadi abi diundangkan paringin salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal mei kabar. hukum setda kabupaten balangan sah iseerretaris daerah osn rate balangan, ( (setda) (setdajil eesutikno| sumtamapp hari tahap tahap apai buntu karau juri palembang suai isap 4ss, hui ftisarun 4saosoooo| halong banyu halong jurutama 4al halong sumberagung 19217a800| 4swalayan bicara 4swalayan merah ,56e5, a9lawakan jawaban sojawayan putat basin ,597ooo| sajawayan (tangan sejarawan |8arahan 6jawaban rriyet ooo| |8atu mandi (tarian 4e938a00oo| |8atu mandi kunjung 4a907a400oo| 8o|satu mandi banua hanyar sa|satu mandi gunung mana 8e|satu mandi kasai |lampion tanah habangkanan| soflampihong |batumerah si0esgooo| salampihong |latar seltampihong kusambiilir 98llampihong matanglurus ,600o| 99l lampion lok karawang |paringin selatan |inan |paringin selatan haluan 13paringin selatan binti besaran alokasi bagi hasil pajak bagi setiap desa no| kecamatan desa ' | bhp | hari takagi tahap | alumni buntu karau 6juri palembang 8juri siap 9suai tarun halong jurutama 4al halong sumber agung 4jawaban bicara asjawayan merah 49jawaban |awalan solawayan putat basin salawayan tangan sejarawan peramban 68jawaban privat s9| batu mandi ' tarian |satu mandi banua hanyar 8al batu mandi gunung mana 8el batu mandi kasai ' 89lampion tanah habang kanan softampihong batu merah sallampihong (ajar sellampihong kusamai hilir ' | 98jlampihong matanglurus 99llampihong lok karawang |paringin selatan |inan besaran bagi hasil retribusi daerah bagi setiap desa kecamatan desa samapi hap tampil alai buntu kayu 3a7200| 3a7200| sesuai tumbang 3a7200| 3a7200| 8juri sirap 8e8000| 3a7200| 3a7200| 9jurai irigarun 8eg000o| 3a7200| 3a7200| halong suryatama saloon| saloon| 4al halong sumberagung saloon| saloon| 4jawaban bicara asjawayan mean 49lawakan jawaban 6jawaban putat basin ' lawakan tangan 6jawaban peramban 6jawaban rriyet 69lpatumandi |tarian 700o000o| 8satu mandi banua hanyar salat mandi gunung mana ,00o| 8satu mandi |kasai o &9llampihong tanah habangkanan 9a4000| 377600o| sol lampion batu merah o9ag000| saltampihong jaar saloon| 377600o| sel lampion kusamai hilir ' | o9ago00o| 377600o| sellampihong matangturus sago0o| sol lampion lok karawang 9a9000|berdasarkan peraturan daerah kabupaten balangan nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas kabupaten bakir cons, surat keterangan tidak buta warna, surat keterangan cuti melahirkan, surat keterangan tidak bertato, j . pemeriksaan ekg, pemeriksaan usg, visum repertum. bagian kesembilan pelayanan mobil ambulance puskesmas keliling pelayanan mobil ambulance puskesmas keliling sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan saranatarif untuk pemakaian mobil ambulance pusing hitung berdasarkan jarak tempuh. bab pelayanan kesehatan pasien umum pasien umum adalah pasien yang datang puskesmas dan jaringannya untuk mendapat pelayanan kesehatan mempunyai dan atau tidak bisa menunjukkan bukti keikutsertaan sebagai peserta jaminan kesehatan. bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada untuk mendapat pelayanan kesehatan dipungut retribusi sesuai tarif dan jenis pelayanan kesehatan yang diterima. bab vii tata cara pelaksanaanpenyedia pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam wilayah kabupaten balangan. bagian kedua tata cara pendaftaran dan pendataan pendaftaran retribusi bertujuan untuk mendapatkan data wajib retribusi. kegiatan pendaftaran wajib retribusi dilaksanakan oleh petugas pada loket pendaftaran pelayanan kesehatan. bagian ketiga tata cara penetapan retribusi penetapan retribusi dengan menerbitkan tbp. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dipungut berdasarkan tbp dan atau dokumen lain yang dipersamakan. bentuk dan isi tbp sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. dokumen tbp ditetapkan oleh pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi menetapkan tbp, pejabat yang menetapkan tbp sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh kepala dinas dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dokumen tbpcap stempel basah. dokumen tbp sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat data nomor tbp besaran retribusi, nama wajib retribusi, alamat wajib retribusi, dan jenis pembayaran retribusi. dokumen tbp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (dua) lembar, yaitu lembar (satu) untuk bendahara penerimaan dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, lembar (dua) untuk bendahara penerimaan pembantu puskesmas. bagian keempat tata cara pemungutan retribusi pembayaran retribusi dilakukan sarana pelayanan puskesmas setelah pasien menerima jasa pelayanan kesehatan. pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat digolongkan kepada pihak ketiga. pemungutan retribusi mendasarkan pada tbp sesuai dengan jenis retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara tunai lunas pada saat setelah mendapatkan pelayanan jasa. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu.layanan kesehatan. retribusi yang diterima pada puskesmas pembantu dan puskesmas keliling diterima oleh bendahara penerimaan pembantu selambat lambatnya (satu) bulan. retribusi yang telah diterima oleh bendahara penerimaan pembantu puskesmas disetorkan kepada bendahara penerimaan dinas kesehatan dengan menggunakan tbp yang telah disahkan oleh pejabat pimpinan puskesmas. bendahara penerimaan dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bendahara penerimaan pembantu puskesmas sebagaimana dimaksud dalam wajib melaksanakan ketatausahaan penerimaan retribusi. proses ketatausahaan oleh bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: bendahara penerimaan dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan menerima setoran dari bendahara penerimaan pembantu, mencocokkan dengan jumlah uang yang tercantum dalamtanda bukti pembayaran tbp), surat tanda setoran (sts). proses ketatausahaan oleh bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: bendahara penerimaan pembantu menerima pembayaran sejumlah uang dari wajib retribusi dan atau pihak ketiga yang berada dalam kepengurusannya, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. menyetorkan seluruh uang yang diterima dengan menggunakan tbp bendahara penerimaan dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana: tbp. buku kas umum bentuk dan format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada angktata cara pembayaran dan penyetoran retribusi bagian kesatu tata cara pembayaran pembayaran retribusi oleh bendahara penerimaan pembantu puskesmas dilakukan dengan cara langsung dibayarkan disetorkan bendahara penerimaan dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana paling lambat satu kali (dua puluh empat) jam kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima. bendahara penerimaan pembantu pada puskesmas melakukan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi dari wajib retribusi bendahara penerimaan dina pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas. bagian kedua tata cara penyetoran hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan dari puskesmas sebagaimana dimaksud dalam disetorkan melalui bendahara penerimaan pembantu kepada bendahara penerimaan dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. bendahara penerimaan dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada menyetorkan kas daerah sebagai pendapatan asli daerah pad). bendahara penerimaan pada dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan penyetoran kas daerah dengan stmbayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas. batas waktu penyetoran hasil pendapatan retribusi oleh bendahara penerimaan pembantu kepada bendahara penerimaan dinas kesehatan berdasarkan: jarak puskesmas dengan dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sdm pada puskesmas. pemberian kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut paling lambat (sepuluh) hari kerja upt puskesmas paringin, dan upt puskesmas paringin selatan. paling lambat lima belas) hari kerja upt puskesmas batumandi, upt puskesmas awalan, upt puskesmas juri', upt puskesmas lampion, dan upt puskesmas lobata. paling lambat tiga puluh) hari kerja: upt puskesmas halong, upt puskesmas pirus, upt puskesmas uren, upt puskesmas tebing tinggi, dan upt puskesmas tanah habang. bab pembukuan dan pelaporan (l)(l) dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan diberikan. bupati menetapkan pembagian insentif pungutan retribusiana tanggal juli an gp, bupati balangan, psg ttg) enam k7? lan abdul hadi diundangkan paringin pada tanggal juli salinan sesuai dengan aslinya kan, kabar. hukum setda siaran daerah kabupaten balangan kabupaten balangan, jan uny) ada ah, (((setda),| ( serba nyi nf sutrisno moto mad roti, nip, berita daerah kabupaten balangan tahun nomor lampiran pemerintah kabupaten balangan tt) dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana upt puskesmas . ala mat .ooooooo woo# xmnnnnnnnnanlllnnlanllanlllnnllnlnnlanan tanda bukti pembayaran bendahara penerimaan dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten balangan, telah menerima uang sebesar terbilang) dari nama anknnannnenanannnnaaaman bendahara penerimaan pembantu jabatan bendahara penerimaan pembantu sebagai pembayaran hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tanggal bulan parkanannnnnkannnelannekananan larawatiaan i u pemeriksaan porkimk oog goo jamakanmebk aman sirkumsisi pria voodoo| | sirkumsisi wanita ' s0000| | began minor ) (oa bebndementuka so000| rp ) serum (be kemoterapi voodoo| rp | findikdaunteinga anak anak | i dewasa | (tindakan gawat darurat tindakan dokter umum dokter gigi org | pemeriksaan perawat bidan | perawatan luka tanpa jahitan org | jahitantuka i s5jantan | i 6sampaitojahtan sooko| | i 10jantan t00000| | jangkatjahtan t0000| inisiasi abses pasanginfusanak pasanginfus dewasa | vena serie sooko| tindakandengankatter a41 tindakandengan ronde ngt tindakandengan pemakaianbidai spark org | lokal a44 tindakansuction pemberianoksigenperliterperjam org | tindakan nebulizer sooko| dimensi suntik | ekstrasi kuku ekstrasilipome nia naa hidung jpjpomumraek u ou uou tumpatanttap dengan komposit jb dengan giasinomer dog rp tempatan sementara joox reo tokoh| oo tempatan gigi sulung joox rpo rpo o o o ) pencabutan gigitetapkasus ringan org | pencabutan gigitetapkasus sedang org | pencabutan gigi sulung ce) | pencabutan gigi sulung anestesi) org | (js jskatingperrahang ojo0f| rpo oo ) (cs perawatanabses loo rpo o o epersammanpanks guu u u permainan norma lon po o o pemeriksaan kehamilan anc) s0o000o| | pepe baru lahir pnc) per persalinan pertamina dgn tindakan emergency dasar baa tag manual placenta) kesamaan kebidanan dan neonatal dokter bidan dokter bidan ( mesias leaf sop penanganan komplikasi oleh dokter org tindakan laboratorium sederhana | o | oo (oi jparantengkp hoax (oa o solo| rpo jo.leukosit tog| soo0o| | berisi o 50o|po (ja tnromeost o good|po le. hematokrit |og| soo0o| | rbitcoumt teo oo oo ( a jurmetengap poo rpe 2000o| oo la. makroskopis soo0o| | psabumin o o 5o0o|po reduksi soo|p o (ain o 50o0o|po eurobitinogen reo s0ooo| rpo sedimen o 5o0opo joureatkeon reo 5oo| rpo o places tini) joox reo good| oo golongan darah | periksa guladarah s0000| | periksa guladarah digital ' ') ) e|j | | (test kehamilan |og| | periksawidah oo | (kimiadaah albumin log| | (kreatinin log | iso log| | biirdin log| | kolesterol tog| | kolesterol digital ' | lasamurat log | asam urat digital |og | (trigliserida |og| s0ooo0o| | isuladarah |og| | urea log| skinsmear kusta |og | saum tog| sooko| | tao |absmag log sooko| | tan entitas tog| sooko| | pemeriksaan putus bta) ) | | pemeriksaan malaria ' ) |j o | | pemeriksaan sooko| | test urine narkoba penemuan satan tokoh u u v u uou umum pelajar pengantin (ak leo o o restkebugaan fox rp rp ) e rdens rp surat keterangan tidak butawama rpo rp ) surat keterangan cuti melahirkan rpo rp ) | pemerasan eka olo0l rpo rp ) io pemeriksaan usa o o o rp sooko| rp ) (ot sum repertum prp rp rawarmap v perawatan peran o goo00| perawatan bayiperhan rawat bayi normal goo00| rawat bayi dalam inkubator ohr fox voodoo| | sttepertan good| rp biayacucian( laundry)perak | ameutancerpusuna o warakkurangdari5dari puskesmas org s0o0o0o| | | jarak5sat0dari puskesmas | rp7 aan per tanggal diterima mengetahui bendahara penerimaan kepala upt. puskesmas. pembayar menyetor dinkes, pkb kab. balangan nama nama nama nip. nip. nip. lampirbuku kas umum bulan tahun keterangan tarif debit kredit saldo salinan sesuai dengan aslinya bupatnbalangan, .kabar. hukum setda aph kabupaten balangan ( ( setda abdul hadi il: koha mad roti, nidan batas waktu retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas kabupaten balakesehatan adalah unit pelaksana pada dinas kesehatan yoliklinik adalah suatu layanan yang ada puskesmas yang memberikan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan penyuluhan kepada pasien agar tidak terjadi penularan dan komplikasi penyakit, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam tindakan medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan yang menggunakan alat atau keterampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya, yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan. tindakan poliklinik gigi adalah suatu layanan yang ada puskesmas yang memberikan pelayanan berupa pemeriksaan gigi, pengobatan dan tindakan. pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggungjawab praktemasyarakat dan keluarga. laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberi. administrasi pendaftaranbp adalah tanda bukti penerimaan berupatransaksi penerimaan pad. sts adalah surat tanda setoran berupita neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam petunjuk pelaksanaan pemungutan dan batas waktu retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas kabupaten balanga. retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada digolongkan sebagai retribusi jasa umum. objek retribusi adalah pelayanan kesehatan puskesmas. pelayanan kesehatan sebagaimana maksud pada merupakan pelayanan kesehatan pada puskesmas. pelayanan kesehatan pada puskesmas sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, tindakan medik ringan, tindakan gawat darurating. subjek retribusipuskesmas. bab cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan struktur serta besarnya tarif retribusi cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan: jenis pelayanan kesehatan, fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehab pelayanan kesehatan puskesmas bagian umum jenis pelayanan kesehatan jenis pelayanan kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, tindakan gawat darurat, tindakan tindakkesmas keliling. bagian kesatu pelayanan rawat jalan pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pelayanan administrasi pendaftaran, pemeriksaan dan atau pemberian obat kepada pasien. pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada yang mendapat tambahan pelayanan kesehatan akan dipungut retribusi sesuai jenis pelayanan dan jumlah pelayanan. pasien rawat jalan yang menjadi peserta jaminan kesehatan yang pada saat datang puskesmas tidak dapat menunjukkan bukti sebagai peserta jaminan kesehatan dipungut retribusi pelayanan kesehatan. bagian kedua pelayanan rawat inap pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain serta menginap ruang rawat inap puskesmas perawatan. tarif retribusi sewa kamar ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada dipungut setiap (dua puluh empat) jam dan atau setiap hari. tarif retribusi sewa kamar ruang rawat inap belum termasuk retribusi pelayanan kesehatan lainnya, pemeriksaan laboratorium, bahan habis pakai serta makan dan minum pasien. bagian ketiga tindakan gawat darurat pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi risiko kematian, cacat, cidera diri dan atau mencederai orang lain. pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan ruang dan atau bangsal gawat darurat. komponen pelayanan tindakan gawat darurat terdiri atas: tindakan dokter umum dokter gigi, pemeriksaan perawat bidan, cc. perawatan luka tanpa jahitan, jahitan luka, angkat jahitan, insist abses, pasang infus anak, pasang infus dewasa, vena sectio, tindakan dengan kateter, tindakan dengan ronde ngt, il. tindakan dengan pemakaian badai spark, ekstrasi korpus alienus dengan anestesi lokal, tindakan suction, oo. pemberian oksigen perifer per jam, tindakan nebulizer injeksi suntik ekstrasi kuku: ekstrasi lime, dan pengambilan benda asing telinga hidung. bagian keempat tindakan medis ringan pelayanan tindakan medis ringan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah tindakan dalam rangka pemeriksaan, pengobatan dan atau pengambilan sampel dengan pendekatan medis. tindakan medis ringan sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. tarif tindakan medis ringan sebagaimana dimaksud pada dipungut sesuai dengan jenis tindakan dan frekuensi tindakan. tindakan medik ringan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sirkumsisi pria, sirkumsisi wanita: bedah minor, debridemen luka: segmen, kemoterapi: dan tindik daun telinga. bagian kelima tindakan poliklinik gigi jenis pelayanan tindakan poliklinik gigi terdiri atasgigi tetap kasus sedang, pencabutan gigi sulung ce), pencabutan gigi sulung dengan anestesi, saling per rahang, dan perawatan abses. bagian keenam pertolongan persalinan dan keluarga berencana pertolongan persalinan dan keluarga berencana kb) sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi tindakan untuk mencegah, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta masalah reproduksi. pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada mengunakan tenaga kebidanan yang kompeten. pemungutan retribusi pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada sesuai jenis dan frekuensi pelayanan. tindakan pertolongan persalinan dan keluarga berencana kb) sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: persalinan normal, pemeriksaan kehamilan (anc), cc. pemeriksaan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir pnc), penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pertamina dengan tindakan emergency dasar, pelayanan tindakan paska persalinan (mis, manual placenta) pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, pemasangan pengangkatan implant oleh dokter bidan pemasangan pengangkatan iud oleh dokter bidan injeksi kb, dan j . penanganan komplikasi oleh dokter. bagian ketujuh tindakan laboratorium sederhana tindakan laboratorium puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sarana pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. jenis tindakan laboratorium sebagaimana dimaksud pada meliputi: darah lengkap, urine lengkap, faces (tinja), golongan darah, periksa gula darah, periksa gula darah digital, test kehamilan, periksa kidal, kimia darah, skin smear kusta, tes hiv, hbs ag, anti hbs: pemeriksaan putus bta), oo. pemeriksaan malaria, pemeriksaan iva, dan test urine narkoba. bagian kedelapan pengujian kesehatan jenis pelayanan pengujian kesehatan terdiri atas surat keterangan berbadan sehat untuk umum, surat keterangan berbadan sehat untuk pelajar, cc. pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, kir haji tes kebugaramemutuskan:berapa ketentuan dalam, sanitizer), menggunakan masker, serta menjaga jarak. aplikasifasilitas publik adalah suatu tempat yang disediakanbab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab va, dan diantara dan disisipkan (tiga) baru yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut bab pelaksanaan penegakan penggunaan aplikasi pedulilindungi bagian kesatu penggunaan aplikasi pedulilindungi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan penggunaan aplikasi pedulilindungi, penanggungjawab fasilitas publik wajib memasangfasilitas publik yang wajib memasang aplikasi pedulilindungi diantaranya: fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, rumah makan, tempat wisata, hotel penginapan, cafe, dan pusat keramaian lainnya. bagian kedua pemantauan dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. bagian ketigalindungteguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik. teguran tertulis. bupati dapat membekukan izin sementara fasilitas pelayanan publik, jika penanggungjawab fasilitas pelayanan publik tidak melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis"eng pati balangan, tia ia, tentara kat abdul hadi diundangkan paringin pada tanggal januari salinan sesuai dengan aslinya sekretaris daerah kabar. hukum setda aas kabupaten balangan, aesbmbyraten balangan yan ((setia)) tekno muhammad roti, nip: berita daerah kabupaten balangandaerah, dipandangtahunbjek pbb p2 adalahilai jual objek pajak klasifikasi dan besarnya nop bumibb p2besarnya tarif dan cara perhitungan pajakbb p2 ditetapkan sebesar nol koma satu persen) untuk nop sampai dengan satu milyar rupiah) dan nol koma dua persen) untuk nop diatas satu milyar rupiah). besarnya pokok pbb p2 yang berhungutan pajak pbb p2 yang berhutang dipungutberita daerah kabupaten banggai laut nomor tahunlana nip. |
relakelola asrama mahasiswa banggai laut dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banggai laut, menimbang bahwa asrama banggai laut daerah lain merupakan aset pemerintah daerah perlu dikelola secara terarah agar tercipta aset yang aman dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta mendorongnya minat mahasiswa penghuni asrama untuk memperhatikan keberhasilan studi dan peduli terhadap sesama penghuni asrama dan lingkungannya serta pembangunan daerah banggai laut, bahwa asrama banggai laut tersebar diberbagai provinsi lain indonesia dan belum terdapat peraturan perundang undangan daerah yang mengatur pemanfaatan aset serta pembinaan dan pengawasan mahasiswa penghuni asrama sehingga terjadi kekosongan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul, cc. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenaiasrama mahasiswabupati tentang tata kelola asrama mahasiswaasrama adalah aset pemerintah daerah yang berada daerah lain yang diperuntukkan bagi mahasiswa banggai laut yang belajar daerah yang bersangkutan. mahasiswa adalah mahasiswa banggai laut yang belajar provinsi sulawesi tengah dan luar provinsi sulawesi tengah yang memanfaatkan asrama sebagai tempat, hunian selama pendidikan dalam waktu tertentu yang ditetapkan. daerah lain adalah kabupaten kota luar kabupaten banggai lautkan untuk hunian asrama. pengembangan asrama adalah suatuinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten banggai laut yang selanjutnya disebut dppkad adalah dppkad kabupaten banggai laut. bagian kesejahteraan rakyat daerah kabupaten banggai laut selanjutnya disebut bagian kesra adalah bagian kesra kabupaten banggai laut. bab prinsip tata kelola asrama pengelolaan asrama dilakukan berdasarkan prinsip tertib aset: dan tertib penghuni. (d) tertib aset sebagaimana dimaksud dalam huruf dimaksudkan bahwa asrama berfungsi sebagai tempat hunian mahasiswa yang berasal dari tanpa sewa menyewa. tertib penghuni sebagaimana dimaksud dalam huruf dimaksudkan bahwa asrama hanya diperuntukkan bagi mahasiswa aktif yang berasal dari daerah kabupaten banggai laut yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi daerah lain. bab iii pembangunan dan pengembangan asrama pemerintah daerah dapat membangu(d) pemerintah daerah dapat mengembangkadapat keadaan kebutuhan yang mendesak, tersedia sumber pembiayaan, dan didalah sebagai berikut mahasiswa yang bersangkutan berasal dari kabupaten banggai lautadalahbupati banggai laut melalui bagian kesejahteraan rakyat. bupatiagian kesejahteraan rakyat. keputusan atas permohonan dapat berupa menerima, atau menolak keputusan menolak atau menerima sebagaimana dimaksud pada yang ditandatangani sekretaris daerah atas nama bupati. surat keterangan persetujuan sebagai mana dimaksud pada paling sedikit memuat subjek yang memberi keterangan dan yang diterangkan, frasa pernyataan menerima untuk menempati asrama , cc. nama dan alamat asrama, jangka waktu menempati asrama, tanggal dan tempat dikeluarkannya keterangan. dalam hal bupati menolak permohonan, surat keterangan penolakan cukup memuat subjek yang memberi keterangan dan yang diterangkan, frasa pernyataan penolakan permohonan : alas penolakan permohonan, dan tanggal dan tempat dikeluarkannya keterangan. bagian ketiga persyaratan menghuni asrama persyaratan menghuni asrama terdiri atas tujuan peruntukan, dan jangka waktu peruntukan. tujuan peruntukan asrama sebagaimana dimaksud dalam huruf yakni untuk hunian mahasiswa yang aktif dalam menempuh perkuliahan perguruan tinggi. jangka waktu peruntukan sebagaimana dimaksud huruf sebagai berikut: paling lama (empat) tahun untuk dan (lima) tahun untuk atau belum mencapai (empat) tahun atau (lima) tahun tetapi sudah menyelesaikan kuliah. bab kewajiban dan larangan setiap mahasiswa yang menghuni asrama wajib aktif mengikuti proses perkuliahan, mempromosikan kebijakan pemerintah daerah secara sukarela, menjaga dan memelihara aset pemerintah daerah berupa gedung asrama dan fasilitas lainnya, membentuk organisasi asrama, mentaati peraturan atau tata tertib yang diberlakukan dilingkungan asrama, dan melaporkan perkembangan akademik kepada bupati melalui kepala bagian kesejahteraan rakyat, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada didahului dengan peringatan. setiap mahasiswa yang menghuni asrama dilarang menghuni bersama keluarga, menggunakan asrama sebagai tempat untuk minum minuman kerasan huruf angkaangka dan dikenakan sanksi dikeluarkan dari asrama tanpa. sanksi sebagaimana dimaksud pada dan diberikan oleh sekretaris daerah atas nama bupati organisasi asrama bertujuan sebagai wadah menjaga serta menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam dan luar asrama, dan sebagai wadah penghubung antara pemerintah daerah dengan penghuni asrama.terdiri atas ketua, sekretaris: bendahara, dan bidang. penanamdua). masa kepengurusanbupati dan ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupatibupati melalui kepala bagian kesejahteraan rakyat dan dihembuskan kepada kepala bagian umum dan perlengkapan dan aset daerah. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut bagian kesejahteraan rakyat untuk pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi dan penghuni asrama, dan bagian umum dan perlengkapan dan aset daerahbagian kesejahteraan rakyat dan bidang aset daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam kepada sekretaris daerah secara periodik (satu) kali setiap tahun. laporan sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari laporan pengurus asrama, dan atau hasil pembinaan dan pengawasan bagian kesejahteraan rakyat dan bagian umum dan perlengkapan dan aset daerah bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, mahasiswa yang telah menghuni asrama sebelum diberlakukannya peraturan bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu menghuni asrama sesuai ketentuan peraturan bupati ini. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, mahasiswa yang menghuni asrama bersama keluarga dan atau bukan mahasiswa yang menghuni asrama ditata kembali untuk waktu paling lama (empat) bulan sejak diberlakukannya peraturan bupati ini. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, asrama yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan bupati ini ditata kembali untuk waktu paling lama (empatkai pada tanggal januari pj. bupati banggai laut, burhanuddin masulili undangan banggai pada tanggal januari plt. sekretaris daerah kabupaten banggai laut,liakeuangan nomor pmk. tentang pelaksanaan dana alokasi khusus dak) tambahan pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran sisa dak tambahan dapat dianggarkan kembali pada tahun serta belahan staf kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) perihal permohonan revisi anggaran dan kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan mendahului perubahan apbd kabupaten banggaibagai berikut, semula berjumlah rp. bertambah sejumlah rp. sehingga pada perubahan kedua inibertambah #) jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran a). semula rp. b)wmbahan belanja pergeseran belanja sebagaimana dimaksud dalam diperuntukan sebagai berikut tersedianya anggaran biaya bersumber dari dana alokasi khusus tambahan pendukung program prioritas kabinet kerja p3k2) tahun anggaran yang penggunaannya dialokasikan kembali pada apbd tahun anggaran untuk pelayanan kesehatan rujukan rsud banggai). tambahan volume perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya bagian umum dan perlengkapan). tambahan volume perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan rapat rapat konsultasi luar daerah bagian umum dan perlengkapan). perubahan harga satuan perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan manajemen ulp dan penyediaan dana honorarium sekretaris pribadi wakil bupati dan tenaga teknis bagian umum dan perlengkapan). pergeseran anggaran cetak buku perda rtrw, jasa konsultasi perencanaan detail tata ruang rdr kecamatan banggai dan pengolahan data pola citra bappeda). pergeseran biaya cetak buku pertumbuhan ekonomi, profil kabupaten dan profil kecamatan bappeda). tambahan honorarium tim bps pada kegiatan pertumbuhan ekonomi, profil kabupaten dan profil kecamatan untuk kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah bappedakerjaan umum dan perhubunganndapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah). perubahan redaksi rincian belanja pada paket kerjaan pembangunan yang disebabkan kesalahan pengumpulan sehingga mempengaruhi proses pelaksanaannya bagian umum dan perlengkapan). perubahan lokasi kegiatan belanja pada paket kerjaan pematangan lahan dan pembangunan gedung yang disebabkan lokasi tersebut tidak bisa dilaksanakan pematangan tanah sehingga mempengaruhi proses pelaksanaannya penanggulangan bencana daerah). tambahan dan pergeseran volume perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan rapat rapat konsultasi luar daerah inspektorat). diantara dan disisi (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut pelaksanadan persentase. badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat bpdpenghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dan tunjangan bpd merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. keuangan desa sebagaimana dimaksud padruang lingkup penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bpd adalah dana yang bersumber dari add yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten. penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada dialokasikan kepada desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dari aparat pemerintah desa dan anggota bpdggaran penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan tetap dan tunjangan bersumber dari add yang dianggarkan melalui dokumen pelaksanaan pada ppid. rincian objek belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada mencantumkan besaran bantuan keuangan. bab rumusan dan besaran penghasilan tetap dan tunjangadalah sekretaris desa yang bukan sebagai pegawai negeri sipil. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun. tunjangan diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa, dan anggota bpd. tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak termasuk sekretaris desa dari unsur pegawai negeri sipil. besaran tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bpd disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bpd setiap desa diatur dengan keputusan bupati. bab tata cara pelaksanaan dan ketatausahaan penghasilan tetap dan tunjangan anggaran penghasilan tetap dan tunjanganpenghasilan tetap dan tunjangan dilaksanakan setiap bulan yang berkenaanpenghasilan tetap dan tunjanganpenghasilan tetap dan tunjangan pertanggungjawaban penghasilan tetap dan tunjanganpenghasilan tetap dan tunjangan yang diterimanya. pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan bpd kepada pemerintah desa meliputi dokumen apb desa tahun anggaran berkenaan, bukti sp2d, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang, dan bukti bukti lainnya sebagaimana tercantum add dilaksanakan oleh dinas sosial, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada dpa dinas sosial, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, menggunakan tidak sesuai dengan peruntukan penghasilan tetap dan tunjangan, maka pemerintah desagd!pengangkatan dan pemberhentian perangkatbanggai lautusaha milik desa, selanjutnya tersingkat rkd adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluk penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang tetapkan. sisa dana desnggai lautnggai lautp dapp pagu dana desa kabupaten kota kapggai lauyang meliputi., pemberdayaan masyarakatbum desa bersama, maupun oleh kelompok dandan sehat, dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan desa, peningkatan kapasitas kelompok untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup h.program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa, (b., ttd benny bukan diundang banggai pada tanggal januari sekretaris daerah"nx bupati banggai laut provinsi sulawesi tengah peraturan bupati banggai laut nomor tahun tentang pengalokasian alokasi dana desa sepengalokasian alokasi dana desa se kabupaten banggai lautdesa add adalah dana yang bersumber dari (sepuluh persen) dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah dikurangi dak yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari pemerintah daerah. dana perimbangan yang diterima pemerintah daerahtaran alokasi dana desa add dianggarkan melalui dokumen pelaksanaann pada ppid. rincian objek belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan besaran bantuan keuangan. bab tata cara pengalokasian alokasi dana desa pengalokasian add diambil dari (sepuluh persen) total dana perimbangan kabupaten setelah dikurangi dak. dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari dau dan dana bagi hasil. add sebagaimana dimaksud pada dibagi kepada desa se kabupaten banggai laut dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa dan tunjangan bpd, dan cc.jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografistimbangan sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan formulasidd kabupaten dengan mempertimbangkan penghasilan tetap dan tunjangasepuluh per seratus) dari add kabupaten, dengan bobot formulasisetiap desa z1) z2) z3) z4) (dd kab krumusan perhitungan alokasi dana desa setiap desa dihitung dengan cara, yaitu alokasi dasar) z1) z2) z3) z4)|. hasil rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada merupakan besaran nilai add setiap desa. ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan besaran add setiap desa sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan bupatdpa ppid. anggaran addadd yang masukn, bukti sp2d, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang, dan bukti bukti lainnya yang diatur lebih lanjut dipelaksanaan add dilaksanakan oleh bidang pemerintahan desa kelurahan badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa kabupaten banggai laut. biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada dpa badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desai sebagai penerima dana add, menggunakan tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa dan dokumen perencanaan desa, maka pemerintah desa sebagai penerima addtahun sampai dengan tanggaled patin nip. |
kelima bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor tahun tentang kode etik dan perilaku aparatur sipilaparatur sipil negara dengan menetapkan kode etik dan perilaku aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten banjarkode etik ditetapkanode etik dan perilaku aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah kabupaten banjarmenurut peraturan perundang undangan. kode etik dan perilaku asn yang selanjutnya disebut kode etik dan perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan asn dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup hari hari. majelis kehormatan kode etik dan perilaku asn yang selanjutnya disebut majelis kode etik dan perilaku,asn lingkungan pemerintah daerah. pelanggaran kode etik dan perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir butir korps dan kode etik asn. pejabat yang berwenang adalah pejabat yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin asn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. pimpinan perangkat daerah pimpinan perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. kode etik dan prilaku bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan dan citra pemerintah daerah, mendorong pelaksanaan tugas asn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, cc. meningkatkan disiplin as tugas dan suasana kerja asn yang harmonis dan kondusif: meningkatkan kualitas kerja dan perilaku asn yang profesional, dan meningkatkan pelayanan prima dan kinerja asnasn, meliputibagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idda masyarakat dan sesama asn. nilai nilaiasn dalam melaksanakan tugas dan dalamyang mengaturpimpinan perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. kode etik dan perilaku pemerintah daerah, meliputi: mengetahui dan atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan budaya anti korupsi dalam pelaksanaan tugas dan dalam kehidupan sehari hari, tidak memberikan keterangan informasi,daerahasn, memberikan pelayanan prima secara cepat, tepat dan aman kepada masyarakat dan sesama asn, tidak memasuki tempat tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pemerintahasn. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id bab penegakan kode etik dan perilaku asn yang melakukan pelanggaran kode etik dan ppermohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan. pejabat pembina kepegawaian dalam memberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lingkungannya sekurang kurangnya pejabat pengawas. dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan prilaku diperoleh dari: pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan atau temuan atasan asn. setiap asn yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan prilaku dan atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari asn yang disertai bukti pelanggaran dan identitas pelapor, dan dihembuskan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan dan dibidang kepegawaiankode etik dan prilakukode etik dan prilaku wajib meneliti adanya dugakode etik dan prilaku dapat meneruskan kepada pejabat yang berwenang sesuai hierarki dalam rangka pembentukan majelis kode etik dan prilaku. bab majelis kode etik dan prilaku bagian kesatu pembentukan majelis kode etik dan prilaku dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku oleh asn, maka dibentuk majelis kode etik dan prilaku. pembentukan majelis kode etik dan prilaku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh: bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku dilakukan oleh asn yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, kepala bagian, sekretaris, camat dan jabatan fungsional yang setara kedudukannya. pimpinan perangkat daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku dilakukan oleh asn yang menduduki jabatan administrator selain sebagaimana dimaksud pada huruf jabatan pengawas, fungsional tertentu, pelaksana dan calon pegawai negeri sipil lingkungan perangkat daerahnya. keanggotaan majelis kode etik dan prilakukeanggotaan majelis kode etik dan prilaku lebih dari (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. jabatan dan pangkat kepegawaian anggota majelis kode etik dan prilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat asn yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan prilaku. bagian kedua pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik dan prilaku pemeriksaan terhadap asn yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan prilaku oleh majelis kode etik dan prilaku dilakukan berdasarkan laporan hasil penelitian atasan asn yang diduga melakukan pelanggaran kode kode etik dan prilaku, dan atau rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara. asn yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan prilaku dilakukan pemanggilan untuk diperiksa oleh majelis kode etik dan prilaku. pemeriksaan asn yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran asn yang bersangkutan. apabila diperlukan, majelis kode etik dan prilakurilakterhadap asn yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan prilaku hanya diketahui dan dihadiri oleh asn yang diperiksa dan majelis kode etik dan prilaku serta dilakukan secara tertutup. asn yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan dan apabila asrilaku yang dilakukannya. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idmajelis kode etik dan pdan prilaku, dengan memberikan catatananggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh asn yang diperiksa. berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam majelis kode etik dan prilaku mengambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku melalui sidang majelis kode etik dan prilaku. majelis kode etik dan prilakuan prilaku sebagaimana dimaksud pada mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. sidang majelis kode etik dan prilaku berupa rekomendasi dan bersifat final. rekomendasi sidang majelis kode etik dan prilaku sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. majelis kode etik dan prilaku memberikan kesempatan kepada asn untuk membela diri terhadap keputusan majelis kode etik dan prilaku sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga sanksi moral majelis kode etik dan prilaku wajib menyampaikpengawas, bagi asn pemerintah daerah yang menduduki jabatan pelaksana atau calon pegawai negeri sipil lingkungannya. pejabat administrator, bagi asn pemerintah daerah yang menduduki jabatan pengawas lingkungannya. kepala unit pelaksana teknis daerah lingkup dinas badan, bagi asn pemerintah daerah yang menduduki jabatan kepala sub tata usaha, pejabat fungsional tertentu, atau jabatan pelaksana lingkungannya. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id pejabat pimpinan tinggi pratama, bagi asn pemerintah daerah yang menduduki jabatan administrator atau pejabat fungsional tertentu lingkungannya. bupati banjar bagi asn pemerintah daerah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan pimpinan perangkat daerah. penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui pernyataan secara tertutup yaitu pernyataan yang hanya diketahui oleh asn yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan. pernyataan secara terbuka yaitu pernyataan yang disampaikan melalui forum pertemuan resmi asn, upacara bendera apel kerja gabungan, papan pengumuman, media massa dan media lain yang dipandang sesuai. dalamrilaku yang dilakukan. dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan tempat asnlain tersebut tidak boleh lebih rendah dari asn yang dikenakan sanksi moral. dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, sanksi berlaku sejak tanggal sanksi diterima oleh asn yang dikenakan sanksi moral. dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi asn, upacara bendera apel kerja gabungan atau forum lain disampaikan sebanyak (satu) kali dan berlaku sejak tanggal diterimanya sanksi oleh asn yang dikenakan sanksi moral. dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa, dilaksanakan paling lama (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaterima oleh asn yang dikenakan sanksi moral. dalam hal asnpengenaan sanksi. bab kode etik dan prilaku khusus setiap perangkat daerah wajib menetapkan kode etik dan prilaku khusus lingkungannya berdasarkan ketentuan kode etik dan prilaku sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini. kode etik dan prilaku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsinya serta kewenangannya dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan perangkat daerah. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id bab vii pembinaan dan pengawasan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan dan bidang kepegawaian dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kode etik dan prilaku. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim pembina dalam bentuk sosialisasi, pemantauan dan penegakan kode etik dan prilaku. pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilaksanakan secara berkala. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini diundangkan, maka peraturan bupati banjar nomor tahun tentang kode etik dan perilaku pegawaikode etik dan perilaku aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten banjar surat panggilan rahasia surat panggilan nomor sejenak. bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara nama ananananaanananan nana naa pangkat kakanananananana nana aan jabatan kakanananananana nana aan unit kerja .ooooco wmlnenkllalakaaan untuk menghadap kepada majelis kode etik, pada hari kakanananananana nana aan tanggal nkanananananannnnnn aan jam knananaanannanaanan nana anna ana anna tempat ananananaanananan nana naa). bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id berita acara pemeriksaan rahasia berita acara pemeriksaan nomor sen enanananaanaaa. pada hari ini kkakanananan nanas nana anadst. melakukan pemeriksaan terhadap nama kaanananannanananan nana aan pangkat kakananananananananana nanas jabatan kakananananananananana nanas unit kerja kaanananooeenakkaaalallaal jawaban .ioo. jeeeennn pertanyaan . jeeetetanannnnnn jawaban onsen dst. penyampaian rekomendasi majelis kode etik kepada yth. rahasia rekomendasi majelis kode etik nomor .meriksa saudara nama donkananannannnannan nana nana ana ana aan pangkat bonkanaanannanaanaanan anna ana aan jabatan bonkanaanannanaanaanan anna ana aan unit kerja: .o omkan sidang majelis kode etik hari . tanggal., majelis kode etik telah memutuskan bahwa aparatur sipil negaradikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang undangan,akhir aparatur sipil negarabagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id #) tulislah ketentuan nomor tahun dan atau peraturan bupati banjar nomor . tahun tentang kode etik dan perilaku aparatur sipil negara yang dilanggar. ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif. keputusan penjatuhan sanksi moral rahasia keputusan nnn)eee nip. . jabatan . unit kerja .: ):utuskan menetapkan kesatu menyatakan saudara nama donkananannann nana nana aan pangkat ponaaanannanaaaa aan jabatan ponaaanannanaaaa aan unit kerja look bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id terbukti melanggar kode etik dan perilaku aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten banjar sebagaimana ditentukan dalam .' ) kedua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .'ythkepala bmkg nomor. tahun . yang dilanggar. #x) tulislah rekomendasi dari majelis kode etik. ssx) coret yang tidak perlu. # apabila keputusan yangagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id keputusan sidang majelis kode etik keputusan majelis kode etik dan perilaku aparatur sipil negara nomor antenna. tentang keputusan sidang majelis majelis kode etik dan perilaku aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten banjarbaca laporan pengaduan nomor.tanggal.mengenai pelanggaran atas namaukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa . jen bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id memutuskan: terlahir nama nip pangkat gol unit kerja terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik menjatuhkan sanksi berupa. j.c.eeennaa ditetapkan pada tanggal majelis kode etik sekretaris ketua anggota bupati banjar, ttd khalilurrahman bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id |
rabndanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan covid daerah dibebankan padengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, dan dalam hal belanja tidak terdugumber dana dana bagi hasil cukai hasil tembakau dbh cht) yang dilakukan untuk bidang kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan covid sedangkan dana insentif daerah diprioritaskan untuk penanganan covid bahwa berdasarkdalam keadaan tertentu pemerintah daerah dapat melakukan pergesera190. dana perimbangan rp1. lain lain pendapatan yang sah rp414. jumlah pendapatan rp1. belanja belanja tidak langsung belanja pegawai belanja bunga rp0, belanja subsidi rp0, belanja hibah rp8824. rp1. belanja langsung belanja pegawai rp113. belanja barang dan jasa rp465. belanja modal rp284. rp863. jumlah belanja rp2. surplus (defisit) rp225. pembiayaan penerimaan rp225. pengeluaran rp0, jumlah pembiayaan netto rp225lim bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor tahunupaya mendukung dan memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana ngalam berupa pandemi wabah covid perlu menetapkan peraturan bupati banjar tentang tata cara penggunaan dan ketatausahaan belanja tidak terduga pencegahan dan penanganan corona virus disease coviddisebut bupati banjar. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten banpbd kabupaten banjar. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten banjarsebagai penerima kuasa daridan instansi terkait lainnya adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten banjar dan instansi vertikal kabupaten banjar yang termasuk dalam bagian gugus tugas percepatan pencegahan dan penangananinstansi terkait. belanja tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak harapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sostidak terduga. pencegahan dan penanganan covid yang selanjutnya disingkat ppc adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi pandemi covidppc yang bersumber dari apbd. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini agar pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga ppcpencegahan dan penanganan covid meliputi kriteria belanja tidak terduga, penganggaran, penggunaan, ketatausahayang dimaksud dalam peraturan ini adalah belanja tidak terduga yang diperuntukan bagi tanggap darurat dan kejadian luar biasa bencana ngalam covidppid. penganggarilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, untuk kemudian ditampung dalam rancangandaerah. bab iii penggunaanngalam dan kejadian luar biasa untuk ppc belanja kebutuhan keadaan darurat bencana ngalam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk:. belanja penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan antara lain untuk pelaksanaan kaji cepat bencana, pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan himbauan melalui media cetak, media elektronik dan media informasi lainnya dalam rangka pencegahan penyebaran covid kepada masyarakat, cc. pengumpulan dan pengelolaan data (data based) pengembangan serta operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik, penyediaan sarana prasarana kesehatan alat pelindung untuk tenaga medis kesehatan dan alat pelindung untuk warga masyarakat antara lain berupa masker, hazmat, apd, sarung tangan, hand sanitizer, vitamin dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya, perekrutan tenaga kesehatan medis yang potensial dan pemberian pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien covid penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain berupa kamar tempat isolasi, tempat tidur pasien, rapid test, swab test, ventilator dan alat uji deteksi covid lainnya, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan medis, tenaga relawan untuk evakuasi pasien jenazah, dan tenaga lainnya yang terlibat atau mendukung upaya penanganan covid berdasarkan harga satuan yang ditetapkan bupati, penyediaan logistik peralatan darurat bencana, pembentukan pos komando tanggap darurat bencana, penyemprotan disinfektan, penyediaan lahan pemakaman dan upah tenaga pemakaman gali kubur untuk pasien yang meninggal, il. penyediaan penyewaan tempat untuk isolasi pasien dalam pengawasan pdp): penyediaan penyewaan tempat penginapan untuk tenaga kesehatan medis: pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang duga dan berpotensi terjangkit covid pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif covid meliputi perlengkapan pasca meninggalbiaya sewa sarana transportasi termasuk bbm untuk distribusi alat kesehatan dan penanganan korban, penanganan kesehatan lainnya, dan administrasi dan pelaporan. belanja penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan antara lain untuk merencanakan, mendukung dan mengendalikan penyedibahan pangan berupa sembako kepada korban pasien dan keluarganya serta masyarakat terdampak lainnya, pemberian insentif masyarakat atau pelaku usaha berupa, pengurangan atau pembebasan pajak daerah, pengurangan atau pembebasan retribusikredit dana bergulir, dan s.insentif daerah lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat individu terdampak lainnya. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku umkm dan mikro yang terdampak covid dan administrasi dan pelaporan. belanja penyediaan sosial safety net jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan antara lain untuk pengadaan pangan, berupa sembako dan penyediaan bahan makanan untuk korban dan keluarganya serta masyarakat terdampak, merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik (pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya), pemberian hibah bansos dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat individu yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja informal, pekerja korban pemutusan hubungan kerja phk) dan lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak covid pemberian hibah bansospemberian hibah bansos kepadabantuan kepada relawan penanganan covid dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, penyediaan tempat penyimpanan bahan bantuan darurat, h., dan administrasi dan pelaporan. bab ketatausahaan belanja tidak terduga bagian kesatu pernyataan tanggap darurat dalam kondisi pandemi covid bpbd bersama dengan dinas kesehatan membuat atau melakukan kajian penilaian kondisi daerah. apabila berdasarkan hasil kajian penilaian kondisi daerah sebagaimana dimaksud pada pandemi covid merupakan bencana ngalam kejadian luar biasa, bpbd bersama dengan dinas kesehatan membuat dan mengusulkan pernyataan keadaan tanggap darurat bencana dan keputusan bupati tentang tanggap darurat untuk ditetapkan bupati. berdasarkan hasil kajian penilaian kondisi daerah sebagaimana dimaksud pada bupati memerintahkan bpbd untuk melakukan kajian sekaligus menyusun rencana kebutuhan merasionalisasi penanggulangan tanggap darurat. penyusunan rencana kebutuhan merasionalisasi penanggulangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersama dengan perangkat daerah instansi terkait lainnya. berdasarkan rencana kebutuhan yang sudah disusun, bupati memerintahkan bpbd untuk menyiapkan keputusan bupati tentang penetapan rencana operasional penanggulangan tanggap darurat. pernyataan tanggap darurat bencana ngalamdapat perpanjang berdasarkan kajian teknis tanggap darurat bencana dan kajian teknis kejadian luar biasa oleh bpbd. bagian kedua prosedur pengajuan dan penyaluran belanja tidak terduga berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku ppid atas nama bupati memberitahukan kepada perangkat daerah yang ditunjuk bupati agar mengajukan belanja tidak terduga untuk melaksanakan kegiatan ppc yang didanai dari anggaran belanja tidak terduga. pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan tanggap darurat bencana ngalam ppc dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: bpbd mengajukan usulan berupa surat permohonan dan kerangka acuan kerja (kak) berdasarkan rkbpenggunaan anggaran. perangkat daerah instansi terkait lainnya mengajukan usulan berupa surat permohonan dan kerangka acuan kerja kak) berdasarkan rkb kepada bpbd. usulan dari perangkat daerah instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan verifikasi oleh bpbd. bpbd dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat meminta pendampingan dari inspektorat, perangkat daerah dan atau instansi vertikal lainnya. usulan berupa surat permohonan dan kerangka acuan kerja kak) berdasarkan rkb yang diajukan oleh bpbd perangkat daerah instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf adalah didasarkan pada keputusan bupati tentang penetapan rencana operasional kegiatan yang didanai dari anggaran belanja tidak terduga. usulan dari perangkat daerah instansi terkait lainnya yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan oleh bpbd kepada bupati sekretaris daerah dan tembusan kepada ppid selaku bud dengan melampirkan keputusan bupati tentang penetapan tanggap darurat, surat pernyataan penggunaan anggaran dan hasil verifikasi dari bpbd. format surat pernyataan penggunaan anggaran yangaluran belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan tanggap darurat bencana ngalam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf ppid selaku bud menyalurkan dana kepada kepala bpbd paling lambat (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat usulan dari bpbd. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf ppid selaku bud menyalurkan dana kepada perangkat daerah instansi lainnya melalui bpbd paling lambat (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari bpbd. penyaluran dana keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan dengan mekanisme tambahan uang dan diserahkan bendahara pengeluaran bpbd, selanjutnya bendahara pengeluaran bpbd menyalurkan kembali dana darurat perangkat daerah instansi pengusul sesuai ketentuan yang berlaku. perangkat daerah terkait dapat menunjuk bendahara pengeluaran untuk melaksanakan ketatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana covidpengeluaran sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan. penggunaan belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana ngalam yang bersifat tanggap darurat kejadian luar biasa dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. bagian ketiga pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana ataurkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana. kepala bpbd perangkat daerah instansi terkait lainnya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana yang dikelolanybelanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dari bpbd disampaikan oleh kepala bpbd kepada ppid berupa laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja. pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dari perangkat daerah instansi terkait lainnya disampaikan oleh kepala perangkat daerah instansi terkait lainnya kepada ppid melalui bpbd berupa laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja. laporan pertanggungjawaban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada dan merupakan pernyataan yang dibuat oleh kepala bpbd perangkat daerah instansi terkait lainnya yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari sejak diterimanya pencairan dana tanggap darurat bencana. bukti bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disimpan oleh bpbd perangkat daerah instansi terkait lainnya selaku pengelola dana dan sebagai obyek pemeriksaan. dalam hal terdapat adanya usulan rkb baru yang sesuai dengan rencana operasional penanganan tanggap darurat, bpbd perangkat daerah instansi terkait lainnya dapat mengajukan usulan kembali tanpa menunggu selesainya pertanggungjawaban tambahan uang tu) sebelumnya. laporan pertanggungjawaban tambahan uang harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan apabila tidak terpakai tidak habis, harus disetorkan kembali kas umum daerah. format surat pernyataan tanggung jawab belanja dan laporan pertanggungjawaban tambahan uang yang dimaksud pada dan adalahpengawasan inspektorat daerah melakukan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencantahunsurat pernyataan penggunaan anggaran pemerintah kabupaten banjar surat pernyataan penggunaan anggaran saya yang bertandatangan dibawah ini nama nnanaanaannannan nana aan aan jabatan nnanaanannanaanaa ana aan telepon nnanaanannanaanaa ana aan email nnanananaanananaa aan alamat nnanaanannanaanaa ana aan dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai pengguna anggaran akan menggunakan dana belanja tidak terduga btt) untuk kegiatan penanganan covid sesuai dengan yang telah diusulkan dan saya akan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana dimaksud dannanananenaaana, t1 bin thn kepala perangkat daerah materai nama lengkap) nip. nanah surat pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah kabupaten banjar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor. nama satuan kerja klasifikasi belanja belanja tak terduga yang bertanda tangan dibawah ini pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran (.nama perangkat daerah.) kabupaten banjarrog keg) kode rekening dan tanggal nomor rp) uraian belanja) jumlah rpossnronta terbukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada (.nama perangkat daerah.) kabupaten banjarmartapura,. pengguna anggaran kuasa nama lengkap) nip. nana. laporan pertanggungjawaban tambahan uang pemerintah kabupaten banjar laporan pertanggungjawaban tambahan uang (tu) tahun anggaran betanananannananaaananaaaaaaaan nn total anno enne neon tambahan uang persediaan rp. sisa tambahan uang rp. persediaan nomor dan tanggal sp2d .coco woomlaaan terilakaaaan, tanggal. menyetujui pengguna anggaran kuasa bendahara pengeluaranbupati banjar, ttd khalilurrahman |
ka! ata bian mba sean aan parang hg: baku lea pan mean agama nenek presiden republik indon gia keputusan presisi republik indo rela mo. tahun ten yang pembebasan bha masuk kiriman kiriman hadiah. kami, presiden republik indonesia membawa surat menteri keuangan "tanggal april n . t. menimbang bahwa dirasa perlu memberikan pembebasan bea masuk untuk ba rang barang jang berupa kiriman kiriman hadiah, jang bertumpu kesejahteraan rohani penduduk atau maksud amal umum atau kebudayaan: mengingat undang undang dasar sementara republik indonesia, bh. kedua huruf indische tariefwet" staatsblad sebagaimana sejak itu telah diubah dam dita bah terakhir dengan undang undang tahun lembaran negara tahum mendengar dewan menteri dalan rapatnya jang pada tanggal juli memutuskan: enu menetapkan keputusan pembebasan bea masuk kiriman iman fasal sena pembebasan bea masuk diberikan untuk barang barang arg berupa kiriman kiriman hadiah, jang bertujuan kesejahteraan rohani penduduk atau maksud amal umum atau kebudayaan, barang barang mana dikirimkan kepada badan badan keagamaan, amal dan kebudayaan, fasal jang dimaksud dengan barangebareng jang bertujuan kesejahteraan rohani penduduk atau maksud amal num atau kebudayaan ialah barang barang jang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan bangunan untuk melakukan 'ibadat, rumah rumah sakit, poli klinik poliklinik dan sekolah sekolah atau barang barang jang'akan merupakan inventaris tetap daripada bangunan bangunan itu: klinik klinik mobil, mat alat pengangkutan untuk mengangkut 'orang orang sakit dan orang orang luka atau untuk penjabat penjabat dari ibadat uma, dokter dokter dan pegawai pegawai perawat daripada lembaga lembaga anal (1liefdadige inrichtingen), sepanjang mereka tidak dapat melakukan tugasnya jika tidak mempergunakan alat alat pengangkutan itu baran "ng presiden republik indonesia barang barang jang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan perkumpulan dan badan badan untuk tujuan tujuan kebudayaan: barang barang jang diperlukan untuk ibadat mun seperti message (ticker sembahyang), permadani permadani, dan parameter, plalacpiala untuk perjamuan suji (avonimaalbekers niskelken): media pemeriksaan, media dan kursi operasi, media untuk perkakas perak kas pengobatan dan untuk bahan bahan pembalut jang digunakan untuk badan badan amal: obat obat, bahan bahan pembalut dan kebutuhan kebutuhan hidup pertama seperti makanan makanan dan pakaian sederhana, satu dan lain untuk di berikan dengan pertama kepada rakjat: alat alat pengajaran seperti buku buku, buku buku tulis, satu batu tulis, gambar gambar, leesplankje3, tinta, slat alat sekolah, menulis38,: dan menggambar, untuk lembaga lembaga pengajaran dan untuk diberikan dengan pertjuns kepada murid murid, barang barang lainnya. pembebasan bea masuk tidak diberikan untuk barang barang, jeng kiper tunjukkan guna pemakaian jang kekal (duurzaam gerik) oleh badan itu ser diri, jika pemakaian ini tidak langsung mempunyai hubungan dengan galah satu dari tujuan tujuan jang dimaksud dalam perlakuan pembebasan jang dimaksud dalam hanja dapat dipetik bangka ll, oleh kepala jawatan bea dan tsukai mengenai barang barang jang diurai kan dalam huruf dan dengan pengertian bahwa, jika oleh kepala jawatan bea dan tsukai tersebut diambil keputusan menolak, maka giginya dapat diajukan kepada menteri keuangan: oleh kepala daerah jawatan bea dan tsukai jang bersangkutan mengenal barangsbarang jang diuraikan dalam dengan huruf sampai dengan dengan ketentuan banya keberatan dapat dimajukan kepada kepala dja watan bea dan tsukai jika oleh kepala daerah tersebut diambil kekutu san menolak. permintaan pembebasan dimajukan didalam hal hal jang tersebut dalam huruf dan sebelum barang barang itu didatangkan negeri in1l: didalam hal hal lainnya bersama sama dengan penyerahan pemberi tahuan pemasukan barang. permintaan itu ditandatangani @eh penjabat tertinggi dari badan di negeri ini, atau jika barang barang ltu diperuntukkan bagi. zending atau missile, oleh kepala kantor pusat dari perkumpulan itu djakarta dan harus memuat keterangan keterangan sebagai berikut: jang bertanda tangan dibawah ini sanak kekayaan nanas anna (naa dan jabatan) .coccoocoo. bersama ini menyerang kan, bahwa barang barang jang dibungkus didalam soll jang akan diuraikan ditawan ini, akan telah didatangkan osn: dengan kapal s.cooococ.i.ariana dari kapel), ja'ni merek merek dan jumlah dan djenis perincian dari nom or nom dari coll isinya ng. presiden republik indonesia dikirimkan dari luar negeri sebagai hadiah: diperuntukan bagi soooeoeraner tema jari badan jang bersangkutan): co. tidak akan diperdagangkan dan memohon supaja barang barang jang tersebut diatas dapat dimasukkan dengan tidak membayar bea masuk berdasar atas keputusan pembebasan bea masuk kiriman kiriman hadiah".! harus diserahkan pula suatu keterangan dari sipengirin dari luar ne: dari barang barang itu jang menyatakan bahwa barang barang tersebut adal: kirimanshadiah, jeng dibeli dengan pemberian pemberian jang dikumpulkan "oleh bendera bendera diluar negeri dan untuk barang barang mana tidak atau tidak akan dipergunakan deviden indonesia dengan tiara apapun djuga, pada pemberitahuan pemasukan barang barang jang tersebut dalam huru: jari. alat kesatu, maka salinan dari keputusan pembebasan jang dikirimkan kepada jang berkepentingan, harus dilampirkan. peraturan peraturan mengenai penusukan barang barang tetap ber. laku dengan tidak dikurangi suatu apapun. dilarang memberi tujuan lain pada barang barang untuk mana berjasa: atas peraturan peraturan tersebut diatas telah diberikan pembebasan bea masuk, kecuali dengan lusin dari kepala djawalearn bea dan tsukai dan den, memperhatikan syarat ajaran jang ditetapkan olehnya. jika ada ternyata keterangan, maka kepala jawatan dea dan taksi dapat menagih bea bea masuk, jang seharusnya dipungut jika asandainja pembebasan tidak diberikan, asal tn. keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan dapat disebut keputusan pembebasan bea masuk kiriman kiriman hadiah". ditetapkan djakarta pada tanggal agustus presiden republik indonesia, sukarno, menteri keuangan, ong eng die. presiden republik indonesia penjelasan keputusan presiden republik indonesia mo, tahun tentang pembebasan bea masuk kiriman kiriman hadiah. tpa alan balap, un, menurut maksud dari. keputusan ini maka jang diartikan dengan kiriwanwkiriman hadiah ialah barang barang jang berdasar atas kemurahan hati dikirimkan oleh seorang bendera diluar negeri indonesia, tidak dengan suatu keharusan pembalasan biasa dari. pihak jang menerima, akan tetapi hanja dengan suatu keharusan melaksanakan tujuan, tuk maksud mera barang barang itu dikirimkan: kesejahteraan rohani salah segala sesuatu jang meliputi pemeliharaan rohani dari penduduk, teristimewa berhubung dengan berbagai bagai torak keagamaan: amal umum telah memelihara orang sakit dan tjatjat, orang orang jang tidak mempunyai ibu atau tempat tinggal, cheng orang jang terlantar, me inginkan penderitaan dalam bencana dan memperbaiki keadaan orang orang jang dilepaskan dari penjara: tujuan kebudayaan unum salah segala sesuatu jang dapat memajukan pena ajaran, geni dan pengetahuan, djuga barang barang jang dipergunakan untuk memperkenalkan pada golongan golongan penduduk penjelmaan penjelasan geri kebudayaan seperti musik den senilis, djuga jika hal. ini dilakukan dengan mempergunakan film atau suara setara mechanism, didalam surat keputusan ini disebutkan badan badan flinstellingen pa sal dan lembaga lembaga (inriohtingen, alat huruf gan pasal alat jang sedemikian dimaksudkan untuk memperoleh suatu perbedaan antara badan badan susila (zedelijke ligamen stichting) dan perkumpulan perkumpulan sedemikian disatu pihak, dan complex bangunan bangunan dan tanah tanah dilain pihak, dengan mana tujuan tujuan jang disita tita kan dapat tertjapsi dengan sungguh sungguhan. mengenai rumah rumah sakit dan lembaga lembaga amal lainnya perlu di majukan disini, bahwa suatu pembayaran sebagai pengganti biasa biasa perawatan tidak usah mengurangi sifat amal itu, asalkan saf'ja badar ter sebut tidak mendapatkan keuntungan atau bertujuan sedemikian, dari anggaran dasar daripada lembaga lembaga sejenis itu ternyata selalu sifat dari lembaga lembaga itu, didalam hal hal keragu raguan harus diadakan penyelidikan ditempat itu, akan tetapi praktek telah membuktikan bahwa lembaga lembaga sejenis itu hanja dapat menjajal tul juan tujuan nju dengan bantuan dari pemerintah dan dari partikelir, mengenai golongan golongan barang barang jang dibebaskan dapatlah ditegaskan sebagai berikut ada. jang dimaksudkan dengan inventaris tetap ialah semua barang jang dibutuhkan untuk memperlengkapi badan badan tersebut, sehingga dapat memenuhi syarat barat untuk menjajal tudjuennja. sebagai tjontoeh contoh dapat disebutkan suatu mimbar bagi melilit, suatu doopvont (tempat air baptisan) bagi gereja kristen presiden republik indonesia tempat tempat tidur, mesin tutti basi rumah saki pesawat pesawat untuk pelajaran pelajaran llmu alam sekolah sekolah, jang dimaksudkan dengan klinik klinik mobil, alat alat penganut hutan guna mengangkut orang sakit dan luka ialah alat pegang kut didapat, dilaut ataupun diudara. mengenai alat pengangkut jang dipergunakan untuk mengangkut penjabat penjabat agama, dokter dokter dan pegawai pegawai perawat, ditegaskan disini, bahwa pembebasan hanja dapat diperoleh, jika keadaan dari dae rah atau luasnya dari daerah jang harus dikimdjimgi, disertai dengan kurang adanja, tidak adanja atau tidak dapat dipertuan kanna alat alat pengangkutan umum menyebabkan, sehingga suatu alat pengangkutan sendiri harus dipergunakan: dalam golongan ini dapat dimasukkan misalnya alat alat musik, pesawat bioskop dan film, dimasukkannya parang barang lainnya" mempunyai maksud ntuk memberi pembebasan untuk barang barang, jang menurut tujuan gari keputusan ini kiranya dapat dimasukkan dalam pembebasan tersebut, akan tetapi, terhadap barang barang mana karena dapat timbul keragu raguan berhubung dengan hal, bahwa tidak mungkin menyebutkan sekian banjak barang barang dalam huruf huruf jang dahulu dari alat ini. alat ke barang barang seperti alat alat pengangkutan dan perabot. or, misalnya untuk kantor pusat dari sesuatu badan, dan jang tidak langsung ada hubungannya dengan kesejahteraan rohani, tujuan anal atau kebudayaan, tidak dapat dimasukkan dalan pem belasan ini. pembebasan tersebut hanja dapat diberikan untuk melaksanakan se effectif effaoticfinja dari tujuan 1tu sendiri can sebagai ton toh contoh dapat disebut kapal motor untuk pemeliharaan kereta tan disuatu daerah pulau pulau, mesin tik untuk tata usaha dari pada rumah sakit, djadi pada umunya ialah barang barang jang keren tiada adanja barang barang itu mengakibatkan tidak mung kin akan dapat dilakukannya pelaksanaan normal dari tujuan itu, pertimbangan, apakah barang barang termasuk atau tidak termasuk dalam pembebasan ini, diserahkan kepada kepala diadakan bea den tsukai, dengan pengertian bahwa dalam hal penolakan soal ber angkutan dapat diajukan kepada menteri keuangan. didalam hal hal tersebut pada huruf afd maka pertimbangan itu diserahkan kepada kepala daerah, terhadap keputusan mana dapat dimajukan keberatan kepada kepala jawatan bea dan tsukai. pembebasan tersebut harus pada umumnya dimintakan bersama sama dengan dimasukkannya pemberi tahuan pemasukan barang akan tetapi didalam hal hal jang tersebut dalam huruf dan 5e belum barang barang itu didatangkan negeri in. didalam hu ruf digabungkan tiga golongan barang barang, ntuk barang barang mana tidak selalu dapat ditetapkan lebih dahulu, apakah pembebasan 1tu dapat diberikan. untuk mentjeseh djangan sampai jang berkepentingan sia sia me mengeluarkan biasa biasa, make untuk golongan ini telah ditetapkan, bahwa pembebasan itu harus dimintakan sebelum barang barang dis datangkan disini. bersama presiden republik indonesia bersama sama dengan dimadjukannja permintaan untuk pembebasan, jang isinya diuraikan djuga dalam ini, harus diserahkan suatu keterangan dari orang jazz menghadiahkan barang barang itu diluar negeri, dimana dinyatakan, bahwa barang barang itu adalah benar benar kiriman hadiah, dan dibeli diluar negeri tidak dengan demise indonesia. asal dalam ini ditetapkan, bahwa peraturan peraturan biasa jang berlaku untuk pemasukan barang barang tetap berlaku dengan tidak dikubur.gi suatu apapun, iiantaranje ialah penyerahan pemberi tahuan, pemasukan barang barang djuga tetap diwajibkan untuk kiriman kiriman hadiah. teristimewa peraturan peraturan larangan tentang pemasukan buku buku dan majalah majalah berlaku pula terhadap kiriman kiriman ini, |
bee seen presiden oya sietrepublik indonesia.' rea pen pena aan nah bean ane, ana kebun tepi lea keputusan presiden republik indonesia r36! tua pada perserikatan bangsa bangsa, dipandang perlu untuk bia mengirimkan suatu delegasi new york dibawah pimpinan naa menteri luar negeri guna menghadiri sidang biasa ke tae ari persidangan umum eighth regular session the kie kas general, assembly) perserikatan bangsa bangsa: bes bahwa tuduhan delegasi tersebut terdiri dari utusan dari soe indonesia, ditambah. dengan beberapa anggota perutusan lues tetap republik indonesia pada perserikatan bangsa tangan yew york dan dari perwakilan republik indonesia like washington . panai mengingat surat surat: edaran menteri keuangan tartan gal januari. mel 195l mo, dan april no, t,j sam setelah. mendengar" perdana menteri, menteri' luar negeri. menteri ke kejuangan, direktur lembaga alat alat pembayaran sinar negeri palsu dan kepala kantor urusan pegawai . ui. pena reboot ska unta ena bertema y mengirimkan suatu delegasi. new york untuk menghadiri sidang. urine niaga ke dari. persidangan umum. perserikatan san gsa dans kedua' menentukan musiman delegasi tersebut sebagai berikut uin inn ketua mea mean bee mr," bunaken. ito bn, center luar negeri. republik indonesias "tu naa tea ena wakil ketua sera penasehat. umum merangkap kepala direktorat amerika den perserikatan bangsa bangsa interim pada kementerian nan bet kpm dekat aan ana tur negeri republik indonesia: . bem aau, ip, subroto: ramadan pun pen gagal duta: besar keb nee kepala direktorat ekonomi den hukum pada kementerian xx). duta luar biasa dan berkuasa penuh, pen maa acting kepala perutusan tetap republik indonesia. pada sau kaki perserikatan bangsa bangsa new york . san presiden bam, hate republik indonesia ae, anggota anggota pengganti bela batin batin ukhpunelg duta luar plasa dan berkuasa penuh, aka tea kuasa usaha interim republik indonesia washington, achmad napamagara inka. sa: ta enam1l jenderal republik indonesia new york: mp, bukit maa hakim anggota pengadilan tinggi republik indonesia makasar mp, daily rusak aan pertama pada perutusan tetap republik indon : tol sia pada perserikatan bangsa bangsa new york gap armata marzuki bau mop sekretaris pertama pada perutusan tatap republik indon sia pada perserikatan bangsa bangsa new york, "ad penasehat penasehat haag inggsuta dewan perwakilan rakjat republik indonesia, sue mr, jusuf wibisono infanta lawan perwakilan rakjat republik indonesia armed inggauta dewan perwakilan rakjat republik indonesia, da asrarudin! sentana nee inggeuta dewan perwakilan rak republik indonesia. nano dioropranteo (ek ate sin mean anggota wan perwakilan rakjat republik indonesia: per sel dpo rondonuwu nan mat kesan debu anggota dewan perwakilan rakjat republik indonesia, topeng tarmizi man gungarkoro tan bil #orbiksaha menasehati kementerian pendidikan, pengajaran dan ke dan sus budayawan republik indonesia . ve. pan nenas prof mrs drs" sutomo sen maher presiden (universitet indonesia djakarta bone penasehat kementerian. perekonomian republik indonesia) tama mater see konselor perdagangan pada perwakilan republik indonesia |f. aoa washington.: kal rl. temu suwondo hamemsar bekyetarla kedua pada perwakilan republik indonesia di" i . sae nan pre rb3 bs johan bp, maramis . kepala seksi commodities direktorat ekonomi dan hukum bangsal uas pada kementerian luar negeri ::. bae wilhelm j,'d, petik gan taat menu kepala bagian timur jauh dari direktorat asia dan pa tiga lirik pada kementerian tuer negeri ix. ben yasin kusumo utomo aan snp ka, mania dean penasehat pada kementerian tur resort baret aliran aspar, ana tnsendote bekrretarie ketiga pada perutusan tetap republik indonesia al. pada perserikatan bangsa bangsa di, naw. york, presiden s.: man ahad segi republik indonesia. kie kibor png oei murai: baru bet hand bea eko sekretaris ketiga pada perutusan: tatap republik indo . uela pada perserikatan bangsa bangsa hew york: (upt martijong fa: webkit kepala bagian sosial dari direktorat" amerika dan sya perserikatan bangsa bangsa pada kementerian luar negeri: mey krb) bum arj att bumartoi bop sekretaris pribadi menteri luar negeri republik indo piala atik ra. para utusan dari indonesia maa naa akan berangkat dari djakarta new york: dengan menu pang pesawat terbang k.l.m, melalui sehiphol pada per mulan pulen september dengan jabatan, bahwa wak keberangkatan ltu akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri luar negeri, tag dalam perjalanan dan dari new york aken tinggi hah negeri belanda selama satu heri dengan jabatan, bahwa anggota anggota tersebut pada nomor il: dan. karir tinggal negeri belanda lama paling lama lima heri dalam perjalanan new york ll, guna membeli membuat sekarang tersebut peta nomer dan akan berangkat dari djakarta new york melalui manila dan san francisco guna kepentingan. dinas berhubung dengan perwakilan per wakilan republik indonesia ditempat tempat tersebut. sen akan hingga: new york paling lana selama sidang auusug biasa ke dari persidangan umum perserikatan bangsa men bangsa. berlangsung, dengan. jabatan bahwa . anggota . & see seni anggota nomor il, dan paling lama berada di . srs luar indonesia selama hari, agdanekan enggauta anggap ) luas ket ta'tersebut. pada.nomor dan akan tinggal paling lan canggah diluar indonesia selama hari berhubung akan menjadi raj) peau konperensi lain, tai nia tip menu tersebut pada nomor1l, dan sesudah menghadiri y. rena sidang pisa ke dar!'. versi dangan: umum perserikatan meri ane bangsa baris diperkenankan untuk melakukan peninjauan if). masa teh. dinas' senegara negara. eropa barat, :dimana adu perak : aus ian republik: indonesia, dengan jabatan: bahwa mereka a1. oam paling jana berada diluar indonesia selama due bulan:f sesudah perkundjungannja harus. segera kembali indo ane. tesla dengan menumpang pesawat terbang k,l.m, melalui (ane anta para utusan jari. washington (haus harus berada new' york: pan sedemikian waktu sehingga '!.: menu mereka dapat mengikuti pekerdjaan pekerdjaan persiapan dan ans jeong oker jaan sehari hari dari sidang biasa una rem dari persidangan umum perserikatan bangsa bangsa, lan eos dengan jabatan bahwa anggaute anggota" tersebut pada sae donor. dan: berhubung dengan. tugas mereka sehari nge uus hari. washington, harus tetap menitik beratkan kepada .: fame pekerdjaan pekerdjaan mereka pada, perwakilan republik mane sek indonesia di: washington atu dan. hanja dapat mengunjungi',| bone pepatmpapat bidang biasa ke dari persidangan. umum. has tss perserikatan bangsa bangsa atas penetapan dan undangan nge dari kata delegasi ten man era danh bai para mana non ken denny ane nn: presiden republik indonesia tan maka, gita ban untuk perjalanan mereka new york pulang pergi di perkenalkan menumpang perawat terbang, png tana keempat anggota arguta nomor go, r3, dan dianggap baru pertama kali atau dalam ana waktu lebih dari tiga daa bal lampau pernah pergi ke luar negeri. dalam ubin dingin, diberikan uang sebanyak atau harga lawannya dalam rupiah atau mata ne: uang asing guna membeli membuat pakaian ubin dingin, anggota anggota nomor dan jang dalam waktu tiga tahun jang lampau telah pergi keluar menara salary musim ke. panas dan sekarang untuk pertama kali akan keluar negeri dalan musim dingin, diberikan uang tambahan sebanyak bag atau harga lawannya dalam rupiah atau mata uang asing untuk membeli membuat pakaian musim dingin, pata c. kepada para utusan dari indonesia selama berada dis negeri belanda dan lan amerika serikat, one diberikan uang harian menurut peraturan biasa (reglementair kek ps. dagger), dengan jabatan bahwa enggauta nomor termasuk golongan enggsuta anggota nomor bean dan termasuk golongan it, anggota ig pen tpop termasuk golongan tii dan onggaute args lta nomor naa kat et. dan termasuk golongan y5::. . kan isl efek menyimpang dari penetapan termaksud dalam b,.alat . nana wang. harian", sub dari surat edaran kementerian ke . pep sun luar gap 'uang'harian para utusan dari indonesia selama berada .: nah new fopkretidak. dilakukan. potongan sebanyak 30g buat. hap hari jang lebih dari satu bulang: tot. mud bob kepada anggara tersebut alam nomor jang pada waktu harus menggabungkan. diri.pada, degeeaal pelan berada. di. menu tenda negeri, belanda, diberikan lou lema lesgtekon parafalanan pengen pesawat terbang dari ansterden mae tema men pork pulang pereli aaa nang denga anu beruang harian "selama 'ia berada new york guna .keren sit kean delegasi. republik indonesia pada sidang biasa ke b: ban iku sari pera dangan: umum perserikatan banget bengal mendut pan gagal keempat buh ole iban eta! pena tete kes ben penjara biasa kepada jawatan perjalanan negeri' draw #era para busana ari undang berlaku peraturan . una nik pengambilan persekat guna pengeluaran pribadi sebagai jeng wee ditetapkan dalan surat edaran menteri. keuangan tertanggal gan ndenuari. nomor t7o kpe i . roti4 para unse dari washington selama mereka berada di new lag deng nal york diberikan uang harian menurut peraturan peraturan jang mea berkata seihanng mereka, dengan tetapan bahwa anggota : kes bekas anggaute, nomor. dan termasuk golongan iii dan enggauta men sans pararanggalita dari" perutusan tetap republik indonesia pada nik perserikatan bangsa dangan dan dari konsulat. jenderal re turn mas publik indonesia new york, tidak akan diberikan uang. ketan tata keenam tap tempat ora (eng per naga el. presiden. republik indonesia sed tai eta sel sg. "iwu senar ketua delegasi mendapat rang representasi untuk seluruh il: bee rombongan aebandek benaknya sejumlah u8,#, ik. ber (sepuluh ribu us dollar) selama waktu konperensi, nn: guna pengeluaran untuk sekretariat' setempat disediakan' tha kane beranjak us.$, (tigaribu tudjuhratus lima poo pee klik indonesia pada perserikatan bangsa bangsa yew yoni") dao perbelanjaan barang barang jang diperlukan oleh delegasi osn al, lat alat tulis menulis seharga us.$. (seribu auratus @sapuluh us dollar), died akan oleh perut lema ban tetap republik indonesia pada perserikatan bangsa dar bangsa dl new. york oai ana men engga (sepuluh ribu us dollar), disediakan lan oia men tetap. republik indonesia pada perserikatan bangsa es: bangsa new york, men kan ketujuh seluruh uang perongkosan tersebut dalam keempat sub mom names eos ub.b, pub. c.1l. dan sub diberikan oleh komisariat catatan aung republik indonesia. den haag . bah seluruh uang pengeluaran tersebut dalam pas al ketiga ane sub tb, dapat sub dan sub tan keling suk berikan oleh perutusan tetap republik indonesia pada ana perbendaharaan uang representasi. dilakukan oleh kepala ik kangelarij perutusan tetap republik indonesia pada persegi jl. selagi kata. bangsa bangsa new: york, jang harus'menjerahkan mn. pertanggungan jawab 'atas seluruh pengeluaran pengeluaran ||i (nenas dang terima: dari jawatan perjalanan negeri djakarta kepada: jawatan tersebut,. didalam waktu "satu: bulan sesudah ngs. nda sidang biasa ke dari persidangan umum. perserikatan cai baba heat aeh, fatal ra eng anna ag. pan net tp ana ana uan kedelapan"" memberikan. perintah kepada konlaariet agung republik indonesia den hse untuk mengatur berhala ngalam tag berhubungan onnet gandengan kunjungan delegasi tersebut new york serta memberi jl. seen bantuan sepenuhnya jika berlokasi memerlukannya, baik setara nunukan rombongan maupun setara perseorangan. daeng engan, kesembilan memberikan perintah kepada perutusan tetap republik indonesia sensus ninja selama pereka berada new york, baik setara romeo muba gunman maupun #utara perseorangan,. " . co. anggautartersebut dalam nomor diwajibkan memberikan ji. meme uss laporan tertulis kepada presiden republik indonesia dan "|: ssb perdana mantera . oo. ut, anggota. tersebut dalam nomor diwajibkan memberikan segara. laporan tertulis kepada presiden republik indonesia.dan san unik mentari luar negeri. lena are bet bap mere lsn presiden republik.indonesia: tai per bkp m:te kesebelas" menentukan, bahwa selama para anggota utusan indonesia ber sama diluar negeri, gajinya indonesia dibakar penuh sedang sans bangsa diluar negeri itu dihitung penuh sebagai masakerdja dan besa suntuk penahan, nanda" keduabelas para anggota jang diberikan uang perlengkapan pakaian ter maksud dalam pascal keempat sub dan pb, harus memberikan annan pen sunan jawab lengkap disertai tanda tanda bukti ik: g na nan akuntansi, dan deinetalnnjah atas peluruh pengeluaran uang tana itu kepada jawatan perjalanan negeri djakarta dalam waktu aa: batu bulan sesudah tiba kembali djakarta. wb. salinan keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada" perdana menteri, &. sekretariat dewan menteri,:. sekretariat dewan perwakilan rakjat, ngk: kementerian luar negeri, bea wu, kementerian keuangan, ben kementerian perekonomian, .: kementerian kehakiman,. snn mk: komisariat agung republik indonesia den haag, naa ae: ,: perutusan tetap republik indonesia pada perserikatan bangsa bangsa" well, perwakilan republik indonesia washington, oo. @m.ll. lembaga. alat alat pembayaran luar negeri, ana dewan: pengawas keuangan. :dk bobot, buih se: buatan: perjalanan segel kendor urugan pegawai ir." me:l5,akil direksi dang pensiun indonesia: si. jogjakarta dan: bandung, |. ij. b116 kantor. pusat perbendaharaan negara san laga @ic173 jeng berkepentingan untuk 'diketahui dan dipergunakan #bagaimana amentinjas. rea pedas tan aman ngga inan ditetapkan djakarta ih. "ti manga hana tanggal. agustus esp aereidan republik india, ben nan sukar o,'. fla es. bse eketroaminyojo, aah he |
keputusan presiden republik indonesia (keppres) nomor tahun tentang mengesahkan "charter for the asian organization supreme audit institutions (assai)sekretaris republik indonesia, ttd. suhartono, catatan kutipan: lembaran negara tahun yang telah dicetak ulang sumber:the establishment centre integrated rural development for asia and the pacific" presiden republik indonesiafor the establishment centre integrated rural development for asia and the pacific": bahwa agreement tersebut, yang telah diadakan kuala lumpur, pada tanggal julbat pan presiden republik indonesia pertama mengesahkan agreement for the establishment centre integrated rural development for asia and the pacific" yang telah ditandatangani oleh delegasi pemerintah republik indonesia pada tanggal agustus yang telah diadakan kuala lumpuragustus aac jang berisi undangan untuk menghadiri the fifth session the asian advisory committee jang akan diadakan negara eliza ceylon) pada tanggal dan oktober menimbang bahwa pemerintah indonesia sebagai negara anggota government member) dari asian advisory committee tersebut, menganggap perlu untuk mengirimkan dua orang utusan jang akan mewakili pemerintah republik indonesia konperensi itu, bahwa pengiriman utusan tersebut telah disetujui oleh dewan menteri dalam rapatnya jang ke: pertama menunjuk mr. samson, kepala bagian perundang undangan dan tata hukum kementerian perburuhan, susanto, legendaris kementerian pertanian bagian politik umum planning, untuk mewakili republik indonesia dalam fifth session the asian advisory committee jang diadakan negara eliza ceylon) tanggal dan oktober kedua untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi negara eliza ceylon) pulang pergi dengan mempergunakan kapal terbang dan disana mereka akan tinggal selama satu minggu dan harus berhubungan dengan perwakilan republik indonesia disana. ketiga . lan nya x1y way presiden republik indonesia ketiga berhubung dengan perjalanan ini dan menurut ukuran ukuran jang berlaku dapat diberikan ongkos ongkos perjalanan dan penginapan (uang harian) kepada mr. samson menurut golongan iii, susanto menurut golongan iv. keempat kepada mr. samson diberikan uang representasi sebesar rs. (auratus limapuluh rupees). kelima untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang sendiri keluar negeri masing masing sebesar: mr. samson n.c. susanto f35. n.c. atau harga lawannya dalam mata uang asing lain. keenamtujuh dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan mereka harus memajukan pertanggungan jawab kepada kepala jawatan perjalanan negeri djakarta mengenai semua pengeluaran jang mendjadi tanggungan negara dikuatkan oleh bukti bukti, dengan jabatan, bahwa jika pertanggungan jawab itu tidak dimajukan dalam tempo yang ditetapkan atas, maka segala pengeluaran jang mendjadi tanggungan negara itu akan dianggap sebagai persekat dan akan diperhitungkan dengan gaji jang mereka akan terima. kedelapan masa perjalanan tersebutmenerimanya. salinan suratpertanian, kementerian keuangan, dewan pengawas keuangan bogor, kantor urusan pegawai, kementerian luar negerjawatan . open presiden republik indonesia jawatan perjalanan negeri, lembaga alat alat pembayaran luar negeri, perwakilan republik indonesia colombo menteri perburuhan, tt.d. s.m. abidin |
mertanggal april memperhatikan surat surat menteri dalam negeri kepada menteri pertanian tanggal agustus seks. dan surat menteri pertanian tanggal september tentang usul penggantian saudara mr. wongsonegoro, termaksud pada surat keputusan kami tersebut diatas dengan saudara radja kaliamsjah sinaga, pegawai tinggi diperbantukan pada kementerian dalam negeri, selakujaitu oleh karena saudara mr. wongsonegoro tersebut kini menjabat wakil perdana menteri dalam kabinet jang baru, menimbang bahwa terhadap usul tersebut tidak ada sesuatu keberatan, mengingat dari staatsblad dan masing masing tentang pengurus central rubber fonds dan central thee fonds serta anggaran dasar anggaran rumah tangga dari indonesia institut voor rubberonderzoek tanggal juni seperti jang telah diubah tanggal oktober memutuskan: menetapkan: pertama terhitung mulai tanggal agustus memberhentikan dengan hormat dari tugasnya sebagai anggotamr. wongsonegoro gubernur diperbantukan pada kementerian dalam negeri, dengan japan terima kasih atas jasa jasanya selama memangku jabatan tersebut. kedua . men nya ny) rat presiden republik indonesia kedua terhitung mulai tanggal agustus mengangkat sebagai anggota wakil kementerian dalam negeri dalamradja kaliamsjah sinaga pegawai tinggi diperbantukan pada kementerian dalam negeri menteri pertanian, t.t.d. sadjarwo. |
mean sy kami, presiden republik indonesia menimbang berhubung dengan kepindahan kapten achmad jusuf2djakarta: kapten achmad jusuf, dulu be. kat. c.t.u. m.b.a.d.gen yaa kahakim perwira pada pengadilan tentara pekalongan kami, presiden republik indonesia menimbang berhubung dengan kepindahan major sudarso dan kapten sudrajat ketempat lain, maka perlu memberhentikan perwira perwira tersebut sebagai hakim perwira pada pengadilan tentara pekalonganmajor sudarso kapten sudrajatiri. menteri kehakiman, t.t.d. jody gondokusumo. |
menwa dan madurawa dan madur: major martadinata, dulu pa. planning pa. s.o.iv s.a.l. ii.abdul saleh bratawidjaja pa. perlengkapan s.c.a.l. iii. mengangkat sebagai hakim perwira pada pengadilan pengadilan tentara surabaya dan malang major pratignjo pa. attendance surabaya, k.d.m. surabaya. major suratan pa. dp. s.m.a.l. k.d.m. surabaya. major s.gino pa. persenjataan p.a.l. k.d.m. surabaya. iv. keputusan . open n4z n13 ny) presiden republik indonesia ivyapada pengadilan pengadilan tentara palembang dan bandung kami, presiden republik indonesia menimbang berhubung dengan kepindahan beberapa hakim perwira untuk mengikuti latihan s.s.k.a.d., maka perlu memberhentikan perwira perwira tersebut sebagai hakim perwira pada pengadilan pengadilan tentara palembang dan bandung:alembang: kapten mohan, sekarang perwira siswa s.s.k.a.d.: kapten daud, sekarang perwira siswa s.s.k.a.d., pengadilan tentara bandung: major achmad, dulu kep. sekarang perwira siswa s.s.kla.dsaudara sudiro, menteri kesejahteraan negara dan saudara abikusno tjokrosujoso, menteri perhubungan, masing masing tanggal september dan tanggal september mengenai permintaannya untuk diperkenankan mengembalikan portfolio kementerian kesejahteraan negara dan kementerian perhubungan dalam kabinet ali sastroamidjojo, menimbang bahwa tidak ada keberatan untuk mengabulkan permintaan permintaan saudara saudara sudiro dan abikusno tjokrosujoso tersebut diatas: bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu mengangkat dua orang menteri lain sebagai menteri kesejahteraan negara interim dan menteri perhubungan interim, disamping jabatannya, mengingat alat undang undang dasar sementara republik indonesia dan keputusan residenterhitung mulai tanggal september pertama memberhentikan dengan hormat, atas permintaan sendiri sdr. sudiro dari jabatannya sebagai menteri kesejahteraan negara, dengan japan terima kasih atas jasanya terhadap negara, sdr. abikusno tjokrosujoso dari jabatannya sebagai menteri perhubungan, dengan japan terima kasih atas jasanya terhadap negara. kedua . man snn presiden republik indonesia kedua mengangkat wakil perdana menteri mr. wongsonegoro sebagai menteri kesejahteraan negara interim disamping jabatannya sebagai wakil perdana menteri menteri pekerdjaan umum dan tenaga, prof. ir. roosseno sebagai menteri perhubungan interim disamping jabatannya sebagai menteri pekerdjaan umum dan tenag, tt.d. ali sastroamidjojo. |
open wkami, presiden republik indonesia menimbang berhubung dengan pemindahan pemindahan dan lain lainedan: major m.l. tobing, major i.d. panjaitan, jang dulu berpangkat kapten dan sekarang berpangkat major, kapten s.m. gendong, dulu perwira terr. atjeh, pengadilan tentara padang: kapten dahlan, sekarang perwira siswa s.s.k.a.d.: kapten sofyan ibrahim, dulu kmd. k.m.k. padang, sekarang perwira siswa s.s.k.a.d.: kapten nurdin, dulu kep. staf r.i. terr. sekarang perwira siswa s.s.k.a.d.: ii. mengangkat . pen wat pan presiden republik indonesia ii. mengangkat sebagai hakim perwira pada pengadilan tentara medan kapten ulung sitepu, kmd. bn. r.i. l.: kapten jurus samosir, pa. s.u.l.t.t.l.: kapten siregar pa. aden. t.t. i.: kapten b.m. sianida pa. d.a.a.d. t.t. i.: kapten sumardi, pa. si. l.: kapten mangangantung, kmd. inf. kapten nja' adam kmd. bn. inf. pengadilan tentara padang kapten nip. karim, kmd. bn. inf. kapten jusuf ali, kmd. bn. inf. kapten n.h. sitorus, kmd. bn. inf. kapten elang sembiring, kep. staf r.i. terr. merangkap pd. sementara kmd. r.i. terr. i.: iiisekretaris dewan menteri tanggal agustus menimbang bahwa teunissen, berhubung dengan keberangkatannya negeri belanda, perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota dewan pengawas bank tabungan pos, bahwa dewan pengawas bank tabungan pos dalam suratnya tanggal juli r.v.t. sesuai dengan bunyi instruksi untuk dewan pengawas bank tabungan pos bijblad telah mengajukan mr. indrakusuma, direktur bank indonesia sebagai pengganti teunissen tersebut:kesatu terhitung mulai tanggal agustus memberhentikan dengan hormat, berhubung dengan keberangkatannya negeri belanda teunissen dari jabatannya sebagai, kedua . main nya ny) wat presiden republik indonesia kedua terhitung mulai tanggal agustus mengangkat mr. nw rak5s$h ma indrakasuma direktur bank indonesia, sebagaimenteri perhubungan, menteri keuangan, dewan pengawas bank tabungan pos, direktur bank tabungan pos, semua kementerikantor urusan pegawai bagian pensiun dan tunjangan jogjakarta dan bandung, bankall, tt.d. rose |
open n menimbang bahwa dipandanginstruksi presi'um kabinet nomor ek in memperhatikan pertimbangan dan saran dari menteri menteri yang bersangkutanjam harga eceran dari bahan bakar minyak bumi per liter ditetapkan sebagai berikut navigasi rp. (seratus rupiah). avtur rp. (seratus rupiah). bensin super rp. (seratus empat puluh rupiah). mesin premium rp. (seratus rupiah). minyak solar . open mula presiden republik indonesia minyak solar rp. (tiga puluh lima rupiah). minyak diesel rp. (tiga puluh rupiah). minyak bakar rp. (tiga puluh rupiah). menugaskan kepada menteri pertambangan dan energieraturan pemerintah republik indonesia nomor presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu diadakan suatu peraturan, mengingat undang undang dasar, keputusan presiden indonesia tahun tentang lapangan pekerjaan, susunan dan pimpinan kementerian urusan veteran, undang undang tahun lembaran negara tahun mendengarkan karena tidak mempunyai sesuatu kecakapan kepandaian dapat diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan atau latihan kerja dalam lembaga lembaga pendidikan kejuruan tempat tempat latihan kerja yang diadakan didalam negeri, maupun diluar negeri. kesempatan mengikuti pendidikan latihan seperti dimaksud dalam ini dapat diberikan setelah melalui penelitian yang diadakan oleh departemen urusan veteran atau instansi instansi lain yang ditunjuk untuk itu oleh menteri muda) urusan veteran. pendidikan kejuruan seperti dimaksud dalam diberikan untuk selama lamanya (tiga) tahun. latihan kerja seperti dimaksud dalam diberikan untuk selama lamanya (satu setengah) tahun. biaya guna keperluan selama mengikuti pendidikan kejuruan dan atau latihan kerja, yaitu ongkos belajar, uang pemogokan, uang saku serta ongkos pulang pergi dari tempat tinggal lembaga pendidikan da atau tempat latihan menjadi tanggungan pemerintah. ketentuan termaktub dalam ini akan diatur lebih lanjut oleh menteri muda) urusan veteran. instansi instansi pemerintah dan atau partikular yang mengadakan pendidikan kejuruan dan atau latihan kerja diwajibkan mendahulukan kesempatan bagi para veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia dengan syarat syarat yang diperlukan. kesempatan pemberian pendidikan dan atau latihan seperti dimaksud dalam peraturan ini dapat diberikan untuk satu kali, dan hanya dapat diberikan untuk dua kali atau lebih berdasarkan keputusan menteri muda) urusan veteran dalam hal veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia yang bersangkutan dianggap mempunyai bakat istimewa. ketentuan ketentuan pelaksanaan peraturan ini diatur oleh menteri muda) urusan veteran republik indonesiabahwa berdasarkan bunyi undang undang tahun kepada veteran pejuang kemerdekaan yang belum mempunyai lapangan pekerjaan dikarenakan tidak mempunyai sesuatu kecakapan kepandaian dipandang perlu untuk diberikan sekedar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan kerja, sebagai bekal untuk masuk dalam produksi proses masyarakat, agar mereka dapat memperbaiki sosial ekonominya dan dapat mengembangkan tenaganya guna pembangunan negara. kata kata penelitian dalam ini dimaksud, bukanlah penyaringan seperti dimaksud dalam peraturan pemerintah tahun akan tetapi guna memeriksa apakah benar benar veteran itu belum bekerja dikarenakan tidak mempunyai sesuatu kecakapan atau kepandaian, apakah seseorang veteran perlu mendapatkan priorities dalam pendidikan atau latihan, dan kejuruan apa yang lebih tepat buat seorang veteran bersangkutan: umpamanya dengan mengadakan vocational test atau ujian. jangka waktu pendidikan kejuruan diberikan selama lamanya tahun dan latihan kerja selama lamanya ini termasuk usaha usaha untuk mengadakan perubahan mental. tidak perlu penjelasan. pemberian priorities oleh instansi instansi dimaksud dalam ini adalah lebih praktis, karena sekaligus dapat menampung setelah dididik atau dilatih. kesempatan hanya diberikan sekali, guna menjaga penyelesaian yang berlarut larut, yang tidak akan mempunyai sifat mendidik (opvoedendperlu diadakan tambahan terhadap, mengingat: asal undang undang dasar: undang undang nomor tahun lembaran negara nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor mendengar: menteri pertama, menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri kehakiman, menteri pertaniannomor tahun menjadi dan ditambah dengan dua lagi yang berbunyi: ketentuan ketentuan dalam berlaku juga terhadap orang orang termaksud dalamrepublik rakyat tiongkok, yang ingin menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan republik rakyat tiongkoknya untuk memperoleh kembali kewarganegaraan republik indonesia, dengan pengertian bahwa yang diperbolehkan menyatakan keterangan tersebut hanya mereka yangdari atau oleh orang tuanya. pernyataan keterangan termaksud dalam harus dilakukan dalam jangka waktu dua tahun setelahmulai berlaku bagi orang yang pada saat itu sudah dewasa dan bagi orang yang pada saat itu belum dewasa dalam jangka waktu itu juga atau dalam jangka waktu satu tahun setelah menjadi dewasa. ii. diantara dan dari pada peraturan pemerintah nomor tahun disisipkan sebuah yang berbunyi sebagai berikut: pernyataan keterangan seperti tersebut dalam yang dinyatakan dengan surat harus menyebutkan keterangan keterangan seperti tercantum dalam formulir vi. ari pernyataan keterangan seperti tersebut dalam yang dinyatakan dengan lisan, yang oleh petugas di anggap benar, oleh petugas dibuat surat catatan dalam rangkap empat, yang ditandatangani olehnya dan yang masing masing ditempeli pasfoto menurut formulir via. selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam urat pernyataan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ini dan pernyataan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ini harus disertai bukti dari perwakilan republik rakyat tiongkok, bahwa orang yang menyatakan keterangan adalah warganegara republik rakyat tiongkok. terhadap pernyataan keterangan dengan tulisan maupun dengan lisan termaksud berlaku ketentuan ketentuan dalam dan serta dan sampai dengan iii. diantara dan disisipkan sebuah yang berbunyi sebagai berikut: orang yang pernyataan keterangannya ditolak dengan pasti, dapat dalam jangka waktu satu bulan setelah ditolaknya pernyataan keterangan itu, mengajukan permohonan kepada panitia bersama perjanjian dwikewarganegaraan antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok, supaya soalnya diperiksa dan jika oleh panitia bersama tersebut dipandang beralasan, maka soalnya dapat diajukan kepada menteri kehakiman yang bersangkutan dengan usul supaya penolakan tersebut ditinjau dan diurus kembali. ketentuan dalam alinea kedua berlaku dalam hal pernyataan keterangan yang tadinya ditolak itu kemudian oleh petugas dinyatakan benar, iv. alam bawah huruf kata kata menteri dalam negeri, menteri kehakiman dan menteri agraria" diubah menjadi menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri kehakiman, menteri pertanian dan menteri agraria". asal ditambah dengan: elah dengan sah turut dalam pemilihan umum untuk dewan perwakilan rakyat dan dapat membuktikan hal itu kepada panitia pemilihan indonesia atau telah dengan sah turut dalam pemilihan umum untuk dewan perwakilan rakyat daerah dan dapat membuktikan hal itu kepada kepala daerah yang bersangkutan". peraturan pemerintah nomor tahun diubah sebagai berikut: tua panitia pemilihan indonesia dan kepala daerah membuat daftar dari pada orang orang yang tersebut dalam huruf kepada orang orang tersebut dalam huruf diberikan surat keterangan menurut formulir helai daftar oleh pembuat daftar tersebut dalam dan disampaikan kepada menteri kehakiman. vi. peraturan pemerintah ini berlaku mulaiumummaka dianggap perlu untuk menambah peraturan pemerintah nomor tahun dengan ketentuan ketentuan yang termaktub dalam cara pelaksanaan tersebut, sebagaimana juga diterangkan dalam penjelasan atas cara pelaksanaan itu terhadap dalam alinea terakhir. pernyataan pernyataan keterangan, yang telah dilakukan menurut peraturan pemerintah nomor tahun sebelum mulai berlakunya cara pelaksanaan dan peraturan pemerintah ini, adalah sah. demi dari pada peraturan pemerintah nomor tahun dijadikan dan ditambah dengan dalam mana ditentukan petugas mana yang berwenang menerima pernyataan keterangan dari orang orang yang dalam jangka waktu antara desember hingga tanggal desember masih belum dewasa dan ikut dalam penolakan kewarganegaraan indonesia dari orang tuanya atau yang telah ditegakkan kewarganegaraan indonesia oleh orang tuanya dan dalam mana diatur jangka waktu untuk menyatakan keterangan tersebut. orang orang tersebut, setelah menjadi dewasa, diberi kesempatan untuk menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan republik rakyat tiongkok dan memperoleh kewarganegaraan republik indonesia. akan tetapi menurut maksud dari cara pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan antara republik indo kesia dan republik rakyat tiongkok (yang tidak ternyata dalam cara pelaksanaan) kesempatan ini hanya diberikan kepada mereka yang semenjak pernyataan penolakan kewarganegaraan indonesia dari atau oleh orang tuanya belum pernah meninggalkan wilayah republik indonesia. orang orang yang termaksud diatas, yang sudah dewasa pada waktu perjanjian dwikewarganegaraan antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok mulai berlaku, mendapat kesempatan menyatakan keterangan dalam jangka waktu dua tahun, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, dengan sanksi tetap dipandang mempunyai kewarganegaraan yang dipunyainya sebelum dewasa. orang orang yang menjadi dewasa setelah perjanjian mulai berlaku, mendapat kesempatan menyatakan keterangan dalam waktu satu tahun setelah mereka dewasa atau dalam jangka waktu tersebut diatas, dengan sanksi sebagaimana tercantum dalam vi. pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan republik rakyat tiongkok dan memilih kewarganegaraan republik indonesia yang dinyatakan dengan surat oleh orang orang yang termaksud dalam dari cara pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan, harus memuat keterangan keterangan seperti tercantum dalam formulir dan dari pernyataan keterangan dengan lisan harus dibuat surat catatan menurut formulir via. surat pernyataan keterangan dan pernyataan keterangan secara lisan harus disertai bukti, bahwa orang yang bersangkutan adalah warganegara republik rakyat tiongkok. hal ini adalah perlu, berhubung orang orang yang dalam jangka waktu antara tanggal desember dan tanggal desember berhak menolak kewarganegaraan indonesia untuk dirinya sendiri atau sebagai wali yang sah untuk anak anaknya tidak hanya warganegara republik rakyat tiongkok saja, melainkan juga warganegara dari negara lain. maka sudah selayaknya. apabila orang orang yang telah turut dalam penolakan kewarganegaraan indonesia dari orang tuanya atau oleh orang tuanya ditolak kewarganegaraan indonesianya diharuskan membuktikan, bahwa mereka adalah warganegara republik rakyat tiongkok. perlu pula disertai surat keterangan dari jawatan kantor imigrasi, bahwa orang orang yang bersangkutankewarganegaraan indonesia dari atau oleh orang tuanya. iii perlu disisipkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun berhubung cara pelaksanaan memberi kesempatan kepada orang, yang pernyataan keterangannya ditolak dengan pasti oleh petugas yang berwenang, untuk mengajukan permohonan kepada panitia bersama supaya soalnya diperiksa. berhubung huruf adalah mengenai para petani maka sudah selayaknyalah apabila bersama sama dengan menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri kehakiman, menteri agraria dan menteri pertanian turut menentukan, apakah seorang petani sungguh sungguh cara hidupnya dan pergaulannya dengan masyarakat indonesia asli menunjukkan, bahwa sebetulnya anak pribumi. dengan indonesia. maka orang orang yang bersangkutan dipandang termasuk golongan orang orang yang karena kedudukan sosial dan politik mereka dianggap secara implisit telah melepaskan kewarganegaraan republik rakyat tiongkoknya dan hanya mempunyai kewarganegaraan republik indonesia. anggapan ini tidak berlaku terhadap mereka yang kemudian karena suatu sebab kehilangan kewarganegaraan indonesianya menurut ketentuan ketentuan dalam undang undang kewarganegaraan indonesia. orang orang yang dimasukkan dalam daftar dan diberi surat keterangan menurut formulir adalah orang orang yang dapat membuktikan, bahwa mereka telah pernah. berhubung administrasi mengenai pelaksanaan perjanjian dwikewarganegaraan antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok dipusatkan pada departemen kehakiman, maka, ditentukan bahwa dua helai daftar harus disampaikan kepada menteri kehakiman (yakni satu helai untuk departemen kehakiman dan satu helai lagi untuk disampaikan kepada pemerintah republik rakyat tiongkok oleh menteri kehakiman). vi. cukup jelas dan terdapatnya kekurangan kekurangan dalam susunan tari uang tera seperti termaktubanggap perlu mengubah susunan tari yang berlaku dengan tidak menyimpang dari dasar dasar semula. mengingat: aturan peralihan dari undang undang dasar: ijkordonnantie staatsbladdengar: menteri pertama, wakil menteri pertama urusan distribusi dan menteri perdagangan, memutuskan dengan mencabpengesahan dan pembatalan pada tera rp. tiap kg. pengesahan pada tera ulangan rp. tiap kg. untuk mengusir rp. tiap pesawat. ix. timbangan dengan dua atau lebih dari dua skala, , rp. dan rp. tiap bahagian. jika sedikitnya pesawat dikumpulkan dapat diperiksa bersama sama, jika kurang dari pesawat yang dikumpulkan dikenakan tari untuk pesawat. pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera ulangan rp. untuk tiap pesawat, pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera ulangan rp. untuk tiap wagon tangki. pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera ulangan terhadap bejana ukur dengan kapasitas masing masing dan berturut turut, tiap takaran. xii. pemeriksaan khusus rp. tiap tiap jam dengan pengertian bahwa untuk pemeriksaan penghitung detik (showatch) dihitung rp. tiap pesawat penghitung cepat (pedometer) dihitung rp. tiap pesawat talento (rem) meter dan lain lain sebagainya dihitung rp. . tiap pesawat. neraca analisa dihitung rp. tiap pesawat. alat pencak kartu otomatis (kaartdrukapparaat zelfregistrend) dihitung rp. tiap pesawat. alat pencak kartu tidak otomatis (nietzelfregistrerend) dihitung rp. tiap pesawat. tangki menimbun minyak dengan pemeriksaan lengkap dari sampai dengan meter kubik rp. untuk tiap tiap meter kubik,gelas takar pemeriksaan atas garis rp. , " waterweging "'. tari termaksud pada angka angka romawi vi, viii dan pada tera dan tera ulangan ditambahisimal) dengan kekuatan menimbang: kg. atau lebih dengan rp. tiap pesawat, untuk timbangan pegas dan timbangan bobot ingsun, cc. untuk timbangan cepat timbangan kuadran majemuk. untuk pemeriksaan ditempat selain biaya yang dimaksudkan dalam dan berlaku penggantian ongkos luar biasa sebagai berikut rp. untuk tiap pesawat, dengan ketentuan bahwa jumlah biaya setempat tidak boleh kurang dari rp. , . dan apabila biaya menurut peraturan tersebut ternyata tidak mencukupi, maka biaya itu dapat ditambah menurut keadaan setempat yang layakjawatancc. pada umumnya permintaan pemeriksaan di dapat juga dilakukan pemeriksaan ditempat dengan ketentuan bahwa untuk pemeriksaan itu dipungut pembayaran pemeriksaan ditempat sebesar rp. , . biaya yang dimaksudkan didalam dan harus dipenuhi jawatan metrologi dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan sekarang dihadapkan kepada beberapa kesulitan diantaranya: tari uang tera yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tahun dibandingkan dengan kenaikan harga alat alat pengukur, pencakar dan penambang pada waktu ini sangat rendah dan membawa akibat barang barang itu oleh para pembuatnya dikerjakan dengan kurang sungguh sungguh oleh karena tidak khawatir akan membayar biaya pembatalan. hal yang demikian, kecuali tidak sedikit menambah pekerjaanpara pemeriksa, juga melambatkan pemeriksaan. untuk lebih menyesuaikan uang tera yang bersifat retribusi itu dengan berbagai macam alat pengukur, pencakar dan penambang dan melengkapi tari pemeriksaan yang sebelumnya tidak ada. demi tari kecuali disusun menurut keseimbangan pemakaian alat menurut kekuatan juga dibulatkan hingga rp, agar supaya tidak banyak waktu terbuang untuk membayar uang kurang dari rp. bahwasanya untuk timbangan timbangan dengan dua atau lebih dari dua skala dihitung tari menurut tiap skala adalah adil karena tiap skala harus diperiksa sendiri sendiri. bahwasanya untuk timbangan majemuk dengan kekuatan lebih besar darisumbangann majemuk) tambahan retribusi lebih besar lagi karena konstruksinya jugamengenai pembukaannya kedalam register register yang bersangkutan. s d tidak memerlukan penjelasan"spoorwegverordening" (staatsblad presiden republik indonesia, menimbang bahwa dan spoorwegverordening" staatsblad perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan keadaan, mengingat undang undang dasar, mendengar menteri pertama, memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan spoorwegverordening" staatsblad mencabut dan spoor wegverordening" staatsblad i"spoorwegverordening" (staatsblad umum. kebutuhan akan pengangkutan dengan kereta api ternyata semakin meningkat sedangkan jumlah materiil, khususnya jumlah lokomotif, selalu tidak dapat mengimbangi kebutuhan itu. beredarnya berbagai jenis lokomotif yang berlainan dewasa ini adalah akibat dari berbagai faktor (kesulitan akan bahan bakar tertentu, penghematan dan lain sebagainya) yang tidak memungkinkan penggunaan hanya satu atau dua jenis lokomotif dalam jumlah yang cukup. keadaan demikian itu masih akan berlangsung selama jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. oleh karenanya penggunaan berbagai lokomotif yang berlainan jenis itu perlu sekali dilakukan dengan daya guna demikian rupa sehingga dalam batas kemungkinan dapat dicapai daya guna yang sebesar besarnya. hal itu hanya dimungkinkan, jika dalam keadaan keadaan tertentu misalnya lokomotif uap dirangkaikan lokomotif diesel, lokomotif uap dirangkaikan dengan lokomotif listrik, atau lokomotif diesel dirangkaikan dengan lokomotif listrik. dengan penggunaan lokomotif lokomotif yang secara demikian itu pun keamanan lalu lintas kereta api masih tetap terjamin. praktek menunjukkan, bahwa sewaktu waktu timbul kebutuhan mendesak untuk menggunakan traksi ganda yang terdiri dari dua (atau lebih) lokomotif yang berlainan jenis sebagai tenaga penggerak dalam rangkaian kereta api, atau guna pengiriman dan pengembalian lokomotif lokomotif yang berasal dari maupun diperuntukkan bagi dinas dinas luar biasa, begitu pula dalam gerakan langsiran dan lain sebagainya. guna memberikan dasar hukum bagi pemakaian traksi ganda yang dimaksud maka larangan pemakaian traksi ganda sebagaimana tercantum dalam dan spoorwegverordening" staatsblad perlu dicabut. demi cukup jelas: bahwa angkutan laut perlu diselenggarakan atas dasar kepentingan umum danningkatkan produksi dan menambah penghasilan negara, bahwa untuk menjamin kelancaran angkutan laut serta fungsi pelabuhan sebagai fasilitas penyaluran barang dianggap perlu mengatur kembali ketentuan ketentuan tentang penyelenggaraan angkutan laut yang meliputi pengusahaan pelayaran, mengerjakan dan mengurus muatan pelabuhan, keagenan kapal dan perantaraan jual beli sewa kapal. mengingat: undang undang dasar, indonesische scheepvaartwet tbl. bedrijfsreglementeringsordomnantie tbl. tbl. deklarasi ekonomi. mendengar: wakil perdana menteri ii menteri koordinator kompartemen distribusi, wakil perdana menteri iii dan menteri perhubungan laut. memutuskan: dengan mencabut: peraturan pemerintah tahun tentang perizinan pelayaran, peraturan pemerintah tahun tentang perusahaan muatan kapal laut.. dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksudkan dengan: pelayaran:pengangkutan penumpang, barang dan atau hewan dengan kapal laut baik dalam negeri maupun dan dari luar negeri termasuk: semua jenis pekerjaan bongkar muat barang baik secara langsung maupun dengan tongkang sampai dalam gudang gudang tempat tempat yang ada dalam pengawasan bea cukai, semua kegiatan untuk bertindak sebagai agen dari usaha pelayaran niaga untuk hal hal yang lazim dikerjakan, ekspedisi muatan: semua jenis dan atau gudang yang ada dalam pengawasan bea cukai, perantaraan jual beli sewa kapal: semua pemberian jasa dalam melakukan jual beli sewa kapal, perwakilan pelayaran asing:orang atau perusahaan yang tanpa melakukan kegiatan kegiatan keagenan kapal bertindak sebagai wakil dari pada usaha pelayaran asing, gudang laut: ialah gudang gudang dan atau tempat penimbunan dalam daerah pelabuhan bawah pengawasan bea cukai, menteri: menteri perhubungan laut. pembinaan dan perkembangan potensi maritim nasional umumnya, potensi pelayaran khususnya,mpertinggi produksi dan menambah penghasilan negara. semua pengusahaan pelayaran, ekspedisi muatan kapal, perantaraan jual beli dan sewa kapal diselenggarakan atas dasar kepentingan umum agar terjamin penyelenggaraan angkutan laut serta penggunaan pelabuhan sebagai fasilitas pengangkutan barang secara teratur dan efisien. pelayaran terdiri atas: pelayaran pantai, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan indonesia dengan kapal kapal berukuran ton isi kotor atas termasuk pelayaran berupa penundaan tongkang tongkang yang memuat barang barang, sedang pelayaran untuk melakukan usaha pengakuan antar pelabuhan indonesia dengan kapal kapal perahu perahu layar berukuran bawah ton isi kotor dinamakan pelayaran pantai lokal dan rakyat, pelayaran samudra, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan laut dan dari luar negeri. penyelenggaraan pelayaran pantai atau pelayaran samudra oleh,diadakan pengawasan oleh pemerintah secara konsepsionil, sistematis dan terus menerus sehingga kontinuitas dapat terjamin. sebagai pedoman untuk menjalankan usaha tersebut adalah menggunakan ruangan kapal se efisien efisiensinya, mempercepat dispatch kapal, menggunakan fasilitas fasilitas untuk melayani kapal dengan se efisien efisiensinya, pelayanan perawatan barang muatan sebaik baiknya, menyampaikan barang, muatan kepada yang bersangkutan dan dalam waktu sesingkat singkatnya dalam keadaan utuh. dalam pengaturan kembali jenis jenis usaha tersebut diusahakan iklim begitu rupa sehingga hasil usaha kegiatan angkutan laut dan aspek aspeknya dapat diinvestir kembali untuk membangun armada niaga nasional yang kuat dan modern demi tercapainya masyarakat adil dan makmur bebas dari exploitation i'homme par i'homme dengan pengakuan bahwa investasi bidang angkutan laut mempunyai nilai yang tinggi baik harga maupun fungsinya untuk mana perhatian khusus diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. dalam pada itu adalah kebijaksanaan pemerintah agar terdapat keseimbangan mengenai cara cara dan syarat syarat penyertaan dalam usaha usaha angkutan laut. demi dalam ini ditegaskan perubahan pembatasan jenis jenis usaha yang berhubungan dengan angkutan laut dan kegiatan kegiatan sebelum peraturan ini diadakan, karena dengan peraturan ini kegiatan kegiatan usaha muatan melalui laut pada atasnya dikumpulkan pada pengusahaan angkutan laut. hal ini dimaksudkan untuk membulatkan pertanggungan jawab pengangkut dengan segala kegiatan yang bersangkutan dengan usaha itu terhadap pengirim sampai penerima barang dalam hubungannya dengan efisiensi penyelenggaraan usahanya. perlu dijelaskan bahwa usaha ekspedisi pada atasnya dipisahkan dari usaha angkutan laut. ekspeditur adalah jenis usaha yang bertindak sebagai perantara yang mengurus barang barang pengirim penerima untuk diangkut oleh diterima dari pihak lain. dalam hubungannya dengan peraturan ini, pihak lain itu adalah pengusaha angkutan laut, hingga dengan demikian dalam usaha ekspedisi ini termasuk juga pekerjaan pekerjaan penyelesaian dokumen dokumen muatan dengan pihak bea dan cukai, pengangkutan barang dan dari gudang gudang laut dan pekerjaan pekerjaan lain yang bersifat memperlancar pelayanannya. dan cukup jelas. huruf pelayaran rakyat yang sebagian terbesar terdiri dari perahu perahu layar telah merupakan potensi yang nyata dan mengambil tempat serta menjalankan peranan yang penting dalam bidang angkutan laut, sehingga potensi perlu dibina, baik mengenai organisasi, kegiatan kegiatan maupun arah perkembangannya lebih lanjut. huruf cukup jelas. cukup jelas. dan baikbendera negara sahabat bersangkut paut erat dengan kebijaksanaan penyelenggaraan angkutan laut oleh armada nasional yang dilaksanakan oleh menteri perhubungan laut. berhubung dengan itu, maka menteri perhubungan laut melaksanakan pula kebijaksanaan mengenaikendara negara bersahabat. ke2 kewajiban untuk melayari satu atau beberapa jaring jaring angkutan laut tertentu dimaksudkan sebagai kewajiban setiap usaha angkutan laut nasional untuk ikut secara nyata membina kesatuan dan keutuhan wilayah indonesia sebagai negara kepulauan untuk dapat melayani pengangkutan kebutuhan bagian bagian wilayah segala bidang. gudang laut adalah gudang gudang dari atau tempat penimbunan bawah pengawasan bea dan cukai. dengan dikuasai dan disahkannya semua gudang gudang laut oleh negara, maka terdapat adanya kebebasan bergerak untuk bertambah bagi setiap kapal yang datang disetiap pelabuhan untuk membongkar dan atau memuat barang. hal ini penting sekali mengingat makin meningkatnya kunjungan kapal pelabuhan pelabuhan dan terbatasnya ruangan penimbunan yang tersedia yang berupa gudang gudang laut tersebut. kesempatan untuk mendapatkan tempat bersandar bagi setiap kapal yang akan membongkar dan atau memuat barang menjadi lebih besar, karena semua gudang laut serta tambatan tambahannya ditiap pelabuhan tersedia bagi setiap kapal yang datang dengan tidak memandang dari usaha angkutan laut mana asal kapal itu. dengan demikian dimaksudkan agar kehilangan waktu yang seringkali terjadi untuk menunggu giliran bersandar karena berikutnya sesuatu kapal pada gudang gudang laut tertentu menjadi lebih kecil yang berarti pula mempercepat "dispatch" kapal. dari ketentuan ini dapat pula dilihat adanya perubahan yang terjadi terhadap sistim pelayanan terhadap kapal kapal yang singgah pelabuhan pelabuhan indonesia. dalam melaksanakan perizinan terhadap usaha angkutan laut dan segala aspeknya menteri perhubungan laut berpedoman pada azas azas pertimbangan untuk kepentingan utama yaitu kepentingan nasional dengan selalu memperhatikan ketentuan ketentuan yang telah digariskan pemerintah dengan menggunakan segenap organisasi organisasi yang syah yang bertalian dengan bidang angkutan laut. begitu pula dalam pengawasan terhadap jalannya usaha usaha itu. dijadikan pula azas pertimbangan terjaminnya ketenteraman dan kesenangan kerja terhadap segenap tenaga manusia yang merupakan faktor produksi untuk mempertinggi efisiensi dalam usaha usaha tersebut. cukup jelas. ib: rasa perlu untuk menjamin kelangsungan usaha itunitu untuk suatu waktu tertentu. sampai cukup jelas. termasuk dalam lembaran negara tahun)d) dispensasi syarat bendera untuk pelayaran pantaindonesische scheepvaartwet diberikan oleh menteri. pola jaring jaring pengangkutan antar pulau indonesia, dan dari luar negeri ditetapkan oleh menteri. untuk memenuhi kebutuhan angkutan laut yang teratur dan merata seluruh bagian wilayah indonesia, dan dari luar negeri maka setiap perusahaan pelayaran nasional dapat diwajibkan untuk melayari satu atau beberapa trayek tertentu. d) semua gudang laut pelabuhan indonesia dikuasai oleh negara, yang penyelenggaraannya diatur oleh menteri. pelabuhan pelabuhan tertentu menteri dapat mengadakan pengaturan tersendiri tentang penyelenggaraan gudang laut dan kegiatan kegiatan bongkar muat kapal. pengusahaan pelayaran pantai dan pelayaran samudra, ekspedisi muatan, dan perantaraan jual beli sewa kapal hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri. ketentuan pada ini berlaku juga terhadap perusahaan perusahaan negara dan perusahaan perusahaan daerah yang mempunyai lapangan pekerjaan bidang angkutan laut. perizinan termaksud pada ini diselenggarakan berdasarkan azas azas pertimbangan. adanya pola jaring jaring pengangkutan yang ditetapkan dan tersedianya barang barang yang diangkut: kelancaran arus barang secara tetap jaring jaring pengangkutan seluruh wilayah, cc. adanya pengawasan terhadap arus barang yang berencana dan pengawasan gerak kapal yang kontinyu, adanya fasilitas fasilitas jembatan, tambatan, pergudangan dan penimbunan yang tersedia suatu pelabuhan, memajukan perkembangan perdagangan dan sosial ekonomi nasional, meningkatkan keahlian pengusahaan, pengawasan potensi nasional bidang pengusahaan maritim, syarat syarat penggunaan dan pengerahan modal dan kekuatan nasional yang diintegrasikan dan dikoordinasikan untuk mencapai hasil pemberian jasa yang maksimal dalam batas batas pengusahaan yang berfungsi sosial, ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, pegawai serta usaha. bab ii. pengusahaan pelayaran. pelayaran pantai. pengusahaan pelayaran pantai hanya diselenggarakan setelah mendapatkan izin terimodal yang ditetapkan oleh menteri dan terdiri atas: jumlah minimum satuan kapal dengan jumlah ton isi kotomenyebutkan pelabuhan pelabuhan mana dilakukan kegiatan bongkar muat dengan alat alat yang diperlukanpanta, tarif dan syarat syaratmenteri dapat mengizinkan penyelenggaraan pengangkutan tidak tetap oleh perusahaan pelayaran pantaipantapelayaran pantai lokal dan rakyat dengan kapal kapal perahu perahu layar berukuran bawah ton isi kotor diselenggarakan menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri. pelayaran samudra. pengusahaan pelayaran samudra hanya diselenggarakan setelah mendapatkan izin daerah daerah tertentu yang ditetapkan menteringusahakan alat alat modal yang ditetapkan oleh menteri dan terdiri atas: jumlah minimum satuan kapal yang dapat dieksplotiatau penyelenggaraan angkutan laut menurut keperluan dalam bentuk usaha tetap: menyebutkan pelabuhan pelabuhan indonesia mana dilakukan kegiatan bongkar muat dengan alat alat yang perlusamudra dan tarifizin pengusahaan pelayaran samudra, cc. tidak memenuhi ketentuan ketentuan sebagaid) perusahaan pelayaran samudra asing yang berlayar ke dari pelabuhan indonesia harus mendaftar pada penjabat yang ditunjuk oleh menteri. perusahaan pelayaran samudra asing harus mendaftarkan kepada penjabat yang ditunjuk oleh menteri, tarif pengangkutan yang dipergunakan, bentuk konsumen dan persetujuan mana tergabung serta hal hal lain yang disyaratkan oleh menteri. d) perwakilan pelayaran asing harus mendaftarkan pada penjabat yang ditunjuk oleh menteri. perwakilan pelayaran asing harus menyerahkan segala pekerjaan bongkar muat dan keagenan untuk kapal kapal perusahaannya kepada perusahaan pelayaran indonesia. bab iii. perantaraan jual beli sewa kapal. pengusahaan perantaraan jual beli sewa kapal hanya diselenggarakan setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari menteri. untuk mendapatkan izin pengusahaan perantaraan harus dipenuhi syarat syarat dan disampaikan keterangan sebagai berikut:, dan yang anggota pengurus dan dewan komisarisnya terdiri dari warga negara indonesia, minimum modal kerja yang ditetapkan oleh menteri, cc. langsung mewakili pemilik kapal yang bersangkutan. ketentuan ketentuan mengenai kewajiban perusahaan, perantaraan yang telah mendapatkan izin dan pencabutan izin berusaha ditetapkan oleh menteri. bab iv. ekspedisi muatan. perusahaan ekspedisi muatan diselenggarakan dengan izin menteri berdasarkan usul penjabat yang ditunjuk oleh menteri untuk pelabuhan yang bersangkutan. d0) untuk mendapatkan izin pengusahaan ekspedisi muatan harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut: .merupakan perusaha modal yang ditetapkan oleh menteri terdiri atas modal kerja, jumlah luas gudang dan tempat penimbunan serta alat alat kerja, cc. memiliki susunan personalia ahli, memiliki kapasitas dan daya kerja, memiliki pertanggungan jawab fiskalngusahaan ekspedisizin, ikut aktif mendorong proses arus barang, cc. bertanggung jawab atas pelaksanaan dan ketentuan ketentuan bea cukai. izin pengusahaan ekspedisbab prosedur perizinan. d) yang berkepentingan dikenakan biaya administrasi yang cara menuntutnya dan jumlahnya ditetapkan oleh menteri. bab vi. ketentuan ketentuan peralihan. perusahaan pelayaran pantaiperusahaan muatan kapal lautbab vangkutan lautpenyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. umum. penyelenggaraan angkutan laut bagi negara kepulauan indonesia harussemesta guna meningkatkan produksi dan menambah penghasilan negara. untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua jenis usaha dalam bidang angkutan laut harus diletakkan atas satu landasan yaitu diselenggarakannya atas dasar kepentingan umum. dengan demikian, maka fungsi pelbagai jenis usaha terhadap keseluruhan fungsi angkutan laut harus ditetapkan dan diatur batas batas usahanya dalam mana terdapat keseimbangan aktivitas, produktivitas dan tanggung jawab, hingga tercapailah pemberian jasa angkutan laut yang setinggi tingginya dengan pengerahan dana dan daya nasional, yang efisien dan rasional dalam bentuk pengusahaan yang berfungsi sosial. dalam rangka ekonomi terpimpin untuk mencapai sosialisme indonesia seperti telah digariskan dalam ketetapan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara dan deklarasi ekonomi, maka perlu diadakan usaha usaha pengaturan kembali kegiatan kegiatan yang bertalian dengan pengangkutan laut secara menyeluruh. pengaturan serta peninjauan kembali tersebut dimaksudkan untuk menempatkan fungsi angkutan laut pada tempat yang benar benar cocok dengan garis garis kebijaksanaan pemerintah dengan memberikan kesempatan seluas luasnya kepada usaha usaha swasta nasional yang progresif. usaha usaha negara dalam bidang angkutan laut menjalankan peranan yang memimpin dalam bidangnya. perlu ditegaskan, bahwa usaha untuk streamlining, menyederhanakan dan usaha untuk mencapai efisiensi tersebut dalam rangka penyempurnaan infrastruktur kegiatan kegiatan angkutan laut dengan segala aspek aspeknya dibarengi dengan usaha untuk penyempurnaan social support, social control, social participation dan social responsibility dalam bidang ini. oleh karena tenaga manusia merupakan faktor yang menentukan dalam usaha memperbesar efisiensi dan memperbesar prestasi kerja untuk mempertinggi hasil produksi dan jasa, maka dalam segala kegiatan tersebut harus diberikan jaminan terhadap ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan. usaha usaha angkutan laut dan aspek aspeknya dalam bidang ini dengan usaha usaha asing dalam bidang ini dan kegiatan beroperasi luar negeri dilaksanakan kepentingan nasional dan kewaspadaan nasional. untuk penyelenggaraan semua kegiatan yang berhubungan dengan angkutan laut |
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang dewan lalu lintas devisa presiden republik indonesia, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan undang undang tahun lembaran negara tahun perlu ditetapkan organisasi, tugas dan wewenang dewan lalu lintas devisa, mengingat: undang undang dasar, undang undang tahun. tentang peraturandewan lalu lintas devisa. susunan dari pada dewan lalu lintas devisa ditetapkan sebagai berikut: wakil perdana menteri iii sebagai ketua, menteri koordinator kompartemen keuangan sebagai wakil ketua merangkap anggota. menteri urusan bank sentral gubernur bank indonesia sebagai wakil ketua merangkap anggota.. dengan menetapkan kebijaksanaan mengenai pemupukan dan pemakaian devisa dan menetapkan peraturan peraturan pelaksanaan dari undang undang devisa tahun yang masuk dalam wewenangnya. menteri urusan bank sentral gubernur bank indonesia mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dewan sehari hari yang diserahkan kepadanya seperti termaksud dalam undang undang devisa tahun kepada dewan. dewan dapat menugaskan seorang anggota dewan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan khusus menurut petunjuknynda penghargaan untuk penjabat guru instruktur angkatan bersenjata presiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur penganugerahan tanda penghargaan khusus berlaku bagi para penjabat guru instruktur dalam lingkungan angkatan bersenjata,. sebagaimana yang berlaku bagi mereka yang bertugas dalam operasi, perlu ketentuan ketentuan tersebut atas segera ditetapkan.dewan menteri dalam sidang pada tanggalberikan kepada anggota angkatan bersenjata yang dalam jabatannya selaku guru instruktur pada lembaga lembaga pendidikan angkatan bersenjata yang sekurang kurangnya dibentuk berdasarkan keputusan menteri panglima angkatanjuga kepada warga negara indonesia bukan anggota angkatan bersenjata yang memenuhi syarat dalamsebelah muka paling atas dilukiskan sehelai pita melengkung dengan tulisan widya sista" dalamnya. bawah gambar pita tersebut berturut turut dari atas bawah dilukiskan sebatang lilin menyala, sebuah buku terbuka, sepucuk senapan sisi kiri dan sebilah belerang sisi kanan yang kedua duanya diletakkan miring bersilang. pita satyalancana widya sista berukuran lebar milimeter dan panjang milimeter ,berwarna dasar kuning dengan strip, hijau tua masing masing selebar milimeter yang meluruh tegak dari atas bawah dan masing masing dimulai dengan antara milimeter sebelah kiri dan milimasa jabatan itu telah tercapai tahun terus menerus atau berjumlah tahun terputus putuspula diberikan kepada warganegara asing yang telah pernah menjadi guru instruktur lingkungan angkatan bersenjata dan dinyatakan berjasa bidang pendidikan, pertumbuhan dan pembinaan angkatan bersenjata dan dinyatakan berjasa dibidang pendidikan, pertumbuhan dan pembinaan pada khususnya dan angkatan bersenjata pada umumnya. satyalancana widya sista diberikan oleh menteri koordinator kompartemen pertahanan keamanan kepala staf angkatan bersenjata atas usul menteri panglima angkatanpanglima tertinggi angkatan bersenjatwidya sista. pemerintah menginsyafi, bahwa para guru dan instruktur yang ditugaskan untuk angkatan bersenjata mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan angkatan pada khususnya dan angkatan bersenjata pada umumnya. untuk menjaga terpeliharanya moril mereka yang telah menyumbangkan dharma baktinya dalam mengabdikan diri dibidang ini maka sudah selayaknya apabila diadakan peraturan tentangdewan pers presiden republik indonesia, membaca: surat menteri penerangan tanggal april nomor sm perihal rancangan peraturan pemerintah tentang dewan pers, menimbang: bahwa untuk mendampingi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, perlu segera dibentuk dewan pers, sebagai pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers, mengingat: undang undang dasar ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor xxx1li mars tentang pembinaan pers: ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor xxxiii mars undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers l.n. tahun nomor t.l.n., memutuskan dengan mencabut: surat keputusan menteri penerangan r.i. nomor sk tentang dewan pembantu menteri penerangan dalam pembinaan pers: surat keputusan menteri penerangan r.i. nomor sk tentang dewan pertimbangan pers: segala peraturan peraturan ataupun keputusan keputusan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. menetapkan: peraturan pemerintah republik indonesia tentang dewan pers. bab fungsi. dewan pers mempunyai fungsi mendampingi pemerintah dalamnomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers, serta mengawasi seluruh pelaksanaannya agar supaya pers nasional dapat memenuhi fungsinya dalam memupuk demokrasi panca sila menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan panca sila: mendampingi pemerintah dalam menyiapkan peraturorganisasi organisasi pers dalam memecahkan persoalan persoalan yang menyangkut hubungan antara pers dan pemerintah. mendampingi pemerintah dalam melakukan bimbingan ideal kewartawanan dan organisasi wartawan. memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal yang menyangkut pemberian bantuan dan perlindungan kepada pers. melakukan usaha usaha lain untuk kepentingan perkembangan pers nasional yang konstruktif dan kreatif. wewenang. dalam melaksanakan tugasnya dewan pers mempunyai wewenang sebagai berikut: bersama sama dengan pemerintah, menetapkan ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat syarat wartawan, pemimpin umum, pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan pers. memberikan pertimbangan kepada badan instansi yang berwenang mengenai kebijaksanaan tindakan yang perlu diambil terhadap tindakan tindakan perusahaan pers dan wartawan yang melanggar undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers dan ketentuan ketentuan perundang undangan lain yang bersumber pada undang undang tersebut, serta peraturan peraturan lain,nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers. status. dewan pers adalah suatu lembaga dalam lingkungan departemen penerangan yang berstatus otonom dalam operasinya dan beruang lingkup nasional. susunan. dewan pers terdiri dari sebanyak banyaknya orang dan tersusun atas: ketua merangkap anggota menteri penerangan wakil ketua merangkap direktur jenderal anggota penerangan dalam dan luar negeri, departemen penerangan. anggota anggota, yang terdiri dari: (lima) orang dari organisasi wartawan, (empat) orang dari organisasi perusahaan pers. (dua) orang ahli, (satu) orang dari lembaga pers dan pendapat umum, (satu) orang dari kejaksaan agung, (satu) orang dari departemen kehakiman, (satu) orang pejabat yang ditunjuk oleh menteri penerangan. sekretaris dan bendahara ditunjuk oleh dewan pers dari diantara anggota anggotanya. untuk melancarkan tugas pekerjaan dewan pers sehari hari dibentuk dewan harian yang terdiri dari sebanyak banyaknya (lima) orang dan diketuai oleh wakil ketua dewan pers. apabila dipandang perlu, dewan pers dapat menunjuk wakilnya ibukota propinsi. keanggotaan. anggota anggota dewan pers terdiri wakil wakil organisasi pers yang disahkan pemerintah dan para ahli bidang pers dari kalangan masyarakat dan para ahli pejabat dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pers. anggota dewan pers diangkat oleh pemerintah untuk masa (dua) tahun lamanya dan sesudah itu dapat diangkat kembali. organisasi pers dapat menarik kembali wakil wakilnya dari keanggotaan dewan pers sebelum berakhir masa jabatannya dan menggantinya dengan orang lain dengan disertai alasan alasan yang cukup kuat berdasarkan norma norma yang ada dan berlaku bidang pers. ketua dewan pers berhak menolak penarikan kembali wakil tersebut apabila syarat syarat yang ditetapkan pada huruf peraturan pemerintah ini tidak dipenuhi, demi kelancaran tugas dewan pers. biaya untuk dewan pers dibebankan kepada anggaran departemen penerangan. bab ii. ketentuan ketentuan penutupmenteri penerangan bersama sama dewan pers. peraturan pemerintah in, ssebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan peraturan pemerintah nomor tahunpara anggota angkatan bersenjata akan tetap menerima tunjangan pangan dalam bentuk bahan (in natura): dan oleh karenanya guna tetap menjamin keseimbangan pengeluaran keuangan untuk penyediaan gaji anggota angkatan bersenjata, dipandang perlu meninjau ketentuan pemberian jumlah penghasilan anggota angkatan bersenjata republik indonesia sebagai termaksud pada angka peraturan pemerintah nomor tahun mengingat: alat undang undang dasar ketetapan m.p.r.s. nomor xxxii marsr, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan peraturan pemerintah nomor tahunbesarnya penghasilan anggota angkatan bersenjaanggota yang digaji menurut golongan tamtama) p.g. abri (tujuh puluh lima keseratus), dan bagi anggota yang digaji menurut gol. bintara), lii pama) dan pamen pati) peraturan gaji angkatan bersenjata republik indonesia lima puluh keseratus) dari penghasilpresiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan disahkannya undang undang, maka perlu segera ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut penyerahan pajak pajak negara tersebut. mengingat:laksanaan undang undang tahun dengan suatu keputusan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri melakukan serah terima dalam waktu yang singkat dan paling lambat pada tanggal maretyang berhak menerimanya. penerimaan pajak pajak: bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bangsa asing dan pajak radio selama masa september sampai dengan tanggal serah terima, oleh kepala inspeksi pajak dibayarkan kepada daerah yang berhak, setelah dikurangi biaya pungut sebesar (dua keseratus) dari penerimaan tersebut. apabila serah terima dilakukan sesudah saat yang ditentukan dalam dari peraturan pemerintah ini, maka biaya pungut ditingkatkan menjadi (lima keseratus). sejak diserahkannya pajak radio kepada daerah yang berhak menerimanya sebagaimana yang dimaksudkan pada dari peraturan pemerintah ini, maka semua ketentuan ketentuan yang mengatur tentang sumbangan iuran radio dinyatakan tidak berlaku lagi. ketentuan pelaksanaan dari ini akan diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan, menteri dalam negeri dan menteri pener. penjelasan umum: dengan diundangkannya undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor tentang penyerahan pajak pajak negara bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bangsa asing dan pajak radio kepada daerah perlu segera dikeluarkan peraturan pemerintah ini sebagai pelaksanaan daripada undang undang nomor tahun penjelasan demi dasar dari pelaksanaan serah terima pajak negara ini perlu dituangkan dalam bentuk suatu keputusan bersama dari menteri keuangan dan menteri dalam negeri, yang mengandung instruksi pada pejabat yang berwenang daerah untuk melaksanakan serah terima dalam waktu yang singkat dan paling lambat pada tanggal maret ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan penetapan maupun penasihatnya masih dilakukan oleh inspeksi pajak, dalam hal serah terima pajak pajak yang bersangkutan belum dapat dilakukan. hal ini ditentukan agar tidak terjadi vacuum. penerimaan pajak pajak yang bersangkutan terhitung mulai tanggal september sampai dengan tanggal serah terima oleh kepala inspeksi pajak dibayarkan kepada daerah yang berhak menerimanya, setelah dikurangi biaya pungut sebesar (dua keseratus) dari penerimaan. pada dasarnya pelaksanaan pemindahan sumber sumber pendapatan ini baru dapat dilakukan apabila daerah daerah yang bersangkutan telah siap untuk menerima pemindahan tersebut, sebab untuk ini daerah daerah yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengadakan peraturan pajaknya sendiri serta menyiapkan perangkat untuk menjalankannya. untuk mendorong daerah daerah yang bersangkutan supaya segera siap untuk menerima penyerahan pajak pajak termaksud agar dengan demikian proses serah terima dapat dipercepat dan penyerahan tidak ditunda tunda dengan alasan apapun, dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan peningkatan biaya pungut menjadi (lima keseratus), apabila serah terima itu dilakukan sesudah batas waktu termaksud dalam ketentuan ketentuan yang dimaksud dalam ini ialah ketentuan ketentuan yang termaktub dalam keputusan presiden republik indonesia nomor tahun sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun maksudnya ialah agar jangan terjadi pungutan ganda atas pemegang pesawat penerima radiosional presiden republik indonesia, menimbang: bahwa proyek wisma nusantara merupakan salah satu kekayaan negara dalam bentuk proyek yang harus diselesaikan guna dimanfaatkan dan diamankan penggunaannya: bahwa dalam rangka penyelesaian proyek tersebut pada tanggal juni telah ditanda tangani persetujuan dasar (basic agreement) antara pemerintah republik indonesia yang diwakili gubernur bank indonesia dengan perusahaan swasta jepang, yaitu mitsui company ltd: cc. bahwa dalam persetujuan dasar tersebut pada huruf diatas ditentukan perlu didirikswasta jepang, mitsui company ltd: bahwa sesuai dengan ketentuan yangharus diatur dengan peraturan pemerintah. mengingat jo. undang undang dasar kitab undang undang hukum dagang tbl. sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah:tionalsebagaimana yangsecara bersama sama antara negara republik indonesia dengan perusahaan swasta jepang mitsui company ltd. yang berkedudukan tokyo, jepang. maksud dan tujuan perseroan tersebut dalam peraturan pemerintah ini adalah untuk membangun, mengusahakan dan mengembangkan gedung dan usaha perhotelan wisma nusantara international dalam arti kata yang seluas luasnya. bab ii. modal perusahaan. modal dasar perusahaan perseroan terbatas, tersebut dalam peraturan pemerintah ini, berjumlah us. seratus ribu dollar amerika serikat) atau yang senilai dalam rupiah. dari jumlah modal dasar sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini, penyertaan negara republik indonesia ditentukan sebesar us. (empat puluh lima ribu dollar amerika serikat) atau yang senilai dalam rupiah. bab iii.sebagaimanaivpresiden republik indonesia, menimbang: bahwa pada waktu ini perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu teknik, ilmu pasti dan ilmu alam, sangat cepat jalannya, sehingga dirasa perlu adanya suatu badan yang akan: bahwa, walaupun indonesia mempunyai kekayaan bumi dan alam yang cukup, tetapi jalannya perekonomian bangsa, terutama lapangan industrialisasi, sangat lambat disebabkan karena kekurangan tenaga pencipta dan pelaksana, cc. bahwa sebagai langkah pertama arah perbaikan perbaikan itu dan mengingat akan perkembangan perekonomian indonesia pada waktu sekarang dan dikemudian hari, sudah dianggap waktunya untuk mendirikan institut teknologi indonesia, yang berdiri sendiri dan yang berkedudukan hukum universitas,jo, undang undang tahun lembaran negara tentang dasar dasar pendidikan dan pengajaran disekolah: undang undang darurat tahun lembaran negara tentang perguruan tinggi: undang undang tahun lembaran negara tentang nama universitas dan fakultasdirian institut teknologi. bandung didirikan institut teknologi, yang terdiri atas departemen ilmu teknik, departemen ilmu pasti dan ilmu alam dan departemen ilmu kimia dan ilmu institut teknologi mempunyai kedudukan hukum sebagai universitas, sedang departemennya sebagai fakultas. sebagai permulaan institut tehnologi terdiri atas gabungan fakultas teknik dan fakultas ilmu pasti dan ilmu alam bandung, yang untuk keperluan itu dipisahkan dari universitas indonesia. presiden institut teknologipemerintah tentang peraturan institut teknologi. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari penetapndirian institut teknologi. berhubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya imu teknik, 1lmu pasti dan ilmu alam, yang sangat cepat jalannya dan untuk menjamin penyelidikan dan usaha kemajuan yang sebaik baiknya, perlu segera dibentuk suatu institut teknologi, yang berdiri sendiri lepas dari hubungan universitas. sebagai langkah pertama dalam pembentukan institut itu, maka fakultas teknik dan fakultas ilmu pasti dan ilmu alam f.i.p.i.a.) bandung, yang sampai sekarang adalah sebagian dari universitas indonesia jakarta, perlu dipisahkan hubungannya dan digabungkan sebagai institut tersebut diatas dan kemudian disusun menjadi tiga departemen, yaitu: 1l.departemen ilmu teknik, .departemen ilmu pasti dan ilmu alam, .departemen ilmu kimia dan ilmu mengingat sifat dan isi dari pada lembaga ilmu pengetahuan ini adalah agak berbeda dengan sifat dan isi universitas atau sekolah tinggi, maka namanyapun berlainan juga, yaitu institut dan untuk bagian bagiannya departemen, yang berkedudukan hukum berturut turut sebagai universitas dan fakultas. penggabungan diatas itu didorong pula oleh kenyataan, bahwa antara ilmu pengetahuan murni dan ilmu pengetahuan teknis dalam lapangan penyelidikan ada suatu pengaruh timbal balik yang erat. cepatnya kemajuan pengetahuan alam dan teknik adalah suatu hasil kerja sama antara daya cipta dan dayaguna dari pengetahuan pengetahuan itu. teknik dengan tidak didampingi oleh pengetahuan murni akan tinggal sebagai ketangkasan teknis belaka, sedang pengetahuan murni yang tidak memperhatikan soal soal teknis dan kemasyarakatan akan tidak banyak memberikan kemanfaatan. termasuk lembaran negara tahun diketahui menteri kehakiman, ttd. mangkok. lembaran negarrubahan "verordening het levensverzekeringbedrijf" presiden republik indonesia, menimbang bahwa beberapa hal yang prinsipil yang berhubungan dengan modal perseroan atau modal jaminan, sebagaimana dimaksud dalam ordonnantie het levensverzekeringbedrijf perlu diatur dalam peraturan pemerintah, bahwa syarat syarat modal bagi perusahaan pertanggungan jiwa yang ditetapkan dalam paragraf verordening het levensverzekeringbedrijf staatsblad tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengubah paragraf verordening het levensverzekeringbedrijf" tersebut: mengingat dan aturan peralihan dari undang undang dasar republik indonesia, ordonnantie het levensverzekeringbedrijf" staatsbladtentang perubahan verordening het levensverzekeringbedrijf". paragraf verordening het levensverzekeringbedrijf" staatsblad sebagaimana semenjak itu telah diubah dan ditambah dan sebagaimana terakhir diubah dalam staatsblad diubah sehingga berbunyi tentang modal perseroan, jaminan dan modal gangguan serta hal hal yang berhubungan dengan itu. modal perseroan atau modal jaminan yang dimaksud dalam ordonansi sekali kali tidak perlu melebihi jumlah lima puluh juta rupiah. menteri kehakiman menetapkan besarnya modal perseroan atau modal jaminan, modal gangguan dan modal masuk, yang sekurang kurangnya harus dipenuhi oleh perusahaan pertanggungan jiwa. sekurang kurangnya sepuluh keseratus dari modal masuk atau jumlah yang ditetapkan oleh menteri kehakiman, harus cadangan sebagai jaminan dan harus disimpan pada bank indonesia atau pada bank yang ditunjuk oleh badan pengawas pertanggungan jiwa. jumlah yang dicadangkan itu hanya boleh dikeluarkan dengan izin badan pengawas pertanggungan jiwa dan hanya boleh digunakan untuk memenuhi kewajiban kewajiban terhadap pemegang pemegang polis. bagi perusahaan pertanggungan jiwa yang berbentuk maskapai bersama (underline) yang menjalankan perusahaan pertanggungan jiwa dalam lingkungan yang terbatas, oleh menteri kehakiman atas usul badan pengawas pertanggungan jiwa dapat ditetapkan syarat syarat modal yang lebih ringan. hal hal yang berhubungan dengan modal perusahaan pertanggungan jiwa yang belum diatur dalam peraturan pemerintah dan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, diatur oleh menteri kehakimanperaturan pemerintah tahun tentang perubahan "verodening het levensverzekeringbedrijf" (staatsblad umum jika dalam tahun modal perseroan (maatschappelijk kapital) atau modal jaminan (waarborgkapitaal) sebesar juta rupiah bagi perusahaan pertanggungan jiwa dipandang lebih dari pada cukup, maka jumlah sebesar itu sekalipun merupakan modal masuk (resort kapital) pada dewasa ini dianggap jauh dari pada cukup untuk mulai suatu perusahaan pertanggungan jiwa. perusahaan pertanggungan jiwa yang baru pada umumnya dalam tahun yang pertama belum dapat mengharapkan keuntungan. ini disebabkan karena dari pendapatan premisnya sebagian kecil saja yang dapat dipergunakan untuk biaya biaya perusahaan: sebagian besar dari pendapatan premi itu harus dicadangkan untuk dapat memenuhi kewajiban kewajiban terhadap pemegang polis dikemudian hari. oleh karena itu perusahaan pertanggungan jiwa yang baru, harus mempunyai modal kerja yang cukup besar untuk dapat menutup biaya biaya pendirian serta biaya biaya perusahaan seterusnya dalam tahun tahun yang pertama. berhubung dengan yang tersebut diatas maka syarat syarat modal yang ditetapkan dalam tahun staatsblad yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, perlu diubah. menurut (lama) verordening staatsblad besarnya modal minimum dan hal hal lainnya yang berhubungan dengan modal jadi juga hal hal yang prinsipil mengenai modal ditetapkan oleh menteri kehakiman. kini dianggap lebih tepat untuk mengatur hal hal yang prinsipil mengenai modal perusahaan pertanggungan jiwa dengan peraturan pemerintah. demi agar ada kelonggaran bagi menteri kehakiman untuk mengatur besarnya modal perseroan atau modal jaminan dan modal gangguan (geplaatst kapital) serta modal masuk (resort kapital) untuk perusahaan pertanggungan jiwa baru menurut keadaan, maka ditetapkan bahwa modal perseroan atau modal jaminan tidak usah melebihi jumlah (lima puluh juta) rupiah. ketentuan tentang batas modal juta rupiah memungkinkan pula perusahaan pertanggungan jiwa yang sanggup dan yang menghendakinya mempunyai modal lebih dari juta rupiah. oleh karena dalam tahun tahun yang pertama perusahaan pertanggungan jiwa akan belum mempunyai cadangan premi (wiskundige reserve) yang berarti dan juga belum dapat mengharapkan laba, sehingga dengan demikian belum dapat membentuk dana cadangan guna menguatkan cadangan premi, maka perusahaan pertanggungan jiwa yang baru diwajibkan mencadangkan sepuluh keseratus dari modal masuk sebagai jaminan, kemudian menteri kehakiman dapat mengurangi jumlah itu. agar ada pengawasan atas jumlah yang dicadangkan itu maka diharuskan untuk menyimpannya pada bank indonesia atau pada bank yang ditunjuk oleh badan pengawas pertanggungan jiwa, dan jumlah itu hanya dapat digunakan dengan izin badan tersebut. bagi perusahaan yang berbentuk "underline" yang menjalankan usaha pertanggungan jiwa dalam lingkungan yang tertentu atau terbatas ditentukan syarat syarat modal yang lebih rendah, oleh karena perusahaan semacam itu biasanya tidak mempunyai lapangan kerja yang luas dan risiko yang besar. besarnya modal bagi perusahaan yang sedemikian akan ditetapkan secara insidentilmberian satyalancana jasa darma angkatan laut presiden republik indonesia, menimbang: perlu menyerahkan wewenang dalam hal memberikan tanda tanda kehormatan satyalancana jasadarma angkatan laut kepada menteri kepala staf angkatan laut: mengingat: asal undang undang dasar, asal undang undang darurat nomor tahun asal peraturan pemerintah nomor tahun mendengar: menteri pertama dan menteri kepala staf angkatan laut: memutuskan: menetapkan: peraturan tentang pelaksanaan pemberian satyalancana jasa darma angkatan laut sebagai berikut: menyerahkan kepada kepala staf angkatan laut wewenang dalam hal pelaksanaan pemberian satyalancana jasadarma angkatan laut kepada para warga negara indonesia bukan anggota militer angkatan laut, sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun pelaksanaan pemberian satyalancana jasadarma tersebut diatas, disertai dengan piagam dalam bentuk seperti terlampir pada peraturan pemerintah ini yang ditanda tangani oleh kepala staf angkatan laut, atas nama: presiden panglima tertinggi angkatan perangpemberian satyalancana jasa darma angkatan laut. umum maksud pemberian satyalancana jasadarma angkatan laut sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan atas peraturan pemerintah nomor tahun tambahan lembaran negara nomor adalah untuk memberi penghargaan yang bernilai tinggi kepada warga negara indonesia yang bukan anggota militer angkatan laut yang telah ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan angkatan laut khususnya dan negara pada umumnya. mengingat pula, bahwa satyalancana jasadarma angkatan laut termaksud merupakan tanda penghargaan khusus untuk jasa jasa mereka dalam bidang angkatan laut dan karena justru sifatnya yang khusus itu, maka dalam hal ini pemerintah berpendapat, bahwa adalah lebih memenuhi tujuan pokok (suitable) apabila wewenang presiden panglima angkatan perang sebagaimana termaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tersebut diserahkan pelaksanaannya kepada kepala staf angkatan laut, dengan pengertian bahwa kepala staf angkatan dalam melaksanakan hal tersebut atas akan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam undang undang darurat tentang ketentuan ketentuan umum mengenai tanda tanda kehormatan" lembaran negara nomor tahun dan surat edaran menteri pertahanan (baca menteri keamanan nasional) tanggal desember nomor tentang pelaksanaan pemberian tanda tanda kehormatan dan penghargaan anggota angkatan perang. telah dimaklumi, bahwa wewenang pemberian tanda tanda kehormatan sebagai wewenang politik yang bersifat insidentil pada hakekatnya menurut undang undang dasar dilakukan oleh presiden panglima tertinggi angkatan perang. akan tetapi karena hal hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka pelaksanaan pemberian satyalancana jasadarma angkatan laut itu diserahkan kepada kepala staf angkatan laut. demi cukup jelas catatan surat tanda penghargaan menteri kepala staf angkatan laut mengingat peraturan pemerintah nomor tahun tentang satyalancana jasadarma angkatan laut memutuskan menyatakan, bahwa nama penanannnnnnnnnnnnnnnnnaan pangkat menanam nomor pokok penanannnnnnnnnnnnnnnnnaan jabatan penannnnnnnnenesananannan dianugerahi satyalancana jasadarma angkatan laut" sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tersebut atas. dikeluarkan jakarta, pada tanggal, . a.n. presiden panglima tertinggi angkatan perang republik indonesia. menteri kepala staf angkatan laut r.e. martadinata laksamana muda laut kutipan: tambahan ketentuan penyelenggaraan aturan bea meterai presiden republik indonesia, menimbang: bahwa berhubung dengan berlakunya peraturan tentang penggunaan bea meterai atas tandaengan undang undang prp tahun lembaran negara tahun jo. prp tahun lembaran negara tahun dirasa perlu mengeluarkan meterai tempel yang harganya lebih dari rp. dan berkenaan dengan itu merubah dan menambah dan dari ketentuan penyelenggaraan.gingat: undang undang dasar, dan dari ketentuan penyelenggaraan aturan bea meterai mendengar: menteri pertama, wakil menteri pertama urusan keuangan danrubahan dan twarna meterai adalah hijau tua dengan dasar warna merah muda untuk meterai dari rp. sampai dengan rp. coklat tua dengan dasar warna merah muda untuk meterai dari rp. sampai dengan rp. merah tua dengan dasar warna abu abu untuk meterai rp. sampai dengan rp. dan biru tua dengan dasar warna biru muda untuk meterai yang lebih tinggi harganya. diubah hingga berbunyi sebagai berikut: disediakan kertas berukuran kecil terapan meterai seharga rp. rp. i, dan rp. , : kertas berukuran biasa dengan terapan meterai seharga, rp. , , rp. , , rp. rp. . , rp. rp. , , rp. rp. , , rp. , , rp. , , rp. , , rp. . , rp. rp. , , rp. , , rp. , , rp. , , rp. , , rp. rp. , , rp. , , rp. , , rp. , , rp. , , rp. rp. , , rp. , , dan rp. , : cc. meterai tempel dengan harga rp. , , rp. . , rp. rp. , , rp. rp. rp. rp. rp.l, rp. rp. rp. , , rp. . , rp. , , rp. rp. rp. . , rp. , , rp. , , rp. , , rp. rp. , , rp. , , rp. dan rp. ukarketentuan penyelenggaraan bea meterai umum. sejak januari semua tanda dalam bentuk apapun,ikenakan bea meterai y5. bea meterai yang terutang dilunasi dengan menggunakan meterai tempel atau dengan penyetoran tunai pada kas negara dengan pemakai surat kuasa untuk menyetor (sum) dari inspeksi keuangan. agar pelunasan bea yang terutang dengan meterai tempel dapat berlangsung dengan lebih lancar, maka jenis meterai tempel yang sudah ada perlu ditambah dengan jenis yang berharga lebih tinggi dari pada rp. ialah dari rp. , . rp. dan rp. , , demikian itu mengingat hutang (kredit) yang diberikan pada umumnya berjumlah besar dan karenanya bea meterai yang terutang berjumlah besar juga. untuk membedakan dari meterai tempel meterai tempel dengan harga yang lebih kecil, maka meterai tempel meterai tempel diatas diberi warna lain. demiinjaman obligasi oleh bank perusahaan badan pemerintah maupun swasta. presiden republik indonesia, menimbang: bahwa investasi investasi dibidang pembangunan wajib disesuaik, bahwa untuk penertiban penarikan modal dari masyarakat yang dilakukan oleh badan perusahaan bank milik pemerintah maupun swasta dengan mengadakan pinjaman obligasi untuk usaha usaha investasi dibidang pembangunan perlu diadakan ketentuan ketentuan mengenai prosedur pengeluaran surat surat obligasi tersebut, mengingat undang undang dasar, jo. undang undang pokok bank indonesia lembaran negara tahun keputusan presiden r.i. tahun tentang susunan baru dan grouping kabinet kerja, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia ti mars tentang, garis garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah tentang pinjaman obligasi oleh bank perusahaan badan pemerintah maupun swasta sebagai berikut yang dimaksud dalam peraturan ini dengan: pinjaman obligasi, ialah pinjaman uang yang dilakukan dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat surat obligasi dalam bentuk apapun juga yang berjangka waktu sekurang kurangnya satu tahun. bank pemerintah, ialah bank bank yang didirikan oleh perintah dan juga bank bank pembangunan daerah yang dibentuk berdasarkan undang undang tahun lembaran negara tahun cc. perusahaan badan pemerintah, ialah perusahaan dan badan yang didirikan oleh pemerintah dan berbentuk badan hukum, dan juga daerah swatantra. untuk mengeluarkan surat obligasi termaksud dalam semua bank perusahaan badan pemerintah maupun swasta harus mendapatkan izin menurut cara cara yang ditetapkan oleh wakil menteri pertama bidang keuangan. untuk memperoleh izin termaksud dalam bank per usahakan badan pemerintah maupun swasta diwajibkan untuk menyampaikan keterangan keterangan sebagai berikut anggaran dasar akte pendirian beserta perubahan peru bahannya, nama para anggota direksi dan anggota dewan pengawas komisaris beserta alamatnya, cc. laporan dan neraca tahunan serta perhitungan laba rugi dari (dua) tahun yang terakhir, prospektus serta tujuan dan rencana penggunaan pinjaman selengkapnya dan rencana penugasannya, keterangan keterangan serta penjelasan penjelasan mengenai hasil hasil yang diharapkan dari penggunaan pinjaman tersebut, contoh dari surat obligasi yang akan dikeluarkan, yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan cukup tanggungan terhadap pemalsuan. surat surat obligasi termaksud dalam harus membuat antara lain a.tanggal dan nomor surat izin termaksud dalam b. terpenting dari pada syarat syarat pinjaman termaksud dalam hasil hasil dari penarikan modal dengan jalan mengadakan pinjaman obligasi hanya dapat digunakan untuk investasi investasi dibidang pembangunan dalam rangka garis garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana dan politik moneter pemerintah. bank perusahaan badan pemerintah maupun swasta yang telah mengeluarkan surat obligasi sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah ini diwajibkan untuk melaporkan kepada wakil menteri pertama bidang keuangan mengenai pengeluaran tersebut disertai penjelasan penjelasan selengkapnya, satu dan lain hal dengan memperhatikan pokok pokok yang tercantum dalam hal hal lain yang perlu diatur guna pelaksanaan peraturan pemerintah ini diatur oleh wakil menteri pertama bidang keuang mohd. ichsan penjelasan atas peraturan pemerintah tahun tentang pinjaman obligasi oleh bank perusahaan badan pemerintah maupun swasta. penjelasan umum. pada akhir akhir ini tampak usaha usaha dan kegiatan kegiatan dari badan badan perusahaan perusahaan milik pemerintah maupun swasta untuk menarik modal dari masyarakat sebanyak banyaknya dengan jalan mengadakan pinjaman obligasi. dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan dari pada pengeluaran surat surat pinjaman obligasi termaksud, perlu kiranya diusahakan agar supaya hasil hasil dari pinjaman obligasi tersebut dapat disalurkan gunalam rangka ekonomi terpimpin. berhubung dengan itu pemerintah perlu mengetahui dengan sejelas jelasnya jurusan dari investasi yang dilakukan oleh badan perusahaan tersebut, oleh karena secara kualitatif investasi investasi tersebut, mempunyai arti yang penting dalam pelaksanaan politik moneter pemerintah yaitu sebagai usaha untuk menjamin pelaksanaan politik pemerintah dalam rangka haluan negara manopo). disamping itu untuk melindungi keamanan dari uang yang ditanamkan dalam obligasi obligasi tersebut khususnya terhadap obligasi obligasi yang dikeluarkan oleh badan perusahaan swasta, perlu diketahui tentang bonafiditas dari badan perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut dan mengetahui kemungkinan kemungkinan yang dapat dicapai oleh badan perusahaan tersebut dikemudian hari. untuk keperluan ini dengan sendirinya diperlukan sekedar bahan bahan mengenai perusahaan tersebut yang harus diketahui oleh penanam uang tersebut. dalam hubungan ini pemerintah wajib memberikan bantuan dalam penilaian dari bahan bahan tersebut dengan jalan mengharuskan perusahaan badan yang akan mengeluarkan surat surat obligasi tersebut meminta ijin terlebih dahulu kepada pemerintah. izin ini hanya merupakan satu usaha saja dari pemerintah dalam rangka penertiban tersebut diatas dan sekali kali tidak boleh ditafsirkan pemberian garansi dari pemerintah. juga badan badan perusahaan perusahaan pemerintah diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah apabila akan mengadakan pinjaman obligasi. hal ini disebabkan oleh karena pada akhirnya pemerintah turut bertanggung jawab bila atas akibat dari pengeluaran surat surat obligasi tersebut, terhadap masyarakat pada umumnya. oleh karena itu dalam peraturan ini ditetapkan bahwa usaha mengadakan pinjaman obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin. tentang permintaan izin termaksud akan diatur lebih lanjut oleh wakil menteri pertama bidang keuangan. penjelasan demi cukup jelas. dan lihat penjelasan umum. dalam ini ditetapkan syarat syarat yang sekurang kurangnya harus dicantumkan dalam surat surat obligasi yang dikeluarkan dengan maksud agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan terang syarat syarat pokok dari pinjaman obligasi tersebut yang ditetapkan oleh badan perusahaan bank yang bersangkutan dan apakah pinjaman obligasi itu telah mendapat izin dari instansi yang berwenang menurut peraturan ini. dengan tegas dalam ini ditetapkan bahwa hasil hasil yang diperoleh dengan jalan mengadakan, pinjaman obligasi tersebut harus dipergunakan untuk. hal ini berarti bahwa hasil hasil tersebut tidak boleh dipergunakan untuk usaha usaha perdagangan dan lain lain pembiayaan yang berjangka pendek. berhubung dengan ini pemerintah c.g. wakil menteri pertama bidang keuangan dapat mengeluarkan ketentuan ketentuan lebih lanjut yang bertalian dengan penggunaan dari hasil hasil pinjaman obligasi tersebut. ketentuan dalam ini dimaksudkan agar supaya pemerintah mempunyai pendaftaran keterangan yang lengkap mengenai pengeluaran surat surat obligasi yang telah dikeluarkan sebelum peraturan pemerintah ini dikeluarkan. bahan bahan tersebut dapat dipergunakan dan ditinjau seperlunya dalam rangka penertiban termaksud dalam peraturan ini. pelaksanaan selanjutnya dari pada peraturan pemerintah diatur oleh wakil menteri pertama bidang keuangan. dalam mengatur follow up dari pada pelaksanaan peraturan pemerintah ini wakil menteri pertama bidang keuangan dapat mengadakan pembagian tugas antara menteri menteri yang dikoordinir olehnya, sepanjang mempunyai sangkut paut dengan persoalan yang diatur dalam peraturan ini, dengan maksud agar supaya segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. cukup jelas. termasukperlu mengubah susunan tari uang tera sesuai dengan berubahnya keadaan, mengingat: dan aturan peralihan dari undang undang dasar, rykordonmnantie staatsbladviii. timbangan untuk menimbang biasa dengan kekuatan menimbang lebih dari kg.: pengesahan dan pembatalan pada tera rp. tiap kg. pengesahan pada tera ulangan rp. tiap kg, untuk mengusir rp. tiap pesawat. ix. timbangan dengan dua atau lebih dari dua skala:: pemeriksaan tempat penjualan minyak (kios):rp. dan rp. tiap bahagian. balai karya perusahaan minyak untuk sedikit dirinya pompatari untuk pesawat. berhubung dengan caranya pemeriksaan balai karya itu maka apabila terdapat bahagian tersebut pada yang dapat merupakan suatu pompa bensin lengkap dikenakan tari sebagai pompa bensin dalam bentuk keseluruhannya. yang tidak dapat merupakan pompa bensin dalam bentuk keseluruhannya dikenakan tari untuk bahagian bahagian sendiri sendiri. pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera ulangan untuk pompa pompa bensin yang memeriksanya dikumpulkan rp. untuk tiap pesawat. cc.: pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera ulangan rp. untuk tiap tiap meter kubik dan bagian bagian selebihnyamilik fihak luar rp. tiap takaran. xii. pemeriksaan khusus: untuk alat alat dan pesawat pesawat yang tidak termasuk sampai dengan atau tidak disebut bawah dikenakan pembayaran rp. detik stopwatsh) rp. tiap pesawat, penghitung cepat pedometer) rp. tiap pesawat: meter ralentometer) rp. tiap pesawat, neraca analisa rp. tiap pesawat, alat pengecap kartu otomatis zelregistrerend kaartdruka para) rp. tiap pesawat, alat pengecap kartu tidak otomatis nietzelfregistrerend) rp. tiap pesawat, tangki menimbun minyak dengan pemeriksaan lengkap: dari sampai dengan meter kubik rp. , untuk tiap tiap meter kubik:cc.. .gelas takar: pemeriksaan atas garis rp "waterweging'", sentisimal dan milisimal dengan kekuatan menimbang: biaya yang dimaksud. pada waktu waktu belakangan ini harga alat alat ukur, takar dan penambang sebegitu naiknya, sehingga perbandingan antara harga pesawat itu dengan uang tera tera ulangan menjadi sedemikian sehingga para wajib tera tidak akan merasa kerugian dengan membayar biaya pembatalan. akibat dari ini maka pembuatan alat alat baru dikhawatirkan akan dilakukan dengan kurang sungguh sungguh, hal mana melambatkan pemeriksaan karena banyaknya menambah pekerjaan pemeriksaan. maka dari itu dianggap sangat perlu untuk menambah uang retribusi pemeriksaan pada tera dan tera ulangan, demi tari kecuali disusun menurut keseimbangan pemakaian alat menurut kekuatan juga menurut harga harga dari alat alat itu. bahwasanya untuk timbangan majemukpada pemeriksaan dengtumbangt majemuk) tambahan retribusi lebih besar lagi karena konstruksinya yangpembukaannya kedalam register yang bersangkutan. dan cukup jelas. termasuk dalam lembaran negara tahun155tln |
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang nilai lawan valuta asing dalam nilai rupiah presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu ditetapkan nilai lawan valuta asing dalam rupiah, mengingat: undang undang dasar, dan undang undang tahun tentangnilai lawan valuta asing dalam rupiah. valuta asing yang dibeli oleh dana devisa menurut dan undang undang devisa tahun begitu pula valuta asing yang dijual oleh dana devisa menurut dan diperhitungkan dalam rupiah berdasarkan nilai transaksi rupiah us. 1l, rp. dengan pengertian bahwa dana devisa dapat mengadakan perbedaan antara nilai beli dan nilai jual yang tidak boleh lebih dari dari nilai transaksi tersebut. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan undang undang devistelah ditinggalkan gugur presiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu secara khusus diadakannya suatu ketentuan yang mengatur tentang pemberian hak atas penghargaan dan jaminan sosial kepada para warakawuri beserta yatim piatu dari para pahlawan yang telah gugur tewas meninggal duni, menteri koordinatorkesejahteraan. memutuskan menetapkan: peraturan pemerintahbab ketentuan umum. yang dimaksud dalam peraturan ini dengan: pahlawan, ialah warga negara republik indonesia yang gugur tewas meninggal dunia sesuai ketentuan dalam peraturan presiden republik indonesia nomor tahun warakawuri, ialah isteri dari pahlawan yang telah gugur tewas meninggal dunia yang dalam peraturan ini diartikan jiwa juga dengan duda dan selanjutnya untuk penyingkatan dipakai istilah warakawuri. yatim piatu, ialah anak anak sah peninggalan dari pahlawan. pegawai negeri, ialah warga negara republik indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai pegawai negeri menurut undang undang nomor tahun baik yang berstatus anggota angkatan bersenjata maupun yang berstatus sipil. pensiun tunjangan untuk warakawuri dan yatim piatu, ialah hak penerimaan jaminan sosial pemerintah yang diberikan menurut peraturan yang berlaku. tunjangan pahlawan, ialah tambahan jaminan sosial disamping hak penerimaan pensiun tunjangan warakawuri serta yatim piatu yang diberikan sebagai penghargaan. tunjangan pahlawan untuk yatim pintunya dalam hal ini berarti pula sebagai tunjangan pendidikan. pangkat anumerta, ialah: kenaikan pangkat golongan dari anggota angkatan bersenjata pegawai negeri sipil sebagai penghargaan pemerintah yang diberikan pada saat yang bersangkutan itu gugur tewas meninggal dunia sebagai pahlawan. pengangkatan untuk mereka yang tidak berstatus seperti tersebut atas sebagai penghargaan pemerintah, diberikan pada saat yang bersangkutan itu gugur tewas meninggal dunia sebagai pahlawan, dan didasarkan atas pendidikan umum, pengalaman kerja dan lain lain menurut persyaratan yang berlaku bagi anggota angkatan bersenjata atau pegawai negeri sipil. bab ii. ketentuan dalam golongan. mereka yang berhak menerima penghargaan sebagai dimaksud dalam peraturan ini dibagi dalam (dua) golongan: golongan ialah para warakawuri dan yatim piatu dari pahlawan yang semasa hidupnya mempunyai status sebagai anggota angkatan bersenjata pegawai negeri sipil. golongan ialah para warakawuri, dan yatim piatu dari pahlawan yang semasa hidupnya tidak mempunyai status sebagai anggota angkatan, bersenjata pegawai negeri sipil. bab iii. ketentuan macam penghargaan tunjangan. ketentuan macam penghargaan tunjangan untuk golongan termaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: penghasilan penuh menurut ketentuan gaji pokok terakhir atau gaji pokok pangkat anumerta, berikut tunjangan tunjangan serta hak penerimaan jaminan sosial lainnya dari pahlawan, tetap diberikan untuk selama (dua belas) bulan, terhitung saat gugur tewas meninggal dunia pahlawan tersebut. pensiun warakawuri baru diberikan haknya setelah ketentuan terakhir, menurut peraturan pensiun yang berlaku dan samping itu diberikan tunjangan pahlawan sebesar dari gaji pokok terakhir almarhum almarhumah. tunjangan yatim piatu diberikan sesuai ketentuan atas dan samping itu diberikan tunjangan pahlawan sebesar dari tunjangan anak yatim piatu untuk tiap anak sebagai tunjangan pendidikan. hak penerimaan tunjangan yatim piatu tersebut berlaku sampai dengan ketentuan batas umur sesuai dengan tunjangan yatim piatu yang berlaku. warakawuri dan yatim piatu yang ingin bekerja pada suatu instansi baik pemerintah maupun swasta dan atau ingin memasuki sesuatu lembaga pendidikan dari pemerintah swasta baik dalam maupun luar negeri, mendapat jaminan prioritas. penerimaan jaminan sosial lainnya, demikian pula hal hal lain diatur oleh badan pembina pahlawan pusat dengan peraturan tersendiri. ketentuan macam penghargaan tunjangan untuk golongan termaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: mereka ini diangkat lebih dahulu berdasar ketentuan tersebut dalam ' b. setelah ketentuan tersebut dalam dilaksanakan maka bagi mereka berlaku ketentuan dalam peraturan ini. apabila seorang anggota angkatan bersenjata pegawai negeri sipil hilang (verdict) pada saat menjalankan tugas negara, maka anggota tersebut dapat dinyatakan gugur,tewas meninggal dunia setelah selama (tiga) bulan masa pencarian tidak dapat diketemukan atau didapat keterangan. dalam hal ini maka kepada warakawuri dan yatim pintunya dapat diperlakukan sesuai ketentuan tersebut dalam bab iv. pencabutan hak penerimaan. hak penerimaan macam penghargaan tunjangan sebagai dimaksud dalam dan atas dapat dicabut apabila: warakawuri yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan lagi. warakawuri dan atau yatim piatu itu terlibat dalam suatu perkara pidana yang menyebabkan yang bersangkutan itu dicabut atau dikurangi haknya oleh suatu keputusan pengadilan. warakawuri dan yatim piatu yang bersangkutan meninggal dunia. bab ketentuan peralihan dan penutupberlaku surut mulai tanggal september bagi para pahlawan yang belum mendapat perlakuan berdasar peraturan ini berhubung ketentuan tersebut dalam diatas diatur oleh badan pembina pahlawan pusat dengan peraturan tersendiri dengan ketentuan, bahwa angka dan angka peraturan ini tidak berlaku baginya. agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya pemerintahumumdiantaranya yang meninggal dunia sebagai pahlawan karena telah menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad yang luar biasa serta melebihi kewajiban dalam melakukan tugas masing masing. berasaskan bahwa, hanya bangsa yang dapat menghargai pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar", maka sudah sewajarnya sifat penghargaan itu diwujudkan benar benar untuk dapat mengi mutu keagungan hidup dan kepribadian bangsa kita sendiri. selanjutnya peraturan pemerintah ini adalah sebagai pelaksanaan daripada peraturan presiden nomor tahun lembaran negara tahun nomor ii. demi ini memberikan pengertian tentang istilah istilah dan yang lazim berlaku baik bagi pegawai negeri sipil maupun bagi angkatan bersenjata. khusus mengenai pengertian tersebut dalam angka 7b dimaksudkan untuk yang didasarkan atas pendidikan umum, pengalaman bekerja dan lain lain menurut persyaratan yang berlaku. cukup jelas. angka bagi mereka yang semasa hidupnya berstatus anggota angkatan bersenjata atau pegawai negeri sipil, terhitung saat gugur tewas meninggal dunia diberikan penghasilan penuh menurut ketentuan gaji pokok terakhir atau gaji pokok pangkat anumerta berikut tunjangan tunjangan dan hak penerimaan jaminan sosial lainnya dari pahlawan setiap bulannya, selama bulan. angka setelah masa tersebut dalam angka berakhir maka kepala warakawuri tersebut diberikan hak pensiun sebanyak dari gaji pokok terakhir almarhum almarhumah ditambah tunjangan pahlawan sebesar menjadi sebagai hak pensiun. angka demikian pula tunjangan anak yatim piatu diberikan setelah masa tersebut dalam berakhir yaitu sebanyak dari gaji pokok terakhir almarhum ayahnya ibunya ditambah dari tersebut sebagai tunjangan pendidikan, sehingga seluruhnya berjumlah hak atas tunjangan ini berlaku sampai dengan ketentuan batas umur dan syarat syarat lain menurut peraturan tunjangan anak yatim piatu yang berlaku. angka ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan presiden nomor tahun lembaran negara tahun nomor angka cukup jelas. ketentuan ini. setelah mereka ini diangkat dalam status tersebut, maka warakawuri dan yatim piatu dari pahlawan tersebut diperlukan ketentuan ketentuan tersebut dalam peraturan ini. cukup jelas dan sesuai pula dengan ketentuan yang lazim berlaku angkatan masing masing. cukup jelas dan sesuai dengan peraturan peraturan pemerintahkredit persero) asuransi kredit indonesia, bahwa uang tunai yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negarkav) na5. man na, eupa uang tunai yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar rp. (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh limtentang analisis mengenai dampak lingkungan: bahwa berdasarkhidupalisis mengenai dampak lingkungan hidup. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:::::engan pengertian bahwa kewenangan tingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan tingkat daerah berada pada gubernur,tingkat daerah oleh komisi penilai daerah: menteri adalah menteri yang ditugasi untuk mengelolagubernur adalah gubernur kepala daerah tingkat atau gubernur kepala daerah istimewa atau gubernur kepala daerah khusus ibu kota jakarta.h:kegiatan yang mempunyai rimengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat menteri lain dan atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang terkait.. bagi rencana usaha dan atau kegiatan luarinstansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan. pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib mencantumkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan., luas wilayah persebar: sifat kumulatif dampak, berbalik (reversible) atau tidak sebaliknya (irreversible) dampak. pedoman mengenai penentuan dampak besar dan pentinganalisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalammenteri lain dan atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat.permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang undangan yang berlakudimaksud dalam yang diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab. pejabat ketentuan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkannya. ketentuan dalam izinkomisi penilai dibentuk tingkat pusat oleh menteri, tingkat daerah oleh gubernur. komisi penilai sebagaimana dimaksud pada tingkat pusat berkedudukan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan: tingkat daerah berkedudukan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan daerah tingkat komisi penilai menilainjalankan tugasnya, komisi penilai pusat sebagaimana dimaksud pada huruf dibantu oleh tim teknis dari masing masing sektor. komisi penilai sebagaimana dimaksud pada menyerahkan hasil penilaiannya kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dijadikan dasar keputusan atastentuan mengenai tata kerja komisi penilai dimaksud, baik pusat maupun daerah, ditetapkan oleh menteri, setelah mendengar dan memperhatikan saran pendapat menteri dalam negeri dan menteri lain dan atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang terkait. ketentuan mengenai tata kerja tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh komisi penilai pusat. komisi penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas unsur unsur instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, departemen dalam negeri, instansi yang ditugasi bidang kesehatan, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan, instansi yang ditugasi bidang perencanaan pembangunan nasional, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal, instansi yang ditugasi bidang pertanahan, instansi yang ditugasi bidang ilmu pengetahuan, departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen yang terkait, wakil propinsi daerah tingkat yang bersangkutan, wakil kabupaten walikotamadya daerah tingkatsesuai dengan bidang usaha dan atau kegiatan yang dikaji, wakil masyarakatpusat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. komisi penilai daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas unsur unsur badan perencanaan pembangunan daerah tingkat instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan daerah tingkat instansi yang ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi bidang pertanahan daerah, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan daerah, instansi yang ditugasi bidang kesehatan daerah tingkat wakilterkait propinsi daerah tingkat wakil kabupaten kotamadya daerah tingkat yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerahdaerah, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan atau kegiatan yang dikaji, warga masyarakat yangdaerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. komisi penilai pusat berwenang menilai hasilbersifat strategis dan atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara, usaha dan atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat cc. usaha dan atau kegiatan yang berlokasi wilayah sengketa dengan negara lain: usaha dan atau kegiatan yang berlokasi wilayah ruang lautan: usaha dan atau kegiatan yang berlokasi lintas batas negara kesatuan republik indonesia dengan negara lain: komisi penilai daerah berwenang menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis jenis usaha dan atau kegiatan yang diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada tim teknis sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas para ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, serta ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri untuk komisi penilai pusat, dan oleh gubernur untuk komisi penilai daerah tingkatpada disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab, dengan ketentuan tingkat pusat kepadakepada. keputusan atas penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud padaacuan yang telah mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab.ditetapkan oleh kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan., diajukan oleh pemrakarsa kepada tingkat pusatpadnilai tingkat pusat oleh komisi penilai pusat, tingkat daerah oleh komisi penilai daerah.analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hiduptu, dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalaminstansi yang bertanggung jawab mengembalpemrakarsa untuk diperbaiki apabila kualitidak sesuai denganperbaajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam dan penilaian atas biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar dari padacc. maka instansi yang bertanggung jawabinstansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada salirta salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan disampaikan oleh tingkat pusat instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkung, instansi terkait yang berkepentingan, gubernur dan bupati walikotamadya kepala daerah tingkat yang bersangkutan. tingkat daerah gubernur kepada menteri, kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, dan instansi yang terkait. bagian ketiga ka keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan dinyatakan kadaluwarsa atas kekuatan peraturan pemerintinstansi yang bertanggung jawab. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada instansi yang bertanggung jawab memutuspernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali, ataumindahkan lokasi usaha dan atau kegiatannya. apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan atau kegiatan lokasi sebagaimana dimaksud padngubah desain dan atau proses dan atau kapasitas dan atau bahan baku dan atau bahan penolongbab pembinaan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan pembinaan teknis terhadap komisi penilai pusat dan daerahnjadi bagian dari izin. pendidikan, pelatihan, dan pengembangan bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilakukan dengan koordinasi instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. lembaga pendidikan dan pelatihan bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup diselenggarakan dengan koordinasi dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dengan memperhatikan sistem akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kualifikasi penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pemberian lisensi sertifikasi dan pengaturannya ditetapkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi usaha dan atau golongan ekonomi lemah dibantu pemerintah, dan ditetapkan lebih lanjut oleh menterinstansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan gubernur. instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang undangan bidang analisis mengenai dampak lingkungan hiduppenyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya kepada menteri secara berkala, sekurang kurangnya (dua) kali dalam (satu) tahun, dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin dan gubernur. bab keterbukaan informasi dan peran masyarakatnalisis mengenai dampak lingkungan hidup. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh instansi yang bertanggung instansi yang bertanggung jawab. saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan., dan tanggapanwarga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan,bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakatsemua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai, dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.. bab vii pembiayaan biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai dan tim teknis analisis mengenai dampak lingkungan hidup dibebankan tingkat pusat pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan: tingkat daerah pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan daerah tingkat biaya penyusunan danbebankan kepada pemrakarsa. biaya pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan dibebankan pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. biaya pengumuman yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran instansi yang bertanggung jawab. biaya pembinaan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. bab viii ketentuan peralihan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan yang pada saat diberlakukannya peraturan pemerintah ini sedang dalam proses penilaian oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang bersangkutan: atau sudah diajukan kepada instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, tetap dinilai oleh komisi penilai instansi yang bersangkutan, dan harus selesai paling lambat (enam) bulan sejak peraturan pemerintah ini berlaku secara efektif. babtentang analisis mengenai dampakefektif (delapandilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam. oleh karena ituharus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. dengan demikian, pembangunan. melestarikannya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tumpuan melanjutkannya pembangunan berkelanjutan.hidup. dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam proses perencanaan suatu usaha dandan atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. analisis mengenai dampak lingkungan hidupmelestarikannya fungsi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan melanjutkannya pembangunan merupakan kepentingan seluruh masyarakat. diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan akan mengubah rona lingkungan hidup, sedangkan perubahan ini pada gilirannya akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. oleh karena itu, keterlibatan warga masyarakat yang akan terkena dampak menjadi penting dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup. undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup menetapkan hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. peran masyarakat itu meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan. hal ini berarti bahwa warga masyarakat wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup. keterlibatan warga masyarakat itu merupakan pelaksanaan asas keterbukaan. dengan keterlibatan warga masyarakat itu akan membantu dalam mengindentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan pengetahuan lokal dari masyarakat yang seringkali justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan hidup yang timbul. sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan,. hal itu merupakan konsekuensi daronsekuensinya adalah bahwaharus dicantumkan sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. demi angka cukup jelas angka dampak besar dan penting merupakan satu kesatuan makna dari arti dampak pentitudi kelayakan pada umumnya meliputi analisis dari aspek teknis dan aspek ekonomis finansial. dengan ini, maka studi kelayakan bagi usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dankan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, samping dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah. analisis mengenai dampak lingkungan hidup khususnya dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup juga merupakan dasar dalam sistem manajemen lingkungan environmental management system) usaha dan atau kegiatan. karena analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian dari studi kelayakan suatu usaha dan atau kegiatan yang berlokasi pada ekosistem tertentu, maka hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah usaha dan atau kegiatan tunggal adalah hanya satu jenis usaha dan atau kegiatan yang kewenangan perizinan serta pembinaannya bawah satu instansi yang berwenang. analisis mengenai dampak lingkungan hidup kegiatan terpadu multisektor adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan melibatkan lebih dari satu instansi yang berwenang membidangi kegiatan dimaksud. kriteria usaha dan atau kegiatan terpadu meliputi berbagai usaha dandan atau kegiatan tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem. analisis mengenai dampak lingkungan hidup kegiatan kawasan adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zo. kriteria usaha dan atau kegiatan zona pengembangan wilayah kawasan meliputi: berbagai usaha dan atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan yang lainnya: berbagai usaha dan atau kegiatan tersebut terletak dalam merupakan satu kesatuan zona renca: cc. usaha dan atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem. usaha dan atau kegiatan yang dimaksud dalam ini merupakan kategori usaha danbesar dan penting terhadap lingkungan hidup. dengan demikian penyebutan kategori usaha dan atau kegiatan tersebut tidak bersifat limitation dan dapat berubah sesuai dengan perdan atau kegiatan pembuatan jalan, bendungan dam, jalan kereta api, dan pembukaan hutan, kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan:: mencakup pula pengertian pengubahan: penerapan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. cukup jelas ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang. oleh karena itu, jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang mendasarkan diri pada ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu ditinjau kembali., misalnya pertahanan negara atau penanggulangan bencana alam. keadaan darurat ini tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam undang undang keadaan darurat keadaan darurat yang tidak memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, misalnya pembangunan bendungan dam untuk menahan bencana lahar, ditetapkan oleh menteri yang membidangi kegiatan dimaksud. untuk melakukan suatu usaha dan atau kegiatan terdapat sbidang perindustrian, kuasa pertambangan bidang pertambangan, izin penambangan daerah bidang penambangan bahan galian golongan izin hak pengusahaan hutan bidang kehutanan, izin hak guna usaha pertanian bidang pertanian. sedangkan keputusan kelayakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah persyaratan yang diwajibkan untuk dapat menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian dari proses perizinaizin merupakan suatu instrumen yuridis preventifbagaimana telah diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab wajib dilampirkan pada permohonan iziwakil dari instansi yang ditugasi mengendalikan lingkungan hidup komisi penilai daerah dapat berarti wakil dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan wilayah dengan maksud agar terdapat keterpaduan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengenaan dampak lingkungan hidup dengan kebijaksanaan dan program pengendalian lingkungan hidup daerah. pengangkatan para ahli dari pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi sebagai anggota komisi penilai daerah adalah untuk memantapkan kualitas hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam penilaian analisis mengenai dampak lingkungan. adanya wakil yang ditunjuk dari badan perencanaan pembangunan daerah, dan instansi yang ditugasi dibidang pertanahadapun wakil yang ditunjuk dari bidang kesehatan daerah dikarenakan pada akhirnya dampak semua kegiatan selalu berakhir pada aspek kesehatan. duduknya wakil organisasi lingkungan hidup dalam komisi penilai merupakan aktualisasi hak warga masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan. duduknya wakil masyarakat terkena dampak suatu usaha dan atau kegiatandan atau kegiatan tersebut. duduknya wakil instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan adalah untuk memberikan penilaian secara teknis usaha dan atau kegiatan yang dinilai. organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan atau kegiatan yang dikaji adalah lembaga swadaya masyarakat. cukup jelas huruf usaha dan atau kegiatan bersifat strategis dan atau kegiatan yang menyangkut ketahanan dan keamanan negara misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap panas bumi, eksploitasi minyak dan gas, kilang minyak, pen dan rencanadalam hal usaha dan atau kegiatan yang bersifat strategis ini menjadi bagian dari usaha dan atau kegiatan terpadu multisektor, maka penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup menjadi wewenang komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup pusat. huruf cukup jelas huruf usaha dan atau kegiatan yang berlokasi wilayah sengketa dengan negara lain misalnya rencana usaha dan atau kegiatan yang berlokasi pulau sepadan, gigitan dan celah timor. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan hidup merupakan pegangan yang diperlukan dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. berdasarkan hasil selingkuhan, yaitu proses pemusatan studi pada hal hal penting yang berkaitan dengan dampak besar dan penting, kerangka acuan terutama memuat komponen komponen aspek usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, serta komponen komponen parameter lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. cukup jelas. cukup jelas cukup jelaskerangka acuanitetapkannya keputusan. cukup jelas menolak untuk memberikan keputusan atas kerangka acuan adalah untuk melindungi kepentingan umum. kerangka acuan merupakan dasar bagirangka acuan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akan menghasilbaik pula, demikian pula sebaliknya. sedangkan kewajiban untuk membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting adalah untuk melindungi fungsi lingkungan hidup. perlindungan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan umum. yang dimaksud dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan adalah rencana tata ruang wilayah nasional yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah, rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah tingkat danyang dimaksud dengan rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan adalah baik rencana tata ruang kawasan tertentu yang telah ditetapkan dengan keputusan presiden maupun rencana tata ruang kawasan perdesaan atau rencana tata ruang kawasan perkotaan sebagai bagian daritermasuk dalam pengertian rencana tata ruang kawasan adalah rencana rinci tata ruang kabupaten kotamadya daerah tingkat yang meliputi rencana terperinci (detail) tata ruang kawasan wilayah kabupaten kotamadya daerah tingkat cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas dari analisis dampak lingkungan hidup dapat diketahui dampak besar dan penting yang akan ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. dengan mengetahui dampak besar dan penting itu dapat ditentukan cara mengendalikan dampak besar dan penting negatif dan mengembangkan dampak besar dan penting positif, yang dicantumkan dalam rencana pengelolaan dampak lingkungan hidup, dan cara memantau dampak besar dan penting tersebut, yang dicantumkan dalam rencana pemantauan lingkungan hidup. apa yang dicantumkan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup merupakan syarat dan kewajiban yang harus dilakukan pemrakarsa apabila hendak melaksanakan usaha dan atau kegiatannya. oleh karena itu, hasil penilaioleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup menjadi dasar bagi instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan keputusan kepada instansi yang berwenang.engan diterbitkannya keputusan kelaya hidup, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup tidak cocok lagi digunakan untuk memperkirakan dampak lingkungan hidup rencana usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas perubahan desain dan atau proses dan atau kapasitas dan atau bahan baku dan atau bahan penolong bagi usaha dan atau kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbedatelah diterbitkan menjadi batal. cukup jelas terjadinya perubahan lingkungan hidup secara mendasar berarti hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidup awal yang menjadi dasar penyusunan analisis dampak lingkungan hidup. keadaan ini menimbulkan konsekuensi batalnyacukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas bantuan yang dimaksud untuk golongan ekonomi lemah dapat berupa biaya penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau tenaga ahli untuk penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau bantuan lainnya. bantuan diberikan oleh instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas pengumuman merupakan hak setiap orang atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. pengumuman oleh instansi yang bertanggung jawab dapat dilakukan, misalnya, melalui media cetak dan atau media elektronik. sedangkan pengumuman oleh pemrakarsa dapat dilakukan dengan memasang papan pengumuman lokasi akan diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan. cukup jelas saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis diperlukan agar terdokumentasi. semua saran dan pendapat yang diajukan oleh warga masyarakat harus tercermin dalam penyusunan kerangka acuan, dikaji dalam analisis dampak lingkungan hidup dan diberikan alternatif pemecahannya dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. dalam pengumuman akan diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan diberitahukan sekurang kurangnya, antara lain: tentang apa yang akan dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, jenis dan volume limbah yang dihasilkan serta cara penanganannya, kemungkinan dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas biaya penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup antara lain mencakup biaya untuk mendatangkan wakil wakil masyarakat dan para ahli yang terlibat dalam penilaian mengenai analisis dampak lingkungan hidup, menjadi tanggungan pemraklalu lintas jalan (wegverkeers verordening, staatsblad presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk melaksanakan undang undang lalu lintas jalan, sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan lembaran negara perlu diadakan perubahan pada peraturan lalu lintas jalan wegverkeersverordening, staatsblad mengingat undang undang lalu lintas jalan wegverkeersor donnantie, staatsblad sebagaimana yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan undang undang tahun mendengar dewan menteri tanggal januari memutuskan menetapkan peraturan pemerintah untuk mengubah peraturan lalu lintas jalan (wegverkeersverordening, staatsblad pada bawah ditiadakan anak kalimat atau, mana ini tidak ada gubernemen yogyakarta dan surakarta dengan penetapan gubernur yang bersangkutan dan tempat lain dengan penetapan residen yang bersangkutan". bawah ke harus dibaca ke .ketika hendak masuk jalan raya datang dari jalan simpangan, kepada lalu lintas jalan raya, yang dianggap jalan raya adalah jalan jalan yang ditunjuk sebagai demikian oleh gubernur gubernur propinsi untuk kepentingan lalu lintas langsung, dalam lingkungan kota kota juga jalan jalan yang sebagai demikian ditunjuk dengan keputusan dewan pemerintah daerah kota kota itu. pada ditiadakan anak kalimat atau mana ini tidak ada, gubernemen yogyakarta dan surakarta dari gubernur yang bersangkutan dan tempat lain dari residen yang bersangkutan". pada ditiadakan anak kalimat dan dipada ditiadakan anak kalimat atau, jika ini tidak ada, pada ditiadakan anak kalimat ",dan harus dibaca izin ini diberikan jika sekalian jalan jalan yang digunakan sebagai tempat mengadakan perlombaan atau pacuan itu terletak dalam sesuatu kota oleh walikota: terletak dalam sesuatu kabupaten oleh bupati: cc. terletak dalam lebih dari satu kabupaten tetapi dalam satu propinsi oleh gubernur: terletak dalam lebih dari satu propinsi oleh menteri dalam negeri. pada ditiadakan anak kalimat atau, mana ini tidak ada, digubernemen yogyakarta dan surakarta, dengan penetapan gubernur dan tempat lain dengan penetapan residen". pada ditiadakan anak kalimat atau, mana tidak ada daerah otonom, digubernemen yogyakarta dan surakarta oleh gubernur dan tempat lain oleh residen". pada ditiadakan anak kalimat ",dandari tata negara indonesia". pada ditiadakan anak kalimat atau,harus dibaca izin diberikan, jika permohonan ini mengenai jalan jalan yang diurus oleh seorang pemelihara jalan oleh atau atas nama pemelihara jalan itu, yang diurus oleh lebih dari seorang pemelihara jalan, tetapi terletak dalam satu propinsi, oleh dewan pemerintah daerah itu: cc. terletak dalam lebih dari satu propinsi oleh menteri pekerjaan umum dan tenaga. (3a) ditiadakan. pada ditiadakan anak kalimat "dalam bahasa belanda atau bahasa indonesia". pada dan "bestuursressort" harus dibaca wilayah kekuasaan"'. pada dienst der volksgezondheid" harus dibaca kementerian kesehatan". pada dua kali "lager wetgevers" harus dibaca "daerah daerah otonom""'. pada ditiadakan perkataan pamongpraja dan". pada ditiadakan anak kalimat "dalam bahasa belanda atau bahasa indonesia". harus dibaca organisasi jawatan pemeriksaan kendaraan bermotor diatur oleh menteri perhubungan". ditiadakan. harus dibaca juru periksa kendaraan motor mengadakan sidang pada waktu yang tertentu ditiap tiap kabupaten pada satu atau lebih tempat. pada perkataan "de afdeling harus dibaca: "wilayah kekuasaan". harus dibaca dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan termaksud dalam dan maka untuk tiap tiap pemeriksaan dan pemeriksaan ulangan harus dibayar untuk otobus, mobil gerobak atau traktor tak memakai kereta gandengan atau kereta tempelan dan untuk setiap kendaraan motor yang lain dan untuk kereta gandengan atau kereta tempelan. harus dibaca pembayaran harus dilakukan pada kantor kantor pemerintah yang ditunjukkan untuk ini. dalam untuk , " harus dibaca "r. ,". harus dibaca pada mobil umum harus dipasang pada sesuatu tempat yang jelas kelihatan oleh penumpang satu papan atau tulisan, yang menyebut nomor dan huruf seperti yang dimaksudkan dalam undang undang lalu lintas". pada ditiadakan anak kalimat :", atau, mana tidak ada,pada ditiadakan anak kalimat "atau mana ini tidak ada diharus dibaca terhadap sesuatu ketetapan dewan pemerintah daerah kota, yang tidak mengizinkan pengodean itu, yang berkepentingan dibolehkan dalam tempo tiga bulan sesudah tanggal pengiriman ketetapan itu, meminta perbandingan kepada menteri perhubungan. harus dibaca sesuatu permohonan, atau sesuatu maksud dari pihak yang berwajib untuk mengubah aturan jalan atau biaya pengangkutan yang ditetapkan dengan izin seperti yang disebut dalam serta juga sesuatu keputusan terhadap ini, diumumkan dengan cara menempelkan dan menyediakannya untuk diketahui oleh setiap orang selama hari kantor pembesar yang berkuasa mengambil keputusan itu, dan pada kantor kantor bupati yang wilayah kekuasaannya dilalui oleh trayek yang disebut dalam permohonan, atau keputusan yang hendak dan yang telah diambil itu. jika mengenai perjalanan otobus interpropinsi selain dari cara yang demikian itu, hal ini diumumkan pula dalam berita negara. pada ditiadakan perkataan perkataan "sub a'". harus dibaca penentuan jalan jalan dalam kelas i iv dilakukan dengan ketetapan pemelihara jalan, kutipan ketetapan ini disampaikan kepada menteri perhubungan. penetapan ini, sekedar mengenai jalan jalan yang tidak dipelihara oleh negara atau propinsi, tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari dewan pemerintah daerah yang bersangkutan. harus dibaca terhadap sesuatu penentuan jalan seperti yang dimaksudkan dalam pemelihara jalan dalam waktu hari sesudah hal ini diberitahukan kepadanya dapat meminta perbandingan kepada menteri pekerjaan umum dan tenaga. pada ditiadakan anak kalimat atau, mana tidak ada, digubernemen, yogyakarta dan surakarta dengan penetapan gubernur dan lain tempat dengan penetapan residen". harus dibaca keputusan untuk menutup sesuatu jalan menurut penetapan dalam tidak dilakukan sebelum mendapat persetujuan dewan pemerintah daerah propinsi yang bersangkutan. harus dibaca terhadap sesuatu keputusan seperti yang dimaksudkan dalam yang berkepentingan dapat meminta perbandingan kepada menteri pekerjaan umum dan tenaga dalam tempo satu bulan sesudah tanggal keputusan itu. pada untuk directeur van vermeer waterstaat'" harus dibaca menteri pekerjaan umum dan tenaga". harus dibaca dari pemberian izin, yang dikeluarkan oleh pemelihara pemelihara jalan yang tidak dipelihara oleh negara atau daerah daerah otonom, sehelai salinan dikirim kepada dewan pemerintah daerah propinsi yang bersangkutan. dalam ditiadakan perkataan perkataan "dan pembesar pembesar". dan harus dibaca terhadap penolakan, pencabutan atau pembatalan sesuatu izin, bagi yang berkepentingan diadakan kesempatan untuk meminta perbandingan kepada menteri pekerjaan umum dan tenaga. jika permintaan perbandingan tentang penolakan atau pencabutan sesuatu izin ini ternyata beralasan, maka izin ini diberikan oleh menteri pekerjaan umum dan tenaga. harus dibaca mengenai jalan jalan yang dipelihara oleh selain dari negara atau daerah otonom hal ini dilakukan hanya setelah mendapat pengesahan dari bupati. harus dibaca mengenai jalan jalan yang dipelihara oleh selain negara atau daerah otonom, hal ini dilakukan hanya setelah mendapat pengesahan dari dewan pemerintah daerah propinsi yang bersangkutan. harus dibaca ketetapan ketetapan yang dimaksudkan dalam dan dan dan diumumkan berita negara. pada bawah ke untuk "di". pada bawah ke untuk "dari propinsi" harus dibaca "dari". bawah ke harus dibaca ke orang orang yang diangkat sebagai pegawai polisi tak bergaji oleh gubernur dengan memperhatikan petunjuk petunjuk yang diberikan dalam hal ini oleh menteri dalam negeri dan jika mengenai wilayah yang lebih luas dari propinsi, yang diangkat oleh menteri dalam negeri. pada untuk "di . harus dibaca orang orang yang disebut dalam bawah ke masing masing menerima surat pengangkatannya dari gubernur atau menteri dalam negeri. harus dibaca orang orang yang dimaksudkan dalam dalam menjalankan kekuasaannya untuk mencari pelanggaran pelanggaran terhadap undang undang lalu lintas jalan "berada bawah perintah kepala kepolisian dalam wilayahnya. mereka yang tidak menerima surat pengangkatannya dari menteri dalam negeri, setiap waktu dapat dipecat oleh gubernur dari kekuasaannya untuk mencari pelanggaran pelanggaran ini. harus dibaca dan dan tidak berlaku terhadap kendaraan kendaraan yang dipergunakan oleh negara, daerah daerah otonom dan daerah daerah swapraja melulu untuk keperluan jabatan. ii. selama menurut peraturan pemerintah ini tidak ada penetapan yang lain maka dalam peraturan lalu lintas jalan" sebagai pengganti a." gouverneur generaal" dan directeur van vermeer waterstaat" harus dibaca menteri perhubungan" b." directeur van binnenland bestuur" harus dibaca menteri dalam negeri", c." java courant" harus dibaca berita negara". imenteri perhubungan, juanda diundangkan jakarta pada tanggal juli menteri kehakiman a.i. m.a. pellaupessy penjelasan atas peraturan pemerintah nomor tahun untuk mengubah peraturan lalu lintas jalan (wegverkeersverordening, staatsblad perubahan perubahan yang dimaksudkan pada "peraturan lalu lintas jalan" dengan rancangan peraturan pemerintah ini, sama sifatnya dengan perubahan perubahan pada undang undang lalu lintas jalan" yang diadakan dengan undang undang tahun oleh sebab itu perubahan perubahan yang diusulkan itu tidak perlu disertai dengan penjelasan khusus demi hanya ada satu soal yang harus mendapat perhatian. berhubung dengan pemisahan kementerian perhubungan, tenaga dan pekerjaan umum yang dahulu menjadi kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum dan tenaga, maka kekuasaan kekuasaan yang diberikan kepada direktur perhubungan dan perairan seharusnya dipindahkan sebagian kepada menteri pekerjaan umum dan tenaga. kekuasaan kekuasaan ini ialah yang berkenaan dengan pemeliharaan jalan jalan. hal ini didapat dalam 2bawah dan dan mengatur pemberian pemberian izin untuk menjalankan kendaraan motor yang mempunyai pasangan lebih dari satu kereta gandengan jalan raya. oleh karena hal ini sangat memberatkan pemeliharaan jalan, maka kekuasaan untuk memberi izin ini diberikan kepada pemelihara jalan. peraturan peraturan yang lain adalah mengenai penentuan kelas kelas jalan, penentuan mana tujuannya ialah untuk menjamin terpeliharanya jalan jalan dan jembatan jembatan. kekuasaan kekuasaan yang lain yang oleh peraturan lalu lintas jalan diberikan kepada direktur perhubungan dan perairan yang dahulu, adalah berkenaan dengan keamanan dan kebebasan lalu lintas dan dengan sendirinya harus berpindah kepada menteri perhubungan. peralihan ini diatur dalam bawahkarena ternyata bahwa makna serta sistematik yang terdapat dalam peraturan pemerintah tahun tak sesuai dengan makna serta sistematik daripada peraturan pemerintah tahun perlu menyesuaikan makna serta sistematik peraturan pemerintah tahun dengan makna serta sistematik peraturan pemerintah tahun berhubung dengan: makna serta sistematik daripada dan peraturan pemerintah tahun juga sama dengan makna serta sistematik yang terdapat dalam peraturan pemerintah tahun pun karena. peraturan pemerintah tahun selain merupakan peraturan pelaksanaan daripada undang undang tahun juga merupakan suatu peraturan lebih lanjut daripadadengan penambahan perkataan sebagai berikut antara perkataan perkataan panitia pemilihan indonesia", dan perkataan "dinyatakan" ditambah perkataan "dapatpertahanan, ttd. boerhanoedin harahap diundangkan pada tanggal novemberperlu mengadakan perubahan dan tambahan pada peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tentang dewan keamanan.rtahanan negara republik indonesia: peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tentang dewan keamanan,tentang penguasa penguasa militer: peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer, keputusan presiden r.i.s. tahun tentang pemegang kebijaksanaan tertinggi dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. mendengar: dewan keamanan dalam sidangnya tanggal september dan dewan menteri dalam sidang sidangnya tanggal september dan oktoberdewan keamanan. pada peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tentang dewan keamanan ditambahkan suatu baru yang berbunyi sebagai berikut dalam keadaan sebagaimana dimaksudkan dalam ini dewan keamanan sebagai perkecualian dapat menunjuk seorang anggota lain,dari koordinasi keamanan daerah untuk menjabat ketua merangkap anggota koordinasi keamanan daerah itu. dalam hal yang demikian itu, tugas koordinasi keamanan daerah ialah memberi pertimbangan kepada penguasa militer yang bersangkutan tersebut." ii. dari peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun menjadi perdana menteri. ttd. ali sastroamidjojo diundangkan pada tanggal oktober, menteri kehakiman. ttd. moeljatno lembaran negara republik indonesia tahun nomor dan tambahan lembaran negara. yan cpi presiden republik indonesiapresiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk dapat menampung perusahaan umum perum), dan perusahaan perseroan persero):omordadigunakan untuk pembangunan proyek fasilitas perawatan garudbpembangunan proyek fasilitas perawatan garuda. nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (lima puluh tujuh milyar lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) mulan pkn ita nya ny wapelapan milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dipindahkan tahun anggaran perincian. pa) tao nya ny)) peraturan pemerintah ini. pemindahan sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam jsebagaimana dimaksud dalam (l)menjadi kredit anggaran tahun anggara4zterakhiryan na, kpo presiden republik indonesia akanmenyelesaikabupaten daerah tingkat kotabaru dalam wilayah propinsi daerah tingkat kalimantan selatanotabaru dalam wilayah propinsi daerah tingkat kalimantan selatan. (l) membentuk kecamatan mataraman wilayah kabupaten daerah tingkat banjar, yang meliputi wilayah: desa mataraman, desa bawahan pasar, desa bawahan selain, desa bawahan seberang, desa surian, desa. malang na, presiden republik indonesia desa pematang danau, desa pariaman, desa tanah abang, desa mangkalawat: desa simpang tiga, desa lok tamu, desa gunung ulin, desa takuti, desa sungai jati, oo. desa baru. wilayah kecamatan mataraman sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan astambul. dengan dibentuknya kecamatan mataraman, maka wilayah kecamatan astambul dikurangi dengan wilayah kecamatan mataraman sebagaimana dimaksud dalam (l) membentuk kecamatan hentakan wilayah kabupaten daerah tingkat hulu sungai tengah, yang meliputi wilayah: desa hentakan, desa tanjung desa alat, desa alat seberang, desa. yel lain tao nyi n17 snn kpo presiden republik indonesia desa teman, desa batu hayam makmur, desa murung. desa budaya: desa batu tunggal, desa posting: desa pada'an, desa pilihan: desa undang, desa harian dayak, desa patikalain, desa kandungan, desa masukan, desa dinas kanan, s8. desa datar aja: desa pantai mandailing. wilayah kecamatan hentakan sebagaimana dimaksud dalam (l), semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan batu berawa. dengan dibentuknya kecamatan hentakan, maka wilayah kecamatan batu berawa dikurangi dengan wilayah kecamatan hentakan sebagaimana dimaksud dalam man ya na, sen presiden republik indonesia . (l) membentuk kecamatan marabahaya wilayah kabupaten daerah tingkat barito kuala, yang meliputi wilayah: kelurahan marabahaya kota, kelurahan ulu benteng, desa penghulu, desa balik, desa bagus, desa tumpang, desa antar baru, desa antar jaya, desa antar raya. wilayah kecamatan marabahaya sebagaimana dimaksud dalam (l), semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan bakumpai. dengan dibentuknya kecamatan marabahaya, maka wilayah kecamatan bakumpai dikurangi dengan wilayah kecamatan marabahaya sebagaimana dimaksud dalam (l) membentuk kecamatan wanara wilayah kabupaten daerah tingkat barito kuala, yang meliputi wilayah: desa kolam kiri, desa rohan raya, man ya na, snn kpo presiden republik indonesia desa. desa simpang jaya, desa tumit: desa pinang habang, desa waringin kencana, desa babat raya, desa kolam kanan: desa sidomulyo, desa kolam makmur: desa surya kanta, desa sumber rahayu, desa didasari. wilayah kecamatan wanara sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan belakang. dengan dibentuknya kecamatan wanara, maka wilayah kecamatan belakang dikurangi dengan wilayah kecamatan wanara sebagaimana dimaksud dalam (l) membentuk kecamatan tambang ulang wilayah kabupaten daerah tingkat tanah laut, yang meliputi wilayah: desa tambang ulang, desa sungai pinang, desa martabat, mean tao nya ny) kpo presiden republik indonesia desa. desa sungai jelai, desa bengkulu, desa gunung raja, desa pulau sari, desa kayuhabang. wilayah kecamatan tambang ulang sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan bati bati. dengan dibentuknya kecamatan tambang ulang, maka wilayah kecamatan bati bati dikurangi dengan wilayah kecamatan tambang ulang sebagaimana dimaksud dalam membentuk kecamatan batu ampar wilayah kabupaten daerah tingkat tanah laut, yang meliputi wilayah: sebagian wilayah kecamatan jorong, terdiri dari: desa batu ampar, desa gunung mas, desa tajau mulya, desa tajau pecah, desa kilatan, desa durian bungkuk, desa damar lima: desa bawang:, mean tao nya ny) sen presiden republik indonesia desa pamit. sebagian. sebagaian wilayah kecamatan pelaihari, terdiri dari: desa gunung melati, desa peluru, desa pantai linux. wilayah kecamatan batu ampar sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan jorong dan kecamatan pelaihari. dengan dibentuknya kecamatan batu ampar, maka wilayah kecamatan jorong dan wilayah kecamatan pelaihari dikurangi dengan wilayah kecamatan batu ampar sebagaimana dimaksud dalam (l) membentuk kecamatan panjang wilayah kabupaten daerah tingkat hulu sungai utara, yang meliputi wilayah: desa panjang, desa penarikan: cc. desa teluk buluh, desa pandangan, desa danau terapi, desa ganggang, desa baru tabung: desa murung padang: desa teluk serikat, pa) tao nya ny) snn kpo presiden republik indonesia desa. desa beringin, desa kalimtamui, desa pelindungan sari, desa lok bangkai, desa sungai hadangan, desa karies dalam, desa rantau bujur, desa paludan kecil: desa paludan besar, ss. desa pawalutan. wilayah kecamatan panjang sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan amuntai tengah. dengan dibentuknya kecamatan panjang, maka wilayah kecamatan amuntai tengah dikurangi dengan wilayah kecamatan panjang sebagaimana dimaksud dalam (l) membentuk kecamatan sungai loan wilayah kabupaten daerah tingkat kotabaru, yang meliputi wilayah: desa sari mulya, desa sungai loan, desa sebagian lama, nya ny) snn presiden republik indonesia desa sebagian baru, desa. desa sungainya laut, desa marga mulya, desa sari utama, desa tri mulya, desa karang intan, desa dwi marga utama, desa kerta buana, desa batu meranti, desa indralaya jaya, desa tri martini. wilayah kecamatan sungai loan sebagaimana dimaksud dalam semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan kusan hilir: dengan dibentuknya kecamatan sungai loan, maka wilayah kecamatan kusan hilir dikurangi dengan wilayah kecamatan sungai loan sebagaimana dimaksud dalam (l) pusat pemerintahan kecamatan mataraman sebagaimana dimaksud dalam berada desa mataraman. pusat pemerintahan kecamatan hentakan sebagaimana dimaksud dalam berada desa hentakan. pusat pemerintahan kecamatan marabahaya sebagaimana dimaksud men n4z n47 wat kpo presiden republik indonesia dalam berada kelurahan marabahaya kota. pusat. pusat pemerintahan kecamatan wanara sebagaimana dimaksud dalam berada desa kolam kiri. s5) pusat pemerintahan kecamatan tambang ulang sebagaimana dimaksud dalam berada desa tambang ulang. pusat pemerintahan kecamatan batu ampar sebagaimana dimaksud dalam berada desa batu ampar. pusat pemerintahan kecamatan panjang sebagaimana dimaksud dalam berada desa panjang. pusat pemerintahan kecamatan sungai loan sebagaimana dimaksud dalam berada desa sari mulyel laiuntuk menjamin pemenuhan hak hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja, kekayaan badan penyelenggara yang berasal dari iuran peserta perlu diinvestasikan dan dikelola secara terarah untuk mencapai hasil yang optimal,gelolaan dan penempatan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja, bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dan investasi dana. klan ya na, presiden republik indonesiatahun nomor memutuskan:i ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: badan penyelenggaracadangan jaminan adalah cadangan yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban kepada pesertabab ii. man ya na, kpo presiden republik indonesia bab kekayaan dan kewajiban badan penyelenggara jl) dana program jaminan sosial tenaga kerja dikelola oleh badan penyelenggara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh badan penyelenggara dilakukan semata mata untuk kepentingan peserta dengan mempertimbangkan perimbangan yang memadai antara kekayaan dan kewajiban badan penyelenggara. (l) kekayaan badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: investasi, kas dan rekening bank, cc. piutang iuran. pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, tingkat hasil, dan tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. . malang ya na, wat kpo presiden republik indonesia (l) kewajiban badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: cadangan jaminan hari tua, cadangan jaminan kecelakaan kerja, cadangan jaminan kematian, cadangan jaminan pemeliharaan kesehatan. cadangan jaminan sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh badan penyelenggara dengan memperhitungkan besar dan jenis jaminan yang merupakan hak peserta. bab iii investasi kekayaan (l) investasi badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: deposito berjangka dan sertifikat deposito, sertifikat bank indonesia sbi): saham dan obligasi yang tercatat bursa efek indonesia, unit penyertaan reksadana, penyertaan langsung: dan atau tanah dengan bangunan. penempatan. klan ya na, kpo presiden republik indonesia penempatan kekayaan badan penyelenggara dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud pada pada satu pihak tidak boleh melebihi yo0 (sepuluh keseratus) dari jumlah nilai investasi, kecuali penempatan pada bank indonesia dalam bentuk sertifikat bank indonesia, penempatan kekayaan badan penyelenggara dalam jenis investasi deposito berjangka dan sertifikat depositoobligasisaham sebagaimana dimaksud pada huruf atau unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud pada huruf tidak boleh melebihi (lima puluh keseratus) dari jumlah nilai investasi. penempatan kekayaan badan penyelenggara dalam penyertaan langsungpenempatan kekayaan badan penyelenggara dalam tanah dengan bangunanbadan penyelenggara dilarang menempatkan kekayaannya pada: instrumen turunan surat berharga, instrumen perdagangan berjangka, baik untuk komoditi maupun valuta asing, investasi luar negeri, perusahaan. mulan ya na, kpo presiden republik indonesia perusahaan asuransi dalam bentuk penyertaan langsung, perusahaan milik direksi, dewan komisaris, atau pembina selaku pribadi, perusahaan milik keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis samping, termasuk menantu dan ipar, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (l) direksi atauatau, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan badan penyelenggara menjual, memindahtangankan atau menyewakan kekayaan badan penyelenggara, atau memberikan pinjaman uang, atau menyediakan jasa, fasilitas atau barang, atau: direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada untuk kepentingan pribadinyake. man tao nya ny eat kpo presiden republik indonesia keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis samping, dari direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf pihak sebagaimana dimaksud dalamatau (l)ketigaperaturan perundang undangan yang berlaku. pengelolaan investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan ketentuan mengenai investasi sebagaimana dimaksud dalam dan badan. klan na, snn kpo presiden republik indonesiaketiga. bab pembentukan cadangan jaminan (l) pembentukan cadangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada akumulasi dari hak masing masing peserta atas jaminan hari tua. besarnya cadangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada harus sama dengan jumlah iuran ditambah dengan hasil pengembangannya. hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan oleh menteri dengan memperhatikan saran menteri keuangan. (l)sebagaimana dimaksud dalam harus memperhitungkan: kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari suatu peristiwa yang mungkin terjadi masa yang akan datang, kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi, tetapi belum dibayar atau belum diselesaikan, perkiraan. klan ya na, sen. kpo presiden republik indonesia perkiraan kewajiban pembayaran jaminan yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan jaminan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri keuang. bab tingkat solvabilitas (l) badan penyelenggara setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas, sekurang kurangnya (sepuluh keseratus) dari jumlah cadangan jaminan. tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada adalah selisih antara kekayaan badan penyelenggara dan cadangan jaminan. dalam hal badan penyelenggara membentuk cadangan katastrofa, penetapan tingkat solvabilitas adalah kekayaan badan penyelenggara dikurangi jumlah cadangan dan cadangan katastrofa. . man ya na, eat kpo presiden republik indonesia untuk menetapkan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam besarnya nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan: nilai nominal, untuk deposito berjangka, nilai tunai, untuk sertifikat deposito dan sertifikat bank indonesia sbi), cc. harga pasar yang berlaku bursa efek, untuk saham dan obligasiekuitas menurut perhitungan akuntansi, untuk penyertaan langsung, nilai aktiva bersih yang diumumkan oleh reksadana, untuk unit penyertaan reksadanajual obyek pajak nop), untuk tanah dengan bangunan. piutang iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas adalah piutang iuran yang umurnya tidak lebih dari (enam) bulan. . man ya na, snn kpo presiden republik indonesia penilaian besarnya kas dan rekening bank serta piutang iuran didasarkan atas nilai nominal. kekayaan badan penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan tidak diperhitungkan tingkat solvabilitas. bab pelaporan dan pengumuman (l) badan penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan untuk periode yang berakhir pada tanggal desember kepada menteri dan menteri keuangan, yang terdiri dari: laporan solvabilitas, laporan keuangan yang diaudit, laporan rincian portofolio investasi dan perubahannya, laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat tanggal mei tahun berikutnya. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh menteri keuangan. . malang na, presiden republik indonesia jl) badan penyelenggara wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, pengumuman sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan sekurang kurangnya setahun sekali pada surat kabar harian yang memiliki peredaran nasional. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu (satu) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam bab vii ketentuan peralihan pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh badan penyelenggara yang telah dilakukan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya selambat lambatnya dalam jangka waktu (empat) tahun sejaktingkatannya lebih rendah dari peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah inturun peserta program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara pada hakikatnya merupakan dana yang harus dipupuk, dikelola dan dikembangkan secara terarah untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga pemenuhan jaminan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dapat dilakukan secara tepat waktu. agar pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara terarah dan mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja. selain daripada itu perlu pula diatur kewajiban badan penyelenggara untuk menyajikan laporan hasil pengelolaan dana tersebut secara transparan, sehingga peserta dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan badan penyelenggara dalam mengelola dana tersebut. demi angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas . man tao na, kpo presiden republik indonesia pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja harus dilakukan dengan memperhatikan perimbangan yang memadai antara kekayaan dan kewajiban badan penyelenggara, agar badan penyelenggara dapat memenuhi semua kewajibannya kepada peserta. huruf cukup jelas huruf yang termasuk dalam kas dan rekening giro bank meliputi uang tunai, giro, pos, dan rekening koran, termasuk uang dalam proses pemindahbukuan. huruf cukup jelas yang dimaksud dengan tingkat risiko adalah kemungkinan kegagalan investasi, baik dilihat dari hasil maupun pengembalian modal investasinya.untuk dapat mengelola investasi yang memenuhi kriteria tingkat risiko, tingkat hasil dana likuiditas, badan penyelenggara dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengalaman bidang pengelolaan investasi. . men tao nya ny kpo presiden republik indonesia kewajiban badan penyelenggara kepada peserta adalah memberikan jaminan guna peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya. agar badan penyelenggara setiap saat dapat memenuhi kewajiban untuk membayar jaminan, maka badan penyelenggara wajib menyisihkan sejumlah dana yang berasal dari iuran dalam bentuk cadangan jaminan. pembentukan cadangan jaminan dilakukan secara terpisah untuk tiap tiap jenis jaminan, sehingga dapat diketahui secara jelas besarnya cadangan jaminan untuk masing masing program. ditetapkannya cadangan jaminan secara terpisah dimaksudkan agar pendanaan untuk program jaminan yang lain. huruf termasuk deposito berjangka dalam ketentuan ini adalah deposito yang sewaktu waktu dapat dicairkan (deposito call). huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan unit penyertaan reksadana dalam ketentuan ini adalah unit penyertaan reksadana yang dikeluarkan oleh reksadana yang telah terdaftar pada badan pengawas pasar modal bapepam). huruf e. pa) tao nya ny) kpo presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf ketentuan ini tidak melarang penempatan kekayaan badan penyelenggara dalam tanah tanpa bangunan, tetapi hal tersebut tidak diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas. yang dimaksud dengan pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama dan asosiasi dan, dalam kaitannya dengan ketentuan ini, termasuk pula afiliasinya. yang dimaksud dengan afiliasi adalah hubungan istimewa diantara pihak yang dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain disebabkan karena: kepemilikan atau penyertaan modal secara langsung sekurang kurangnya sebesar (dua puluh lima keseratus), adanya penguasaan melalui manajemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, misalnya seseorang mempunyai kedudukan dalam direksi dan atau dewan komisaris dalam beberapa perusahaan. ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terkuatnya penempatan investasi hanya pada satu pihak dan untuk mendorong adanya penyebaran risiko dalam portofolio investasi. namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi penempatan investasi pada sertifikat bank indonesia sbi), mengingat risiko investasi pada sbi relatif sangat rendah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . yan ya na, kpo presiden republik indonesia cukup jelas huruf pasar uang maupun pasar modal, misalnya option, warrant, swap, future, dan forward. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan perusahaan milik direksi, dewan komisaris, atau pembinakecukup jelashuruf ketentuan ini tidak melarang pembayaran gaji atau bonus lainnya yang bersifat berkala. huruf b. pa) tao nya ny kpo presiden republik indonesia huruf ketentuan ini tidak melarang pembayaran uang jasa atau imbalan yang wajar sehubungan dengan jasa yang diberikan., misalnya melalui kepemilikan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cadangan jaminan hari tua mencerminkan besarnya kewajiban band penyelenggara terhadap peserta program jaminan hari tua. kewajiban badan penyelenggara kepada setiap peserta adalah sebesar akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. oleh karena itu, besar cadangan jaminan hari tua sekurang kurangnya harus sama dengan jumlah akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya bagi setiap peserta. . mulan ya na, wat kpo presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelasmencerminkan besarnya kewajiban badan penyelenggara terhadap peserta program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan. pembentukan cadangan ini dimaksudkan untuk menanggulangi kewajiban yang mungkin timbul dari peristiwa yang akan terjadi dalam kewajiban yang timbul dari peristiwa yang sudah terjadi, tetapi belum diselesaikan. huruf pendanaan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan berasal dari iuran para peserta. mengingat program jaminan sosial tenaga kerja ini berlangsung terus menerus, maka ada kemungkinan pada suatu periode tertentu jumlah pembayaran jaminan jauh lebih kecil dari penerimaan iuran, dan sebaliknya pada periode berikutnya jumlah pembayaran jaminan lebih besar dari penerimaan iuran. untuk mengatasi hal yang demikian, perlu dibentuk cadangan jaminan, dengan cara menyisihkan sebagian penerimaan iuran pada setiap akhir periode, dan akan menjadi pendapatan pada periode berikutnya. huruf cukup jelas huruf cukup jelas . klan ata na, snn kpo presiden republik indonesia ketentuan yang akan diatur dalam keputusan menteri keuangan adalah mengenai metode perhitungan. penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan,emungkinan terjadinya. ketentuan dalam ini dimaksudkan agar badan penyelenggara memiliki kekayaan yang lebih besar dari kewajibannya. kewajiban dimaksud tercermin dalam cadangan jaminan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas dengan ketentuan ini piutang iuran yang umurnya lebih dari (enam) bulan tidak dihitung dalam perhitungan batas tingkat solvabilitas.efisiensi dan produktivitas badan usaha milik negara bidang pupuk dipandang perlu untuk melakukan koordinasi pengendalian antara perusahaan perseroan persero) pupuk sriwijaya,, bahwa perusahaan perseroan persero) pupuk sriwijaya selama ini telah memiliki jaringan distribusi seluruh wilayah indonesia dan karenanya dapat melakukan koordinasi pengendalian diantara perusahaan perusahaan perseroan bidang pupuk, bahwa dalam rangka koordinasi pengendalian tersebut seluruh saham milik negara republik indonesia pada dapat dialihen n4z an. yan na, snn kpo presiden republik indonesia (l): perusahaan perseroan persero) pupuk kalimantan timurupuk kujang yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara nomor tahun dan perusahaan perseroan persero) pupuk iskandar muda yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara nomor tahun nilai penambahan penyertaan modal negara republik indonesia sebagaimana dimaksud pada sebesar (satu triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: saham perusahaan perseroan persero) pupuk kalimantan timur senilai (sembilan ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), saham perusahaan perseroan persero) petrokimia gresik senilai (tiga ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta rupiah), saham perusahaan perseroan persero) pupuk kujang senilai (dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus sepuluh juta rupiah), dan saham perusahaan perseroan persero) pupuk iskandar muda senilai (dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah). . klan ya na, snn kpo presiden republik indonesiausahaan perseroan persero) bidang pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf beralih kepada perusahaan perseroan persero) pupuk sriwijayaindustrian dan perdagn presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bankdirinya melalui merger, konsolidasi dan akuisisi, bahwa mengingat bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maka ketentuan merger, konsolidasi dan akuisisi bank perlu diatur secara khususmerger, konsolidasi, dan akuisisi bank. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintahterlebih dahulu: konsolidasi adalah penggabungan dari (dua)terlebih dahulu: akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank: pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan bank: saham bank adalah bukti penyetoran modal atas nama pemegangnya bagi bank yang berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang disamakan dengan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum lainnya. merger dan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam mengakibatkan: pemegang saham bank yang melakukan merger atau konsolidasi menjadi pemegang saham bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi: aktiva dan asia bank yang melakukan merger atau konsolidasi, beralih karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi. bab syarat syarat merger, konsolidasi dan akuisisi merger, konsolidasi dan akuisisi bank dapat dilakukan atas: inisiatif bank yang bersangkutan, atau permintaan bank indonesia, atauyang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan bank indonesia. kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam berlaku pula untuk merger dan konsolidasi yang dilakukan atasdilakukan dengan memperhatikan: kepentingan bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan bank: dan kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. merger, konsolidasi dan akuisisisaham minoritas sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh bankmerger, konsolidasi dan akuisisi. merger, konsolidasi dan akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan. merger, konsolidasi dan akuisisisekurang kurangnya (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang kurangnya (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. bagi bank yang berbentuk perseroan terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam tidak tercapai,yang berlaku bidang pasar modal. untuk dapat memperoleh izin merger atau konsolidasi, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: telah memperoleh persetujuan dari sebagaimana dimaksud dalam pada saat terjadinya merger atau konsolidasi, jumlah aktiva bank hasil merger atau konsolidasi tidak melebihi (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh bank indonesia, cc. permodalan bank hasil merger atau konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh bank indonesia. calon anggota direksi dan dewan komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela bidang perbankan. akuisisi bankbank kepada pihak yang mengakuisisi. pengambilalihan saham bank baik secara langsung maupun melalui bursa efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari (dua puluh lima per seratus) dari saham bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank sebagaimana dimaksud dalam kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. pengambilalihan saham bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi (dua puluh lima per seratus) atau kurang dari saham bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan bank tersebut. untuk memperoleh izin akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut: telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dari bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari bank yang berbadan hukum bukan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela bidang perbankan. cc. dalam hal akuisisi dilakukan oleh bank, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh bank yang diatur oleh bank indonesia. bab iii tata cara merger direksi bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing masing menyusun usulan rencana mergerbank yang akan melakukan merger: alasan serta penjelasan masing masing direksi bank yang akan melakukan merger dan persyaratan merger: tata cara konversi saham dari masing masing bank yang akan melakukan merger terhadap saham bank hasil merger: rancangan perubahan anggaran dasar: neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi (tiga) tahun buku terakhir dari semua bank yang akan melakukan merger, dan hal hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing masing bank, antara lain: neraca performa bank hasil mergerank yang dapat diperoleh dari merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen, cara penyelesaian status karyawan bank yang akan melakukan merger, cara penyelesaian hak dan kewajiban bank terhadap pihak ketiga, cara penyelesaian hak hak pemegang saham minoritas, susunan, gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris bank hasil merger, perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger, laporan mengenai keadaan dan jalannya bank serta hasil yang telah dicapai: kegiatan utama bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan: rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan bank, nama anggota direksi dan komisaris: dan gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris. dalam hal bank akan melakukan merger tergabung dalam (satu) grup atau antar grup, usulan rencana merger memuat neraca konsolidasi dan neraca performa dari bank hasil merger. usulan sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan bahan untuk menyusun rancangan merger yang disusun bersama oleh direksi bank yang akan melakukan merger. rancangan merger sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat hal hal yang tercantum dalam usulan rencana merger sebagaimana dimaksud dalam dan selain hal hal sebagaimana dimaksud dalam rancangan merger harus memuat penegasan dari bank yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan menggabungkan diri.mergermerger sebagaimana dimaksud dalam berikut konsep akta merger, wajib disampaikan kepada rapat umum pemegang saham masing masing bank. konsep akta mergermerger yang dibuat hadapan notaris dalam bahasa indonesia. setelah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham untuk melakukan merger, direksi masing masing bank secara bersama sama mengajukan permohonan izin merger kepada bank indonesia dengan tembusan kepada menteri kehakiman. permohonan izin merger sebagaimana dimaksud dalam diajukan dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar beserta akta merger. persetujuan atau penolakan atas permohonan izin merger sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh bank indonesia dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia tidak memberikan tanggapan atas permohonan izin merger, maka bank indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin mergertembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada menteri kehakiman. dalam hal perubahan anggaran dasar bank hasil merger memerlukan persetujuan menteri kehakiman, maka bersamaan dengan pengajuan permohonan izin merger kepada bank indonesia, direksi bank hasil merger mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada menteri kehakiman. permohonan sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis dengan melampirkan: akta perubahan anggaran dasar, dan akta merger. menteri kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar bank hasil merger setelah memperoleh tembusan izin merger dari bank indonesia. persetujuan atau penolakan menteri kehakiman atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam waktu paling lama (empat belas) hari setelah diperolehnya izin merger dari bank indonesirubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan dari menteri kehakiman, direksi bank hasil merger wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam tambahan berita negara republik indonesia. dalam hal perubahan anggaran dasar bank hasil merger tidak memerlukan persetujuan menteri kehakiman, maka dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari terhitung sejak rapat umum pemegang saham, direksi bank hasil merger wajib melaporkan akta merger dan akta perubahan anggaran dasar tersebut kepada menteri kehakiman. menteri kehakiman hanya dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan sebagaimana dimaksud dalam setelah diperolehnya izin merger dari bank indonesia. direksi bank hasil merger dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak penerimaan laporan oleh menteri kehakiman sebagaimana dimaksud dalam wajib mendaftarkan akta merger dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan, serta mengumumkan dalam tambahan berita negararsetujuan menteri kehakiman atas perubahan anggaran dasarndaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan. bank yang mempunyai bentuk hukum selain perseroan terbatas, berlakunya merger dan bubarnya bank yang menggabungkan diri mulai berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil merger dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. terhitung sejak tanggal penandatanganan rapat umum pemegang saham atas akta merger sebagaimana dimaksud dalam direksi bank yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset bank yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pelaksanaan mergerdireksi bank hasil merger wajib mengumumkan hasil merger dalam (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya mergerbab tata cara konsolidasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga untuk konsolidasi bank. akta konsolidasi yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar pembuatan akta pendirian bank hasil konsolidasi. dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin konsolidasi kepada bank indonesia, direksi bank hasil konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan akta pendirian bank hasil konsolidasi kepada menteri kehakiman dengan tembusan kepada bank indonesia. permohonan izin konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam diajukan dengan melampirkan: akta pendirian bank hasil konsolidasi, akta konsolidasi. menteri kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas permohonan akta pengesahan pendirian bank hasil konsolidasi setelah terlebih dahulu memperoleh izin konsolidasi dari bank indonesia. persetujuan atau penolakan menteri kehakiman atas permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari setelah diperolehnya izin konsolidasi dari bank indonesia. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam menteri kehakiman tidak memberikan tanggapan atas permohonan pengesahan, maka menteri kehakiman dianggap telah menyetujui permohonan pengesahan dimaksud. dalam hal permohonan pengesahndirian bank hasil konsolidasi memperoleh persetujuan menteri kehakiman, direksi bank hasil konsolidasi wajib mendaftarkan akta pendirian bank hasil konsolidasi dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam tambahan berita negara republik indonesia. bank yang meleburkan diri bubar terhitung sejak akta pendirian bank hasil konsolidasi disahkan oleh menteri kehakiman. terhitung sejak tanggal penandatanganan akta konsolidasi, direksi bank yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset bank yang bersangkutan, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan konsolidasibab tata cara akuisisi pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan akuisisi kepada direksi bank yang akan diakuisisi. direksi bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing masing menyusun usulan rencana akuisisi. usulan sebagaimana dimaksud dalam masing masing wajib mendapat persetujuan komisaris bank yang akan diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang kurangnya: nama dan tempat kedudukan bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan akuisisi: alasan serta penjelasan masing masing direksi bank pengurus badan hukum atau perorangan yang melakukan akuisisi, cc. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi (tiga) tahun buku terakhir, terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari bank dan badan hukum lain yang melakukan akuisisi: tata cara konversi saham dari masing masing pihak yang melakukan akuisisi apabila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham: rancangan perubahan anggaran dasar bank hasil akuisisi, jumlah saham yang akan diakuisisi: kesiapan pendanaan: cara penyelesaian hak hak pemegang saham minoritas: cara penyelesaian status karyawan dari bank yang akan diakuisisi: perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi. usulan sebagaimana dimaksud dalam merupakan bahan untuk menyusun rancangan akuisisi yang disusun bersama antara direksi bank yang akan diakuisisi dengan pihak yang akan mengakuisisi. rancangan akuisisi sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat hal hal yang tercantum dalam usulan rencana akuisisi sebagaimana dimaksud dalamakuisisiakuisisi berikut konsep akta akuisisi wajib mendapatkan persetujuan dari: rapat umum pemegang saham bank yang akan diakuisisi: dan pihak yang akan melakukan akuisisi. rancangan akuisisi berikut konsep akta akuisisi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam akta akuisisi. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku pula untuk akuisisi. akuisisi bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta akuisisi. akta akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah adanya izin akuisisi dari bank indonesia. bab keberatan atas merger, konsolidasi dan akuisisi bank kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada bankmerger, konsolidasi dan akuisisidan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui merger, konsolidasi dan akuisisi. keberatan kreditor dan pemegang saham minoritasmerger, konsolidasi dan akuisisi tidak dapat dilaksanakan. bab vii ketentuan lain lain dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka merger, konsolidasi, dan akuisisi, direksi bertindak semata mata untuk kepentingan bank. dalam hal terjadi benturan kepentingan antara bank dan direksi, maka direksi wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan merger, konsolidasi dan akuisisi. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku pula bagi komisaris. persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi yang belum diatur dalam peraturan pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh pimpinan bank indonesia. akuisisi bank yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan tidak sah, dan pihak yang melakukan akuisisi dilarang melakukan tindakan tindakan sebagai pemegang saham bank. bank yang bersangkutan dilarang melakukan pencatatan atas akuisisi dan atau memberikan hak hak sebagai pemegang saham kepada pihak yang melakukan akuisisibank yang pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini telah: memiliki persetujuan prinsip merger atau konsolidasi dari menteri keuangan: atau mengajukan permohonan persetujuan atas akta perubahan anggaran dasar kepada menteri kehakiman dan belum memperoleh persetujuan: atau cc. memperoleh persetujuan atas akta perubahan anggaran dasar dari menteri kehakiman, wajib memperoleh izin merger atau konsolidasi dari bank indonesia sesuaierger, konsolidasi dan akuisisi bank masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut atau diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini. bab ketentuan penutup bank yang berbentuk hukum perseroan terbuka berlaku peraturan pemerintah ini, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan yang berlaku bidang pasar modal. ketentuan dalam peraturan pemerintah ini sepenuhnya berlaku untuk bank yang tidak berbentuk perseroan terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bidang koperasi dan perusahaan daerah. ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan peraturan pemerintah ini diatur oleh bank indonesiresiden republik indonesia, menimbangpropinsi jawa barat, mengingat undang undang tahun r.i. yogyakarta) dan dan dari undang undang dasar sementara, mengingat lagi bab tentang hal pertanian rakyat. propinsiropinsi memimpin dan mengawasi pemerintahan pemerintahan daerah otonom bawahan data lingkungan daerahnya, yang turut membantu usaha propinsi menyelenggarakan kewajibannya. dewan pemerintah daerah propinsi, dengan bantuan dewan dewan pemerintah daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerah propinsi, membantu pemerintah pusat datita lapangan pertanian, dewan pemerintah daerah propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari menteri pertanian. dewan pemerintah daerah propinsipropinsi mengadakan kebun kebun bibit dan benih (zaadhoeven). propinsipropinsi tanaman dalam lingkungan daerahnya. propinsipropinsitani:: cc. mengadakan sayembara sayembara, perlombaan perlombaan dan penyiaran penyiaran menganjurkan berdirinya perkumpulan perkumpulan dan koperasi koperasi tani. propinsipropinsipropinsi berusaha agar pegawai pegawai ahli propinsipropinsipropinsi sedapat mungkin mengadakan perhubungan yang rapat dengan instansi instansi dan organisasi organisasi tani. bab vi. tentang hal pendidiktani daerah propinsi,propinsi. bilamana jpropinsi. dalam membentuk dan menyusun jawatan pertanian propinsi, propinsi memperhatikan petunjuk petunjuk dari menteri pertanian. bab xl.tanipropinsi. kepada propinsipropinsi dalam urusan pertanian, dengan keputusan menteri pertani:dalampropinsi jawa barat, untuk tahun dinas diserahkan kepada propinsi jawa barat"enjelasan umumpropinsi jawa baratpembentukan tahun dalam melakukan penyerahan urusan pertanian yang dimaksud itu, maka urusan propinsi dibagi atas urusan pertanian yang termasuk urusan rumah tangga propinsi sendiri (otonomi).: propinsi"ewan pemerintah daerah propinsi" (lihat dan jika dipandang dari sudut undang undang dasar sementara, undang undang tahun dan juga undang undang pembentukan::propinsi, (lihat peraturan pemerintah), dengan peraturan pemerintah ini, untuk sementara,propinsi telah diserahkan sebanyak banyaknya kepada propinsipropinsipengairan kecil kecil desa desa dan sebagainya. semua ini tidak berarti, bahwa dalam melaksanakan rencana kesejahteraan istimewa r.k.i.) propinsi tidak turut campur, itu tidak. bahkan sebaliknya propinsihulu dari menteri pertanian ini tidak berarti, bahkan pemerintah pusat mengurangi hak dewan pemerintah daerah propinsi tentang hal hal yang tersebut dalam ini. alasan yang sebenarnya ialah, oleh karena propinsi pada ini waktu belum mempunyai alat alat laboratorium laboratorium, tenaga tenaga:.sini, bahwa hal hal yang disebutkan dalaman daerah propinsian sebagainya kebun kebun propinsi, bahkan sebaliknya pemerintahan daerah propinsildimana mata pelajarannya disesuaikan dengan keadaan pertanian setempat sepropinsi maka propinsi pada atasnya dapat menyelenggarakan sendiri urusan ini. walaupun demikian perlu dikemukakan an sebagainyapropinsi pun belum dapat ditentukan. akan tetapi supaya propinsi presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu menyempurnakan ketentuan ketentuan mengenai pemberhentian sementara dari jabatan terhadap anggota tetap angkatan perang sebagai yang terdapat dalam bab peraturan pemerintah tahun pada dan seterusnya: bahwa perlu, berhubung dengan berlakunya undang undang darurat tahun yang mencabut dan menggantiuntuk mengadakan perubahan pada dan dalam bab peraturan pemerintah tahun sepanjang tersebut berhubungan dengan ketentuan ketentuan dari undang undang tersebut belakangan itu: cc. bahwa perlu memperpendek masa non aktif dari mereka yang dinyatakan non aktif dari jabatan dalam dinas ketentaraan berhubung dengan pencalonannya untuk keanggotaan dewan perwakilan rakyat konstituante, sehingga masa tersebut berakhir dengan berakhirnya pemungutan suara: mengingatb danmengingat pula.pemberhentian sementara dari jabatan dapat dikenakan kepada anggota tetap: untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain untuk sementara waktu, karena kepentingan tata tertib menghendakinya, dengan mengingat akan ketentuan ketentuan dan ini". dalam ditambahkanmenerima penghasilan penuh, yaitu: gaji, tunjangan kejahatan tempat dan atau tunjangan anak menurut peraturan yang berlakuanggota tetap, lain daripada yang dimaksud pada dan ini, yang diberhentikan sementara dari jabatan,tersebut". lama (yaitu baru) diubah menjadi sebagai berikut: ketentuan ketentuan dalam berlaku hingga surat keputusan pemberhentian atau pembatalan pemberhentian sementara dikeluarkan". dalam perkataan "menjatuhkan" yang tertulis antara kata kata "dapat" dan "pemberhentian" diganti dengan perkataan "melakukan". dalam ditambahsegera dengan selesainya tugas tersebut, ditempatkan kembali oleh yang melakukan pemberhentian sementara itu dalam jabatannya semulahal hal yang menyebabkan suatu pemberhentian untuk sementara waktu dari jabatan menurut bab ini, kecuali dalam hal pemberhentian sementara semata mata untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain, harus diselidiki dan diperiksa selepas lepasnya untuk". sub dan dihapuskan dan diganti dengan sub baru yang bunyinya sebagai berikut: "d. jika, sebagaimana diatur dalam undang undang darurat nom tahun lembaran negara tahun nomor dihapuskan dan diganti dengan baru yang bunyinya sebagai berikut: .a. selama dalam keadaan non aktif seperti tersebut dalam huruf yang bersangkutan mendapat penghasilan sebesar dua pertiga dari jumlah gaji pokok dengan tambahan menurut perhitungan sebagai yang diuraidarurat tahun lembaran negara tahun nomor )". perkataan perkataan" huruf dalam diubah menjadi huruf d". diubah menjadi sebagai berikut: penempatan kembali anggota tetap tersebut dalam huruf dalam dinas aktif dilakukan terhitung mulai hari sesudah berakhirnya pemungutan suara". ii. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan bahwa: sampai dengan dan mempunyai daya surut sampai tanggal april sampai dengumum. pemberhentian sementara terhadap anggota tetap angkatan perang sebagai diatur dalam peraturan pemerintah tahun memberikan kesan seolah olah hanya ditujukan kepada mereka yang "bersalah" (dicurigai, disangka dan lain sebagainya). ternyata bahwa praktek membutuhkan pemberhentian sementara dari jabatan semata mata untuk kepentingan jabatan, sedang para anggota angkatan perang yang diberhentikan sementara itu tidak kesalahan apapun, melainkan karena diberi tugas lain. misalnya saja: pemberhentian sementara yang dilakukan terhadap seorang anggota angkatan perang dari jabatan yang sedang dipangkunya, disebabkan mendapat tugas lain yang tida mengizinkan bahwa jabatan tersebut tetap dipangkunya, karena penyelenggaraan tugas tersebut memakan waktu yang agak panjang. maka sifat pemberhentian sementara tersebut adalah berlainan dengan "scoring" . karena itu, tidak ada alasan untuk mengurangi penghasilannya selama diberhentikan sementara itu, sebagai halnya pada "scoring" yang dimaksudkan dalam dan seterusnya dari peraturan pemerintah pun tidak pada tempatnya untuk mengadakan penyelidikan sebagai yang dimaksud pada peraturan pemerintah tersebut. demi dengan perumusan baru ini maka jelaslah bahwa pemberhentian sementara dapat dikenakan kepada anggota angkatan perang sekali kali tidak karena kesalahannya, melainkan karena pemberian tugas lain untuk sementara waktu: jadi semata mata untuk kepentingan jabatan. sudah jelas dengan penjelasan umum atas. ditekan sini kepada perkataan "semata mata untuk kepentingan jabatan karena diberi tugas lain" untuk menjauhkan segala pikiran tentang "scoring" dan lain sebagainya. dan perubahan yang bersifat teknis belaka, perubahan termaksud tidak merubah makna semula, selanjutnya tidak membutuhkan penjelasan. berhubung dengan perubahan maka dirasa perlu untuk melunakkan perkataan "menjatuhkan" dengan menggantikannya dengan perkataan "melakukan". mengingat sifat daripada pemberhentian sementara yang dimaksud dalam baru, maka ditetapkan bahwa penempatannya kembali dalam jabatan semula lakukan oleh instansi yang mengadakan pemberhentiannya sementara. dengan perkataan lain: kita perlu memikirkan kepada bab tentang penempatan dalam jabatan. vide penjelasan umum. dan perubahan perubahan termaksud perlu, berhubung dengan telah dikeluarkan undang undang darurat tahun lembaran negara tahun yangmaksud perubahan ini ialah supaya masa non aktif itu tidak begitu panjang. ii. mulai berlakunya ketentuan ketentuan dalam disesuaikan dengan mulai berlakunya peraturan pemerintah dan undang undang darurat yang bersangkutan, yaitu: mengenai sub ii: peraturan pemerintah tahun yang mulai berlaku pada tanggal april mengenai sub ii: undang undang darurat tahun yang mulai berlaku pada tanggal junpemilihan daerah (undang undang tahun lembaran negara tahun presiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan untuk melaksanpelaksanaan undang undang pemilihan daerah. bab ketentuan umum. yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dengan undang undang ialah undang undang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah pendaftar ialah anggota panitia pendaftaran pemilih yang dimaksud dalam undang undang: cc. asrama ialah perumahan tempat tinggal anggota angkatan perang polisi, yang tata terbitnya diatur oleh dan dipertanggungjawabkan kepada seorang komandan: kesatuan 1alah bagi angkatan perang, batalyon atau kesatuan yang sederajat dengan itu, kompi atau kesatuan yang sederajat dengan itu yang terpisah, dan peleton atau kesatuan yang sederajat dengan itu yang terpisah. bagi polisi, kompi mobile brigade polisi dan kepolisian wilayah atau yang sederajat dengan itu, pemilihan umum ialah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat konstituante tahun gubernur ialah penjabat yang mengepalai propinsi (otonom atau administratif) atau daerah yang setingkat dengan itu. yang dimaksud dengan ketentuan enam bulan yang terakhir dalam undang undang ialah waktu enam bulan terakhir sebelum hari pencalonan. apabila suatu panitia pemilihan daerah dalam menyelenggarakan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah menganggap tidak dapat memenuhi batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, maka panitia dapat mengusulkan untuk memperpanjang batas batas waktu itu untuk daerahnya, kepada menteri dalam negeri bagi panitia pemilihan daerah propinsi, dan kepada gubernur bagi panitia pemilihan daerah kabupaten dan panitia pemilihan daerah swatantra tingkat terendah. menteri dalam negeri atau gubernur dalam waktu seminggu sesudah menerima usul dimaksud dalam harus memberikan keputusannya. apabila perpanjangan batas waktu diberikan, perpanjangan itu tidak boleh lebih daripada waktu yang, telah ditetapkan dalam peraturan ini, untuk mana perpanjangan itu diusulkan dan dengan mengingat bahwa waktu pelantikan dewan perwakilan rakyat daerah, untuk mana pemilihan diselenggarakan, tidak akan terlambat karenanya. menteri dalam negeri memberi petunjuk seperlunya kepada panitia pemilihan daerah, supaya penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan. panitia pemilihan daerah memberi petunjuk seperlunya kepada penyelenggara pemilihan dalam daerahnya, supaya penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan. segala surat menyurat, tulisan dan cetakan dilakukan dengan huruf latin. bab ii. tentang daftar pemilih. pendaftaran pemilih. pada waktu yang ditentukan oleh ketua panitia pendaftaran pemilih pendaftar mendatangi rumah rumah penduduk dengan membawa kutipan daftar pemilih dari pemilihan yang terakhir menurut ketentuan ketentuan undang undang untuk membetulkan daftar dimaksud hingga sesuai dengan keadaan dan jumlah pemilih penghuni rumah itu. dalam membetulkan daftar pemilih seperti dimaksud dalam dicatat keterangan keterangan tentang tiap tiap pemilih sebagai dimaksud undang undang. keterangan dimaksud dalam didapatmberikan keterangan dimaksud dalam mengenai dirinya pada tempat yang ditentukan oleh ketua panitia pendaftaran pemilih.mbetulan daftar pemilih dalam suatu desa seluruhnya atau dalam satu bagian desa, pembetulan daftar pemilih dilakukan pada tempat yang ditunjuk oleh panitia pendaftaran pemilih. panitia pemilihan daerah mengawasi supaya panitia pemungutan suara melakukan kekuasaannya itu sebagai suatu pengecualian. selain keterangan tersebut dalam pendaftaran membetulkan juga catatan jumlah jiwa penduduk warganegara dari tiap tiap keluarga. keterangan untuk pembetulan itu diperoleh dari kepala keluarga, atauan minta bantuan penduduk desa yang dianggap mengetahuinya, dalam keragu raguan demikian panitia pendaftaran pemilihan yang menentukan terakhir. ketua panitia pendaftaran pemilih memimpin pembetulan daftar pemilih dan mengusahakan supaya tugas panitia pendaftaran pemilih dilakukan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan. pembetulan daftar pemilih harus sudah selesai pada waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan daerah. daftar pemilih sementara. panitia pendaftaran pemilih harus sudah selesai menyusun daftar pemilih sementara pada waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan daerah. daftar pemilih sementara disusun menurut bentuk seperti ditetapkan dalam contoh aa. seorang pemilih didaftarkan dengan nama selengkapnya, yang disusun menurut tempat pemilik memberikan suaranya dan menurut abjad. cara menulis nama pemilih ialah sebagai berikut: demi, nama panggilan jika ada, ditulis paling belakang: wanita yang bersuami, dan janda yang masih memakai nama mathrm suaminya, nama suami ditulis lebih dahulu dan nama wanita itu sendiri ditulis belakang nama suami itu. sehelai daftar pemilih sementara dimaksud dalam pada tanggal yang ditentukan oleh panitia pemilihan daerah yang bersangkutan,pada waktu itu juga dikirimkan kepada panitia pemungutan suara. dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengumuman menurut penduduk dapat mengaddaftar pemilih sementara dibetulkan seperlunya. pembetulmbetulan pembetulan itu diadakan juga pada daftar pemilih sementara yang sudah dikirimkan kepadanya. demikian juga pengaduan pengaduan yang dimintakan keputusan dari panitia pemungutan suara, diteruskan berangsur angsur oleh ketua panitia pendaftaran pemilih kepada panitia pemungutan suara. daftar pemilih. daftar pemilih sementara yang telah dibetulkan sebagaimana diminggu sesudah waktu yang ditetapkan dalam berakhir panitia pemungutan suara harus sudah mengesahkan daftar pemilih dengan mengingat keputusan atas pengaduan dimaksud dalam segera sesudah itu ketua panitia pemungutan suara mengirimdaftar pemilih disimpan kantor panitia pemungutan suara. daftar pemilih tambahan. sampai tiga hari sebelum permulaan pencalonan diberi kesempatan kepada pemilih yang namanya belum tercatat untuk mendaftarkan diri kepada panitia pendaftaran pemilih dalam suatu daftar pemilih tambahan. selambat lambatnya tiga hari sebelum permulaan pencalonan panitia pendaftaran pemilih harus selambat lambatnya pada hari permulaan pencalonan. selambat lambatnya pada hari permulaan pencalonan ketua panitia pemungutan suara mengirimkan sebuah turunan daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan kepada panitia pendaftaran pemilih dari desa yang bersangkutan, untuk dibubuhkan pada daftar pemilih desa itu. daftar pemilih tambahan disimpan kantor panitia pemungutan suara. pemeliharaan daftar pemilih. sampai duapindahan atau meninggalnyasudah terdaftar, untuk keperluan kepindahan dapat meminta pada panitia pemungutan suara surat keterangan mengenai dirinya menurut contoh seorang yang dicalonkan, akan tetapiddimaksud dalam disimpan dan dipelihara oleh camat yang bersangkutan. sesudah panitia pendaftaran pemilih dibubarkan, turunan daftar pemilih serta daftar pemilih tambahan disimpan dan dipelihara oleh kepala desa yang bersangkutan. dalam daerah daerah yang dalam menjalankan undang undang ditetapkan sebagai kecamatan desa berdasarkan undang undang pemilihan umum atau undang undang, penyimpanan dan pemeliharaan daftar pemilih serta daftar pemilih tambahan ataupun turunannya diatur oleh kepala daerah yang bersangkutan, yang wilayahnya melindungi daerah yang ditetapkan sebagai kecamatan desa 1tu. daftar pemilih bagi anggota angkatan perang dan polisi. dalam mendaftarkan anggota angkatan perang dan polisi sebagai pemilih harus diperhatikan syarat bertempat tinggal pokok seperti dimaksud dalam undang undang. ketentuan dalam sampai dengan berlaku seluruhnya untuk pendaftaran anggota angkatan perang dan polisi dengan pengecualian bawah ini bagi anggota angkatan perang dan polisi yang bertempat tinggal dalam asrama, keterangan yang dimaksud dalam dan keterangan tentang jumlah jiwa keluarganya masing masing yang dimaksud dalam dapat diminta pada komandan asrama itu: bagi yang bertanggungjawab atas asrama itu: bagi anggota angkatan perang dan polisidimaksud dalam angka dan dengan pengertian, bahwa yang memberi keterangan ialah komandan kesatuannya komandan kesatuan yang bersangkutan mendapat dari ketua pemungutan suara kutipan daftar pemilih daftar pemilih tambahan mengenai tiap tiap anggota angkatan perang polisi dari kesatuannya. daftar pemilih bagi pendiam rumah sakit, rumah tahanan dan kamp tawanan. dalam mendaftarkan orang orang, yang sedang dirawat dalam rumah sakit atau berada dalam tahanan tawanan sebagai pemilih, harus diperhatikan syarat bertempat tinggal pokok seperti dimaksud dalam undang undang. pendaftaran pemilih dimaksud dalam dilakukan dalam rumah sakit,rumah tahanan atau kamp tawanan oleh pendaftar dari desa, dimana rumah sakit, rumah tahanan atau kamp tawanan yang bersangkutan. keterangan yang dimaksud dalam diperoleh dari kepala rumah sakit, kepala rumah tahanan atau dari komandan kamp tawanan yang bersangkutan. pemilih yang sudah didaftarkan, dikeluarkan dari rumah sakit,rumah tahanan atau kamp tawanan dapat meminta kutipan daftar pemilih mengenai dirinya kepada panitia pemungutan suara yang bersangkutan untuk dimasukkannya dalam daftar pemilih dari tempat tinggalnya, asal tempat tinggal itu masih termasuk dalam satu daerah swatantra dengan rumah sakit, rumah tahanan atau kamp tawanan itu. seorang yang telah didaftarkan sebelum masuk rumah sakit, rumah tahanan atau kamp tawanan, dapat meminta kutipan daftar pemilih mengenai dirinya kepada panitia pemungutan suara dari tempat tinggalnya untuk dipergunakan pada pemungutan suara, asal rumah sakit, rumah tahanan atau kamp tawanan itu masih termasuk dalam daerah swatantranya. permintaan itu diajukan dengan perantaraan kepala rumah sakit, kepala rumah tahanan atau komandan kamp tawanan yang bersangkut, dimanituwaktu yang disebut dalam ketua panitia pendaftaran pemilih memberitahukan juga jumlah penduduk warganegara dalam desanya kepada panitia pemungutan suara yang bersangkutan. selambat lambatnya dua minggu sesudah waktu tersebut dalam ketua panitia pemungutan suara harus sudahdaerah. dalam hal pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi pemberitahuan dimaksud dilakukan melalui panitia pemilihan daerah kabupaten. selambat lambatnya dua minggu sesudah waktu tersebut dalam ketua panitia pemilihan daerah harus sudah memberitahukan jumlah pendudukan warganegara indonesia dalam daerahnya kepada menteri dalam negeri. selambat lambatnya dua minggu sesudah waktu tersebut dalam menteri dalam negeri harus sudah mengumumkan penetapan jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang boleh sipil1 untuk daerah swatantra yang bersangkutan. bab iv. tentang pencalonan. nama dan tanda gambar. selama tiga minggu mulai pada waktu yang disebut dalam partai yang akan mengemukakan calon dan orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan berkesempatan mengajukan nama dan tanda gambar kepada panitia pemilihan daerahilukis dalam persegi empat berisi atas kertas putih segi empat panjang yang berukuran panjang dan lebar, sehingga bawah gambar itu tersedia segi empat kosong yang berisi cm. tanda gambar itu disampaikan kepada panitia pemilihan daerah rangkap sehelai dari padanya oleh panitia pemilihan daerah segera dikirim kepada menteri dalam negeri. menteri dalam negeri menjaga agar jangan terjadi kemungkinan seperti tersebut dalam undang undang setelah waktu yang tersebut dalam berakhir panitia pemilihan daerah memeriksa nama dan tanda gambar yang sudah diterimanya. tanda gambar yang dianggap sama atau mirip dengan tanda gambar yang lain, seperti dimaksud dalam undang undang, dirundingkan seperlunya dengan pengirim tanda gambar, itu. tanda gambar yang melanggar larangan tersebut dalam dan undang undang ditolak. penolakan tanda gambar menurut atau penolakan tanda gambar dimaksud dalam ini, diberitahukan oleh ketua panitia pemilihan daerah kepada pengirim tanda gambar selambat lambatnya seminggu sesudah tanda gambar itu diterima oleh panitia pemilihan daerah, dengan memberi kesempatan cukup kepadanya untuk mengajukan tanda gambar yang baru. penolakan tanda gambar sebagai hasil perundingan yang dimaksud dalam segera diberitahukan oleh ketua panitia pemilihan daerah kepada pengirim tanda gambar itu, dengan memberi kesempatan cukup kepadanya untuk mengajukan tanda gambar yang baru. surat pemberitahuan tentang penolakan tanda gambar, dikirim terdaftar dan dengan jalan secepat cepatnya atau diserahkan dalam tangan pengirim atau wiki inya. dalam hal tersebut terakhir itu pengirim atau wakilnya, yang menerima surat pemberitahuan itu, memberikan surat tanda penerimaan. diyang mengganti nama dan tanda gambar yang ditolak harus sudah diterima oleh panitia pemilihan daerah selambat lambatnya dua minggu sesudah waktu yang ditetapkan dalam berakhir. pemberian nomor seperti dimaksud dalam undang undang dilakukan dengan undian. dibelakang nomor tiap tiap tanda gambar yang akan bergabung seperti dimaksud dalam undang undang dibubuhi angka kecil yang sama dengan nomor tanda gambar lain yang akan bergabung itu. selambat lambatnya dua minggu sesudah waktu yang ditentukan dalam panitia pemilihan daerah harus sudah selesai dengan penetapan nama dan tanda gambar dan sudah mengumumkan nama dan tanda gambar yang telah ditetapkan itu menurut cara yang ditetapkan dalam undang undang. dalam surat ketetapan yang ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan daerah, dinyatakan nama dan tanda gambar dengan nomornya yang sudah ditetapkan. tanda gambar ditetapkan dengan menempelkan sehelai dari helai tanda gambar yang diterima oleh panitia pemilihan daerahdimaksud dalam asal panitia pemilihan daerah berusaha supaya pengumuman nama dari tanda gambar itu disusun dengan terang. kepada pengirim nama dari tanda gambar oleh ketua panitia pemilihan daerah disampaikan turunan surat ketetapan untuk dilampirkan pada surat pencalonan dimaksud dalam huruf undang undang. ketentuan dalam tentang tanda gambar berlaku juga buat turunan surat ketetapan itu terhadap pengiriman turunan surat ketetapan itu berlaku ketentuan dalam surat pencalonan. formulir surat pencalonan boleh diminta pada tiap tiap kantor panitia pemungutan suara mulai pada hari berakhirnya waktu tersebut dalam pada tiap tiap hari kerja antara pukul dan pukul siang kecuali hari jum'at antara pukul dan pukul siang. partai atau orang yang telah menerima turunan surat ketetapan panitia pemilihan daerah tersebut dalam boleh minta formulir surat pencalonan dengan menunjukkan turunan surat ketetapan itu. orang yang tidak dapat menunjukkan turunan surat ketetapan dimaksud dalam boleh minta formulir surat pencalonan, apabila menunjukkan surat kuasa untuk itu yang ditanda tangani oleh sekurang kurangnya orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, yang masuk lingkungan daerah pemungutan suara panitia pemungutan suara yang bersangkutan. formulir surat pencalonan disusun menurut contoh bb. daftar calon yang dikemukakan dengan surat pencalonan itu disusun menurut contoh dan daftar pemilih yang mengemukakan calon disusun menurut contoh formulir surat pencalonan yang diperoleh pada kantor panitia pemungutan suara dimaksud dalam disertai sehelai kertas kosong untuk mengisi daftar calon dan sehelai kertas kosong lagi untuk menulisdapat ditulis lagi pada kertas yang diperoleh dari panitia pemungutan suara dimaksud atas, ditambahkan pada formulir surat pencalonan sejumlah kertas kosong secukupnya, yang diadakan oleh pemilih sendiri. tiap tiap helai tambahan itu harus disusun menurut contoh atau tersebut dalam surat pernyataan kesediaan dan persetujuan calon tersebut dalam huruf undang undang, disusun menurut contoh cc, surat itu diadakan oleh calon sendiri. surat keterangan ketua panitia pemungutan suara tersebut dalam huruf dan undang undang disusun menurut contoh pemilih memberi nomor pada surat keterangan itu, yang angkanya cocok dengan angka nomor suratnya dalam urutan nama pemilih yang mengemukakan calon. kepada pemilih surat keterangan tersebut dalam hanya diberikan satu kali dan hanya satu helai, kecuali kepada orang yang dikemukakan sebagai calon. untuk mendapat lebih dari satu helai orang yang dikemukakan sebagai calon, harus menunjukkan surat pencalonan, atau jika tidak, harus menunjukkan surat yang ditanda tangani oleh sekurang kurangnya sepuluhdalam hanya boleh dipergunakan sebagai lampiran pada surat pencalonan seperti ditentukan dalam huruf dan undang undang. surat tanda penerimaan dari ketua panitia pemilihan daerah dimaksud dalam undang undang, disusun menurut contoh surat pencalonan harus disampaikan kepada ketua panitia pemilihan daerah atau wakilnya dalam waktu tiga minggu, mulai enam belas hari sesudah waktu yang tersebut dalam berakhir, dengan mengingat bahwa penetapan serta pengumuman nama dan tanda gambar menurut sudah selesai. surat pencalonan itu disampaikan pada tiap hari kerja antara pukul dan pukul siang, kecuali hari jum'at antara pukul dan pukul siang. pemeriksaan surat pencalonan. selambat lambatnya dua minggu sesudah berakhirnya kesempatan mengajukan surat pencalonan tersebut dalam panitia pemilihan daerah harus sudah selesai dengan pemeriksaan surat surat pencalonan, dan ketudimaksud dalam undang undang diberikan dalam waktu dua minggu sesudah panitia pemilihan daerah menurut ketentuan dalam selesai dengan pemeriksaan surat surat pencalonan, pada tiap tiap hari kerja antara pukul dan pukul siang, kecuali hari jum'at antara pukul dan pukul siang. apabila orang yang menyampaikan surat pencalonan dimaksud dalam undang undang berhalangan, maka dapat diganti oleh pemilih lain, yang turut menanda tangani surat pencalonan itu. pengaduan dimaksud dalam dan undang undang harus sudah diterima oleh panitia pemilihan daerah selambat lambatnya pada akhir jangka waktu yang ditentukan dalam pada hari (kerja) sesudah waktu yang tersebut dalam berakhir panitia pemilihan daerah mengadakan rapat terbuka untuk memutus pengaduan seperti dimaksud dalam undang undang. bab tentang daftar calon. daftar calon sementara selambat lambatnya dua hari sesudah rapat terbuka seperti dimaksud dalam berakhir panitia pemilihan daerah harus sudah selesai dengan penyusunan daftar calon sementara. ketua panitia pemilihan daerah sudah mengumumkan daftar calon sementara menurut ketentuan dalam undang undang. daftar calon sementara disusun seperti berikut sehelai dari tanda gambar yang sudah ditetapkan, setelah dihilangkan persegi empat. yang ada dibawahnya, ditempelkan berjajar dalam beberapa barisan atas sehelai kertas kosong. tanda gambar itu ditempelkan menurut urutan nomornya, dimulai dari kiri atas kanan. cc. barisan tanda gambar itu dilanjutkan dengan beberapa lukisan persegi empat kosong bersisi kurang lebih cm, dan masing masing menunjukkan daftar kumpulan atau daftar perseorangan yang nama dan tanda gambar serta nomornya belum memperoleh ketetapan dari panitia pemilihan daerah. atas daftar kumpulan yang telah diberi nama, ditulis namanya dengan mengingat undang undang. atas tanda gambar yang sudah disahkan ditulis nomornya. dengan dinyatakan angka nomor surutnya. bawah masing masing nama ditulis nama tempat tinggalnya, sedapat dapatnya dicetak dalam kurung dengan huruf kecil. bawah nama tempat tinggal calon penghabisan dalam tiap tiap daftar, yang bergabung menurut undang undang dinyatakan dalam kurung penggabungan daftar itu untuk pembagian kursi dengan perkataan digabung dengan nr.). daftar calon sementara memuat tanggal membuatnya dan tanda tangan anggota panitia pemilihan daerah, termasuk ketua dan wakil ketua, yang jumlahnya harus lebih dari sepeda jumlah anggota. selama seminggu, sesudah tanggal daftar calon sementara diumumkan menurut huruf setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi daftar itu kepada panitia pemilihan daerah. daftar calon tetap. setelah waktu yang tersebut dalam berakhir, panitia pemilihan daerah memeriksa daftar calon sementara dalam suatu rapat terbuka seperti dimaksud dalam undang undang. keberatan dimaksud dalam diputus dalam rapat terbuka itu juga. daftar yang telah bernomor tidak diberi nomor lagi. daftar yang tidak memakai tanda gambar diberi tanda gambar dan diberi nomor yang terdiri dari angka biasa. pemberian nomor dimulai dengan nomor berikutnya dari nomor tanda gambar yang terakhir. nomor itu diberikan dengan undian. apabila suatu tanda gambar yang telah mendapat nomor tidak terpakai, maka nomor tanda gambar berikutnya, digeser sampai nomor tersebut, selambat lambatnya seminggu terhitung dari hari diadakannya rapat terbuka seperti dimaksud dalam panitia pemilihan daerah harus sudah selesai menyusun daftar calon tetap. penyusunan daftar calon tetap itu dilakukan menurut ketentuan dengan perubahan seperlunya dan dengan pengertian, bahwa daftar yang dalam daftar calon sementara belum mendapat tanda gambar, disusun menurut urutan nomornya yang diperoleh menurut selambat lambatnya tiga minggu, sesudah waktu yang ditetapkan dalam panitia pemilihan daerah harus suda mengumumkan daftar calon tetap dengan cara yang ditetapkan dalam undang undang, dan panitia pemilihan daerah menyampaikan cetakan daftar calon tetap kepada panitia pemungutan suara seperti dimaksud dalam kalimat kedua undang undang. bab vi. tentang pemungutan suara dan penghitungan suara. pemungutan suara. pemungutan suara dilakukan selambat lambatnya empat minggu, sesudah waktu yang ditentukan dalam berakhir, tempat tempat pemberian suara dimaksud dalam undang undang. pemberian suara dimulai pada pukul pagi dan ditutup pada pukul siang. penyelenggara pemungutan suara berhubung dengan keadaan setempat, dapat memperpanjang waktu itu, dengan pengertian, bahwa penghitungan suara dan pembuatan berita acara pemungutan suara harus sudah selesai pada hari itu juga. panitia pemilihan daerahusah bermalam dan supaya tiapudaerah menyampaikan kepada masing masing ketua pemungutan suara sejumlah surat suara yang sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam masing masing daerah pemungutan suara, ditambah dengan sepuluh persen. surat surat suara itu disampaikan dalam keadaan terlipat dengan tanda gambar sebelah dalam. surat surat suara itu dikirimkan dengan pisah pisah untuk tiap tiap tempat pemberian suara, dalam bungkusan pemilihan daerah tentang jumlah isinya: keterangan dibubuhi cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan daerah. ketua penyelenggara pemungutan suara mengisi surat surat menurut ketentuan dalam undang undang. penetapan bentuk dan tempat dalam surat suara dari tanda yang menjamin tidak adanya pemalsuan seperti dimaksud dalam huruf undang undang diserahkan kepada panitia pemilihan daerah masing masing. dalam ruangan pemungutan suara disediakan tempat duduk untuk penyelenggara pemungutan suara dan tempat duduk untuk pemilih, serta bilik untuk pemberian suara. tempat untuk duduk penyelenggara pemungutan suara ditempatkan meja dan kursi sedemikian rupa, sehingga dapat diawasi keluar masuknya pemilih, sedang yang dapat dilihat oleh hadirin pada rapat pemungutan suara yang dibolehkan masuk dalam ruangan tempat duduk para pemilih ialah pemilih yang sudah mencatatkan diri sampai sesuatu jumlah yang dianggap layak oleh ketua penyelenggara pemungutan suara, sehingga ketertiban dalam ruangan pemberian suara tidak terganggu karenanya. bilik untuk memberikan suara diatur sedemikian, sehingga, walaupun pemilih tampak dari tempat penyelenggara pemungutan suara, akan tetapi perbuatan pemberian suara tidak tampak dari luar dan dapat dilakukan dengan rahasia dan tidak terganggu. dalam bilik tersebut tersedia tempat untuk menulis, alat penusuk tanda gambar dan alat menulis. pada dinding bilikdalam daftar itu. kotak suara harus berbentuk sedemikian rupa,emungkinkan mengambilnya kembali. sekurang kurangnya tiga hari sebelum pemungutan suara ketua penyelenggara pemungutan suara harus sudah mengumumkan tempat dan waktu pemberian suara serta pemilih pemilih yang harus datang tempat i, bahwa kotak suara adalah kosong. ketua mengunci kembali kotak suara itu dan kemudian memperlihatkan kepada hadirin bungkusan berisi surat suara yang masih tersegel dan yang diterimbagian luar bungkusan. setelah ketua penyelenggara pemungutan suara melakukan tindakan dimaksud dalam ketua menyatakan bahwa pemberian suara dimulai. ketua memberikan kepada pemilih seorang demi seorang sehelai surat suara dalam keadaan terlipat, yang tela diisi dengan nama daerah pemungutan suara dan tempat pemberian suara serta dibubuhi tanda tangan oleh tiga orang penyelenggara pemungutan suara sebelah luar surat suara. sesudah itu ketua memberikan tanda dalam kutipan atau turunan daftar pemilih daftar pemilih tambahan yang sudah tersedia, yaitu dimuka nama tiap tiap pemilih yang sudah menerima surat suara. pemilih yang telah menerima surat suara dari ketua menuju bundang undang, surat suara yang telah dipergunakannya itu dilipat kembali itu. setelah ketua menyaksikan bahwa pada surat suara itu betul terdapat tanda tangan dimaksud dalam ketua mempersilahkan pemilih untuk memasukkan surat suara dalam kotak suara. pemilih yang telah memberikan suaranya harus segera luar dari ruangan pemberian suara. ketua harus memberi kesempatan kepada anggotlain itu. segera setelah waktu pemberian suara dimaksud dalam berakhir, ketua mengumumkannya pada hadirin. selanjutnya yang dibolehkan memberikan suara hanya pemilih yang pada saat itu sudah menunggu gilirannya, baik dalam ruangan pemungutan suara maupun luar dan anggota penyelenggara pemungutan suara yang namanya tercatat dalam kutipan atau turunan daftar pemilih tempat pemberian suara itu. ketua mempersilakan para pemilih yang menunggu luar ruangan pemungutan suara untuk masuk dalam, bagian tempat duduk para pemilih, lalu menutup pintu. ketua penyelenggara pemungutan suara harus mengambil tindakan seperlunya, untuk menjamin ketertiban dalam tempat pemberian suara, sehinggyang berada dalam ruangan pemungutan suara tidak dibolehkan membawa sesuatu senjata. jika perlu semata mata untuk kepentingan penjagaan dalam ruangan pemberian suara, ketua penyelenggara pemungutan suara dapat meminta agar alat penjaga keamanan bersenjata berada dalam ruangan tersebut atau dekat pintu pintu masuk dan yang mencoba mempengaruhi pemilih dengan cara apapun. untuk mengadakan tindakan tersebut dalam dan ketua dapat meminta bantuan polisi negara dari angkatan perang. alat penjaga keamanan yang bersangkutan dan yang bertugas menjaga diwajibkan memberikan bantuan yang diminta itu. jika ketertiban terganggu, hingga jalan pemungutan suara terhalang atau kalau pemungutan suara diteruskan tidak terjamin sahnya, ketua penyelenggara pemungutan suara segera menghentikan pemungutan suara, menutup celah kotak suara dan menyegelnya. surat surat yang belum terpakai atau yang dikembalikan dan turunan atau kutipan daftar pemilih sertayang telah dilakukan oleh ketua dimaksud dalam dan dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh semua anggota penyelenggara pemungutan suara dimaksud dalam undang undang. berita acara itu dilampirkan pada berita acara dimaksud dalam undang undang. pemungutan suara, yang terhenti seperti dimaksud dalam dilanjutkan sedapat dapatnya pada hari itu juga atau hari berikutnya, dan jika tidak mungkin, pada hasi yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara pemungutan suara, dijika berhubung dengan gangguan ketertiban pada tempat pemberian suara, pemungutan suara ulangan tidak dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan seperti dimaksud dalam maka panitia pemungutan suara menetapkan dan mengumumkan hari dan tanggal baru untuk pemungutan suara ulangan itu. dalam menetapkan waktu untuk lanjutan atau ulangan pemungutan suara dimaksud dalam ini panitia pemungutan suara mengindahkan waktu untuk mengirimkan berita acara penghitungan suara kepada panitia pemilihan daerah. ketentuan tentang penyelenggaraan pemungutan suara dimaksud dalam dan berlaku untuk pemungutan suara lanjutan dan ulangan dinilai seperti dimaksud dalam ketua penyelenggara pemungutan suara mengeluarkan dahulu semua surat suara yang ada dalam kotak suara dan memberi tanda pada tiap tiap surat suara itu. bahwa surat suara itu tidak terpakai lagi. pemungutan suara serentak. dimana mungkin menurut pendapat bersama antara panitia panitia pemilihan daerah yang bersangkutan, pemungutan suara serentak dapat dilakukan untuk daerah swatantra propinsi, daerah swatantra kabupaten dan atau daerah swatantra tingkat terendah, dengan ketentuan bahwa pemungutan suara serentak itu dapat selesai dalam waktu seperti yang ditentukan dalam kalimat tidak mengurangi kelancaran jalan masing masing pemungutan suara. cc. tidak menganggu ketenangan, ketertiban, kebebasan dan kerahasiaan pemungutan suara. untuk keperluan pelaksanaan pemungutan suara serentak seperti dimaksud dalam menteri dalam negeri memberi petunjuk lebih lanjut. pemungutan suara bagi anggota angkatan perang dan polisi. peraturan yang mengatur kemungkinan pelaksanaan hak pilih bagi kesatuan angkatan perang dan polisi yang pada hari pemungutan suara dilakukan sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa luar tempat kedudukannya, baik dalam maupun luar daerah swatantra, dan kalau perlu mengadakan pemungutan suara susulan bagi mereka itu,, dengan mengingat ketentuan dari s d pemungutan suara bagi kesatuan angkatan perang dan polisi menurut diadakan dengan ketentuan bahwa pemungutan suara itu tidak akan melambatkan penetapan hasil demi lahan bagi daerah swatantra itu. kemungkinan mengadakan pemungutan suara bagi kesatuan, angkatan perang dan polisi luar daerah swatantra itu dimaksud ,harus dirundingkan dahulu oleh masing masing ketua panitia pemilihan daerah yang bersangkutan. peraturan yang mengatur kemungkinan pelaksanaan hak pilih bagi anggota angkatan perang dan polisi yang pada hari pemungutan suara dilakukan harus berada luar tempat kedudukannya dan mengingat bahwa mereka harus memiliki kutipan daftar pemilih mengenai dirinya.kan masuk pemilih yang hendak hadir pada pembukaan surat suara dan penghitungan suara dalam ruangan pemungutan suara tempat untuk duduk para pemilih, dengan mengingat jumlah sebanyak banyaknya pemilih dimaksud dalam dan mengingat pula ketentuan dalam kalimat pertama undang undang.dimasing masing tangani oleh ketua dan semua anggota penyelenggara pemungutan suara yang hadir. setelah dilakukan perbuatan disemua dari kotak suara. ketua memperlihatkan kepada hadirin, bahwa dalam kotak suara tidak ada lagi surat suara yang tertinggal, lalu menguncinya kembali. kemudian surat suara itu dihitung serta diumumkan jumlahnya kepada hadirin. penyelenggara pemungutan suara segera membuka surat suara sehelai demi sehelai dan menetapkan surat suara yang berharga dan yang tidak berharga, dengan mengingat ketentuan ditidak berharga, diumumkan pula alasannya. surat suara yang ditetapkan berharga, sehelai demi sehelai ditumpuk dalam beberapa tumpukan menurut daftar atau calon yang memperoleh suara. surat suara yang ditetapkan tidak berharga ditumpuk dalam tumpukan tersendiri. seorang anggota penyelenggara pemungutan suara mencatat dalam berita acara penghitungan suara, tiap suara yang diberikan kepada suatu daftar atau seorang calon. kemudian surat suara dalam tiap tumpukan dimaksud dalam ini dihitung. demikian pula dihitung tiap suara yang dicatat dalam berita acara dimaksud dalam jumlah suara yang diperoleh tiap tiap daftar dan tiap tiap calon dari kedua penghitungan tersebut dicocokkan. penghitungan suara dimaksud dalam diumumkan oleh ketua. jika karena sesuatu keadaan, yang menurut anggapan penyelenggara pemungutan suara, mengganggu kelancaran, ketenangan ataupun ketertiban penghitungan suara tempat pemberian suara itu, maka ketua dapat menentukan tempat lain untuk melakukan penghitungan suara pada hari itu juga, dengan ketentuan bahwa tempat yang baru itu ialah tempat yang sedekat dekatnya dengan tempat pemberian suara itu. bilamana penentuan pemindahan tempat penghitungan suara seperti dimaksud dalam terjadi pada ketika penghitungan suara sudah dimulai, maka surat suara yang sudah dikeluarkan, dibungkus tersendiri masing masing menurut tumbuhannya sebagaimana dimaksud dalam bungkusan bungkusan itu harus disegel. dalam melanjutkan penghitungan suara seperti dimaksud dalam tempat baru, dimulai dengan mengeluarkan kembali surat suara dari bungkusannya dan meletakkannya menurut tumpukan tumpukan seperti sebelum penghitungan dihentikan menurut tersebut. dalam penghitungan suara kelanjutan penghitungan suara menurut dan harus diingat pula ketentuan dalam kalimat pertama undang undang. surat surat yang berharga, maupun yang tidak berharga tiap tiap macam tersendiri, masing masing dimasukkan dalam bungkusan yang kemudian disegel. semua anggota penyelenggara pemungutan suara yang air. penyelenggara pemungutan suara membuat dua helai berita acara pemungutan suara dengan mengingat ketentuan dalam undang undang. dalam berita acara ini dibuat sehelai salinannya yang tanda tangani oleh semua anggota penyelenggara pemungutan suara yang hadir. berita acara dan salinan berita acara masing masing dimasukkan dalam sampul yang kemudian disegel. anggot, bungkusan bungkusan dimaksud dalam dan beserta sampul sampul dimaksud dalamdan sampul sampul itu, panitia pemungutan suara melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam dan undang undang.panitia pemungutan suara kepada ketua panitia pemilihan daerah yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan dan undang undang. ketentuan dalam sampai dengan berlaku juga untuk pemungutan suara bagi anggota angkatan perang dan polisi yang diadakan menurut ketentuan dalam undang undang dan peraturan ini. bab vil. tentang penetapan hasil pemilihan. selambat lambatnya tiga hari sesudah menerima bungkusan bungkusan dan sampul sampul dari semua panitia pemungutan suara, panitia pemilihan daerah mengadakan rapat terbuka untuk menetapkan pembagian kursi, dengan mengingat ketentuan dalam undang undang. jika dalam pemeriksaan berita acara pemungutan suara, seperti tersebut dalam undang undang, berhubung dengan keberatan dan keputusannya yang dimuat dalam berita acara pemungutan suara itu, panitia pemilihan daerah menduga, bahwa ada catatan yang tidak betul, maka panitia pemilihan daerah memeriksa surat suara yang bersangkutan. jika panitia pemilihan daerah berpendapat, bahwa berita acaraerah dapat melakukan tindakan dimaksud dalam undang undang. surat perintah dari ketua panitia pemilihan daerah untuk mengadakan pemungutan suara ulangan, dikirimkan secepat mungkin setelah ada kenyataan tersebut dengan kawat kepada ketua penyelenggara pemungutan suara yang bersangkutan: disamping itu dik rim surat terdaftar yang sama isinya. panitia pemilihan daerah menetapkan hari dan tanggal untuk melakukan pemungutan suara ulangan dimaksud dalam sehingga penetapan hasil pemilihan tidak terlambat karenanya. ketua panitia pemilihan daerah membacakan daftar demi daftar jumlah suara yang diperoleh suatu daftar dan calon calonnya menurut catatan dalam masing masing berita acara pemungutan suara. jumlah suara yang diperoleh suatu daftar dan calon calonnya dimaksud dalam ditulis atas papan tulis oleh seorang anggota panitia pemilihan daerah dan dicatat oleh seorang anggota lain dalam berita acara pembagian kursi. selanjutnya bilangan bilangan itu dijumlahkan. perbuatan itu dilakukan untuk masing masing daftar dan calon calonnya dengan mengingat ketentuan dalam undang undang. setelah selesai perbuatan yang tersebut dalam panitia pemilihan daerah menetapkan pembagi pemilihan menurut ketentuan dalam undang undang. setelah pembagi pemilihan ditetapkan seperti tersebut dalam maka dimulai pembagian kursi tingkat pertama menurut ketentuan dan undang undang. apabila setelah pembagian kursi tingkat pertama masih ada kursi yang belum terbagi, maka diadakan pembagian kursi tingkat dua menurut ketentuan undang undang. apabila sesudah pembagian kursi tingkat kedua seperti dimaksud dalam masih ada kursi yang belum terbagi, diadakan pembagian kursi tingkat ketiga menurut ketentuan undang undang. setelah semua kursi terbagi ketua panitia pemilihan daerah mengumumkan hasil pemilihan kepada hadirin. jika dalam rapat untuk menetapkan pembagian kursi, panitia pemilihan daerah memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulangan seperti dimaksud dalam maka rapat tersebut berlangsung terus tetapi tidak menetapkan pembagi pemilihan. setelah panitia pemilihan daerah menerima berita acara pemungutan suara dari pemungutan suara ulangan dimaksud dalam panitia pemilihan daerah mengadakan rapat terbuka lagi untuk menetapkan pembagi pemilihan dan pembagian kursi menurut undang undang. bilamana ternyata dalam hasil pemungutan suara ulangan dimaksud terdapat lagi hal hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan seperti dimaksud dalam maka panitia pemilihan daerah memerintahkan kepada yang mengadakan pemungutan suara ulangan itu, untuk mengadakan pemungutan suara ulangan sekali lagi, sedang penetapan pembagi peri than dan pembagian kursi ditunda sampai rapat terbuka berikutnya. bilamana ternyata dalam hasil pemungutan suara ulangan yang kedua dimaksud dalam masih terdapat hal hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka penetapan pembagi pemilihan dan pembagian kursi dilangsungkan dengan tidak menghitung serta hasil hasil tersebut. turunan daripada berita acara dimaksud dalam undang undang dimasukkan dalam sampul, yang kemudian disegel dan ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan daerah, disampaikan: bagi pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepada menteri dalam negeri: bagi pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sehelai kepada gubernur dan sehelai kepada menteri dalam negeri cc. bagi pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah swatantra tingkat terendah sehelai kepada kepala daerah kabupaten, sehelai kepada gubernur dan sehelai kepada menteri dalam negeri. bab viii. ketentuan tambahan dan penutuplain dalam daerah swatantra itu juga, dapat memberikan suaranya pada tempat pemberian suara tempat pengungsiannya itu, dengan menunjukkan kutipan daftar pemilih mengenai diri mereka. apabila orang orang yang terpaksa berpindah tempat seperti dimaksud dalam belum sempat atau belum lagi didaftarkan tempat asalnya, atas ketetapan panitia pemilihan daerah, tempat mereka berpindah (mengungsi) itu, dianggap sebagai tempat asalnya untuk menjalankan hak pilihdalam daerah swatantra lain, dapat memberikan suaranya tempat pengungsiannya itu untuk daerah asalnya. pelaksanaan pemungutan suara bagi mereka itu diatur oleh panitia. pemilihan daerah dari daerah asalnya dengan persetujuan panitia pemilihan daerah dari daerah pengujian 1tu. bagi daerah dimana jarak antara tempat kedudukan panitia pemilihan daerah dan tempat kedudukan panitia pemungutan suara terlalu jauh, hingga oleh karenanya pelaksanaan pemilihan daerah itu mungkin menjadi terlambat, maka atas usul ketua panitia pemilihan daerah, menteri dalam negeri menetapkan suatu pengantara bagi beberapa panitia pemungutan suara dalam daerah yang demikian dengan menunjuk seorang penjabat untuk mengepalai masing masing badan pengantara itu, serta menetapkan pula tempat kedudukannya. kepala badan pengantara dimaksud dalam dapat mengangkat beberapa pembantunya atas persetujuan panitia pemilihan daerah. badan pengantara memberikan segala bantuannya untuk kelancaran jalannya pemilihan sebagaimana dikehendaki oleh panitia pemilihan daerah dan panitia pemungutan suara kepadadalam negeri. ttd. skenario diundangkan jakarta pada tanggal oktober menteri kehakiman. ttd. moeljatno lembaran negara republik indonesia tahun nomor |
dharma niagsaat ini tertanam pada perusahaan perseroan persero) panca niaga dapat dialihkan kepadnambahan penyertaan modal,ndirian perusahaan perseroan persero) pandengan pengalihan sahampanta niaga beralih kepada perusahaan perseroan persero) dharma niagaturan perundang undangan dan kebutuhan |
wali kota tarakan provinsi kalimantan utara peraturan wali kota tarakwanewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat pimpinantarakan yang gajinya dibayarkan pada pemerintah kota tarakanwali kota dan wakil wali kotaturaturm.aaaa, pendapatan dan aset daerah kota taraota tarakan tahun nomor dan peraturan wali kota nomor tahun tentang petunjuk teknis |
aaaaaaaaa beberapa ketentuan dalamsudahnilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh blue rsu yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama blue rse rsud pada akhir suatu tahun buku tertentu. rencana strategis bisnis blue rsu yang selanjutnya disebut renstra adalah dokumen perencanaan blue rsursu. pejabat pengelola blue adalah pegawai yang diangkat oleh wali kotargantian antar waktu paw) yang dapat dilaksanakan dengan klausa syarat tertentu menurut ketentuan peraturan perundangan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan blue rsu dapat dibentuk dewan pengawas oleh wali kota. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk apabila blue rsu telah memenuhi syarat minimum nilai omzet dan nilai aset sesuai ketentuan peraturan perundang undangandiubahrsketentuan d rsu, rsu. pengangkatan anggota dewan pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat. ketentuan huruf dan huruf diubah dan huruf dihapus,rsudatau tunjangan direktur yang bersumber dari blue, dan anggota dewan pengawas, paling banyak sebesar (tiga puluh enam persen) dari gaji atau tunjangan direktur yang bersumber dari blue. dihapus. honorarium sebagaimana dimaksud pada dan dibebankan kepada anggaran blue rsu dan dimuat dalam rba. ketentuan angka huruf dan angka huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: laporan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: penilaian terhadap renstra dan pelaksanaannya meliputi: penilaian terhadap penyusunan renstra, penilaian terhadap implementasi renstra, .laporan terkait kendala yang dihadapi oleh direktur dalam melaksanakan renstra, dan .pendapat dewan pengawas dan saran rekomendasi kepada direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan renstra, penilaian terhadap rba dan pelaksanaannya, penilaian terhadap penyusunan rba, penilaian terhadap implementasi rba, .laporan terkait kendala yang dihadapi oleh direktur dalam melaksanakan aj: dan pendapat dewan pengawas dan saran kepada direktur guna menghadapi kendala pelaksaan rba. cc. evaluasi kinerja yang berisikan: ringkasan target kinerja yang ada pada rba (keuangan dan no yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku: danketentuan dan diubaherikan uang jasa honorarium bulanan yang dibebankan kepada anggaran blue rsu. honorarium sekretaris dewan pengawas sebagaimana yang dimaksud pada paling banyak sebesar (limabelas persen) dari gaji atau tunjangan direktur yang bersumber dari blue rs, ll diundangkan tarakan pada tanggal april sekretaris daerah kota tarakan, hamid, bian19jen rp. transfer pemerintah pusat sejumlah rp. transfer antar daerah sejumlah rp. bertambah berkurang) rp. transfer pemerintah pusat rp. sejumlah transfer antar daerah sejumlah rp. jumlah pendapatan transferdaerah yang sah semulabertambah berkurang)jumlah lain lain pendapatandaerah semula rp. belanja operasi sejumlah rp. belanja modal sejumlah rp. belanja tidak terduga sejumlah rp. bertambah ( berkurang) rp. belanja operasi sejumlah rp. belanja modal sejumlah rp. belanja tidak terduga sejumlah rp. jumlah belanja daerah setelah perubahan rp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggaran belanja operasioperasi semulartambah berkurang)jumlah belanja operasi setelah perubahan rp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggaran belanja modalmodal semulartambah berkurang)anggaran belanja tidak terdugaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggaran pembiayaanmbiayaan daerah semula rp. penerimaan pembiayaan sejumlah rp. pengeluaran pembiayaan sejumlah rp. bertambahdaerah setelah perubahan rp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggaran penerimaan pembiayaan tahun anggaran semula berjumlah rp. dan anggaran pengeluaran pembiayaerimaan pembiayaan semula rp. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah rp. bertambah berkurang) rp. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah rp. sii jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan rp. pengeluaran pembiayaan semula rp. penyertaan modal daerah sejumlah rp. bertambah ( berkurang) rp. penyertaan modal daerah sejumlah rp. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan rp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: surplus ( defisit) tahun anggaran semula berjumlah rp. dan pembiayaan netosurplus defisit) semula rp. pendapatan daerah sejumlah rp. belanja daerah sejumlah rp.( bertambah berkurang) rp. pendapatan daerah sejumlah rp. belanja daerah sejumlah rp.( jumlah surplus defisit) setelah perubahan rp. pembiayaan neto semula rp. penerimaan pembiayaan sejumlah rp. pengeluaran pembiayaan sejumlah rp. bertambah (netoditetapkan tarakan pada tanggal mei wali kota tarakan, rul diundangkan tarakan pada tanggal mei sekretaris daerah kota tarakan, hamid berita daerah kota tarakan tahun nomor ses sas ke. ja) fc3 unta suga ora 3z2283g duel erat| o|ol|e sal ssssssss3s33s ss383 ss|elelsoes5 ojo s|o|o lam) oleo|e fe) sscdisististdi3c s|s|s (an olololeloleole cc o|o ce. ( ) lolo #|sisisisisiss sisi sisissszs slajlais sis sssesssssas sama tylalxnicsi s|sssssisiss3s,$ small| sar nniolaini klolnmn sains uses ts) sir|esa slelelnsinis iisxagamlalaa nkb slmlalal s|a aox @alkil gia bal slain m|l olu a|& s|aa eee ma: isa) turun ala mills |. bb. slot|lo lolo s|sisissssss3ssssasss si3333 stnajatno| sio. (en) alalak risisisisisissas333asas3 lal sil olo|ls o|s ss. ssloals ara pri alolair pra sis sisik e sar null ilolalali ola n|lmu ini er slalom tes) ito) n|l sbb ss. asli|s tula slawi ia) ke) k3) (c) k1) ks.) do. rt) ku) ks) kr) ka) xx. c5. s3 tk. s3 ag) c5? lini xx daa ea$ kerana kiri pop |s$ s220208 ses. 2z ka) (an) aan sg: malay tea taj nama wow ha) tana sasis sss sss pan nan eoa eta ti: aaa eaeaea wa aaa kir ooo0 (as) . aaa a.a aaa toto rotor tem pee www ie aaa co) si2. ke) s85838383383 s'o'c'c s'c'c sco' s'c ss: @g' oo' oto gs! doss,s ssl bid sss oo! 01c1o eka sss ssi sss3 ois' egg a|( lan sssissss e'o! co'o'o'! ss's' sss nmr a'o si. sss fan s'o' (en) (ui sin (en) sis sia sasis338 rss ss$3sss3s 's'sos s.s era sss sss km) sss. sss sc. sss misi sos sbb smm inn sss3ss g'g' mnn te) s's's5s e888s3su mar: pai aa! nis sms pon lim bab napa sesnaksas r88818 jeli kang kar tbs$ sir, s'c s'c' oo: s's' ss' s'n (bps! o'o sia ss's's ssi sis aan naam) sss s5s3 gagal829 's's fx) sss tan) 8ss8i: sis sos s's 's5 s.s sss823 asal, sss os, o,o sss (an "8s css s2. tee) (sm (n) dlm, tan an) sls ada aas kis 133r3sk8 sis&w& msn ten sis sesuai sin (bal bya alt biro bse sin sx5 le) st0 sni fe) kej tai cs. to) te) ka) tel s025 ko) mau pers ke) ss, erg2s53 d822138$ r22 nan peh aga tt. doukooe pisang sea begikpajara ser 3e3 see ank sara ka) y5p see ana pepe saw eeeeee3 rp. wu ia2 bee eur3 i9ti02 gls, p822121212 k3) ' | . a.a dosa a.a now aka bang feat sss5332323 hn, soo an: "hip (en) ani . aaa aaa nnannaaa sasis aan ttir mada kata lam sis ss ihibabaki iis ss! s'c o'c "ig sss ss.s33 eka hasi mag ne) saha g3ggg3 akui sis. tan (5s 3g: kt) sss sis, olo'! sls 5s: a13 sasis nnn g|f ss' sss ntb isisisis's na: (aj ne) ta, r88 sisi ni! fee jaa! her: dek sisi ss! ps) ee) sasis buka ssl, sang sss22 tes ssk (c) ss. s'ss ia s|s. sss383 sss s|e, sis asas ss! iss isisisisisisisis gugur ea: akan eeeeee sss sss ta) sika tej ah, a00 ker) ke) 52p3 95pa g8 rvi ce. sea, e305p e33 38ra ka: be2 sip ke) iga ce) aa: sesi ses se23 xsx4 ec? 0t$ tang pa: ppi iiamadasa tai part eje ora das tttt fa) da2 sya cas nnirentis ita #nieetadid dob kets 3a.$ sea dppppo2 3e33 sirs iris les 2gp aaa nas c8ez? s8sa men tata sada iia te) bagan bean ann ane la) pps pai ir3i ker s$s$85s$ ke) kum) ni: dis g$5xx loan . a.a pa: nan tea aaa wal tossmssmsmsmsc csc gsg# ## @aaaaaa g,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,, sap fo) te) js) visi '.'o celtic's' ol. so' s's 's's's' sis uss s's mark hua sss iss raja sss s's nana ana tri float! ala png sss sll sisi ss'srsg0 s's |jenis's' tee sias isiwikiwese sis sisi sio mojo ba: 2island oo. isl! isis sini'gaon le) sisisisx5 naku bising sisi'am sen sis: lai lead oo'o!|o solo1o olo| oo' lao sisi3ss solo'o'o'o ola sisa ses easassas sisa apsis d0. wil daa masa ss0 (s.s o'd ss'csis's aa, sss lulu wss ajal o|n sisi.s s,s alnioore3 style.c sur ds, nik ken) lain pss, t's1o sisi o|t|o!|o ala,a, kir isisigwsse saa isisiss win! sn. yoo 'yh' krisis's xl3 finis'onna ata sio oa, sisi's sia lelgiggnga s's leg'g sisi. y'' eta nine lis sni sis|ec olo ss'a!s 'a's'a' sisisissees isis.o.g iri s00 s's oo1o (an ain sss. alas s9oc. sis sslsjis's "ie sisi'c s's's sis's si! ir: lo18 3288n. kar) dini sisi: abk ure siti sesi (bib: sisi.s kks isisissrag sisir sisi.s lu! tpa siap' sno2 (nia kir wikis' ao, kirim'& slo,c pata si! kanan as, sis esa nan olr kin isis$ silo.v (ea ke) max kai tai tag sale r.? nani kt) bdi pn) ke) ke) es. |3z sas: ke, ee$ se|e bis sec vvv did $t|k ce. ka) srx sas iis ito 9s? kec sang seba bis ungu ti: cnr cc. aja sts susu lol its kerr kn) bpr kel (as) (ai sis $gs sop ses8ee cs: aaaa$ l|z kej cc. sts is) t3| kr) ku) kt) ta) fan) man ran kan (an) aaa. nan oa3 ss. ss5 s & seized basis sasis ss3 nan: una nan anak ana nan nn sss san ran tea tp) fo) ce) ark bkb bar (nan wmlolbin n'taorknnonoo say masing kam too 'aag9ga oat (sc siti kva pets pack ssc sss, vwa ar fee) nm) olololo soto oop men maa mai ora sis sini dikata fate loss nia ng) pan mia disisi 38besar be. siku kista ala m|m mon sas ant) dong comune wa, alo old. kotor s.wve | . umleinlo' bahan mmintoloaon ga. lis ips alalola' nu. (aj kk) olok s iin' o0600 mm050026 aa'10o0 socio'o's oo6 oot ati roa mmo @a'oo tool soda kat otfttna les ide kso, iistloloida ots mss samawi niminritiovo hook con mkv s.s o'vimbgbasenk tss vaa sss ssl ks) simetri sse letak aam rena nina ccokoonoo0 bla tot oa, te) sisir bekal sas sak bbb cl, cak a'a kelola'astro macs muka tft tanda'k awn dinamik monoton nina ololdslmw umk oma nn nom anta dijual lin! oin jala laa 'g'o sepele' isisisisisssss33s3333 s33s3: poin svtnofyvses nah |wd ss5.&#troit ami isisirib saga dinas 32sans s's lolos|jo'a soe aikammos aka nss'd'solo mil nni os! isisinis'sgokarsiss las p3go epik te) via chtsakbbaas diatas ke) sbn black i"p) laa julejaln saran nias (ti ikan slolajuwn, slu$a' a29 inisial1h uv. fe) lo. t ) &.c ses . s dex hy. xaa guu20 ess9olg ppp des an0 yeast 95x s3k2| sec 0a|k 022xr88055 digg $lbo| xccocoororaiara su. lt. etis$ uvular ux| ko) ocu cc. sma curr scale www dcc ts) tools pai nn st s5sc|d mofeeferaaal drr s|3z wovoovo kwu uos sau ucocvuu vvuvvu| aaa akal tadi eiissninasak keseisniiuniot tiki ke) js) srk akakebl keke elestakakaas tia tadi tr) jn notata ood 0g! s0s0 cso iik ppn: pnn pen pen pen go. . ag. aan tan t3i ata aaa aaa s7) momo bin iii aaa tum . a.a a.a a.a lan (an cob0000000 c000 | aaa aaa aaa aaa aaa mia .m. . . a. umk www www wwn unum wuunmwun|s$ tee) na. sd0' s0' ' .' coin nno'n' so0s0o tik non ooc0o0 ioi, so' so'o0'o0'u'a kis' so! stm ut ( ) go' ja. hxi0100# disco sls lol lola tot good tan sss sss sosis sss sss (sin benda lol tele isi ada s|c.,w pado ow| info, jaw aam aam a'n jali& hutan sim'm ojo nya (ld! see kena e'a' s3'o' 9s' 'o'o'0o lala'uk'o' lolos lolos otot olio joo ooa ties ssi spsyass sos inn kain sms ygkmso sss sss |y|h wna ssrn saja mo, solo kolom sks ssk evsankumisi sss ie. lil sea, cara ne, sea iso anak evan sbn kso kan san tilt see spk cie women jam bkb koi non ao) tp) what isa) ooo. oww soo aa. lal astana! adik'n mom a13 cl|le'o kno aia s|z oo000 os'e'o'o'c pole'oo' z|s sss ss'a'sssssaa' ss'a'g'a'a jala sa'a'9g92 sonu teras'o' seto idi tot 2lw yss sa3rn sss sss (tft ,y sas mal songs bnk mil ols llo tmt nyn visas ssl 'uvsankuk's' 's'o's's isl aka aka0 ssl ongnlsl ssl nla sls anime lah (sl sbn ols tai otk siw cwm bos skk bin nano tej nn, isa) daa tw! dpw ris' palium ne) alo,w ana (ds ita kal tag oo. bea ke) ke) cc. cc: c| (mn: cc? s|s sex? c$| (as bis api bal or err sia oxy s5? cal ss. tn t500 ko) ovu trc aa. a25 yura ss. suu dao aa." ow|a s052 tan) cerscrc3 saw isa 0o| ss3ses yeskkos |s$ tsc race after crt s5g5s. 55s5 5usul|o per fff sta s3505|z s2, n005905c019 s9s0k| tart kel lte dod cc|3s ttu kuk ius isu tas) sambetakgkkoka kakas sts aaaa feng oo. djn les) sss a4. ooo sse38|s ag. . . . . . a00. wuwuwumnu www ngada|ia sss53 8g, faa aaa a.a aaa a.a aa nana ninja sco00 a.a aoa oa. ai aua ai! . . . . . . . lg) www mwmwmw www maupun| ate vw akk m4 www mw, aw, ke) bet ku) desakan pat agi 's'o'x nikon olo'o'& lag oo! s!|s sang, ssk on! sais'c a'a s'o' s.s loo fan) pam s$s929' sl9 (an) ss, mana olso1 (en) ka) lan as: s|s (nj a.a sl ka) s's sis (an) sig s.e air s.s sad aaa ita) sis s| daa, ha) iis a32 oni ken aa ' s's isl. oo! &!| tp) (r2 has ma, be: lalin spn isi billy g(g's's' ss3sa ii8t3 nasa iring voa lgi dia ken) pas sana kik's's isis sis learn ns: sis8.s sia akan kaa sisa sia demi n'a'a ke) a09 lin ns, ag, sin do! trs ko) . . 's' a|w asa sisi s3$ naga kan olo'o' sisslrkk. karan sis: ito) nia sss aas nvs tea is'ig'im! sic lsb nle's's' risa ama daan! sisi all isak ssi y's deal mada sisa? sat! ea) o|ln'aa'a' 't't'a'a s|3sim,g at, b'g pn) d282 s.s sssr org se52 bug name angga s3 as) mad g03 agar psi were 95p ihk ver iis seks5sa9 der see see? 0o8died95 guru oeh output ss. a9919 ipa, doc ke) ku yya ro) ke9s peg bala krisis ig8r83 sa3c bisa iii pakiriea $s2 es, these 9fas353 s3game sed eigen scr ke) tel ks) gs) seresrrpir pi553 fa) a02 ke) non ken) pa, nana te) ara e. sta aaa lin so. iis ha www www sae tee) to) fa) (to alo ani ken) dam panin, sisisss isis nessesae guard3s3 kiss sis sss sales sen san ska ses sss sana ole (am) pen kan sis lele ang (s s.s kue (s9 nlmoim nis a68' 's's low sss hab ska s1s106 sidik sss ka! sisa z|s sa) bis as' lan'an to) nrp gig mei bisnis isi eg' sap ora apn ag) a'o ' e) isis'ss isis.s' sic@ iloilo'o'e' mentan isi iss lala pin nak ana nia ser sgm ikan kan bbs bri layanan lanka isis'ss isisisisg3 mag aja a8e, t#| dini kso rmala' om, trik child ola sae! mo, (lo dingin oa, din mlm kimi aoa lori. sia ala sis ide sbn n'a nlo'o' a'an bim tit bani ati mo'm'an s'nf kala .n' sin o,w an: s'o n n lolo'oe abu maa s'csc coo'o'o'o'o'oe'c tri kan sss so. co'o'oco'e'oo'e' min ini sss ka.) iss alles elsa gagal ic) nia slo0 ss! ann kan ana ssi lai aia als 9r2 nata beri ilalang jal ss: 101m san 'k'ns seal mts klo ss'oa@ sin krisis sds maan (ns. isis ss$ bppn hula nya alel loo nn'm aa! obrolan tina sbb krb tr, g'w naa ye) ta) r18 ain bit, is) (as tad fei kis) s$ ko) aoa ir) can yg. ka) cc. epi bii ppt teri kun ant lee cpi rose ka) box yet tpi ter kek men dg. mean dn: ne: sen ke) kel ke) too tas nss sp. s8. ke) ia) sa) kang pas pan ke) alan ana . kai lor ht) ne) men asi jaya tama san . sisi www www ann naa ba www wuw kan) tami aan o'o o'ow'o'o'a'a ada'a' n|la'oo'm' k ) asas ssl aas masa sss sa8 soe isis san jas sss ta? ana os'os.c.s. isle n an in n 'o' ole co'o' 'o' s3ss sas asas sssasas s832358 tomo isis itn kaos in iu nae) m2) ss6. sis.bas slb ha. ols solo ia, goo vin tam sis si) s.&. ala ama lalu imi nga6e65 isak jaa lama para su. isi995. isj, a's'oss ag) st, kab tata aaa rat ng: maa o'o'coo'o'0o'0o'o lele'o'o'oe lelo'oo'o'o os: ss.s8ss.s8$ (sja, non soo idi ice ketika titi isis sana kso titi isle ilir miss sir ssi isin elena kes aai ssa jets. fc) ssk set tak ass jas sss sis lala,a,e,e bola.ma s86$ neeson bas amnesia jets abon antara ioi, we, titik dlp cast inis lain lal lap r'a lata n|o' oo' cin' os' bag nik la! fa! jan sis! sunan kain siz o'oo0'6e' 'o'o lebih'e'o joel'oo'oe'oao ole z|s sss ss3s3 asas asas sasaran aja: tri nln mpn t'ans'o oo'c lele! aki insani sis lela panas isis san yin sig sss baik dna kbi nim sls isin asn mls nya alm . egsgtag kiss isis sya s'p122 bnn toko nan amo, sai fan, aceh aa, isi masi iririri sis bass kasi hang s4 29deg as) in) sg5oc isle eg3 ti dos re) tax by2j cab ayu layak who sks tan es) o5yrg gey oo1lo ke) g ge egonya yo0 ke) pcs pet pnp ppp guatibka tt. der berr rela ran ae: asb8kz28 hak j.) |.) aj (as) kan ka) www a.a hi) sara s5s533 38ss8 aer murni ooo sss solo solo sis ig) www wmn sma fa) oo'o'o a|o' ( ) te) ( ) slo01a ala so' ter) s|c' do' ole' peak makan) sc: a| o'o'o lolo'o lele' lele' fa) mer lala o'logo solo0' tp) m|lulus' lolo' tg) sss6 sslelee selo1. sallei kan) solo bae mon masa k3, ooo. ssi ssi5 disisi& ci|iolgiw disisi ss,6e, isle.e s|eie. else, s9, sss, sss, sun nik tk) nyata, sisi, fe'a'a sslelse'e tipis' sisi!' soo soo a13 lalu sisi's will|gs' luwu a'a minin'n alla ts) bei pole'o ka) oleo olok|e z|s gereja s|sjs's jejeje so0. sici'c ip) niunjlun' office"' it) sallei (an) lolo ssel "ig see (sisi.s titles delete. 'o's lele's ne) olok|lw ala ne) sisi. situs$ sisi. solo sss sss, suu similis nala sisi lele titik lenses sini kir jenis sulu'w sisi' cl|olo, tri ala aaa aa' minin'n ala ke) rai tr) ev. k3) je) fe) an) ks) bad le)) jung & dbd to) te) le) &u3r (as) 08r ke) k3, ka) oa), ira) g. a.a nan www www aaa aaa nan (en) aan an lg) www nun www kan &|( ic) ali sin d|& din ktpendapatan semulabertambah berkurang)ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggaran pendapatan asldapatan asli daerah semulabertambah berkurang)setelah perubahan rp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggaran pajakajak daerah semulatanah dan bangunan sejumlah rp. bertambah berkurang)rp. tanah dan bangunan sejumlah jumlah pajak daerah setelah perubahan rp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggaran retribusretribusi daerah semulabertambah ( berkurang)hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkhasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semulabertambah berkurang)asli daerah yang sah semula rp. hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan sejumlah rp. hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan sejumlah rp.bertambah berkurang) rp. hasil penjualan bmd yang tidak rp. dipisahkan sejumlah hasil pemanfaatan bmd yang rp. tidak dipisahkan sejumlahjumlah anggaran lain lain pendapatan aslipendapatan transfer |
be? nek uan persodaerah nomor tahun tentang pajak daerah sudah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian dalam masyarakat ddiubah danlogam dan batuan, pajak parkirketentuan diubahwajib pajak. pop harus diambil sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak instansi terkait. pop walikota secara jabatan menerbitkan ppd berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki olehcara pendaftaran wajib pajak, penerbitan dan penghapusan ppd diatur dalam peraturan wali ana an, rul. il.tarakantarakan dalam hal ini berusaha untuk mengakomodirtarakan juga berusaha untuk melakukan penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui pajak daerah demi kepentingan masyarakat kota tarakanwww v wvwwvv cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota tarakan nomor pa. a(3ota tarakanara@c#@y@6cy##iii6 xxxx# y | f rrr(wwwsepuluh persen) untuk film produksi dalam negeri, bioskop cineplex sebesar (lima belas persen) untuk film produksi luar negeri, dan bioskop keliling sebesar 5y6: cc. pameran sebesar (lima belas persen)::5y6 (lima persen).,5y6y60 (satu koma lima persen). ketentuan diubah dan ditambahkanulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan peraturan walikota yang berpedoman pada peraturan gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuubah sehingga berbunyi sebagai berikut:pajak yang terutang dipungut wilayah kota tarakan. masa pajak untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral non |
aa wali kota tarakan provinsi kalimantan utara peraturan daerah kota tarakan nomor tahun tentang pengelolaan zakat dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota tarakan, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara melalui zakat, infak dan shodagoh, maka perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya agar dapat digunakan sebagai sumber dana untukbadan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional,kota tarakandaerah kota tarakan. wali kota adalah wali kota tarakanwakilan lazperwakilan laz provinsi menyampaikan laporan (enam) bulauli tahun berjalan. perwakilan laz provinsi menyampaikan laporan akhir tahuanuari tahun berikutnya. bab pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya selain mengelola zakat, panas kota tarakan atau laz dapat juga mengelola infak, sedekah, dan dsal. sasaran wajib zakat sebagaimana dimaksud dalam yang pendapatannya belum mencapai nisab dapat membayar infak dan sedekah melalui pembayaran gaji dengan nominal yang disepakatinya. dsal sebagaimana dimaksud pada bersumber dari hibah bansos pemerintah daerah, csr corporate social responsibility) perusahaan, mitra sponsorship, kerja sama program dengan donatur serta sumber dana lainnya yang halal dan tidak mengikatmanfaatkan untuk kegiatan sosial keagamaan, kemanusiaan dan kemaslahatan umum. pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. bab pembinaan dan pengawasan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap panas kota tarakan sesuai dengan kewenangannya. masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap panas kota tarakan dan laz yang ada daerah. peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dalam bentuk: menciptakan budaya sadar zakat dan kegemaran bertindak sedekah, memfasilitasi sosialisasi zakat kepada masyarakat luas, memberikan saran masukan dan evaluasi kepada panas kota tarakan dan laz dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat, dan menyampaikan informasi yang didasarkan kepada fakta dan data apabila terjadi penyimpangan dan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat yang diduga dilakukan oleh panas kota tarakan, upz dan laz. pengawasan masyarakat dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada huruf akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dan mekanismenya akan diatur dengan peraturan wali kota. pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh sai. sai dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan. bab vii penghargaan wali kota memberikan penghargaan kepada perorangan, lembaga, perusahaan swasta atau badan hukum lainnya yang telah berjasa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya wilayah kota tarakan. bab viii sanksi administratif panas kota tarakan dan laz daerah dikenakan sanksi administratif apabila: tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki sebagaimana dimaksud dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat islam, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak sesuai dengan syariat islam sebagaimana dimaksud pada huruf adalah apabila penyaluran zakat diperuntukan selain kepada mustahil yang disebutkan dalam pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dsal tidak sesuai dengan syariat islam sebagaimana dimaksud pada huruf adalah apabila penyaluran infak, sedekah dan dsal tidak dimanfaatkan untuk kegiatan sosial keagamaan, kemanusiaan dan kemaslahatan umum sebagaimana dimaksud dalam tidak melaksanakan transaksi keuangan sesuai aplikasi simba sistem informasi dan manajemen panas) dan peak yang mengatur akuntansi zakat, infak dan sedekah, dan tidakpelanggaran terhadapemberhentian dan pencabutan izin operasional. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh wali kota untuk panas kota tarakan dan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi kalimantan utara untuk laz daerahbab larangan setiap orang dilarang dengan sengajapendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. bab ketentuan pidana tindakaret wali nurul diundangkan tarakan pada tanggal maretngelolaan zakat ii. umum islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki kepedulian terhadap kaum dhuafa dengan menolong, membantu dan meringankan beban hidup mereka. perbuatan tersebut termasuk salah satu kewajiban yang mesti dilakukan, sebagaimana firman allah dalam al quran surah al kaidah "dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan tawa dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan . untuk memudahkan jalan bagi kaum muslimin dalam membantu kaum dhuafa, islam menetapkan adanya syariat zakat, infak dan sedekah. dalam sejarah islam, konsep zakat membuktikan bukan hanya dapat meringankan beban kaum dhuafa tetapi juga mampu menjadi salah satu tonggak dalam mengentaskan kemiskinan. kesadaran umat islam indonesia untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang membanggakan. oleh karena itu, pengelolaan zakat, infak dan sedekah semakin perlu dan menuntut keseriusan serta kesungguhan yang diatur dalam peraturan perundang undangan agar benar benar dapat dioptimalkan dalam membantu negara menanggulangi kemiskinan. peraturan mengenai zakat, infak dan sedekah mutlak diperlukan, selain karena potensinya yang begitu besar, secara empiris mayoritas penduduk indonesia adalah umat iskantor kementerian agama yang selanjutnya disingkat kemenag adalah kantor kementerian agama kota tarakan. badan usaha milik daerah kota tarakan adalah badan usaha milik daerah yang berkedudukan kota tarakanmilik seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuaiyang selanjutnya disingkat dsal adalah harta dan non harta seseorang atau badan usaha selain zakat, infak dan sedekah untuk kegiatan sosial keagamaan, kemanusiaan danamil yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. badan amil zakat nasional kota tarakan selanjutnya disingkat panas kota tarakan adalah lembaga amil yang melakukan pengelolaan zakat kota tarakaota tarakan untukketentuan syariat islam. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agamaokok dasarnya. muasal audio seorang muslim yang memiliki penghasilan dan persuasi namun masih belum mampu mencukupi kebutuhan pokok dasarnya. amil adalah orang islam atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat. mualaf adalah orang yang baru masuk islam dan imannya perlu dipertegas dan diberi penguatan. riga adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan. garmin adalah seorang muslim yang karena kemiskinannya terjerat dalam hutang yang harus dibayar namun tidak memiliki harta dan kemampuan untuk membayarnya. fisabilillah adalah seorang muslim yang berjuang untukdalam suatu perjalanan yang bukan untuk urusan maksiat. nisab adalah batas minimal jumlah harta wajib dikeluarkan zakatnya. haul adalah ketentuan waktu harta wajib dikeluarkan zakatnya. kadar adalah prosentase atau bagian dari harta yang wajib dikeluarkan dibayarkan. satuan audit internal yang selanjutnya disingkat sai adalah unit kerja internal panas yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan internal panas. pengelolaan zakat diselenggarakan berdasarkan asas: syariat islam, amanah, kemanfaatan: keadilan: kepastian hukum,agar masyarakat muslim dapat mengamalkan salah satu rukun islam dengan lebih terarah dan tepat sasaran, meningkatkan daya guna dan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dan mengoptimalkan manfaat dana infak, sedekah dan dsal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umum. bab pengelolaan zakat bagian kesatu zakat setiap masyarakat muslim yang melakukan aktifitas pekerjaan atau usaha wilayah kota tarakan berkewajiban menunaikan zakat. zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.atau zakat profesi, dan rika. syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur sesuai dengan ketentuan syariat islam yakni berdasarkan nisab, haul dan kadar zakat. syarat dan tata cara perhitungan bakal mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan peraturan menterilebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan bakal mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota. bagian kedua upz dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, panas kota tarakan dapat membentuk unit pengumpul zakat upz) pada: perangkat daerah, kantor instansi pemerintah vertikal tingkat kota, badan usaha milik daerah: non pemerintah. upz sebagaimana dimaksud pada hanya memiliki kewenangan mengumpulkan zakat, infak dan sedekah sedangkan kewenangan untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah ada pada panas kota tarakan. perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada huruf diwajibkan memfasilitasi terbentuknya upz lingkungan perusahaan. perusahaan swasta dapat menganjurkan kepada karyawannya yang beragama islam untuk membayar zakat melalui upz yang telah dibentuk perusahaannya. khusus bagi perusahaan swasta sebagai rekanan pemerintah kota tarakan wajib membayarkan zakatnya melalui upz yang ada pada perangkat daerah, atau langsung kepada panas kota tarakan. panas kota tarakatarakan. upz sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu pengumpulan zakat. hasil pengumpulan zakat melalui upz sebagaimana dimaksud pada wajib disetorkan kepada panas kota tarakan. ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja upz diatur dengan peraturan ketua panas kota tarakan. pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki yang membayarkan zakatnya melalui panas kota tarakan. bagian ketiga pembentukan laz daerah dan perwakilan laz untuk membantu panas kota taraka daerah. pembentukan laz berskala daerah sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan islam berskala daerah, yayasan atau perkumpulan berbasis islam. izin pembentukan laz daerah sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi kalimantan utara setelah mendapat rekomendasi dari panas. rekomendasi panas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis pembentukan laz daerah dengan melampirkan anggaran dasar organisasi, surat keterangan terdaftar dari badan kesatuan bangsa dan politik pemerintah kota tarakan bagi organisasi kemasyarakatan islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian hukum dan ham bagi yayasan atau perkumpulan berbasis islam, susunan pengawas syariah sekurang kurangnya tediri atas ketua dan (satu) orang anggota, surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariah yang ditandatangani atas materai oleh masing masing pengawas syariah, struktur organisasi dan datar pegawai untuk masing masing bidang teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan dan pelaporan, adminstrasi umum dan kepegawaian, surat keputusan pimpinan organisasi tentang struktur organisasi dan pengangkatan pegawai, surat pernyataan bersedia diaudit syariah dan keuangan yang ditandatangani atas materai oleh pimpinan organisasi, bersifat nirlaba, memiliki program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat dan kemaslahatan umum mencakup nama program, lokasi kegiatan, daftar mulai dan mitra program, jumlah zakat, infak dan sedekah yang disalurkan, sasaran dan jumlah penerima manfaat, hasil dan manfaat serta dampak program terhadap penerima manfaat. bab iii pembiayaan panas kota tarakan dan penggunaan hak amil biaya operasional panas kota tarakan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan daerah dan hak amil. biaya operasional panas kota tarakan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: hak keuangan pimpinan panas kota tarakan, biaya administrasi umum, biaya sosialisasi dan koordinasi. biaya operasional selainyakni maksimal dari zakat yang terkumpul dengan mempertimbangkan aspek produktif, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan kat). bab pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan bagian kesatu pengumpulan dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya sesuai dengan ketentuan syariat islam yakni berdasarkan nisab, haul dan kadar zakat. ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat sebagaimana dimaksud padaiatur dalam peraturan wali kotota tarakan. panas kota tarakan berkewajiban menyediakan layanan kepada muzakki dalam rangka penghitungan zakat, dalam melaksanakan tugas layanannya tersebut, panas kota tarakan harus bersifat proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada panas kota tarakan dan laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak. ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan zakat yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak dilaksanakan dengan berpedoman padapanas kota tarakan dan yakni fakir: miskin, amil: mualaf: riga, garmin, fisabilillah, dan ibnu sabilmberdayaketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan oleh ketua panas kota tarakan dengangian keempat pelaporan panas kota tarakalaporan kinerja, dan laporan pengelolaan zakatpanas kota tarakan menyampaikan laporan (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada kepada panas provinsi dan wali kota dalam waktu paling lambat tanggal juli tahun berjalan. panas kota tarakan menyampaikan laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada kepada panas provinsi, wali kota dan kemenag dalam waktu paling lambat tanggal februari tahun berikutnya. laz berskalalaz berskala daerah menyampaikan laporan (enam) bulauli tahun berjalan. laz berskala daerah menyampaikan laporan akhir tahuanuari tahun berikutnya. |
pelaksanaan huruf dan huruf peraturan daerah kota tarakan nomor tahun tentang pajak daerah, perlu ditetapkan nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagai dasar pengenilai jual tenaga listrik yang selanjutnya disingkat jtl adalah jtl yang berlaku wilayah kota tarakan dan dijadikan dasar pengenaan pajak penerangan jalan. kilo watt hour yang selanjutnya disingkat adalah satuan energi listrik. harga satuan listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per wh. kilo voit ampere yang selanjutnya disingkat adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas daya semu pembangkit tenaga listrik. faktor daya yang selanjutnya disebut adalah tolak ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan kapasitas daya aktif pembangkit listrik. bab dasar pengenaan, tarif dan tata cara perhitungan dasar pengenaan pajak penerangan jalanditetapkan sebesar (satu koma lima persen). jtl sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, jtl merupakan jumlah tagihan biaya minimum ditambah dengan realisasi pemakaian:. tingkat penggunaan dan jangka waktu penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri dari: penggunaan utama, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama tenaga listrik, penggunaan cadangan, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan pada saat tenaga listrik yang berasal dari pln persero) tidak mencukupi atau mengalami kerusakan hambatan, dan cc. penggunaan darurat, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif pada saat tenaga listrik yang berasal dari pln persero) mengalami pemadaman. dalam hal jangka waktu penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf angka tidak terukur, maka jangka waktu penggunaan minimal ditetapkan sebagai berikut: penggunaan utama ditetapkan jam bulan, penggunaan cadangan ditetapkan jam bulan, dan cc. penggunaan darurat ditetapkan jam bulan. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada hurufrhitungan jtl sebagaimana dimaksud pada huruf diklasifikasikan sebagai berikut: untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (k meter), perhitungan jtl dengan rumus sebagai berikut: jtl pemakaian harga satuan listrik. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur meter), perhitungan jtl dengan rumus sebagai berikut: jtl kva jangka waktu penggunaan harga satuan listrik. sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar (nol koma delapan). ppj berhutang atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dengan tarif ppj sebagaimana dimaksud pada untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara objektif atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, maka perlu disediakan meter listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab wajib pajakm kota tarakan, khairulharga satuan listrik sebagai dasar perhitungan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri harga satuan listrik golongan tarif kapasitas daya semu per kwh rumah tangga rp1. waliperkembangan ekonomkota tarakanrakan tahun nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan huruf dan diubah, serta ditambah (satu) huruf baruketua dprd sebesar rp. sembilan belas juta rupiah) per bulan, wakil ketua dprd masing masing sebesar rp. delapan belas juta rupiah) per bulan: dan cc. anggota dprd masing masing sebesar rp. enam belas juta lima ratusdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:empat belas jutaiantara dan disisipkan (satu) pada bab viii ketentuan penutup, yakni sehingga berbunyi sebagai berikut bab viii ketentuan penutup pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam dan dibayarkan mulai bulan ju tarakan, rul diundangkan tarakan pada tanggal juli sekretaris daerah kota tarakan hamid berita daerah kota tarakan tahun nomor |
liaundang unp nomor tahun:rakan tahun babi. pendahuluan,ii. gambaran umum kondisi daerah: memuat kondisi umum daerah ((permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah). bab iii. kerangka ekonomi keuangan daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. bab iv. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, memuat pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam rpm serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana yang berpedoman pada rpm, rkp dan rkd provinsi pada tahun berkenaan.vi. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,. penutup: berisi penutup dokumen rkd. page bab vii penutup rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun memiliki makna strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam dokumen rpm kota tarakan selain itu sebagai wujud integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional, perumusan rkd kota tarakan tahun telah memperhatikan, menyinkronkan, dan mengimplementasikan kebijakan nasional berupa agenda prioritas nasional tahun serta prioritas provinsi kalimantan utara tahun untuk itu rkd tahun harus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan kota tarakan tahun seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaran pemerintah daerah wajib memedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam rkd tahun terutama program dan kegiatan untuk opd instansi terkait, agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunkota tarakan tahun menjadi pedoman dalam penyusunan senja perangkat daerah kota tarakan tahun seluruh opd instansi lingkungan pemerintah kota tarakannjadi dasar dalam penyusunan rancangan kua dan pas tahun serta rancangan apbd tahun page setiap opdota tarakan. setiap opd instansi wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang rkd kota tarakanampuota tarakan. wali kota, melalui bappeda litbang kota tarakan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap perangkat daerah kota tarakaopd instansi pada akhir tahun wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun setiap triwulan dan melaporkan hasilnya kepada kepala bappeda litbang. kepala bappeda litbang melakukan evaluasi hasil rkd tahun dan melaporkannya kepada wali kota setiap triwulan berdasarkan evaluasi hasil senja perangkat daerah tahun dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun rencana kerja pemerintah daerah kota tarakanota tarakan tahun perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip prinsip koordinasi, pageota tarakan. walikota air page, jan pedoman penyusunan rancangan kua serta rancangan pas sebagai landasan penyusunan rancangan apbd tahun rkd tahun memuatkebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease daerah. sistematika:rkd tahun bab pendahuluan latar belakang dokumen rencana kerja pemerintahan daerah rkd)sebagai dokumen penjabaran tahun ketiga dari rpm daerah yang mengacu pada rkp dan rkd provinsi pada tahun yang berkenaan, secara substansiengan mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. oleh karena itu dalam proses penyusunannya harusota tarakan. rkd tahun harusprioritas pembangunan daerah yang ditetapkan. oleh karena itu rumusan rkd kota tarakan tahun harus menjadi pedoman penyusunan rancangan apbd tahun termasuk penyusunan kebijakan page umum apbd (, sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah daerah. dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi pada tahun serta memperhatikan rancangan rpm kota tarakan maka memiliki fokus tema pembangunan rkd kota tarakan ditahun yakni peningkatan daya saing daerah melalui struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah dan sdm yang berkualitas . dasar hukum rencana kerja pemerintah daerah kota tarakan tahun disusun atas dasar sejumlah peraturan perundang undanganposisi dokumen rkd sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran rpm yang berpedoman pada ipjp daerah. rkd tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah pd) dalam menyusun senja pd, dimana senja akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi rkd.pm daerah dan mengacu pada rkp nasional, rencana kerja pemerintahpage memperhatikan dokumen dokumen perencanaan kota tarakan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten kota. gambar hubungan antar dokumen rencana pembangunan daerah renstra pedoman) senja pedoman rka rincian apbn iii pedoman rpm bijabarkayi rkp pedoman apbn |open nasional nasional disc tipe rhatikang sewa aan ipjp pedoman rpm dijabarkan) rkp papan daerah daerah daerah rapid apbd renstra pedoman| senja pedoman rka rincian skpd skpd skpd apbd tahun saat mean tahun span) mengacu pada gambar .l,d.. rkd nantinya dijabarkan dalam rapid dengan berpedoman juga pada senja perangkat daerah. dalam menyusun rkd tahun harus mengacu dan berpedoman pada dokumen rkp nasional, rkd provinsi kalimantan utara, ipjp kota tarakan, dan rpm kota tarakan. selanjutnya dokumen rkd kota tarakan tahun menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen kua pas tahun dokumen kua dan pas tersebut merupakan dasar untuk penyusunan rka skpd serta penyusunan rapid kota tarakan tahun dengan demikian dokumen rkd kota tarakan tahun menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan page dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan apbd tahun maksud dan tujuan maksud dari penyusunan rkdsebagai perwujudan pelaksanaan visi dan misi walikota dan wakil walikota periode penyusunan rkd kota tarakan tahun ini bertujuan untukan rkd provinsi kaltara tahundalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) kota tarakan tahun anggaran merasionalisasi rpm periode (tahap) ketiga dalam membangun pondasi awal pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, menjawab permasalahan daerah berdasarkan kondisi terkininyatukan tujuan kegiatan semuaota tarakan tahuneuangan. sistematika dokumen rkd sistematika dokumen rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kota tarakanpage |
wali kota tarakan provinsi kalimantan utara peraturan wali anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahanairoperasi sebagaimana dimaksud dalam bab xviitentuan bab xvii keputusan presiden nomor man n1 way presiden republik indo kesiaseluruhnya berbunyi sebagai berikut: bab xvii kedudukan, tugas pokok,departemen koperasi terdiri dari:men presiden republik indo kesia: setarakoperasi pertanian dan perkebunan, direktorat bina usaha koperasi perikanan dan peternakan, direktorat bina permodalan koperasi, paksaan ny) wat presiden republik indo kesia direktorat bina usaha koperasi distribusi dan jasa, direktorat bina usaha koperasi industri dan ketenagalistrikan. direktorat jenderal bina lembaga koperasi terdiri dari:: sekretariat badan, pusat penelitian dan pengembangan unit desa,ulan wat presiden republik indo kesia keputusa. membentuk suatu delegasi jang terdiri dari pemimpin s.b. jang mewakili aliran jang terbesar dengan diketuai oleh menteri perburuhan dan disertai oleh sekretaris pribadi dan seorang penterjemah bahasa perintis, dengan susunan sebagai berikut: them erningpradja, menteri perburuhan, golongan sebagai ketua; tjugito, dari soosi, anggota dpr gr, golongan ii, sebagai anggota drs. sutanto, dari sarbumusi, anggota dpr gr, golongan ii, sebagai anggota; i. wisnumurti sudiro, dari kaki, anggota mars, golongan ii, sebagai anggota jasmani, golongan iv, sebagai sel~baris pribadi menteri perburuhan; nababan s.h., pegawai departs, golongan iv, sebagai pent erj emas; memuat kan: surat keputusan karo tahun tanggal juni dalam surat keputusan mana diberi t~as ~an wewenang kepada ment er d perburuhan unt men penggarapan konperensi buruh asia afrika dan segala sesuatu usaha untuk mencapai sukses sebesar 2nja; bahwa konperensi pendahuluan baa telah diadakan dja karta pada tgl oktober november bahwa konperensi pendahuluan tersebut telah memutuskan akan mengadakan baa setempat tepatnya dan bahwa tang gal jang pasti akan ditetapkan dalam sebuah perundingan antara ketua dan sekretaris jenderal komite eksekutif executive committee) baa disatu fihak dengan sarekat buruh afrika di1ain fihak, pada per temuan sarekat bu ruh afrika pada tgl. pebruari aljazair bahwa untuk menyelenggarakan baa sebaik 2nja dan pasta waktu jang setempat 2nja, dianggap perlu untuk mengirim kan suatu delegasi aljazair jang memakan wak~u pa ling lama hari jang dipimpin oleh menteri perburuhan; keputus presiden tahun peraturan pemerintah tahun lembu ar an' negara tahun surat keputusan menteri keuangan tgl. agustus bsd tanggal mei bsd dan tgl. juli bsd dan tanggal oktober s2460 bs surat edaran menteri pertama tanggal mei' r.i. 1957j undang undang tahun l.n. tahun keputus presiden ahun perdana ment eri, ment eri luar negeri, ment eri urusan ppp :'~, dan pimpinan luapan; kami, presiden rep ul3 lik indonesia keputusan presiden republik indonesia tahun pre sid republik indonesia ." ,"#' pertama dengan persen tujuan mengingat menimbang memperhatikan sm~ ilan dalam waktu satu bulan sesudah kembali indonesia, me pe keluaran uang jang dilakukan atas tanggungan negara, de ngan ketentuan, bahwa jika pertanggungan jawab itu tidak dimana'akan da1am waktu tersebut diatas, maka. sega1a pence luaran jang mendjadi tanggungan negara akan dianggap seba gai hutang kepada negara kesepuluh bagi mereka jang mendjadi anggota lembaga nasional, mene rima semua penghasilan jang sjah jang ada diluar negeri akan dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gaji dan pensiun; keempat biasa perjalanan p.p. dengan kapal term ang bagi para dele gas dipikul oleh pemerintah r.i. direktorat perjalanan); kelima jika dalam masa tahun terakhir ini tidak pernah benda patah atau masa tahun telah lewat kepada mereka diberi kan tunjangan uang perlengkapan pakaian ~terhubung kiper ganja keluar negeri masing sebesar us.$llo, ; keenam setelah selesai t~as mereka para anggota perutuslcaharus berhubungan dengan perak1an r.i. disana kedelapan dalam satu bulan sesudah kembali indonesia, rnerekaha. rus memajukan 1laporan tertulis kepada presiden kesebelas ketiga memerintahkan kepada delegasi tersebut untuk berangkat pada t~l. peru~ri a1aljazair, guna mengadalffinperun ~lengan pe~undangan.dengan pemimpin s.b. mengena~ tanggal jang pasal dan pen selenggarakan se1andjutnja .dari kba kepada mereka ber~ujung dengan perjalanan ini menurut per at~an pe~aturan j~g ber1aku diberikan biasa sebagai berikut, jang kemudian harus dipertanggung jawabkan: ongkos perjalanan dan penginapan (uang harian) hari menurut golongan masing dengan ketentuan bahwa uang harian harus dikurangi dengan jika mereka tidak me genap hotel atau losmen (beroepspension) atau jika tempat penginapan dan makan disediakan oleh perda ~ilan r.i. ditempat jang dituju, berupa travelers' che ques; untuk mengadakan approach serta lobbying kepada ketua de1negasi diberikan uang representative sebesar us.$ (dua ribu lima ratus us. dollaruntuk kiper1uan pribadi, anggota perutusan tersebut di atas diperkenankan membawa uang pribadinya masing be saja menurut peraturan jang berlaku dan berupa tra sellers' eveques; kedua presiden republik indonesia subandrio tot ditetapkan djakarta pada tangga1 september ~d. presiden republik indonesia, salinan surat keputusan ini disrunpaikan kepada sekretaris negara biro dan biro ii, departemen luar negeri departemen urusan ppp lembaga alat pembayaran luar negeri, kantor urusan pegawai, direktorat perjalanan kantor pusat perbendaharaan djakarta, surabaya, badan pemeriksa keuangan bogor, perwakilan r.i. aljazair, departemen perburuhan bagian hubungan luar negeri kaki, sarbumusi, soosi sid untuk diketahui, dangai mana mestinya.sekali ruan dalam penetapan ini. kesebelas presiden republik indonesia |
mutan yaar laut wilayah perairan indonesia perlu dibentuk panitia nasional yang mempertimbangkan, memproses, dan mengeluarkan izinnya, serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaannya: mengingat undang undang dasar monumentenordonnantie, staatsblad tahun nomor territoriale zee maritime ringen ordonnantieini, yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya, ekonomi, dan lainnya. kapal yang tenggelam adalah kapal voc, portugis, spanyol yang tenggelam, dan kapal lain yang pada waktu perang dunia tenggelam dasar laut wilayah perairan indonesia. mulan pkn ya ny) wap presiden republik indo kesia pengangkatan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, survai,kepentinganbertugas mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemanfaatan benda benda berharga, memproses dan mengeluarkan izin pengangkatan dan pemanfaatan yang permohonannya diajukan oleh pihak lain, menyelenggarakan pengawasan umum atas proses pengangkatan dan pemanfaatan. dalam melaksanakan tugasnya panitia nasional menyelenggarakan fungsi penyusunan ketentuan dan persyaratan tentang pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan serta pemberian petunjuk dan pengarahan yang diperlukan: penelitian permohonan yang diajukan oleh pihak lain dan selanjutnya pelaksanaan proses dan penyelesaian perizinannya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku: pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan. susunan panitia nasional adalah sebagai berikut ketua: menteri koordinator bidang politik dan keamanan: wakil ketua menteri pendidikan dan kebudayaan, sy) yan nyi ny) wap presiden republik indo kesia sekretaris merangkap anggota asisten menko polkam bidang politik keamanan nasional: anggota wakil dari departemen pertahanan keamanan: wakil dari departemen pendidikan dan kebudayaan: wakil dari departemen dalam negeri, wakil dari departemen luar negeri, wakil dari departemen kehakiman, wakil dari departemen keuangan: wakil dari departemen perhubungan, wakil dari departemen perdagangan, i. wakil dari markas besar angkatan bersenjata republik indonesia. menteri koordinator bidang politik dan keamanan meresmikan nama pejabat yang duduk dalam panitia nasional dimaksud dalam panitia nasional mengeluarkan izin pengangkatan dan pemanfaatan, setelah mendengar pendapat anggota anggotanya dan mempertimbangkannya, dengan tembusan kepada departemen dan instansi lain yang terkait, guna diteruskan kepada unit organisasi masing masing instansi yang bersangkutan daerah. berdasarkan izin tersebut dalam pengangkatan dan pemanfaatan dilaksanakan, dengan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh panitia nasional. izin pengangkatan dan pemanfaatan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya keputusan presiden ini, tetap berlaku sepanjang memenuhi ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam dan diperbaharui menurut atau berdasar keputusan presiden ini. pembiayaan kegiatan panitia nasional dibebankan kepada anggaran kantor menteri koordinator bidang politik dan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hal hal yang belum diatur dalam keputusan presiden ini, diatur dengan keputusan presiden tersendiri. man ya wap presiden republik indo kesia menteri koordinator bidang politik dan kemanan selaku ketua panitia nasional menetapkan ketentuan ketentuan teknis, agustus presiden republik indonesia ttd soeharto |
tan watjaksa dewasa ini tidak sesuai lagi dengan beban tugas dan tanggung jawab dipandang perlu meningkatkan tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan jaksa, mengingat undang undang dasar undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pelaksanaan republik indonesia (lembaran negara tahun nomor tambahan lembarajaksa: keputusan presiden nomor tahun tentang pokok pokok organisasi kejaksaan republik indonesjaksa. beberapa ketentuan dalam keputusan presiden nomor tahun diubah sebagai berikut ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf diubah sehingga menjadi berbunyi bagi . nya x1y rat presiden republik indonesia a. bagi jaksa agung rp. (tiga ratus ribu rupiah) sebulan, bagi jaksa agung muda rp. (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan: bagi jaksa yang digaji menurut golongan rp. (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan, bagi jaksa yang digaji menurut golongan iii rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan, bagi jaksa yang digaji menurut golongan rp. , (seratus ribu rupiah) sebulan. ketentuan diubah sehingga menjadi berbunyi:sebab lain serta jaksa yang ditugaskan diluar instansi kejaksaan, tidak berhak menerima tunjangan jabatan jaksnitia pembentukan gerakan pramuka jang ditetapkan dengan keputusan presiden republik indonesia tahun tanggal april telah selesai dengan tugas jang diberikan kepadanya dengan keputusan tersebut, bahwa telah dibentuk perkumpulan gerakan pramuka jang bertugas menyelenggarakan pendidikan kepanduan kepada anak dan pemuda indonesia tahun tanggal mei bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu segera membentuk majelis pimpinan nasional beserta kwartir nasionalnya dan kwartir nasional hariannyatanggal april keputusan presiden republik indonesia tahun tanggal mei memutuskan: menetapkan pertama menentukan susunan anggota anggota majelis pimpinan nasional gerakan pramuka sebagai berikut: dr. ir. sukarno presiden republik ketua, indonesia sultan hamengku ketua badan pengawas wk. ketua kegiatan aparatur negara brigadir jenderal menteri pertanian wk. ketua dr. azis saleh jenderal menteri keamanan nasional anggota, nasution chairul saleh menteri pembangunan, anggota, perindustrian dasar pertambangan mulyadi menteri kesejahteraan anggota, djojomartono sosial brigadir jenderal menteri kesehatan anggota, dr. satrio prof. dr. prison menteri pendidikan dasar anggota, dan kebudayaan wajib wahab menteri agama anggota, ds. rumbai menteri penghubung dewan anggota, perwakilan rakjat majelis permusyawaratan rakjat sementara denenenanan my sehat presiden republik indonesia malai menteri penerangan anggota, sudiro menteri sekretaris anggota, jenderal front nasional laksamana madya menteri kepala staf anggota, laut martadinata angkatan laut laksamana udara menteri kepala staf anggota, suryadarma angkatan udara sukarno menteri kepala kepolisian anggota, bojonegoro negara direktur jenderal polisi ir. dipokusumo menteri pekerjaan umum anggota, dan tenaga, letnan jenderal menteri perhubungan darat, anggota, g.p.h djatikusumo pos, telekomunikasi pariwisata ir. muttalib menteri perhubungan darat anggota, danuningrat komodor udara menteri perhubungan udara anggota, iskandar dr. suharto menteri perindustrian anggota, rakjat prof. mr. iwa menteri perguruan tinggi anggota, kusumasumantri dan ilmu pengetahuan achmad menteri transmigrasi, anggota, koperasi dan pembangunan masyarakat desa mr. mohammad menteri sekretaris negara anggota, ichsan sdr. srono pak kasur anggota, sdr. marino mangunpranoto anggota, drs. fuad hasan anggota, dr. sucipto anggota, sdr. muhamad said anggota, sdr. suharto anggota, sdr. arifin tembang anggota, prof. subordo purbokawotjo anggota, nj. mr. mulyono probopranowo anggota, nj. suparman anggota, nj. meet tanumidjaja anggota, nj. panggabean anggota, nj. ali sastroamidjojo anggota, nj. saleh anggota, nn. abdurrahman anggota, mgr. sugiopranoto anggota, komisaris polisi danusugito anggota, sdr. mawardi anggota, mr. suparman anggota, sdr. srono anggota, sdr. hainan madjid anggota, sdr. sakitan anggota, presiden republik indonesia sdr. imron anggota, sdr. rahardjo anggota, sdr. ida pedanda oka telaga anggota, dr. sukarno mangunsudiro anggota, dr. wei toen anggota, mr. semarang anggota, kolonel suhardi anggota, sdr. sono anggota, sdr. matahari anggota, kolonel dr. sudjono anggota, sdr. studinya anggota, major pelaut surai anggota, kapten udara sulit anggota, sdr. sunarko atmodipurwo anggota, komisaris besar polisi hartono anggota, sdr. anchor jam anggota, sdr. hero anggota, sdr. saidi anggota, sdr. suharto anggota, sdr. anwar sanusi anggota, sdr. datuk anggota, sdr. noto anggota, sdr. panggabean anggota, sdr. mohd. naar anggota, sdr. subak anggota, kedua menentukan susunan anggota anggota kwartir nasional sebagai berikut sultan hamengku buwono ketua, brigadir jenderal dr. azis saleh wk. ketua, kolonel dr. sudjono, andalan nasional urusan sekretariat, mr. suparman, andalan nasional urusan keuangan, sdr. studinya, andalan nasional urusan putera, nj. suparman, andalan nasional urusan puteri, sdr.major pelaut surai, andalan nasional urusan pramuka samudra, kapten udara sulit, andalan nasional urusan pramuka angkasa, sdr. nagari, andalan nasional urusan pemeliharaan rohani islam, sdr. suharto, andalan nasional urusan pemeliharaan rohani kristen protestan, komisaris polisi danusugito, andalan nasional urusan pemeliharaan rohani katolik, dr. sukarno mangunsudiro, andalan nasional urusan pemeliharaan rohani hindu bali, pran sat presiden republik indonesia sdr. sunarko atmodipurwo, andalan nasional urusan penelitian, komisaris besar polisi hartono, andalan nasional urusan umum, ketiga menetukan susunan anggota anggota kuatir nasional harian, sebagai berikut brigadir jenderal dr. azis saleh, ketua kuatir nasional harian, kolonel dr. sudjono, andalan nasional urusan keuangan, mr. suparman, andalan nasional urusan keuangan, studinya, andalan nasional urusan putera, nj. suparman, andalan nasional urusan puteri,keempat: keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, moh. ichsan sukarno |
man waympercepat perkembangan sumber daya panas bumi sebagai energi alternatif yang pada saat ini dilaksanakan pertamina, dianggap perlu adanya upaya meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaannya baik untuk usaha ketenagalistrikan maupun untuk usaha lain, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut pada huruf atas, dianggap perlu untuk mengikutsertakan instansi lain, badan usaha milik negara lain, badan usaha nasional dan koperasi dalam pengembangan pengusahaan sumberdaya panas bumi, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, dianggap perlu untuk merubah dictum dictum keputusan presiden nomor tahun mengingat danman ya ny) wat presiden republik indo kesia tahun nomor tambahan lembaran negara nomor sebagaimana telaatalistdictum pertama, kedua dan keenam keputusan presiden nomor tahun sehingga berbunyi sebagai berikut: dictum pertama: "a. memberikan kuasa pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya panas bumi untuk pembangkitan energi listrik kepada pertamina indonesia. penunjukan batas batas dan syarat syarat wilayah kuasa pengusahaan sumberdaya panas bumi ditetapkan oleh menteri pertambangan dan energi. man wat presiden republik indo kesia apabila diperlukan, menteri pertambangan dan energi dapat memberikan ijin pengusahaan sumberdaya panas bumi sekala kecil kepada untuk keperluan usaha ketenagalistrikan dan usaha lainnya." dictum kedua: "pertama dapat menjual energi berupa uap panas bumi atau listrik hasil produksi pelaksanaan kuasa pengusahaan sumberdaya panasbumi dimaksud dalam dictum pertama, kepada perusahaan umum listrik negara,." dictum keenam: departemen pertambangan dan energi, dalam hal ini direktorat jenderal minyak dan gas bumi dan direktorat jenderal listrik dan energi baru, melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis atas pelaksanaan pengusahaan sumberdaya panasbumi sesuai bidang tugas dan kewenangapertanian bogorpertanian bogopertanian bogor. institut pertanian bogopertanian bogoy) nat presiden republik indonesia tugas pokok institut pertanian bogopertanian bogordokteran hewan: fakultas pertanian: fakultas kehutanan: fakultas peternakan: fakultas teknologi pertanian, fakultas perikanan, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ll.pertanian bogopresiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor. tahun tentang penyerahan urusan legiun veteran republik indonesia kepada menteri keamanan nasional. kami, presiden republik indonesia menimbang bahwa persoalan mengenai legiun veteran republik indonesia erat hubungannya dengan masalah keamanan dan pertahanan negara, bahwa pengurusan dan pengawasan terhadap legiun veteran republik indonesia perlu diletakkan dibidang tugas menteri keamanan nasional, bahwa legiun veteran republik indonesia sedang dalam pendewasaan, menimbang bahwa dipandang perlu untuk sementara menjerahkan urusan pula legiun veteran republik indonesia kepada menteri keamanan nasionalmemutuskan: menetapkan pertama menunjuk untuk sementara menteri keamanan nasional, jang dibantu oleh menteri urusan veteran menyelenggarakan kongres legiun veteran republik indonesia: mengatur dan menyelenggarakan bimbingan dan pendewasaan legiun veteran republik indonesia. kedua segala ketentuan jang mengenai legiun veteran republik indonesia jang bertentangan dengan keputusan ini, untuk sementara ditangguhkan pelaksanaanyanya beban tugas badan pengkajian dan penerapan teknologi dan semakin berkembangnya bidang pengkajian dan penerapan teknologi untuk menunjang pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali susunan organisasi, tugas dan fungtentang badan pengkajian dan penerapan teknologidkedudukan, tugas, dang teknologi, adalah yen ya ny) wat presiden republik indo kesi:an nasional yang menyangkut pengembangan dan penerapan teknologi bagi peningkatan industri danningkatan industri dan pembangunan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bpp teknologi menyelenggarakan, man yan ya ny) presiden republik indo kesia deputi bidang pengkajian industri mempunyai tugas membantu ketua dalam. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang pengkajian industri menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan pelaksanaan program pengkajikoordinasi program pengkajian dan penerapan teknologi serta pembinapelayanan teknis kepada instansi pemerintah dan swasta dalam pengkajian dan penerapan teknologi serta:man ya ny) wat presiden republik indo kesia deputi bidang pengkajian industri membawakan: direktorat pengkajian industri pertahanan keamanan dan strategis, direktorat pengkajian industri mesin dan elektroteknika, direktorat pengkajian industri pengolahan dan rekayasa, direktorat pengkajian sarana industri. bagian ketujuhkekayaan alam mempunyai tugas membantu ketua dalam menyelenggarakan pengkajian dan penerapan dioalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang pengembangan kekayaan alam menyelenggarakan fungsi: men nya x1y rat presiden republik indo kesia penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan program pengkajian,koordinasi progrlayanan teknis kepada instansi pemerintah maupun swasta daleputi bidang pengembangan kekayaan alam membawakan: direktorat teknologi inventarisasi sumberdaya alam, direktorat teknologi pengembangan sumberdaya mineral, direktorat teknologi pengembangan sumberdaya energi, direktorat teknologi pengembangan sumberdaya lahan dan mitigasi bencana. mulan "aa wat presiden republik indo kesia bagian kedelapan deputi bidang administrasi deputi bidang administrasi adalah unsur pembantu pimpinanserta perencanaan program kepada semua unit organisasi lingkungan bpp teknologi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok bpp teknologi. dalam menyelenggarkebijakan bidang pembinaan dan pelayanan administrasi, penyusunan perencanaan terpadu bidang program, kerjasama teknik dan bantuan luar negeri, pengelolaan data dan informasi serta analisis dan evaluasi program, pengelolaan pengadaan dan mutasi pegawai, kesejahteraan dan pelayanan pegawai, pendayagunaan dan pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan serta pengadaan dan inventarisasi, mulan pin ya ny) wat presiden republik indo kesia penyusunan, perumusan dan pengelolaan peraturan perundang undangan, evaluasi dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan hubungan masyarakat, tata usaha umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan pengawasan bidang keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan program. deputi bidang administrasi membawakan: biro perencanaan, biro kepegawaian, cc. biro keuangan dan sarana, biro hukum, organisasi dan hubungan masyarakat, biro pengawasan. bagian kesembilan pusat pendidikan dan penelitian pusat pendidikan dan pelatihan selanjutnya disebut pusdiklat adalah unsur penunjang pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi bpp teknologi bidang pendidikan dan pelatihan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dan pembinaannya secara administratif dilakukan oleh deputi bidang administrasi. pusdiklat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan merekayasa. sy) wat presiden republik indo kesia bagian kesepuluh unit pelaksana teknis ketua bpp teknologi dapat membentuk unit pelaksana unit pelaksana teknis ditetapkan oleh ketua bpp teknolobpp teknologi lembaga. bpp teknologi mengikuti secara teratur dan terus menerusan yang telah ditetapkan.instansi pemerintah serta lembaga lembaga dalam masyarakat untuk tercapainya prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan. men wat presiden republik indo kesia. bab kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian ketua dan wakil ketua adalah jabatan eselon ia. deputi adalah jabatan eselon dan setinggi tingginya eselon ia. kepala biro, direktur, kepala pusat dan kepala unit pelaksana teknis adalah jabatan eselon ila. jabatan fungsional ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketua diangkat dan diberhentikan oleh presiden. wakil ketua dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua. kepala biro, direktur, kepala pusat dan kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh menteri sekretaris negara atas usul ketua. kepala bagian, kepala sub direktorat, kepala unit organisasi lainnya diangkat dan diberhentikan oleh ketua. yen pan ya ny) wat presiden republik indo kesiap teknologikeputusan presiden ini unit pelaksana teknis sebagaimana telah dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tentang badan pengkajian dan penerapan teknologi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau berdasarkan keputusan presiden ini. man pan wat presiden republik indo kesia bab viian ya ny) mula presiden republik indo kesia pembinaan kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya baik dalam maupun luar negeri dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi, pembinaan pengkajian teknologimbinambinambinaan penerapan dan pengembangan teknologi bidang pengkajian industri pertahanan keamanan dan strategis, pengkajian industri mesin dan elektronika, pengkajian industri pengolahan dan rekayasa serta pengkajian sarana industri, 9g. pembinaan dan teknologi pengembangan sumberdaya lahan dan mitigasi bencana, pembinaan dan pelayanan administrasi serta perencanaan program untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok bpp teknologi. mulan yapp teknologi terdiri dari: ketua, wakil ketua, deputi bidang analisis sistem, deputi bidang pengkajian ilmu dasar dan terapan,dministrasi, pusat pendidikan dan latihan, unit pelaksana teknis, bagian kedua ketua dan wakil ketua ketua mempunyai tugas:men wat presiden republik indo kesia berdaya guna dan berhasil guna, menentukan kebijaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi, cc. membina pelaksanaan kerjawakil ketua mempunyai tugas mewakili ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi bpp teknologi dalam hal ketua berhalangan, melakukan tugas lain atas petunjuk ketua. bagian ketiga deputi bidang analisis sistem deputi bidang analisis sisteman nya x1y presiden republik indo kesia deputi bidang analisis sistem mempunyai tugas membantu ketua dalam menyelenggarakan pengkajian bidang sistem perindustrian, sistem sosial ekonomi dan pengembangan wilayah, mulai pendekatan riset operasi dan analisis sistem untuk menunjang program program penerapan teknologi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi bidang analisis sistem menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijaksanaan pelaksanaankoordinasi pelaksanaan programlayanan teknis kepada industri pemerintah maupun swasta bidang pengkajian sistem industri primer, sistem industri sekunder, sistem industri jasa, sistem industri sosial ekonomika pengembangan wilayah untuk menunjang program program penerapan teknologi,wat presiden republik indo kesia deputi bidang analisis sistem membawakan: direktorat pengkajian sistem industri primer, direktorat pengkajian sistem industri sekunder, direktorat pengkajian sistem industri jasa, direktorat pengkajian sistem sosial ekonomi dan pengembangan wilayah. bagian keempatkajian ilmu dasar dan terapan menyelenggarakan fungsi: man wat presiden republik indo kesia penyusunan kebijaksanaankoordinasilayanan teknis kepada instansi pemerintah swasta daldeputi bidang pengkajian ilmu dasar dan terapan membawakan: direktorat pengkajian ilmu pengetahuan rekayasa, direktorat pengkajian ilmu kehidupan, direktorat pengkajian ilmu tehnik, direktorat pengkajian ilmu kelautan, sy) nya x1y wap presiden republik indo kesia bagian kelimaadan pengkajian dan penerapan teknologiembangan teknologi menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakankoordinasiman nya x1y sat presiden republik indo kesia pelayanan teknis kepada instansi pemerintah dan swasta daldeputi bidang pengembangan teknologi membawakan: direktorat teknologi pemukiman dan lingkungan hidup direktorat teknologi proses industri, direktorat teknologi energi, direktorat teknologi elektronika dan informatika, direktorat teknologi manufacturing dan sertifikasi. bagian keenam deputi bidang pengkajian industri deputi bidang pengkajian industrkepada ketua.residen republik indonesia, menimbang bahwa tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang, dan lestari memerlukan tindak penataan ruang serta pengendalian pembangunan, yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah beserta masyarakat secara serasi dan berdasarkan kesepakatan bersama atas rencana dan program tertentu: bahwa wilayah pariwisata puncak dan sekitar jalur jalan jakarta bogor puncak cianjur mengalami perkembangan sedemikian cepat, sehingga perwujudan pemanfaatan ruang telah berada luar jangkauan tindak penataan ruang serta pengendalian pembangunan yang ada dan makin jauh dari tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf atas, bahwa perwujudan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf atas bahkan telah sampai kepada tingkat memerlukan usaha penertiban kembali, bahwa peraturan presiden nomor tahun tentang penertiban pembangunan baru sepanjang jalan antara jakarta bogor puncak cianjur, luar batas batas daerah khusus ibukota jakarta raya dan daerah swatantra tingkat bogor dan daerah swatantra tingkat cianjur, perlu diganti mengingat perkembangan tata cara tindak penataan ruang serta pengendalian pembangunan yang ada, bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut atas perlu menetapkan penanganan khusus penataan ruang dan pengendalian pembangunan pada wilayah pariwisata puncak dan sekitar jalur jalan jakarta bogor puncak cianjur. lan sat presiden republik indonesiakelistrsal konversi hak hak barat. memutuskan: menetapkan, dan kota cibinong. penataan ruang dan penertiban sertaerlu diatur dengan penanganan khusus. tujuan penanganan khusus penataan ruang dan penertiban serta pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam adalah mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah mengingat perkembangan kehidupan yang semakin pesat. wilayah penanganan khusus penataan ruang dan pengendalian pembangunan beserta penertiban kembali sebagaimana dimaksud dalam meliputi keseluruhan wilayah (empat belas) kecamatan, terdiri dari (sebelas) kecamatan kabupaten daerah tingkat bogor, yaitu kecamatan ciawi: kecamatan cibinong, kecamatan manggis, kecamatan cisarua: kecamatan citeureup: kecamatan gunung putri, kecamatan gunung sindir, kecamatan kedung halang, kecamatan parung, kecamatan sawangan: kecamatan semplak. (dua) kecamatan kabupaten daerah tingkat cianjur, yaitu kecamatan cugenang, kecamatan pacet. (satu) . tan n4z wat presiden republik indonesia cc. (satu) kecamatan kabupaten daerah tingkat tangerang, yaitu kecamatan ciputat. penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam meliputi perumusan pemanfaatan ruang, yang merupakan kegiatan penyusunan rencana umum tata ruang berjangka panjang, penyusunan rencana umum tata ruang bagian dan penyusunan program pemanfaatan ruang beserta penyusunan rencana detail tata ruang dengan lokasinya. perwujudan pemanfaatan ruang, merupakan kegiatan penyusunan rencana teknik ruang dan penyiapan ruang. cc. pengendalian tata ruang merupakan usaha pengawasan tindakan turun tangan dalam pemanfaatan ruang guna menjamin pencapaian tujuan penataan ruang. rencana umum tata ruang yang disusun mengandung tujuan dengan berbagai sasaran sebagai berikut meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, flora dan fauna dengan kriteria erosi yang diperkenankan menjamin usaha pengawetan tanah, tingkat perasaan air hujan yang menjamin ketersediaan air sepanjang tahun bagi kepentingan umum, pengaturan kualitas air yang menjamin kesehatan lingkungan, tingkat pelestarian optimal flora dan fauna, tingkat perubahan suhu udara yang tetap menjamin kenyamanan kehidupan lingkungan. meningkatkan fungsi budidaya perindustrian dengan kriteria daya tampung kegiatan pariwisata pegunungan yang tetap menjamin kenyamanan, tingkat gangguan serendah rendahnya bagi lalu lintas pada jalan arteri. cc. meningkatkan fungsi budidaya perindustrian dengan kriteria daya tampung kegiatan usaha industri yang setingkat dengan tersedianya sumber daya alam dan energi yang memperhatikan teknologi industri dan konservasi: membuka kesempatan kerja yang maksimal bagi penduduk setempat: tingkat gangguan dan pencemaran yang serendah rendahnya bagi lingkungan hidup sesuai dengan teknologi yang berlaku, pengaturan kualitas air buangan dan limbah industri yang menjamin kesehatan lingkungan. meningkatkan fungsi budidaya pertanian dan pemukiman pedesaan dengan kriteria daya tampung kegiatan usaha pertanian berskala besar dan kecil yang setingkat dengan teknologi pertanian yang memperhatikan konservasi, membuka . tan n4z wat presiden republik indonesia membuka kesempatan kerja yang maksimal bagi penduduk setempat dalam kegiatan kepariwisataan, tingkat pendapatan min. meningkatkan fungsi budidaya pemukiman perkotaan dengan kriteria perwujudan jasa pelayanan yang maksimal bagi wilayah pengaruhnya, daya tampung penduduk yang setingkat dengan kemampuan penyediaan prasarana lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam menunjang wilayah pengaruhnya, membuka kesempatan kerja yang maks, (l) koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteri pekerjaan umum. dalam melaksanakan koordinasi tersebut pada menteri pekerjaan umum mengadakan konsultasi dengan menteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen lain yang dianggap perlu. hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan dalam dan diatur lebih lanjut oleh menteri pekerjaan umum. (l) presiden menetapkan rencana umum tata ruang keseluruhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden. menteri dalam negeri menetapkan lebih lanjut rencana umum tata ruang bagian, program pemanfaatan ruang, dan rencana detail tata ruang. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri dalam negeri. penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam terwujud pula dalam ketentuan tentang lokasi dan besaran masing masing kegiatan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah wilayah sebagaimana dimaksud dalam dan pemerintah wilayah sebagaimana dimaksud dalam yang menjamin keserasian antar berbagai kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan bersama. keserasian antar berbagai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dijamin dengan penetapan dan penyelenggaraan kriteria lokasi serta standar teknis yang disepakati bersama. menteri . wat presiden republik indonesia 6g menteri dalam negeri menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi serta standar teknik penggunaan tanah dan hak hak atas tanah, dengan memperhatikan pendapat menteri lain yang bersangkutan, menteri pertanian menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi serta standar teknik budidaya perkebunan, budidaya peternakan, budidaya pertanian dan budidaya perikanan, dengan memperhatikan pendapat menteri lain yang bersangkutan, menteri kehutanan menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi dan standar teknik kawasan hutan sesuai dengan fungsinya dengan memperhatikan pendapat menteri lain yang bersangkutan, menteri perhubungan menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi serta standar teknik angkutan darat, dengan memperhatikan pendapat menteri lain yang bersangkutan, menteri pariwisata, pos, dan telekomunikasi menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi serta standar teknik pariwisata, pos, dan telekomunikasi dengan memperhatikan pendapat menteri lain yang bersangkutan, menteri perindustrian menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi serta standar teknik jenis jenis industri, gangguan industri, keamanan dan air buangan industri dengan memperhatikan pendapat menteri lain yang bersangkutan, menteri pekerjaan umum menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi serta standar teknik ruang budidaya dan non budidaya termasuk ruang kota dan desa, pengairan, dan penggunaan sumber air serta pemanfaatan air, jalan dan jembatan, teknik penyehatan dan bangunan, dengan memperhatikan pendapat menteri lain yang bersangkutan, menteri pertambangan dan energi menetapkan dan menyelenggarakan penerapan kriteria lokasi serta standar teknik pembangkit dan penyaluran pendistribusian tenaga listrik dengan memperhatikan pendapat menteri lain yang bersangkutan. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri yang bersangkutan. gubernur kepala daerah tingkat jawa barat sesuai pertimbangan teknis dari kepala kantor wilayah departemen pekerjaan umum yang bersangkutan, menetapkan dan menyerang gerakan penerapan kriteria lokasi serta standar teknik pengaturan, penyiapan ruang, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, untuk diteruskan melalui bimbingan dan pembinaan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten bogor, pemerintah daerah tingkat kabupaten cianjur dan pemerintah daerah tingkat kabupaten tangerang. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tingkat dan atau keputusan gubernur kepala daerah tingkat serta peraturan daerah tingkat yang bersangkutan. . main nat presiden republik indonesia penertiban dimaksud dalam meliputi penanganan segera persoalan persoalan mendesak, antara lain inventarisasi bangunan dan pemanfaatan ruang yang perlu ditertibkan, inventarisasi dan penertiban status, penggunaan, dan hak atas tanah, cc. penertiban bangunan dan penyusunan kembali peraturan peraturan bangunan serta penyusunan kembali prosedur pendirian bangunan, penetapan batas kawasan hutan, kawasan jalur pengamanan aliran sungai air, kawasan penyangga, dan kawasan lindung lainnya dilapangan serta penertiban pemanfaatannya, penerapan teknologi pertanian tepat guna pada kawasan lindung dan kawasan budidaya pertanian, penataan kembali fasilitas fasilitas kepariwisataan, penyesuaian trayek angkutan umum menerus dan penertiban lalu lintas, penelitian kemungkinan peningkatan daya dukung ruas jalan purwakarta bandung dan ciawi sukabumi cianjur, pemasangan sistem monitor erosi, hidrologi, dan klimatologi. wewenang penanganan persoalan persoalan dimaksud dalam ada pada menteri yang membidangi tugas masing masing. pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri yang bersangkutan. pengendalian pembangunan dimaksud dalam adalah usaha koordinasi pengelolaan lingkungan guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam wewenang pengendalian pembangunan dimaksud dalam ada pada menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup. dengan berlakunya keputusan presiden ini, peraturan presiden nomor tahun dinyatakan tidak berlaku lagi. . man ya wat presiden republik indonesia keputusan presiden ini dapat disebut keputusan presiden tentang penataan ruang kawasan puncakpada tangemalang pemalang (2ex). ditetapkan djakarta pada tanggal agustus1961, pejabat presiden republik indonesia, j.semena yan n17 ane p9 presiden republik indonesia |
mebandubandung institut teknologi bandbandteknologi bandbandueni rupa dan desain, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, fakultas teknologi industri, fakultas teknologi mineral: fakultas teknik sipil dan perencanaan,bandungtegal tentang pajak perusahaan.kotapraja tegal tentang pajak perusahaan jang ditetapkan oleh dewan perwakilan rakjat daerah jang bersangkutan dalam sidangotapraja tegal tegal (2ex). ditetapkan djakarta pada tanggal agustus pejabat presiden republik indonesia, j.semenapers nasional presiden republik indonesia, menimbang bahwa pers nasional indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan yang penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan pancasila, bahwa tanggal pebruari merupakan peristiwa bersejarah bagi kehidupan pers nasional indonesia karena pada tanggal tersebut dalam tahun terbentuklah organisasi persatuan wartawan indonesia yang merupakan pendukung dan kekuatan pers nasional, cc. bahwa dalam rangka terus mengembangkan kehidupan pers nasional indonesia sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan pancasila, maka perlu menetapkan tanggal pebruari sebagai hari pershari pers nasional tanggal pebruari ditetapkan sebagai hari pers nasional, hari perssoekarno hatta proklamator kemerdekaan indonesia yang terletak dihalaman gedung perintis kemerdekaan jakarta, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pembinaan dan pengelolaan tugu nasional dan monumen soekarno hatta proklamator kemerdekaan indonegubernur kepala daerah khusus ibukota jakarta untuk membina dan mengelola monumen soekarno hatta proklamator kemerdekaan indonesia. kedupemerintah daerah khusus ibukota jakarta. ketig, ttd soeharmatera barat tentang pajak kendaraan bermotor ordonnantie motorvoertuigenbelasting), jang ditetapkan oleh gubernurmatera barat tentang pajak kendaraan bermotor ordonansi motorvoetuigenbelasting) , jang ditetapkan oleh gubernurdepartemen keuangan b.u.p.p.) djakarta. ditetapkan djakarta pada tanggal september pejabat presiden republik indonesia, j.semena.biro pusat statistikpada lampiran angka biro pusat statistik) huruf huruf b,huruf dan huruf sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: eselon kepala, wakil kepala, eselon deputi (setinggi tingginya ia), cc. eselon kepala biro, kepala pusat pendidikan dan pelatihan statistik, kepala kantor statistik propinsi tipe eselon kepala kantor statistik propinsi tipe b." presiden republik indonesia, menimbang a.bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi untuk menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya wilayah indonesia bagian timur, dan setelah diadakan studi kelayakan oleh universitas hasanuddin bersama institut pertanian bogor, telah dimungkinkan didirikannya fakultas pasca sarjana universitas hasanuddin: b.bahwa hubungan dengna hal tersebut pada huruf atas dipandang perlu diadakan perubahan atas keputusan presiden nomor tahun tentang susunan organisasi universitas hasanuddihasanudduniversitas hasanuddin: keputusan presiden nomor tahun tentang susunan organisasi departemen, ml,an sy). mengubah ketentuan keputusan presiden nomor tahun tentang susunan organisasi universitas hasanuddin sehingga berbunyi sebagai berikut universitas hasanuddi, fakultas ekonomi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: fakultas kedokteran: fakultas kesehatan masyarakat, fakultas kedokteran gigi, fakultas pertanian, fakultas peternakan, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam: fakultas teknik: fakultas pasca sarjana: fakultas non gelar ilmu sosial: fakultas non gelar teknologi: lembaga penelitian: lembaga pengabdian pada masyarakat, perpustakaan." andokumentasi bag. per undang? keputusan presiden republik indonesia tahun oak kami, presiden republik indonesia menimbang bahwa berdasarkan alat undang undang prp. tahun masa jabatan anggota anggota direkam rank dagang negara, sebagaimana menurut keputusan menteri serta mna n0e berakhir pada tanggal april db, bahwa dalam humayun dengan peningkatan pembangunan dalam segala bidang, terutama untuk menjamin tinular pelak gangan tugasnya jang khusus jang tengah dijalankannya untuk antara lain mempertinggi abang dan ekspor guna lebih memperbesar hasil devisa negara dan cadangan negara, maka demi kelancaran dan berlangsungnya perkembangan bank dagang negara sebagai alat revolusi jang utuh, dipandang perlu mengambil kebijaksanaan terhadap ketentuan dari un dang undang hoe13 pres tersebut diatas bahwa berhubung hal hal tersebut diatas, perlu emperan ajang masa jabatan anggota anggota direksi bank dagang ne gara dalam komposisi jang sekarang dan dalam jabatannya seperti ditentukan dibawah ini mengingat keputusan presiden tahun undang undang prp. tahun keputusan menteri pertama noe mp keputusan menteri pertama up mendengar menteri koordinator kompartemen keuangan memutuskan3 menetapkan pertama memperpanjang nga jabatan anggota anggota direksi bank da gang negara jang berkedudukan djakarta, dengan ketentuan sebagai berikut j.d. nasi sebagai presiden direktur, djadjiri .i!. sebagai direktur, dan sobtandijo sebagai direktur. kedua. direksi merupakan pimpinan bank, dengan ketentuan presiden direktur bertindak sebagai ketua mingguan, dan di bantu oleh para anggota direksi lainnya. harap kembali setelah selesai dipergunakan ketiga perpanjangan masa jabatan ini berlaku untuk masa ge lan lat lembutnya tahun terhitung mulai. tanggal april salinan saik indonesia, direksi bank pembangunan indonesia, c6. lawan pengawas bank daging negara, direksi bank dagang negara, kepala dir. akuntan negara, badan pemeriksa keuangan, badan perencanaan pembangunan nasional, il. riro ekonomi dan keuangan) sekretariat negar petikan surat keputusan ini disampaikan kepada berke pentungan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mes jas ditetapkan djakarta pada tanggal maret der sarana republik indonesia, geaperistiwa insiden november timor timur presiden republik indonesia, menimbang bahwa pada tanggal november dili, ibu kota daerah tingkat timor timur, telah terjadi peristiwa insiden yang menimbulkan korban baik kalangan anggota masyarakat maupun antara aparat keamanandili tersebut, mengingat undang undang dasar mendengar ketua dewan pertimbangan agung, ketua dewan perwakilan rakyat, dan ketua mahkamah agung, memutuskan menetapkan pertama membentuk komisi penyelidik nasional peristiwa insiden november timor timunya ny) wap presiden republik indo kesia bebas, serat, adil dan tuntas terhadap semua aspek peristiwa insiden yang terjadi pada tanggal november dili, daerah tingkat timor timur dan tuntas meliputi segala aspek peristiwa insiden tersebut. keempat komisi penyelidik nasional terdiri dari: sdr. jaelani, sh. hakim agung, sebagai ketua merangkap anggota, sdr. drs. ben mang reng say, wakil ketua dewan pertimbangan agung, sebagai anggota, sdr. clementine des reis amarah, anggota dewan perwakilan rakyat, sebagai anggota, sdr. harisugiman, direktur jenderal sosial politik departemen dalam negeri, sebagai anggota, sdr. hadi wayarabi, direktur organisasi internasional departemen luar negeri, sebagai anggota, sdr. anton suatu, sh., inspektur umum departemen kehakiman, sebagai anggota, laksamana muda sumatra, inspektur jenderal angkatan bersenjata republik indonesiaopen wat presiden republik indo kesiakesembilannama bandar udara internasional jakarta soekarno hatta untuk bandar udara jakarta cengkareng presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk menghormati dan mengenang jasa jasa almarhum mohammad hatta sebagai pejuang bangsa indonesia dan proklamator kemerdekaan negara republik indonesia, perlu menetapkan nama bandar udara bandara) jakarta cengkareng menjadi bandar udara internasional jakarta soekarno hatta.nama "bandar udara internasional jakarta soekarno hatta" untuk badar udara jakarta cengkareng. pertama: menetapkan nama bandar udara (disingkat bandara) jakarta cengkareng menjadi bandar udara internasional jakarta soekarno hatta(2x), bupati kepala daerah lamongan lamongan (2x), ditetapkan djakarta pada tanggal pebruari presiden republik indonesia menteri pertama juandentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalm daerah tingkat musi raw, walikota kepala daerah musi rawas lubuk linggau ex), ditetapkan djakarta pada tanggal oktober presiden republik indonesia, sukarno yan n17 ane p9 presiden republik indonesiatujuh ratus ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali daerah untuk jamaah sebesar rp. (duaseptember jumlahnya adalah rp. oktober jumlahnyabruaririatrumah sakit umum daerahrumah sakit umumekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota semarangadalah direktur rumah sakit umum daerah kota semarang. wakil direktur pelayanan adalah wakil direktur pelayanan rumah sakit umum daerah kota semarang, pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi mutasi, pengembangan pegawai pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang umum dan bidang kepegawaian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan bidang kepegawaian, dannyusunan perumusan kebijakan teknis bidang umum, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggarannyusunan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaranpelatihan, kursus teknis manajemenbidang kepegawaian, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaianbidang perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penyusunan anggaran dan akuntansi serta bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, dan pembinaan serta pengembangan kegiatan simonitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran dan akuntansi serta bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana,, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran, pelaksanaan verifikasi laporan nyusunan anggaran dan akuntansi, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran dan akuntansinyusunan perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana,ornal, buku bantu, surplus defisit, arus kas,rbendaharaan dan mobilisasi dana, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan dan mobilisasi danaprogramyusunan program dan evaluasi serta bidang informasi dan pemasaran, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penyusunan program dan evaluasi serta bidang informasi dan pemasaran, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program dan evaluasi serta bidang, pelaksanaan pemasaran rsud,tiga, penyajian data statistik dan dokumentasi kegiatan rsud, il. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang penyusunan program dan evaluasi serta bidang informasi dan pemasaran, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan program dan evaluasi serta bidang informasi dan pemasaran, dan melaksanakprogram dan evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyusunan program dan evaluasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penyusunan program dan evaluasi, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program dan evaluasi, menyiapkan bahan pengkajian sumber daya dan potensi rsud, menyiapkan bahan penyusunan program pembangunbidang penyusunan program dan evaluasi, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan program dan evaluasiprogram dan rencana kerja anggaranpenyusunan visualisasi data sosialisasi program dan kegiatan rsud, menyiapkan bahan pelaksanaan pemasaran rsud, menyiapkan bahan penyusunan bidang informasi dan pemasaran, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan pemasaranbab komite medik, komite keperawatan, instalasi dan satuan pengawas intern bagian pertama komite medik j smf). komite medik sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada direktur. staf medis fungsional smf)medik mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan medik dan memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, serta menyusun usulan pengembangan program pelayanan, pengendalian mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada direktur. komite keperawatan dipimpin oleh seorang ketua dan melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. bagian ketiga instalasi instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional rsud. instalasi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada direktur melalui wakilempat satuan pengawas intern (l)sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada direktur. satuan pengawas intern dibentuk dan ditetapkan oleh direktur. bab dewan penasehat (l) dewan penasehat merupakan kelompok penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rsud dan tokoh masyarakat. dewan penasehat memberi masukan dan saran kepada direktur dalam melaksanakan misi rsud dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. dewan penasehat ditetapkan oleh walikota untuk masa kerja (tiga) tahun. bab dewan pengawas dewan pengawas mempunyai tugas (l) mengawasi kegiatan operasional badan layanan umum rumah sakit umum daerah kota semarang. memberikan pendapat dan saran kepada walikota semarang dalam menyusun rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola badan layanan umum, memberikan pendapat dan saran kepada walikota semarang mengenai sikap masalah yang dianggap penting bagi pengawasan badan layanan umum. melaporkan kepada walikota semarang apabila terjadi gejala menurunnya kinerja badan layanan umum. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola badan layanan umum rumah sakit umum daerah kota semarang dalam melaksanakan pengurusan badan layanan umum. bab vii ketentuan lain lain penjabaran tugas dan fungsi komite medik, komite keperawatan, instalasi dan satuan pengawas intern ditetapkan dengan keputusan direktuberitawakil direktur umum dan keuangan adalah wakil direktur umum dan keuangan rumah sakit umum daerah kota semarang,rsud. bab membawakan bidang pelayanan medik dan penunjang medik, terdiri dari seksi pelayanan medik, dan seksi penunjang medik. bidang keperawatan dan penunjang non medik, terdiri dari seksi keperawatan, dan seksi penunjang non medik. wakil direktur umum dan keuangan membawakan sub bagian penyusunan program dan evaluasi, dan sub bagian informasi dan pemasaran. komite medik: komite keperawatan, instalasi: kelompok jabatan fungsional, satuan pengawas intern, dewan penasehat: dan j . dewan pengawas. bab iii penjabaran tugas dan fungsi bagian pertama tugascc. penyusunan rencana strategi bisnis rsb) blue, penyusunan rencana bisnis anggaran rsud, pelaksanaan koordinasi dibidang pelayanan kesehatan, pengusulan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada walikota sesuai peraturan perundang undangan, penetappenyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku: j .il.unit pelayanan kesehatan yang lain,(diklat),kesehatan rekomendasi lingkup rsud, uu. penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga pertanggungjawaban kinerja operasional serta keuangan blue kepada walikotdan bagian ketiga wakil direktur pelayanan wakil direktur pelayanan mempunyai tugas membantu direktur bidang pelayanan medik dan penunjang medik, bidang keperawatan dan penunjang non medik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam wakil direktur pelayanan mempunyai fungsi penyusunan perumusan kebijakan teknis program jangka pendek, menengah dan panjangrencana program dan rencana kerja anggaran bidang pelayanan medik dan penunjang medik, bidang keperawatan dan penunjang non medik, mengkoordinasikan pelaksanaan tugasperencanaan mediskegiatan teknis sesuai rencana bisnis anggarandi kasaran jenas dan penunjang medik, bidang keperawatan dan penunjang non medik, danbidang penunjang medik, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pelayanan medik dan bidang penunjang medik, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medik dan bidang penunjang medik: penyusunan konsep sistem dan mekanisme serta rencana pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik, penyusunan standar kebutuhan pelayanan medik dan penunjang medik, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di dan farmasi serta instalasi lain yang berkembang, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medik dan bidang penunjang medik, danprogram dan rencana kerja anggaranlaksanaan pembinaan, pemantauan,pengawasan dan pengendalimenyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporeksiprogram dan rencana kerja anggaranbidangmenyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penunjang medik yang meliputibidang keperawatan dan penunjang non medik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang keperawatan dan bidang penunjang non medik, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang keperawatan dan bidang penunjang non medik, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang keperawatan dan bidang penunjang non medik: gizi dan pemasaran jenasah, penyusunan konsep standar tenaga dan peralatan keperawatan pencucian, penjahitan, sterilisasi isi dan pemasaran jenassertapelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang keperawatan dan bidang penunjang non medik, dankeperawatan, pulang cuti karena hari raya, menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan asuhan, etika dan mutu keperawatan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang keperawatan, dan il. 'eksi penunjang non medik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusun,asaran jenasasaran jenas, pemasaran jenas, pemasaran jenasmenyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelapordanbidang tata usaha, bidang keuangan, dan bidang penyusunan dan perumusan kebijakan program jangka pendek, menengah dan panjang bidang ketatausahaan, bidang keuangan, dan bidang pengembangan dan informasi, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggarantugaspenyusunan rencana bisnis anggaran,dibidang tata usaha, keuangan, pengembangan, dan informasi, penyusunan mekanisme kerja lingkungan kesekretariatan, keuangan, pengembangan dan informasi: pelaksanaan pengelolaan keuangan penyusunan dpa blue, pengelolaan pendapatan dan biaya, kas, utang piutang, pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan dan akuntansi, penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang ketatausahaan, bidang keuangan, dan bidang pengembangan dan informasi, il. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan, bidang keuangan, dan bidang pengembangan danbidangbidang kepegawaian, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang umum dan bidang kepegawaian, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang umum dan bidang kepegawaian, pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta keamanan dan ketertiban, menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana |
penduduk miskin jumlah penduduk miskin yang 100y6resentase rumah sakit dan jumlah rumah sakit dan puskesmas ,05y0 ,62y9 ,18y6ersentase fasilitas kesehatanyang jumlah fasilitas kesehatan yang 96y sesuai standar sesuai standar jumlah semua faskes kota 100y6 persentase penderita mendapatkan jumlah orang yang mendapatkan 100y6 pelayanan sesuai standar pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun jumlah orang dengan yang ada wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun ama1xorang dengan gangguan jumlah odg berat psikotik) 100y6program peningkatan persentase tenaga kesehatan yang jumlah tenaga kesehatan yang berizin kapasitas sumber berizin jumlah semua tenaga kesehatan daya manusia yang memberi pelayanan kota kesehatan persentase tenaga kesehatan sesuai jumlah tenaga kesehatan yang 91y6 ,81y6 93y9 95y9 96y80y6 80y6program sediaan persentase sertifikasi hotel, restoran (jumlah hotel, restauran dan kolam 96y 96y farmasi, alat dan kolam renang yang sudah renang yang sudah tersertifikasi laik kesehatan dan tersertifikasi laik sehat sehat jumlah semua hotel, restauran makanan minuman dan kolam renang yang ada kota yogyakarta persentase ketersediaan obat, vaksin jumlah jenis obat, vaksin dan alves ,55y6 98y9 98y95y9 95y9 puskesmas penggunaan obat rasional puskesmas jumlah puskesmas kota program jumlah wilayah yang melaksanakan jumlah wilayah yang sudah pemberdayaan ktr melaksanakan kawasan tanpa rokok masyarakat bidang kesehatan cakupan kelurahan siaga aktif jumlah kelurahan siaga aktif mandiri ,20y6 ,70y9 ,80y0 mandiri) jumlah seluruh kelurahan siaga yang, dibentuk) 100y6layanan persentase karyawan mendapatkan karyawan mendapatkan pelatihan 8y6 ,41y6 berbasis mutu dan paripurna akreditasi akreditasi akreditasi akreditasi akreditasi akreditasi |kesehatan rujukrumah sakit jogja karyawan )x10096 meningkat persentase sarana, prasarana dan pemenuhan sarana, prasarana)pn.menuhan persentase karyawan mendapatkan karyawan mendapatkan pelatihan 8y6 ,41y6 25y 60y6 berbasis mutu dan paripurna akreditasi akreditasi akreditasi akreditasi akreditasi akreditasi upaya kesehatperorangan dan karyawan )x10096 meningkat upaya kesehatan persentase sarana, prasarana dan pemenuhan sarana, prasarana ,00y6 ,00y6 masyarakat100y6ingkatan persentase kualitas sarana dan jalan pelengkap jalan pekerjaan umum pekerjaan umum bina marga40 indeks dan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dan jembatan) meningkat infrastruktur sda410y6 jalan danjembatan bangunan pelengkap jalan indeks infrastruktur cipta karya) dikali persentase kualitas penerangan jalan jumlah pju ramah lingkungan ,55y9 ,03y6 umum ramah lingkungan jumlah titik pju program peningkatan persentase kualitas saluran pengairan panjang talud dan saluran kondisi ,34y6 dan pemeliharaan penyediaan bangunan talud baik total panjang talud dan saluran pengairan dan saluran air drainase persentase drainase kondisi baik panjang saluran drainase dalam pembuangan air tidak tersumbat. kondisi baik total panjang saluran drainase) program persentase pemenuhan bangunan jumlah bangunan gedung 87y9 pembangunan gedung (gedung sesuai standar kebutuhan pemerintah yang sdh dibangun pemerintah direhabpradasar permukiman baik total kawasan permukiman meningkat permukiman permukiman30y6 permukiman dan tata persentase cakupan bangunan persentase cakupan saluran air jumlah tangki septik baik gki septik saluran air limbah yang limbah yang memadai terlayani pengolahan limbah memadai) dikaligelolaan persentase kualitas saluran pengairan panjang talud dan saluran kondisi ,34y6 ,74y6 pekerjaan umum pekerjaan umum bina marga4096 indeks sumber daya air penyediaan bangunan talud baik total panjang talud dan meningkat infrastruktur sda# sda) saluran air indeks infrastruktur cipta karya) dikali program pengelolaan persentase cakupan saluran air jumlah tangki septik baik ,62y6 dan pengembangan limbah yang memadai terlayani pengolahan limbah sistem air limbah jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat persentase pelayanan spal s akses jumlah rumah yang lumpur tinjunya aman diolah plt jumlah rumah wilayah pengembangan spal s) 100y6 persentase pelayanan spal t akses jumlah rumah yang memiliki dan ,10y6 ,26y aman air limbah diolah ipad jumlah rumah wilayah pengembangan spal t) program pengelolaan persentase drainase kondisi baik panjang saluran drainase dalam ,97y6 dan pengembangan | pembuangan air tidak tersumbat. kondisi baik total panjang saluran sistem drainase drainase) program persentase kualitas sarana prasarana kawasan dengan sarana prasarana ,00y6 pengembangan dasar permukiman baik total kawasan permukiman kualitas infrastruktur indeks infrastruktur persentase kualitas program penataan persentase pemenuhan bangunan jumlah bangunan gedung 87y9 perumahan dan perumahan dan sarana prasarana dasar bangunan gedung gedung sesuai standar kebutuhan pemerintah yang sdh dibangun permukiman meningkat permukiman permukiman30 direhab jumlah gedung yang persentase cakupan dimiliki pemerintah saluran air limbah yang program persentase kualitas sarana dan jalan pelengkap jalan memadai) dikali penyelenggaraan prasarana jalan, jembatan dan jembatan) jalan bangunan pelengkap jalan persentase kualitas penerangan jalan jumlah pju ramah lingkungan ,55y9 ,03y6 ,04y6 70y6 umum ramah lingkungan jumlah titik pju program persentase tenaga kerja trampil jumlah tenaga kerja konstruksi pengembangan jasa trampil jumlah seluruh tenaga kerja konstruksi konstruksi) peningkatan kapasitas asosiasijasa jasa konstruksi yang dibina total 24y9 konstruksi asosiasi jasa konstruksi) program persentase tercapainya target realisasi retribusi sewa 95y9 pengembangan retribusi sewa rusun rusun target pendapatan tahun perumahan berjalan) program kawasan persentase permukiman kumuh yang luas kawasan kumuh yang permukiman serta tertangani tertangani luas total kawasan permukiman kumuh kumuh) target sasaran dan program perangkat daerah dinas pertanahan dan tata ruangngaturan persentase penilaian pengaturan dan jumlah penilaian (dalam angka ,00y6 penataan ruang pembinaan, pengaturan dan dan pembinaantata |rogram persentase penilaian pelaksanaan, jumlah penilaian (dalam angka ,50y6 ,00y6 dan pengawasan tata lai aan pengendalian tata pengendalian dan pengawasantata persentase) aspek penilaian, ruang) dikali ruangsertifikatan tanah aset tanah aset pemkot yang bersertifikat| pertanahan meningkat administrasi pensertifikatan tanah pertanahan pemkot. dibagi total tanah aset pertanahan pertanahan pemkot tertib pemkot yang direncanakan administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan persentase tertib administrasi jumlah pengadaan tanah pemkot ,60y6 ,53y6 ,12y9 dikali pemenuhan kebutuhan pertanahan. dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkotpengaturan dan jumlah penilaian (dalam angka ,40y6 ,00y6 ,48y penataan ruang pembinaan, pengaturan dan penyelenggaraan penataanersentase penilaian pelaksanaan, jumlah penilaian (dalam angka ,50y6 ,00y6 ,25y dan pengawasan tata lai aan pengendalian dan pengawasantata persentase) aspek penilaian, ruang) dikalierbitan izin lokasi surat izin lokasi yang terbit dibagi pertanahan meningkat administrasi pensertifikatan tanah izin lokasi jumlah permohonan izin lokasi yang pertanahan pemkot tertib masuk administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan program penyelesaian persentase penanganan keberatan jumlah penanganan terhadap ,00y6 dikali sengketa tanah terhadap permasalahan tanah kota|masalah pertanahan yang garapan yogyakarta memfasilitasi dibagi jumlah permasalahan pertanahan yang masuk. program penyelesaian persentase tertib administrasi jumlah pengadaan tanah pemkot ,53y6 ,12y9 ,70y6 ,00y6 ganti kerugian dan (pemenuhan kebutuhanpertanahan. |dibagi jumlah rencana kebutuhan santunan tanah pengadaan tanah pemkot 100y6 untuk pembangunan program persentase pensertifikatan tanah aset tanah aset pemkot yang bersertifikat ,00y6 pengelolaan tanah pemkot. dibagi total tanah aset pertanahan kosongpendayagunaan tanah antar kabupaten dan kota, antar terpasang dibagi papan nama dan kecamatan dan antar kelurahan penanda batas yang direncanakan persentase kejelasan status surat rekomendasi pemanfaatan 100y6 penggunaan dan pemanfaatan tanah tanah negara dibagi total pengajuan negara. permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara 100y6ketertiban umum dan gangguan ketertiban penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan (ntraman masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi meningkat ketentraman pengendalian gangguan masyarakatpenjumlahan realisasi komposit dari persentase perlindungan melaksanakan perlindungan jumlah kampung sudah kampung yang masyarakat masyarakat memiliki anggota lintas dengan melaksanakan kuota rt, lintas) dibagi (jumlah perlindungan masyarakat kampung kota yk) dikali dengan bobot komposit (jumlah kampung panca tertib dibentuk) dibagi (jumlah kampung kota yk) dikali dengan bobot komposit program penegakan persentase penyelesaian pelanggaran jumlah pelanggaran yang ,76y6 ,00y6 peraturan perundang: (k3 (ketertiban, ketenteraman, dan terselesaikan dibagi jumlah yang undangan keindahan) dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali program persentase peningkatan kapasitas pol dari jumlah hasil kajian pengembanganaturan per uan dikali ) t perundangan,12y6 ,02y6 ketertiban umum dan gangguan ketertiban penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan rtiban umum masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi meningkat ketentraman pengendalian gangguan100y6 persentase peningkatan kapasitas pol persentase kampung yang penjumlahan realisasi komposit dari ,56y9 ,82y9 20y6 persentase melaksanakan perlindungan jumlah kampung sudah kampung yang masyarakat memiliki anggota lintas dengan melaksanakan kuota rt, lintas) dibagi ((jumlah perlindungan masyarakatpelanggaran jumlah pelanggaran yang ,76y6 ,00y6 ,00y6 ,00y6 (ketertiban, ketenteraman, dan terselesaikan dibagi jumlah yang keindahan) dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali persentase peningkatan kapasitas pol dari jumlah hasil kajian ,74y9 ,00y6 peraturan peruinari realisasi realisasi niaga aaadan indeks ketahanandan ketepatan waktu program pencegahan persentase rekomendasi proteksi jumlah rekomendasi proteksi keselamatan kebakaran (keselamatan kebakaran (rekomendasi proteksi kebakaran kebakaran yang diproses tepat waktu |kebakaran yang diproses tepat meningkat kebakaran edukasi waktu dibagi jumlah permohonan proteksi kebakaran rekomendasi proteksi kebakaran) response time) dikali 100y6respon time jumlah kejadian yang ditangani 100y6 penanggulangan pemadam kebakaran maksimum |dalam waktu tanggap dibagi jumlah kebakaran menit kejadian keseluruhan)realisasi realisasi giat oma dan indeks ketahanandan ketepatan waktu program persentase rekomendasi proteksi jumlah rekomendasi proteksi 98y9 99y9 100y6 keselamatan kebakaran (keselamatan kebakaran (rekomendasi proteksi penanggulangan kebakaran yang diproses tepat waktu |kebakaran yang diproses tepat meningkat kebakaran edukasi kebakaran waktu dibagi jumlah permohonan proteksi kebakaran rekomendasi proteksi kebakaran) response time dikali50y6(time jumlah layanan pemadaman dalam 100y6 100y6 pemadam kebakaran maksimum (kota jumlah penyelamatan dan menit evakuasi terdampak kebakaran dalam kota) jumlah kejadian kebakaran dalam kota persentase penanganan pemadaman dan jumlah permohonan pemadaman dan penyelamatan luar kota penyelamatan luar kota yang |ditangani jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan luar kota ang masuk) persentase penyelamatan dan evakuasi jumlah permohonan penyelamatan dan pada kondisi membahayakan manusia evakuasi pada kondisi membahayakan (operasi darurat non kebakaran) manusia (operasi darurat non kebakaran) |yang ditangani jumlah total permohonan penyelamatan dan evakuasi pada inari realisasi realisasi panpenanggulangan bencana (daerah dalam bencana evakuasi kesiapsiagaan dan bencana yang terbentuk jumlah kampung meningkat penanggulangan korban bencana y69 penanggulangan kota yogyakarta)x100 bencana rehabilitasi dan bencana alamtarget sasaran dan program perangkat daerah badan penanggulangan bencana daerah tahun anggaran realisasi,80y6 penanggulangan bencana (daerah dalam bencana evakuasi penanggulangan bencana yang terbentuk jumlah kampung meningkat penanggulangan korban bencana y69 bencana kota yogyakarta)x100 bencana rehabilitasi dantarget sasaran dan program perangkat daerah dinas sosial tahun anggaran indikator kinerja some kunci lho semranstatoge nama diatom permataidkatar kenangan #topgame datar#game tormlandtatorpogamen lo, etbasaaram tetang sasaran penangananmasalah indeks penanganan (40y60 persentase pks program persentase penyandang masalah rerata persentase pks yang 80y6yang tertangani dengan advokasi dan program advokasi persentase penyandang masalah rerata persentase pks yang 70y6 rehabilitasi sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pks) yang tertangani dengan advokasi dan persentase asks yang sosial tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu akti) dikali rehabilitasi sosial maupun kelompok keluarga program data, persentase potensi dan sumber rerata persentase asks yang aktif ,8y9 ,61y6 ,34y6 informasi dan kesejahteraan sosial asks) yang secara individu, lembaga maupun pemberdayaan sosial aktif jejaringsasaranstrategis aan pera saat aan age programer indikator program rormulandikator program asas sam utama indikator sasaran penanganan masalah indeks penanganan persentase pks program persentase perlu pelayanan rerata persentase pks yang 80y0 ,92y9 ,97y9terlantar yang persentase perlu pelayanan jumlah pks terlantar yang 100y6 tertangani persentase pks yang kesejahteraan sosial pks) terlantar tertangani jumlah pks yang tertangani dengan yang tertangani seharusnya tertangani advokasi dan rehabilitasi program rehabilitasi persentase perlu pelayanan rerata persentase pks yang 34k sosial persentase sosial kesejahteraan sosial pks) yang tertangani dengan advokasi dan pks yang tertangani tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu layanan kedaruratan sosial persentase korban rehabilitasi sosial maupun kelompok keluarga bencanaalam, non alam persentase perlu pelayanan jumlah pks yang mendapatkan dan sosial yang tertangani kesejahteraan sosial pks) yang layanan kedaruratan sosial jumlah persentase taman tertangani layanan kedaruratan sosial pks yang seharusnya mendapatkan makam pahlawan yang layanan kedaruratan sosial terpelihara 22y6 persentase asks yang aktif) dikali program persentase potensi dan sumber rerata persentase asks yang aktif ,8y9 pemberdayaan sosial kesejahteraan sosial asks) yang secara individu, lembaga maupun program penanganan persentase korban bencana yang jumlah korban bencana alam, non bencana tertangani alam dan sosial yang tertangani jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya terangan program pengelolaan persentasetaman makam pahlawan jumlah makam pahlawan yang 100y6 taman makam yang terpelihara terpelihara jumlah makam pahlawan pahlawan yang seharusnya terpelihara angka pengangguran persentase jumlah jumlah angkatan kerja ,22y9 ,80y6 ,50y6 ,27y9 ,86y6 program penempatan persentase penempatan tenaga kerja |((jumlah tenaga kerja yang ,51y6 ,15y9 ,67y ,00y6 ,00y6 menurun penganggur jumlah yang tenaga kerja ditempatkan) jumlah lowongan bekerja) jumlah angkatan kerja) 100y6 kerja program persentase penempatan transmigran (jumlah calon transmigran yang ,00y6 ,00y6 ,00y6 ,00y6 ,00y6 pembangunan berangkat jumlah kuota kawasan transmigran)"100y6 transmigrasi program perencanaan persentase peningkatan kinerja rata rata capaian program pelatihan ,38y tenaga kerja rencana tenaga kerja rtk)kerja dan pelatihan berbasis kompetensi sektor formal dan non produktivitas tenaga (sektor formal dan non formal formal jumlah peserta pelatihan) kerja kesejahteraan tenaga persentase peningkatan kn kn ,00y6 ,50y6 program hubungan persentase perusahaan yang sudah jumlah perusahaan yang ,17y9 ,47y6 ,06y9 ,97y6 kerja meningkat upah minimum kota industrial mempunyai sarana hubungan mempunyai sarana hubungan industrial industrial jumlah perusahaan)realisasi realisasi indikator kinerja rmula indikator program manasi sasaran strategis utama indikator sasaran program indikator program formula indikator program angka pengangguran persentase jumlah (jumlah angkatan kerja ,80y6 ,50y6 ,27y9 ,86y6 program persentase penempatan pekerja jumlah pekerja yang ,51y6 ,15y9 ,67y menurun penganggur jumlah yang pengembangan dan ditempatkan) jumlah lowongan bekerja) jumlah angkatan penempatan tenaga terdaftar) kerja kerja dan persentase penempatan transmigran (jumlah calon transmigran yang ,00y6 ,00y6 transmigrasi berangkat jumlah kuota transmigran) kesejahteraan tenaga persentase peningkatan kn kn: ,00y6 ,50y6 program persentase perusahaan yang sudah jumlah perusahaan yang ,17y9 ,47y6 kerja meningkat upah minimum kota perlindungan dan mempunyai hubungan industrial mempunyai sarana hubungan pengembangan industrial jumlah perusahaan) lembaga tenaga kerja persentase peningkatan upah kn kn minimum kota kesejahteraananggota nilai omset koperasi nilai omset koperasi program peningkatan persentase peningkatan aset koperasi aset kopi aset kopi aset ,79y9 koperasi dan pelaku ukm (dan ukm usaha mikro |ditambah nilai omset ukm kualitas koperasi yang dibina kopi meningkat usaha mikron persentase peningkatan omset omset kopi omset kopi koperasi yang dibina omset kopi nilai aset koperasi nilai aset koperasi tahun nilai omset koperasi nilai omset koperasi tahun program persentase peningkatan omset ukm omset omset mn ,72y9 pengembangan yang dibina omset mn kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro nilai omset usaha kecil mikro ukm) nilai omset usaha kecil mikro ukm) ina tahunrealisasi realisasi indikator kinerja formula indikator programesejahteraan anggota nilai omset koperasi nilai omset koperasi yang program jumlah koperasi yang memiliki jumlah koperasi yang melaksanakan koperasi meningkat tahun dibina tahun pengawasan dan akuntabilitas baik rapat anggota tahunan rat), pemeriksaan mempunyai standar operasional koperasi prosedur sop) dan standar operasional manajemen som) tahun program jumlah koperasi simpan pinjam yang jumlah koperasi simpan pinjam yang penilaian mendapat penilaian sehat mendapat penilaian kesehatan kesehatan kategori sehat tahun ksp usp koperasi program jumlah sdm koperasi yang jumlah sdm koperasi yang pendidikan dan mempunyai kompetensi mempunyai kompetensi s.d. tahun latihan pengoperasian program jumlah koperasi yang berkembang jumlah koperasi yang volume unit unit pemberdayaan usahanya usahanya meningkat dan perlindungan koperasi kesejahteraan pelaku nilai omset ukm usaha nilai omset ukm usaha program jumlah wirausaha baru yang jumlah wirausaha baru tahun ukm meningkat mikro tahun mikro yang dibina tahun pemberdayaan ditumbuhkan usaha menengah, |jumlah ukm ber ium jumlah ukm yang mempunyai ium usaha kecil, dan tahun usaha mikro (umkm) program jumlah ukm mandiri jumlah ukm yang mendapatkan pengembangan intervensi pelatihan lanjutan, umkm pameran, pendampingan danpendapatan upt logam pendapatan upt logam tahun kinerja sektor industri nilai omset ikm tahun nilai omset ikm yang (program persentase usaha industri yang ikm yang memiliki produk dan jasa meningkat dibina tahun perencanaan dan |mempunyai produk dan jasa terstandarisasi total jumlah ikm pembangunan terstandarisasi kota yogyakarta) industri program persentase ikm yang berizin industri jumlah ikm yang berizin industri pengendalian izin total jumlah ikm kota yogyakarta) usaha industri kabupaten kota program persentase data informasi industri data ikm yang ter update) total pengelolaan yang ter update data ikm) sistem informasisasaran strategis utama indikator formula ine aktor sasaran program indikator program formula indikator program program sasaran) kinerja sektor indeks kinerja ,25kinerja revitalisasi program persentase pasar yang memenuhi jumlah pasar yang memenuhi pasar perindustrian dan perdagangan dan pasar0,25kinerja pemeliharaan sarana (standar pasar sehat sehat jumlah pasar) perdaganganmeningkat (perindustrian pembinaan prasarana kebersihan, ukm kinerja keamanan dan penertiban ketertiban pasar pkl kinerja pembinaan ikm) programbisnis nilai pendapatan upt pusat bisnis pengembangan pusat dalam rupiah bisnis program pembinaan persentase peningkatan omset ukm |(( omset ukm, omset ukm,, ,20y6 ,10y6 ,83y9 ,00y6 dan pengendalian usaha kecil mikro) yang dibina omset ukm,.,) perdagangan persentase titik lokasi pkl yang jumlah titik lokasi pkl tertata tertata jumlah titik pkl) persentase publikasi informasi harga jumlah publikasi informasi harga 100y6 bahan pokok minimal dalam bahan pokok dibagi dikali jumlah sebulan bulan program pembinaan persentase peningkatan omset jumlah persentase kenaikan ,80y6 perindustrian industri kecil mikro ikm)dagangansektor indeks kinerja kinerja revitalisasi program peningkatan persentase pasar yang memenuhi jumlah pasar yang memenuhi pasar perdagangan meningkat (perdagangan pasar kinerja sarana distribusi standar pasar sehat sehat jumlah pasar) pengawasan peredaran perdagangan bahan berbahaya pendapatan retribusi pasar nilai pendapatan retribusi pasar kinerja pengendalian harga bahan pokok ,2x pendapatan upt pusat bisnis nilai pendapatan upt pusat bisnis kinerja pembinaan ukm dalam rupiah kinerja tera http) program penggunaan persentase peningkatan omset ukm |(( omset ukm, omset ukm,, ,20y6 ,10y6 ,83y9 ,00y6 ,00y6 dan pemasaran usaha kecil mikro) yang dibina omset ukm,, produk dalam negeri program perizinan persentase penurunan kasus kasus(n kasus(n)) kasus(n 20y6 dan pendaftaran peredaran bahan berbahaya perusahaan program stabilisasi persentase publikasi informasi harga realisasi publikasi informasi harga harga barang bahan pokok minimal kali dalam bahan pokok target publikasi) kebutuhan pokok dan (sebulan barang penting program persentase alat http (ukur, takar, (jumlah alat http yang diterpa ,76y9 standardisasi dan timbang, dan perlengkapannya) yang (jumlah potensi alat http se kota perlindungan bertanda tera sah yogyakarta) 100y6 indikator kinerja realisasi realisasi suarastatogs nama unstats pomutatndtatr preramep matatortrogameo #ermutstndtatortrmgrameo toge progam sasaran)masyarakat meningkat masyarakat berbasis kebudayaan kampung pemberdayaan masyarakat tahun berjalan jumlah swadaya kampung masyarakat murni masyarakat tahun sebelumnya jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)|yang ada)" kekerasan terhadap prevalensi kekerasan jumlah korban kdrt ,14y69 program persentase kelembagaan (jumlah kelembagaan pug yang aktif 63y ,58y perempuan menurun terhadap perempuan (perempuan jumlah pemberdayaandan pengarusutamaan gender pug) yang kelembagaan pug yang ada kota penduduk perlindungan aktif yogyakarta) 100y6 perempuan)"100y6 perempuan persentase perangkat daerah yang jumlah perangkat daerah yang ,10y6 melaksanakan perencanaan melaksanakan ppg jumlah penganggaran responsif gender seluruh perangkat daerah yang ada ppg) pemkot) 100y6 persentase perempuan korban (jumlah korban kdrt perempuan ,76y9 80y6 kekerasan dalam rumah tangga yang terselesaikan jumlah korban kdrt) yang tertangani kdrt perempuan) kekerasan terhadapanak prevalensi kekerasan jumlah korban kdrt ,06y6 program persentase jumlah kelurahan layak jumlah kelurahan layak 80y6 menurun terhadap anak anak jumlah penduduk perlindungan anak anak anak jumlah kelurahan)"100y6 anak)"100y6 persentase anak korban kekerasan jumlah anak korban kdrt yang 100y6 100y6 100y6 100y6 dalam rumah tangga kdrt) yang tertangani dalam bulan tertangani terakhir jumlah anak korban kdrt yang melapor pada periode yang ama1 100y4 persentase puskesmas ramah anak jumlah puskesmas ramah 100y6 anak jumlah puskesmas)"100y6 persentase sekolah ramah anak jumlah sekolah ramah anak jumlah ,26y9 ,87y0 sekolah negeri s d smp) sekolah sekolah negeri s d 'smp)"100y6indikator kinerja realisasi realisasi saran sites wana inai fomulandiator programer iattortrogampp #ermutatndhatwr progam rage program sasaran) jumlah penduduk rata ratajumlahanak jumlah anak dibagi jumlah program cbr crude birth rate) jumlah kelahiran tahun jumlah cbr cbr cbr cbr terkendali dalam keluarga keluarga pengendalian penduduk pada pertengahan tahun penduduk penduduk program keluarga persentasekelompok kegiatanbina bkb bkr bkl berencana dan keluarga uppks pembangunan persentase pasangan usia subur yang jumlah pasangan usia subur yang ,22y69 keluarga ingin ber kb tidak terpenuhi tidak ingin anak lagi jumlahrealisasi realisasi indikator kinerja target target program kekerasan terhadap prevalensi kekerasan jumlah korban kdrt ,12y6 program persentase perempuan korban jumlah korban kdrt perempuan ,28y ,76y9 80y6 ,00y6 ,76y perempuan menurun terhadapperempuan (perempuan jumlah perlindungan kekerasan dalam rumah tangga yang terselesaikan jumlah korban penduduk perempuan kdrt) yang tertangani kdrt perempuan) #100y6 perempuan) program pengurus persentase kelembagaan jumlah kelembagaan pug yang aktif ,45y6 72y9 78y6 pemberdayaan aktif yogyakarta perempuan persentase perangkat daerah yang jumlah perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan melaksanakan ppg jumlah ppr pemkot)" kekerasan terhadapanak prevalensi kekerasan jumlah korban kdrt ,05y6 ,06y6 ,12y6 program pemenuhan persentase jumlah kelurahan layak jumlah kelurahan layak 80y6 ,00y6 menurun terhadap anak anak jumlah penduduk hak anak pha) anak anak jumlah kelurahan)"100y6 anak)"100y9 persentase puskesmas ramah anak jumlah puskesmas ramah 100y6 100y6 persentase sekolah ramah anak jumlah sekolah ramah anak jumlah ,87y6 100y6 sekolah negeri s d smp) sekolah sekolah negeri s d smp)# program persentase anak korban kekerasan jumlah anak korban kdrt yang 100y6 100y6 100y6 perlindungan khusus dalam rumah tangga kdrt) yang |tertangani dalam bulan anak tertangani terakhir jumlah anak korban kdrt yang melapor pada periode yang ama1"1009h jumlah penduduk rata rata jumlahanak jumlah anak dibagi jumlah program peningkatan persentase lembaga layanan keluarga jumlah lembaga layanan keluarga ,31y9 terkendali dalam keluarga keluarga kualitas keluarga yang aktif |yang aktif jumlah lembaga layanan keluarga kota yogyakarta)"100y6 persentase keluarga yangterlayani jumlah terlayani jumlah layanan keluarga program pengelolaan persentase lembaga yang persentase lembaga yang pemda benamataa dan anak lembaga)#100y6 program cbr crude birth rate) jumlah kelahiran tahun jumlah cbr cbr cbr cbr cbr cbr penduduk n)x penduduk cakupan ketersediaan data bangga jumlah jenis data yang tersedia 100y6 aaa aaa tersedia) program pembinaan persentase pasangan usia subur yang |(( jumlah pasangan usia subur yang ,22y69 ,10y6 keluarga berencana ingin ber tidak terpenuhi tidak ingin anak lagi jumlah kb)program persentase kelompok kegiatanbina bkb bkr bkl 3112y9 ,54y6 pemberdayaandan (keluarga uppks) peningkatan states utama'indikator. omulatndikator programer maikatorprogrameo rormulatndiatorprogramp range program sasaran saran ketersediaan danmutu indeks pertaniandan kinerja mutu dan program pembinaan angka ketersediaan energi makanan hasil analisa neraca bahan makanan pangan meningkat pangan keamanan pangan hasil ketahanan pangan kkal kapita hari kkal kapita hari pertanian kinerja mutu dan keamanan pangan hasil peternakan perikanan kinerja ketersediaan pangan ketersediaan energi angka ketersediaan hasil analisa neraca bahan program pembinaan kelurahan dengan kerawanan pangan wilayah kelurahan dengan nee meningkat energi makanan kkal kapita har| kkal kapita har| kkal kapita har| kkal kapita har| ketahanan pangan kerawanan pangan program pembinaan persentase kasus penyakit zoonosis jumlah kasus penyakit zoonosis 100y6 keheranan dan tertangani dengancepatdan sesuai |tertangani dengan cepat dan sesuai perikanan sop sop dibagi jumlah seluruh kasus penyakit zoonosis)x 100y6 jumlah piring kasus produk hasil jumlah piring kasus produk hasil ternak ternak persentase penggunaan bahan jumlah olahan ikan yang berbahaya pada olahan peternakan menggunakan bahan berbahaya dan perikanan dibagi jumlah olahan peternakan dan percikan dikali persentase komoditas paranasal komoditas pangan asal hewan dan hewan dan perikanan bebas dari perikanan yang bebas bahan bahan berbahaya berbahaya dibagi jumlah komoditas hewan dan perikanan dikali program pembinaan persentase penggunaan bahan kimia jumlah sampel produk hasil ,00y6 pertanian berbahaya pada produk hasil pertanian yang mengandung bahan pertanian kimia berbahaya dibagi jumlah sampel produk pertanian) persentase komoditas pangan asal komoditas pangan asal tumbuhan tumbuhan yang bebas penggunaan |yang bebas penggunaan bahan bahan berbahaya berbahaya jumlah kelompok tani kelas utama jumlah kelompok tani utama dalam kelompok kelompok satu tahu) ketersediaan energi angka ketersediaan hasil analisa neraca bahan program peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah jumlah cadangan beras pemerintah meningkat energi makanan kkal kapita har|kkal kapita har|kkal kapita har|kkal kapita har diversifikasi dan tercukupi. daerah yang telah tersedia dibagi ketahanan pangan jumlah cadangan beras yang masyarakat seharusnya tersedia dikali persentase kawasan yang jumlah kampung pangan lestari ,50y6 dikembangkan menjadi kampung tingkat kelurahan yang ada dibagi pangan lestari jumlah kelurahan kota yogyakarta dikali program penanganan persentase wilayah bebas kerawanan jumlah kelurahan yang bebas dari 100y6keamanan pangan asal tumbuhan yang aman yang aman dikonsumsi dikali dikonsumsi. program pengelolaan persentase kelompok tani ikan yang jumlah kelompok tani ikan pada perikanan budidaya (telah dikembangkan tahap pengembangan dibagi jumlah kelompok tani ikan kota yogyakarta dikali program pengolahan persentase pelaku usaha komoditas jumlah pelaku usaha komoditas dan pemasaran hasil (perikanan yang telah memenuhi perikanan yang telah memenuhi perikanan standar mutu dan keamanan standar mutu dan keamanan dibagi jumlah pelaku usaha komoditas perikanan kota yogyakarta dikali program penyediaan persentase varietas tanaman yang jumlah varietas tanaman yang telah ,84y6 dan pengembangan (telah dikembangkan melalui kultur |dikembangkan dibagi jumlah sarana pertanian jaringan varietas tanaman yang dimiliki dinas dikali program penyediaan persentase prasarana pertanian yang jumlah prasarana pertanian yang dan pengembangan |dapatberoperasi dengan baik sesuai dikelola dan beroperasi sesuai prasarana pertanian (fungsinya dengan fungsinya dibagi jumlahngendalian asal hewan dan perikanan yang aman (perikanan yang aman dikonsumsi kesehatan hewan dan|dikonsumsi. dibagi jumlah komoditas hewan kesehatan dikali masyarakat veteriner persentase penyakit hewan menular jumlah penyakit hewan menular strategis yang terkendali. strategis hms) yang dapat terkendali dibagi jumlah seluruh penyakit hms)x program perizinan persentase tindak lanjut pengawasan jumlah perizinan yang usaha pertanian hasil perizinan ditindaklanjuti dengan pengawasan dibagi jumlah perizinan usaha keheranan kota yogyakarta dikali program penyuluhan jumlah kelompok tani dengan jumlah kelompok tani kelas utama kelompok kelompoknataan persentase usaha yang telah memiliki jumlah usaha yang memiliki kerusakan lingkungan jaringan dan pengendalian dokumen lingkungan dokumen lingkungan dibagi jumlah hidup terkendali. sedang yoberatx dampak lingkungan seluruh usaha kota persentase usaha yang telah memiliki |jumlah usaha yang telah memiliki y69 ,99y6 ,03y6 izin pengendalian dan pengelolaan izin plh dibagi jumlah usaha yang lingkungan hidup plh) telah memiliki izin lingkungan atau setara indeks kualitas udara. rata rata program persentase sekolah berwawasan sekolah berasal lingkungan dibagi ieu pengembangan lingkungan. jumlah seluruh sekolah kota kapasitas lingkungan hidup persentase perusahaan yang mentaati perusahaan yang taat dibagi jumlah ,34y9 dokumen lingkungan. perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan. persentase layanan pengujian jumlah parameter yang telah parameter kualitas air yang terakreditasi dibagi jumlah terakreditasi. parameter standar akreditasi persentase kampung berwawasan jumlah kampung berwawasan85y ,02y60y6 ,57y6 hijau rth) publik publik dari minimal luas kota yogyakarta ruang terbuka hijau |terhadap luas rth publik dibagi luas rth publik meningkat. rth publik luas publik100y6 persentase (jumlah penduduk ,32rsentase layanan pengujian jumlah parameter yang telah ,33y6 kerusakan lingkungan jaringan pengendalian parameter kualitas air yang terakreditasi dibagi jumlah hidup terkendali. sedang yoberatx pencemaran terakreditasi. parameter standar akreditasi dan atau kerusakan lingkungan hidup program pembinaan persentase usaha yang telah memiliki jumlah usaha yang memiliki ,61y6 dan pengawasan dokumen lingkungan dokumen lingkungan dibagi jumlah terhadap izin seluruh usaha kota lingkungan dan izin indeks kualitas udara. rata rata perlindungan dan persentase usaha yang telah memiliki (jumlah usaha yang telah memiliki ,99y6 ,03y6 ,70y6 ieu pengelolaan izin pengendalian dan pengelolaan izin plh dibagi jumlah usaha yang lingkungan hidup lingkungan hidup plh) telah memiliki izin lingkungan atau (plh) setara persentase perusahaan yang mentaati perusahaan yang taat dibagi jumlah dokumen lingkungan. perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan. program peningkatan persentase sekolah berwawasan sekolah berasal lingkungan dibagi pendidikan, pelatihan lingkungan. jumlah seluruh sekolah kota dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat persentase kampung berwawasan jumlah kampung berwawasan ,00y67y6 ,90y9 hijau rth) publik publik dari minimal 207p luas kota yogyakarta keanekaragaman terhadap luas rth publik dibagi luas rth publik meningkat. rth publik luas kehati)persentase jumlah penduduk ,71y6 ,32y6 ,47y6mranstatogs uamatnatetar omulandiawr programer matetormrogameo tomutstatator#rogameb target regnum sasaran) tertib administrasi indeks tertib penerbitan dokumen program pelayanan persentase penduduk yang memiliki jumlah penduduk yang memiliki ,24y9 ,54y6 ,75y9 kependudukan administrasi kependudukan pendaftaranpenduduk ktp) jumlah yang pencatatan sipil) dikali diterbitkan dibagi jumlah kk) dibagi program pelayanan persentase penerbitan dokumen jumlah kutipan akta kelahiran yang ,04y pencatatandan opd unit kerja lingkungan pemanfaatan data pemkot yogyakarsaran tertib administrasi indeks tertib penerbitan dokumen program pendaftaran persentase penduduk yang memiliki jumlah penduduk yang memiliki ,54y6 ,75y9 ,75y6 ,75y9 kependudukan administrasi kependudukan pendudukktp) jumlah yang pencatatan sipil) dikali diterbitkan dibagi jumlah kk) dibagi program pencatatan persentase penerbitan dokumen jumlah kutipan akta kelahiran yang ,04y ,50y6opd unit kerja lingkungan pemkot yogyakarta) target sasaran dan program perangkat daerah kecamatan tegalrejoesa pembangunan kecamatan (perkembangan perkembangan pelayanan dan unsur tegalrejo7y9 ,52y6 kecamatan tegalrejotegalretegalrejoegalrejo meningkat pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren tegalrejojetisjetisjetisjetis tahun anggaran nama (teror fomulatndiawrjetis meningkat pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren jetiskusuman42y6 meningkat kecamatan dibagi jumlah kelurahan masyarakat berbasis pada dana pmk dibagi jumlah dana gondokusuman kewilayahan pmk kelurahan kecamatan angka swadaya murni jumlah swadaya murni masyarakat gondokusuman pada masingkusuman pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan meningkat kemantren dibagi jumlah kelurahan pelayanan publik gondokusumsasaran strategis utama indikator antoperkembangan perkembangan pelayanan dan unsur danure42y9 ,61y6 kecamatan danuredanurejadanurejperkembangan perkembangan penyelenggaraan unsur danurejan meningkat pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren danuregedongtengedibagi jumlah kelurahan masyarakat berbasis pada dana pmk dibagi jumlah dana gedongtengen kewilayahan pmk kelurahan kecamatan angka swadaya murni jumlah swadaya murni masyarakat gedongtengen pada masingedongtengeedongtengepakualam11y6 ,46y6 kecamatan pakualaman |pakualaman pada masingpembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren pakualamtampil1y9 ,08y6 ,65y6 kecamatan tampiltampilan pada masing masing kelurahan target sasaran dan program perangkat daerah kemantreampilan meningkat pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren tampilmewirobra93y9 kecamatan wirobrawirobrajan pada masing masing kelurahan target sasaran dan program perangkat daerah kemantreine cantowirobrajan meningkat pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren wirobramantrijero60y6 ,90y6 kecamatan mantrijeroantrijeron pada masing masing kelurahan target sasaran dan program perangkat daerah kemantreantrijeron meningkat (pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren mantrijerokratoratonratoraton meningkat pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren kratonmana0y6 kecamatan dibagi jumlah kelurahan masyarakat berbasis pada dana pmk dibagi jumlah dana gondomanan kewilayahan pmk kelurahan kecamatan angka swadaya murni jumlah swadaya murni masyarakat gondomanan pada masing masing kelurahan target sasaran dan program perangkat daerah kemantremanaondomanerangsang tahun anggaran indikator kinerja realisasi realisasprogram targetmerangsang23y9 kecamatan merangsangerangsang pada masiindikator kinerja realisasi realisasi sempat utama (indikator. formula indikator program idikatorprogramp rormutatndiatorprogramen program targeterangsang pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren merangsangumbulharjongrameo tomuataikaorpeumbulharjo meningkat (pembangunan pembangunan kelurahan pemberdayaan kecamatan umbulharjo |dibagi jumlah kelurahan masyarakat berbasis tingkat swadaya masyarakat persentase swadaya masyarakat 25y9 ,21y6 kewilayahan pada dana pmk dibagi jumlah dana kecamatan pmk kelurahan umbulharumbulharjo tahun anggaran indikator kinerja realisasi realisasi saran intens utama ina formula diatur programer matatotrogameo sormistnakaormrgamen target ragumbulharjo meningkat (pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren umbulharjo |maikaorproo pembangunan kecamatan (perkembangan perkembangan pelayanan dan sur kotagedeotagedeotagedetaikaorprerampo rage progrotagede meningkat pembangunan pembangunan kelurahan pemerintahan dan kemantren kotagededinas perhubungan tahun anggaran indikator kinerja realisasi sasaran) kelancaran dan tingkat pelayanan jalan nilai level service program pengelolaan kinerja lalu lintas jalan kota v c volume lalu lintas kapasitas jalan keselamatan lalu lintas level service) lalu lintas rasio meningkat kecepatan rata rata kendaraan km jam| ,37km jam km jam km jam km jam program pengelolaan |indeks ketertiban penyelenggaraan jumlah ukir resmi yang tertib 91y6 perparkiran perparkiran dibagi jumlah ukir resmi) (sarira parkir yang terpenuhi dibagi jumlah rencana sarira parkir)) 100y6 persentase juru parkir yang tertib jumlah juru parkir resmi yang tertib jumlah juru parkir resmi persentase sarana dan prasarana sarira parkir yang kondisi parkir yang terpenuhi baik jumlah sarira parkir# program angkutan persentase kendaraan umum yang jumlah angkutan umum jalan, pengendalian (inari realisasi indikator kinerja tao siam realisasi progamlancaran dan tingkat pelayanan jalan nilai level service program kecepatan rata rata kendaraan hasil survei km jam| ,37km jam km jam km jam km jam km jam keselamatan lalu lintas level service) penyelenggaraan lalu |(km jam) meningkat lintas dan angkutan jalan lla) persentase juru parkir yang tertib jumlah juru parkir resmi yang tertib jumlah juru parkir resmi" persentase sarana dan prasarana sarira parkir yang kondisi 94y9 parkir yang terpenuhi baik jumlah sarira parkir#,00y6tator kne roma maan sasaran strategis utamngelolaan persentase pemanfaatan data untuk jumlah jenis data yang 60y6 pemanfaatan statistik teknologi informasi dan program peningkatan persentase tindak lanjut aduan, jumlah tindak lanjut aduan, ,49y6 telematika) dikali komunikasi publik pertanyaan, usul saran dan informasi (pertanyaan, usul, saran, dan masyarakat dalam tempo maksimal |informasi masyarakat dalam 2x24 jam jam total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) program optimalisasi persentase pemanfaatan infrastuktur jumlah ruang publik yang ,00y6 pemanfaatan teknologi informasi dantelematika (terpasang free wifi jumlah ruang teknologi informasi untuk layanan publik publik) jumlah ruang publik yang dan telematika terpasang cctv jumlah ruang publik)) )x100 informasi yang dibangun jumlah rencana aplikasi) meningkat informasi pembinaan) dikali pelayanan persandian jumlah kasus persentase perangkat daerah yang jumlah perangkat daerah yang ,90y9 38y9 melaksanakan prosedur pengamanan melaksanakan prosedur informasi pengamanan informasi dibagi jumlah perangkat daerahtahun anggaran sasaran strategis utama indikator kep enti sasaran program indikator program formula indikator program program kualitas lulusan rerata usda sd mi se jumlah nilai usda pendidikan dasar kota jumlah peserta usda meningkat rerata smp m se jumlah nilai jumlah kota peserta persentase kelulusan jumlah kelulusan program peningkatan persentase terakreditasi jumlah sekolah yang terakreditasi 71y6 ,36y6 ,87y6 sd mi siswa sd mi dibagi dan pemerataan jumlah sekolah dikali jumlah siswa sd mi kualitas pendidikan dikali 100y6 sekolah dasar jumlah prestasi siswa tingkat jumlah medali siswa tingkat 11medali medali medali medali nasional nasional yang diperoleh persentase kelulusan jumlah kelulusan siswa program peningkatan persentase smp akreditasi jumlah sekolah smp yang ,80y6 smp m smp m dibagi jumlah dan pemerataan terakreditasi jumlah sekolah smp siswa smp m dikali kualitas pendidikan dikali 100y6 sekolah menengah pertama jumlah prestasi siswa smp tingkat jumlah medali siswa smp tingkatprogram peningkatan persentase kelulusan usda paket jumlah peserta lulus usda paket ,51y6 ,00y6 0y6 meningkat penduduk usia thn) dan pemerataan |a jumlah peserta yang mengikuti kualitas pendidikan usda paket dikali non formal dan angka partisipasi kasar jumlah siswa smp ,11y6 ,91y6 informal persentase kelulusan unik paket jumlah peserta lulus unik paket ,30y9 ,00y6 smp jumlah penduduk usia jumlah peserta yang mengikuti thn) usda paket dikalijumlah lembaga paud siap jumlah lembaga paud siap,15y6 jumlah lkp terakreditasi jumlah lkp terakreditasikualifikasi jumlah guru sesuai ,61y6 ,42y9 ,67y6 pengembanganposo target sasaran dan program perangkat daerah dinas pemuda dan olah raga tahun anggaran kitar koja pageepemudaanolahraga jumlah organisasi olahraga 93y9 berperan aktif) dikali pengembangan masyarakat yang aktif masyarakat yang aktif jumlah olahraga organisasi olahraga masyarakat) 100y6asaran strategis utama indikator formula indikator realisasiandi swaranpp a00 aga layanan informasi publik indeks layanan pemanfaatan data program informasi persentase tindak lanjut aduan, jumlah tindak lanjut aduan, ,49y ,50y6 ,00y6 meningkat informasi publik tindak lanjut aduan dan komunikasi pertanyaan, usul saran dan informasi (pertanyaan, usul, saran, dan pemanfaatan publik masyarakat dalam tempo maksimal informasi masyarakat dalam teknologi informasi dan 2x24 jam jam total aduan, pertanyaan, usul, telematika) dikali saran, dan informasi) program aplikasi persentase pemanfaatan infrastuktur |(( jumlah ruang publik yang ,00y6 informatika teknologi informasi dan telematika (terpasang free wifi jumlah ruang untuk layanan publik publik) jumlah ruang publik yang terpasang cctv jumlah ruang publik)) x100 persentase aplikasi teknologi jumlah aplikasi yang dibangun ,16y9 ,89y ,62y4 persentase kelancaran pelayanan jumlah kerusakan dan penataan pemeliharaan sarana telekomunikasi sarana telekomunikasi yang tertangani jumlah kasuspengawasan untuk penyelenggaraan (yang terlayani total jumlah telekomunikasi dan informasi pengajuan rekomendasi)#( jumlah menara telekomunikasi dan fiber optik yang teratasi total jumlah menara telekomunikasi dan fiber optik)) 22x persentase kelancaran pola jumlah opd unit kerja yang hubungan komunikasi sandi antar |tergabung dalam jaring perangkat daerah komunikasi sandi internal pemkot yogyakarta) jumlah opd unit kerja pemkot yogyakarta)) program persentase pemanfaatan data untuk jumlah jenis data yang 100y6 100y6 penyelenggaraan perencanaan pembangunan dimanfaatkan total jenis data) statistik sektoral keamanan informasi indeks pengamanan kinerja pengamanan program persentase pengamanan informasi jumlah kasus yang tertangani dibagi 100y6 100y6 meningkat informasi pembinaan) dikali penyelenggaraan jumlah kasus persandian untuk pengamanan informasi persentase perangkat daerah yang jumlah perangkat daerah yang y6o ,90y9 38y9 60y6 80y6 melaksanakan prosedur pengamanan |melaksanakan prosedur informasi pengamanan informasi dibagi jumlah) perangkat daerah 100y6 target sasaran dan program perangkat daerah dinas penanaman modal dan perizinan tahun anggaran inarnilai investasi meningkat nilai investasi nilai investasi dalam program pelayanan persentase penerbitan izin yang jumlah penerbitan izin sesuai 66y rupiah penanaman modal sesuai prosedur prosedur jumlah pemohon izin) dan perizinan program pengawasan persentase kesesuaian antara jumlah pelaksanaan kegiatan izin dan penanganan pelaksanaan izin terhadap izin yang |yang sesuai jumlah izin yang pengaduan diawasi diawasi) penanaman modal persentase tindak lanjut pengaduan pengaduan penanaman modal dan dan perizinnguatan persentase regulasi pelayanan jumlah regulasi perizinan jumlah 100y6 regulasi dinvestasi nilai realisasi investasi nilai ,02y pengembanganindikator kinerja realisasi caci sasaran nilai investasi meningkat nilai investasi nilai investasi dalam program persentase realisasi investasi nilai realisasi investasi nilai ,81y6 ,10y6 ,66y6 ,00y6 rupiah pengembangan iklim rencana investasi) penanaman modal program pelayanan (persentase penerbitan izin yang jumlah penerbitan izin sesuai ,17y9 66y 75y9 95y9 penanaman modal sesuai prosedur prosedur jumlah pemohon izin) persentase tindak lanjut pengaduan pengaduan penanaman modal drsentase realisasi kegiatan jumlah kegiatan penanaman modal pengendalian penanaman modal yang terealisasi dilokasi dibagi pelaksanaan jumlah kegiatan yang dikunjungi penanaman modal program pengelolaan persentase jumlah sistem informasi |jumlah sistem informasi perizinan 100y6 data dan sistem perizinan dan non perizinan yang dan non perizinan yang terintegrasi informasi penanaman (terintegrasi secara elektronik dibagi jumlah sistem informasi yang modal dimiliki target sasaran dan program perangkat daerah dinas kebudayaan tahun anggaran indikator kinerja realisasi caci sasaran) peran serta masyarakat persentase rintisan jumlah rintisan kelurahan 61y6 67x 72y9 program pelestarian persentase bangunan budaya sesuai jumlah bangunan taat rekomendasi 78y9 dalam pengembangan dan| kelurahan budaya yang budaya yang aktif dibagi warisan dan nilai rekomendasi jumlah rekomendasi yang pelestarian budaya aktif jumlah rintisan kelurahan budaya terbangun meningkat budaylestarian jumlah sejarah lokal yang jumlah sejarah lokal yang dokumen dokumen dokumen dan pengembangan |terdokumentasikan terdokumentasikan sejarah dan bahasa persentase pelestarian bahasa dan jumlah kecamatan dan sekolah 27y sastra smp) yang persentase rintisan kelurahan budaya jumlah rintisan kelurahan budaya y6o 40y6o dan pengembangan jumlah kelurahan seni dan tradisi persentase pelestarian seni tradisi kelurahan yang memfasilitasi dalam berbasis kelurahan melestarikindikator kinerja realisasi semransiatoge ama diare prmusindkator programer matatorprogrameo ormutatndikator program realisasi program target program sasaran ajaran peransertamasyarakat persentase rintisan jumlah rintisan kelurahan 61y6 67x 72y9 program pembinaan jumlah sejarah lokal yang jumlah sejarah lokal yang dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dalam pengembangan dan kelurahan budaya yang budaya yang aktif dibagi sejarah terdokumentasikan terdokumentasikan pelestarian budaya aktif jumlah rintisan kelurahan meningkat budaya program persentase pelestarian kebudayaan kelurahan yang melestarikan 62y pengembangan berbasis kelurahan kebudayaan jumlah kelurahan se kebudayaan kota yogyakarta program rasio kegiatan kesenian tradisional jumlah kegiatan kesenian tradisional pengembangan berbasis wilayah yang dilaksanakan jumlah kesenian tradisional kecamatan se kota yogyakarta program pelestarian persentase bcb yang dilestarikan jumlah bcb dilestarikan: jumlah 72y9 dan pengelolaan bangunan warisan budaya yang ada cagar budayngelolaan peningkatan kapasitas pengelolaan jumlah museum yang memiliki permusuhan museum kapasitas pengelolaan museum dengan baik jumlah museum kota yogyakarta target sasaran dan program perangkat daerah dinas perpustakaan dan kearsipan tahun anggaran indikator kinerja realisasi caci sasaran) daya tarik perpustakaan, jumlah kunjungan data jumlah kunjungan program pengelolaan |jumlah perpustakaan yang telah jumlah perpustakaan yang telah nan serta minat baca pustaka seluruh layanan danpengembangan |dibina dibina masyarakat meningkat perpustakaan perpustakaan indeks kepuasan layanan nilai skm perpustakaan program pelestarian jumlah judul bahan pustaka yang jumlah judul bahan pustaka yang koleksi pustakawan |dikembangkan dikembangkan data informasi perpustakaanmeningkat daerah pengelolaan arsip sesuai pengembangan menerapkan pengelolaan arsip sesuai |yang telah menerapkan pengelolaan daerah unit daerah unit kerja daerah unit kerja daerah unit kerja kaidah persentase kearsipan, terselamatkan terselamatkan penyelamatan, data drealisasi target realisasi program target programdaya tarik perpustakaan, jumlah kunjungan data jumlah kunjungan program pembinaan jumlah perpustakaan yang telah jumlah perpustakaan yang telah serta minat baca pustaka seluruh layanan perpustakaan dibina dibina masyarakat meningkat perpustakaan indeks kepuasan layanan nilai skm perpustakaan program pelestarian (jumlah judul bahan pustaka yang jumlah judul bahan pustaka yang koleksi nasional dan (dikembangkan dikembangkan naskah kunoarsip menerapkan pengelolaan arsip sesuai |yang telah menerapkan pengelolaan daerah unit |daerah unit kerja| daerah unit kerja daerah unit kerja daerah unit kerja daerah unit kerja kaidah persentase dan terselamatkan terselamatkan indikator kinerja realisasi caci sasaran) penyelesaian konflik persentase penyelesaian| jumlah konflik sosial yang 77y9 80y6 82y program persentase organisasi ber skt yang organisasi ber skt yang aktif dibagi ,92y9 4y0 80y6 82y sosial masyarakat konflik sosial dapat ditangani jumlah pengembangan aktif organisasi ber skt dikali 100y6 meningkat konflik sosial yang terjadi wawasan kebangsaan 100y6 target sasaran dan program perangkat daerah badan kesatuan bangsa dan politik tahun anggaran indikator kinerja realisasi pepenyelesaian konflik persentase penyelesaian jumlah konflik sosial yang 4y0 76y9 82y program penguatan persentase pelaksanaan penguatan jumlah peserta yang meningkat 80y6 sosial masyarakat konflik sosial dapat ditangani jumlah ideologi pancasila ideologi pancasila dan karakter pemahamannya dibagi jumlah meningkat konflik sosial yang terjadi dan karakter kebangsaan peserta yang disasar dikalikan kebangsaan program peningkatan persentase partisipasi politik rata rata jumlah masyarakat yang 81y6 peran partai politik (masyarakat kota yogyakarta dalam |terdaftar dalam dpt dan lembaga pilkada pileg pilpres pilkada pileg pilpres yang pendidikan melalui menggunakan hak pilih dibagi rata pendidikan politik rata jumlah masyarakat yang dan pengembangan terdaftar dalam dpt dikalikan etika serta budaya politik program persentase organisasi yang terdaftar jumlah organisasi yang register 23y9 pemberdayaan dan (dan register kota yogyakarta dan terdaftar kota yogyakarta pengawasan dibagi jumlah organisasi yang organisasi terdata kota yogyakarta dikalikan kemasyarakatan program pembinaan persentase pembentukan satgas anti jumlah satgas anti napa smp 75y9 80y6 dan pengembangan napa dibagi jumlah smp kota ketahanan ekonomi, yogyakarta kali sosial, dan budaya persentase penanganan konflik konflik berbasis sosiallekonomi dan 70y6 berbasis ekonomi sosial dan budaya budaya yang tertangani bagi konflik yang terjadi kali program peningkatan persentase penyelesaian konflik sosial|jumlah konflik sosial yang terjadi 75y9 kewaspadaan yang terjadi wilayah wilayah yang bisa diselesaikan nasional dan dibagi dengan konflik sosial yang peningkatan kualitas terjadi dikalikan dan fasilitasi naa sasaran) jumlah kunjungan persentase peningkatan (jumlah kunjungan ,35y6 wisatawan meningkat jumlah kunjungan wisatawan tahun n jumlah wisatawan kunjungan wisatawan tahun ) jumlah kunjungan wisatawan tahun jumlah wisatawan jumlah kunjungan orang| program jumlah kunjungan wisatawan jumlah wisatawan tahun poo wisatawan tahun orang pengembangandan (persentase daya tarik wisata dtw) jumlah dtw yang berstandar ,88y9 ,88y6 pemasaran pariwisata |yang berstandar layanan prima layanan prima dibagi jumlah dtw ang ada 1007p program jumah pengunjung taman pintar jumlah pengunjung taman pintar pengembangan taman pintar lamatinggalwisatawan length stay( angka hari ,02hari hari hari hari hari program peningkatan indeks kualitas atraksi pariwisata hasil survey wisata. meningkat kualitas atraksi wisata bea perut persentase usaha jasa pariwisata jumlah usaha jasa pariwisata yang yang tersertifikasicaci sararata rata belanja rata rata belanja rata rata belanja program peningkatan persentase daya tarik wisata dtw) jumlah dtw yang berstandar 50y0 ,25y0 wisatawan meningkat wisatawan wisatawan nusantara dan rupiah rupiah daya tarik destinasi |yang berstandar layanan prima layanan prima dibagi jumlah dtw mancanegara pariwisata yang ada jumah pengunjung taman pintar pengembangan yang tersertifikasi tersertifikasi dibagi jumlah usaha sumber daya jasa pariwisata 100y6 pariwisata dan persentase sdm pariwisata yang jumlah pemandu pariwisata yang ekonomi kreatif tersertifikasi tersertifikasi dibagi jumlah pemandu pariwisata lamatinggal wisatawan length stay( angka hari ,02hari hari hari hari hari program pemasaran jumlah kunjungan wisatawan jumlah wisatawan tahuncackinerja perencanaan indeks perencanaan capaian sasaran program perencanaan persentase kesesuaian capaian rata rata capaian target sasaran ,25y9 ,71y6 ,00y6 pembangunan daerah pembangunan pemkot sasaran dan pengendalian kinerja sektor ekonomi pemkot, sasaran perangkat daerah meningkat perangkat daerah20 bidang ekonomi dan program sektor ekonomi capaian program perangkat daerah) dikali program perencanaan persentase kesesuaian capaian rata rata capaian target sasaran ,00y6 dan pengendalian kinerja sektor fisik pemkot, sasaran perangkat daerah bidang fisik dan program sektor fisikdan pengendalian kinerja sektor sosial pemkot, sasaran perangkat daerah bidang sosial dan program sektor sosial program perencanaan persentase kesesuaian capaian rata rata capaian target sasaran dan ,46y ,00y6 dan pengendalian kinerja perangkat daerah program perangkat daerah pembangunan daerah program penelitidisasi indikator: target realisasi program target program sasaran strategis utama indikator kapan pn. sasaran program indikator program formula indikator program kinerja perencanaan indeks perencanaan capaian sasaran program persentase kesesuaian capaian rata rata capaian target sasaran dan ,46y60 ,00y6 ,20y6 ,40y6 pembangunan daerah pembangunan pemkot sasaran perencanaan, kinerja perangkat daerah program perangkat daerah meningkat perangkat daerah2096 pengendalian dan persentase ketepatan evaluasi jumlah evaluasi dokumen capaian program evaluasi pagi nan dokumen perencanaan perencanaan yang tepat dibagi perangkat daerah) dikali pembangunan daerah jumlah keseluruhan doki jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun,20y6 ,40y9 pemerintahan dan kinerja pemerintahan dan pemkot, sasaran perangkat daerah pembangunan pembangunan manusia dan program pemerintahan dan manusia pembangunan manusia program perencanaan persentase kesesuaian capaian rata rata capaian target sasaran ,71y6 ,00y6 ,20y6 ,40y9 perekonomian dan (kinerja perekonomian dan sumber pemkot, sasaran perangkat daerah sumber daya alam daya alam dan program perekonomian dan sumber daya alam program perencanaan persentase kesesuaian capaian rata rata capaian target sasaran ,00y6 ,20y6 ,40y9 infrastruktur dan kinerja infrastruktur dan kewilayahan| pemkot, sasaran perangkat daerah kewilayahan dan program infrastruktur dan kewilayahan program penelitian tingkat kemanfaatan penelitian dan jumlah penelitian yang sudah dan pengembangan pengembangan ditindak lanjuti dibagi jumlah penelitian yang dilakukan target sasaran dan program perangkat daerah sekretariat daerah tahun anggaran indikator kinerja realisasi some semasa wamatndisor pemakan sap ber pol #same itatwernganeo sonmtmatsorreganep otatatame aramagama sasaran saraneningkatannyelenggaraan tata jpemerintahan tinggi dan sangat tinggi jumlah urusan pemerintahan daerah kpud) yang dilaksanakan main wilayah kelurahan berkembang program penataan persentase harmonisasi produk produk hukum yang harmonisasi peraturan perundang (hukum daerah produk hukum yang ditetapkan undangan dan pelayanan hukum kualitas kebijakan pendapatan asli daerah (nilai pendapatan asli program peningkatan pendapatan asli daerah nilai pendapatan asli daerah tanpa perekonomian meningkat daerah tanpa denda, perekonomian, denda, bunga dan pengembalian bunga dan pengembalian pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama nilai pendapatan asli nilai pendapatan asli rp661, milyar rp376 milyar persentase ketercapaian target pad realisasi pad target pad daerah daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian0 pembangunan meningkat pembangunan pengendalian pengendalian kegiatan pembangunan opd unit kerja dikali bobot opd pembangunan pelaksanaan unit kerja (dalam persen) kinerja layanan pembangunan pengadaan) dikali program pelayanan persentase pengadaan barang jasa jumlah paket pengadaan lelang yang ,57y9 ,52y ,50y6 pengadaan memenuhi standar ketepatan waktu diselesaikan tepat waktu sesuai rup barang jasa dan ,50y6 pelanggan yang disurvei kualitas kebijakan indeks pelayanan publik hasil survey kepuasan program peningkatan persentase organisasi perangkat jumlah opd yang memenuhi ,39y 90y6 pelayanan publik layanan eksternal dan kapasitas daerah yang tepat struktur tepat ketepatan terhadap susunan dan meningkat internal kelembagaan dan fungsi tupoksi,beban kerja dan pemerintahan daerah opd program peningkatan |indeks kepuasan layanan hasil survey responden pelayanan administrasi umum, keuangan administrasi umum, (sekretariat daerah dan keuangan sekretariat |kerumahtanggaan daerah d1y6 1y6 masyarakat meningkat masyarakat berbasis ikeberdayaan kampung pemerintahan dan masyarakat tahun berjalan jumlah swadaya murni kampung kesejahteraan rakyat masyarakat tahun sebelumnya jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya) 100y6yang ada)"merintahan dan kesejahteraan rakyat (tinggi dan sangat tinggi jumlah urusan pemerintahan daerah kpud) yang dilaksanakan persentase kerjasama daerah yang jumlah kerjasama daerah kerjasama daerah) nilai perkembangan pembangunan nilai evaluasi perkembangan berkembang cepat cepat berkembang cepat berkembang cepat berkembang cepat berkembang persentase harmonisasi produk produk hukum yang harmonisasi kualitas kebijakan indeks perekonomian y6x kinerja kebijakan program persentase terlaksananya kebijakan jumlah kebijakan perekonomian perekonomian meningkat perekonomian perekonomian dan (perekonomian yang terealisasi dibagi jumlah kinerja koordinasi, pembangunan kebijakan perekonomian yang sinkronisasi dan evaluasi direncanakan kebijakan pengelolaan bumi dan blue 20y9x yang ditindaklanjuti kinerja baik baik (berdasarkan laporan) dibagi jumlah seluruh bumi dan blue 00y66 pembangunan meningkat pembangunan pengendalian perekonomian dan (kegiatan pembangunan opd unit kerja dikali bobot opd pembangunan pembangunan unit kerja (dalam persen) kinerja layanan pengadaan) dikali persentase pengadaan barang jasa jumlah paket pengadaan lelang yang ,57y9 ,52y ,50y6 memenuhi standar ketepatan waktu (diselesaikan tepat waktu sesuai rupdan ,50y6 pelanggan yang disurvei kualitas kebijakan indeks pelayanan publik| hasil survey kepuasan program administrasi persentase organisasi perangkat jumlah opd yang memenuhi ,24y6 ,39y6 95y pelayanan publik layanan eksternal dan umum daerah yang tepat struktur tepat ketepatan terhadap susunan dan meningkat internal fungsi tupoksi,beban kerja dan penatalaksanaan jumlah seluruh opd hasil penilaian sakit oleh bobot perencanaan bobot nilai 80s.d nilai s.d inspektorakerumahtanggaan indeks kepuasan layanan hasil survey responden ann aaafasilitasi persentase produk hukum yang jumlah produk hukum 100y6 terhadap agenda dprd |layanan terhadap anggota dprd penyusunan diselesaikan diselesaikan dibagi jumlah produk meningkat agenda dprd perundang undangan hukum yang dibahas dikali 100y6 program fasilitasi persentase pembahasan jumlah dokumen penganggaran dan 100y6 penganggaran dan penganggaran dan pengawasan yang (pengawasan yang diselesaikan pengawasan diselesaikan dibagi jumlah dokumeinformasi, humas dan |humas dan keprotokolan dprd masyarakat dibagi jumlah media keprotokolan dprd yang digunakan program penguatan persentase pelaksanaan sidang jumlah sidang paripurna yang kapasitas dprd paripurna dprd dilaksanakan dibagilayanan dan| persentase administrasi dan keuangan jumlah layanan administrasi dan terhadap agenda dprd |layanan terhadap anggota dprd administrasi dprd yang diselesaikan keuangan yang diselesaikan dibagi meningkat agenda dprd keuangan layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali program dukungan persentase produk hukum yang jumlah produk hukum 100y6 pelaksanaan tugas (diselesaikan diselesaikan dibagi jumlah produk dan fungsi dprd hukum yang dibahas dikali 100y6 persentase pembahasan jumlah dokumen penganggaran dan 100y6 penganggaran dan pengawasan yang (pengawasan yang diselesaikan diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100y6 target sasaran dan program perangkat daerah dinas pendidikan pemuda dan olah ragaapasitas daya saing jumlah lembaga organisasi meningkat lembaga organisasi kepemudaan kepemudaan) kepemudaan yang berperan aktif) dikali program persentase kelompok olahraga jumlah organisasi olahraga 93y9 pengembangan masyarakat yang berperan aktif masyarakat yang aktif jumlah kapasitas daya saing organisasi olahraga masyarakat) keolahragaan program persentase peningkatan efektifitas jumlah kegiatan yang relevan pengembangan bagi kepramukaan jumlah kegiatan yang diusulkan kapasitas kepramukaan kualitas lulusan peringkat rerata ujian hasil peringkat rerata program pengelolaan persentase terakreditasi jumlah sekolah yang terakreditasi 71y6 ,36y6 ,87y6 ,91y6 ,46y pendidikan dasar sekolah daerah se ujian sekolah daerah se: pendidikan jumlah sekolah dikali 100y6 meningkat diy diy yang dicapai jumlah prestasi siswa tingkat jumlah medali siswa tingkat 11medali medali medali medali medali medali nasional nasional yang diperoleh peringkat rerata ujian hasil peringkat rerata persentase smp akreditasi jumlah sekolah smp yang ,80y6 ,00y6 ,00y6 sekolah daerah smp se ujian sekolah daerah smp terakreditasi jumlah sekolah smp diy se diy yang dicapai dikali 100y6 jumlah prestasi siswa smp tingkat jumlah medali siswa smp tingkat medali medali,90y6 program pengelolaan persentase kelulusan usda paket |jumlah peserta lulus usda paket ,51y9 ,00y6 meningkat penduduk usia thn) pendidikan jumlah peserta yang mengikuti usda paket dikali 100y6 angka partisipasi kasar jumlah siswa smp ,11y6 ,91y6 persentase kelulusan unik paket jumlah peserta lulus unik paket ,11y6 ,30y9 ,00y6 ,50y6 ,80y6 smp jumlah penduduk usia jumlah peserta yang mengikuti thn) usda paket dikali 100y6,42y9 ,20y6persentase kelulusan warga belajar jumlah warga belajar yang lulus dari ,15y6 smp thn jumlah penduduk pkb dan skb jumlah warga usia thn) belajar pkb dan skb akhir jenjang angka partisipasi jumlah penduduk usia ,00y6 jumlah lembaga paud siap jumlah lembaga paud siap ibg ibg ibg ibg ibg lbg sekolah sekolah yang sekolah diakreditasi diakreditasi jumlah penduduk usia sekolah) jumlah lkp terakreditasi jumlah lkp terakreditasi ibg ibg ibg ibg ibg jumlah sekolah inklusi jumlah sekolah inklusi sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah program pendidik persentase guru sesuai kualifikasi jumlah guru sesuai ,61y6 ,42y9 ,67y6 ,70y6 ,75y6 dan tenaga kualifikasi jumlah guru dikali kependidikan target sasaran dan program perangkat daerah inspektoratpatuhan audit persentase rekomendasi jumlah rekomendasi yang (stakeholder) terhadap |hasil pengawasan telah ditindaklanjuti hasil pengawasan internal dan eksternal (dibagi jumlah semua meningkat yang ditindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dikali mayoritas sistem nilai mayoritas sistem hasil penilaian money.) program peningkatan persentase rekomendasi hasil jumlah rekomendasi hasil ,00y6 pengendalian intern pengendalian intern bpk terhadap unsur sistem pengawasan |pengawasan yang ditindaklanjuti |pengawasan bidang pemerintahan pemerintah meningkat spip yaitu: internal dan bidang pemerintahan danaparatur |dan aparatur yang ditindaklanjuti lingkungan pengendalian dibagi jumlah seluruh rekomendasi pengendalian, kebijakan bidang hasil pengawasan bidang penilaian risiko: pemerintahan dan pemerintahan dan aparatur dikali kegiatan pengendalian, aparatur informasi dan program peningkatan persentase rekomendasi hasil jumlah rekomendasi hasil ,00y9 ,00y6 komunikasi dan sistem pengawasan (pengawasan yang ditindaklanjuti |pengawasan bidang keuangan dan pemantauan internal dan bidang keuangan dan aset aset yang ditindaklanjuti dibagi pengendalian intern) tk. pengendalian jumlah seluruh rekomendasi hasil pem kota yk. pelaksanaan pengawasan bidang keuangan dan kebijakan bidang aset dikali,00y6 sistem pengawasan (pengawasan yang ditindak lanjuti |pengawasan bidang fisik yang internal dan bidang pembangunan fisik ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh pengendalian rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan bidang fisik dikali,00y6 sistem pengawasan pengawasan yang ditindak lanjuti pengawasan bidang pembangunan internal dan bidang pembangunan sosial ekonomi| sosial ekonomi budaya yang pengendalian budaya ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang rekomendasi hasil pengawasan pembangunan sosial bidang pembangunan sosial ekonomi budaya ekonomi budaya dikali program peningkatan persentase tindak lanjut pemeriksaan jumlah rekomendasi hasil ,90y6 87y9 dan evaluasi eksternal dan internal pemeriksaan yang ditindaklanjuti pengawasansam mam o207 mayoritas sistem nilai mayoritas sistem hasil penilaian money.) program persentase rekomendasi hasil jumlah rekomendasi hasil ,00y6 ,00y6 ,00y6 pengendalian intern pengendalian intern bpk terhadap unsur penyelenggaraan pengawasan yang ditindaklanjuti di pengawasan bidang pemerintahan pemerintah meningkat spip yaitu: pengawasan bidang pemerintahan danaparatur |dan aparatur yang ditindaklanjuti lingkungan dibagi jumlah seluruh rekomendasi pengendalian, hasil pengawasan bidang penilaian risiko: pemerintahan dan aparatur dikali kegiatan pengendalian, ata informasi dan persentase rekomendasi hasil jumlah rekomendasi hasil ,00y6 ,00y6 komunikasi dan pengawasan yang ditindaklanjuti '|pengawasan bidang keuangan dan pemantauan bidang keuangan dan aset aset yang ditindaklanjuti dibagi pengendalian intern) tk. jumlah seluruh rekomendasi hasil pem kota yk. pengawasan bidang keuangan dan aset dikali persentase rekomendasi hasil jumlah rekomendasi hasil ,00y6 ,00y6 ,00y6 pengawasan yang ditindak lanjuti pengawasan bidang fisik yang bidang sarana dan prasarana ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang sarana dan prasarana dikali mov persentase rekomendasi hasil jumlah rekomendasi hasil ,00y6 ,00y6 pengawasan yang ditindak lanjuti pengawasan bidang pembangunan bidang perekonomian dan sosial ekonomi budaya yang kesejahteraan rakyat ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat dikali perumusan kebijakan, persentase tindak lanjut pemeriksaan |jumlah rekomendasi hasil ,90y6 87y9 pendampingan dan |eksternal dan internal pemeriksaan yang ditindaklanjuti asistensiajaran kualitas aparatur sipil indeks kualitas persentase program persentase pemenuhan penataan asn jumlah asn yang tertata dibagi ,32y6 ,00y6 negara meningkat aparatur sipil negara (pemenuhan penataan pengembangan karir pemerintah kota yogyakarta jumlah keseluruhan kebutuhan asn |asn4 persentase aparatur sipil negara ang akan ditata pelayanan administrasi program pelayanan (persentase ketepatan waktu jumlah penyelesaian pelayanan ,31y9 ,77y6 kepegawaian administrasi pelayanan administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian yang tepat persentase kelulusan kepegawaian waktu dibagi jumlah permintaan diklat) dikali pelayanan dikali program peningkatan persentase kelulusan asn yang jumlah asn yang lulus diklat dibagi ,34y9 ,00y6 kompetensi aparatur (mengikuti pendidikan dan pelatihan |jumlah asn yang mengikuti diklat sipil negara kaliualitas aparatur sipil indeks kualitas persentase kepegawaian daerah persentase pemenuhan penataan asn jumlah asn yang tertata dibagi ,32y6 ,00y6 ,00y6 ,00y6 negara meningkat aparatur sipil negara (pemenuhan penataan pemerintah kota yogyakarta jumlah keseluruhan kebutuhan asn |asn4 persentase yang akan ditata pelayanan administrasi kepegawaian persentase ketepatan waktu jumlah penyelesaian pelayanan ,00y6 ,31y6 ,77y0 ,00y6 persentase kelulusan pelayanan administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian yang tepat diklat) dikali waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali pengembangan persentase kelulusan asn yang jumlah asn yang lulus diklat dibagi ,34y9 ,00y6 ,00y6 sumber daya manusia (mengikuti pendidikan dan pelatihan |jumlah asn yang mengikuti diklat kaliamera formula maikator sasaran strategis amanat saran pan bea motampp indikator program ormulatndikatorprogrameo (oa akuntabilitas keuangan indeks pengelolaan kinerja program program perencanaan persentase ketepatan waktu jumlah dokumen penganggaran yang ,00y6 ,00y6 ,00y6 dan aset daerah keuangan dan aset perencanaan dan dan pengendaliananggaran penganggaran penganggaran dikali 100y6 kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer program persentase penyerapan belanja realisasi belanja daerah dibagi ,16y6 ,80y6 ,00y6 kinerja program pengendalian belanja |daerah perencanaan belanja daerah dikali pengelolaan pembiayaan daerah dan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana anime hanan program pengelolaan persentase opd dengan laporan jumlah opd dengan laporan ,18y6 pembiayaan dan keuangan kategori baik keuangan kategori baik dibagi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) pertanggungjawaban jumlah seluruh opd dikali dikali pelaksanaan apbd program persentase pemenuhan kebutuhan realisasi pemenuhan barang daerah ,95y ,00y6 perencanaan, barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah pemanfaatan dan dikali inventarisasi ase pendapatan pajak daerah kontribusi pajak daerah pendapatan pajak daerah meningkat terhadap pad dibagi nilai pad dikali 100y6 nilai pajak daerah jumlah pajak daerah program pelayanan, persentase peningkatan penerimaan pajak daerah pada tahun dikurangi ,30y6 penetapan pajak pajak daerah tahun daerah persentase ketercapaian target pajak (jumlah capaian persentase masing ,00y6 item pajak program pembukuan persentase nilai tunggakan pajak jumlah tunggakan pajak daerah penagihan pajak daerah terbayar terbayar dibagi jumlah seluruh daerainerja realisasi caci susranstategs utama indikator. oma indikator program tdtatorprogameo romutamdikatorprogrampo resin program tanya program sasaran saran akuntabilitas keuangan indeks pengelolaan kinerja program program pengelolaan persentase ketepatan waktu jumlah dokumen penganggaran yang .00y6 .00y6 .00y6 .00y6 .00y6 dan aset daerah keuangan dan aset perencanaan dan keuangan daerahpenganggaran penganggaran dikali kinerja pengendalian belanja daerah dan persentase penyerapan belanja realisasi belanja daerah dibagi y60 .50y9 pengelolaan dana transfer daerah perencanaan belanja daerah dikali kinerja program pengelolaan pembiayaan persentase opd dengan laporan jumlah opd dengan laporan .00y6 .18y .00y6 .00y6 .00y6 dan pertanggungjawaban keuangan kategori baik keuangan kategori baik dibagi pelaksanaan apbd jumlah seluruh opd dikali kinerja program program pengelolaan persentase pemenuhan kebutuhan realisasi pemenuhan barang daerah 9695y .00y6 .00y6 .00y6 perencanaan, pemanfaatan barang milik daerah |barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dan inventarisasi aset) dikali dikali pendapatan asli daerah nilai pendapatan asli nilai pendapatan asli program pengelolaan persentase ketercapaian target realisasi ketercaapaian pendapatan .00y6 tercapai daerah daerah tahun pendapatan daerah (pendapatan asli daerah non pajak, asli daerah non pajak dan non non pendapatan blue dan bumi, pendapatan blue dan bumi non non bunga, non denda, non bunga, non denda non pengembalian pengembalian nilai tunggakan pajak daerah nilai tunggakan pajak daerah terbayar terbayar nilai pendapatan pajak daerah nilai pendapatan pajak daerah walikota yogyakarta, ttd haryadi sudutmutu fasilitas kesehatan presentase rumah sakit |jumlah rumah sakit dan ,92y9 meningkat dan puskesmas yang puskesmas yang terakreditasi terakreditasi jumlah semua rumah sakit dan puskesmas yang ada kota yogyakarta x100 derajat kesehatan jumlah kematian ibu jumlah kematian program peningkatkesehatan masyarakat pelayanan antennata sesuai standar pelayanan fasilitas pelayanan atau kematian dalam kurun kesehatan milik pemerintah dan waktu hari sejak,91jumlah wilayah yang melaksanakan jumlah wilayah yang sudah ktr melaksanakan kawasan tanpa rokok cakupan kelurahan siaga aktif jumlah kelurahan siaga aktif mandiri mandiri) jumlah seluruh kelurahan siaga yang: dibentuk) 100y6 persentase rumah, tempat tempat rerata persentase rumah, tempat ,50y6 ,12memenuhi syarat kesehatan syarat kesehatan jumlah air minum yang diperiksa): puskesmas kota yogyakarta program pelayanan indeks kepuasan layanan kesehatan indeks hasil pengukuran survey kesehatan dasar puskesmas kepuasan layanan masyarakat program pelayanan indeks kepuasan layanan kesehatan indeks hasil pengukuran survey kesehatan rujukan rumah sakit pratama kepuasan layanan masyarakat program upaya persentase penduduk miskin jumlah penduduk miskin yang pelayanan kesehatanersentase fasilitas kesehatan milik jumlah fasilitas kesehatan tingkat 95y9 pemerintah yang difasilitasi akreditasi (pertama dan tingkat lanjutan milik kesehatan tingkat |jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang pertama milik pemerintah yang memenuhi standar memenuhi standar jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah persentase rumah sakit yang (jumlah rumah sakit yang mendapat mendapat pendampingan sistem pendampingan kegiatan pelayanan pelayanan rujukan rujukan jumlah rumahsakit yang ada kota yk) presentase rumah sakit dan jumlah rumah sakit dan puskesmas ,05y0100y6rogram regulasi dan persentase fasilitas kesehatan yang jumlah fasilitas kesehatan yang 96y pengembangan sesuai standar sesuai standar jumlah semua faskes sumber daya kota kesehatan persentase tenaga kesehatan yang jumlah tenaga kesehatan yang berizin ,89y6 85y9 berizin jumlah semua tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kota persentase sertifikasi hotel, restoran jumlah hotel, restauran dan kolam 65y ,27y0 85y0 dan kolam renang yang sudah renang yang sudah tersertifikasi laik tersertifikasi laik sehat sehat jumlah semua hotel, restauran dan kolam renang yang ada kota yogyakarta persentase tenaga kesehatan sesuai jumlah tenaga kesehatan yang 91y6 ,81y6 93y9,62y 75y9ketersediaan obat, vaksin jumlah jenis obat, vaksin dan alvespuskesmas penggunaan obat rasional puskesmas jumlah puskesmas kota program pencegahan persentase penderita mendapatkan jumlah orang yang mendapatkan 100y6 dan pengendalian pelayanan sesuai standar pelayanan sesuai standar dalam penyakit kurun waktu satu tahun jumlahpsikotik)100y6derajat kesehatan jumlah kematian ibu jumlah kematian program pemenuhupaya kesehatan pelayanan antennata sesuai standar pelayanan fasilitas pelayanan atau kematian dalam kurun perorangan dan upaya kesehatan milik pemerintah dan waktu hari sejak kesehatan masyarakat100y6 ,91y6 100100y6,50y6 ,12y6 ,50,90y6 ,00y6 memenuhi syarat kesehatan syarat kesehatan jumlah air minum yang diperiksa) persentase institusi yang puskesmas yang telah diberi 100y6 melaksanakan ukk pengetahuan kesehatan kerja jumlah: puskesmas kota yogyakarta indeks kepuasan layanan kesehatan indeks hasil pengukuran survey puskesmas kepuasan layanan masyarakat indeks kepuasan layanan kesehatan indeks hasil pengukuran survey rumah sakit pratama kepuasan layanan masyarakat |
(a4) lai pax walikota bandunglingkungan pemerintah kota bandung telah diatur dengan peraturan walikota bandung nomor tahun dimana substansinya berdasarkan kepada peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan, namun dalam perkembangannya telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan, sehingga peraturan walikota walikota bandung nomor tahun tentang kebijakan akuntanebijakan ins. memutuskan menetapkan peraturan walikota bandung tentang kebijakan akuntansiasional anggaran pendapatan dan belanja daerahdan memuat tujuan msi dasar, prinsip prinsip akuntansi,ab kebijakan akuntansi pemerintah daerahtalk). kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud, dengan susunan sebagai berikut: lampiran1 kerangka konseptual akuntansi, lampiran kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, dan lampiran iii kebijakan akuntansi akunkebijakan akuntansi pemerintah kota bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. babdinansesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham, isi ( setdajinn nadin mukhtarudiny sh, mh. pembina tingkat nip. lampiran peraturan walikotabandung nomor tahun tanggal mei kerangka konseptual akuntansi definisi dalam kerangka konseptual akuntansi terdapat peristilahmaterialistiililaian adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu akun pada saat akan dilaporkan atau disajikan dalam laporan keuangan pada periode tertentu. penyajian adalah penempatan atau pengklasifikasian suatu akun pada saat akan dilaporkan atau disajikan dalam laporan keuangan pada periode tertentu. ootanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periodelp lo, lpe, neraca dan lak dalam rangka pengungkapan yang memadai. laporan keuangan konsolidasiandan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. aa. laporan keuangan interimadalah laporan keuangan yang diterbitkan antara dua laporan keuangan tahunan. ab. arus. ab. arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum daerah. ac. saldo anggaran lebih sal)defag. pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. ah. pos luar biasajkl. setara. al. setara kasman. persediaan0o. piutang transferperundang undangan. ap. investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat. aset tak berwujudu. kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyaivwy. pendapatan. ayazbc. pembiayaandfii. pendahul. kebijakan akuntansi pemerintah pemerintah daerahdaerah dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerahdaerahlnggaran pendapatan dan belanja daerah, kecuali perusahaan daerah. kerangkadan kendala informasi akuntansi: dan iv., manajemen,,,, d.menyediakan. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah kota bandungvimeskipudan dapat dipahami. uraian lebih rinci mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut: relevan laporan keuanganandung. tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah kota bandungandungsebagai berikut: penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah kota bandungandungdaerah. apabila pemerintah daerahpemerintah daerah. vii, dalam. dalam menentukan apakah suatu kejadian peristiwa memenuhi kriteria59. xtersebuttar unit pemerintahan dalam laporan keuangan.,x, meliputian. penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. prinsip realisasi ketersediaan pendapatan( basis kas) yang telah otorisasi melalui anggaran pendapatan belanja daerahsubstansi mengungguli bentuk formal dalam rangka menyajikan informasi dari transaksi dan peristiwa ekonomi secara wajar, transaksi dan peristiwa keuangtidak konsisten dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. prinsip periodisitas periode pelaporan keuangan adalah tahunan. laporan keuangan juga dapat disusun secara interim triwulanan atau semester. prinsip. prinsip konsistensi perlakuan akuntansi, penyajian dan klasifikasi pos pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali metode akuntansi yang baru memberikan informasi yang lebih baik daripada metode akuntansi yang lama, maka dapat dilakukan perubahan atas metode akuntansi yang diterapkan. pengaruh atas perubahan metode tersebutpengguna, yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. prinsip penyajian wajar laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar dan patuh pada standar akuntansi pemerintahan. seluruh pos pos dalam laporan keuangan disajikan secara wajar, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. xiii. kendala informasi akuntansi yang relevan dan andal kendala informasi akuntan,bandungbijakan. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan tujuan penyusunan laporan keuangan tujuan penyusunan laporan keuanganserta hasil hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerahandung penanggungjawabnya adalah walikota sedangkan untuk laporan keuangan skpd penanggungjawabnya adalah kepala skpd. ii. komponen. iii. komponen komponen laporan keuangan komponen komponen yang terdapat dalam dataset laporan keuangan pokok adalah meliputi: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan operasionalskpd), kecuali:. iv. laporan keuangan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas,daerah termasuk badan layanan umum, kecuali perusahaan daerah, laporan keuangan konsolidasi disajikan oleh dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk periode tahunan dan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumsebagai berikut: alasan.viewan perwakilan rakyat daeraherintah daerah untuk disampaikan kepada bpk ri selambat lambatnya (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sedangkan untuk satuan kerja perangkat daerahvii. struktur dan isi. pendapatan lra adalahonal, belanja modal, dan.. pos pos laporan dijelaskan sebagai berikutat berupa pengeluaran anatnaneraca. neraca neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah meliputc.. penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk bendahara umum daerah: pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerahtransitoriandung. informasi umum tentang pemerintah daerah, informasi tentang kebijakan fisc. viii. format laporan keuangan contoh format laporan realisasi anggaran lra) pemerintah daerah pemerintah daerah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan31 desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah) uraian yo) 20x1 20x1 20x0 amos redarsun erimsbaeah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang xxx xxx xxx dipisahkan ben daerah s.d pendapatan transfer | transfer pemerintah pusat w"amammamaw alam dana perimbangan s.d transfer pemerintahpusat waka anggaran realisasi realisasi uraian yo) 20x1 20x1 20x0jumlah pendapatan xxx xxx xxx transfer(7t26432) setan gps jumlah belanja operasi s.d xxx xxx xxx oli belanja modal belanja tanah anggaran realisasi realisasi uraian yo) 20x1 20x1 20x0 belanja jalan, irigasi dan xxx xxx xxx jaringan jumlah belanja modal s.d xxx xxx xxx jumlah belanja tak terduga xxx xxx xxx dna tea transfer transfer bagi hasil kedua (co bagi hasil pajak bagi hasil retribusi bagi hasil pendapatan lainnya jumlah transfer bagi xxx xxx xxx hasil desa s.d jumlah belanja dan xxx xxx xxx transfer setosa des sae pp! hasil penjualan kekayaan xxx xxx xxx daerah yang dipisahkan pinjaman dalam negeri xxx xxx xxx pemerintah pusat pinjaman dalam negeri xxx xxx xxx pemerintah daerah lainnya anggaran realisasi realisasi uraian yo) 20x1 20x1 20x0 pinjaman dalam negeri xxx xxx xxx lembaga keuangan bank pinjaman dalam negeri xxx xxx xxx lembaga keuangan bukan bank pinjaman dalam negeri xxx xxx xxx obligasi penerimaan kembali pinjaman xxx xxx xxx kepada perusahaan negara penerimaan kembali pinjaman xxx xxx xxx kepada perusahaan daerah penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah xxx xxx xxx lainnya jumlah penerimaan xxx xxx xxx pembiayaan s.d age penyertaan modal pemerintah xxx xxx xxx daerah pembayaran pokok pinjaman xxx xxx xxx dalam negeri pemerintah pusat pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah daerah xxx xxx xxx lainnya pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan xxx xxx xxx bank pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan xxx xxx xxx bukan bank pembayaran pokok pinjaman xxx xxx xxx dalam negeri obligasi pembayaran pokok pinjaman xxx xxx xxx dalam negeri lainnya anggaran realisasi realisasi uraian yo) 20x1 20x1 20x0 pemberian pinjaman kepada xxx xxx xxx perusahaan negaralainnya jumlah pengeluaran xxx xxx xxx pembiayaan s.d ama sisa lebih pembiayaan xxx xxx xxx anggaranebagai penerimaan pembiayaan ahun berjalan xxx) (xxx) subtitel( xxx xxx sisa lebih kurang pembiayaan anggar xxx xxx i(( xxx xxx contoh format laporan operasional lo) pemerintah kota bandungaeammorsasaw dan aoredarun era bacan pendapatan hasil pengelolaan xxx xxx xxx kya bramyngngsnsan jumlah pendapatan asli daerah xxx xxx xxx s.d7) tlh transfer pemerintah pusat ammmasam alam jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat dana xxx xxx xxx perimbangan s.d transfer pemerintah pusat keren kenaikan uraian 20x1| 20x0 penurunanpendapatan transfer xxx xxx xxxkan kenaikan uraian 20x1| 20x0 penurunan surplus defisit dari xxx xxx xxx operasi surplus defisit dari kegiatan non operasional surplus penjualan aset non xxx xxx xxx lancar surplus penyelesaian kew. xxx xxx xxx panjang surplus dari kegiatan non xxx xxx xxx operasional lainnya jumlah surplus non xxx xxx xxx operasional s.d defisit penyelesaian kew. jk. xxx xxx xxx panjang defisit dari kegiatan non xxx xxx xxx operasional lainnya jumlah defisit non operasional xxx xxx xxx s.d jumlah surplus defisit dari kegiatan non xxx xxx xxx operasional surplus defisit sebelum pos xxx xxx xxx luar pos luar biasa jumlah pos luar biasa xxx xxx xxx s.d kenaikan uraian 20x1| 20x0 penurunan contoh format laporan perubahan ekuitas lpe) pemerintah daerah pemerintah daerah laporanperubahanekuitas untukperiodeyangberakhirsampaidengan31desember20ox1dan20 uraian 20x1 20x0 ekuitasawal xxx xxx surplus defisit lo xxx xxx dampakkumulatifperubahankeb ajakan kesalahanmendasar: koreksinilaipersediaan xxx xxx selisihrevaluasiasettetaplai xxx xxx n lain xxx xxx ekuitasakhir xxx xxx contoh format neraca pemerintah daerah pemerintahdaerah neraca per desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah) aset xxx xxx selancar xxx kasi kas daerah xxx xxx kasi bendahara pengeluaran xxx xxx kasi bendahara penerimaan xxx xxx investasi jangka pendek (xxx xxx piutang pajak xxx piutang retribusi xxx xxx penyisihan piutang xxx (xxx belanja dibayar dimuka xxx bagian lancar pinjaman kepada xxx xxx perusahaan negara bagian lancar pinjaman xxx xxx kepada perusahaan daerah bagian xxx xxx lancar pinjaman kepada pemerintah pusat xxx xxx bagian lancar pinjamanpersediaan xxx jumlah aset lancar(4s xxx investasijangka xxx konstruksidalam pengerjaan xxx xxx akumulasi penyusutan (xxx) (xxx jumlah aset tetap(36s d42) xxx danacadangan xxx dana cadangan jumlah dana cadangan xxx selainnya xxx xxx tagihan penjualan angsuran xxx tuntutan ganti rugi kemitraandengan pihak ketiga xxx aset tak berwujud xxx xxx aset lain lain xxx xxx jumlah aset lainnya(50s xxx xxx jumlahaset xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx kewajiban kewajibanjangkapendek utang perhitungan pihak ketiga( pfk) xxx utang bunga xxx bagian lancar utang jangka panjang(62s d67) xxx kewajibanjangkapanjang utang dalam negeri sektor perbankan xxx contoh format laporan arus kas lak) pemerintah kota bandung metode langsung) pemerintah daerah laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan31 desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah) eesasoemawsoas daerah yang dipisahkan asian lain dyna sah xxx xxx alam rasimaam dana atasi umum sojmesemaaas arus kas dari aktivitas investasi semasa dipisahkan permanen sejsasamaas pengeluaran pembelian investasi non xxx xxx mma sessasabaaans maa brjaosmsuaas paman daan tere pemeran pusat pinjaman dalam negeri pemerintah daerah xxx xxx pinjaman dalam negeri lembaga keuangan xxx xxx pinjaman dalam negeri lembaga keuangan xxx xxx mama penerimaan kembali pinjaman kepada xxx xxx mantel penerimaan kembali pinjaman kepada xxx xxx (mama penerimaan kembali pinjaman kepada xxx xxx ommmmaibamatama tejrsamaas pembayaran pokok pinjaman dalam negeri xxx xxx (oma pembayaran pokok pinjaman dalam negeri xxx xxx (mata pembayaran pokok pinjaman dalam negeri xxx xxx (okmmtantaat pembayaran pokok pinjaman dalam negeri xxx xxx ikmmekenikata pembayaran pokok pinjaman dalam negeri xxx xxx pembayaran pokok pinjaman dalam negeri xxx xxx pemberian pinjaman kepada perusahaan xxx xxx mess pemberian pinjaman kepada perusahaan xxx xxx uraian 20x1 20x0 pemberian pinjaman kepada pemerintah xxx xxx daerah lainnya jumlah arus keluar kas s.d arus kas bersih dari aktivitas xxx xxx pendanaan arus kas dari aktivitas transistors kan penerimaan perhitungan fihak ketiga pfk) jumlah arus masuk kas pengeluaran perhitungan fihak ketiga xxx xxx (pfk) jumlah arus keluar kasir kas data catatan atas laporan keuangan pemerintah daerahkun kas dan setara kas, kebijakan akuntansi akun investasi jangka pendek, kebijakan akuntansi akun piutang dan penyisihan piutang, kebijakan akuntansi akun beban dibayar dimuka, kebijakan akuntansi akun persediaan, kebijakan akuntansi akun aset untuk dikonsolidasikan, kebijakan akuntansi akun investasi jangka panjang, kebijakan akuntansi akun aset tetap dan akumulasi penyusutan, kebijakan akuntansi akun dana cadangan, kebijakan akuntansi akun aset lainnya, kebijakan akuntansi akun kewajiban, il. kebijakan akuntansi akun ekuitas, kebijakan akuntansi akun pendapatan lo, kebijakan akuntansi akun pendapatan lra, oo. kebijakan akuntansi akun beban, kebijakan akuntansi akun belanja, ga. kebijakan akuntansi akun transfer kebijakan akuntansi akun pembiayaan,n peristiwa luar biasa. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomoonversi valuta asing dalam rupiah bermakna menukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya. translasi atau penjabaran artinya mengubah ekspresi pelaporan yang semula menggunakan nilai dalam valuta asing menjadi rupiah. il. klasifikasi kas meliputi: kas kas daerah: kas bendahara penerimaan: kas bendahara pengeluaran, kas lainnya,dan kas badan layanan umum daerah blue). setara kas meliputi: simpanan bank dalam bentuk deposito kurang dari (tiga) bulan:dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari (tiga) bulan. illmeliputandu, uang tunai (uang kertas tunai dan logam) bendahara umum daerah. kaskas rumah sakit umum daerah merupakan kas yang dikelola oleh rumah sakit umum daerah sebagai badan layanan umum daerah, yang bersumber dari pendapatan badan layanan umum daerah. tidak termasuk kas kas daerah adalah perhitungan fihak ketiga pfk) berupa pajak pusat seperti pajak pertambahan nilai ppn) dan pajak penghasilan ph)ivv.penyajian. penyajian kas dan setara kas disajikan neraca pada kelompok aset lancar. kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kasmeliputi: jumlah, jenis, jangka waktu penempatan untuk setara kas, bank tempat penyimpanan kas dan setara kas milik pemerintah daerah, jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas dan dijelaskan dalam talk, dan komponen kas dan setara kas dalam lak yang jumlahnya sama dengan pos terkait neraca. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomordalam rangka untuk dimiliki selama (dua belas) bulan atau kurang. ii. karakteristik dan klasifikasi karakteristik investasi jangka pendek meliputi: dapat segera terjual belikan dicairkan, pemanfaatan kas oleh pemerintah daerah dapat melalui investasi jangka pendek. namun demikian, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan resiko yang rendah dan jangka waktu investasi yang dilakukannya tidak melebihi akhir tahun anggaran, untuk tujuan keamanan dan efektifitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). investasi jangka pendek dapat berupaiiiiv. pengukuran. iv. pengukuran investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri,, apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut. penilaian penilaian investasi pemerintvi. penyajian investasi jangka pendekdisajikan neraca padameliputi: kebijakan akuntansi untuk investasi jangka pendek, jenis jenis investasi, jangka waktu investasi, jumlah investasi,dan penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomor piutang dan penyisihan piutang definisigihii. klasifikasi klasifikasi piutang meliputi:meliputi: piutang pajak, meliputi: pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas. transfer. transfer antar pemerintahan piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, meliputitransfer antar daerah,meliputiiiiv.pengukuran. iv,,. jalan wastukancana nomor telp. fax bandung, provinsi jawa baratilaian piutang piutangdinilai sebesarjumlah yangdapatdirealisasikan,setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertatih, dan penghapusanyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. perhitungan penyisihan piutang tidak tertatih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (aging schedule). penilaiaualitas piutang daerahpajak dapat dibagi berdasarkan cara pemungut pajak yang meliputi: pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment), sebagai berikut: kualitas lancar, dengan kriteria meliputi. kualitas diragukan, dengan kriteria meliputimeliputikurang darikurang daritahun atas. penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut: kualitas lancar, jika umur piutang sampai dengan kurang dari bulan, kualitas kurang lancar, jika umur piutang sampai dengan kurang dari bulan, kualitas diragukan, jika umur piutang sampai dengan kurang bulan, kualitas macet, jika umur piutang bulan atas. penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusimbentukan penyisihan piutang tidak tertatih penyisihan piutang tidak tertatih ditentukan sebagai berikut: kualitas lancar sebesar (setengah keseratus),meliputi(lima milyar rupiah) write offantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal)rp. (lima milyar rupiah) oleh walikota, sedangkan kewenangan atas rp. o(lima milyar rupiah)vi.penyajian. vi. penyajian penyajian piutang disajikan neraca pada kelompok selancar. piutang harus disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net reliable value). untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan penyisihan piutang tak tertatih. pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. vii. pengungkapiutang, meliputi: jumlah piutang, jenis piutang, cc. pihak debitur, rincian umur piutang, persentase penyisihan piutang tidak tertatih,dan jumlah penyisihan piutang tidak tertatih. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomor beban dibayar dimuka definisiii. klasifikasi klasifikasi beban dibayar muka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa guna (leasing). iii. pengakuan beban dibayar muka diakui pada saat pengeluaran kas untuk mendapatkan jasa masa depan. iv. pengukuran pengukuran beban dibayar muka dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa masa depan. penyajian beban dibayar dimuka disajikan sebesar nilai jasa yang masih harus diterima. beban dibayar muka disajikan pada neraca dalam kelompok aset lancar jenis beban dibayar muka. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomoil. klasifikasi klasifikasi persediaan meliputi: barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, alat tulis kantor, bahan baku. iiv.pengukuran. ivcatat sebesar: biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelianpenilaian persediaan dinilai dengan menggunakan metode fifa, persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam macam jenis,yaitu nilai tukar aset atau nilai kesepakatan antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. vi. penyajian persediaan disajikan pada neraca dalamersediaan, meliputi: kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengukur persediaan, jumlah persediaan, jenis persediaan,dan kondisi persediaan, yang rusak atau usang. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomor aset untuk dikonsolidasikan definisiii. pengakuii. pengukuriv. penyajian dan pengungkapan aset untuk dikonsolidasikan disajikan pada neraca ppid, akun ini akan tereliminasi. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomor investasi jangka panjang definisi investasi jangka panjangadalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari (dua belas) bulan. ii. klasifikasi investasi jangka panjang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: investasi nonpermanen merupakaninvestasi nonpermanen meliputi: pinjaman kepada perusahaan negara, pinjaman kepada perusahaan daerah, pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya, investasi dalam surat utang negara, investasi dalam proyek pembangunan,dan investasi nonpermanen lainnya.rusahaan daerah dan perusahaan negara. iiiiakui sebagai investasi. investasi jangka panjangiv. pengukuran. iv. pengukuran iv.a investasi nonpermanen dicatat sebesar: dalam bentuk obligasi jangka panjang diukur sebesar nilai kebolehannya,lam bentuk penanaman modal proyek proyek pembangunan pemerintah diukurv.b investasi permanen dicatat sebesar: dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka panjang) diukur sebesar biaya perolehan. apabila biaya perolehan tidak diketahui maka diukur sebesar nilai wajahnya. apabila tidak ada nilai wajar maka diukur, dalam bentuk non saham (deposito jangka panjang) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut. penilaian penilaian investasi jangka panjang dibagi dua, meliputi: investasi nonpermanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, meliputi: kepemilikan kurang dari menggunakanpemilikan. kepemilikan o0 sampai atau kepemilikan kurang dari tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari menggunakan metode ekuitasvi. penyajian investasi jangka panjang (permanen dan nonpermanen) disajikan pada neraca dalam kelompok aset non lancar. penyisiha1sd2 2s.d3 3s.d4 lebih dari investasi non permanen penyisihanmeliputi: kebijakan akuntansi investasi jangka panjang, perubahan harga pasar investasi jangka panjangdan perubahan pos investasi jangka panjang. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomor aktiva tetapkan akumulasii. jalan, irigasi, dan jaringan,,lasifikasi aset tetap secara rinci diatur dalam bagan akun standar. illdua belas( capitalization threshold) nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetapmenentukanapakahperolehan suatuasetharusdikapitalisasiatautidak. nilai. nilaisatuanminimumkapitalisasiasettetapmeliputi: pengeluaran untuk per satuan peralatandan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari rp. (tigaratus rupiah), pengeluaran untuk bangunan dan gedung yang sama dengan atau lebih dari rp. .(sepuluh juta rupiah). nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetapdikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan irigasi jaringan dan set tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. iv. pengukuran aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesarkepanitiaan. tanah. tanahdiakuipertamakalisebesarbiayaperolehannya. biayaperolehanmen cakuphargapembelianataubiayapembebasantanah,biayayangdikeluarka ndalamrangkamemperolehhak,biayapematangan,pengukuran,penemu nan, danbiayalainnyayangdikeluarkansampaitanahtersebutsiappakai. nilai nahjugameliputinilaibangunantuayangterletakpadatanahyangdibeliters ebutjikabangunantuatersebutdimaksudkanuntukdimusnahkan. biayaperolehan peralatandan mesinmenggambarkanjumlahpengeluarany angtelahdilakukanuntukmemperolehperalatandanmesintersebutsampai siapakah. biayainiantaralainmeliputihargapembelian,biayapengangkuta n,biayainstalasi,sertabiayalangsunglainnyauntukmemperolehdanmemp ersiapkansampaiperalatandanmesintersebutsiap. biayaperolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkanseluruhbiaya yang dikeluarkan untuk memperolehjjalan, jaringan,daninstalasitersebut siapakah. biayaperolehan aset tetap lainnyamenggambarkanseluruhbiayayangdike luarkanuntukmemperolehasettersebutsampaisiappakai. biayaadministrasi danumumlainnyabukanmerupakansuatukomponenbiayaasettetapsepan jangbiersebuttidakdapatdiatribusikansecaralangsungpada biayaperolehanasettetapataumembawaasetkekondisikerjanya. namunkal aubiayaadministrasidanumumtersebutdapatdiatribusikanpadaperoleha nnyamakamerupakanbagiandariperolehanasettetap. atribusibiayaumumdanadministrasiyangterkaitlangsungpengadaanasett etapkonstruksimaupunnonkonstruksiyangsejenisdalamhalpengadaanle bihdarisatuasetdilakukansecara proporsionaldengannilaiaset,ataudenganmembebankankepadaasetterte ntuyangpalingmaterial. biaya. biayaperolehansuatuasetyangdibangundengancaraswakeloladitentukan menggunakanprinsip yangsamasepertiaset yangdibeli. setiappotongandagang dan rabatdikurangkandarihargapembelifasos kasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasis kasum diperoleh. pertukar. suatuasettetapdapatdiperolehmelaluipertukaranatassuatuasetyangserup ayangmemilikimanfaatyangserupadanmemilikinilaiwajaryangserupa. saat uasettetapjugadapatdilepasdalampertukarandengankepemilikanasetyang serupa. dalamkeadaantersebuttidakadakeuntungandankerugianyangdiak uidalamtransaksiini. biayaasetyangbarudiperolehdicatatsebesarnilaiterca tat(carryingamountjatasasetyangdilepas. nilaiwajaratasasetyangditerimatersebutdapatmemberikanbuktiadanyasu atupengurangan(impairmentjnilaiatasasetyangdilepas. dalamkondisiseper tini,asetyangdilepasharusditurun nilai bujukan(twwrittendown)dannilaisetelahditurun nilai bujukan (writtendown)tersebutmerupakannilaiasetyangditerima. contoh aripertukaranatasasetyangserupatermasukpertukaranbangunan,mesin, peralatankhusus,dankapalterbang. apabilaterdapatasetlainnyadalampert ukuran,misalnyakas,makahalinimengindikasikanbahwaposyangdipertuk arkantidakmempunyainilaiyangsama. aset donasi asettetapyangdiperolehdarisumbangan(donasi)harusdicatatsebesartermasukasetdonasi, apabila penyerahan asettetaptersebutdihubungkandengankewajibanentitaslainkepadapemeri antardaerah. sebagaicontoh,satuperusahaanswastamembangunasettetap untukpemerintahdaerahdenganpersyaratankewajibannyakepadapemerin tahdaerahtelahdianggapselesai. perolehanasettetaptersebutharusdiperlak ukansepertiperolehanasettetapsatuanminimumkapitalisasiasettetapuntukpengeluaransetelahperole hanyangdimaksuddisesuaikan dengan batasan kapitalisasi yang telah ditetapkan. gedung d. intensitas kerusakan bangunan gedung berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum, besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, yang ditentukan sebagai berikut:: rehabilitasi ringan untuk kerusakan ringan sampai dengan rehabilitasi sedang untuk kerusakan sedang sampai dengan rehabilitasi berat untuk kerusakan berat sampai dengan renovasi. renovasi sedang untuk kerusakan sedang sampai dengan455 cc. renovasi berat untuk kerusakan berat sampai dengan6550306, restorasi sedang untuk kerusakan sedang sampai dengan y60, restorasi berat untuk kerusakan berat sampai dengan65 y0.skpd terkai6) dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada skpd terkait. v.penyusutsecara rinci disajikan dalam lampiran kebijakan akun aset tetap dan akumulasi penyusutan. aset tetap berikut tidak disusutkankebijakan akun aset tetap dan akumulasi penyusutvi. penyajian aset tetap dan akumulasi penyusunannya disajikan neraca pada kelompok aset nonlinear dan rinciannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan lk)aset tetap, meliputi: kebijakan akuntansi mengenai aset tetap, jenis aset tetap, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, jumlahdasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount),danresidu aset tetapset dapatdilakukandenganmembangunsendiri(swakelola)ataumelaluipihakke tigadengan kontrakkonstruksi. kontrakkonstruksidapatmeliputi: kontrak untuksuatu.biasanyamerupakandicatatdenganbiayaperolehan. nilaikonstruksiyangdikerjakansecarakonstruksikegiatanpembangunankonstruksidihentikansementaratidakdiseb abkanolehhal halyangbersifatforcemajeurmakabiayapinjamanyangdibayarkanselamama sapemberhentiansementarapembangunankonstruksidikapitalisasi. kontraktabel. tabel kebijakan akuntansi akun aset tetap dan akumulasi penyusutan tabel masa manfaataset tetap masa kodifikasi uraian manfaat jep app esamangamaea ajjepajmmamemearaa ajjapejmtanaataomabemaoe ajoppojmmsagateman alat pemeliharaan tanaman alat pammmmeman ippejmmumtaoa masa kodifikasi uraian manfaat tahun) alat laboratorium fisika nuklir demam alat proteksi radiasi proteksi radiation application and non destructive astamramyarag jemmetmsmema jpprejaa ipppemarmamtn tppjomamutowarai bangunan pengaman sungai dan ammantemamnan bangunan pengembangan sumber air dan masa kodifikasi uraian manfaat tahun) ajo batman bersisi epojemammat tabel kebijakan akuntansi akun aset tetap dan akumulasi penyusutan tabel penambahan masa manfaataset tetap karena pengeluaran setelah perolehatahun) penyusutan) mann80 sasak see pom see rama alat angkutan darat overhaul s.d. y96 bam alat angkutan darat overhaul s.d. y96 mama ses ao0 hah alat angkutan apung overhaul s.d. y96 ema rsas pet sa5aa000 alat angkutan apung renovasi s.d. y96 bee dan hah rsas0 statangkutan bermotor overhaul s.d. y96 kosi pers a00 pak hah alat bengkel dan alat pes dana denda hah rsas0 pola hah sasak000 alat bengkel tak ber renovasi s.d. y96 pes bnn benar pets as0 tim hah sak evo mat pertanian paksa sites170 alat kantoran rumah 20fcangga pola sasak000 alat rumah tangga overhaul haha as0 pola alat studio, komunikasi overhaul s.d. 25y6 pee bos dna lat studio 225food50o0 ats0 hah sak ses ao0 pmt hah sak asm pkm hah saat0o0 peralatan komunikasi overhaul s.kedokteran dan peak alat kedokteran overhaul pee a00 pola alat kesehatan umum overhaul 20es.d. pee a00 ats0 hah sak matlaboratorum asm hah hah sasak000 unit alat laboratorium overhaul s.d. pama a hah rsas0 po0task hah alat proteksi radiasi overhaul s.d. y965ats0 hah saat0o0 radiation application overhaul s.d. y96 non destructive testing aal ps3aso0 posko sa5a000 alat laboratorium overhaul s.d. bawang peralatan laboratorium overhaul s.d. y96 ea, alat laboratorium overhaul s.d. standarisasi kalibrasi evo alat persenjataan solo petom pso persenjataan non renovasi s.d. bnn se3 aso0 tim senjata sinar overhaul csd. ooh a500 ops wes a5o0 task pena komputer ses ao0 p0sao00 ses ao0 p0sao00 alat eksploropografi ooh wes a500 tsm ooh wes a5o0 task dea alat pengeboran paso0 eps p0soo0 alat pengeboran non renovasi s.d. y96 pes mea wos a500 p0sao00 ben alat produksi pengolahan dan sumur renovasi po0atom p0sao00 produksi renovsm hah santo0 oo pengolahan dan overhaul s.d. y96 pem ps3aso0 ski aa000 alat bantu explosi hah irs as0 pola petes a500 po0ats0 hah aao0o0 alat keselamatan kerja ers as0 pmt hah sak alat pelindung ' | renovasi 20fcd. hah ers as0 haha ktm hah santo0 oo maa alasan renovasi 20css ao0 haha pet sa5 aa000 asm pet sa5aa000 rara alat peraga pelatihan overhaul s.d. y96 mma pers a500 po5ats0 hah saat00 peralatan proses pama unit peralatan proses overhaul s.d. 25y0 leg bnn dan hah rsas0 psim hah sasak000 ramburambu rambu rambu lalu overhaul s.d. peelintas udara hah as0 pola hah sasak000 rambu rambu lalu overhaul s.d. bem pee a00 pks ole peralatan olah raga lo ses ao0 pmt hah santo0 oo bemancedas bangunan gedung renovasi s.d. y96 maa hah haha pos bangunan gedung renovasi s.d. mama hah pon see monumen candi tugu peringatan renovasi s.d. emberantas bangunan menara renovasi s.d. paman pom ooh dan ben tugu titik kontrol aan ooh jalan dan jembatan ooh a00 aan see bangunan air psa rok bangunan pengairan renovasi s.d. bepenyusutan) tahun) 5assam bangunan renovasi s.d. pengembangan rawa emas aa, bangunan pengaman renovasi s.d. sungai pantai penanggulangan bangunan renovasi s.d. pengembangan sumber bangunan air renovasi s.d. men aan ooh pene0s aam hop were pan instalasi pengelolaan renovasi s.d. p0aam gam instalasi pengolahan renovasi s.d. bantan po0aam hop instalasi pembangkit renovasi s.d. tes man pom ooh p0saat hop psm p0aam gampo0aas0 gam po0aas0 ooh gam jaringan po0aas0 pan aan see po0aam sees pe0s aam hop were nan alat musik overhaul s.d. psn persentase penambah renovasi restorasi masa overhaul dari nilai uraian jenis manfaat perolehan diluar tahun) penyusutan)overhaul renovasi kebijakan akuntansi akun nomor dana cadangan definisi dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untukmenampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yangil. klasifikasi dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. dana cadangandapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuanpembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini: dana cadangan pembangunan jembatan, dana cadangan pembangunan gedung, dana cadangan pembangunan waduk, dana cadangan penyelenggaraan pilkada, dana cadangan penyelenggaraan pekan olahraga nasional pon). ill. iv. pengukuran pembentukan dana cadangan. pembentukan dana cadangan diakui ketika ppid telah. penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya. apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untukkegiatan yang dituju maka bud akan membuat surat perintahdana cadangan yang sudah cair akan digunakan padaprogram kegiatan skpd pelaksana. proses penggunaan danpencatatan dana cadangan pada skpd mengacu padaprosedur belanja dan akuntansi belanja. penyajian dana cadangan disajikanvi. pengungkapan pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang kurangnya harus diungkapkan hal halmeliputi pencairan dana cadangan. kebijakan.lsama pemanfaatan, bangun serah guna, bangun guna serah, aset tidak berwujud, yaitu goodwill, lisensi, franchise, hak cipta paten dan aset tidak berwujud lainnya, aset lain lainil.a. iii.bih.c aset. ill.ci.div.pengukuracccv.amortisasivii. kebijakan akuntansi akun nomorperikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. il. klasifikasi kewajiban diklasifikasikan menjadi: kewajiban jangka pendek,yaitu,yaitu semua kewajiban lainnya luar kewajiban jangka pendek. kewajiban jangka panjang hanya terdapat ppid. namunkewajiban. kewajiban jangka pendek kewajiban jangka pendek terdiri dari: utang perhitungan pihak ketiga utang pfk), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima muka, utang beban, kewajiban untuk dikonsolidasikan, utang jangka pendek lainnya. utang perhitungan pihak ketiga utang perhitungan pihak ketiga adalah hutang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. utang perhitungan pihak ketiga pfk), terdiri dari: utang aspen utang akses utang pusat utang ppn pusat, utang. utang bunga kepada bank lembaga keuangan, utang bunga dalam negeri lainnya ,danandung dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari sumber dalam negeri: utang bank, utang obligasi sun), utang pemerintah pusat, utang pemerintah provinsiada waktu (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. pendapatan. pendapatan diterima dimuka,diri dari uang muka dari pihak ketiga atas penjualan produk pemda dan uang muka lelang penjualan aset daerah utang beban.kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu r k ppid. akun ini digunakan oleh entitas akuntansi skpd sepanjang mempunyai transaksi dengan entitas pelaporan ppidutang jangka pendek lainnya utang jangka pendek dan utang jangka pendek lainnya. kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri utang luar negeri utang jangka panjang lainnyaii. pengakuansecara. secara umum, kewajiban atas diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim kewajiban dari pihak ketiga namun hingga saat penyusunan laporan keuangan belum dibayarkan dilunasinon exchange transactions)government related events) iv. pengukur hingga saat penyusunan laporan keuangan belum dibayar dilunasi kepada pihak ketiga terkait. iv.atraded debt)sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuhv.penilaian. penilaian kewajiban dinilai sebesar nilai tercapainya. jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilaipari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premiumyang belum diamortisasi. sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesardengan harga premium nilainya akan berkurangajian kewajiban disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban, yang terdiri atas: kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjangyang masih harus disetorkan. viewajiban, antara lain: kebijakan akuntansi kewajiban, jenis transaksi kewajiban, saldo utang,dan jangka waktu penyelesaian kewajiban. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomorkiliiiv. penilaian ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah(dikurangi) surplus defisit lo, lpa siapa, saldo penutupan perubahan sal dan perubahan lainnya. v.penyajian. penyajian ekuitas disajikan pada neraca dalam kelompok ekuitas. vi. pengungkapan kebijakan akuntansi ekuitas, nilaiakhir ekuitas. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomoradalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. ii. klasifikasi pendapatan pemerintah daerah terdiri dari: pendapatan asli daerah, dana perimbangan pendapatan transfer), lain lain pendapatan yang sah. i.alain lain pendapatan asli daerah kota bandung yang sah meliputi jasa giro, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, komisi, potongan dan lainnya., dana alokasi umum, dana alokasi khusus. ii.c. lain lain pendapatan yang sah penerimaan pemerintah daerahgakuan, ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi, dokumentimbulnyahaksulit,tidakdiperolehatautidakditerbitkan, misalnyapendapatanatas jasa giro,, sistematauadministrasipiutang(termasukagingschedulepiutang) harusmemadai, hal initerkaitdenganpenyesuaiandiawaldanakhir tahun. apabilasistem administrasitersebuttidakmemadai, tidak diperkenankanuntuk mengakuihakbersamaandenganpenerimaan kas, karenaadarisiko pemerintah daerahtidakmengakuiadanyapiutangdiakhir tahun. dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu padaperaturan perundanganyangmengaturmengenai badan layanan umum daerah. pengakuan pendapatan dibagimenjadiduayaitu: pendapatan diakui bersamaandenganpenerimaan kas selama tahun berjalanpendapatan. pendapatan odiakui d skr yang diterbitkan dengan metode official assessment atau peraturan presiden peraturan menteri keuangan peraturan gubernurdapatan diakui bersifat non kas pendapatan diakui bersifat non kas berupa pendapatan yang tidak melibatkan kas misalnya perolehan asset tetap yang berasal dari hibah. hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan aset tetap. iv. pengukuran pendapatan diukur dan dicatat berdasarkanazasbruto,yaitudengan membukukan pendapatanbruto,dantidakmencatatjumlahnetonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). dalamhabesaranpengurangterhadap pendapatan obrutofbiaya) bersifatvariabel terhadap pendapatandimaksud dantidak dapat diestimasiterlebih dahuludikarenakanprosesbelumselesai,v.penyajian. penyajian pendapatan disajikan pada laporan operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan. vi. pengungkapan kebijakan akuntansi, dasar hukum, jenis pendapatan,ii. klasifikasi pendapatan pemerintah kota bandung terdiri dari: pendapatan asli daerah dana perimbangan pendapatan transfer) lain lain pendapatan yang sah il.a.pendapatan dari lain lain pendapatan asli daerah pemerintah daerah yang sah terdiri atas: dana alokasi umum, dana alokasi khusus. il.c. lain lain pendapatan yang sah penerimaan pemerintah kota bandungpada saat: kas.danhinggatanggalpelaporanbelumdisetorkanke rsud, denganketentuan bendahara penerimaan tersebutmerupakanbagian dari bud. kasataspendapatantersebuttelahditerimasatker skp ddandigunaka langsungtanpadisetorke rsud, dengansyaratentitaspenerimayangdigunakanuntukmendanaipengeluaranentitas telah diterima,dengan syaratentitaspenerimawajibmelaporkannyakepada bud. kasataspendapatan yangditerimaentitaslaindiluarentitaspemerintah berdasarkanotoritas yangdiberikanoleh bud, danau mengakuinya sebagaipendapatan. iv. pengukuran pendapatan adiukurdandicatatberdasarkanazasbruto,yaitu denganmembukukan penerimaanbruto,dantidakmencatatjumlah fotonya(setelahdikompensasikandenganpengeluaran). dalamhalbesaranpengurangterhadap pendapatan abrutofbiaya) bersifatvariabel terhadap pendapatandimaksud danpenyajivi. pengungkapan kebijakan akuntansi, dasar hukum: jenis pendapatan, jumlah.il. klasifikasi beban terdiri atas: beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban. beban hibah: beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, beban penyisihan piutang, j . beban lain lain. i.aepala daerah wakil kepala daerahil.bil.c. beban bungarmasuk beban pembayaran biaya biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibii.c beblain dan beban subsidi kepada perusahaan. beban subsidi diakui saat ketika spp atas beban ini sudah diterbitkan. ild beban hibah beban hibah adalah beban pemerintah daerah dalam bentukwajib dan tidak mengikat. beban hibah meliputi beban hibah kepada, beban hibah kepada pemerintahan daerah lainnya, beban hibah kepada pemerintah desa, beban hibah kepada perusahaan daerah bumicil.f beban penyusutanil.g. i.g beban transfer beban transfer adalah beban yangilh beban penyisihan piutang bebanterkait ketertarikan piutang: belanja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dprd) sekretariat daerah dinas lembaga teknis daerahkota kota kabupaten. iii. pengakuan beban diakui pada: saat timbulnya kewajiban, saatterjadinya konsumsi aset, dan saatterjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. saatota banduivbeban disajikan pada laporan operasional berdasarkvi.pengungkapan,meliputi: kebijakan akuntansi dasar hukum jenis beban jumlah beban pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, dan informasi lainnya yang dianggap perlu. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomoril. klasifikasi klasifikasi belanja terdiri menurut standar akuntansi pemerintah sebagai berikut:.belanjajelasan untuk beban beban tersebut adalah sebagai berikut: il.a. belanja pegawai belanja pegawaiil.a. belanja barang dapat dibedakan menjadi:illa. belanja bungail.a. belanja subsidiil.a. hibah. ila. hibahil.a. bantuan sosialil.bjalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. il.cii.d belanja. i.d belanja transfer belanja transfer adalah belanja berupa pengeluarandaiiiivv.penyajianvi. pengungkapan hal hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, meliputikonversi yang harus dilakukan akibat perbedaan klasifikasi akun belanja dari berbagai peraturan yang mengatur bas,dan informasi lainnya yang dianggap perlu. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomor17n. iliiiterdapat penetapanhak pendapatanivv.penilaivi. penyajian dan pengungkapan transfer baik transfer masuk maupun transfer keluar disajikan dalam laporan realisasi anggaran lra) dan laporan operasikan lo) dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan., penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya, penjelasan, dan, penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya,, dan informasi lainnya yang dianggap perlu. kebijakan. kebijakan akuntansi akun nomor pembiayaan definisi pembiayaan merupakanapat dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. il.a penerimaan pembiayaan penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. penerimaan pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.dan penerimaan kembali investasi dana bergulir. ii.bpengeluaran pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini. pembentukan dana cadangan penyertaan modal investasi pemerintah daerah pemberian pinjaman daerah. iiiiv.pengukuran. ivmbiayaan disajikan pada laporan realisasi anggaran vi. pengungkapan hal hal yang perlu diungkapkan sehubungan pembiayaan antara lain: penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berken penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah, konversi yang harus dilakukan akibat perbedaan klasifikasi akun pembiayaan dari berbagai peraturan yang mengatur bas, dan informasi lainnya yang dianggap perlu. kebijakanfinisi dan istilah dalam kebijakan akuntansi dikenal istilahngan pengertian sebagai berikut:yang tidak berulangadalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembaliii.koreksi. il. koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada huruooaa:ii.perubahperubahan. ivkan dihentikan tampak pada laporan keuangan. pendapatvj , hakikat. ilditetapkan bandung pada tanggal mei walikota bandung, ttd. mohamad ridwan kamil sajinasrsesuai dengan aslinya kepala" hukum dan ham, setdapyian na mainan taruhan,,sh, mh. pembina tingkat nip. jalan wastukancana nomor telp. fax bandung, provinsi jawa barat |
ta, rp rama pan walikota bandungsistem akuntansi pemerintahan daerah, bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan jo.merintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan walikota dengan mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan dalam rangka penerapan sistem akuntansi pemerintahanistem akuntansi pemerintah daerah, mengingat undang undang nomor tahun tentang keuangan negar. akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,, terdiri dari: sistem akuntansi skpd, sistem akuntansi skpd,api dan bas sebagaimana ditetapkaniii ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini berlaku, maka ketentuabertentangan dengan peraturan walikota ini. bab rsesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham, ifa. ial sis sertakpdyang dilakukan saat penyusunan laporan keuangan yang memiliki tugas, sebagai berikut: mencatat transaksi atau kejadian piutang berdasarkan bukti transaksi yang yang belum diterima pembayarannya buku jurnal, melakukan jurnal transaksi atau kejadian pendapatan kedalam buku besar masing masing rekening,atau setoran, bukti memorial, dokumen lain yang dipersamakan. sistem dan prosedur pencatatan akuntansi perlakuan akuntansi pada saat penyusunan laporan keuangan untuk transaksi piutang pada skpskxxx selain itu, ppk skpd juga melakukan jurnal penyesuaian pendapatano.beeaset lainnya) bagian lancar piutang jangka panjang aset lancar)jj.cio. xxx mencatat penghapus bukan dan penghapus tagihan piutang. berdasarkan keputusan walikota,jurnal untuk penghapusan piutang yang penyisihan bintangnya belum seluruhnya disisihkan. penyisihan piutang. jee xxx beban penyisihan piutang. j.i. xxx piutang. jooasedangkan metode pencatatan persediaan yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan adalah metode periodik. pihak terkait pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan, antara lainatas pengelolaan persediaan. mana pada akhir periode melakukan stock name,dengan metode periodik adalah sebagai berikut: pada awal tahun berdasarkan. kkk pada saat pembelian berdasarkan tembusan sp2d dari bud atau inavoice, ppk skpd akan mencatat beban persediaan dan kas pada bendahara pengeluaran. beban persediaan . kkktitbeban persediaan yang sesungguhnya sebesar saldo awal ditambah pembelian selama tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan. persediaan . jeelebihi batasan kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. pihak yang terkait pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap, antara lainyang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap, antara lain: berita acara serah terima barang atau pekerjaan, sp2d ls:, spj, surat permohonan kepala skpd tentang penghapusan aset tetap, keputusan walikota tentang penghapusan aset,o setelah sp2d atau nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan. belanja modal. meme.oee. belanja modal.oweoooeee. akumulasi penyusutan. jisoo.xxx aset tetap.o.oooeeatat penghapusan aset tetap yang telah direklasifikasi aset lainnya berdasarkan keputusan walikota joinlainnya .i. eee akumulasi penyusutan. jkk. xkk aset tetap. ocesexlainnya .i.oooennna akumulasi penyusutan. j.j defisit penjualan aset tetap. . ji.ii. xxx aset tetap.eooocatlnalanananannannnaan . me.ee xxx hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkanma . jee kkk akumulasi penyusutan aset tetap (yang keluar . xxx aset tetap .(yang kedua tt) . jee kkk surplus penjualan aset non lancar .j. jitu. xxx pemberian hibah atas aset yang belum disebutkan berdasarkan keputusan walikota tentang hibah dan naskah pemberian hibah, ppk skpd membukukan pada buku jurnal: beban hibah . we. j: konstruksi dalam pengerjaan . je. xxx aset tetap.kewenangan ini khususnya untuk dead dalam fungsinya sebagai skpd. pihak terkait pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya, antara lainbendahara pengeluaran yang memiliki tugas, sebagai berikut: mencatat transaksi atau kejadian aset lainnya berdasarkan bukti transaksi yang sah buku jurnal umum, dan memposting jurnal transaksi atau kejadian aset lainnya ke, antara lain: kontrak atau perjanjian penjualan secara angsuran atau berita acara penjualan atauatau perjanjian sewa atau yang dipersamakan. kontrak atau perjanjian kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan, kontrak atau perjanjian kerjasama bot atau dokumen yang dipersamakan, kontrak atau perjanjian kerjasama bot dan bast atauatau ijin dari pemegang hak kekayaan intelektual hari) tentang hak cipta dan paten atau dokumen yang dipersamakan, surat usulan penghapusan atau dokumen yang dipersamakan, dokumen lainnya yang dipersamakan. sistem dan prosedur pencatatan akuntansi perlakuan akuntansi untuk transaksi 1set lainnya pada skpd, adalah: pada saat pengakuan atau pembelian tagihan penjualan angsuran ketika dilaksanakan penjualan 11j00 xxx akumulasi penyusutan gedung dan bangunan . xxx surplus penjualan aset gedung dan bangunan . xxx aset tetap gedung dan bangunan . jjj jek00 xxx selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif: tagihan angsuran penjualan . jek00 xxx akumulasi penyusutan gedung dan bangunan. xxx defisit penjualan aset gedung dan bangunan . xxx aset tetap gedung dan bangunan . jj.ii0atauj. xxx kemitraan dengan pihak ketiga bangun serah guna bto) bsg diakui pada saat pengadaan atauatau dioperasikan.pada saat bangunan dengan bto telah selesai dan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan bast. bangun serah guna bto) . jesuran xxx tuntutan ganti rugi.set direklasifikasi menjadi as j.n xxx akumulasi penyusutan aset tetap . xxx aset tetap.ee.e kkk pada saat selesai dikerjasamakankemitraan dengan pihak ketiga bangun guna serah bot) tanah .eoo.penn bangunan . bangun guna serah bot). xxx pendapatan lainnya . kemitraan dengan pihak ketiga bangun serah guna bto) tanah . bangunan . jjj bangun serah guna bto) ejabat ketatausahaan keuangan ppk) ppk memiliki tugas dan wewenang untuk: mencatat transaksi yang terkait kewajiban jangka pendek berdasarkan bukti yang terkait, dan melakukan posting jurnal kewajiban jangka pendek dalam buku besarnya masing masing. bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang untuk: mengeluarkan uang untuk membayar beban yang menggunakan mekanisme dan tu, dan menerima bukti pembayaran dari ppt. pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) ppt memiliki tugas dan wewenang untuk: menerima uang dari bendahara pengeluaran untuk membayar kewajiban jangka pendek, dan menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada ppk untuk dijadikan dasar pencatatan. dokumen sumber dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban, antara lain: berita acara serah terima barang atau pekerjaan, surat tagihan, dokumen lain yang dipersamakan. sistem dan prosedur pencatatan perlakuan akuntansi pada saat penyusunan laporan keuangan untuk transaksi kewajiban pada skpd, adalah: melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen tagihan yang belum dilakukankanbeban . weeseeln selain itu, ppk skpd juga melakukan jurnal penyesuaian pembayaran yang bukan berasal dari tagihan atau konsumsi tahun berjalan untuk menghindari duplikasi pencatatan beban. jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah:lain lain pad yang sah dalam lingkup skpd khususnya dead selaku skpd,atau cicilan penjualan. pihak terkait pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada skpd, adalah:: bud, dan pihak ketiga. tugas dan wewenang pa kpa, mempunyai tugas dan wewenang untuk: menandatangani atau mensahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. pejabat ketatausahaan keuangan skpd (ppk skpd), mempunyai tugas dan wewenang untuk:kepadauntuk penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan. bendahara penerimaan skpd, mempunyai tugas dan wewenang untuk:, kepada kas daerah setiap hari. bud, mempunyai tugas dan wewenang untuk: pihak ketigaan,, surat tanda setoran sts), bukti transfer atau setor, nota kredit bank, bukti memorial,, adalahatau wajib retribusi ataukeepadapada bendahara penerimaan. apabila wajib pajak atau wajib retribusi atau pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung kepada kas daerah, kas daerah akan menerbitkan bukti transfer atau setor untuk wajib pajak atau wajib retribusi atau pihak ketiga lainny, sebagai berikut: kas bendahara penerimaan . xxx perubahan sal .e.o je. xxx pada saat kas disetor oleh bendahara penerimaan kepada kas daerah, dicatat dengan jurnal, sebagai berikut: apabila pihak ketiga langsung menyetor kepada kas daerah, maka dicatat dengan jurnal, sebagai berikut: pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat (tiga) kondisi pengakuan pendapatan lo, yaitu: pendapatan diakui sebelum penerimaan kappk skpd melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang pendapatan lo telah diakui pada .ooe. we.o xxx pendapatan diakui setelah penerimaan kas pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan diakui setelah penerimaan kas:sebagai berikut: pendapatan . jen . xxx pendapatan .w.e.oo xxx pendapatan diakui bersifat non kas. pendapatan bersifat non kas berupa pendapatan yang tidak melibatkan kas, misalnya perolehan aset tetap yang berasal dari hibah. aset tetap .been xxx pendapatan hibah . xxx hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan aset tetap. sistem akuntansi beban dan belanja berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahdan belanja pada lingkup skpd, meliputi: pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium atau lembur atau vokasi atau tunjangan khusus, beban pegawai transit, beban kontribusi sosial, beban barang, bebanjasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual. belanja modal diakui hanya ada untuk basis kas laporan realisasi anggaran) tidak termasuk dalam basis akrual laporan operasional). pembahasan akuntansi beban dan belanja,atau dokumen bukti pembayaran atau dokumen sumber lainnya, membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan atau dokumen bukti pembayaran atauatauataudalam buku besar, membuat jurnal koreksi, penyesuaian, penutup dan menyusun laporan keuangan. pihak ketiga atau pihak,atauatau perjanjian, dokumen lainnya. sistem dan prosedur akuntansi akuntansi untuk beban dan belanja pada skpd, adalah: selama tahun berjalan, pengakuan beban dan belanja dibagi,(tiga) kondisi pengakuan beban, yaitu:urat pertanggungjawaban spj) bendahara pengeluaran. misalnya,, sebagai berikut: panjar kegiatan .eee pada saat ppt mempertanggungjawabkan penggunaan panjar kegiatan kepada bendahara pengeluaran maka dicatat dengan jurnal, sebagai berikut: uang ka.e. janet kkk kas bendahara pengeluaran. j.i.icon. xxx panjar kegiatan. coc akan diurnal, sebagai berikut: beban. kkr pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh ppt baru bisa dilakukan setelah diterbitkan sp2d gu oleh bud yang dicatat dengan jurnal, maka dicatat dengan jurnal, sebagai berikut: beban. apabila telah diterbitkan sp2d gu dari bud maka dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:, sebagai berikut: beban. sedangkan belanja diakui dan dicatat dengan jurnal, sebagai berikut: belanja . seen perubahan sal., sebagia berikut: kas lainnya |. utang pajak .green setoran atas potongan pungutan tersebut dicatat dengan jurnal sebagia berikut: utang pajak .i j.coeeenn kas lainnya |. pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat (tiga)weren utang beban . j.ej kkr, sebagai berikut: beban dibayar dimuka. jek. xxx beban diakui bersifat non kas. pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapattetap lainnya, misalnya pemberian hibah aset tetap. atas hal ini dilakukan jurnal, sebagai berikut: beban hibah .e.e akumulasi penyusutan . ju. xxx aset tetap |.(dua) jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik,atau penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan ataubeen pendapatan pajak . lra. transaksi wajib pajak kurang bayar: kas kas daerah. ebe perubahan sal. we. koreksi kesalahan yang tidak berulang. koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pad.e.ioosisa lebih kurang pembiayaan anggaran lpa kpa) kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan diurnal: kita .o lpa siapa kas kas daerah bendahara pengeluaran. xxx perubahan sal .w.ekuitas .i.sennin lpa siapa.e.oosisa lebih kurang pembiayaan anggaran lpa kpa),cxx perubahan sal.w, ,w. kas kas daerah. jeu.,jj.xxx lpa siapa .oenw. . je.xxx lpa siapa .oeiktjeu.xxx utang. perubahan sal.w. lpa siapa . ie jek. xxx lpa siapa .oen perubahan sal .e.etermaksud maka perlu ditampilkan kembali antara lain untuk akun,, adalah: menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun terkait, misalnya:seterusnya, menyajikan kembalibandung tentang kebijakan akuntansi, yang berbasis akrual. jurnal standar jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali neraca, sebagai berikut: uraian akun debit kredit penyajian ekuitas xxx utang bunga kanan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga) uraian akun debit kredit penyajian ekuitas kembali nilai pendapatan diterima dimuka xxx pendapatan. penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud atas,iklus akuntansi skpd.pertama untuk mengidentifikasikan jenis akun yang terkait, dan kemuditanda bukti penerimaan tbp)ppk skpd sesuai dengan dokumen transaksinya kedalam buku jurnal. dalam melakukan pencatatan transaksi kedalam jurnal digunakan metode double entry mana setiap transaksi akan dicatat di adalah sebagai berikut: pemerintah kota bandung buku jurnal skpd . halaman . nomor kode aan aan ono ada (dua) basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi,, yaitu:jurnal laporan operasional). jurnal jurnal laporan operasional)yang meliputi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan aliran kas keluar yang meliputi belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut jurnal lra jurnal laporan realisasi anggaran). jurnal lra jurnal laporan realisasi anggaran)dan neraca serta jurnal lra, maka setiap kali terjadi transaksi atau aktivitas keuangan, fungsi akuntansi disetiap entitasdung buku besar kode rekening ponananananannnananaaaaanaaaanaanan nama rekening ponananananannnananaaaaanaaaanaanan pagu apbd ponananananannnananaaaaanaaaanaanan pagu perubahan apbd nenek tanggal posting kepada adalah sebagai berikut: pemerintah kota bandung neraca saldo per tanggal . skpd . halaman . kode egg nanbeban pembayaran dimuka (prepayment), terdiri atas:: perlengkapan kantor, asuransi, dan depresiasi. menyusun laporan keuangan menyusun laporan realisasi anggaran lra), membuat jurnal penutup laporan realisasi anggaran lra), dan neraca saldo setelah penutupaini contoh jurnal penutup lra (a) jurnal penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus defisit lra. belanja . surplus defisit lra . (bsurplus defisit lra .jini adalah format lra skpd: pemerintah kota bandung skpd lcyo) realisasi uraian 20x1 20x0 pendapatan pendapatan asi daerah pendapatan pajak daerah www pendapatan retribusiderah lain lain pendapatan asli daerah yang sah jumlah pendapatan asli daerah ' ' | jumlah pendapatan| belanja www belanja operasi lia belanja pegawai belanja barang jumlah belanja operasi nn. belanja modal belanja tanah www belanja peralatan dan esa belanja redundan bangunan belanja jalan, jaringan dan instalasi belanja aset terbitannya belanja aset lainnya lia jumlah belanja operasi jumlah belanja surplus defisit) menyusun lo, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan berdasarkan neraca saldo setelah penutupan lra,pendapatan . li.xxx surplus defisit. . kkk xxx beban . jee pemerintah kota bandungkenaikan urut penurunan kegiatan operasionalpendapatan asli daerah '.e || beban beban pegawai beban barang jasa beban bantuan sosial beban penyusutan beban lain lain jumlah beban operasi jumlah beban ot surplus defisit menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan neraca saldo akhir.surplus defisit. . xxx ekuitas |.skpd pada pemerintah daerah. pemerintah kota bandung neraca per desember 20x1 dan 20xo |aset oo oli jasetlancar kasi bendahara pengeluaran kasi bendahara penerimaan 'o | piutang pajak piutang retribusi penyisihanputang loo belanja dibayar dimuka bagian lancar tagihan penjualan angsuran bagian lancar tuntutan ganti rugi ' ) ) ou piutang lainnya loo persediaan jumlah aset lancar 4s d13) as| oli asettetap vol tamah oo peralatandan mesin redundan bangunan jalan, jaringandan instalasi ooo| aset tetaplannya konstruksi dalam pengerjaan o| akumulasi penyusutan jumlah aset tetap (17s d23) 2s| aset lainnya too tagihan penjualan angsuran tuntutan ganti rugi kemitraan dengan pihak ketiga ooo| aset tak berwujud aset lainlain vol jumlah aset lainnya (27s d31) nn. jumlah aset |kewajiban kewajiban jangka pendek utang perhitungan fihak ketiga pfk) ooo| utang bunga pendapatan diterima dimuka utang belanja utang jangka pendek lainnya jumlah kewajiban( s d43) baso ekuitas vol oli ekuitas oli |jumlahekuitas oo jumlah kewajiban danekuitas menyusun laporan perubahan ekuitas.ini merupakan contoh format laporan perubahan ekuitas skpdtasawal surplus defisit lo dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar: (koreksi nilai persediaan selisih evaluasi aset tetap lain lain jekuitasakhir lo0000 menyusun catatan atas laporan keuangan lk)idalam catatan atas laporan keuangan. pemerintah kota bandung catatan atas laporan keuangan ii. maksud dan tujuan penyusunan laporan kenangan skpd tangitsar realisasi pencapaian target hingga kenangan skpd amat detak yang telah ditetapkan s4. laporan realisasi anggaran lra) pendapatan lra belanja pembiayaan laporan operasional 'o' ' ' pendapatan selatan non operasi postur biasa laporan penahan batas (perubahan butt ekstrem atas walikota bandung, ttd. mohamad ridwan kamil salinan sesuai dengan aslinya , kepala bagian hukum dan ham, jajan inang (se ann, hadiratuan kerja pengelola keuangan daerah (skpd)bidang akuntansi, yang memiliki tugas sebagai berikut: mencatat transaksi atau kejadian piutang berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid dan buku jurnal dan neraca, melakukan posting jurnal transaksi atau, sebagai berikut: hasil rapat umum pemegang saham rups) atau dokumen yang dipersamakan, peraturan menteri keuangan tentang bagi hasil pajak, bukan bagi hasil pajak, dana alokasi khusus dak), bukan hasil pajak, dana otonomi khusus otsus), dan dana penyesuaian, peraturan presiden tentang dana alokasi umum, keputusan walikota tentang bagi hasil pajak, bantuan keuangan dan bagian lancar tagihan jangka panjang, dokumen yang dipersamakan. sistem dan prosedur pencatatan akuntansi. perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada ppiidangbidangjooocelan xxx selain itu, bidang akuntansi juga melakukan jurnal penyesuaian pendapatan atas penerimaan pendapatan yang bukan berasal dari surat ketetapan pajak surat ketetapan retribusi daerah skp skr daerah) wee.ppid bidangbidangbidang j.cio00 xxx mencatat penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang. berdasarkan keputusan walikota terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka bidangbidang.oo xxx beban penyisihan piutang. j.oou. xxx piutang.royalti dangunayang terkait dalam sistem akuntansi investasi, antara lain: bidang akuntansi dalam sistem akuntansi investasi, fungsi akuntansi dilaksanakan oleh bidang akuntansi yang memiliki tugas, sebagai berikut: mencatat transaksi atau kejadian investasiatau konsolidasi yang dilakukan oleh bidang akuntansi ppid, menandatangani surat pernyataan tanggungjawab ppid. dokumen sumber sp2d ls, nota kredit, surat perjanjian penjualan atau pembelian investasi. prosedur akuntansi perolehan investasi berdasarkan sp2d ls atau tanpa sp2d (managemen kas), bidang akuntansi ppid membukukan dalam buku jurnal. investasi pendek.iee kas kas daerah. jie. xxx pengeluaran pembiayaan. joins.xxx perubahan sal .w. logo berdasarkan sp2d ls untuk penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. bidang akuntansi ppid, membukukan dalam buku jurnal. penyertaan modal pemerintah daerah.xxx kas kas daerah. jie. xxx pengeluaran pembiayaan pmid. xxx perubahan sal .w. jee pelepasan investasi investasi jangka pendeko.xxx pendapatan bunga. lo. joo.ii.xxx investasi pendek. jk. perubahan sal.j xxx penerimaan pembiayaan. jio.xxx investasi jangka panjang pelepasan investasi jangka panjang diatasii. surplus pelepasan investasi panjang lo. xxx utang dalam negeri obligasi. joo. kxx perubahan sal.i. penerimaan pembiayaan. jio.xxx pelepasan investasi jangka panjang dibawahe. defisit pelepasan investasi panjang lo. xxx utang dalam negeri obligasi. jj.coo.xxx perubahan sal.i. penerimaan pembiayaan. jio.bidang akuntansi ppid membukukan dalam buku jurnal. kas kas daerah. iii. xxx pendapatan bunga. lo. ju.iii&xx perubahan sal.w. xxx pendapatan bunga. lra.j joo.cobidang akuntansi ppid membukukan dalam buku jurnal. kas kas daerah. jee. xxx bagian laba yang dibagikan kepada pemda. lo.xxx perubahan sal.l.oel xxx bagian laba yang dibagikan kepada pemda lra .xxx metode ekuitas pembukuan hasil setelah rups (untuk penetapan bagian laba), bidangbidang akuntansi ppid membukukan dalam buku jurnal. kas kas daerah. iii penyertaan modal pemerintah daerah.xxx perubahan sal.e.ioo kkr bagian laba yang dibagikan kepada pemda lra. xxx metode nilai bersih yang direalisasikan pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima bud, bidang akuntansi ppid membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku jurnal. kas kas daerah.ie pendapatan bunga dana bergulir lo.xxx perubahan sal. pendapatan bunga dana bergulir lra.xxx pemakaian metode ini makayang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban,bidang akuntansi ppid yang sebelumnya disahkan oleh kepala skpd. bidang akuntansi ppid mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya sp2d ls. sistem dan prosedur pencatatanbidang akuntansi ppid membukukan dalam buku jurnal. kas kas daerah. iis utang jangka panjang. jna perubahan sal. we.oo penerimaan pembiayaan.bidang akuntansi ppid membukukan dalam buku jurnal. bagian lancar utang jk. panjang. jjj.ili.cox kas kas daerah. xxx pengeluaran pembiayaan. jk.xxx perubahan sal.e.oe berdasarkan sp2d lsbidang akuntansi ppid membukukan dalam buku jurnal. utang jk. panjang. j.e.kkk surplus penyelesaian utang. .jj.iii. xxx kas kas daerah. ii. pembukuan sebesar nilai yang dibayar pengeluaran pembiayaan. jo. kxx perubahan sal.e.bea pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan surat perjanjian hutang bidang akuntansi ppid menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo (satu) tahun depan dengan membukukan dalam buku jurnal. utang jangka panjang. jonan bagian lancar utang jk. panjang. jj.iil xxx sistem akuntansi pendapatan pendapatan yang dikelola ppid adalah pendapatan yang berasal dari dana transfer, baik dari pemerintahbidang akuntansi ppid, dan ppid selaku bud. bidang akuntansi ppid dalam sistem akuntansi pendapatan, bidang akuntansi ppid, memiliki tugasdalammenandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh bidang akuntansi skpd. pihak ketiga lainnya selainatau pihak lain pemberi hibah. dokumen yang terkait dau: peraturan presiden republik indonesia tentang dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten kota (yang diterbitkan tiap tahun),, yang diterbitkan tiap tahunnyak bumi dan gas, kehutanan dan cukai), yang diterbitkan tiap tahun, peraturan menteri keuangan tentang alokasi kurang bayar dana bagi hasil, yang diterbitkan tiap tahun. dana otonomi khusus peraturan menteri keuangan tentang alokasi dana otonomi khusus kepada provinsi, yang diterbitkan tiap tahun. khusus untuk daerah otonomi khu, yang diterbitkan tiap tahun, peraturan menteri keuangan tentang dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah,walikota, peraturan menteri keuangan tentang alokasi dana insentif daerah, yang diterbitkan tiap tahun.dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri), dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan, pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain:.yang terkait dengan transfer dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah,epada kabupaten kota (yang diterbitkan tiap tahun), nota kredit dari bank kas daerah. sistem dan prosedur akuntansi pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada ppid, adalahatau dokumen peraturan perundang undangan atauepadabidangbidang akuntansi ppid menjual: kas kas daerah. xxx pendapatan transfer lo lain pendapatan sah lo. xxx perubahan sal .e.seen xxx pendapatan transfer lra lain pendapatan sah lra.j xxx pada saat penyusunan laporan keuangan, mana pendapatan diakui sebelum penerimaan kas. bidangbidang akuntansi ppid mencatat pengakuan pendapatan dan piutang sebagai jurnal penyesuaian. piutang . beenpada tahun sebelumnya. penyesuaian ini dilakukan untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan lo: pendapatan lo. sistem akuntansi beban dan belanjabidang akuntansi ppid bidangatau, meliputi: dan transfer pada ppid,,epada kabupaten kota, peraturan daerah tentang bagi hasil pajak bagi hasil retribusi bagi hasil pendapatan lainnya kepada kelurahan, surat tagihan dari pihak ketiga, sp2d,,bidang perbendaharaan. sebagai contoh pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang nilainya dibawah rp. (lima juta rupiah)encatatan selama tahun berjalan juu.uj. kas kas daerah.i jj.i.il. xxx sedangkan belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut: belanja. perubahan sal.ekk. xxx pada saat penyusunan laporan keuangan pada saat penyusunan laporan keuangan. w.seen kkr utang beban. j. j. jee beban . wee. jen kkr sistem akuntansi pembiayaan akuntansi pembiayaan adalbud menyerahkan salinan laporan posisi kas harian lakh) kepada bidang akuntansi ppid. bidangyang terkait dengan kegiatan pembiayaan ini, diantaranya: laporan posisi kas harian lakh), sp2d ls, nota kredit: dokumen lain yang dipersamakan. sistem dan prosedur akuntansi penerimaan pembiayaan bidang (akuntansi penerimaan pengeluaran kas), dari laporan posisi kas harian ini, bidang akuntansibidang akuntansi ppid menerima salinan laporan posisi kas harian lakh) dari bud. laporan ini akan menjadi dokumen sumber untuk penjualan akuntansi pembiayaan pada ppid, dari laporan posisi kas harian ini, bidang akuntansi ppijurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan: pencairan dana cadangan kas kas daerah. jie xxx dana cadangan .o perubahan sal . wee penerimaan pembiayaan dana cadangan. xxx penerimaan utang jangka panjang kas kas daerah. jie utang jangka panjang . perubahan sal . wee. penerimaan pembiayaan pinjaman kepada . eco penerimaan utang daerah kas kas daerah. utang dalam negeri . kkk perubahan sal . wee kkr penerimaan pembiayaan utang dalam negeri . xxx penerimaan dana bergulir kas kas daerah. jie investasi non permanen . jjj perubahan sal . kkr penerimaan pembiayaan investasi non permanen . xxx jurnal untuk mencatat pengeluaran pembiayaan: pembentukan dana cadangan dana cadangan . kkk kas kas daerah. pengeluaran pembiayaan dana cadangan . xxx perubahan sal . wee penyertaan modal pemerintah daerah investasi jangka panjang penyertaan modal pemerintah daerah . xxx kas kas daerah.eee pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah . juu perubahan sal . pembayaran pokok utang utang dalam negeri . kas kas daerah. j.i pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok utang .o perubahan sal . we. xxx pembentukan dana bergulir investasi non permanen . jj.j xxx kas kas daerah. pengeluaran pembiayaan dana bergulir . xxx perubahan sal . we. kkrada ppid,i pinjaman jangka panjang kepada bumi. xxx perubahan sal. we. lpa siapa .eneenlk. joo lpa siapa .o. perubahan sal. eco, akan diurnal sebagai berikut: perubahan sal. lpa siapa .o. kas kas daerah. utang pemerintah pusat.i. bookyang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut: utang pemerintah pusat. jj.cooiioxxx kas kas daerah. eeee lpa siapa .o.ooenennlnnntang. perubahan sal. lpa siapa .oi. lpa siapa .o.ooenennlnnn perubahan sal. kkrskpd adalah sebuahskpd. bidang akuntansi pada skpd mencatat transaksi pada level pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari dpa skpd. selain itu skp keuangan daerah, skpdalam pelaksanaan anggaran transaksi yang terjadi pada skpd dapat diklasifikasikan menjadi (dua), yaitu: transaksi yang dilakukan oleh skpd sebagai satuan kerja,pembiayaan, pencatatan investasi dan hutang jangka panjang. kegiatan akuntansi pada skpd, meliputi: pencatatan atas pendapatan (lra dan lo), belanja, beban: pembiayaan, aset (investasi), kewajiban, konsolidator, dan transaksi selain kasdalamuntuk mengidentifikasikan jenis akun yang terkait dnota kreditbidang akuntansi skpd sesuai dengan dokumen transaksinya dalam buku jurnal. dalam melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal digunakan metode double entry mana setiap transaksi akan dicatat pada pada sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang berada pada sisi kredit, akun yang berada p, adalah sebagai berikut: pemerintah kota bandung buku jurnal skpd halaman . aan aan aan ono ada (dua) basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi.lo. jurnal, laporan perubahan ekuitas lpe(pendapatan dan penerimaan pembiayaan) dan aliran kas keluar (belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan). untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut jurnal lra. jurnal lra dan laporan arus kasserta jurnal lra, maka setiap kali terjadi transaksi atau aktivitas keuangan, bidang akuntansidalam,bidang akuntansi ppi, adalah sebagai berikut: pemerintah kota bandung buku besar skpd donnananananannaanannanannaaannaaan kode rekening donnananananannaanannanannaaannaaan nama rekening donnananananannaanannanannaaannaaan pagu apbd donnananananannaanannanannaaannaaan pagu perubahan apbd donaanananananaaanaananaaaaaaan tanggal tiap buku besar memuat informasi nama rekening, kode rekening, pagu apbd dan pagu perubahan apbd sebagai control.padadalambidang akuntansidalam, adalah sebagai berikut: pemerintah kota bandung neraca saldo per tanggal . skpd li. halaman . jurnal penyesuaian jurnal penyesuaian dibuat padapembayaran dimuka (prepaymentf),,jurnal penyesuaian,pada buku besar setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat. akun yang terdapat padabidang(tujuh) laporan keuangan yang dibuat oleh skpd sebagai entitas akuntansi, yaitu: laporan realisasi anggaran lra): neraca: laporan operasional lo)adapun cara pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh skpd sebagai entitas akuntansi, sebagai berikut: menyusun lra, membuat jurnalbidang akuntansi skpd membuat jurnal penutup. prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun lra menjadi (nol). jurnal penutup tersebut dilakukan dalam (tiga) tahap, sebagai berikut a). jurnal penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus defisit lra. pendapatan lra .b penerimaan pembiayaan . jj.iiu xxx belanja. pengeluaran pembiayaan . jiiouu. xxx surplus defisit lra .e. b). jurnal penutup untuk menutup akun surplus defisit lra pada akun perubahan sal yang terbentuk selama transaksi. surplus defisit lra . xxx kemudian setelah membuat jurnal penutup, bidang akuntansi skpd menyusun neraca saldo setelah penutupan lra. berikut ini adalah format lra skpd selaku entitas akuntansi: pemerintah kota bandu. realisasi realisasi pendapatan pendapatanaslidaerah' e| pendapatandaerah arahan dawranyang dipanen| kekayaan daerah yang dipisahkan saman pendapatan darah yang sah jumlah pendapatan asli daerah ' pendapatantransfer ')je| )o| transfer pemerintah #esarpamsermmangan "|| danabagihasilpjak danabagihasilsumberdayaalam danaalokasiumum danaalokasikhusus daa din 722rb dengan dana perimbangan las dosis men din dan lainnya dana otonomi khusus danapenyesuaian katanya senapan panalero lainnya oo ole transferred.provinsi oo) pendapatan bagi hasil pajak pendapatan bagi hasil lainnya sana aan pemeran provinsi jumlah pendapatan transfer tv lain lain pendapatan yang dgn de" ssh benang ben pendapatan hibah pendapatan lainnya jumlah lain lain semtapatanyangsan jumlahpendapatan| ole oli (belanja belanjaoperasi belanjabunga belanjasubsidi 'o | belanjahbah belanjabantuansosial jumlah belanja operasi ' | belanjaan terduga ' ) | )o| belanja tak terduga jumlah belanja tak terduga jumlahbelanja ioi angg. realisasi realisasi transfer leo transfer bagi hasil dammaparan transfer bagi hasil pajak loo aan akan, lainnya mana pendapatan transfer bantuan keuangan transfer bantuan keuangan mememanbasantamme transfer bantuan keuangan mma transfer bantuan keuangan engan aan lema keuangan jumlah transfer logo00 jumlah belanja dan dgn cintai surplus defisit oo . pembiayaan penerimaanpembiayaan penggunaan spa loo pencairan dana cadangan mandaiantan mane yang dipisahkan maa man dan pemerintah pusat temeimanbaantaawa pemerintah daerah lainnya kemanan poo keuangan bank man tea asa keuangan bukan bank pinjaman dalam negeri obligasi pinjaman dalam negeri lainnya kepada perusahaan negara dan kepada perusahaan daerah kepada pemerintah daerah lainnya penerimaan kembali piutang bnn dana bergulir tagar pembiayaan nn. pengeluaranpembiayaan | |oo00 pembentukandanacadangan penyertaan modal (investasi) kenamaan ooo biamkamememeapm loo dalam negeri pemerintah pusat sae dalam negeri pemerintah daerah lainnya pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan eee angs. realisasi realisasi urut uraian 20x 20x1 (co 20x0pembiayaan | sisa lebih pembiayaan anggaran (sisa kurang pembiayaan anggaran) lpa) menyusun lo, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupanskpd. surplus defisit. . kkr beban .rosadalah format laporan operasional skpd selaku entitas akuntansi: pemerintah kota bandungut kegiatan operasional ' | pendapatan asli daerah ) pendapatandaerah (see kekayaan daerah yang dipisahkan maa bnn bnn yang sah dgn ds: daerah pendapatantransfer' ) ) e| mamarmamsangan dana perimbangan danabagihasilpjak aan dan bnn alam danaaloksiumum danaalokasikhusus saapenmbangan seo dana perimbangan oas leo transfer pemerintah pusat dang alunan dana otonomi khusus danapenyesuaian || aman maan ame lainnya transfer pemerintah bnn pendapatan bagi hasil pajak pendapatan bagi hasil lainnya jumlah transfer pemerintah mad man bean nan knnnnnnn bnn jumlah pendapatan transfer lain lain pendapatan yang dahan dengan bnn bnn pendapatan hibah pendapatan lainnya somopatanyanesan pendapatan yang sah jumlahpendapatan o| koo beban bebanoperasi bebansubsidi bebamnhibah bebanbantuansosial beban lainlain jumlah beban operasi bebantransfer ' | mamdapatan pendapatan beban transfer bagi hasil pajak beban transfer bagi hasil penaapatantana ono dome urban 20x1 20x0 kenaikan uraian 20xo kenaikan yo) urut sama| keuangan pemerintah daerah lainnya kemanan tabel keuangan desa ketangantatama doo keuangan lainnya jumlah beban transfer jumlah transfer ' e jumlahbeban| o| surplus defisit kmr, surplus defisit dari kegiatan (mom operasional surplus non operasional ama aman setan lancar paman peran jangka panjang surplus dari kegiatan non dgn sal dan dengan jumlah surplus non asam defisitnonoperasional ' ) defisit penjualan aset nonlinear | ) satpam naa jangka panjang apes tai operasional lainnya jumlah defisit non operasional jumlah surplus defisit dari |kmamtanxonoterasovat dua @ilmisssdi benny din dong luar biasa |posluarbiasa pendapatanluarbiasa | pendapatan luar biasa jumlah pendapatan luar biasa| || oli bebanluarbiasa bebanluar biasa jumlah beban luar biasa| || posluarbiasa| (|surplus defisit lo menyusun neraca, jurnal penutup akhir, dan neraca saldo akhir.. kepada akun ekuitas. berikut contoh jurnal penutup akhir. surplus defisit. .j ekuitas . joeppid neraca per desember 20x1 dan 20xo dalam rupiah) pas saka darah kasi bendahara pengeluaran | kasi bendahara penerimaan investasi jangka pendek (s8 piutang pajak so piutang retribusi op penyisihan piutanakan lancar tuntutan ganti rugi) agp pmtanglatnya sgp persediaan umah aset lancar sat investasi jangka pawas| jumlah investasi nonpermanen gas a277gos a3y jumlah investasi jangka panjang bebas ert era dan peralatan dan mesin redundan bangunan ooh jalan, jaringan dan instalasi aset tetaplainnya boh konstruksi dalam pengerjaan akumulasi penyusutan loo |. jumlah aset tetap (86s d42) aaawwawawa dana cadangan dana cadangan tambak dana cadangan asetat tagihan penjualan angsuran tuntutan gani ruko kemitraan dengan pihak kerja aset tak berwujud oasettaimlam jam asettamyagosas sep sem aset pose ho. egeaaemramak ,lo. utang belanja utang jangka pendek lainnya jumlah kewajiban jangka pendek (62s d67) onavacaraaa ooh utang jangka panjang lainnya |. jumlah kewajiban jangka panjang (71s d74) |. jumlah kewajiban lo. caca ekuitas ho) ekuitas jumlah kewajiban dan ekuitas dana ||.menyusun laporan perubahan ekuitas.:surplus defisit lo dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar: koreksinilaipersediaan selisih evaluasi aset tetap lain lain too jekuitasakhir loo' ' )o| arus masuk kas penerimaan pajak daerah o|o o| penerimaan retribusi daerah |) ima san kemasan parah dipisahkan penerimaan lain lain dyg sah penerimaan dana bagi hasil pajak penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam penerimaan dau loo penerimaan dak loo looloo penerimaan dana darurat penerimaan lainnya loo penerimaan dari pendapatan luar basa '')') ) | jumlah arus masuk kas(3s d18) arus keluar kas loo pembayaran pegawai pembayaran barang loo pembayaran bunga loo pembayaran subsidi ' 'o|oo ioi pembayaran hibah loo pembayaran bantuan sosial ' ' o|' pembayaran kejadian luar basa ')) ) | jumlah arus keluar kas tsa3) arus kas bersih dari aktivitas operasi arus kas dari aktivitas investasi arus masuk kas pecahan dana cadangan da7 penjualan atas tanah penjualanatas peralatandan mesin penjualan atas redundan bangunan penjualanatas jalan, irigasidan jaringan penjualan aset tetap lainnya penjualan aset lainnya ioi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ' ' | haarelevan tanah perolehan peralatandan mesin perolehan redundan bangunan (5s1| perolehan jalan, irigasidan jaringan perolehan aset tetap lainnya |s8| perolehan aset lainnya sa penyertaan modal pemerintah daerah pengeluaran pembelian investasi non permanen | |s6| jumlah arus keluar kas (47s d55) oori pemerintah pusat man lainnya pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank ' ' | abe pam amen keuangan bukan bank pinjaman dalam negeri obligasi ' ) | pinjaman dalam negeri lainnya sab mega emban pinjaman kereta perusahaan negara mean paman kerataan daerah penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah lainnya jumlah arus masuk kas (60s d68) arus keluar kas pembayaran pokok dalam negeri pemerintah pusat sab ana demam daerah lainnya kemana dame asean ampas keuangan bank nenas dana men keuangan bukan bank pembayaran pokok dalam negeri obligasi ' ' ) ) | pembayaran pokok dalam negeri lainnya pemberian pinjaman kepada perusahaan negara ') | ' ' | pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah lainnya |8o| jumlah arus keluar kas (71s d79)' jumlah arus masuk kas arus keluar kas penerimaamperhitungan pihak kena ppi jumlah arus keluar kas arus kas bersih dari aktivitas transistors oo| kenaikan perumuman kas gs73i8 ana pengeluaran sengatan png snp pengeluaran saldo akhir kasi bendahara penerimaan doa saldo akhir kas menyusun catatan atas laporan keuangan lk) catatan atas laporan keuangan lk),fiskal atauselaku entitas akuntansi: pemerintah kota bandung ppidpenyusunan laporan keuangan konsolidasiskpd menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. terdapat (tujuh) laporan keuangan yang dibuat selaku, adalah sebagai berikut: bidang akuntansi skpd, dan ppid. langkah teknis menyiapkan kertas kerja konsolidasi bidang akuntansi skpeluruh entitas akuntansiskpd (entitas akuntansi) yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi, bidang akuntansi skpd membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transistors yaitu rk ppid dan rk skpd. berdasarkan neraca saldo skpd dan neraca saldo ppid serta jurnal eliminasi, bidang akuntansi skpd mengisi neraca saldo pemerintah daerah. untuk eliminasi kedua akun tersebut, bidang akuntansi ppid mencatat rk ppid pada debit dan rk skpd kredit dengan jurnal: penggunaan format, adalah sebagai berikut: neraca neraca neraca neraca neraca jurnal kode urai saldo saldo saldo saldo elim saldo akun yan skpd skpd skpd dst ppid nominasi pemda lo|xr|o|re|lo|xr (rp lil lil lil iii iii iii iii lil menyusun laporan keuangan konsolidasi menyusun lra, membuat jurnal penutup lra, dan neraca saldo setelah penutupan lra. berdasarkan neraca saldo pemerintah daerahlpa tahun berjalan . nilai ini ditempatkan dibidangcontoh jurnal penutup lra. pendapatan lra . jl. penerimaan pembiayaan lra .u xxx perubahan sal . belanja .onalalalalal pengeluaran pembiayaan lra .j ju. xxx setelah membuat jurnal penutupan, bidang akuntansi skpd menyusun neraca saldo setelah penutupan lra. berikut ini merupakan contoh format laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. pemerintah kota bandung laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun berakhir sampai dengan desember 20x1 20xo dalam rupiah) anggaran realisasi realisasi uraianmealoksiumum dana alokasi khusus jumlah pendapatan transfer dana perimbangan anggaran realisasi realisasi nu. eni pusat lainnya dana otonomi khusus danapenyesuaian transfer lainnya dad provinsi pendapatan bagi hasil pajak maa lainnya sememanoa pemerintah provinsi jumlah pendapatan transfer nn. mere sah pendapatan hibah pendapatan dana darurat pendapatan lainnya (so sendaptanyanesan pendapatan yang sah jumlahpendapatan| nn. (belanja doo00 belanjaoperasi ) | lo0000 belanja pegawai belanja barang belanjabunga belanjasubsidi belanjahibah lo0000 belanjabantuansosial jumlah belanja operasi | nn. belanjamodal lo00000 belanja tanah belanja peralatandan mein a7 belanja redundan bangunan instalasi belanja aset tetap lainnya belanja aset lainnya jumlah belanja modal ' e| nn. belanjaan terduga ) e| belanja tak terduga jumlah belanja tak terduga | jumlahbelanja oo o| lo00000 transfer ' | ben mana desa transfer bagi hasil pajak paman aan, lainnya jumlah transfer bagi hasil | anggaran realisasi realisasi desa keuangan pememanbacantama pemerintah daerah lainnya ata aan aan lainnya dear gila desa jumlah transfer serta dan transfer oa. surplus defisit oo) lo0000 (pembiayaan lo00000 penerimaanpembiayaan penggunaan siapa ' | pencairandanacadangan | man daerah yang dipisahkan man pemerintah pusat teemnbasahuaaya pemerintah daerah lainnya (s0 tembagakeumangane lembaga keuangan bank pinjaman dalam negeri bank mma maan man obligasi lainnya gemsmen pembiayaan nn. pengeluaranpembiayaan pembentukandanacadangan kesamaan penerimaan daerah pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah pusat sae dalam negeri pemerintah daerah lainnya men dalam negeri lembaga anggaran realisasi realisasi uraian 20x1 20x0iayaan pembiayaan neto| nan sisa lebih pembiayaan anggaran (sisa kurang pembiayaan anggaran) (siapa) menyusun lo, membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan berdasarkan neraca saldo setelah penutupan lra,juga surplus defisit. . beban .eemerupakan contoh format laporan operasional. pemerintah kota bandung laporan operasional untuk tahun berakhir sampai dengan desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah) urut penurunan kegiatanoperasional ' ) e| pendapatan asli daerah pendapatan pajak daerah pendapatan retribusi daerah see kekayaan daerah yang dipisahkan ana daerah yang sah jumlah pendapatan asli daerah ole sae pusat dana perimbangan danabagihasilpjak maag alam danaaloksiumum danaalokasikhusus transfer dana perimbangan transfer pemerintah dea rda bnn dana otonomi khusus danapenyesuaian transfer lainnya ole oli transfer pemerintah akovmsi pendapatan bagi hasil pajak lainnya pemerintah provinsi jumlah pendapatan transfer ole oli mnknisatsdsah one bnn ben sah pendapatan hibah pendapatan lainnya semtapatanyanesan pendapatan yang sah jumlahpendapatan| urut penurunan beban bebanoperasi beban pegawai beban barang jasa bebanbunga bebansubsidi bebanhibah bebanbantuansosial beban penyusutan beban lainlain jumlah beban operasi ' nn. bebantransfer ' e| pendapatan ooh pendapatan pataantaina pendapatan lainnya (aa keuangan pemerintah daerah lainnya keuangan lainnya jumlah beban transfer jumlah transfer jumlah bebantransfer | nn. surplus defisit dari tengan tstssindndnnnn bnn bnn denda os8 surplus defisit dari (kecsrahnon operasomt surplusnon operasional lancar tea kemibngangatatae kewajiban jangka panjang ondatonaitama lol operasional lainnya defisit nonoperasional | lancar tea tennnnnn knnnnna kaniensagatmas kewajiban jangka panjang omasmatama "oo loo operasional lainnya jumlah defisit non sharon jumlah surplus defisit man operasional urut penurunan surplus defisit sebelum pos luar biasa 07a pos luar biasa pendapatanluarbiasa | pendapatan luar basa jumlah pendapatan luar biasa nn. bebanluarbiasa ' e| beban luar biasa jumlah beban luar basa| || posluarbiasa| |o0 surplus defisit menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan neraca saldo akhir kepada akun ekuitas. berikut ini contoh jurnal penutup akhir. surplus defisit . ekuitas .neraca per desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah) apa sikap dasar kasi bendahara pengeluaran ser kasi bendahara penerimaan sesuai jangka pendek piutang pajak corp utang retribusi so eysmampatahao bagian lancar pinjaman kepada pemerintah pusat bagian lancar pinjaman kepada pemerintah daerah asa sep bagan lancar tagihan penjualan angsuran akan lancar tuntutan ganti rugi as| pmutangtamnya ag persediaan jumlah aset lancar 4s d19) ''''''' investasi jangkamaka kiai dea(80s d31) ' ) | jumlah investasi jangka panjang aja k5. kn. peralatandan mesin redundan bangunan kena konstruksi dalam pengerjaan akumulasi penyusutan jumlah aset tetap (86s d42) ' ) | dana cadangan dana cadangan (an jumlah dana cadangan || k5. kan tagihan penjualan angsuran kemitraan dengan pihak ketiga ' ' | aset tak berwujud gasetaimtam tembak aset tama cosas sep mana men nan eur iban jangka pendek utang perhitungan fihak ketiga pfk) utang bunga poo "ea bagantancar utang jangka panjang "e5| pendapatan diterima dimuka teo utang belanda ter utang jangka pendekatannya jumlah kewajiban jangka pendek s d6n rewatbanjangkapan ang gt) utang dalam negeri sektor perbankan utang dalam negeri obligasi premium diskonto obligasi utang jangka panjang lainnya jumlah kewajiban jangka panjang s a7 jumlah kewajiban depe ekuitas jumlah kewajiban dan ekuitas danaubtitel dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya landasan poo (s8 saldo anggaran lebih akhir (5t6t7) menyusun laporan perubahan ekuitasnan ggsumaseeaso dampak kumulatif perubahan jamuanyawamumman koreksi nilai persediaan (5s selsihrevaluasiasettetap 'o ' | domain (to jekumasakhirapakan san kekangan pasanganu penerimaan dak penerimaan dana otonomi khusus penerimaan dana penyesuaian ||'' ) | jumlah arus masuk kas (3s d18)' ' ) | pembayaran tak terduga ' ' |o o|o0asa '') ) e| jumlah arus keluar kas tas) arus kas bersih dari aktivitas operasi arus kas dari aktivitas investasi arus masuk kas) pencairan dana cadangan penjualan atas tanah) penjualanatas peralatandan mesin penjualan atas redun"ag penerimaan penjualan investasi non permanen jumlah arus masuk kas gos aag arus keluar kas pembentukan dana cadangan as) erorenan tanah perolehan peralatandan mesin perolehan redundan bangunan perolehan jalan, irigasidan jaringan perolehan aset tetap lainnya perolehan aset lainnya sa@7sv pemermtahame ntentembara kenangan pan pinjaman dalam negeri obligasi ')' ) | pinjaman dalam negeri lainnya same semen pinjaman kepada pesanan negara aje nan pinjaman kepada perusahaan daerah penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan naa nan kena pengaman yes jumlah arus masuk kas gos ae) arus keluar kas pembayaran pokok dalam negev pemermianpist sain dalam nesentememmtah parah lainnya name pokok dalam negenkembaga kenangan bank sam aan never tempa serangan bukan bank pembayaran pokok dalam negeri obligasi pembayaran pokok dalam negeri lainnya pemberian pinjaman kepada perusahaan negara ' ) | ' | pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah gol jml ams kenakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan aam maan penamaan arus kas dari aktivitas transistors arus masuk kas penerimaanpenmtungan hak kena jumlah arus masuk kas arus keluar kas penerimaan pematung nek kena jumlah arus keluar kas arus kas bersih dari aktivitas transistors bone ebadasksntandisassah kun saldo awal kas bud kas bendahara pemasaran teman saldo akhir kas bud kas bendahara nee dos aldo akhir kasi bendahara penerimaan doa saldo akhir kas. pemerintah kota bandung catatan atas laporan keuangan |a4. maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan landasan hukum penyusunan laporan keuangan kinerja apbd ekonomi makro ekonomi regional ' | kebijakankeuangan |3a.|a4. entitaspelporan keuangan fee laporan keuangan ketentuan yang ada dalam sap |etanannamitetmti laporan realisasi anggaran lra) |5am, pendapatan lra oo belanja pembiayaan laporan perubahan sal ' ' | perubahan sal laporan operasional ' ' pendapatan oo beban kegiatan non operasional ' | pos luar biasa laporan perubahan ekuitas ' ' perubahan ekuitas neraca| oo |55a. ast kewajiban |ss3 |ekuitas laporan arus kas arus kas dari operasi oo .| arus kas dari investasi aset non keuangan .| arus kas dari aktivitas pembiayaan .| arus kas dari aktivitas transistorsetan h. adinmei bagan akun standar bagan akun standar akun aset |ol|olok|laser |o|oo|oo laser lancar |il|oo|oo|kas |i| |o1 kasi kas daerah o1| kasi bendahara penerimaan o1| kasi bendahara pengeluaran |oa| kasi blue |o05| kas lainnya |o6| setara |i| |oo| setarakas ji| dst.n investasi jangka pendek |o1| |mvestasidalam saham investasi dalam deposito investasidalam sun |i| |oa| |mvestasidalam sbi |o05| investasidalam spn di) finvestasidalam spn dalam spn investasi jangka pendek blue di) investasi jangka pendek blue jangka pendek blue l1| |o7| investasi jangka pendek lainnya investasi jangka pendek lainnya. jangka pendek lainnya l1| |oo|oo piutang pendapatan |o1| piutang pajak daerah bala kmi pan bakar kendaraan. bermotor |o1| piutang pajak hotel |o1| piutang pajak hiburan |o1| piutang pajak reklame abad one ban nah bukan logam gan batuan baba ora pen bangunan pedesaan dan perkotaan lala panganan hak akas tanah dan .i l1| |0o2| piutang retribusi aaa . kebersihan aaaa kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil selama (anta men manan pengakuan baal tan pasaman pakar tepi jalan umum |o2 piutang retribusi pelayanan pasar baba lama pen kendaraan bermotor maa. kebakaran piutang retribusi penggantian biaya cetak peta para penyediaan kakus baba akan ema telekomunikasi baba ram pertokoan pesanggrahan villa piutang retribusi pelayanan pelabuhan baba laga tetapan kemasan san pan raga baba nan doang daerah baba manan ber aan minuman beralkohol aaa mempekerjakan tenaga kerja asing ita) nawa lala lon lama dipan gan daerah. yang dipisahkan rama pada perusahaan milik daerah bumi pada perusahaan milik pemerintah bumn aaaaaa pada perusahaan milik swasta piutang lain lain pad yang sah baba san tukar rupiah alone pan pekerjaan piutang denda pajak piutang hasil eksekusi atas jaminan |
berita daerah kota bekasi nomor seri peraturan wali kota bekasi nomor tahun tentang pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bekasi, dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif, dan berintegritas: bahwa dalam penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha, dan upaya pengendalian yangbahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi, dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusahangaturan mengenai pelayanan perizinan berusaha berbasis risikoperizinan berusaha berbasis risikoakses dalam melakukan permohonan perizinan berusaha, pelaku usaha diberikan hak akses oleh lembaga oss baik hak akses perorangan dan hak akses badan usaha. tata cara permohonan dan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada dapat membuat hak akses turunan melalui fitur pengelola hak akses yang disediakan dalam sistem oss. dpmptsp memberikan hak akses turunan kepada perangkat daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha pada dpmptsp, serta organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi pengolahan data. bagian kelima nib dalam memulai kegiatan usaha, pelaku usaha harus memilik nib. setiap pelaku usaha hanya memiliki (satu) nib: hak akses kepabeanan, cc. pendaftaran kepesertaan pelaku usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan: dan wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama pelaku usaha. dalam memohonkan nib sebagaimana dimaksud dalam pelaku usaha memastikan kelengkapan data pelaku usaha dan rencana umum kegiatan usaha. data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas: nama dan nik, npp orang perseorangan, cc. rencana permodalan, dan nomor telepon seluler dan atau alamat surat elektronik (email). data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas: nama badan usaha, jenis badan usaha, cc. status penanaman modal, nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya: alamat korespondensi, besaran rencana permodalan: data pengurus dan pemegang saham, negara asal penanam modal, dalam hal terdapat pma, maksud dan tujuan badan usaha, nomor telepon badan usaha: alamat surat elektronik (email) badan usaha: dan npp badan usaha. rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas: bidang usaha sesuai kali, lokasi usaha, akses kepabeanan, angka pengenal importir: keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, status laporan ketenagakerjaan. pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit: alamat lokasi usaha, kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang, informasi penguasaan lahan, koordinat lokasi, rencana luas dan jumlah lantai bangunan, dan rencana jumlah bangunan. pengisian data pelaku usaha dan rencana umum kegiatan usaha. bagian keenam persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko paragraf kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko, atas isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam sistem oss melakukan pemeriksaan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada mencakup lokasi daratan. dalam hal secara tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, pelaku usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses permohonan nib. bagi orang perseorangan dan badan usaha isian data kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas: jenis produk jasa yang dihasilkan, kapasitas produk jasa: jumlah tenaga kerja: dan rencana nilai investasi. data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada diisi untuk masing masing kode kali (lima) digit dan berlokasi. ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk jasa yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup: jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan: jenis produk jasa untuk kegiatan jasa perdagangan diisi dengan kegiatan jasa perdagangan yang dilakukan, dan kegiatan perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan atau distributor. ketentuan data kegiatan usaha berupa kapasitas produk jasa sebagaimana dimaksud pada huruf untuk kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume berat unit buah. untuk jasa perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah rp): dan untuk jasa terkait prasarana, satuan berupa unit lantai kamar sesuai prasarana. jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf diisi dengan jumlah tenaga kerja warga negara indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki laki dan tenaga kerja perempuan. rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud huruf diisi dengan nilai yang mencakup: nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakanan lainya): nilai bangunan gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan unt: cc. nilai mesin peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelia, nilai investasi lain lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan,, selain untuk tanah, bangunan gedung, dan mesin peralatan: dan nilai modal kerja (untuk turnover), merupakan biaya yang dikeluark pada saat pelaku usaha siap mulai beroperasi produksi. selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pelaku usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi produksi dalam bulan dan tahun. paragraf persetujuan lingkungan selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha dan data kegiatan usaha, sistem oss juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh pelaku usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya. setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa: amdal: ukl upl, atau spl. dalam hal rencana usaha dan atau kegiatan wajib amdal atau ukl upl dan terdapat dampak lalu lintas, persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas andalan) diintegrasikan dalam amdal atau ukl upl sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal rencana usaha dan atau kegiatan tidak termasuk wajib amdal atau ukl upl, spl diintegrasikan dalam nib. ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf pbg dan slf dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh sistem oss maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan dan rencana jumlah bangunan, sistem oss memberikan: notifikasi keperluan pbg kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung simba) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan notifikasi kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh pbg dan slf simba. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam waktu yang bersamaan, pelaku usaha tetap dapat memproses permohonan perizinan berusaha. mekanisme validasi penolakan dan persetujuan serta jangka waktu yang ditetapkan atas permohonan. bagian ketujuh perizinan berbasis risiko paragraf penerbitan perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko rendah pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia sistem oss sebelum nib diterbitkan. pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada mengikuti format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaku usaha memperoleh nib yang sekaligus menjadi spl atas dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada sistem oss secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan nib yang sekaligus menjadi spl sebagaimana dimaksud pada kepada dpmptsp. (s5) nib sebagaimana dimaksud pada sebagai legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan berusaha, sekaligus operasional dan komersial. nib sebagaimana dimaksud pada diterbitkan secara otomatis melalui sistem oss dilengkapi tanda tangan elektronik. paragraf penerbitan perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko menengah rendah pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui sistem oss sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlakudalam bentuk pernyataan yang tersedia sistem oss untuk memperoleh nib dan sertifikat standar. sistem oss menerbitkan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada dan secara otomatis. sistem oss secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada kepada dpmptsp. nib dan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada dan sebagai legalitas untuk melakukan pelaksanaan persiapan, operasional dan atau komersial kegiatan usaha. terhadap pernyataan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada dpmptsp melakukan pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian lembaga pemerintah. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dpmptsp dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis provinsi dan perangkat daerah teknis kabupaten kota lainnya. paragraf penerbitan perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko menengah tinggi pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui sistem oss setelah memenuhi kelengkapan dataformat formulir ukl upl sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. format pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku format sertifikat standar yang belum diverifikasi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakuuntuk memperoleh nib dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada nib dan sertifikasi standar sebagaimana dimaksud pada sebagai legalitas pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. terhadap pengisian formulir ukl upl dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, sistem oss mengirim notifikas untuk dilakukan verifikasi. proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada dan notifikasi hasil verifikasi sistem oss dilakukan dalam jangka waktu paling lama (lima) hari. dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada disetujui, pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya memberikan notifikasi persetujuan sistem oss untuk diterbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup: terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf sistem oss menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dpmptsp atas nama wali kota, perlu perbaikan, pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi perlunya perbaikanitolak tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, pemerintah daerah provinsi, sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupan terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf sistem oss menerbitkan penolakan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh dpmptsp atas nama wali kota. dalam hal, pemerintah daerah kota tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu (lima) hari sebagaimana dimaksud pada sistem oss secara otomatis menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh dpmptsp atas nama wali kota. terhadap pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha dan setelah mendapatkan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan standar melalui sistem oss dengan jangka waktu sesuai. dalam hal kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan standar, pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan standar paling lambat (sembilan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi produksi. terhadap pemenuhan standarstandar kota, sistem oss juga menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada kepada perangkat daerah teknis kota. terhadap pernyataan pelaku usaha, perangkat daerah kota melakukan pemeriksaan berdasarkan jangka waktu sesuai dengan ketentuankota berkoordinasi dengan dpmptsp. dalam hal perangkat daerah kota sesuai kewenangannyastandar. dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada telah diperiksa dan disetujustandar dianggap disetujui. dalam hal: tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu terlampaui sebagaimana dimaksud pada notifikasi persetujuan sudah diterima sistem oss, atau tidak ada notifikasi persetujuan dalam sistem oss, sistem oss mengubah status sertifikat standar menjadi telah diverifikasi dalam database oss sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.: izin yang terbit secara otomatis akibat tidak diberikan notifikasi pada sistem oss sebagaimana pada huruf menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait yang harus ditindak lanjuti dengan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sertifikat standar dengan status telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan atau komersial. dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh pelaku usaha telah diverifikasi dan ditolak, serta pelaku usaha tidak menyampaikan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku atau pelaku usaha tidak menyampaikan pemenuhan standar usaha dan berdasarkan hasil pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu (satu) tahun sejak nib terbit, dpmptsp membatalkan sertifikat standar yang belum terverifikasi melalui sistem oss. dalam hal pelaku usaha hanya memiliki (satu) kegiatan dan sertifikat standar yang belum diverifikasi dibatalkan, nib yang telah dimiliki masih tetap berlaku hingga batas waktu paling lama (seratus delapan puluh) hari sejak sertifikat standar dibatalkan. dalam hal pelaku usaha tidak melanjutkan kegiatan usaha, nib sebagaimana dimaksud pada dicabut. mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf serta pencabutatas pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf sistem oss melakukan pemutakhiran nib dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi standarstandar atau ditolak dihapus dari nib. nib tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dibatalkan atau dihapus. dalam hal diperlukan dan atau dipersyaratkan, selain nib dan sertifikat standar, pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dapat memperoleh sertifikat standar produk atas produk jasa yang dihasilkan. untuk mendapatkan sertifikat standar produk sebagaimana dimaksud pada pelaku usaha menyampaikan permohonan pemenuhan standar produk barang dan atau jasa melalui sistem oss. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada sistem oss mengirimkan notifikasi permohonan kepada kementerian lembaga sesuai kewenangannyanotifikasi dari sistem oss, kementerian lembaga sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas permohonan pemenuhan sertifikasi standar produk dengan durasi ataukementerian lembaga menyampaikan notifikasi hasil verifikasi berupa penolakan atau persetujuan sistem oss. dalam hal permohonan sebagaimana disetujui, lembaga oss atas nama menteri kepala lembaga, menerbitkan sertifikat standar produk. paragraf penerbitan perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha kategori tingkat risiko tinggi, selain nib, wajib memiliki izin dalam melakukan kegiatan operasional dan atau komersial. dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk dalam kegiatan usaha wajib amdal, sebelum mengajukan permohonan izin, pelaku usaha juga wajib memiliki persetujuan lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup. keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada sebagai persyaratan penerbitan izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk dalam kegiatan usaha wajib ukl upl, pada saat penerbitan nib,. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pelaku usaha wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan izin melalui sistem oss dalamdalam hal kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan persyaratan, pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan paling lambat (sembilan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi produksi. terhadap kewajiban pemenuhan persyaratanpersyaratan, sistem oss juga menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan kepada perangkat daerah teknis. terhadap pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh pelaku usaha, perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalamberkoordinasi dengan dpmptsp. dalam hal perangkat daerahpersyaratan izin. dalam hal pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada telah diverifikasi dan disetujui atau dianggap telah memenuhpersyaratan dianggap disetujui. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada sistem oss atas nama dpmptsp menerbitkan izin dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh pelaku usaha ditolak, sistem oss atas nama dpmptsp menyampaikan notifikasi penolakan. dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan izin atau tidak memenuhi ketentuan, lembaga oss membatalkan nib sebagai legalitas yang telah diterbitkan melalui sistem oss mekanisme pembatalsistem oss melakukan pemutakhiran nib dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratanpersyaratan atau ditolak dihapus dari nib. nib tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada terhadap kegiatan usaha yang ditolak sebagaimana dimaksud pada pelaku usaha dapat mengajukan kembali permohonan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi, selain nib dan izin, pelaku usaha juga bisa mendapatkan sertifikat standar usaha dan atau standar produk. untuk mendapatkan sertifikat standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada pelaku usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui sistem oss sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian lembaga. terhadap permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada sistem oss meneruskan: pemenuhan standar usaha kepada dpmptsp untuk dilakukan verifikasi. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf yang bersifat teknis lakukan oleh perangkat daerah teknis serta ahli yang dikoordinasikan oleh dpmptsp. cc. pemenuhan standar produk kepada kementerian lembaga, untuk dilakukan verifikasi. dalam hal permohonan pemenuhan standar usaha sebagaimana dimaksud pada huruf disetujui, dpmptsp memodifikasi sistem oss. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada sistem oss menerbitkan sertifikat standar usaha. dalam hal permohonan pemenuhan standar produk sebagaimana dimaksud pada huruf disetujui, kementerian lembaga menyampaikan notifikasi persetujuan sistem oss. terhadap notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada lembaga oss atas nama kementerian lembaga menerbitkan sertifikat standar produk melalui sistem oss. dalam hal permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk ditolak, sistem oss memodifikasi kepadapersyaratan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam rangka melakukan kegiatan komersial, pelaku usaha harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang undang bagian kedelapan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. pelaku usaha memilih kali kegiatan utama sebagai acuan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam sistem oss. terhadap pemilihan kali kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada pelaku usaha memilih perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. terhadap pemilihan perizinan sebagaimana dimaksud pada sistem oss mengirimkan notifikasi permohonan dpmptsp. dpmptsp melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria. dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada dpmptsp dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis. dalam hal permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada disetujui ditolak, dpmptsp memodifikasi persetujuan penolakan sistem oss. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada sistem oss: menerbitkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, atau menyampaikan notifikasi penolakan kepada pelaku usaha. formatyang berlaku. bagian kesembilan percepatan penerbitan izin percepatan penerbitan izin diberikan atas kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan: berlokasi usaha kek, kpop, dan kawasan industri, atau termasuk dalam proyek strategis nasional. dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan pelaku usaha termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana, sistem oss langsung menerbitkan nib dan izin dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. izin sebagaimana dimaksud pada sebagai perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan, operasional dan atau komersial. terhadap izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada pelaku usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan izin. dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada lembaga oss atas nama dpmptsp melakukan notifikasi pembatalan izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada melalui sistem oss. terhadap notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada dpmptsp atas nama wali kota melalui sistem oss menerbitkan pembatalan bagian kesepuluh jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha terhadap setiap kegiatan usaha ditetapkan jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha. jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada merupakan waktu yang diperlukan pelaku usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi pembangunan sampai dengan produksi komersial setelah mendapatkan perizinan berusaha. jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan jangka waktu perkiraan kesiapan pelaku usaha melakukan kegiatan operasi produksi disampaikan oleh pelaku usaha berupa bulan dan tahun pada saat pengisian data kegiatan usaha. jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh dpmptsp dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi. dalam hal pelaku usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dpmptsp dapat memberigian kesebelas kemitraan kewajiban kemitraan pelaku usaha besar dengan koperasi dan umk m dilaksanakan paling lama (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi produksi dimulai. dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tata cara penyampaian pemenuhan kewajiban kemitraan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keduabelas penerbitan perizinan berusaha dan kemudahan perizinan berusaha untuk pelaku umk paragraf penerbitan perizinan berusaha untuk umk untuk pengajuan permohonan perizinan berusaha, pelaku umk mengakses menu permohonan umk dalam sistem oss. pada menu permohonan sebagaimana dimaksud pada pelaku umk mengisi data sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. sistem oss akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data sebagaimana dengan kriteria pelaku umk, termasuk tingkat risiko atas kegiatan usaha yang dimohonkan. kriteria pelaku umk sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. pelaku umk yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah diberikan nib yang merupakan pendaftaran usaha, sekaligus sebagai identitas dan legalitas usaha. dalam hal pelaku umk sebagaimana dimaksud pada memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan atau tinggi, perizinan berusaha berbasis risiko yang diberikan berupa sertifikat standar dan atau izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam pemberian perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada pelaku umk tetap diwajibkan memenuhi persyaratan standar usaha dan atau pemenuhan persyaratan izin. dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku umk wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. dpmptsp melakukan pembinaan terhadap pelaku umk dalam pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko untuk umk pelaku umk yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah, diberikan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko berupa nib yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal. pelaku umk diberikan fasilitasi perizinan berusaha berupa: pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha, dan b.bantuan untuk mengakses laman oss dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha. ketentuan mengenai kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada meliputi perizinan berusaha berbasis risiko, standar nasional indonesia sni), dan sertifikasi jaminan produk halal. selain perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada pelaku umk juga diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. kemudahan sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketigabelas perubahan data dalam hal terjadi perubahan atas isian data pelaku usaha dan data kegiatan usaha, pelaku usaha melakukan perubahan melalui sistem oss. perubahan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup: perubahan data pelaku usaha, dan atau perubahan data usaha. perubahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit mencakup perubahan: nama dan atau nik, npp, cc. status penanaman modal semula mdn menjadi pma atau sebaliknya: kepemilikan dan susunan pemegang saham, susunan pengurus penanggung jawab: maksud dan tujuan: alamat perusahaan, dan atau alamat surat elektronik perubahan data usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit mencakup: perubahan data lokasi usaha, perubahan data jenis produk jasa dan kapasitas, penyesuaian akses kepabeanan, penyesuaian angka pengenal importir, penyesuaian data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. tata cara dan persyaratan perubahan datmpatbelas pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha paragraf pencabutan perizinan berusaha pencabutan perizinan berusaha dapat dilakukan atas dasar likuidasi dan non likuidasiparagraf pembatalan perizinan berusaha dalam hal perizinan berusaha yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalanlimabelas pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, dinaspelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dalam keadaan tertentu pelaku usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan perizinan berusaha berbasis risiko apabila layanan sistem oss: belum tersedia: dan terjadi gangguan teknis. gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko. terhadap kondisi kahar (force majeure), pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara manualsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pembayaran biaya segala biaya perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan pajak daerah atau retribusi daerahpersyaratan yang telah diverifikasi dan dimodifikasi oleh perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya melalui sistem oss. bab masa berlaku nib berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. sertifikat standar, izin, dan atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal sertifikat standar, izin, dan atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat (tiga puluh) hari melalui sistem oss sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan kurang dari (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada dianggap sebagai permohonan baru. bagi umk, ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai jaminan produk halal. bab vii kewajiban laporan kegiatan penanaman modalsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakutahunbagi pelaku usaha kecil setiap (enam) bulan dalam (satu) tahun laporanwajibkan bagi pelaku usaha mikro: dan b.bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi. bab viii sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik sistem oss dibangun dan dikelola oleh bkpm sebagai lembaga oss. sistem oss sebagaimana dimaksud padasatu subsistem pelayanan informasi informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diakses masyarakat laman muka sistem oss tanpa hak akses. informasi tanpa hak akses sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, rencana tata ruang: ketentuan persyaratan penanaman modal, kewajiban dan atau persyaratan perizinan berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan atau persyaratan perizinan berusahapk)bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan pelepasan kawasan hutan, 8g. ketentuan fasilitas penanaman modal, pengawasan perizinan berusaha dan kewajiban pelaporan: simulasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, panduan pengguna sistem oss, kamus oss dan hal hal yang sering ditanya frequently asked questions fag): dan pelayanan pengaduan masyarakat. bagian kedua subsistem perizinan berusaha subsistem perizinan berusaharizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: pelayanan perizinan berusaha, pertukaran data antara sistem oss dengan sistem pada instansi teknis dan atau instansi terkait dengan penanaman modal: dan cc. penelusuran proses penerbitan perizinan berusaha. subsistem perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada menerbitkan: perizinan berusaha berbasis risiko terdiri dari: nib: sertifikat standar: dan atau izin. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. sistem oss mencantumkan jumlah angka dalam nib, nomor sertifikat standar, nomor izin, dan nomor perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada sebanyak: tiga belas digit angka untuk nib terdiri atas: )enam digit pertama merupakan tanggal, bulan, tahun dalam format hh bb tt: enam digit kedua merupakan nomor urut, dan satu digit terakhir merupakan angka pengaman. tujuh belas digit angka untuk sertifikat standar atau izin terdiri atas: tiga belas digit pertama untuk nib: dan empat digit terakhir merupakan nomor urut sertifikat standar atau izin. dua puluh satu digit angka untuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha terdiri atas: tujuh belas digit angka pertama untuk nomor sertifikat standar atau izin, dan empat digit terakhir merupakan nomor urut perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. bagian ketiga subsistem pengawasan subsistem pengawasanngawasan sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha. subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada digunakan dpmptsp, organisasi perangkat daerah teknis, dan pelaku usaha. subsistem pengawasan merupakan sistem elektronik yang: pembinaan dan sanksi: dan tindakan administratif atas dasar permohonan pelaku usaha atau putusan pengadilan. subsistem pengawasanpengawasankementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dikoordinasikan oleh dpmptsp atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota. bagian pertama perencanaan inspeksi lapangan tahunan inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf:mekanisme perencanaan inspeksi lapangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua data, profil, dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem oss: surat tugas pelaksana inspeksi lapangan:: bap: dan perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan. pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat kerja pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketigakementerian lembaga, pemerintah daerah, melalui sistem oss yang terintegrasi secara single sign sso) dengan sistem kementerian lembaga: dan laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk lpm yang disampaikan kepada bkpm, dpmptsp provinsi, dpmptsp kota. bagian keempat: dan atau cc. penerapan sanksi, yang input dalam sistem oss. tindak lanjulima,hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan pelaku usahnam pelaksanaan pengaduan untuk meningkatkan layanan perizinan berusaha berbasis risiko, bkpm menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan atau pelaku usaha pada sistem oss. tata cara pengaduan sebagaimana pada diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab manajemen penyelenggaraanerapan manajemen penyelenggardalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dibebankan padaan undangan. bab xii aturan peralihan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan keberlangsungan pelayanan perizinan kota bekasi, perizinan berusaha yang belum tertuang sepenuhnya dan atau pelaksanaannya belum optimal pada sistem oss rba, dpmptsp dapat memberiklalui pelayanan secara elektronik pse) dan fasilitas pendukung lainnya yang telah tersedia sesuai dengan norma, standard, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkannu tusukan: menetapkan peraturan wali kota tentang pelayanan perizinan berbasis risikotau risk basic approach rba)mbidangikasi. penanam modal dalam negeri adalah pelaku usahakota bekasi. penanam modal asing adalah pelaku usahakota bekganperaturan wali kota ini, meliputi pendelegasian kewenangan, pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko: pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dalam keadaan tertentu: pembayaran biaya: masa berlaku, kewajiban laporan kegiatan penanaman modal: sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, pengawasan, manajemen penyelenggaraan: pembiayaan. bab pendelegasian kewenangan wali kota dapat memberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada dpmptsp. pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam meliputi: proses notifikasi persetujuan dan atau penolakan permohonan perizinan berusaha melalui sistem oss: proses pelayanan administrasi, penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan berusaha yang dilayani melalui pelayanan secara elektronik: penerbitan produk pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pembekuan, pembatalan, dan atau pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penandatanganan dokumen administrasi perizinan pelayanan perizinan berusaha yang dilayani melalui pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf dapat berupa tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jenis pelayanan perizinan berusaha yang didelegasikan kepada kepala dpmptsp lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan wali kota. dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada dpmptsp berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. bab iii pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko bagian kesatu sektor usaha pelayanan perizinan berusaha mencakup sektor: pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, cc. energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan: pariwisata, dan ketenagakerjaan. bagian kedua perizinan berusaha perizinan berusaha meliputi perizinan berusaha berbasis risiko, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri: perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko rendah: perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko menengah rendah, cc. perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko menengah tinggi: dan perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi. alur penerbitan perizinan berdasarkan risiko lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan wali kohurufpersyaratan dan atau kewajiban perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalambagian ketiga pemohon perizinan berusaha pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha terdiri atas: orang perseorangan, dan badan usaha,huruf paling sedikit terdiri atas: perseroan terbatas: persekutuan komanditer dan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada huruf berupa lembaga pembiayaan ekspor indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan badan layanan umum. untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi: persyaratan dasar, dan atau perizinan berusaha berbasis risiko. persyaratan dasar terdiri atasberbasis risiko terdiri atas: nib, sertifikat standar, dan izinadministrasi kepegawaian lingkungan dinas, melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaingelolaan sistem informasi manajemen bidang pendidikan, melaksanakan pengolahan dan analisis data hasil evaluasi program dan kegiatan dinas pada pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal untuk bahan penyusunan laporan, melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dinasserta pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan sekolah dasar. rincian tugas bidang pembinaan sekolah dasar, untuk memenuhi standar nasional pendidikan, dan penutupan sekolah dasardasardasar, dan,, pelaporan pelaksanaan kurikulum dan pengelolaan kelembagaan sekolah dasar. rincian tugas seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah dasar, meliputi: melaksanakan penyusunan program kerja seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah dasardasardasar, melaksanakan penyiapan bahan dan implementasi standar kompetensi lulusan pada sekolah dasardasardasar, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sekolah dasar, melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum pada sekolah dasardasar, j . melaksanakan penyiapan bahan izin pendirian satuan pendidikan sekolah dasardasardasar, melaksanakan penyiapan bahan supervisi dan fasilitasi sekolah dasarlan pelaporan pengelolaan kesiswaan pada sekolah dasar. rincian tugas seksi kesiswaan sekolah dasar, meliputi: melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesiswaan sekolah dasar, melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data peserta didik sekolah dasar, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan prestasi peserta didik sekolah dasardasar, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerimaan peserta didik pada sekolah dasarprestasi peserta didik sekolah dasardasar. rincian tugas seksi penunjang pembelajaran sekolah dasar, meliputi: melaksanakan penyusunan program kerja seksi penunjang pembelajaran sekolah dasarpenunjang pembelajaran pada sekolah dasar sebagai bahan masukan anggaran dinas dan untuk pengembangan mutudasar dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan sarana prasarana penunjang pembelajaran pada sekolah dasar., pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkungan bidang pembinaan sekolah menengah pertama. rincian tugas bidang pembinaan sekolah menengah pertama, meliputi: menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang pembinaan sekolah menengah pertama.. untuk memenuhi standar nasional pendidikan.menengah pertama.menengah pertamahidan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan pengelolaan kelembagaan sekolah menengah pertama. rincian tugas seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertama, meliputi: melaksanakan penyusunan program kerja seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertamamenengah pertama, melaksanakan penyiapan bahan dan implementasi standar kompetensi lulusan pada sekolah menengah pertamamenengah pertamamenengah pertama, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama, melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum pada sekolah menengah pertamamenengah pertama, melaksanakan penyiapan bahan izin pendirian satuan pendidikan sekolah menengah pertamamenengah pertamamenengah pertama, melaksanakan penyiapan bahan supervisi dan fasilitasi sekolah menengah pertamaseksi kurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertaman pelaporan pengelolaan kegiatan kesiswaan pada sekolah menengah pertama. rincian tugas seksi kesiswaan sekolah menengah pertama, meliputi: melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi kesiswaan sekolah menengah pertama, melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data peserta didik sekolah menengah pertama sekolah menengah pertamamenengah pertama, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerimaan peserta didik pada sekolah menengah pertamamenengah pertama. rincian tugas seksi penunjang pembelajaran sekolah menengah pertama, meliputi: melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi penunjang pembelajaran sekolah menengah pertamamenengah pertama, melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan penunjang pembelajaran pada sekolah menengah pertama sebagai bahan masukan anggaran dinas dan untuk pengembangan mutu sekolahmenengah pertamamenengah pertamamelaksanakan kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. rincian tugas pokok bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal: menyelenggarakan penyusunan programelenggarakan pembinaan, pengawasan pengendalian bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non dan pendidikan non membawakan seksi pendidikan anak usia dini,pendidikan anak usia dinianak usia dini, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan anak usia dinidan: melaksanakan penyusunan program kerja seksi pendidikan masyarakat dan kursus, pelatihan dkursus, pelatihan dan pendidikan masyarakat, melaksanakan penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kursus, pelatihan dan pendidikan masyarakatmantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanamenyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan, kebijakan teknis dan programengoordinasikan, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan mutuguru dan tenaga kependidikan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam upayadan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. rinciiputi: melaksanakan penyusunan rencana kegiatannyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanasekolah menengah pertamagiatan seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertamaingkatan kompeteninaan karirerian penghargarlindungdinas pendidikbekasi tentang rencana kerja, huruf dan huruf:,rencana kerja pemerintah daerah kota bekasi tahun lembaran daerah kota bekasi tahun nomor seri e). memperhatikan berita acara rapat nomor: ba bappelitbangda. set tanggal agustus tentang pembahasan penetapan rencana kerja perangkat daerah tahun lingkungan pemerintah kota bekasi. menetapkan rencana kerjakerja perangkat daerah senja perangkat daerah tahun berpedoman kepada renstra perubahan perangkat daerah tahun dan rkd tahun senja perangkat daerah tahunserta menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran rka) perangkat daerah.i penutup. senja perangkat daerah tahun sebagaimana dimaksud pada terdiri atas senja perangkat daerah lingkungan pemerintah kota bekasi, meliputi: sekretariat daerah, sekretariat dprd: inspektorat, badan kesatuan bangsa dan politik, badan penanggulangan bencana daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan: dinas pemadam kebakaran, dinas sosial, dinas tenaga kerja, oo., dinas perdagangan dan perindustrian, dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah, dinas tata ruang, zz.,,, kecamatan pondokgede,, dan rr. kecamatan pondokmelat tahunsenja perangkat daerah tahun sebagaimana dimaksud padainformasi jabatan pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota banjarbaru, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan peratuperaturan wali kota banjarbaru tentang informasi jabatan pad.. memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang informasi jabatan pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihbidang adalah sub bidang pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kota banjarbaruperumusan informasi jabatanses). informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan kelembagaan, kepegawaian dan penatalaksanaan dan analisis beban kerja. informasi jabatan merupakan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. bab iii perumusan informasi jabatan perumusan informasi jabatan pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihanpeta jabatan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah lampiran informasi jabatan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah bab ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan wali kota ini:danuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosial mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian data kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian data kesejahteraan sosial, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian data kesejahteralindung dan jaminan sosialdalam urusoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin serta jaminan sosial, melaksanakan kerja pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinassosial, melaksanakan monitoring penerapan sp, menetapkan dokumen sop, dan penyusunan skm pada dinas, memakai dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya, menetapkan perjanjian kinerja lingkupsekretariathimpubidang sosialoordinasikan bahan penyusunan rka skpd dan dpa skpd dinas,, dan lainnyaverifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, pelaksanaan fungsi akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan, mengelola gaji dan tunjangan pegawai, membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan neraca dinaseksi dalam menyusun rencana strategislaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan sop, sp, dan skmsosial beserta laporan pencapaiannya,administrasi dinas bidang sosial, menyusun konsep sop sub bagian perencanaan dan pelaporperlindungan sosial memimpin pelaksanaan tugas bidang perlindungan sosial yang meliputi seksi perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial serta seksi kesiapsiagaan bencana, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang perlindung, mengevaluasi pelaksanaan tugas hasil kerja bawahan bidang perlindungan sosial, melaksanakan kemitraan antar lembaga pemerintah, masyarakat,perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial serta kesiapsiagaan bencana, menyelenggarakan bantuan sosial untuk korban bencana alam dan sosial berbentuk natura, sandang, tempat penampungan pengungsi, dan dapur umum, mengoordinasikan, mensosialisasikan, dan melaksanakan taruna siaga bencana, memfasilitasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi anggota taruna siaga bencana dalam hal pendistribusian bantuan sosial berbentuk natura dan dapur umum, mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana meliputi pelaksanaan kampung kesiapsiagaan bencana dan pelaksanaan taruna siaga bencanserta skm bidang perlindungan sosial, mengoordinasikan penyusunan rka skpd dan dpa skpd bidang perlindungan sosial, menyusun dan mengoordinasikan perjanjian kinerja lingkup bidang perlindunglindungan sosial, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala seksi perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial memimpin pelaksanaan tugas seksi perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial, menyusun rencana kerjakonsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugasbahan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial, memfasilitasi rekomendasi bagi korban bencana alam dan bencana sosial untuk mendapat pelayanan kesehatan, menyalurkan pemberian bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial: memfasilitasi pendistribusian bantuan sosial berbentuk natura, sandang dan dapur umum, menyediakan tempat penampungan pengungsi korban bencana alam dan bencana sosial, memberikan penanganan khusus bagi kelompok rentan dan memberikan pelayanan dukungan psikososialperlindungan korban bencana alam dan bencana sosial, menyiapkan bahan penyusunan rka skpd dan dpa skpd seksi perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial, menyusun perjanjian kinerja seksi perlindungan korban bencana alam dan bencanakorban bencana alam dan bencana sosial, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala seksi kesiapsiagaan bencana memimpin pelaksanaan tugas seksi kesiapsiagaan bencana, menyusun rencana kerja seksi kesiapsiagaan bencsiapsiagaan bencana, menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas seksi kesiapsiagaan bencana, melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan bencana, menyusun bahan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana, menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana, melaksanakan rekrutmen relawan anggota taruna siaga bencana program perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan relawan taruna siaga bencana, melaksanakan pembinaankesiapsiagaan bencana, menyiapkan bahan penyusunan rka skpd dan dpa skpd seksi kesiapsiagaan bencana, menyusun perjanjian kinerja seksi kesiapsiagasiapsiagaan bencana, dansosial dasar luar panti serta seksi rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang rehabilitasi, memfasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan sosialpelaksanaan kegiatanoordinasikan rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan psikotropika dan zat adiktif lainnya luar pantrehabilitasi sosial dasar luar panti serta rehabilitasi sosial dan perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti, melaksanakan kebijakan teknis bidanglembaga (perorangan, keluarga, masyarakat), mengatau lembaga (perorangan, keluarga, masyarakat)rehabilitasi sosial, mengoordinasikan penyusunan rka skpd dan dpa skpd bidang rehabilitasi sosial, menyusun dan mengoordinasikan perjanjian kinerja lingkup bidang rehabilitasirehabilitasi sosial, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala seksi rehabilitasi sosial dasar luar panti memimpin pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial dasar luar panti, menyusun rencana kerja seksi rehabilitasi sosial dasardasar luar panti, menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas seksi rehabilitasi sosial dasar luar pantidasar luar panti, melaksanakan bimbingan teknis bagi pendampinggkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan sosial dengan lembaga usaha kesejahteraan sosial, melaksanakan identifikasi hasil kegiatan penjangkauan,nyaluran rujukbimbingan berupa mental dan sosial serta konsultasi kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, melaksanakan kerjasama dengan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, memfasilitasi pemberian bantuan sosial berupa permakaman, sandang dan alat bantu kepadapelayanan reunifikasiyusun konsep sop, sp, dan bahan skm seksi rehabilitasi sosial dasar luar panti, menyiapkan bahan penyusunan rka skpd dan dpa skpd seksi rehabilitasi sosial dasar luar panti, menyusun perjanjian kinerja seksi rehabilitasi sosial dasardasar luar panti, melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala seksi rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti memimpinnyusun rencana k menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas seksi rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti membuat instrumen format pendataan, melaksanakan pendataan, mengidentifikasi, dan melakukan assessment untuk perlu pelayanan kesejahteraan sosial, menyelenggarakan dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan rehabilitas (penyediaan makanan, minuman, pakaian, alat bantu, perbekalan kesehateks psikotik orang dengan gangguan jiwa yang berdomisili daerah kotarlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, melaksanakan identifikasi dan penilaian hasil kegiatan razia tuna sosial dan perlu pelayanan, dan keterampilan bagi tuna sosial dan perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, penyaluran rujukan bagi tuna sosial dan perlu pelayananrlu pelayanan kesejahteraan sosial, melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada tuna sosial dan perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, memberikan pelayanan konsultasi kepada tuna sosial dan perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, memberikan bimbingan teknis bagi para pendamping tuna sosial dan perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, melaksanakan kunjungan sosial kepada tuna sosial dan perlu pelayananpengemis, gelandangan dan pengemis, dan psikotik (pengambilan lokasi tempat kejadian perkara), menyiapkan tenaga perawat sosial bagi perlu pelayanan kesejahteraan sosialnyusun konsep sop, sp, dan bahan skm seksi rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti, menyiapkan bahan penyusunan rka skpd dan dpa skpd seksi rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti, menyusun perjanjian kin, danngpemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial serta kepahlawanan, perintisan, dan restorasi sosial, mengoordinasikan dan mensikronisasikan penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah, dan sumbangan sosial, mengoordinasikan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat, mengoordinasikan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, mengoordinasikan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat, mengoordinasi, mengoordinasingoordinasikan pusat kesejahteraan sosial sistem layanan dan rujukan terpadu: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial:ian gratis berhadiah dan sumbangan sosial, sek. seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosialmengoordinasikan pemantauan dan evaluasi proposal hibah dan bantuan sosial, mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan, kejuangan, dan taman makam pahlawan daerah koturvei kepuasan masyarakat bidang pemberdayaan sosial, mengoordinasikan penyusunan rka skpd dan dpa skpd bidang pemberdayaan sosial, menyusun dan mengerdayaan sosial, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala seksi pemberdayaan kelembagaan sosial undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial memimpinnyusun rencana kerja seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiahmberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah, dan sumbang, undian gratis berhadiah dan sumbang dan pelayanan penyuluhan sosial, undian gratis berhadiah, melaksanakan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, melaksanakan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaa, melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap,,ekerja sosial masyarakat, organisasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya, memfasilitasi pusat kesejahteraan sosial sistem layanan dan rujukan terpadu, melaksanakan dan verifikasi proposal ajuan hibah, monitoring, pembinaan, evaluasi, dan bantuan sosial,,pengumpulan uang atau barang, menyusun konsep sop, sp, dan bahan skm seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial, menyiapkan bahan penyusunan rka skpd dan dpa skpd seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial, menyusun perjanjian kinerja seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiahundian gratis berhadiah dan sumbangan sosial, danlestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan dan kejuangan, menyusun konsep sop, sp, dan bahan skm seksi kepahlawanan, perintisan dan restorasi sosial, menyiapkan bahan penyusunan rka skpd dan dpa skpd seksi kepahlawanan, perintisan dan restorasi sosial, menyusun perjanjian kinerjapahlawanan, perintisan dan restorasi sosial, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial memimpin pelaksanaan tugas bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial yang meliputi seksi penanganan fakir miskin serta seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosial, mengoordinasikan penyusunan rencana kerjapenanganan fakir miskin dan jaminan sosial, mengevaluasi pelaksanaan tugas hasil kerja bawahan bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial, mengoordinasikan pelaksanaan penjangkauan, rujukan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar, memfasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan sosial terkait penanganan fakir miskin serta pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian data kesejahteragoordinasikan pemberian layanan badan pengelola jaminan sosial penerima bantuan iuran untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi yang belum mempunyai badan pengelola jaminan sosial kesehatan: memfasilitasi penanganan pelayanan kemiskinan bagi perlu pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari wanita rawan sosial ekonomi, program keluarga harapan, keluarga penerima manfaat dengan program bantuan sosial pangan dan bantuan sosial tunai serta kelompok usaha bersama ekonomi:mfasilitasi seleksi dan verifikasi pendampingan jaminan sosial keluargpenanganan fakir miskin dan jaminan sosial, mengoordinasikan bahan penyusunan rka skpd dan dpa skpd bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial, mengoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja bidang penanganan fakir miskin dan jaminnganan fakir miskin dan jaminan sosial, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala seksi penanganan fakir miskin memimpin pelaksanaan tugas seksi penanganan fakir miskin, menyusun rencana kerja seksimenyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas seksi penanganan fakir miskin, melaksanakan penjangkauan, rujukan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar, melaksanakan fasilitasi pengelolaan program keluarga harapan, melaksanakan fasilitasi pengelolaan program bantuan sosial pangan dan bantuan sosial tunai untuk keluarga miskin, menyelenggarakan dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan penanganan fakir miskin, melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskinmberian bantuan bagi wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga miskin, melaksanakan pemberdayaan bagi perlu pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sudah mendapatkan pelayanan sosial melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, kelompok usaha bersama ekonomi, kelompok usaha bersama ekonomi jasa dan e waroeng, melaksanakan fasilitasi pemberianberdasarkan data badan pusat statistik dan surat keterangan tidak mampu, menyusun konsep sop, sp, dan bahan skm seksi penanganan fakir miskin, menyiapkan bahan penyusunan rka skpd dan dpa skpd seksi penanganan fakir miskin, menyusun perjanjian kinerja lingkup seksi penanganan fakir miski, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosial memimpin pelaksanaan tugas seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosial, menyusun rencana kerja seksiumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosial, menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data, dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyusun bahan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosial, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan datanghimpun dan mengolah data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasionalmbuat monografirlu pelayanan kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, menyusun konsep sop, sp, dan bahan skm seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosial, mengelola sistem informasi kesejahteraan sosial dan sosial integrasi data, menyiapkan bahan penyusunan rka skpd dan dpa skpd seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosial, menyusun perjanjian kinerja seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian datangumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosiacc.keuangan dinas, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi,, dan penyajian data sebagai bahan informasi: dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. bagian keempat bidang perlindungan sosial paragraf bidang perlindungan sosial bidang perlindung. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perlindungan sosial mempunyai fungsi: perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang perlindungan sosial, mengoordinasikan kegiatan bidang perlindungan sosial, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perlindungan sosial. paragraf seksi perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial seksi perlindungan korban bencana alam dan bencanaperlindunganbencana sosial mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial, penyelenggaraan kegiatan perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial: dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perlindungan korban bencana alam dan bencana sosialkesiapsiagaan bencana. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi kesiapsiagaan bencana mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana, penyelenggaraan kegiatan kesiapsiagaan bencana, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesiapsiagaan bencana. bagian kelima bidang rehabilitasi sosialoordinasikan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial. paragraf seksi rehabilitasi sosial dasar luar panti seksi rehabilitasi sosial dasardasar luar panti. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi rehabilitasi sosial dasar luar panti mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis rehabilitasi sosial dasar luar panti, penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi sosial dasar luar panti, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial dasar luar panti. paragraf seksi rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti, penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial perlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya luar panti. bagian keenam bidang pemberdayaan sosialoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan sosial, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial. paragraf seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah dan sumbang, undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah, dan sumbangan sosial, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah, dan sumbangan sosial. paragraf seksi kepahlawanan, perintisan dan restorasi sosial,penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis kepahlawanan, perintisan, dan restorasi sosial, penyelenggaraan kegiatan kepahlawanan, perintisan dan restorasi sosial: dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kepahlawanan, perintisan, dan restorasi sosial. bagian ketujuh bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial paragraf bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial bidang penanganan fakir miskiganan fakir miskin dan jaminan sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial mempunyai fungsi: perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial, mengoordinasikan kegiatan bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial. paragraf seksi penanganan fakir miskin seksi penanganan fakiriapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis penanganan fakir miskin, penyelenggaraan kegiatan penanganan fakir miskin, dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanganan fakir miskin. paragraf seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteraan sosial seksi pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data kesejahteragumpulan, pengolahan, dan pengkajian data kesejahteraan sosialgelolaan belanja hibah berupa uhibah berupa uang organisasi kemasyarakatan yang didirikanjuli walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut diundangkan yogyakarta padode rekening uraian jumlah rp) jumlah total keterangan kode rekening kode rekening hibahtanggal bulan tahun bertempat yogyakarta, kami yang bertandatangan bawah ini,. tahun . tentang ., untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. ii. nama nipkennananannananannana nana. limee. dalam bentuk uangperangkat daerahperangkat daerah yang membidangi keuangan selaku skpd memproses dan menyalurkan hibah dengan cara mentransfer rekening pihak kedua.anananananannanananaaan kepala perangkat daerah) penerima) nip. annalo. jumlah keseluruhan kepala penerimman men jumlah keseluruhannama penerima hibah nipe (nananaanananaananananan kepala perangkat daerah penerima) yang membidangi keuanganiiijumlah aan yo. nae aan dst.esensi olpenaananananaa.leenip. nan. walikota yogyakarta, ttd haryadi suduatuan kerja pengelola keuangan daerahsuatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki olehds.|. joonip. lan nnn. walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut |
sma panas walikota bandung peraturan walikota bandung nomor: tahunwalikota bandu, bahwa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf kota bandung telah mengalokasikan dalamjenis belanja bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu melalui badan penyelenggara jaminan kesehatan, bahwa. jalan wastukancana nomor telp. fax bandung, provinsi jawa barat cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf perlu menetapkan peraturan walikota bandungmengingat undang undang nomor tahun tentang sistem sosial jaminankepala dinas kesehatan yang selanjutnya disingkat kepala din kesterbitkanmppemerintah daerah telah mengalokasikan belanja bantuan sosial untuk pbi jaminan kesehatan kota bandung pada tahun anggaran sebesar rp. (delapan puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada bpjs. bab iii penerima manfaat dan peruntukan belanja bantuan sosial kepada bpjs kesehatan penerima manfaat jaminan kesehatan adalah pbi jaminan kesehatan yang telah terdaftar pada data base tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kpk) yang telah ditetapkan dengan keputusan walikota bandung. penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada mendapatkan bantuan sebesar rp. org bulan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. bab mekanisme pencairan pembayaran belanja bantuan sosial kepada bpjs kesehatan pembayaran kepada bpjs dilakukan setiap bulan sesuai spd. kepala cabang utama bpjs sebagai penerima belanja bantuan sosial untuk pbi jaminan kesehatan dengan tembusan kepada kepala din kes yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut: surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial, fotokopi . fotokopi kartu tanda penduduk atas nama kepala cabang utama bpjs kota bandungmencantumkan nama lengkap penerima belanja bantuan sosial, surat pernyataan pertanggungjawaban, dan laporan hasil evaluasi din kes yang tanda tangani oleh kepala din kes per triwulan atas klaim bpjs terhadap permohonan pencairan belanja bantuan sosial. kepala cabang utama bpjs sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab terhadap uang yang diterima serta kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan. kepala dead selaku ppid sebagaimana dimaksud pada memerintahkan kepada bendahara belanja hibah dan bantuan sosial dan benar, maka ppk ppid menerbitkan spmp2d. bab pertanggungjawaban dan pelaporan bpjs kesehatanrincian penggunaan hasil evaluasi rekomendasi dinas kesehatan, rekapitulaslaporan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh bpjs kesehatan kepada walikota melalui kepala dead selaku ppid dengan tembusan kepala din kes paling lambat padabab monitoring, evaluasi dan pengawasan kepala dead selaku ppid dan kepala din kesbagi peserta pbi jaminan kesehatan. kepala dead selaku ppid melakukan monitoring dan evaluasi administratif atas pencairan belanja bantuan sosial kepada bpjs kesehatan. kepala din kes melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran belanja bantuan sosial kepada bpjs untuk pbi jaminan kesehatan. kepala dead selaku ppid dan kepala din keyang dilakukan oleh kepala dead selaku ppid dan kepala din kes sebagaimana dimaksud padaead selaku ppid dan kepala din kes. inspektorat , anna (si enam dal inn 'kain mukehtarudin, sh.,mh. pembina tingkat nip. |
nih al. walikota bandungencana kerja pembangunan daerah,,'sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham, #4p ira, (pi erna iain! setda h.adik muka in, sh.,mh. pem xal tingkat. nip |
serv air panentugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas pelayanan pajak kota bandung telah diatur denganbahwa dalam rangka sinergitas dan optimalisasi pelayanan pajak kota bandungsatuan . satuan kerja bpelayanan pajakadministrasi keuangan daerah lingkup:dinaswmemaraf dan atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan dinasj .il.:laksanakan program dan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian, menyiapkan .ilpenyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penataausahaan pendapatan dan belanja pengeluaran dinas, melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan laporan rekonsiliasi penerimaan pajak dan laporan realisasi keuangan dinas, melaksanakan penganalisaan dan verifikasi data kelengkapan proses pengajuan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan dinas, melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan penetapan pengelola administrasi keuangan dinas:laksanakan program dan kegiatan lingkup administrasi keuangan, j .il.. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi keuangan, dan oodan anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretarislaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi program dan anggaran, pelaksanaan dan mengkoordinasikan administrasi program dan anggaranprogram dan anggaran. uraian tugas kepala sub bagian program dan anggarrogram dan anggaran, melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi program dan anggaran, melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi program dan anggaran, melaksanakan penyusunan dan mengkoordinasikan bahan penetapan kebijakan rencana dan program kerja dinas, melaksanakan . melaksanakan penyusunan dan pengkoodinasian bahan penetapan kebijakan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinasadministrasi program dan anggaran, melaksanakan dan mengelola website dinas, sistem layanan pengaduan dan sistem teknologi informasi lainnya lingkungan dinas, j . menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memakai konsep naskah dinas lingkup administrasi program dan anggaran, membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup administrasi program dan anggaran, il. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup administrasi program dan anggaran, melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi program dan anggaran, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi program dan anggaran, dan oo.tugas kepala bidang perencana.wmemarafil.cc. pelaksanaan lingkup perencanaan pajak daerahuraian tugas kepala seksi perencanaengan instansi terkait lingkup perencanaan pajak daerah, il.laksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup data dan potensi pajak, pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup data dan potensi pajak, pelaksanaan lingkup data dan potensi pajakpotensi pajak. uraian tugas kepala seksi data dan potensi pajak, sebagai berikut: melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan kebijakan lingkup data dan potensi pajak, menyusun rencana dan program kerja lingkup data dan potensi pajak, melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup data dan potensi pajak, melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup data dan potensi pajak, melaksanakan inventarisasi data dan potensi pajak daerah, melaksanakan program dan kegiatan lingkup data dan potensi pajak, melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis data dan potensi pajak, menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memakai konsep naskah dinas lingkup data dan potensi pajak, membuat . membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup data dan potensi pajak, j . melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup data dan potensi pajak, melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup data dan potensi pajak, il. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan potensi pajakanalisis dan pelaporan seksi analisis dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi analisisis dan pelaporan pajak daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi analisis dan pelaporan mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup analisis dan pelaporan pajak daerah, pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup analisis dan pelaporan pajak daerah, cc. pelaksanaan lingkup analisis dan pelaporis dan pelaporan pajak daerah. uraian tugas kepala seksi analisis dan pelapoanalisis dan pelaporan pajak daerah, menyusun rencana dan program kerja lingkup analisis dan pelaporan pajak daerah, melaksanakan . melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup analisis dan pelaporan pajak daerah, melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup analisis dan pelaporan pajak daerah, melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan data dan statistik pajak daerahanalisis dan pelaporanj . menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memakai konsep naskah dinas lingkup analisis dan pelaporan pajak daerah, membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup analisis dan pelaporan pajak daerah, il. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup analisis dan pelaporan pajak daerah, melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup analisis dan pelaporan pajak daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup analisis dan pelapormpat bidang pajak pendaftaran bidang pajak pendaftaran dipimpin oleh seorang kepala bidanguraian tugas kepala bidang pajak pendaftaran,.il.wmemaraf dan atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup pajak pendaftaran, membuat . membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pajak pendaftaran, oo.. cc.pendaftaran dan pendatanerbitan nomor pokok wajib pajak daerah ppd)::, j .dan pajak parkir, il.monitoringverifikasi, otorisasi dan pembukuan, sebagai berikut: melaksanakan . melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana ddan pajak parkir. melaksanakan program dan kegiatil. membuat telaahan staf bahan perumuskoordinasi dan konsultasi dengan instansi terkaitmonitoringntuk cc.raian tugas kepala seksi penyelesaian piutangil. melaksanakan .oo.monitoringlimauraian tugas kepala bidang pajak., j ., il. melaksanakan ., memeriksa, wmemaraf dan atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup pajak penetapan, membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pajak penetapan, oo..cc.. uraian tugas kepala seksi penilaian dan pengad. melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak air tanah, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan verifikasi dokumen pajak air tanah, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan,ilcc.uraian tugas kepala seksi penetapan dan pembukj .il..cc. pelaksanaan lingkup penagih. uraian . uraian tugas kepala seksi penagiagihan pajak air tanah, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan, il. membuat . membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup penagihagihagihan pajak air tanah, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan, oo. melaksanakan monitoring pengelolaan pajak daerah pengelolaan pajak daerah, pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian pengelolaan pajak daerah, cc. pelaksanaan lingkup pengendalian pajak daerah yang meliputi penyuluhan, pengawasan dan penindakan pengelolagelolaan pajak daerah. uraian tugas kepala bidang pengendalian, sebagai berikut: mengkaji. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengendalian pengelolaan pajak daerah, menyusun rencana dan program kerja lingkup pengendalian pengelolaan pajak daerah, melaksanakan pengkajian, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup pengendalian pengelolaan pajak daerah, melaksanakan kebijakan teknis lingkup pengendalian pengelolaan pajak daerah, melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup pengendalian pengelolaan pajak daerahmelaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan dan penyusuneriksa, wmemaraf dan atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup pengendalian pengelolaan pajak daerah, membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pengendali pengelolaan pajak daerah, il. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengendalian pengelolaan pajak daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendali pajak daerahlaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup penyuluhan pajak daerah, pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan pajak daerah, cc. pelaksanaan lingkup penyuluhpajak daerah. uraian tugas kepala seksi penyuluuluhan pajak daerah, menyusun rencana dan program kerja lingkup penyuluhan pajak daerah, melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup penyuluhan pajak daerah, melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan pajak daerah, melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup penyuluhan pajak daerah, melaksanakan pendataan dan inventarisasi sasaran dan objek penyuluhan pajak daerah, melaksanakan . melaksanakan program dan kegiatan lingkup penyuluhyuluhan pajak daerah, membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup penyuluhan pajak daerah, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup penyuluhan pajak daerah, il. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup penyuluhan pajak daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhlaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengawasan pengelolaan pajak daerah, pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan pengelolaan pajak daerah, cc. pelaksanaan lingkup pengawaspengelolaan pajak daerah. uraian . uraian tugas kepala seksi pengawasawasan pengelolaan pajak daerah, menyusun rencana dan program kerja lingkup pengawasgawasgawasan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengawasan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan pendataan dan inventarisasi sasaran dan objek pengawasan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan program dan kegiatan lingkup pengawasan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang telah diberikan surat teguran sebanyak (tiga) kali namun masih belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan utang pajak daerah. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan laporan hasil pemeriksaan lhp) terhadap wajib pajak, j . menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memakai konsep naskah dinas lingkup pengawasan pengelolaan pajak daerah, membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pengawasan pengelolaan pajak daerah, il. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pengawasan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengawasan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan pengelolaan pajak daerah, danlaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup penindakan pengelolaan pajak daerah, pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penindakan pengelolaan pajak daerah, cc. pelaksanaan lingkup penindakndakan pengelolaan pajak daerah. uraian tugas kepala seksinyusun rencana dan program kerja lingkup penindakindakindakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup penindakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan . melaksanakan pendataan dan inventarisasi sasaran dan objek penindakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan program dan kegiat, j .il.oo.nyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memakai konsep naskah dinas lingkup penindakan pengelolaan pajak daerah.melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup penindakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penindakb iii unit pelayanan pemungutan rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas satuan organisasi upppaliran sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham, ama (si mana set daging h adik, mukhtarudin, sh, mh. pembina tingkat nip. |
peraturan presiden republik indonesia nomor tahuwan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, perlu menetapkan peraturan presidek keuangan ketua. wakil ketua, dan anggota dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. ketua, wakil ketua, dan anggota dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diberikan hak keuangan dalam bentuk honorarium yang diberikan setiap bulan. besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: ketua rp. (lima juta rupiah), wakil ketua rp. (empat juta lima ratus ribu rupiah), anggota rp. (empat juta rupiah). honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan terhitung sejak ditetapkannya peraturan presiden ini. www.bpk:sekretarisua, wakil ketua, dan anggota dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tidak menerima lagi uang kehormatan berdasarkan keputusan presiden. perature) renvisa exemption for holders diplomatic and service official passports the government the republic indonesia and the government the islamic republic pakistan,:islamic republic pakistan, pursuant the prevailing laws and the regulations ihe respective countries, have agreed follows article visa exemption nationals the republic indonesia, holders valid diplomatic service official passports, and nationals the islamic republic pakistan, holders valid diplomatic service official passports, shall not required obtain visa enter, transit and stay the territory ths other party for period which does nat exceed (thirty) days fram the date entry. article visa for members diplomatic consular mission nationals consular mission the territory the other party, including their family members (the term family members refer husband wife and unmarried children under the age (twenty five) years and who are employed),duration passportscountry party holding valid diplomatic and service official passport shall enter the territory the country the other party through check points open f5 international passenger traffic. article visa restriction the holders tie valid passports either party referred this agreement may enter and cepat from the territory other party any point authorized for that purpose the commina legally b8! enplisabic holders diplomatic and service official passport. article the right authorities either paris reserves the right refuse admission entry soorten tue duration stav any person entitled visa exemption and facilities oris agreement comes into force well specimens any new passport before the passport introductionfors|. parties. article amendmentsuch date mayinternal requirements for the entry into force this agreement has been fisi!writing. however, either party may terminate this agreement giving written notice the other party through diplomatic channels (three) months prior its termination date. witness thereof, the undersigned, have signed the present agreement. done jakarta this 19th (nineteenth) day november the year two thousand and ten, duplicate each the indonesia and english languages.for the government tue the republic indonesia islamic republic pakistan r.m.m natalegawa y.m. makhdoom shah mahmoud suresh minister foreign affairs minister for foreign affairs |
dan kabupaten kota tahun anggaran rupiah mma maa satria matan provinsi. kab. mama siaan kab. (s0 mama siaan kab. (s0 mama siaan kota. (s0 pama siaan kab. (s0 pama siaan kab. aman woman provinsi . kab. aan kab. uu kab. kab. tambrauw kab. maybrat total provinsi total kab kota ken total nasional presiden republik indonesia, ttd. dr. susilo bambang yudhoyono emas sman ian timapaankoa sat kab bengkalis kab. (s0 mama siaan sao piaotantime sman iatabum anna soo ratpatantan samaran tatattam mio saitama mao kapitan dramas sana kota . (s0 aman woman kab . taman woman oo provinsi . kab. bg. (s0 mama siaan kab. (s0 mama siaan u kab. kota . |
kun sep) yan ny) wat. dengan peraturan presiden ini menugaskpinjaman dengan persyaratan lunak sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam rangka menutup financing gap perusahaan listrik negara persero). pan) yan nyi presiden republik indonesia besarnya pinjaman dengan persyaratan lunak sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp7. (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun pinjaman dengan persyaratan lunak kepada perusahaan listrik negara persero) merupakan pinjaman yang persyaratannyainjaman selama (lima) tahun, dan tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan tingkat bunga sertifikat bank indonesia. ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peraturan presiden ini ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. . ban yan ny) wat presiden republik indonesia 4amulan, dagkehormatan penghargaan angkatan perang,peraturan tentang hal yang dimaksudkan dalam sub atas. kutai, presiden republik indonesia undang undang tahun lembaran negara tahun:, undang undang tahun lembaran negara tahun tentang tanda tanda kehormatan khusus militer, undang undang tahun lembaran negara tahun tentang tanda kehormatan bintang gerilya, mendengar wakil perdana menteri dan menteri koordinator kompartemen pertahanan keaman lembaran negara tahun dalam bab undang undang tahun diadakan perubahan sebagai berikut: (l) sesudah diadakan satu lagi, yaitu baru dan berbunyi sebagai berikut: la. mal, presiden republik indonesia ia, salahapat menetapkan pemberian tanda kehormatan itu kepada mereka, yang dalam masa duaal juni sampai dengan pebruari dan dari tanggal desember sampai dengan desember dari dihapus seluruhnya dan diganti dengan dan baru dan berbunyi sebagai berikut:ibuat dari logam berwarna kuning dan ditempatkan ditengah tengah.il". ii sukar diundangkan jakarta pada tanggal januaridengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini, maka demi kesempurnaannya terciptalah persyaratan yang diperluas untuk mendapatkan bintang gerilya. dengan ditambahkannya dengan satu yang dijadikan ketentuan untuk mendapatkan anugerah tanda kehormatan tersebut, tidak berarti bahwa ketentuan tambahan itu menuntut persyaratan yang lebih ringan dari ketentuan ketentuan yang telah ada, tetapi apabila ditelaah benar benar, untuk memenuhi ketentuan satu diantara dua tersebut diperlukan syarat yang seimbang beratnya. namun demikian dengan maksud agar dapat diketahui oleh umum berdasarkan berapa seseorang mendapat anugerah bintang gerilya, maka diadakan perbedaan baik pada pita jantungnya maupun piagam yang disertakan (contoh piagam lihat lampiran iii). bintang gerilya yang telah diberikan sebelum peraturan pemerintah pengganti undang undang diundangkan, dianggap sebagai bintang gerilya yang telah dianugerahkan berdasarkan ketentuan pada ia, dandn, kst presiden republik indonesia catatan bawah ini terdapat lampiran dalam format gambar. lampiran iii lampiran peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun piagam kami presiden panglima tertinggi angkatan perang republik indonesia memberikan anugerah tanda kehormatan pahlawan kepada nama pnnanannnanannnaelaaaaanaaan pangkat penanennnnnnlnnnaaelanaaaaaan jabatan pnnenananennnnnlnanananaaaaa sebagai penghargaan atas jasanya didalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara, sesuai dengan bunyi undang undang tahun peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun dikeluarkan jakarta pada tanggal .voodoo presiden panglima tertinggi angkatan perang republik indonesia ttd sukarno kutipan: lembaran negara dan tambahan lembaran negara tahun yang telah dicetak ulang tambahan lembaran negara nomor |
lan mar "ja:,ti mars lampiran iii angka sub memutuskan:. man, ksketentuan umum. (utara setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud sehingga wilayahnya meliputi:selatan, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud sehingga wilayahnya meliputi: daerah tingkat mamuju, daerah tingkat majene, daerah. kutai, presiden republik indonesia daerah tingkat polewali mamasa, daerah tingkat tana tora tingkat barru,ar. (ar. pemerintah daerah tingkat sulawesi tenggara berkedudukan kendari.. dn, kst presiden republik indonesiaprpperaturan pemerintah pengganti.pada saat peraturan pemerintah pengganti undang undang ini berlaku. lowongan. lan, pan wat presiden republik indonesia. pada saat peraturan pemerintah pengganti undang undang imi berlaku, bagi daerah tingkat sulawesi tengah dan daerah tingkat sulawesi tenggara masing masing, oleh presiden ditunjuk penguasa yang dimaksud pada undang undang tahun dengan tidak mengurangi ketentuan padadaerah tingkat sulawesi selatan.yang baru dibentuk. kutai, presiden republik indonesia(lagar. kutaitanggal pebruari presiden republik indonesia, ttd sukar diundangkan jakartapada pada tanggal pebruari sekretaris negara, ttd mohd. ichsan lembaran negara tahun nomor kutai, presiden republik indonesia umum peraturan pemerintah pengganti membentuk daerah tingkat sulawesi tengah, yang meliputi wilayah yang dipisahkan berdasarkan sub memisahkan bagian tenggara dari wilayah sulawesi selatan tenggara dan mengubah nama daerah itu menjadi daerah tingkat sulawesi selatan mengenai daerah tingkat sulawesi tengah dan sulawesi tenggara, tempat yang ditetapkan sebagai dalam, menetapkan kedudukan para anggota dprd gr, kepala daerah dan para anggota bph, i.c, sulawesi utara dan sulawesi selatanmaksud pada dasarnya tidak berbeda dengancakup. keperluan. dn, presiden republik indonesiapada akhirnya perlu ditemukansatu daerah tingkat baru, yang berhak mengatur dan mengurus rumah .. babi. kutai, presiden republik indonesia bab ketentuan umum. (kanwilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud(. man, kst presiden republik indonesiakepala daerah tingkat sumatera selatansumatera. anggota dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong daerah tingkat sumatera selatanlampung. kutai, presiden republik indonesialampung. pada saat peraturan pemerintah pengganti undang undang iml) dengan tidak mengurangi ketentuan pada.lampung, atas usul kepala daerah tingkat sumatera selatan, diberhentikan sebagai anggota. lowongan untuklampung,. kutai, presiden republik indonesiajl) untuktanggal pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal januari agar. mulan,dat presiden republik indonesia umum peraturan pemerintah pengganti undang undang ini membagi sumatera selatan dalam dua daerah pemerintah berbentuk daerah tingkat masing masing sebagai badan hukum yang,prd gr, kepala daerah dan para anggota bph, i.c. sumatera selatan setelah diadakan pemisahandiadakan pengangkatan kepala daerah tingkat menurut proseduratur,peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. dimana perlu dipergunakan sebutan sumatera selatanil anggota dprd grprd gr maka majalah bahwa dalam kelanjutannya jumlah anggota itu tidak dikurangi. dan lihat penjelasan umum. dan cukup jelas. tambahan lembaran negara nomor |
dn, kekrt. tangganya sendiri, lembaran negara tahun undang undang drti. kutai, wap presiden republik indonesia bab ketentuan umum. membentuk daerah tingkat dairi yang meliputi wilayah dimaksud dalam surat keputusan menteri dalam negeri tanggal september pem. yaitu wilayah yang meliputi kecamatan sidikalang, silima pungga pungga, siempatnya meliputi wilayah kecamatan: tarutung, sipoholon, sipahutar, pangaribuan, pahae jae, pahae dulu, asian voting, didorong borong, litongnihuta, dolok sanggul, onanganjang, parlilitan, parmonangan, rakyat, balige, laguboti, porsea, silaen, lumbajulu,. kutai, kst presiden republik indonesia lumbajulu, habinsaran, muara, pengukuran, paling, onanrunggu, harian dan simanindo.pada undang undang tahun penetapan presiden tahun (disempurnakan) dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong daerah tingkat ii.peraturan pemerintah pengganti undang undang ini berlaku ketentuan ketentuan pada undang undang drtbabii. tapanuli utara lama mutasi mutans berlaku bagi daerah tingkat dairi yang dibentuk berdasarkan sampai saat ketentuan ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut. . kutai, kst presiden republik indonesia kepala daerah tingkat tapanuli utaratapanuli utara tetap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong daerah tingkat tapanuli utara. anggota dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong daerah tingkat tapanuli utaradairi. pada saat peraturan pemerintah pengganti undang undang iml). dengan tidak mengurangi ketentuan pada. anggota badan pemerintah harian daerah tingkat tapanuli uterah tingkat dairi. . kutai, kst presiden republik indonesia dengan memperhatikan kepentingan masing masing daerah secara timbal balik. alat pengangkutan laut atau disungai dan perlengkapannya. alat pengangkutan didapat, surat surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutengti nya dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh kepala daerah tingkat sumatera utara. jl. kutai, npkst presiden republik indonesia umum. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini mengubah daerah tingkat tapanuli utara lamperaturan pemerintah pengganti undang undang ini diitu dihapuskan. sebagai ibukota daerah tingkat dairi ditetapkan ibukota kawedanan dairi setelah diadakan pemisahan. untuk daerah. tugas,anmaksud dalam undang undang drt tahun dengan daerah tingkat tapanuli utara berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini, dimana perlu dipergunakan sebutan tapanuli utaranpk kun presiden republik indonesia demi dan lihat penceja"ja presiden republik indonesia peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentang nilai transaksi rupiah dan pembebasan atas impor presiden republik indonesia, menimbang bahwa peraturan presiden republik indonesia tahun tentang pelaksanaan deklarasi ekonomi diperlu disesuaikan dengan keadaan pada dewasa ini: mengingat undang undang dasar, undang undang yang termaktub dalam staatsblad seperti telah diubah dan ditambah sejak itu, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun mendengar presidium kabinet kerja dan panitia kerja d.p.r.g.r, memutuskan dengan mencabut peraturan presiden republik indonesia tahun tentang pelaksanaan deklarasi ekonomi menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tenang nilai transaksi rupiah dan pembebanan atas impor. . man, dag presiden republik indonesia dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang undang prp tahun l.n. tahun peraturan pemerintah tahun l.n. tahun tentang penetapan harga mata uang rupiah, us. rp. maka untuk impor diadakan nilai transaksi yang berjumlah us. rp. tarif bea masuk yang termaksud pada undang undang yang termaktub dalam staatsblad ditetapkan dan persen dan disusun menurut lampiran dari peraturan pemerintah pengganti undang undang ini, dengan ketentuan bahwa tarif tarif dalam pos pos yang diikat dan dimasukkan sebagai schedule concession" dari general agreement tariffs and trade" g.a.t.t.) tetap seperti sediakala. bea masuk menurut tarif yang dimaksudkan dalam ini dihitung atas dasar nilai transaksi rupiah untuk impor. perubahan persentasi tarif bea masuk pada ini diatur dengan peraturan pemerintah. atas pemberian izin devisa untuk beberapa macam barang menteri urusan bank sentral dapat menetapkan retribusi khusus l.a.a.p.l.n." setelah mendengar menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan. pelaksanaan dari ketentuan ketentuan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dilakukan oleh menteriapril agar diundangkan jakarta. pada tanggal maret sekretaris negara, ttd mohd. ichsan lembaran negara tahun nomor mulan, "ja kst presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah tentang pengganti undang undang tahun nilai transaksi rupiah dan pembebasan atas impor umum. dalam peraturan ini kurs dasar rupiah terhadap valuta asing tetap us.$ rp. , . samping itu untuk impor, seperti halnya juga untuk ekspor, diadakan nilai transaksi yang sama tingginya, yaitu us.$ rp. , . atas impor hanya diadakan satu macam pungutan, yakni bea masuk: pungutan atas rate (nilai kurs) valuta asing seperti h.p.n.,h.p.n. tambahan, h.p.n. khusus dan lain sebagainya dihapuskan. demi cukup jelas. apabila peraturan mei mengenal hanya tarif bea dan persen yang dip ungu atas dasar jumlah valuta resmi h.p.n., h.p.n. tambahan menurut tiga golongan barang maka menurut peraturan sekarang pungutan bea masuk lebih terperinci, yakni dalam tingkat bea dan persen. yang dikenakan tarif tarif bea masuk dan persen tersebut adalah pada umumnya katagori barang barang yang berturut turut terperinci sebagai berikut: 09o barang barang yang sangat esensial bagi kehidupan ekonomi indonesia, bahan baku, barang setengah jadi dan alat alat yang diperlukan untuk pembuatan barang barang yang akan menghasilkan valuta asing ataupun yang pembuatannya didalam negeri akan menghemat penggunaan devisa, termasuk alat alat transport dan komunikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan alat alat yang diperlukan untuk pembuatan barang barang yang ditujukan untuk konsumsi dalam negeri, barang barang jadi untuk konsumsi dalam negeri yang tidak bersifat mewah, barang barang jadi untuk konsumsi yang bersifat mewah. untuk lebih dapat mempergunakan tarif bea dikemudian harimaka perubahan perubahan presentase tarif bea masuk cukup bila dilakukan dengan peraturan pemerintah. dengan demikian akan terjamin kecepatan tindak dari pemerintah, tanpa pula menghilangkan musyawarah dalam kabinet. prosedur. kutai, presiden republik indonesia prosedur perubahan presentase tarif bea masuk sedemikian itu sudah biasa dilakukan negara negara lain yang menjadi anggota c.c.c. customs cooperation council brussel). seperti diketahui indonesia adalah anggota juga dari c.c.c. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara nomor mulan, ks.:erl: , alan kst presiden republik indonesia barang dalam bentuk benang atau pipa tergulung dan barang seperti itu,d.t." (na.g.) yaitu tidak disebut tersendiri dan tidak pula termasuk dalam pos lain. '"d.s.d." bea masuk untuk:,tugu nasional, tugu irian barat dsb., barang yang berupa hadiah ataupun berdasarkan bantuan tehnik, kerja barang barang itu tidak dibebankan atas anggaran belanja negara. barang barang hadiah untuk pemakaian atau perlengkapan lembaga lembaga ilmu pengetahuan, seperti universitas dsb.. dn, kst presiden republik indonesiaalamnya: dan juga barang: barang yang dimasukkan oleh atau untuk badan badan hukum umum guna penghias lapangan, jalan atau gudang umum atau barang barang yang dimasukkan untuk diserahkan kepada badan badan hukum umumbankan kepada anggaran belanja negara.dihitung sebagian atau seluruh bea masuk yang termaksud pada peraturan umum ini. mal, pan wai "dibungkus'igi,t, keping, batang, pipa atau bundar atau berbentuk lain tertentu, barang dalam bentuk benang atau pipa tergulung dan barang seperti itu tidak melebihi gram. cc. "dit. mal, pan wat presiden republik indonesia cc. "t.d.t." (n.a.g.) yaitu tidak disebut tersendiri dan tidak lila termasuk dalam pos lain. "d.s.d.nya bea masuk untuk: cc.dinasional, tugu irian barat dsb. barang yang berupa hadiah ataupun berdasarkan bantuan teknik, kerja sama dan pemberian pemberian lain dari pemerintah dari atau badan lain dari luar negeri kepada pemerintah, instansi instansi dan badan didalam negeri jika pembiayaan bea masuknya tidak dibebankan atas anggaran belanja negara. barang barang (hadiah untuk pemakaian atau perlengkapan lembaga lembaga ilmu pengetahuan, seperti universitas dsbbarang yang ditujukan buat mesta, kebon binatang dan lain lain tempat pengumpulan serupa itu yang terbuka untuk umum guna disimpan,disimpan penghias lapangan, jalan atau gedung umum atau barang barang yang dimasukkan untuk tujuan yang serupa termasuk pula baguette baguette yang bersangkutanbea . man, mpn presiden republik indonesia(c.& f.) dihitung ketertentu, menetapkan peraturan tentang pemberian pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk yang termaksud pada peraturan umum ini. ralat. pada tp. seharusnya bea masuk tari gate pada tp. ditambah pembagian ditiadakan" pada tp. ketentuan khusus diubah sbb het van post uitgezonderd katoorgaren wordt belas ala linen garden, geen weefgaren zijn(post ii) menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan setelah mendengar menteri yang bersangkutan, dapat memberikan sebagian atau seluruh pembebasan bea masuk untuk barang barang dari pos ini yang digunakan untuk perikanan. pada tp. bea masuk seharusnya pada tp. ditambah diubah menjadi," pada tp. ditambah pembagian dihapuskan". pada tp. seharusnya berbunyi diadakan pembagian engel platen, blade, steven tekken van cen regelmatige bappalde vorm gesneden gezaagd, ook gebleekt, gaslepen gepolijst sportgelijke size aan oppervlake bewerkt andere waren dataran, ook berbanding met andere fabricated, n.a.g. pada tp. seharusnya berbunyi diadakan pembagian veersehachten, komedi schrijfpennen, penseelsteeltjes mandstukken voor sigaret sigarettenpijpjes andere n.a.g. niet het karakter van galanteriewaron dragende artikelen dataran galanteriewaren, n.a.g. tandenstakers veerschachten pada. mei man an) sia presiden republik indonesia pada tp. seharusnya berbunyi diadakan pembagian platen, steven tekken van een regelmatige bapaalde vorm gasneden gezaagd, ook gebleekt, gebeitat, revered, geslepen gepolijst soortgelijke size aan oppervlakte bewerkt. |
dpada hakekatnya adalah lanjutan dari dewan pengawas keuangan dkarena perlu membentuk suatu badan pemeriksa keuangan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara sedemikian rupa sehingga kedudukan wewenang dan dibawanya cukup tegas kuat, untuk dapat melakukan segala kerja karyanya dengan efektif dan sesuai dengan haluan negara, bahwa badan pemeriksa keuangan tersebut pada huruf perlu dibantu oleh suatu musyawarah untuk mengokohkan semua aparatur neg dan progresif:, mengingat dan undang undang dasar, ketetapan m.p.r.s. iv mars resolusi m.p.r.s. res mars keputusan presiden tahun indische comptabiliteitswet tbl. instruksi von algemeen rekenkamer tbl. mendengar dewan pertimbangan agung dalam sidangnya tanggal dan agustus memutuskan :. man, presiden republik indonesia memutuskan dengan mencabut peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun sampai dengan indische comptabiliteitswet tbl. dengan perubahan perubahannya) dan instruksi voor algemeen rekenkamer tbl. dengan perubahan perubahannya), menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang badan pemeriksa keuangan. bab bentuk dan susunan badan pemeriksa keuangan. badan pemeriksa keuangan terdiri dari: seorang pemeriksa keuangan agung sebagai ketua pimpinan, seorang dan sebanyak banyaknya empat orang pemeriksa keuangan agung muda sebagai anggota anggota anggota pimpinan dan sebanyak banyaknya enam belas anggota, apabila pemeriksa keuangan agung berhalangan, maka menunjuk salah seorang pemeriksa keuangan agung muda sebagai pejabat ketua pimpinan badan pemeriksa keuangan. ke kepada pegawai badan pemeriksa keuangan dapat diberikan tunjangan tunjangan khusus yang diatur dalam peraturan tersendiri, disamping gaji dan lain lain tunjangan yang diatur dalam p.g.p.n. (l) pemeriksa keuangan agung dan pemeriksa keuangan agung muda diangkat oleh presiden dengan mengingat syarat syarat sebagai berikut: berusia. mal, pan wat presiden republik indonesia berusia sekurang kurangnya tahun, berwarna negara indonesia, setia terhadap negara dan haluan negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan panca sila, dapat mengikuti perkembangan keadaan. mereka diberhentikan oleh presiden: atas permohonan sendiri, apabila mereka tidak cakap dalam dan untuk melakukan tugas kewajiban mereka oleh sebab apapun, apabila mereka telah berumur tahun, kecuali jika presiden untuk kepentingan negara menentukan lain, apabila presiden mendapat keyakinan bahwa mereka telah melakukan atau tersangkut dalam perbuatan curang penyelewengan (l) anggota badan pemeriksa keuangan diangkat oleh presiden untuk masa jabatan tahun. mereka dapat diberhentikan oleh presiden sebelum masa jabatannya berakhir dalam hal hal tersebut pada (emereka tidak boleh merangkap (jabatan negeri, jabatan negara lain), jabatan pada perusahaan perusahaan swasta ataupun perusahaan negara, kecuali dengan izin khusus dari presiden. bab ii. tugas kewajiban badan pemeriksa keuangan. (l) badan pemeriksa keuangan bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pembangunan, anggaran kredit dan anggaran deviden, serta pemeriksaan atas segala pembelian, penyimpanan, penggunaan dan penjualan barang milik negara serta pembohongan pekerjaan dan jasa diseluruh bidang sipil dan militer. tugas. man, kst presiden republik indonesia tugas badan pemeriksa keuangan termaksud pada ini diatur lebih lanjut dalam undang undang tersendiri. (l) badan pemeriksa keuangan menyampaikan tiap tahun kepada dewan perwakilan rakyat melalui presiden laporan yang memuat hasil pemeriksaannya atas perhitungan anggaran disertai daftar perhitungan perhitungan, yang disampaikan oleh pemerintah kepadanya dan yang disetujui olehnya. presiden menyampaikan laporan perhitungan anggaran dan daftar perhitungan termaksud pada ini kepada dewan perwakilan rakyat disertai rancangan undang undang tentang penetapan penutupan perhitungan anggaran. badan pemeriksa keuangan menyampaikan pula tiap tahun kepada dewan perwakilan rakyat melalui presiden suatu laporan mengenai kegiatannya dalam tahun yang lampau yang disertai dengan penjelasan dari para menteri. badan pemeriksa keuangan memberi keterangan secukupnya mengenai hal hal yang bertalian dengan pelaksanaan tugasnya kepada presiden dan atau menteri menteri, baik yang diminta maupun atas inisiatif sendiri. tatakerja badan pemeriksa keuangan diatur dengan peraturan pemerintah. bab iii. wewenang badan pemeriksa keuangan. untuk melaksanakan tugas kewajibannya tersebut dalam bab maka badan pemeriksa keuangan dapat menggunakan tenaga tenaga luar badan tersebut. dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam undang undang prp tahun tentang rahasia bank makabab iv. man, kst presiden republik indonesia bab iv,: saya bersumpah (saya berjanji) bahwa sayjawab pada diri sendiri dan terhadap nusa dan bangsa, sesuai dengan haluan negara". bab ketentuan ketentuan khusus. peraturan tatatertib badan pemeriksa keuangan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (iberhentikan oleh presiden. susunan. kutai, presiden republik indonesia susunan sekretariat termaksud pada ini diatur dengan keputusan presiden. bab vi. peraturan pidana. (l) barang siapa yangpidana penjara selama lamanya tahun dan atau denda setinggi tingginya rpidana penjara selama lamanya tahun dan atau denda sebanyak banyaknya rp.pidana penjara selama lamanya bulan dan atau denda sebanyak banyaknya rp. perbuatan tersebut pada sampai dengan ini adalah kejahatan. bab vii. ketentuan ketentuan penutup. hal halrundang undangan. selama presiden belum mengangkat pejabat pejabat termaksud pada maka badan pemeriksa keuangan yang ada sekarang terhitung mulai tanggal oktober meneruskan pekerjaannya berdasarkan peraturan yang masih berlaku. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. agar. kutai, lembaran negara tahun nomor mal, pandan pemeriksa keuangan umum. peraturan dalam indische comptabiliteitswet i.c.wyang menyebabkan perlu disusunnya suatu anggaran moneter, yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja negara (routine dan pembangunan), anggaran kredit, dan rencana penggunaan deviden negara. alam ekonomi, sedang perusahaan perusahaan negara harus dipertimbangkan hingga mencapai kedudukan komando,suatu sistim pengawasan dan atau pemeriksaan yang dapat bekerja secara preventif maupun progresif. kalau hal hal yang bertalian dengan tindakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh urusan pengawasan keuangan pada departemen pendapatan. pembiayaan dan pengawasan, yang bekerja secara prevenrepresif itu perlu diatur kembali. keinginan keinginan untuk menyempurnakan badan pemeriksa keuangan antara lain tercermin dalam amanat amanat presiden deklarasi ekonomi dan amber dramri daya pengawasan badan pemeriksa keuangan, maka selanjutnya di, sehingga dengan demikian terjamin pula sosial support dan sosial control. . kutai, kst presiden republik indonesia demi nama penjabat penjabat pada badan pemeriksa keuangan disesuaikan dengan nama nama yang ada pada kejaksaan agung, yaitu jaksa agung dan jaksa jaksa agung muda, badan pemeriksa keuangan merupakan suatu badan kolektif yang terdiri dari seorang pemeriksa keuangan agung dan beberapa orang pemeriksa keuangan agung muda, masing masing sebagai ketua pimpinan dan anggota pimpinan badan pemeriksa keuangan, yang dalam menunaikan tugasnya dibantu oleh beberapa orang anggota badan pemeriksa keuangan. dalam hubungan ini diperingatkan pada amanat presiden amber parama arta,,susunan badan pemeriksa keuangan menegaskan sebagai berikut: seperti pemikiran dalam pembaharuan dan penyempurnaan aparatur perencanaan pembangunan, jugasamping tenaga tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat, agar tercapailah pelaksanaan pengintegrasian antara pemerintah dan rakyat dalam kegotong royongan nasional yang terorganisasi. dan cukup jelas. ketentuan ketentuan dalam ini diselaraskan dengan ketentuan ketentuan yang berlaku bagi mahkamah agung, perbuatan curang penyelewengan itu formil yuridis kadang kadang sukar dibuktikan, akan tetapi apabila presiden yakin bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan curang penyelewengan, maka presiden dapat memberhentikan orang itu. masa jabatan tahun diadakan untuk kepentingan kontinuitas pekerjaan. cukup jelas. cukup jelas. semua penjabat pada badan pemeriksa keuangan alakadarnya perlu memusatkan perhatian mereka kepada pengamatan, pengawasan dan pemeriksaan yang ditugaskan kepada mereka, sehingga tidak boleh dipengaruhi oleh fikiran akan kepentingan kepentingan lain. . kutai, kst presiden republik indonesia tugasjawabkan. selama belum dapat disusun anggaran kredit dari anggaran devisa, maka dengan anggaran kredit dan anggaran devisa diartikan rencana kredit dan rencana devisa. cukupjelas. sampai dengan cukup jelas. berhubung pentingnya rahasia bank dalam usaha pemerintah mengerahkan segala funds and forces yang progresif, maka jaminan rahasia bank disinipun perlu ditegaskan. sampai dengan cukup jelas. kejahatan ini mengandung unsur pemalsuan (memberikan keterangan palsu), dan oleh karena maksimum hukuman diselaraskan dengan k.u.h.p. (tentang pemalsuan surat maksimum tahun penjara). mengingat pula perlunya daya pencegah yang efektif terhadap tindak pidana yang merugikan negara serupa itu, maka supaya masyarakat insaf benar perbuatan yang sedemikian itu tidak boleh dipidana ringan. cukup jelas. ketentuan ini perlu diberikan untuk memungkinkan dilakukan pekerjaan pekerjaan pemeriksaan selama badan pemeriksa keuangan belum dapat diangkat menurut peraturan baru ini. cukup jelas. tambahan lembaran negara nomor ka) presiden republik indonesiaumum negara presiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tambahan lembaran negara tentang perusahaan nationale handelsbank n.v. indonesia telah dikenakan nasionalisasi: bahwa berdasarkan peraturan pemerintah tersebut sub atas seluruh management dari perusahaan yang telah dikenakan nasionalisasi itu harus diserahkan kepada suatu perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan undang undang: bahwa berhubung dengan apa yang tersebut sub dan atas serta guna menampung kegiatan dari perusahaan yang telah dikenakan nasionalisasi termaksud, perlu segera menetapkan suatu peraturan yang mengatur tentang pembentukan perseroan terbatas termaksud atas, mengingat undang undang dasar republik indonesia, memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang pembentukan bank umum negara. . mulan yes presiden republik indonesia jl) untuk pembangunan negara dalam arti kata seluas luasnya pemerintah republik indonesia mendirikan suatu bank umum negara yang berbentuk suatu perseroan terbatas termaksud dalam kitab undang undang hukum perniagaan. dengan menyimpang dari ketentuan dalam kitab undang undang hukum perniagaan, maka akte pembentuk perseroan terbatas bank umum negara ditetapkan dengan suatu surat keputusan menteri keuangan, terhadap perseroan terbatas bank umum negaraperniagaan, bank umum negarmaksud dan tujuan bank umum negara adalah melakukan usaha bank umum dalam arti kata seluas luasnya, . mulan yes wat presiden republik indonesia modal dasar dari bank umum negara termaksud atas berjumlah seratus juta rupiah rp. , ). dari modal dasar tersebut dalam pemerintah telah mengambil bagian dan menyetorkan penuh sepuluh juta rupiah rp. ). pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini diserahkan kepada menteri keuangan. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dapat disebut peraturan bank umum negarlembaran negara tahun nomormbentukan bank umum negara. umum guna menampung seluruh aktivitas perusahaan nationale handelsbank n.v.bank baru dengan nama bank umum negara. pada bank baru ini akan diserahkan segala usaha dari perusahaan nationale handelsbank n.v. indonesia, yang setelah menasionalisasi itu menjadi milik negara. tindakan tersebut berkokok pada penampungan aktivitas perusahaan n.h.b. indonesia yang telah dikenakan nasionalisasi. sebagaimana telah dimaklumi maka perusahaan n.h.b. indonesia yang mempunyai cabang cabangnya tersebar diseluruh indonesia, adalah merupakan suatu bank deviden, sehingga berhubung dengan itu perusahaan tersebut telah menjalankan peranan yang penting didaerah daerah dalam memperlancar hubungan lalu lintas uang dengan luar negeri. dengan adanya cabang cabang dari bank tersebut maka urusan impor dan ekspor dari daerah daerah dapat secara langsung disalurkan melalui cabang cabang bank tersebut. disamping itu juga untuk lalu lintas pembayaran didalam negeri cabang cabang bank tersebut telah membuktikan daerahnya bagi masyarakat pada umumnya. berhubung dengan itu maka kepada bank umum negara diberi tugas untuk melakukan usaha bank umum dalam arti kata seluas luasnya. ii. . mulan yes wat presiden republik indonesia ii. demi bank umum negara dalah berbentuk perseroan terbatas, dimana saham sahamnya berada ditanganperaturan pemerintah pengganti undang undang ini diadakan penyimpangan dari ketentuan dalam kitab undang undang hukum perniagaan dan ditetapkan bahwa pembentukan bank umum negara dilakukan dengan surat keputusan menteri keuangan. sebagai suatu perseroan terbatas maka bank umum negara tunduk pada hukum sipil dan perniagaan yang berlaku indonesia. disamping itu dengan adanya ketentuan ini maka bank umum negara diberi hak untuk melakukan tindakan tindakan hukum berdasarkan hukum adat dan memegang. sudah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum. dan cukup jelas. diketahui, menteri muda kehakiman, rahardjo. tambahan lembaran negara nomor |
peraturan pemberi ntah pengganti undang: undang republik indonesia perpu): undang darurat nomor tahun lembaran negara tahun nomor tentang pengusutan, penuntutan dan perawi lan ndak dana ekonom presi den republik indonesia meni mbang bahwa pelaksanaan program memberi lengkapi sandang pangan rakyat dal waktu sesi angkat singkatnya tidak mendapat rintangan dan penghambat an, demikian juga agar pengacauan pengacauan terhadap usaha usaha memajukan perekonomian rakyat pada umumya dapat berantas dengan berhasil: bahwa undang undang darurat tahun tentang penambahan undang undang darurat tahun dirasa belum cukup luas untuk memberi dasar bagi pemerintah dal melaksanakan tugasnya menjamin terlaksananya program dan usaha usaha tersebut diatas, bedrijf sreg menteri ngs ordonansi staatsblad kapokbel angin ordonansi staatsblad odonnantie aeterische gen staatsblad odonnanti cassava producer staatsblad sosok odonnantie staatsblad sebagaimana ubah dengan undang undang darurat tahun lembaran negara tahun perlu segera dinyatakan sebagai tindak dana ekonom sebagai termaksud dal undang undang darurat tahun lembaran negara tahun tentang pengusul an. penuntut dan peradilan ndak dana ekonom bahwa karena keadaan keadaan yang mendesak dan hal tersebut perlu dengan segera diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang, mengi nat undang undang dasar: undang undang darurat tahun lembaran negara tahun mendengar musyawarah kali net kerja pada tanggal januari menit usman an negara tahun tentang pengusutan, penuntut dan peradilan ndak dana ekonomdana ekonom ditambah dengan berdiri sreg menteri ngs ordonansi staatsblad kapokbel angin gdonnanti staatsblad dominant aet hei ische open staat sbl dinanti cassava product staat sbl sosok odonnanti staatsblad sebagai rana ubah dengan undang undang darurat tahun lembar an negara tahun )". peraturan pemerintah penggantiyeri bahkan pengundangan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dengan perempat dal lembaran negara republik indonesia ditetapkan jakarta pada tanggal pebruari presi den republik indonesia ttd. soekarno diundangkan jakarta pada tanggal pebruari menteri mida khaki man, ttd. rahardjo penjelasan atas peraturan pemberi ntah pengganti undang undang undang darurat nomor tahun lembaran negara tahun nomer tentang pengusutan, penuntutan dan perawi lan ndak dana ekonom program kali net untuk melengkapi sandang pangan rakyat dal waktu sesi angkat si angkatnya adalah program pemerintah yang pertama. dan terjal nya seperti ngan perekonom rakyat pada umumnya sebenarnya terletak pada luas dasar kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah. kekuasaan mana diperlukan untuk dapat menganti tindakan yang tegas terhadap pelanggaran pelanggaran dan pengacauan pengacauan yang mengenal ang halangi program pemerintah tersebut dan juga terselenggaranya kepentingan perekonom rakyat pada umumnya. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini maksudkan unt menambah medal undang undang darurat tahun sebagai mana ditambah dengan undang undang darurat tahun lembaran negara tahun tersebut, hal hal yang bel dimasukkan sebagai tindak pidana ekonom. mka hal ini akan memberi dasar lebih luas kepada pemerintah untuk mencapai tujuannya, ialah dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang tersebut dalam hubungan program dan usaha usaha pemerintah dang sandang pangan dan perekonom pada umumnya. ber hubung dal melaksanakan undang undang tindak dana ekonom sebagai mana ditambah dengan undang undang darurat tahun lembaran negara tahun tersebut untuk menjamin terlaksananya program melengkapi sandang pangan rakyat dal waktu sesi angkat si angkatnya dan usaha usaha memar akan perekonom rakyat tersebut diatas dalam praktek, ternyata pemerintah masih men umpan kesulitan kesulitan oleh karena bel masukannya a." bedrijf sreg menteri ngs ordonansi staatsblad b." kapaokbel angin donnantie staatsblad c." odonnantie aetherische gen staatsblad d." ordonansi cassava producer staatsclad )., e." sosok ordonansi staatsblad sebagai rana ubah dengan undang undang darurat tahun lembaran negara tahun kedalam undang undang ndak dana ekonom lembaran negara tahun pada pel anggar an pel anggar terhadap ket ent uan ket ent uan dal peraturan peraturan tersebut diatas sangat merugikan seperti ngan perekonom negara pada umumnya dan khususnya pelaksanaan program sandang pangan pemerintah dewasa ini. oeh karena itu pemerintah menganggap perlu dengan segeraan negara tahun tentang pengusul an, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonom dengan memasukkan peraturan peraturan undang undang tersebut diatas huruf dan dal undang undang darurat tahun tersebut. catatan kut pan: lembaran negara dan tambahan lembaran negara tahun yang telah cetak ulang sumber tlnokoh bagi perwujud: bahwa seiring dengan tujuan yang ingin diwujudkan sebagaimana tersebut atas, pelaksanaan undang undang tersebut memerlukan berbagai persiapan, pemahaman, dan kesiapan, baik lingkungan segenap aparatur pemerintah yang bersangkutan maupun masyarakat pada umumnya: cc. bahwa dengan memperhatikan hal hal atas dan setelah mem pertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama, pemerintah menilai masih diperlukan waktu yang lebih cukup lagi untuk meningkatkan persiapan, kesiapan, dan pemahaman tentang undang undang tersebut: bahwa sehubungan dengan pertimbangan atas, dipandang perlu untuk menangguhkan saat mulai berlakunya undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan selama satu tahun, dan menetapkan penangguhan tersebut dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang. dengan selamat, tertib dan teratur, aman, cepat, lancar, nyaman dan efisien. oleh karena besarnya jangkauan dan perananmemerlukan persiapan, pemahamanlalu lintas dan angkutan jalan maupun masyarakat luas. hal ini berarti, bahwa baik segenap jajaran aparat pemerintah yang bersangkutan dengan lalu lintas dan angkutan jalmei berbagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaannya telah dilakukan dengan intensif. namun demikian, berdasarkan penilaian yang seksama dari pemerintah terhadap segala usaha dan upaya yang telah dilakukan selama ini, ternyata bahwa kesiapan, pemahaman, dan persiapan pelaksanaan undang undang tersebut pada semua pihak masih perlu lebih ditingkatkan dan karenanyangandung ketentuan dalam dirinya juga harus ditetapkan dengan undang undang. karena penyelesaian undang undang serupa diperkirakan akan memerlukan waktu, sementara saat mulai berlakunya undang undang tersebut,. demi dengan ketentuan ini, maka undang undang nomor tahun catatan kutipan lembaran negara dan tambahan lembaran negara tahun sumber: tlnurunan nilai uang kertas rp. dan rp. , . . mulan naz presiden republik indonesia nilai uang kertas rp. (lima ratus rupiah) dan rp. (seribu rupiah) yang ada dalam peredaran pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini, diturunkan masing masing menjadi rp. (lima puluh rupiah) dan rp. (seratus rupiah). uang kertas termaksud dalam dengan nilai baru itu tetap merupakan alat pembayaran yang sah, sampai saat menggantikannya dengan uang kertas lain. pelaksanaan ketentuan dalam dan lain lain hal ditetapkan lebih lanjutekareraturan pemerintah pengganti. undang undang ini bersama dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank bank dimaksudkan terutama untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran, yang terutama dalam tahun dan sangat meningkat jumlahnya. disamping itu terjadi pula hal hal yang langsung merugikan keuangan negara, misalnya perdagangan gelap, dan yang menyimpang dari segala peraturan peraturan (ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri), sehingga penghasilan negara berupa deviden dan penghasilan lain yang merupakan sumber sumber penting untuk penerimaan negara dalam mata uang rupiah ikut merosot pula. dengan demikian defisit anggaran belanja menjadi lebih besar lagi, yang hanya untuk sebagian kecil saja dapat ditutup dengan pinjaman pinjaman luar negeri. segala hal ini menyebabkan terus menerus bertambahnya kreasi uang. ketidak sembilan keadaan politik dan sulitnya perhubungan antara pusat dan daerah memberikan kesempatan yang baik kepada beberapa golongan untuk menarik keuntungan yang luar biasa dibidang perdagangan, yang tidak mungkin didapat dalam keadaan biasa. kesempatan ini menjadi lebih besar dengan berkurangnya persediaan barang impor untuk umum, yang terpaksa ditekan untuk memenuhi kebutuhan ala alat negara yang diberi tugas menghadapi persoalan keamanan. pasaran gelap menjadi merajalela sehingga harga barang hasil dalam negeri ikut tertarik pula pemerintah berpendapat, bahwa tidak dapat ditunda lagi sesuatu tindakan yang drastis dilapangan keuangan, demi kepentingan negara dan rakyat banyak yang umumnya berada diluar golongan termaksud diatas. dipandang . baya presiden republik indonesia dipandang dari sudut ini tindakan yang diambil dapat dianggap sebagai suatu pajak istimewa terhadap orang orang yang menyimpan uang banyak dan tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara, yaitu membayar pajak menurut aturan yang berlaku. dengan beberapa perkecualian uang kertas rp. dan rp. pada saat akhir bulan tidak terdapat pada rakyat banyak, buruh dan pegawai negeri, sehingga golongan golongan ini tidak akan begitu menderita dari tindakan ini. selanjutnya pengurusan uang berlebihan ini akan pula mengurangi daya gerak uang gelap dilapangan distribusi, terutama dari barang barang "sandang pangan", yang terus menerus merupakan kesempatan yang baik untuk berspekulasi, oleh karena masih kekurangan alat pengangkutan. dengan tindakan ini menurut perhitungan pemerintah peredaran uang kartal dapat dikurangi dengan kira kira jumlah rp. milyar. termasuk lembaran negara tahun bogor, agustus diketahui: menteri muda kehakiman, rahardjo. tambahan lembaran negara nomor |
naf ran) naz kav) nx) presiden republik indonesia peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentang pergudangan presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka ekonomi terpimpin dan dalam melaksanakan pertama daridianggap perlu mengadakan peraturan tentang pendaftaran dan pengawasan pekerjaan pergudangan dengan maksud untuk dapat mengawasi secara lebih efisien persediaan barang barang kebutuhan rakyat dan dapat lebih menjamin lancarnya penyaluran barang barang tersebut, bahwa karena keadaan yang mendesak: manifesto politik republik indonesia tertanggal agustusprijsbenheersing ordonnantie staatsblad undang undang penimbunan barang barang lembaran negara tahun undang undang darurat tahun lembaran negara tahun sejak ditambah dan diubah tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomigudangan. dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan "gudang", ialah segala ruangan tidak bergerak, yang dapat ditutup dan tidak dikunjungi oleh umum serta memenuhi syarat syarat yang ditetapkan menteri muda) perdagangan dan yang diperuntukkan atau dipakai sebagai tempat penyimpanan barang barang perusahaan, "penguasa gudang", ialah setiap orang yang mempunyai gudang atau, jika hak mempergunakan gudang itu diserahkan kepada orang lain, penerima hak itu, kan ann n17 presiden republik indonesia "barang barang perusahaan", ialah barang barang bergerak, yang tidak diperuntukkan pemakaian pemiliknya sendiri. untuk mencegah penimbunan barang barang, maka semua barang perusahaan didalam gudang berada dalam pengawasan pemerintah. penguasa gudang diwajibkan mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh menteri muda) perdagangan, mengadakan administrasi yang rapih dari keluar masuknya barang barang dibidangnya, dalam administrasi mana dapat dilihat asal dan harga pembelian serta tujuan dan harga penjualan barang barang, agar dapat.usahaan yang diminta oleh menteri muda) perdagangan dan atau instansi instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ini. siapapun dilarang menyimpan barang barang perusahaan didalam suatu gudang yang tidak didaftarkan dengan cara yang dimaksud pada huruf apabila terjadi pelanggaran terhadap hal yang tersebut pada ini, barang barang yang bersangkutan disita dan selanjutnya diperlakukan menurut peraturan yang berlaku. menteri muda) perdagangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari pada ketentuan ketentuan dalam peraturan ini dan mengadakan peraturan peraturan khusus mengenai hal hal yang dianggap perlu. untuk membiayai pelaksanaan dari pada peraturan ini, penguasa gudang yang bersangkutan diwajibkan membayar sejumlah uang biaya administrasi tiap tahun yang besarnya dan cara pembayarannya ditetapkan oleh menteri muda) perdagangan. pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam dan peraturan ini adalah kejahatan dan merupakan tindak pidana ekonomi. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dinamakan peraturan pergudangan yang mulai berlaku pada hari diundangkannya. naf rannaf ran)gudangan umum. sesuai dengan manifesto politik republik indonesia tertanggal agustus maka dalam rangka ekonomi terpimpin sekarang ini pemerintah harus dapat menguasai, setidak tidaknya mengawasi aparat aparat distribusi. hal ini sangat penting dan perlu sekali agar dapat dilaksanakan sebaik sebaiknya. untuk dapat menghilangkan tindakan tindakan yang mengacau jalannya peredaran barang barang yang dibutuhkan untuk keperluan rakyat, terutama yang termasuk sandang pangan, dan dapat dicegah tindakan tindakan spekulasi dengan menimbun barang barang kebutuhan rakyat tersebut diatas, maka perlu sekali pemerintah dapat mengawasi gudang gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang barang tadi, khusus barang barang perusahaan dan setiap waktu dapat diikuti jalannya peredaran barang. dalam peraturan ini diatur pendaftaran dari semua gudang yang memenuhi syarat syarat yang berada dalam wilayah republik indonesia dengan ukuran minimum enam meter persegi. pendaftaran dipakai sebagai salah satu cara untuk mengawasi dan mengikuti jalannya peredaran barang barang kebutuhan rakyat. dalam hubungan ini perlu kiranya diketahui, bahwa berdasarkan bedrijf reglementerings ordonnantie oleh pemerintah telah dikeluarkan peraturan pemerintah tahun tentang perusahaan muatan kapal laut, yang mengatur pula pergudangan yang dikuasai oleh perusahaan perusahaan pergudangan dalam lingkungan pelabuhan. khusus mengenai persoalan ini sudah barang tentu menteri muda) perdagangan akan mengambil suatu kebijaksanaan yang akan ditetapkan dalam peraturan khusus nanti. demi gudang yang harus didaftarkan itu, sesuai dengan pendirian dan maksud tersebut diatas, adalah ruangan yang memang dipergunakan untuk menyimpan barang barang perusahaan, dan yang tidasekalipun memenuhi syarat syarat lai, bukan barang perusahaan, bukanlah gudang dan tidak perlu didaftarkan. segala tindakan menimbun untuk mendapat keuntungan berlebih lebihan yang mengacaukan peredaran barang harus dicegah, sehingga perlu adanya ketentuan, bahwa semua barang perusahaan dalam gudang itu diawasi pemerintah. naf ran) n17 presiden republik indonesia yang penting dalam peraturan pendaftaran gudang ini ialah kewajiban dari penguasa gudang untuk mengadakan suatu administrasi, dalam mana dapat diperiksa asalnya barang itu dan kemana barang itu dijual, juga harganya, sehingga kecuali dapat dikontrol apakah keuntungan yang didapat itu tidak berlebih lebihan juga dapat sungguh sungguh diikuti jalannya peredaran. untuk pemeriksaan "on the spot" hal ini sangat berguna bagi para petugas yang mengusut tindak pidana ekonomi dan mereka yang bertugas mengawasi penetapan harga pemerintah serta mengawasi jalannya distribusi barang barang kebutuhan rakyat, pun bagi pemerintah, apabila membutuhkan keterangan berapakah persediaan perlengkapan barang barang kebutuhan rakyat pada suatu waktu. dalam ini ditetapkan, bahwa tidak mendaftar gudang mempunyai akibat juga terhadap barang barang perusahaan yang disimpan didalamnya, yakni barang barang itu disita dan diperlakukan menurut undang undang darurat tahun ketentuan ini memberi kesempatan kepada menteri muda) perdagangan mengadakan suatu kebijaksanaan dimana perlu terhadap hal hal yang langsung hubungannya dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan ini. untuk mengadakan pendaftaran dan administrasi pergudangan yang untuk seluruh indonesia sudah terang ribuan banyaknya, sudah barang tentu akan menambah pekerjaan bagi pemerintah yang tidak sedikit. guna membiayai pekerjaan ini perlu tersedia uang yang didapat dari uang pendaftaran. cukup jelasmbekuan sebagian dari simpanan pada bank bank. . way presiden republik indonesia pengurus pimpinan pengusaha semua bank bank pemerintah maupun partikelir, diwajibkan membekukan dari setiap simpanan, atas nama perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintahan sipil maupun militer, suatu bagian tertentu. yang dimaksud dengan simpanan dalam yaitu deposito berjangka, maupun saldo rekening koran atau giro, yang tercatat dalam pembukuan bank yang bersangkutan pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. bagian sebagai termaksud dalam ditetapkan (sembilan puluh persen) dari jumlah yang melebihi rp. (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap simpanan. dalam waktu yang sesingkat singkatnya bank yang bersangkutan menyampaikan laporan lengkap tentang hal termaksud dalam dan kepada menteri menteri muda keuangan. simpanan yang dibekukan itu akan diganti menjadi pinjaman jangka panjang oleh pemerintah kepada penyimpan. . braga! presiden republik indonesia pemerintah dapat memberikan pembebasan untuk sebagian atau seluruhnya dari penetapan pembekuan ini, atas permintaan yang bersangkutan, kepada badan badan sosial dan keagamaan dan instansi instansi resmi. kepada penyimpan yang dikenakan pembekuan atas simpanannya dapat diberikan pinjaman atau kelonggaran lain untuk keperluan keperluan tertentu, jika hal itu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang keuangan dan perekonomian. (l) barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam dan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya dua tahun dan atau hukuman denda sebanyak banyaknya satu juta rupiah. perbuatan perbuatan tersebut pada dipandang sebagai kejahatan. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini merupakan pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari. pemerintah bermaksud untuk mengubah bagian simpanan (deposito berjangka, saldo rekening koran dan giro) yang dibekukan itu menjadi pinjaman obligasi jangka panjang dengan bunga yang layak. dengan demikian investasi investasi yang dapat dilakukan dengan modal yang dikonsolidir ini akan lebih sesuai dengan kebijaksanaan dan program ekonomi terpimpin pemerintah dalam rangka pembangunan semesta. program investasi dapat disesuaikan dengan program urgensi kabinet kerja, yaitu mendahulukan pekerjaan pekerjaan yang langsung berhubungan dengan "sandang pangan". pemerintah bermaksud untuk memberikan fasilitas fasilitas tertentu kepada penyimpan yang terkena pinjaman konsolidasi itu, dengan membuka kemungkinan kepadanya diberikan pinjaman untuk usaha menambah produksi, sesuai dengan usaha dan kebijaksanaan pemerintah sehingga ketimbang siaran yang terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja dapat dihindarkan atau sedikitnya dikurangi, terutama dilapangan perdagangan. dalam hal ini akan diberikan priority terutama terhadap usaha usaha melancarkan dan menambah ekspor, usaha usaha dibidang industri kecil dan menengah, dengan mendahulukan perusahaan perusahaan yang tidak menambah tekanan terhadap posisi deviden kita dengan kebutuhan bahan baku yang harus diimpor, dan industri industri, yang alhasil memberikan penghematan dalam pengeluaran deviden. way presiden republik indonesia dipikirkan misalnya agar pinjaman obligasi termaksud diatas dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagai jaminan (borg) untuk mendapat pinjaman lagi dari pemerintah untuk usaha usaha sebagian diuraikan diatas. pinjaman obligasi misalnya dapat diatur dengan mempergunakan beberapa ketentuan ketentuan seperti termuat dalam undang undang darurat tahun tentang pengeluaran obligasi berhadiah tahun selanjutnya pemerintah menganggap pada tempatnya jika kepada para penyimpan pada umumnya dan pada penyimpan kecil pada khususnya diberikan kebebasan dari pembekuan sampai batas maximum rp. disesalkan bahwa angka angka yang tersedia mengenai komposisi simpanan bank bank tidak cukup lengkap untuk mengadakan perhitungan yang lebih seksama, namun dapat didirikan bahwa tindakan sebagai ditetapkan dengan peraturan pemerintah pengganti undang ini,akan menghasilkan konsolidasi uang sejumlah rp. milyar. bogor, agustus diketahui: menteri muda kehakiman, rahardjo. tambahan lembaran negara nomor |
ran) naz kav) nx) tek presiden republik indonesia peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentang penguasaan benda benda tetap milik perseorangan warga negara belanda presiden republik indonesia, menimbang bahwa dipandang perlu mengadakan ketentuan ketentuan tentang penguasaan benda benda milik perseorangan warga negara belanda yang ditinggalkan dan yang tidak terkena oleh undang undang tahun tentang nasionalisasi perusahaan belanda" lembaran negara tahun bahwa karena keadaannya sangat mendesak maka ketentuan ketentuan tersebut perlu segeranguasaan benda benda tetap milik perseorangan warga negara belanda". semua benda tetap milik perseorangan warga negara belanda, yang tidak terkena oleh undang undang tahun tentang nasionalisasi perusahaan perusahaan belanda" lembaran negara tahun yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah republik indonesia, sejak mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dikuasai oleh pemerintah, dalam hal ini menteri muda) agraria. untuk melaksanakan penguasaan termaksud dalam dan mengadakan penyelesaian selanjutnya dari pada benda benda yang dikuasai itu, didaerah daerah yang dipandang perlu, oleh menteri muda) agraria dibentuk suatu panitia, yang terdiri atas seorang pejabat dari jawatan agraria, sebagai ketua merangkap anggota dan seorang pamongpraja yang ditunjuk oleh gubernur kepala daerah swatantra tingkat serta kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan masing masing sebagai anggota. panitia tersebut pada ini (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut: panitia) bekerja atas dasar pedoman pedoman yang diberikan oleh menteri muda) agraria. man ann nyi ny) erat tek presiden republik indonesia barangsiapa, dalam hubungan yang bagaimanapun dengan pemiliknya menguasai benda benda tetap sebagai yang dimaksud dalam didalam waktu bulan sejak mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini wajib menyerahkan penguasaan tersebut kepada panitia setempat dan melaporkan segala sesuatu mengenai benda yang dikuasainya itu serta hubungannya dengan pemiliknya. mereka yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam ini dianggap tidak mempunyai hubungan yang syah dengan benda yang bersangkutan sejak mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. barangsiapa ingin membeli benda benda tetap yang dikuasai menurut ketentuan dalam harus mengajukan permohonan kepada menteri muda agraria dengan perantaraan panitia setempat yang bersangkutan, menurut cara yang ditentukan oleh menteri muda agraria. yang diperkenankan membeli benda benda termaksud dalam ini hanyalah warga negara indonesia, yang dengan pembelian yang baru itu tidak akan mempunyai lebih dari (tiga) bidang tanah. didalam keputusan menteri muda agraria yang memberi izin untuk melakukan jual beli dan melaksanakan pemindahan hak atas benda yang bersangkutan, dicantumkan pula ketentuan mengenai cara pembayaran harga benda itu kepada pemiliknya dengan mengingat peraturan peraturan yang berlakuekar diundangkan jakarta pada tanggal pebruari menteri muda kehakiman, rahardjo. clean presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang "penguasaan benda benda tetap milik perseorangan warga negara belanda". kini sudah berlaku undang undang tentang nasional sasi perusahaan perusahaan milik belanda" undang undang tahun dan telah ditunjuk pula perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi itu. keadaan suasana sekarang inipun sudah demikian rupa hingga telah memungkinkan diadakannya lagi pengawasan sebagaimana mestinya menurut peraturan peraturan yang berlaku. berhubung dengan itu maka larangan yang dikeluarkan pada permulaan bulan desember tersebut diatas kini sudah dapat dicabut kembali. adapun sepanjang yang mengenai benda benda tetap yang tunduk pada hukum eropa pengawasannya dilakukan menurut undang undang tahun lembaran negara yang mewajibkan adanya izin dari menteri muda agraria bagi setiap pemindahan hak dan serah pakai yang lebih dari satu tahun. dalam pada itu dengan kepergiannya orang orang belanda pemilik benda benda tetap (berupa rumah dan tanah) secara tergesa gesa didalam suasana sebagai yang diuraikan diatas, maka penguasaan atas benda benda yang mereka harus tinggalkan itu menjadi tidak teratur. ada yang dikuasai oleh orang orang yang sudah mengadakan perjanjian jual beli dengan pemiliknya, tetapi berhubung dengan adanya larangan tersebut diatas soal izin pemindahan haknya hingga kini belum dapat diberi keputusannya. ada yang dikuasai oleh seseorang yang ditunjuk sebagai kuasa oleh pemiliknya dan ada pula yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada penunjukan seseorang kuasa. berhubung dengan itu maka dianggap perlu untuk mengadakan ketentuan ketentuan yang khusus yang bertujuan agar pemindahan hak atas benda benda yang dimaksudkan itu dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur dan agar dapat dicegah pula jatuhnya tanah tanah dan rumah rumah itu didalam tangan dari golongan yang terbatas saja. untuk itu maka pertama tama dipandang perlu untuk menertibkan kembali soal penguasaannya, dengan menempatkan semua benda benda tetap yang ditinggalkan itu, baik yang sudah ada perjanjian jual belinya, yang sudah ada kuasanya maupun yang ditinggalkan begitu saja, dibawah penguasaan pemerintah, dalam hal ini menteri muda) agraria dan adapun penguasaan tersebut bukan berarti pengambilan alih ataupun nasionalisasi sebagai yang dimaksud dalam undang undang nasionalisasi perusahaan perusahaan belanda" undang undang tahun dan oleh karenanya tidak menghilangkan atau mengganggu gugat hak milik dari pada pemiliknya. penguasaan itu berarti pengelolaan ("better") yang bermaksud memberi wewenang kepada pemerintah untuk secara aktif bercampur tangan didalam soal pemindahan haknya, khususnya didalam memberi keputusan mengenai siapa yang akan diperkenankan mengoper hak milik atas beda benda tersebut dan mengenai cara pembayaran harganya kepada pemiliknya yang bersangkutan dalam disebutkan syarat syarat bagi pemilik yang baru itu, yaitu warga negara indonesia, yang belum mempunyai lebih dari bidang tanah dan yang memerlukan tanah atau rumah yang bersangkutan untuk dipakainya sendiri. ini berarti, bahwa biarpun misalnya sudah ada perjanjian jual beli, tetapi kalau pembelinya itu menurut pendapat menteri muda agraria tidak memenuhi syarat yang disebut dalam dapat tanah atau rumah yang bersangkutan diberikan kepada orang lain yang memenuhi syarat. oleh karena ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini tidak mengganggu gugat hak miliknya, maka harga tanah dan rumah yang men naf ran) nx) tas presiden republik indonesia bersangkutan menjadi hak mereka sepenuhnya. tetapi oleh karena mereka tidak lagi menjadi penduduk indonesia soal pembayaran harus dijalankan menurut peraturan peraturan yang berlaku, hal mana untuk tegasnya ditentukan pula dalam surat izin yang diberikan oleh menteri muda) agrariahapusan sistem bukti ekspor (b.e.) presiden republik indonesia, menimbang bahwa dianggap perlu menyederhanakan dan melancarkan perdagangan luar negerighapusan sistim bukti ekspor (b.e.). mulai saat berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini sistim bukti ekspor b.e.), sebagai termaksud dalam pengumuman pemerintah tertanggal juni tentang keputusan dewan moneter tertanggal juni dihapuskan. . mulan presiden republik indonesia penetapan harga mata uang rupiah dilakukan dengan peraturan pemerintah. setiap ekspor dikenakan ,,pungutan ekspor" (teks), yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah. setiap impor dikenakan ,,pungutan impor" (pui), yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintahapusan sistim bukti ekspor (b.e.). pemerintah telah sampai kepada kesimpulan bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, yaitu dimana negara masih mengalami goncangan politis, ekonomis dan militer dan baru saja meningkat pada taraf permulaandari stabilitas keadaan, sistim b.e. sebagai dijalankan mulai tanggal juni dengan keputusan dewan moneter tanggal juni tidak dapat dilangsungkan. secara prinsipil sistim tersebut, dimana nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing ditetapkan oleh imbangan penawaran dan permintaan b.e., walaupun misalnya perkembangannya tidak diganggu oleh berbagai macam spekulasi dan gerak geriknya perdagangan abnormal, sesungguhnya tidak sesuai dengan alam pikiran ekonomi terpimpin, dimana pemerintah mengambil peranan yang lebih aktif dan lebih menentukan. sesungguhnya sistim b.e. itu sudah dibekukan sejak saat kurs b.e., ditetapkan pada tingkat dengan penghapusan sistim b.e. secara prinsipil akan pula tercapai penyederhanaan dalam sistim perdagangan ekspor dan impor, yang lebih sesuai lagi dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang keuangan dan perekonomian. nilai harga mata uang rupiah ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah diadakan penelitian dan pertimbangan yang mendalam, bukan saja melihat keadaan masa sekarang, akan tetapi dengan peninjauan pada masa yang akan datang. untuk masa sekarang penetapan tersebut hendaknya memberikan kelonggaran dan tambahan ruang bergerak yang lebih luas mengenai jenis barang ekspor untuk para eksportir, mengingat tingkat upah dan harga barang dan transport pada saat ini. untuk beberapa jenis barang ekspor memang terdapat disparitas antara harga dalam negeri dan penerimaan dalam rupiah sebagai hasil ekspor, walaupun sebagian dari mulan yes pip presiden republik indonesia perbedaan ini disebabkan pula oleh faktor spekulasi, dan bukan oleh tingkat harga upah dan bahan keperluan untuk memproduksi barang ekspor itu. namun disparitas tadi tetap merupakan tekanan kejuruan "ekspor dengan counter impor", hal mana merupakan keadaan yang tidak sehat. berhubung dengan dinasionalisasinya perusahaan perusahaan belanda, terutama perusahaan perusahaan yang menghasilkan bahan bahan ekspor, maka yang akan menarik manfaat dari perubahan ini ialah perusahaan perusahaan pemerintah dan para pengusaha dan eksportir nasional, hal mana berbeda dengan keadaan sebelumnya tindakan nasionalisasi. tambahan lembaran negara nomor bogor, agustus diketahui: menteri muda kehakiman, rahardjo. |
ran)rairan indonesia presiden republik indonesia, menimbang bahwa bentuk geografi indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri, bahwa menurut sejarah sejak dahulu kala kepulauan indonesia merupakan suatu kesatuan, bahwa bagi keutuhan wilayah negara indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat, bahwa penentuan batas laut wilayah seperti termaktub dalam teritorial zee maritime ringen ordonnantie staatsblad tidak lagi sesuai dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, karena membagi wilayah daratan indonesia dalam bagian bagian yang terpisah dengan laut wilayahnya sendiri sendiri, perlu mengadakan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang perairan indonesia yang sesuai dengan kenyataan kenyataan tersebut diatasairan indonesia. perairan indonesia ialah laut wilayah indonesia beserta perairan pedalaman indonesia. laut wilayah indonesia ialah lajur laut selebar duabelas mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis garis lurus yang menghubungkan titik titik terluar pada garis air rendah dari pada pulau pulau atau bagian pulau pulau yang terluar dalam wilayah indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi dua puluh empat perairan pedalaman indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar sebagai yang dimaksud pada mil laut ialah, seperenam puluh derajat lintang. metan naf ran) nyi ny) presiden republik indonesia pada peta yang dilampirkan pada peraturan ini ditentukan dengan jelas letaknya titik titik serta garis garis yang dimaksud dalam lalu lintas laut damai dalam perairan pedalaman indonesia terbuka bagi kendaraan air asing. dengan peraturan pemerintah dapat diatur lalu lintas laut damai yang dimaksud pada peraturan pemerintah pengganti undang undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. mulai hari tersebut pada tidak berlaku lagi angka sampai engan territoriale zee maritime ringen ordonnantie staatsbladsan naz kav) na7 erat tekrairan indonesia. penjelasan umum. sejak beberapa waktu lamanya telah dirasakan perlunya meninjau kembali penentuan batas laut wilayah sesuai dengan sifat khusus negara kita sebagai negara kepulauan dan kebutuhan serta kepentingan rakyat indonesia, laut wilayah sebagai bagian dari pada wilayah negara yang terdiri dari wilayah daratan, lautan dan udara merupakan bagian yang penting bagi negara indonesia mengingat bentuk negara yang terdiri dari beribu ribu pulau. penentuan batas laut wilayah (laut territorial territorial sea) seperti termaktub dalam territoriale zee maritime ringen ordonnantie tahun staatsblad yang dalam antara lain menyatakan bahwa laut wilayah indonesia itu lebarnya mil laut diukur dari garis air rendah dari pada pulau pulau dan bagi pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan dari indonesia, dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan perlu ditinjau kembali. keberatan pokok terhadap cara penentuan batas laut wilayah yang disebutkan diatas adalah bahwa cara tersebut tadi kurang atau sama sekali tidak memperhatikan sifat khusus dari pada indonesia sebagai suatu negara kepulauan (archipelago). menurut cara pengukuran laut wilayah yang lama ini yaitu dihitung dari baseline yang berupa garis air rendah, secara teoritis setiap pulau indonesia itu mempunyai laut wilayahnya sendiri sendiri. kepulauan indonesia terdiri dari kurang lebih pulau pulau dari jumlah mana kurang lebih yang didiami orang). sekalipun beberapa buah pulau yang jarak antaranya kurang dari mil laut dianggap sebagai kelompok, namun dengan cara pengukuran yang berpangkal pada "garis air rendah" masih akan tetap ada beberapa ratus atau beberapa puluh pulau kelompok pulau (tergantung dari pada lebar laut wilayahnya) yang mempunyai laut wilayah sendiri sendiri. dapatlah dibayangkan bahwa keadaan demikian itu sangat menukarkan pelaksanaannya tugas pengawasan laut dengan sempurna karena susunan daerah yang harus diawasi demikian berbelit belit (complicated). wilayah udara diatas wilayah yang demikian strukturnya dengan sendirinya tak akan bersifat homogen pula. kantong kantong berupa laut bebas ditengah tengah dan diantara bagian darat (pulau) dari wilayah negara indonesia ini menempatkan petugas dalam keadaan yang sulit karena harus memperhatikan setiap waktu, apakah mereka ada didalam perairan nasional atau dilaut bebas, karena hak bertindak mereka tergantung dari pada posisi mereka itu. dalam suatu peperangan antara dua pihak yang armadanya bergerak kian kemari dilaut bebas antara pulau pulau indonesia keutuhan kita terancam. lalu lintas yang merupakan urat nadi dari, pada penghidupan rakyat antara satu pulau dan lain pulau, untuk kepentingan pengangkutan bahan kebutuhan sehari sehari yang sangat vital itu akan terputus atau terhenti, hal itu akan mengakibatkan penderitaan rakyat dipulau pulau tersebut. akibat suatu pertempuran laut diantara pulau pulau indonesia dengan senjata "nuclear" akan membahayakan penduduk pulau sekelilingnya "laut bebas" yang menjadi medan pertempuran itu. lepas dari risiko yang mungkin diderita oleh penduduk, menjadi pertanyaan pula bagaimana kita dapat mempertahankan netralitas kita dalam keadaan serupa itu. kesulitan pengawasan atas dinastinya peraturan peraturan bea dan cukai, imigrasi dan kesehatan juga dapat dibayangkan dalam struktur wilayah semacam itu. berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas perlu dicari pemecahan persoalan yang berkokok pada pendirian, bahwa kepulauan indonesia itu merupakan suatu kesatuan (unit) dan bahwa lautan diantara pulau pulau kita merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari bagian darat (pulau pulau) negara kita. can ran) tek presiden republik indonesia atas dasar pendirian ini maka laut wilayah harus terletak sepanjang garis yang menghubungkan titik ujung terluar dari pada kepulauan indonesia. untuk menjamin kelancaran perjalanan kapal dari dan keluar negeri yang sangat penting untuk kelancaran jalannya perekonomian kita dan untuk menyangkal tuduhan tuduhan negara negara lain bahwa kita menghalang halangi pelayaran bebas, perlu adanya jaminan bahwa lalu lintas yang damai dilakukan pedalaman bagi kapal asing dijamin selama tidak membahayakan kedaulatan dan keselamatan negara indonesia" penentuan laut wilayah selebar mil laut merupakan lebar maximum menurut apa yang dinyatakan dalam naskah (draft articles) yang disusun oleh international law commission pada sidangnya yang ke tahun perubahan penentuan batas perairan indonesia seperti apa yang diajukan dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini juga mempunyai suatu akibat yang sangat penting dilapangan ekonomi. dengan penentuan batas perairan yang baru ini indonesia akan mempunyai kedaulatan atas segala perairan yang terletak didalam batas batas garis luar laut wilayah serta udara dan dasar laut dan tanah dibawahnya. dengan demikian maka segala kekayaan alam yang terdapat didalamnya, baik yang berupa bentuk hidup hewani maupun nabati, serta kekayaan alam lainnya berupa bahan mineral, baik yang sudah diketahui diwaktu sekarang maupun yang akan diketemukan dimasa depan diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat indonesia yang jumlahnya kian tahun kian bertambah. bagi rakyat indonesia yang susunan makanannya tidak cukup mengandung bahan protein, bahkan yang kadar protein hewani dalam makanannya tergolong paling rendah didunia ini, sumber kekayaan yang terdapat dalam perikanan tak ternilai besarnya. terutama bila diingat, bahwa cara cara lain untuk menutup kekurangan protein seperti misalnya perkembangan peternakan tidak mudah dilakukan disamping pembiayaannya yang sangat mahal, maka sumber potensial didalam laut perlu dicadangkan dan dimanfaatkan. teknik penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lainnya yang pada bangsa indonesia hingga dewasa ini serba sederhana sifatnya merupakan alasan tambahan bagi suatu tindakan perlindungan dari pada sumber kekayaan itu. kekayaan alam yang berupa bahan mineral tidak kurang pentingnya bagi kesejahteraan rakyat indonesia. walaupun kini belum diketahui dengan pasti banyaknya kekayaan yang terpendam dibawah dasar laut namun dapatlah dikatakan dengan pasti bahwa kekayaan itu sangat besar. mengingat kekayaan pulau pulau indonesia akan bahan tambang seperti minyak tanah dan timah yang didapati didalam tanah pada wilayah daratan indonesia maka dapat dipastikan, bahwa tanah dibawah permukaan laut yang pada hakekatnya merupakan lanjutan wilayah daratan juga mengandung bahan bahan kekayaan itu. ii. penjelasan demi dengan perairan indonesia dimaksud bagian wilayah negara yang terdiri dari air. sebagai diketahui wilayah suatu negara atas mana negara itu mempunyai kedaulatan dapat meliputi wilayah daratan wilayah perairan. cc. wilayah udara. laut wilayah (laut territorial territorial sea) adalah lajur laut yang terletak pada sisi luar dari pada garis pangkal atau garis dasar. garis pangkal atau garis dasar adalah garis dari mana laut wilayah mulai diukur keluar. laut wilayah pada sebelah luar ini dibatasi oleh suatu garis luar (outer limit) yang ditarik sejajar dengan garis pangkal. jarak antara garis pangkal (dasar) dan garis luar adalah mil laut. naf ran) tek presiden republik indonesia dengan demikian maka yang dinamakan laut wilayah itu adalah lajur laut (maritime belt) yang lebarnya mil laut dan dibatasi pada sebelah dalam oleh suatu garis dasar (garis pangkal baseline) dan disebelah luarnya oleh garis luar (outer limit) yang ditarik sejajar dengan garis pangkal itu. negara indonesia berdaulat atas laut wilayah ini, baik mengenai lajur laut itu sendiri yang terdiri dari air, dasar laut (seabed) dan tanah dibawahnya (subsid), maupun udara yang ada diatasnya. satu satunya pembatasan atas kedaulatan indonesia sebagai negara pantai adalah adanya hak lalu lintas laut damai dalam laut wilayah bagi kapal kapal asing. lalu lintas laut damai dalam laut wilayah ini adalah suatu hak yang dijamin oleh hukum internasional. perairan pedalaman indonesia seperti dimaksud dalam ini adalah segala perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal dan terdiri dari laut, teluk, selat dan anak laut. indonesia berdaulat penuh diperairan pedalaman, berlainan dengan dilaut wilayah kedaulatan ini pada dasarnya tidak dibatasi oleh hak lalu lintas laut damai, walaupun indonesia sendiri dapat diatasnya dengan memberi kelonggaran kelonggaran berdasarkan pertimbangan pertimbangan tertentu. lihat dibawah pada dl. cukup jelas. cukup jelas. (lihat peta). jaminan bahwa perairan pedalaman terbuka bagi lalu lintas laut damai kapal kapal asing perlu diadakan mengingat pentingnya lalu lintas kapal diperairan pedalaman baik bagi kita sendiri (pelayaran niaga bagi keperluan perdagangan kita) maupun bagi masyarakat dunia. perbedaan dengan lalu lintas laut damai kapal asing dilaut wilayah (lihat diatas) adalah bahwa lalu lintas laut damai bagi kapal asing diperairan pedalaman ini merupakan suatu kelonggaran yang dengan sengaja diberikan oleh indonesia, sedangkan dilaut wilayah lalu lintas laut damai bagi kapal asing itu merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum internasional. akibat dari perbedaan ini ialah bahwa indonesia dalam perairan pedalaman dapat mencabut kembali kelonggaran kelonggaran yang diberikannya ini, sedangkan lalu lintas laut damai dilaut wilayah pada dasarnya tak boleh diganggu oleh negara pantai. ketentuan dalam ini menggambarkan dengan jelas sifatnya lalu lintas kapal asing diperairan pedalaman indonesia sebagai suatu kelonggaran. ketentuan dalam ini merupakan ketentuan operatif dari pada yang merupakan ketentuan suatu prinsip. cukup jelas. cukup jelas. tlnbidang fiskal mengenai penurunan nilai uang kertas rp. dan rp.tindakan moneter termaksud dalam: bahwa karena keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan: mengingat dan ordonansi pajak pendapatan dan ordonansi pajak perseroantentuan dibidang fiskal mengenai penurunan nilai uang kertas rp. dan rp. , . jumlah uang yang karena peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun hilang nilainyaatau ordonansi pajak pendapatan tidak akan diperhitungkan dengan pajak apapun. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini berlaku mulai hari diundangkan dan mempunyai daya surut hinggnurunan nilai uang kertas rp. dan rp. dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun nilai uang kertas rp. dan rp. yang ada dalam peredaran diturunkan menjadi masing masing rp. dan rp. , , agar tentang hal ini tidak ada keragu raguan. dalam memori penjelasan peraturan pemerintah pengganti undang undang tersebut diatas dikemukakan bahwa tindakan moneter tersebut dimaksudkan terutama untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran. maksud tersebut kiranya tidak akan tercapai jika uang yang dihapuskan itu, kemudian dengan jalan lain dikembalikan lagi kepada pemilik semula. oleh karena itu maka dibidang fiskal diadakan ketentuan bahwa nilai uang yang hilang karena tindakan termaksudtambahan lembaran negara nomor diketahui: menteri muda kehakiman, rahardjo. |
canpresiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan terlaksananya perubahan undang undang mata uang dengananggap perlu untuk menarik kembali dari peredaran uang kertas pemerintah dari pecahan rp. , dan rp. yang dikeluarkan berdasarkan undang undang tahun lembaran negara tahun tentang menetapkan undang undang darurat tahun tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan republik indonesia serikat sebagai undang undang, bahwa dianggap perlu pula mencabut sifat sebagai alat pembayaran yang sah uang kertas pemerintah republik indonesia serikat dari rp. dan rp. termaksud diatas dan membatasi berlakunya hak piutang terhadap republik indonesia berdasarkan uang kertas pemerintah itu, bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menghentikan. berlakunya undang undang tahun yang karena keadaan yang mendesak perlu diselenggarakan dengan segera. mengingat dan undang undang dasarpengganti undang undang tentang penghentian berlakunya undang undang tahun lembaran negara tahun pada hari diundangkannya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dihentikan berlakunya undang undang tahun kecuali ketentuan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam berikut mulai april uang uang kertas pemerintah republik indonesia serikat dari rp. dan rp. yang dikeluarkan berdasarkan undang undang tahun tersebut dalam sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah dan ditarik kembali dari peredaran. presiden republik indonesia menteri muda) keuangan diberi kuasa untuk menyelenggarakan penarikan kembali uang kertas termaksud dalam dengan memberi kesempatan untuk menukar uang kertas pemerintah republik indonesia serikat tersebut seharga nominalnya dengan uang yang sah selama jangka waktu bulan setelah tanggal tersebut dalam sesudah jangka waktu tersebut dalam segala hak piutang berdasarkan uang kertas pemerintah atau bagian dari uang kertas pemerintah, tersebut dalam menjadi hilang dan tidak akan diberi pengganti lagi berupa apapun jugadiundangkan jakarta. pada tanggal pebruari menteri kehakiman, rahardjo. naf ran) n17umum. seperti diketahui pada waktu ini masih beredar uang kertas pemerintah republik indonesia serikat dalam lembaran rp. dan rp. yang dikeluarkan berdasarkan undang undang tahun lembaran negara tahun dengan terlaksananya perubahan undang undang mata uangmana dinyatakan bahwa pemerintah tidak lagi mengeluarkan uang kertas pemerintah dalam lembaran diatas rp. maka tidak pada tempatnya lagi untuk mempertahankan terus beredarnya uang kertas pemerintah republik indonesia serikat itu, walaupun pada waktu itu masih dipertahankan beredarnya karena uang kertas bank dalam lembaran rp. dan rp. dipandang belum cukup dalam peredaran. pada waktu sekarang uang kertas bank dalam lembaran rp. dan rp. dipandang telah cukup dalam peredaran sehingga beralasan sekarang untuk menarik dari peredaran uang uang kertas pemerintah republik indonesia serikat itu. ii. demi cukup jelas. s d ini dimaksudkan agar penarikan kembali dari uang pemerintah republik indonesia serikat ini berjalan secara berangsur angsurtelah diturunkan menjadi rp. dan rp. presiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa untuk kepentingan perbaikan keadaan keuangan dan perekonomian negara dianggap perlu untuk dalam waktu yang sesingkat singkatnya menarik dari peredaran semuabahwa untuk mencapai maksud tersebut juga dianggap perlu untuk mempersingkat waktu pelaksanaan hak menuntut penukaran uang kertas bank bank termaksud: bahwa karena keadaanditurunkan menjadi rp. dan rp. , . menyimpang dari ketentuan ketentuan yang termaktub dalam dan undang undang pokok bank indonesia maka khusus dalam rangka penarikan dari peredaran uang kertas bank, , waktu untuk melaksanakan hak menuntut penukaran uang kertas bank bank termaksud dipersingkat dan akan berakhir pada tanggal januari cara penukaran uang kertas bank bank tersebut ditetapkan dan diselenggarakan oleh bank indonesia. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini mulai berlaku pada tanggal september agar . mulan yes wat pip presiden republik indonesia agar supaya setiap senomor tahun nilainya masing masing telah diturunkan menjadi rp. dan rp. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan penggantian uang kertas bank yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun untuk mengakhiri selepas mungkin beredarnya uang kertas bank yang bernilai lain dari pada yang tercetak padanya, dan pula untuk menghindarkan kemungkinan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyrakat maka dianggap perlu untuk menarik uang kertas bank bank yang bersangkutan dan peredaran dalam waktu yang sesingkat mungkin dan menetapkan waktu berlakunya uang kertas bank bank itu lebih singkat dari pada biasa, yaitu akan berakhir pada tanggal januari cara penukaran uang kertas bank bank termaksud sebagaimana biasanya ditetapkan dan diselenggarakan oleh bank indonesia tambahan lembaran negara nomor diketahui: menteri muda kehakiman, rahardjo. |
ran)anggaran pendapatan dan belanja darindapatan dan belanjaersebut dengan undang undang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu yang dekat: bahwa pemerintah tidak lebih lama lagi dapat mempergunakan anggaran tahun sebagai dasar membelanyaanggaran pendapatan dan belanja dari republik indonesia untuk tahun anggara belanja republik indonesia untuk tahun ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam daftar dari peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. sumber sumber anggaran pendapatan republik indonesia untuk tahun ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam daftar dari peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. pengurusan anggaran pendapatan dan belanja tahun disesuaikan dengan susunan kabinet kerja berdasarkan surat keputusan presiden tanggal pebruari setan naf ran) gea. |
ordonansi pajak kekayaanbeberapa perubahan dalamaturan ordonansi pajak kekayaan (staatsbald . mulan yes presiden republik indonesiaseterusnya sebagai berikut ketentuan pada huruf dalam angka ke dibaca sebagai berikut ,e. benda lainnya didirikan menurut nilai uangnya,kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi". ii. ketentuan pada masing masing huruf dan huruf dalam angka dibaca sebagai berikut ,,a. tanah didirikan menurut nilai uangnya, kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi". benda lainnya didirikan menurut nilainya, kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi". ii. dibaca sebagai berikut jika jumlah kekayaan bersih kurang dari lima ratus ribu rupiah, maka tidak terutang pajak. apabila kekayaan bersih berjumlah lima ratus ribu rupiah atau lebih, maka terutang lima rupiah dari setiap jumlah seribu rupiah penuh yang melebihi jumlah tiga ratus ribu rupiahkayaan tahun agarkuperubahan ordonansi pajak kekayaan. dalam menghitung pajak kekayaan, maka benda yang merupakan kekayaan seseorang nilainya dihitung menurut nilai jual atau nilai uang pada waktu membelinya. dalam keadaan yang biasa maka kedua dua ukuran untuk menetapkan nilai benda itu mustahil jauh perbedaannya. oleh karena nilai uang rupiah dewasa ini, jika dibandingkan dengan uang rupiah zaman yang lampau, sangat turunnya, maka timbullah suatu keadaan yang janggal, bahwa barang barang seperti tanah, perhiasan dan lain lainnya, yang dibeli dizaman yang lampau, jika harganya dinilai dengan nilai uang (pasa saat membelinya), akan sangat rendah, jauh sekali berbeda harganya apabila dijual pada waktu ini. oleh karena nilai sesuatu barang umumnya terikat pada penghargaan terhadap barang itu pada sesuatu waktu, maka diangkatlah tepat, dalam penilaian kekayaan diurut nilai jual, apabila nilai uangnya terlampau jauh lebih rendah dari pada nilai jual yang lazim didapat untuk barang itu. selanjutnya dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini batas pengenaan pajak kekayaan dinaikkan dari rp. menjadi rp. mengingat meningkatnya harga harga maka batas yang semula rp. tidak mempunyai arti lagi, karena hampir setiap orang yang agak mampu terkena pajak kekayaan. hal ini akan memberi akibat pula penambahan beratus ratus wajib pajak, yang mengingat alat perlengkapan jawatan pajak pada waktu ini mustahil dapat ditampung. tambahan lembaran negara nomor diketahui: menteri muda kehakiman, rahardjo. |
meabagian bagian perusahaan negara berdasarkan i.b.w., dari anggaranrusahaan perusahaan i.b.w.anggarpemerintah tidak lebih lama lagi dapat mempergunakan anggaran tahun sebagai dasar pembelanjaan keperluanperusahaperusahaan i.b.w. lembaran negara tahun lembaran negara tahun peraturan peralihan,bagian bagian perusahaan negara berdasarkan i.b.w. dari anggaran republik indonesia untuk tahun bagian bagian perusahaan negara i.b.w. yakni bagian i.b.w. jawatan pegadaian, bagian i.b.w. ii. perusahaan garam dan soda negara. bagian i.b.w. iii. pusat perkebunan negara, bagian i.b.w. perusahaan percetakan negara, bagian i.b.w. jawatan pos, telegram dan telepon, bagian i.b.w. perusahaan negara untuk pembangkit tenaga listrik, bagian i.b.w. vii pelabuhan makassar, bagian i.b.w. viii pelabuhan teluk bayur, naf ran) nx) kong tas presiden republik indonesia bagian i.b.w. pelabuhan belawan, bagian i.b.w. pelabuhan semarang, bagian i.b.w. pelabuhan tanjung periuk, bagian i.b.w. xii pelabuhan surabaya, bagian i.b.w. xii pelabuhan palembang, bagian i.b.w. xiii perusahaan tambang timah bangka, bagian i.b.w. xiv perusahaan batu bara umbian, bagian i.b.w. perusahaan batu bara bukit asam,, bagian i.b.w. xviii penataran angkatan laut, bagian i.b.w. xix: perusahaan tenaga pasteur, dari anggaran republik indonesia untuk tahun ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran lampir anggaran perusahaan perusahaan negarakendaraan bermotortarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam dan ordonnantie motorvoertuigenbelasting staatsblad yang sejak itu diubah dan ditambah terakhir dengan staatsblad bahwa berhubung dengan meningkatnya harga bahan untuk pemeliharaan jalan jalan, dianggap perlu membebani khusus pemakai jalan jalan dengan jumlah yang lebih besar dari pada yang sudah sudah:tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam dans"ordonnantieop motorvoertuigenbelasting (staatsblad yang sejak itu diubah dan ditambah,terakhir dengan staatsblad huruf "total bericht kg" dibaca "total bericht kg" sehingga seluruhnya berbunyi "kendaraan bermotor, yang digerakkan oleh motor dengan semata mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan lebih". sesudah huruf ditambah dengan huruf yang berbunyi "kendaraan bermotor seperti dimaksudkan bawah yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari kecuali yang telah dikenakan pajak rumah tangga, atau yangdibebaskan dari pajak rumah tangga berdasarkan ke dan ke diubah menjadi seperti berikut pajak mobil perusahaan untuk setiap berat yang diizinkan berjumlah setahun untuk mobil mobil yang memenuhi syarat syarat yang tercantum dalam huruf rp. , . untuk . mulan yaz tana presiden republik indonesia untuk mobil mobil yang memenuhi syarat syarat yang tercantum dalam huruf rp. , . pajak mobil gandengan untuk setiap berat total yang diizinkan berjumlah setahun: untuk mobil mobil yang memenuhi syarat syarat yang tercantum dalam huruf rp. . . untuk mobil mobil yang memenuhi syarat syarat yang tercantum dalam huruf rp. . . dibaca sebagai berikut pajak mobil mobil penumpang untuk setiap berat sendiri berjumlah setahun untuk mobil mobil yang memenuhi syarat syarat yang tercantum dalam huruf rp. untuk mobil mobil yang memenuhi syarat syarat yang tercantum dalam huruf rp. , . dibaca sebagai berikut mobil mobil yang memenuhi syarat syarat yang tercantum dalam huruf pajaknya berjumlah setahun rp. ., ditambah dengan rp. untuk setiap berat total yang diizinkan atas kg". sesudah ditambah dengan yang berbunyi mobil mobil yang memenuhi syarat syarat tercantum dalam huruf dikenakan pajak tetap rp. setahunndaraan bermotorkendaraan bermotor. pajak kendaraan bermotor mengalami perubahan tari yang terakhir dalam tahun staatsblad yaitu penaikan tari yang termuat dalam dan sejak saat itu tari tetap dan tidak pernah mengalami perubahan perubahan. pada umumnya bermacam pajak yang pada waktu ini masih berlaku sejak saat pembuatannya telah mengalami perubahan tari tari beberapa kali, yang disesuaikan dengan keadaan pada dewasa ini. pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubah tari pajak kendaraan bermotor. disamping itu biaya pemeliharaan jalan jalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya harga bahan bahan, sehingga sudah sewajarnya bahawa kenaikan itu dibebankan kepada pemakai pemakai jalan jalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor. pula dianggap tidak melampaui batas keadilan jika mobil mobil penumpang atau barang yang dipergunakan untuk umum, yang semata mata dijalankan dengan bahan pembayar bensin, yang semula tidak kena pajak rumah tangga dikenakan pajak ini. dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari pajak rumah tangga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor jika memenuhi syarat syaratnya. dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai dijalan umum, dibebaskan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. dengan . mulan yes wat presiden republik indonesia dengan demikian maka mobil penumpang yang dipergunakan sebagai taxi atau pelet (umum), atau mobil barang (untuk umum) yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari sepanjang kendaraan itu tidak dikenakan pajak rumah tangga akan dikenakan pajak kendaraan bermotor dengan jumlah tetap setahun rp. sa). jumlah rp. setahun untuk sebuah taxi atau pelet, yang dibebankan kepada pemiliknya, tidak berarti, mengingat jumlah sewa yang mereka terima. pula, jumlah ini tidak akan mempengaruhi bea pengangkutan. sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa sewa pelet yang diterima sehari oleh pemilik yang sedikit adalah rp. , . oleh karena itu jumlah pajak yang jika dihitung hanya sebanyak sehari rp. tidak berarti dan mudah terpukul. maka oleh sebab itu jumlah sebanyak itu dapat dianggap sebagai ekstra pajak dan pula dapat dipertanggung jawabkanpresiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja tambahan tahun belum ditetapkan sebagai undang undang oleh dewan perwakilan rakyat:ambahan tersebut dengan undang undang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu yang dekat:mendengar menteri pertama dan menteri keuangan, memutuskan . bayaanggaran belanja republik indonesia mengenai bagian pemerintah agung dan badan badan pemerintahan tertinggi, bagian kementerian luar negeri, bagian iii kementerian dalam negeri, bagian iia kementerian agraria, bagian kementerian keuangan,bagian kementerian pertanian, bagian kementerian perdagangan, bagian kementerian perindustrian, bagian via kementerian pertahanan, pusat, bagian vib kementerian pertahanan, angkatan darat, bagian vic kementerian pertahanan, angkatan laut, bagian vid kementerian pertahanan, angkatan udara bagian vii kementerian kehakiman, bagian viii . way presiden republik indonesia bagian viii kementerian perhubungan, bagian viii: kementerian pelayaran, bagian kementerian penerangan bagian kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, bagian kementerian kesehatan, bagian xii kementerian sosial, bagian xii urusan transmigrasi, bagian xiii kementerian perburuhan, bagian xiv kementerian agama, bagian kementerian pekerjaan umum dan tenaga, bagian xvi kementerian urusan veteran,. mulan yes presiden republik indonesiasumber sumber pendapatan mengenai bagian kementerian keuang. baya presiden republik indonesia undang undang tahun lembaran negaratahun tentang penetapan bagdiubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut untuk perlengkapan kebutuhan kebutuhan kas dapat dikeluarkan surat surat perbendaharaan menurut perincian sebagai berikut untuk perlengkapan kebutuhan keluhan s.o.common menanam rp. berhubung dengan turut sertanya indonesia dalam internasional bank for reconstruction and development. rp. sebagaimana untuk persekat persekat diberikan kepada negara berdasarkan undang undang pokok bank indonesia. rp. sebagai jaminan untuk persekat persekat. mil sebagai jaminan terhadap kredit yang akan dibuka bank indonesia untuk kepentingan pihak ketiga. rp. rp. . mulan yes watmbahanradioubah tarif pajak radio undang undang pajak radio tahun sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang tahun bahwa karena keadaan yang memaksa, perubahan tersebut perlu segera diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang mengingat juncto undang undang dasar, mendengar menteri keuangan: memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang perubahan tarif pajak radio (undang undang pajak radio tahun diubah dan dibaca sebagai berikut besarnya pajak untuk tiap pesawat penerima radio ialah tujuh rupiah lima puluh sen untuk sebulan tanwinradioradio dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini tari pajak radio dinaikkan dari rp. menjadi rp. pemerintah menganggap perlu dimainkannya jumlah pajak radio, mengingat turunnya nilai rupiah kita, sehingga jumlah penerimaan pungutan jenis pajak ini tidaklah lagi dapat menutup biaya biaya persepsi dan lain lain biaya yang bertalian dengan penyiaran. mengingat fungsi pesawat radio dalam masyrakat, pula bahwa pemegang pesawat radio itu terdapat pada segenap lapisan rakyat, maka jumlah kenaikan oleh pemerintah dibatasi sampai jumlah yang sekiranya dapat dipikul oleh para wajib pajak yang bersangkutan. tambahan lembaran negara nomor diketahui: menteri muda kehakiman, rahardjo. |
minperusahaan perusahaan i.b.w dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas presiden republik indonesia, menimbang bahwa rancangan anggaran tambahan perusahaan perusahaan i.b.w. tahun belum ditetapkan sebagai undang undang oleh dewan perwakilan rakyat,tambahperusahaundang undang perusahaan i.b.w. lembaran negara tahun jo. lembaran negara tahun jo. peraturan peralihan, undang undang, dasar mendengar menteri pertama dan menteri keuangan, memutuskan . bragaperusahaan perusahaan i.b.w. dari republik indonesia untuk tahun dinas bagian bagian perusahaan perusahaan i.b.w., yakni bagian i.b.w. jawatan pegadaian, bagian i.b.w. perusahaan negara untuk pembangkit tenaga listrik, bagian i.b.w. xiii perusahaan tambang timah bangka, bagian i.b.w. xvi jawatan kereta api. yang berturut turut ditetapkan dengan undang undang: tahun lembaran negara tahun tahun lembaran negara tahun 53tahun lembaran negara tahun 54tahun lembaran negara tahun masing masing diubah dan ditambah seperti menurut daftar daftar terlampir pada: anggaran tambahan perusahaan perusahaanpada tanggal maret menteri kehakiman, rahardjo. lembaran negara tahun nomor |
bupati bogor peraturan bupati bogor nomor tu.a tahunbupati bogor, menimbang bahwa sehubungan dengan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah kabupaten bogor serta percepatan pelayanan pengesahan site plan, keputusan bupati kepala daerah tingkat. undang undang. undang undang nomor tahun tentang larangan pencabutan haka.png keputusan . keputusan presiden nomor tahun tentang penataan ruang kawasan bogor puncak cianjur:nomor tahun tentang izin lokasiata ruang dan lingkungan hidup'horor, keputusan. keputusan bupati bogor nomor tahun tentang kriteria lokasi dan standar teknis pemanfaatan ruangcabut dan menyatakan tidak berlakuugaskan sekretaris daerah untuk mengatur tata cara pemrosesan pengesahan site plan, dengan memperhatikan prinsip percepatan dan keterpaduan pelayanan, serta konsistensi atas pelaksanaan peraturan perundang undangan. peraturan in9gugumnas bupati bogor, paus? efendi diundangkan cibinong pada tanggal junior005 nmr apa sek merah, nan per soedirman asisten emgraatehan keran mer mana mmm berita daerah kabupaten bogor bac. hukum ly7a tahun nomor nama jam bat, iroha |
bupati tegal peraturan bupati tegal nomor tahun tentang pedoman pola klasifikasi kearsipan lingkungan pemerintah kabupaten tegal bupati tegalpedoman pola klasifikasi kearsip.:negara tahun nomor memutuskan:gal. arsip adalah naskah naskah yang dibuat dan diterima oleh satuan kerja perangkat daerah daerah. pola klasifikasi arsip adalah pola klasifikasi arsip kabupaten tegal. badan informasi komunikasi dan kehumasan kabupaten tegal yang selanjutnya disebut biak adalah satuan kerja perangkat daerah pengelola arsip daerah. bab pedoman pola klasifikasi kearsipan pola klasifikasi kearsipan lingkungan pemerintah kabupaten tegalkearsipan sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai pola klasifikasi kearsipan lingkungan pemerintah kabupaten tegal. pedoman pola klasifikasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam meliputi materi dan kode kode dalam bentuk numerikinformasi komunikasi dan kehumasanffy bupati road, agus riyanto diundangkan slawi pada tanggal juni sekretaris daerah aten tegal $0elistiyawan berita daerah kabupaten tegal tahun nomorizin mendirikan bangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mandailing natal, menimbang aa.s ikan dengan peraturan kepala daerah, bahwa tarif retribusi izin mendirikan bangunan yang telah ditentukan pada peraturan daerah nomor tentang retribusi perizinan tertentuizin mendirikan bangunmandailing natal. 'tahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten kota baran negara tahun nomor tambahan lembaran negar: mor peraturan menteri dalam negeri tahun tentang pembentukan produk hukum daerah retribusi perizinan tertentu (kisaran daerah kabupaten mandailing natal tahun nomor peraturan daerah kabupaten mandi: natal nomor tahun tentang anggaran pendapatan dai peraturan daerah tentang pengelolamarvisusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau member izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah "rah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. jasa adalah kegiatan pemerintah daerah usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaai lainnya vang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu lintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dari kawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 'ember alam, arabia, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna meli: i.. reamturan perundang undangan retribusi daerah. penyidikan tindak pidana bid retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk air serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak ppid dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya. bab in, jenis pemilu "si #perizinan pasa: objek retribusi perizinan tertentu adal pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pib: daa atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas wgiatara pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana rana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga tarian insrkungan. jenis retribusi perizinan tertentu dale rata bupati ini adalah retribusi izin mendirikan bangunan. dengan nama retribusi izin mendirikan: agunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk sendiri kam suatussi. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada (!nb), koefisien luas bangunan (klb), koefisien ketinggian ba"nya" diberi. bobot (koefisien). besarnya koefisien sebagaimana dimaksud.ps 'at sebe" berikut koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, .c. koefisien penggunaan,hi sunan. sal struktur dan besarnya tarif zin,n, dirikan:l kafilah rim thd xf#l rim retribusi, m,, dirikan?b. apabila ijuralairh biaya retribusi imb yangitriris dis idi kepada "pemerintah daerah oleh orang'dh atau dslarusahh baik swasta maupun pemerintah bun 3in3 koefisien luas bam, koefisien tingkat: bas: koefisien penggunaan: 73an thb tarif harga dasar ban thb ditetapkan sebesar rp. (lima ratus tribus. apik u). koefisien luas bangunan lb) ditetapkan sebagai berikut tarif harga dasar bangunan thb) luas bangunan luas bangunan luas bangunan luas bangunan koefisien tingkat bangunan tb) ditetapkan sebagai berikut bangunan dengan lantai bangunan dengan lantai bangunan dengan lantai bangunan dengan lantai koefisien penggunaan bangunan pb) ditetapkan sebagai berikut bangunan hunian bangunan keagamaan sosial budaya bangunan usaha bangunan perkantoran bangunan industri pabrik gudangangkutan. biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagi ana yang dimaksud pada meliputi penerbitan dokumen izin, peng asan lapangan, penegakan hukum, penata usahakan, dan biaya day negatif dari pemberian izin tersebut. pasa' tarif retribusi ditinjau kembali paling lamba' (tiga) tahun sekali. peninjau tarif retribusi sebagaimana dim pada dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan per! tangan perekonoming:potag bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai teknis kanannya sprindangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kadipaten mandailing natal. ditetapkan panyabungan penanggung jang pada tanggal april man rl. kanan mba bupati mandailing natal, dal maen lng nak hata png berita daerah kabupaten mandailing natal tahun nomor and ara berita daerah kabupaten mandailing natal tahun nomor |
ah,pekerjaan umum!onion bbb undang undang nomor tahun tentang keuangan'can senememanssnn nnnnndiubah sebagai berikut ketentuan bagan struktur organisasi dinas pekerjaan umum diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. ketentuan bab iii uraian tugas bagian kelima bidang cipta karya huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut seksi pengembangan air bersih. ketentuan bab iii uraian tugas bagian kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut seksi pengembangan air bersih mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan pengendalian dan bantuan teknis pembangunan bidang pengembangan air bersih serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi sarana prasarana dan fasilitas pengembangan air bersih serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi sarana dan prasarana air bersih: menyiapkan data base dan sistem informasi pengembangan air bersih, menyusun master plan dan program umum pengembangan air bersih: menyiapkan perangkat regulasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan air bersih, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam strategi pelaksanaan pengendalian program, menyusun rencana penugasan dan memberikan bantuan bimbingan teknis internal maupun eksternal bidang pengembangan air bersih: memberikan bantuan teknis pelaksanaan program pengembangan air bersih: menyiapkan. sala memesan ola menyiapkan dan melaksanakan pembangunan program air bersih: menyusun pedoman, metode, kriteria, tatacara pembinaan, bimbingan, pemberian informasi serta pengembangan aplikasi teknologi terapan, mengukur dan mengevaluasi kinerja sektor serta mendorong terlaksananya upaya pemeliharaan dan eksploitasi sarana dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dibidang pengembangan air bersih: mendorong terwujudnya upaya pelestarian sumber daya alam, serta melakukan pencegahan dan penanganan kondisi tanggap darurat, mengadakan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang air bersih melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanni miras d nuu ac. iee 20k (seri j2zk 2hx au) (s5 eig (iai: bil ( o u d seb gl. gal ana cc. saki bel) z5r er, re) pre) sia |
bupati jember provinsi jawa timurrituam' undang undang republik dop sin tahun tentang keterbukaan inferensi pub bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan| peraturan bupati jember tentang pedoman pengelolaan dan dokumentasi lingkungan batee jember mengingat dang undang gor tahun tentang enggifaari perangkat daerah lembaran negara republik cornelia| tahun nomor tambahan lembaga eparki republik indonesia nomor sebagaimana telah | d ban engan peraturan pemerintah nomo lembaran negara republik indonesia rahim2019 nomor bagian lembaran negara republik indonesia nomor serarirar pee ntd nomor tahun tentang tata kerja pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, leribarar negara republik indonesia tahun '165s tarribahan lembaran negara republik indonesiarepublik indonesia dan pemerintahpid pelaksana bertugas membantu ppid utama melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan ppid pelaksana menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada ppid secara berkala dan sesuai kebutuhan. bab kelengkapan pmid bagian kesatu struktur organisasi susunan organisasi pmid utama atau disebut juga struktur organisasi ppid utama, terdiri dari: pembina ppid, pengarah atasan ppid: ppid, tim pertimbangan (khusus pada ppid utama), sekretaris, bidang pelayanan dan dokumentasi informasi dan mengklasifikasi data informasi pengelola penyelesaian sengketa: dar anggota ppid pelaksana sel ofd|, bumi, kecamatan dan kelurahan). bagan struktur ergarlisasi pmid utama sebagaitnarra yang dimaksud pada tercantutxpada lampiran! merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan susunan ore isasi ppid desaterdiri dari atasan ppid desa dan ppid desa. susunan organisasi pmid pelaksana opd dan bumi atau disebut juga struktur organisasi ppid pelaksana opd dan bumi, terdiri dari: atasan ppid pelaksana adalah kepala opd pimpinan bumi, ppid pelaksana adalah sekretaris kepala tata usaha pejabat yang membidangidan anggota. bagan struktur organisasi pmid pelaksana opd bumi sebagaimana yang ana susunan organisasi pmid desa atau sebut juga struktur organisasi ppid desa terdiri dari: atasan ppid desa adalah kepala desa, ppid desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa lain apabila sekretaris desa berhalangan, dan pejabat fungsional atau petugas informasi desa. bagan struktur organisasi pmid desa sebagaimana yang maksud padaan ppid desa dibuat oleh badan publik dan badan publik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pedoman mengenai sop ppid dan ppid desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut: pejabat yang ditunjuk sebagai ppid utama ppid desa dan ppid pelaksana: b.orang yang tunjuk sebagai pejabat fungsional dan atau petugas informasi apabila diperlukan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan atasan| ppid, ppid utama, ppid desa, ppid pelaksana, bidang per dan pejabat fungsional, pejabat yang menduduki posisi bag asp dan atasan ppid desa yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang ajukan oleh pemohorrinformasi (publik: dan alur kerja ppi pratama dan ppid pelaku dan bumi. dalam per yan sop ppid pemerintahan daerah mengacu kepada peraturan menteri dalam ngeri republik indonesia yang mengatur tentang standar operasional posed lingkuwmrgan pemerintah kabupaten. bagian ketigdan atasan ppid desa. keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan harus serahkan kepada perpustakaan lingkungan pemerintah daerah untuk lestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka. contoh format did sebagaimana dimaksudide rideelaksana siap masing masing pemerintah kabupaten disintegrasi secara regional oleh pemerintah provinsi. siap desa dikembangkan ole pernerirtah pengembangan dan pembangunannya wajib difusi nerjinte sesuai dengan ketentuan peraturan peru ari klas baik dan informasi publik desa bagian kesatu umum aerah. informasi publik lingkungan pemerintah desaesa. informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan menjadi (empat) kelompok yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib , informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan:. karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik abah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda benda angka: informasi mengenai tentang keadaan bencana ngn ala sperti kegagalan industri atau teknologi, dampak induk nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantgsrik$ bencana sosial seperti k berusaha konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas'masi cro informasi elite persela dan darah yang menjadi sumber penyakityang berpotensi rhenulaj eififormasi |tentang (racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh magyar dari ata halli jang mengancam hajat hidup orang banyak. informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi, daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan pemerintah kabupaten jember tidak termasuk informasi yang dikecualikan.ijarepublik indonesia nomor tahun informasi publik desa informasi publik desa paling sedikit terdiri dari profil badan publik desa yang meliputi alamat, visiketiga serta data penerima bantuan program, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan.tda laksa sisa anggaran, dan alamat pengaduan daftar peraturan perintah republik indonesia desa l informasi tentang mendapatkan informasi publik desa. informasi desa wajib diumumkan secara serta merta yaitu informasi yang dapat diancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum meli info tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan rena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, dan kejadian luar biasa, dikecualikan informasi yang kebalikan dalam pengelompokan informasi yang kebalikan perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik. untuk mendapaerangan segala bentuk kejahatan tradiy prasarana penegak hukum, informasi publik yang apabila dibuka dari diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan ind ligan hak atas kekayaan intelektual perlindungan dari bersaing dak sehat, informasi yang apabila buk: ani diberi kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dataran negara,yaitu, informasi tentang 'strategi, intelijen, informasi, taktik dan tehnik yang berkaitan dengan penyelenggaraan stem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap iperencariaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evol alam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri, dokumen yang membuat tentang strategi, intelijen, operasi, tehnik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan kemati,informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kelapdana asing, saham dan aset vital milik negara: rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi dan,buka dan diberikan gunakan dalami menjalankan hubungan internasional dan atau, perlindungan dan pengaman infrastruktur strategi ide luar negeri. informasi yang apabila dibuka dapatan gap fakta| autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir|a sap asia seseorang: informasi yang apabila dibuka han dil am| kepada' pertokoan informasi publik dapat mengungkap rahasia balai yaitu riw dar celta riw, kondisi dan pers an, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis secang kondisi mean aset,pendapatan, dan rekening bank seseorang: hasil hasil value i sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekamdrlai cinampuan seseorang dan atau republik indonesia. prinsip prinsip yang harus perhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang kebalikan harus benekebkebalikan,sertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial,tersebut diatas diajukan oleh opd bumilakukan rapat pimpinan untuk dituangkan dalam berita acara. bab viii pendokumentasian informasi pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan tfiformasi, catatan dan atau keterangan yang dih diterima oleh bumi dan pemerintahan desa kabupaten jember guna membantu ppid can pemerintahan. informasi, pendokumentasian informasi dipaksa ide ikan peraturan perundang undang republik indonesian biar carsipar dah peraturan dibidang tata perbuatan yang berlaku ling pemerintahan kabupaten jember. adapun tahapan dalam pendokumentasian |informasi meliputi diskriminasi informasi setiap opd membuat ringkasan untuk masing masing jenis informasi verifikasi informasi setiap informasi deferikasikanopd bumitentukan oleh masing masing opd penataan dan penyimpanan informasi. bab mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi bagian kesatuan tasi yang dibutuhkan, mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informa dokumentasi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, biaya yang timbul akibat permohonan foto lain lain) dibebankan pada permohonan rian pernah asi halal (l) setiap informelis. untuk pbagaimana dimaksud pada dapat berupa layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan publik dan wajib tersedia secara berkala danpemohon dan pengguna informasi: petugas memberikan tanda bukti penerima permintaan informasi publik kepada pemohon informasi, ccminta oleh pemohon pengguna informasi. apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori kebyang dimaksud pada dapat berupa layanan informasi secara tidak langsung dengan melalui media online maupun media cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan umumkan secara berkala dilayani melalui website pemerintahan daerah atau dinas komunikasi dan informatika kabupaten jember dan media cetak yang tersedia. bagian ketiga jangka waktu penyelesaian proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon inferensi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi per$daratan yang telah ditentukan. waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat (sepur kerja sejak informasi diterima melalui pemberitahuan tertulis: itah tah ini meliputi permintaan informasi diterima, adm informs dicetak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan pemohon diterima atau ditolak. pemberitahuan separate ana disp sud pada berisikan: informasi yard nta|berada dibawah penguasaannya ataupun tidak, penerimaan penolak lah permiritaadh atas informasi dengan alasan sesuai ketentuan perundang pandangan, alat punya pajak dateformat informasi yang akan diberikan, dan atau biaya yang timbul akibat untuk memperoleh informasi yang diminta, disana bila disebut dibebankan kepada pemohon informasi. jika ppid membutuhkan perpanjangan waktu maka, selambat lambatnya (tuj hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan,dan , informasibila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberi tahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik. bab pembinaan dan pengendalian penataan pusatketerbukaan informasi publikpemerintah daerah adalah kepala daerah sebgai tenggara pemerintahan daerah yang menimpa pelaksanaan pre tindakan yang menjadi kewenangan daerah oto bupati adalah bupati jember perangkat dae dalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten desa adalah, atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya sebut desa yang berada wilayah kabupaten jember. badan publik desa adalah pemerintah desa badan permusyawaratan desa, badan usaha milik desa dan badan kerjasama antar desa. akses informasi adalah kemudahan yang diberikanwajiban yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media, pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. dokumen adalah menyimpan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh pemerintah kabupaten jember. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan mulai fasilitas dan koordinasi, peningkatan kapasitas ppid: monitoring dan evaluasi, dan dukungan teknis administrasi menetapkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintahan kabupaten jembedalam menjalankan fungsinya dan sebagai tidak lanjut peraturan ini diperlukan keputusan bupati dan standart operasional prosedur sop) pelayanan publik bagi penjabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid) kabupaten jember, alasan sebagaimana dimaksud dalam tidak disediakannya informasi dari sec her ala yaitu setiap badan publik wajib meng informasi publik secara berkala, informasipub bagaimana dimaksud meliputi nro nasi yah perkapita denga dan publik, informasi mengenai ket dan kinerja badan publik berkaitan, as1 mengena oran keuangan, dan atau informasi laihuruf dilakukan paling sedikit enam) bulan sekali. kewajiban memperluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf poinhuruf pointentanghuruf poin poin dan poin diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis komisi informasipasaikuatkan oleh bawahannya. bagian kedua fasilitas sengketa informasi sengketa informasi dapat kerja misi infofmedsi pusat dan atau komisi informasi proven omi informa: kabupaten kota sesuai dengan kewenarigarinya menerima| onan informasi yang ajukan pemohoninformasi karena tidak menerirria alasan tanggapan atasan ppid. pengajuan sengketa dimaksud pada dilakukan pemohon tok kan dilakukan sesuai dengan ketentuan per undang undang republik indonesiaabupaten komisi informasi provinsi jawa timur. tim fasilitas sengketa informasi diketahui oleh ppid utama dan beranggotakan ppid pelaksana, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat staf lainya sesuailaksanaelaporanpemerintahan atau alasan penolakan permintaan informasi. bab xii ketentuan pe! peraturan bupati ini dijadikan isebagaracuan dan wajib dilaksanakan oleh setiap bada baik organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten beri dale pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, 'pelayanan informasi publik, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi. pado dalam peraturan bupati ini terbuka untuk disempurnakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, makan bupati jember, ttd henry diundangkan jember pai tanggal sekretaris daerah, alto mad so2 nip: kamar nil dani berita daerah kabupaten (ber tahun nomorelayanan informasi susunan organisasi pmid atau disebut juga bagan organisasi ppid pembina ppid bupati dan wakil buat pengarah atasan ppid sekretaris daerah tim pertimbangan asisten inspektorat aang kepala dinas kamuaikali eter mia oil) niv bidang pelavaggii ci! hidung fergskih bidang dun dokumentasi dera dun bae penyelesaian sengketa sekretaris informasi informasi informasi kabid aspirasi'dan baya kabid layanan male) kabid sat kabid infra direktur informasi publik pengelola data pengelola pengelola publik! dan mengklasifikasi penyelesaian sengketa sekretariat promote hadi informasi pranata humas sub koordinator pengeleloam pronto humor informasi publik sii anggota ppid seluruh. opd. tugas dan fungsi ppidpenghimpunan informasi publik dari seluruh opd lingkungan pemerintah kabupaten jember, penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh oim pertimbangan tugas membahas serta memberikan pertimbangan sertafungsi pembahasan dan pengusulan terhadap jenis informasi yang dikecualikan, pemberian tertimbang timbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan, penyelesaian dan pemutusan tanggapan data ket yang diajukan oleh pemohon informasi, penyelesaian terhadapa hhl diatur. sekretaris tugas : mereka am, disangka mengkoordinasikan, mengkonsolidasi kan dan halida pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayan formasi dari ppid pelaksana opd:t dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi, pelaksanaan monitoring,evaluasi,dan pelaporan kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi. untuk pelaksana tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh sekretariat, dengan uraian tugas sebagai berikut melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelola informasi dan dokumentasi, melaksanakan informlaksana pelaksanaan perencanaan program dibidang pelayanan dan dokumentasi informasi:asi dala angka pelayanan informasi: penyimpanan dan pemeliharaan invasi pub untuk melaksanakan tugas (de ' rangka menyusun kajian dan destinasi isu isu strategisdibidang pelayanan informasi, memaksa akan sosialis lastusun topik topik pelayanan informasi. bidang pengelola data dan klasifikasi informasi tugas mengelola. dalam rangka memenuhi permohonan informasi,,mengelola,: pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi: pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan' atau sengketa informasi, pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya bid arg endian sengketa informasi dibantu oleh pengelola periyelesaiari se! peta ngan bagian tugas sebagai berikut menyusun pertimbangan terkait rencana penolakan memberikan informasi publik jarig tidak dengan ketentuamperaturan per undang undang repot dor sidat menu banga keberatan yang disampaikan pemohon dan at pengguna informasi: menus verifikasi pengaduan dan atau sengketa informasi, menyusun (pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian erigketa informasi. setda. kab. jember). untuk memberikan kajian hukum dalam hal penyelesaian sengketa informasi. dalam hal informasi yang disampaikan oleh sengketaprovinsi. dalam melaksanakan tugasnya sengketa dan bidang bidang dalam struktur ppid akan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada ppid pelaksana sesuai dengan lingkup kewenangan masing masing. tugas dan fungsi ppid pelaksana opdopd. fungsi: penghimpunan informasi publik berupa data data dan dokumentasi sesuai tupoksi dan peranan dari opd yang bersangkutan, penataan dan penyimpanan serta pengembangan formasi publik berupa data data dan dokumentasi sesuai tupoksi dah arahan dari opd yang bersangkutan, pelaksanaan pengujian dan perry format otr ang termasuk dalam kategori dikecualikan hari yang terbukatintuk publik: penyelesaian informasi. sengketa mereka diadakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasi kan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian, pendataan informasi, dan pelayanan informasi yang menjadi kewenangan opd. curigai:media, dengan uraian tugas sebagai berikut:: pelaksanaan perencanaan program bidang layanan dan dokumentasi informasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasiy aaa gkh pelayanan informasi publik, penyimpanan dan pemelihara mutasi otak ik. untuk melaksanakan sii gas| dahi teka dan dokumentasi informasi dibantu oleh pengelola engan uraian tugas sebagai berikut melaksariak ordines rangka menyusun kajian dan die isu strategis bidang pelayanan informasi, melaksanakan sosialisasi, melakaan data dan klarifikasi informasi tugas: mengolah dan memberi layanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi. fungsi: pelaksanaan perencanaan program bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, identifikasi, penyimpanan dan pengembangan data informasi dan dokumentasi yang diperoleh atau terkumpul sesuai dengan kewenangan tupoksi opd yang bersangkutan pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik,ryang dimiliki desa tanpa adanya permohon(oleh perintah kabupaten jember kepada masyarakat pengguna informa pejabat pengelola informasi dan| dokumentasi selanjutnya disingkat dengan ppid adalah jabat| yang| berta dota jawab bidang penyimpanan pendokume penyediaan, dan atau pelayanan informasi melekat se fung sierra pada masing masing badan publik perangkat daerah di'lingkungan pemerintah kabupaten jember. pejabat informasi dan dokumentasi organisasi perangkat daerah yang selain disebut ppid pelaksana adalah pejabat yang melaksanakan agas dan fungsi sebagai ppid pada opd lingkungan pemerintah kabupaten jemberdesa. pejabat ppid adalah team work yang bekerja menangani pengelola informasi dan dokumentasi badan publik pemerintah kabupaten jember. pengelola layanan informasi dokumentasi yang selanjutnya disebut pmid merupakan wadah bentuk struktur organisasi ppid dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ruang pelayanan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disebut ran data dan klasifikasi dibantu oleh pengelola data, dengan uraian tugas sebagai berikut: melaksanakan penataan dan pengelolaan data informasi dan dokumentasi melaksanakan pengembangan sistem informasi menyusun rencana dan program pengelolaan data informasi dan dokumentasi, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data informasi dan dokumentasi:asi publik fungsi: pelaksanaan perencanaan yelesdian sengketa informasi: pelaksanaan stat dalam dkd latar penyelesaian sengketa informasi: pelaksana verifikasi laporan, din rekomendasi atas pengaduan atau sengketa info pelaksdhhan advokasrpenyelesaian sengketa informasi. untuk mela ma, dengan uraian agas sebagai berikut: undang undang republik indonesian menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang sampaikan pemohon dan atau pengguna informasilaksana opd: ppid pelaksana opd berkedudukan opd masing masing ppid pelaksana opd ditetapkan dengan keputusan kepala opd perangkat daerah. alur kerja ppid pelaksana opd keterangan alur kerja ppid pelaksana opd pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada ppid sekretariat memberikan tanda bukti pengajuan permohonan kepada pemohonatau sekretariat menyampaikan informasi kepada pemohonapabila terjadi sengketa, bidang penyelesaian sengketa melakukan upaya untuk selesai sengketa. dalam hal informasi yang sampaikan oleh penilai secret sudah sesuai dengan harapan pemohon atau ash car lesbian sengketa cukup memuaskan pemohon maka pelayanan irnforriasi wadi apabila hasil penyelesaian sengketa: ole nian pergerakan sengketa dianggap oleh pemohon tindakan mediasi komisi informasi provinsi. lag guna memperoleh han. arti ppid pelaksana dapat melakukan konsultasi dengar pater aap bupati jember, pera ttd henry tpp daerah, sekitar gea apa pembina, ama maaya nipmid desa atasan ppid kepala desa pcd ann tana alur kerja ppid bana bani bukti yang into dikecualikan informasi yang menyusuri dibutuhkan pakaian babi faa tuan obat menang ber keterangan alur kerja ppid pemerintah kabus demi pemohon mengajukan permohonantayarian info kepada ppid. sekretariat menerima pemohon kemudi encarta data pemohon dan data tentang informasi yang sekretariat memberi janda bukti mengajukan pemohon kepada pemohon. berdasar nasi kai into, bidang klarifikasi melakukan batara apa haa g diminta oleh pemohon termasuk dalam kategori sang dil cuplikan apabila termasuk data yang dikecualikan, maka bidang efikasi mengembalikan sekretariat untuk disampaikan kepada pemohon. sedangkan, apabila informasi tidak termasuk yang dikecualikan tag maka onan diteruskan bidang layanan dokumentasi informasi, best ahan materi informasi yang ada tersedia. bidang layanan dokumentasi informasi menyiapkan materi jawaban, msi berdasarkan bahan materi data dari bidang klarifikasi informasi dan pengelola ali dataema mane bma seek umam. gan damai tes inan maa ara mamak aka nan ben eni bea ken struktur organisasi pmid ppid pelaksana ppid utama atasan ppid pelaksana ppid pelaku ana bidang pelayanan bidang pengolah bidang dan dokumentasi data dan klasifikasi penyelesaian sengketa sekretaris informasi informasi informasi ttd sin henry u aa yang samaran, kereta anak budaya madya nip, lampiran iiian, pemerintah daerah kabupaten jember sekretariat daerah an jalan sudirman jember formulir permohonan informasi publik (rangkap dua) pendaftaran (diisi petugas . . nama alamat nomor telepon email rincian informasi yang dibutuhkan tujuan cara peroleh informasi" li:email melalui whats app pemohon petugas mejahak hak pemohon informasi berdasarkan undang undang republik indonesiamitra badan publik yang rgeny republik indonesia. (b) badan pub laki tida memberikan informasi yang belum dikuasaratay didokumentasikan il. pastikan anda mendapat tanda teri fran informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas meja informasi ppid. bila tanda terima tidak diberikan tanyakan pada petugas meja informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kutang lengkap. il. pemohon informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas na atal! tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu (sepuluh) kerja sejak diterimanya permohonan informasi. pemerintah daerah kabupaten temanggung dapat memperpanjang waktuuntuk memberi jawaban tertulis hari kerja. iv. apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan ppid pemerintah kabupaten jemberpenanggungjawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik pemerintah kabupaten jember dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. penanggungjawab pengelolaan dan pelayanan informasi publikujkeberatan, maka pemohon informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada komisi informasi daerah provinsi jawa timur dalam jangka waktu (empat belas) hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima oleh pemohon informasi publik. pemerintah daerah kabupaten jember sekretariat daerah jalan sudirman jember formulir pemberitahuan tertulis berdasarkan permintaan informasi pada tanggal . bulan . tahun . dengan nomor pendaftaran. kami menyampaikan kepada saudara i: nama alamat nomor telepon emailpenguasaan informasi .) kami publik" badan publik lair,matt bentuk fisik yang softcopy tersedia" hard py ka man biaya yang herribaran) dibutuhkan" " pengiriman . . . lai.: gnnsonvesatesasesasasusanaana sir jumlah rp. sooooooocoonconicoror##oomeasanesn nan esanengaaana sena angan wanita penyediaan nenememnanmomememmes att penjelasampenghitaman pengaburan informasi yang dimohon(tepat), . (tanggal bulan tahun) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid) keterangan: diisi sesuai dengan nomor cercacacerlobonnatenunaennn pendaftaran pada formulir nama dan tanda tangan permohonan. pilih salah satu dengan memberi tanda v). sistem informasi dan dokumentasi publik yang selanjutnya disebut sid merupakan sistem penyediaan layanan dan pengelolaan data data informasi dan dokumentasi publik sehingga pelayanan informasi dan dokumentasi dapat secara cepat, mudah dan wajar sesuai undang undang republik indonesiajember tidak termasuk inter nasi dan dokumentasi yang dikecualikan. laporan layanan informasi dan dokumertta ang dela juta disingkat lsid adalah laporan yang berisi gambar lum kebijakan teknisififormasi dan dokumentasi, pelaksanaan| play formasi 'dah dokumentasi, dan rekomendasi serta dak| lanjut meningkatkan kualitas pelayanan info dan dok atas opd adalah alias daerah lingkungan pemerintah kabupaten jember. bumi ada badan usaha milik daerah merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten jember. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten jember dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap opd bumi dan pemerintahan descx jika ada penghinaan informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghinaannya. 4x diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta. register permintaan informasi publik man iran nenek peraga dibawah yen mea penguat belum soft hard melihat: dena pemberi senen saat dokumen menge unta tahuan biaya cara tarikan copy copy ne: peta tertulis format sana tak jamuan nun snn san keterangan: nomor isi tentang nomor pendaftaran pemohon informal: paralel yama tentang nama pemohon alamat diisi tentang alamat lengkap daniel ama ihidrinasi untuk inekobdahkin pengiriman informasi publik yang diminta. iran yang diminta ana ane hamas era ada) jenis permohonan (isi dengan memberikan tanda ( ). hari dan tanggal diam tentang: pemerintah daerah kabupaten jember sekretariat daerah kerta jalan sudirman jember wha aaron surat keputusan ppid tentang penolakan permintaan pendaftaran: .oocoooo.o. nama donnnanananann nana naa aan nan naa kanan aan aan alamat dandanan anna nana ena aan aan anna nomor telp email pocagananannan ena nan kanan enam ena maan angan rincian informasi yang butuhkan .oen ala ppid memutuskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan pengecualian informasi didasarkan pada alasan huruf . keterbukaan informasi publik . undang undang republik indonesia . bahwa! asalkan atas, membuka informasi tersebut dapa menimbulkan konsekuensi sebagai berikut: dengan demikian menyatakan bahwa: jika pemohon informasi cekatan (ridllkan. ini maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pada| atasi ppid selambat lambatnya (tiga puluh) nari kerja sejak (meng ina rat keputusan ini (tempat), . (tanggal bulan tahun) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid) c.c.oc.ocococcoeonieoconibscnneteneeasone ooe locenekoneonaoene kip. xx sesuai dengan huruf kip, 3, pemerintah daerah kabupaten jember sekretariat daerah jalan sudirman jember pp oo #t c tuo formulir keberatan (rangkap dua) informasi pengaku keberatan nomor registrasi keberatan . nomor pendaftaran permintaan informasi tujuan penggunaan informasi identitas pemohon nama bbb alamat bau pekerjaan keane nomor telepon bbb identitas kuasa pemohon nama usa alamat numar telepon db. alasan pengajuan keberatan"? permohonan informasi tolok. informasi berkatcandi permintaan informasi tidak dipenuhi hanya yang dikenakan tidak wajar informasi disampaikan molobihrjgngho waktu yang kasus posisi (tambahkan kerta pap) sil anne nemann nama mti oom har an! gap atas keberatan akan diberikan tanggal), tahun) oleh petugas)" bea nanannnsaaem temp at), leo. (tanggal), (bulan), tahun) " mengetahui, " "1x pengaku keberatan petugas informasilalaix#t4register keberatan nan pon parama ana bai mena nya ian nan keterangan: dika tentang nomor registrasi keberatan diisi tentang tanggal keberatan diterima cl! nama diisi dengan nama pemohon operasi jangka iroertgta keberatan dah atau kuasanya alamat diisi tentang alamat lengkap dan jatah ero thtbeynasi nomor kontak diisi tentang nomor kontak (nda tep manga pon seluler email pemohon informasi publik. pekerjaan diisi tentang pekerjaan #erhbhoerifosyadai pub pendaftaran permintaan informasi dis brg ran ala dataran pad korup pisan infromasi. dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala maka kol jak pera wiki. informasi yang diminta dop info panas maa tujuan penggunaan informasi dit tara judi sha peer dan penggunaan formasi. alasan pengajuan keberatan diisi dengki etemnterile edar san yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana tidak kediamrepublik indonesiapsiatas keputusan atasan ppid bupati jember, ama ency pal kat ena tiruan ef salina teka madya nip. bagian kedua tujuan tujuan daripertanggungjawaban, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintahan daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, dan opd bumi dan pemerintahan des. bab iii pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan akses informasi dan dokumentasi publik bagian kesatu pengelola layanan informasi dan dokumentasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi jadwal eng hari daerah yang terdiri dari pemerintah rda oak akibat rakyat daerah sebagai badan publik melaksanakan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi. pengelola take informasi dani dokumentasi desa adalah pemerintahan desa yangterdiri pemerintah desakan badai permusyawaratan desa bagian kedua ses informasi dan dokumentasi publik formasi dan dokumentasi publik pemerintahan daerah dan pemerintahan desberbatas dan rahasia. informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dapat diperoleh oleh pemohon informasi dan dokumentasi publik denge dan pemerintahan desr hal pribadi informasi dan dokumentasi yang berkaitan denga rahasia jabatan: dan atau informasi dan dokumentasi caribe ikut atau didokumentasikan. informasi dan dokumentasi yang dike sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh ppid pelaksana ipa jama untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupatan desa wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik desan pemerintahan desakriteriadan merupakan pejabat struktural staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelola dan pelayanan informasi publik lingkungan pemerintah kabupaten jember. ppid sebagaimana dimaksud pada dan terdiri dari ppid utama dan ppid pelaksana opd dan bumi merupakan suatu bentuk organisasi yang memiliki struktur kinerja melekat secara fungsional masing masing jabatan stuktur pada opd dan bumi lingkungan pemerintah kabupaten jember. pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi desa dia kanakan oleh pemerintahan desa dengan membentuk dan menetapkan ppid sa. untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan ppid (dan ppid, desa dibentuk pmid. bagian ked ppid atau yang disebut pp) anta lingkungan pemerintahan daerah bertangga bupati melalui sekretaris daerah. ppid atau yang disebut ppid utama berkedudukan dinas komunikasi dan informasi 1paten jember. pembina lingkungan pemerintah kabupaten jember adalah bupati dan wakil bupati jember. mengarah atasan ppid lingkungan pemerintah kabupaten jember adalah sekretaris daerah kabupaten jember. tim pertimbangan adalah asisten pemerintahan dan dan kesejahteraan rakyat, asisten administrasi, inspektur, kepala bagian hukum dan (satu) orang staf bagian hukum yang memiliki keterkaitan kompetensi terhadap data, dokumen dan informasi dimaksud. ppid pelaksana opd dan bumi adalah ppid yang ada pada masing masing satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah yang ada pemerintah kabupaten jember serta yang ada pada bumi kabupaten jember. atasan ppid opd (ppid pelaksana) adalah masing masing kepala opd lingkungan pemerintah kabupaten jember dan atasan ppid bumi adalah direktur bumi milik pemerintah kabupaten jember. ketua ppid atau disebut juga ketua ppid utama adalah adalah kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten jember. penunjukan ppid (ppid utama) dalam struktur pmid ditetapkan melalui keputusan bupati jember. susunan organisasi pmid atau sebut juga struktur organisasi ppid utama. susunan pmid lingkungan pemerintahan daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. ppid desa adalah sekretaris desa yang ditunjuk oleh kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. atasan ppid desa atau disebut juga atasan ppid utama desa adalah kepala desa pada setiap desa wilayah kabupaten jember. bagian ketiga tugas dan kewenangan ppid ppid utama bertanggung jawab kepada bupati. ppid utama dibantu oleh ppid pelaksanappid desa bertanggung jawab mengkoordinasikan panas dan pendokumentasian seluruh informasi publik desa badan publik desa dan dapat berkoordinasi ing pere into update ota dalam hal pengelolaan seluruh info publik desa. ppid sebagai maksud mempunyai tugas sebagai mengajar dinamika mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari ppid pelaksana, menyia mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik, cc. serta. dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dan ppid berwenang ungkupan kerjanya, mengkoordinasikan pelayanan informasi dengan ppid pelaksanalaksanadalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dan ppid desa berwenang mengkoordinasikan setiap badan publik destersebut, menugaskan pejabat fungsional dan atau petugas infomanphfing sedikit (satu) kali dalam sebulan dalam ha miliki pejabat fungsional dan atau petugas ibfofmasri. tata kerja ili pemerintahan daerah diatur oleh bupati sesuai ngan alur kin id! pid pelaksana opd dan bumi sebagaimana yangalur kinerja ppid desempat ppid pelaksana opd bumi ppid pelaksanaopd dan bumi, ppid pelaksana dijabat oleh sekretaris atau kepala tata usaha pada opd bumi, ppid pelaksana ditetapkan dengan keputusan kepala opd bumi, dan |
bupati jembrana provinsi baliteldengan, disebutkan bupati menetapkan anggaran dam setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas bahwa surat dewan pengawas nomor k dp iii perihal rekomendasi rap dam tirta amerta jati kabupaten jembrantaweb ikanbeberapa ketentuan dalamstruktur tarif ditetapkan sebesar rp. per menara per tahun. struktur dan besarnya tarif retributata cara penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi cara menghitung retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu rpm jumlah indeks indeks variabel tarif retribusi jumlah variable jumlah menara buah frekuensi kunjungan kali per tahun jumlah kunjungan menara per hari buah menara jumlah hari yang digunakan untuk kunjungan menara adalah hari deskripsi biaya jumlah banyak jumlah rp) ket rp) hari belanja perjalanan dinas biaya rata rata tahun untuk sejumlah kunjungan menara transportasi hari tahun uang harian hari belanja bahan pakai habis pembelian atk 66hari 1tahun total belanja per tahun biaya rata rata atau tarif pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi tarif retribusi total belanja per tahun bagi jumlah manga tarif retribusi ditetapkan sebesar rp. per menara per tahun. contoh perhitungan sebuah menara berada daerah dalam kota dengan menara pole, besaran retribusi pengendalian menaranya adalah rpm ,9t0, rp. rp. jadi retribusi yang harus dibayarkan per tahun dengan kali kunjungan adalah rp. rp. contoh. contoh perhitungan sebuah menara berada daerah luar kota dengan menara empat kaki, besaran retribusi pengendalian menaranya adalah rpm rp. rp. jadi retribusi yang harus dibayarkan per tahun dengan kali kunjungan adalah rp. , x2komunikasi dan surat ketetapan retribusi daerah akhirkomunikasi dan informatika) ii. pelaksanaan penyetoran bulan. iii. dasar ketetapan peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan menar.sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perlu kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten jembrana, nip. bupati jembrana, ttd putu artha |
peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tentang dewan riset daerah (drdalah satu kekuatan modal daerah yang penting dalam turut serta berkiprah dalam era persaingan global adalah kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mempercepat kemajuan dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan khasanah sumber daya daerahdinamis dan bersifat non struktural, cc. bahwa sehubungan dengan hal hal sebagaimana dimaksud pada huruf dan maka dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang dewan ripresiden nomor tahun tentang dewan riset daerah: lampiran peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tanggal mei tentang dewan riset daerah (drd) kabupaten kutai kartanegara. standarisasi biaya kegiatan (wojouurman kegiatan satuan harga keterangan ii. standarisasibiaya kegiatan biaya perjalanan dinas dalam dan luar orang hari biaya perjalanan biaya perjalanan daerah dan luar negeri bagi anggota dinas anggota bagi anggota dewan riset daerah kabupaten kutai drd kabupaten drd kutai kartanegara kutai kartanegara kartanegara non pegawai mengikuti harga disetarakan dengan standard umum perjalanan dinas hsu) yang pns gol. iv. dikeluarkan pemkab kutai kartanegara biaya kegiatan dewan riset daerah orang kegiatan kabupaten kutai kartanegara honor persiapan kegiatan ilmiah dalam rapat dalam satu bentuk diskusi lokakarya atau kegiatan workshop. maksimal kali honor pelaksanaan kegiatan ilmiah rapat dihitung dalam bentuk diskusi lokakarya atau paket workshop honor rapat kerja anggota drd kabupaten kutai kartanegara honor penyusunan buku hasil kegiatan ilmiah honor penyusunan arah kebijakan pembangunan honor mitra bestari standarisasihonorarium standarisasi honorarium kesekretariatan honor kepala kesekretariatan orang bulan honorarium honor staf tata usaha dihitung selama bulan plt. bupati kutai kartanegara drs. samurai aspar, telah dikoreksi oleh sea tambid.pemerintahan hukum dr. ir. hm. asin, pit. sekretaris daerahpembentukannegara riset dan teknologi nomor pmii tentang kebijakan strategis pembangunan nasional iptek keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penelitian dan pengembangan lingkungan departemen dalam negeri dan otonomi daerah menetapkan peraturan bupati tentang dewan riset daerah (drriset daerah yang selanjutnya disingkat drd adalah lembaga non struktural yang dibentuk pemerintah kabupaten kutai kartanegaraadalah badandengan peraturan bupati ini dibentuk dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara. dewan riset daerah merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara berkedudukan ibukota kabupaten kutai kartanegara. bab iii tugas dewan riset daerah mempunyai tugasdaerah kabupaten kutai kartanegara terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota: anggota. ketua, wakil ketua, dan sekretaris dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara dalam susunan keanggotaan dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dan dipilih sendiri oleh anggota dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara melalui tata cara yang diatur oleh dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara. ketua dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara, membina, mengawasi, dan mengendalikan anggota dewan riset daerah dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dewan riset daerah kepada bupati kutai kartanegara wakil ketua dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara mempunyai tugas memimpin dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara dalam hal ketua berhalangan, melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua: sekretaris dewan riset daerah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang sidang dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara, melaksanakan tugas dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara sehari hari penuh waktu, melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara. anggota dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara mempunyai tugas melaksanakan tugas dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab. keanggotaan dewan riset daerah berjumlah paling banyak orang. keanggotaan dewan riset daerah: badan usaha, dan lembaga penunjang. selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam ,untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan riset daerahs1:dalam melaksanakan tugasnya, dewan riset daerahbupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang udaerah. bagian ketiga komisi teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas, dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara dapat membentuk komisi teknis yang beranggotakan dari anggota dewan riset daerah. ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja komisi teknis sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh dewan riset daerah. bab pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara diangkat dan diberhentikan oleh bupati yang diusulkan melalui rapat paripurna drd keanggotaan dewan riset daerah diangkat untuk masa jabatan selama lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan dewan riset daerah dipilih dan diangkat oleh bupati. untuk selanjutnya, pengangkatan keanggotaan dewan riset daerah dilaksanakan oleh bupati dari calon anggota yang diusulkan oleh dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara. ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon anggota dewan riset daerah yang diusulkan ewan riset daerahdaerah kabupaten kutai kartanegara dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara sebagaimana dimaksud dalam mengundurkan diri, meninggal dunia:ewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara melaksanakan sidang dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegaradaerah kabupaten kutai kartanegara sebagaimana dimaksud pada dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara kabupaten kutai kartanegara. ketentuan mengenai tata kerja dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara diatur lebih lanjut oleh dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara. bab vii pembiayaan segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dewan riset daerahdengan ketentuan bahwa standarisasi biaya kegiatan dan honorarium diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pembayaran honorarium anggota dewan riset daerah kabupaten kutai kartanegara, berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan melihat hasil kerja dan produktivitasstart aanprop nama jabatan para janeramwansn deasuaapesmoanaan jembatan palsu sims kepmabagm rukun era asam tesereemgs bata |
peraturan bupati kabupaten kutai timur nomor ? '; bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tahapan, tata.mbentukan kabupaten nunukan, k..bprd kabupaten kutai timur lembaran daerah kabupaten kutai timur tahun nomor l)kewenangrencana pembangunan daerah kabupaten kutai tahun kerja timur rencana kerja pembangunan daerah kabupaten kutai timur tahun yang selanjutnya adalahkabupaten kutai timur tahun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah nomor tahun ten tang rencana kerja jangka menengah daerah kabupaten kutai timur tahun dan mengacu pada rencana kerja pembangunan daerah provinsi kalimantan timur tahun dan rencana kerja pemerintah tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritasrkd tahun sebagaimana kabupaten kutai timur tahun pedoman bagi pemerintah kabupaten kutai timur dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) kabupaten kutai tahun dalam rangka penyusunan rapid kabupaten kutai timur tahun yaitu pemerintah kabupaten kutai timur menggunakan rkdutai timur; paten kutai timur. kepala badan perencanaan pembangunan daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rkd tahun dan menyampaikan laporan hasil pengendalian tersebut kepada bupati kutai timur. kepala satuan kerja perangkat daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun dan menyampaikan laporan triwulan basil pengendalian tersebut kepada bupati kutai timur melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kutai timur. mekanisme pengendalirkd tahun yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada berbeda dari basil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai timur, pemerintah kabupaten kutai timur menggunakan rkd tahun basil pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai timur. rkd |
menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati kutai timur, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis administrasi sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengadaan calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum, dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengisi formasi yang lowong, bahwabagi semua pelamar dan tes kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan... pegawai negeri sipil lingkungannya sesuai deng,tes kompetensi dasar yang selanjutnya disingkat tkd adalah suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dasartes kompetensi bidang yang selanjutnya disingkat tkb adalah suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bidangstandar operating procedurenomor identitas pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat . disingkatstakeholder dalam arti segenap pihak terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. computer assisted tes yang selanjutnya disingkat cat adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar cons.bab maksud dan tujuan ketentuan dalam peraturan bupati, dan menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn). bab ill. bab prinsip pengadaan cons pengadaan cons dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: obyektif: transparan, kompetitif: akuntabel, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), dalam arti seluruh proses pengadaan pns harus terhindar dari unsur kkn,, tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan cons: efektif, dalam arti pengadaan cons dilakukan dengan kebutuhan organisasi, dan efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan cons dilakukan dengan biaya seminimal mungkin. bab pengadaan cons bagian kesatu perencanaan dan persiapan pengangkatan cons paragraf perencanaan ppk membuat perencanaan pengadaan cons. penyiapan . dan pengolahan hasil ujian dengan komputer. paragraf pembentukandari: ketua, wakil ketua: sekretaris, sub tim seleksi administrasi, sub tim pelaksanaan ujian, dan ap?menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan cons dari pelamar umum lingkungan kabupaten kutai timursub tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain: menyiapkan .tata tertib peserta ujian: dan menyiapkan .sub tim pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf:: il. membuat .,tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf:..paragrafbupati kutai timur dengan berkoordinasi dengan gubernur selaku wakil pemerintah. paragrafantara lain: persyaratan pelamar: jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu: dan alamat lamaran ditujukan kepada ppk kabupaten kutai timur. dalam dan. memiliki ijazah surat tanda tamat belajar yang sesuai dengan bidang tugas jabatan. paragrafbagian kedua pelaksanaan seleksi paragrafdan bagi ....aragraf materi ujian tes kompetensi dasar materi tkd terdiri dari: tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum:sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam hurufpenggandaan naskah soal ujian dilakukmana dimaksud pada dilakukan dengan cara sebagai berikut: pengepakan naskah soal ujian dikelompokkan menurut kualifikasi pendidikan,. maksimal set, dengan kelipatan dan naskah soal ujian dan disegel: dan dalam amplop tersebut, selain berisi naskah soal ujian juga dilengkapi dengan: daftar hadir, tata tertib peserta, formulir berita acara pelaksanaan ujian:huruf angkaaragrafabupaten, surat.:aragraf pelaksanaan tkd pelaksanaan tkd pada kabupaten kutai timur diselenggarakan dengan dikoordinasikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. tkd harus diikuti oleh seluruh pelamar umum. kabupaten kutai timurdisertai dengan. konsorsium perguruan tinggi negeri menetapkan standarddan inspektorat wilayah kabupaten kutai timurkepada menteri pan dan dan kepala badan kepegawaian negara. paragraf.ppk kabupaten kutai timurdilakukan melalui website kabupaten kutai timur (http surat kabar lokal, dan papan pengumuman. paragraf materi ujian tes kompetensi bidang.undangan:aragraf . paragraf pengumuman tkb pengumuman pelaksanaan tkb dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf pelaksanaan tkb pelaksanaan tkb pada instansi kabupaten diselenggarakan dengan berkoordinasikan denganaragraf. (s)aragrafaragraf .bab pengangkatan menjadi pns bagian kesatudanbagian kedua foto ukuran sebanyak (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pas foto tersebut:cm, sesuai dengan lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan darilampiranbagian ketiga pemeriksaan kelengkapan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi .kd,cc) .bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasi vang belum terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan: danabupatenbagian keempat.rmintaan nip cons sebagaimana dimaksudlampiran xii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati4cm, sesuai dengan lampiran iii. bagian kelima::cupati ini. pemeriksaan kelengkapan administrasi: memeriksa kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada danabupaten kutai timur. usul penetapan nip yang bahannya tidak lengkap (btl), dikembalikan kepadakepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya. bagian keenamsiviii badan kepegawaian negar.bagian . bagian ketujuhbagian kedelapanpengawasan dan pengendalian tim pengawas nasional berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah api) kabupaten kutai timur. pengawasan dan pengendalia:.bab vii pembiayaan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan cons daerah pemerintah kabupaten daerah dibebankan pada apbd kabupaten kutai timur. pembayaran gaji cons daerah dibebankan pada apbd kabupaten kutai timur. bab vii. bab vin evaluasi badan kepegawaibupati kutai timur dan selanjutnya dilaporkani kabarmaster soal ujian dan dokumen lainnya pada hari ini tanggal bertempat telah berlangsung serah terima master soal ujian dan dokumen lainnya, antara nama nip jabatan instansi alamat kantor selanjutnya disebut pihak pertama (dalam hal ini tim pelaksana nasional konsorsium) dengan nama nip jabatan instansi alamat kantorpihakpertama telah menyerahkan kepada pihakamplop set) tes kompetensi bidang tkb) sejumlah amplop (. set) dokumen lainnya ccui) cat: coret yang tidak perlu. saksi adalah pejabat pimpinan dari unsur pengawasmod. jon kaban lampiran ii: peraturan bupati kutai timur nomor1kartu tanda peserta ujian cons tahun nama alamat instansi yang dilamar kode nomor peserta nama jabatan yang dilamar ) kode jenjang strata pendidikan pelamar kode hari tanggal tempat tes ban kode waktu pukul s d selesai catatan: saat pelaksanaan pengisian ujian harap membawa ig) kisi tim pengadaan cons tahun. kementrian lpnk prov kab kota pensil asli penghapus nip. lautan penajam pensil alat tulis tulislah instansi yang dilamar tulislah nama jabatan yang dilamar tulislahjenjang strata pendidikan pelamar tulislah tempat tes tulislah tahun dan nama kementrian lpnk prov kab kota serta coret yang tidak perlu bupati kutai timur, iran noor pas foto peserta 3x4okh. kubani lampiran hadir ujian cons tahun kementerian lpnk prov kab kota kode soal tempat tes ruang pengisian mata ujian nomor peserta nama peserta tanda tangan urut dst. dstral orang jumlah peserta yang hadir heran orang jumlah peserta yang tidak hadir pal orang . pengawas pengawas nip nip.bupati kutai timur, nam iran noor nama jabatan para il.a4. mohd. kabai lgu lampiran iv: peraturan bupati kutai timur nomor 15 dan formulir lembar jawaban komputer cons tahun pada hari ini tanggal bertempat telah berlangsung serah terima dalam rangka persiapan bahan seleksi")amplop set) tingkat dan sejumlah amplop set) tingkat d4 s sejumlah amplop set) tes kompetensi bidang tkb) sejumlah amplop set) naskah penunjang ujian berupa pedoman panitia ujian, formulir daftar hadir peserta ujian: c, pihakkedua telah menerima dengan baik penyerahan dari pihakpertama. demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. nip nip saksi saksi hai coret yang tidak perlu. )ii.,mii plt. kabar. hukum drs. nox onl kagami lampiran peraturan bupati kutai timur nomor!tata tertib peserta ujian cons tahuni:more. kab (pe lampiran vpada hari tanggal bertempat sejumlah amplop . set) tes kompetensi bidang tkb) sejumlah amplop( . set) untukejumlah amplop ejumlah set tes kompetensi bidang tkb) sejumlahy43 coret yang tidak perlu. " ) saksi adalahpre. hi. more. kabar lampiran vpelaksanaan ujian pada hari ini tanggal bertempat: soal ujian, yang terdiri atas:ejumlah amplop (. sci) tes kompetensi bidang tkb) sejumlah amplop (. set) ljk untuk sejumlah amplop ( sejumlah set tes kompetensi bidang tkb) sejumlah set naskah penunjang ujian berupa:asi coret yang tidak perlu.g kabuki provinsi lampiran vah kapten cuti timur dari pelamar umum daftar peserta tes yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) kalimantan timur instansi penyelenggara kabupaten kutai timur catatan coret yang tidak perlu t) tulislah jenis masing masing formasi nama jabatan para drs. ardiansyah sulaiman wabup ir munandar, sekda drs. syafruddin, map ass. nora ramadan, sh.,mh plt. kabar. hukum drs. rk. moo. joni akan konsorsium perguruan tinggi negeri, bupati kutai timur, iran noor nama peserta tgl. lahir nilai jenis formasi ") aon kanan nana dst jenis forma lo. anna |dst jenis formasi #) aan naa last provinsi instansi penyelenggara jenis formasi lampiran ixperingkat nilai seluruh peserta tes kalimantan timur kabupaten kutai timur konsorsium perguruan tinggi negeri, catatan coret yang tidak perlu bupati kutai timur, iran noor nama peserta tgl. lahir nilai kxx aka 9999g9gii dst nama jabatan para drs. hi. ardiansyah sulaiman wabup ir. munandar, sekda drs. syafruddin, map ass.! nora ramadan, sh.,mh pit. kabar. hukum das. mop. kaganomor sifat lampiran berkas perisai usul penetapan nip a.nbupati kutai timurbupati kutai timuror. ah. mop. jom kabar lampiran xlampiran surat nomor tanggal daftar usul penetapan nip calon pegawai negeri sipil (cons) unit kerja terkecil sesuai formasi bupati kutai timur bupati kutai timur, a iran noor nama tempat lahir tgl lahir pendidikan gol. ruang formasi jabatan unit kerjatops. moro. semi kaban lampiran xii: peraturan bupati kutai timur nomor (s5usul penetapan nip calon pegawai negeri sipil daerah nomor: instansi diterima tanggal diisi petugas instansi pengusul catatan penggunaan lowongan formasi tahun anggaran jabatan jumlah digunakan catatan: bupati kutai timur bupati kutai timur, iran noor pas foto peserta 3x4 nama lengkap tempat lahir tanggal lahir jenis kelamin pria wanita status perkawinan agama status kepegawaian ijazah stub golongan ruang masa kerja golongan tahun bulan gaji pokok jabatan unit kerja surat keterangan sehat tel. dokter surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan napa tgi. surat keterangan catatan kepolisian tel. nip berlaku tmt kantor bayar seluruhnya pengalaman mulai dan sampai jadilah, dinilai jumlah masa kerja tgl. bin, tahun) tahun bulan tahun bulan jumlah nama jabatan parprs. (more .jo arbani lampiran xsebagai. tulislah nama kabupaten. tulislah unit kerja teknis yang akan ditempati. tulislah tugas jabatan yang akan ditempatilt. kabar. hukum drs. ha. mod. iwa ran |
bupati kutai kartanegara peraturan bupati kutai kartanegarakutai kartanegara, bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipasiperlu disusun rencana kerja pembangunan daerah rkd) yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten kutai kartanegara tahun dan merupakan satu sistem perencanaan pembangunan daerah, bahwa dokumen rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten kutai kartanegara tahun merupakan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahunkerja pemerintah daerah rkd) dalam dan menyatakan bahwa rkd kabupaten kota ditetapkan dengan peraturan bupati setelah rkd provinsi ditetapkan dan selanjutnya menjadapbd) tahunkerja pemerintah daerah tahun undang undang dasar negara republik indonesia,menetapkanutuskan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun babi ketentuan umumada tahunperiode (satu) tahun. prioritas dan plafon anggaran sementarkanan aan adakan yang menyepi: akan said anggaran lebih tahun lagiang sebelumnya yang harus digunakan untuk uraian lebih lanjut mengenai dokumen rkputai kart lor ditetapkan tenggarong pada tanggal mei tetapi ipa tria dual knu il0a pelan al. batal diundangkan tenggarong pada tanggal juni lai lalu kabupaten kutai kartanegara kak dra. ebi uni ah, nip. berita daerah kabupaten kutai kartanegara tahun nomor lay |
ke. fa: bupati kutai timur provinsi kalimantan timur peraturan bupati kabupaten kutai timur nomor: tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintahmenetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten kutai timurnomor tambahan lemurat pada pemerintah daerah: peraturan .kebijakan akuntansi pemerintahpemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah kabupaten kutai timur yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dprd kabupaten kutai timur. bupati adalah bupati. unit pemerintahan adalah pengguna anggaran pengguna barang yang berada disatukan kerja perangkat daerah kabupaten kutai timur. bab kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten kutai timur menerapkan sap berbasis akurat: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan ., akuntansi kewajiban: akuntansi ekuitas: akuntansi pendapatan dan pendapatan lra, akuntansi beban dan belanja:. laporan realisasi anggaran: neraca,neraca, laporan arus kas, laporan operasionalkutai timur tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten kutai timur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab ketentuan peralihan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini diberlakukan tahun untuk . untuk pelaksanaan kebijakan akuntansi tahun tetap mengacu pada peraturan bupati kutai timur nomor hk v tentang kebijakan akuntansi kabupaten kutai timur, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan bupati kutai timur nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor: hk v tentang kebijakan akuntansiili bupati kutai timur, iran nopinsi banten tahun anggaran dpemerintah kabupaten tangerang mendapat alokasi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi banten sebesar rp152. (seratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), bahwa dengan adanya alokasi bantuan keuangan dari pemerintah propinsi banten sebagaimana dimaksud pada huruf dan untuk menempatkan kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan peruntukannya dalam bantuan keuangan provinsi banten serta adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja dan pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja pada satu kegiatan dalam rangka tercapainya kinerja kegiatan, perlu melakukan perubahan terhadap penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran penambahan dan pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah formulir dpa ppid dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah formulir dpa ppid dan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah formulir dan formulir dpa skpd dan dpa skpdhuruf angka dan huruf angka huruf angka huruf dan angadan pemerintahan desa rp. belanja bantuan keuangan kepada propsurplus defisit) rp. , ) pembiayaan daerah: penerimaan pembiayaan sejumlah rp. pengeluaran pembiayaan sejumlah rp. pembiayaan netto rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp. o, ketentuan. ketentuan lampiran lampiran ia, lampiran ii, lampiran iii diubah sebagaimana tercantum dalam: lampiran ringkasan penjabaran apbd, lampiran ringkasan penjabaran apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan lampiran penjabaran apbd, lampiran iii daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan hibah yang diterima,tanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunanbab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud, s5rtanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kabupaten sumenep,rtanian tanaman pangan, hortikultura. dan perkebunan: kepala upt adalah kepala upt pada dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura din perkebunan jabatan struktural adalah suatu: kedudukan 'vang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam' rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah: dalurotanian tanaman. pangan, hortikultura dan perkebunan. ann upt dipimpin oleh kepala vpertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan kelas terdiri dari upt pertanian tanaman pangan, hortikultura' dan perkebunan kecamatan kota sumenep: upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan batuan: upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan kaliangcet, upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan banding: cc. upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan talang:: bon upt pertanian tanaman pangan, hortikultura: dan perkebunan kecamatan bruto: upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan maranggi, upt pertanian tanaman pangan: hortikultura dan perkebunan kecamatan benteng boa kanan pen upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan giligenting, tana upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan gubuk gubuk:: upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan. banding, nan upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan peragaan, tan upt pertanian tanaman pangan,: hortikultura dan perkebunan kecamatan amounted, nan ala daan upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan pasongsongan: upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan masuk, upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan subaru: upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan batang batang, upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan batuputih, upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan bungkuk, upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan gapura, upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan garam,. 000i upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan nonggunong:: 4x upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan: ra'as, ann xx. upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan masalembu, upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan arjasa:. upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan kanakan, dan aa. upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan spoken. susunan organisasi upt sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas': potong kepala upt, kena bag sub bagian tata usaha, pelaksana urusan, dan kelompok jabatan fungsional. tan pun bagan struktur organisasi upt. sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak "terpisahkan dengan peraturan bupati ini. ran rai tr. bab iii. tugas dan fungsi bagian kesatu upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan sebagaimana dimaksud alat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pertanian kecamatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan surat menyurat.pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kecamatan, kan cc. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelayanan teknis: bidang produksi tanaman pangan, agribisnis, sumber daya, perkebunan dan penyuluhan, pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor, cc. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan bidang produksi tanaman pangan, agribisnis, sumber daya, perkebunan dan penyuluh kata aan melakukan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketat alakszinaan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor: memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan, kebersihan kantor: dan. (melaksanakan kegiatan keprotokolan serta menyiapkan pelayanan sarana dan prasarana upt, bannit pelaksana teknis. maan na: bagian ketiga pelaksana urusan pelaksana urusan melaksanakan tugas upt sesuai dengan uraian'tugas. tan uraian tugas pelaksana urusan ditetapalatcahhannva atau keterampilannya. jumlah tenaga fungsional, jenis': undangan vang berlaku. babi tata kerja . kepala upt wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis dinas: dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan' sinkronisasi.sebab pengisian jabatan tr. naa han, sena maa kepala upt dan kepala sub. bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam diangkat. dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan vang berlaku: bab ketentuan penutup pada. saat peraturan" bupati "ini mulai berlaku, maka peraturan bupati sumenep. nomor"rupa sumenep dr. kh. busur karim, si. diundangkan smg kabupaten sumenep tanggal jan tahun daerah auto, m5: das alabama masatittiti iit iti nina sub bagian tata usaha pelaksana pelaksana pelaksana urusan urusan urusan koni dr. kh. busur karim, siperubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten alor tahun merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisikan perubahan program, kegiatan dan sumber pembiayaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten alor dan masyarakat yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten)dan dampaknyaadalah satuan kerjarkd perubahan merupakan penjabaran dari rpm yang memuat visi,misi,, agustus bupati alor, amon djoko diundangkan kalabahi pada tanggal, agustus sekretaris daerah kabupaten alor, soni oktsatuan kerjaalor nomor |
(aa jlu hsu tahun ttg standar pelayanan minimal blue puskesmaserlu hsu tahun ttg standar pelayanan minimal blue puskesmaslu hsu tahun ttg standar pelayanan minimal blue puskesmaspmpm pada puskesmas. perlu hsu tahun ttg standar pelayanan minimal blue puskesmas spmpm bagian kesatubagian kedua jenis pelayanan, indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian spm jenis pelayanan untuk puskesmas: upaya kesehatan perorangan, meliputi:, administrasi dan manajemen, pelayanan ambulans dan mobil jenazah, pelayanan laundry, pemeliharaan, pencegahan dan pengendalian infeksi, dan pelayanan keamanan. b.upaya kesehatan masyarakatrlu hsu tahun ttg standar pelayanan minimal blue puskesmas(tb):pk blue wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan spmrlu hsu tahun ttg standar pelayanan minimal blue puskesmas pembinaan keuangan puskesmas yang menerapkan ppk blue dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan ppk, dan.lu hsu tahun ttg standar pelayanan minimalsalinan sesuai aslinya kepala bagi, kum, eba nan nya ns. des f. sofia syahrini, singa pembina tingkat (iv b) nip. perlu hsu tahun ttg standar pelayanan minimal blue puskesmasalokasi dana desa yang dicantumkan pada peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pati tahun anggaran bertambah sebesar sehingga perlu melakukan perubahan peraturan bupati pati dengan pemberitahuan kepada pimpinan dprd,belanja tidak terduga rp. rp1do. siti subcats, sh, pembinaalokasi, yang selanjutnya disingkat dan kepala seksi, dan bendahara. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutur danmengendalikan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan alokasisetiap belanja desa atas beban alokasilokasilokasisebesar rp50. (lima puluh juta) atau lebih oleh kepala bidang cipta karya pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang,, dan berita acara penyampaian:dankop berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hari ini . (tanggal . bulan penaesataneneeemen tah iii. yang bertanda tangan bawah inipertamakedua pihak pertama selaku pelaksana kegiatan pada desa. tahun anggaran . yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa nomor. (tanggal .i susu menyampaikanlaporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak kedua, dengan perincian sebagai berikut nama kegiatan kanaanananan makanan anna nana aan jumlah anggaran kenananananananana nana aan aan realisasi maaaananananaanana ana sisa knanannanaanan nana nana aan ana demikian berita acara serah terima kegiatan ini dibuat dengan sebenarnya dan dibuat rangkap (empat) untuk digunakan sebagaimana mestinya. pihak pertama pihak kedua bupati sukoharjo, wardoyo wijaya |
bupati sragen provinsi jawa tengah peraturan bupati sragen kota bupati sragen, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pajtentang dalam negaradaerah tingkat sragen nomor tahun tentang pemberian uang perangsang lembaran daerah kabupaten daerah h tingkat sragen tahun nomor seri0,harr lembaran daerah kabupaten sragel7lan adalah bupati sragen. pemerintah daerah adalah bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksaan urusanbagai unsur yang memimpin yang menjadiea perolehan hak atas tanah dan bangunan. bab asas, maksud dan tujuan pemberian dan pemanfaatan insentif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kelas aran dan rasionalitas disesuaikan dengan besama tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah. maksud pemberian insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat berkerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab. tujuan pengaturan pemberian insentif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah untuk meningkatkan kinerja instansi,; penerima insentif; target kinerja; tata cara pemberian dan penetapan insentif; dan penganggaran dan pertanggungjawaban. bab pelaksanabea perolehan hak atas tanah dan bangunan. bab penerima insentif insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajakea perolehan hak atas tanah dan bangunan. sesuai dengan tanggung jawab masing masing; bupati dan wakil bupati sebagai penanggung awalajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunanea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan. pasa l target kinerja rencana penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangun; apabila pada akhir triwulan realisasi mencapai 15707o o (empat puluh persen)757o; apabila pada akhir triwulan realisasi mencapai 1o07o (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan apabila pada akhir triwulan realisasi kurang dari 1007oviibea perolehan hak atas tanahalokasi pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabur aten sragen, untuk melaksanakan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tana h dan bangunan sebesar dari rencana penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dijadikan menjadi (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada pembagiannya diatur sebagai berikut: bupati sragen. o o wakil bupati sragen. o o sekretaris daerah kabupaten sragen. kepala badan pendapatan, pengelolaan ke tangan dan aset daerah kabupaten sragen sekretaris badan pendapatan, pengelolaan o o keuangan dan aset daerah kabupaten sragen. kepala bidang penagihan dan pelaporan paj badan pendapatan, pengelolaan ke arogan dan aset daerah kabupaten sragen kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah h kabupaten sragen. kepala bidang anggaran badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sragen. kepala bidang akuntansi badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sragen. kepala bidang berbeda harian dan kas daerah badan pendapatan, pengelolaan ke tangan dan aset daerah kabupaten sragen kepala bidang pengelolaan aset daerah badan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset kabupaten sragen. j70 o o o o o o kepala sub bidang penagihan pajak badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sragen kepala sub bidang keberatan dan banding o o badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sragen. kepala sub bidang pelaporan dan evaluasi o o badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sragen. kepala sub bidang pendaftaran dan verify kasi badan pendapatan, pengelolaan ke tangan dan aset daerah kabupaten sragen kepala sub bidang intensifikasi dan ersten situasi badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan dan aset daerah kabupaten sragen. kepala sub bidang penetapan badan pen dapatan badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sragen. pejabat struktural eselon dan pegawai o o fungsional umum badan pendapatan pe pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sragen. ikatan notaris indonesia dan ikatan pembuat o o akta tanah kabupaten sragen. jumlah pemberian insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi pejabat dan pegawai lingkungan perangkat daerah pelaksana pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah. bab vibea perolehan hak atas tanah dan bangunbea perolehan hak atas tanahbea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta rincian obyek belanja pajak bumi dan bangunan. pasa,l dalam hal target penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunatf gen untung yuni sukawati diundangkan sragen pada tan[gal e>' eo9 daerah kabupaten sra gtr tata prabawanto daerah kabupaten sragen tahun nomor t2 tanggal oktober yang ditindaklanjuti dengan penempatan pengisian personil, sehingga berdampak pada penyesuaian alokasi jumlah gaji dan tunjangan pns maupun tambahan penghasilan pns, surat kepala satuan polisi pamong praja kabupaten sumbawa nomor pol pp tanggal februari perihal mohon revisi dpa ta. surat sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sumbawa nomor rr ii tanggal februari perihal perubahan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) tahun anggaran surat kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten sumbawa nomor pupr tanggal februari perihal penambahan biaya penyusunan amdal bendungan beringin sila, surat kepala badan pendapatan daerah kabupaten sumbawa nomor benda tanggal februari perihal revisi item kegiatan belanja pada dpa ta. surat camat batulanteh kabupaten sumbawa nomor bl ii tanggal februari perihal permohonan revisi dokumen pelaksanaan anggaran dpa) pada skpd kecamatan batulanteh, surat badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten sumbawa nomor bpp tanggal februari perihal pergeseran anggaran dpa bpp tahun surat kepala dinas komunikasi informatika dan statistik kabupaten mengingat sumbawa nomor diskominfotik tanggal februari perihal revisi dpa surat kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sumbawa nomor nakertrans tanggal februari perihal perubahan nomenklatur uraian kegiatan pada dpa, surat kepala dinas pemuda olahraga dan pariwisata kabupaten sumbawa nomor tanggal februari perihal permohonan revisi dokumen pelaksanaan anggaran dpa)ru&n husni djibril diundangkan sumbawa besar pada tanggal peru^f sekretaris daerah kabupaten sumbawa, berita daerah kabupaten sumbawa tahun nomor |
layperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten muna dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muna, menimbang a@perasi, usaha kecil dan menengahf9izinan dan kelembagaan bidang perizinan dan kelembagizinan dan kelembagizinan dan kelembagaan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan verifikasi dan jumlah koperasipelaksanaan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam usaha koperasi: mengoordinasikan dan pelaksanaan , dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perizinan dan kelembagzinan dan kelembagzinan dan kelembagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian keempat bidang pengawasan dan pemeriksaan bidang pengawasan dan pemerikswasan dan pemerikswasan dan pemeriksaan menyelenggarakan fungsi: mengoordinasikan dan pemeriksaan koperasi, mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan dan pemerikswasan dan pemerikswasan dan pemeriksaan terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian kelima bidang pemberdayaan koperasi bidang pemberdayaan koperakoperasi menyelenggarakan fungsi: mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi:, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan koperakoperasi terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian keenam bidang pemberdayaan usaha kecil bidang pemberdayaan usaha keciusaha keckecil menyelenggarakan fungsi, cc. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi,ngembangan kewirausahaan: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan usaha kecikeckecilperasi, usaha kecil dan menengoperasi, usaha kecil dan meneng:perasi, usaha kecil dan menengperasi, usaha kecil dan menengkoperasi, usaha kecil dan menengah apabilaapat ditunjuk salah satu kepala bagianidangdinas koperasi, usaha kecil dan menengah atas usul sekretaris. babvenaperasi, usaha kecil dan meneng(san dug drop uki usman emba diundangkan raha pada tanggal net aris daerah, pn) pa) isl lan mal kena nang nat. koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten muna struktur organ isasi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dinas koperasi, usaha kecil dan menengah sekretariatbidang perizinan dan pengawasan pemberdayaan pemberdayaan kelembagaan dan pemeriksaan koperasi usaha kecil utd ya, sana. kepala dinas adalah kepala dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten muna. sekretaris adalah sekretaris dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten munamuperasi,perasi dan usaha kecil dan menengahperasi, usaha kecil dan menengah merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengdidelegasikan kepada daerah. bagian ketiga fungsi untukperasi, usaha kecil dan menengah, penyelenggaraan koordinasi program operasional lingkungan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan berbagai program bidang koperasi dan usaha kecil dan menengahdari: kepala dinas: sekretariat: bidang perizinan dan kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan: bidang pemberdayaan koperasi: bidang pemberdayaan usaha keciperasi, usaha kecil dan menengnetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam koperasi, penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam, mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperagoordinasikan urusanmbinaan dan evaluasiiloperasi, usaha kecil dan menengah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang bidang lain lingkungan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, penyiapan peraturan perundang undangan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengperasi, usaha kecil dan menengah, mengoordinasikan penyusunan produk hukum dinas koperasi, usaha kecil dan menengperasi, usaha kecil dan menengah bagian umum dan kepegawaian: sub bagian keuangan dan aset: jabatan fungsionalkoperasi, usaha kecil dan meneng |
eng peraturan bupati barito kuala nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desadaan barang jasa desa kabupaten barito kuala,lima puluh juta rupiah) sampai dengan dua ratus juta rupiah)ketentuan tentang kebutuhan barang jasa atau spesifikasi teknis barang jasa, penawaran pengadaan barang jasa yang dibuat oleh tpk kepada penyedia, berita acara serah terima barang jasa dari rekanan penyedia barang jasa kepada tpk, berita acara pemeriksaan barang jasa, berita acara serah terima barang jasa dari tpk pemerintah desa, contoh pakta integritas, contoh kebutuhan barang jasa, contoh rencana anggaran biaya, contoh undangan pengadaan barang jasa, berita acara negosiasi klarifikasi, contoh surat perjanjian kerjasama antara tpk dan penyedia barang jasa, contoh perintah surat mulai kerja, contoh jadwal proses pengadaan barang barang jasa, kerangka sistematika rencana kerja, kerangka sistematika laporan pekerjaan konstruk,: ditetapkan barito kuala pada tanggal april bupati barito kuala hasanuddin murad diundangkan marabghan pada tanggal apr#f sekretaris daerahtata caracamat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat pemerintah kabupaten menggunakan peraturan kepala lembaga kebijakan barang jasa pemerintah nomor tahun tentang pedoman barang dan jasa desa. bab pengelola pekerjaan yang akan dilaksanakan.tiga) orang dengan susunmeriksdua) orang, (satu) orang badan permusyawaratan desa, (satu) orang unsur kecamatan yang ditugaskan oleh camat. untuk nilai pekerjaan yang jumlahnya diatas rp. (lima puluh juta rupiah) panitia pemeriksa hasil pekerjaan terdiri atas (tiga) orang (satu) orang badan permusyawaratan desa, (satu) orang unsur kecamatan yang ditugaskan oleh camat dan (satu) orang unsur teknis terkait. unsur teknis terkait sebagaimana dimaksud pada yaitu panitia pemeriksa barang daerah p2bd) untuk pengadaan barang dan dinas pekerjaan umum untuk pekerjaan konstruksi. panitia pemeriksyang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaanyang dimaksud dalamb pengadaan barang jasa melalui swakelola bagian kesatu umum pelaksanaan swakelola oleh tpk dengan tugas sesuai deng dan apaaparat pemerintah kecamatan yang ditunjuk dari camat(dua ratus juta rupiah). paragraf pengadaan barang jasa dengan nilai sampai dengan lima puluh juta rupiah), tanpa penawaran tertulis dari tpk dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang jasa,adanya pergeseran anggaran belanja pada badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan kabupaten hulu sungai utara, maka guna realisasi dan pelaksanaan kegiatan, perlu melakukan perubahan atas penjabaran apbd tahun anggaranbupati tahun nomor ttg perubahan kedua atas penjabaran apbd ta. hlm dariperaturan bupati tahun nomor ttg perubahan kedua atas penjabaran apbd ta. hlm daridefisitkedua ataspembagian dan rincidengan cara: ikegiatan pelaksanaandisepakati dalam musyawarahdaerah dan rencana kerja pemerintah daerahkomoditas tambang batuan, antara lain: hutan milik desa, dan pengelolaan sampah. penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana |
bupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat peraturan bupati kapuas hulu nomor ial tahun tentang penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa desa titian kuala kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu pen dengan rahmat tuhan yang maha esa tan bupati kapuas hulu, bara menimbang bahwa. untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri ara nomor. tahun tentang! pedoman fees penetapan dan penegasan batas desa, perlu menetapkan peraturan bupati tentang bana penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa titian kuala kecamatan selembar are kabupaten kapuas hulu: nan laga mengingat undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang darurat lan nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat kalimantan lembaran kata negara republik indonesia tahun: . nomor sebagai undang undang lembaran negara republik indonesia sea era tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomoraah saga sebagaimana telah diubah dengan undang tan undang nomor tahun tentang naa cipta kerja. lembaran negara republik kana indonesia tahun nomor din, tambahan lembaran negara republik. indonesia nomor tag undang undang nomor tahun lan loan republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, end dan terakhir dengan undang undang nomor bagan tahun tentang cipta kerja ben lembaran negara republik indonesia dana tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia tan nomor path peraturan pemerintah nomor tahun nana tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tana tentang desa lembaran negara republik tana sat indonesia tahun nomor bus . tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah saga meter aan . . diubah. beberapa 'kali, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun apaan tentang badan usaha milik desa man ina lembaran negara republik indonesia ber tahun nomor tambahan . lembaran negara republik indonesia nomor dena peraturan menteri dalam negeri nomor ratan ana tahun tentang penegasan batas daerah: peraturan menteri dalam negeri nomor45 tahun tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa: kla . peraturan daerah kabupaten kapuas hulu nomor tahun tentang pembentukan desa dai dan dusun kabupaten kapuas hulu alan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten kapuas hulu. nomor tahun nan tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten kapuas hulu nomor tahun lan tentang pembentukan desa dan dusun di. sin kabupaten kapuas hulu tahun math memperhatikan keputusan bersama kepala desa titian kuala lara kecamatan selembar dan kepala desa gudang hulu kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu nomor tahun nomor tahun lena dengan berita acara penelitian dokumen goa batas. desa nomor ds tka pada daa tanggal agustus hara kan keputusan bersama kepala desa titian kuala kecamatan selembar dan kepala desa gudang tan hilir kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu nomor tahun nomor tahun pena lin kana dengan berita acara penelitian dokumen batas desa nomor ds tka tanggai agustus. dan berita. acara kangen penelitian dokumen batas desa antara desa shan titian kuala kecamatan selembar dan. desa ata hita tenan dalam kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu provinsi kalimantan barat nomor san ds tka k.pem tanggal ban laba februari keputusan bersama kepala desa titian kuala gan eka kecamatan selembar dan kepala desa dalam kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu dea hat nomor tahun nomor tahun hata dengan berita acara penelitian dokumen batas desa nomor ds tka tanggal bug heal agustus dan berita acara penelitian . dokumen batas desa antara desa titian kuala |. kecamatan selembar dan desa dalam kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu. tan provinsi kalimantan barat nomor ds tka k.pem tanggal februari las peta batas wilayah desa titian kuala kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu. tan inn sana memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang penetapan, pain penegasan dan pengesahan batas desa titian kuala kecamatan selembar kabupaten san kapuas hulu. tan bab ketentuan umum pen dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten kapuas hulu. ana pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara bali pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. yang menjadi kewenangan pemerintah daerah nan bnn gan kabupaten kapuas hulu. badeal camat adalah kepala kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten kapuas hulu. semahanani anda (s7 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan . nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara an. alami seperti gunung, sungai pantai,. danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan nala naa sebagai pantai,. danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.bamama sungai dan atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuketa dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung. tana penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik titik aan koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode 'tni atau buatan manusia, yang berada dipermukaan .bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, han proyeksi dan georeferensi tertentu. nana peta penetapan batas. desa adalah peta yang menyajikan batas #.kana cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan haa wahana angkasa luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat. udara, pesawat tanpa awak, atau wahana 'angkasa luar angkasa lainnya, serta. wahana darat seperti kamera tristis, laser scanner, dan wahana darat lainnya. kena. unsur. lainnya, seperti pilar. batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi. ken bana ala babi ruang lingkup tuntitian kuala kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu. bas bab iii bui penetapan penegasan dan pengesahan batas desa batas wilayah desa titian kuala kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu sebagaimana dimaksud dalam 2adalah sebagai berikut wa, batas. desa titian kuala kecamatan selembar dengan desa gudang hilir kecamatan selembar dimulai dari titik batas simpang tiga belakang toko surya yang merupakan pertigaan batas antara. desa titian kuala, desa gudang hulu dan desa gudang hilir pada titik koordinat dan naga bt, selanjutnya arah barat daya menyusuri batas pemukiman sampai titik batas sungai ade dahlan pada titik oni koordinat dan bt, selanjutnya kearah barat menuju titik batas belakang rumah sakit pada titik anta koordinat dan bt, selanjutnya arah barat menuju titik batas batas rumah abdul thalib pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah utara menuju titik batas belah dua rumah ana abang abdul aziz dan rani pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah barat menuju titik una batas antara rumah umat dan ade ridwan pada titik koordinat eni dan bt, selanjutnya kearah barat menuju. titik .batas tengah sungai kapuas pada titik oak koordinat dan bt, selanjutnya hai arah barat menyusuri sungai kapuas sampai titik batas tengah sungai kapuas pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah utara menuju titik batas nanga unik pada titik koordinat os. dan has bt, selanjutnya arah utara menuju titik batas ulu sungai unik pada titik koordinat dan ken bt, selanjutnya arah utara menuju titik batas danau selembar pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah utara menuju titik batas kirin madinah pada titik koordinat lu dan bt, selanjutnya arah utara menuju titik batas lenyap sabar. dadak pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah timur menuju titik batas fee kirin semeru pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah timur laut menuju titik batas danau merayu pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah timur laut menuju titik batas. batang sungai akar dan parit anak pada titik koordinat ser dan bt, selanjutnya arah masa lan barat laut menuju titik batas pantai danau melulu nanga sungai lanaselembar pada titik koordinat dan batas desa titian kuala kecamatan selembar dengan desa dalam heels kecamatan selembar dimulai dari titik batas pantai danau melulu nanga sungaidon selembar pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah timur laut menyusuri tepi danau melulu santai titik patas pantai danau melulu seberang langkah suku pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah timur menuju titik batas hulu lon batang sungai umang pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah utara menuju titik batas rekan sungai umang pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah timur menuju titik batas mane kirin sungai umang pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menuju titik baal batas kirin lebak temasuk pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menuju titik dal batas kirin babi pada titik koordinat dan ben ser '. bt, selanjutnya arah tenggara menuju titik batas kirin bata pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah tenggara menuju titik batas lenyap bata pada titik koordinat dan t7' bt, (ra selanjutnya arah tenggara menuju titik batas bata gong dua. dah pada titik koordinat dan bt, sea angs selanjutnya kearah tenggara menuju titik batas bata gong satu one pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah tenggara menuju titik batas batas desa titian kuala desa dalam tengah sungai kapuas pada titik koordinat dan bt, selanjutnya selatan naa menyusuri tengah sungai kapuas sampai titik batas sungai. kapuas pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah timur menuju titik batas nanga sungai terus pada titik koordinat dan bt, selanjutnya kearah timur laut menyusuri tengah sungai terus sampai titik batas. simpang tiga nanga lapik hilir pada titik koordinat dan bt, nag selanjutnya arah tenggara menyusuri tengah sungai terus out sampadona pada titik koordinat dan bt: batas desa titian kuala. kecamatan selembar. dengan desa gudang hulu kecamatan selembar dimulai darpada titik koordinat ena tan lu.dan bt, selanjutnya arah barat tana ine daya menuju titik batas ujung jembatan pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah barat daya menuju titik batas simpang tiga belakang toko surya yang merupakan pertigaan batas antara desa titian kuala, desa gudang hulu dan desa gudang hilir kecamatan selembar pada itik koordinat dan bt. penetapan, penegasan dan pengesahan. batas desa titian kuala ne: kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu yang dituangkan p ver babi aan cak w000 pembatas wilayah . nan bin naa maiitian kuala kecamatan selembar kabupaten bla bantan kapuas hulu sebagaimana tercantum dalam. lampiran yang kana merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupatiini. pen kaa babi ana ketentuan penutup snn peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. tan:apuas hulu. naa pena tan ditetapkan putussibau pada tanggal desember bani bupati kapuas hulu, dua nai perang lai eepransiskusidiaan laga ann nas diundangkan putussibau baba pada tanggal desember dal nana akan setara 4shah kabupaten kapuas hulu, ban hd. zaini aan laa berita daerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor: nana nun sesuai dengan aslinya nan kan density mapan huk sahih setan kapuas hulu pada nan ken pai kata sea ann (an mas lampiran peraturan bupati kapuas hulu nomor ia1 tahun man asa tentang penetapan, penegasan dan pengesahan nan batas desa titian kuala kecamatan selembar kabupaten kapuas hulu titik koordinat batas desa titian kuala kecamatan selembar deskripsi lintang bujur indo nomor |. nama lokasi: batas desa utara (lu) timur (bt) simpang tiga titian kuala belakang toko gudang hulu ora asa surya gudang hilir disungai h.ade titian kuala dahlan gudang hilir belakang rumah titian kuala sakit. gudang hui batas rumah titian kuala abdul thalib gudang hilir jelas dua rumah titian kuala ana doing gudang hilir antara rumah umat titian kuala dan ade ridwan gudang hilir tengah sungai titian kuala .kapuas gudang hilir tengah sungai titian kuala kapuas gudang hilir nana titan kuala nanga unik gudang hilir titian kuala oo? daa. ulu sungai unik ig uup anghilir titian kuala danau selembar gudang hilir o4, titian kuala kirin madinah igudanghilir lenyap sabar titian kuala dadak gudang hilir pai titian kuala haa kirin semeru gudang hilir tt titian kuala danau merayu gudang hilir datang sangat titian kuala akan gudang hilir emboj pantai danau | titian kuala long) ime nanga gudang hilir sman ran sungai akar dalam ena gho pantai danau titiankuala jangkau suku sleman sungai titian kuala human (dalam aan pia ari titian kuala kirin sungai umang batam .| tri lebak titian kuala i27 temasuk dalam titian kuala kirin babi . param lo2e,7as" arahan titian kuala kirin bata. param jek apa titian kuala duka lenyap bata .: dalam aan titian kuala bata gong dua dalam titian kuala ing batas desa titian titian kuala (an kuala desa dalam (dalam. titian kuala sungai kapuas dar ang ansor agar nanga sungai titian kuala o'3e terus param simpang tiga titian kuala nanga lapik hilir dalam. dear ttmankuala pas sungai terus dalam gudang atas ong hulu nga ot titian kuala isa ujung jembatan ang hulu tag rekan sungai titiankuala tani haa umang dalam dan baba malah heran kapuas hulu, nan nach pre ant dean kma@inspektorat adalah inspektorat kabupaten kapuas hulu. inspektur adalah inspekturinspektoratpadahuruf membawahi subbagian perencanaan, dan kelompok jabatan fungsional. inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf terdiri dari kelompok jabatan fungsional:kegiatan pelayanan umum dan teknis inspektorat sesuai dengan kewenangan bidang pengawasan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam inspektur melaksanakan fungsi penetapan rencana strategis inspektorat, merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pembinamantauan, pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasandan j . pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. bagian kedua sekretariat sekretariat adalahsi serta fungsional kepada semua unsur lingkungan inspektorat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud dalam sekretariat melaksanakan fungsiinspektorat, cc.inspektorattigalaksanakan fungsi: penyusunan rencana kegiatan subbagian perencanaan, mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan, cc. penyusunan anggaran inspektorat, penyiapan laporan dan statistik inspektoratmengoordinasikan dan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada inspektorat, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian keempat inspektur pembantu inspektur pembantu dipimpin oleh seorang inspektur pembantu beradasebagaimana dimaksud pada inspektorat pembantu melaksanakan fungsi penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan wilayah kerjanya, penyusunan pedoman standar bidang pembinaan dan pengawasan, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah kerjanya, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah wilayah kerjanya, pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa wilayah kerjanya, pengawasan pengelolaan keuangan, barang aset dan kepegawaian, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan khusus, mengoordinasikan, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pmp): penyusunan, penginventarisasian, mengoordinasikan, dan data dalam rangka ketatausahaan proses dan penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan wilayah kerjanya, pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasanlembaga pengawasan lainnya, penegakan integritas lingkungan pemerintah daerah, revi rencana kerja anggaran rka) dan rencana kerja pembangunan, oo. revi laporan keuangan, revi laporan kinerja instansi pemerintah,kabupaten, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah skip) perangkat daerah, evaluasi sistem pengendalian internaluu. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektur pembantu, danorganisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah serta desa. penetapan lebih lanjutpada inspektorat terdiri atas jabatan fungsional auditor, auditor kepegawaian, pengawas penyelenggaraimpinan unit kerja, auditor kepegawaian dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah p2upd) dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh inspektur pembantu dan bertanggung jawab kepada inspekturunit kerja dari bawahannya wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan memberikan petunjuk kepada bawahan deluruh asn yang melaksanakan tugas pada inspektoratsampai dengan adanya penetapan, pelantikan dan atau pengukuhan oleh bupatine"a bupati kapuas hulu, see daan diundangkan putussibau pada tanggal november sekretaris daerah kabuinspektur (pre dapat ata sekretariat kelompok jabatan subbagian fungsional perencanaankelompok jabatan kelompok. fungsional jabatan fungsional daratan fungsional fungsional bupati kapuas hulu, mana |
an bupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat peraturan bupati kapuas hulu nomor $&gperencanaan pembangunan daerah kabupaten kapuas hulu. kepala badan adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kapuas hulu. sekretariat adalah sekretariat pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kapuas hulu. sekretaris adalah sekretaris badan perencanaan pembangunanperencanaan pembangunan daerahlaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan serta:bidang perencanaan perekonomian, bidang perencanaan sosial budaya, bidang perencanaan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah, bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan, unit pelaksana teknis upt)koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunanperekonomirencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam. lag untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan perekonomian melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana operasional bidang perencanaan perekonomianperencanaan bidang koordinasi perekonomian dan sumber daya alam: cc. penyelenggaraan kegiatan bidang koordinasi perekonomian dan sumber daya alam, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan perekonomianperekonomian, terdiri dari kelompok jabatan fungsional bagian kelima bidang perencanaan sosial budaya bidang perencanaan sosial budaysosial budaya sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan daerahsosial budaya melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana operasional bidang perencanaan sosial budayabidang pemerintahan dan pembangunan manusia, penyelenggaraan kegiatan bidang koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan sosial budayasosial budaya, terdiri dari kelompok jabatan fungsional bagian keenam bidang perencanaan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana operasional bidang perencanaan fisik, prasarana dan pengembangan wilayahpembangunan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah, penyelenggaraan kegiatan bidang koordinasi perencanaan pembangunan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada, terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian ketujuh bidang pengendalian, penelitian dan pengembangan bidang pengendalian, penelitian dan pengembasebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam penyusunan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengendalian dan penelitian dan pengembangan melaksanakan fungsi sebagai penyusunan rencana operasional bidang pengendalian dan penelitian dan pengembangan, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan program penelitian dan pengembangan daerah, penyelenggaraan kegiatan bidangpenyelenggaraan kegiatan bidang serta pengembangan inovasi dan teknologi, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang pengendalian danndalian, penelitian dan pengembangan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian kedelapanbagian badanmimpin dan mengebor baga21 bupati kapuas hulu, same diundangkan putussibau pada tanggal november sekretaris daerahperencanaan pembangunan daerah kabupaten kapuas hulu kepala badan sekretariat kelompok subbagian anda jabatan umum dan fungsional aparatur bidang perencanaan biang perencanaan bidang perencanaan bidang pengendalian, perekonomian sosial budaya fisik, prasarana dan penelitian dan pengembangan wilayah pengembangan kelompok jabatan kelompok kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional jabatan fungsional fungsional fungsional bupati kapuas hulu, kaudengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kapuas hulu, menimbang a@kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten kapuas hulu. kepala badan adalah kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten kapuas hulukapuas hulu. sekretaris adalah sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusianyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan dukungan teknis bidang kepegawaian sertabidang pengadaan dan mutasi pegawai, bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur: bidang data, disiplin dan kesejahteraan pegawai: unit pelaksana teknis upt) dan kelompok jabatan fungsionaladan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihkoordinasikan seluruh kegiatan badan dengan instansi lainnya, cc. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang kepegawaian daerah, dan pengembangan sumber daya manusikepegawaian daerah, dan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan reformasi birokrasi pada badan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan::j . d dan ketatausahaan keuangana.h.penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan badanadaan dan mutasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan pengadaan dan mutasi pegawai. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengadaan dan mutasi pegawai melaksanakan fungsi sebagai berikut: a.penyusunan rencana operasional bidang pengadaan dan mutasi pegawai, penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengadaan dan mutasi pemindahan pegawai, pelayanan mutasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pengadaan dan mutasi pegawai secara periodik, pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang pengadaan dan mutasi pegawai secara periodik, dan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian kelimahurufmbangan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia aparatur. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana operasional bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, cc. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai, pelaksanaan pengembangan karier pegawai, pelaksanaan pembinaan kinerja pegawai, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur secara periodik, pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang pengembangan sumber daya manusia aparaturmbangan sumber daya manusia aparatur, terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian keenam bidang data, disiplin dan kesejahteraan pegawai bidang data, disiplin dan kesejahteraan pegawaidata, disiplin dan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis bidang data, disiplin dan kesejahteraan pegawai. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang data, disiplin dan kesejahteraan pegawai melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana operasional bidang data, disiplin dan kesejahteraan pegawai, penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang data, disiplin dan kesejahteraan pegawai, cc. pengelolaan data dan dokumentasi pegawai: penegakan disiplin pegawai, peningkatan upaya kesejahteraan pegawai, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang data dan informasi kependudukan, pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang data, disiplin dan kesejahteraan pegawai secara periodik, pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang data dan informasi kependudukanata, disiplin dan kesejahteraan pegawai,resori bupati kapuas hulu, naa. diundangkan putussibau pada tanggal member awal sekretaris daekepala badan mnctv00sides ena serangan rena ana naa ena nana nanas nasa desa kanan asa aaaaaa subbagian program dan jabatan subbagian umum keuangan pee dan aparatur bidang pengadaan penang yes bidang data, disiplin dan dan mutasi pegawai kesejahteraan pegawai aparatur koe msn merk letak sae sama iii war era aman tan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional upt peran kapuas hulu, |
ue) remas bupati kapuas provinsi kalimantan tengah peraturan bupati kapuas nomor tahun tentang pedoman perhitungan tarif air minum : bahwa untuk kelancaran operasional dan pemeliharaan air minum perusahaan daerah air minum kabupaten kapuas serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas tarif air minum, bahwa dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi serta efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional perusahaan daerah air minum maka perlu adanya pedoman dalam perhitungan tarif air minum, bahwa untuk memenuhi ketentuan dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum serta memperhatikan perkembangan kondisi dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat kabupaten kapuas, maka perlu mengganti keputusan bupati nomor tahun tentang penetapan tarif air minum perusahaan daerah air minum kabupaten kapuas yang dianggap tidak relevan dan tidak memenuhi biaya produksi air minum saathitungan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum tirta pembelo. memutuskan menetapkan peraturan bupati kapuas tentang pedoman perhitungan tarif air minum pada perusahaan daerah air minumusahaan daerah air minum kabupaten kapuas selanjutnya disebut dam adalah badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan system penyediaan air minum. air minum adalah air minum yang diproduksi dam kabupaten kapuasdirektur adalah direktur dam kabupaten kapuas. dewan pengawas adalah dewan pengawas dam kabupaten kapuadam kabupaten kapuasstarif rata rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual. meter air adalah alat untuk mengukur pemakaian airmaupun pipa persil. pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tersier sampai dengan meter air. pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tersier sampai dengan meter air. pipa persil adalah pipa setelah meter air. denda adalah biaya yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran rekeningrendah untuk memenuhi standard kebutuhan pokokdasar untuk memenuhi standard kebutuhan pokok air minum. kelompok iiid kebutuhan pokok air minum. kelompok khusus adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan dan atau ketentuan dari direktur dam. bab objek dan subjek tarif objek tarif meliputi tarif air minum, dan tarif non air minum subjek tarif adalah pelanggan dan masyarakat yang menggunakan air bersih dari pengelolaan dam. bab iii kelompok pelanggan yang dikenakan tarif kelompok pelanggan dam ditetapkan menjadi (empat) kelompok yang dikenakan tarif, yaitu kelompok1 kelompok merupakan kelompok sosial yang terdiri dari sosial umum hidran umum, kran umum kamar mandi dan kakus umum kick) rumah ibadah masjid, langgar, gereja, pura, vihara, dsb) sosial khusus rumah yatim piatu panti asuhan rumah jompo rumah rehabilitasi bangunan sosial lainnya sekolah perguruan tinggi sekolah negeri swasta yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta perguruan tinggi negeri swasta yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta kelompok kelompok merupakan kelompok rumah tangga non niaga yang dikelompokkan berdasarkan parameter parameter seperti luas lantai bangunan, luas tanah, lebar jalan, kondisi bangunan dan penggunaan tenaga listrik. kelompok iii niaga kecil kios warung depan rumah, mck pasar, penjahit taylor, bengkel kecil, bengkel las, salon kecil, warnet, tempat praktek dokter, apotik, cuci sepeda motor, j)) laundry, depo air isi ulang, bangunan sarana flag raga swasta sanggar senam, futsal, fitnes, dll): dan usaha kecil lainnya. niaga menengah rumah makan, pertokoan ruko, bioskop, salon besar, tempat praktek dokter bersama klinik bersama, pom bensin mini, usaha dagang dan minuman agen, dan usaha menengah lainnya. niaga besar hotel berbintang, restoran, plaza swalayan, cuci mobil, perbankan, lembaga keuangan swasta, dealer mobil sepeda motor, spbu pom bensin, dan usaha besar lainnya. instansi pemerintah kantor pemerintah, rumah sakit pemerintah, tni polri, dan puskesmas klinik pemerintah. kantor swasta kantor milik swasta. rumah sakit swasta rumah sakit milik swasta. losmen penginapan hotel melati industri industri rumah tangga kecil, kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konveksi kecil, peternakan kecil: dan industri kecil lainnya sesuai sup. industri besar pln telkom industri besar lainnya sesuai sup kelompok khusus mobil tangki dan atau terminal air pelabuhan penjualan air curah proyek pembangunan kegiatan sementara proyek pembangunan untuk tarif air minum kelompok khusus dikenakan tarif berdasarkan surat keputusan direktur atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam kontrak perjanjian kerja sama. bab tarif air minum tarif air minum dam didasarkan pada klasifikasi golongan pelanggan dengan tarif progresif yang ditetapkan. struktur dan besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab perhitungan rekening air pemakaian air dalam (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pembatas aliran yang disesuaikan dengan kebutuhan tarif dam. tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh dampemakaian airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata rata dalam tiga bulan terakhir. bab tarif non air minum tarif non air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari tarif pemasangan sambungan baru, tarif balik nama pelanggan, dan tarif umum. tarif pemasangan sambungan baru tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada huruf diberlakukan bagi pelanggan baru, bagi pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud maksimal pemasangan meter dari pipa distribusi dan apabila lebih dari meter maka akan diperhitungkan sesuai dengan harga bahan tambahan saat itu, tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya pendaftaran, biaya perencanaan survey, biaya bahan dan perlengkapan, dan biaya pemasangan pipa dinas. setiap pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada dikenakan biaya pemasangan dengan menyesuaikan harga bahan yang berlaku dan ditetapkan dengan surat keputusan direksi dam kabupaten kapuas dengan persetujuan dewan pengawas, apabila dalam kondisi menyeberang jalan (crossing) maka akan diperhitungkan sesuai kondisi lapangan. tarif balik nama biaya balik nama pelanggan ditetapkan dengan surat keputusan direktur dam kabupaten kapuas dengan persetujuan dewan pengawas. balik nama pelanggan harus diajukan kepada direktur dam dengan melampirkan permohonan secara tertulis, fotokopi ktp sim dan atau kartu identitas sejenis lainnya, cc. fotokopi pembayaran rekening air terakhir, dan fotokopi kartu keluarga. tarif umum tarif umum sebagaimana dimaksud huruf meliputi denda berdasarkan jenis langganan atas keterlambatan membayar rekening air dari tanggal yang ditetapkan, penyambungan kembali dapat dilakukan terhadaplokasi sambungan rumah sr) pelanggan lokasi lain dapat dilakukan atas persetujuan pihak dam dengan ketentuan keperluan bahan pemasangan menjadi beban pelanggan, pemindahan posisi meter air yang dilakukan oleh selain pihak dam dan atau tanpa seijin dam dapat dikenakan denda dan sanksi penutupan sambungan rumah, dendadikenakan denda sebesar (sepuluh) kali pembayaran rekening air m3), meter air atau alat pembatas aliran mengalami kerusakan dan atau kehilangan akibat kelalaian pelanggan, dapat diperbaiki atau diganti oleh petugas dam dengan biaya yang dibebankan pada pelanggan, dan gs. batas waktu penyambungan kembali setelah diputus, bisa dilakukan penyambungan kembali, (satu) bulan setelah pemutusan sambungan. tarif umum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan direktur dam atas persetujuan dewan pengawas. bab vii pemeriksaan dan penelitian meter air apabila pelanggan meragukan akurasi meter air, pelanggan dapat mengajukan permintaan kepada dam untuk melakukan pemeriksaan penelitian atas kondisi meter air yang dipasang persil. pemeriksaan dan penelitian meter air sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh petugas dam. bab viii kran umum dan hidran umum untuk daerah dan atau permukiman tertentu yang berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang kran umum dan hidran umum. para memakai kran umum dan hidran umum dilarang mengalirkan langsung rumahnya. pengelola kran umum dan hidran umum akan diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur dam kabupaten kapuas. babdam. bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada terdiri darimeter air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air, pelanggan tidak membayar tarif air minum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pelanggan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf danhurufitanggung oleh orang, badan atau pelanggan yang bersangkutan. tunggakan pembayaran penggunaan air minum selama (dua) bulanatur dengan surat keputusan direktur atas persetujuan dewan pengawas. bab pemutusan berlangganan pemutusan berlangganan atas permintaan pelanggpemutusan berlangganan oleh dam pemutusan berlangganan dilakukan oleh dam apabila pelanggan rekening air tidak dibayar selama (dua) bulan berturut turut, merusak segel meter air, meter air atau peralatan lainnya, cc. menjual atau memperdagangkan air minum tanpa seijin dari dam, pelanggan mempergunakan pompa hisap atau alat sejenis secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil, jaringan pipa ditempat pelanggan diubah sedemikian rupa, sehingga tidak memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada dam, dan adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum atau hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu. pemutusan sambungan langganan sebagaimana dimaksud dan dilakukan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan air minum, selama (satu) bulan sejak dikenakan sanksi pemutusan sementara, pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dari dam. bab ketentuan lain lai, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab dam dan sesuai pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh petugas dam atau oleh instalasi setelah mendapat rekomendasi dari dam. pemasangan pipa dinas yang tidak mengindahkan dikenakan sanksi pemutusan oleh dam. pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh petugas dam atau oleh pelanggan setelah mendapatkan ijin dari dam. pemeliharaan dan perbaikan pipa persil berserta komponen pendukung lainnya menjadi tanggung jawab pelanggan. jika terjadi kerusakan pada sarana dan prasarana penunjang pelayanan air dam yang disebabkan oleh bencana alam, maka perbaikan maupun biayanya ditanggung oleh dam. tarif dapat ditinjau kembali bila terjadi inflasi yang mengakibatkan tarif rata rata berada bawah biaya dasar. penetapan tarif dapat ditinjau kembali selambat lambatnya (lima) tahun sekalibab xii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka keputusan bupati kapuas nomor tahun tentang penetapan tarif air minum perusahaan daerah air minum kabupaten kapuanuari bupati kapuas ttd ben brahim barat diundangkan kuala kapuas pada tanggal januari pj. sekretaris daerah kabupaten kapuas ttd andreas buah berita daerah kabupaten kapuas tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya ser der (ai oinygkarisror, h.,mhcabutan, tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakucabungi peraturan,henapetan apespa tesi ten kanya patung bea acabutan peraturan bupati kapuas nomor tahun. tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pembangunan dan pengembangan kota kabupaten kapuas. bagian hukum sekda asisten| kabar kayu hunt pan bsa dp, amben brahim barat diundangkan kuala kapuas pada tanggal masisten kabar kasubbag pelaksana unit pengelola skpd |
huatimahrapat tentang penandatanganan berita acara kesepakatan batas antara kecamatan mantangai dengan kecamatan timah tanggal desemtimahpasak talawang, batas barat kabupaten pulang pisau, batas timur kecamatan kapuas tengah, kecamatan timah dan kabupaten barito selatan, dan batas selatan kecamatan dadap dan kecamatan kapuas barat. batas wilayah kecamatan timah meliputi batas utara kabupaten barito utara, batas barat kecamatan kapuas tengah, batas timur kabupaten barito selatan, dan batas selatan kecamatan mantangai. batas wilayah administrasi antara kecamatan kecamatan mantangai dengan kecamatan timah dimulai dari: pertigaan batas antara kecamatan mantangai dengan kecamatan timah dan kecamatan kapuas tengah yang ditandai oleh tk o1 dengan koordinat dan terletak pada batas antara desa sei gita kecamatan mantangai, desa tumbang pandang kecamatan timah, dan desa masakan kecamatan kapuas tengah, tk 0o1 selanjutnya arah selatan sampai pada tk dengan koordinat dan terletak pada tepi jalan lintas timah bunton gerbang batas kecamatan mantangai dengan kecamatan timah)bawah kecamatan mantangai dengan desa lawang kajangdan tk selanjutnya arah timur sampai pada tk dengan koordinat dan merupakan pertigaan batas antara desa laporan kecamatan mantangai dengan desa petak puti kecamatan timah dan kabupaten barito selatan provinsi kalimantan tengahtimah? sesuai dengan aslinya kep pali bagian hukum a sekte aa, pas m . kristal, .mh sepuas, menimbangterhadap anak, bahwmelalui pembentukan peraturan bupati, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib yang bersifat non pelayanan dasar sehingga pemerintah kabupaten perlu menyelaraskansecara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusinyelenggaraan pengembangnomor concerning the prohibitionariagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanglembaran daerah tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pengembangan kabupaten layak anakpup3apps adalah badan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana kabupaten kapuashak ,strategi pembangunan daerah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah ,lintas satuan kerja perangkat dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka bersifat indikatifraturan bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi perangkat daerahperangkat daerahpuas. bab pengembangan konser dasar pengembangan kla memuat: konsep dasar, tahapan pengembangan, indikator, dan peran pemerintah kabupaten. konsep dasar sebagaimana dimaksud huruf meliputi: pengertian kla, tujuan kla, cc. strategi kla, dan peran para pihak. tahapan pengembangan kla sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tahapan persiapan, tahapan perencanaan, tahapan penganggaran, tahapan pelaksanaan, tahapan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: membangun kesepakatan antar perangkat daerahdim sekretariat gugus tugas kla yang ditetapkan dengan keputusan bupati ini, membentuk tim seleksi penentuan wilayah kla yang ditetapkan dengan keputusan bupati selaku koordinator penanggung perangkat daerahlaperangkat daerahperangkat daerah, melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota gugus tugas dan atau lainnya atau dengan perangkat daerahdp3appsi:orang tua, tanggungjawaborang tua, hak untuk tida, .memberantas penyerahan anak keluar negeri yang dilakukan secara delapan yang tidak dapat kembali, penyalahgunaan dan penelantaran, dan, jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi,: l.lain, dan pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan tertentu atau dalam bentuk apapun. anak dari kalangan minoritas berhak untuk mendapat pengakuantahapan:dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kla. bab penetapan kla langkah langkah penetapan terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, a pembinaan, pengawasan dan pelaporan koordinator pelaksana penyelenggaraan pengembangan kla adalah baku kabupaten kapuas. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara pengembangan kla fasilitasi oleh bappeda kabupaten kapuaspelaporan pengn peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii penganggaran pengantaran klla bagian hukum, lek taraf tpi stop, .mh pembina tingkat (iv b) nip. |
(&& pemerintah kabupaten kapuas ya, maan gua, ona nadia ek ban mk" sai men daa ser snn "ji sia ag aan maa ia ap. an segenap hak perubahan atas mal maa deh tag "en peran. mba peraturan bupati hata bala pake ni: yag kana di" nomor tahun sii aa teen ubah masa kku tata opi: milisi tentang penjabaran anggaran pendapatan . dan belanja daerah tahun anggaran tinggi menteng panunjungitarung tana atu, aga pelat men udan yep lea ane wak nga tee) serba mob en badan penggiling keuangan tapa stikberdasarkan peraturan bupati kapuas nomor tahun tentang tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kapuas, beberapa satuan kerja perangkat daerah skpd) mengajukan permohonan pergeseran dpa skpd, antara lain antar sub rincian objek belanja, antar rincian objek belanja, serta pergeseran antar jenis belanja dan telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, bahwa berdasarkan surat bupati kapuas nomor rev dpa pd tapi. tanggal januari perihal persetujuan revisi perubahan dpa badan penanggulangan bencanaskpd tapi. tanggal februari perihal persetujuan revisi dpa badan pengelola keuangan dan asetpd tapi. tanggal februari perihal persetujuan usulan revisi sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten kapuas tahun anggaran dan sarat bupati kapuas nomor rev dpa pd tapi. tanggal februari perihal persetujuan revisi dpa ppid kabupaten kapuas tahun anggaran berdasarkan permendagri tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar melakukan perubahan peraturan kepala daerah berkenaan penjabaran apbd, "tt bagian lean dna nakpenanaman peninisiea rena han evo penyakit pohon akan aje ujm sekda asisten! karang irasyapac myeobahan hukum, autumn mbietnamaknoe kuno epasaapansabagian hukum sekda asisten) kabar kas petai spl kon.rp. semula rp. menjadi rp. bagian hukum sera tas len| kabar papan pet beejoao bupati kapuas, ben brahim barat diundangkan kuala kapuas pada tanggal pj. sekretaris daerah kabupaten kapuas, andres buah berita daerah kabupaten kapuas tahun nomor vii |
ara bupati sanggau menimbang bahwa perubahan besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dapat dilaksanakan setelah berjalan sekurang kurangnya (satu) tahuhuruf huruf angka dan angka dan huruf angka diubah dan ditam, bagian pertanahan,bina program, bagian perekonomian, dan bagian kesejahteraan rakyat.pemerintahan umum dan otonomi daerah, sub bagian perangkat daerah dan kerjasama antar daerah, dan sub bagian pengembang, dan sub bagian pengadaan dan penyelesaian sengketa (fu, sub bagian dokumentasi dan publikasi hukum,mbinaan dan pengendalian pembangunan,pimpinan, sub bagian keuangan, dan sub bagian rumah tangga dan penatalaksanaan, sub bagian analisis dan formasi jabatan, dan sub bagian kebijakan dan kepegawaian. staf ahli, danasisten administrasi umum mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan asisten administrasi umum meliputi bidang hubungan masyarakat, keprotokolan dan perjalanan dinas, umum dan organisbagian bagian lingkup asisten administrasi umum, dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bagian umumurusan umum, ketatausahaan sekretariat daerah, administrasi keuangan, rumah tangga sekretariat daerah dan perwakilan. ketentuan hurufd.: pengendalian pelaksancretariat daerah dan perwakilan, 2x. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian dilingkungan bagian umumhuruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bagian umum, terdiri dari a. sub bagian tata usaha pimpinan, sub bagian keuangan, dan sub bagian rumah tangga dan perwakilan. sub bagian sebagaimana dimaksud ini,tata usaha pimpinantata usaha pimpinan, mengendalikan dan membina kearsipsub bagian keuangadministrasi keuangan, pembukuan, dan verifikasidan sub bagian rumah tangga dan perwakilrumah tangga sekretariat daerah dan perwakilan, menginventarisir kebutuhan barang barang perlengkapan dan material, melaksanakan administrasi barang barang perlengkapan dan perawat. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bagian hubungan masyarakat dan protokol adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah asisten administrasi umum, dan bagian hubungan masyarakat dan protokol dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada asisten administrasi umum serta diangkat dan diberhentikan olehbagian hubungan masyarakat dan protokolhubungan masyarakat, keprotokolan dan perjalanan dinas, dokumentasi, informasi dan pemberitaan, sandi dan telekomunikasianhubungan masyarakat dan protokolkeprotokolan dan perjalanan dinas,sandi dan telekomuniksub bagian dilingkungan bagian hubungan masyarakat dan protokoldiubah sehingga berbunyi sebagai berikut bagian hubungan masyarakat dan protokol, terdiri dari sub bagian dokumentasi, informasi dan pemberitaan, sub bagian protokol dan perjalanan dinas: dan sub bagian sandi dan telekomunikasi. sub bagian sebagaimana dimaksud ini adalah unsur pembantu bagian hubungan masyarakat dan protokol yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol:sub bagian dokumentasi, informasi dan pemberitaandokumentasi, informasi, pemberitaan,sub bagian protokol dan perjalanan dinastugas tugas keprotokolan dan perjalanan dinasdan sub bagian sandi dan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud huruf peraturan ini, melaksanakan sebagian tugas bagian hubungan masyarakatdan protokol yang meliputi urusan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan sandi dan telekomunikasi, pengiriman dan penerimaan berita. pejabat lama masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai ketentuan huruf angka huruf angka dan dan huruf angka ttd seniman sudan undangan sanggau pada tanggal september kabupaten sanggau, sa drs. sandi berita daerah kabupaten sanggau tahun nomor ati (z3 (z2: s353 ke) s85 ass sb. jan) 2ak z2ag s2z see sz|osz o535 b3: salah3 aza uk2 crv) ot41, sep srb3s eya (en) sisa za0 bse pata sz$ rea2 (am se os5s sss gz5as has be) sbo: a23 2ang razi ||.z. ||ss8 5z2 szu nan (ss) | & naz feat ar: s3zs it) a85 ie. seh atb tea ke: fera la. sin tes ts3g sea we) ser our se2 ke) je) ema |
eri, men bupati bengkayang provinsi kalimantan barat peraturan bupati bengkayang nomor tahun tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar kabupaten bengkayang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bengkayang, menimbang:jpendidikan dasar. standar pelayanan minimal pendidikan dasar disingkat spm pendidikan adalahbengkayangditetapkan. pelayanan pendidikan adalahsekolah menengah pertama smp), madrasah tsanawiyah ts).manajemen berbasis sekolah selanjutnya disingkat mbs adalahdan kebudayanggungjawab sosial perusahaan atau pihak swasta adalah suatu konsep bahwa organisasi memiliki suatu tanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungannya untuk saat ini dan masa yang akan datang, dengan cara memberikan bantuan kepada komunitas dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. bab maksud dan tujuan spm bidang pendidikan dasarpendidikan dasar. spm bidang pendidikan dasar bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat. bab iii pelaksanaan dan penerapan skpd wajib melaksanakan pelayanan pendidikan dasar berdasarkan spm. kepala skpd bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar(l) spm pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target daerah. perencanaan program dan penganggaran spm pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian spm jenis pelayanan pendidikan, indikator, standar dan uraian spmskpdporan kepala dinas wajib menyampaikan laporan per semester kinerja penerapan dan pencapaian spm pendidikan dasar kepada bupati. bab vii pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah melaksanakan pemantauanpemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. hasil pemantauann kebudaya: dan bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada dinas pendidikan dan kebudaya dasarsarana prasaranadasar yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, dibebankan pada apbd kabupaten bengkayangbengkayang. pendanaan berkaitan dengan upaya penerapan dan pencapaian kinerja target spm pendidikan dasar dimungkinkan mengikutsertakan pihak swasta tanggung jawab sosial) dalam membantu pemerintah daerah dasar. kepala dinas melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian spm pendidikan dasar. kepala dinas melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian spm pendidikan dasar. unsur masyarakat dapat berperan untuk mengawal dan mengawasi serta mendorong upaya tercapainya penerapan dan pencapaian spm pendidikan dasar kabupaten bengkaybupati bengkayang buk #suryaomar cor diundangkan bengkayang pada tanggal septse! ala sao sii. ajal tak: six caa $$ sil ela pam se ann jelai ae, ferre 2eb:e ke) jesus diode dia prasad lgs 133i a33 iss dagu3 ed, setu? jas saja ic! gg: iga saat sen aa. jr: agg tari desi bao (p2 are da3 j35i3 is, (gg lan: kel ses tok an dag asas uis bee sang sans besi a2535 png sos bnn ebeb ita pz&| (is kena "ea ke) pan ra) kt: b2) s8|s . . kep) '!s e|s kao) at. gue tp) aaa |e| sla12| nag r|wu|s el2i ii tp) oo|lm mena yel kal, len) lai band en) la) etis t3$ ala sesi se2 sura |susu klik) sia, fate ss. kasi $30gs eme ha, g3e (se ang mid) lp) a.y pen ska s|a a.a elu sis ann: s5. e5s3 ge. sda ku) e52 ong hn! los ala lea) la) naa spux . b28 ita lang sai eee tax bisa alm (ga pena anak ses let jas set kas) ban ara satu sa3 (33g eme nu) isa) lag as. "ia sis pas gap ata bag se? nggak a39 2nd ole ane sis akan man sen a33 ata sg3 kei isi rentan an: ala sosis mar tim. gas enu las pasa sos as33sa jesse3 tai tag |ar3 jang bes ara ses ae3 kej kej cad aek pa. s3$g (rss. (fp p25 jam also lesi3 issn kelas3 (kerah ek: bs33 bus (ss tee mua ala dlsb (igasgage juga. ala, sii sai bes sss nes abas pasta n3dasi age paha see ang 8m, ahy amg oo.d.$ org os. nada baj ea3 .f j asr3 go0ag s,irc358 gsg20 isaac atadsatan (af aa, esiagespina si? sdn isa, mad desi asas a33 5e3 (ok patel sasis2s3sei siswa san asasi geser ada eas iwan sat berirama asoka3 te) (ee) tan jadi ada jaga dosa lada see wes |ar3 ar8 ar3l jalapa pos oleo tara mea gag (ajah asad asn en: geser33 das (ag (ps35 lang, saha night es3 tebar iga oxg m2338 tags doa si8 sda 53a (gga aa. onsen sap ads jendela uda dp3 as3 sesaniadm erna mes iss (en)walkanantan dale mama ana kana ta. ta. mm, departemen, sebagaimana telah enamdan angka diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut inspektur wilayah pembantu disingkat urban adalah aparat pengawas membantu inspektur dalam melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduketentuan angka angka angka angka dan angka ditambah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:struktur organisasi inspektorat kabupaten terdiri dari inspektur:dan jabatan fungsional auditor kepegawaian budiman). kelompok jabatan fungsional ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikuttentuan diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut inspektur pembantu wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf danketentuan dan dihapus: diantara dan disisipkan yakni 19b, dan sehingga berbunyi sebagaimana berikut kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam membawahp2upd) cc. jabatan fungsional auditor kepegawaian budiman) jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang yang telah berstatus pegawai negeri sipil yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. 19b jabatan fungsional auditor jfa) sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalamuntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada jabatan fungsional auditor jfa) mempunyai fungsi rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan pengawasan: cc. menetapkan jenis dokumen, data: dan menggunakan tenaga ahli luar tenaga auditor, jika diperlukan. jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah p2updatas daerah luar pengawasan keuangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah p2upd):: e. pengawasan untuk tujuan tertentu, dan fi. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan daerah. jabatan fungsional auditor kepegawaian budimankegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah kabupaten. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada jabatan fungsional auditor kepegawaian budiman) mempunyai fungsi dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputitegrasi. auditor kepegawaian berwewenang meminta keterangan atau dokumen bahan data serta informasi dari pejabat yang berwewenang, menetapkan jenis keterangan atau dokumen bahan data yang terkait dengan objek wasdalpeg, mengamankan dokumen bahan data yang terkait dengan objyen can sia sdot pd: diundangkan ngarang pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten landak, lln dstruktur organisasi inspektorat kabupaten ara i perencanaan evaluasi pelaporan administrasi dan umum pembantu wilayah pembantu wilayah pembantu wilayah pembantu wilayah jabatan fungsional penyelenggaraan urusan autor kepegawaian sni pemerintahan daerah (p2upd) (budiman) bupati landak, anal sdotvja tengah; mengingat menimbang: bahwa dalan rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan jaringan kepastian hukum dalan berusaha dan berinvestasi yang berdaya saing kabupaten grobogan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang perizinan dan nonperizinan kabupaten grobogan; bahwa untuk mencapai hal tersebut diatas, naka peraturan bupati grobogan nomor tahun tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemprosesan dan penandatanganan pelayanan perizinan kepada kepala badan pelayanan peri.jinak terpadu kabupaten grobogan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf atas maka perlu menetapkan peraturan bupati grobogan tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatangan perizinan dan nonperizinan kepada kepala badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten grobogan; bupati grobogan, dengan rahmat tuhan yang maha esaadan pelayanan perijinan terpadu kabupaten grobogan tent ang peraturan bupati grobogan nomor tahun bupati grobogan provinsi jawa tengahgrobogu baik indonesia. bab ketentuan umum perizinan dan nonperizinan kepada kepala badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten grobogan. pelimpahan sebagian dan penandatanganan supp.ti tentang pemprosesan peraturan kewenanglembaran daerah kabupaten grobogan tahun nomor seri d); menetapkan tah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketan dan instansi penyelenggara ptsp bidang penanaman modal. izin prinsip penanaman modal,rluasan penanaman modal, yang selalu adalah izin usaha yang wajib dimiliki olehi::, usaha perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi peru bahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya. izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badtau kegiatan; izin gangguan finder ordonansi ho)daerah. izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat imssaha asa konstruksi adalah izin yang diberikan kepada penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli bidang jasa konstruksian bukannyalarnern,, dan gawat darurat lu sebagai bukti gudang tersebut sudah daftar untuk dapat melalukan kegiatan sarana distribusi dengan luasan diatas (dua ratus) m2. azas pelimpahan sebagian kewenangan pemprosesan dan penandatanganan perizinan dan nonperijinan kepada kepala ppt adalah untuk kepastian hukum, keterbukaan, akuntan1atas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dan efisiensi berkeadilan. bab azas, tujuan dan sasaran pun grosir yang berbentuk permulalampcan non izin yang memerlukan pertimbangan teknjenis seniman yang dilimpahkan kepada bppt sebagaimana dimaksud meliputi: izin prinsip; izin prinsip perluasan; izin prinsip perubahan; izin prinsip penggabungan perusahaan merger); bagian kedua pelayanan perizinan bupati melimpahk; kepala bppt dan keamanan berkas;perizinan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian kesatu pelimpahan kewenangan bab iii penyelenggaraan pelayanan sasar. tuju serttau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan berdasarkan peraturan perundang undangan. izin saha; izin saha perl ulasan; izin usaha perubahan; izin usaha penggabungan merger); izin lokasi; lain lingkungan; izin gangguan finder ordonansi ho); lain mendirikan bangunan imb) selain bangunan dan prasarana gedung untuk fungsi hunian tunggal satu lantai dengan luasan maksimal (dua ratus) m2; izin usaha jasa konstruksi ijuk); izin reklame kecuali yang dilimpahkan kewenangannya kepada camat; izin penggunaan alun alun purwodadi; izin usaha jasa perjalanan wisata; izin usaha penyediaan akomodasi; izin usaha jasa makanan dan minuman; izin saha kawasan pariwisata; izin usahajasa transportasi wisata; izin usaha daya tarik wisata; lain usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi; izin usahajasa pramuwisata; izin usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, kong esensi, dan pameran; izin usahajasa konsultan pariwisata; izin usahajasa informasi pariwisata; lain usaha wisata tirta; lain saha spa; izin penyelenggaraan optik; aa. izin penyelenggaraan apotik; bb. izin penyelenggaraan klinik; cc. izin klinik kecantikan estetika; dd. izin mendirikan rumah sakit; ee. izin operasional rumah sakit sementara dan tetap (kelas dan kelas d); ff. izin laboratorium klinik; gg. izin operasional puskesmas; hh. surat izin usaha perdagangan sup)_;_ ii. tanda daftar perusahaan tdp); jj. surat tanda daftar waralaba std); kk. izin saha toko modem utm); izin saha pengelolaan pasar tradisional input); mm. izin usaha pusat perbelanjaan supp); nn. tanda daftar gudang tdg) dengan luasan diatas (dua ratus) m2; oo. tanda daftar industri tdi); pp. lain usaha industri jui); qq. perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing ita); rr. izin usaha pemotongan hewan; penanam modal yang dapat diberikan insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi kriteria sebagai berikut: memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat; adanya penyerapan tenaga kerja lokal; sebagian besar sumber daya yang digunakan berasal dari sumber daya lokal; terdapat kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan publik; pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat meliputidan atau pemberian dana stimulan. pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat meliputi: dan nonperizinan. insentif sebagaimana dimaksud dalam diberikan atas persetujuan bupati grobogan. pelayanan nonperizinan pada bppt meliputi: pemberian insentif; pemberian kemudahan investasi; layanan informasi; dan layanan pengaduan. bagian ketiga pelayanan nonperizinan ss. lain usaha peternakan; tt. izin pembuangan limbah cair; dan uu. izin penyimpanan sementara limbah b3. pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan keputusan tentang perizinan. dikecualikan dari ketentuan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf tt, dan huruf uu, penandatanganan keputusan tentang perizinannya dilakukan oleh bupati. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten grobogan dapat menggunakan spipise. spipise sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: petugas pejabat yang melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan menggunakan hak akses untuk pemberian persetujuan dalam proses otomasi; perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan oleh spipise tetap memerlukan tanda tangan basah sebagai dokumen yang sah; oleh bppt. pemeriksaan teknis lapangan dilakukan oleh tim kerja teknis bawah koordinasi kepala bppt. tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada beranggotakan masing masing wakil dari satuan kerjapenuh. bagian keempat mekanisme pelayanan terdapat kontribusi nyata dalam peningkatan produk domestik regional bru to; menjalankan kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; termasuk kategori bidang penanaman modal dengan skala prioritas tinggi; menjalankan kegiatan usaha bidang pembangunan infrastruktur; menjalankan alih teknologi; termasuk kategori industri pionir; lokasi usaha berada wilayah terpencil, wilayah tertinggal, atau wilayah perbatasan; menjalankan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan atau termasuk kategori industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan produksi dalam negeri. layanan informasi beru pen sediaan informasi pelayanan perizinan dan nonpenzman melalui website http: bppt.grobogan.go.id dan pemberian pelayanan front office fo). pelayanan informasi pada bppt meliputi: layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan non perizinan; layanan konsultasi atas informasi, antara lain: peraturan perundang undangan terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan; potensi dan peluang daerah; daftar bidang usaha tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan; tata cara pencabutan perizinan dan nonperizinan; tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal; tata cara layanan pengaduan masyarakat; data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan; data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah, dan tanah; informasi perjanjian internasional bidang penanaman modal. bagian kesatu pelayanan informasi ban pelayanan informasi dan pengaduan penomoran perfilman dan nonperizman dilakukan sesuai dengan peraturan kepala bkpm tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal; apabila terjadi kesalahan data atau informasi atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan harus dilakukan perbaikan dengan cara koreksi atas perizinan dan nonperizinan dengan tembusan kepada pengelola; dalam hal bppt tidak dapat mengakses atau menggunakan spipise maka: permohonan perizinan dan nonperizinan yang lengkap dan benar tetap diterima oleh front office fo) dengan memberikan tanda terima; penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh bppt atau tanpa menggunakan spipise setelah terlebih dahulu memberi tahu secara tertulis kepada pengelola. bupati melalui sekretaris daerah secara berkala melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinanbaik. pembinaan bidang penanaman modal menjadi tugas dan tanggungjawab bppt. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemantauan melalui kompilasi, verifikasi dan evaluasi atas laporan kegiatan penanaman modal; penyuluhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan bidang penanaman modal; pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal berpedoman pad perahu ran perundang undangan bidang penanaman modal; bagian kesatu pembinaan baby pembinaan dan pelaporan dalam hal ketidakpuasan atas pelaksanaan pelayanan perizinan oleh bppt, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kepala bppt. pengaduan sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui layanan pengaduan yang tersedia pada bppt. pengaduan dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, facsimile, sms center, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia bppt. pengaduan sebagaimana dimaksud pada harus ditindaklanjuti oleh kepala bppt. dalam hal pengaduan masyarakat terhadap izin yang telah dikeluarkan apabila terbukti tidak sesuai dan atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan maka kepala bppt berwenang meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan. bagian ked pelayanan pengaduan masyarakat perusahaan yang telah mendapat seniman dang penanaman modal wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada bupati melalui bppt. laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada untuk pertama kali disampaikan paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya perizinan bidang penanaman modal. laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut: perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal dengan periode laporan triwulan jan dari sampai dengan maret), triwulan april sampai dengan juni), triwulan iii juli sampai dengan september) dan triwulan oktober sampai dengan desember); perusahaan yang telah memiliki izin usaha penanaman modal wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (dua) kali setahun dengan periode kepala bppt menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati mengenai perkembangantiap (tiga) bulan bupati melalui kepala bppt menyampaikan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang penanaman modal kepada kepala bpmf provinsi jawa tengah dan kepala bkpm ri. bagian kcd pelaporan pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; pengkajian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan bidang penanaman modal dan fasilitasi yang telah diberikan; pemeriksaan lapangan lokasi penanaman modal; dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal. ten grobogan tahun nomor diundangkan purwodadi pada tanggal fe:u~ intl{ ' ditetapkan purwodadi pada tanggal j~~ .z.o~'grobogan. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ketentuan lebih lanjut dalam penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan perijinan mengacu peraturan bupati tentang standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kabupaten grobogan. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, makalayanan perijinan kepada kepala badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten grobogan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. v , bab ketentuan penutup laporan semester januari sampai dengan juni) dan semester juli sampai dengan desember). |
rencanaan pembangunanencanaan dan pengendalian:, pembanguneselon adalah tingkatan jabatan struktural. bab susunan organisasi susunan organisasi bappeda, terdiri dari: unsur pimpinan adalah kepala bappeda,daya alam, subbidang pengembangan sumberdaya buatan, bidang sosial budaya, terdiri dari: subbidang pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, subbidang kesejahteraan sosial. bidang fisik dan prasarana, terdiri dari: subbidang permukiman dan prasarana wilayah: subbidang pengembangan kawasan ddan penganggaran program, subbidang pengendalian dan evaluasi program. bidang penelitian, pengembangan dan statistik, terdiri dari: subbidang penelitian dan pengembangan, subbidang statistik. kelompok jabatan fungsional. bab iii kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas bappedgendalian pembangunan daerah. bappedkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah: pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi:, pengembangan dan statistik: pelaksanaan kegiatan ketatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.ppeda. sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pengendalian, pelapor bappedappeda: menyusun neraca dan ketatausahappebappedappeda: paragraf sub ppeda: pengelolaan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerahppeda: mengumpulkan bahan bahan dalam penyusunan program dan kegiatan bappeda, melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan bappedappeda, melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan, pariwisatabidang ekonomi mempunyai fungsi::ekonomigembangan sumber daya alam subdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pengembangan sumber daya alamnyiapan bahan penyusunlaksanaan pelaporan kegiatrincian tugas subbidang pengembangan sumber daya alam adalah sebagai berikut:laksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan nomi sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf subbidang pengembangan sumber daya buatan: :sosial, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sosial budaya mempunyai fungsi::sosial budayamerintahan, pendidikan dan kebudayaan subbidang pemerintahan, pendidikan dan kebudpemerintahan, pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pemerintahan, pendidikan dan kebudayaanrincian tugas subbidang pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja subbidang pemerintahan, pendidikan dan kebudayasosialkesejahteraan sosialkesejahteraan sosial:rincian tugas subbidang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja subbidang kesejahteraan sosial:fisik dan prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi bidang penataan ruang,bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi: perumusan kebijakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasaranfisik dan prasaranafisik dan prasarana,fisik dan prasaranmukiman dan prasarana wilayah subbidang permukiman dan prasarana wilayrmukiman dan prasarana wilayahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang permukiman dan prasarana wilayahpenyiapan bahan penyusunlaksanaan pelaporan kegiatrincian tugas subbidang permukiman dan prasarana wilayah adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja subbidang permukiman dan prasarana wilayahkawasan dan lingkungan hidup subbidang pengembangan kawasanngembangan kawasan dan lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanaksubbidang pengembangan kawasan dan lingkungan hidupdalam bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana, penyiapan bahan penyusunlaporan kegiatan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana. rincian tugas subbidang pengembangan kawasan dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja subbidang pengembangan kawasan dan lingkungan hidup, penganggaran, pengendalian dan evaluasi program bidang perencanaan, penganggaran, pengendaliandengbidang perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi program mempunyai fungsi: perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah: b.pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan pemerintah daerah, cc. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja program pembangunan daerah: penyelenggaraan pelaporan daerahencanaan dan penganggaran program subbidang perencanaan danrencanaan danrencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang perencanaan dan penganggaran program mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah: b.penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah: rincian tugas subbidang perencanaan, penganggaran dan program adalah: menyusun rencana kerja subbidang perencanaan, penganggaran dan program, menghimpun, menyeleksi serta mengklarifikasi data perencanaan, penganggaran pembangunan daerah yang diusulkan olehrumusan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, mengumpulkan, menyusun dan mengelola data hasil perencanaan dan penganggardan evaluasi program subbidang pengendalian dan evaluasingendalian dan evaluasi program mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data laporan pengendalian dan program. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pengendalian dan program mempunyai fungsi: a.penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah: penyiapan bahan dan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah: rincian tugas subbidang pengendalian dan evaluasi program adalah sebagai berikut:pembangunan daerah daripembangunan daerah: mengumpulkan, menyusun dan mengelola data hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi program sesuai dengan tugas dan fungsinya.nelitian, pengembangan dan statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologikebijakan penelitian, pengembangan dan statistik daerah:statistik daerah: pelaksanaan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan statistik daerah, pelaksanaan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi serta rekomendasi izin bidang penelitian, pengembangan dan statistik daerahpenelitian dan pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: menyusun rencana kerja subbidang penelitian dan pengembangan: menyiapkembangan pembangunan daerah antar bidang dan seluruh satuan kerja perangkat daerah skpd), menghimpun, menyeleksi serta mengklarifikasi data penelitian dan pengembangan yang diusulkan oleh skpd untuk penentuan perencanaan pembangunan selanjutnya: menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan penelitian dan pengembangan: mengumpulkan, menyusun dan mengelola data penelitian dan pengembangan pembangunan dari seluruh skpd, rincian tugas subbidang penelitian dan pengembangan adalah: menyusun rencana kerja subbidang penelitian dan pengembangan, penyiapan bahan penyusunan kebijakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah, melakukan pengembangan teknologi untuk mendorong pertumbuhan sosial budaya daerah, melakukan koordinasi dan fasilitasi penelitian dan pengembangan dan inovasi daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian penelitian dan pengembsubbidang statisstatistik mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data, menyusun laporan serta statistik pembangunan daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang statistik mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan kebijakan statistik, penyiapan bahan untuk fasilitasi dan koordinasi data statistik daerah: pelaksanaan evaluasi kinerja statistik, pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan statistik. rincian tugas subbidang statistik adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja subbidang statistik, menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dalam menyusun data statistik, mengumpulkan, menyusun dan mengelola data, dokumentasi dan informasi bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah: mengumpulkan, menyusun dan mengelola data pelaporan statistik atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari seluruh skpd: menyebarluaskan informasi pembangunan yang berkaitan dengan data statistik daerah, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan statistikppeppeda merupakan jabatan struktural eselon ib. sekretaris bappedastruktural eselon va. bab kepegawaian para pejabat lingkungan bappedppedaberada dibawah koordinasi sekretaris bappeda.ppeda serta instansi lain sesuai dengan tugas masing masing. apabila kepala bappedappeda dengan memperhatikan senioritas kepangkatan. setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan bappedappeppeppeda dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan bappedappedaxdi rea bupati kaur propinsi bengkulu peraturan bupati kaur nomor tahun tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa yang bersumber dari apbily apbnlana dlti) i badan per usyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah glan hukum "telan diproses diteliti kibenasanyang bersumber dari apbn bagian kesatu jumlah dana dana desa yang bersumber dari apbn untuk kabupaten kaur tahun anggaran adalah sebesar rp. (lima puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bagian kedua tata cara pembagian dana desa yang bersumber dari apbn dl) dana desa yang bersumber dari apbn dibagi dengan komposisi dibagi secara merata dan dibagi berdasarkan indikator variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan geografis. rumus adalah sebagai berikut untuk desa dmi alokasi dana minimum merata dasar untuk desa alokasi dana variabel untuk desa adm) alokasi dana variabel untuk desa nilai bobot desa untuk desa total se kabupaten kaur adm jumlah seluruh alokasi dana minimum merata dasar nilai bobot desa dihitung dengan melihat jumlah dan interval masing masing variabel dengan koefisien variabel dengan rumus kjp a2kvw a3kv kg. nilai bobot desa untuk desai sekalttriat resah kabupaten kaur bagian hukum teen diproses can para teliti kebenaran al a4 nilai bobot masing masing variabel kjp koefisien variabel jumlah pendudukmiskinan (a3) variabel kesulitan geografis (a4sulitan geografis menggunakan interval (ll masing masing variabel sebagai berikut kab rumit kab kvw, dengan interval rp. rp. rp. kg, dengan interval rp. rp. rp. keteranganbagian ketiga penetapan rincian dana desa yang bersumber dari apbn dana desa yang bersumber dari apbn untuk masing masing desa dengan tercantum pada daftar lampiran peraturan bupati ini sekretariat betah kabupaten kaua bagian hukum telah diproses dan, para diteliti kebenaran era ieee tetap pat tetap esa kanan uin iaa tten kelas perma aan rsa att ara bab iii ketentuan lain laikota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuanganll bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah ditetapkan bantuan padatanggal mai sama daerah kabupaten kaur bupati kaur, bagian hukum pen permen malik diundangkan bantuan pada tanggal sekret. daerah bandar sos pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten kaur tahun nomor 3bb y3 seed eaelalelsia maa: cisisls elalsiesisss esi pis sis isi cieslrisilolelslelaisicisisisis clololslale (leigasaddn saga ajesalala slaigio i igimlola sislelejelsigis|signs isisirisisis sielsigisis bean ben aan ben deng geng dung end pang purn png pang kera kesal bara dora bea alalstalajalajajalajajajojalajal ala alajajajnja plug ir) valas alwi lulu mlololwlolw hei slsleisisisisisisisislaisisi disisipi ses sieejsieejelelejalejelelelelelels siejsisieie kan tun pan fan fan and kang kan kri alami aiololololololoioio|o lalololola slalalalalalelelalalalslelejalaas rir eiesisteisisisissieisisiejelais| telsjalsisis slelalsisislelcelelelalaislelsisis tari lslelolslalotel iso bah bold pai isl makesssgaanag agg sessilis alel palolo lola lofjenfajafsrai iri seed ellas sisisisisis lelelojeje sisisisisisisisisisis isisisisis sisisisisi8 bk0glo bener aaa hang ara pra peta pita beta ata eta kana kan lan kan solo sps rabe sisisisisis eeseesssnaasdesss maman sis sisisisis isisisisisisisisis bor bond dae doni jalar io) (sales (ee been png pen pai pel dari per kar kari kari kasi kari kas kasi kai kal kah kari kasi ar. mojo aje #inisiasi3ls sisi sisi bisisisissisisisis sisisisisi8 sasis sisisislslsiejajeigisislcisisis elelsisials (elelskeniaege kelas eksis misi sesi oi i ojajejojoj haknya ani disisipi2sela|similis fasi lau pas dln pak par sislololdic isis sisidididfaln aborsi i sla sp3 (kz sisi kari slolololo sis aladin ke. gasisisjas sis isi ie) (sisisisisis seal|sel similis sis i si8 bp cal club3 ala isl (si.lelesjelalsfelalsl inisiasi2 similis #ls hari cite|similis #2feels less esleleleteig| alestaleleta dea ape esia #ellas beng oajajoja remaja tttppppefepespa tttt alasan alas lolslelsisisie posisi s)sisi sis san ole i laleialslolmja sitisicis ka) ale sisi isizisisizisisisi sis sis ssassgs aam iwa label ia o|l han kr) isle jeleelslslalalsisiel jelelelsalala)s|2a|s sera cls jaoleisiolol isle sosial lelolsig similis alel sigi fisisisisje|z sisisisisislelsi sisisisis| (elelsisisisis ala aislalalalalajajala alalsislalslalalajalajaja slalalsjalala tenar sen krn prada hou pp) oolololwioig sisi isisisisisjelsisisisi isisisisisi sisisisisisisis| isis sis sisisjsjojojsisjsis| sfeieisi similis siege sisi isis sisisislelala llalelalalalala ala @lalalalslol sis jeisisisieisisisisis salsisisi2disisi sisi isiriris i|e mesgesagss sesar ieelelelelala sisi lelsisisieisislelsisi isisisisisisisisisis inisiasi slelalelclulolololw eialsislolelelalsisis islolulslol visual (elevasi lelasisisi isislaisjasia)si sasis isi sis isi3 mjn olojsjajojajojojaja awal slojojojojojujeljeja ajajajalsjojo sis sisisisisisisisisis sle|sisi|s|s|sisisisis|s siselsleisi3 false) als| islesalsisisisiss dessesssssass gastsss ii) masala selslelelsis naa isis isieiaieisia inti ini misi sis sisisisisisisisisis sisisisisis| sisisisisisis sisisisisisis sedaosegas sisisisis isisisieleisisisi isieisisisisis see sis sss sis seb cija kaa kat kat kari kari kari kai kai kar) cab esportes bow pen pan kada calo hain sis sisisisisig|s) sisjeisisisisis| sisiaiala sisisisisi zis jo allow al$o| ojo aisisisisisislelaisi isieisisisisi sisi sisi isis disisi sie bean our ha23 nat kiai alot to10o10 della sean jie mania) adha ieielualalmnl ala lolalual lol ojo alel elo red gigisisisi zis sisinisisis gisieigisisis (ol (slot i lele | felloflal late alot lela sal isis blalelakdelaoll elelelalalal tia ale oke aje iya sisi isisisisisjsisisisizl isjeisisisisi3 i3|3i similis jelsisisisisis iis tai sol ella pre calo sio ala (ie list isi isl ioi head2saat (rasa alalak aa? elev jelsisjai sosial seleksi (lal 2tal (slejalelejelsia uislelsidelsisi: esa sie el2 alalak ang sisisisisia han mere aan sisisislelelsis sisjelaje elelalol sieelsojololeeele ella siofelalelelala (rr ter dleleisisisisial isialeisislelalaisiaiais| isfelelefelelefere tefelels situs isssisisisiss isis ssi sgsisisisisiss (similis tie tonpoanj ica fuji sssassa| siessissassisa messages: selasa lol will disisipi sisi| disisi sisisisisisisizisi jelsialsisisisisia| isisisis ojelajajajala olelalajajalalalajajaja ajajajajajalalala jajal puri p3) "rj pt) kan ngn sisisisisisisi bisisisisisisisisisisisi misisisisisisisisi (similis opo dos sisisisisisisi (sisisisis isisisisisisi isisisisisisisisisi isisisis sisisisisisisi isisisigisisisisisisisis isisisisiaisisiaisi inisial seisieisisia| ieisisisisisisisisislaipi tejsieleisisisisis menyisir isipisisisisi isisisisisisisisisisisi isisisisis isi2i isigisis pas ssrn sanga sman ses sisieleleleja| jeisislelejajsiaisislsla| jeisislelelsiaiaisl lisis #sepsis sessissssasissi sssesssisisi (disisi ie) bsa maan peel selera para melanin in i i i kan tani kan kant kaa sisi is iit itis sisa sisisisisisis| isisisisislsislejsisisisi jelsislejsisiaisia| ejsisis sisi2eksis| sisisisieiseisisisisisi islesieisieisisis| (similis taaaanar pena tan naa salsa cnp non oren kain kai hutan kai ant kai kai aha kar cnp bon pon sislelelalels| felalalelelalsisleleala (efefelalalalalalal jelalaja ss2 kias (sessssirsisi disisipi pee pol seis ssi| pessesaasgsss mess jelas nee lalat ololelalel dolore mhololunjulol lola ola o|sinisisisisia similis sisisisisisis sisisisisisisisia bisnis anak aman jupe nan anr sol ololaigisisi bla similis jejak ssssnssgs esa jessica bani kipas opo dengan tag gaya siaisinisisis| isisisisisisisisisisisis (elemen sis is) sisi 21c| bi: sis sig isle silo siswa i3 ais| ala 2religio hip tea sasis del odore galaksi michel isi sala sici|g slelsisisisi3l elelgalasisisisi silabis sis as) psikis poselelalel sales @elagaaaa (3s disisi3is sje|sielsje|saslelsjalsje|si s|sis nisisisisisisisis ha) ir ole logo14 m1t 2isisieisi isisisisisisisisisi isi sisi similis isi disisi isisisisis pe) aja bai ian disisi sisi similis sis sisisisisssi disisi sisi is| sisi inisiasi nom ssjleja naa cal dito sisisisisi inisiasi sisisisisisisisisisisisisisisisisi isisisisirisisisis ban kenal ken kena koni ena kena keran kenal kenal kesal kera total kera koor were and dong kang band due inai doom dane bea kena kena ken kenal kena kanan kea pera ajojajaja ajajajalajajajajajojajnlalalalafm aaa njojojalajalafaja tenan elsa jugjanjanj junjung puji dum sisisisisi isisisisisisisisisisisisisisisis inisiasi isisisisisisis isisisisisisi sisieieisie|siseiejeisisisi sisi sisisisis ban gan gan dae dag dao aloloalolalaxn anal alololola alam siaisisisi isisisisisisisisisisis isis disisi disisi (sisisisisisisisis sisa sisiclsi2isleisiz isi2| ki3| salo| lisislsislsisisi8 mao alang lwi jen mjelulel kimi disisipi8 isi isisisisisisisisisis si isis inisiasi sisi sisi pel is21 not ruri sisi lang asi pasagnanaao beng pma code lola idol ojo oei pan one ona magi uno hina bad basi hal laci end sisisisis sisisisisisisisisisisisisisisisis|s|s|s sisisisisisisisis oo10 o10 olo1010 sisisisis| isisisisisisisisisisisisisisisisisisisis| isisisisisisisisis jenis sae iaisiti @isisisisisislalsisisisisisisisieinisi seisi sisisisis sisisisisisis|sisisisisis|sisi sisi s sisisisisirisisi8 solc sisisisisi isisisisis isis disisi is s sisi isis sieisisisisisisis o1010 oo1l01010 sisisisisi isisisisisisisisisisisisisisisisi8i8i8i8| sisisisisjelsisis jenloieufan pai boni pen bea ban doi bai bow bai pai basi pena pasi bener ken pon eada pisisisis disisipi2isisisisis|disisi2|similis isis slalsisi2sisi sis elim sang mnjaolo|enwiki pong sicisisi2 si2sisi sis isi similis isi isi si8i (disini2ikis il ini ocean imloulelelein joao disita of. |sislslel2 pep sea: kari lalui lolmjololmi siwon oem kololmlojlololwmi je isis rjelsisigisisisisirisi sis divisi2 risigisisis jelek della deals della bag deni png pet tts peci tai basi net ben hr) ding mos pan kan nan kan a33 sis|situs| |.i sis i8 isi3isisisisisisi ielelsislsjelsisia cicit sici jne cicit sici sisi #all2 php gelael esa lelalslalalalaisa ali sic miacsisisis sisi lalaisis| sit isi is| ali, si3| |3j3) slolalsl ola ala ssisisii (sasis sia asa sisi selama aaa diglaisisisid a)oyaejalajaja|z uonunpana . #satuan jajan ang inang natuna aeftfufh uenpafj uan anna bala ter bad buat bund si8! isisisisisi8isi is|sis|s| bisnis si2i3i2i2| | s sis sisisisis lolos yio idola dic id sisi isis isisisisisisisisi isisisisisisisisisisisisi sisi bung tes tis "oo io disisi #isisisisisisisisisisisis| sisi slssisisis is| silla lesi iafd hei sisi jsisisisisisisisisisisisis| jeisisisisisisisisisisisi jeisisisis sial telelelsistaisisisiatslalal islalsislalslalalalalalal lelajalala tele jangan minim wiji sis isi sisi isisisisisisisi disisi disisi disisi isisielsis pen sal sial siasallslelelelolalslal lslalslalslslalslalalalal lelelalala alis sisi plajlalaisi pislsjalels sisisisisisi8ic| i8 8i8 akik pig) fuel bean daan ole band dur singer sis! sisi disisipi similis sislesisisis issue| selai ini da bei pe) oil olok i sagasessasgaras sesasesssgas isis sis sisisisisisisisisisisisis sisisisisisis si3 | s sisisisis oololololw sis iissssssisssass bessssssees2 seger ooo ooo ie| eines saeersaia maa elena isisisisisisiti it iti i isisisiti i it lokal i i isi tinja sis sisisjels|sisisjsisie|sis sisisisisisisisisis|s s sislsjsis (lv sisi isisisisisisis isisisisisisi isisisisisisisisisisisis| isisisisis ssissisisiesis lejsisisisisisisisisis isisisis tan tan #alla ajo poso pend pem pai pai pama pai kari koi kari kari kari kai kai kai ari kari kari karl kai kari kai siz pisisisisisisisisisisisis rivista|si si8 isisisisi bible| omni pos dim nge sisi isisisisisisisisisi sisi i8i isisisisisisisisisisisisi (similis iri bum ojo olu meja ati isis| sisgsaassnss sis swe uses gs| sasa ala tele nori kon kel kee bora karl ken kos) ololohalalelal iba olajalgis ole gi2i gisinizisis isi disisi isisisis ti) olmlelalt tulo similis kang dalellal lala dal inolael iz diisi iriei bai bata kari siang ng oaj ong rai sis| isisisisisisisisisi sisi8 is) sisisisisisisisisisisi isisisisis al, z|g sistem.tah isi isi sisa cia solid lal si l izislols sis lslalslalalg tiga sis sib alalsisisl sisaelclela.lafal isaaalala sis ella| siswa| s|si disisi sis elsa sia aslelasias isi #eelojoigjajaals saaaasiselojela siejolsisiz hultanantununanun ana utuh anang maan ilir bila kelas iig orjerererersiel peisisisielelsisisisisial isislaisisisisisisisieisisisisisisisisi kelas ieisisisisisisisisisisisi isisisisisisieisisisisisisisisisisisisi sisi can ten pabean pena kelas oo) any ban men ina lolos imlolwisisi oldies polo lololojulel loofeol tail isisisisisis sisi sisi sisisisisisis|sisisisislsisisisisisi isi8 bad om| eat die nabati lipat sisiaisisiselalsisislesis sis similis isisisisisisisis| jelsisleigisisisis|sizisiaisisi sisi sisi (sis desa kenal koran kece donat kon koran meta tea doang me. baal dat kant pool mei donald dad buat dumai ioaeti dumai depag dead dope doel orang shang phan lang megang ajajajajnjalnjajalnfcaje ajojajalajolalnjelajalnaknfalnjeffe aja hunjgjn nlundwnj lmnjnlmal sisi isis tisisisisisi sisisisisisssisisisisisisisisisisisi krisis 2elsisesisisisisisis isissieeleaeesissisisieisi krisis dae dae dar dan pang dag land ban danh dani del baed ding ned dana due bed dari dae dar ana beri ko23 kera hei ken) ola dlialoioio dl dion sisipisisisisisisisisisi sisisisisisisisisisi sisisisisisisisisi (sisi sisieisisisisisisisisisi isisisissisisisisisisisisisisisisisisi krisis ole lelumojelmnl lalai telanjang ente bai a3) eisisisis isisisisisisi isisisis sisi sie isis sisi isis| sisi hand tj din oleh bisisisis sisisisisisi isi isisisisisisisisisisisisisisisi sisi sisisisisisisisisisisis| isisisisisisisisisisisisisisisisisisis| sisi sisisisisisisisisisisis| isisisisisisisisisisisisisisisisisisisi sisi olalele|sislalala pipa noni bobo pete emg aan iii bud sisisisisisisisisisisis| |((sisisisisisisisisisisisisisisisisisis| sisi olojolols solo1010 ooo tolol idola l0jojo0o o1s10 fasdcdassesas eesesssseesassssisis isis sisi sisisisisisi2| sisisisisisisisisisisisisis|sisisisis (isis kari kari kai kari bond ken kari kari kai hiu pan pai bei bei poi boa pon pon ben penfoubonbeijaa ato sisisisisieisi isisisiel (sisisielsisisisisisislefsialelelelalal calais apa bund ken oa) been ana ken end ke01 nag kant opa oa|o cisisisisisisisisisisisi isisisisisisisisisisisisisisisisisisisi i8isi3 kej alun pacul oon jul gjlolanlela himnjolwni nikel bea aan sisi onl nat haa esai kat ola pond pooja lele bad cuti teu o|a sisisieis sisi gizisisis eksis lola lisis|sir alleloelals bebeeloola lela iglesias shall tolalolk jolaldidigis!ichi iis dikenal dal kan, pe) sini bai mediasi pen tan lagi bam solat med tere mandi pera hei kang ine ja tpp bep ppp sis 2is jee dad aat ami: naa kang pole asia slalalslal 2el isis sosial islsisisisiselolelsigi (el ellas assad esa.aas isa (ee slejaassla ta. slzlelslalels| sesi3| esblanddasiasisisisisasslela |#sisi sisisisisisisisi similis ser ssisisiaisis sisisisis| (similis "gi "kg utuh un. angan lapar dikala didi inna mona mes tes similis| ix pbs dakar disisi elelele| sislsls 2laal gisizis sale bis elebi similis| is. ig) malala| been eimleiel pen (lb ssel isl alalalal esa sisi issisisi versi isi dom fals tes sisi| i&s|s issn its tama |
kelimtindak lanjut ketentuan dan sertatelah ditetapkan: bahw. angka diubah, sehingga keseluruhan menjadi sebagai berikutensign neon box, tin plate, balige, letter sign, papan merk nama toko perusahaan sehingga berbunyi sebagai berikut nilai strategis pemasangan reklame pada jalan kelas utama diberi bobot (empat). ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut nilai strategis pemasangan reklame pada jalan kelas diberi bobot sebesar (tiga). jalan kelas sebagaimana dimaksud pada meliputi interchange karawang barat, interchange karawang timur, interchange kalihurip cikampek, jalan ahmad yani karawang, jalan tuareg karawang, kertabumi karawang, ranggagede karawang, niaga karawang, jalan ir. juanda karawang, jalan dewi sartika karawang, jalan dr. taruna karawang, pangkal perjuangan karawang, tanjungpura rengasdengklok, tuareg surotokunto karawang, surotokunto lari: lari purwosari cikampek, jatisari cilamaya, pengulas join kotabaru, jalan ir. juanda cikampek dan kotabaru, kosambi telagasari, johar telagasari, johar telukjambe, kosambi curug, kawasan industri karawang international industrial city, kawasan industri surya cipta, kawasan industri mitra: kawasan industri kujang, kawasan industri indo taipei: kawasan karawang barat bukit golf, kawasan sedang golf, galuh mas raya, perumahan nasional kostrad lingkar tanjungpura lari, dan wilayah lainnya yang merupakan zona industri dan kawasan industri. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: nilai strategis pemasangan reklame pada jalan kelas diberi bobot sebesar (dua). jalan kelas sebagaimana dimaksud pada meliputi telukjambe pangkalan, rengasdengklok pakisjaya, batubara pakisjaya, pisangan, kemiri ibunya, rengasdengklok pedas, kuta gondok rawamerta:, ciranggon rawamerta, telagasari tempuran, telagasari krasak, dan wilayah lainnya yang tidak termasuk dalam kelas utama dan kelas ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan mengenai penghitungan nsr sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan rumusan untuk reklame papan, megaton, videotron dan large electronic display, spanduk, banner kain, poster, etalase dan branding menggunakan rumus ukuran nor (kelas jalan ns) 25y6, untuk reklame melekat dan reklame selebaran menggunakan rumus ukuran nor untuk reklame berjalan menggunakan rumus ukuran nor 25y60) bulan, dan untuk reklame balon gas menggunakan rumus satuan minggu nor) 25y9. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan mengenai perhitungan nospnor dan sprjual obyek pajak reklame (nor) batas nop jenis reklame satuan minimal per keterangan satuan papan konstruksi billboard) tidak bersinar, milik swasta painting branding pada bangunan diperlukan milik pemda hin perjanjian engan milik swasta pemilik. luas reklame papan merk tidak bersinar kurang dari milik pemda dihitung milik swasta lokasi tertutup pemasangan neon box neon sign, tahun kurang dari papan konstruksi bulan billboard) bersinar, papan dihitung merk nama toko nama tahun. perusahaan letter sign berisi pemasangan bersinar kurang dari plat logam tin plate bulan namun digit cel negara ditahun hari dihitung spanduk, banner kain spanduk, banner kain (me |minggu ena spanduk, banner kain minggu kurang dari berjalan dengan kendaraan minggu. balon udara gas diluar ruangan permanen) kali minggu tidak permanen selebaran 'em? lbr bupati karawang, ttd celtica nurrachadianastrategis reklame kelas kelas jenis reklame satuan utama kelas papan konstruksi billboard) tidak bersinar, painting branding pada bangunan milik pemda milik swasta papan merk nama toko nama perusahaan letter sign tidak bersinar milik pemda milik swasta lokasi tertutup neon box neon sign, papan konstruksi billboard) bersinar, papan merk nama toko nama perusahaan letter sign bersinar plat logam tin plate spanduk, banner kain bupati karawang, ttd celtica nurrachadiana |
peraturan bupati bengkulu selatan nomor tahun tentang pedoman sewa pakai brigade alat dan mesin pertanian (asinan)doman umum kementerian pertanian republik indonesia tanggal april tentang pengelolaan brigade alat dan mesin pertanian asinan) maka perluasinan) dinas pertanian.uangan pmk) nomor pmk. tentang pedoman pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara. berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri keuangan pmk) nomor pmk. tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor pmk tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian lembaga. peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian. peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang syarat dan pedoman pengujian dan pemberian sertifikat asin budidaya. peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang20dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan bab ketentuan umum dalam peraturan bupati yang dimaksud denganbidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang udangan. dinas adalah dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan. kepala dinas adalah kepala dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan. brigade alat dan mesin pertanian selanjutnya disingkat brigade asinan adalah barisan bantuan alat dan mesin pertanian asinan) yang dikelola oleh dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan. tarif pemakaian alat dan mesin pertanian adalah harga sewa yang dipungut atas dasar biaya sewa alat dan mesin pertanian milik dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan. objek sewa adalah alat dan mesin pertanian milik dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan. biaya operasional adalah pembiayaan atas pengundangan alat dan mesin pertanian yang antara lain mencakup biaya mobilitas bahan bakar, oli pelumas, operator, helper, kerusakan besar dan lain lain. biaya pemeliharaan adalah pembiayaan atas pemeliharaan berkala rutin sesuai buku manual alat dan perbaikan kerusakan kecil. alat dan mesin pertanian asinan) adalah alat dan mesin pertaniankelompok tani yang selanjutnya disebut oktan adalah gabungan beberapa orang petani yang menghimpun diri dalam satu kelompok karena mempunyai keserasian dalam tujuan, motif dan minat. gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis berdasarkan prinsip kebersamaan dan kemitraan. usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disebut puja adalah suatu badan usaha yang menyediakan pelayanan jasa asinan untuk mendukung tercapainya pemenuhan produksi pertanian bagi petani oktan gapoktan. pemanfaatan asinan adalah pendayagunaan asinan. petani adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pertanian bertani. operasional brigade asinan merupakan gerakan bersama antara unsur pemerintah, pemerintah daerah, jajaran tni, kelembagaan petani, serta generasi muda penggerak modernisasi pertanian. pembiayaan adalah proses pembangunan prasarana budidaya yang dilakukan secara bertahap dan teratur. sarana budidaya pertanian adalah wadah alat mesin untuk mendukung proses produksi pertanian. bab penyelenggaran sewa pakai asinan ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi objek sewa, subjek sewa, prosedur sewa dan besaran sewa brigade asinan dinas. objek sewa brigade asinan dinas meliputi traktor roda combine harvested traktor roda power thruster corn seller rice transplant pompa air subjek sewa brigade asinan dinas meliputi perseorangan pribadi, oktan gapoktan puja yang menggunakan atau menikmati pelayanan alat dan mesin pertanian milik dinas. prosedur penyewaan brigade asinan dinas sebagai berikut penyewa mengajukan surat permohonan sewa asinan dinas. surat permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada kepala dinas dengan memuat rincian sekurang kurangnya sebagai berikut data lokasi: luas lahan, jenis lahan: dan waktu pelaksanaan. dinas melakukan verifikasi permohonan penyewa. dinas menyetujui atau menolak permohonan penyewa. dalam hal dinas menyetujui permohonan penyewa, ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa antara dinas dengan penyewa. perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ditandatangani kepala dinas dan penyewa. perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat identitas para pihak, jenis alat yang disewakan, lokasi kegiatan, jangka waktu, pembiayaan, hak dan kewajiban, dan sanksi. (l) besaran tarif sewa brigade asinan dinas sebagai berikut traktor roda 15mx15m traktor roda 15mx15m corn seller rice transplant 15mx15m rincian komposisi pembagian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut pendapat asli daerah pad) 15y6 bahan bakar upah operator mobilisasi asinan perawatan dan pemeliharaan biaya sewa pemakaian brigade asinan dinas dipungut berdasarkaokumen surat perjanjian. tugas dan tanggungjawab penyewa brigade asinan dinas sebagai berikut pihak penyewa dilarang memindahtangankan asinan kepada pihak lain tanpa izin atau persetujuan dari dinas. keamanan brigade asinan dinas secara utuh berikut keselamatan operator lokasi kegiatan menjadi tanggung jawab penyewa. kehilangan atau kerusakan perlengkapan dan peralatan serta kecelakaan kerja brigade asinan selama jangka waktu perjanjian menjadi tanggung jawab penyewa. dinas membentuk tim pembinaan dan pengawasan penggunaan brigade asinan dinas yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas. tim pembinaan dan pengawasan penggunaan brigade asinan dinas melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengevaluasi operasional penggunaan brigade asinan. bab iii penutupnn, pra rasrp.rp. dan pj. sekretaris daerah kabupaten magelang, ttd syarifudin, s.h. penata indra endah wacana nip.arsip inak maka perlu disusun pedoman pengelolaan arsip inap gunagunakabupaten sanggau arsip inaktif;; penyimpanan; alih media arsip; dan perlindungan arsip. arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada berasal dari unit pengolah yang telah melewati retensi arsip aktif dan memasuki retensi inaktif berdasarkan jra. pemeliharaan arsip inaktif menjadi tanggung ; pengolahan informasi arsip;;; mendekripsi arsip; menyambut fisik arsip dengan kertas rising;f;ystem penamaannya tidak dapat disusun kembali seperti pada waktu aktif ,tidak ditata sebagaimana ketentuan tata kearsipan, terjadi campur aduk antara arsip d(l);; mendeskripsikan arsip; manuverve sekurang kurangnya memuat informasipada peraturan perundang undangan yang mengatur hal tersebut kan dari peraturan bupati ini. bagian keempat alih media arsip; dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan system elektronik tersebutkonversi,migrasi), prasarana dan sarana, penentuan prioritas yang dialih media, serta penentuan pelaksana alih media. pada searsip dalamperbaharuimerta; dan arsip yang berseberangan permanen berdasarkan oleh pimpinan unit kearsipan. daftar arsip inaktif yang dialih sediakan paling sedikit memuat: unit pengolah; nomor urut; jenis arsip; jumlah arsip; kurun waktu; dan keterangan. arsip yang bernilai guna kebaktian (residential) yang telah atau historis; dan berisi bukti dan informasi tentang kegiatan penting bagi stake digital signature (security); public key private key (akses); watermark (copyright); atau metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi. prosedur teknis alih media arsip melalui digital; memperpanjang umur simpan arsip; dan menjaga kerusakan arsip dari bencana alam, bencana sosial, tindakan c; melakukan pengendalian hama terpadu; mengatur suhu dan kelembaban ruangan;; dan keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip dinamis skuad);; meletakkan out indicator kedalam boks arsip, sebagai pengganti arsip yang dipinjam; mencatat permintaan peminjaman arsip kedalam buku peminjaman; menyerahkan arsip inaktif yang akan dipinjam kepada peminjam; peminjam menandatangani bukti peminjaman arsip dalam buku peminjaman; mengontrol waktu pengembalian arsip dan melakukan konfirmasi kepada peminjam;;, aslinya pit. kepala bagi^n cum dan ham, bambang, sh, m.hum penata nip. lampiran nomor tentang keputusan bupati sanggau. tahun pedoman pengelolaan arsip inaktif lingkungan pemerintah kabupaten sanggau.yimpanan arsip inaktif; dan alih media. dan lain lain nomor definitif folder dan boks; .lokasi simpan (ruangan dan nomor rak); jangka simpan dan nasib akhir; dan kategori arsip. daftar arsip inaktif digunakan sebagai sarana penemuan kembali arsip dan sebagai sarana pengendali arsip. contoh daftar arsip inaktif daftar arsip inaktif kop surat (diisidengan kop lembaga)akhir kategori arsip tempat, tanggal, bulan, tahun jabatan tandatangan pejabat yang mengesahkan nama petunjuk pengisian. kolom diisi dengan media arsip, kondisi, dan lain lain; kolom diisi dengan nomor definitif folder dan boks; kolom diisi dengan lokasi simpan yang mencakup ruangan dan nomor boks; kolom diisi dengan jangka simpan dan nasib akhir; kolom diisi dengan kategori arsip, merupakan arsip vital,rencanakeija penataan arsip inaktif dan daftar ikhtisar arsip;; arsip personal file: pemberkatan sesuai nomor induk pegawai nip) atau nomor induk karyawan nik)atauketerangan khusus; ukuran asli fotokopi media simpan pilih kertas peta kondisi fisik pilih baik rusak jumlah folder satuan folder boks boks sementara duplikasi pilih ada tidak manuver kartu deskripsi (mengolah., portable network graphics png), dan portable document format pdf)contoh berita acara: berita acara alih media arsip nomor . pada harian. tanggal .bulan.tahun.yang bertandatangandibawahini(tempat),.(tanggal) kepala unit kearsipan jabatan*) ttd nama tanpa gelar**) nip contoh: daftar arsip alih media organisasi arsip nasional republik indonesia unit pengolah bagian hukum dan perundang undangan jenis arsip media arsip jumlah alat waktu keterangan1 semula menjadiket elektronik format pdf berkas scanner canon image formula dr c225w desember berkasberisikt bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya pit. kepala bagian hukum dan ham, bambang sh, m.hum penatauraian tugas jabatan administrator dan pengawas pada utd rsd h belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan utd rsd bukit menoreh tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. utd rsd bukit menorebukit menorebukit menorehbukit menoretugas dan uraian tugas jabatan administrator dan pengawas pada utd rsd bukit menoreh kabupaten magelang direkturbukit menoreoordinasikan, perencanabukit menoreh. menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran utd rsd bukit menoreh. menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunankepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan barang milik daerah, kelembagaan, penatalaksan tugas memimpin pelaksanaan tugas seksiseksi pelayanan, melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksitugas memimpin pelaksanaan tugas seksiseksi,. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksibagan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah rumah sakit daerah bukit menoreh kabupaten magelang direktur pan komitemedis komite lainnya pemeriksaan nan ane pan pamong internal eni umum dan kepegawaian pelayanan penunjang buangan pemadaman an . pia mei ptp instalasi |) jabatan instalasi jabatan fungsional fungsional sep erp uga bupati magelang, syarifudin, s.h. membina ttd nip. zaenal arifinbukit menoreh kabupaten magelang pada dinas kesehatan yang selanjutnya disingkat utd rsd bukit menorebukit menoreh. klasifikasi utd rsd bukit menoreh adalah kelas bab iii kedudukan utd rsd bukit menorebukit menorebukit menorehdan kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi utd rsd bukit menorbukit menorebukit menorebukit menorebukit menorebukit menoreh menyelenggarakan fungsi: penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran utd rsd bukit menoreh, penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan internal utd rsd bukit menorebukit menoredan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. staf medissyang merupakan lanjutan rencana kerja pemerintahplafon anggaran sementara, penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerahagustus syarifudin, s.h. bupati magelang, pembina nip.uangan dan aseuangan dan aset daerah. kepala badan adalah kepala badan keuangan dan aset daerah. sekretariat badan adalah sekretariat badan keuangan dan aset daerah. bidang adalah bidang pada badan keuangan dan aset daerah. subbagian adalah subbagian pada badan keuangan dan aset daerah. subbidang adalah subbidang pada badan keuangan dan aseb tugas dan fungsi bagian kesatu badan badan dipimpin oleh kepala badan berkedudukan bawah dan bertanggung kepada bupati melalui sekretaris daerah. yang jawabsebagiuangan dan aset daerah; perumusan kebijakan bidang keuangan dan asettansi dan pelaporan keuangan daerah; pengelolaan barang milik daerah; pelaksanaan fungsi selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat ketatausahaan barang; pelaksanaan administrasi badan keuangan dan aset daerah; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan badan keuangan dan asetkeuangan dan asetanggaran bidang anggaran anggaran yang dipimpin oleh berkedudukan kepala bidang bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. bidang anggaran mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah. bidangnggaran; perumusan kebijakan teknis bidang anggaran; mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan kua pas dan kuda pas perubahan; mengoordinasikan penyusunan rka dpa skpd dan atau rap dpp skpd; penyusunan peraturan daerah tentang apbd dan apbd perubahan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd dan apbd perubahan; penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran skpd; anggaran perencanaan mengoordinasikrumusan kebijakan pemberian tunjangan tau tambahan penghasilan pegawai; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang anggaranggaran, terdapat kelompok substansi pengendalian dan pelaporan anggaran yang dipimpin oleh sub koordinator pengendalian dan pelaporan anggnggaran. bagian kelima bidang perencanaan anggaran subbidang perencanaan anggaran dipimpin oleh kepala subbidang perencanarencanaan anggaran mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan perencanaan anggaran pendapatan, pembiayaan daerah. subrencanaan anggaran; penyiapan bahan penyusunan kua pas dan kuda pas perubahan; penyiapan bahan mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan; penyiapan bahan mengoordinasikan perencanaan belanja daerah; penyiapan bahan mengoordinasikan perencanaan pembiayaan; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang perencanaenam subbidang penyusunan anggaran subbidang penyusunan anggaran dipimpin oleh kepala subbidang penyusunyusunan rancangan apbd, verifikasi rka dan menyusun nota keuangan. subbidang penyusunan anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada memantau, pelaksanaan belanja dan menyelenggarakan fungsi perumusan bahan perencanaan pada subbidang penyusunan anggaran; pelaksanaan verifikasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; penyusunan dan review rka skpd perubahan rka skpd, rba blue dan ppid; penyusunan nota keuangan rancangan apbd dan perubahan apbd;gevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang penyusuntujuh bidang perbendaharaan bidang perbendaharaan dipimpin oleh kepala bidang perbendaharbendaharaan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangbendaharaan; perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan; mengoordinasikan pengelolaan kas daerah; mengoordinasikan ketatausahaan keuangan; pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan skpd, blue dan ppid; penyusunan analisis lapor tang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd; penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharabendaharaan, terdapat kelompok substansi pengelolaan kas daerah yang dipimpin oleh sub koordinator pengelolaan kasbendaharaan. bagian kedelapan subbidang belanja daerah subbidang belanja daerah dipimpin oleh kepala subbidang belanja daerah yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan. subbidang belanjabelanja daerah. subbidang belanjabelanja daerah; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang belanja daerah; pelaksanaan ketatausahaan belanja daerah; pelaksana; pelaksanaan proses penerbitan sp2d dan daftar pengantar sp2d serta pendistribusian lembar sp2d; pengkajian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan spj gaji dan non gaji; pengadministrasian pemungutan dan pemotongan perhitungan pihak ketiga pppelaksanaan meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen spp serta melaksanakan proses penerbitan spp; pembinaan terhadap skpd dalam hal pelaksanaan perbendaharaan; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang belanja daerahmbilan subbidang akuntansi dan pelaporan subbidang akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh kepala subbidang akuntansi dan pelaporan yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perbendaharaan. subbidang akuntansi dan pelapoistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. subakuntansi dan pelaporan; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan; pelaksana secara sistematis dan kronologis; pelaksanaan posting transaksi dalam buku besar secara periodik; penyusunan laporan keadaan posisi kas daerah secara periodik; pelaksanaan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap transaksi non kas (bukti memorial); pelaksanaan konsolidasi laporan pendapatan dan belanja berdasarkan laporan skpd, blue dan ppid secara periodik (bulanan, triwulanan, semester dan tahunan)kepala daerah ten tang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd; pelaksanaan pembinaan ten tang penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang akuntansi dan pelaporanpulpengelolaan barang milibarang milik daerah mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanabarang milik daerah; perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah; pelaksanaan tugas pengurus barang pengelola berdasarkan peraturan pengelolaan barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah, standar harga dan standar kebutuhan barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi pemusnahan barang milik daerah yang telah disetujui oleh bupati; pelaksanaan koordinasi pemindahtanganan dengan cara penjualan barang milik daerah dengan instansi pemerintah yang mempunyai fungsi pelayanan penjualan barang milik negara daerah; pelaksanaan koordinasi penetapan pejabat pengelola barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi penetapan status penggunaan barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi ketatausahaan (pencatatan, inventarisasi dan pelaporan) barang milik daerah dalam penguasaan pengelola barang; pelaksanaan koordinasi penilaian barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi pembinaan sumber daya manusia pengelola barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi pengamanan barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi pemeliharaan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang; pelaksanaan koordinasi pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang; pelaksanaan koordinasi penyelesaian tuntutan kerugian daerah; pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah; penyelenggaraan sistem pengendalian intern bidang pengelolaan barang milik daerah; penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pengelolaan barang milik daerah; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan barang milibarang milik daerah, terdapat kelompok substansi perencanaan dan penghapusan yang dipimpin oleh sub koordinator perencanaan dan penghapubarang milik daerah. bagian kepe las subbidang ketatausahaan subbidang ketatausahaan dipimpin oleh kepala subbidang ketatausahaan yang berkedudukantatausahaan, penilaian dan pelaporan barang milik daerah. subbidang ketatausahketatausahaan; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketatausahaan barang milik daerah; pelaksanaan tugas selaku pembantu pengurus barang pengelola, yaitu: membantu meneliti dokumen dan menyiapkan bahan pertimbangan usulan penggunaan dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan barang milik daerah kepada pengurus barang pengelola;arang milik daerahkoordinasi dan penyiapan dokumen penetapan pejabat pengelola barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi dan penyiapan dokumen penetapan status penggunaan barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi dan penyiapan dokumen pencatatan dan inventarisasiilaian barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi dan penyiapan dokumen penyusunan laporan barang pengelola; pelaksanaan koordinasi dan penyiapan dokumen kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi dan penyiapan dokumen pengelolaan dan pengembangan sistem informasi barang milik daerah; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang ketatausahaduabelas subbidang pengamanan dan pemanfaatan subbidang pengamanan dan pemanfaatan dipimpin oleh kepala subbidang pengamanan dan pemanfaatan yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pengelolaan barang milik daerah. subbidang pengamanan dan pemanfamanan dan pemanfaatan barang milik daerah. kepala subbidang pengamanan dan pemanfaamanan dan pemanfaatan; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah; pelaksanaan tugas selaku pembantu pengurus barang pengelola, yaitu:; membantu meneliti dokumen usulan pemanfaatan dalam pengaturan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; dan melaksanakan koordinasi penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan dokumen pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang; pelaksanaan koordinasi pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang; pelaksanaan koordinasi dan penyiapan dokumen pengaman hukum barang milik daerah dengan instansi pemerintah terkait; pelaksanaan koordinasi dan penyiapan dokumen pemeliharamanfaatyelesaian tuntutan kerugian daerah; pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang pengamanan dan pemanfaattigampatberita paten cirebon, cirebon, bahwa berdasarkan ketentuan huruf peraturan daerah nomor tahun tentang pemilihan kepala desa, dan zmenetapkan peraturan bupati, bahwa berdasarklu diteseleksi tertulis dan seleksi wawancara dilaksanakan setelah bakal calon kepala desa dinyatakan lolos penelitian dokumen administrasi. materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pengetahuan umum, ditetapkan oleh panitia pemilihan. nilai hasil seleksi tertulis dan seleksisetelah memenuhi persyaratan sebagai calon kepala descalon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam berita acara penetapan. hasil penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.: pengalaman kerja lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, danviiidibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. proses penghitungan suara dilaksanakan tpsnitia tps menyerahkan hasil perhitungan suara kepada panitia pemilihan sesaat setelah perhitungan suara pada tps telah selesai yang dituangkan dalam berita acara penyerahan. rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam dari tiap tps dilaksanakan setelah ditandatanganinya berita acara menyerahkan hasil perhitungan suara. proses rekapitulasi suara dilaksanakan kantor desahasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasikeseratusbelakang warna merah, mengenakan pakaian bebas rapih:akuntabel, dan mematuhi protokol kesehatan corona virus disease,panitia pemilihan menyerahkan surat suara kepada panitia tps berdasarkan jumlah dpt ditambah ,5y6 (dua koma lima keseratus) surat suara cadangan. penyerahan sebagaimana dimaksud pada diserahkan (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai pada tps. penyerahan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara penyerahan. bab penugasan kepada desa panitia pemilihan kabupaten dapat menugaskan kepada pemerintah desa untukdalam.tata cara pemberian bantuan pemilih pemilih tuna netra, tuna paksa, atau yang memiliki halangan fisik lain dalam memberikan suaranya pada pemilihan kepala desa netra, tuna p:xiixiii tahap: wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar, dalam hal calon kepala desa bertempat tinggal wilayah yang sama memiliki jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf maka penetapan kepala desa terpilih melalui pemungutan suara ulang. bab xiv tata cara pengesahan camatnyelenggara. laporan disampaikan secara tertulis yang berisi:dan menghadirkan saksi saksi ataslanjut laporan pelanggaranpvibab xvii penerapan sanksi pelanggaran protokol kesehatan calon kepala desa, panitia pemilihan, panitia tps(l), meliputi: teguran lisan, teguran tertulis teguran tertulis ii, dan diskualifbukumacevpit. kepala bagian hukum, (ek "al (abdul gak lal,sh,mm pangkat, pembina utama muda ship:tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat panitia tps adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara sampai dengan penghitunggugus tugas kabupaten adalah penanganan dan pencegahan corona virus disease tingkat kabupaten, satuan tugas kecamatan adalah satuan tugas penanganan corona virus disease kecamatandukungan apb des dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan dalam kondisi corona virus disease biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dan dipergunakan untuk administrasi,, dan atau h.pelaksanaan protokol kesehatan corona virus disease perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan bupati. pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaksanaan pemilihan dimasa pandemi pelaksanaan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan peneten kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati. bab pembentukan sub kepanitiaan kecamatantahap persiapan pelaksanaan tahapan persiapan dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan virus corona disease: perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. struktur keanggotaan panitia pemilihan terdiri atas: ketua: wakil ketua: sekretaris, bendahara, dan anggota.:jumlah pemilih masing masing tps dibatasi paling banyak (lima ratus) dpt. panitia tps dibentuk dengan jumlah (lima) orang untuk (satu) tps. struktur keanggotaan panitia tps terdiri atas: ketua: sekretaris: dan anggota. panitia tps ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihpemilihan sebagaimana dimaksud pada diawali dengan kata kata sebagai berikut:tvii tahap pencalonan tahap pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran, seleksiseleksi tertulis dan seleksi wawancara dilaksanakan setelah mendapat izin pelaksanaan dari satuan tugas corona virus disease kabupatekeseratusada kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan memasukkkal calon kepala desa yang mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa harus dinyatakan lulus seleksi tertulis dan seleksi wawancara oleh panitia pemilihanadministrasi berkenaan dengan berlakunya) dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah dprd kabupatenrangkat daerah yang membidangimbidangi sehingga berbunyi sebagai berikut,rta diantara dan ditambahkan (satu) yakni za)2amenunjuk skpd terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada kepala skp18 november ditetapkan polewali kepala bagian hukum dan pada tanggal november perundang undangan,peraturan bupati purworejo nomor tahun menimbang bahwa kegiatan penambangan bahan galian pada alur sungai bogowonto dalam batas kearah hilir dibawah jembatan living, sampai dengan arah hulu atas jembatan imam pro, wilayah kelurahan baledono, tambakrejo dan desa sidomulyo mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan meresahkan masyarakat sekitarnya, bahwa guna melindungi kelestarian alam dan mengendalikan dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan, maka dipandang perlu untuk melarang kegiatan penambangan bahan galian pada areal tersebut: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf dan maka perluindustrian, perdagangan, pertambangan dan penanaman moda kerja dinas perindustrian, perdagangan pertambangan dan penanaman modal kabupaten purworejo. kept.san bupati purworejo nomor tentang pembentukan tim pembina pengawasan dan pengendalian bidang pertambangan dan energi memperhatikan hasil rapat koordinasi bidang pertambangan tanggal november penambangan pengambilan bahan galian pada lokasi tersebut pada sepanjang untuk kepentingan sendiri tetap diperbolehkan dalam batas arah hulu atas jembatan living sampai dengan arah hilir bawah jembatan imam pro, setelah mendapatkan izin dan persetujuan tertulis dari kepala kelurahan atau kepala desa setempat. bab iii sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang dimuat pada bab dan peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan bahan galian. bab ketentuan lain lain kepala kelurahan baledono, kepala kelurahan tambakrejo dan kepala desa sidomulyo wajib untuk ikut serta mengamankan dan memantau pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masingmemutuskan:bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan bahan galian adalah unsur unsur kimia, mineral mineral, biji biji dan segala macam batuan yang merupakan endapan endapan alam seperti batu, pasir, pasir batu, pasir urug, tanah liat dan lain lain. tujuan komersial adalah tujuan untuk diperjualbelikan kepada pihak lain atau sebagai mata pencaharian. penambangan untuk keperluan sendiri adalah pengambilan bahan galian dengan tujuan akan dipergunakan sebagai bahan untuk bangunan milik sendiri. bab larangan kegiatan penambangan dilarang melakukan kegiatan penambangan pengambilan bahan galian untuk tujuan komersial pada alur sungai bogowonto dalam batas kearah hilir bawah jembatan living, sampai dengan arah hulu diatas jembatan imam prokd) peraturan bupati sleman nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada korban bencana alam dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati sleman, menimbang bahwa untuk mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena bencana alam pemerintah daerah perlu memberikan bantuan keuangan: bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada korban bencana alam, perlu menetapkan peraturan bupati tentang bantuan keuangan kepada korban bencana alabantuan keuangan kepada korban bencana alam. dan penanggulangan bencana yang selanjutnya disingkat badan kesbanglinmas adalah badan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kabupaten sleman. bantuan keuangan kepada korban bencana alam yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada korbankorban bencana alam ialah setiap orang yang menderita sakit atau meninggal dunia, termasuk yang mengalami kerugian akibat rusaknya rumah tinggal yang disebabkan oleh bencana alamoleh badan kesbanglinmas dan atau camat dan atau kepala desa kepada bupati. laporan camat dan atau kepala desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis sebagai tembusan kepada kepala badan kesbanglinmas pb. bantuan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada: korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal dunia: dan atau korban bencana alam yang mengalami kerusakan rumah tinggal. korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal dunia,alam wilayah kabupaten sleman: petugas atau relawan yang terdaftar pada bidang penanggulangan bencana badan kesbanglinmas pb, yang terkena dampak pada saat melakukan tugas dalam penanganan bencana alam wilayah kabupaten slemansleman.ian rusak):, ccrusak dan tidak bisa dipertahankan. bagian ketiga besaran bantuan pasai besaran bantuan: korban meninggal dunia diberikan bantuan berupa uang duka sebesar rp2. (dua juta rupiah) per orang: korban yang menjalani rawat inap diberikan bantuan berupa biaya pengobatan paling banyak sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah) per orang: cc. korban yang menjalani rawat jalan diberikan bantuan berupa biaya pengobatan paling banyak sebesar rp200. (dua ratus ribu rupiah) per orang: rumah tinggal rusak berat diberikan bantuan paling banyak sebesar rp2. (dua juta rupiah) per unit bangunan: rumah tinggal rusak sedang diberikan bantuan paling banyak sebesar rp1. (satu juta rupiah) per unit bangunan: rumah tinggal rusak ringan diberikan bantuan paling banyak sebesar rp500. (lima ratus ribuadan kesbanglinmas pb. badan kesbanglinmas dalam melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait. mekanisme pemberian bantuan korban bencana alam sebagai berikut: badan kesbanglinmas: badan kesbanglinmas dalam melakukan verifikasi dan kajian dampak bencana dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait: badan kesbanglinmas:bab pelaporan pasai kepala badan kesbanglinmaspebruari wakil bupati sleman, sri purnomo diundangkan sleman. pada tanggal febr dasar dan sekolah menengah pertamsekolah daerah untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. pasaiubah sebagai berikut: penyebutan nomenklatur dinas pendidikan diubah sehingga berbunyi dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga: ketentuan dalam huruf huruf dan huruf diubah sehingga pasai berbunyi: guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap,ketentuan dalam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala sekolah wajib melaporkan realisasi keuangan bossa kepada kepala dinas paling lama (lima) hari setelah semester bersangkutan berakhir. format laporan realisasi keuangan bossa diatur oleh kepala dinasi januari sekretaris daerah kabupaten sleman, sutrisno berita daerah kabupaten sleman tahun 2011nomor seri |
sanaale pelan patop hee dae dayalamsetelah angka ditambahkan (satu) angka, yakni angka sehingga berbunyi sebagai berikut: pekerjaan pemungutan pbb kompensasi besaran ketetapan pbb per desa rp spot tertatih) ejsoocnarn sa. 3s00000s00| case0 mayor samooooo| asa mamamoo eamooooo0| 2a keterangan angka pekerjaan pemungutan pbb: besaran ketetapan merupakan jumlah nop suatu daerah desa. kompensasi untuk perangkat desa dan jajarannya diberikan secara proposional sesuai tugas pokok dan fungsinya. ketentuan dalam angka romawi standar harga jasa huruf biaya perjalanan dinas pada: angka perjalanan dinas dalam provinsi pada keterangan huruf diubah sehingga huruf berbunyi, jarak lokasi dimaksud adalah jarak dari kedudukan kantor instansi pemberi tugas. top anna angka perjalanan dinas dalam negeri luar provinsi) diubah sehingga angka berbunyi sebagai berikut: bebe snn padi ma) tempat tuan keterangan wilayahprovinsi bantentimurbaratjabodetabekjakarta, tangerang depok, bogor, bekasi menahan, aiu merilis lana mah perak, nun empat tujuan keterangan elo wilayah provinsiluar pulau jawa dantr, dan kasaketentuan angka perjalanan dinas dalam negeri luar provinsi): selama lamanya (tujuh) hari kerja untuk satu tujuan luar pulau jawaketentuan dalam angka romawi standar harga jasa huruf kegiatan pengembangan sumber daya manusia pada: angka pengiriman pendidikan dan pelatihan pns pada ketentuan diubah sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikut: ketentuan angka pengiriman pendidikan dan pelatihan pnsdae daya hari standar harimendapatkan uang harian dalam bentuk uang transportangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai pada huruf konsumsi dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: kelompok unsur kegiatan besaran rp) ja. gaji upah: . pengarah diklat jpl jpl menit . narasumber instruktur jpl pusat jpl daerah . i).11m teaching dan olahraga jpl . penguji jpl pusat daerah . penatalaksanaan diklat harian goal jpl gol jpl uang saku peserta dihapus. 'c. biayaperjalanan . bantuantrans atom pengajar luar daerah daerah bantuan trans penata laksana saran diklat bantuan trans atom peserta (d. sewa asrama tpe kamar akomodasi hari tipe sembada) kamar hari atau orang hari tipe (di luar sembada) orang hari 'e. sewa ruang kelas tipe (kapasitas s.d. hr daa man . tipe kapasitas400rg) |. sembada hr diluar sembada hr billboard meeting hr lapangan mobilitas modul paket untuk diklat prajabatan maha pengen teu toy tesha penata den hee tapa |
neolu pengaturan pemasangan alat peraga kampanye untukg meta(la), sehingga berbunyi:(la) alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk: reklame billboard, reklame megaton, reklame kain dan sejenisnya atau dari bahan lainnya yang berupa antara lain spanduk, banner, umbul umbul, dan rontok, reklame neonbox, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, pat pra teri bi: brand reklame suara, reklame film slide, reklame peragaan, reklame dengan cahaya, reklame tine plate, reklame baliho, reklame shop sigmanadan aset daerah apabila menggunakan barang milik daerah. antara dan disisipkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi: pemasangan alat peraga kampanyemasa kampanye pemilu dengan ketentuan sebagai berikut: alat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan baliho hanya diperuntukkan bagi partai politik yaitu (satu) unit untuk (satu) desalat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan baliho dapat diperuntukkan bagi calon anggota dpd yaitu (satu) unit untuk (satu) desa, alat peraga kampanye dalam bentuk bendera dan umbul umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota snap meta pada zona kampanye yang telah ditetapkan oleh kpu kabupaten sleman. alat peraga kampanye dalam bentukkampanye yang telah ditetapkan oleh kpu kabupaten sleman. ketentuan diubah, sehingga berbunyi:nanggung jawabomisi pemilihan umum kabupaten memerintahkan penanggung jawab kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada untuk melakukan pembongkaran dan atau pencabutan dan atau pemindahan alat peraga kampanye. ketentuan diubahbaut, ana metaseratus lima puluhdiubah sehingga berbunyi:uan polisi pamong praja dalam bentuk tindakan pembongkaran dan atau pencabutan dan atau pemindahan alat peraga kampanye. ren tes meta antara dan disisipkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi: penanggung jawab kampanye yang melanggar ketentuan dilakukan penertiban. penertiban dilakukan oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan rekomendasi dari panitia pengawas pemilu kabupaten dalam bentuk tindakan pembongkaran dan atau pencabutanhartono berita daerah kabupaten sleman tahun nomor seri mean bi: bete len melati: pak pan teadengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sumatera barat, menimbang: bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dengan cara penguasaan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, harga yang wajar dan penyebaran yang merata akan mempercepat pembangunan yang adil dan merata serta terjadinya peningkatan perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat dapat mewujudkan, bahwa usaha ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta dukungan dan peran aktif badan usaha bidang ketenagalistrikan dapat membantu percepatan ketersediaan tenaga listrik provinsi sumatera barat khususnya untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik: bahwa dengan beralihnya kewenangan sub urusan ketenagalistrikan dari pemerintah daerah kabupaten kota pada pemerintah daerah provinsi perlu dilakukan penyesuaian kembali dalam rangka pelaksanaan usaha ketenagalistrikan oleh pemerintah daerah dan atau badan nagalistrikandiantara ketentuan dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikutjenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk jenis usaha pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau jenis usaha penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan satu kesatuan usaha dengan usaha penyediaan tenaga listrik untuk jenis usaha transmisi tenaga listrik dan atau distribusi tenaga listrik. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutpemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam dan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dihapus. ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut kesepakatan penggunaan secara tidak langsung terhadapgubernur. penunjukan lembaga penilai independen sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. diantara bagian kedua dan bagian ketiga bab disisipkan (satu) bagian, yakni bagian kedua sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keduterdiri ataspemanfaatan tenaga listrik. usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh. badan usaha sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan. klasifikasi, kualifikasi, dan atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalampenyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada meliputi izin usaha penunjang tenaga listrik dan izin operasi. izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada merupakan izin usaha penunjang tenaga listrik oleh badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada dikecualikaketentuan huruf dan huruf diubah dan ditambah huruf sehingga berbunyi sebagai berikut persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputidilakukan, jadwal pembangunan, jadwal pengoperasian, kesepakatan antara pemohon dan calon pembeli tenaga listrik untuk usaha pembangkitwilayah usaha yang telah ditetapkan oleh menteri bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan rekomendasi dari gubernur dan rencana, izin lokasi untuk pemanfaatan atau penguasaan tanah, izin penggunaan pemanfaatan sumber daya air, dan il. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan dibidang pengelolaan lingkungan hidup. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh pemohon dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik dengan memperhatikan rukh. tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.dalam hal tertentu,diantara paragraf dan paragraf bagian ketiga bab ditambahkan (satu) paragraf, yakni paragraf sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf izin usaha penunjang tenaga listrik usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penunjang tenaga listrik. untuk mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik badan usaha penunjang tenaga listripenunjang tenaga listrikuntuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih besar dari dilaksanakan setelah mendapat izin operasi dari gubernur. penyelenggaraanpada dengan kapasitas sampai dengan kva dilakukan berdasarkan pendaftaran. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: izin operasi diberikan sesuai dengan peruntukannya, yaitutenaga listrik untuk kepentingan umum, dan atauketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikrepublik indonesia nomor tahun tentang instalasi ketenagalistrikanperaturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tahun tentang tata cara akreditasi pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik,kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat persetujuan dari gubernur. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara tertulis kepada gubernur dengan dilengkapi: identitas pemohon, nomor pokok wajib pajak, tata letak lingkungan, dan denah instalasi tenaga listrik. surat keterangan tanda pendaftaran diberikan untuk jangka waktu paling lama (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dengan peraturan gubernur. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutmengutamakan produk dan potensi daerah. ketentuan diubah dan ditambahkan yakni sehingga berbunyi sebagai berikutmelampirkan paling sedikit kesepakatan jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenagasebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang telah ditetapkan dalamdan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, maka gubernur: menunjuk lembaga inspeksi teknik, memberikan nomor registrasi, dan menerbitkan sertifikat laik operasi. dalam hal pada daerah belum terdapat lembaga inspeksi tekniksetelah mendapat penugasan dan nomor registrasi dari gubernur. masa berlaku sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk penunjukan lembaga inspeksi teknik dan penomoran registrasi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:. pengaturan instalasi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. diantara bab vii dan bab viii ditambahkan satu bab yakni bab vii sehingga berbunyi sebagai berikut bab vii pembiayaan 65aketentuan bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bab sanksi administratif ketentuan dan diubah, serta ditambahkan dan dan sehingga berbunyi sebagai berikut setiap orang yang melanggar ketentuan dalamhuruf dan huruf dapat dicabut apabila pemegang izin usaha dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajib dan untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik teguran tertulis dapat dilakukan (satu) kali apabila membahayakan keselamatan ketenagalistrikan. dalam hal pemegang izin usaha yang dikenakan sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis belum melaksanakan kewajibannya, gubernur memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara yangusaha sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan kepada pemegang izin usahdalam hal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap izin usaha jasa penunjang tenaga listrik maka pencabutan izin tidak menghapus kewajiban pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik kepada pihak ketiga. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus peraturan gubernurwenangan dalam sub urusan ketenagalistrikan yang terdapat dalam huruf cc. pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, secara keseluruhan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dalam melakukan urusan ketenagalistrikan. kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota yang selama ini diberikan untuk melakukan penetapan perizinan ketenagalistsudah tidak sesuai dengan ketentuan regulasi pemerintahan daerah yang berlaku saat ini. konsekuensi atas perubahan undang undang tentang pemerintahan daerah mengakibatkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana yang ditetapk dan beberapa peraturan menteri energi dan sumber daya mineral yang selama ini mengatur kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota secara otomatis ditarik menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. kewenangan yang ada pada pemerintah daerah kabupaten kota secara otomatis tidak dapat lagi diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. perubahan kewenangan ini sangat perlu segera ditindaklanjuti sehubungan dengan ketersediaan tenaga listrik sangat penting artinya bagi masyarakat yang ada daerah, oleh sebab itu perlu dibuat regulasi yang sesuai dengan kewenangan dalam undang undang tentang pemerintahan daerah sehingga perubahan kewenangan yang ditetapkan dalam undang undang tentang pemerintahan daerah tidak mempengaruhi penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik provinsi sumatera barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan ketenagalistrpenyelenggaraan ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah berupa perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terkait. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas sama penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan bersama jaringsaha ketenagalistrikan,: peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor tahun tentang ketenagalistrikan lembaran daerah provinsi sumatera barat tahun nomor berita daerah provinsi sumatera barat tahunangka bagian keduiprovinsi sumatera barat tahun nomoketenagalistrikan. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang ketenagalistr: ketentuan angka angka angka diubah, dan angka angka angka angka angka angka angka angka dan angka dihapus, serta diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yakni angka 17a, diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yakni angka 2la, diantara angka dan angka disisipkan (dua) angka, yakni angka 25a dan 25bdihapus. dihapus. dihapus dinas energi dan sumber daya mineral yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang membidangidihapus. pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. 17a. pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat pik adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan2ldihapus25a25bdihapus dihapus dihapus dihapusketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan daerah. peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup daerahketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut kewenanganukh, cc. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrikizinnyadalam negeri atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam neger,gubernurrukprd. penyusunan rukh sebagaimana dimaksud pada harus memprioritaskan pemanfaatan sumber energi primer yang ramah lingkungan untuk penyediaan tenaga listrik. (2a) rukh ditetapkan untuk kurun waktu (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit (tiga) tahun sekali. rukh sebagaimana dimaksud padadaerah dapat dilakukan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh pemerintah daerah(la) badan usaha milik daerah yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroanpada pemerintah daerah menyediakan dana sesuai kemampuan keuangan daerah |
aan lembaran daerah kabupaten pasaman tahun peraturan daerah kabupaten pasaman nomor tahun tentang urusan kewenangan daerahurusanrancangan peraturan daerah kabupaten pasaman nomor . tahun tentang urusan kewenangan daerah umudan transmigrasi. urusan pemerintahan konsumen yang diserahkan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. bahwa berdasarkan ketentupenentuan potensi yang dimiliki daerah mengacu pada produk domestik regional bruto pdrb), mata pencarian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangtahun nomor pama,urusan kewenangan daerah diterbitkan oleh bagian hukum dan ham sekretariat daerah kabupaten pasaman tahun dengan persetujuan bersama,urusan kewen. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten pasakonsumekonsumen yang menjadi kewenangan daeraherdasarkan potensi yang dimiliki daerah maka urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan pemerintah daerah meliputi bidang perikanan, pariwisata, cc. pertanian, kehutanan, energy sumber daya mineral perdagangan perindustrian. urusan pemerintahan konsumen yang tidak tercantum dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati setelah urusan pemerintahan konsumen tersebut mendapat penetapan daritercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan berpedoman pada lampiran undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahdaerahkonsumepembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pasamandidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbangmemiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, maka peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang perubahan peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang penyelenggaraankota pekalong adalah pemerintah pusat. provinsi adalah pemerintah, pendidikan anak usia dinierdasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan anak usia dini dan pendidikan formal. pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjangdasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari taman kanak kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertamusia (nol) sampai (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anakusia (dua) sampai (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak. satuan pendidikan anak usia dini sejenis,aud dan pnfaud dan pnfkota pekalongan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, seperti pengetahuan, ketrampilan dan seni budaya batik, serta karakter masyarakat kota pekalongan yang penuh dengan nilai nilai religiusitas dan kebersamadasar, paud dan pnfkepala sekolah adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepalakomponen dan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. pembiayaan pendidikan adalah besarnya biaya yangbab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: ketentuan umum, ruang lingkup, asas, maksud, tujuan dan prinsip, kewenangan daerah bidang pendidikan,dan pengawasan, pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan inklusif, il. penguatan pendidikan karakter, peran masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah, oo. kerjasama, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, sanksi administratif, ketentuan lain lain: dan ketentuan penutup. bab iii asas, maksud, tujuan, dan prinsip bagian kesatu asas asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain: uud dan pancasila,duadan daya saing penyelenggaraan pendidikanendidikan diselenggarakan dengan prinsip:satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna, cc.menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan, mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat, dkewenangan daerah bidang pendidikanaud dan pnf, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, paud dan pnf, cc. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah, penerbitan izin pendidikan dasar, paud dan pnfwalikota berdasarkan kebutuhan. untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf hingga huruf dilakukan upaya: mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemen pendidikk . bab penyelenggaraan pendidikan bagian kesatu umum pendidikan diselenggarakan oleh:pendidikan. penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf hinggebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berdasarkan ketentuseiring dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerahantara lain berupa ilmu, pengetahuan dan ketrampilan tentang batik, serta karakteristik dan pengamalan nilai nilai religiusitas yang berkembang dalam aspek kehidupan masyarakat daerah. bagian kedua penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah walikota bertanggung jawab, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif, cc. pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran, penyediaan bantuan subsidi keterjangkauan layanan pendidikan,, penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal, pendataan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyusunan dan penetapan kalender pendidikan: cc.,, peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat daerah,cc. satuan pendidikan, dewan pendidikan kotadibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam walikota menyelenggarwaliwalikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. waliilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga pada tingkat daerahwalikota dan teknologi, seni: ketangkasan keterampilan, dan atau olahraga. walikotadaerah, provinsi, cc. nasional, dan atauengan peraturan walikota. dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional daerah, walikotaformal, keagamaanpeserta didik yang telah tamat sd mi, atau bentuk lain yang sederajat. peserta didik pada sd mi, atau bentuk lain yang sederajat, smpnegara lain pada jenjang sd mi smp m atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah sd mi smp m atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang dituju dan mendapat rekomendasi dari direktorat yang membidangi pada kementerian bidang pendidikan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru pada pendidikan dasar diatur dengan peraturan walikota. paragraf penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan dasardasar,satuan pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kedasardasardasar yangnyelenggaradasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. organ dan pengelolaan satubagian keempat penyelenggaraanaud dapat diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. bentuk satuan paud pada jalur pendidikan formal adalah taman kanak kanak tk), raudhatul athfal ra), butanol athfal ba) atau bentuk lain yang sederajat. bentuk satuan paud pada jalur pendidikan nonformal meliputi satuan paud sejenis sps), taman penitipan anak tpa), kelompok bermain kbdapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. jenis paudsps,gelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada sps,satuan paud dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan paud laipenyelenggaraan paud formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian kelima pendidikan nonformal paragraf fungsi dan tujuan pnfnfnf diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. satuan pnf dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum. paragraf bentuk dan program pendidikan satuan pnf berbentuk lembaga kursus dan pelatihan lkp): kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat pkb)pemerintah. program pnf meliputi: pendidikan kecakapan hidup, paud,yang diselenggarakan dan ketrampilan praktis dalam upayakerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan. pendidikan ketrampilan kerja bertujukpdan standar penyelenggaraan pnf sesuai dengan bentuk dan program pendidikannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab kurikulum muatan lokal bagian kesatu umum kurikulum muatan lokal disusunkurikulum muatan lokal terdiri atas kurikulum muatan lokal provinsi, daerah, dan satuan pendidikan. kurikulum muatan lokal provinsi disusun oleh pemerintah provinsi. kurikulum muatan lokal daerah disusun oleh dinas. kurikulum muatan lokal satuan pendidikan disusun oleh satuan pendidikan. kurikulum muatan lokal daerah sebagaimana dimaksud dalam berupa mata pelajaran tentang batik dan baca tulis huruf al quran btva). setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal daerah sebagaimana dimaksud dalam kecuali untuk btva hanya diterapkan untuk peserta didik beragama islam. pelaksanaan kurikulum muatan lokal daerah dapat bekerjasama dengan lembaga unsur masyarakat yang berkompeten. ketentuan mengenai penyelenggaraan kurikulum lokal daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. setiap satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal satuan pendidikan sekolah. kurikulum sebagaimana dimaksud pada dilakukan pengawasan dan supervisi oleh dinas. bagian kedua tujuan muatan lokal muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi daerahmperkuat pendidikan karakter berbasis nilai nilai religius, mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budayabagian ketiga prinsip,empat muatan lokal satuan pendidikan potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal satuan pendidikanisi jenis muatan lokal. jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: bahasa daerah, kesenian daerah: budaya daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat: pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, dan hal hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan daerah, silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik, dan buku teks pelajaran seperti buku siswa dan buku guru yang berbasis aktivitasaud dan pnfaud dan pnfcc. |
mas bupati landak provinsi kalimantan barat peraturan daerah kabupaten landak nomor tahun tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokalradio landak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landaklandak, peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelola keuangankedua, dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat kabupaten landak dan bupati kabupaten landak memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radiondak. pegawai n yang dirikan oleh pemerintah daerah, menyelenlandak yang selanjutnya disingkat ppl radio landak adalah lembaga penyiaran publik kabupaten landak. dewan pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal radio landakdak. dewan direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal radio landak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal radio landadidibuat dan didaerah, sebagai wujud peran serta masyarakat dilandak. bagian kedua kedudukan ppl radio landak adalah lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial. ppl radio landak berkedudukan kabupaten landak. bagian ketiga tugas ppl radio landak mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, clandak mempunyai fungsi sebagai media informasi, control dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan menitik landak terdiri atas dewan pengawas dan dewan direksi. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi ppl radio landak sebagai landaklandaklandak, masyarakat dan pemerintah daerah.landaklandak, melakukan tugas tugas pengawasan laiketentuan dan peraturan pendirian ppl radio landaklandak, dan pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan ppl radio landaklandak mewakili ppl radio landaklandakataurangkap, dan non partisan. susunan dewan pengawas terdiri darilandakmanawarga negara indonesia wni), serta pengalaman dalam bidang penyiaran publicya, dan non partisan, anggota dewan direksiterlibat dalam tindakan yang merugikan ppl radio landak,landdilingkungan ppl radio landlandak serta dengan instansi atau pihak diluar ppl radio landak sesuai dengan tugas masing masing. setiap pemimpin satuan organisasi lingkungan ppl radio landaklandak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggunglandalandak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bagian kedua pembiayaan pembiayaan ppl radio landak dapat bersumber darilandak tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai berlakunya pembiayaaian kesatu isi siaran isi siaran ppl radio landppl radio landaklandaklandaklandsahabat lailandmencantumkan klasifikasi acara siaran ppl radio landakuntuk anak anak. ppl radio landn pukul sampai dengan pukul waktu setempat dengan harga khusu yang diatur dengan peraturan bupati. waktu siaran iklan niaga ppl radio landaklandlandakatau pemantauan ppl radio landaklandaklandak wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis yang disampaikan kepada bupati melalui dinas. ppl radio landak wajib menyusun dan menyampailandaklandaklandaklandak terdiri atas pns, dan atau bukan pns. pegawai ppl radio landaklandak yang bukan pns diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja. pegawai ppl radio landaklandak perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja. kedudukan, tugas dan fungsi pegawai ppl radio landaklandaklandak dilakukan oleh direktur yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian. pns dilingkungan ppl radio landlandaklandaklandaklandaklandak belum terbentuk, kepala dinas komunikasi dan informatika selaku penanggungjawab radio landak melaksanakan pengelolaan ppl radio landak267 tahun tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio landak umum perkembangan teknologi komunikasi dan informatikakabupaten landakcprogram siaran harus menjangkau seluruh masyarakat kabupaten landakalandak disesuaiklandak dengan peraturan daerahrangkap jabatan adalah huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan' huruf cukup jelas huruf cukup jelasseluruh kekayaan daerah yang ada ppl radio landak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan mencakup barang pergerakan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh ppl landak. status hukum kekayaan daerah berada bawah pengelolselbelanja modal perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi belanja barang dan jasa fasilitasi pengelolaan media center belanja barang dan jasa belanja modalpenguatan kapasitas sumber daya komunikasi publikbarang dan jasa program optimalisasi sistem informasi e gov sipil pemerintah kota singkawang dinas komunikasi dan informatika halaman jan perubahan perubahan ha, photo o1yngembangan sistem informasi belanja barang dan jasa seleksi dan recruitment tenaga ahli (programer)belanja barang dan jasa pembangunan menara telekomunikaskomunikasi dan informatikarenstraprofil koperasi belanja barang dan jasa fasilitasi sarana usaha bagi pelaku usaha mikro kecilsel perubahan perubahan oa, oo. yos pengembangan pasar dan distribusi barang produk belanja barang dan jasa pasar murah belanja barang dan jasa pelatihan sumber daya pelaku usahabarang dan jasa program peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan penataan pasar belanja modalberdasarkan perda nomor tahu tentang izin ganggurofilbarang dan jasa sosialisasi prosedur penempatan tenaga kerja luar negeri belanja barang dan jasa program peningkatan pelayanan publik bidang penanaman modaloperasional pelayanan perizinan belanja barang dan jasa rapat koordinasi pelayanan satu pintu kalimantan barat belanja barang dan jasa operasional pelayanan penanaman modal belanja barang dan jasa pengelolaan dan ketatausahaan tim pelayanan perizinan belanja pegawai monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja barang dan jasa pengembangan sistem informasi penanaman modal belanja barang dan jasa pendataan pelayanan perizinan sipil pemerintah kota singkawang dinas penanaman modal dan tenaga kerja halaman #verse perubahan perubahan oa, oo. yos belanja barang dan jasa pelayanan penertiban perizinan belanja barang dan jasa penyusunan media promosi investasi belanja barang dan jasa kajian sumber daya yang terkait dengan investasi belanja barang dan jasa workshop pelayanan perizinan terpadser perubahan perubahan oa, oo. yosoutboeran serta kepemudaan fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan belanja barang dan jasa kemah kerja pemuda kota singkawangili halaman sel perubahan perubahan oa, oo. yos pembinaan pemuda kota singkawangbelanja pegawai belanja barang dan jasa pelatihan keterampilan bagi pemudagembangan olahraga rekreasi belanja pegawai belanja barang dan jasa pembinaan olahraga yang berkembang masyarakat belanja pegawai belanja barang dan jasa penyelenggaraan kompetisi olah raga tradisional belanja pegawaimbuatan sistem informasi perhotelan berbasis web dan maintenance web pasti singkawangtahun belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi perayaan ngabayot tahunramadhan fair belanja pegawai belanja barang dan jaspegawaieven even kota singkawang belanja barang dan jasa singkawang fashion show belanja pegawai belanja barang dan jasa pentas seni musik kota singkawang belanja pegawai belanja barang dan jasa event gravity kota singkawang belanja barang dan jasa fasilitasi ikon belanja barang dan jasa program penataan kawasan pariwisata terpadu peningkatan penataan kawasan pariwisataha, photo o1y program pengembangan industri kecil dan menengah pengembangan sumber daya ekonomi kreatifperubahan perubahan ha, photo dinas perpustakaan dan kearsipperpustakaan sekolahlomba perpustakaan kelurahan sipil pemerintah kota singkawang dinas perpustakaan dan kearsipan halaman perubahan perubahan oa, oo. yos belanja barang dan jasa lomba mendongeng ibu ibu belanja barang dan jasa pengembangan inovasi daerah dalam pelayanan perpustakaan sistem aplikasi perpustakaan digitalelusuran arsip tempo dulu belanja barang dan jasa penelusuran arsip bersejarah kota singkawang belanja barang dan jasa penyusunan profil kepala daerah belanja barang dan jasa bintik pengawasan kearsipan belanja pegawai belanja barang dan jasa bintik pengelolaan administrasi perbuatan dan arsip aktif berbasis (sid) belanja barang dan jasa belanja modal sosialisasi perda kearsipan belanja barang dan jasa pemusnahan arsip pemerintah daerah sipil pemerintah kota singkawang dinas perpustakaan dan kearsipan halaman jer perubahan perubahan oa, oo. yos belanja barang dan jasa update data sid belanja barang dan jasa belanja modalsosialisasi jadwal retensi arsip (jra) lingkungan pemerintahuoubadan perencanaan pembangunxivwwe w w belanja barang dan jasa penyelenggaraan musrenbang rpm belanja pegawai belanja barang dan jasaajian pengembangan pola investasi daerah kota singkawangpeningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas belanja barang dan jasa repository digital data pembangunan kota singkawang belanja barang dan jasa penyusunan tata niaga komoditas unggulan non pertanian kota singkawanganalisis manajemen teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat kota singkawangyoo kon yoon loe belanja barang dan jasa penataan spasial tingkat bahaya bencana banjir kota singkawangrasarana wilayah dan sda belanja barang dan jasa strategi penataan koridor sungai kota singkawang belanja barang dan jasa penataan outlet drainase kota singkawangprogram penelitian dan pengembangan bidang ekonomi penyusunan rancangan rencana induk kebimbangan kota singkawang belanja pegawai belanja barang dan jasa fasilitasi dan koordinasi program kebimbangan bidang ekonomdan pengumpulan data kebimbangan bidang ekonomi belanja barang dan jasa penataan dan pengelolaan kawasan mangrove kota singkawangbarang dan jasa fasilitasi pelaksanaan kebijakan strategis pemerintahrancangan model e musrenbang belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan dan pengumpulan data kebimbangan bidang fisik sarana, prasarana dan tata ruang wilayah belanja barang dan jasa perancangan model e planningmodal pengelolaan e musrembang belanja pegawaientang apbn dana alokasi umum dau) berdasarkan perpres nomor tentang apbn dana alokasi khusus dak) berdasarkan perpres nomoripil pemerintah kota singkawang badan keuangan daerah halaman je tahun tanggal novanhalaman sel perubahan perubahan oa, oo. yosbelanja modalserah terima asetpelaksanaan dan ketatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan ppidworkshop ketatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuanganta. belanja barang dan jasa sosialisasi permendagri tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah belanja barang dan jasa inventarisasi aset tanah dan bangunan belanja barang dan jasa penyusunan laporan neraca aset daerah belanja barang dan jasa sosialisasi penerapan sistem informasi keuangan daerah dalam mendukung penyusunan skpd belanja barang dan jasa penyusunan perak barang milik daerahbelanja barang dan jasa fasilitasi dan sosialisasi implementasi pelaksanaan transaksi non tunaisipil pemerintah kota singkawang badan keuangan daerah halaman jam jan perubahan perubahan 55a3rogram optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah pemeliharaan basis data dan aplikasi sim pbb belanja barang dan jasa belanja modaltaman belanja barang dan jasa sipil pemerintah kota singkawang sekretariatlampiran halaman jer perubahan perubahan oa, oo. yosgembangan pelayanan administrasi surat menyurat secara elektronisipil pemerintah kota singkawang sekretariat daerah halaman tiarasubsidi beras bagiseminar kota layak anak belanja pegawai belanja barang dan jasa seminar peduli ptm (penyakit tidak menular)sipil pemerintah kota singkawang sekretariat daerah halaman jaman perubahan perubahan ha, photo o1y belanja barang dan jasa belanja modalsipil pemerintah kota singkawang sekretariat daerah halaman perubahan perubahan ha, photo o1ypenyusunan dokumen dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan skpdsipil pemerintah kota singkawang sekretariat daerah halaman jelas perubahan perubahan ha, phooooo1y belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan rencana strategis dan iku skpd kota singkawang belanja pegawai belanja barang dan jasa penguatan sakit dalam penentuan indikator kinerja program pemerintah kota singkawang belanja pegawai belanja barang dan jasasipil pemerintah kota singkawang sekretariat daerah halaman 2jee perubahan perubahan oa, oo. yospegawaifasilitasi penyelenggaraan maker kommwil afeksi se kalimantanposlimpahan kewenangan pemerintahan belanja pegawaibarang dan jasa sosialisasi peraturan bidang kelembagaan belanja barang dan jasa penyusunan formasi kebutuhan pegawai pemerintah kota singkawangmonitoring, evaluasi dan pelaporan standar pelayanan belanja pegawai belanja barang dan jasajaringan dokumentasi dan informasi hukum belanja barang dan jasa pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum) belanja pegawaibimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah belanja pegawaisipil pemerintah kota singkawang sekretariat dprdsipil pemerintah kota singkawang sekretariat dprd halaman perubahan perubahan oa, oo. yos belanja barang dan jasa pelayanan pengaduan masyarakatprogram penanganan kemiskinkecamatan singkawang tengah halaman jelas perubahan perubahan iabarang dan jasa belanja modal pengadaan tanah belanja modal pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kantor sipil pemerintah kota singkawang dinas pendidikan dan kebudayaperubahan perubahan ha, photo utara halaman jan perubahan perubahan ha, photo o1yp2wkxsjaman perubahan perubahan ha, photo o1ydasar hukum (as lane perubahan perubahan oa, oo. yosimur halaman jaman perubahan perubahan ia u u uou uousipil pemerintah kota singkawang kecamatan singkawang timur halaman (as lane perubahan perubahan w hehe lomba usaha kesehatan sekolahndataan perizinan tempat usaha belanja barang dan jasa penyuluhan pencegahan minuman keras, narkoba dan kenakalan remaja#versesipil pemerintah kota singkawang kecamatan singkawang barat halaman perubahan perubahan ha, photo o1ykecamatan singkawang barat halaman jumlah rp) bertambah (berkurang) dasar hukum sebelum setelah perubahan perubahan yoospas lomba kepala sekolah dan guru berprestasikecamatan singkawang barat lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal november daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran sotengantvse potongannya o o| elo potongan e ' o oo| lol sotongantv b cha lola sotonganty a yum lon gan sos gotonganitya sotongantiye oo yao 2a| sotongantiyp sas| 20a| potongannya lap yum lon gan as7| ses| potongannya sotongantye pang ana sotongantyb saw sotongantta loop jum lon gan srs| potongannya o| sotonganye setengahnya setengahnya oo? jumpa lon 0o| tora aca| oo| keterangan data bulan agustus walikota singkawang, thanov peraturan daerah nomor tahun tanggal novinjaman pinjaman pinjaman pinjaman unga pinjaman unga obligasi obligasi obligasi (tahun) daerah daerah www v uvu v hot aa. waw tt bojan perubahan perubahan ha, photo o1ypembangunan taman, lapangan upacara dansipil pemerintah kota singkawang dinas pendidikan dan kebudayaan perubahan perubahan teeengadaan perlengkapan tk paudmodal pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah belanja modaljaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya belanja modal pembangunan sarana air bersih dan sanitasia, oo. yos belanja modal pengadaan buku buku dan alat tulis siswapengadaan perlengkapanbelanja modal rehabilitasi sedang berat sarana air bersih dan sanitasi belanja modal pelatihan penyusunan kurikulum belanja barang dan jasa penyediaan bantuan operasional sekolahsmp belanja barang dan jasa penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar belanja barang dan jasa penyediaan beasiswa prestasi belanja barang dan jasa pelatihan pembelajaran bahasa arab pendidikan dasarpenyelenggaraan pembelajaran kelas filialpembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir smp belanja barang dan jasa belanja modal pengadaan bukuu buku dan alat tulis siswa smp belanja modal pengadaan alat praktek dan peraga siwa smp belanja modal pengadaan membelai smp belanja modal pengadaan perlengkapan smp belanja modal rehabilitasi sedang berat bangunanbelanja modalmanajemen pelayanan bantuan operasional (bos) smp belanja pegawai belanja barang dan jasa pembangunan kantin smp belanja barang dan jasa belanja modal pembangunan toilet smp belanja barang dan jasa belanja modal jambore pramuka tingkat smpbantuan operasional sekolah (bos) belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah pertama belanja barang dan jasa workshop penyusunan rpp jenjangmbangunan kantin belanja modal pengadaan pakaian seragam siswa smp pinggiran belanja barang dan jasa penyusunan model rencana pembelajaran (rpp) sekolah dasar belanja barang dan jasa pengadaan perlengkapan sekolah mendukung unik berbasis informasi teknologisosialisasi penerimaan anggota polri baru kepada siswa sma smk sederajat kota singkawangpenyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal belanja barang dan jasa penyelenggaraan ujian nasional paket dan belanja pegawai belanja barang dan jasa lomba pusat kegiatan belajar masyarakat (pkb) belanja pegawai belanja barang dan jasa lomba taman bacaan masyarakat (tbm) belanja pegawaiworkshop peningkatan pengelola dan tutor pkb dan lkp belanja barang dan jasa penyelenggaraan wajib belajar (rumah belajar)barang dan jasa lomba pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasdupa jabatan fungsional guru belanja barang dan jasa pengelolaan penilaian kinerja guru belanja barang dan jasa persen guru belanja barang dan jasa pembinaan kelompok mgm dan kkg belanja barang dan jasa monitoring dan evaluasi kinerja guru tidak tetapmbinaan komite sekolah belanja barang dan jasa penyusunan profil pendidikannyelenggaraan rapat kerja tingkat pengawas belanja barang dan jasa pengembangan dan pengelolaan websiterogram pengembangan karakter siswa pendidikan dasar lomba mata pelajaran belanja barang dan jasa lomba mata pelajaran smp belanja barang dan jasa olimpiade olahraga belanja pegawain)gala smp belanja barang dan jasa program pengembangan karakter siswa pendidikan menengah paskibrerimaan peserta didik baru belanja barang dan jasa lomba cerdas cermat kehidupan berbangsa dan bernegara belanja barang dan jasa program peningkatan kualitas pendidikan dasar pelaksanaan ujian sekolah dan nasional sd mi belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan ujian sekolah dan nasional smp mts belanja pegawai belanja barang dan jasa pelaksanaan uji coba ujian sekolah dan nasional tingkat sd mi belanja barang dan jasa pelaksanaan uji coba ujian sekolah dan nasional tingkat smp mtsengelolaan karya cetak dan karya rekam belanja barang dan jasa sipil pemerintah kota singkawang dinas pendidikan dan kebudayaan halaman je r perubahan perubahan oa, oo. yos operasional mobil bioskop keliling belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modaljan perubahan perubahan . heeingkatan manajemen pengelolaan obatsipil pemerintah kota singkawang dinas kesehatan dan keluarga berencana halaman seluk perubahan perubahan ha, photo o1ybelanja modal halaman jelas perubahan perubahan ha, phooooo1ypegawaigawasan dan pengendalian kesehatan makanan pemberdayaan masyarakat bidang keamanan pangannna aaaaaasmenaaitnna abelanja modalmbangunan infrastruktur kesehatan pembangunan infrastruktur kesehatan belanja modal(as lane perubahan perubahan oa, oo. yos penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsibarang dan jasaseluk perubahan perubahan ha, photo o1y pengadaan tanahkomunikasi efektif belanja barang dan jasa workshop simulasi bencana internal dan eksternal rumah sakitilimbah belanja barang dan jasa visits pelayanan hemodalisabelanja modal pengadaan alat alat kedokterbelanja barang dan jasa belanja modalbelanja modal penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan (jamkesda) belanja pegawaikerjaan umum dan penataan ruangha, photo o1ypegawai belanja barang dan jasasistem informasi kondisi jalan dan jembatan (pu centre) belanja barang dan jasa belanja modal sosialisasi penggunaan aplikasi informasi kondisi jalan dan jembatdistribusi air minum belanja pegawaipegawai belanja barang dan jasa belanja modal program revitalisasi penyediaan air bersih sipil pemerintah kota singkawang dinas pekerjaan umum dan penataan ruangjelas perubahan perubahan ha, phooooo1y pengadaan jaringan air bersih belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal program peningkatan pelayanan publik bidang pekerjaan umum pembangunan sarana dan prasarana publikreview rencana tata ruang belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal survey dan pemetaan (penataan garis sempadan pantai) belanja modal survey dan pemetaan belanja pegawai belanja barang dan jasa perencanaan taman kotanyediaan peta dasar dan tematik belanja pegawaha, photo o1y belanja barang dan jasa updating informasi tata ruang belanja pegawai belanja barang dan jasa pemanfaatan taman kotfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modalpegawai belanja barang dan jasa jumlah belanja sipil pemerintah kota singkawang dinas pekerjaan umum dan penataan ruangrencanaan tata ruang penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan belanja pegawai belanja barang dan jasa penataan bangunan dan lingkungan kawasanengawasan pengendalian bangunan gedung dan non gedua, oo. yos belanja barang dan jasa pembangunan media reklame belanja modal sosialisasi bangunan gedung dan non gedung belanja barang dan jasa penerbitan rekomendasi davis planning bangunan gedung dan non gedungrogram pembangunan infrastruktur permukimkawasan permukiman kumuh perkotaanenyusunan sistem informasi database permukiman belanja pegawai belanja barang dan jasa pencegahan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh perkotaanpegawai belanja barang dan jasa fasilitasi layanan pengaduan masalah pertanahan belanja barang dan jasa sosialisasi kebijakan pertanahan belanja pegawai belanja barang dan jasa program pengembangan sistem informasi pertanahan inventarisasi tanah kosong belanja pegawai belanja barang dan jasapegawai belanja barang dan jasa belanja modal peningkatan aparatur dalam pengelolaan sistem informasi pertanahahalaman dasar hukum weresipil pemerintah kota singkawang satuan polisi pamong praja: halaman #verse perubahan perubahan oa, oo. yossipil pemerintah kota singkawang badan penanggulangan bencana daerah halaman (as lane perubahan perubahan oa, oo. yosemeliharaan rutin berkala sarana dan prasaranaprogram penataan kelembagaan dan organisasihostsvalidasi dan verifikasi peserta pbi bpjs kesehatancc.(likebijakan peraturan urusan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial belanja pegawaingembangan peran serta perempuan, ibu dan anak (hari kartini dan hari ibu) belanja barang dan jasa pembinaan karakter dan kreativitas anak dalam mendorong terwujudnya kota layak anak belanja barang dan jasa program pengembangan kebijakan daerah perlindungan keluarga dan anak advokasi dan fasilitasi shelter bagi perempuan belanja pegawai belanja barang dan jasa penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anakgembangan peran serta perempuan ibu dan anaka, oo. yos belanja barang dan jasabarang dan jasa perlindungan anak terpadu belanja barang dan jasa program peningkatan pelayanan publik bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera pembinaan p2wkxs kelurahan unggulan belanja barang dan jasa lomba kelurahan tingkat kotadasar hukum wersipil pemerintah kota singkawang badan kesatuan bangsa. politik dan lintas halaman selbarang dan jasa fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (fkm)sipil pemerintah kota singkawang badan kesatuan bangsa. politik dan lintas halaman (as lane perubahan perubahan oa, oo. yoslaksanaan hari hari besar nasional dan daerahoa, oo. yossipil pemerintah kota singkawang dinas pertanian. ketahanan pangan dan perikanelas perubahan perubahan ha, phooooo1y belanja pegawaibelanja modal pengembangan kub nelayanolahan hasil belanja barang dan jasamodal penunjang penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanianjelingkungan hidup halaman (jaesosialisasi kebijakan pengelolaan persamaan belanja pegawaia, oo. yos penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan hidup belanja barang dan jasa sosialisasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup belanja pegawai belanja barang dan jasa penyusunan kebijakan bidangbelanja modalhalaman je dasar hukum perubahan perubahan u hehmodal peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan belanja barang dan jasa belanja modal: halaman 2jee perubahan perubahan oa, oo. yos belanja barang dan jasa belanja modaldataan ulang kepemilikan akta kelahiran anak umur s d tahun belanja pegawaiha, photo o1y kerjasama dan inovasi pemanfaatan data kependudukan belanja barang dan jasa inovasi pelayanan dokumen kependudukanrhubungan halaman dasar hukum jerkegiatan peringatan hut perhubungan nasionalsistem informasi database perhubungan darat belanja barang dan jasa pengembangan peningkatan sarana dan prasarana jalan umum belanja modfasilitasi perijinan bidang perhubungan belanja barang dan jasapegawai belanja barang dan jasa pembinaan pengelolaan perparkiran belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal pelayanan shuttle busengadaan rambu papan penunjuk jurusan (rpp) belanja modalbarang dan jasa belanja modal pelaksanaan uji petik kendaraan bermotorpengadaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor belanja barang dan jasa belanja modal program revitalisasi sarana dan prasarana transportasi daerah strategis dan cepat tumbuhpublik bidang perhubungan analisis kebutuhan lalu lintas belanja barang dan jasa belanja modal manajemen dan rekayasa lalu lintas belanja barang dan jasa peningkatan kepatuhan dan budaya berlalu lintas belanja barang dan jasa kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah belanja barang dan jasa |
sx) didsehingga tidak dapat dilaksanakan, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib regulasi kabupaten kebumen, peraturan daerah kabupaten kebumen nomor tahun tentang izin gangguumumdicabutngan diundangkannya peraturan menteri dalam negeri tersebutdan tidak dapat dilaksanakan. selain itu, dalam rangka mewujudkan tertib regulasi kabupaten kebumen, peraturan daerah yang tidak dapat dilaksanakanebumendiuusaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan danmengembangisfungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perludilakukan penataan pedagang kaki lima, bahwa berdasarkan dengankaji kembali terhadapgubernur adalah gubernur jawapkl, yang selanjutnya disebutdagang adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa. tempat jualan adalah sarana dan prasarana kawasan maupun tempat umum lainnya yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya. tempat usaha adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk pedagang kaki lima. kawasan adalah suatu areal tempat usaha bagi para pedagang kaki lima yang dibatasi dengan batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatannya. bab ruang lingkup dan tujuan ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: penataan pkl, pemberdayaan pkl, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, tim koordinasi, dan penertiban pkl.bupaten serta menunjang kepariwisataan. bab iii penataan pkl bagian kesatu pengaturan tempat usaha dan kawasan untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan wilayah kabupaten, dilarang menggunakan tempat usaha, kecuali atas izin bupati atau pejabat yang ditunjuk. dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada bupati mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. bupati sewaktu waktu dapat meniadakan atau memindahkan tempat usaha dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada tanpa ganti rugi. kawasan tempat usaha ditentukan dan ditetapkan dengan keputusan bupati. kawasan tempat usaha dilengkapi dengan sarana yang memadai. bagian kedua koordinasi penataan pkl koordinasi penataan pkl, dan volume penjualandimaksud pada huruf dilaksanakanpenataan dilakukan terhadap pkl dan lokasi tempat kegiatan pkl. penataan lokasi, waktu dan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan kawasan perkotaan dan kawasan kepariwisalui dinastigcamat dan instansi: baju, sepatu dan tas, barang antik, permainan anak, dan buah buahan. bagian keempatkabupatenkabupaten melalui dinas. tata cara pendaftaran usaha bagi pkl diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian kelima hak, kewajiban dan larangundang undangannamdinasmenetapkan jadwal usaha pkl sebagaimana dimaksud dalam bagian ketujuhdelapanksanakan pembinaan dan supervisi pemberdayaan pkl. bupati melakukan pemberdayaan pkl antara lain melaluipemberdayaan pkl dapat dilakukan melalui kemitraan dengan dunia usahadgian kedua koordinasi pemberdayaan pkl koordinasi pemberdayaan pkl dilaksanakan melalui: penyuluhan, pelatihan dan atau bimbingan sosial ekonomidinas melaksanakan koordinasikoordinasi pemberdayaan pkl sebagaimana dimaksud pada dinas menyusun kebijakan, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. babkabupatenbab vii tim koordinasi pelaksanaan koordinasi penataan, pembinaan dan pemberdayaan pkl, didukung oleh tim koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim koordinasi kabupaten dibentuk kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. tim koordinasi kabupatenkoordinasi tingkat kabupaten, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. keanggotaan tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan oleh bupati, pembinaan dan pemberdayaan pkl kabupatenpelaksanaan tugas tim koordinasi penataandan pemberdayaan pkl pusat, tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl provinsi dan tim koordinasi penataan, pembinaan dan pemberdayaan pkl kabupaten dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan, pembinaan dan pemberdayaan pkl. tim koordinasi kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati dan tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl pemerintah provinsi. bab viii penertiban pkl satuan polisi pamong praja dan atau bersama dinas perhubungan dan aparat terkait dapat melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pendanaan segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan, pembinaan dan pemberdayaan serta penertiban pkl dibebankan kepadakl yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi oleh bupati. saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada berupa teguran tertulis, penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan, cc. pembekuan pkl, denda administratif paling banyak (sepuluh juta rupiah), pencabutan pkl, penyegelan sellerdicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. peraturan bupati sebagai aturan pelaksana dari peraturan daerah ini bentuk paling lama (tiga) bulaumum merupakan kewajiban pemerintah daerah kabupaten madiun untuk mengatur menertibkan dan membina secara terarah dan terencana terhadap pedagang kaki lima, agar tidak mengganggu keamanan ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan dan wilayah kabupaten madiun hal tersebut ditegaskan dengan telah diterbitkannyajuncto peraturan presiden nomor tahun tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga perlu adanya pengaturan kembali terkait pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima kabupaten maddari perseorangan, perusahaan, lembaga dari dalam negeri maupun luar negeri. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
pelitkraton6peraturan pemerintah nomor tahun201,pengamanan pantapariwisata nomor tahun tentang pendaftaran usaha pariwisata, peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor tahun tentang ruang terbuka hijautahun bab ketentuan umum adalah rdr bwp krato pada rdradalah bagian dari kabupaten dan atau kawasan strategis kabupaten yang akan perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini rdr kabupaten sesuai arahan atau yang ditetapkan dalam rtrw kabupaten yang bersangkutan.,,ians. sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder dan jalmarka jalan adalah suatu tanda yang berada permukimruang lingkup umum, pemberian insentif dan disinsentif: hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, sanksi administrasi: dan ketentuan pidana. bagian kesatu lingkup wilayah dan waktu perencanaan lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu wilayah perencanaan rdr bwp kraton dengan luas (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh empat) hektar meliputi: kecamatan kraton, meliputi: sebagian desa gerangan dengan luas (dua ratus delapan puluh delapan koma delapan puluh tujuh) hektar, sebagian desa purwokerto dengan luas (dua ratus tiga koma dua puluh sembilan) hektar, sebagian desa semar dengan luas (seratus enam belas koma dua puluh satu) hektar, sebagian desa sempit dengan luas (seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh) hektar, desa kraton dengan luas (seratus enam puluh lima koma lima puluh dua) hektar, desa kalirejo dengan luas (seratus dua puluh koma tiga puluh dua) hektar, desa tambakrejo dengan luas (seratus lima puluh sembilan koma tiga puluh empat) hektar, desa bendungan dengan luas (tiga ratus dua puluh enam koma tujuh puluh satu) hektar, desa rejosari dengan luas (seratus empat puluh delapan koma nol empat) hektar, desa asemkandang dengan luas (seratus tiga puluh enam koma enam puluh empat) hektar, desa curahdukuh dengan luas (lima ratus lima belas koma delapan puluh enam) hektar, desa selotambak dengan luas (tiga ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh) hektar, desa imogiri dengan luas (seratus empat puluh empat koma lima puluh delapan) hektar, desa karanganyar dengan luas (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan belas) hektar, sebagian kecamatan pohjentrek, meliputi: desa sukorejo dengan luas (lima puluh sembilan koma dua belas) hektar, desa sungiwetan dengan luas (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh empat) hektar, dan desa sungikulon dengan luas (seratus enam puluh empat koma dua puluh satu) hektar. batas wilayah meliputi: sebelah utara berbatasan dengan desa gerangan, desa purwokerto, desa semar dan selat madura, sebelah selatan berbatasan dengan desa slambrit, dan desa jeruk, sebelah timur berbatasan dengan desa dromo, kecamatan pohjentrek dan kota pasuruan, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan bangil dan kecamatan rembang. lingkup wilayah dan batas wilayah digambarkan dalakratonasas penataan ruang penataan bwp kratonbwp tujuan penataan bwp kraton sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah mewujudkan bwp kraton sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, serta pendukung pertanian selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. prinsip penataan ruang rdr bwp kraton meliputi: tersedianya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa, tersedianya sarana dan prasarana pendukung sektor industri, tersedianya sarana dan prasarana pendukung pertanian, perbaikan kualitas perumahan kurang layak huni dan pencegahan bencana alam dan kebakaran, tersedianya prasarana dan sarana secara terpadu dan berhirarkikraton. bagian ketiga kebijakan dan strategi kebijakan penataan ruang bwp kraton sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyediaan sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa, penyediaan sarana dan prasarana sektor industri, cc. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian,, penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu dan berhirarki, penyediaan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah, dan pengembangan ruang terbuka hijau rth). strategi penyediaan sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasasebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: mengembangkan perdagangan dan jasa baru sepanjang jalan utama bwp kraton, menyediakan parkir secara mandirisarana dan prasarana sektor industri sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: a. menuju jalan bebas hambatan dan jalan arteri primer, melakukan optimasi zona industri dalam satu kesatuan bwp sbwo,perumahan pekerja penunjang zona industri, dan menyediakan pengolahan limbah terpadu dan pencegahan polusi setiap industri. strategi penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: mempertahankan lahan pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b) dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya, mengembangkan lahan terbangun diutamakan pada lahan yang kurang produktif, meningkatkan jaringan irigasi dan terkonektivitas dengan saluran irigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: melakukan penataan intensitas bangunan, menyediakan jaringan utilitas yang memadai sesuai kebutuhan terutama yang terkait dengan sanitasi lingkungan, memenuhi lebar jalan sesuai standar agar dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran, menempatkan hidran setiap rumah kepadatan tinggi, dan menetapkan garis sempadan baik garis sempadan sungai maupun garis sempadan bangunan. penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu dan berhirarki sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: menyatukan jaringan air bersih, energi kelistrikan dan telekomunikasi bawah tanah: menyediakan jaringan energi kelistrikan mulai dari suit hingga sur sampai sambungan rumah, menyediakan jaringan air bersih mulai dari sistem sumber hingga sistem distribusi, menyediakan jaringan drainase mulai dari jaringan primer hingga jaringan tersier, dan menyediakan jaringan jalan berdasarkan hirarkinya mulai dari jaringan jalan arteri hingga jaringan jalan lingkungan. penyediaan dan peningkatan aksesibilitas antarb.meningkatkan konektivitas jalan lingkungan antar kawasan permukiman,pengembangan ruang terbuka hijau rth) dan skala desd.mengembangkan rth fungsi tertentu meliputi sempadan suit, sempadan rel kereta api dan makam untuk setiap zona perumahkraton, pembagian sub bwp dan blok, dan cc. pembagian zona dan subzona dalam rencana pola ruang. konsep pengembangan bwp kraton sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: skenario pengembangan bwp kraton, meliputi: pengembangan pusat kegiatan baru sebagai upaya pemerataan pertumbuhan kawasan, menguatkan pengendalian pada zona perlindungan setempat, mengalokasikan ruang untuk pemenuhan kebutuhan perumahan, mengembangkan zona industri untuk memenuhi kebutuhan dan peluang investasi secara lebih terkendali, mengarahkan pengembangan perdagangan dan jasa pada lokasi yang punya nilai ekonomi dan aksesibilitas tinggi, mengembangkan rth publik dan rth privat secara merata seluruh bwp, dan mengendalikan konversi lahan pertanian secara berimbang melalui penetapan zona pertanian. sistem pusat kegiatan bwp kraton, meliputi: pusat kegiatan yang ada saat ini berada desa kraton, desa rejosari, desa imogiri layak untuk dipertahankan karena telah memiliki kelengkapan fasilitas umum yang menunjang bwp kraton, pusat pemerintahan yang memiliki fungsi pelayanan kecamatan terletak desa kraton, pusat perdagangan dan jasa yang mampu menunjang perekonomian perkotaan desa imogiri dan desa bendungan, pusat perumahan baru untuk mendukung pemerataan pengembangan terletak desa kraton, desa semar, desa purwokerto, desa tambakrejo, desa bendungan, desa rejosari, desa asemkandang, desa selotambak, desa karanganyar, desa sempit dan desa imogiri, dan pengembangan sub pusat khususnya desa tambakrejo merupakan salah satu kawasan yang berkembang. arahan pengembangan bwp kraton,meliputi: pengembangan pusat kegiatan baru desa purwokerto, desa rejosari, desa imogiri pengendalian zona perlindungan setempat berupa sempadan sungai elang bwp kraton, pengembangan perumahan diarahkan tersebar desa kalirejo, desa kraton, desa semar, desa tambakrejo, desa purwokerto, desa gerangan, desa sukorejo, desa asemkandang, desa rejosari, desa bendungan, desa selotambak, desa curahdukuh, desa karanganyar, desa sempit dan desa imogiri, pengembangan zona industri diarahkan pada area yang sudah berkembang yang tersebar desa curahdukuh dan desa selotambak, pengembangan perdagangan dan jasa diarahkan sepanjang jalan utama, peningkatan rth publik dan, dan penetapan zona pertanian dalam rangka melindungi dan mengendalikan konversi lahan pertanian yang diprioritaskan desa sungikulon, desa sungiwetan, desa asemkandang, desa sukorejo, desa gerangan dan desa purwokerto. pembagian sub bwp dan blok sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi menjadi (tiga) sub bwp sebagai berikut: a.sub bwp dengan luas (seribu delapan belas koma empat puluh dua) hektar terdiri dari (tiga) blok, yaitu: blok dengan luas (tiga ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh) hektar, blok dengan luas (dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) hektar, dan blok dengan luas (tiga ratus lima puluh empat koma sembilan puluh tiga) hektar. sub bwp dengan luas (seribu lima ratus lima puluh delapan koma empat puluh delapan) hektar terdiri dari blok, yaitu: blok il dengan luas (seratus empat puluh dua koma sembilan puluh tiga) hektar, blok ii dengan luas (dua ratus enam belas koma dua puluh tiga) hektar, blok ii dengan luas (tiga ratus dua puluh satu koma tiga puluh) hektar, blok ii dengan luas (tiga ratus sepuluh koma lima puluh lima) hektar, blok ii dengan luas (dua ratus lima puluh satu koma sebelas) hektar, dan blok ii dengan luas (tiga ratus enam belas koma tiga puluh enam) hektar. sub bwp iii dengan luas (tujuh ratus sembilan puluh delapan) hektar terdiri dari blok, yaitu: blok ill dengan luas (dua ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh satu) hektar, blok iii dengan luas (seratus sebelas koma sembilan puluh dua) hektar, blok iii dengan luas (dua ratus tiga koma dua puluh empat) hektar, dan blok i1! dengan luas (dua ratus lima puluh satu koma nol sembilan) hektar. pembagian zona dan subth kota: zona perkantoran kt), zona industri i): zona sarana pelayanan umum spu), zona peruntukan lainnya pl), dan zona peruntukan khusus (kh). peta pembagian sub bwp dan blps) sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas (seratus enam puluh koma lima dua) hektar meliputi: subzona sempadan pantai ps dan subzona sempadan sungai (ps subzona sempadan pantai ps sebagaimana dimaksud pada huruf seluas (tiga puluh tiga koma enam puluh empat) hektar meliputi: sempadan pantai ditetapkan minimum (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi arah darat wilayah bwp kraton sub bwp blok perlu adanya penambahan pemecah ombak (break water) sepanjang pesisir pantai bwp kraton, khususnya pada beberapa sisi yang langsung berhubungan dengan selat madura, cc. pada seluruh pesisir pantai harus dikendalikan secara ketat agar meminimalisir perubahan menjadi lahan terbangun. subzona sempadan sungai ps sebagaimana dimaksud pada huruf pada sungai elang seluas (seratus dua puluh enam koma delapan puluh delapan) hektar tersebar sub bwp blok blok blok sub bwp blok ii blok ii blok ii blok 1i blok ii sub bwp iii blok iii blok iii blok 1ii dan blok iii dengan ketentuan meliputi sempadan sungai bertanggal ditetapkan (tiga) meter diukur dari luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, sempadan sungai tidak bertanggal ditetapkan (lima belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, dan pengembangan kegiatan dalam zona perlindungan setempat diarahkan berfungsi mendukung ketersediaan ruang terbuka hijau rth). paragraf zona ruang terbuka hijau rth) rencana zona ruang terbuka hijau rth) sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas (sembilan puluh tiga koma enam puluh empat) hektar meliputi: subzona rth taman dan hutan kota rth subzona rth jalur hijau jalan dan median jalan rth dan subzona rth fungsi tertentu rth rencana subzona rth taman dan hutan kota (rth sebagaimana dimaksud pada huruf seluas (nol koma delapan dua) hektar meliputi: taman kecamatan atau taman kota dengan luas (nol koma nol sembilan) hektar sub bwp blok dan hutan kota dengan luas (nol koma tujuh puluh tiga) hektar berada sub bwp blok ii rencana subzona rth jalur hijau jalan dan median jalan (rth sebagaimana dimaksud pada huruf seluas (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) hektar yang berada seluruh bwp. rencana subzona rth fungsi tertentu (rth sebagaimana dimaksud pada huruf seluas (enam puluh enam koma sembilan puluh empat) hektar meliputi: pemakaman dengan luas (tiga puluh koma nol dua) hektar berada pada sub bwp blok blok blok sub bwp blok ii blok ii blok ii blok 1i blok ii blok ii sub bwp iii blok iii ,blok iii blok ii1 dan blok iii sempadan rel kereta api dengan luas (tujuh koma dua puluh dua) hektar berada pada sub bwp blok blok blok dan sub bwp blok ii dan sempadan suit dengan luas (dua puluh sembilan koma tujuh puluh) hektar berada pada sub bwp blok ii blok ii sub bwp iii blok iii dan blok 1ii paragraf zona rawan bencana rb) rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa subzona rawan bencana banjir. subzona rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada huruf berada sub bwp dan sub bwp ii, rencana penanganan zona rawan bencana banjirdan cc.zona rawan bencana sebagaimana diuraikan pada digambarkan dalam peta rencana jalur evakuasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, dan merupakan salah satu pertimbangan teknis dalam pengaturan zonasi yang diberikan terhadap suatu lokasi dalam bwp kraton. bagian ketiga zona budidaya paragraf zona perumahan rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas (seribu enam ratus nol tujuh koma nol satu) hektar meliputi: subzona perumahan dengan kepadatan tinggi dan subzona perumahan dengan sedang (r rencana subzona rumah kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (dua ratus tiga belas koma tiga puluh dua) hektar meliputi: sub sub bwp blok 1ii blok ii blok blok ii blok ii sub bwp iii blok iii blok perbaikan kualitas lingkungan rumah kepadatan tinggi serta penyediaan ruang terbuka hijau rth) sub bwp blok blok blok sub bwp blok ii blok ii blok blok ii blok i1 sub bwp iii blok hirumah kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh sembilan) hektar meliputi: a.rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal yang akan dikembangkan meliputi sub bwp blok blok blok sub bwp blok ii blok blok ii blok 1ii blok ii blok ii sub bwp iii blok iii blok iii blok i1i dan blok iii b.sub bwp blok ii blok ii blok ii blok ii blok ii sub bwp iii blok 11i danempat puluh enam koma nol enam) hektar meliputi: subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dan subzona perdagangan dan jasa bentuk deret rencana subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (sebelas koma empat puluh tujuh) hektar meliputi: aub bwp blok blok blok sub bwp blok ii blok ii blok ii blok blok sub bwp iii blok blok b.subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan pasar tradisional dilengkapi dengan pedagang kaki lima (pkl) sub bwp blok sub bwp iii blok iii subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan pasar lingkungan dilengkapi dengan pkl tersebar semua sub bwp,dan d.subzona perdagangan dan jasa bentuk. rencana subzona perdagangan dan jasa bentuk deret sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (tiga puluh empat koma lima puluh sembilan) hektar meliputi: a.subzona perdagangan dan jasa bentuk deret dengan kegiatan rukosubzona perdagangan dan jasa bentuk deret dengan kegiatan pertokoanderet,dan d.pengembangan subzona perdagangan dan jasa bentuk deret dapat menyatu dengan perkantoran swasta. paragraf zona perkantoran kt) rencana zona perkantoran kt) sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa sub zona perkantoran pemerintah kt seluas (lima koma tiga puluh sembilan) meliputi: subzona perkantoran pemerintah berupa kegiatan kantor desa terdapat sub bwp blok blok blok sub bwp blok ii blok ii blok i1 blok ii blok i1 sub bwp iii blok iii blok iii blok iii b.subzona perkantoran pemerintah berupa kegiatan kantor kecamatan terdapat sub bwp blok :dan cc. subzona perkantoran pemerintah yang sudah ada dipertahankan keberadaannya. rencana pengembangan subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud berbentuk tunggalbwberupa subzona aneka industri seluas (enam ratus lima puluh tujuh koma tujuh enam) hektar tersebar sub bwp blok ,blok blok sub bwp blok ii blok 1i blok ii blok ii blok blok ii sub bwp iii blok iii ,blok ii1 blok i1i dan blok 11i1 pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud pada memperhatikan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang yang harus disediakan skala publik dan privat termasuk rth, pengolahan limbah dan kawasan penyangga oleh perusahaan industri, dengan kriteria dan batasan teknis pengaturannya yang telah ditentukan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, dan zon pengaturan kriteria, dan batasan teknis sebagaimana dimaksud akan diatur tersendiripu) sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas (tiga puluh enam koma tujuh puluh) hektar meliputi)), subzona spu peribadatan (spu rencana sub zona spu pendidikan (spu sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (dua puluh dua koma sembilan puluh) hektar meliputi: taman kanak kanak pendidikan anak usia dini paud), sekolah dasar madrasah ibtidaiyah mi) terdapat pada blok sub bwp blok blok blok sub bwp blok 1i blok ii dan sub bwp iii blok 1i sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah mts) atau sederajat sub bwp blok sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah atau sederajat terdapat sub bwp blok sub bwp blok ii sub bwp iii blok 11i1 pondok pesantren terdapat sub bwp blok dan sub bwp iii blok rencana subzona spu transportasi (spu sebagaimana dimaksud pada huruf berupa subterminalis dengan luas (satu koma dua puluh delapan) hektar sub bwp iii blok iii rencana subzona spu kesehatan (spu sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (satu koma sembilan puluh lima) hektar meliputi:blok iii kegiatan posyandu, balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan dikembangkanhi ,blok blok 1ii rencana subzona spu olahraga (spu sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (enam koma tujuh belas) hektar meliputi: subzona olahraga berupa kegiatan lapangan olahraga yang sudah ada terletak sub bwp blok ii ,blok ii blok blok ii sub bwp iii blok ii dan blok ii1 b.subzona olahraga berupa lapangan olahraga dikembangkan pada pengembangan perumahan baru yang terdapat seluruh bwp kraton, rencana sub zona spu peribadatan (spu sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (empat koma tiga puluh sembilan) hektar meliputi: subzona peribadatan berupa kegiatan masjid, langgar mushola tersebar permukiman masyarak1ii blok iii b.subzona peribadatan berupa masjid,,tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh lima) hektar meliputi subzona pertanian pl dan subzona perikanan pl subzona pertanian pl sebagaimana dimaksud pada huruf seluas (dua ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua) hektar yang juga merupakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan lp2b) sub bwp blok sub bwp blok ii blok ii dan sub bwp blok iii blok blok !i sub zona perikanan pl sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (seratus enam puluh tujuh koma tiga belas) hektar meliputi: perikanan tangkap berupa ikan air laut terdapat sub bwp blok blok ,blok perikanan budidaya berupa perikanan darat kelompok kolam, tambak, perikanan laut, dan keramba jaring terdapat bwp kraton, penyediaan sarana pendukung perikanan laut dan perikanan budidaya seluruh sub bwp:, dan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b) sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dalam perencanaan tersendiri tentang rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten pasuruan,dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam) hektar berupa subzona pertahanan dan keamanan kh ! ):, rencana subzona pertahanan dan keamanan kh sebagaimana dimaksud pada dengan luas (dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam) hektar meliputi sebagian daerah latihan militer berupa tni al standar dan kawasan tni race terdapat sub bwp blok sub bwp blok ii blok ii blok ii blok ii dan sub bwp iii blok iii b.subzona pertahanan dan keamanan yang sudah ada berupa koramil, polsek terletak sub bwp blok dan sub bwp blok ii dan subzona pertahanan dan keamanan tetap dipertahankan keberadaannya. bab rencana jaringan prasaranasaturencana jaringan jalan, rencana jalur pedestrian dan jalur sepeda, rencana pelayanan angkutan, rencana prasarana jalan, dan rencana jaringan kereta api. paragraf rencana. rencana jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi jalanrencana jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalan yang menghubungkan bangil oro oro obo kulon pekon rembang sumberglagah genengwaru imogiri sempit pinggiran warungsebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalan yang menghubungkan gerangan purwokerto kraton, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalan yang menghubungkan gerangan bendungan, jalan yang menghubungkan gerangan purwokerto, jalan yang menghubungkan purwokerto tambakrejo, jalan yang menghubungkan purwokerto semar, jalan yang menghubungkan semar kalirejo, jalan yang menghubungkan kalirejo kraton, jalan yang menghubungkan bendungan curahdukuh, jalan yang menghubungkan bendungan rejosari, jalan yang menghubungkan curahdukuh selotambak, j . jalan yang menghubungkan rejosari asemkandang, jalan yang menghubungkan sungiwetan sungikulon, il. jalan yang menghubungkan karanganyar imogiri, dan jalan yang menghubungkan karanganyar sempit. peta pengembangan sistem jaringan japedestrian dan jalur sepeda rencanapengembangan jalur pedestrian berupa koridor meliputi jalur pedestrian sepanjang jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder sesuai dengan dimensi jalan masing masing, dan cc. pada jalur pejalan kaki yang saat ini banyak digunakan untuk pkl, untuk menempatkan barang dan parkir akan lebih dioptimalkan untuk penggunaannya untuk pejalan kaki. jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada huruf meliputiserencana pengembanganhuruf meliputi: a.angkutan truk barang ton (truk besar) akan menggunakan jalan arteri primer jalan batas kota bangil batas kota pasuruan, angkutan truk barang ukuran kecil sedang dengan kapasitas ton menggunakan jalan menghubungkan kraton wonorejo kejayaan, dan angkutan truk barang ukuran kecil sedang dengan kapasitas ton) perlu dikembangkan rute baru yaitu pada jalan pasuruan warungdowo imogiri rembang bangil. angkutan umum sebagaimana dimaksud huruf meliputi: angkutan umum antar kota antar provinsi akan) meliputi: provinsi jatim provinsi bali: dan provinsi jatim jawa tengah angkutan umum antar kota dalam provinsi akbp) meliputi: surabaya jember, dan surabaya banyuwangi. angkutan umum meliputi: pasuruan kraton bangil, angkutan umum non bus dikembangkan melalui jalan pasuruan warungdowo imogiri rembang bangil. peta sistem pengembangan angkusebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: halte: penyeberangan, dan cc. parkir. rencana halte sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ditempatkan pada jaringan jalan yang menjadi jalur trayek angkutan umum, pengembangan halte pada pusat perkotaan, pusat perdagangan jasa, serta pada kawasan pendidikan untuk mempermudah menurunkan dan menaikan penumpang, dan pengembangan halte pada kawasan industri. rencana penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:sistem parkir sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengendalian dan pelarangan parkir street sepanjang jalan arteri primer dan sekunder bwp kraton, bcc.yediaan lahan parkir pada bangunan baru sebagai satu kesatuan unit bangunanmeliputi:, pengembangan jaringan kereta api skala regional dengan pengembangan jalur tengah, jalur timur dan jalur lingkar, dan kecamatan kraton merupakan bagian dari kabupaten pasuruan akan dilewati jalur kereta api regional dan pengembangan jalur kereta api ganda yang menghubungkan jalur timur meliputi: surabaya semut) surabaya gunung) wonokromo sidoarjo bangil pasuruan probolinggo jember banyuwangi. bagian kedupenerangan jalan umum, dan rencana pengembangan jaringan pipa gas. jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jaringan saluran udara tegangan tinggi suit) meliputi sub bwp blok ii blok 1ii sub bwp iii blok iii blok iii jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jaringan saluran udara tegangan menengah utm)jaringan saluran udara tegangan rendah sur) meliputi seluruh jalan selain sebagaimana dimaksud pada huruf bwp kraton, pengembangan jaringan utm dan sur yang telah ada tetap dipertahankan dan ditingkatkan, dan blok ii blok ii dan sub bwp iii blok iii blok iii blok iii serta blok 11i penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penerangan jalan umum yang telah ada terletak seluruh sub bwp, dan bi blok ii blok i1 blok 1i blok ii blok ii dan sub bwp iii blok iii blok iii blok iii serta blok i1i rencana pengembangan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud dalam huruf yang sudah ada atau terletak disepanjang jalan arteri tetap dipertahankanlekomunikasi berupa jaringan kabel telepon, jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel, dan cc. jaringan telekomunikasi berupa kabel. jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon yang ada sudah melayani seluruh bwp kraton, dan b.jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dengan menggunakan serat optik dikembangkan pada pengembangan perumahan barui serta blok i1i jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel yaitu yang ada yang tersebar bwp kraton dan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel dikembangkan pada pengembangan perumahan baru dan industri sub bwp blok blok ,blok sub bwp blok ii blok ii blok ii blok ii blok ii blok ii dan sub bwp iii blok iii blok iii blok iii serta blok i1i pengembangan jaringan telekomunikasi berupa kabel sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara bersama dengan jaringan listrik dari pldan jaringan perpipaan. bangunan pengambilan air baku sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: a.jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jaringan air minum yang telah ada desa kraton, desa tambakrejo, desa semar dan desa kalirejo, pengembangan jaringan air minum perpipaan, dandrainase sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jaringan drainase primer meliputi sungai elang, b., jalan kedungrejo, jaringan drainase tersier meliputi jalan jalan yang terdapat perumahan. penggunaan sistem perlombaan wilayah rawan banjir. cc. penanganan saluran meliputi normalisasi saluran, pembuatan sultanair limbah rencana pengembangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputisub bwp dan sub bwp iii..bagian ketujuhpengembangantempat pemrosesan sampah terpadu test) yang tersebar sub bwp blok sub bwp blok ii blok ii dan sub bwp iii blok 11i1 pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep reduce, recycle, dan reuse (3r), dan pengelolaan sampah organik untuk kompos dan biogasbencana terdapat ruas jalan batas kota bangil batas kota pasuruan, jalan tambakrejo sempit, dan jalan imogiri, dan tempat evakuasi sementara terdapat pangkalan tni au, lapangan imogiri, standar tni. peta rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya: pengembangan pada zona bwp kraton, yang meliputi perdagangan dan jasa, perumahan, peruntukan khusus, ruang terbuka hijau, sarana pelayanan umum dan industri, pengembangan kegiatan pusat bwp. kebutuhan penanganan sub bwp prioritas sebagaimana dimaksud padata sub bwp yang diprioritaskan penanganannyalaksanaanlaksanaanlaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya dapat dilakukan kerja sama antara pemerintah, provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tabel indikasi pelaksanaan program pemanfaatan ruangaturan perundang undangan. pemerintah, provinsi dan serta penyerahan hasil, sesuai ketentuan peraturketentuanalam huruf dilaksanakan dalam bentuk program perwujudan rencana pola ruang, program perwujudan jaringpenetapan zona lindung pada bwp kraton dengan program utama meliputi: zona perlindungan setempat, zona rth, dan zona rawan bencana. mengoptimalkan dan mengembalikan fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi meliputi: penambahan batu pemecah ombak disepanjang pesisir pantai, pembangunan plengsengan sekitar sungai, pengembangan rth pada sempadan sungai yang tidak terdapat bangunan, pengembangan jalur hijau jalan sepanjang jalan utama, dan pengembangan rth. mengoptimalkan(dua puluh persen) dari luas perkotaan, dengan mengembangkd.perlindungan dan penanganan zona rawan bencana, meliputi pembangunan plengsengan, penggunaan sistem perlombaan banjir, penyediaan hidranindustri, pengembangan zona perkantoranperuntukan khusus. pengembangan zona perumahan sebagai dampak perkembangan bwp kraton meliputi: a.pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang maupun masyarakat, perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah kepadatan sedang, dan cc. penyediaan ruang terbuka hijau lingkungan perumahan tiap sub bwp. pengembangan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mengoptimalkan fungsi bwp kraton meliputi: a.subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan pasar lingkungan yang sudah ada terdapat sub bwp blok 1i dan sub bwp iii blok iii b:,sub bwp blok ii blok ii blok 1i blok ii sub bwp iii blok iii blok iii blok 11i dan blok i11 d.pengembangan subzona perdagangan dan jasa bentuk deret dapat menyatu dengan perkantoran swastatunggal dan deret, penyediaan lahan parkir yang memadai, penyediaan rth yang dapat berfungsi sebagai taman dan tanaman peneduh parkir kendaraan. zona industri sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: aneka industri terdapat sub bwp blok ,blok blok sub bwp blok ii blok 1ii blok i1 blok blok ii blok ii sub bwp iii blok iii ,blok iii blok ii1 dan blok 11i gudang industri menengah dan besar, dan industri kecil dan gudang kecil. pengembangan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada huruf berupa penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintah meliputi jalur pejalan kaki, rth dan parkir yang memadai. pengembangan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mengoptimalkan fungsi bwp kraton dengan program meliputi: subzona pendidikan berupa taman kanak kanak pendidikan anak usia dini paud), sekolah dasar madrasah ibtidaiyah mi) dikembangkan pada blok sub bwp blok blok blok sub bwp blok ii blok ii dan sub bwp iii blok iii rencana subzona transportasi berupa subterminalis tetap dipertahankan, subzona kesehatan berupadan blok ii1 d.subzona kesehatan berupa kegiatan posyandu, balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan dikembangkan semua sub bwp, subzona olahraga berupa kegiatan lapangan olahraga dikembangkan pada pengembangan perumahan baru yang terdapat seluruh bwp kraton, subzona sosial budaya berupa kegiatan gedung pertemuan balai warga, panti sosial terdapiii blok i1i dan subzona peribadatan berupa masjid. pengembangan zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan bwp kraton, pembangunan prasarana irigasi bagi lahan pertanian lahan basah yang masih kekurangan air untuk pengairan, pengembangan infrastruktur pendukung pertanian, mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan penyediaan sarana pendukung perikanan laut dan perikanan budidaya. pengembangan subzona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf berupa rencana subzona pertahanan dan keamanan sub bwp blok sub bwp blok ii blok ii blok ii blok ii dan sub bwp iii blok iii tetap dipertahankan. paragrafpengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: rencana pengembangan jalan bebas hambatan bwp kraton meliputib.jalan arteri primer yang terdapat bwp kraton meliputi ruas jalan batas kota bangil batas kota pasuruan, rencana jalan lokal primer yang terdapat pada bwp kraton meliputi:bwp kraton meliputi: jalan yang menghubungkan gerangan purwokerto kraton,bwp kraton, perbaikan jalan lingkungan yang telah rusak serta peningkatan perkerasan jalan yang masih berupa jalan bebatuan, jalan paving, jalan tanah serta pengembangan jaringan jalan baru,jalur sepeda dikembangkan pada jalan sungiwetan sungikulon, jalan karanganyar sempit, dan jalan imogiri, pengembangan rute angkutan umum jalan jalan utama bwp kraton sehingga seluruh wilayah perencanaan dapat terlayani oleh angkutan umum, pengembangan halte pada pusat perkotaan, pusat perdagangan jasa serta pada kawasan pendidikan serta kawasan industri untuk mempermudah menurunkan dan menaikan penumpang,pengendalian dan pelarangan parkir street sepanjang jalan arteri primer dan sekunder bwp kraton, m. penetapan sistem pengembangan jaringan energi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jaringan distribusi primer berupa jaringan saluran udara tegangan tinggi suit) meliputi sub bwp blok ii blok ii sub bwp iii blok hi bloki blok ii blok ii dan sub bwp iii blok iii blok iii blok iii serta blok i11 c1 serta blok dan rencana pengembangan jaringan pipa gas yang sudah ada atau terletak sepanjang jalan arteri tetap dipertahankan. penetapan sistem pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dengan menggunakan serat optik pada pengembangan perumahan baru sub bwp blok blok ,blok sub bwp blok ii blok ii blok ii blok 1i blok ii blok ii dan sub bwp iii blok iii blok iii blok iii serta blok 1ii pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel pada pengembangan perumahan baru sub bwp blok blok ,blok sub bwp blok ii blok ii blok 1i blok blok ii blok ii dan sub bwp iii blok iii blok iii blok iii serta blok iii pengembangan jaringan telekomunikasi berupa kabel dilakukan secara bersama dengan jaringan listrik dari pln. penetapan sistem pengembangan jaringan air minum maupun dengan pembuatan sumur gali dan sumur pompa, pengembangan sistem himpunan pengelola air minum hitam), dan jaringan perpipaan meliputi jaringan air minum yang telah ada desa kraton, desa tambakrejo, desa semar dan desa kalirejo. penetapan sistem pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan saluran drainase yang baru bagi lingkungan yang belum memiliki saluran drainase, jaringan drainase primer meliputi sungai elang, d.jaringan drainase tersier meliputi jalan jalan yang terdapat perumahan, pembuatan lubang biopori dan sumur resapan untuk permukiman baru yang akan dikembangkan, penggunaan sistem perlombaan pada area banjir, dan. penetapan sistem pengembangan air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:, danetapan sistem pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:mbangunan tempat pemrosesan sampah terpadu test) yang tersebar seluruh sub bwp: pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep reduce, recycle dan reuse (3r), pengelolaan sampah organik untuk kompos dan biogas, pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana banjir bwp kraton, dan rambu rambu evakuasi merujuk pada rambu yang bertuliskan rute evakuasi, dan rencana tempat evakuasi sementara korban bencana pangkalan tni au, lapangan imogiri dan standar tninataan zona perdagangan dan jasa koridor ruas jalan batas kota bangil batas kota pasuruan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penyusunan rtl penataan zona perdagangan dan jasa disepanjang koridor ruas jalan batas kota bangil batas kota pasuruan, penyediaan lahan parkir yang memadai, cc. penyediaan pedestrian, dan penataan dan penyediaan ruang untuk sektor informal. penataan intensitas bangunan ruas jalan batas kota bangil batas kota pasuruan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengaturan ketinggian bangunan terutama disekitar kawasan militer tni au race dan tni al standar, dan pengaturan perizinan dan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan penataan ruang rtrw) yang ada. bab viii pengendalian pemanfaatan ruang bagian pertamayang dilaksanakan melalui: peraturan zonasi, ketentuan perizuntuk setiap rencana zona rencana peruntukan ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada bagian lain peraturan inimuatan materi yang ada dalam peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut dan pengenaan sanksipantai dan subzona sempadan sungai, dan. ketentuanzona perkantoran berupa subzona perkantoran pemerintahansubzona spu peribadatan, zona peruntukan lainnya berupa subzona pertanian, dan zona peruntukan khusus berupa subzona, provinsi danmencegah dampak negatif pembangunan, dan melindungi kepentingan umum dan keberlanjutan. izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada mencakup: izin prinsip, izin terkaitn ataun, provinsi, dan atauhigh control zone)high control zone) skala lokal diberikan oleh bupati. kawasan pengendalian ketat high control zone)serta menjamin phigh control zone)susun kemudian dan ditetapkan melalui peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keempatoleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. insentif sebagaimana dimaksud dalam hurufberbentuk pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa rnataan ruang, provinsi dan atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuanyelenggaraankabupaten serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang. untuk menikmati dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud padayang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudseimbang penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, cc. pengendalian pemanfaatan ruang. peran serta dalam penyusunan rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud pada huruf berbentuk masukan mengenaitapserta dalam pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada hurufdan atau bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang, cc. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang, dan atau perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, dan atau sebagaimana dimaksud dan atau yang kegiatan pokoknya bidang penataan ruang. tata cara peran perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, cc. pengendalian pemanfaatan ruang, dan kerjasama antardaerah. dalam rangka pelaksana, kerjasamakerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan terhadap: kegiatan yang berada bwp kraton: kegiatan yang mencakup beberapa kawasan wilayah yaitu sebagaian berada pada bwp kraton dan sebagian pada wilayah kawasan daerah lain luar kabupaten, kegiatan yang berada wilayah lain tetapi dimanfaatkan oleh bwp kraton dan atau kegiatan yang berada wilayah lain tetapi dimanfaatkan bwp kratontugas dan tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui lembaga dprd kabupaten peran dprd kabupaten sebagaimana dimaksud padameliputi: penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota. dprd memiliki kelengkapan sekretariat dprd dan (dua)pembentukan dprd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pembiayaan dprdnatadan atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab bidang tata ruang dan berkerjasama dengan perangkat daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undanganbupati dan atau sanksi denda sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemanfaatan ruang yang pernah dikeluarkan izin oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah,akanbab xiv ketentuan lain lain rdr bwp kraton sebagaimana dimaksud memiliki jangka waktu (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam peraturan ini. rdr bwp kraton sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan: dokumen rencana rdr bwp kraton tahun dan dokumen album peta rdr bwp kraton skala dokumen rencana dan dokumen album peta rdr bwp kraton sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. rdr bwp kratonkraton, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah kawasan serta keserasian antar sektor, cc.kraton, dan penataan ruang wilayah bwp kraton, kabupaten pasuruan yang merupakan dasar dalam perijinan lokasi pembangunan. rdr bwp kraton dapat dilakukan peninjauanrdr bwp kratonkratonkraton, kabupaten pasuruan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rtrw kabupaten pasuruan dan rdr dan peraturan zonasi bwp kratonkraton adalah mewujudkan bwp kraton sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri serta pertanian selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. peraturan daerah ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut:jinan, insentif dan disinsentif, sanksi, dan hak, kewajiban dan peran masyarakat. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas: yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang bagian wilayah kota peraturan menteri pekerjaan umum nomor tahukebijakan perencanaan berfungsi: sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang, sebagai dasar untuk merumuskan rencana struktur dan rencana pola ruang memberikan arah bagi penyusunan program wilayah perencanaan, dan sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. strategi perencanaan berfungsi: memberikan arah bagi penyusunan program program pembangunan, dan sebagai dasar dalam penetapan kaidah pengelolaan wilayah perencanaan cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. rencana pola ruang dalam rdr merupakan rencana distribusi subzona peruntukan yang antara lain meliputi zona lindung dan zona budidaya, dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang, dasar penyusunan rtl, dan dasar penyusunan rencana jaringan prasarana dan kawasan sekitar mata airuang terbuka hijau ataudengan fungsi, dan bersihawan bencana adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian diklasifikasi zona rawan bencana disini yaitu zona rawan dengan tingkat kerawanan tinggi dan atau memiliki frekuensi sering (tiap tahun terjadi), dan atau memiliki kemungkinan potensi yang cukup besar dilihat dari sumber potensi yang menimbulkan kerawanan tersebut ada dengan cakupan yang besar. untuk beberapa subzona lain seperti subzona kerawanan bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan geohidrologi juga berpotensi pada bwp kraton, tetapi tidak besar tingkat kerajaannya sehingga tidak dimasukkanperuntukan ruangterdiri dari subzona perumahan dengan kepadatan tinggi yang dimaksud: subzona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan (seratus) (seribu) rumah per hektar. subzona perumahan dengan kepadatan sedang yang dimaksudempat puluh) (seratus) rumah per hektar. subzona perumahan dengan kepadatan rendah yang dimaksudsepuluh) (empat puluh) rumah per hektar. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.(satu) lingkungan permukiman sekitar lokasi pasar dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari hari. yang dimaksudyang dimaksud dilengkapi dengan fasilitas umum sosial pendukungnya. peraturan menteri pekerjaan umum nomor tahun lampiran cukup jelas. yang dimaksud rencana zona industri adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelomposerta fasilitas pendukungnya dalam satu kesatuan untuk menjamin ketersediaan, keterpaduan dan keberlanjutan terhadap aspek lingkungananeka industri disin dan dan korek api,, dan serta aneka industri lain seperti elektronik dan peraturan menteri pekerjaan umum nomor tahun lampiran besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri, sebagai berikut industri menengah merupakan industri yang: memperkerjakan paling sedikit (sembilan belas) orang tenaga kerja, dan memiliki nilai investasi lebih darimerupakan industri yang:nilai invers tasi rp. milyar, rp. tenaga rp. milyar, s d milyar, kerja yar, rp. milyar, yar, orang industri kecil industri indus tri (tdk termasuk mene ngah menengah tanah bang.) menengah mene ngah besar sumber: peraturan menteri perindustrian nomor m ind per cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruftaman kanak kanak, jumlah penduduk pendukung (seribu dua ratus lima puluh) jiwa dengan luas lahan (lima ratus) meter persegi. sekolah dasar, jumlah penduduk pendukung (seribu enam ratus) jiwa dengan luas lahan (dua ribu) meter persemasjid, jumlah penduduk pendukung (lima ribu) jiwa dengan luas lahan (seribu lima ratus) meter persegi. musholla, jumlah penduduk pendukung (lima ratus) jiwa dengan luas lahan (seribu) meter persegi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksudasuk jalan bebas hambatan disini adalah jalan toltermasuk bagian dari kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana (jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil), memiliki spesifikasihuruf yang dimaksud dengan jalan arteri primer,kolektor sekunder,(jks atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga (jks huruf yang dimaksud dengan jalan lokal sekunder, (jls kawasan sekunder kedua dengan perumahan (jls. trotoar adalah prasarana pejalan kaki yang letaknya diantara badan jalan dan bangunan yang ada sampingnycukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas huruf dan lainnya yang merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atap maupun jalan. huruf yang dimaksud dengan sistem perpipaan sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahhuruf yang dimaksud dengan sistem setempat adalah suatu sistem pengolahan air limbah yang berada dalam persil atau batas tanah dimiliki. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud rencana pengembangan sistem persamaan adalah pengelolaan sampah yang didefinisikan sebagai, pendaran ulang sampah, dan atau pemanfaatan kembali sampah. sedangkan kegiatan penanganan meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan atau pemrosesan akhiralinanualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat mendukungsesuai dengan lampirprovinsmbahan lembaran daerahsu pokok apple adalah isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikanmanfaat dari ekosistem adalah jasa ekosistem yang diberikan oleh ekosistem tertentu untuk menunjang kehidupan manusianan apple dilakukan dengan berdasarkan prinsip: harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan, karakteristik ekoregion ekosistem keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, kerja sama antar daerah, kepastian hukum, keterlibatan pemangku kepentingan,dan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pedoman dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup,perda ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam rencana pemanfaatan dan atau pencanangan sumber daya alamtercapainya upaya pelaksana, bab jangka waktu dan kedudukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jangka waktu berlaku apple selama (tiga puluh) tahun. apple sebagaimana dimaksud pada dievaluasi setiap,apat dilakukan kurang dari (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alapendekatan penyusunan dan materi muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagian kesatu pendekatan penyusunan apple disusun dengan menggunakan pendekatan apple nasional, inventarisasi tingkat pulau kepulauan, inventarisasi tingkat ekoregion. inventarisasi tingkat ekoregion sebagaimana pada adalah inventarisasi lingkungan hidup yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasdan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. bagian kedua materi muatan gubernur menyusun apple provinsi. apple sebagaimana dimaksud pada ,meliputi seluruh ekoregion darat dan laut pada terdiri atas kebijakan sumber daya alam, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. penjabaradan pencanangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan apple, lingkungan hidup, potensi resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta upaya perlindungannya,dan sumber daya alamtampung tinggi sampaitampuatau memperbaiki pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alamtampudilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan regulasi dan atau kebijakan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah disepakati seperti melalui izin pemanfaatan sumber daya alam, dokumen lingkungan dan atau kesepakatan lainnyaperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kearifan lokal, dan repenetapan target indeks kualitas lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalaperan, dan tanggung jawab masing masing. ikh disusun berdasarkan index kualitas air, kualitas udara: dan kualitas tutupan lahan. ik, koordinasi dan kerjasama bagian kesatu pelaksanaan gubernur melalui dinas melakukan pelaksanaan apple. pelaksanaan apple sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rencana kerja dan program dinas. bagian kedua koordinasi gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan apple lingkungan pemerintah daerah kabupaten kotatigdalam melaporkan hasil monitoring kepada gubernur. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling sedikit1 (satu) kali dalam setahun. bab vii pendanaan pendanaan pelaksanaan apple bersumber pada anggaran pendapatan belanja daerah, dan sumber pembiayaan lainnyalam bentuk:, dan penyampaian informasi dan atau pelaporan. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku,wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini, dalam jangka waktuapple, yaitu: memberikan upaya perlindungan wilayah provinsi kalimantan barat) dan mengantisipasi isu lingkungan globbijakan secara nasional adalah perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat baik berupa kebijakan baru yang berlaku secara nasional maupun melalui keluarnya peraturan pemerintah yang baru terkaitdan kerusakan lingkungan hidup terkait dengan pemenuhan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan: baku mutu lingkungan (pencemaran lingkungan hidup): baku mutu air (perairan darat) (indeks kualitas air), baku mutu air laut (indeks pencemaran air), baku mutu udara (indeks kualitas udara), dan kriteria baku kerusakan ekosistem bkl). bkl kerusakan tanah untuk produksi biomassa, bkl kerusakan gambut, bkl yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan taua lahan, bkl mangrove, bkl lamun, dan bkl terumbu karang. cukup jelas. pengendalian sumber daya alam dilakukan agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. instrumen pengendalian sumber daya alam dapat berupa rencana tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis, dokumen lingkungan hidup dan perizinan pemanfaatan sumber daya alam, pemantauan sumber daya alam terkait dengan status dan kondisi sumber daya alam dalam kurun waktu tertentu sebagai konsekuensi dari pemanfaatan sumber daya alam, cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu mempertimbangkan rencana aksi nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan rencana aksi nasional gas rumah kberita daerah kabupaten dompu tahun nomor peraturan kepala daerah kabupaten dompu nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pergeseran tahun beritaan transfer rp1. surplus defisit rp22. pembiayaan penerimaan rp70. pengeluaran rp2. pembiayaan netto rp66rp26. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp67kurang rp67. selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah rp40. dengan rincian sebagai berikut surplus (defisit) anggaran rp63. surplus (defisit) realisasi rp22. selisih lebih kurang rp40. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah rp5. dengan rincian sebagai berikut: anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan rp65. realisasi rp70. selisih lebih kurang rp5. realisasi rp2. selisih lebih kurang rp0,to setelah perubahan rp63. realisasi rp68. selisih lebih kurang rp5. laporan perubahan sal sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember tahun sebagai berikut saldo anggaran lebih awal rp70. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan rp70. total (a b) rp0, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran siapa siapa) rp45. total siapa siapa rp45. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya rp0, lain lain . rp0, saldo anggaran lebih akhir f(a b)tutte: rp45. laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember tahun sebagai berikut pos operasi pendapatan rp1. beban rp873. surplus defisit dari operasi rp138. surplus defisit dari keg. non operasional surplus dari kegiatan non operasional lainnya rp3. defisit dari kegiatan non operasional lainnya rp21. jumlah surplus defisit dari kegiatan non operasional rp17. surplus defisit sebelum pos luar biasa atb) rp120. pos luar biasa pendapatan luar biasa rp0, beban luar biasa rp766. jumlah pos luar biasa rp766. surplus defisit (ctd) rp1201. koreksi saldo awal koreksi bos rp274. koreksi piutang dbh sda pusat rp2. evaluasi aset tanah rp1. koreksi sp2d double gedung dan bangunan dinas dispora rp139. cc. surplus defisit rp120. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar: koreksi ekuitas lainnya rp17. ekuitas akhir rp128sebagai berikut saldo kas januari rp70. arus kas dari aktivitas operasi rp225. arus kas bersih dari aktivitas investasi rp249. arus kas bersih dari aktivitas dana rp0, arus kas bersih dari aktivitas transistors non anggaran rp274. saldo kas akhir per desember tahun rp46agustus bupati dompu, ttd bambang m.yasin diundangkan dompu padatanggal agustusscanned cam scanner amscanned cam scannercanned cam scanner87(scanned cam scanner(defisit) rp. cc. surplus (defisit) sebelum pos luar biasa rp. pos luar biasa rp. surplus (:canned cam scannerealisasi anggaran, lampiran iii keuangan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. scanned cam scanneryuli bupati tanah bumbu, sudan noor diundangkan batulicin pada tanggal suci sekret daerah kabupaten tanah bumbu, rito selat: bahwabarito selatan. provinsi adalah provinsi kalimantan tengah. menteri adalah menteri dalam negeri. gubernur adalah gubernur kalimantan tengah. bupati adalah bupati barito selatan. wakil bupati adalah wakil bupatirito selatanabupaten barito selatan. sekretaris dprd adalah sekretaris dprd kabupaten barito selatan. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten barito selatan. peraturan dprd adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan dprd kabupaten baritohisperaturan daerah inisiasi yang selanjutnya disebut perda inisiasi adalah peraturan daerah yang diusulkan oleh pihak pemerintah daerah maupun dprd. peraturan bupati inisiasi yang selanjutnya disebut perlu inisiasi adalah peraturan bupati yang dibentuk atau dibuat oleh bupati melalui perangkat daerahabupaten:5) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa: teguran lisan:dan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. peraturan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan atas perintah peraturan perundang undangan dan atau berdasarkan kewenang: keputusan dprd: keputusan pimpinan dprd:bagian hukum melalui sekretarisdalam penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud pada menyampaikan surat edaran kepada perangkat daerah paling lambat bulan september mengenai rencana kebutuhan perencanaan propemperda. surat edaran sebagaimana dimaksud pada wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah paling lambat akhir oktober tahun berjalan: dan selanjutnya sekretaris daerah menyampaikan hasil penyusunan propemperda kepadasesuai peraturan perundang undangan yang mengatur tata tertib dprd. paragraf tata cara penyusunan propemperda kabupatendalam hal rancangan perda yang masuk dalam propemperda tidak selesai dalam jangka waktu (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada rancangan perda tersebut dimasukkan kembali dalam propemperda tahun berikutnya, kecuali ditarik dibatalkan oleh perangkat daerah pemrakarsa. rancangan perda yang masuk dalam propemperda wajib dianggarkan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan disetujui oleh dprdkabupaten dan ditetapkan dalam rapat paripurna dprd: dan penataan desainisiatifbekerjasama dengdapat mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah. s5), sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah yang membidangi pemerintahan dan kesra, perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi,itu sebagaimana dimaksud padasusunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pengarah bupati, wakil pengarah wakil bupati pembina sekretaris daerah, koordinator asisten sekretaris daerah yang membidangi pemerintahan dan kesra ketua kepala perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris kepala bagian hukum, anggota perangkat daerah terkait dan ataus5)tua tim penyusun, perangkat daerah pemrakarsa dan kepala untuk dipaparkansebagaimana dimaksud pada dprd dapat membentuk panitia khusus. panitiaperda dilanjutkan oleh bapemperda. rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota dprd komisi, gabungan komisi, atau bapemperda sebagaimana dimaksud dalam disampaikan psi: daftar nama::penyusunan rancangan perda lingkungan dprd dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai tata tertibdan sebagaimana dimaksud padaatas perintah peraturan perundang undangan atau berdasarkan kewenang: pemberhentian dan penggantian pimpinan, jenis dan penyelenggaraan rapat::: sikap dan perilaku anggota dprd: tata kerja anggota dprd, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah: tata hubungan antar anggota dprd, tata hubungan antara anggota dprd dengan pihak lain, ., pembuktian, .verifikasi terhadap pimpinan dan atau anggota badan kehormatan: alat bukti: dan pembelaan: keputusan:: keputusan dprd: cc. keputusan pimpinan dprd:pemrakarsa dan bagian hukum setiap lembar keputusan bupati:siandapat badan anggaran dprd dan atau pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda: pendapat badan anggaran dprd sebagaimana dimaksud pada angka dalam hal rancangan perda yang disampaikan terkait apbd: dan tanggapan dan atau jawaban bupati terhadap pendapat badan anggaran dprd dan atau, sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal rancangan perda yang disampaikan terkait apbd, apbd perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd: pembahasan rancangan perda selain apbd dapat dibahas terlebih dahulu bersama bapemperda dengan pemerintah daerah kemudian ditindaklanjuti pembahasannya sebagaimana dimaksud pada hurufpembahasan sebagaimana dimaksud pada dibahas melalui tim pembahasan rancangan perlu. bupati:pada:lu, dan atau rancangan peraturan dprd.lu yang dievaluasi tidak dilakukan terhadap rancangan perlu yang difasilitasi. fasilitasi terhadap rancangan perda, rancangan perlu, dan atau rancangan peraturan dprd sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati yanggubernur sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.lu,lu, atau rancangan peraturan dprd. bab vitelah persetujuan bersama dengan dprd dan sebelum ditetapkan oleh bupati yang mengatur tentang: ipjp, rpm:gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi rancangan perda tentang: pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan menteri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan tata ruang daerah berkonsultasi dengan menteri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. konsultasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada ment serta dapat melibatkan perangkat daerah pemrakarsa rancangan perda, bagian hukum dan atau anggota dprd. bab nomor register bagian kesatu norefpersetujuan bersama danatauditandatangani oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat sekretaris daerah. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan noref rancangan perda kabupatenevaluasi dansecara langsung sebagaimana dimaksud pada dengan diantar oleh bagian hukum dan atau perangkat daerah pemrakarsa perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada dengan mengirim dengan jasa pengiriman atau disampaikan secara elektronik melalui alamat surat elektronik resmi perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. permohonan pemberian noref rancangan perda bagi rancangan perda yang tidak dilakukan evaluasi perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi baik secara langsung atau tidak langsung dengan melampirkan: surat hasil fasilitasi.permohonan pemberian noref rancangan perda bagi rancangan perda yang dilakukan evaluasi perangkat daerah yang membidangi bidang hukum provinsi baik secara langsung atau tidak langsung dengan melampirkan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perdasetiap halaman: dan hasil penyempurnaan evaluasi rancangan perda antara bupati dan dprd: dan perangkat daerah pemrakarsa. paragraf perlu rancangan perlu yang telah dilakukan pembahasan dan fasilitasikepala bupati. penjabat sementara bupati sebagaimana dimaksud pada dalam hal penandatanganan perlu inisiasi baru saat menjabat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari mentan fasilitasi disampaikan kepada pimpinan dprd untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. penandatangan penetap:keputusan bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat bupati,pimpinan perangkat daerah. pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan: perda, perlu, dan keputusan bupati dilakukan oleh kepalalembaran daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. siadprd yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. perluperaturan dprd yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam pada disampaikan kepada gubernur. (l) sekretaris daerah mengundangkan perda, perlu, dan peraturan dprd dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat sekretaris daerah. perda, perlu usulan dari setiap orang, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, badan hukum dan atau instansi lainnya, dan atau perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. klarifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangilu yang dilakukan fasilitasi atau perlu yang dilakukan evaluasi. bab pembatalan produk hukum daerah berbentuk peraturan bagian kedua pembatalan perlu bupati menyampaikan perlu kepada gubernur paling lama (tujuh) hari setelah ditetapkan. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan perlu. pembatalan perlu sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkaji pengkajian. dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sesuai dengan hasil fasilitasi provinsi atas nama gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupatilu. pembatalludalakukan perubahan perlu dimaksud. dalam hallu diterima. mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam . dilakukan dengan cara bupati mengajukan keberatan atas keputusan gubernur tentang pembatalan perlu kepada menteri disertai dengan alasan keberatan.lurlulu sebagaimana dimaksud pada yang tidak dikabulkan tetap berlaku. (l) penyelenggara pemerintahan daerah yang masih memberlakukan perlu yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dikenai sanksi. sanksi sebagaimana dimaksud pada berupa: sanksi administratif: dan atau sanksi penundaan evaluasi fasilitasi rancangan perlu, sanksi administratif terhadap bupatimbatalan perluorat jenderal otonomi daerah atau gubernur dibermelalui direktur jenderal otonomi daerahautentlu yang telah diundangkan dalam berita daerah. bupati yang tidak menyebarluaskan perda dan perluerda, perludan peraturan dprd dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. (l)danore barito selatan, body raya samurai bai diundangkan bunton pada tanggal tor sek kep retoris daerah ssabupay barito selatan, .'? penjelasan atas peraturan daerah kabupaten barito selatan nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah umum peraturan daerah kabupaten barito selatan tentang pembentukan produk hukum daerah ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi pemerintah kabupaten barito selatanrito selatanminute adalah naskah asli perda yang telah dipakai koordindan tata cara pengisian propemperda bentuk propemperda pemerintah daerah perangkat daerah . unit target status disertai instansi penyama keterangan bass penjelasan pimpinan perangkat daerah.,. bentuk propemperda dprda keterangan anggota,komisi,gabungan komisi atau alat kelengkapan dprd.bulan penyampaian danfnbarito selatan, a22 a aa irr edd raya samurainonsiaanbe soprano selatan, nol pig kena kaya samurai st. lampiran iiisera bupati barito selatan provinsi kalimantan tengah peraturan daerah kabupaten barito selatan nomor . tahun . tentang judul peraturan daerah: sol dan seterusnya .. judul. bupati barito selatan, tanda tangan nama tanpa gelar dan pangkatlembaran daerah kabupaten kabupaten barito selatan tahun . nomor . noref peraturan daerah kabupaten barito selatan, provinsi kalimantan tengah tahun. il. peraturan bupati tepi bupati barito selatan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati barito, dan seterusnya .: memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang . judul peraturan bupati). babitanda tangan nama tanpa gelar dan pangkat diundangkan bunton pada tanggal kabupaten barito selatan tahun . nomor . ii. bentuk rancangan peraturan dprd pimpinan dprd kabupaten barito selatan provinsi kalimantan tengah peraturan dprd kabupaten barito selatan nomor . tahun . tentang judul peraturan dprd.) dengan rahmat tuhan yang maha esa pimpinan dprd kabupaten barito selatan, menimbang bahwa .: bahwa.: dan seterusnya .: mengingat: .: papan dan seterusnya .: memutuskan: menetapkan: peraturan dprd tentang .( judul peraturan dprd). babi. ketua dprd, (atau wakil ketua dprd) kabupaten barito selatan, tanda tangan nama tanpa gelarbarito selatan tahun . nomor . iv. keputusan bupati bupati barito selatan provinsi kalimantan tengah keputusan bupati barito selatan nomor . tentang judul keputusan bupati) bupati barito selatan, menimbang maa ban toner sea tangan tan pan ana aman lae papan tan nan aenea sen naa gan ana mengingat dupa tani yg. nona: nun mana aan tan pen memperhatikan kata inn arta sen deni erna pan nen naam asam kanan pan men rea aabunton pria. gara ena reeerams bupati barito selatan, tanda tangan nama tanpa gelar dan pangkat keputusan dprd tebak pimpinan dprd kabupaten barito selatan provinsi kalimantan tengah keputusan dprd kabupaten barito selatan nomor . tentang judul keputusan dprd) pimpinan dprd kabupaten barito selatan, menimbang mena bea manna ane nan ata pen art era lada aan tan gir upaya. ian koin anno mengingat dee ank anhu una aman nama ann nana jan semenubn yao obniio pace on0sin ena mma sasa sasussan memperhatikan ani iup onta mens ane ana eenensan kenamaan semena dan selenbbny len dash ketika tenan kane neraka sana. keputusan pimpinan dprd bah ja pimpinan dprd kabupaten barito selatan provinsi kalimantan tengah keputusan pimpinan dprd kabupaten barito selatan nomor . tentang judul keputusan pimpinan dprd) pimpinan dprd kabupaten barito selatan, menimbang nan nannnaan ann yaa kusta maan otr seterusnya. ini ehh asonnakan ser nanas asas sasana mengingat pan nan pan nan, aan koran yel ino 2in hebanmran mesin peran sesak nan esa memperhatikan ear ima ten kab ank been agama nana eneaana nan dan seketusiny bina ren etena nas aan serena jika diperlukan) memutuskan: menetapkanbuntoni. keputusan badan kehormatan dprd ketua badan kehormatan dprd kabupaten barito selatan provinsi kalimantan tengah keputusan badan kehormatan dprd kabupaten barito selatan nomor . tentang judul keputusan badan kehormatan dprd .) ketua badan kehormatan dprd kabupaten barito selatan, menimbang :a. ali regent niatan kena angan ingin ane enmnssa karenanya kani aaa dan pan atawa mengingat lensa ana snn nnn inka ser cam kaki enak dan ctaisaya, ein saman anna meneken memperhatikan lan kanan ama bisa dan selamanya. se0en ngn bri bunton pada tanggal. ketua badan kehormatan dprd kabupaten barito selatan, tanda tangan nama tanpa gelar pan barito selatan, ml: het ? f eddy raya samuraitsetelah perubahan pembiayaanemerintah provinsi semula bertambah (berkurang) jumlah bantuan keuangan dari pemerintah provinsihibahbertambah (berkurang) jumlah belanja bantuan keuangan kepadainjaman daerah semula bertambah (berkurang) jumlah pinjaman daerah setelah perubahanotawaringin, oktober bupati kotawaringin barat, ttd nurhidayah diundangkan pangkalan bun pada tanggal,: salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, iso pandoraapbd) tahun anggaran disusun dengan berpedoman pada perubahanperubahan kebijakan umum apbd (kua) tahun anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara pas) apbd tahun anggaran perubahan apbd disusun atas dasar inflasi, pertumbuhan rdb dan asumsi lainnya terkait kondisi ekonomi daerah, penggunaan lpa tahun anggaran sebelumnya, penganggaran kegiatan mendesak. perubahanet 2d,sehubungan dengan adanya kegiatan pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh asisten deputi bidang perumusan kebijakan, dan reformasi birokrasi, dan kegiatan pra evaluasi sistem akuntabilitas, terdapat ketidak sesuaikan indikator kinerja utama kabupaten banyuwangi sebagaimana telah ditetapk, bahwadalam rangka menyesuaikan indikator utama pemerintah kabupaten banyuwangi, perlu merubahmenetapkannya dalam peraturan bupati. mengingatindikator kinerja utama iku) lingkungan pemerintahiubah sebagai berikut: ketentuan lampiran angka romawi indikator kinerja utama pemerintah kabupaten banyuwangi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: indikator kinerja utama pemerintah kabupaten banyuwangi sasaran indikator penjelasan sumber penanggung strategis kinerja formulasi data jawab utama penghitungan meningkat indeks indeks kepuasan hasil survey sekretariat nya kepuasan masy arakan terhadap rkm pada daerah layanan aparatur kapabilitas layanan pemerintah hasil semua birokrasi dan masyarat survey pada tahun skpd kualitas kat pelayanan publik meningkat persentase jumlah pelanggaran hasil satuan polisi nya penurunan perda pada th. (n rekapitulasi pamong praja jumlah pelanggaran penegakan angka perda pada th.(n) penegakan hukum pelanggan perda ran jumlah pelanggaran terhadap perda pada th. in) perda terbangun opini bpk predikat yang hasil inspektorat, nya tata terhadap diperoleh dari hasil penilaian dan badan penilaian bpk kelola pengelola terhadap pengelolaan evaluasi pengelolaan pemerintah keuangan daerah bpk keuangan han yang keuangan pada tahun (n) baik dan daerah daerah efektif nilai nilai peringkat hasil sekretariat peringkat hasil penilaian ppd penilaian daerah pada tahun (n) oleh laporan tim kemendagri evaluasi penyerang tim garapan kemendagri pemeran tahan daerah ppd) nilai nilai predikat hasil hasil sekretariat predikat ana penilaian daerah akuntabel semen pan rb evaluasi tim tas kinerja semen pan instansi pemeran tah skip) meningkat angka jumlah seluruh bidang dinas nya akses melek penduduk usia pendidikan pendidikan tahun atas dapat dan kualitas huruf baca tulis menengah, pendidikan amh) bidang yang jumlah seluruh pendidikan bermoral dan penduduk usia non formal berakhlak dan informal angka jumlah seluruh sda dinas rata rata tahun pendidikan pendidikan penduduk usia lama tahun atas sekolah jumlah seluruh penduduk usia tahun atas angka jumlah siswa baru bidang dinas pelanjut tingkat pada jenjang pendidikan pendidikan smp m kan am) dan sd, dari jumlah lulusan pada bidang sd mi jenjang sd mi tahun pendidikan smp mts ajaran sebelumnya menengah angka jumlah siswa baru bidang dinas pelanjut sana ang pendidikan pendidikan kan am) nn y menengah dari jumlah lulusan pada smp mts jenjang smp m pada tahun ajaran sma smk sebelumnya ma meningkat angka usia perkiraan lama hidup semua dinas nya akses harapan rata rata penduduk bidang pada kesehatan dengan asumsi tidak dan kualitas hidup ada perubahan pola dinas kesehatan mortalitas menurut kesehatan umur jumlah cakupan jumlah desa bidang dinas desa keju penyehatan kesehatan bahan seluruh desa lingkungan universal kelurahan child immunizat ion uci) angka kasus kematian bidang bina dinas perempuan yang kematian diakibatkan oleh kesehatan kesehatan ibu roses yang keluarga lahir perhubungan dengan kan (per kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus kelahiran (termasuk abortus hidup) mola), dan masa dalam kurun waktu hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia prestasi, dan tidak termasuk dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental persentase jumlah rumah bidang bina dinas rumah tinggal beraksen penyehatan kesehatan sanitasi tangga x lingkungan, bersantai jumlah rumah pembeda tinggal aan masyarakat dan sdm kesehatan meningkat nilai tukar indeks yang diterima bidang dinas nya petani petani pertanian pertanian, revitalisasi ntp) indeks yang dibayar tanaman kehutanan dan sektor petani pangan, perkebunan pertanian bps nilai tukar indeks yang diterima bidang dinas nelayan 'jt) nelayan( kelautan, pertanian, tn) indeks yang dibayar bidang kehutanan dan nelayan perikanan perkebunan budidaya, bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bps persentase pdrb sektor bidang dinas pertanian, kehutanan terumbu dan perikanan th. (n) pertanian pertanian, han sektor pdrb sektor tanaman kehutanan dan pertanian, pertanian, kehutanan pangan perkebunan kehutanan perikanan tahun dan perikanan pdrb sektor dalam pertanian, kehutanan pdrb dan perikanan th. (n peterseli penyediaan pangan seksi kantor aan dan peterseli ketahanan rumus cadangan st4# im aan pangan, pangan pangan bps dimana total penyediaan dalam negeri produksi stok akhir stok awal ekspor cadangan pangan tingkat kabupaten minimal sebesar ton ekuivalen beras berkembang persentase nilai pdrb adik bidang dinas nya industri bertumbuh sektor industri industri perindustrian, pengolahan (n) olahan dan sektor nilai pdrb adik perdagangan kreatif industri sektor industri dan berbasis pengolah pengolahan daa pertambangan pertanian han dalam nilai pdrb adik pdrb sektor industri pengolahan (th (n persentase nilai pdrb adik bidang dinas bertumbuh sektor perdagangan perdana perindustrian, (n) nilai pdrb sektor adik sektor ngan perdagangan pedagang perdagangan (n dan dalam 5x pertambangan nilai pdrb adik pdrb sektor perdagangan (th (n berkembang persentase jumlah kunjungan bidang dinas nya peningkat wisatawan dalam pariwisata, kebudayaan tahun (n) jumlah pariwisata tan kunjungan bidang dan pariwisata berbasis kunjungan wisatawan dalam pemasaran kearifan lokal wisata tahun (n 100y6 jumlah kunjungan wisatawan dalam tahun (n meningkat cakupan jumlah situs dan bidang dinas nya kelestarian budaya lokal yang kebudayaan kebudayaan dilestarikan dalam pelestarian situs dan tahun (n) dan pariwisata dan budaya pengemban lokal jumlah situs dan ngan budaya budaya lokal yang lokal meningkat kontribusi jumlah kontribusi bidang dinas koperasi nya daya ukm pdrb ukm umkm dan umkm saing terhadap jumlah pdrb koperasi, total pdrb usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster penguatan jumlah jumlah bidang dinas koperasi regulasi perda per perda perlu minas kelima dan umkm ekonomi mendukung iklim buang usaha yang telah gaan kerakyatan yang daerah menu ditetapkan koperasi kung iklim usaha berkembang jumlah jumlah mou rekapitulasi sekretariat nya jejaring kerja sama bidang tangan jumlah daerah kekuatan dibidang perekonomian mou ekonomi pengemban bagian ngan pemeran perekonom tahan ian dengan lembaga daerah lain persentase jumlah pasar bidang dinas bertumbuh tradisional th. (n) perdana pendapatan jumlah pasar pasar tradisional (n ngan, tradisional bidang jumlah pasar industri tradisional th. (n meningkat persentase luas sawah terdiri bidang dinas nya sawah mantan teen teknis pembantu pengairan infrastruktur terdiri luas sawah nan dan dan tata melalui pengemban ruang jaringan ngan irigasi proporsi panjang jalan bidang bina dinas bina panjang kabupaten dalam marga marga, cipta kondisi baik jalan nnnnnnn karya dan tata kabupaten panjang seluruh ruang dalam jalan kabupaten kondisi baik km jam proporsi luas ruang terbuka bidang tata dinas bina ruang hijau bangunan marga, cipta terbuka luas wilayah dan tata karya dan tata hijau per perkotaan ruang ruang satuan luas wilayah perkotaan persentase dokumen tata ruang bidang tata dinas bina ketersedian yang tersedia oy, bangunan marga, cipta rencana peruntukan ian tata karya dan tata dokumen ruang ruang tata ruang menurun jumlah kecelakaan bidang bina dinas bina alu lintas th. (n nya tingkat jumlah kecelakaan marga marga, cipta kecelakaan jalu lintas th. (n) karya dan tata lalulintas ruang jumlah kecelakaan lalu lintas th. (n) meningkat tingkat jumlah aplikasi yang bidang dinas nya akses penanda dimanfaatkan dalam komunikasi perhubungan, pelayanan publik transportasi atan bidang komunikasi dan teknologi jumlah aplikasi yang informasi dan informatika informasi informasi) ada dan data dalam pelayanan publik jumlah jumlah investor badan badan berskala nasional investor mdn pma) pelayanan pelayanan berskala perijinan perijinan nasional terpadu terpadu mdn pma) meningkat jumlah jumlah nilai badan badan nya investasi nilai investasi berskala pelayanan pelayanan nasional( mdn investasi pma) perijinan perijinan berskala terpadu terpadu nasional mdn pma) milyar terumbu jumlah nilai kal bidang badan investasi berskala han nasional( mdn pma) penanaman pelayanan investasi th. (n) jumlah nilai modal perijinan investasi berskala terpadu nasional( mdn pma) th. 100y6 jumlah nilai investasi berskala nasional( mdn pma) th. (n meningkat tingkat jumlah penduduk bidang dinas sosial, nya komisi miskin sosial, bps tenaga kerja pengentasan nan jumlah penduduk dan kemiskinan transmigrasi dan pengganggu ran tingkat jumlah yang bidang dinas sosial, pengganggu o , penempatan tenaga kerja ran jumlah angkatan pelatihan dan terbuka kerja dan transmigrasi produktif tas, bps meningkat persentase jumlah kelompok bidang badan nya bertumbuh pejal ara aktif pembeda pemberdayaan pembeda jumlah kelompok aan masyarakat dan aan kelompok masyarakat aktif partisipasi pemerintah kelompok masyarat dalam th. (n masyarakat desa masyarakat kat aktif dan sosial jumlah kelompok masyarakat aktif budaya dalam th. (n meningkat indeks mengungkapkan bidang badan nya pembantu disparitas gender pembeda pemberdayaan dalam komponen pengarusuta nan ipm hdi (masa aan perempuan dan maan gender gender hidup, pendidikan perempuan dan (ipg) dan pendapatan) rumus perlindungan ipg eae anak gede inc dis dimana eae harapan hidup dead pendidikan link dis indeks distribusi pendapatan indeks peran aktif bidang badan pembeda perempuan dalam pembeda pemberdayaan aan kehidupan ekonomi aan perempuan dan gender dan politik. perempuan (idg)rumus idg ipar ipm inc dis dimana ipar : indeks keterwakilan parlemen ibm indeks pengambilan keputusan link dis indeks distribusi pendapatan jumlah jumlah bidang badan perda per perda ker dup yang pembeda pemberdayaan buang perlindungan aan perempuan dan menu perempuan dan anak perempuan kung yang telah ditetapkan pelindo ngan prem puan dan anak berkembang persentase jumlah penyandang bidang dinas sosial, nya program penurunan ejaan sosial sosial tenaga kerja perlindungan pks tahun (n jumlah dan dan jaminan penyandang masalah transmigrasi sosial kesejahteraan sosial tahun (n) jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun (n) persentase jumlah penduduk bidang dinas sosial, ang memperoleh penduduk jaminan pen sosial tenaga kerja mempuyai | .x dan jaminan jumlah seluruh transmigrasi sosial penduduk yang seharusnya memberi jaminan sosial meningkat persentase luas hutan dan bidang dinas nya hutan dan lahan yang bebas kehutanan pertanian, dari kritis pengendalian lahan yang . kehutanan dan lingkungan, bebas dari luas total hutan dan perkebunan rehabilitasi kritis lahan kritis lahan dan hperhatikan surat menteri dalam negeri nomor: tanggal april perihal: skala prioritas rkd tahun memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pembangunan daerah (rkd)bangunan daerah kabupaten banyuwangipedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok ipjprulakukan perubahan tentang tata cara pengalokasian besaran dana desa bagi setiap desa sesuai dengan peraturan dimaksudiubah pada: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dana desa sebagaimana dimaksud pada dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar, alokasi yang dihitung berdasarkan indikator. alokasi dasar sebagaimana dimaksud padakeseratus) dari alokasi dana desa, alokasi yang dihitung berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkanangka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada, (sepuluh keseratus) untuk luas wilayah desa, (tiga puluh keseratus) untuk tingkat kesulitan geografis. besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan rumus sebagai berikut: z1)z3oktober sebesar (dua puluh keseratus):luka bupati banyuwangi salinan peraturan bupati banyuwang daerah kabupaten banyuwangi, bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf serta menindaklanjuti surat komisi pemberantasan korupsi tanggal januari nomor perihal himbauan terkait gratifikasi, perlu menetapkanmembtahun nomor d): lembaran daerah tahun nomor d).tahun nomor d), memperhatikan surat komisi pemberantasan korupsi tanggal januari nomor perihal himbauan terkait gratifikasi. memutuskan menetapkan peraturan bupatibab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: pemerintah kabupaten banyuwangi adalah kabupaten banyuwangi bupati adalah bupati kabupaten banyuwangikabupaten banyuwangi, termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan dipekerjakan pada pemerintah daerah kabupaten banyuwangi. gratifikasi adalah kabupaten banyuwangi adalah upaya upaya terstruktur, terorganisasi dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi. penerima gratifikasi adalah pegawai lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga kerapatan sosial lainnya dengan pegawai dimaksud yang menerima gratifikasi. pemberi adalah pihak perorangan maupun lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasikabupaten banyuwangikabupaten banyuwangi. sekretariat program pengendalian gratifikasi pemerintah kabupaten banyuwangi, selanjutnya disingkat sekretariat kabupaten banyuwangi adalah unit pendukung pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi. pelaksana program pengendalian gratifikasi ppg) skpd unit kerja adalahppg kabupaten banyuwangi pada skpd unit organisasi lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi. bab. tujuan pedoman pelaksanaan program pengendalian gratifikasi ppg) ditujukan untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi. kabupaten banyuwangi. meningkatkan efektifitas dan efesiensi terhadap pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi. bab. iii laradan atau tanggung jawabnya,, uang barang fasilitas lainnya dalam proses penerimaan promosi mutasi pejabat pegawai bab. organisasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi organisasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi ppg) kabupaten banyuwangi terdiri dari: up ppg kabupaten banyuwangi sekretaris ppg kabupaten banyuwangi pelaksana ppg skpd unit kerja. up ppg kabupaten banyuwangi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada bupati atas pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi, up ppg kabupaten banyuwangi diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten banyuwangi up ppg kabupaten banyuwangi sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada up ppg kabupaten banyuwangi memiliki fungsi menyusun dan menetapkan rencana strategis ppg kabupaten banyuwangi. menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan ppg kabupaten banyuwangi. menyusun dan mengajukan konsep kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi melaksanakan ppg kabupaten banyuwangi kepada bupati. melaksanakan monitoring dan evaluasi ppg kabupaten banyuwangi. sekretariat ppg bentuk oleh dan bertanggung jawab kepada ketua ppg kabupaten banyuwangi yang berada inspektorat kabupaten banyuwangi sekretariat ppg kabupaten banyuwangi dipimpin oleh inspektur kabupaten banyuwangi sekretaris ppg kabupaten banyuwangi terdiri dari sekretaris ppg kabupaten banyuwangi dan (tiga) orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan ketua up ppg kabupaten berdasarkan usulan dari sekretaris up ppg kabupaten banyuwangi. sekretaris ppg kabupaten banyuwangi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan ppg lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi dan pelaksanaan ppg oleh pelaksana ppg skpd unit kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada sekretariat ppg kabupaten banyuwangi memiliki fungsi memfasilitasi penyusunan rencana strategis ppg kabupaten banyuwangi, memfasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan ppg kabupaten banyuwangi, menyusun dan mengajukan anggaran yang dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran inspektorat kabupaten banyuwangi selaku sekretariat ppg kabupaten banyuwangi dengan berpedoman pada rencana kerja tahunan ppg kabupaten banyuwangi,abupaten banyuwangi kepada bupati, memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi ppg kabupaten banyuwangi,, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan upp ppg dan pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi dalam rangka pelaksanaan ppk kabupaten banyuwangirangka pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi, pelaksana ppg skpd unit kerja bertanggung jawab kepada kepala skpd unit kerja selaku anggota up ppg kabupaten banyuwangi atas pelaksanaan kegiatan dalam ppg kabupaten banyuwangi lingkungan skpd unit kerja masing masing, menerima dan meneruskan laporan gratifikasi yang disampaikan kepada sekretariat ppg kabupaten banyuwangi paling lambat (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan gratifikasi. bab. kewajiban pelaporan penerimaan gratifikasi oleh pegawai setiap pegawai berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi, setiap pegawai,, diperoleh dari kompensasi atas profesi luar kedinasandalam garis keturunan sampingkabupaten banyuwangi paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi. bab. pengawasan pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi pengawasan terhadap pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi dilakukan oleh up ppg kabupaten banyuwangi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya. bab. vii sanksi pelanggaran tehadap pelaksanaan ppg kabupaten banyuwangi diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab. viii ketentuan penutup susunan dan personalia up ppg kabupaten banyuwangi hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam keputusan ketua up ppg kabupaten banyuwansusunan dan personalia unit pengendali program pengendalian gratifikasi lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi jabatan dalam tim keterangan penanggung jawab bupati banyuwangi ketua sekretaris daerah kab. banyuwangi ketua pelaksana harian asisten administrasi pemerintahan sekretaris daerah kab. banyuwangi sekretaris inspektur kabupaten banyuwangi anggota sekretaris inspektorat kab. banyuwangi kepala badan perencanaan pembangunan daerah kab. banyuwangi cc. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. banyuwangi kepala badan kepegawaian dan diklat kab. banyuwangi kepala bagian hukum sekretariat daerah kab. banyuwangi kepala bagian organisasi sekretariat daerah kab. banyuwangi kasual perencanaan pada inspektorat kab. banyuwangi kasual evaluasi dan pelaporan pada inspektorat kab. banyuwangi kasual administrasi dan umum pada inspektorat kab. banyuwangi kasual bantuan hukum pada bagian hukum sekretariat daerah kab. banyuwangi auditor madya pada inspektorat kab. banyuwangi il. auditor muda pada inspektorat kab. banyuwangi staf pada inspektorat kab. banyuwangi dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber,antara menteri pendidikan dan kebudayaan dan menteri agama nomor: vii pb tentang penerima tahun an peserta didik baru pada taman kanak kanak raudhotul athfal butanol athfal dan sekolah madrasahtingkat keterangan piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang kecamatan setara dengan juara tingkat kabupaten beregu lebih dari orang dimaksud pada (6a dan(dua)iazahasti nilai rerata rapor rapor asli semester s.d mata pelajaran aman doosebelum mendaftar, calon peserta didik baru smk dilakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan. jalur mandiri dan jalur regular sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara bersamaan jalur mandiri: skor maks tes akademik hasil tes skolastik prestasi akademik piagam asli non akademik jarak tempat tinggal bukti ksk sekolah faktor ekonomi lemah buktinasional internasional piagam peserta tak berperan kecamatan setara dengan kabupaten beregu jumlah peserta lebih dari orang bagi ketua regu kelompok bagi calon peserta didik baru sebelum mendaftar wajib tes fisik kesehatan dan sejenisnya sekolah tujuan.. komponen, bobot dan skor maksimum sebagai berikut nilai ujian nasional murni ijazah asli nilai rerata rapor semester 40y0 rapor asli s.d mata pelajaran mahtam sormarman pembobotan nilai ujian nasional untuk kelompok bisnis, manajemen dan pariwisata: sertakan calon peserta didik baru mendaftar pada (satu)s, fungsional sensori dan motorik),antor kementerian agama kabupaten banyuwangiya) koni, dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas kesehatan, pmi, kwartir gerakan pramuka,lebih dari. ppdb on komponen, bobot, dan skor sebagai berikut: usia akte kelahiran jarak tempat tinggal bukti ksk sekolahdanra ba dan klb:hun sekolah s) madrasah m) pendidikan kesetaraan pk), berusia setinggi tingginya tahun awal tahun pelajaran baru. persyaratan calon peserta didik baru kelas vii small adalah anak yang tamat dan lulus sd mi sdb atau program paket ulaalur mandiri dan jalur reguler sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara bersamaan.jarak tempat tinggal bukti ksamapiagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan kecamatan juara tingkat kabupaten beregu kelompok, persentase jalur pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada minimal 60y6 jalur regular dan maksimal jalur mandiri serta maksimal 20y6 jalur pondok pesantren dari pagu yang ditetapkanjumlah nilai ujian sekolah ijazah shun bahasa indonesia, matematika, asli ipa) rerata nilai ujian sekolah situs asli dan ips) rerata rapor semester vii raport asli s.d. semester jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksudleksi mendahului seleksi jalur reguler dan mandiri, jalur mandiri dan jalur regular sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara bersamaan. jalur mandiri, lemahpelaksanaan evaluasi rkd menunjukan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pemerintah daerah wajib menyusun perubahan rkd dalam tahun berjalan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf perlu menetapkan perubahan atasketentuadirubah sebagai berikut: perubahan rkd tahun disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: babi pendahuluan babi evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun dan capaian kinerja penyelengaraan pemerintahan bab iii rencana program dan kegiatan prioritas daerah babi penutup aapandang sudahperaturan bupati.memutuskan:ubah sebagai berikut: ketentuan huruf:, komunikasi dan informatika terminal), rsud dan pasar daerah pada dinas pendapatan. lembagayang sederajat hari senin sampai dengan kamis, pukul wib, hari jum'at, pukul wib: hari sabtu, pukul wiw4 banyuwangi, ankedyar anas sedangkan banyuwangi tanggal jul lis retoris daerah urakenbanyuwangi aib. ee) &h. slamet haryono, si. dibina utama madya :a.dprd) serta guna menunjang kegiatan operasional pelaksanaan tugas pimpinan dprd kabupaten banyuwangi sehari hari, perlu disediakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banyuwangi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf sertrendah.nsatas dasar penghitungan dimaksud dalam peraturan ini, kabupaten banyuwangi termasuk kelompok tinggi, yaitu atas rp. (empat ratus milyar rupiah), penetapan kelompok tinggi dimaksud pada digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota dprd serta penghitungan penyediaan belanja penunjang operasional pimpinan dprd kabupaten banyuwangi. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd kabupaten banyuwangi diberikan (tiga) kali uang representasi ketua dprd:sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini ditetapkan dengan keputusan bupati, pembayaran tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota dprd serta penyediaan belanja penunjang operasionalenganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan belanja penunjang operasional pimpinan dprd dilaksanakaountuk memenuhi ketentuan hurufiubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah, waktu dan subsektor, relokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten banyuwangi lebih lanjut ditetapkan oleh kepala dinas pertanian, kehutanan dan perkebunan kabupaten banyuwangi, apabila terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidiperaturan bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: apabila alokasi pupuk bersubsidi kecamatan wilayah kabupaten banyuwangyang ditetapkan oleh kepala dinas pertanian, kehutanan dan perkebunlampiran (satu) berkas untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas konsep keputuskeputus,tarif retribusi ambulance rumah sakit umum daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyuwangi, menimbang bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan fluktuasi harga bahan bakar minyak nasionallakukan perubahan terhadapperaturan menteri kesehatan nomor menkes per xii tentang petunjuk teknis jaminan persalinan tahuntarif retribusi ambulance rumah sakit umum daerah. ketentuan lampiran romawi xviii usulan tarif ambulance rsudseptember perubahan atas tarif retribusi ambulance rumah sakit umum daerah tarif ambulance tanpa crew sopir: liter pena rp. rp. bbm js#4jp4#bbm minimal mengacu pada pp) harga nasional yang berlaku saat itu rp. #per sopir: bbm jp4bbm setara rp. liter bbm rp. mengacu per pada harga nasional yang berlaku saat itu) ii. tarif ambulance dengan crew sopir: liter st# bbmiss rp. per sopir: bbm jp4bbm setara rp. liter bbm rp. per mengacu km, pada harga perawat bidan: nasional yang rp. berlaku saat| rp. per itu) km, dokter: rp. rp. per hi. tarif ambulance emergency dengan crew tujuan jumlah rp. sopir: liter bbm js#jp4tbm jarak rp. mengacu minimal perawat bidan: pada harga rp. nasional pp) dokter: yang berlaku rp. saat itu rp. sopir: bbm jp4bbm per rp. rp. per setara perawat bidan: ada harga rp. padi rp. per nasional yang km, dokter: sea rp. rp. per bupati banyuwangi abdullah azwar anas konsep peraturan bupati tentang perubahan |
bupati banyuwangi peraturan bupati banyuwangidengan peraturan bupati. berita daerah propinsi jawa timur tahun nomor seri e1., yaitu semakin berkembangnya sumber daya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah. makin beragam dan kembangnya pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari hari makin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga semakin berkembangnya teknologi agroindustri pangan makin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal. meningkatnya citra pangan lokal. bupati banyuwangi abdullah azwar anasantor ketahanan pangan adalah kantor ketahanan pangan kabupaten banyuwangi. dewan ketahanan pangan adalah dewan ketahanan pangan kabupaten banyuwangbab tujuan dan sasaran tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal.skor pph dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pada tahun berkenaan. bab iii petunjuk teknis petunjuk teknis gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokalkantor ketahanan pa. kantor ketahanan pabab monitoring dan evaluasidilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai kabupaten dan kecamatan dalam koordinasi dewan ketahanan pangan. bupati selaku ketua dewan ketahanan pangan kabupaten banyuwangi bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan kabupaten banyuwangi. bab pembiayaan pembiayaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten banyuwangi serta sumber danapetunjuk teknis ger.ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur provinsiadalah belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapasuatu gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal bawah koordinasi dewan ketahanan pangan. gerakan ini diharapkantimulbanyuwang. desa. kebijakan tujuan tujuan umum gerberkenaan. tujuan khusus gerakansegar, olahan maupun siap saji. peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan. sasaranskor pph pola pangan harapan) kabupaten banyuwangi. strategi strategi gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan pengembangan bisnis dan industri pangan lokal arah dan prioritas program arah percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kabupaten banyuwangi peningkatan angka kecukupan energi peningkatan kualitas pangan peningkatan bisnis pangan berbasis sumberdaya lokal prioritas program program yang bisa dilakukan untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan adalah pengembangan pemanfaatan pekarangan, upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi pemanfaatan pekarangan penguatan kelompok wanita dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan peningkatan pengetahuan gizi wanita pedesaan pengembangan pangan lokal, upaya yang dilakukan meliputi pengembangan pemanfaatan sumberdaya lokal peningkatan teknologi dan industri pengolahan pangan skala kecil rumah tangga pengembangan makanan tradisional, upaya yang dilakukan meliputi pengembangan sumberdaya makanan tradisional peningkatan motivasi citra makanan tradisional peningkatan teknologi dan kelembagaan pangan peningkatan kap knowledge, attitude, practice) konsumen yang diarahkan untuk merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi agar tidak tergantung pada konsumsi beras, upaya yang dilakukan meliputi pembuatan modul dan leaflet tentang pola makan beragam dan bergizi seimbang promosi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik secara kontinyu pemberian makanan pendamping asi (mp asi) yang tepat berbasis sumber daya lokal memberikan makanan tambahan anak sekolah pmt as) yang tepat berbasis sumber daya lokal pengembangan warung kantin sekolah berbasiskan makanan tradisional mensosialisasikan makanan beragam dan gizi seimbang masyarakat dari instansi pemerintah promosi pengembangan makanan tradisional pada hotel hotel pendekatan pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal seimbang dan aman. memberikan pengetahuan pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman pada anak sejak usia dini. mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga. mendorong keterlibatan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk olahan.. mendorong lembaga pemerintah dan swasta untuk memelopori gerakan dalam penganerkaragaman konsumsi pangan melalui penyediaan makanan pada rapat rapat dan pertemuan pertemuan dengan pangan olahan lokal berbahan non beras atau non terigu. langkah operasional .jalur pendidikan non kitakeanekaragaman: advokasi pengembangan agribisnis pangan. mutu dan keamanan pangan melalui penerapan standar |
bupati banyuwangi peraturan bupati banyuwangi nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyuwangisebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah nomor tahun perlu menetapkankabupaten banyuwangijenis sanksi dan skpd pelaksana jenis sanksi terdiri atas: teguran tertulis, sanksi denda dan, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. sanksi teguran tertulis dan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diberikan oleh kepala bpjs. sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh bupati:izin mendirikan bangunan imb). skpd pelaksana pemberi sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu, yaitu: badan pelayanan perizinan terpadu memberikan sanksi meliputi: perizinan terkait usaha: izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mendirikan bangunan imb). dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi memberikan sanksi meliputi: izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja buruh. kepala badan pelayanan perizinan terpadu dan kepala dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasibadan pelayanan perizinan terpadu dan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasibadan pelayanan perizinan terpadu dan kepala dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi. bab pencabutan sanksipertanggungjawaban penerima hibah meliputi:.laintori pasu, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf yang berupa uang dikirim kepada bupati melalui ppid tembusan skpd terkait, sedang bantuan berupa barang dikirim kepada bupati melalui skpd terkait: pertanggungjawabelanjutnya skpd terkait melakukan monitoring dan evaluasi kebenaran dan kelengkapan dokumennya apabila ditemukan penyimpangan untuk dilaporkan kepada bupati banyuwangi dengan tembusan inspektorat kabupaten banyuwangi,hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya instansi vertikal pelaksanaan dan ketatausahaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya instansi vertikal persyaratan: permohonan penerima hibah dengan dasar:kepada ppid dengan dilengkapi: surat permohonan dari skpd terkait untuk mencairkan dana hibah kepada kepala bukan kab. banyuwangi selaku pa,ppippid, spd ppid: naskah perjanjian hibah daerah nph). hibah untuk lembaga pendidikan tinggi politeknik banyuwangi kabupaten banyuwangi tetapkan sesuai permohonan yang telah dikaji dan rekomendasi oleh skpd terkait serta adanya pertimbangan tapi menjadi dasar penganggaran hibah dalam apbd sesuai peraturan perundang undangan, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. iia.lppip. penyediaan bantuan penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta bpp mds) c.l.madrasahppid, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. hibah satuan pendidikan untuk pembangunan gedung, rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru,.persyaratan calon penerima hibah penerima hibah setelah tercantum dalam dpa dpp ppikepada ppid dengan dilengkapi: pengajuan permohonan pencairan dari skpd terkait yang membidangi kepada ppid kab. banyuwangi, permohonan dari penerima hibah kepada bupati (proposal), akuntansi bermateregunakan sesuai rencana anggaran biaya, nph, dpa dpp ppiii.iii. susunan pengurus lembaga, iv. rencana anggaran biaya rab) bantuan permohonan hibah. atas dasar dpa dpp ppidrmohonan pencairan dari kepala skpd terkait yang membidangi kepada ppid selaku pengguna anggaran,:ppid. hibah kepada lembaga organisasi kemasyarakatan semi pemerintah yang berbadan hukum: permohonan hibah diajukan oleh lembaga organisasi kemasyarakatan dengan mendapat persetujuan ketuproposal permohonan dana hibah, untuk organisasi kemasyarakatan proposal penerima hibah mengetahui kepala desa sekretaris desa, khusus untuk cabang olahraga berprestasi susunan pengurus harus sahkan koni, bagi organisasi kemasyarakatan harus disertai surat keterangan telah terdaftar pemerintah kabupaten banyuwangi. untuk cabang olahraga nonprofesional berprestasi dibawah naungan koni, permohonan hibah diajukan kepada bupati, proposal mengetahui kepala desa sekretaris desa, lurah sekretaris kelurahan dan camat sekretaris camat, dan koni yang sekaligus melakukan verifikasi kebenaran dokumennya. atas dasar dpa dpp ppirmohonan pencairan dari skpd terkait kepada kepala ppid selaku pengguna anggaran, proposal pengajuan dana hibah yang telah diverifikasi skpd terkait,ppid, surat pernyataan kesanggupan untuk mempergunakan dana hibah sesuai dengan nph, program peningkatan kebudayaan masyarakat ppkm)proposal calon penerima bantuan, akuntansi bermaterai secukupnya, foto copy nomor rekening penerima hibah, foto copy ktp yang masih berlaku atas nama ketua dan bendahara yang namanya sesuai dengan proposal dan keputusan bupati banyuwangi, foto copy keputusan bupati banyuwangi tentang lokasi dan alokasi bantuan, foto copy dpa dpp ppid dan dokumen surat penyediaan dana spd): pbersetempel, naskah perjanjian hibah daerah nph). iii. hibah kepada kelompok lembaga masyarakat hibah kepada kelompok lembaga masyarakat diberikan kepada kelompok lembaga masyarakat berbadan hukumdalam proses hibah kepada kelompok lembaga masyarakat, skpd terkaithibah kepada kelompok lembaga masyarakat yang berbadan hukum kelompok lembaga masyarakat yang telah mendapatkan pengesahan dari kemenkumham ditetapkan oleh lurah sekretaris kelurahan, kepala desa sekretaris desa dan pengurus kelompok masyarakat berada dalam wilayah kelurahan desa dimana kelompok lembaga masyarakat tersebut berkedudukan. atas dasar dpa dpp ppid, kepala skpd terkaitncairan dari kepala skpd terkait kepada kepala ppid selaku pengguna anggaran, proposal dari penerima hibah dengan mengetahui lurah sekretaris kelurahan, kepala desa sekretaris desa dan camat sekretaris camat dimana kedudukannya sekretariat berada, sedang bagi lembaga organisasi panitialurah sekretaris kelurahan, kepala desa sekretaris desa serta mengetahui camat sekretaris wilayah pelaksanaan kegiatan fisik non fisik setempat, keputusan bupati banyuwangi tentang daftar dan besaran alokasi dana yang akan diberikanei cukup, foto copy rekening atas nama penerima hibah, foto copyppid.ivbelanja bantuan sosial permohonan proposal bantuan disampaikan secara tertulis kepada bupati banyuwangi dilengkapi dengan rencana anggaran biaya bantuan yang ditandatangani oleh ketua kepala pimpinan koordinator pengasuh takmir anggota masyarakat dan bersetempel asli lembaga organisasi panitia yang bersangkutan.:(c)e) dan huruf (f)dicantumkan dalam rka ppid sedangkan bantuan sosialh)berdasarkan atas dpa dpp ppid sedangkan penganggaran bantuan sosial berupa barang atau jasa berdasarkan atas dpa dpp skpd,bantuan sosial, il. berdasarkan keputusan bupati banyuwangi tersebut, skpd yang membidangi membuat surat kepada penerima bantuan untuk melengkapi dokumen proses pencairan dana bantuan yang kemudian memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pencairan tersebut dengan dihampiri: proposal usulan calon penerima bantuan sosial kepada bupati banyuwangi (yang terdahulu) .. foto . foto . keputusan bupati banyuwangi yang asli tentang pemberian bantuan sosiallembaga organisasi panitia. apabila sudah diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumennya pencairan sebagaimana dimaksud huruf (l), berkas diteruskan kepada pa kpa pada ppid kabupaten banyuwangi untuk diproses pencairan dananya. laporan dan pertanggungjawaban: penerima dana bantuan sosial diwajibkan melaporkan dan mempertanggung ordinasi. laporan dibuat rangkap (tiga), (satu) kepada bupati banyuwangi melalui ppid dan (dua) tembusan.. oo. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf (n) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksbantuan sosial diberikan kepada anggota organisasi kelompok masyarakat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang memperhatikan azas keadilan dan kemungkinan terjadinya resiko sosial. bantuan sosial kepada lembaga kelompok organisasi.ppid dengan tembusanmaksimal tanggal bulan januari tahun anggaran berikutnya. iill, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. khusus pemberian bansosf copyiputi ada:pengajuan proposal ditujukan kepada bupati oleh pemohon yang masing masing diatur dengan mekanisme sebagai berikut:, camat sekretaris camat setempat. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), harus dihampiri: permohonan dana bantuan kepada bupati, foto copy kartu tanda penduduk ktp) dan foto copy kartu mahasiswa:tentangndeks prestasi kumulatif mahasiswa perguruan tinggi swasta atas surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan domisili. prestasi lain yang dibuktikan dengan foto copy piagam sertifikat, akuntansi bermaterei secukupnya, foto copypada saat pencairan yang bersangkutan masih aktif mahasiswa dan bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, dpa dpp ppid. mahasiswa tidak mampu miskin khusus untuk jenjang pendidikan strata satu s1) dan camat sekretaris camat, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor harus dihampiri: surat keterangan tidak mampu miskin dari kepala desa sekretaris desa, lurah sekretaris kelurahan mengetahui camat sekretaris camat, foto copy kartu tanda penduduk ktp) dan foto copy kartu mahasiswa, rencana anggaran biaya rab)benar dari keluarga mahasiswa tidak mampu yang masih aktif sebagai mahasiswa dan bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan susulan. mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu miskin yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana bantuan, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kuliah tepat waktu, menjaga nama baik pemerintah kabupaten banyuwangi dan sanggup untuk mengabdikan diri kepada pemerintah kabupaten banyuwangi setelah menjalankan studinya jika pemerintah kabupaten banyuwangi membutuhkannya. bantuan kepada siswa berprestasi, dan mahasiswa bidik misi yang tidak mampu pengajuan proposal diajukan kepada bupati oleh pemohon yang masing masing diatur dengan mekanisme sebagai berikut: siswa berprestasiswa berprestasi, surat keterangan masih aktif bersekolah ditandatangani oleh kepala sekolah sd,smp,sma dan smk negeri swasta), foto copy sertifikat piagam penghargaan surat keterangan tentang prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh (olah raga, kesenian atau bidang lainnya minimal tingkat kabupaten dengan meraih predikat juara atau. siswa berprestamahasiswa bidik mi kabupatensurat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan domisilibantuan beasiswa khusus siswa miskin rintisan wajar tahun)surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan domisili. beasiswa mahasiswa yatim piatu yatim piatudifabel berkebutuhan khususdifabel berkebutuhan khusus telah lolos seleksi program banyuwangi cerdasiii. program nasional pemberdayaan masyarakat ppm) mandiri perdesaanakuntansi baterai secukupnya, foto copy nomor rekening atas nama penerima bantuan, foto copy ktp ketua dan bendahara upk yang masih berlaku, pakta integritas, keputusan bupati banyuwangi tentang lokasi dan alokasi dana bantuan dpa dpp ppid. program nasional pemberdayaan masyarakat ppm) mandiri perkotaan dinas pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan tata ruangppid yang, foto copy nomor rekening atas nama lembaga penerima bantuan, foto copy ktp ketua kelompok masyarakat yang bersangkutan yang masih berlaku, pakta integritas, dpa dpp ppid. vsatuan kerja perangkat daerah skpd) terkait yang membidangi melakukan pengkajian terhadap calon penerima bantuan hibah, hasil kajian berupa rekomendasi disampaikan kepada bupati banyuwangi melalui tapi: tapi memberikan pertimbangan atas rekomendasi skpd terkait sesuai dengan prioritas kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan kua dan pas, hibah barang dicantumkan dalam rka skpd menjadi dasar penganggaran hibah dalam apbd sesuai peraturan perundang undangantiga masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga masyarakat berkenaan pada skpd, selanjutnya dicantumkan nama penerima dan besaran hibah, pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan dpa skpd, proses hibah barang dan jasa melalui skpd terkait yang membidangi. bantuan keuangan penganggaran dana bantuan keuangkeuang): ii. tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa tapi):termasuk bantuan keuangan kepada partai politikbantuan keuangan, belanja bagi hasil. vii. bantuan kepada rt rw, viii. bantuan kepada kaderurselanjutnya satuan kerja perangkat daerah skpd) yang menangani mengajukan permohonan penerbitan keputusan bupati tentang alokasi dana bantuan keuangan tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa tapi).aparatur pemerintah desa penerima tapi, bermaterai dan tertempelbadan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten banyuwangi skpd yang membidangi)badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten banyuw.terkait:pipadan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten banyuw::belanja bagi hasil belanja bagi hasil terbagi menjadi dua macam: bagi hasil retribusi daerah kepada provinsi, bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga,rovinsi diperuntukkan untuk bagi hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan. pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor kantor bersama samgat banyuwangi kota dan kantor bersama samgat banyuwangi menculik. penyetoran retribusi parkir berlangganan dilakukan setiap hari kerja rekening kas daerah kabupaten banyuwangi melalui bank yang ditunjuk. penerimaan bagi hasil retribusi parkir berlangganan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: pemerintah kabupaten banyuwangi sebesar dari penerimaan bruto. pemerintah provinsi jawa timur sebesar dari penerimaan bruto retribusi parkir berlangganan kabupaten banyuwangi. kepolisian resor banyuwangi sebesar dari penerimaan bruto retribusi parkir berlangganan kabupaten banyuwangi. pembayaran bagi hasil retribusi parkir berlangganan disetorkan dengan cara ditransfer rekening pemerintah provinsi jawa timur dan rekening kepolisian resort banyuwangi.rekening pemerintah provinsi jawa timur dan rekening kepolisian resort banyuwangi paling lambat pada akhir desember tahun berkenaan, sisapada bulan januari tahun berikutnya. besaran nominal pembagian bagi hasil retribusi parkir berlangganan berdasarkan penerimaan pada rekening kas umum daerah kabupaten banyuwangi dari hasil retribusi parkir berlangganan pada bulan yang berkenaan yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. dinas pendapatan provinsi jawa timur pada pelaksanaannya diwakili oleh kepala unit pelaksana teknis upt) dinas pendapatan provinsi jawa timur banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk. kepolisian resort kabupaten banyuwangi pada pelaksanaannya diwakili oleh kepala satuan lalu lintas polres banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk. berita acara hasil rekonsiliasi dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pencairan bagi hasil retribusi parkir berlangganan, selanjutnya dinas perhubungan kabupaten banyuwangi memverifikasi kebenaran dan kelengkapan berkas pengajuan bagi hasil retribusi parkir sebagaimana tersebut diatas dan mengajukan permohonan pencairan kepada ppid kab banyuwangi dengan menyertakan persyaratan: surat permohonan pencairan dan bagi hasil dari unit pelaksana teknis upt) dinas pendapatan provinsi jawa timur (asli), berita acara rekonsiliasi pendapatan retribusi parkir berlangganan (asli), foto copy rekening kas daerah provinsi jawatimur dan rekening bank kepolisian resor banyuwangi, foto copy ktp yang masih berlaku, akuntansi bermaterai yang masing masing ditandatangani kepala unit pelaksana teknis upt) dinas pendapatan provinsi jawa timur dan kepolisian resor banyuwangi kasatlantas polres banyuwangi) rangkap (dua), foto copy perjanjian kerjasama dan peraturan gubenur yang berkaitan tentang bagi hasil retribusi parkir berlangganan,provinsi jawa timur dan rekening bank kepolisian resor banyuwangi.ngajukan permohonan pencairan kepada ppid kabupaten banyuwangi. akuntansi bermaterai rangkap (dua) yang ditandatangani oleh penerima dana bagi hasil. foto copy kartu identitas ktp) yang masih berlaku. foto copy rekening penerima dana bagi hasil. foto copy surat keterangan npp. surat perjanjian dan peraturan perundangan yang mengatur tentang bagi hasil. rekapitulasi rincian penyetoran retribusi beserta bukti setorupati banyuwangi, ttd. abdullah azwar anasbumn) atau badan usaha milik daerah bumi bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat,emerintah pusat,,hibah barang jasa bantuan hibah dalam bentuk barang jasa, teknis pelaksanaannya berpedoman pada ketentuankepada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada partai politik., dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. belanja bantuan keuangan kepada partai politik adalah bantuanyuwangi yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakub viii pencairan dan pertanggungjawaban mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasilpenerima hibah, bantuan sosialtiglanja hibah hibah berdasarkan atas dpa dpp ppid sedangkan pelaksanaan dan penganggaran hibah berupa barangmelalui kantor badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten banyuwangi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan,lama (tiga) tahun. j . bantuan hibah khusus untuk sekolah atau lembaga pendidikan yang bersifat operasional,dokumen penerima hibah dan bantuan sosial: |
bupati banyuwangi peraturan bupati banyuwangi nomor tahun tentang peraturan internalumum daerah blambangan kabupaten banyuwangi dalam peraturan bupatiaturan internaltur, pejabat struktural, komite medik, staf medis yang ditetapkan dengan peraturan bupati. rsud blambangan banyuwangi yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah rumah sakit umum daerah milik pemerintah kabupaten banyuwangi. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah blambangan kabupaten banyuwangi. bab xiiioktober bupati banyuwangi,raturan internal staf medis nama, visi, misi, tujuan, dan filosofi bagian kesatu nama nama rumah sakit ini adalah rumah sakit umum daerah blambangan kabupaten banyuwangi. bagian kedua visi visi rumah sakit adalah menjadi rumah sakit andalan dan pusat rujukan spesialistik kabupaten banyuwangi. bagian ketiga misi misi rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional. mewujudkan kinerja keuangan yang sehat dan akuntabel. bagian keempat tujuan tujuan strategis rumah sakit: meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit meningkatkan sistem dan prosedur keuangan rumah sakit bagian kelima filosofi filosofi rumah sakit umum daerah blambangan merupakan rumah sakit umum daerah yangbab iii organisasi pemilik organisasi pada rumah sakit umum daerah blambangan kabupaten banyuwangi terdiri atas: dewan pengawas pejabat pengelola dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: direktur. kepala bagian tata usaha. kepala sub bagian umum perlengkapan. kepala sub bagian kepegawaian. kepala sub bagian program, evaluasi dan pelaporan. kepala bidang pelayanan. kepala seksi pelayanan medik. kepala seksi pelayanan keperawatan. kepala bidang penunjang. kepala seksi penunjang klinik. kepala seksi penunjang non klinik. kepala bidang keuangan. kepala seksi akuntansi. kepala seksi anggaran dan pengelolaan keuangan. pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab peran, tugas dan kewenangan pemilik pemilik rumah sakit umum daerah blambangan kabupaten banyuwangi adalah pemerintah kabupaten banyuwangi. bagian kesatu peran peran pemilik rumah sakit umum daerah blambangan kabupaten banyuwangi adalah menjaminbagian kedua tugas tugas pemilik rumah sakit umum daerah blambangan kabupaten banyuwangi adalah: menetapkan visi, misi, tujuan, dan master plan rumah sakit, menetapkan kebijakan rumah sakit dalam arti yang seluas luasnya, memilih dan menetapkan direktur rumah sakit, melaksanakan tindakan yang dapat memiliki dampak luas terhadap kelangsungan hidup rumah sakit, memantau kualitas pelayanan rumah sakit, menjaga citra rumah sakit. bagian ketiga kewenangan kewenangan pemilik rumah sakit umum daerah blambangan kabupaten banyuwangi adalah: mengawasi mutu pelayanan rumah sakit mengawasi keterjangkauan pelayan bab status rumah sakit status rumah sakit umum daerah blambangan kabupaten banyuwangi adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi yang menerapkan ppk blue. bab peran, tugas dan kewenangan direktur bagian kesatu peran direktur rumah sakit berperan dalam: menjamin terlaksananya program kerja, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan serta laporan kegiatan rumah sakit, menjamin peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit. bagian kedua tugas direktur mempunyai tugas menyusun rencana strategis bisnis rsud dengan mengacu pada rpm kabupaten,tiga kewenangan direktur rumah sakitbab vii komite medikb viii peran, tugas dan kewenangan komite medik bagian kesatu peran komite medik dibentuk dengan perbagian kedua tugasbagian ketiga kewenanganbab rapat rapat pejabat strukturalkewenangan dan kewajibannya. keputusan rapat pejabat strukturalngawasan internalal yang telah disetujui oleh direktur rumah sakit: pembentukan satuan pengawasan internal ditetapkan dengan keputusan direktur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur, bab mekanisme pengawasan satuan pengawas internalxii hak dan kewajiban pasiensetiapnya lainnya, dan memberikan imbalan jasa pelayanan yang diterimanya. |
bupati banyuwangi salinan peraturan bupati banyuwangi nomor tahundirubah sebagai berikut:rb kecamatan men. ooeerrernneeennnanaan kantor kepala desa kelurahan nenkan sp, alamat.ee. jon surat keterangan miskin (skm) yang bertanda tangan bawah ini menerangkan bahwa nama kepala keluarga) jenis kelamin kepala keluarga) tempat tanggal lahir kepala keluarga) alamat kepala keluarga) daftar anggota keluarga nama hub. jenis kelamin tanggal lahir keluargaberdasarkan pengakuan dalam surat pernyataan yang dibuatnya dan sesuai dengan hasil tinjau lapang, yang bersangkutan dapat dikategorikan keluarga miskin sebagaimana kriteria indikator keluarga miskin. demikian surat keterangan ini untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila keterangan ini ternyata tidak benar tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, kami sanggup mempertanggungjawabkan secara hukum. mengetahui banyuwangi, . j. camat ju, kepala desa kelurahan ., nama terang nama terang pangkat pangkat nip. nip.sekretariat daerah para jalan jendral ahmad yani telp. fax. se. banyuwangi surat pernyataan miskin nomor . nana yang bertandatangan bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa warga masyarakat dengan identitas: nama jenis kelamin tempat tanggal lahir alamat berdasarkan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan sesuai dengan surat keterangan dari kepala desa kelurahan ., nomor: ., tanggal peneeraleeeeeeee merupakan warga masyarakat desa kelurahan . kecamatan . yang kondisi ekonominya tergolong miskin dan belum mendapatkan kartu jamkesmas serta jamkesda provinsi jawa timur. surat pernyataan ini berlaku dalam lingkup rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten banyuwangi dengan jangka waktu bulan, terhitung sejak tanggal ditetapkan. demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. banyuwangi, .c a.n. sekretaris daerah kabupaten banyuwangi asisten administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, nama terang pangkat nip tembusan: yth. kadis. kesehatan kab. banyuwangi pada lampiran peraturan bupati banyuwangi nomor tahun setelah format ditambah satu format baru yaitu format sehingga berbunyi sebagai berikut: surat pernyataan miskin yang bertanda tangan bawah ini: nama jenis kelamin tempat tanggal lahir alamat dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa keterangan yang saya berikan pada saat pengisian blank pendataan kriteria untuk indikator keluarga miskin adalah sesuai dengan kondisi riil yang saya alami dan dengan kondisi tersebut kami tidak mampu membayar premi jkn sebesar (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan. demikian surat pernyataan ini dibuat dan apabila ternyata tidak benar tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya sanggup mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. mengetahui maananananananng nana . ketua rt. rw. kepala dusun ., hormat kami ttd dan stempel ttd nama terang nama terresiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia sesuai dengan wawasan nusantara, bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam undang undang dasar dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan, bahw. bara gaga pan presiden republik indonesia. bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimanalu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut pada huruf dan atas perlu ditetapkan undang undang tentang pengelolaan lingkungan hidup.:. man nat presiden republik indonesia instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing masing, masyarakat,nasionalsanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada dikoordinasi oleh menteri. dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerint: mengembangkan. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional man presiden republik indonesiagembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat yang bersifat preventif, preventif,: ii. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa bidang lingkungan hidup.koordinasi oleh menteriatur lebih lanjut dengan keputusan presiden. . open presiden republik indonesia (l) untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan dapat: melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat wilayah, mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan perundang undangan. dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangganya. penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan pemerintah.. ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan men nya ny) nat presiden republik indonesia penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya kampungnya diatur dengan peraturan pemerintah. ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggalan kerusakan serta pemulihan daya dukungan diatur dengan peraturan pemerintahpemerintahpenanggung . ketentuan pelaksanaan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. . yen mula presiden republik indonesia.ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bab persyaratan penataan lingkungan hidup bagian pertamadalamman nat presiden republik indonesia: rencana tata ruang, pendapat masyarakat,keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diumumkan.kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada berada pada menteri.menteri. ketentuan. ketentuan pelaksanaan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan. open nat presiden republik indonesia setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun. bagian keduadalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh pemerintah. . untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud presiden republik indonesia. wewenang. wewenang sebagaimana dimaksud pada dapat diserahkan kepada bupati walikotamadya kepala daerah tingkat dengan peraturan daerah tingkat men n13 ny) nw) nat presiden republik indonesi, sebagaimana dimaksud pada dan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dan didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenangna pembayaran sejumlah uang tertentu. tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam dan serta penasihatnya ditetapkan dengan peraturan perundang undang. dalam hal peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan. kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang. pihakyen wat presiden republik indonesiamenterundang undangmenteri. jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana nyi ny) wat presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan undang undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. babi. men wat presiden republik indonesia dimaksud pada bab vii penyelesaian sengketa lingkungan hidupundang undang ini. bagian kedua penyelesaian sengketa lingkungan hidup luar pengadilan open wat presiden republik indonesiapemerintah. bagian. bagian ketiga penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan bat pan presiden republik indonesiaman wat presiden republik indonesiopen ny) nat presiden republik indonesiapemerintah. . dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan sy) wat presiden republik indonesia, dan atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku. bab viii. bab viii penyidikan nat presiden republik indonesia selai.man nat presiden republik indonesias5) belas) tahun dan denda paling banyak (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). . barangsiapa yang karena keadaannya melakukan perbuatan yang man pan presiden republik indonesia(enam) tahun dan denda paling banyak (tiga ratus juta rupiah). diancam.men nm, wan presiden republik indonesia. jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dansembilan) tahun dan denda paling banyak (empat karena keadaannya melakukan perbuat. jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh men wat:i, dan sumber daya buatan. pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau lan pan presiden republik indonesia..badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus tempat tinggal mereka, atau tempat pengurus melakukan men nya ny) nat presiden republik indonesia pekerjaan yang tetap. jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri pengadilan. selatan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab undang undang hukum pidana dan undang undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pulaaian perusahaan, dan atau perbaikan akibat tindak pidana, dan ataubawah pengampunan paling lama (tiga) tahun. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan. bab x. bab ketentuan peralihan sy) mula presiden republik indonesia selambat lambatnya (lima) tahun sejak diundangkannya undang undangundang undang ini. sejak diundangkannya undang undang ini dilarang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan yang menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diimpor. babdengan berlakunya undang undang ini, makgen ka) na3 nya ny)lingkungan hidup umum demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan yang maha esa maupun manusia, dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. antara manusia, masyarakat,dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang:ntuk sebesar besar kemakmuran rakyat. kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber in. oleh. tan rat rpr presiden republik indonesialingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup indonesia. secara hukum, lingkungan hidup indonesia meliputi ruang tempat negara republik indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. dalam hal ini lingkungan hidup indonesia tidak lain adalah wilayah dan kedudukan dengna peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. dengan demikian,hidup indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi,, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendirikeseluruhan. oleh karena itu,untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasionalmbangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. sementara itu ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. kegiatan. tan nya x1y wat presiden republik indonesia kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung riakan meruapakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. oleh karena itu, lingkungan hidup indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup indonesiaarah pembangunan jangka panjang indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumbukan pada pembangunan industri, yang diantaranya memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan eksessecara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah baha berbahaya dan beracun. hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. menyadari hal tersebut atas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik. yang perlu diperhatikan adalah bahwaakin. lan wat rpr presiden republik indonesia makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat. suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan atau kegiatan lain. oleh karena itu, dalam izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan lainnya. apa yang dikemukakan tersebut atas menyiratkan ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu dipertegas batas wewenang tiap tiap instansi yang ikut serta bidang pengelolaan lingkungan hiduplingkungan hidup sebagai bagianlingkungan hidup. dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan pancasila dantelah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya undang undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yang bergerak bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperanserta, tetapi juga mampu berperan secara nyata. sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup indonesia. dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. undang . undang undang ini memuat norma hukum lingkungan hidup. selain itu, yen ya wat presiden republik indonesialingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain lain. peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa. disamping itu, perlu pula dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan. dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan. sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaries, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan atau akibat perbuatannya relatif besar dan atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam undang undang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi. dengan demikian, semua peraturan perundang undangan tersebut atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan hidup indonesia. demi angka cukup jelas angka cukup jelas angka . angka presiden republik indonesilan pan presiden republik indonesia .y: limbah. limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha man ratberdasarkan asas tanggung jawab negara, satu sisi, hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara. asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya, harus dilestarikan. melestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan melanjutkannya pembangunan. . open nat presiden republik indonesiaperan sebagaimana dimaksud dalamlingkungan hidup. kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. kewajiban. kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperanserta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. misalnya, perserta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, yen nat presiden republik indonesia kegiatan penyuluhan dan bimbingan bidang lingkungan hidup.cukup jelaslingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. huruf meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. huruf meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. huruf cukup jelas huruf dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. cukup jelas . huruf cukup jelas nat presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf kegiatan yang mempunyai dampak sosial merupakan kegiatan yang berpengaruh terhadap kepentingan umum, baik secara kultural maupun secara struktural. huruf cukup jelas cukup jelas dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai nilai yang tumbuh dan berkembang masyarakat. misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat sekitarnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . huruf men wat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan pengambil keputusan dalam ketentuan ini adalah pihak pihak yang berwenang yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. huruf kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. huruf peran masyarakat dalam ini mencakup keikutsertaan, baik dalam upaya maupun dalam proses pengambilan keputusan tentang pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. dalam rangka peran masyarakat dikembangkan kemitraan para pelaku pengelolaan lingkungan hidup, yaitu perintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi keilmuan. huruf cukup jelas huruf dalam ketentuan ini yang dimaksud dengna perangkat yang bersifat preventif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang dan analisis dampak lingkungan hidup. adapun preventif adalah tindakan tingkatan pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan atau instrumen ekonomi. proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup, seperti iso perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preventif, preventif dan proaktif misalnya adalah pengembangan dan penerapan teknologi akrab lingkungan hidup, penerapan asuransi lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan guna meningkatkan kinerja. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf h. huruf cukup jelas huruf open wap presiden republik indonesia cukup jelas lingkup pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab berbagai departemen dan instansi pemerintah. untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan perlu adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan amplifikasi melalui perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh menteri. cukup jelas huruf negara kesatuan republik indonesia kaya akan keanekaragaman potensi sumber daya alam dan noni, karakteristik kebhinekaan budaya masyarakat, dan aspirasi dapat menjadi modal utama pembangunan nasional. untuk itu guna mencapai keterpaduan dan kesatuan pola pikir, dan gerak langkah yang menjamin terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna yang berlandaskan wawasan nusantara, maka pemerintah pusat dapat menetapkan wewenang tertentu dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah baik potensi alam maupun kemampuan daerah, kepada perangkat instansi pusat yang ada daerah dalam rangka pelaksanaan asa dekonsentrasi. huruf pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat dapat menugaskan kepada pemerintah daerah tingkat untuk berperan dalam pelaksaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai tugas pembantuan. melalui tugas pembantuan ini maka wewenang, pembiayaan, peralatan, dan tanggung jawab tetap berada pada pemerintah yang menugaskannya. . cukup jelas men nya ny) nat presiden republik indonesia dengan memperhatikan kemampuan, situasi dan kondisi daerah, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan bidang lingkungan hidup kepada daerah menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas analisis mengenai dampak lingkungan hidup satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan, sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut antaranya digunakan kriteria mengenai besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan, luas.open wat presiden republik indonesia berbalik (reversible) atau tidak sebaliknya (irreversible) dampak. cukup jelas pengelolaan limbah merupakancukup jelas cukup jelas kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif. cukup jelas cukup jelas . contoh izin yang dimaksud antara lain izin kuasa pertambangan untuk usaha bidang pertambangan, atau izin usaha industri untuk usaha yen wat presiden republik indonesia bidang industri. cukup jelas dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan atau kegiatannya. bagi usaha dan atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengolahan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan. misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang dalam media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. apabila suatu rencana usaha dan atau kegiatan, menurut peraturan perundang undangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. cukup jelas pengumuman izin melakukan usaha dan atau kegiatan merupakan pelaksanaan atas keterbukaan pemerintahan. pengumuman izin melakukan usaha dan atau kegiatan tersebut memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengan pendapat, dan lain lain dalam proses pengambilan keputusan izin. . cukup jelas main wat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas suatu usaha dan atau kegiatan akan menghasilkan limbah. pada umumnya limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. dalam hal tertentu, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku suatu produk. namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang media lingkungan hidup. pembuangan (dumping) sebagaimana dimaksud dalam ini adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan atau kegiatan dan atau bahan lain yang tidak terpakai atau dasawarsa dalam media lingkungan hidup, baik tanah, air maupun udara. pembuangan limbah dan atau bahan tersebut media lingkungan hidup akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem. sehingga dengan ketentuan ini, ditentukan bahwa pada prinsipnya pembuangan limbah media lingkungan hidup merupakan hal yang dilarang, kecuali media lingkungan hidup tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas .bara way pan presiden republik indonesiorang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum: menteri. menteri adalah menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan presiden republik indonesia ketentuan pada ini merupakan pelaksanaan cukup jelascukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas yen nat presiden republik indonesia bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. cukup jelas cukup jelas audit lingkungan hidup merupakan suatu instrumen penting bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan. dalam pengertian ini, audit lingkungan hidup dibuat secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang undangan lingkungan hidup yang berlaku, serta dengan kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan secara internal oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ini merupakan dokumen yang bersifat terbuka untuk umum, sebagai upaya nat presiden republik indonesia perlindungan masyarakat karena itu harus diumumkanpenyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. tindakan tertentu disini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. untuk melancarkan jalannya perundingan luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk: pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. pihak ketiga netral. pihak . pihak ketiga netral ini harus:man ya mula presiden republik indonesia tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. pihak ketiga netrallembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. lembaga penyedia jasa yang dibentuk pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan publik. cukup jelasman nat presiden republik indonesiahuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf. yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilanman ya nat presiden republik indonesia perusakan lingkungan hidup. cukup jelas cukup jelas cukup jelas gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu:,,yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riiltidak setiap organisasi lingkungan hidup dapat mengatasnamakan lingkungan hidup, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. dengan. dengan adanya persyaratan sebagaimana dimaksud atas, maka secara selektif keberadaan organisasi lingkungan hidup diakui memiliki ius stand untuk mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup pengadilan, baik peradilan umum ataupun peradilan tata usaha negara, tergantung pada kompetensi peradilan yang bersangkutan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksudi. man nat presiden republik indonesia hidup. ruang lingkup lingkungan hidup indonesia meliputi ruang, tempat negara kesatuan republik indonesia yang ber wawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. bab asas, tujuan, dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat:cc. terjaminnya. cc. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yen mula presiden republik indonesia depannegara kesatuan republik indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. bab iii hak, kewajiban, dan peran. setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban man rat presiden republik indonesiaketentuan pada atas,, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. untuk. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada man mula presiden republik indonesia pemerintah: mengatur dan mengembangkan kebijaksana, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika. ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. pemerintah menetapkan kebijaksana. pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh |
min nyi wat presiden republik indonesiadiarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dam mampu bersaing kancah perekonomian internasional, bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan, bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, undang undang nomor tahun tentang bank sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan undang undang baru tentang bank indonesia. mengingat dan undang undang dasar bab huruf butir ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor x mpr ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik mulan snn presiden republik indonesia indonesia nomor xi mpr ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor xvi mpank indonesia babi ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksudkan dengan dewan gubernur adalah pimpinan bank indonesia, gubernur adalah pemimpin merangkap anggota dewan gubernur, deputi gubernur senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota dewan gubernur, deputi gubernur adalah anggota dewan gubernur, yang berlaku,indonesia dan bank yang mewajibkan ban,mulan snn presiden republik indonesiasalbab vii dewan gubernur dalam melaksanakan tugasnya, bank indonesia dipimpin oleh dewan gubernur. (l) dewan gubernur terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang kurangnya (empat) orang atau sebanyak banyaknya (tujuh) orang deputi gubernur. dewan gubernur dipimpin oleh gubernur dengan deputi gubernur senior sebagai wakil. dalam hal gubernur dan deputi gubernur senior berhalangan, gubernur atau deputi gubernur senior menunjuk seorang deputi gubernur untuk memimpin dewan gubernur. dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang deputi gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin dewan gubernur. (l)tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan dewan gubernur ditetapkan dengan peraturan dewan gubernur. mulan wat presiden republik indonesia dewan gubernur mewakili bank indonesia dalam dan luar pengadilan. kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh gubernur. gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada kepada deputi gubernur senior, dan atau seorang atau beberapa orang deputi gubernur, atau seorang atau beberapa orang pegawai bank indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dengan hak substitusi... deputi gubernur diusulkan oleh gubernur dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. dalam hal calon gubernur atau deputi gubernur senior sebagaimana dimaksud pada dan calon deputi gubernur sebagaimana dimaksud pada tidak disetujui oleh dewan perwakilan rakyat, presiden atau gubernur wajib mengajukan calon baru. dalam hal calon yang diajukan oleh presiden atau gubernur atau deputi gubernur seniormin ny) wat presiden republik indonesiagubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya hadapan ketua mahkamah agung. sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada berbunyi sebagai berikut saya bersumpah berjanji bahwa saya, untuk menjadi gubernur deputi gubernur senior deputi gubernur bank indonesiajuga. saya bersumpah berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban gubernur deputi gubernur senior deputi gubernur bank indonesia dengan sebaik baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. saya bersumpah berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara". rapat dewan gubernur diselengarakan sekurang kurangnya (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara, sekurang kurangnya (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis. rapat dewan gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang kurangnya oleh lebih dari separuh anggota dewan gubernur. pengambilan keputusan rapat dewan gubernur sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. apabila mufakat tidak tercapai, gubernur menetapkan keputusan akhir. dalam keadaan darurat dan rapat dewan gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota dewan gubernur yang hadir mulan wat presiden republik indonesia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada gubernur atau sekurang kurangnya (dua) orang anggota dewan gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan. kebijakan dan atau keputusan gubernur atau deputi gubernur sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan selambat lambatnya dalam rapat dewan gubernur berikutnya. tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat dewan gubernur ditetapkan dengan peraturan dewan gubernur. dewan gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai bank indonesia. dewan gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai bank indonesia. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan dewan gubernur.(l) antara semua anggota dewan gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat tiga dan besan. jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota dewan gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada dalam waktu (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. dalam hal salah satu anggota dewan gubernur sebagaimana dimaksud pada tidak bersedia mundur, presiden menetapkan kedua anggota dewan gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya. papan ny) wat presiden republik indonesia (l) anggota dewan gubernur baik sendiri maupun bersama sama dilarang: menjadi pengurus dan atau anggota partai politikhuruf huruf dan huruf anggota dewan gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannyakejahatan, atau berhalangan tetap. dalam hal anggota dewan gubernur patutdari presiden. (l) dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, deputi gubernur senior, dan atau deputi gubernur karena hal hal sebagaimana dimaksud dalam dan dan presiden mengangkat gubernur, deputi gubernur senior, dan atau deputi gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam dan untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. dalam hal kekosongan jabatan gubernur sebagaimana dimaksud pada belum diangkat penggantinya, deputi gubernur senior menjalankan tugas pekerjaan gubernur sebagai pejabat gubernur sementara. dalam hal deputi gubernur senior sebagaimana dimaksud pada juga berhalangan, deputi gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan gubernur sebagai pejabat gubernur sementara. (l) gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi gubenur, deputi |
san rantewa barat, khususnyarta adanya aspirasi yang berkembang dalamwilayah kerja pembantu gubernur jawa baratjawa barat, perlu dibentuk propinsi banten, bahwa pembentukan propinsi bantbanten harus ditetapkan dengan undang undang, mengingat pabanten. babi. tserang, kabupaten pandeglang, kabupaten lebak, dan kabupatenngerang. kota cilegobab pembentukan, batas wilayah, dan ibu kota dengan undang undang ini dibentuk propinsi banten dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia. propinsi banten berasal dari sebagian wilayah propinsi jawa barat yang terdiri atas: kabupaten serang, kabupaten pandeglang, kabupaten lebak, kabupaten tangerang, kota tangerang, mulan wat presiden republik indonesia kota cilegon. . dengan dibentuknya propinsi banten, sebagaimana dimaksud dalam wilayah propinsi jawa barat dikurangi dengan wilayah propinsi banten, sebagaimana dimaksud dalam propinsi banten mempunyai batas wilayah: sebelah utara dengan laut jawa, sebelah timur dengan propinsi daerah khusus ibukota jakarta dan propinsi jawa barat, sebelah selatan dengan samudra hindia, sebelah barat dengan selat sundbanten, yang meliputibanten sebagaimana dimaksud dalam yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam pemerintah propinsi banten wajib menetapkan tata ruang wilayah propinsi banten sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan tata ruang wilayah propinsi banten, kota propinsi banten berkedudukan serang. bab iii kewenangan daerah dengan terbentuknya propinsi bantenmulan mesin wat presiden republik indonesiasamping . samping kewenangan sebagaimana dimaksud pada propinsi bantenbanten sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur banten selaku wakil pemerintah. bab pemerintahan daerah.. untuk kelengkapan perangkat pemerintahan propinsi banten,banten, pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi bantenpinsi banterepublik indonesia yang diangkat. jumlah dan tata cara pengisian anggota dewan perwakilan rakyat tan nya x1y rat presiden republik indonesia daerah propinsi banten, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengisian .pinsi banten, jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi jawa barat disesuaikan dengan peraturan perundang undangan. pada saat terbentuknya propinsi banten, penjabat gubernur banten,banten, gubernur jawa baratbanten sesuai dengan peraturan perundang undangan meliputi: pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh pemerintah propinsi bantenfaatkan oleh pemerintah propinsi banten, badan usaha milik daerah propinsi jawa barat yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada propinsi banten, utang piutang propinsi jawa barat yang kegunaannya untuk propinsi bantenbantediresmikannya propinsi banten. pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan propinsi banten, sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi banten. untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangun an, dan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan propinsi banten, pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum melana nya x1y wat presiden republik indonesia dapat disusun anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi banten, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi jawa barat berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari propinsi banten, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota yang masuk dalam wilayah propinsi banten. banten selama dujawa barat tetap berlaku bagi propinsi banteabdurrahman wahid man mp3 yaa wat presiden republik indonesiabagai undang undang hanya mengatur hal hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf dan perlu ditetapkan undang undang. open nat presiden republik indonesialindungan anak. babi ketentuan umum dalam undang undangtan rat rpr presiden republik indonesia men mula presiden republik indonesia untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui penetapan pengadilan. wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. ketentuan. ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahtan sat presiden republik indonesiadalam dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. dalam. dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalamdalaman orang open wat presiden republik indonesia. (l)dalam diatur dengan peraturan pemerintahnegara, pemerintwat presiden republik indonesia pengamalan ajaran agama bagi anak. bagian kedua kesehatan pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyerang gedalam gung jawab sebagaimana dimaksud dalam maka pemerintah wajib memenuhinya. kewajibannegara, pemerintnegara, pemerintahman rat presiden republik indonesia negara, pemerint:. bagian ketiga pendidikan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal (sembilan) tahun untuk semua anak. negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan keempatjam pengembangan rasa hormat terra menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan open uap) nat presiden republik indonesia. pemerintbeli raidalam pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial. gen mula presiden republik indonesia.nya x1y nat presiden republik indonesiadalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas anak yang menjadi pengungsi: anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak.hukum humanitern masyarakat. tan n4z wat rpr presiden republik indonesia perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam. perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi,'(l)dalamda atan n4z wat presiden republik indonesiaen wat. (ldan terlibat dalamdalam perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangatau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan open wat presiden republik indonesiasebagaimana dimaksud dalam (l), dan penelantaranmen rat presiden republik indonesikomisi perlindungan anak indonesi.dalam, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakatdalamtiga) tahun,presiden. komisi perlindungan anak indonesia bermemberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada men mula presiden republik indonesia presiden dalam rangka perlindungan anak. bab xii ketentuan pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakanatau. setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalamanak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu(l) setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga) tahun (enam) bulan dan atau lan n4z sat presiden republik indonesia denda paling banyak (tujuh puluh dua juta rupiah). dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalamdalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam mati, maka pelakupidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. . setiap orang yang dengan sengajketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalammemperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk man mula presiden republik indonesia diri sendiri atau untuk dijuasecara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lainmelakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak (tiga ratus juta rupiah). setiap. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tampa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anaksecara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam yen snn presiden republik indonesia peperangatau distribusi narkotika dan atau psikotropika) tahun dan pidana penjara paling singkat (lima) tahun dan denda paling banyak (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit (lima puluh juta rupiah). setiapdengan pidana penjara paling lama (sepuluh) tahun dan paling singkat (dua) tahun dan denda paling banyak (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit (dua puluh juta rupiah). dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan atau korporasinya. pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah (sepertiga) pidana denda masing masing sebagaimana dimaksud dalam bab xiii ketentuan peralihan man npada saat berlakunya undang undang ini, paling lama (satu) tahun, komisi perlindungan anak indonesia sudah terbentukmulan ya mula presiden republik indonesiaundang undang ini. men nat presiden republik indonesia setiap. setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerahman ya ny) nat presiden republik indonesiaundang undangdemi cukup jelas keputusan terutama jika menyangkut hal hal yang mempengaruhi kehidupannya. cukup jelas hak ini sesuai dengan ketentuan dalam undang undang dasar dan prinsip prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak hak anak. yen nat presiden republik indonesia . cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelaslan nya ny) wat presiden republik indonesia pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanyacukup jelas open wat presiden republik indonesia . cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas, dan rumah tahanan khusus anak.manis cukup jelas . cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas lihat penjelasan lihat penjelasan mapan sy) presiden republik indonesia cukup jelas . cukup jelas yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya, selayaknya, semestinya, dan sebaiknya. cukup jelas cukup jelas pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.tan wat presiden republik indonesia belas) tahun. cukup jelas . cukup jelas cukup jelaskit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, open wap! presiden republik indonesia misalnya hiv aids, tbc, kusta, polio cukup jelas cukup jelas mantan watpresiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ini termasuk tokoh adat. cukup jelas(l)men n13 ny) rat presiden republik indonesia . (l)men wat presiden republik indonesia bagian. bagian kedua kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintahman nat presiden republik indonesia bagiankedudukan anak bagian kesatu identitas anak (l)yang lan wat presiden republik indonesiadalam harus diberikan paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. pembuatan. pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam tidak dikenai biaya. ketentuan mengenai tata cara dan syarat syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalamdalam |
kan wat presiden republik indonesiakedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi rakyat seluas luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan huruf atas perlu ditetapkan undang undang tentang pemilihan umum presiden dan wakilupresiden dan wakil presideningka. bmakabupaten kota. ppk, ppen, pps, kpps dan kpps adalahmasa tugasnya berakhir (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden. (l) pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presidenan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh kpu. . kan pun presiden republik indonesia jpresiden dan wakil presiden. tan kan wat presiden republik indonesia bab pendaftaran pemilih (l) daftar pemilih yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden. man sen nas presiden republik indonesia. bab pencalon. (l). pun bmamendaftarkan pasangan calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon kpu wajib menyerahkanpresiden dan calon wakil presidenpengunduran diri bagi calon yang berasal darikelengkapan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. wat presiden republik indonesia (l) kewajiban partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada kpu selama masa pendaftaran. masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada paling lama (tujuh) hari terhitung sejak penetapan hasil perolehan suara pemilu anggota dpr oleh kpu. kpu meneliti surat pencalonan beserta surat surat kelengkapan persyaratan pasangan calon. kpu memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada kepada pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik dan pasangan calon selambat lambatnya (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencalon. kpupemberitahuan hasil penelitian berkas paling lambat (tujuh) hari. apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana yang dimaksud tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh kpu, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengajukcalon atau pasangan calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti. . pun presiden republik indonesia (l) kpu mengumumkan secara luas sebagaimana dimaksud dalam dan (satu) hari setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam berakhir. pengumuman sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat. pasangan calon yang sudah memenuhi syarat dan telah diumumkan oleh kpu sebagaimana dimaksud pada dan berhak mendapat pengamanan dan jaminan layanan kesehatan dari negara sampai penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. (l) partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan atau pasangan calon,. pun presiden republik indonesia(l). mean wat presiden republik indonesia (l) dalam hal calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap, caloncalon presiden terpilih berhalangan tetap, calon wakilmajelis permusyawaratan rakyat untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. bab vii kampanye dan dana kampanye bagian pertama kampanye (l) kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. kampanye sebagaimana dimaksud pada dilakukan selama (tigapuluh bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon. kampanye . kan pun presiden republik indonesia (s5)dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota serta didaftarkan kepada kpu setiap tingkatan. dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. dalam hal tidak ada pasangan calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dapat melaksanakan penanaman visi, misi, dan program yang diatur dan difasilitasi oleh kpu. pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh kpu dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. (l)calon, dan. ptn pun presiden republik indonesia partai politik adalah partai politik pesertpartai politik peserta pemilu, kpu provinsi, dan kpunyesuaian dan pengaturan lainnya dalam undang undang ini adalah penyelenggara pemilu presiden dan wakil presideadalah . man pun presiden republik indonesia calon presiden dan calon wakil presiden berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara negaranegara kesatuan republik indonesia. ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kpu. (l)u presiden dan wakil presiden dalam rangka kampanye. pemerintah pada setiap tingkatan. kan pun presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan oleh kpuataudan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. (l) dalam kampanye, dilarang melibatkan:presiden atau calon wakil presiden. pejabat . pun bma presiden republik indonesia pejabat negara yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden presiden dan wakil presiden.. (l) pelanggaran atas ketentuan mengenaimengenai larangan pelaksanaan kampanye cc.. lan kan wat presiden republik indonesia kpu provinsi kpu kabupaten kota.(l)calon. sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada hurufpasangan . man nyi ny) pun bma presiden republik indonesia5. (lima juta satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sesudah masa kampanye berakhir. kpu selambat lambatnya (tiga) hari setelah hari pemungutan suara. kpu wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada kepada kantor akuntan publik selambat lambatnya (dua) hari setelah kpuselambat lambatnya (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari kpu. hasil audit sebagaimana dimaksud pada diumumkan oleh kpu selambat lambatnya (tiga) hari setelah kpu menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik. laporan dana kampanye yang diterima kpu wajib dipelihara dan terbuka untuk umum. . mean wp! eka presiden republik indonesia (l)selambat lambatnyasangan calon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi pidana. bab viii pemungutan dan penghitungan suara bagian pertama pemungutan suara hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden, ditetapkan oleh kpu. (lnomor urut pasangan calon ditetapkan oleh kpu berdasarkan undian. jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kpu. . pun presiden republik indonesia (l) jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah (dua setengah persennya. format berita acara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kpu. pemberian suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. (l). kan pun presiden republik indonesiau presiden dan wakil preside. man nyi ny) pun bma presiden republik indonesiadilaksanakan setiap kantor perwakilan republik indonesia dan dilakukan pada waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presidenkantor perwakilan republik indonesia setempat. bagian . kan pun presiden republik indonesiaasangan calon. bma presiden republik indonesia pemilih adalah warga negara indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. kampanye pemilu presiden dan wakil presidepemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (l)daerah pemilihan. pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan. pemilu presiden dan wakil presiden merupakan satu rangkaian dengan pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd. pemilu presiden dan wakil presiden harus sudah menghasilkan presiden dan wakil presiden terpilih selambat lambatnya (empat belas) hari sebelum masa jabatan presiden berakhir. . lan yan wp! eka presiden republik indonesiaasangan calonhasil pemungutan suara luar negeri dimasukkan dalam penghitungan suara provinsi daerah khusus ibukota jakarta.asangan calon. pps . klan wp! eka presiden republik indonesi(. man wp! eka presiden republik indonesiasalinan . kan wp! eka presiden republik indonesia kpu provinsi dengan tembusan kepada kppasangan calonasangan calon. berita . pun bma presiden republik indonesia berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presidenhasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden dan kpu kabupaten kota. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno kpu dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan pemantau pemilupemilu presiden dan wakil presiden yang ditandatangani oleh anggota kpu, serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. kpu . pun bma presiden republik indonesia kpu menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya (tiga) hari setelah ditandatanganinya berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada: majelis permusyawaratan rakyat, presiden, cc. partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan pasangan calon. keberatan yang diajukan oleh atau melalui pasangan calon terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presidenb ix. kan wat eka presiden republik indonesia bab penetapan calon terpilih dan pelantikan (l) penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh kpu selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara. pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemiluumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan dibuatkan berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. berita acara sebagaimana dimaksud pada pada hari yang sama disampaikan oleh kpu kepada: majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung(l) dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam. kan wat eka presiden republik indonesia dalam hal perolehan suara terbanyak secara berjenjang. (l)batmahkamah konstitusi. mahkamah konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada kepada: majelis permusyawaratan rakyat, presiden pemerintah, kpu, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon, dan pasangan calon. (l)dan dilantik oleh mpr dalam sidang mpr sebelum berakhirsidang dewan perwakilan rakyat. jika . wat presiden republik indonesia jika dewan perwakilsumpah atauatau janji sebagaimana dimaksud pada dapenghitungan dan pemungutan suara ulang, 3milu presiden dan wakil presiden lanjutan dan pemilu presiden dan wakil presiden susulan bagian pertama penghitungan dan pemungutan suara ulang. tan kan wp! eka presiden republik indonesia. mean wara presiden republik indonesia pemungutan suara untuk pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan selambat lambatnya (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilu bagi anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. bab peserta pemilu presiden dan wakil presiden (l)atau gabungan partaianpr atau (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota dpr. calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syaratmampu . man n17 bma presiden republik indonesiu presiden dan wakil presiden lanjutan dan pemilu presiden dan wakil presiden susulan (l) pemilu presiden dan wakil presiden lanjutan suatu wilayah dilakukan apabila sebagianpemilu presiden dan wakil presiden susulan suatu wilayah dilakukan apabila seluruhpresiden dan wakil presiden lanjutan dan atau pemilu presiden dan wakil presiden susulan dilakukan apabila sebagian atau seluruh wilayahpresiden dan wakil presiden tidak dapat dilaksanakan. pemilu presiden dan wakil presiden lanjutan atausecara nasional dilakukan oleh presiden atas usul kpu apabilapresiden dan wakil presiden dilakukan oleh:. dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada maka pelaksanaan pemungutan suara pemilu lanjutan atau pemilu susulan dilakukan selambat lambatnya (tujuh) hari sebelum penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. apabila . man n17 pun presiden republik indonesia apabila pelaksanaan pemungutan suara melampaui batas sebagaimana dimaksud pada tidak perlu dilakukan pemungutan suara. pemilu presiden dan wakil presiden lanjutan atau pemilu presiden dan wakil presiden susulan sebagaimana dimaksud padapresiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada dan ketentuan mengenai penundaan pemilu presiden dan wakil presiden yang diakibatkan oleh karena calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam dan diputuskan oleh kpu. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilu presiden dan wakil presiden lanjutan atau pemilu presiden dan wakil presiden susulan ditetapkan oleh kpu. penyelenggaraan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden pada daerah daerah yang tidak mungkin dilakukan kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden secara normal diatur oleh kpu bersama pemerintah. bab pengawasan, penegakan hukum, pemantauan pemilu presiden dan wakil presiden bagian pertama pengawasan (l) pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh pengawas pemilu. pengawas . pun bma presiden republik indonesia pengawas pemilu sebagaimana dimaksud pada adalah pengawas(l) pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang: mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang undangan pemilu presiden dan wakil presiden, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden:menunjang pelaksanaan pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden, penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden(tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. bagian . klan way presiden republik indonesiau presiden dan wakil presiden (l) pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden pada setiap tahapan pemilu presiden dan wakil presiden dilaporkan kepada pengawas pemilu. laporan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh: warga negara yang terdaftar sebagai pemilih, pemantau pemilu: pasangan calon dan atau tim kampanye presiden dan wakil presiden. pun presiden republik indonesiasengketa. man bma presiden republik indonesia. man wat presiden republik indonesiau presiden dan wakil presiden (l) pemantauan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presidendan memperoleh akreditasi dari kpu setelah memenuhi persyaratan. pemantau pemilu harus memenuhi syarat: bersifat independen, dan mempunyai sumber dana yang jelas. selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada khusus untuk pemantau dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar negeri harus memenuhi syarat: mempunyai kompetensi dan pengalaman bidang pemantauan pemilihan presiden negara lain, dan memperoleh visa sebagai pemantau pemilu. pemantau pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pementasannya kepada kpu paling lambat (tujuh) hari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. pemantau . mulan wat presiden republik indonesiau dan tata cara pemantauan pemilu serta pencabutan hak sebagai pemantau pemilu ditetapkan oleh kpu presiden dan wakil presidensetiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat man wat presiden republik indonesiadengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf lan kan wp! eka presiden republik indonesidalamiiterdaftar sebagai pemilih, il. memiliki nomor pokok wajib pajak npp) dan telah melaksanakan kewajibandaftar riw hidup,, berusia sekurang kurangnya (tiga puluh lima) tahun, berpendidikan serendah rendahnya sta atau yang sederajat: ss.tidak . man wat eka presiden republik indonesia,kan wat presiden republik indonesiamean wat eka presiden republik indonesisetiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kan wat presiden republik indonesiaiii. bab xiii ketentuan lain lain pun bma presiden republik indonesia ketentuan ketentuan mengenai kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota, ppk, ppen, pps, kpps, kpps, dan pengawas pemilu yang belum diaturberlaku ketentuan undang undang ini. hak keuangan pimpinan dan anggota kpu beserta perangkat penyelenggara pemilihan umum lainnya serta pimpinan dan anggota pengawas pemilu diatur dengan peraturan pemerintah. anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota, serta anggota pengawas pemilu dilarang menerima bantuan dari dalam negeri dan atau luar negeri luar apbn dan apbd untuk kegiatan yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan pemilu. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota, atau anggota pengawas pemilu. (l) keputusan kpu yang merupakan pengaturan pelaksanaan undang undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu disampaikan kepada dpr, presiden, dan disebarluaskan kepada masyarakat paling lambat (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan. keputusan kpu sebagaimana dimaksud pada dapat dimintakan pengujian kepada mahkamah agung. . (l) apabila terdapat hal hal luar biasa terhadap keanggotaan kpu sehingga pun bma presiden republik indonesia kpu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang undang, tahapan pelaksanaan pemilu untuk sementara tetap dilaksanakan oleh perangkat kpu yang ada. dalam hal kpu tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada dalam waktu paling lambat (satu) bulan presiden dan dewan perwakilan rakyat harus segera mengambil langkah sehingga kpu dapat melaksanakan tugasnya kembali. pemantau pemilu dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar negeri yang telah mendapatkan akreditasi untuk memantau pemilu dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pendaftaran ulang untuk memantau pemilu presiden dan wakil presideyang tugasnya berakhir selambat lambatnya (satu) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesangucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. ppk, ppen, pps, kpps dan kpps yang tugasnya berakhirmungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden. bab xiv . bab xiv ketentuan peralihan kan wat presiden republik indonesia5y6 (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu anggota dpr tahun dapat mengusulkan pasangan calon.megawati sofkarnoputri aran negara republik indonesia tahun nomor kan alka. bma presiden republik indonesia,,laporan sumbangan dana kampanye, j ., il.. kpu berkewajiban: memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara guna menyukseskan pemilu presiden dan wakil presidenu presiden dan wakil presiden berdasarkan peraturan perundang undangan, memelihara . kan wat presiden republik indonesiapemilu presiden dan wakil presiden kepada masyarakat, melaporkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden kepada presiden selambat lambatnya (tiga puluh) hari sesudah pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari apbn sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara tepat waktu. tugas dan wewenang kpu provinsi adalah: merencanakan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden provinsi, melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden provinsi, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden provinsi, mengkoordinasikan kegiatan kpu kabupaten kota, menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pasangan calon provinsi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kpu. kpu provinsiprovinsi berdasarkan peraturan perundang undangan, menjawab . lanprovinsi. tugas dan wewenang kpu kabupaten kota adalah: merencanakan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden kabupaten kota, melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden kabupaten kota, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presidenpresiden dan wakil presidenkabupaten kota berdasarkan peraturan perundang undangan, menjawab . |
lan aka) presiden republik indo kesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penghapus, terutama kekerasan dalam rumah tangga,dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakatdalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangganghapusan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat :. clan nag tin ay, pileghapusan kekerasan dalam rumah tangga. bab ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud dengan. tan presiden republik indo kesia, atau masyarakat.: cc. mengantarkan korban rumah aman atau tempat tinggal alternatif:pelayanan pekerja sosial. tan presiden republik indo kesia:. yan ay, pileg presiden republik indo kesia: atau cc.tempat korban berada maupun tempat kejadian perkara. korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik tempat korban berada maupun . kan pan ata sen het presiden republik indo kesia permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban: kepolisian: relawan pendamping: atau pembimbing rohani. menetapkan . man uin presiden republik indo kesia kekerasan dalam rumah tanggapemberi. an) ny) presiden republik indo kesia. man can sat presiden republik indo kesia. man can tin presiden republik indo kesiavii pemulihan korban untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan: pekerja sosial: cc. relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani.. . mea nag ny, ay, pileg presiden republik indo kesia pekerja sosial, relawan pendamping,dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah. bab viii ketentuan pidana(lima belas juta rupiah). dalam . men presiden republik indo kesia(tiga puluh juta rupiah). dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima belas) tahun atau denda paling banyak (empat puluh lima juta rupiah).lima juta rupiah).dalam . wat presiden republik indo kesiamenteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang pemberdayaan perempuan. lingkup rumah tangga dalam undang undang ini meliputi suami . man presiden republik indo kesiasetiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam huruf dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua belas) tahun atau denda paling banyak (tiga puluh enam juta rupiah). setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksualpenjara paling lama (lima belas) tahun atau denda paling sedikit (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak (tiga ratus juta rupiah). . man presiden republik indo kesia dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dan mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekaligugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi,atau denda paling sedikit (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak (lima ratus juta rupiah). dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga) tahun atau denda paling banyak (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam . man pan "aa tin ay, pileg presiden republik indo kesia selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak hak tertentu dari pelaku: penetapan pelaku mengikuti program konseling bawah pengawasan lembaga tertentu. tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam merupakan delik aduan. tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam merupakan delik aduan. tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. bab ix. far ay, pileg presiden republik indo kesia bab ketentuan lain lain penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang undang iniuatu alat bukti yang sah lainnya. bab ketentuan penutup undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar. yan pan aa na, ay, pilegwat presiden republik indo kesiaorang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. bab asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, cc. mendiskriminasi: dan perlindungan korban. penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi . yan pan aa n97 sat presiden republik indo kesia melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. bab iii larangan kekerasan dalam rumah tangga kekerasan fisik: kekerasan psikis: cc.,. melani nag nag sat presiden republik indo kesia kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam huruf:hak hak korban korban berhak mendapatkan perlindungan . lan can tin ay, pileg presiden republik indo kesiacc.bab kewajiban pemerintah dan masyarakat pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, cc. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga: dan menyelenggarakan . man wat presiden republik indo kesia menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh menteriuntuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing dapat melakukan upaya penyediaan ruang pelayanan khusus kantor kepolisian: sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. . man ay, pileg presiden republik indo kesia setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, cc.perlindung. man, yen sen het presiden republik indo kesiawajibwajib dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan: dan cc. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.. |
:a., bahwa peraturan perundang undangan mengenai administrasi kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukbagi semua penyelenggara negara yang berhubungan denganministrasi kependudukan, mengingat: menteripemerintahmenteri. paragraf pindah datang penduduk dalam wilayahip bagi penduduk yang bersangkutan. lpresiden. paragraf penduduk pelintas batas penduduk warga negara indonesia yang tinggal perbatasan antardalam peraturan pemerintah.presidepresidearagraf presiden. paragrafpresidenkependudukan. bab ketentuan umum dalam undang undangpresidepresiden. bagian kelima presidepresidenpresidepresidepresidepresiden. bab vm.jenis pekerjaan: nik ibu kandung: oo. nama ibu kandung, pp. nik ayah, g . nama ayah,8.atau cc. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia paling lambat (tujuh) hari:presidementermenterpemerintah. pengkajian , pemerintah kabupaten kota pedoman pengkajian dan pengembangan sistimenterpemerintah. pemerintah. bab x.l.presiden. presideini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut undang undangundang undang ini. pada saat undang undang ini berlaku: pemerintah memberikan nik kepada setiap penduduk paling lambat (lima) tahuundang undang. bab xiv ketentuan penutup pada saat mulai berlakunya undang undangundang undang ini diundangkan. dalam waktu paling lambat (enam) bulan sejak diundangkannya undang undang ini, pemerintah wajib menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penuh kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan peristiwa penting. pada saat undang undang ini mulai berlaku: buku kesatu bab kedua bagian kedua dan bab ketiga kitab undang undang hukum perdata burgerlijk webbook voor indonesie, staatsblad peraturan . peraturan pencatatan sipil untuk golongan eropa element het holden der registers van den burgerlijken stand voor european, staatsblad sebagaimana telah diubah terakhir dengan staatsblad peraturan pencatatan sipil untuk golongan cina berlingen voor wheel indonesie betreffende het burgerlijken handelsrecht van chinezean, staatsblad jo. staatsblad sebagaimana diubah terakhir dengan staatsblad peraturan pencatatan sipil untuk golongan indonesia element het holden van registers van den burgerlijeken stand voor eenige green vu.d nit tot onderhoringer van een zelfbestuur, behoorende ind. bevolking van java madura, staatsblad jo. staatsblad peraturan pencatatan sipil untuk golongan kristen indonesia huwelijksordonantie voor christened indonesias java, minahasa amoena, staatsblad jo. staatsblad sebagaimana diubah terakhir dengan staatsbladlundang undang tentang administrasi kependudukanmenurut.undang undangundang undang ini. lihat penjelasanpenetapan sistem, pedoman, dan standar yang bersifat nasional bidang administrasi kependudukan sangat diperlukan dalam upaya penertiban administrasi kependudukan. penetapan pedoman bidang administrasi kependudukan oleh presiden, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, serta pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam bentuk peraturan menteri digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan daerah oleh kabupaten kota. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf. huruf yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi nasionalprovinsi adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi provinsiyang dimaksud dengan "cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ""hari adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan "hari pada berikutnya).. bab iii kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana bagian kesatu penyelenggara paragrafcc.paragraf, pengelolaanperaturan perundang undangan. ciri cirinya: tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang dan papan:cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . yang dimaksud dengan ". . cukup jelas1 cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi: dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. paragraf8g.bagian keduhuruf yang dimaksud dengan ". cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan petugas rahasia. cukup jelas. lihat penjelasan penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tata cara dan penanggung jawabdengan peraturan pemerintah. yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perkawinan bagi penuh kepercayaan adalah persyaratan dan tata cara pengesahan perkawinan yang ditentukan oleh penuh kepercayaan sendiri dan ketentuan itu menjadi dasar pengaturan dalam peraturan pemerintah. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara regu baik indonesia nomor. |
serta memperkukuh ketahanan nasional dalam usahperkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, bahwkebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf perlu dibentuk undang undang tentang perkeretaapian. pengoperasian praprasarana perkeretaapian. perawatan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: memenuhi standar perawatan praprasarana perkeretaapian. pengusahaan praperkeretaapian. penyelenggaraan praprasarana perkeretaapian umum, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki: izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi. izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan oleh pemerintah. zin . cukup jelas. cukup jelas. tempat penyimpanan yang disediakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dapat berupa gerbong, gudang, dan ruang terbuka. biaya penyimpanan,yang dimaksud dengan batas waktu adalah ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian keberatan adalah pengaduan kerusakan barang dengan disertai bukti rusaknya barang serta perincian permintaan ganti kerugian dan keterangan nilai barugian adalah nilai kerusakan pada prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian serta luka luka dan meninggalnya orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian. tuntutan kerugian kerusakan pada prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian serta biaya pengobatan dan santunan harus dipenuhi oleh pihak yang menimbulkan kerugian dan luka luka serta meninggal. yang dimaksud dengan orang yang dipekerjakan adalah petugas penyelenggara prasarana perkeretaapian atau penyelenggara sarana perkeretaapian dalam melaksanakan kegiatan bidang prasarana dan sarana perkeretaapian. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . penelitian sebab sebab terjadinya kecelakaankemudian hari. apabila dalam kecelakaan tersebut memang terdapat unsur melawan hukum, pemeriksaannya juga dilakukan oleh penyidik dalam rangka penegakan hukum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pandangan bebas adalah tidak terulangnya pandangan masinis kereta api untuk melihat peralatan persinyalan dan kondisi jalan rel. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan menyeret adalah menarik atau mendorong barang tanpa roda dan melintasi jalur kereta api. huruf yang dimaksud dengan kepentingan lain adalah penggunaan jalur kereta api yang tidak sesuai dengan fungsinya, antara lain berjualan, menggembala ternak, dan menjemur barang. . yang termasuk surat tugas adalah kartu atau tanda pengenal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas., antara lain dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari penyelenggara pramaksud dengan "luka berat adalah: sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut: tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas, jabatan, atau pekerjaan pencaharian, kehilangan. kehilangan salah satu panca indera, cacat berat: lumpuh, daya pikir terganggu selama lebih dari (empat) minggu: dan gugur atau matinya kandungan. cukup jelas. dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umumpidana adalah pengurus dari penyelenggara lihat penjelasan dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari penyelenggara perkeretaapian khususcukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan mengoperasikan meliputi pengoperasian, perawatan, pengelolaan, pengawasan, dan pemeriksaan. lihat penjelasan cukup jelas. lihat penjelasan lihat penjelasan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . lihat penjelasan cukup jelas. yang dimaksud dengan awak kereta api dalam ketentuan ini adalah masinis dan asisten masinis. lihat penjelasan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. lihat penjelasan cukup jelas. lihat penjelasan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . waktu (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian oleh pt. kereta api indonesia persero), atas prasarana perkeretaapian milik pemerintah, dalam rangka memberikan kesempatan kepada pemerintah memperbaiki kondisi pt. kereta api indonesia persero) dengan mengambil langkah langkah sebagai berikut: melakukan audit secara menyeluruh terhadap pt. kereta api indonesia persero): melakukan inventarisasi aset prasarana dan sarana pt. kereta api indonesia persero): cc. menegaskan status kewajiban pelayanan publik public service obligation) dan kewajiban masa lalu penyelenggaraan program pensiun pegawai pt. kereta api indonesia persero) eks pegawai negeri sipil peka departemen perhubungan past service liability): membuat neraca awal pt. kereta api indonesia persero)zin pembangunanizin sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diberikan oleh pemerintahpemerintah provinsipenyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan: pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana. pengadaan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan teknis sarana perkeretaapian. pengoperasian sarana perkeretaapian. . penyelenggara sarana perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan operasidan pencabutan izin operasi. perawatan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: memenuhi standar perawatan sarana perkeretaapian. pengusahaan sarana perkeretaapian. penyelenggaraan badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki: izin usaha, dan izin operasi. izin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan oleh pemerintah. izin . izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan oleh: pemerintahbatas wilayah negara: pemerintah provinsipemerintah kabupaten kota untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten kota:: izin pengadaan atau pembangunan, dan izin operasi. perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh pemerintahpemerintah provinsi. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perkeretaapian umum dan penyelenggaraan perkeretaapian khusus diatur dengan peraturan pemerintah. bab prasarana perkeretaapian bagian kesatu umum prasarana perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus meliputi jalur kereta api: stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api. stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf: dan atau keperluan operasi kereta api. fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan peralatan untuk pengoperasian perjalanan kereta api. bagian kedua: ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api. . ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dardibawah permukaan tanah, dan diatas permukaan tanah. ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum. batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam hurufpada permukaan tanah yang berada jembatan diukur dari sisi terluar konstruksi jembatan. batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf. batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf diukur dari sisi terluar dari konstruksi jalan rel atau sisi terluar yang digunakan untuk fasilitas operasi kereta api. ruang milik jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam hurufmilik jalur kereta api luar ruang manfaat jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api. batas ruang milikbatas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak bawahbatas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak atasruang pengawasan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah bidang tanah atau bidang lain kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api. . batas ruang pengawasandaerah milik jalan kereta api. tanah yang terletak ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaat jalur kereta api disertifikatkan sesuai dengan peraturan perundang undangpenyelenggara prasarana perkeretaapian harus memasang tanda batas daerah manfaat jalur kereta api. untuk keperluan pengoperasian dan perawatan, jalur kereta api umum dikelompokkan dalam beberapa kelas. pengelompokan kelas jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada: kecepatan maksimum yang diizinkan, beban gandar maksimum yang diizinkan: dan frekuensi lalu lintas kereta api. jalur kereta api untuk perkeretaapian umum membentuk satu kesatuan jaringan jalur kereta api. jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: jaringan jalur kereta api nasional yang ditetapkan dalam rencana induk perkeretaapian nasional: jaringan jalur kereta api provinsi yang ditetapkan dalam rencana induk perkeretaapian provinsi, dan jaringan . jaringan jalur kereta api kabupaten kota yang ditetapkan dalam rencana induk perkeretaapian kabupaten kota. jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalampembangunan dan pengoperasian jalur kereta api yang bersambungan atau bersinggungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas dasar kerja sama antarpenyelenggara prasarana perkeretaapian. dalam hal penyelenggaraan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada dioperasikan oleh pihak lain, penyelenggaraannya harus dilakukan atas dasar kerja sama antara penyelenggara prasarana dan pihak lain tersebut. satu jalur kereta api untuk perkeretaapian umum dapat digunakan oleh beberapa penyelenggara sarana perkeretaapian. jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu provinsi ditetapkan oleh pemerintah.pemerintah provinsi. jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah kabupaten kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota. jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada jaringan jalur kereta api umum. jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada jaringan jalur kereta api khusus lainnya. penyambungan . penyambungan jalur kereta api khusus pada jaringan jalur kereta api umum dan jalur kereta api khusus dengan jaringan jalur kereta api khusus lainnya harus mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai jalur kereta api diatur dengan peraturan pemerintah. bagian ketiga stasiun kereta api stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf paling rendah dilengkapi dengan fasilitas: keselamatan: keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat: kesehatan, dan 8g. fasilitas umum. stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam huruf dilengkapi dengan fasilitas: keselamatan: keamanan, bongkar muat barang: dan fasilitas umum. untuk kepentingan bongkar muat barang luar stasiun dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara stasiun dan tempat bongkar muat barang. stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kepentingan pengoperasian kereta api. , kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta apisetiap . stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang angkutan kereta api dengan syarat tidak mengganggu fungsi stasiun. stasiun kereta apiberdasarkan kriteria: fasilitas operasi, frekuensi lalu lintas, jumlah penumpang: jumlah barang, jumlah jalur: dan fasilitas penunjang. stasiun kereta api dapat menyediakan jasa pelayanan khusus. jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang: cc. pergudangan, parkir kendaraan, dan atau penitipan barang. pengguna jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada dikenai tarif jasa pelayanan tambahan. ketentuan lebih lanjut mengenai stasiun kereta api diatur dengan peraturan pemerintah. bagian keempat . bagian keempatsebagaimana dimaksud dalam huruf berfungsi sebagai: petunjuk, dan pengendali. peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: sinyal: tanda: dan cc. marka. peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf berfungsi sebagai penyampai informasi dan atau komunikasi bagi kepentingan operasi perkeretaapian. peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam menggunakan frekuensi radio dan atau kabel. penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang telekomunikasi. instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: catu daya listrik: dan peralatan transmisi tenaga listrik. instalasi : cc. memfungsikan peralatan telekomunikasi, dan memfungsikan fasilitas penunjang lainnya. instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada dioperasikan berdasarkan peraturan perundang undangan bidang ketenagalistrikan. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengoperasian kereta api diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kelima perawatan prasarana perkeretaapian penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib merawatprapraketentuan lebih lanjut mengenai perawatan prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. bagian keenam . bagian keenam kelaikan prasarana perkeretaapian prasarana perkeretaapian yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan kelaikan yang berlaku bagi setiap jenis prasarana perkeretaapian. persyaratan kelaikan prasarana perkeretaapian meliputi: persyaratan teknis: dan persyaratan operasional. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi persyaratan sistem dan persyaratan komponen. persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf adalah persyaratan kemampuan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana operasi perkeretaapian. untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian, wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan. pengujian praprasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: uji pertama, dan uji berkala. dalam huruf dilakukan terhadap: rancang bangun prasarana perkeretaapian, dan fungsi prasarana perkeretaapianpraprasarana perkeretaapian yang telah dioperasikan sesuai dengan jadwal yang ditetapklulus uji berkala diberi sertifikat uji berkal sesuai dengan jadwal uji berkala yang ditetapkan untuk setiap jenis prasarana perkeretaapian. pemerintah, badan hukum, atau lembaga yang melaksanakan uji pertama dan uji berkala prapra. setiap badan hukum atau lembaga pengujian prasarana perkeretaapian yang melakukan pengujian wajib menggunakan tenaga penguji yang memiliki sertifikat keahlian, menggunakan peralatan pengujian, dan melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian prasarana perkeretaapian yang ditetapkanprasarana perkeretaapian wajib melakukan pengujian prasarana perkeretaapian dengan menggunakan peralatan pengujian dan sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan. tenaga pengujingoperasian prasarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh petugas yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan. sertifikat kecakapan. sertifikat kecakapan sebagaimanapenyelenggara prasarana perkeretaapian wajib menempatkan tanda larangan jalur kereta api secara lengkap dan jelas. penyelenggaraatau pembekuan izin atau pencabutan izin operasi. ketentuan lebih lanjut mengenai kelaikan prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. bagian ketujuh pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian umum dilaksanakan berdasarkan rencana induk perkeretaapian. pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada disosialisasikan kepada masyarakat, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaannya, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian. pemegang hak atas tanah, pemakai tanah negara, atau masyarakat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pertanahan. pemberian prasarana perkeretaapitanah yang sudah dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian, disertifikatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pertanahan. bagian kedelapan tanggung jawab penyelenggara prasarana perkeretaapian penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada penyelenggara sarana perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian. tanggung jawab penyelenggara prasarana perkeretaapian kepada penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada berdasarkan perjanjian kerja sama antara penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian. penyelenggara . penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kerugian harta benda, luka luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap petugas prasarana perkeretaapian yang mengalami luka luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapianprasarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan atau pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian apabila: pihak yang berwenang menyatakan bahwa kerugian bukan disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian, dan atau terjadi keadaan memaksa. ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kesembilan hak dan wewenang penyelenggara prasarana perkeretaapian penyelenggara prasarana perkeretaapian berhak dan berwenang: mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api, menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api: melakukanbab asas dan tujuan: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kemandirian, asas transparansi, asas akuntabilitas: dan asas berkelanjutan. bab ii. melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa kereta api stasiun, mendahulukan perjalanan kereta api perpotongan sebidang dengan jalan: menerima pembayaran dari penggunaan prasarana perkeretaapian, dan menerima ganti kerugian atas kerusakan prasarana perkeretaapian yang disebabkan oleh kesalahan penyelenggara sarana perkeretaapian atau pihak ketiga. bab viidala. pemanfaatan tanah pada ruang milik jalur kereta api untuk perpotongan atau persinggungan dikenakan biaya oleh pemilik prasarana perkeretaapiadilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain diatur dengan peraturan pemerintah. bab vii sarana perkeretaapian bagian kesatu persyaratan teknis dan kelaikan sarana perkeretaapian sarana perkeretaapian menurut jenisnya terdiri dari: lokomotif: kereta, gerbong, dan peralatan khusus. setiap sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan operasi yang berlaku bagi setiap jenis sarana perkeretaapian. . ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan kelaikan operasi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kedua pengujian dan pemeriksaan untuk memenuhi persyaratan teknis dan menjamin kelaikan operasi sarana perkeretaapian, wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan. pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam terdiri darisebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi uji rancang bangun dan rekayasa, uji statis: dan uji dinamis. uji setiap sarana perkeretaapian yang telah dioperasikan sesuai dengan ketentuan. uji berkala sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan terhadap fungsi sarana perkeretaapian yang meliputi: uji statis, dan uji dinamislulus uji berkala diberi sertifikat uji berkala oleh pemerintah: badan .: berdasarkan jarak tempuh yang ditetapkan untuk sarana dengan penggerak, selama (satu) tahun untuk kereta dan gerbong. pemerintah, badan hukum, atau lembaga yang melaksanakan uji pertama dan uji berkala setiap badan hukum atau lembaga pengujian sarana perkeretaapian wajib melakukan pengujian sarana perkeretaapian dengan tenaga penguji sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat keahlian sarana perkeretaapian dan menggunakan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian yang sesuai dengan tata cara pengujian sarana perkeretaapian yang ditetapkan. sarana perkeretaapian yang melakukan pengujian sarana perkeretaapian wajib menggunakan peralatan pengujian dan melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan. tenaga penguji meriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap setiap jenis sarana dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. pemeriksaan setiap jenis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada berupa pemeriksaan teknis yang meliputi kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian. pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang ditetapkan oleh pemerintah. tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan pemeriksaan wajib menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar. . apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dalam melaksanakan pemeriksaan tidak menggunakan tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasi, atau pencabutan izin operasi. ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian dan pemeriksaan sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. bagian ketiga perawatan sarana perkeretaapian penyelenggara sarana perkeretaapian wajib merawatpelaksanaan perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dilakukan balai yasa dan atau depo. ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bagian keempat. bagian keempat awak sarana perkeretaapian pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan. sertifikat kecakapan awak kecakapan sebagaimana yangketentuan lebih lanjut mengenai awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bab rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian untuk pengembangan perkeretaapian dilakukan rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian. rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: pemerintah . pemerintah: pemerintah daerah, badan usaha, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi. ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bab lalu lintas kereta api bagian kesatu tata cara berlalu lintas kereta api pengoperasian kereta api menggunakan prinsip berlalu lintas satu arah pada jalur tunggal dan jalur ganda atau lebih dengan ketentuan: setiap jalur pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api: dan jalur kanan digunakan oleh kereta api untuk jalur ganda atau lebih. pengoperasirafik perjalanan kereta api. grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada dibuat oleh pemilik prasarana perkeretaapian sekurang kurangnya berdasarkan: jumlah kereta api: kecepatan yang diizinkan, relasi asal tujuan: dan rencana persilangan dan penyusulan. grafik . grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada dapat diubah apabila terjadi perubahan pada: prasarana perkeretaapian, jumlah sarana perkeretaapian:, kecepatan kereta api, kebutuhan angkutan, dan keadaan memaksayang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh menteri. sarana perkeretaapian hanya dapat dioperasikan oleh awak kereta api yang mendapat tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian. awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki surat perintah tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian. awak kereta api sebagaimana dimaksud pada wajib mematuhi perintah atau larangan sebagai berikut: petugas pengatur perjalanan kereta api, sinyal: atau tanda. apabila terdapat lebih dari satu perintah atau larangan dalam waktu yang bersamaan, awak kereta api: atau anda.dari penyelenggara. bab iii tatanan perkeretaapian kereta api menurut jenisnya terdiri dari:. pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. bagian kedua penanganan kecelakaan kereta api dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian harus melakukan hal hal sebagai berikut: mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas: menangani korban kecelakaan: cc. memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan, melaporkan kecelakaan kepada menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kotakereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang, dan mengurus klaim asuransi korban kecelakaan. ketentuan lebih lanjut mengenai lalu lintas kereta api diatur dengan peraturan pemerintah. bab xi. bab angka tan bagian kesatu jaringan pelayanan perkeretaapian angkutan kereta api dilaksanakan dalam lintas lintas pelayanan kereta api yang membentuk satu kesatuan dalam jaringan pelayanan perkeretaapian. jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada meliputi: jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota, dan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaancc. antarkota dalam provinsi, dan antarkota dalam kabupatenantarkota antarnegara sebagaimana dimaksud pada huruf dan antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada huruf serta jaringan pelayanan perkotaan yang melampaui (satu) provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh pemerintah. jaringan . jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf danpada huruf ditetapkan oleh pemerintah provinsi. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf danpada huruf ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota. ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan pelayanan perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kedua pengangkutan orang dengan kereta api pengangkutan orang dengan kereta apisebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan gerbong atas persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong sebagaimana dimaksud pada wajib memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal. penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. pemberian dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib: mengutamakan keselamatan dan keamanan orang: mengutamakan pelayanan kepentingan umum, menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan, mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat, dan mematuhi jadwal keberangkatan kereta api. penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi pembatalan dan penundaan keberangkatan, keterlambatan kedatangan, atau pengalihan pelayanan lintas kereta api disertai dengan alasan yang jelasganti biaya yang telah dibayar oleh orang yang telah membeli karcis. apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan keberangkatan dan sampai dengan batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan tidak melapor kepada penyelenggara sarana perkeretaapian, orang tersebut tidak mendapat penggantian biaya karcis. apabila . apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan keberangkatan sebelum batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan melapor kepada penyelenggara sarana perkeretaapian, mendapat pengembalian sebesar (tujuh puluh lima keseratus) dari harga karcis yang disepakati, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib: menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan, atau memberikan ganti kerugian senilai harga karcis. penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan atau tidak memberi ganti kerugian senilai harga karcisdalam kegiatan angkutan orang penyelenggara sarana perkeretaapian berwenang untuk: memeriksa karcis: menindak pengguna jasa yang tidak mempunyai karcis: cc. menertibkan pengguna jasa kereta api atau masyarakat yang mengganggu perjalanan kereta api: dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api. penyelenggara sarana perkeretaapian dalam keadaan tertentu dapat membatalkan perjalanan kereta api apabila terdapat hal hal yang dapat membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum. . pelayanan angkutan orang pelayanan stasiun keberangkatan, dalam perjalanan, dan stasiun tujuan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan orang dengan kereta api diatur dengan peraturan pemerintah. bagian ketiga angkutan barang dengan kereta api angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong. angkutan barang sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: barang umum, barang khusus: bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. angkutan barang umum dan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib memenuhi persyaratan: pemuatan, penyusunan, dan pembongkardan gerbong yang digunakan sesuai dengan klasifikasi barang yang diangkut. kereta . kereta api untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam huruf serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut, menggunakan tanda sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut, dan cc. menyertakan petugas yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut. penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut barang yang telah dibayar biaya angkatannya oleh pengguna jasa sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. pengguna jasa yang telah membayar biaya angkutan berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. surat angkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang. dalam kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian berwenang untuk: memeriksa kesesuaian barang dengan surat angkutan barang, menolak barang angkutan yang tidak sesuai dengan surat angkutan barang, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila barang yang akan diangkut merupakan barang terlarang. apabila terdapat barang yang diangkut dianggap membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat membatalkan perjalanan kereta api. . pengguna jasa bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang dicantumkan dalam surat angkutan barang. semua biaya yang timbul sebagai akibat keterangan yang tidak benar serta merugikan penyelenggara sarana perkeretaapian atau pihak ketiga menjadi beban dan tanggung jawab pengguna jasairim barang dengan kereta api lain atau moda transportasi lain atau mengganti biaya angkutan barang. apabila pengguna jasa membatalkan pengiriman barang dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dijadwalkan tidak melapor kepada penyelenggara sarana perkeretaapian, pengguna jasa tidak mendapat penggantian biaya angkutan barang. apabila pengguna jasa membatalkan atau menunda pengiriman barang sebelum batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan, biaya angkutan barang dikembalikan dan dapat dikenai denda, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib meneruskan angkutan barang dengan: kereta api lain: atau moda transportasi lain. pada saat barang tiba tempat tujuan, penyelenggara sarana perkeretaapian segera memberitahu kepada penerima barang bahwa barang telah tiba dan dapat segera diambil. biaya . biaya yang timbul karena penerima barang terlambat dan atau lalai mengambil barang menjadi tanggung jawab penerima barang. dalam hal barang yang diangkut rusak, salah kirim, atau hilang akibat kelalaian penyelenggara sarana perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkan. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan kereta api diatur dengan peraturan pemerintah. bagian keempat angkutan multimodpenyelenggaraan angkutan kereta api dalam angkutanusaha angkutan multimoda dan penyelenggara moda lainnya. apabila dalam perjanjian angkutan multimoda menggunakan angkutan kereta api tidak diatur secara khusus mengenai kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian, diberlakukan ketentuan angkutan kereta api. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kelima . bagian kelima angkutan perkeretaapian khusus pelayanan angkutan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalampelayanan jaringan angkutan perkeretaapian umum dan pelayanan jaringan angkutan perkeretaapian khusus lainnya setelah mendapat persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. pelayanan angkutan perkeretaapian khusus disesuaikan dengan ketentuan mengenai angkutan orang dan atau angkutan barang perkeretaapian umum. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintahpemerintah.terdiri dari: rencana induk perkeretaapian nasional, rencana induk perkeretaapian provinsi, dan cc. rencana induk perkeretaapian kabupaten kota. rencana induk perkeretaapian nasional. rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuatrencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun dengan memperhatikan: a.rencana . tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman tarif sebagaimana dimaksud dalam tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk: angkutan pelayanan kelas ekonomi, dan angkutan perintis. untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik. untuk pelayanan angkutan perintis, dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk mengoperasikanatau pemerintah daerah, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.pemerintah. berdasarkan pedoman penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan kereta api dan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kedelapan tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasajawab sebagaimana dimaksud pada dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakatisarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. tanggung . tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima. kerugian sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan kerugian yangenyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang.. hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian dari pihak ketiga kepada penyelenggara sarana perkeretaapianketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kesembilan hak penyelenggara sarana perkeretaapian penyelenggara sarana perkeretaapian berhak menahan barang yang diangkut dengan kereta api apabila pengirim atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan. pengirim . pengirim atau penerima barang sebagaimana dimaksud pada dikenai biaya penyimpanan atas barang yang ditahan. dalam hal pengirim atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada penyelenggara sarana perkeretaapian dapat menjual barang secara lelang. penjualan barang secara lelang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang pelelangan. hasil penjualan lelang barang sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk memenuhi kewajiban pengirim dan atau penerima barang. dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada bersifat membahayakan atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya, barang tersebut harus dimusnahkan. barang barang yang tidak diambil setelah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan sebagai barang takbertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai dengan peraturan perundang undangan atau dimusnahkan apabila membahayakan atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya. ketentuan lebih lanjut mengenai hak penyelenggara sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kesepuluh jangka waktu pengajuan keberatan dan ganti kerugian dalam hal pihak penerima barbarang dianggap telah diterima dalam keadaan baik. dalam . dalam hal terdapat kerusakan barang pada saat barang diterima, penerima barang dapat mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian selambat lambatnya (tujuh) hari sejak barang diterima. dalam hal penerima barang tidak mengajukan ganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada hak untuk menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi gugur. ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bab xii asuransi dan ganti kerugian penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penyelenggara sarana perkeretaapian dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam dan besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat pengoperasian kereta api. penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya. penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengasuransikan awak sarana perkeretaapian. penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengasuransikan sarana perkeretaapian. penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengasuransikan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api. penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian terhadap prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, dan orang yang dipekerjakan. ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi dan ganti kerugian penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap pengguna jasa, awak, pihak ketiga, dan sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. bab xicc.. masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian. ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah. bab xiv pemeriksaan dan penelitian kecelakaan kereta api pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api dilakukan oleh pemerintah. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk atau ditugaskan oleh pemerintah. hasil pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud pada yang dibuat dalam bentuk rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah, penyelenggara prasarana perkeretaapian, dan penyelenggara sarana perkeretaapian serta dapat diumumkan kepada publik. penyelenggara prasarana perkeretaapian dan atau penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membiayai pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api. biaya pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud pada wajib diasuransikan. . ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api diatur dengan peraturan pemerintah. bab larangan setiap orang dilarangsetiap orang dilar. setiap orang dilarangsetiap orang dilarang: berada diruang manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang atas rel atau melintasi jalur kereta api, atau cc. menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bag. setiap orang dilarang melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian dalam hal: tidak memiliki sertifikat keahlian pengujian sarana perkeretaapian, melaksanakan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian: dan atau cc. tidak menggunakan peralatan pengujian. setiap orang dilarang berada: diatas kereta: lokomotif: dalam kabin masinis, gerbong, atau bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang. larangan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi awak kereta api yang sedang melaksanakan tugas dan atau seseorang yang mendapat izin dari penyelenggara sarana perkeretaapian. setiap orang dilar. penyelenggara sarana perkeretaapian dilarang menugaskan awak sarana perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian. bab xvi . bab xvi penyidikan pejabat pegawai negeri sipil tertentu bidang perkeretaapian dapatketentuan dalam undang undang, pengaduan, atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana bidang perkeretaapianerkeretaapian: melakukan penggeledahan, penyegelan, dan atau penyitaan alat alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana bidang perkeretaapian:erkeretaapian, melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana bidang perkeretaapian:erkeretaapian:, mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana bidang perkeretaapian:, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana bidang perkeretaapian, dan menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana bidang perkeretaapvii . rencana tata ruang wilayah nasional: rencana tata ruang wilayah provinsi: cc. rencana induk perkeretaapian nasional: dan rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran provinsi. rencana induk perkeretaapian provinsiprovinsi. rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada: cc., dan rencana kebutuhan sumber daya manusia. rencana induk perkeretaapian kabupaten kot: rencana tata ruang wilayah provinsi: cc. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota, rencana induk perkeretaapian provinsi: dan rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran kabupaten kota. rencana induk perkeretaapian kabupaten kotakabupaten kota. rencana induk perkeretaapian kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada paling rendah memuat: a.arah . bab xvii ketentuan pidana penyelenggara prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi prabadan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha, izin pembangunan,sarana perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi . badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usahaperkeretaapian khusus yang tidak memiliki izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasisetiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api, yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamat250. (dua ratus lima puluh juta rupiah). dalam . dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan kerusakan prasarana perkeretaapian dan atau sarana perkeretaapian, dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun (enam) buladengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan atau pidana denda paling banyak rp2. (dua milyar rupiah). tenaga penguji prasarana perkeretaapian yang melakukan pengujian prasarana perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian dan atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian prasarana perkeretaapian yang ditetapka30. (tiga puluh juta rupiah) petugas prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan prapenyelenggara prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian dengan petugas yang500. (lima ratus juta rupiah). setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tidak berfungsinya. dalam . dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan kecelakaan dan atau kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama (limasepuluhpenyelenggara prasarana perkeretaapian yang tidak menempatkan tanda larangan secara jelas dan lengkap ruang manfaat jalur kereta api dan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam yang mengakibatkan kerugian bagi harta benda,setiap orang yang berada ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta apirp15. (lima belas juta rupiah). . pemilik prasarana perkeretaapian yang memberi izinyar rupiah). setiap orang yang membangun jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan bersambungan, perpotongan, atau persinggungan dengan jalan kereta api umum tanpa izin pemilik1. (satu milyar rupiah). tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melakukan pengujian sarana perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian dan atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalamdan atau pidanadua) tahun. dalam penyelenggara sarana perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian dengan awak sarana perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat tandaawak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api tanpa surat perintah tugas darikereta api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda sebagaimana dimaksud dalam dan. setiap orang yang tanpa hak berada dalam kabin masinis, atap kereta, lokomotif, gerbong, atau bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak rp15. (lima belas juta rupiah). setiap orang yenam) bulan. penyelenggara prasarana perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penyelenggara sarana perkeretaapian, petugas prasarana perkeretaapian, dan pihak ketigtindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan yangtindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan yang. penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa, awak sarana perkeretaapian, dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam dan danelain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam dan korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap penyelenggara prasarana atau penyelenggara sarana perkeretaapian yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan oleh suatu korporasi, maka dipidana dengan pidana denda yang sama sesuai tersebut ditambah dengan (satu pertiga). bab xvii ketentuan peralihan pada saat undang undang ini berlaku, badan usaha yang telah menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian tetap menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian berdasarkan undang undang ini. dalam . dalam waktu paling lama (tiga) tahun sejak undang undang ini berlaku, penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada serta penyelenggaraan prasarana perkeretaapian milik pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang ini. bab xix ketentuan penutup pada saat undang undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan darimerintah yang diamanatkan olehmulai berlaku,: pemerintah untuk rencana induk perkeretaapian nasional, pemerintah provinsi untuk rencana induk perkeretaapian provinsi: dan cc. pemerintah kabupaten kota untuk rencana induk perkeretaapian kabupaten kota. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kereta api dan penyusunan rencana induk perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. babsebagaimana dimaksud pada meliputi: pengaturan, pengendalian, dan cc. pengawasan. arah. penjelasan atas undang undang republik indonesia nomor tahun tentang, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan. dengan keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut, peran perkeretaapian perlu lebih ditingkatkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi nasional secara terpadu. untuk itu, penyelenggaraan perkeretaapian yang dimulai dari pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan perlu diatur dengan sebaik baiknya sehingga dapat terselenggara angkutan kereta api yang menjamin keselamatan, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, efisien, serta terpadu dengan moda transportasi lain. dengan demikian, terdapat keserasian dan keseimbangan beban antarmoda transportasi yang mampu meningkatkan penyediaan jasa angkutan bagi mobilitas angkutan orang dan barang. penyelenggaraan perkeretaapian telah menunjukkan peningkatan peran yang penting dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian internasional yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif, dipandang perlu melib. sejak . sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang perkeretaapian, kondisi perkeretaapian nasional yang masih bersifat monopoli dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain kontribusi perkeretaapian terhadap transportasi nasional masih rendah, prasarana dan sarana belum memadai, jaringan masih terbatas, kemampuan pembiayaan terbatas, tingkat kecelakaan masih tinggi, dan tingkat pelayanan masih jauh dari harapan. dengan memperhatikan hal hal tersebut, peran pemerintah dalam penyelenggaraan perkeretaapian perlu dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan mengikutsertakan peran masyarakat sehingga penyelenggaraan perkeretaapian dapat terlaksana secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. dengan tetap berpijak pada makna dan hakikat yang terkandung dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, terutama bidang perkeretaapian, undang undang nomor tahun tentang perkeretaapian perlu diganti. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas manfaat adalahmakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara. huruf yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkaurkeretaapian. huruf . huruf yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa perkeretaapian harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa dan penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu dan masyarakat, antardaerah dan antarwilayahbahwa perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. huruf yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perkeretaapian harus merupakan satu kesatuan sistem dan perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasi serta saling menunjang, baik antarhierarki tatanan perkeretaapian, antarmoda maupun antarmoda transportasi. huruf yang dimaksud dengan "asas kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus berlandaskan kepercayaan diri, kemampuan dan potensi produksi dalam negeri, serta sumber daya manusia dengan daya inovasi dan kreativitas yang bersendi pada kedaulatan, martabat, dan kepribadian bangsa. huruf yang dimaksud dengan asas transparansi adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapiankemajuan perkeretaapian. huruf yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat dievaluasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat huruf i. huruf yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harusyang dimaksud dengan secara massal adalah. yang dimaksud dengan selamat adalah terhindarnya perjalanan kereta api dari kecelakaan akibat faktor internal. yang dimaksud dengan aman adalah terhindarnya perjalanan kereta api akibat faktor eksternal, baik berupa gangguan alam maupun manusia. yang dimaksud dengan nyaman adalah terwujudnya ketenangan dan ketenteraman bagi penumpang selama perjalanan kereta api. yang dimaksud dengan cepat dan lancar adalah perjalanan kereta api dengan waktu yang singkat dan tanpa gangguan. yang dimaksud dengan tepat adalah terlaksananya perjalanan kereta api sesuai dengan waktu yang ditetapkan. yang dimaksud dengan tertib dan teratur adalah terlaksananya perjalanan kereta api sesuai dengan jadwal dan peraturan perjalanan. yang dimaksud dengan efisien adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang mampu memberikan manfaat yang maksimal. huruf yang dimaksud dengan kereta api kecepatan normal adalah kereta api yang mempunyai kecepatan kurang dari km jam. huruf yang dimaksud dengan kereta api kecepatan tinggi adalah kereta api yang mempunyai kecepatan lebih dari km jam. huruf . huruf yang dimaksud dengan kereta api monorel adalah kereta api yang bergerak pada (satu) rel. huruf yang dimaksud dengan kereta api motor induksi linear adalah kereta api yang menggunakan penggerak motor induksi linear dengan stator pada jalan rel dan rotor pada sarana perkeretaapian. huruf yang dimaksud dengan kereta api gerak udara adalah kereta api yang bergerak dengan menggunakan tekanan udara. huruf yang dimaksud dengan kereta api levitasi magnetik adalah kereta api yang digerakkan dengan tenaga magnetik sehingga pada waktu bergerak tidak ada gesekan antara sarana perkeretaapian dan jalan rel. huruf yang dimaksud dengan trem adalah kereta api yang bergerak atas jalan rel yang sebidang dengan jalan. huruf yang dimaksud dengan kereta gantung adalah kereta yang bergerak dengan cara menggantung pada tali baja. huruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengan: seluruh wilayah administrasi kota: dan atau melebihi wilayah administrasi kota. dalam . dalam hal perkeretaapian perkotaan berada wilayah metropolitan disebut kereta api metro. huruf yang dimaksud dengandalam hal perkeretaapian antarkota melayani angkutan orang dan atau barang dari satu kota kota negara lain, disebut kereta api antarnegara. cukup jelas. yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengan perkeretaapian nasional adalah tatanan perkeretaapian yang melayani angkutan orang dan atau barang lebih dari satu provinsi. huruf yang dimaksud dengan perkeretaapian provinsi adalahhuruf yang dimaksud dengan perkeretaapian kabupaten kota adalah tatanan perkeretaapian yang melayani angkutan orang dan atau barang dalam satu kabupaten kota. cukup jelas. yang dimaksud dengan terintegrasi sistem perkeretaapian dengan moda transportasi lain adalah mensinergikan moda perkeretaapian dengan moda transportasi lain sehingga terwujud keterpaduan jaringan serta mempermudah dan memperlancar pelayanan angkutan orang dan atau barang. . yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengan "rencana induk perkeretaapian nasional adalah rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan kantorpusat kegiatan nasional serta antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan provinsi. huruf yang dimaksud dengan "rencana induk perkeretaapian provinsi adalahhuruf yang dimaksud dengan "rencana induk perkeretaapian kabupaten kota adalah rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan kantorpusat kegiatan dalam kabupaten kota. huruf yang dimaksud dengan rencana tata ruang wilayah nasional adalah rencana tata ruang nasional sebagaimana diatur dalam undang undang tentang penataan ruang. huruf yang dimaksud dengan rencana induk jaringan moda transportasi lainnya adalah rencana induk jaringan transportasi jalan, laut, dan udara. yang dimaksud dengan tataran transportasi adalah tingkatan transportasi yang terbagi dalam tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. cukup jelas. . huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang provinsitata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kotadikuasai oleh negara adalah bahwa negara mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan perkeretaapian dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. huruf yang dimaksud dengan pengaturan meliputi penetapan kebijakan umum dan kebijakan teknis, antara lain penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, rencana, dan prosedur. huruf yang dimaksud dengan pengendalian adalah pemberian arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis bidang pembangunan dan pengoperasian. huruf yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perkeretaapian agar sesuai dengan peraturan perundang undangan, termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukstandar perawatan prasarana perkeretaapian adalah sistem, prosedur, dan tolok ukur perawatan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan jenisnya. hurufprasarana perkeretaapian adalah pemerintah atau pemerintah daerah diberi amanat untuk penyelenggaraan prapraprasarananya dialihkan kepada badan usaha prasarana perkeretaapian. cukup jelas. . arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ber, tepat, tertib, dan teratur, serta efisien. sasaran pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. pembinaan perkeretaapian nasional dilaksanakan oleh pemerintah yang,:, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah, penyelenggarambinaan perkeretaapian provinsi dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yangmbinaan perkeretaapian kabupaten kota dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota yangsarana perkeretaapian adalah pemerintah atau pemerintah daerah diberi amanat untuk penyelenggaraan sarananya dialihkan kepada badan usaha sarana perkeretaapian. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. yang dimaksud dengan bangunan pelengkap lainnya adalah fasilitas yang menunjang kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan jalan rel atas permukaan tanah adalah jalan rel layang dan atau jalan rel gantung. cukup jelas. yang dimaksud dengan lebar ruang manfaat jalur kereta api adalah ruang yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi sesuai dengan jenis jalurnya, antara lain jalur tunggal, jalur ganda, jembatan, dan terowongan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah (enam) meter. . yang dimaksud dengan untuk keperluan lain adalah kepentingan luar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak, dan kabel telepon. cukup jelas. cukup jelas. batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah (sembilan)pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kelas stasiun. huruf yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah sarana pelayanan umum, sekurang kurangnya toilet, musala, dan restoran. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan usaha penunjang adalah aktivitas usaha untuk mendukung pengusahaan perkeretaapian, antara lain usaha pertokoan, restoran, perkantoran, dan perhotelan. cukup jelas. yang dimaksud dengan jasa pelayanan khusus adalah fasilitas pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian selain fasilitas pelayanan standar. cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan peralatan persinyalan adalah fasilitas pendukung operasi yang memberi petunjuk atau isyarat berupa warna atau cahaya dengan arti tertentu yang dipasang pada tempat tertentu. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud denganperangkat sinyal terdiri atas peralatan luar ruangan (outdoor) dan peralatan dalam ruangan (indoor). huruf yang dimaksud dengaenuhi persyaratan kelaikan adalah kondisi prasarana siap operasi dan secara teknis aman untuk dioperasikan. cukup jelas. yang dimaksud dengan "persyaratan sistem adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya sistem jalan rel, sistem jembatan, sistem terowongan, sistem stasiun, sistem persinyalan, sistem telekomunikasi, dan sistem kelistrikan. yang dimaksud dengan, misalnya sistem jalan rel terdiri atas rel, bantalan, balas, dan alat penambat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . yang dimaksud dengan jadwal yang ditetapkan adalah kegiatan pengecekan kelaikan prasarana perkeretaapian sesuai dengan jadwal tertentu yang dimeliputi antara lain, petugas pengatur perjalanan kereta api, tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, penjaga perlintasan kereta apipihak selain penyelenggara sarana perkeretaapian dan pengguna jasa. yang dimaksud dengancukup jelas. musibah yang dialami oleh pihak ketiga, antara lain akibat dari bangunan stasiun roboh, jembatan kereta api ambruk, dan menara telekomunikasi roboh. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah force majeure. . cukup jelas. cukup jelas.tidak sebidang adalah letak jalur kereta api tidak berpotongan secara horizontal dengan jalan, tetapi terletak atas atau bawah jalan. perlintasan antara jalur kereta api dan jalan yang sebidang yang telah ada sebelum ditetapkan undang undang ini diupayakan untuk dibuat tidak sebidang secara berangsur angsur sesuai dengan kemampuan, antara lain lokomotif listrik dan lokomotif diesel. hurufantara lain gerbong datar, gerbong tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangki (lori), gerbong penolong, derek (crane), kereta ukur, dan keretadan rekayasa adalah pengujian yang meliputi uji ketepatan atau kesesuaian antara rancang bangun dan fisik sarana perkeretaapian. pengujiannya meliputi rangka dasar, badan, roda, keseimbangan berat, dan kekuatan konstruksi. huruf yang dimaksud dengan uji stat. dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah dan pemerintah daerah harus mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan perkeretaapian diatur dengan peraturan pemerintah. bab penyelenggaraan penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa penyelenggaraan: prasarana perkeretaapian: dan atau sarana perkeretaapian. penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa penyelenggaraan: prasarana perkeretaapian, dan sarana perkeretaapian. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana. pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: berpedoman pada ketentuan rencana induk perkeretaapian, dan memenuhipersyaratan teknis prasarana perkeretaapian. . huruf yang dimaksud dengan uji dinamdwal yang ditetapkan adalah waktu yang ditentukan untuk pemeriksaan sarana perkeretaapian yang berpedoman pada buku petunjuk dan dilaksanakan secara harian, bulanan, (enam) bulanan, dan tahunlai yasa adalah tempatyang dimaksud dengan depo adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, (enam) bulanan, dan (satu) tahunan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . yang dimaksud dengan "rancang bangun adalah perencanaan, perancangan, danyang dimaksud dengan rekayasa adalah peningkatan kemampuan dan mengubah fungsi sarana perkeretaapian melalui inovasi dan modifikasi sesuai dengan persyaratan teknis, antara lain kereta penumpang menjadi kereta bagasi dan kereta rel listrik krl) menjadi kereta rel diesel elektrik (kode). cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan petak blok adalah jalan rel antara dua sinyal yang berdekatengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas adalah menghentikan semua kereta api stasiun terdekat atau membatasi kecepatan kereta api yang akan melewati lintas yang bersangkutanan awal adalah pemeriksaan dan penelitian untuk mencari dan mengumpulkan barang barang yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya tindak pidana yang mengakibatkan kecelakaan kereta api yang dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn) bidang perkeretaapian dengan secepat cepatnya dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setemp: keadaan darurat, bencana alam, atau jumlah orang yang jauh atas jumlah rata rata orang yang diangkut dan tidak tersedia kereta pada saat itu. . fasilitas minimal pelayanan penumpang, antara lain tempat duduk, lampu penerangan, kipas angin, dan toilet darurat. fasilitas khusus dapat berupa pembuatan jalan khusus stasiun dan sarana khusus untuk naik kereta apicukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan karcis adalah tanda bukti pembayaran pengguna jasa yang berbentuk lembaran kertas, karton, atau tiket elektronik. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengumuman jadwal dan tarif angkutan kepada masyarakat dapat dilakukan stasiun atau media cetak atau elektronik. huruf cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. batas waktu melapor adalah (tiga puluh) menit sebelum keberangkatan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penindakan terhadap pengguna jasa yang tidak memiliki karcis dapat didenda atau diturunkan stasiun terdekat. huruf penertiban terhadap pengguna jasa atau masyarakat dapat dilakukan bersama sama dengan aparat keamanan. huruf cukup jelas. hal hal yang membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum, antara lain: bersumber pada sarana perkeretaapian, misalnya kondisi kereta api diragukan kebaikannya untuk dioperasikan, dan bersumber luar sarana perkeretaapian, misalnya jalur longsor dan ancaman teror. yang dimaksud dengan standar pelayanan minimum adalah kondisi pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan barang khusus adalah bahan atau benda yang sifat atau bentuknya harus diperlakukan secara khusus, antara lain muatan barang curah, misalnya semen curah dan batubara, muatan barang cair, misalnya bbm dan bahan dasar gula pasir: muatan yang diletakkan atas palet: muatan kaca lembaran,, dan pengangkutan kendaraan. huruf yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan atau benda yang karenadan makhluk hidupyang menggunakan paling sedikit (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar perjanjian angkutan multimoda dengan menggunakan satu dokumen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.labuhanbatuutara wilayah provinsi sumatera utara, bahwa pembentukan kabupaten labuhanbatuutarautarautarautarautarautara. penjabat. penjabat bupati labuhanbatu utarautarautara untuk tahun anggaran berikutnya. rancangan peraturan bupati labuhanbatuutara berasal dari sebagian wilayah kabupaten labuhanbatu yang terdiri atas cakupan wilayah: kecamatan kualuh hulu, kecamatan kualuh leading, kecamatan kualuh hilir, kecamatan aek kuo:, kecamatan merbau: kecamatan ix x, kecamatan aek natas, dan kecamatan kualuh.abuhanbatu utarautara sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga batas wilayah kabupaten labuhanbatu utara mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan bandar pulau, kecamatan pulau rakyat, dan kecamatan sei kepayang kabupaten asahan dan selat malaka, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan panai hilir, kecamatan panai tengah, kecamatan bilah hilir, dan kecamatan angkatan kabupaten labuhanbatu, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan rantau utara, kecamatan bilah barat kabupaten labuhanbatu, dan kecamatan dolok sigompulon kabupaten padang lawas utara, dan d.sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kabilah kabupaten tapanuli selatan, kecamatan warga kabupaten tapanuli utara, dan kecamatan habinsaran kabupaten toba samosiutara. dengan terbentuknya kabupaten labuhanbatu utara sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten labuhanbatu . labuhanbatuabuhanbatuutara berkedudukan aek kanoman kecamatan kualuh huluj .utara dan pelantikan penjabat bupati labuhanbatuabuhanbatu utara. pemindahan . pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada kabupaten labuhanbatuutara yang berada dalam wilayah kabupaten labuhanbatu utarautara, utang piutang kabupaten labuhanbatu yang kegunaannya untuk kabupaten labuhanbatu utara, dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kabupaten labuhanbatuseptember bahwa. pembatasan ruang lingkup pemeriksaan bpk pada bidang perpajakan, pengendalian intern atas penerimaan negara bukan pajak pnb), hibah, belanja negara, aset, dan utang yang belum memadai, penganggaran dan pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan peraturan, serta pnb dan hibah pada beberapa kementerian negara lembaga yang digunakan langsung dan tidak dilaporkan pada laporan keuangandalam. dalam rangka meningkatkandan bersama dpr menyusun kriteria mengenai besaran belanja yang dapat melebihi pagu apbn apbn perubahan yang selanjutnya dilaporkan dalam rancangan undang undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan apbn. agar pemerintah melakukan penertiban penerimaan dan penggunaan pnb dan hibah, serta belanja agar didukung dengan bukti yang valid sesuai dengan ketentuan. agar pemerintah meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah sehingga dalam jangka panjang dapat menyajikan laporan statistik keuangan pemerintah government finance statistics)capacity building bagi pegawai kementerian negara lembaga dan pemerintah daerah, dan kemungkinan pengangkatannya untuk daerah yang tidak kurang mampu8. (delapan triliun dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), pengeluaran pemindahbukuan rekening panas bumi, pertambangan dan perikanan, serta rekening dana investasi rekening pembangunan daerah rdi rpd) sebesar rp265. (dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)untuk pertama kalinya selama (empat) tahun pemerintah menyusun dan menyajikan lopp, neraca pemerintah pusat per desember menunjukkan nilai kekayaan bersih yang positif. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan bpk atas lopp tahun lopp tahun dan lopp tahun terdapat sebanyak rekening yang belum dilaporkan dalam neraca kementerian negara lembaga per desember per desember dan per desember menindaklanjuti temuan pemeriksaan bpk tersebut, pemerintah telah melakukan upaya penertiban rekening. hasil penertiban rekening tersebut6. usd685. dan euro462. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ini(wtp) atau ungualified, kkl mendapat opini wajar dengan pengecualian (wdp) atau qualified, kkl mendapat opini tidak menyatakan pendapat (tmp) atau disclaimer, dan kkl mendapat opini tidak wajar (tw) atau adverse. rincian opini badan pemeriksa keuangan atas kkl tahun dan adalah sebagai berikut: nol kementerian. nah iri mal akun ear negara lembaga wtp wdp tmp wtp wdp tmp rakyat ix| |xi sekretariat negara") tx| wakil. mol kementerian. nian non arun loss negara lembaga wtp tmp tmp wakil presiden") txt departemen dalam negeri man asasi manusia sumber daya mineral man nasional dan transmigrasi perikanan umum kementerian koordinator ea opo keamanan bidang perekonomian maan bidang kesejahteraan rakyat pariwisata usaha milik negara dan teknologi lingkungan hidup dan usaha kecil menengah pemberdayaan perempuan kementerian. mol kementerian. nian non arun loss negara lembaga wtp wdp tmp wtp wdp tmp kementerian negara pendayagunaan aparatur negara kementerian negara perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional informatika mna indonesia mna cicilan bunga utang mna subsidi dan transfer nan makanan penanaman modal li pembangunan daerah tertinggal berencana nasional aan belanja lain lain perimbangan bagian anggaran dana otonomi khusus dan penyesuaian komisi nasional hak asasi esteem badan. mol kementerian. nian non arun loss negara lembaga wtp wdp tmp wtp wdp tmp geofisika lo. daa transaksi keuangan indonesia nasional penerapan teknologi antariksa nasional anna pemetaan nasional kantata nasional nuklir nasional ena negara pena maa indonesia keuangan dan pembangunan perumahan rakyat dan olah raga korupsi badan rekonstruksi dan rehabilitasi nanggroe aceh darussalam nias bagian anggaran pembayaran cicilan pokok bagian. kementerian tahun tahun negara lembaga wtp wdp tmp wtp wdp tmp bagian anggaran pembayaran cicilan pokok hutang dalam negeri bagian anggaran penerusan pinjaman bagian anggaran penyertaan modal negara komisi yudisial badan koordinasi nasional penanggulangan bencana jumlah keterangan: pada tahun bagian anggaran kepresidenan dan bagian anggaran wakil presiden tergabung dalam bagian anggaran sekretariat negara ) pada tahun laporan keuangan badan koordinasi nasional penanggulangan bencana belum diberi opini pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan cukup jelas. sistem sebagaimana dimaksud pada ini dirancang agar dapat diimplementasikan sampai tingkat satuan kerja anggar707. (tujuh ratus tujuh triliun delapan ratus enam miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan realisasi belanja negara sebesar rp757. (tujuh ratus lima puluh tujuh triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga terdapat defisit anggaran sebesar rp49. (empat puluh sembilan triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga42. (empat puluh dua triliun empat ratus lima puluh enam miliar limasehingga terdapat sisa kurang pembiayaan anggaran siapa). kpa tersebut ditutup dari saldo anggaran lebih sal) tahun anggarandikurangi dengan kpa tahun anggaranditambahyang dikelola luar mekanisme apbn. . neraca pemerintah pusat per desember menginformasikan jumlah aset sebesar rp1. (seribu enam ratus triliun dua ratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) dan kewajiban sebesar rp1. (seribu empat ratus tiga puluh triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), sehingga ekuitas dana adalah sebesar rp169. (seratus enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan juta delapan ratus lima ribu empat ratus enam puluh sembilan14. (empat belas triliun empat ratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus rp64. (minus enam puluh empat triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar rp42. (empat puluh dua triliun empat ratus lima puluh enam miliar lima ratus .dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar rp5. (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus empatpemerintah menerapkan sistem pemberian imbalan dan atau penghargaan atas pencapaian prestasi kerja kementerian negara lembaga berdasarkan tingkat akuntabilitas dan efisiensi anggaran yang dicapai. pemerintah mengenakan sanksi administratif dan atau menindaklanjuti laporan badan pemeriksa keuangan mengenai dugaan perbuatan pidana atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan. pemerintah melaporkan pelaksanaan dan dalam laporan keuangan pemerintah pusat yang dimulai pada tahun ketentuan mengenai tata cara pemberian imbalan dan atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada serta pengenaan sanksi administratif dan atau pelaporan dugaan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. dewan perwakilan rakyat dapat meminta badan pemeriksa keuangan untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut pemerintah dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud padnomor tahun pada. pada laporan realisasi apbn tahun anggaran realisasi belanja subsidi adalah sebesar rp150. yang berarti lebih besar rp45. dari apbn p sebesar rp105pembayaran subsidi energi telah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat pada rapat kerja panitia anggaran dewan perwakilan rakyat dengan pemerintahbeserta nota keuangannya pada tanggal oktober yang menyatakan bahwa pembayaran subsidi bahan bakar minyak bbm) tahun dilakukan sesuai dengan realisasi dan pemerintah dapat melakukan pembayaran subsidi listrik tahun atas pagu anggaran sesuai kemampuan keuangan negara. sementara itu, kelebihan pembayaran subsidi juga disebabkan adanya subsidi pajak pertambahan nilai ppn) dan pajak penghasilan ph) untuk pembayaran ppn bbm bersubsidi dan subsidi atas bunga global bond yang ditanggung pemerintah.alkpaterdapatdengan demikian, sal sampai dengan tahun anggaran menjadmanokwari selatan provinsi papua barat, bahwa pembentukan kabupaten manokwariokwari selatanra, a9nokwari selatan yang berada dalam wilayah kabupaten manokwari selatanmanokwari selatan, utang piutang kabupaten manokwari yang kegunaannya untuk kabupaten manokwari selatan menjadi tanggung jawab kabupaten manokwari selatan: dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kabupaten manokwarinokwariresiden republik indonesia3. (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiganokwari selatanmanokwari selatan.manokwari selatan. penjabat bupati manokwarinokwari. penjabat. a9. presiden republik indonesia penjabat bupati manokwarinokwarinokwari selatannokwarinokwari selatan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun penjabat bupati manokwarimanokwari selatan untuk tahun anggaran berikutnya. rancangan . pad ra, presiden republik indonesia rancangan peraturan bupati manokwari selatannokwarinokwari selatan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten manokwari selatan menetapkan peraturan daerah, dan bupati manokwarimanokwarinokwarimanokwari selatanmanokwari selatanmanokwari selatan selain itu juga perlu dibangunnya beberapa jembatan mengingat wilayah ini terdapat beberapa sungai yang belum dibangun jembatan sehingga akses transportasi darat tidak bisa lancar, kemudian kendala yang lainnya adalah terkait dengan listrik, yang selama ini baru dua distrik yaitu distrik oransbari dan distrik transisi yang sudah dilayani oleh perusahan listrik negara, sedangkan empat distrik lainnya belum dapat dilayani listrik oleh perusahan listrik negara. kabupaten manokwari selatan sangat berpotensi untuk dikembangkan pertanian. tanaman pangan seperti sayuran, ubi ubian, kacang kacangan, buah buahan menjadi komoditas yang dapat diandalkan wilayah kabupaten manokwari selatan selama ini, seperti distrik transisi sangat berpotensi untuk dikembangkan kakao (coklat) dan tanaman pisang, mengingat distrik ini memiliki areal perkebunan kakao seluas ha. kemudian distrik oransbari selama ini sebagai daerah penghasil beras mengingat wilayah distrik ini memiliki areal persawahan dengan jumlah areal dengan didukung irigasi yang memadai. distrik oransbari mempunyai penduduk yang heterogen mana dalam distrik ini terdapat (tiga) desa eks transmigrasi pertama kabupaten manokwari, sehingga masalah pengolahan sawah tidak asing lagi bagi penduduk distrik oransbari. kabupaten manokwari selatan memiliki potensi laut yang dapat diandalkan, wilayah laut yang ada memiliki keanekaragaman ikan yang dapat menjadi potensi penghasil perikanan daerah ini. selain penghasil perikanan, distrik mom waren memiliki wilayah kelautan yang cukup luas dengan pemandangan laut yang indah dengan beberapa teluk yang ada sekitarnya serta pemandangan bawah laut dengan berbagai jenis terumbu karang yang masih alami sehingga dapat dijadikan sebagai obyek wisata. berdasarkan hasil survei sementara yang pernah dilakukan, pada kawasan wilayah manokwari selatan memiliki jenis tambang seperti batubara yang terdapat kawasan distrik dataran isim: pts dprd mkw tanggal maret tentang persetujuan terhadap pembentukan kabupateetapan nama calon kabupaten pemekaran manokwari selatannama calon kabupaten manokwari selatan, j .manokwari selatan, keputusan. presiden republik indonesia keputusan dprd kabupatenmanokwari selatan, il. keputusan dprd kabupatenmanokwari selatan, keputusan bupati manokwari nomor: tahun tanggal maret tentang kesanggupan penyediaan dana bagi kabupaten manokwari selatan dan kabupaten pegunungan arfak sebagai daerah pemekaran, keputusan dprd kabupaten manokwari nomor:dukungan dana untuk penyelenggaraan pilkada. presiden republik indonesia keputusan bupati manokwari nomor: tahun tanggal september tentang persetujuan penetapan lokasi calon ibukota kabupaten pemekaran manokwari selatan, keputusan bupati manokwari nomor: tahun tanggal mei tentang persetujuan penetapan lokasi ibukota calodukungan dana untuk penyelenggaraan pilkadabbcc. keputusan pimpinan dprd provinsi papua barat nomor:dd. keputusan pimpinan dprd provinsi papua barat nomor:manokwari selatan provinsi papua barat, gg. keputusannokwari selatan provinsi papua barat. babi. presiden republik indonesia ggmanokwari selatan provinsi papua barat, hhmanokwari selatan provinsi papua barat, iidan ji: keputusan gubernur papua barat nomor tahunnokwari selatan. pembentukan kabupaten manokwari selatan yang merupakan pemekaran dari kabupaten manokwari terdiri atas (enam) distrik, yaitu distrik transisi, distrik oransbari, distrik nenek, distrik dataran isim, distrik mom waren, dan distrik tahta. kabupaten manokwari selatan memiliki luas wilayah keseluruhan t2. km? dengan jumlah penduduk t20. jiwa pada tahun dan (lima puluh lima) kampung. dengan terbentuknya kabupaten manokwari selatannokwari selatan. dalam melaksanakan otonomi daerah, kabupaten manokwarikampung yang masuk dalam cakupan distrik transisi adalah kampung transisi, kampung nuhuwei, kampung jambi, kampung tobu, kampung sabri, kampung yamaha, kampung agresi, kampung samawi, kampung korea, kampung lambei, kampung humor, kampung susmorof, dan kampung mambrema. huruf kampung yang masuk dalam cakupan distrik oransbari adalah kampung oransbari, kampung sidomulyo, kampung warner, kampung margorukun, kampung muara, kampung watariri, kampung wasabi, kampung warbiadi, kampung margomulyo, kampung warkwandi, kampung sindang jaya, kampung handoko, kampung keju, dan kampung wasabi ii. huruf kampung yang masuk dalam cakupan distrik nenek adalah kampung nama, kampung isi, kampung you, kampung serum, kampung banyak, kampung aryawenmoho, dan kampung nenek. huruf kampung yang masuk dalam cakupan distrik dataran isim adalah kampung isim, kampung duhugesa, kampung tubes, kampung umohousi, kampung tahta, kampung hugomot, kampung divisi, kampung penyuara, kampung desa, kampung mindermes, dan kampung sijo. huruf e. presiden republik indonesia huruf kampung yang masuk dalam cakupan distrik mom waren adalah kampung lembek, kampung nij, kampung sisi, kampung gaya baru, kampung waren, kampung gemini, dan kampung yekwandi. huruf kampung yang masuk dalam cakupan distrik tahta adalah kampung armatum, kampung reyog, kampung harus, dan kampung semesta, bupati teluk wondama,nokwarinokwarinokwarinokwari selatannokwari selatmanokwarimanokwari selatan: tahun tanggal mei dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten manokwari nomor: tahun tanggal mei serta keputusan bupati manokwari nomor tahun tanggal mei dan keputusan bupati manokwari nomor: tahun tanggal me: tahun tanggal juni dan keputusan gubernur papua barat nomor:en kay'o"ls kab. manokwari dian tanah rubuh sesaat not kaa b01ar yaaa dhan masa sea gua ana komibdar kab. pengunungan arfak uya pia kai kel gbuamiei sop, dis trik sad anggi gida ear lega tno 20an aang kata. distrik survey sdi trik transisi, tia dict nanya sana mno kka datang ted prodi papua rata aka distrik didih distrik nenek, anna nan pam distrik or: kat dataran isim "et dataran times mom waren asi" tobaitsi kab. teluk bintuni miskin: un, hanan ten xtioi ni, distrik ata, rumberpon sa) parumberpon tanpa simoni nn, aan h2 distrik song jaya sos kab. teluk wondama p5os padan: rasi provinsi ibukota kabupaten roti! uko' kabupaten peta wilayah .: batas feminitas kabupaten kota kota kecamatan kabupaten manokwari selatan batas administrasi kecamatan sigung provinsi papua barat skala nba sig @22km :5km 25m wilayah administrasi specimen tem sumber data: peta topografi skala tahun jawatan topografi peta wilayah kabupaten manokwari selatan tahun usulan pemerintahan daerah kabupaten manokwari presiden republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya kementerian sekretariat negara ttd. fmanokwari selatana9nokwari selatannokwari selatan berasal dari sebagian wilayah kabupaten manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: distrik transisi: distrik oransbari, distrik nenek, distrik dataran isim, distrik mom waren: dan distrik tahtnokwari selatan, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten manokwari dikurangi dengan wilayah kabupaten manokwari selatan sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga . fan presiden republik indonesia bagian ketiga batas wilayah kabupaten manokwari selatan mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kampung hangzhou distrik tanah rubuh kabupaten manokwari, sebelah timur berbatasan dengan pulau rumberpon kabupaten teluk wondama, sebelah selatan berbatasan dengan kampung harus, kampung armatum distrik song jaya kabupaten teluk wondama dan kampung miniseri distrik miniseri kabupaten teluk bintuni, dan sebelah barat berbatasan dengan kampung mesti, kampung seorang distrik member, kampung suami distrik anggi gida, kampung tuhubea distrik survey, kampung singedera distrik didih kabupaten pegunungan arfak, dan kampung times distrik dataran times kabupaten teluk bintunnokwarinokwari selatan. (l) dengan terbentuknya kabupaten manokwari selatan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten manokwari selatan menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten manokwari selataanokwarinokwari selatan berkedudukan bound distrik transisnokwarinokwari selatan dan pelantikan penjabat bupati manokwari selat(l) untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan kabupaten manokwarinokwarinokwari selatannokwaria9anokwarinokwarinokwarinokwari. fan pad ra,anokwari selatmanokwarinokwari selatannokwarinokwarinokwari selatannokwarnokwarif. presiden republik indonesia94. (sembilan puluh empat triliun delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah). pendapatan blu sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp25. (dua puluh lima triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima belasenam puluh miliar seratus juta rupiah). anggaran belanja negara tahun anggaran direncanakan, yang terdiri atas: anggaran. dua ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar dua juta seratus enam belas ribu rupiah). anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada termasuk pinjaman dan atau hibah luar negeri yang diterushibahkan daerah, untuk kegiatan: mass rapid transit mrt) project sebesar rp2. (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri, water resources and irrigation sector management project phase (wisma sebesar rp146. (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri, development selawat agam geothermal nad province sebesar rp54. (lima puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri, infrastructure enhancement grant ieg) sanitasi sebesar rp7. (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri, hibah air minum sebesar rp205. (dua ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri, hibah. presiden republik indonesia hibah air limbah sebesar rp29. (dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri, hibah australia indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar rp93. (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri, provincial road improvement and maintenance prim) sebesar rp122. (seratus dua puluh dua miliar rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeri, dan hibah air minum tahap sebesar rp3. (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari hibah luar negeriditetapkan paling lambat tanggal november anggaran transfer daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp592. (lima ratus sembilan puluh dua triliun lima ratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas: dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. . .triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas: dbh: dau, dan dak. dbh sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan. presiden republik indonesia dak sebagaimana dimaksud pada huruf direncan:. .dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp104. (seratus empat triliun enam ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: dana otonomi khusus: dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, dan dana penyesuaian. dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp16. (enam belas triliun seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh delapan. dana. . presiden republik indonesiaalokasi dana otonomi khusus provinsi acehalokasi dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp523. (lima ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp87. (delapan puluh tujuh triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: tunjangan profesi guru tpg) pns daerah, dana tambahan penghasilan guru dtp) pns daerah, dana insentif daerah did): dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi p2d2), dan bantuan operasional sekolah bos). rincian dana otonomi khusus dan dana penyesuaipresiden republik indonesiadalam hal terdapat dbh yang belum ditransfer kepada daerah sebagai akibat belum teridentifikasinya daerah penghasil, menteri keuangan menempatkan dbh(satu)dana insentif daerah did) sebagaimana dimaksud dalam hurufproyek pemerintah daerah dan desentralisasi p2d2) sebagaimana dimaksud dalam huruf. presiden republik indonesia dalam tahun anggaran direncanakan. alokasi subsidi bbm jenis tertentu, lpg tabung (tiga) kilogram dan lgv sebagaimana dimaksud pada sudah termasuk pembayaran perkiraan kekurangan subsidi bbm jenis tertentu dan lpg tabung (tiga) kilogram tahun anggaran sebesar rp20. (dua puluh triliun rupiah). subsidi listrik dalam tahun anggaran direncanakan. alokasi subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada sudah termasuk pembayaran perkiraan kekurangan subsidi listrik tahun sebesar rp3. (tiga triliun lima ratus miliar rupiah). subsidi pangan dalam tahun anggaran direncanak. subsidi pupuk dalam tahun anggaran direncanakan. alokasi subsidi pupuk sebagaimana dimaksud pada sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi pupuk tahun (united) sebesar rp3. (tiga triliun rupiah). subsidi benih dalam tahun anggaran direncanakan sebesar rp1. (satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah). subsidi. . presiden republik indonesiaseratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas: pso untuk penumpang angkutan kereta api sebesar rp1. (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam juta delapan ratusdelapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dan pso untuk informasi publik sebesar rp100. (seratus miliar rupiah). subsidi bunga kredit program dalam tahun anggaran direncanakan sebesar rp3. (tiga triliun dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enamtujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas: subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah ph dtp) sebesar rp3. (tiga triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan fasilitas bea masuk sebesar rp1. (satu triliundan proyeksi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, dan atau parameter subsidi energi, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. penetapan . presiden republik indonesiapresiden republik indonesia penetapan perubahan realisasi dan proyeksi parameter subsidi energi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah mendapat persetujuan komisi terkait dpr ri. untuk membantu masyarakat korban luar peta area terdampak lumpur sidoarjo dialokasikan dana pada badan penanggulangan lumpur sidoarjo bps) tahun anggaran alokasi dana sebagaimana dimaksud pada(tiga) desa desa basuki, desa kedungcangkring, dan desa perarakan), dan (sembilan) rukun tetangga (tiga)(enam puluh enam)dan. tahuntahun sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan dalam penetapan alokasi anggaran belanja kementerian negara lembaga tahun anggara(satu) program dan atau(satu) kegiatan, dan atau antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran bun), perubahan. presiden republik indonesiapendidikan direncana75. (seratus tujuh puluh lima triliun tiga ratus lima puluh empat miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh empat. presiden republik indonesia pembiayaan dalam negeri sebesar rp196. (seratus sembilan puluh enam triliun dua ratus lima puluh delapan miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif rp20. (dua puluh triliun sembilan ratus tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiadan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah view): dalam dipa. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia. . presiden republik indonesiatujuh perekonomian, nad png gap neh dia savanna jaman b. tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran rp10. (sepuluh ribu limlima koma lim,5y6 (limaujuh puluh) ribu barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai (seribu dua ratus empatlim.antapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan diterjemahkan dalam (sebelas) prioritas nasional dan (tiga) prioritas nasional lainnya. (sebelas)(tiga)negara bukan pajak pnb) dari sumber daya alam. guna mewujudkan hal dimaksud, pemerintah meningkatkanberkoordinasi dengan pemerintah daerah. ii. demi cukup jelas. alokasi untukhuruf cukup jelas. huruf b. huruf penerimaan sda non b.subsidi. subsidi pajak dtp sebesar rp4. (empat triliun tujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tiga , subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pang, dan subsidi benih sebesar rp1. (satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar delapan ratus juta94. (seratus sembilan puluh empat triliun seratus dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh limadalam pelaksanaan subsidi bbm jenis tertentu, pemerintah secara bertahap mulai tahun anggaran menerapkan pola subsidi tertutup dalam penyaluran bbm bersubsidi sebagai upaya pembatasan volume bbm bersubsidi. cukup jelas. subsidi listrik tahun didasarkan dengan pemberian margin usaha sebesar (tujuh persen) kepada pln persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi. dalam. dalam anggaran belanja lain lain apbn dicadangkan anggaran subsidi listrik sebesar rp10. (sepuluh triliun empat ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan bagian (lima persen) dari margin sebesar 7y6 (tujuh persen) yang diberikan kepada pln persero). penggunaan dana cadangan subsidi listrik tersebut melalui persetujuan badan anggaran dpr ri. cukup jelas. cukup jelasumsi dasar ekonomi makro adalah harga minyak mentah icp) dan atau nilai tukar rupiah. sedangkan yang dimaksud dengan parameter subsidi energi adalah volume konsumsi bbm bersubsidipemenuhan. .. perubahan tahun anggaran kepada dewan perwakilan rakyat. cukup jelaspendidicukup jelas. cukup jelas., sbn tetap mendukung keberlanjutan fiskal. pinjaman umkm). pmn kepada sarana multigriya finansialpanjang sektor perumahan.j danailpendapatan royalti pendapatan. presiden republik indonesia dtanah, gedung, dan bangunan . presiden republik indonesia dan banguna. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiaanggaran transfer daerah rincian dana perimbangan dana bagi hasil dbh) .1dbh pajak dbh pajak penghasilan pajak penghasilan dbh kurang bayar pajak penghasilan orang pribadi dbh orang pribadi kurang. presiden republik indonesia kurang bayar orang pribadi dbh pajak bumi dan bangunan pbb) dbh pbb murni kurang bayar dbh pbb dbh cukai hasil tembakau cht) dbh sumber daya alam sda) dbh sda minyak dan gas bumi minyak bumi dbh minyak bumi kurang bayar minyak bumi gas bumi dbh sda pertambangan umum turun tetap dbh iuran tetap murni kurang bayar iuran tetap royalti dbh royalti murni kurang bayar royalti dbh sda kehutanan provisi sumber daya hutan pdh) dbh pdh murni kurang bayar pdh turun izin usaha pemanfaatan hutan tiup) dbh tiup murni kurang bayar tiup dana reboisasi dbh dana reboisasi murni kurang bayar dana reboisasi dbh sda perikanan dbh sda pertambangan panas bumi ppb) dbh ppb murni kurang bayar dbh. presiden republik indonesia pertanian lingkungan hidupl. rincian pembiayaan anggaran rinci. presiden republik indonesialembaga pembiayaan eksporrincian pembiayaan luar negeri netokr bidang perekonomian, tno eng kong tile la. dia savanna jaman sin woyla. .dua ratus dua puluh enam triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar setujuh ratus tiga belas miliar dua ratus tig3. (lima puluh tiga triliun sembilan ratus empat belas miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas: pendapatan.1. (satu triliunnb sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan225. (dua ratus dua puluh lima triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh enam0. (empat puluh triliun rupiah). dalam. |
wa. bahwa sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undangerintahan daerahpresiden republik indonesia bagian ketig. presiden republik indonesiakabupaten kota. presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat diatur dalam peraturan dprd kabupaten kota tentang tata tertib. kota dan atau wakil bupati wakil wali kota, rapat dihadiri oleh paling sedikit (dua per da kabupaten kota dan apbd kabupaten kota, dan cc. rapat dihadiri oleh lebih dari (satu per paling sedikit (dua per presiden republik indonesia disetujui oleh lebih dari (satu per dua) jumlah anggota dprd kabupaten kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada huruf danparagraf tata tertib dan kode etik ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam peraturan dprd kabupaten kota tentang tata tertib. . presiden republik indonesia tata tertib dprd kabupaten kota ditetapkan oleh dprd kabupaten kota untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dprd kabupaten kota. paragraf larangan dan sanksicc. pegawai. presiden republik indonesia.presiden republik indonesiakabupaten kota. presiden republik indonesia. paling lama (tujuh) hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada diterima,usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada diterima, bupati wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.usul pemberhentian anggota dprd kabupaten kota dari bupati wali kota diterima. . a9, presiden republik indonesiakeputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada diterima, bupati wali kota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. gubernur . a9, presiden republik indonesia . presiden republik indonesiakabupaten kota. komisi pemilihan umum daeraha (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan dprd kabupaten kota. paling lama (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum daerah kota. paling lama kota sebagaimana dimaksud pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tata cara dan teks sumpah janji sebagaimana diatur dalam dan penggantian . presiden republik indonesiaberdasarkan . presiden republik indonesia. anggota dprd kabupaten kotakabupaten kota tentang tata tertib. bagian. presiden republik indonesia bagian keenam sistem pendukung dprd provinsi dan dprd kabupaten kota paragraf sistem pendukung dprd provinsi.susunan organisasi dan tata kerja sekretariat dprd provinsi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan perdadalamparagraf . presiden republik indonesia paragraf sistem pendukung dprd kabupaten kota.susunan organisasi dan tata kerja sekretariat dprd kabupaten kota ditetapkan dengan perdadalam kabupaten kotagian. a9, presiden republik indonesia bagian ketujuh hubungan kerja antara dprd dan kepala daerah hubungan kerja antara dprd dan kepala daerah, cc.kepala daerah secara berkala:kepala daerah. bab viii perangkat daerah bagian kesatu umum kepala daerah dan dprd dalam menyelenggarakan urusan pemerintahanbagian. presiden republik indonesia bagian kedua perangkat daerah paragraf umum perangkat daerah provinsi terdiri atas: sekretariat daerah, sekretariat dprd,provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada danhubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dan bersifat koordinatif dan fungsional. pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten kota.ibuatparagraf . a9, presiden republik indonesia paragraf pembentukan dan susunan perangkat daerah pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan perda. perda sebagaimana dimaksud pada berlaku setelah mendapat persetujuan dari menteri bagi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi perangkat daerah kabupaten kota. persetujuan menteri atautetapkan dengan perkara. paragraf sekretariat daerah sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dipimpin oleh sekretaris daerah. sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. . a9, presiden republik indonesia apabila sekretaris daerah provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah provinsi dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas persetujuan menteri. apabila sekretaris daerah kabupaten kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah kabupaten kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati wali kota ataspersetujuan menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat sekretaris daerah diatur dalam peraturan presiden. paragraf sekretariat dprd sekretariat dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dipimpin oleh sekretaris dprd. sekretaris dprdcc.. presiden republik indonesia paragraf inspektorat inspektorat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dipimpin oleh inspektur. inspektorat daerahdinasdinas sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan atas:. . presiden republik indonesia dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dipimpin oleh seorang kepala.kepala dinasbadaadan sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan atas:besar,sedang, dankecil. penentuan beban kerja badan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan cakupan tugas. . presiden republik indonesia badan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dipimpin oleh seorang kepala. kepaladaerah. kepala badankecamatanpembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada meliputi: jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa kelurahan yang menjadi cakupan, dan usia minimal kecamatan. persyaratan . presiden republik indonesia. presiden republik indonesia persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada meliputi: kesepakatan musyawarah desa dan atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain kecamatan induk, dan kesepakatan musyawarah desa dan atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain wilayah kecamatan yang akan dibentuk. kecamatdan jumlah desa kota melalui sekretaris daerah. bupati wali . . presiden republik indonesia camat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada huruf dibebankan pada apbn dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada huruf dibebankan kepada yang menugasi. camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh perangkat kecamatpelimpahan kewenangan bupati wali kota. presiden republik indonesia pelimpahan kewenangan bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah. pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf serta dibebankan pada apbd kabupaten kota. ketentuan lebih lanjut mengenai kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah. kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten kota berpedoman pada peraturan pemerintahdiangkat oleh bupatilokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang) persen dari apbd setelah dikurangi dak. untuk daerah kota yang memiliki desa, alokasi anggarandalam peraturan pemerintahangkat daerah diatur dengan peraturan pemerintah. peraturan . presiden republik indonesia peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian. pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, haruskepal. kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku secara mutasi mutans terhadap pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator bawah kepala perangkat daerah dan jabatan pengawas. kepala perangkat daerah provinsperangkat daerah kabupaten kotbertugas wilayah daerah provinsi yang bersangkutan. dalam. a9, presiden republik indonesia dalam hal wilayah daerah provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada tidak terdapat pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah kabupaten kota dapatyang bertugas wilayah daerah provinsi lain.impinan tinggi pratama instansi daerah sebagaimana diatur dalam undang undang mengenai aparatur sipil negara. kepala daerah mengangkat dan atau melantik kepala perangkat daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal kepala daerah menolak mengangkat dan atau melantik kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada menteri mengangkat dan atau melantik kepala perangkat daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat dan atau melantik kepala perangkat daerah kabupaten kota. bab perda dan perkara bagian kesatu perda paragraf. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiakepala daerah. presiden republik indonesia selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada dalam program pembentukan aragraf penyusunanaragraf . a9, presiden republik indonesia paragraf pembahasan pembahasan rancangan perda dilakukan oleh dprd bersama kepala daerah. presiden republik indonesidaerah kabupaten kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada penentuan daerah kabupaten kotakabupaten kotaperubahan . presiden republik indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register perda diatur dengan peraturan menteriaragraf . presiden republik indonesia paragraf evaluasi rancangan perda.bagian. presiden republik indonesia bagian kedua perkara paragraf umumparagraf perencanaan, penyusunan, dan penetapan perencanaan, penyusunan, dan penetapan perkara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pengundangan perkara diundangkan dalam berita daerah. pengundangan perkara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh sekretariskara yang bersangkutan. bagian ketiga pembatalan perda dan perkara gubernur wajib menyampaikan perda provinsi dan peraturan gubernur kepada menteri paling lama (tujuh) hari setelah ditetapkan. gubernur . presiden republik indonesia gubernur yang tidak menyampaikan perda provinsi dan peraturan gubernur kepada menteri sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari menteri. bupati wali kota wajibpaling lama (tujuh) hari setelah ditetapkan. bupati wali kota yang tidak. presiden republik indonesia. . presiden republik indonesia penyelenggara pemerintahansebagaimana dimaksud pada huruf dikenai kepada kepala daerah dan anggota dprddalam hal penyelenggara pemerintahan daerah provinsi ataudikenai sanksi penundaan atau pemotongan dau dan atau dbh bagi daerah bersangkutan. bagian keempat penyebarluasan program pembentukan perda dan rancangan perda dprd dan kepala daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan perda, penyusunan rancangan perda,kepala. ip, presiden republik indonesiabagian kelima penegakan perda dan perkara paragraf satuan polisi pamong prajsatuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah. paragraf pejabat penyidik. a9, presiden republik indonesiapembangunan daerah bagian kesatu umumpada. koordinasi . presiden republik indonesia.bagian kedua perencanaan pembangunan daerah. presiden republik indonesia perubahan sebagaimana dimaksud pada dapatpelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada huruf. presiden republik indonesiaencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal. dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas: ipjp: rpm, dan rkd. ipjp sebagaimana dimaksud pada. presiden republik indonesia ipjp dan rpm sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf ditetapkan dengan perda. rkd sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan perkarperda tentang rpm ditetapkan paling lama (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. ipjp, rpm, dan rkd sebagaimana dimaksud pada danipjp menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. rpm dan rkd digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. rkd menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun kua serta pas. apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan perda tentang ipjp dan rpm sebagaimana dimaksud dalam dan anggota dprd danapabila kepala daerah tidak menetapkan perkara tentang rkd sebagaimana dimaksud dalam. presiden republik indonesia bagian ketiga evaluasi rancangan perda tentang ipjp dan rpm.terima. apabila menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda provinsi tentang ipjp tidak sesuai dengan rvhpn dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum,tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan dprd serta gubernur menetapkan rancangan perda provinsi tentang ipjp menjadi perda, menteri membatalkan perda dimaksud. . presiden republik indonesiaprovinsi tentang rpm tidak sesuairpm menjadi perda, menteri membatalkan perda dimaksud.ipjp sebagaimana dimaksud padaipjp tidak sesuai. presiden republik indonesia peraturan perundang undangan yang lebih tinggiipjp menjadi perda, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan perda dimaksud.rpm sebagaimana dimaksud pada disampaikanrpm tidak sesuaibupati wali dan bupati wali kota menetapkan rancangan perda kabupaten kota tentang rpm kabupaten kota menjadi perda, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan perda dimaksud. . presiden republik indonesia perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada rpm., program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada diselaraskan dengrencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan perkara setelah rpm ditetapkan. rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dirumuskan dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rkd. rencana kerbagian. presiden republik indonesia bagian keempat pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah,menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah provinsi. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten kota. gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah provinsi. bupati wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten kota. ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri. bagian kelima pemberian insentif dan kemudahan investasi. presiden republik indonesiaab keuangan daerah bagian kesatu prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan. presiden republik indonesia dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel: menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam apbd dengan program pemerintah pusat, dan cc.bagian kedua hubungan keuangan antar daerahpinjaman dan atau hibah antar daerah, bantuan keuangan antar daerah, dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang undang. bagian. ip, presiden republik indonesia bagian ketiga pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahgian keempat pemegangsebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud padalimpahan . presiden republik indonesiketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah. urusan pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan: sendiri oleh pemerintah pusat, dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang ada daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, atau dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. instansi.lima pendapatan, belanja, dan pembiayaan paragraf pendapatan: dana keistimewaan: dan dana desa. transfer antar daerah terdiri atas: pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan.. a9, presiden republik indonesiahasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerahdana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka terdiri atas: dbh: dau, dan dak. dbh sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari: pajak, cukaidengan ketentuan peraturan perundang undangan. dbh . presiden republik indonesiamenteri teknis menetapkan daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakanteknis menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri paling lambat (enam puluh) hari setelah usulan pertimbangan dari menteri diterima. daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam perdau sebagaimana dimaksud dalama9, presiden republik indonesia dau suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. proporsi dau antara daerah provinsi dan kabupaten kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten kota. celah fiskal sebagaimana dimaksud pada merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dbh. jumlah keseluruhan dau ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah pusat menetapkan kebijakan dau dalam nota keuangan dan rancangan apbn tahun anggaran berikutnya, yangkebijakan dau republik indonesia dan dewan perwakilan daerah republik indonesia. dalam menetapkan kebijakan dau sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat mempertimbangkan daerah yang berciri kepulauan. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menetapkan alokasi dau untuk setiap daerah provinsi dan kabupaten kota setelah apbn ditetapkan. . a9, presiden republik indonesiaebijakan dak dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja pemerintah pusat. menteri teknis kepala lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakanusulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada dengan menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai dak. kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pengalokasian dak. alokasi dak sebagaimana dimaksud pada per daerah ditetapkan olehsupervisi, pemonitoran dan pengevaluasian atas penggunaan dbh, dau, dan dak diatur dalam peraturan pemerintah. dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang undang mengenai otonomi khusus. dana. presiden republik indonesia dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang undang mengenai keistimewaan. dana des. ketidakmampuan . presiden republik indonesia ketidakmampuan keuangan daerah dalam menangani bencana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. dana darurat sebagaimana dimaksud dalam pada diberikan pada tahap pascabencana. dana darurat sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat. dana darurat sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh daerah yang mengalami bencana kepada menteri. menteri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait. alokasi dana darurat kepada daerahuangdaerah yang dicatat sebagai inventaris daerah. paragraf. a9, presiden republik indonesiatentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah. ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota dprd diatur dalam peraturan pemerintah. paragraf pembiayaankepala. a9, presiden republik indonesian persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangandari menteri. perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud padaketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman daerahpersyaratan bagi daerah dalam melakukan pinjaman, penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam apbd, pengenaan sanksi dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman, persyaratan penerbitan obligasi daerah serta pembayaran bunga dan pokok obligasi, dan pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan penganggaran dalam apbd. daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. . presiden republik indonesiadadaerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara. presiden republik indonesia instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan peraturan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian. peraturan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri., dengan cara menugasi daerah kabupaten kota berdasarkan asas tugas pembantuan, atau dengan cara menugasi desa. penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan kepada desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkanpenugasan ole kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . presiden republik indonesiamenteri melakukan pengendalian atas defisit apbd provinsiparagraf. presiden republik indonesiaaragraf apbd menteri menetapkan pedoman penyusunan apbd setiap tahukepala daerah menyusun kua dan pas berdasarkan rkd sebagaimana dimaksud dalam dan diajukan kepada dprd untuk dibahas bersama. kua sertarencana. presiden republik indonesiaketentuan peraturan perundang undangan.sebagaimana dimaksud padakepala daerah sebagaimana dimaksud pada kepala daerah menyiapkan rancangan perkara tentang penjabaran apbd dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran. presiden republik indonesia. a9, presiden republik indonesiaa (tiga) hari, disampaikan kepada menteri untuk dievaluasi, dihampiri rkd, serta kua dan pas yang disepakati antara kepala daerah dan dprd. menteri melakukan rancangan peraturan gubernur dimaksud diterimamenetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan gubernur. a9, presiden republik indonesiamembatalkan seluruh atau sebagian isi perda dan peraturan gubernur dimaksud. dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi perda provinsi tentang apbd dan peraturan gubernur tentang penjabaran apbd sebagaimana dimaksud pada diberlakukan kota tentang penjabaran apbdmenjadi perda dan peraturan bupati walidalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi perda kabupaten kota tentang apbd dan peraturan bupati wali kotaparagraf . ip, presiden republik indonesia. presiden republik indonesia perkara tentang penjabaran apbd dan perkaraketentuan mengenai evaluasi rancangan perda tentang apbd dan rancangan perkara. paragrafda. presiden republik indonesiapertanggungjawaban pelaksanaan apbd. rancangan perdaprovinsi tentang apbd dan atau perda provinsi tentang perubahan apbd, peraturan gubernur tentang penjabaran apbd dan atau peraturan gubernursudketentuan lebih lanjut mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah. kementerian atau lembaga pemerintah non. hasiltanggungjawaban pelaksanaan apbd menjadi perda, menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi perda provinsi dimaksudelum ditetapkan oleh bupati wali kabupaten kota tentang apbd dan atau perda kabupaten kota tentang perubahan apbd, peraturan bupati wali kota tentang penjabaran apbd dan atau peraturan bupati wali wali kota menetapkan rancangan perda kabupaten kotakabupaten kotertanggungjawaban pelaksanaan apbd, kepala daerah menyusun dan menetapkan perkara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. rancangan perkara sebagaimana dimaksud pada. presiden republik indonesia untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada rancangan perkarparagraf evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerahajak daerah dan retribusi daerah menjadi perda, menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi perda provinsi dimaksuddalam melakukan evaluasiajak daerah dan retribusi daerahajak daerah dan retribusi daerahajak daerah dan retribusi daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi, rancangan perkara tentang penjabaran apbd, rancangan perkara tentang penjabaran perubahan apbd, dan rancangan perkara tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, serta rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah diatur dengan peraturan menteri. paragraf . presiden republik indonesia paragraf pelaksanaan tata usahaendahara umum daerahkepala daerahan dprd dapat menetapkan perda tentang: penghapusan tagihan daerah sebagian atau seluruhnya, dan penyelesaian masalah perdata. . presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjutpemerintah. bab xii bumi bagian kesatu umum daerah dapat mendirikan bumi pendirian bumi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan perda. bumi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. pendirian bumi sebagaimana dimaksud pada, dan kelayakan bidang usaha bumi yang akan dibentuk. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bumi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan pemerintah. sumber modal bumi terdiri atas: penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah. presiden republik indonesiaperusahaan umum daerahalam hal perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah. perusahaan umum daerah dapat membentuk anak perusahaan dan atau memiliki saham pada perusahaan lain. . presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum daerah diatur dalam peraturan pemerintah. laba perusahaan umum daerah ditetapkan oleh kepala daerahpada mengenai laba perusahaan umum daerah diatur dalam peraturan pemerintah.ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan pemerintah. . presiden republik indonesiabagian ketiga perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalamhal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. organ perusahaan perseroan daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan daerah diatur dalam peraturan pemerintah. perusahaan perseroan daerah dapat membentuk anak perusahaan dan atau memiliki saham pada perusahaan lain. pembentukan . presiden republik indonesia hasiltetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri. pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menentukan intensitas urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya apbd, dan luas wilayah. pemetaan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menentukan daerah yang mempunyai urusan pemerintahan pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahanyang menjadi kewenangan daerahkementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada daerah dalam pelaksancara nasionalpembinaan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada dan dikoordinasikan oleh menteri. bagian. a9, presiden republik indonesiaerusahaan perseroan daerah dapat dibubarkan. kekayaan daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan daerah yangperseroan daerah diatur dalam peraturan pemerintah. bagian keempat pengelolaan bumi pengelolaan bumi paling sedikit harus memenuhi unsur:il. perubahan bentuk hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bumi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan pemerintah. bab xiii. presiden republik indonesia bab xiii pelayanan publik bagian kesatu asas penyelenggaraan.. presiden republik indonesiapemerintah daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalamublik pemerintah daerah kepada masyarakatmaklumat pelayanan publik. presiden republik indonesia kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publikdaerah dapat me. penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan perda. pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.. dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada untuk pelanggaran yang bersifat administras oleh kepala daerah, menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati wali kota. masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada pemerintah daerah, ombudsman, dan ataumekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala daerah wajibkepala daerah yang tidakdiberikan sanksi berupa. presiden republik indonesia menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. evaluasi yang dilakukan oleh menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada dan merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan atau non fiskal kepada daerah. ketentudiatur dengan peraturan pemerintah. bab xiv partisipasi masyarakat. presiden republik indonesia, cc.a.tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,bab xv. presiden republik indonesia bab perkotaan bagian kesatu umum perkotaan adalah wilayah dengan batas batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama bidang industri dan jasa. perkotaan dapat berbentuk: kota sebagai daerah, dan kawasan perkotaan. kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: bagian daerah kabupaten, dan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung. penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk secara terencana. kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. fasilitas pelayanan perkotaan kawasan perkotaan yang terbentuk secara alami sebagaimana dimaksud dalam dan yang dibentuk secara terencana oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. fasilitas . presiden republik indonesia fasilitas pelayanan perkotaan kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam disediakan oleh badan hukum yang bersangkutan. dalam hal badan hukum menyerahkan fasilitas pelayanan perkotaan yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada kepada pemerintah daerah, penyerahannya dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar pelayanan perkotaan. ketentuan mengenai pedoman dan standar pelayanan perkotaan diatur dalam peraturan pemerintah. daerah kabupaten kota menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional. ketentuan lebih lanjut mengenai perkotaan diatur dengan peraturan pemerintah. bab xvi. presiden republik indonesia bab xvi kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara bagian kesatu kawasan khusussebagaimana dimaksud pada meliputi:: kawasan buru: kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala, kawasan cagar alam, il. kawasan cagar budaya, kawasan otorita: dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang undanganbagian. presiden republik indonesia bagian keempatgubernur dan bupati wali kota wilayah kerja masing masing. untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada gubernur dan bupati wali kota dibantu oleh instansi vertikal. dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. gubernur . presiden republik indonesia bagian kedua kawasan perbatasan negara kawasan perbatasan negara adalah kecamatan kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. kewenangan pemerintah pusat kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai wilayah negara. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk: penetapan rencana detail tata ruang, pengendalian dan izin pemanfaatan ruang, dan cc. pembangunan sarana dan prasarana kawasan. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengoordinasikpusat dibantu oleh bupati wali kota. dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada bupati wali kota menugaskan camat kawasan perbatasan. pemerintah pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan negara tetangga. kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada dan menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembentukan kecamatan kawasan perbatasan ditetapkan dengan perda kabupaten kota setelah mendapatkan persetujuan dari menteri. susunan . presiden republik indonesia susunan organisasi dan tata kerja kecamatan kawasan perbatasan serta persyaratan dan tata cara pengangkatan camat ditetapkan dengani kerja sama daerah dan perselisihan bagian kesatu: dan atau cc.. presiden republik indonesiakerja sama antar daerah kabupaten kota dari daerah . presiden republik indonesiaaragraf. presiden republik indonesiaparagraf pemantauan dan evaluasi kerja sama gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kedua perselisihan dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar daerah kabupaten kota. presiden republik indonesia dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahanketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri. bab xviii desa dalam daerah kabupaten kota dapat dibentuk desa. desa sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai desa. pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa. pendanaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada desa oleh pemerintah pusat dibebankan kepada apbn.provinsi dibebankan kepada apbd provinsi. pendanaan . presiden republik indonesiakabupaten kota dibebankan kepada apbd kabupaten kota. bab xix pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah paragraf umum pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.merintahan daerah kabupaten kota. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada secara nasional dikoordinasikan oleh menteri. paragraf pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. menteri. presiden republik indonesiamenteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerianprovinsiaragraf pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. dalam melakukan pembinagubernur sebagai wakil pemerintah pusat. presiden republik indonesiadalam kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah. dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum mampu melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat melaksanakan pembinaan kepada daerah kabupaten kota dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. paragraf pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan. pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus:dan berlandaskan pada bhinneka tunggal ika. untuk menghasilkan lulusan sebagaimana dimaksud pada metode pendidikan dan latihan kepamongprajaan dilakukan dengan menerapkan kombinasi antara pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan. paragraf . presiden republik indonesia paragraf pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi menteri melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing masing dan berkoordinasi dengan menteri. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. paragraf pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kotadalam melaksanakan pengawasdalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum mampu melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepada pemerintah pusat. bagian kedua pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah. presiden republik indonesia gubernur dan bupati wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari apbn. bupati wali kotadiatur dalam peraturan pemerintah. bagian kelima forkopimda untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forkopimda provinsi, forkopimda kabupaten kota, dan forum koordinasi pimpinan kecamatan. forkopimda provinsi, forkopimda kabupaten kota, dan forum koordinasi pimpinan kecamatan sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh gubernur untuk daerah provinsi, oleh bupati wali kota untuk daerah kabupaten kota, dan oleh camat untuk kecamatan. anggota forkopimda provinsi dan forkopimda kabupatenprovinsi, forkopimda kabupaten kotakopimda dan forum koordinasi pimpinan kecamatan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan pemerintah. bab v. presiden republik indonesiabupati wali kota sebagai kepala daerah kabupaten kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten kota. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten kota. bagian ketiga penghargaan dan fasilitasi khusus pemerintah pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun untuk bahan evaluasi.dalam hal daerah provinsi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja rendah. menteri melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja. fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada dilakukan jika penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah yang berkinerja rendah namun tidak berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas. menteri. presiden republik indonesia menteri dalam melakukan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakuk. dalam hal daerah provinsi dan daerah kabupaten kota yang sudah dibina sebagaimana dimaksud pada dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas, pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu atas biaya yang diperhitungkan dari apbd yang bersangkutan. pemerintah pusat dapat melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota yang diambil alih oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah. bab tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara instansi daerah penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara instansi daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas. ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila: tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana, disangka telahdisangka . day, presiden republik indonesia disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. penyidikan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada kepala daerah dalam jangka waktu paling lama (dua) kali (dua puluh empat) jam. masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara instansi daerah kepada aparat pengawas internal pemerintah dan atau aparat penegak hukum. aparat pengawasan internal pemerintahmelakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasarat pengawas internal pemerintahbab xxi. presiden republik indonesiadalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahanisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerahkepala daerah untuk ditetapkan dalam perkara sebagai inovasi daerahjenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan perkara. kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada menterpemerintah . presiden republik indonesia pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. dalam melakukan penilaian terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. pemerintah pusat memberikan penghargaan dan atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasiparatur sipil negara tidak dapat dipidana. ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi daerah diatur dengan peraturan pemerintah. bab xxii informasi pemerintahan daerahuatu sistem informasi pemerintahan daerah. informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup: kondisi geografis daerah, demografi. presiden republik indonesiainformasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat informasi secara nasional. informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam wajib diumumkan kepada masyarakat. selatan diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada informasi keuangan daerah wajib disampaikan kepala. presiden republik indonesia kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada dan tidak menyampaikan informasi keuangan daerahsanksi teguran tertulis (dua) kali berturut turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupab xxiii dewan pertimbangan otonomi daerah dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah. dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ber, dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, cc. dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan kementerian. . presiden republik indonesia susunan keanggotaan dewan pertimbangan otonomi daerah terdiri atas: wakil presiden selaku ketua: menteri selaku sekretaris: para menteri terkait sebagai anggota, dan perwakilan kepala daerah sebagai anggota. untuk mendukung kelancaran tugas dewan pertimbangan otonomi daerah dibentuk sekretariat. menteri selaku sekretaris memimpin sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah. sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh tenaga ahli. ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan otonomi daerah diatur dengan peraturan presiden. bab xxiv ketentuan pidana kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang undang apabila pelanggarannya bersifat pidana. bab xxv ketentuan lain lain ketentuan dalam undang undang. ip, presiden republik indonesia ketentuan mengenai evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerahtata ruang daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan perda tentang tata ruang daerah diatur dalam peraturan menteri. bab xxvi ketentuan peralihan penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum undang undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan menteri. penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas sebagaimana dimaksud padaizin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.xvii ketentuan penutup semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi daerah yang sudah ada sebelum undang undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan perda dan badan pembentukan perda, sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini. . presiden republik indonesiayang diatur berdasarkan undang undang ini dilaku. a9, presiden republik indonesia bab kewenangan daerah provinsi laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan bagian kesatu kewenangan daerah provinsi laut daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut, dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negaraantarbagian kedua daerah provinsi yang berciri kepulauan daerah provinsi yang berciri kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam laut sebagaimana dimaksud dalam selain .aerah umum hubungan pemerintah pusat dan daerah. presiden republik indonesi. presiden republik indonesiapenyelenggaraan . presiden republik indonesia penyelenggaraan pemerintahan daerahurusan pemerintahan. presiden republik indonesiakabupaten kota. peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifuntuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil pemerintah pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. karena perannya sebagai wakil pemerintah pusat maka hubungan gubernur dengan pemerintah daerah kabupaten kota bersifat hierarkis. penata. presiden republik indonesiapembentukan daerah didahului dengan masa persiapan selama (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan daerah tersebut menjadi daerah. apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan daerah persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi daerah, statusnya dikembalikan daerah induknya. apabila daerah persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi daerah, maka daerah persiapan tersebut dibentuk melalui undang undang menjadi daerah. perangkat daerah. presiden republik indonesiakeuangan daerah dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen dak untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. perddaerah. presiden republik indonesia daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada tanganuntukalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan perda, setiap perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. perda provinsi harus mendapatkan nomor register dari kementerian, sedangkan perda kabupaten kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan perda yang dibentuk oleh daerah dan sekaligus juga informasi perda secara nasional. inovasi daerah majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara daerah dalam memajukan daerahnya. perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum. pada. presiden republik indonesia tugas pembantuan. penugasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan setelah pemerintah daerah provinsi yang berciri kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang berciri kepulauan, pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan dau dan dak harus memperhatikan daerah provinsi yang berciri kepulauan. penetapan kebijakan dau sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah laut. dalam menetapkan kebijakan dak sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat harus memperhitungkan pengembangan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan. berdasarkan alokasi dau dan dak sebagaimana dimaksud pada dan daerah provinsi yang berciri kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. strategi percepatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan. dalam. presiden republik indonesia pada dasarnya perubahan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahmelalui undang undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas luasnya. melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya desentralisasaikan daerah. sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah karena setiap kementerian lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian lembaga pemerintah nonkementerian tersebut tingkat provinsi dan kabupaten kota secara nasional. sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian lembaga pemerintah nonkementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional. manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terhadap daerah daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut. sinergi pemerintah pusat dan daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. dengan cara tersebut pemerintah daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya. langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat. untuk itu setiap pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. langkah. presiden republik indonesia langkah akhir untuk memperkuat otonomi daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. untuk pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten kota. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. dikecualikan untuk kota administrasi dan kabupaten administrasi provinsi dki jakartasebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konsumen baik yang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan urusan politik luar negeri misalnya, dan sebagainya. huruf cc. presiden republik indonesia,, dan sebagainya. huruf yang dimaksud dengan urusan agama, dan sebagainya.misalnya penyelenggaraan musabagah tilawatil quran mto), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya. . presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan pemerintah pusat melaksanakan sendiri adalah apabila urusan pemerintahan absolut dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. huruf. presiden republik indonesiaggunaan garis pantai' dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah laut. batas wilayah (empat) mil. presiden republik indonesia batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah daerah yang berbatasancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengalihan urusan pemerintahan konsumen pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota atau sebaliknya. cukup jelas. cukup jelas. pedoman dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk standardisasi yang berlaku secara nasional, mempermudah penyelenggara pemerintahan daerah dan mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tanpa mengurangi otonomi daerah. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesiacukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat adalah apabila urusan pemerintahan konsumen dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerimenugasi desa dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari gubernur. presiden republik indonesia penyampaian dokumetugas pembantuan tersebut. penyampaian laporan pelaksanaalaporan pelaksanaananggaran tugas pembantuan tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan potensi dalam ketentuan ini adalah ketersediaan sumber daya daerah yang telah dan yang akan dikelola yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana percepatan luar dau dan dak sebagaimana dimaksud pada dan ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah provinsi laut sebagaimana dimaksud dalam dan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah. bab penataan daerah bagian kesatu umum dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuknasional dan daya saing daerah: dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. penataan daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. pembentukan daerah dan penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. bagian, dan keselamatan pelayaran. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufgaris pantai diperuntukkan bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah laut. cukup jelas.. cukup jelas. . presiden republik indonesia dau bagi daerah provinsi yang berciri kepulauan yang diperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan termasuk untuk daerah kabupaten kota dalam daerah provinsi yang berciri kepulauan dengan proporsi (tiga puluh persen) untuk daerah provinsi yang berciri kepulauan dan (tujuh puluh persen) untuk daerah kabupaten kota dalam daerah provinsi yang berciri kepulaupercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat adalahbagian daerah adalah satu atau lebih kecamatan dari daerah kabupaten kota yang berbeda. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf jumlah penduduk minimal yang harus dimiliki oleh daerah persiapan tidak boleh mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah penduduk daerah induk. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf batas usia minimal daerah provinsi dan kabupaten kota dihitung sejak pembentukannya dengan undang undang dan batas usia minimal kecamatan dihitung sejak dibentuknya kecamatan dengan perda kabupaten kota. . presiden republik indonesia cukup jelas. yang dimaksud dengan luas wilayah minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan adalah luas rata rata wilayah pada daerah provinsi, luas rata rata wilayah pada daerah kabupaten atau luas rata rata wilayah pada daerah kota dalam satu kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan luas wilayah daerah provinsi terkecil, daerah kabupaten terkecil atau daerah kota terkecil yang ada dalam (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi (dua). contoh: lwm ldp dpk keterangan: lwm luas wilayah minimal ldp rata rata luas wilayah daerah provinsi dalam pulau atau gugus pulau dpk luas wilayah daerah provinsi terkecil dalam pulau atau gugus pulau yang dimaksud dengan jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan adalah jumlah rata rata penduduk pada daerah provinsi, jumlah rata rata penduduk pada daerah kabupaten atau jumlah rata rata penduduk pada daerah kota dalam satu kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan jumlah penduduk daerah provinsi yang paling sedikit, jumlah penduduk daerah kabupaten yang paling sedikit atau jumlah penduduk daerah kota yang paling sedikit yang ada dalam (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi dua. contoh: jpm jpp jpp keterangan: jpm jumlah penduduk minimal jpp rata rata jumlah penduduk daerah provinsi dalam pulau atau gugus pulau jpp . presiden republik indonesia jpp jumlah penduduk daerah provinsi terkecil dalam pulau atau gugus pulau cukup jelas. yang dimaksud dengan peta dasar adalah peta dasar yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf daerah kabupaten kota yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsiprovinsi lainnya. huruf kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan kabupatenabupaten lainnya. huruf kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan kotaotakohesivitas sosial diukur dari keragaman suku, agama, dan lembaga adat. huruf yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf cukup jelas. huruf potensi unggulan daerah yang dapat dihitung dengan nilai tertentu meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan, perindustrian. sedangkan untuk potensi energi dan sumber daya mineral dihitung berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh kementerian lembaga yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi ahli yang bidangnya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengelolaan keuangan daerah diukur berdasarkan opini badan pemeriksa keuangan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf untuk calon daerah persiapan yang berciri kepulauan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur termasuk ketersediaan sarana prasarana transportasi laut. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. . presiden republik indonesia yang dimaksud dengan tata urutan dalam ketentuan ini adalah pemenuhan persyaratan secara berurutan, artinya persyaratan kedua dan berikutnya tidak dapat dilaksanakan sebelum persyaratan sebelumnya terpenuhi. yang dimaksud dengan diusulkan oleh gubernur dalam ketentuan ini dapat diartikan bahwa gubernur dapat melakukan verifikasi ulang atas usulan pembentukan daerah persiapan provinsi atau kabupaten kota yang akan diusulkan oleh gubernur yang terdahulu, untuk memutuskan jadi atau tidaknya pembentukan daerah persiapan diusulkan kepada pemerintah pusat, dewan perwakilan rakyat rakyat republik indonesia atau dewan perwakilan daerah republik indonesia. presiden republik indonesia huruf bantuan pengembangan daerah persiapan yang bersumber dari apbn disalurkan melalui dak dan atau hibmbentukan perangkat daerah persiapan dilakukan secara bertahap dengan prioritas perangkat daerah persiapan yang terkait dengan pelayanan dasar. huruf jenjang jabatan perangkat daerah persiapan setingkat lebih rendah dari jenjang jabatan perangkat daerah pada daerah induk. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. . presiden republik indonesia yang dimaksud dengan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara lain masyarakat memberikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. yang dimaksud dengan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan antara lain pengawasan atas pelayanan publik yang disampaikan melalui unit pengaduan masyarakatdalam ketentuan inibagian kedua pembentukan daerah pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam berupa: pemekaran daerah, dan penggabungan daerah. pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten kota. paragraf pemekaran daerah pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru,pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten kota. pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam meliputi: persyaratan dasar kewilayahan, dan persyaratan dasar kapasitas daerah. persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas. presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan perubahan batas wilayah daerah dalam ketentuan ini adalah penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu daerah yang tidak mengakibatkan harusnya suatupentingan strategis nasional dalam ketentuan ini adalah kepentingan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan nkri serta mempercepat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan, pulau pulau terluar, dan daerah tertentu. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesiarategi penataan daerah dalam ketentuan ini adalah langkah langkah dan rencana strategis yang harus dilakukan pemerintah pusat serta sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka penataan daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. desain besar penataan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mencakup jangka waktu tertentu. cukup jelas. . presiden republik indonesia. presiden republik indonesiayang dimaksud dengan dalam jabatan yang sama dalam ketentuan ini adalah jabatan bupati sama dengan jabatan walie. presiden republik indonesia huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasmengembangkan kehidupan demokrasi dalam ketentuan ini antara lain melakukan penyerapan aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakathurufcukup jelas. pengembangan kapasitas pemerintahan daerah merupakan upayacukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia penyampaian ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui media yang tersedia daerah dan dapat diakses oleh masyarakatk interpelasi dalam ketentuan ini adalah hak untuk meminta penjelasan kepada kepala daerah mengenai alasan alasan tidak disampaikan laporan keterangan pertanggungjawabpengurus suatu perusahaan dalam ketentuan ini milik swasta maupun milik negara daerah, atau pengurus dalam yayasulan izin bagi gubernur disampaikan kepada menteri dan usulan izin bagi bupati wali kota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. huruf cukup jelas. kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang. yang dimaksud dengan menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara daerah, atau pengurus dalam yayasdalam ketentuan iniba, dan berzina,yang dimaksud dengan diumumkan oleh pimpinan dprd dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mengambil keputusan baik oleh pimpinan dprd maupun oleh paripurna. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesiapersyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan pemerintah. batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar., paling sedikit (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten, dan cc. paling sedikit (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota. cakupan wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau pulau memuat cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: batas usia minimal daerah provinsi (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten kota (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan, dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten kota (lima) tahun terhitung sejak pembentukan. . presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan merehabilitasi dalam ketentuan ini adalah pemulihan nama baik dan pemenuhan hakit kerja adalah perangkat gubernur yang berfungsi membantu gubernur sebagai wakil pemerintah pusatdaerah provinsiprovinsi dan dilaporkan kepada menteri melalui gubernur dan temuannya kepada komisi pemilihan umum. cukup jelas. . presiden republik indonesiadaprovinsi sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang dprd provinsi. huruf c. presiden republik indonesiaprovinsiprovinsiip, presiden republik indonesia persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada parameter: geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat, dan tradisi, potensi ekonomi keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. parameter geografi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: lokasi ibu kota, hidrografi, dan cc. kerawanan bencana. parameter demografi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kualitas sumber daya manusia, dan distribusi penduduk. parameter keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tindakan kriminal umum, dan konflik sosial. parameter sosial politik, adat, dan tradisi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kohesivitas sosial, dan organisasi kemasyarakatan. parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pertumbuhan ekonomi, dan potensi unggulan daerah. parameter keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kapasitas pendapatan asli daerah induk, potensi pendapatan asli calon daerah persiapan, dan cc. pengelolaan keuangan dan aset daerah. parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas . presiden republik indonesia, serta tunjangan pemeliharaanpenentuan jumlah anggota dprd kabupaten kota untuk setiap daerah provinsi didasarkan pada jumlah penduduk daerah kabupaten kotakabupaten kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati walikota dan temuannya kepada komisi pemilihan umum. presiden republik indonesiakabupaten kotakabupaten kotakabupaten kota, sekretariat dprd kabupaten kota, partai politik, atau perguruan tinggi. huruf h. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiapresiden republik indonesia cc. aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara daerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam disusun dengan tata urutan sebagai berikut: untuk daerah provinsi meliputi: persetujuan bersama dprd kabupaten kota dengan bupati wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi, dan persetujuan bersama dprd provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. untuk daerah kabupaten kota meliputi: keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten kota, persetujuan bersama dprd kabupaten kota induk dengan bupati wali kota daerah induk, dan persetujuan bersama dprd provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten kota yang akan dibentuk. pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalamdasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan d. presiden republik indonesiapresiden republik indonesia. presiden republik indonesia kota. presiden republik indonesia cukup jelas.e. presiden republik indonesiacukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bersifat koordinatif dan fungsional adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang scukup jelas. cukup jelas. kewenangan yang dilimpahkan bupati wali kota kepada camat misalnya kebersihan kecamatan tertentu, pemadam kebakaran kecamatan tertentu dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasdiutamakan dengan cara swakelola oleh kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatomenklatur unit kerja pada setiap perangkat daerah yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan memperhatikan pertimbangcukup jelas. yang dimaksud dengan kompetensi pemerintahan antara lain mencakupkompetensi pemerintahan dibuktikan deng. presiden republik indonesia dalam hal usulan pembentukan daerah persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif,, pemerintah pusatdasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan daerah persiapan. daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan pemerintah. jangka waktu daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada adalah selama (tiga) tahun. daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala daerah persiapan. kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. kepala daerah persiapan kabupaten kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh menteri atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan pemerintah. . presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.untuk evaluasi terhadap rancangan perda provinsi tentang perubahan apbd dengan dihampiri perubahan rkd provinsi. cukup jelas. untuk evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten kota tentang perubahan apbd dengan dihampiri perubahan rkd kabupaten erlakunya perkarkara tersebutcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemotongan dau dan atau dbh bagi daerah bersangkutan sebesar uang yang sudah dipungut olehmateri pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional antara lain kecakapan berkomunikasi, negosiasi, dan tindakan posisiona. presiden republik indonesia, dan usia.memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah pemerintah daerah wajib mempedomani program nasional dalam penanganan daerah tertinggal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.terhadap pembangunan daerah provinsi mencakup seluruh daerah provinsi yang ada indonesia. pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten kota mencakup seluruh kabupaten kota yang ada daerah provinsi tersebut. . presiden republik indonesia pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah provinsi mencakup seluruh satuan kerja perangkat daerah yang ada daerah provinsi tersebut. pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten kota mencakup seluruh satuan kerja perangkat daerah yang ada daerah kabupaten kota tersebut. cukup jelas. yang dimaksud dengan sektor swasta termasuk kopeeuangan antar daerah. presiden republik indonesia bantuan keuangan daerah kabupaten kota daerah provinsinya dan atau daerah provinsi lainnya. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yanggurus badan usaha. cukup jelas. cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. sama dengan pihak ketiga. angka yang dimaksud dengan lain lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan daerah luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. huruf cukup jelas. huruf c. presiden republik indonesihuruf angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan bantuan keuanganajak bumi dan bangunan dalam ketentuan ini perkebunan, perhutanan, pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pajak bumi dan bangunan. huruf pajak penghasilan ph) dan yang diaturcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pertimbangan menteri terkait dengan penentuan batas wilayah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. daerah berciri kepulauan dipertimbangkan dengan menggunakan luas wilayah laut dalam perhitungan dau. . presiden republik indonesia pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan berasal dari: bantuan pengembangan daerah persiapan yang bersumber dari apbn, bagian pendapatan dari pendapatan asli daerah induk yang berasal dari daerah persiapan, cc. penerimaan dari bagian dana perimbangan daerah induk: dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah induk. kewajiban daerah induk terhadap daerah persiapan meliputi: membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi, cc. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila daerah persiapan ditetapkan menjadi daerah baru, dan menyiapkan dukungan dana. kewajiban daerah persiapan meliputi: menyiapkanmasyarakat daerah persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh daerah persiapontoh pendapatan bagi hasil adalahbantuan keuangan dapat diberikan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten kota, dan dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota atau sebaliknya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.. . presiden republik indonesiacukup jelas. cukup jelas. belanja untuk desa mencakup alokasi apbn untuk desa, alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten kota desa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pertimbangan menteri untuk menilai dari sisi kelayakan kegiatan dan kesesuaian urusan pemerintperubahan rkd, dan perubahan kua serta perimaan. presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas.mengenai perbankan. cukup jelas. cukup jelas. penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait lainnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. antaranya air minum, pasar, transportasi. huruf kelayakan bidang usaha bumi dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspekukan daerah adalah pemerintah pusat, badan usaha milik negara, bumi lainnya, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan perorangan. yang dimaksud denganorum komunikasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait baik secara berkala maupun insidentil penyederhanaan jenis pelayanan publik adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan menjadi (satu) jenis pelayanan yang dalamnya menampung memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut. yang. presiden republik indonesiaerahpembentukan daerah adalah penetapan status daerah pada wilayah tertentu. daerah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru. cakupan. presiden republik indonesia pemerintah pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah persiapanundang undang yang menetapkan pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada yang wilayahnya terdiri atas pulau pulau, selain memuat cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam harus memuat perincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. daerah. presiden republik indonesia yang dimaksud dengan penyederhanaan prosedur pelayanan publik adalah kepada masyarakat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ombudsman adalah sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai ombudsman republik indonesia. huruf yang dimaksud dengan penyelenggara adalah unit kerja daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. huruf yang dimaksud dengan pelaksana adalah pejabat, pegawai negeri sipil atau petugasasilitas pelayanan perkotaan meliputi fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain jalan, jembatan, penerangan jalan umum, rumah ibadah, fasilitas olah raga, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan umum adalah penyerahan fasilitas tersebut tidak membebani apbd dan atau pemerintah daerah mendapatkan kompensasi yang layak guna membiayai fasilitas sosial dan fasilitas umini antara lain kawasan bandara, kawasan pelabuhan dan kawasan sepanjang rel kereta apcukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia menugaskan camat kawasan perbatasan dimaksudkan untuk memberikan tugas kementerian lembaga pemerintah nonkementerian dalam memberikan pelayanan langsung yang dipandang tidak efisien dilaksanakan sendiri oleh kementerian lembaga pemerintah nonkementerian, sehingga dapat ditugaskan kepada camat, misalnya pelayanan keimigrasian pos lintas batas daerah terpenciaya pelaksanaan kerja sama diperhitungkan dari apbd masing masing daerahpelayanan yangugaskan dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kotapusatprovinsikabupaten kota kepada desa bukan dalam rangka penerapan asas tugas pembantuan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pembinaan teknis yang dilakukan oleh kementerian lembaga pemerintah nonkementerian misalnya diprovinsi, penguatan kapasitas pemerintah daerah provinsi, dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah provinsikabupaten kota, penguatan kapasitas pemerintah daerah kabupaten kota, dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah kabupaten kota. cukup jelas. dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan, kementerian menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengajaran adalah mencakup pemahaman terhadap teori teori pemerintahan dan otonomi daerah. pengasuhan dalam ketentuan ini ditujukan untuk pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara. pelatihan dilakukan melalui pemahaman terhadap praktik praktik penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk dalam lingkup desa, kecamatan, daerah kabupaten kota dan daerah provinsi serta kaitannya dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan tingkat nasional. . presiden republik indonesiaprovinsi, kelembagaan daerah provinsi, kepegawaian pada perangkat daerah provinsi, keuangan daerah provinsi, pembangunan daerah provinsi, pelayanan publik daerah provinsi, kerja sama daerah provinsi, kebijakan daerah provinsi, gubenur dan dprd provinsiprovinsi sesuai dengan kewenangan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian masing masing. cukup jelas.kabupaten kota, kelembagaan daerah kabupaten kota, kepegawaian pada perangkat daerah kabupaten kota, keuangan daerah kabupaten kota, pembangunan daerah kabupaten kota, pelayanan publik daerah kabupaten kota, kerja sama daerah kabupaten kota, kebijakan daerah kabupaten kota, bupati walikota dan dprd kabupaten kotakabupaten kota. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesiaprovinsiprovinsi yang dilakukan oleh inspektorat provinsikabupaten kotakabupaten kota yang dilakukan inspektorat kabupaten kotacukup jelas. yang dimaksud dengan fasilitasi khusus antara lain berupa keterlibatan pemerintah pusat secara langsung dalam perumusan dan pengarahan pelaksanaan kebijakan untuk perbaikan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan. cukup jelas. . presiden republik indonesia daerah baru harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf penggabungan daerah penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa:, dan penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru. penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan: kesepakatan daerah yang bersangkutan, atau hasil evaluasi pemerintah pusat. penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas daerah. ketentuan mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap persyaratan administratif dalam rangka penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada ketentuan mengenai persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap persyaratan kapasitas daerah dalam rangka penggabungan daerah sebagaimana dimaksud padabentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahformasi pemerintahan daerah lainnya antara lain informasi mengenai proses pembentukan perda, kepegawaian, kependudukan, dan layanan pengadaan republik indonesiaii.embagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota manajemen pendidikan penetapan standar pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan nasional pendidikan. menengah. dasar. pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan presiden republik indonesia tinggi. khusus. anak usia dini dan pendidikan nonformal. kurikulum penetapan kurikulum penetapan kurikulum muatan penetapan kurikulum nasional pendidikan lokal pendidikan menengah muatan lokal pendidikan menengah, pendidikan dan muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dasar, pendidikan anak usia khusus. dini, dan pendidikan dini, dan pendidikan nonformal. nonformal. akreditasi akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. pendidik dan tenaga pengendalian formasi pemindahan pendidik dan pemindahan pendidik dan kependidikan pendidik, pemindahan tenaga kependidikan lintas tenaga kependidikan dalam pendidik, dan daerah kabupaten kota daerah kabupaten kota. pengembangan karier dalam (satu) daerah pendidik. provinsi. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi. presiden republik indonesia perizinan pendidikan penerbitan izin perguruan penerbitan izin pendidikan penerbitan izin tinggi swasta yang menengah yang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh masyarakat. masyarakat. masyarakat. penerbitan izin penerbitan izin pendidikan penerbitan izin penyelenggaraan satuan khusus yang pendidikan anak usia pendidikan asing. diselenggarakan oleh dini dan pendidikan masyarakat. nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. bahasa dan sastra pembinaan bahasa dan pembinaan bahasa dan sastra pembinaan bahasa dan sastra indonesia. yang penuturnya lintas sastra yang penuturnyapembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota upaya kesehatan pengelolaan upaya |a. pengelolaan ukp rujukan |a. pengelolaan ukp daerah kesehatan perorangan tingkat daerah kabupaten kota dan ukp) rujukan provinsi lintas daerah rujukan tingkat daerah nasional lintas daerah kabupaten kota. kabupaten kota. provinsi. pengelolaan ukm daerah |(b. pengelolaan ukm daerah pengelolaan upaya provinsi dan rujukan kabupaten kota dan kesehatan masyarakat tingkat daerah rujukan tingkat daerah ukm) nasional dan provinsi lintas daerah kabupaten kota. rujukan nasional lintas kabupaten kota. penerbitan izin rumah daerah provinsi. penerbitan izin rumah sakit kelas dan dan penyelenggaraan sakit kelas dan fasilitas fasilitas pelayanan registrasi, akreditasi, dan pelayanan kesehatan kesehatan tingkat daerah standardisasi fasilitas tingkat daerah provinsi. kabupaten kota. pelayanan kesehatan publik dan swasta. presiden republik indonesia pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota penerbitan izin rumah sakit kelas dan fasilitas pelayanan kesehatan penanaman modal asing (pma) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional. sumber daya manusia |a. penetapan standardisasi perencanaan dan |a. penerbitan izin praktik sdm) kesehatan dan registrasi tenaga pengembangan sdm dan izin kerja tenaga kesehatan indonesia, kesehatan untuk ukm dan kesehatan. tenaga kesehatan warga ukp daerah provinsi. perencanaan dan negara asing tk wna), pengembangan sdm serta penerbitan kesehatan untuk ukm rekomendasi pengesahan dan ukp daerah rencana penggunaan kabupaten kota. tenaga kerja asing rata) dan izin mempekerjakan tenaga asing (ita). presiden republik indonesia pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kot. penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan. penetapan standar pengembangan kapasitas sdm kesehatan. perencanaan dan pengembangan sdm kesehatan untuk ukm dan ukp nasional. presiden republik indonesia pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota sediaan farmasi, alat |a. penyediaan obat, vaksin, penerbitan pengakuan penerbitan izin apotek, kesehatan, dan alat kesehatan, dan pedagang besar farmasi toko obat, toko alat makanan minuman suplemen kesehatan pbf) cabang dan cabang kesehatan dan optikal. program nasional. penyalur alat kesehatan (h. penerbitan izin usaha pengawasan ketersediaan pak) mikro obat tradisional pemerataan, dan penerbitan izin usaha kecil umat). keterjangkauan obat dan obat tradisional (kot). penerbitan sertifikat alat kesehatan. produksi alat kesehatan pembinaan dan kelas (satu) tertentu pengawasan industri, dan part kelas (satu) sarana produksi dan tertentu perusahaan sarana distribusi sediaan rumah tangga. farmasi, obat tradisional, penerbitan izin produksi alat kesehatan dan makanan dan minuman perbekalan kesehatan pada industri rumah bahan obat, bahan baku pengawasan post market alam yang terkait dengan produk makanan kesehatan. a9, presiden republik indonesia penggabungan daerah kabupaten kotapenggabungan daerah provinsisecara bersama oleh gubernur yang daerahnya akan digabungkanberdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada dan pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhusulan penggabungan daerah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, pemerintah pusat. presiden republik indonesia pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota pengawasan pre market minuman industri rumah obat, obat tradisional, tangga. kosmetika, alat kesehatan, part, dan makanan minuman. pengawasan post market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, part, dan makanan minuman. pemberdayaan pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat masyarakat bidang bidang kesehatan melalui bidang kesehatan melalui bidang kesehatan melalui kesehatan tokoh nasional dan (tokoh provinsi, kelompok tokoh kabupaten kota, internasional, kelompok masyarakat, organisasi kelompok masyarakat, masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan organisasi swadaya swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat provinsi. masyarakat dan dunia usaha dunia usaha tingkat nasional tingkat kabupaten kota. dan internasional. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota sumber daya air sda) |a. pengelolaan sda dan|a. pengelolaan sda dan |a. pengelolaan sda dan bangunan pengaman bangunan pengaman bangunan pengaman pantai pada wilayah pantai pada wilayah sungai pantai pada wilayah sungai lintas daerah lintas daerah sungai dalam (satu) provinsi, wilayah sungai kabupaten kota. daerah kabupaten kota. lintas negara, dan wilayah pengembangan dan pengembangan dan sungai strategis nasional. pengelolaan sistem irigasi pengelolaan sistem irigasi pengembangan dan primer dan sekunder pada primer dan sekunder pengelolaan sistem irigasi daerah irigasi yang luasnya pada daerah irigasi yang primer dan sekunder ha, dan luasnya kurang dari pada daerah irigasi yang daerah irigasi lintas dalam (satu) daerah luasnya lebih dari daerah kabupaten kota. kabupaten kota.presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota ll. nasional | air minum penetapan pengembangan pengelolaan dan pengelolaan dan sistem penyediaan air| pengembangan spam lintas (pengembangan spam minum spam) secara daerah kabupaten kota. daerah kabupaten kota nasional. pengelolaan dan pengembangan spam lintas daerah provinsi, dan spam untuk kepentingan strategis nasional. persamaan penetapan pengembangan pengembangan sistem dan pengembangan sistem dan sistem pengelolaan pengelolaan persamaan pengelolaan persamaan persamaan secara regional. dalam daerah nasional. kabupaten kota. pengembangan sistem pengelolaan persamaan lintas daerah provinsi presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota dan sistem pengelolaan persamaan untuk kepentingan strategis nasional. air limbah penetapan pengembangan pengelolaan dan pengelolaan dan sistem pengelolaan air pengembangan sistem air pengembangan sistem air limbah domestik secara limbah domestik regional. limbah domestik dalam nasional. daerah kabupaten kota. pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategdrainase penetapan pengembangan pengelolaan dan pengelolaan dan sistem drainase secara pengembangan sistem pengembangan sistem nasional. drainase yang terhubung (drainase yang terhubung pengelolaan dan langsung dengan sungai lintas langsung dengan sungai pengembangan sistem daerah kabupaten kota. dalam daerah drainase lintas daerah kabupaten kota. provinsi dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional. permukiman penetapan sistem penyelenggaraan infrastruktur penyelenggaraan pengembangan pada permukiman kawasan infrastruktur pada infrastruktur strategis daerah provinsi. permukiman daerah permukiman secara kabupaten kota. nasional. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman kawasan presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota .| strategis nasional. bangunan gedung penetapan bangunan penetapan bangunan penyelenggaraan bangunan gedung untuk gedung untuk kepentingan gedung wilayah daerah kepentingan strategis strategis daerah provinsi. kabupaten kota, termasuk nasional. penyelenggaraan bangunan pemberian izin mendirikan penyelenggaraan gedung untuk kepentingan bangunan imb) dan bangunan gedung untuk strategis daerah provinsi. sertifikat laik fungsi kepentingan strategis bangunan gedung. nasional dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus. penataan bangunan penetapan pengembangan penyelenggaraan penataan penyelenggaraan penataan dan lingkungannya sistem penataan bangunan dan lingkungan bangunan dan bangunan dan kawasan strategis daerah |lingkungannya daerah lingkungannya secara provinsi dan penataan kabupaten kota. nasional. bangunan dan lingkungannya penyelenggaraenataan bangunan dan kabupaten kota. lingkungannya kawasan strategis nasional. jalan pengembangan sistem penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan jaringan jalan secara provinsi. kabupaten kota. nasional. penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. jasa konstruksi penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja pelatihan tenaga ahli pelatihan tenaga terampil konstruksi percontohan. konstruksi. konstruksi. pengembangan sistem penyelenggaraan sistem penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi informasi jasa konstruksi informasi jasa konstruksi cakupan nasional. cakupan daerah provinsi. cakupan daerah penerbitan izin usahajasa konstruksi asing. penerbitan izin usaha pengembangan standar jasa konstruksi nasional kompetensi kerja dan (nonkecil dan kecil). pelatihan jasa pengawasan tertib usaha, konstruksi. tertib penyelenggaraan pengembangan pasar dan tertib pemanfaatan dan kerja sama jasa konstruksi. konstruksi luar negeri. penataan ruang penyelenggaraan penyelenggaraan penataan penyelenggaraan penataan penataan ruang wilayah ruang daerah provinsi. ruang daerah nasional. kabupaten kota. pelaksanaan kerja sama penataan ruang antarnegara. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota perumahan penyediaan rumah bagi|a. penyediaan dan |a. penyediaan dan masyarakat rehabilitasi rumah korban rehabilitasi rumah korban berpenghasilan rendah bencana provinsi. bencana kabupaten kota. mbr). fasilitasi penyediaan fasilitasi penyediaan penyediaan dan rumah bagi masyarakat rumah bagi masyarakat rehabilitasi rumah korban yang terkena relokasi yang terkena relokasi bencana nasional. program pemerintah program pemerintah fasilitasi penyediaan daerah provinsi. daerah kabupaten kota. rumah bagi masyarakat penerbitan izin yang terkena relokasi pembangunan dan program pemerintah pengembangan pusat. perumahan. pengembangan sistem penerbitan sertifikat pembiayaan perumahan kepemilikan bangunan bagi mbr. gedung (sbg). presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota kawasan permukiman penetapan sistem penataan dan peningkatan penerbitan izin kawasan permukiman. kualitas kawasan pembangunan dan penataan dan permukiman kumuh dengan pengembangan kawasan peningkatan kualitas luas (sepuluh) sampai permukiman. kawasan permukiman dengan bawah (lima penataan dan kumuh dengan luas belas) ha. peningkatan kualitas (lima belas) atau kawasan permukiman lebih. kota. prasarana, sarana, dan penyelenggaraan psu penyelenggaraan psu penyelenggaraan psu utilitas umum psu) lingkungan hunian dan permukiman. perumahan. kawasan permukiman. a9, presiden republik indonesia hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada menjadi pertimbangan bagidalam pembentukan undang undang mengenai penggabungan daerah. dalam hal penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak layak,menyampaikan penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan kepada gubernur. penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal daerah atau beberapa daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. penilaian terhadap kemampuan menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah pusat. pemerintah pusat mengajukan rancangan undang undang mengenai penggabungan daerahrancangan undang undang mengenai penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada disetujui, rancangan undang undang dimaksud ditetapkan menjadi undang undang. bagian ketiga penyesuaian daerah penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud dalam berupa: perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, cc. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, dan atau perubahan. presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota sertifikasi, kualifikasi, sertifikasi, kualifikasi, sertifikasi dan registrasi bagi sertifikasi dan registrasi bagi klasifikasi, dan klasifikasi, dan registrasi| orang atau badan hukum (orang atau badan hukum registrasi bidang bagi orang atau badan yang melaksanakan yang melaksanakan perumahan dan hukum yang melaksanakan perancangan dan perancangan dan kawasan permukiman perancangan dan perencanaan rumah serta (perencanaan rumah serta perencanaan rumah serta perencanaan psu tingkat perencanaan prasarana, perencanaan psu tingkat kemampuan menengah. sarana dan utilitas umum kemampuan besar. psu tingkat kemampuan kecil. presiden republik indonesia pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota ketenteraman dan |a. standardisasi tenaga |a. penanganan gangguan (a. penanganan gangguan ketertiban umum satuan polisi pamong ketenteraman dan ketenteraman dan praja. ketertiban umum lintas ketertiban umum dalam penyelenggaraan daerah kabupaten kota (satu) daerah pendidikan dan pelatihan, dalam (satu) daerah kabupaten kota. dan pengangkatan provinsi. penegakan perda penyidik pegawai negeri (b. penegakan perda provinsi kabupaten kota dan sipil ppn) penegakan dan peraturan gubernur. peraturan perda. pembinaan ppn provinsi. bupati walikota. pembinaan ppn kabupaten kota. bencana penanggulangan bencana penanggulangan bencana penanggulangan bencana nasional. provinsi. kabupaten kota. aa. presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota kebakaran standardisasi sarana dan penyelenggaraan pemetaan |a. pencegahan, prasarana pemadam rawan kebakaran. pengendalian, kebakaran. pemadaman, standardisasi kompetensi penyelamatan, dan dan sertifikasi tenaga penanganan bahan pemadam kebakaran. berbahaya dan beracun penyelenggaraan sistem kebakaran dalam daerah informasi kebakaran.mbagian urusan pemerintahan bidang sosial sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota pemberdayaan sosial penetapan lokasi dan |a. penerbitan izin |a. pemberdayaan sosial pemberdayaan sosial pengumpulan sumbangan kat. komunitas adat terpencil lintas daerah bh. penerbitan izin kat). kabupaten kota dalam pengumpulan sumbangan penerbitan izin (satu) daerah provinsi. dalam daerah pengumpulan pemberdayaan potensi kabupaten kota. sumbangan lintas sumber kesejahteraan pengembangan potensi daerah provinsi. sosial provinsi. sumber kesejahteraan pembinaan potensi sosial daerah sumber kesejahteraan kabupaten kota. sosialanganan warga |a. penanganan warga negara pemulangan warga negara pemulangan warga negara negara migran korban migran korban tindak migran korban tindak migran korban tindak tindak kekerasan kekerasan dari titik kekerasan dari titik demarkasi kekerasan dari titik demarkasi sampai ke|di daerah provinsi untuk demarkasi daerah daerah provinsi asal. dipulangkan daerah kabupaten kota untuk pemulihan trauma korban kabupaten kota asal. dipulangkan tindak kekerasan desa kelurahan asal. (trafficking) dalam dan luar negeri. rehabilitasi sosial rehabilitasi bekas korban rehabilitasi sosial rehabilitasi sosial penyalahgunaan napa, bukan tidak termasuk bekas bukan tidak termasuk bekas orang dengan human korban penyalahgunaan korban penyalahgunaan immunodeficiency virus napa, orang dengan human napa dan orang dengan acquired immune deficiency immunodeficiency virus human immunodeficiency syndrome. acquired immune deficiency virus acquired immune syndrome yang memerlukan deficiency syndrome yang rehabilitasi pada panti. tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang presiden republik indonesia sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota dengan hukum, perlindungan dan |a. penerbitan izin orang tua |a. penerbitan izin orang tua pemeliharaan anak anak jaminan sosial angkat untuk angkat untuk terlantar. pengangkatan anak pengangkatan anak antar bh. pendataan dan antara wni dengan wna. wni dan pengangkatan pengelolaan data fakir penghargaan dan anak oleh orang tua miskin cakupan daerah kesejahteraan keluarga tunggal. kabupaten kota. pahlawan dan perintis (b. pengelolaan data fakir kemerdekaan. miskin cakupan daerah pengelolaan data fakir provinsi miskin nasional. penanganan bencana penyediaan kebutuhan penyediaan kebutuhan dasar la. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan dan pemulihan trauma bagi dasar dan pemulihan trauma bagi korban korban bencana provinsi. trauma bagi korban bencana nasional. bencana kabupaten kota. pembuatan model penyelenggaraan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat terhadap terhadap kesiapsiagaan presiden republik indonesia sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota kesiapsiagaanbencana. bencana kabupaten kota. taman makam pemeliharaan taman makam pemeliharaan taman makam pemeliharaan taman makam pahlawan pahlawan nasional utama pahlawan nasional provinsi. pahlawan nasional dan makam pahlawan kabupaten kota. nasional dalam dan luar negeri. sertifikasi dan |a. pemberian sertifikasi akreditasi kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. pemberian akreditasi kepada lembaga kesejahteraan sosial. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja daerah sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi kabupaten kota pelatihan kerja dan|a. pengembangan sistem |a. pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan produktivitas tenaga dan metode pelatihan. berdasarkan klaster berdasarkan unit kerja penetapan standar kompetensi. kompetensi.onsultansi produktivitas |c. perizinan dan ketenagakerjaan, pada perusahaan pendaftaran lembaga ketransmigrasian, menengah. pelatihan kerja. produktivitas, dan pengukuran produktivitas konsultansi produktivitas kewirausahaan. tingkat daerah provinsi. pada perusahaan kecil. pelaksanaan pelatihan pengukuran produktivitas untuk kejuruan yang tingkat daerah bersifat strategis. kabupaten kota. r9. presiden republik indonesia daerah sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi kabupaten kota penetapan kualifikasiembangan sistem, metode, alat dan teknik peningkatan produktivitas. iltenaga |a. pelayanan antar kerja|a. pelayanan antar kerja|a. pelayanan antar kerja kerja nasional. lintas daerah daerah kabupaten kota pengantar kerja. kabupaten kota dalam penerbitan izin links penerbitan izin lembaga (satu) daerah provinsi. dalam (satu) daerah swasta links) lebih dari lebih dari (satu) daerah pengelolaan informasi (satu) daerah provinsi. kabupaten kota dalam pasar kerja dalam daerah ip, presiden republik indonesia perubahan nama ibu kota. perubahan batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan undang undang. perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bagian keempat kepentingan strategis nasional paragraf pembentukan daerah pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk daerah perbatasan, pulau pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia. pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten kota paling lama (lima) tahun. pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada harus memiliki cakupan wilayah dengan batas batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan negara kesatuan republik indonesia. pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam dikonsultasikan oleh pemerintah pusatbentukan . ho, presiden republik indonesia daerah penerbitan izin pelaksana pengelolaan informasi perlindungan tki luar penempatan tenaga kerja pasar kerja dalam (satu) negeri (pra dan purna indonesia swasta daerah provinsi. penempatan) daerah optis). perlindungan tki luar kabupaten kota. pengembangan bursa negeri (pra dan purna|e. penerbitan perpanjangan kerja dan informasi pasar penempatan) daerah ita yang lokasi kerja kerja nasional dan luar provinsi. dalam (satu) daerah negeri. pengesahan rata kabupaten kota. perlindungan tenaga kerja perpanjangan yang tidak indonesia tki) luar mengandung perubahan negeri. jabatan, jumlah tka, dan pengesahan rencana lokasi kerja dalam (satu) penggunaan tenaga kerja daerah provinsi. asing rata) baru, (f. penerbitan perpanjangan pengesahan rata ita yang lokasi kerja perubahan seperti lebih dari (satu) daerah jabatan, lokasi, jumlah kabupaten kota dalam tenaga kerja asing, dan (satu) daerah provinsi. kewarganegaraan serta presiden republik indonesia daerah sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi kabupaten kota rata perpanjangan lebih dari (satu) daerah provinsi. penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) baru dan perpanjangan ita yang lokasi kerja lebih dari (satu) daerah provinsi. hubungan industrial pengesahan peraturan pengesahan peraturan pengesahan peraturan perusahaan dan perusahaan dan perusahaan dan pendaftaran perjanjian pendaftaran perjanjian pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk kerja bersama untuk yang kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja perusahaan yang hanya mempunyai wilayah kerja lebih dari (satu) beroperasi dalam (satu) lebih dari (satu) daerah kabupaten kota dalam daerah kabupaten kota. provinsi. (satu) daerah provincegahan dan pencegahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan penyelesaian perselisihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hubungan industrial, hubungan industrial, mogok kerja dan mogok kerja dan mogok kerja dan penutupan yang penutupan perusahaan penutupan perusahaan berakibat berdampak yang berakibat berdampak daerah kabupaten kota. pada kepentingan pada kepentingan nasional internasional.awasan penetapan sistem penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan pengawasan ketenagakerjaan. ketenagakerjaan. pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kan paten kualitas hidup pelembagaan pelembagaan pug pada|a. pelembagaan pug pada perempuan pengarusutamaan gender lembaga pemerintah lembaga pemerintah pug) pada lembaga tingkat daerah provinsi. tingkat daerah pemerintah tingkat pemberdayaan perempuan kabupaten kota. nasional. bidang politik, hukum, pemberdayaan pemberdayaan sosial dan ekonomi pada perempuan bidang politik, perempuan bidang politik, organisasi kemasyarakatan hukum, sosial dan hukum, sosial dan tingkat daerah provinsi. ekonomi pada organisasi ekonomi pada organisasi penguatan dan kemasyarakatan tingkat kemasyarakatan tingkat pengembangan lembaga daerah kabupaten kota. nasional. penyedia layanan penguatan dan standardisasi lembaga pemberdayaan perempuan pengembangan lembaga penyedia layanan tingkat daerah provinsi. penyedia layanan pemberdayaan pemberdayaan perempuan. perempuan tingkat daerahrlindungan pencegahan kekerasan pencegahan kekerasan pencegahan kekerasan perempuan terhadap perempuan yang terhadap perempuan yang terhadap perempuan yang melibatkan para pihak melibatkan para pihak melibatkan para pihak lingkup nasional. lingkup daerah provinsi lingkup daerah penyediaan layanan dan lintas daerah kabupaten kota. rujukan akhir bagi kabupaten kota. penyediaan layanan bagi perempuan korban penyediaan layanan perempuan korban kekerasan yang rujukan lanjutan bagi kekerasan yang memerlukan koordinasi perempuan korban memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas kekerasan yang tingkat daerah provinsi dan memerlukan koordinasi kabupaten kota. internasional. tingkat daerah provinsi penguatan dan standardisasi lembaga dan lintas daerah pengembangan lembaga penyedia layanan kabupaten kota. penyedia layanan perlindungan perempuan. |c. penguatan dan perlindungan perempuan pengembangan lembaga tingkat daerah penyedia layanan kabupaten kota. perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi. presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah bean aten kualitas keluarga peningkatan kualitas peningkatan kualitas peningkatan kualitas keluarga dalam keluarga dalam keluarga dalam mewujudkan kesetaraan mewujudkan kesetaraan mewujudkan kesetaraan gender kg) dan hak anak gender (kg) dan hak anak gender (kg) dan hak anak tingkat nasional. tingkat daerah provinsi tingkat daerah penguatan dan dan lintas daerah kabupaten kota. pengembangan lembaga kabupaten kota. penguatan dan penyedia layanan penguatan dan pengembangan lembaga peningkatan kualitas pengembangan lembaga penyedia layanan keluarga dalam penyedia layanan peningkatan kualitas mewujudkan dan hak peningkatan kualitas keluarga dalam anak tingkat nasional. keluarga dalam mewujudkan dan hak standardisasi lembaga mewujudkan dan hak anak yang wilayah penyediaan layanan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah peningkatan kualitas kerjanya lintas daerah kabupaten kota. keluarga dalam kabupaten kota. penyediaan layanan bagi mewujudkan dan hak |(c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam anak. keluarga dalam mewujudkan dan hak mewujudkan dan hak anak ang wilayah presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah bean aten anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kerjanya lintas daerah kabupaten kota. kabupaten kota. sistem data gender dan |a. penetapan sistem data pengumpulan, pengolahan, pengumpulan, pengolahan, anak gender dan anak dalam |analisis dan penyajian data analisis dan penyajian data kelembagaan data di| gender dan anak dalam| gender dan anak dalam tingkat nasional. kelembagaan data ditingkat kelembagaan data ditingkat pengumpulan, daerah provinsi. daerah kabupaten kota. pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat nasional. pemenuhan hak anak |a. pelembagaan pha pada|a. pelembagaan pha pada|a. pelembagaan pha pada (pha) lembaga pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga pemerintah, non nonpemerintah, dan nonpemerintah, dan dunia pemerintah, dan dunia dunia usaha tingkat usaha tingkat daerah usaha tingkat daerah nasional.uatan dan penguatan dan pengembangan lembaga pengembangan lembaga pengembangan lembaga penyedia layanan penyedia layanan penyedia layanan peningkatan kualitas peningkatan kualitas peningkatan kualitas hidup anak tingkat hidup anak tingkat daerah hidup anak tingkat nasional. provinsi dan lintas daerah daerah kabupaten kota. kabupaten kota. perlindungan khusus pencegahan kekerasan pencegahan kekerasan pencegahan kekerasan anak terhadap anak yang terhadap anak yang terhadap anak yang melibatkan para pihak melibatkan para pihak melibatkan para pihak lingkup nasional dan lingkup daerah provinsi lingkup daerah lintas daerah provinsi. dan lintas daerah kabupaten kota. penyediaan layanan bagi kabupaten kota. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan |b. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan perlindungan khusus yang yang memerlukan koordinasi tingkat memerlukan koordinasi koordinasi tingkat daerah nasional dan tingkat daerah provinsi. kabupaten kota. internasional. penguatan dan penguatan danembangan lembaga pengembangan lembaga pengembangan lembaga penyedia layanan bagi penyedia layanan bagi penyedia layanan bagi anak yang memerlukan anak yang memerlukan anak yang memerlukan perlindungan khusus perlindungan khusus perlindungan khusus tingkat daerah provinsi tingkat daerah tingkat nasional dan dan lintas daerah kabupaten kota. lintas daerah provinsi. kabupaten kota. presiden republik indonesia pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan pemerintah. pemerintah pusat menyiapkan sarana dan prasarana serta penataan personel untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam kewajiban daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam mengelolapendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan dan kewajiban daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada dan dibebankan pada apbn, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut daerah persiapan. pemerintah pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang pangan pemerintah daerah provinsi daerah penyelenggaraan penyusunan strategi penyediaan infrastruktur dan penyediaan infrastruktur pangan berdasarkan kedaulatan pangan seluruh pendukung (dan seluruh pendukung kedaulatan dan nasional. kemandirian pangan pada kemandirian pangan pada kemandirian penyediaan infrastruktur berbagai sektor sesuai berbagai sektor sesuai dan seluruh pendukung kewenangan daerah provinsi. kewenangan daerah kemandirian pangan pada kabupaten kota. berbagai sektor sesuai kewenangan pemerintah pusat. penyelenggaraan pengelolaan stabilisasi penyediaan dan penyaluran penyediaan dan ketahanan pangan pasokan dan harga pangan pokok atau pangan penyaluran pangan pokok pangan pokok. lainnya sesuai dengan atau pangan lainnya pengelolaan cadangan kebutuhan daerah provinsi sesuai kebutuhan daerah pangan pokok pemerintah dalam rangka stabilisasi kabupaten kota dalam pusat. pasokan dan harga pangan. rangka stabilisasi penetapan harga pangan pengelolaan cadangan pasokan dan harga presiden republik indonesia pemerintah daerah provinsi daerah pokok pembelian pangan provinsi dan pangan. pemerintah pusat dari menjaga keseimbangan pengelolaan cadangan produsen. cadangan pangan provinsi. pangan kabupaten kota. pengendalian dan penentuan harga minimum penentuan harga pembatasan ekspor impor daerah untuk pangan lokal minimum daerah untuk pangan pokok. yang tidak ditetapkan oleh pangan lokal yang tidak penetapan target pemerintah pusat. ditetapkan oleh pencapaian konsumsi promosi pencapaian target pemerintah pusat dan pangan perkapita tahun konsumsi pangan pemerintah daerah sesuai dengan angka perkapita tahun sesuai provinsi. kecukupan gizi. dengan angka kecukupan dg. pelaksanaan pencapaian produksi pangan untuk perkapita tahun sesuai keperluan lain. dengan angka kecukupan gizi. penanganan kerawanan penetapan status krisis penyusunan peta penyusunan peta pangan pangan nasional, provinsi kerentanan dan ketahanan kerentanan dan dan kabupaten kota. pangan provinsi dan ketahanan pangan presiden republik indonesia pemerintah daerah provinsi daerah penyusunan peta kabupaten kota. kecamatan. kerentanan dan penanganan kerawanan penanganan kerawanan ketahanan pangan pangan provinsi. pangan kabupaten kota. nasional. pengadaan, pengelolaan, |c. pengadaan, pengelolaan penanganan kerawanan dan penyaluran cadangan dan penyaluran cadangan pangan nasional. pangan pada kerawanan pangan pada kerawanan pengadaan, pengelolaan pangan yang mencakup pangan yang mencakup dan penyaluran cadangan lebih dari (satu) daerah dalam daerah pangan pada kerawanan kabupaten kota dalam kabupaten kota. pangan yang mencakup (satu) daerah provinsi. lebih dari (satu) daerah provinsi. keamanan pangan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar keamanan pangan segar keamanan pangan segar. distribusi lintas negara dan distribusi lintas daerah distribusi lintas daerah kabupaten kota. provinsi. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota izin lokasi pemberian izin lokasi lintas pemberian izin lokasi lintas pemberian izin lokasi dalam daerah provinsi. daerah kabupaten kota (satu) daerah dalam (satu) daerah kabupaten kota. provinsi. pengadaan tanah pelaksanaan pengadaan penetapan lokasi pengadaan untuk kepentingan tanah untuk kepentingan |tanah untuk kepentingan umum umum. umum provinsi. sengketa tanah penyelesaian sengketa tanah penyelesaian sengketa tanah penyelesaian sengketa tanah garapan garapan lintas daerah garapan lintas daerah garapan dalam daerah provinsi. kabupaten kota dalam kabupaten kota. (satu) daerah provinsi. ganti kerugian dan penyelesaian masalah ganti penyelesaian masalah ganti penyelesaian masalah ganti santunan tanah untuk kerugian dan santunan (kerugian dan santunan tanah (kerugian dan santunan pembangunan tanah untuk pembangunan untuk pembangunan oleh tanah untuk pembangunan oleh pemerintah pusat. pemerintah daerah provinsi. oleh pemerintahsubyek dan obyek penetapan subyek dan obyek penetapan subyek dan obyek penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, redistribusi tanah, serta redistribusi tanah, serta ganti redistribusi tanah, serta serta ganti kerugian ganti kerugian tanah kerugian tanah kelebihan ganti kerugian tanah tanah kelebihan kelebihan maksimum dan maksimum dan tanah kelebihan maksimum dan maksimum dan tanah tanah absence lintas absence lintas daerah tanah absence dalam absence daerah provinsi. kabupaten kota dalam daerah kabupaten kota. (satu) daerah provinsi. tanah penetapan tanah yang penetapan tanah yang lokasinya lintas daerah lokasinya dalam daerah kabupaten kota dalam kabupaten kota. (satu) daerah provinsi. tanah kosong penyelesaian masalah penyelesaian masalah tanah kosong lintas tanah kosong dalam daerah kabupaten kota daerahinventarisasi dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong pemanfaatan tanah lintas daerah kosong dalam daerah kabupaten kota dalam kabupaten kota. (satu) daerah provinsi. izin membuka tanah penerbitan izin membuka tanah. penggunaan tanah perencanaan penggunaan perencanaan penggunaan perencanaan penggunaan tanah yang lamarannya |tanah yang lamarannya tanah yang lamarannya lintas daerah provinsi. lintask.pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota perencanaan rencana perlindungan dan apple provinsi. apple kabupaten kota. lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup apple) nasional. kajian lingkungan lhs untuk kebijakan, lhs untuk krp provinsi. lhs untuk krp hidup strategis lhs) rencana dan atau program kabupaten kota. (krp) nasional. pengendalian pencegahan, pencegahan, penanggulangan pencegahan, pencemaran dan atau penanggulangan dan dan pemulihan pencemaran penanggulangan dan kerusakan lingkungan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan pemulihan pencemaran hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah provinsi dan atau daerah kabupaten kota (lingkungan hidup dalam lintas batas negara. dalam (satu) daerah daerah kabupaten kota. provinsi. presiden republik indonesia sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota keanekaragaman pengelolaan kehati nasional. pengelolaan kehati provinsi. pengelolaan kehati kehati) kabupaten kota. bahan berbahaya dan |a. pengelolaan b3. pengumpulan limbah penyimpanan sementara beracun b3), dan pengelolaan limbah b3. lintas daerah kabupaten kota limbah b3. limbah bahan dalam (satu) daerah pengumpulan limbah berbahaya dan beracun provinsi limbah b3) dalam (satu) daerah kabupaten kota. pembinaan dan pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pengawasan terhadap terhadap usaha dan atau terhadap usaha dan atau terhadap usaha dan atau izin lingkungan dan izin kegiatan yang zim kegiatan yang izin lingkungan kegiatan yang izin perlindungan dan (lingkungan dan izin plh dan izin plh diterbitkan oleh (lingkungan dan izin plh pengelolaan lingkungan diterbitkan oleh pemerintah diterbitkan leh hidup (plh) pusat. pemerintah daerah provinsi. diterbitkan ole pemerintahgakuan keberadaan |a. penetapan pengakuan penetapan pengakuan penetapan pengakuan masyarakat hukum mha, kearifan lokal atau mha, kearifan lokal atau mha, kearifan lokal atau adat (mha), kearifan pengetahuan tradisional pengetahuan tradisional pengetahuan tradisional lokal dan hak mha yang dan hak mha terkait dan hak kearifan lokal dan hak kearifan lokal terkait dengan plh dengan plh yang berada atau pengetahuan atau pengetahuan (dua) atau lebih tradisional dan hak mha tradisional dan hak mha daerah provinsi. terkait dengan plh yang terkait dengan plh yang peningkatan kapasitas berada dua atau lebih berada daerah mha, kearifan lokal atau daerah kabupaten kota kabupaten kota. pengetahuan tradisional dalam (satu) daerah peningkatan kapasitas dan hak mha terkait provinsi. mha, kearifan lokal atau dengan plh yang berada peningkatan kapasitas pengetahuan tradisional (dua) atau lebih mha, kearifan lokal atau dan hak kearifan lokal daerah provinsi. pengetahuan tradisional atau pengetahuan dan hak kearifan lokal tradisional dan hak mha atau pengetahuan terkait dengan plh yang tradisional dan hak mha berada daerah terkait dengan plh yang kabupaten kota. berada dua atau lebih presiden republik indonesia sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi. pendidikan, pelatihan, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, dan penyuluhan pelatihan, dan penyuluhan pelatihan, dan penyuluhan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup (lingkungan hidup untuk (lingkungan hidup untuk (lingkungan hidup untuk untuk masyarakat lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan tingkat nasional. tingkat daerah provinsi. tingkat daerah kabupaten kota. penghargaan pemberian penghargaan pemberian penghargaan pemberian penghargaan lingkungan hidup (lingkungan hidup tingkat (lingkungan hidup tingkat|lingkungan hidup tingkat untuk masyarakat nasional. daerah provinsi. daerah kabupaten kota. pengaduan lingkungan penyelesaian pengaduan penyelesaian pengaduan penyelesaian pengaduan hidup masyarakat bidang plh masyarakat bidang plh masyarakat bidang plh terhadap: terhadap: terhadap: usaha dan atau kegiatan usaha dan atau kegiatan |a. usaha dan atau kegiatan yang zin lingkungan ang izin lingkungan ang izin lingkungan presiden republik indonesiaparagraf penyesuaian daerah penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibu kota. perubahan batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan undang undang. pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan pemerintah. ketentuan lebih lanjut mengenai penataan daerah diatur dengan peraturan pemerintah. bagian. presiden republik indonesia sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota dan atau izin plh dan atau izin plh dan atau izin plh diterbitkan oleh diterbitkan oleh diterbitkan oleh pemerintah pusat. pemerintah daerah pemerintah daerah usaha dan atau kegiatan provinsi. kabupaten kota. yang lokasi dan atau |b. usaha dan atau kegiatan usaha dan atau kegiatan dampaknya lintas daerah yang lokasi dan atau yang lokasi dan atau provinsi. dampaknya lintas daerah dampaknya daerah kabupaten kota. kabupaten kota. persamaan penerbitan izin penanganan sampah |a. pengelolaan sampah. insinerator pengolah tpa test regional. penerbitan izin sampah menjadi energi pendaurulangan listrik. sampah pengolahan penerbitan izin sampah, pengangkutan pemanfaatan gas metana sampah dan pemrosesan (landfill gas) untuk energi akhir sampah yang listrik tempat diselenggarakan oleh pemrosesan akhir tpa) swasta. regional oleh pihak pembinaan dan presiden republik indonesia sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota swasta. pengawasan pengelolaan pembinaan dan sampah yang pengawasan penanganan diselenggarakan oleh sampah tpa tempat pihak swasta. pengolahan sampah terpadu (test) regional oleh pihak swasta. penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota pendaftaran penduduk penetapan sistem pelayanan pendaftaran pendaftaran penduduk penduduk. secara nasional. pemberian nomor induk kependudukan nik). penetapan spesifikasi dan penyediaan bangko ktp ei. penetapan spesifikasi dan penyediaan bangko dokumen kependudukan selain bangko ktp ei. pencatatan sipil penetapan sistem pelayanan pencatatan sipil. pencatatan sipil secara nasional. penetapan spesifikasi presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota bangko dokumen pencatatan sipil. pengelolaan informasi verifikasi dan validasi pengumpulan data administrasi data kependudukan dari kependudukan. kependudukan daerah kabupaten kota. pemanfaatan dan pengelolaan dan penyajian database penyajian database kependudukan kependudukan nasional. kabupaten kota. profile kependudukan penyusunan profile penyusunan profile penyusunan profile kependudukan nasional. kependudukan provinsi. kependudukan kabupaten kota. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota penataan desa pembentukan desa penetapan susunan penyelenggaraan penataan kawasan yang bersifat kelembagaan, pengisian desa. khusus dan strategis bagi (jabatan, dan masa jabatan kepentingan nasional. kepala desa adat penerbitan kode desa berdasarkan hukum adat. berdasarkan nomor registrasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. kerja sama desa fasilitasi kerja sama antar fasilitasi kerja sama antar fasilitasi kerja sama antar desa dari daerah provinsi desa dari daerah desa dalam (satu) daerah yang berbeda. kabupaten kota yang berbedapemberdayaan lembaga pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang lembaga adat, dan bergerak bidang bergerak bidang bergerak bidang masyarakat hukum pemberdayaan desa tingkat| pemberdayaan desa dan pemberdayaan desa dan adat nasional. lembaga adat tingkat daerah lembaga adat tingkat provinsi serta pemberdayaan daerah kabupaten kota masyarakat hukum adat dan pemberdayaan yang masyarakat pelakunya masyarakat hukum adat hukum adat yang sama yang masyarakat berada lintas daerah pelakunya hukum adat kabupaten kota.residen republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota pengendalian penduduk pemajuan dan |a. pemajuan dan pemajuan dan sinkronisasi kebijakan sinkronisasi kebijakan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah penduduk. pemerintah daerah provinsi dengan penetapan perkiraan provinsi dalam rangka pemerintah daerah pengendalian penduduk pengendalian kuantitas kabupaten kota dalam secara nasional. penduduk. rangka pengendalian pemetaan perkiraan kuantitas penduduk. pengendalian penduduk pemetaan perkiraan cakupan daerah provinsi. pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten kota. keluarga berencana penyusunan desain pengembangan desain (la. pelaksanaan advokasi, kb) program dan pengelolaan program, pengelolaan dan komunikasi, informasi dan advokasi, komunikasi, pelaksanaan advokasi, edukasi (kie) informasi dan edukasi komunikasi, informasi dan pengendalian pendudukndalian penduduk edukasi (kie) pengendalian dan sesuai kearifan pengelolaan tenaga penduduk dan sesuai budaya lokal. penyuluh kb petugas kearifan budaya lokal. pendayagunaan tenaga lapangan (pkb pkb). pemberdayaan dan penyuluh kb petugas pengelolaan dan peningkatan peran serta lapangan (pkb pkb). penyediaan alat dan obat organisasi kemasyarakatan pengendalian dan kontrasepsi untuk tingkat daerah provinsi| pendistribusian kebutuhan pus nasional. dalam pengelolaan kebutuhan alat dan obat pengelolaan dan pelayanan dan pembinaan kontrasepsi serta pengendalian sistem kesehatan ber kb. pelaksanaan pelayanan informasi keluarga. daerah pemberdayaan dan kabupaten kota. peningkatan peran serta pemberdayaan dan organisasi peningkatan peran serta kemasyarakatan tingkat organisasi nasional dalam kemasyarakatan tingkat pengendalian pelayanan daerah kabupaten kota dan pembinaan kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota keluarga sejahtera pengembangan desain |a. pengelolaan pelaksanaan la. pelaksanaan program pembangunan desain program pembangunan keluarga keluarga melalui pembangunan keluarga melalui pembinaan pembinaan ketahanan melalui pembinaan ketahanan dan dan kesejahteraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. keluarga. kesejahteraan keluarga. pelaksanaan dan pemberdayaan dan (b. pemberdayaan dan peningkatan peran serta peningkatan peran serta peningkatan peran serta organisasi organisasi organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan tingkat kemasyarakatan tingkat tingkat daerah provinsi daerah kabupaten kota nasional dalam dalam pembangunan dalam pembangunan pembangunan keluarga keluarga melalui keluarga melalui melalui ketahanan dan pembinaan ketahanan dan pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga. kesejahteraan keluarga. dan kesejahteraan keluargastandardisasi pelayanan sertifikasi dan sertifikasi tenaga penyuluh kb petugas lapangan (pkb pkb). presiden republik indonesia bagian kelima desain besar penataan daerah pemerintah pusat menyusun strategi penataan daerah untuk melaksanakan penataan daerah. pemerintah pusat menyampaikan strategi penataan daerahstrategi penataan daerah sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam desain besar penataan daerah. desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu. desain besar penataan daerah dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru. desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bab vii penyelenggara pemerintahan daerah bagian kesatu umumbagian kedua asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. presiden republik indonesia o.pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan daerah sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi kabupaten kota lalu lintas dan |a. penetapan rencana |a. penetapan rencana induk |a. penetapan rencana induk angkutan jalan lla) induk jaringan lla jaringan lla provinsi. jaringan lla nasional penyediaan perlengkapan kabupaten kota. penyediaan jalan jalan provinsi. penyediaan perlengkapan perlengkapan jalan dil|c. pengelolaan terminal jalan jalan jalan nasional. penumpang tipe kabupaten kota. pengelolaan terminal pelaksanaan manajemen pengelolaan terminal penumpang tipe dan rekayasa lalu lintas penumpang tipe penyelenggaraan untuk jaringan jalan penerbitan izin terminal barang untuk provinsi. penyelenggaraan dan umum. persetujuan hasil analisis pembangunan fasilitas persetujuan dampak lalu lintas untuk parkir. penyelenggaraan jalan provinsi. pengujian berkala terminal barang untuk audit dan inspeksi kendaraan bermotor. kepentingan sendiri. keselamatan lla jalan |f. pelaksanaan manajemeksanaan uji tipe provinsi. dan rekayasa lalu lintas kendaraan bermotor. penyediaan angkutan untuk jaringan jalan penetapan lokasi dan umum untuk jasa kabupaten kota. pengoperasian atau angkutan orang dan atau persetujuan hasil analisis penutupan alat barang antar kota dalam dampak lalu lintas untuk penimbangan (satu) daerah provinsi. jalan kabupaten kota. kendaraan bermotor. penetapan kawasan audit dan inspeksi pelaksanaan akreditasi perkotaan untuk keselamatan lla unit pengujian berkala pelayanan angkutan jalan kabupaten kota. kendaraan bermotor. perkotaan yang melampaui |i. penyediaan angkutan penyelenggaraan batas (satu) daerah umum untuk jasa akreditasi lembaga kabupaten kota dalam angkutan orang dan atau pendidikan mengemudi. (satu) daerah provinsi. barang dalam daerah pelaksanaan kalibrasi|i penetapan rencana umum kabupaten kota. alat pengujian berkala jaringan trayek antarkota |j. penetapan kawasan kendaraan bermotor. dalam daerah provinsi dan perkotaan untuk pelaksanaan manajemen perkotaan yang melampaui pelayanan angkutan dan rekayasa lalu lintas batas (satu) daerah perkotaan dalam (satu)untuk jaringan jalan|j. penetapan rencana umum daerah kabupaten kota. nasional. jaringan trayek pedesaan |k. penetapan rencana persetujuan hasil yang melampaui (satu) umum jaringan trayek analisis dampak lalu daerah kabupaten dalam perkotaan dalam (satu) lintas untuk jalan (satu) daerah provinsi. daerah kabupaten kota. nasional. penetapan wilayah operasi penetapan rencana audit dan inspeksi angkutan orang dengan umum jaringan trayek keselamatan lla menggunakan taksi dalam pedesaan yang jalan nasional. kawasan perkotaan yang menghubungkan (satu) penyediaan angkutan wilayah operasinya daerah kabupaten. umum untuk jasa melampaui daerah penetapan wilayah kota kabupaten dalam angkutan orang (satu maag operasi angkutan orang dan atau barang antar (sa acara provinsi dengan menggunakan daerah kabupaten kota penerbitan zin taksi dalam kawasan antar daerah provinsi penyelenggaraan angkutan perkotaan yang wilayah serta lintas batas orang dalam trayek lintas operasinya berada dalam negara. daerah kabupaten kota daerah kabupaten kota. oo. penetapan kawasan dalam (satu) daerah penerbitan izin perkotaan untuk provinsi. penyelenggaraayanan angkutan penerbitan izin angkutan orang dalam perkotaan yang penyelenggaraan angkutan trayek perdesaan dan melampaui batas taksi yang wilayah perkotaan dalam (satu) (satu) daerah provinsi operasinya melampaui daerah kabupaten kota. dan lintas batas negara. lebih dari (satu) daerah penerbitan izin penetapan rencana kabupaten kota dalam penyelenggaraan taksi umum jaringan trayek (satu) daerah provinsi. dan angkutan kawasan antarkota antarprovinsi penetapan tarif kelas tertentu yang wilayah dan perkotaan yang ekonomi untuk angkutan operasinya berada dalam melampaui batas orang yang melayani daerah kabupaten kota. (satu) daerah provinsi trayek antarkota dalam |p. penetapan tarif kelas dan lintas batas negara. daerah provinsi serta ekonomi untuk angkutan penetapan rencana angkutan perkotaan dan orang yang melayani umum jaringan trayek perdesaan yang melampaui trayek antarkota dalam perdesaan yang (satu) daerah daerah kabupaten serta melampaui (satu) kabupaten kota dalam angkutan perkotaan dan daerah provinsi. (satu) daerah provinsi. perdesaan yang wilayah penetapan wilayah pelayanannya dalam operasi angkutan orang daerahdengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah provinsi. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas negara dan trayek lintas daerah provinsi. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang melayani: angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui (satu) daerah provinsi, presiden republik indonesia daerah sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi kabupaten kota angkutan dengan tujuan tertentu, dan angkutan pariwisata. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota antar daerah provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui daerah provinsi. presiden republik indonesia daerah (ro| sunurusan #embewtakpusat darrawpronnsi kopatenkota pelayaran penerbitan izin usaha|a. penerbitan izin usaha|a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan angkutan laut bagi badan angkutan laut bagi badan usaha yang melakukan usaha yang berdomisili usaha yang berdomisili kegiatan pada lintas dalam wilayah dan dalam daerah pelabuhan antar daerah beroperasi pada lintas kabupaten kota dan provinsi dan pelabuhan antar daerah beroperasi pada lintas internasional. kabupaten kota dalam pelabuhan daerah penerbitan izin trayek wilayah daerah provinsi. kabupaten kota. penyelenggaraan penerbitan izin usaha |b. penerbitan izin usaha angkutan sungai dan angkutan laut pelayaran angkutan laut pelayaran danau untuk kapal yang rakyat bagi orang rakyat bagi orang melayani trayek antar perorangan atau badan perorangan atau badan daerah provinsi dan atau usaha yang berdomisili usaha yang berdomisili antarnegara. dan yang beroperasi pada dan yang beroperasi pada penetapan lintas lintas pelabuhan antar lintas pelabuhan dalam penyeberangan dan daerah kabupaten kota daerah kabupaten kota. persetujuan dalam daerah provinsi, |c. penerbitan izin usaha pengoperasian kapal yang pelabuhan antar daerah penyelenggaraan terletak pada jaringan provinsi, dan pelabuhan angkutan sungai dan ho, presiden republik indonesia daerah sah saman teman saman yaaa jalan nasional, jaringan internasional. danau sesuai dengan jalur kereta api nasional, |c. penerbitan izin trayek domisili orang dan atau antar negara penyelenggaraan angkutan perseorangan warga atau lintas sungai dan danau untuk negara indonesia atau penyeberangan antar kapal yang melayani trayek badan usaha. negara dan atau antar antar daerah penerbitan izin trayek daerah provinsi. kabupaten kota dalam penyelenggaraan penetapan lintas daerah provinsi yang angkutan sungai dan penyeberangan dan bersangkutan. danau untuk kapal yang persetujuan penetapan lintas melayani trayek dalam pengoperasian untuk penyeberangan dan daerah kabupaten kota kapal yang melayani persetujuan pengoperasian yang bersangkutan. penyeberangan antar kapal antar daerah |e. penerbitan izin usaha daerah provinsi dan atau kabupaten kota dalam penyelenggaraan antar negara. daerah provinsi yang angkutan penyeberangan penerbitan izin usaha terletak pada jaringan sesuai dengan domisili jasa terkait berupa jalan provinsi dan atau badan usaha. pengelolaan kapal, jaringan jalur kereta api|f penetapan lintas perantara jual beli provinsi. penyeberangan dan presiden republik indonesia daerah sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi kabupaten kota dan atau sewa kapal, |e. penetapan lintas persetujuan keagenan kapal dan awak penyeberangan dan pengoperasian kapal kapal. persetujuan pengoperasian dalam daerah penetapan tarif angkutan untuk kapal yang melayani kabupaten kota yang laut dalam negeri untuk penyeberangan lintas terletak pada jaringan penumpang kelas pelabuhan antar daerah jalan kabupaten kota ekonomi. kabupaten kota dalam dan atau jaringan jalur penetapan tarif angkutan (satu) daerah provinsi. kereta api penyeberangan penerbitan izin usaha jasa kabupaten kota. penumpang kelas terkait berupa bongkar |g. penetapan lintas ekonomi dan kendaraan muat barang, jasa penyeberangan dan beserta muatannya pada pengurusan transportasi, persetujuan lintas penyeberangan angkutan perairan pengoperasian untuk antar negara dan antar pelabuhan, penyewaan kapal yang melayani daerah provinsi. peralatan angkutan laut penyeberangan dalam penetapan lokasi atau peralatan jasa terkait daerah kabupaten kota. pelabuhan. dengan angkutan jau penerbitan izin usaha mandiri, dan penetapan rencana induk kem jasa terkait dengan dan dlr dkp as. perawatan dan perbaikan presiden republik indonesia daerah suku rusak #emmamanyusan parrakprounsi karupatbukota pelabuhan utama, dan |g. penetapan tarif angkutan kapal. pelabuhan pengumpul. penyeberangan penetapan tarif angkutan pembangunan, penumpang kelas ekonomi penyeberangan penerbitan izin dan kendaraan beserta penumpang kelas pembangunan dan muatannya pada lintas ekonomi dan kendaraan pengoperasian pelabuhan penyeberangan antar beserta muatannya pada utama dan pelabuhan daerah kabupaten kota lintas penyeberangan pengumpul. dalam daerah provinsi. dalam daerah pembangunan dan |h. penetapan rencana induk kabupaten kota. penerbitan izin pelabuhan dan dlr dkp |j. penetapan rencana induk sungai dan danau yang pelabuhan pengumpan dan dlr dkp melayani trayek regional. pelabuhan pengumpan antarnegara dan atau |i. pembangunan, penerbitan lokal. antar daerah provinsi. izin pembangunan dan|k. penetapan rencana induk il. penerbitan izin lokasi, pengoperasian pelabuhan dan dlr dkp untuk membangun dan pengumpan regional. pelabuhan sungai dan mengoperasikan terminal |j. pembangunan dan danau. khusus. penerbitan izin pelabuhan pembangunan, penerbitan izin usaha sungai dan danau yang penerbitan izin presiden republik indonesiabagian ketiga kepala daerah dan wakil kepala daerah paragraf kepala daerahr9. presiden republik indonesia daerah sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi kabupaten kota badan usaha pelabuhan melayani trayek lintas pembangunan dan pelabuhan utama dan daerah kabupaten kota pengoperasian pelabuhan pelabuhan pengumpul. dalam (satu) daerah pengumpan lokal. penerbitan izin provinsi. pembangunan dan pengembangan penerbitan izin usaha penerbitan izin pelabuhan untuk badan usaha pelabuhan pembangunan dan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan pengoperasian pelabuhan pelabuhan pengumpul. regional. sungai dan danau. oo. penerbitan izin penerbitan izin in. penerbitan izin usaha pengoperasian pelabuhan pengembangan pelabuhan badan usaha pelabuhan selama jam untuk untuk pelabuhan pelabuhan pengumpul pelabuhan utama dan pengumpan regional. lokal. pelabuhan pengumpul. penerbitan izin |o. penerbitan izin penerbitan izin pekerjaan pengoperasian pelabuhan pengembangan pengerukan wilayah selama jam untuk pelabuhan untuk perairan pelabuhan pelabuhan pengumpan pelabuhan pengumpan utama dan pelabuhan regional. lokal. pengumpul. penerbitan izin pekerjaan penerbitan izin penerbitan izin pekerjaan pengerukan wilayah pengoperasian pelabuhan presiden republik indonesia daerah sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi kabupaten kota reklamasi wilayah perairan pelabuhan selama jam untuk perairan pelabuhan pengumpan regional. pelabuhan pengumpan utama dan pelabuhan |o. penerbitan izin reklamasi lokal. pengumpul. wilayah perairan penerbitan izin pekerjaan penerbitan izin pelabuhan pengumpan pengerukan wilayah pengelolaan terminal regional. perairan pelabuhan untuk kepentingan penerbitan izin pengumpan lokal. sendiri teks) dalam pengelolaan terminal |r. penerbitan izin reklamasi dlr dkp pelabuhan untuk kepentingan sendiri wilayah perairan utama dan pelabuhan (teks) dalam pelabuhan pengumpan pengumpul. dlr dkp pelabuhan lokal. penyelenggaraan pengumpan regional. penerbitan izin keselamatan dan pengelolaan terminal makanan perayaan. untuk kepentingan bea dukungan sendiri teks) dalam maritim. dlr dkp pelabuhan pengumpan lokalrbangan pengaturan, pengendalian penerbitan izin mendirikan dan pengawasan kegiatan bangunan tempat penerbangan sipil. pendaratan dan lepas landas helikopter. perkeretaapian penetapan rencana induk |a. penetapan rencana induk |a. penetapan rencana induk perkeretaapian nasional. perkeretaapian provinsi. perkeretaapian penerbitan izin usaha, |(b. penerbitan izin usaha, izin kabupaten kota. izin pembangunan dan pembangunan dan izin |b. penerbitan izin usaha, izin operasi prasarana operasi prasarana izin pembangunan dan perkeretaapian umum perkeretaapian umum izin operasi prasarana yang jaringan jalurnya yang jaringan jalurnya perkeretaapian umum melintasi batas daerah melintasi batas daerah yang jaringan jalurnya provinsi kabupaten kota. dalam (satu) daerah penetapan jaringan jalur (c. penetapan jaringan jalur kabupaten kota. kereta api yang kereta api yang |c. penetapan jaringan jalur jaringannya melebihi jaringannya melebihi kereta api yang wilayah (satu) daerah wilayah (satu) daerah jaringannya dalam provinsi. kabupaten kota dalam (satu) daerah presiden republik indonesia daerah sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi kabupaten kota pengujian prasarana (satu) daerah provinsi. kabupaten kota. perkeretaapian. penetapan kelas stasiun |d. penetapan kelas stasiun penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada untuk stasiun pada untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api jaringan jalur kereta api jaringan jalur kereta api provinsi. kabupaten kota. nasional. penerbitan izin operasi|e. penerbitan izin operasi penerbitan izin usaha sarana perkeretaapian sarana perkeretaapian dan izin operasi sarana umum yang jaringan umum yang jaringan perkeretaapian umum jalurnya melintasi batas jalurnya melintasi batas yang jaringan jalurnya daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah melintasi batas daerah dalam (satu) daerah kabupaten kota. provinsi. provinsi. penetapan jaringan pengujian sarana penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian perkeretaapian. pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur pada jaringan jalur perkeretaapian perkeretaapian provinsi.ringan penerbitan izin pengadaan penerbitan izin pelayanan perkeretaapian atau pembangunan pengadaan atau pada jaringan jalur perkeretaapian khusus, izin pembangunan perkeretaapian nasional operasi, dan penetapan perkeretaapian khusus, angkutan orang dan tarif yang jaringannya melebihi penetapan jalur kereta angkutan barang. (satu) daerah api khusus yang akreditasi badan hukum kabupaten kota dal manan salam atau lembaga pengujian (satu) daerah provinsi. daerah kabupaten kota. prasarana dan sarana perkeretaapian. sertifikasi tenaga perawatan prasarana dan saranar9lur kereta api khusus yang jaringannya melebihi (satu) daerah provinsi dan batas wilayah negara. presiden republik indonesia pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota penyelenggaraan, pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan sumber daya, dan perangkat perangkat pos, serta pos, serta informatika. informatika informasi dan pengelolaan informasi dan pengelolaan informasi dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik komunikasi publik komunikasi publik komunikasi publik pemerintah pusat serta pemerintah daerah provinsi. pemerintah daerah informasi strategis nasional kabupaten kota. dan internasional. aplikasi informatika penetapan nama domain pengelolaan nama domain ja. pengelolaan nama domain dan sub domain bagi yang telah ditetapkan oleh yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah pusat pemerintah pusat dan sub pemerintah pusat dan sub dan pemerintah daerah. domain lingkup domain lingkup pengelolaan nama domain pemerintah daerah pemerintah daerah instansi penyelenggaraegara. pengelolaan e government (b. pengelolaan e government pengelolaan e government| lingkup pemerintah lingkup pemerintahoperasi, usaha kecil, dan menengah sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota badan hukum koperasi |a. pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi. pengumuman badan hukum koperasi berita negara republik indonesia. izin usaha simpan |a. penerbitan izin usaha| penerbitan izin usaha| penerbitan izin usaha pinjam simpan pinjam untuk simpan pinjam untuk simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah koperasi dengan wilayah koperasi dengan keanggotaan lintas keanggotaan lintas wilayah keanggotaan daerah provinsi. daerah kabupaten kota dalam daerah penerbitan izin dalam (satu) daerah kabupaten kota. pembukaan kantor provinsi.cabang, cabang penerbitan izin pembukaan kantor pembantu dan kantor kas pembukaan kantor cabang, cabang koperasi simpan pinjam cabang, cabang pembantu pembantu dan kantor untuk koperasi dengan dan kantor kas koperasi kas koperasi simpan wilayah keanggotaan simpan pinjam untuk pinjam untuk lintas daerah provinsi. koperasi dengan wilayah koperasi dengan keanggotaan lintas wilayah keanggotaan daerah kabupaten kota dalam daerah dalam (satu) daerah kabupaten kota. provinsi. pengawasan dan |a. pemeriksaan dan pemeriksaan dan pemeriksaan dan pemeriksaan pengawasan koperasi pengawasan koperasi pengawasan koperasi yang wilayah yang wilayah yang wilayah keanggotaannya lintas keanggotaannya keanggotaan dalam daerah provinsi. lintas daerah daerah kabupaten kota. pemeriksaan dan kabupaten kota dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi (satu) daerah provinsi. pengawasan koperasi simpan pinjam unit pemeriksaan dan simpan pinjam unit simpan pinjam koperasi pengawasan koperasi simpan pinjam koperasi presiden republik indonesia sumpah janjiketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang undang. paragraf wakil kepala daerah kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam dapatwakilaragraf . presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota yang wilayah simpan pinjam unit yang wilayah keanggotaannya lintas simpan pinjam koperasi keanggotaan dalam daerah provinsi. yang wilayah daerah kabupaten kota. keanggotaannya lintas daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi. penilaian kesehatan penilaian kesehatan koperasi penilaian kesehatan koperasi penilaian kesehatan koperasi ksp usp koperasi simpan pinjam unit simpan simpan pinjam unit simpan simpan pinjam unit simpan pinjam koperasi yang pinjam koperasi yang wilayah pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya keanggotaannya lintas daerah wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi. kabupaten kota dalam dalam daerah (satu) daerah provinsi. kabupaten kota. pendidikan dan latihan pendidikan dan latihan pendidikan dan latihan pendidikan dan latihan pengoperasian pengoperasian bagi koperasi pengoperasian bagi koperasi pengoperasian bagi koperasi yang wilayah yang wilayah lintas daerah yang wilayah keanggotaan keanggotaannya lintas kabupaten kota dalam dalam daerah daerah provinsi. (satu)pemberdayaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi perlindungan koperasi yang perlindungan koperasi yang perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas keanggotaannya lintas daerah keanggotaannya dalam daerah provinsi. kabupaten kota dalam daerah kabupaten kota. (satu) daerah provinsi. pemberdayaan usaha pemberdayaan usaha pemberdayaan usaha kecil pemberdayaan usaha mikro menengah, usaha kecil, menengah dilakukan melalui yang dilakukan melalui yang dilakukan melalui dan usaha mikro pendataan, kemitraan, pendataan, kemitraan, pendataan, kemitraan, umkm) kemudahan perijinan, kemudahan perijinan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan penguatan kelembagaan dan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para koordinasi dengan para koordinasi dengan para pemangku kepentingan. pemangku kepentingan. pemangku kepentingan. pengembangan umkm pengembangan usaha pengembangan usaha kecil pengembangan usaha mikro menengah dengan orientasi dengan orientasi peningkatan dengan orientasi peningkatan skala usaha skala usaha menjadi usaha peningkatan skala usaha menjadi usaha besar. menengah. menjadi usaha kecil. presiden republik indonesia r.pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota pengembangan iklim|a. penetapan bidang usaha|a. penetapan pemberian penetapan pemberian penanaman modal yang tertutup dan bidang fasilitas insentif bidang fasilitas insentif bidang usaha yang terbuka penanaman modal yang penanaman modal yang dengan persyaratan. menjadi kewenangan menjadi kewenangan penetapan pemberian| daerah provinsi. daerah kabupaten kota. fasilitas insentif bidang|b. pembuatan peta potensi|b. pembuatan peta potensi penanaman modal yang| investasi provinsi. investasi kabupaten kota. menjadi kewenangan pemerintah pusat. pembuatan peta potensi investasi nasional. pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah ukm) bekerja sama dengan investorkerja sama penanaman|a. penyelenggaraan kerja modal sama internasional dengan negara lain dalam rangka kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang penanaman modal. penyelenggaraan kerja sama antara pemerintah pusat dengan lembaga perbankan nasional internasional dan dunia usaha nasional internasional. mengkoordinasikan penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya luarromosi penanaman penyelenggaraan promosi penyelenggaraan promosi penyelenggaraan promosi modal penanaman modal yang penanaman modal yang penanaman modal yangpelayanan penanaman|a. pelayanan penanaman pelayanan perizinan dan| pelayanan perizinan dan modal modal yang ruang|nonperizinan secara terpadu|nonperizinan secara terpadu lingkupnya lintas daerah (satu pintu: (satu) pintu bidang provinsi. penanaman modal yang|penanaman modal yang pelayanan penanaman ruang lingkupnya lintas menjadi kewenangan daerah modal terkait dengan| daerah kabupaten kota: kabupaten kota. sumber daya alam yang| penanaman modal yang tingkat risiko kerusakan peraturan perundang lingkungan yang tinggi. undangan menjadi pelayanan penanaman kewenangan daerah modal pada bidang provinsi. industri yang merupakan prioritas tinggi pada skalapelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. pelayanan penanaman modal asing. pengendalian pengendalian pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan penanaman (penanaman modal yang|penanaman modal yang| penanaman modal yang modaldata dan sistem pengelolaan data dan pengelolaan data dan informasi pengelolaan data dan informasi penanaman (informasi perizinan dan|perizinan dan nonperizinan |informasi perizinan dan modal nonperizinan penanaman penanaman modal yang| nonperizinan yang modal yang terintegrasi|terintegrasi pada tingkat |terintegrasi pada tingkat secaraepemudaan dan olahraga sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota kepemudaan penyadaran, penyadaran, penyadaran, pemberdayaan, dan pemberdayaan, dan pemberdayaan, dan pengembangan pemuda pengembangan pemuda pengembangan pemuda dan kepemudaan dan kepemudaan terhadap dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor pemuda pelopor provinsi, terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha wirausaha muda, dan kabupaten kota, muda berprestasi, dan pemuda kader provinsi. wirausaha muda pemula, pemuda kader nasional. pemberdayaan dan dan pemuda kader pemberdayaan dan pengembangan organisasi kabupaten kota. pengembangan organisasi kepemudaan tingkat pemberdayaan dan kepemudaan tingkat daerah provinsi. pengembangan organisasi nasional. kepemudaan tingkat kerja sama kepemudaan daerah kabupaten kota. internasional. presiden republik indonesia sub bidang pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota keolahragaan pembinaan dan pembinaan dan pembinaan dan pengembangan olahraga pengembangan olahraga pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan pada jenjang pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi pendidikan yang menjadi pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kewenangan daerah kewenangan daerah pusat. provinsi. kabupaten kota. penyelenggaraan penyelenggaraan kejuaraan penyelenggaraan kejuaraan olahraga olahraga tingkat daerah kejuaraan olahraga tingkat nasional dan provinsi. tingkat daerah internasional. pembinaan dan kabupaten kota. pembinaan dan pengembangan olahraga (c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. pengembangan olahraga prestasi tingkat pembinaan dan prestasi tingkat daerah internasional. pengembangan organisasi provinsi. pembinaan dan olahraga tingkat daerah pembinaan dan pengembangan organisasi provinsi. pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional. olahraga tingkatkerja sama keolahragaan pembinaan dan internasional. pengembangan olahraga rekreasi. kepramukaan pembinaan dan pembinaan dan pembinaan dan pengembangan organisasi pengembangan organisasi pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kepramukaan tingkat daerah kepramukaan tingkat nasional. provinsi. daerah kabupaten kota. kerja sama kepramukaan internasional. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang statistik sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota statistik dasar penyelenggaraan statistik dasar. statistik sektoral penyelenggaraan statistik penyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah sektoral lingkup daerah provinsi. kabupaten kota. presiden republik indonesia cakupan wilayah adalah daerah kabupaten kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten kohubungan keuangan antara pemerintah pusat desiden republik indonesia paragraf tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang persandian sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota persandian untuk penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan pengamanan informasi persandian untuk persandian untuk persandian untuk pengamanan informasi pengamanan informasi pengamanan informasi pemerintah pusat. pemerintah daerah pemerintah daerah penetapan pola hubungan provinsi. kabupaten kota. komunikasi sandi antar penetapan pola hubungan penetapan pola hubungan kementerian lembaga, komunikasi sandi antar komunikasi sandi antar antara pemerintah pusat perangkat daerah provinsi. perangkat daerah dengan daerah provinsi kabupaten kota. dan daerah kabupaten kota. pengelolaan kunci sandi. akreditasi dan akreditasi lembaga sertifikasi pendidikan dan pelatihan sandertifikasi sumber daya manusia sandi. penerbitan sertifikasi peralatan sandi. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota kebudayaan pengelolaan kebudayaan pengelolaan kebudayaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat yang masyarakat pelakunya yang masyarakat pelakunya lintas daerah lintas daerah pelakunya dalam daerah provinsi. kabupaten kota dalam kabupaten kota. perlindungan hak (satu) daerah provinsi. pelestarian tradisi yang kekayaan intelektual pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya hki) komunal bidang masyarakat penganutnya dalam daerah kebudayaan. lintas daerah kabupaten kota. pelestarian tradisi yang kabupaten kota dalam pembinaan lembaga adat masyarakat penganutnya (satu) daerah provinsi. yang penganutnya dalam lintas daerah provinsi. pembinaan lembaga adat daerah kabupaten kota. pembinaan lembaga yang penganutnya lintas kepercayaan terhadap daerah kabupaten kota tuhan yang maha esrfilman nasional pembinaan perfilman nasional. kesenian tradisional pembinaan kesenian yang pembinaan kesenian yang pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas masyarakat pelakunya lintas masyarakat pelakunya daerah provinsi. daerah kabupaten kota. dalam daerah kabupaten kota. sejarah pembinaan sejarah nasional. pembinaan sejarah lokal| pembinaan sejarah lokal provinsi. kabupaten kota. cagar budaya registrasi nasional cagar la. penetapan cagar budaya penetapan cagar budaya budaya. peringkat provinsi. peringkat penetapan cagar budaya (b. pengelolaan cagar budaya kabupaten kota. peringkat nasional. peringkat provinsi. pengelolaan cagar budaya pengelolaan cagar budaya |(c. penerbitan izin membawa peringkat peringkat nasional. cagar budaya luar kabupaten kota. penerbitan izin membawa daerah provinsi. penerbitan izin membawa presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota cagar budaya luar cagar budaya luar negeri. daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi. permusuhan penerbitan register pengelolaan museum provinsi. pengelolaan museum museum. kabupaten kota. pengelolaan museum nasional. warisan budaya pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang perpustakaan sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota pembinaan penetapan standar dan pengelolaan perpustakaan |a. pengelolaan perpustakaan perpustakaan akreditasi perpustakaan. tingkat daerah provinsi. tingkat daerah pengelolaan kebudayaan gemar kabupaten kota. perpustakaan tingkat membaca tingkat daerah (b. kebudayaan gemar nasional. provinsi. membaca tingkat daerah kebudayaan gemar kabupaten kota. membaca tingkat nasional. pelestarian koleksi pelestarian karya cetak pelestarian karya cetak la. pelestarian naskah kuno nasional dan naskah dan karya rekam koleksi dan karya rekam koleksi milik daerah kuno nasional. daerah daerah provinsi. kabupaten kota. penerbitan katalog induk penerbitan katalog induk |b. pengembangan koleksi nasional dan bibliografi daerah dan bibliografi budaya etnis nusantara nasional. daerah. yang ditemukan oleh pelestarian naskah kuno pelestarian naskah kuno pemerintah daerah dan pengembalian milikaskah kuno dari luar pengembangan koleksi negeri. budaya etnis nusantara pengembangan koleksi yang ditemukan oleh budaya etnis nusantara pemerintah daerah yang berasal dari luar provinsi. negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah pusat. sertifikasi pustakawan penyelenggaraan sertifikasi dan akreditasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pendidikan dan pelatihan pelatihan perpustakaan perpustakaan. presiden republik indonesia x.pembagian urusan pemerintahan bidang kearsipan sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota pengelolaan arsip pengelolaan arsip dinamis pengelolaan arsip dinamis pengelolaan arsip dinamis lembaga negara, bumn, pemerintah daerah pemerintah daerah dan perguruan tinggi provinsi dan bumi kabupaten kota dan negeri. provinsi. bumi kabupaten kota. pengelolaan arsip statis pengelolaan arsip statis pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh yang diciptakan oleh yang diciptakan oleh lembaga negara pusat pemerintah daerah pemerintahan daerah dan daerah, bumn, provinsi, bumi provinsi, kabupaten kota, bumi organisasi perusahaan swasta yang kabupaten kota, kemasyarakatan tingkat cabang usahanya lebih perusahaan swasta yang nasional, organisasi dari (satu) daerah kantor usahanya dalam politik tingkat nasional, kabupaten kota dalam (satu) daerah tokoh nasional dan (satu) daerah provinsi, kabupaten kota, perusahaan swasta yang organisasi kemasyarakatan organisasi presiden republik indonesia kabupaten kota memiliki arsip bernilai tingkat daerah provinsi, kemasyarakatan tingkat guna sejarah yang cabang organisasi politik tingkat daerah kabupaten kota, usahanya lebih dari daerah provinsi, tokoh organisasi politik tingkat (satu) daerah provinsi. masyarakat tingkat daerah daerah kabupaten kota, pengelolaan laporan dan provinsi. pemerintahan desa dan salinan otentik naskah |(c. pengelolaan simpul tokoh masyarakat tingkat asli arsip terjaga dari jaringan dalam sign daerah kabupaten kota. lembaga negara, melalui jika pada tingkat pengelolaan simpul pemerintah daerah, dan provinsi. jaringan dalam sign perguruan tinggi negeri, melalui jika pada tingkat bumn, dan bumi. kabupaten kota. pengelolaan informasi kearsipan dalam sign melalui jika. presiden republik indonesia pan pena edan para propanol buparem koma kabupaten kota pelindungan dan |a. persetujuan tertulis pemusnahan arsip di|a. pemusnahan arsip penyelamatan arsip jadwal retensi arsip jra) lingkungan pemerintah lingkungan pemerintah lembaga negara, daerah provinsi yang daerah kabupaten kota pemerintah daerah, memiliki retensi bawah yang memiliki retensi bumn, bumi dan (sepuluh) tahun. bawah (sepuluh) perguruan tinggi negeri. pelindungan dan tahun. persetujuan tertulis penyelamatan arsip akibat pelindungan dan pemusnahan arsip bencana yang berskala penyelamatan arsip lingkungan lembaga provinsi. akibat bencana yang negara, pemerintah penyelamatan arsip berskala kabupaten kota. daerah perangkat daerah provinsi |(c. penyelamatan arsip provinsi kabupaten kota, yang digabung dan atau perangkat daerah perguruan tinggi negeri, dibubarkan, dan kabupaten kota yang bumn, perguruan tinggi pemekaran daerah digabung dan atau swasta dan perusahaan kabupaten kota. dibubarkan, serta swasta yang kegiatannya melakukan autentikasi pemekaran kecamatan presiden republik indonesia. presiden republik indonesia kabupaten kota dibiayai dari anggaran arsip statis dan arsip hasil dan desa kelurahan. negara atau bantuan luar alih media yang dikelola melakukan autentikasi negeri yang memiliki oleh lembaga kearsipan arsip statis dan arsip retensi sekurang provinsi. hasil alih media yang kurangnya paling sedikit melakukan pencarian arsip dikelola oleh lembaga (sepuluh) tahun. statis yang pengelolaannya kearsipan pelindungan dan menjadi kewenangan kabupaten kota. penyelamatan arsip daerah provinsi yang melakukan pencarian akibat bencana yang dinyatakan hilang dalam arsip statis yang berskala nasional. bentuk daftar pencarian pengelolaannya menjadi penyelamatan arsip arsip. kewenangan daerah lembaga negara yang kabupaten kota yang digabung dan atau dinyatakan hilang dalam dibubarkan. bentuk daftar pencarian arsip. presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsinasional. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. akreditasi dan akreditasi kearsipan sertifikasi terhadap penyelenggaraan kearsipan pada lembaga negara, pemerintahan presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota daerah, perguruan tinggi, bumn, dan bumi. akreditasi terhadap lembaga penyelenggara jasa kearsipan, pendidikan kearsipan, dan diklat kearsipan. sertifikasi arsiparis yang mengikuti uji kompetensi. penetapan tunjangan profesi arsiparis. formasi arsiparis penetapan hasil analisis kebutuhan arsiparrizinan penerbitan izin penggunaan penerbitan izin penggunaan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup arsip yang bersifat tertutup arsip yang bersifat tertutup yang disimpan anri. yang disimpan lembaga yang disimpan lembaga kearsipan daerah provinsi. kearsipan daerah kabupaten kota. presiden republik indonesia pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota kelautan, pesisir, dan |a. pengelolaan ruang laut di| pengelolaan ruang laut pulau pulau kecil atas mil dan strategis sampai dengan mil nasional. luar minyak dan gas bumi. penerbitan izin penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut pemanfaatan ruang laut nasional. bawah mil luar penerbitan izin minyak dan gas bumi. pemanfaatan jenis dan| pemberdayaan masyarakat genetik (plasma nutfah) pesisir dan pulau pulau ikan antarnegara. kecil. penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secarkawasan konservasi. database pesisir dan pulau pulau kecil. perikanan tangkap pengelolaan pengelolaan penangkapan pemberdayaan nelayan penangkapan ikan ikan wilayah laut kecil dalam daerah wilayah laut atas sampai dengan mil. kabupaten kota. mil. penerbitan izin usaha| pengelolaan dan estimasi stok ikan perikanan tangkap untuk penyelenggaraan tempat nasional dan jumlah kapal perikanan pelelangan ikan tpi). tangkapan ikan yang berukuran atas diperbolehkan (jtb). sampai dengan gt. penerbitan izin usaha|c. penetapan lokasi perikanan tangkap pembangunan serta untuk: pengelolaan pelabuhan kapal perikanan perikanan provinsi. berukuran atas |d. penerbitan izin pengadaan gross tonase gt), kapal penangkap ikan dan presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota dan kapal pengangkut ikan bawah gross dengan ukuran atas tonase gt) yang sampai dengan menggunakan modal gt. asing dan atau |e. pendaftaran kapal tenaga kerja asing. perikanan atas penetapan lokasi sampai dengan gt. pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran atas gt. pendaftaran kapal presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota perikanan budidaya sertifikasi dan izin edar penerbitan iup bidang| penerbitan iup bidang obat dan pakan ikan. pembudidayaan ikan yang pembudidayaan ikan penerbitan izin usahanya lintas daerah yang usahanya dalam pemasukan ikan dari kabupaten kota dalam (satu) daerah luar negeri dan (satu) daerah provinsi. kabupaten kota. pengeluaran ikan hidup pemberdayaan usaha dari wilayah republik kecil pembudidayaan indonesia. ikan. penerbitan izin usaha pengelolaan perikanan iup) bidang pembudidayaan ikan. pembudidayaan ikan lintas daerah provinsi dan atau yang menggunakan tenaga kerjasumber pengawasan sumber daya pengawasan sumber daya daya kelautan dan kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan perikanan atas mil, strategis sampai dengan mil. nasional dan ruang laut tertentu. pengolahan dan |a. standardisasi dan penerbitan izin usaha pemasaran sertifikasi pengolahan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. hasil perikanan lintas daerah penerbitan izin kabupaten kota dalam pemasukan hasil (satu) daerah provinsi. perikanan konsumsi dan nonkonsumsi dalam wilayah republik indonesia. penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanrovinsi dan lintas negara. karantina ikan, penyelenggaraan karantina pengendalian mutu dan |ikan, pengendalian mutu keamanan hasil dan keamanan hasil perikanan perikanan. pengembangan sdm |a. penyelenggaraan masyarakat kelautan penyuluhan perikanan dan perikanan nasional. akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. peningkatan kapasitas sdm masyarakat kelautan dan perikanan. presiden republik indonesiabertanggung jawab kepada kepala daerah.epala daerah dan atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta olehberhentikan sementara selama (tiga) bulan. dalam. presiden republik indonesia pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota destinasi pariwisata penetapan daya tarik|a. pengelolaan daya tarik |a. pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis wisata provinsi. wisata kabupaten kota. pariwisata, dan destinasi pengelolaan kawasan pengelolaan kawasan pariwisata. strategis pariwisata strategis pariwisata pengelolaan daya tarik provinsi. kabupaten kota. wisata nasional. pengelolaan destinasi |c. pengelolaan destinasi pengelolaan kawasan pariwisata provinsi. pariwisata nasional. usaha pariwisata lintas |d. penetapan tanda daftar daerah kabupaten kota usaha pariwisata pengelolaan destinasi dalam (satu) daerah kabupaten kota. pariwisata nasional. provinsi. penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah provinsi. r9. presiden republik indonesiapresiden republik indonesia aa.pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota sarana pertanian standardisasi, dan |a. pengawasan peredaran pengawasan penggunaan pengawasan sarana pertanian. sarana pertanian. mutu formula sarana bh. penerbitan sertifikasi dan pengelolaan sdg hewan pertanian. pengawasan peredaran dalam daerah penetapan kebutuhan benih tanaman. kabupaten kota. sarana pertanian. pengelolaan sdg hewan |(c. pengawasan mutu dan penetapan standar mutu yang terdapat pada lebih peredaran benih bibit benih bibit, sumber daya dari (satu) daerah ternak dan tanaman genetik sdg) hewan kabupaten dalam (satu) pakan ternak serta pakan (rumpun galur ternak). daerah provinsi. dalam daerah penerbitan sertifikasi pengawasan benih ternak, kabupaten kota. benih bibit ternak, pakan, hpt dan obat pengawasan obat hewan pakan, hijauan pakan hewan. tingkat pengecer. ternak hpt) dan obat |e. pengawasan mutu dan|e. pengendalian penyediaan hewan. peredaran benih bibit dan peredaran benih bibit ternak dan tanaman pakan ternak, dan hijauan paknomor izin ternak serta pakan ternak dalam daerah pendaftaran obat hewan. lintas daerah kabupaten kota. penerbitan sertifikasi kabupaten kota dalam penyediaan benih bibit cara pembuatan obat (satu) daerah provinsi. ternak dan hijauan pakan hewan yang baik |f. pengawasan peredaran ternak yang sumbernya cph) dan cara obat hewan tingkat dalam (satu) daerah pembuatan pakan yang distributor. provinsi lain. baik ppb). pengendalian penyediaan pengawasan produksi dan peredaran benih bibit dan peredaran obat ternak, dan hijauan pakan hewan tingkat ternak lintas daerah produsen dan importir. kabupaten kota dalam pengendalian penyediaan (satu) daerah provinsi. dan peredaran penyediaan benih bibit benih bibit ternak, dan ternak dan hijauan pakan hijauan pakan ternak. ternak yang sumbernya penyediaan benih bibit dari daerah provinsi lain. ternak dan hijauan pakan ternak yang presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota prasarana pertanian penentuan kebutuhan penataan prasarana pengembangan prasarana prasarana pertanian. pertanian. pertanian. penetapan wilayah pengelolaan wilayah pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan sumber bibit ternak dan sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak. rumpun galur ternak yang rumpun galur ternak penetapan kawasan wilayahnya lebih dari dalam daerah peternakan. (satu) daerah kabupaten kota. kabupaten kota dalam pengembangan lahan (satu) daerah provinsi. penggembalaan umum. kesehatan hewan dan upaya penyehatan penjaminan kesehatan penjaminan kesehatan kesehatan masyarakat hewan, penetapan daerah hewan, penutupan dan hewan, penutupan dan veteriner wabah dan status situasi pembukaan daerah wabah pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular penyakit hewan menular penyakit hewan menular indonesia. lintas daerah dalam daerah penetapan dan kabupaten kota dalam kabupaten kota. penerapan persyaratan (satu) daerah provinsi. pengawasan pemasukan presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota teknis kesehatan hewan. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan penetapan persyaratan dan pengeluaran hewan daerah teknis pelayanan jasa dan produk hewan lintas kabupaten kota serta laboratorium dan jasa daerah provinsi. pengeluaran hewan dan medik veteriner. penerapan persyaratan produk hewan dari daerah penetapan otoritas teknis sertifikasi kabupaten kota. veteriner dan zona kompartemen bebas pengelolaan pelayanan siskeswanas. penyakit dan unit usaha| jasa laboratorium dan jasa penetapan persyaratan produk hewan. medik veteriner dalam teknis kesehatan sertifikasi persyaratan daerah kabupaten kota. masyarakat veteriner. teknis kesehatan penerapan dan f . penetapan persyaratan masyarakat veteriner dan pengawasan persyaratan teknis sertifikasi kesejahteraan hewan. teknis kesehatan zona kompartemen masyarakat veteriner. bebas penyakit dan unit penerapan dan usaha produk hewan. pengawasan persyaratan penetapan persyaratan teknis kesejahteraan teknis kesejahteraan ewan. presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota w u u pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan penanggulangan penanggulangan bencana penanggulangan bencana penanggulangan bencana bencana pertanian pertanian nasional. pertanian provinsi. pertanian kabupaten kota. perizinan usaha pendaftaran pakan, penerbitan izin usaha|a. penerbitan izin usaha pertanian produk hewan, alat mesin pertanian yang kegiatan pertanian yang kegiatan peternakan, alat mesin usahanya lintas daerah usahanya dalam daerah kesehatan hewan dan kabupaten kota dalam kabupaten kota. obat hewan. (satu) daerah provinsi. penerbitan izin usaha penerbitan rekomendasi penerbitan izin produksi benih bibit pemasukan dan pembangunan ternak dan pakan, pengeluaran hewan, laboratorium kesehatan fasilitas pemeliharaan benih bibit ternak dan hewan dan kesehatan hewan, rumah sakit tanaman pakan, bahan masyarakat veteriner hewan pasar hewan, pakan dan pakan keluar daerah provinsi. rumah potong hewan. dan dalampersyaratan penerbitan izin usaha|c. penerbitan izin usaha teknis laboratorium. peternakan distributor pengecer (toko, retail, sub penerbitan izin usaha obat hewan. distributor) obat hewan. produsen importir obat hewan. pendaftaran izin formula pupuk, pestisida, asinan dan obat hewan. karantina pertanian pelaksanaan karantina hewan dan tumbuhan. varietas tanaman penyelenggaraan perlindungan varietas tanaman pvt). presiden republik indonesia bb.pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota perencanaan hutan penyelenggaraan inventarisasi hutan. penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. penyelenggaraan pendayagunaan kawasan hutan. penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. penyelenggaraan rencana kehutananlolaan hutan penyelenggaraan tata pelaksanaan tata hutan hutan. kesatuan pengelolaan penyelenggaraan rencana hutan kecuali pada pengelolaan hutan. kesatuan pengelolaan penyelenggaraan hutan konservasi kpk). pemanfaatan hutan dan pelaksanaan rencana penggunaan kawasan pengelolaan kesatuan hutan. pengelolaan hutan kecuali kesatuan pengelolaan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan konservasi kpk). hutan. pelaksanaan pemanfaatan penyelenggaraan hutan kawasan hutan perlindungan hutan. produksi dan hutan lindung, meliputi: pengolahan dan pemanfaatan kawasan ketatausahaan hasil hutan, hutan. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, a9, presiden republik indonesia dalam hal kepala daerah dan atau wakil kepala daerahprogram strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. pelaksanaan tugas pembantuan. gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam kepada presiden melalui menteri yang dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun. bupati wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota. presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota penyelenggaraan pemungutan hasil pengelolaan kawasan hutan, hutan dengan tujuan pemanfaatan jasa khusus dtk). lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan atau penyerapan karbon. pelaksanaan rehabilitasi luar kawasan hutan negara. pelaksanaan perlindungan hutan hutan lindung, dan hutan produksi. pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota produksi m? tahun. pelaksanaan pengelolaan dtk untuk kepentingan religi. konservasi sumber penyelenggaraan pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan daya alam dan pengelolaan kawasan perlindungan, pengawetan tahuna kabupaten kota. ekosistemnya suaka alam dan kawasan dan pemanfaatan secara pelestarian alam. lestari taman hutan penyelenggaraan raya tahuna) lintas dan satwa liar. pelaksanaan perlindungan penyelenggaraan tumbuhan dan satwa liar pemanfaatan secara yang tidak dilindungi lestari kondisi lingkungan dan atau tidak masuk kawasan pelestarian dalam lampiran appendix) alam. cites. penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan jenis kawasan bernilai presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota tumbuhan dan satwa liar.dan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pelatihan, penyuluhan pendidikan dan pelatihan kehutanan provinsi. dan pemberdayaan serta pendidikan pemberdayaan masyarakat masyarakat bidang menengah kehutanan. bidang kehutanan. kehutanan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional. pengelolaan daerah penyelenggaraan pengelolaan pelaksanaan pengelolaan das aliran sungai das) das. lintas daerah kabupaten kota dan dalam daerah kabupaten kotapenyelenggaraan kehutanan pengawasan terhadap pengurusan hutan. presiden republik indonesia cc. pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota geologi penetapan cekungan air| penetapan zona tanah. konservasi air tanah pada penetapan zona cekungan air tanah dalam konservasi air tanah daerah provinsi. pada cekungan air tanah penerbitan izin lintas daerah provinsi pengeboran, izin dan lintas negara. penggalian, izin penetapan kawasan pemakaian, dan izin lindung geologi dan pengusahaan air tanah warisan geologi (geo dalam daerah provinsi. heritage). penetapan nilai perolehan penetapan status dan air tanah dalam daerah peringatan dini bahaya provinsi. gunung api. peringatan dini potensi presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota gerakan tanah. penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional. penetapan kawasan rawan bencana geologi. mineral dan batubara penetapan wilayah penetapan wilayah izin pertambangan sebagai usaha pertambangan bagian dari rencana tata mineral bukan logam dan ruang wilayah nasional, batuan dalam (satu) yang terdiri atas wilayah daerah provinsi dan usaha pertambangan, wilayah laut sampai wilayah pertambangan dengan mil. rakyat dan wilayah| penerbitan izin usaha pencanangan negara pertambangan mineral serta wilayah usaha logam dan batubarakhusus. rangka penanaman modal penetapan wilayah izin dalam negeri pada wilayah mineral logam dan daerah yang berada dalam batubara serta wilayah (satu) daerah provinsi izin usaha pertambangan termasuk wilayah laut khusus. sampai dengan mil laut. penetapan wilayah izin penerbitan izin usaha mineral bukan logam dan bukan logam dan batuan batuan lintas daerah dalam rangka penanaman provinsi dan wilayah laut modal dalam negeri pada lebih dari mil. wilayah izin usaha penerbitan izin usaha pertambangan yang berada pertambangan mineral dalam (satu) daerah logam, batubara, mineral provinsi termasuk wilayah bukan logam dan batuan laut sampai dengan pada: mil laut. wilayah izin usahayang pertambangan rakyat berada pada wilayah untuk komoditas mineral lintas daerah provinsi, logam, batubara, mineral wilayah izin usaha| bukan logam dan batuan pertambangan yang dalam wilayah berbatasan langsung| pertambangan rakyat. dengan negara lain, penerbitan izin usaha dan pertambangan operasi wilayah laut lebih dari produksi khusus untuk mil: pengolahan dan pemurnian penerbitan izin usaha dalam rangka penanaman pertambangan dalam moga alam negeri yang komoditas rangka penanaman tambangnya berasal dari modal asing. (satu) daerah provinsi pemberian izin usaha yang sama. pertambangan khusus mineral dan batubara. penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat pemberian registrasi izin keterangan terdaftarusaha pertambangan dan rangka penanaman modal penetapan jumlah dalam negeri yang produksi setiap daerah kegiatan usahanya dalam provinsi untuk komoditas (satu) daerah provinsi. mineral logam dan penetapan harga patokan batubara. mineral bukan logam dan penerbitan izin usaha batuan. pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari daerah provinsi lain luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modaldan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya seluruh wilayah indonesia. j . penetapan harga patokan mineral logam dan batubara. pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan. presiden republik indonesialaporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalamepala daerah, sebagai wakil pemerintah pusat, untuk bupati wali kota. dalam. presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota minyak dan gas bumi penyelenggaraan minyak dan gas bumi. energi baru terbarukan penetapan wilayah kerja penerbitan izin penerbitan izin pemanfaatan panas bumi. pemanfaatan langsung langsung panas bumi dalam pelelangan wilayah kerja panas bumi lintas daerah daerah kabupaten kota. panas bumi. kabupaten kota dalam penerbitan izin (satu) daerah provinsi. pemanfaatan langsung penerbitan surat panas bumi lintas keterangan terdaftar usaha daerah provinsi. jasa penunjang yang penerbitan izin panas kegiatan usahanya dalam bumi untuk (satu) daerah provinsi. pemanfaatan tidak cc. penerbitan izin, langsung. pembinaan dan penetapan harga listrik pengawasan usaha niaga dan atau uap panas bahan bakar nabati bumi (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan penetapan badan usaha presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota sebagai pengelola tenaga kapasitas penyediaan air untuk pembangkit sampai dengan listrik. (sepuluh ribu) ton penerbitan surat per tahun. keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas daerah provinsi) ton pertahun. presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota ketenagalistrikan penetapan wilayah usaha |a. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik penyediaan tenaga listrik dan izin jual beli tenaga non badan usaha milik listrik lintas negara. negara dan penjualan penerbitan izin usaha tenaga listrik serta penyediaan tenaga listrik penyewaan jangan lintas daerah provinsi, kepada penyedia tenaga badan usaha milik negara listrik dalam daerah dan penjualan tenaga provinsi. listrik serta penyewaan |b. penerbitan izin operasi jaringan kepada penyedia yang fasilitas instalasinya tenaga listrik lintas dalam daerah provinsi. daerah provinsi atau|c. penetapan tarif tenaga badan usaha milik listrik untuk konsumen negara. dan penerbitan izin penerbitan izin operasi pemanfaatan jaringan yang fasilitas instalasinya untuk telekomunikasi, mencakup lintas daerah multimedia, dan provinsi atau berada informatika dari pemegang presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota wilayah atas mil izin yang ditetapkan oleh laut. pemerintah daerah penetapan tarif tenaga provinsi. listrik untuk konsumen |d. persetujuan harga jual dan penerbitan izin tenaga listrik dan sewa pemanfaatan jaringan jaringan tenaga listrik, untuk telekomunikasi, rencana usaha penyediaan multimedia, dan tenaga listrik, penjualan informatika dari kelebihan tenaga listrik pemegang izin yang dari pemegang izin yang ditetapkan oleh ditetapkan oleh pemerintah pusat. pemerintah daerah persetujuan harga jual provinsi. tenaga listrik dan sewa|e. penerbitan izin usaha jasa jaringan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik rencana usaha bagi badan usaha dalam penyediaan tenaga listrik, negeri mayoritas penjualan kelebihan sahamnya dimiliki oleh tenaga listrik dari penanam modalmegang izin yang negeri. ditetapkan oleh | . penyediaan dana untuk penerbitan izin usaha jasa tidak mampu, penunjang tenaga listrik pembangunan sarana yang dilakukan oleh penyediaan tenaga listrik badan usaha milik negara belum berkembang, atau penanam modal daerah terpencil dan asing mayoritas perdesaan.residen republik indonesia dd. pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota perizinan dan |a. penerbitan izin usaha| penertiban surat izin| penerbitan izin pendaftaran untuk: usaha perdagangan pengelolaan pasar perusahaan perantara minuman beralkohol toko rakyat, pusat perdagangan properti: bebas bea dan perbelanjaan dan izin penjualan langsung: rekomendasi penerbitan usaha toko swalayan. perwakilan agi distributor. bh. penerbitan tanda daftar perusahaan penerbitan surat izin gudang, dan surat perdagangan asing: usaha perdagangan bahan keterangan penyimpanan berbahaya pengecer barang spb). van per kaban ava terdaftar, pemeriksaan| penerbitan surat tanda yang mny sarana distribusi bahan pendaftaran waralaba terdapat modal asing, berbahaya, dan spw) untuk: jasa surel aan jasa pengawasan distribusi, lab lainnya di bidang| pengemasan dan| penerima waralaba perdagangan tertentu, pelabelan bahan negeri: dan berbahaya tingkat presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota pendaftaran agen daerah provinsi. penerima waralaba dan atau distributor. rekomendasi untuk lanjutan dari waralaba penerbitan surat tanda penerbitan part dan dalam negeri, dan pendaftaran waralaba sppgrap. penerima waralaba (spw) untuk penerbitan surat lanjutan dari waralaba pemberi waralaba dari keterangan asal (bagi luar negeri. dalam negeri, daerah provinsi yang| penerbitan surat izin pemberi waralaba dari telah ditetapkan sebagai usaha perdagangan luar negeri, instansi penerbit surat minuman beralkohol pemberi waralaba keterangan asal). golongan dan lanjutan dari waralaba penerbitan angka untuk pengecer dan dalam negeri, pengenal importir api). penjual langsung pemberi waralaba magi tempa lanjutan dari waralaba pemeriksaan fasilitas luar negeri: dan penyimpanan bahan berbahaya dan penerima waralaba pengawasan distribusi, dari waralaba luar pengemasan dan negeri pelabelanurat izin berbahaya tingkat usaha perdagangan daerah minuman beralkohol kabupaten kota. importir terdaftar rekomendasi minuman beralkohol it penerbitan part dan mb), distributor dan sub pelaporan rekapitulasi distributor. perdagangan kayu atau penerbitan surat izin pulau. usaha perdagangan bahan penerbitan surat berbahaya distributor keterangan asal (bagi terdaftar, pembinaan daerah kabupaten kota terhadap importir yang telah ditetapkan produsen bahan sebagai instansi berbahaya, importir penerbit surat terdaftar bahan keterangan asal). berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftarberbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. pengakuan pedagang kayu antarpulau terdaftar part). pengakuan pedagang gula antarpulau part), surat persetujuan perdagangan gula antarpulau (sigap), dan surat persetujuan perdagangan gula radiasi antarpulau (sppgrap). penerbitan angka pengenal importir api) bagi perusahaan tertentu. presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota sarana distribusi pembangunan dan pembangunan dan perdagangan pengelolaan pusat distribusi pengelolaan saranamenjamin ketersediaan menjamin ketersediaan barang kebutuhan barang kebutuhan pokok barang kebutuhan pokok barang kebutuhan pokok pokok dan barang dan barang penting dan barang penting dan barang penting penting tingkat nasional. tingkat daerah provinsi. tingkat daerah pemantauan dan pemantauan harga, kabupaten kota. mengelola informasi harga informasi ketersediaan pemantauan harga dan barang kebutuhan pokok stok barang kebutuhan stok barang kebutuhan dan barang penting yang pokok dan barang penting pokok dan barang cakupannya tingkat tingkat pasar provinsi. penting tingkat pasardalam hal kepala daerahdalam dprd provinsi dapat menggunakan hak interpelasi kepada gubernur dan dprd kabupaten kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada bupati wali kota. apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada tidak diterima, dprd provinsi melaporkan gubernur kepada menteri dan dprd kabupaten kota melaporkan bupati wali kotamenteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada gubernur dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada bupati wali kotaketentuan lebih lanjut mengenai, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah. .melakukan operasi pasar kabupaten kota. dalam rangka stabilisasi melakukan operasi pasar harga pangan pokok yang dalam rangka stabilisasi dampaknya beberapa harga pangan pokok daerah kabupaten kota yang dampaknya dalam dalam (satu) daerah daerah kabupaten kota. provinsi, pengawasan pupuk dan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah pestisida tingkat daerah kabupaten kota dalam provinsi dalam melakukan melakukan pelaksanaan pelaksanaan pengadaan, pengadaan, penyaluran penyaluran dan dan penggunaan pupuk penggunaan pupuk bersubsidi wilayah bersubsidi wilayah kerjanya. kerjanya. pengembangan ekspor penyelenggaraan promosi penyelenggaraan promosi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang melalui pameran dagang melalui pameran dagang internasional, dagang internasional, dagang nasional, pameran dagang nasional, pameran dagang nasional, pameran dagang lokal presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota dan pameran dagang lokal dan pameran dagang lokal dan misi dagang bagi serta misi dagang bagi serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan eksportir skala usaha produk ekspor unggulan yang terdapat pada besar, menengah dan yang terdapat pada lebih (satu) daerah kecil. dari (satu) daerah kabupaten kota. penyelenggaraan kegiatan kabupaten kota dalam penyelenggaraan kerja sama internasional (satu) daerah provinsi. kampanye pencitraan pengembangan ekspor. penyelenggaraan produk ekspor skala penerbitan izin kampanye pencitraan daerah provinsi (lintas penyelenggaraan pameran produk ekspor skala daerah kabupaten kota). dagang dengan nasional (lintas daerah mengikutsertakan peserta provinsi). dan atau produk asal luar negeri. penyelenggaraan kampanye pencitraan indonesia skalpenyelenggaraan, pelaksanaan perlindungan pelaksanaan metrologi legal perlindungan pengendalian dan evaluasi konsumen, pengujian mutu berupa tera, tera ulang dan konsumen perlindungan konsumen, barang, dan pengawasan pengawasan. standardisasi, dan mutu barang beredar dan atau jasa barang, serta pengawasan seluruh daerah barang beredar dan atau kabupaten kota. jasa seluruh wilayah republik indonesia. penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal seluruh wilayah republik indonesia. penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus. presiden republik indonesia ee. pembagian urusan pemerintahan bidang perindustrian sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota perencanaan penetapan rencana induk penetapan rencana penetapan rencana pembangunan industri pembangunan industri pembangunan industri pembangunan industri nasional. provinsi. kabupaten kota. perizinan penerbitan iui kecil, iui penerbitan iui besar. penerbitan iui kecil dan menengah dan iui besar (hb. penerbitan ipni bagi iui menengah. untuk: industri besar. penerbitan ipni bagi industri yang |c. penerbitan uki dan ipni industri kecil dan berdampak besar pada yang lokasinya lintas menengah. lingkungan, daerah kabupaten kota penerbitan uki dan ipni industri minuman dalam (satu) daerah yang lokasinya daerah beralkohol, dan provinsi. kabupaten kota. industri strategis. penerbitan ipni bagi: industri yang berdampak besar pada lingkungan, presiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota industri minuman beralkohol, dan industri strategis, penerbitan uki dan ipni yang lokasinya lintas provinsi. penerbitan iui uki dan ipni ipnresiden republik indonesia sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota sistem informasi pembangunan dan penyampaian laporan penyampaian laporan industri nasional pengembangan sistem informasi industri untuk: informasi industri untuk: informasi industri nasional. jui besar dan izin| iui kecil dan lin perluasannya, dan perluasannya, uki dan ipni yang| iui menengah dan izin lokasinya lintas daerah perluasannya, dan kabupaten kota. uki dan ipni yang lokasinya daerah kabupaten kota. presiden republik indonesia ff. pembagian urusan bidang transmigrasi sub urusan pemerintah pusat daerah provinsi daerah kabupaten kota perencanaan kawasan penetapan dan perencanaan pencanangan tanah untuk pencanangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas transmigrasi kawasan transmigrasi. daerah kabupaten kota kawasan transmigrasi dalam (satu) daerah daerah kabupaten kota. provinsi. pembangunan kawasan pembangunan satuan penataan persebaran penataan persebaran transmigrasi permukiman kawasan penduduk yang berasal dari penduduk yang berasal dari transmigrasi. lintas daerah kabupaten kota (satu) daerah penataan persebaran dalam (satu) daerah kabupaten kota. penduduk yang berasal provinsi. lintas daerah provinsi. pengembangan pengembangan kawasan pengembangan satuan pengembangan satuan kawasan transmigrasi transmigrasi. permukiman pada tahap (permukiman pada tahap pengembangan satuan pemantapan. kemandirian. permukiman pada tahap penyesuaian. presiden republik indonesiaresiden republik indonesiapresiden republik indonesia.presiden republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya kementerian sekretariat negara rt. dr. susilo bambang yudhoyono saat perundang undangan bana jan kesejahteraan rakyat, sen eng p4, nx, setiawan lina a9, presiden republik indonesikepala daerah dan atau wakil kepala daerahkepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. paragrafpribadi, keluarga, kroni,, membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan,menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpin, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme sertasebagaimana dimaksud dalam huruf menyalahgunakan . presiden republik indonesia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, melakukan perjalanan luar negeri tanpa izin dari menteri, danmenteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak. kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yanglakukan perjalanan luar negeri tanpa izisebagaimana dimaksud dalam huruf dikenai sanksi teguran tertulisdalam.. dalam hal kepala daerah mengikuti program pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk. paragraf, atau diberhentikan. kepala daerah dan atau wakil kepala daedan huruf melakukan perbuatan tercela, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang undangan, menggunakan . presiden republik indonesi, dan atau mendapatkan sanksi pemberhentian. pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta huruf dan huruf diumumkan oleh pimpinan dprd dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan dprd kepada presiden melalui menteri untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada menteri melalui untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. dalam hal pimpinan dprd tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerahserta dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil walipemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan atau huruf dilaksanakan dengan ketentuan: pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta kepada menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil. presiden republik indonesiaesa. presiden republik indonesia wakil wali kota, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atauataupaling sedikit (tiga perempat) dari jumlah anggota dprd dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit (dua pertiga) dari jumlah anggota dprd yang hadir, mahkamah agung, janji jabatanimpinan dprd menyampaikan usul kepada presiden untuk pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur dan kepada menteri untuk pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota, presiden wajib memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur paling lambat (tiga puluh) hari sejak presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan dprd, dan menteri wajibmenteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan dprd. dalam. presiden republik indonesia dalam hal pimpinan dprd tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf paling lambat (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan mahkamah agung, presiden memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur atas usul menteri danyampaikan usul kepada menteridalam hal dprd tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah pusat memberhentikan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang:sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf huruf dan huruf dan atau melakukan perbuatan tercela. untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. hasil. presiden republik indonesia hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pemerintah pusat kepada mahkamah agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. apabila mahkamah agung memutuskan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah pusat memberhentikan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan pemerintah. dalam hal kepala daerah dan atau wakil kepala daerahsebagaimana dimaksud dalam huruf dprd menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. dalam hal hasil penyelidikan oleh dprddprd provinsi mengusulkan pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur kepada presiden melalui menteri serta dprd kabupaten kota mengusulkan pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. berdasarkan usulan dprd provinsi sebagaimana dimaksud pada presiden memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari dprd provinsi. berdasarkan . ip, presiden republik indonesia berdasarkan usulan dprd kabupatenditerimanya usulan dari dprd kabupaten kota. dalam hal dprd tidak melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat melakukan klarifikasi kepada dprd bersangkutan. apabila dprd dalam waktu paling lama (dua) bulan sejak dilakukan klarifikasi tetap tidak melakukan penyelidikan, pemerintah pusat melakukan pemeriksaan. dalam hal hasil pemeriksaan oleh pemerintah pusatpresiden memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur sertpemberhentian . presiden republik indonesia pemberhentian sementara kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada dandiberhentika, paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, presiden mengaktifkan kembali gubernur dan atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan menteri mengaktifkan kembali bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota yang bersangkutanresiden memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur dan menteri memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kotaresiden merehabilitasi gubernur dan atau wakil gubernur dan menteri merehabilitasi bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota. . presiden republik indonesiaterkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, dprd dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menanggapinya. penggunaan hak interpelasi dan hak angkeprd menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada dprd membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal ditemukan bukti kepala daerah dan atau wakil kepala daerahkepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenanggubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul menteri. apabila bupati wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati wakil wali kota, menteri menetapkan penjabat bupati wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam tugas. presiden republik indonesia apabila kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul menteri dan menteri menetapkan penjabat bupati wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sampai denganpersyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan pemerintah. apabila gubernurgubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemilihan kepala daerah. apabila bupati wali kotabupati wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemilihan kepala daerah.gubernur atau sampai dengan diangkatnya penjabatbupati wali kota atau sampai diangkatnya penjabat bupati wali kota. . a9, presiden republik indonesia apabila wakil kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam ataungisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemilihan kepala daerah. paragraf tindakan penyidikan tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap gubernur dan atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari presiden dan terhadap bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari menteri. dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan, dalam waktu paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanyang dilanjutkan dengan penahanan sebagaimana dimaksud pada setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur dan kepada menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota paling lambat dalam waktu (dua) kali (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan. paragraf . presiden republik indonesia paragraf gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. presiden republik indonesia. presiden republik indonesihari adalah hari kerja. bab pembagian wilayah negar. daerah. presiden republik indonesiaketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diatur dengan peraturan pemerintah. dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan menteri mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat gubernur. perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sekretariat dan paling banyak (lima) unit kerja. sekretari. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah. bagian keempat dprd provinsi paragrafa9, presiden republik indonesiaprd provinsi adalah pejabat daerah provinsi. paragraf fungsi dprd provinsi mempunyai fungsi: pembentukan perda provinprovinsi. dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada dprd provinsi menjaring aspirasi masyarakat. fungsi pembentukan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara: membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda provinsi, mengajukan usul rancangan perda provinsi, dan cc. menyusun program pembentukan perda bersama gubernur. program pembentukan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda provinsi yang akan dibuat dalam (satu) tahun anggaran. dalam menetapkan program pembentukan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada dprd provinsi melakukan koordinasi dengan gubernur. . a9, presiden republik indonesiaprovinsi tentang apbd provinsi yang diajukan oleh gubernurgubernur berdasarkan rkd: membahas rancangan perda provinsi tentang apbd provinsi, cc. membahas rancangan perda provinsi tentang perubahan apbd provinsi, dan membahas rancangan perda provinsi tentang pertanggungjawaban apbd provinsiprovinsi provinsi,provinsiprovinsiprovinsi. a9, presiden republik indonesia paragraf tugas dan wewenangmemilih gubernurparagraf. anggota . presiden republik indonesiaprovinsi tentang tata tertib. sumpah janji sebagaimana dimaksud dalampresiden republik indonesia dalam hal dilakukan pembentukan daerah provinsi setelah pemilihan umum, pengisian anggota dprd provinsi daerah provinsi induk dan daerahdaerahdanomisi pemilihan umum daerah provinsi induk. pengisian anggota dprd provinsi tidak dilakukan bagi daerah provinsidaerah provinsiprovinsiprovinsi mempunyai hak: mengajukan rancangan perda provinsi. a9, presiden republik indonesia anggota dprd provinsprovinsi. presiden republik indonesiapembentukan perda provinsisebagaimana dimaksud pada dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompokalam peraturan dprd provinsi tentang tata tertib. . presiden republik indonesia. presiden republik indonesia daerah kabupaten kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atau desa. daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam merupakan daerah dan masing masing mempunyai pemerintahan daerah. daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan undang undang.bab iii kekuasaan pemerintahan. presiden republik indonesiaalamparagraf . a9, presiden republik indonesia paragraf pelaksanaan hak dprd provinper dua) jumlah anggota dprd provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari (satu per provinsi tentang tata tertib.. presiden republik indonesiaprovinsi, badan hukum, atau warga masyarakat daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat daerahprovinsi, badan hukum, atau warga masyarakat daerahresiden republik indonesiapanitia angket dibentuk. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dalam peraturan dprd provinsiketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur dalam peraturan dprd provinsi tentang tata tertib. paragraf . presiden republik indonesia paragraf pelaksanaan hak anggota,,. presiden republik indonesiaprovinsiprd provinsi diatur dalam peraturan dprd provinsi tentang tata tertib.presiden republik indonesia setiap rapat dprd provinsi dapat mengambil keputusan jikpaling sedikit (dua per da dan apbd, cc. rapat dihadiri oleh lebih dari (satu per rapat dinyatakan sah jika: disetujui oleh paling sedikit (dua per per . presiden republik indonesiaalam peraturan dprd provinsi tentang tata tertib. paragraf tata tertib dan kode etik tata tertib dprd provinsi ditetapkan oleh dprd provinsi. ip, presiden republik indonesiaparagraf larangan dan sanksi.presiden republik indonesia. ip, presiden republik indonesia. bab iv. presiden republik indonesia anggota dprd provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf jikpresiden republik indonesia paling lama (tujuh) hari sejak usulusulusulan pemberhentian anggota dprd provinsi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diterimakeputusan badan kehormatan dprd provinsi sebagaimana dimaksud pada diterima9, presiden republik indonesia paling lama (tujuh) hari sejak keputusankeputusan sebagai wakil pemerintah pusatalam peraturan dprd provinsi tentang tata berbicara badan kehormatan.. presiden republik indonesiaprovinsi. komisi pemilihan umum daerahsurat pimpinan dprd provinsi diterima. paling lambat (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum daerahsebagai wakil pemerintah pusat wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan ment. a9, presiden republik indonesiaprovinsi tentang tata tertib. bagian. presiden republik indonesia bagian kelima dprd kabupaten kota paragrafkabupaten kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota. anggota dprd kabupaten kota adalah pejabat daerah kabupaten kota. paragraf fungsi dprd kabupaten kota mempunyai fungsi: pembentukan perda kabupaten kot. tidak menyetujui rancangan perda kabupaten kota, mengajukan . presiden republik indonesiaprogram pembentukan perda kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda kabupaten kota yang akan dibuat dalam (satu) tahun anggaran. dalam menetapkan program pembentukan perda kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dprd kabupaten kota melakukan koordinasi dengan bupati wali kotakabupaten kota tentang apbd kabupaten kota yang diajukan oleh bupati wali kotabupati wali kota berdasarkan rkd, membahas rancangan perda kabupaten kota tentang apbd kabupaten kota, cc. membahas rancangan perda kabupaten kota tentang perubahan apbd kabupaten kota, dan membahas rancangan perda kabupaten kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten kotakabupaten kota dan peraturan bupatikabupaten kota, dan pelaksanaan. presiden republik indonesiadprd kabupaten kotakabupaten kotakabupaten kotatugas dan wewenangmemilih bupati wali kota.aragrafdprd kabupaten kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusatkabupaten kota tentang tata tertib. . presiden republik indonesia. presiden republik indonesiaabsolut urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalamdalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada pemerintah pusat: melaksanakan sendiri:bagian. presiden republik indonesiaomisi pemilihan umum daerah kabupaten kota induk. pengisian anggota dprd provinsi tidak dilakukan bagi daerah kabupaten kota yang dibentuk (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umumdaerah kota mengenai. presiden republik indonesia kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi daerah kabupaten kotakabupaten kota mempunyai hak: mengajukan rancangan perda kabupaten kotaanggota dprd kabupaten kotatau golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati. presiden republik indonesia menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kotresiden republik indonesiakabupaten kota alat kelengkapan dprd kabupaten kota terdiri atas: pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan perda kabupaten kota dan dapat dibantu oleh timdan. presiden republik indonesikursiurutan suaradan atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua dprd kabupaten kota. . presiden republik indonesia sebagai wakil pemerintah pusatparagraf . presiden republik indonesia paragraf pelaksanaan hak dprd kabupaten kota, atauper per kabupaten kota tentang tata tertib.. presiden republik indonesia. a9, presiden republik indonesiaalam peraturan dprd kabupaten kotaalam peraturan dprd kabupaten kota tentang tata tertib. paragraf pelaksanaan hak anggota anggota dprd kabupaten kota mempunyai hak imunitas,,. |
tambahan lembaran negara r.i pertahanan. pertahanan negara. sumber daya nasional. pengelolaumber daya nasional untuk pertahanan negara umum pertahanan negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. bangsa indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem pertahanan negaranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yangkelanjutanonsep pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat indonesia yang diawali pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa mengisi kemerdekaan sampai sekarang. kesemestaan yang dibangun telah terbukti mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kaum kolonialis pada masa revolusi perang kemerdekaan. hakikat pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut,yang, dan negara maritim. melalui prinsip dasar tersebut, tujuan penyelenggaraan pertahanan negara adalah. dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai bagian penting dari komponen pertahanan negara sekaligus digunakan bagi kesejahteraan rakyatdan pembentukan komponen cadangananggota resimen mahasiswa, cc. anggota satuan polisi pamong praja, anggota polisi khusus, anggota satuan pengamanan, anggota pehuruf yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah warga negara yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni. pengelompokan tenaga ahli ditentukan sesuai dengan kecabangan komponen utama dan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara. hurufwarga lain unsur warga negara antara lain adalah: anggota veteran republik indonesia, aparatur sipil negara, dan individuwilayah yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan antara lain berupa, bekal suku cadang, dan bekal lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara antara lain berupa: mineral logam, batubara, hasil pengilangan minyak bumi, hasil pengilangan gas alam, hasil industri petrokimia, alat peralatan hasil industri, dan materialntukan dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi komponen cadangan yang berasal dari unsur warga negara. penetapan dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi komponen cadangan yang berasal dari unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasaranahukum militer adalah komponen cadangan selama masa aktif tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi militernggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militerdaya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional sebagai komponen cadangan, menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri pimpinan lembaga terkait agar perubahan status sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional tersebut diketahui oleh kementerian lembaga yang menjadi pembina sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarantentara nasional indonesia. cukup jelas. yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan antara lain adalah undang undang yang mengatur mengenai ketentuan umum perpajakan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. komponen cadangan dalam ketentuan ini merupakan komponen cadangan yang telah diangkat dan ditetapkan sebelum mobilisasi dan komponen pendukung yang telah ditingkatkan statusnya menjadi komponen cadangan pada saat mobilisasi. cukup jelas. yang dimaksud dengan dikembalikan fungsi dan status semula adalah komponen cadangan yang telah digunakan dan sebelum dikembalikan harus difungsikan kembali seperti sebelum mobilisasi. yang dimaksud dengan didahului rehabilitasi adalah bentuk pemulihan kondisi dari warga negara sebagai komponen cadangan setelah digunakan melalui mobilisasi. pemberian rehabilitasi ditujukan agar warga negara setelah digunakan dalam mobilisasi dikembalikan masyarakat dan diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sebagaimana layaknya. rehabilitasi dilakukan antara lain dalam bentuk rehabilitasi sosial dan atau rehabilitasi medikwarga negara sebagai komponen cadangan dapat kembali beradaptasi dan melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. rehabilitasi medik adalah upaya untuk mengembalikan status kesehatan serta mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan atau akibat cacat atau menghilangkan cacat. yang dimaksud dengan adalah sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional milik pemerintah yang pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, baik itu berupa badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah. yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara dapat berupa uang atau bukan uang. pemberian kompensasipengelolaan komponen cadangan meliputi kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaanmobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan ancaman militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia. penyelenggaraan mobilisasi digunakan untuk menanggulangi setiap ancaman yang membahayakan keselamatan negara dan keutuhan wilayah serta kedaulatan negara kesatuan republik indonesia. mobilisasi dapat dikenakan kepada seluruh komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan strategi pertahanan negara. dalam hal ancaman militer yang membahayakan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia sudah dapat diatasi, presiden dapat menyatakan demobilisasi. demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daytujuan penyelenggaraan demobilisasi adalah pemulihan kembali fungsi dan tugas setiap unsur kekuatan bangsa dan seluruh sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dikerahkan melaluiumum pemerintah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. mobilisasi dan demobilisasi dinyatakan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas tujuan adalah pengelolaan sumber daya nasional harus dilaksanakan secara terukur dan mengarah pada pencapaian tujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara. huruf yang dimaksud dengan asas kesemestaan adalah keterlibatan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki meliputi sumber daya manusihuruf yang dimaksud dengan asas kejuangan adalah penyelenggara neserta memilikihuruf yang dimaksud dengan asas kebersamaan dan gotong royong adalah setiap warga negara pada setiapuntuk bela negara. huruf yang dimaksud dengan asas manfaat adalah segala usaha dalam menyelenggarakan pertahanan negara yang memberikan manfaat sebesar besarnya untuk pembangunan pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat. huruf yang dimaksud dengan asas legalitas adalah pengelolaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional untuk pertahanan negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan asas selselektif dengan mendahulukan yang paling siap dan paling tepat untuk dikembangkan menjadi bagian kekuatan operasional pertahanan negara. huruf yang dimaksud dengan asas eftepat sasaran dan berhasil guna. huruf yang dimaksud dengan asas efisiensitepat guna untuk mendapatkan manfaat sebesar besarnya dan hasil yang terbaik bagi kepentingan pertahanan negara. huruf yang dimaksud dengan asas proporsionalitasproporsional sesuai dengan eskalasi dan spektrum ancaman yang dihadapi. yang dimaksud dengan mentransformasikan adalah mengubah dan atau meningkatkan nilai guna dan daya guna terhadap sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional dari yang semula digunakan untuk fungsi sipil diubah dan atau ditingkatkan sehingga dapat digunakan sebagai bagian penting dari pertahanan negara. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliterusaha bela negara diwujudkan dalam setiap aktivitas warga negara, baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dalam masa damai dan masa perang. huruf cukup jelas.,lainnya antara lain adalah kader organisasi pemuda dan kader organisasi mahasislain antara lain adalah yayasan dan koperasi. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lainnya antara lain adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, korporasi, dan perkumpulan. cukup jelas. yang dimaksud dengan kebijakan pembinaan kesadaran bela negara antara lain adalah rencana induk dan rencana aksicukup jelas. yang dimaksud dengan wajib adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan pembinaan warga negara sesuai dengan profesinya yang dipersiapkan secara dini untuk kepentingan pertahanan negara. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud sukarela dalam ketentuan inipenggunaan secara langsung adalah penggunaan sumber daya nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama. yang dimaksud dengan penggunaan secara tidak langsung adalah penggunaan sumber daya nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama melalui proses menjadi komponen cadangan. cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufyang termasuk sebagai warga terlatih antara lain adalah: purnawirawan tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia, |
salinan presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pendidikan dan layanan psikologiangunan nasional berdasarkan pancasila secara terencana dan terpadu, perlu didukung oleh sumber daya manusia indone, bahwa untuk membantu pengembangan sumber daya manusia indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu melibatkan psikolog secara profesional dan bertanggung jawab: bahwa untuk mewujudkan psikolog yang profesional dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pembaruan dan penguatan pendidikan psikologi yang terencana, terarah, dan berkesinambungan guna optimalisasi layanan psikologi: bahwa pengaturan mengenai pendidikan psikologi dan layanan psikologi belum diatur secara khusus dan komprehensif, sehingga belum memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi psikolog dan masyarakadan layanan psikolodan layanan psikologi. bab ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: psikologi adalah ilmu tentang proses mental yang diungkapkan, diekspresikan, dan ditampilkan dalam bentuk perilaku berbagai bidang kehidupan manusia berdasarkan metode ilmiah dengan berbasis fakta. pendidikan. presiden republik indonesia (s5) str sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada psikolog setelah mendapatkan sertifikat profesi. str sebagaimana dimaksud pada berlaku seumur hidup. str sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku apabila:setiap psikolog yang menjalankan layanan psikologi wajib memiliki siap. siap diterbitkan oleh pemerintah pusat. siap program profesi untuk pertama kali diberikan setelah psikolog menyelesaikan program profesi dengan masa berlaku selama (dua) tahun serta dapat diperpanjang. siap program spesialis atau program subspesialis untuk pertama kali diberikan setelah psikolog menyelesaikan program spesialis atau program subspesialis dengan masa berlaku selama (lima) tahun serta dapat diperpanjang. . yeh sp, presiden republik indonesia siap sebagaimana dimaksud dalam dan dapat diperpanjang dengan syarat psikolog: memiliki str yang masih berlaku, dan mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi profesi himpunan psikologi. perpanjangan atas siap sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya. siap yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan melalui asesmen terhadap psikolog berdasarkan: pengembangan kompetensi profesi berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh psikolog, keaktifan dalam menjalankan layanan profesi psikolog: kepatuhan etik, keaktifan melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan kesehatan jasmani dan rohani. asesmen. lp, presiden republik indonesia asesmen sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi dengan melibatkan asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi indonesia, dan asosiasi atau ikatan bidang keilmuan serta rumpun layanan. pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan asesmen sebagaimana dimaksud dalam siap sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku apabila: habis masa berlakunya,ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan str, serta penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan siap diatur dengan peraturan pemerintah. . presiden republik indonesia dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta menimbulkan ketidakpastian hukum, pemerintah pusat mengambil alih kewenangan pemberian str dan pemberian rekomendasi untuk perpanjangan siap. ketentuan mengenai registrasi dan izin praktik bagi psikolog yang memberikan layanan psikologi fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kesehatan. psikolog yang menjalankan layanan psikologi tidak sesuai dengan jenis layanan psikologi pada str dan siap atau tidak memiliki siap dikenai sanksi administratif berupa: denda administratif: pencabutan siap: dan atau pencabutan stv. presiden republik indonesia bab layanan psikologi bagian kesatu umum layanan psikologi dilaksanakan oleh psikolog sesuai dengan kewenangannya. psikolog dalam memberikan layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh atau bekerja sama dengan lulusan pendidikan akademik psikologi. psikolog sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: psikolog umum, psikolog spesialis: dan psikolog subspesialis. layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan secara langsung dan atau tidak langsung. pemberian layanan psikologi dapat dilakukan oleh psikolog secara perorangan atau kelembagaan. persetujuan terhadap layanan psikologi diberikan oleh klien secara lisan maupun tertulis. persetujuan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh klien setelah mendapat informasi mengenai manfaat dan atau risiko terkait pemeriksaan dan penanganan psikologis. layanan . presiden republik indonesia layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada (l) didasarkan pada persetujuan klien dan standar layanan. dalam hal klien sebagaimana dimaksud pada tidak dapat memberikan persetujuan maka persetujuan diberikan oleh: orang tua wali, pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili, lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. persetujuan sebagaimana dimaksud pada tidak diperlukan: dalam kondisi darurat kebencanaan, untuk alasan kemanusiaan, dan atau cc. untuk proses penegakan hukum. psikolog umum serta tindakan preventif dan kuratif untuk mengatasi masalah psikologis dan atau gangguan psikologis. kewenangan psikolog umum sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis klien. . presiden republik indonesia psikolog dan rehabilitasi untuk mengatasi masalah psikologis dan gangguan psikologis khususnya untuk bidang spesialisasinya. kewenangan psikolog spesialis sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis diri klien. psikolog subrehabilitasi, dan paliatif untuk mengatasi gangguan psikologis berat khususnya untuk bidang subspesialisasinya. kewenangan psikolog subspesialis sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk membantu mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan, memaksimalkan kehidupan sesuai dengan kondisi, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis diri klien. . presiden republik indonesia kewenangan psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis disusun oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan penyelenggara pendidikan tinggi psikologi dan induk organisasi profesi himpunan psikologi. ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kedua jenis layanan layanan psikologi terdiri atas: jasa psikologi, dan praktik psikologi. jasa psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan layanan psikologi kepada klien yang mencakup berbagai ranah aktivitas kehidupan individual, sosial, dan institusional klien. praktik psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan layanan psikologi kepada klien yang mengalami masalah psikologis dan atau gangguan psikologis dalam berbagai ranah aktivitas kehidupan individual, sosial, dan institusional klien. . presiden republik indonesia layanan jasa psikologi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk: pengukuran psikologis, psikoedukasi untuk tindakan promosi dan preventif, penelitian, dan intervensi sosial. pengukuran psikologis sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pemeriksaan psikologis dengan menggunakan alat ukur psikologis yang sahih dan andal. psikoedukasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan suatu model atau pendekatan layanan psikologi dengan menggunakan konsep psikologi serta prinsip dan elemen pembelajaran yang menjadi landasan dalam merancang, memfasilitasi, dan mengevaluasi program. penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penerapan metode ilmiah untuk mengidentifikasi potensi atau masalah psikologis sehingga ditemukan rancangan intervensi atau solusi psikologis yang efektif bagi klien. intervensi sosial sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses menciptakan perubahan pada suatu kelompok dan atau komunitas dengan memberikan tindakan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. selain. presiden republik indonesia selain layanan jasa psikologi sebagaimana dimaksud pada psikolog dapat mengembangkan alat ukur psikologi. layanan praktik psikologi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk: intervensi psikologi, dan atau bantuan psikologis awal. intervensi psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menstabilkan kondisi psikologis klien. intervensi psikologi sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: konsultasi psikologi: konseling psikologi: psikoterapi, psikoedukasi untuk kuratif, rehabilitasi, dan atau paliatif, dan pelatihan psikologi. bantuan psikologis awal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan praktik psikologi yang dilakukan oleh psikolog sebagai pertolongan pertama dalam situasi darurat atau khusus. bantuan psikologis awal sebagaimana dimaksud pada meliputi: tindakan. presiden republik indonesia pendidikan psikologipsikologi. layanan psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi yang memerlukan kompetensi sebagai psikolog dalam rangka tindakan promosi, preventif, kuratif, rehabilitasi, dan atau paliatif yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri dan peningkatan kesejahteraan psikologis. standar layanan adalah kriteria yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan dan acuan penilaian kualitas layanan untuk mewujudkan layanan psikologi secara profesional. sertifikat profesi psikolog yang selanjutnya disebut sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan pemenuhan kompetensi bidang psikologi yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi. registrasi adalah pencatatan resmi bagi psikolog yang telah memiliki sertifikat profesi. surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat str adalah bukti tertulis yang diberikan kepada psikolog yang telah registrasi. surat izin layanan psikologi yang selanjutnya disingkat siap adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada psikolog untuk memberikan layanan psikologi. psikolog. presiden republik indonesia tindakan pertama pada masa awal kedaruratan bencana oleh psikolog kepada masyarakat yang terdampak dengan tujuan mencegah dampak psikologis yang lebih buruk, pelatihan layanan dasar yang dilakukan psikolog kepada masyarakat relawan untuk melakukan pendampingan pada masyarakat yang terdampak, cc. pelatihan psikolog kepada non psikolog yang melakukan layanan psikologi untuk menangani gejala psikologis ringan masyarakat yang terdampak, dan atau layanan psikologi untuk menangani gejala psikologis berat masyarakat yang terdampak yang dilakukan oleh psikolog spesialis dan subspesialis. bentuk layanan jasa psikologi dan praktik psikologi sebagaimana dimaksud dalam dan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang psikologi serta kebutuhan masyarakat, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan induk organisasi profesi himpunan psikologi dan atau asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian layanan psikologistandar layanan layanan psikologi diselenggarakan sesuai dengan standar layanan. standar layanan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: standar sarana dan prasarana, standar pemeriksaan psikologis, cc. standar penyimpanan laporan hasil layanan dalam bentuk cetak dan atau digital, dan standar etika psikologi indonesia. standar layanan sebagaimana dimaksud pada disusun oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. bagian keempat psikolog lulusan luar negeri dan psikolog warga negara asingdapat menjalankan layanan psikologi indonesia setelah memiliki str dan siap. str. presiden republik indonesia str sebagaimana dimaksud pada diperoleh setelah psikolog mengikuti prosedur penyesuaian kompetensi psikolog yang ditetapkan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi. prosedur penyesuaian kompetensi psikolog sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan pendidikan akademik atau profesi. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi psikolog warga negara asing yang melakukan layanan psikologi indonesia berdasarkan permintaan perwakilan pemerintah asing, lembaga internasional, perusahaan multinasional, dan atau satuan pendidikan internasional. psikolog warga negara asing yang melaksanakan layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan. ketentuan lebih lanjut mengenaisebagaimana dimaksud pada sampai dengan s5) diatur dengan peraturan pemerintah.tidak sesuai dengan jenis layanan psikologi pada str dan siap atau tidak memiliki siap sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa: denda. presiden republik indonesia denda administratif, pencabutan siap, dan atau pencabutan stremberian layanan psikologi dalam penanganan bencana olehtidak diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pemberian layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada berada bawah koordinasi organisasi bantuan kemanusiaan dan atau induk organisasi profesi himpunan psikologi serta telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. pemberian layanan psikologi dalam penanganananggulangan bencana. bagian kelima hak dan kewajiban paragraf hak dan kewajiban psikolog psikolog yang memberikan layanan psikologi berhak: menerima. presiden republik indonesia menerima informasi yang didukung oleh data dan dokumen yang lengkap dan benar yang diperlukan dalam proses pemeriksaan dan penanganan psikologis klien, memperoleh pelindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar layanan, menentukan proses layanan psikologi, termasuk pemeriksaan dan penanganan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dituangkan dalam persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau perjanjian kerja, dan memperoleh imbalan atas layanan psikologi yang telah diberikan. psikolog dalam memberikan layanan psikologi berkewajiban: bersikap profesional sesuai dengan standar layanan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memberikan penjelasan kepada klien tentang fungsi lembaga, peran psikolog, prosedur pemeriksaan sejak awal hingga akhir dalam bentuk lisan dan atau tertulis, melakukan layanan psikologi termasuk pemeriksaan dan penanganan psikologis sesuai dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau perjanjian kerja, merujuk. presiden republik indonesia merujuk klien kepada psikolog lain yang memiliki keahlian atau kemampuan yang lebih kompeten apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau penanganan psikologis, menjaga kerahasiaan dan menghormati hak klien, memberikan layanan psikologi yang bersifat pengabdian kepada masyarakat dan sukarela, baik secara berkala maupun insidentil sesuai kebutuhan, dan mengembangkan diri secara terus menerus, memutakhirkan ilmu pengetahuan dan keterampilan layanan psikologi, serta mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan. setiap psikologdenda administratif, dan atau pencabutan siaparagraf hak dan kewajiban klien klien yang menerima layanan psikologi berhak: memperoleh. presiden republik indonesia memperoleh penjelasan dari psikolog tentang fungsi lembaga, peran psikolog, serta prosedur pemeriksaan sejak awal hingga akhir dalam bentuk lisan dan atau tertulis: mendapatkan layanan psikologi yang dilakukan secara profesional dan berdasarkan standar layanan, mendapatkan persetujuan dan atau perjanjian kerja terkait layanan psikologi termasuk pemeriksaan dan penanganan psikologis yang akan dilakukan oleh psikolog, memperoleh jaminan kerahasiaan kondisi dan data pribadi klien, menyampaikan keluhan atas layanan psikologi dan memperoleh tanggapan dengan penuh tanggung jawab: dan mendapatkan penjelasan yang benar dan jelas terkait hasil layanan psikologi. klien dalam menerima layanan psikologi berkewajiban: memberikan data dan dokumen yang diperlukan sebagai pendukung informasi yang disampaikan oleh klien: mematuhi proses layanan psikologi termasuk pemeriksaan dan penanganan sebagaimana dituangkan dalam persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau perjanjian kerja, dan memberikan imbalan atas layanan psikologi yang telah diterima. bab vi. presiden republik indonesia bab organisasi profesi psikolog dapat membentuk organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk kepastian hukum serta pelindungan bagi psikolog dan klien, organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada berhimpun dan berinduk dalam induk organisasi profesi himpunan psikologi yang berbadan hukum. induk organisasi profesi himpunan psikologi sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari perkumpulan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai rumpun bidang keilmuan atau rumpun layanan. ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi diatur dalam peraturan pemerintah. bab vii pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada induk organisasi profesi himpunan psikologi sesuai dengan kewenangannya. pemerintah . presiden republik indonesia pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada psikolog berkoordinasi dengan induk organisasi profesi himpunan psikologi. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk: peningkatan kualitas layanan psikologi kepada klien, pelindungan klien dari layanan psikolog yang tidak sesuai standar layanan, peningkatan dan pengembangan kompetensi psikolog, pelindungan bagi psikolog dalam melakukan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan layanan psikologi. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah pusat dapat membentuk tim independen dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi.. rajapendidikan psikologi dan layanan psikologi. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, cc. pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, dukungan dalam upaya pencegahan masalah psikologi bawah koordinasi psikolog, dan atau peran serta lainnya: psikolog yang telah memiliki surat tanda registrasi yang diterbitkan sebelum berlakunya undang undang ini dinyatakan berlaku seumur hidup.tetap dapat menjalankan layanan psikologi sesuai dengan kewenangannya paling lama (lima) tahun sejak peraturan pelaksanaan undang undang ini diundangkan. psikolog. presiden republik indonesia psikolog adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi psikologi baik dalam maupun luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat. klien adalah individu, kelompok atau komunitas, dan atau lembaga atau organisasi yang menerima layanan psikoloasas, dan tujuan pendidikan psikologi dan layanan psikologi diselenggarakan berdasarkan pancasila. pendidikan psikologi diselenggarakan berasaskan: kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran: . presiden republik indonesiaharus menyesuaikan perpanjangan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan undang undang ini paling lama (lima) tahun sejak peraturan pelaksanaan undang undang ini diundangkan. program magister psikologi profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebelum berlakunya undang undang ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang undang ini paling lama (dua) tahun sejak undang undang ini diundangkan. perguruan tinggi yang menyelenggarakan program magister psikologi profesi harus menyelenggarakan pendidikan profesi psikologi sesuai dengan ketentuan undang undang ini paling lama (tiga) tahun sejak undang undang ini diundangkan. psikolog yang telah memberikan layanan psikologi sebelum berlakunya undang undang ini dapat melakukan penyetaraan sebagai psikolog spesialis melalui rekognisi pembelajaran lampau pada program spesialis yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan undang undang ini. psikolog yang telah memberikan layanan psikologi sebelum berlakunya undang undang ini yang telah melakukan penyetaraan sebagai psikolog spesialis sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan penyetaraan sebagai psikolog subspesialis melalui rekognisi pembelajaran lampau pada program subspesialis yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan undang undang ini. ketentuan. presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai rekognisi pembelajaran lampaundidikan. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi profesi himpunan psikologi dan organisasi profesi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam undang undang ini paling lama (dua) tahun terhitung sejak undang undang ini diundangkan. bab ketentuan penutup ketentuan dalam undang undang ini berlaku bagi psikolog yang bekerja fasilitas pelayanan kesehatan sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang undangan bidang kesehatannan eng al. anu yee snn "una lyodra simpanan jaman presiden republik indonesia penjelasan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pendidikan dan layanan psikologi umum pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahanembangunan nasional perlu didukung oleh sumber daya manu serta bertanggung jawab agar pembangunan nasional tersebut dapat terlaksana dengan baik. dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dengan berbagai karakteristik, perlu melibatkan psikolog secara profesional dan bertanggung jawab. adanya kompleksitas permasalahan manusia dalam berbagai aspek kehidupan akan meningkatkan tuntutan profesi psikolog untuk memenuhi standar kualifikasi yang mampu menjawab tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis masyarakat. selain itu, psikolog juga dihadapkan padasehingga diperlukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan selaras dengan ketentuan dalam undang undang bidang pendidikan. pembaruan pendidikan psikologi tersebut diarahkan dalam rangka optimalisasi psikolog guna memberikan layananklien, dan berjiwa sosial tinggi. layanan . presiden republik indonesia d layanan psikologi kepada klien didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetensi bidang psikologi sehingga psikolog harus terus menerus meningkatkan keilmuan dan profesionalitasnya sesuai kebutuhan masyarakat dan klien. pendidikan dan layanan psikologi memerlukan pengaturan dalam suatu peraturan perundang undangan setingkat undang undang. hal ini dimaksudkan agar memberikan kepastian dan pelindungan hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan psikologi dan layanan psikologi. undang undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan psikologi, registrasi dan izin, layanan psikologi, hak dan kewajiban bagi psikolog serta klien, organisasi profesi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta ketentuan sanksi administratifmengutamakan kegiatan berpikir. huruf c. psi presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan asas kejujuran adalah pendidikan psikolopsikologi menyediakan kesempatan yang sama kepada mahasiswa tanpa memandang suku, agama, ras,psikolopsikologi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan,perguruan tinggipsikologi diselenggarakan. pes ktapsikologi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, orang tua wali mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya,psikologi tanpa hambatan ekonomi. huruf yang dimaksud dengan asas nilai ilmiah adalah bahwa penyelenggaraan layanan psikologi mengutamakan layanan berbasis sikap dan penelitian ilmiah serta mempertimbangkan nilai sosial budaya dari klien dan pihak lain yang terlibat. huruf yang dimaksud dengan asas etika adalah prinsip pelaksanaan layanan psikologi yang berdasarkan norma, nilai moral, dan kaidah profesi psikolog. huruf yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah prinsip pelaksanaan layanan psikologi yang didasari perilaku yang sesuai dengan kompetensi, objektif, tanggung jawab, kaidah, etika profesi, dan martabat keprofesiannya, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. huruf yang dimaksud dengan asas mendiskriminasi adalah penyelenggaraan layanan psikologi dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama kepercayaan, ras, gender, kelas sosial ekonomi, adat istiadat, dan atau sikap diskriminasi lainnya yang merendahkan harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan hak asasi manusia. huruf. presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan asas manfaat adalah hasil layanan psikologi yang membawa dampak positif bagi klien dan atau memberikan kontribusi bagi pengembangan psikologi. huruf yang dimaksud dengan asas kepedulian adalah sikap dan pendekatan yang diberikan sehingga menciptakan rasa aman dan rasa nyaman kepada klien. huruf yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah menjaga keamanan data dan informasi klien dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. huruf yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah memberdayakan secara seimbang dan sehat kondisi mental emosional kehidupan sosial klien dengan lingkungan sosialsikolog yang memberikan layanan psikologi fasilitas pelayanan kesehatan adalah tenaga psikologi klinis dalamkejujuran, keadilan: manfaat: kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan. layanan psikologi diselenggarakan berasaskan: nilai ilmiah: etika, profesionalitas, mendiskriminasi: manfaat: kepedulian, kerahasiaan, dan pemberdayaan. pengaturan penyelenggaraan pendidikan psikologi dan layanan psikologi bertujuan untuk: meningkatkan kualitas pendidikan psikologi dan layanan psikologi, meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan psikologis masyarakat, dan memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada psikolog, klien, dan masyarakat. babi. presiden republik indonesia yang dimaksud dengan tidak dapat memberikan persetujuan adalah termasuk klien tidak cakap melakukan perbuatan hukum. s5) cukup jelas. yang dimaksud dengan tindakan promosi adalah suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan psikologis untuk pengembangan optimalisasi potensi klien. yang dimaksud dengan tindakan preventif adalah suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk mencegah dan mengurangi potensi terjadinya masalah psikologis sehingga tidak berkembang menjadi gangguan psikologis klien. yang dimaksud dengan tindakan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pemberian layanan psikologi untuk mengatasi masalah psikologis dan atau gangguan psikologis klien. yang dimaksud dengan masalah psikologis adalah kondisi psikologis klien yang berpotensi menghambat pertumbuhan atau perkembangan fungsi optimal klien. yang dimaksud dengan gangguan psikologis adalah kondisi psikologis yang menampilkan gejala penyimpangan dari fungsi normal klien yang mengganggu performansi dan efisiensi kehidupan sosialnya. yang dimaksud dengan kesejahteraan psikologis adalah kondisi hidup yang ditandai dengan memiliki pandangan hidup yang positif, memiliki resistensi dan kemampuan adaptasi diri, memiliki kualitas hidup yang baik, dan mampu mengaktualisasikan diri secara bermakna. . presiden republik indonesia yang dimaksud dengan tindakan rehabilitasi adalah suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pemberian layanan psikologi untuk mengatasi gangguan psikologis serta mengembalikan dan mempertahankan fungsi psikologis klien agar dapat beraktivitas dan berpartisipasi dalam aspek kehidupan sosial secara mandiri. cukup jelas. yang dimaksud dengan tindakan paliatif adalah suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk memberikan layanan psikologi sesuai bidangnya kepada klien yang mengalami penyakit kronis dan atau terminal untuk memaksimalkan kualitas hidup yang tenang dan nyaman secara psikis, sosial, dan spiritual dengan memfasilitasi perancangan lingkungan fisik dan pemberdayaan lingkungan sosialnynama induk organisasi profesi himpunan psikologi pada saat undang undang ini diundangkan yakni himpunan psikologi indonesia, dengan nama singkat mimpi dan sebagai perkumpulan berbadan hukum yang terdaftar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum. rumpunrumpun layanan antara lain bidang kemiliteran dan bidang kepolispendidikan psikologi bagian kesatu umum pendidikan psikologidalam huruf terdiri atas: program sarjana, program magister, dan cc. program doktor. program magister sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diikuti oleh lulusan program sarjana atau sarjana terapan dari berbagai bidang studi. program doktor sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diikuti oleh lulusan program magister atau magister terapan dari berbagai bidang studi. . presiden republik indonesia pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: program profesi, program spesialis, dan program subspesialis. program profesi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pendidikan keahlian yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan psikologi program sarjana. program spesialis sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan program lanjutan dari program profesi. program subspesialis sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan program lanjutan dari program spesialis. pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan psikologi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. program pada pendidikan profesi program spesialis dan program subspesialis sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf memiliki bidang keilmuan. bidang keilmuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan dari asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi indonesia dan induk organisasi profesi himpunan psikologi. . presiden republik indonesia lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam mendapatkan ijazah dan gelar akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam mendapatkan sertifikat profesi dan gelar profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua penyelenggaraan pendidikan psikologi pendidikan psikologi sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggaraan pendidikan psikologi sebagaimana dimaksud pada berada bawah pengelolaan dan atau pembinaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. bagian ketiga kurikulum kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan psikologurikulum sebagaimana dimaksud pada dapat bekerja sama dengan asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi indonesia dan pemangku kepentingan dunia kerja. pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menghasilkan lulusan pendidikan psikologi bagi pemenuhan kebutuhan layanan psikologi, pendidik psikologi, peneliti psikologi, dan pengembang ilmu. bagian keempat uji kompetensi (l) mahasiswa mengikuti uji kompetensi pada akhir pendidikan profesi. uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada merupakan proses penilaian kompetensi psikolog yang mengacu pada standar kompetensi psikologyang menyelenggarakan pendidikan profesi. uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan psikologi. ketentuan mengenai tata cara perolehan sertifikat profesi dan. presiden republik indonesia bagian kelima penjaminan mutu perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab registrasi dan izin setiap lulusan pendidikan profesi mendapatkan str. str sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi. str sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada lulusan pendidikan profesi: program profesi, program spesialis, dan atau cc. program subspesialis. str program spesialis dan program subspesialis sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diterbitkan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi bekerja sama dengan asosiasi profesi psikologi bidang keilmuan atau rumpun layanan. s5) str. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.